Inspektorat Terima Pengembalian Gratifikasi Lebaran oleh ASN

Pemkab Probolinggo, Bhirawa

Inspektorat Kabupaten Probolinggo menerima pengembalian gratifikasi lebaran oleh pejabat/ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Probolinggo. Pengembalian gratifikasi ini dilakukan karena para ASN dilarang meminta gratifikasi atau Tunjangan Hari Raya (THR) ke pihak luar.

Dasar kegiatan ini adalah Undang-undang (UU) Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, UU

Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pengendalian Grati-

Kilas Birokrasi

Pemkab Masuk Top 10 Kabupaten Kategori Kinerja Tertinggi Secara Nasional

Pemkab Bojonegoro, Bhirawa

Pemerintah Kabupaten Bojonegoro menduduki peringkat 10 Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) tahun 2022 pada kategori pemerintah daerah berkinerja tertinggi secara nasional. Penghargaan ini diterima Sabtu (29/4) di Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan saat Puncak Peringatan Hari Otonomi Daerah XXVII tahun 2023.

Dengan mengusung tema Otonomi Daerah Maju, Indonesia Unggul, hasil EPPD ini berdasarkan Keputusan Menteri Dalam

Negeri Nomor 100.2.1.3-1109 tanggal 18 April 2023. Prestasi penyelenggaraan pemerintahan daerah ini meraih skor 3,17.

Penerimaan penghargaan diberikan oleh Menteri Dalam Negeri

Muhammad Tito Karnavian kepada Bupati Bojonegoro Anna Mu’awanah yang diwakili oleh Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan SDM Kabupaten Bojonegoro, Elzadeba Agustina.

Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan SDM Kabupaten Bojonegoro Elzadeba Agustina mengatakan, EPPD adalah evaluasi yang dilakukan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota. Penghargaan dalam rangka penilaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.

“Selamat untuk Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, telah meraih peringkat ke 10 sebagai Kabupaten berkinerja tertinggi secara nasional berdasarkan hasil EPPD tahun 2022. Semoga kita dapat selalu memberikan kinerja yang terbaik sehingga bisa menjadi lebih baik lagi,” pungkasnya, kemarin (1/5). [bas.dre] fikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Probolinggo. “Selain itu karena adanya evaluasi KPK terkait hasi survei penilaian integritas tahun 2022 bahwa Kabupaten Probolinggo masih masuk kategori waspada atas praktek korupsi, suap dan gratifikasi,” kata Inspektur Kabupaten Probolinggo Tutug Edi Utomo melalui Inspektur Pembantu Bidang Investigasi Herman Hidayat, Senin (1/5/2023).

Herman menjelaskan pengembalian gratifikasi oleh ASN ini bertujuan untuk meningkatkan integritas pejabat/ASN yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Sasarannya berupa pemberian hadiah dalam bentuk barang atau uang baik dianggap suap atau tidak namun berhubungan dengan kedinasan.

“Jumlah pengembalian gratifikasi ini sebanyak 8 jenis barang beru- pa parcel dan bingkisan lebaran yang dilaporkan kepada Inspektorat oleh pejabat dan ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Probolinggo,” jelasnya.

LKSA (Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak) Hidayatul Islam Kecamatan Leces. “Harapan dari Inspektorat kepada seluruh ASN untuk menolak seluruh bentuk gratifikasi dalam bentuk apapun seperti transportasi, uang saku, jamuan makan, hadiah dan sebagainya yang terkait dengan pelaksanaan tugas atau kewajiban pejabat/ASN dari perangkat daerah,” tambahnya. [wap.dre]

Pemkot Madiun, Bhirawa Madiun City International Meeting (MCIM) yang diselenggarakan oleh Pemkot Madiun, Sabtu (29/4) sore berlangsung sukses. Kendati sempat diguyur hujan deras, MCIM yang berlangsung di halaman depan Balai Kota Madiun itu berlangsung seru lagi menarik. Sejumlah pejabat penting hadir dalam pertemuan tersebut. Tak hanya bersilaturahmi, mereka juga menyumbangkan sejumlah ide-ide menarik untuk Kota Pendekar ke depan. ‘’Kota ini harus bisa ikut merubah. Tetapi merubah itu perlu ide dan pemikiran. Makanya, melalui meeting international ini kita mencoba menjaring ide dan pemikiran baru untuk kemajuan kota kita ini,’’kata

Wali Kota Maidi. Benar saja, banyak masukan dari sejumlah pejabat penting. Di antaranya, Menko PMK RI Muhadjir Effendy, anggota Wantimpres sekaligus Mantan Gubernur Jawa Timur Periode 2009-2019 Soekarwo, Mantan Menko Polhukam sekaligus Mantan Panglima TNI Marsekal TNI (Purn) Djoko Suyanto, Panglima TNI secara nasional.

Bupati Bersama Forkopimda Gelar Serap Aspirasi Bersama Buruh