Binder2nop2015

HARIAN

Harian Bhirawa Ditunjuk kembali sebagai sarana pengumuman iklan tender/lelang pemerintah di seluruh Jawa Timur berdasarkan SK Gubernur No.188/343/ KPTS/013/2011

Gas ini lebih aman dan efisien. Pelanggan diberikan kemudahan, tidak perlu takut lagi sebab gas ini juga ramah lingkungan,”

IKLAN/ LANGGANAN

Baca Hal 7

031-5615454 Harga Langganan Rp 55.000/bulan Eceran Rp 3.000

Pj Wali Kota Pasuruan Wibowo Ekoputro

Senin Kliwon, 2 NOVEMBER 2015

http://www.harianbhirawa.co.id

2

AGENDA HARI INI

NOVEMBER 2015

 Gubernur H Soekarwo

09.00 Pelantikan Pj Kepala Daerah di Gedung Negara Grahadi

 Wagub H Saifullah Yusuf 10.00 Membuka LKS SMK di IKIP Malang

 Sekdaprov H Akhmad Sukardi 09.00 Menghadiri Pelantikan Pj Kepala Daerah di Gedung Negara Grahadi 13.00 Rapat Persiapan Upacara HUT Korpri di Ruang Rapat Sekdaprov

Nasib PPP Jatim Kubu Romy Tunggu Keputusan Tim 7 DPW PPP Jatim, Bhirawa DPW PPP Jatim menyerahkan sepenuhnya ke Tim 7 yang dibentuk oleh DPP untuk menyikapi putusan kasasi Mahkamah Agung (MA) Nomor : 504 K/TUN/2015 tanggal 20 Oktober 2015 yang memutuskan agar kembali ke hasil muktamar di Bandung dengan kepemimpinan Surya Dharma Ali (SDA) dan Sekjen Romahurmuziy.

“Kita serahkan ke Tim 7 dari DPP. Nanti bisa diputuskan tiga jawaban, kita islah di luar hukum, menempuh jalur hukum lewat PK (Peninjauan Kembali), dan yang terakhir adalah titik nol yakni sesuai putusan MA,” ujar Ketua DPW PPP Jatim Musyafak Noer saat membuka acara konsolidasi organisasi persatuan dan kemajuan di DPW PPP Jatim, Minggu (1/11) Menurut Musyafak jika mengacu hasil muktamar Bandung yang berhak menggantikan SDA adalah salah satu dari 4 wakil ketua. Di antaranya Emron Pangkapi, Lukman Hakim Syaifuddin, Suharso Monoarfa, Hazrul Azwar.

“Kalau SDA sekarang ditahan KPK, maka yang berhak adalah salah satu wakil ketua hasil muktamar Bandung. Wakil ketua ini adalah bagian muktamar Surabaya,” katanya.

Meski demikian, Musyafak berharap agar ketua umum tetap dipegang oleh Romy. Walaupun Romy terbilang masih muda, pihaknya optimistis PPP dapat menjadi besar.

 ke halaman 11

Pesimistis Bansos untuk yang Tak Berbadan Hukum Tulungagung, Bhirawa Bupati Tulungagung Syahri Mulyo SE, MSi pesimistis kelompok masyarakat yang belum berbadan hukum dapat menerima dana bantuan sosial (bansos) atau hibah. Menurut dia, aturan UU sudah jelas dan tegas jika yang boleh menerima bansos adalah kelompok masyarakat atau lembaga yang telah berbadan hukum.

Syahri Mulyo “Kalau pemahaman saya tidak bisa (untuk yang tidak berbadan hukum),” ujarnya, Minggu (1/11).

Bupati Syahri Mulyo mengakui memang ada upaya untuk konsultasi pada pihak kepolisian dan kejaksaan setempat terkait dana bansos agar dapat juga dinikmati kelompok masyarakat yang belum berbadan hukum. “Banggar (Badan Anggaran) DPRD dan Tim Anggaran Pemkab

Jenazah almarhum Sartono saat disalatkan di rumah duka di Jl Halmahera, Kecamatan Kartoharjo, Kota Madiun.

Sartono Pencipta Lagu Hymne Guru Berpulang Madiun, Bhirawa Kabar duka kembali datang dari dunia seni Tanah Air. Dua hari setelah Drs Suyadi atau yang lebih dikenal dengan nama Pak Raden dalam serial film boneka Si Unyil meninggal, kemarin Sartono, pencipta lagu Hymne Guru ‘Pahlawan Tanpa Tanda Jasa’ berpulang menghadap Sang Khalik, Minggu (1/11).

Maestro musik berusia 79 tahun tersebut meninggal

dunia setelah 13 hari menjalani perawatan di RSUD Sogaten Kota Madiun akibat komplikasi penyakit diabetes, stroke, darah tinggi dan pikun yang dideritanya selama beberapa tahun berakhir.“Beliau dipindah ke ruang ICU sejak Jumat kemarin. Meninggalnya sekitar pukul 12.50,” ungkap Tiwi adik ipar Sartono kepada

Pencipta lagu Hymne Guru, Sartono saat masih bugar dan menjalankan aktivitas keseniannya. Sartono wafat setelah menjalani perawatan di ICU RSUD Kota Madiun akibat komplikasi penyakit yang dideritanya, Minggu (1/11).

 ke halaman 11

Penyerapan Rendah, Dewan Potong Anggaran untuk BPM Rp 2 Miliar DPRD Jatim, Bhirawa Akibat penyerapan anggaran di Badan Penanaman Modal (BPM) Jatim sangat rendah, bahkan realisasi investasi pada 2015 tidak memenuhi target, alokasi anggaran BPM di APBD 2016 dikepras sampai Rp 2 miliiar lebih. Apalagi saat ini kondisi keuangan di Jatim tengah lesu sebagai imbas dari permasalahan ekonomi baik di dalam maupun luar negeri.

Anggota Komisi C DPRD Jatim Musyafak Noer menegaskan, kinerja BPM pada 2015 mengalami penurunan yang cukup drastis. Hal itu terlihat dari rendahnya

realisasi investasi di Jatim maupun penyerapan anggaran yang sampai Oktober hanya 55,30%. Realisasi

 ke halaman 11

Musyafak Noer

Prihatin Peredaran Narkoba

 ke halaman 11

Banyuwangi, Bhirawa Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Blambangan milik Pemkab Banyuwangi meresmikan gedung poliklinik terpadu dengan pelayanan 10 poliklinik di gedung setinggi dua lantai. Dengan 10 pelayanan, ruangan poliklinik awalnya terkesan sempit dan berjubel, sehingga membuat pasien kurang nyaman.

“Setelah direnovasi, terlihat ruang poliklinik bersih, rapi, dan nyaman. Bahkan, front office yang melayani loket pasien terlihat mewah dan luas. Begitu juga untuk para lansia dan penyandang disabilitas yang ingin berobat telah disediakan fasilitas penunjangnya,” kata Kepala Bagian Humas Banyuwangi Juang Pribadi, Minggu (1/11).

RSUD Blambangan yang berdiri di atas lahan seluas 2.400 meter persegi ini mulai direnovasi sejak 2012. Pembangunannya dilakukan secara bertahap mulai dari pembangunan ruang poliklinik dan pelayanan menjadi dua lantai hingga

 ke halaman 11

YLKI: Migrasi Daya ke 1.300 VA, Beban Ekonomi Warga Naik 300% Diterapkan 2016, Pemkot DPR Sebut Pemerintah Menjurus ke Neolib

 ke halaman 11

WAGUB Jatim Drs H Saifullah Yusuf mengaku prihatin wilayahnya menjadi tempat peredaran narkoba terbesar di Tanah Air. Kondisi itu juga membuat pengguna barang haram di Jatim menj a d i sangat banyak.

“Peredaran narkoba saat ini sangat luar biasa baik di kalangan pelajar, mahasiswa, pegawai swasta, PNS, masyarakat umum bahkan santri maupun seorang kiai. Tidak heran hal

Anik Maslachah

Gelontorkan Rp 7,7 M, RSUD Banyuwangi Punya Gedung Poliklinik Baru

Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) menolak rencana pemerintah yang akan menghapus subsidi listrik dengan daya 450 VA dan 900 VA untuk dimigrasikan ke daya 1.300 VA. Hal ini dinilai akan semakin menambah beban ekonomi masyarakat hingga 300 persen.

Jakarta, Bhirawa Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) menolak rencana pemerintah yang menghapus subsidi listrik dengan daya 450 VA dan 900 VA untuk dimigrasikan ke daya 1.300 VA. Hal ini dinilai akan semakin menambah beban ekonomi masyarakat hingga mencapai 300%.

Kepala YLKI Tulus Abadi mengakui memang rencana ini bukan mencabut subsidi listrik, namun untuk memperjelas pemberian subsidi yang semestinya diberikan pada 24,7 juta pelanggan PLN dari total 48 juta pelanggan PLN penerima subsidi.

Namun, Tulus menegaskan, tidak setuju dengan skema yang ditetapkan PLN untuk memigrasikan seluruh pengguna 450 VA dan 900 VA ke 1.300. Pasal-

Kediri Bakal Denda Pembuang Sampah Sembarangan Kediri , Bhirawa Pemkot Kediri akan memberlakukan sanksi atau denda bagi warga yang ketahuan membuang sampah di sembarangan tempat. Rencananya kebijakan itu direalisasikan pada 2016.

“Sudah ada Perda yang mengatur tentang pengelolaan sampah di Kediri. Nanti 2016 akan direalisasikan,” kata Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Kediri Didik Catur di Kediri, Minggu (1/11).

Perda tersebut adalah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah di Kota Kediri, di mana sanksi bagi warga yang membuang sampah sembarangan adalah

 ke halaman 11

 ke halaman 11

Pemkot Gelar Sekolah Kebangsaan Jelang Hari Pahlawan

Para Veteran Gantian Berikan Materi Perjuangan Sekolah Kebangsaan merupakan salah satu rangkaian peringatan Hari Pahlawan 10 November. Bertempat di Taman Jayengrono, Jumat (30/10) kemarin para pelajar kota Surabaya, dari tingkatan SD hingga SMA kembali mengenang sekaligus belajar tentang sejarah perjuangan di Kota Surabaya. Mereka juga meneladani sikap patriotisme para pahlawan.

Andre Endrayana Sasmita, Kota Surabaya

Drs H Saifullah Yusuf

Sentil..  Danrem 082/CPYJ Ingatkan Bahaya Paham Komunisme  Sudah tahu bahayanya, dikuati kerja intelnya  Aksi Kekerasan terhadap Kontra Pertambangan Kembali Terjadi  Endingnya pasti urusan duit  Gus Ipul Apresiasi Kekompakan Ulama Madura  Jika semua kompak, paham aneh-aneh sulit masuk dan NKRI terjaga

Konsep kegiatan Sekolah Kebangsaan kemarin dikemas layaknya aktivitas belajar mengajar. Penjabat (Pj) Wali Kota Surabaya Nurwiyatno, ditemani para veteran saling bergantian dalam memberikan materi. Lokasi yang dipilih pun merupakan tempattempat yang sarat akan nilai sejarah.

Pj Wali Kota Nurwiyatno mengingatkan kembali kepada ratusan pelajar agar tidak mudah terpengaruh budaya asing, khususnya budaya yang bersifat negatif. Masuknya budaya asing dapat dengan mudah melun-

turkan nilai – nilai luhur perjuangan para pahlawan Kota Surabaya.

“Tugas para pelajar dalam meneruskan perjuangan para pahlawan adalah dengan cara belajar giat di sekolah. Karena sekolah adalah sarana untuk meneruskan perjuangan. Banyak budaya asing yang masuk dengan mudah, mengajarkan hal–hal baru, namun belum tentu baik bagi kita,” imbuh Pj Wali Kota.

Pj Wali Kota menjelaskan, dipilihnya Taman Jayengrono kare-

 ke halaman 11

Purnawirawan Kapten Supardi menceritakan sejarah kepada para pelajar.

SURABAYA

2

Senin Kliwon 2 NOVEMBER 2015

LEGISLATIF - EKSEKUTIF

BPK Ingatkan Anggaran Pendidikan Harus 20 Persen Surabaya, Bhirawa Penurunan alokasi anggaran pendidikan Jatim pada 2016 mendatang ternyata menarik perhatian Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia (BPK RI). Ini lantaran sesuai Undang-Undang 23 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, anggaran pendidikan tidak boleh di bawah 20 persen dari total anggaran.

“Kita akan cek kepatuhan baik pemerintah provinsi atau kota/ kabupaten. Sudah sesuai UU atau tidak. Karena aturan 20 persen itu UU, maka pemprov, pemkot/pemkab harus patuh, titik,” tegas Ketua BPK RI Harris Azhar Aziz usai kuliah pakar keungan di Universitas Nadhatul Ulama Surabaya (Unusa), Jumat (30/10).

Ditegaskannya, tidak ada alasan bagi pemprov atau pemda

untuk tidak memenuhi aturan ini.

Selain karena UU harus dipatuhi dari pemerintah pusat, provinsi, kota/daerah, pengalokasian anggaran untuk pendidikan ini adalah kebijakan yang akan memperkuat perekonomian daerah.

Semakin tinggi pendidikan anak, maka secara otomatis sumber daya manusia (SDM) di daerah kian berkualitas.

“Jika tidak sampai 20 persen, sanksinya adalah administrasi.

PANGGUNG BIROKRASI

NasDem Bolehkan Kader Partisipasi Pilkada Surabaya 2015 Surabaya, Bhirawa DPD Partai NasDem Kota Surabaya tidak melarang kader dan simpatisannya ikut berpartisipasi atau menggunakan hak pilihnya dalam Pilkada Surabaya 2015, meskipun sikap partai hingga saat ini masih mengibarkan bendera putih atau abstain.

“Kami tidak melarang kader dan simpatisan menggunakan hak pilihnya. Silahkan saja. Tapi partai sampai saat ini masih mengibarkan bendera putih,” kata Ketua DPD NasDem Surabaya Sudarsono saat menggelar pengobatan gratis di Taman Bungkul Surabaya, Minggu (1/11) kemarin.

Menurut dia, sikap tersebut bagian dari konsistensi dari Partai NasDem selama ini dipertahankan. Tentuanya hal itu menjadi pembelajaran politik kepada para kader dan simpatisan agar tidak rakus akan kekuasaan.

Apalagi saat ini, lanjut dia, dua kader yang menjadi anggota DPRD Surabaya diserang kanan kiri akibat mempertahankan idealismenya dengan tidak setuju pengadaan mobil dinas untuk pejabat di Pemkot dan DPRD Surabaya.

“Saya minta idealisme itu dipertahankan. Meski resikonya dikucilkan bahkan di internal fraksi gabungan Q geh sendiri dicoba digoyang,” ujarnya.Q

Mahasiswa Jangan Terpengaruh Komunisme Gaya Baru Surabaya, Bhirawa Untuk membetengi generasi bangsa khususnya di kalangan mahasiswa biar tidak terkontaminasi oleh ideologis New lift atau komunis gaya baru, perlu sebuah penghayatan nilai-nilai Pancasila.

Pasalnya, semua lini dimasuki oleh kalangan komunis dan gerakan ini lebih pada mengrogoti pemahaman idiologi yang sudah ada pada kebanyakan masyarakat terutama pada pemuda.

Gerakan ini menyebabkan banyak perubahan pada cara pandang generasi muda, seperti kebanyakan cara pandang pemuda pada saat ini.

“Sekarang banyak pemuda memandang kehidupanya adalah persoalan individualstik prakmatis dan sudah berpandangan acuh tak acuh terhadap lingkungan sekitar, “ Kata Muhammad Haris M.Pdl dosen IAIN Surabaya dalam acara sarean menanamkan kembali ideologi Pancasila dalam rangka menangkal Faham Neo Komunis di kampus IAIN. Jumat (10/20).

Lebih lanjut Haris panggilan Muhammad Haris, menuturkan. Cara pandang, idividu yang tidak pedulu pada konQ gat disi lingkungan rakyat.Q

Kita akan kenakan sanksi ini kepada DPRD sebagai pembuat, pengawas anggaran. Serta gubernur, walikota, bupati,” tegas Harris. Karena itu, pihaknya meminta DPRD Jatim harus kritis. Begitupula dengan Pemprov dan Pamda yang harus memperjuangkan anggaran 20 persen di sektor pendidikan.

Menurut Harris, selain ada sanksi administrasi, BPK juga bisa memberikan rekomendasi pemeriksaan anggaran baik kepada kementrian terkait maupun KPK. Ini jika memang terjadi indikasi pelanggaran UU. “Kalau tidak menyelesaikan pada waktu menjabat. Nanti ketika tidak menjabat DPRD, gubernur, walikota ataupun bupati tetap bisa diproses,” ancamnya.

Harris mengaku, alokasi anggaran dalam dunia pendidikan harus diperbesar. Karena selama ini, porsi anggaran pendidikan diperuntukan untuk jenjang SD,SMP, SMA dan S1. “Sekarang sudah saatnya diperbesar untuk jenjang S2 dan S3,” tandasnya.

Dengan peningkatan porsi pendidikan ke jenjang S2 dan S3, diharapkan dalam beberapa tahun ke depan baik pemerintah provinsi maupun kota/kabupaten memiliki anak daerah dengan lulusan doktor maupun magister.

“Bayangkan saja setahun pemerintah menggarkan 1 miliar untuk program S3.

Lima tahun lagi sudah akan lahir doktor-doktor dari daerah itu,” tandasnya.

Sebagai lembaga yang hanya

berwenang memeriksa keuangan, Harris mengaku hanya mampu memberikan rekomendasi porsi peruntukan anggaran kepada Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP).

“Saya (BPK,red) tidak punya kewenangan membuat UU. Saya hanya akan memberikan rekomendasi peruntukan anggaran, misalnya untuk alokasi S2 dan S3 tadi. Semua keputusan di LPDP,” pungkasnya.

Sementara itu, diketahui di Jatim, dari APBD sebesar Rp 23 trilyun, alokasi anggaran pendidikan hanya berkisar Rp 290 miliar atau sekitar 6 persen.

Terkait hal ini anggota Komisi E DPRD Jatim Suli Daim mengaku sudah tidak bisa berbuat apa-apa soal alokasi anggaran

dana pendidikan 20 persen ini.

Suli pun sangat menyayangkan penurunan anggaran di Jatim.

Padahal, dengan perpindahan pengelolaan SMA/SMK dari kabupaten/kota ke provinsi, anggaran pendidikan di Jatim seharusnya bisa meningkat. Bukan turun drastis dari Rp 490 miliar ke Rp 290 miliar.

“Semestinya pengambil alihan (SMK/SMA ke provinsi) ya harus tambah. Tapi kita utek-utek ke Bapeda kan juga tidak bisa,” kata dia. Selain karena sudah masuk ke Bapeda, Komisi E DPRD Jatim hanya bisa diam karena memang hampir seluruh anggaran SKPD di Jatim menurun. “Memang kemampuanya segitu,” pungkas politisi dari Partai Amanat NaQ tam sional ini.Q

Kesulitan Urus Izin, Pasar Buah Cepu ‘Mati Suri’ Setelah Disegel Pemkot Rasiyo Janji Permudah Perizinan Surabaya, Bhirawa Permasalahan pasar tradisional tak kunjung usai. Banyak pasarpasar tradisional yang diusahakan masyarakat disegel oleh Pemkot Surabaya melalui Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) karena tak memiliki izin gangguan (HO).

Sayangnya, setelah penyegelan tersebut tak ada solusi bagi pedagang agar bisa tetap berjualan meski lapaknya telah disegel.

Seperti pasar buah di jalan Cepu, Kelurahan Gundih, Kecamatan Bubutan hampir setahun tak bisa beraktivitas.

Sekitar 50 pedagang yang ada di pasar buah Cepu ‘mati suri’. Alhasil, lahan pasar buah Cepu digunakan warga untuk parkir kendaraan bermotor umum karena lahan Jalan Cepu semakin menyempit lantaran terkena lajur Kereta Api (KA) double track.

Hal tersebut sangat berbeda dengan adanya pasar modern atau toko modern yang sama-sama disegel oleh Pemkot Surabaya. Bedanya, toko modern tersebut masih banyak yang bisa beroperasi meski sudah ada stiker pelanggaran yang telah ditempeli Satpol PP Kota Surabaya.

“Pasar buah Cepu sudah setahun tidak bisa beraktivitas pedagangnya.

Ada sekitar 50 pedagang pasar buah tidak bisa berjualan karena belum mengantongi izin gangguan (HO, red), “ kata Ketua RW 8 Kelurahan Gundih, Murlan, Minggu (1/11) kemarin di pasar buah Cepu yang tersegel.

Murlan mengatakan, bahwa dirinya sudah mengurus izin gangguan pada Pemkot Surabaya. Namun, menurutnya hampir dua bulan lebih tidak ada kejelasannya. “Kami melalui

geh/bhirawa

Paklik Rasiyo hadiri undangan warga Kelurahan Gundih di tempat Pasar Buah Cepu yang telah disegel Pemkot Surabaya, Minggu (2/11). koordinator pedagang buah Cepu garan, ada kawat berduri yang medepan demi kepentingan rakyat. sudah mengurus izin HO-nya hampir ngelilingi lahan tersebut. Sehingga Jangan sampai rakyat menjadi dua bulan lebih. Tapi sampai sekapedagang juga tidak berani masuk. korbannya,” Kata Paklik Rasiyo rang belum ada kejelasan,” paparnya.

Padahal ini salah satu pasar buah sapaan akrabnya saat menemui Dirinya menjelaskan bahwa kajian yang ada di daerah Gundih, ini aset Warga Kelurahan Gundih di lokasi Sosseknya belum layak karena jaRW 8. Toh izinnya juga sudah berPasar buah Cepu Kelurahan Gundih, lannya terlalu sempit. “Nah, jalan jalan dan hampir selesai,” imbuhnya.

Minggu (1/11) siang. sempit ini juga karena jalur KA yang Di tempat yang sama, Calon Wali Mantan Kepala Sekretaris Daerah diperlebar. Ini kendalanya ada di Kota Surabaya Dr Rasiyo kembali Provinsi (Sekdaprov) Jatim ini mensertifikatnya, kendalanya ada di ‘belanja masalah’. Calon yang dijelaskan, daerah rel kereta api mensertifikat tanahnya,” jelas Murlan. usung Partai Demokrat-PAN ini jadi tugasnya kalau terpilih menjadi Murlan yang juga Ketua Pasar Sore menampung semua keluhan-keluhan Wali Kota. “mulai permasalahan ini memaparkan bahwa pedagang warga Kelurahan Gundih untuk surat ijo, PKL yang digusur, dan stren pasar buah Cepu ingin menempati dijadikan pekerjaannya jika nanti kali. Ini semua adalah permasalahan kembali dan ingin beraktivitas jualan terpilih menjadi Wali Kota periode dan harus kami selesaikan. Tapi lagi seperti dulu.

2016-2021 mendatang. kuncinya jangan sampai merugikan Q geh “Selagi masih ada stiker pelang“Kuncinya saya akan berada diwarga,” jelasnya.Q

Dewan Resmi Bentuk Pansus Pertambangan di Jatim DPRD Jatim, Bhirawa Setelah tertahan hampir satu bulan lamanya, Pimpinan DPRD Jatim akhirnya resmi membentuk sekaligus mengumumkan Panitia khusus (Pansus) Pertambangan di Jatim. Pansus yang digagas oleh Komisi A DPRD Jatim ini menindaklanjuti kasus tragedi tambang pasir di Selok AwarAwar Lumajang yang menewaskan aktivis petani dan

lingkungan hidup Salim Kancil.

Dalam rapat paripurna DPRD Jatim, Jum’at (30/10) kemarin, sekretaris DPRD Jatim membacakan surat keputusan pimpinan DPRD terkait keanggotaan Pansus Pertambangan di Jatim. “Karena ini pansus besar maka disepakati oleh seluruh pimpinan fraksi, anggota Pansus berjumlah 31 orang,” ujar Ahmad Jailani selaku sekre-

taris DPRD Jatim.

Anggota Pansus Pertambangan di Jatim terdiri dari Thoriqul Haq, Anik Maslachah, Miftahul Ulum, Aliyadi, Anisa Syakur dan Aisyah Lilia Agustini dari FPKB. Kemudian, Sri Untari, Edi Paripurna, Sugeng Pujianto, Gianto, Bambang DH dan SW Nugroho dari FPDIP. Sedangkan dari Fraksi Partai Gerindra meliputi Abdul Halim, Hadinuddin, Firdaus Fibrianto,

dan Ahmad Fawaid. Lalu dari FPD terdiri dari Syamwil, Renville Antonio, Agus Dono Wibawanto dan Hisan. Dari FPG terdiri dari Sahat Tua Simanjuntak, Hasan Irsyad serta Karimullah.

Sementara dari FPAN terdiri dari Zainul Luthfi dan Basuki Babussalam. Dari FPKS meliputi Artono dan Jakfar Trikuswahyono. Lalu FPPP terdiri dari Mahdi dan H Rofik, serta dari Fraksi Nasdem Hanura terdiri dari Hj

Dewi Masita dan Moh Eksan.

Soenarjo selaku pimpinan rapat paripurna menegaskan bahwa tujuan dari pembentukan Pansus Pertambangan di Jatim adalah melakukan investigasi dan pendataan seluruh pertambangan yang ada di Jatim. Selain itu juga untuk antisipasi kasus tragedi tambang pasir Lumajang supaya tak terulang lagi di keQ cty mudian hari.Q

Forum Pemuda Jatim Kecam Petahana Giring PNS Sekitar 50 mahasiswa mengatasnamakan Forum Pemuda Jawa Timur mengajak mensukseskan Pilkada serentak pada 9 Desember mendatang. Dalam orasinya mereka mengecam bila ada petahana yang mencoba menggiring pilihan politik PNS.

geh/bhirawa

Forum Pemuda Jatim Serukan Pilkada Damai serukan kepada masyarakat agar ikut menjaga pelaksanaan Pilkada serentak di Taman Bungkul Surabaya, Minggu (1/11) kemarin.

Menyerukan pelaksanaan Pilkada di 19 kabupaten/ kota di Jawa Timur secara damai, jujur dan adil, Forum Pemuda Jawa Timur melakukan orasi di acara car free day (CFD) di depan Taman Bungkul, Minggu (1/ 11) kemarin.

Membawa spanduk bertuliskan ‘wujudkan pemilu yang jujur, adil, dan bermanfaat’, para pemuda saling bergantian melakukan orasi. Mereka meminta calon petahana untuk tidak

menggiring PNS atau bawahannya untuk mendukung dirinya dalam Pilkada.

“Kami mengecam segala bentuk tindakan kekerasan dalam Pilkada. Jangan nodai Pilkada dengan prilaku bejat, jangan kotori Pilkada dengan kerusuhan.

Mari kita jaga kesucian pesta demokrasi ini,” ujar Koordinator lapangan aksi, Marlaf Sucipto.

Dirinya menduga, calon petahana memiliki kecenderungan menggunakan

uang negara dalam mensuseskan dirinya. Hal itu teradi karena petahana lebih mengedepankan kemenangan, sehingga tidak rela jika calon lainnya menang.

Sucipto menghimbau agar masyarakat tidak mudah terpancing oleh isu-isu provokatif yang justru akan menimbulkan kerusuhan sosial. “Jangan sampai masyarakat diadu-domba hanya untuk kepentingan politik sesaat. Masyarakat harus cerdas,” kecamnya.

Dia juga mendesak para calon dan wakil calon kepala daerah untuk tidak mengerahkan massa yang berujung anarkis atau melakukan tindakan melawan

hukum. Dalam demokrasi dituntut menegakkan prinsip-prinsip demokrasi dalam pilkada seperti kejujuran, fairness, bersaing secara sehat dan mentaati segala peraturan yang sudah ditetapkan.

Salah seorang orator lainnya, Muhammad Biki mengatakan, pada pelaksanaan pilkada nanti tidak boleh ada money politic, permainan politik kotor, dan black campaign. Biki meminta aparat menghukum seberat-beratnya oknum atau provokator yang mau merusak jalannya Pilkada.

“Kami meminta KPU dan Bawaslu untuk melakukan tugas seprofesional mungQ geh kin,” ucapnya.Q

PEMIMPIN UMUM/PEMIMPIN REDAKSI/PENANGGUNG JAWAB : Nawang Esthi Lestari REDAKTUR PELAKSANA: Titis Tri Wahyanti KOORDINATOR LIPUTAN : Wawan Triyanto REDAKTUR: Wahyu Kuncoro SN, Bambang WN , Choirul Anam, Anangsyah Isfianto, Sufendhi Dimyati, Helmi Supriyatno, Gatot Suryo Widodo Reporter : M. Ali, Siti Sulistiani, Andre Endrayana Sasmita, Rachmat Caesar BSW, Zainal Ibad, Danang Prastyo, Adit Hananta Utama, Abed Nego, William AK , Gegeh Bagus Setiadi Fotografer: Trie Diana Indahwati, Sekretaris Redaksi: Suryanthini Malang: M. Taufiq, Kabupaten Malang : Cahyono Nor Rochmah, Kota Batu: Anas Bachtiar, Pasuruan : Hilmi Husein, Pamekasan: Syamsuddin, Lumajang: Zainul Hidayat, Probolinggo: Wiwit Agus Pribadi Jember: Effendi, Sampang: Nur Cholis, Sumenep: Samsul Arifin, Bondowoso: Arum Hidayati, Situbondo: Sawawi, Tulungagung: Hadi Sucipto, Wiwieko Dh, Lamongan: Suprayitno, M. Yusuf Adnan, Jombang: Romadlon, Fathoni, Mojokerto: Hasan Amin, Kariyadi Sidoarjo: Ali Kusyanto, Hadi Sujitno, Achmad Suprayogi Gresik: Kerin Ikanto, Rokim, Tuban: Khoirul Huda Madiun: Sudarno, Blitar: Hartono, Ponorogo : Hari Bahrul Ulum, Magetan: Ivin Kurniawan, Nganjuk: Ristika, Bojonegoro: Achmad Basir, Banyuwangi: Dian Ananta Jakarta: Tjitjik Rahayu, Penerbit: PT. Harian Bhirawa (Perusahaan Pers SK: Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No. AHU-82337.AH.01.01.Tahun 2008) Direktur Utama: Nawang Esthi Lestari, Direktur Umum: Wahyu Kuncoro SN, Direktur Keuangan Mira Damayanti Komisaris Utama: Sugeng Praptoyo, Komisaris: Bambang WN, Hasan Amin, Suprayitno, Pemegang Saham: Seluruh karyawan/ koresponden Harian Bhirawa Malang: Gatot Soekardi, Ratna Nirmala, Lumajang: Didit Nur Jadit, Supriyadi, Bondowoso: Hasto Pramudyo, Manager Produksi, Sirkulasi dan Periklanan: Sri Eddy Haryanto, Manajer Keuangan: Anangsyah Isfianto, Administrasi Keuangan: Etti Sri Kustini, Sri Poernomo, Sekretaris Perusahaan: Rani Cholyvianti, Sirkulasi: Titiek Yuliati (Koordinator), Andi Basuki, Nike Kusumawati, Utomo Pagon, Distribusi: Tatok Arly (Koordinator), Suparto, Mulyadi, Pracetak:Ali Sulkan (Koordinator), Danu Setiawan, Achmad Tauriq Imani, Trisno purnomo, Onny Agung S, Oki Abdul Sholeh. Sekuriti: Saiful Hidayat, Agus Mulyono Alamat Kantor Pusat/Iklan/Redaksi: Jalan Indragiri 73 Surabaya, Telp : 031- 561-5454, Fax : 031-561-9009, Email Iklan: bhirawa_indragiri@yahoo.com, Email Redaksi: harian_bhirawa@yahoo.com Sirkulasi: Jalan Pengenal 5, Surabaya (60174), Telp : 031- 547-0650 (3 lines), Fax : 031-534-3359, Email Sirkulasi: bhirawasirkulasi@yahoo.com Bhirawa Online : http://www.harianbhirawa.co.id Bank: Bank Mandiri (BBD Jembatan Merah) Surabaya, No. Rek:140.0080000053, Percetakan: PT Media Nusantara Press SIUPP: Nomor 159/SK/Menpen/SIUPP/A.7/1986, 22 April 1986.

Tarif Iklan: Iklan Baris Rp. 7.500/baris (maksimal 5 baris), Iklan Tender/Lelang Rp.10.000/mm kolom, Iklan Display warna (FC) Rp.10.000/mm kolom, Iklan Display hitam putih (BW) Rp.7.500/mm kolom. Harga belum termasuk PPn 10%.

3

Senin Kliwon, 2 NOPEMBER 2015

Ekspansi Surabaya tapi Tak Jadi Prioritas

Pemerintah Kabupaten Ngawi

Pj Bupati Ngawi Drs Sudjono MM sedang berfoto bersama dengan ahli waris keluarga korban Gunung Lawu.

Gubernur Jatim Bantu Keluarga Korban Lawu Gubernur Jatim, Dr H Soekarwo SH MHum melalui Pemprov Jatim memberikan bantuan kembali kepada keluarga korban kebakaran Gunung Lawu yang telah terjadi beberapa pekan lalu.

D

alam hal ini pemberian bantuan diserahkan oleh Pj Bupati Ngawi, Sudjono kepada ahli waris korban bencana kebakaran gunung lawu. “Semoga bantuan ini bisa sedikit meringankan beban keluarga yang ditinggalkan dan juga kepada keluarga korban yang ditinggalkan supaya tetap sabar dan ikhlas menerima musibah yang menimpa keluarganya,” katanya Dalam kesempatan ini, Sudjono juga mengucapkan rasa terima

kasihnya kepada Gubernur Jatim melalui Pemprov Jatim atas kepeduliannya dalam memberikan bantuan kepada keluarga korban bencana ini. Sementara, Pemprov Jatim melalui Kepala Biro Kesra Setdaprov Jatim juga mengucapkan rasa bela sungkawa terhadap korban bencana kebakaran Gunung Lawu. Bantuan ini diberikan melalui pos bantuan sosial sebesar Rp 5 juta yang nantinya bisa sedikit meringankan beban keluarga korban yang ditinggalkan.

Para penerima santunan dari Pemprov Jatim diantaranya Keluarga Bpk.Sumarwan Desa Beran, Kec.Ngawi, Keluarga Saudara Awang Feri Pradika Dwi Kusuma Dsn Dungus, Ds.Karangasri RT 4/ RW 4 Kec.Ngawi, Keluarga saudari Rita Septi Nurika Dsn Paron, Desa Ngelung RT 5/RW 1 Kec.Paron, dan Keluarga Eko Nur Hadi Ds.Brangol,

Pj Bupati Ngawi Drs Sudjono MM memberikan santunan bantuan dari Gubernur Jatim sebesar Rp 5 juta kepada para ahli waris.

Kec.Karangjati.

Sebelumnya, Pj Bupati Ngawi juga memberikan santunan terhadap pendaki asal daerahnya yang menjadi korban kebakaran Gunung Lawu. Dari tujuh korban meninggal dunia, empat diantaranya merupakan warga Ngawi. “Masing-masing korban meninggal dunia tersebut kita beri santunan sebesar Rp2 juta,” katanya.

Selain santunan, pengurusan jenazah hingga proses pemakaman korban kebakaran Gunung Lawu asal Ngawi juga dibantu oleh Pemkab setempat dan pihak terkait lainnya. Sudjono yang juga Kepala Badan Perpustakaan dan Kearsipan Pemprov Jatim mengatakan, agar kasus sama tidak terulang di kemudian hari, maka Pemkab Ngawi dengan lembaga terkait lainnya akan menggencarkan sosialisasi kepada warga. Q rac*

Surabaya, Bhirawa Market smartphone saat ini yang dinamis membuat Lenovo Smartohone terus melakukan branding spirit melalui inovasi terbaru yakni Lenovo Vibe Shot dengan melakukan ekspansi dibeberapa kota terutama di Surabaya, namun tidak menjadi prioritas.

Marketing Communication Lenovo Indonesia, Miranda Vania Warokka saat dikonfirmasi Bhirawa usai Launching Lenovo Vibe Shot di Rollaas Coffe, Tunjungan Plaza, Minggu (1/11) kemarin mengungkapkan untuk pasar saat ini lebih fokus di dua daerah yakni Jakarta dan Jogjakarta sedangkan di Surabaya tidak menjadi prioritas.

“Hampir 30-40 persen pasar Lenovo sudah diambil Jakarta sisanya dibagi ke daerah-daerah yang lainnya dan dengan inovasi terbaru inilah Lenovo Smartphone ingin lebih melakukan penetrasi pasar lagi,” ujar Miranda.

Sementara market Smartohone terbesar saat ini masih didominasi produk smartphone yang mid end. Untuk itu Miranda optimistis dengan yang dilakukan selama ini, Lenovo Smartphone mampu

memenuhi setiap segmen pasar yang ada di industri smartphone.

“Penjualan Lenovo Smartphone dilakukan di 12 kota besar di Indonesia, diantaranya Jakarta, Surabaya, Yogyakarta dan Bandung. Uniknya, masing-masing kota memiliki karakter konsumen yang berbeda, Misalnya di Surabaya konsumen di kota ini sangat brand minded dengan produk premium terutama konsumen yang secara finansial

sudah cukup mapan,” terangnya.

Dimana konsumen seperti ini akan tetap bertahan di satu merek dan kalau pun ingin ganti baru tetap dengan merek yang sama dan bayar tunai. Di Yogyakarta berbeda lagi karakternya yang berkontribusi terbesar untuk penjualan Lenovo Smartphone di kota pelajar ini, affordable product sesuai dengan kemampuan daya beli, meski demikian segmen premium tetap ada. Q riq

Pengguna Smartphone melihat Lenovo Vibe Shot di grai Lenovo Tunjungan Plaza Surabaya.

Biro Kesra Setdaprov Jatim saat memberikan arahan pada ahli waris dalam mengisi data administrasi.

Pemerintah Kabupaten Ngawi Panen Perdana Padi Sidenuk dan Inseminasi Sexing Sapi

Andalkan Sapi Unggul 1,2 Ton dan Padi Unggul 12 Ton per Hektar Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Mohammad Nasir, bertekad mendukung program swasembada pangan melalui pengembangan bibit unggul bidang pertanian dan peternakan.

D

alam pertanian, Kemenristek Dikti telah memasyarakatan varietas unggul Sidenuk yang mampu menghasilkan padi antara 9-12 ton per hektar. Sedang dalam peternakan, Kemenristekdikti telah memasyarakatkan sapi unggul yang beratnya bisa mencapai 1,2 ton.

Saat ini, Pemkab Ngawi mengembangkan padi unggul varietas “Inpari Sidenuk” hasil penelitian serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi nuklir dari Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN) guna mendongkrak produktivitas pangan setempat.

“Varietas padi Sidenuk memiliki tiga keunggulan, yakni masa tanam singkat, hasil panen banyak hingga 9 ton per hektare, serta tahan hama wereng,” kata Muhammad Nasir dalam acara Panen Perdana Padi Varietas Sidenuk dengan teknologi Intensifikasi Padi Aerob Terpadu Berbasis Organik (IPAT BO) dan inseminasi sexing sapi di Desa Teguhan, Ngawi, Jatim (31/ 10). Adapun, luas lahan pertanian di Kabupaten Ngawi yang telah digunakan untuk budi daya padi unggul varietas Inpari Sidenuk mencapai 5 hektare. Pengembangan padi Sidenuk di Kabupaten Ngawi kali ini merupakan yang pertama kalinya.

Selain itu, penanaman padi Sidenuk juga merupakan tidak lanjut dari kerja sama

Menristek Dikti Mohammad Nasir didampingi Pj Bupati Ngawi Drs Sudjono MM sedang melangsungkan inseminasi pada sapi (kiri).

Menristek Dikti Mohammad Nasir didampingi Pj Bupati Ngawi Drs Sudjono MM menunjukkan hasil panen raya (atas).

pemkab setempat dengan Kemenristek Dikti di bidang pertanian dan peternakan. “Kali ini merupakan panen perdana. Petani bisa menghasilkan 9 hingga 10 ton per hektarenya,’ tutur Muhammad Nasir.

Sedangkan Pj. Bupati Ngawi Drs Sudjono MM ketika mendampingi Menristekdikti Muhamad Nuh menerangkan saat ini hasil riset baik dari BATAN maupun LIPI sebisa mungkin untuk dikembangkan di daerah secara komperhenship agar petani langsung merasakan dampak program itu.

“Adanya Sidenuk teknologi terapan dari

Menristek Dikti Mohammad Nasir berbincang dengan Pj Bupati Ngawi Drs Sudjono MM pada kegiatan panen raya perdana padi Sidenuk.

BATAN itu sebagai pintu suksesnya petani di Ngawi ini. Kalau itu mampu dikembangkan terus oleh petani saya yakin Ngawi akan menggeser daerah lain dalam hal penghasil padi khususnya di Jawa Timur,” pungkas Sudjono.

Dikatakannya, pihaknya sangat mendukung upaya pengembangan padi Sidenuk untuk meningkatkan produktivtas pertanian Ngawi yang mencapai 800 ribu ton gabah. Diharapkan, dengan pembudidayaan varietas Sidenuk akan membantu mewujudkan ketahanan pangan di Kabupaten Ngawi dan juga nasional.

Pj Bupati Ngawi Drs Sudjono MM berfoto bersama dengan kelompok tani yang tergabung dalam wadah KNOC (Komunitas Ngawi Organik Center).

“Pemerintah daerah akan menindaklanjuti arahan dari Kemenristek Dikti dengan menerapkannya kesejumlah program yang mendukung. Selain tahan hama, diharapkan pendapatan petani juga semakin meningkat karena hasil panen juga naik,” ujar Sudjono yang juga Kepala Badan Perpustakaan dan Kearsipan Jatim.

Pada hari itu juga, Menristek Dikti juga melakukan panen raya padi organikseluas 31 Hamilik kelompok tani yang tergabung dalam wadah Komunitas Ngawi Organik Center (KNOC) yang merupakan binaan dari Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura, Universitas Sebelas Maret, Kodim 0805 dan Dukungan BI perwakilan Kediri di Desa Guyung, Kecamatan Gerih.

Berkaitan dengan padi organik, PJ Bupati Ngawi Drs. Sudjono, MM mengatakan KNOC yang dirintis oleh Bupati Harsono sejak tahun 2002 telah mampu memproduksi padi organik yang telah bersertifikat SNI. Dengan beranggotakan 627 orang yang lulus SNI 49 orang dengan luas 25 Ha. Pada tahun 2015 KNOC telah mengajukan tambahan luas tanam 6 Ha di desa kletekan, kec. Jogorogo.

Kemudian untuk tahun 2016 lebih dari 20 Ha. Lebih lanjut pejabat asal Nganjuk mengatakan pemasaran padi organik masih mempunyai prospek dan peluang yang cukup besar baik di dalam maupun luar negeri. “Saat ini pemasaranya masih terbatas di dalam negeri seperti Supermarket Tiara, Luwes,

Carrefour dibeberapa kota seperti Madiun, Jombang, Mojokerto, Sidoarjo dan kota-kota lain di Jawa Timur.

Harapan kedepan, Pemerintah akan berupaya mengembangkan produk yang telah ada serta mempertahankan Ngawi sebagai lumbung padi nasional. “Mari kita pertahankan predikat Ngawi sebagai lumbung padi nasional ini, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat petani di ngawi khususnya,” tandasnya.

Usai melakukan panen perdana padi Sidenuk, rombongan Menristekdikti Muhammad Nasir kemudian melakukan inseminasi buatan pada hewan sapi di desa setempat.

“Teknologi inseminasi buatan ini, diharapkan menghasilkan sapi berbobot diatas rata-rata.

Di mana pada sapi Ongole rata-rata berbobot 200 hingga 300 kilogram. Dengan kawin suntik silang ini bisa menghasilkan bobot hingga 500 kilogram,” kata Nasir.

Kondisi tersebut diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan hidup petani dan peternak di wilayah Ngawi dan Tanah Air pada umumnya. Dalam acara itu Menristekdikti juga memberikan bantuan benih padi Sidenuk dan sperma sapi unggulan untuk inseminasi buatan. Selain dihadiri oleh pejabat di lingkup Pemkab Ngawi, acara panen perdana padi Sidenuk dan inseminasi buatan sapi Sumba Onggole di Teguhan juga dihadiri oleh Dandim Ngawi Letkol Inf Sugiyono dan kelompok tani desa setempat. Q rac*

SURABAYA

4

Senin Kliwon 2 NOVEMBER 2015

PENDIDIKAN - KESEHATAN - PELAYANAN PUBLIK - HUKUM

RAGAM INFO

Pemerhati Satwa : Pemindahan Satwa KBS Salahi Prosedur Surabaya, Bhirawa Pemerhati satwa Singky Soewadji menyatakan hasil dari pertemuanya dengan pihak Kementerian Kehutanan (Kemenhut) menyebutkan bahwa pemindahan satwa Kebun Binatang Surabaya (KBS) pada saat KBS dipimpin Tony Semampow adalah salah prosedur.

“Saya diminta bertemu dengan Pak Fathoni Tachrir, Dirjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE) atas perintah Menteri Lingkungan Hidup pada Jumat (1/11). Hasil dari pertemuan itu Kementerian Lingkungan Hidup menyatakan memang ada prosedur yang salah dalam pemindahan satwa KBS waktu itu,” kata Singky kepada Antara di Surabaya, Minggu (1/11).

Menurut dia, dalam kesempatan itu, ia menyampaikan permasalahan yang selama ini menjadi polemik dan tidak semua diketahui masyarakat, sehingga banyak pihak yang tidak tahu kebenaran yang terjadi dalam kasus pemindahan satwa KBS itu.

Namun sampai sekarang dalam kasus itu, lanjut dia, Polrestabes Surabaya sudah mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) Kasus penjarahan Satwa Kebun Binatang Surabaya (KBS).

Meski demikian, kata dia, elemen masyarakat pecinta satwa dan peduli KBS yang minta salinan SP3 itu tidak pernah direspons pihak kepolisian. Mereka tetap berjuang melalui jalur hukum dan Advokat senior Trimoelja D. Soerjadi SH didaulat Q ant jadi Koordinator.Q

Perlu Kerjasama Semua Pihak Tangkal Radikalisme Surabaya, Bhirawa Maraknya kasus radikalisme yang menimpa NKRI akhir-akhir ini menjadi perhatian serius bagi GAMKI (Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia) Jatim. Karenanya gerakan pemuda gereja ini mengajak NU dan Muhammadiyah untuk ikut dalam menangkal aksi radikalisme yang memang sangat merugikan masyarakat tanpa terkecuali.

Mantan Seskab (Sekretaris Kabinet), Andi Widjajanto menegaskan sesuai dengan semangat sumpah pemuda hendaknya semua elemen, tanpa melihat suku dan ras untuk seling bergandeng tangan dalam menangkal aksi radikelisme.

Seraya dicontohkan soal kasus Tolikara di Papua dan Sinkil di Aceh seharusnya semua pihak ikut menangkal aksi ini tanpa ada sikap diskriminasi. Bahkan NU dan Muhammadiyah yang notabene memiliki kekuatan besar memiliki andil besar dalam menjaga NKRI. “Tapi kenyataan yang ada adalah mereka hanya berteriak saja tanpa memberikan sebuah solusi. Saat ini banyak orang yang berpikir baik tetapi tidak berbuat alias diam saja. Karenanya dalam semangat sumpah pemuda ini butuh seorang pelopor yang dapat menggugah kembali semangat pemuda, tanpa Q cty ada perbedaan.Q

Tiga Langkah Tangani Kebakaran Hutan Pemprov, Bhirawa Pemerintah Provinsi Jawa Timur membuat tiga langkah pendekatan yangharus dilakukan untuk mencegah kebakaran sekaligus mengamankan hutan di wilayah JawaTimur, yaitu preemptive, preventif dan represif.

Wakil Gubernur Jatim, H Saifullah Yusuf di DPRD Jatim, Sabtu (31/10) mengatakan, pendekatanpre-emptive yaitu pemberdayaan masyarakat dan imbauan masyarakat terlibat sejak dini,preventif atau pencegahan, dan represif yaitu penegakan hukum.

Menurut dia, pentingnya pre-emptive agar masyarakat menjaga hutan sebagai pemberianAllah untuk dipelihara dan dijaga demi kepentingan bersama.

Selanjutnya preventif atau sifatnya pencegahan sehingga dibutuhkan bergandengan tanganmemperkuat kebersamaan untuk mengambil tindakan bersama sehingga dampaknya tidakmeluas.. Berikutnya represif diperlukan untuk membuktikan bahwa polisi bekerja cepat,kemudian menetapkan tersangka pembakar hutan. "Harus diarahkan ke efek jera dan tidakmengulang perbuatan membakar hutan yang membuat masyarakat Q rac sengsara," ucap Gus Ipul.Q

dna/bhirawa

Menjaga kerbesihan lingkungan memperkecil penularan penyakit diare.

Kasus Diare Meningkat, Harus Ditekan Surabaya, Bhirawa RSUD dr Soetomo melaporkan peningkatan kasus diare yang dtanganinya dalam sebulan terkahir. Untuk itu rum ah sakit pelat merah ini meminta agar ada upaya menekan angka kasus diare oleh pemerintah daerah.

Peningkatan kasus diare di RSUD dr Soetomo dilaporkan mencapai 380 perbulannya dari angka sebelumnya 350 kasus. ‘’Kita ingin masyarakat lebih berhati-hati pada penyakit diare, karena penyakit ini

mudah menular ke orang lain.

Untuk itu perlu dibiasakan cuci tangan, memasak makanan sampai matang hingga menjaga kersihan lingkungan ,’’ ucapnya Plt Direktur RSUD dr Soetomo Surabaya, dr Harsono, Minggu(1/11).

Dijelaskannya, saat ini anak-anak adan balita sangat rentan terjangkit penyakit diare. Kurangya manajemen kebersihan dan pengetahuan mengenai gejala diare pada ibu menyusui menjadi salah satu penyebab

kasus diare terus meningkat.

Menurutnya, diare pada bayi selalu tergantung pada ketahanan terhadap infeksi dan ketahanan tubuh dari ASI yang diberikan. Selain itu, tergantung pada kebersihan lingkungan dan ibu menyusui sendiri.

“Membiasakan cuci tangan setelah membersihkan kotoran bayi, kebersihan makanan, ataupun membersihkan payudara dengan air hangat juga perlu dilakukan untuk mencegah diare.”, ungkapnya.

Seorang Ibu menyusui harus lebih jeli dalam mendeteksi kapan diare muncul pada bayi. Bayi tidak bisa mengungkapkan apa yang mereka rasakan kecuali bahasa tangisan. Mengenali halhal yang tidak biasa bagi bayi harus diwaspadai.

“Jika ada gejala dehidrasi seperti kencing berkurang, rasa haus, mata cowong, ubun-ubun besar cekung, dan turgor kulit menurun, itu merupakan gejala dehidrasi pada bayi dan harus cepat ditangani,” jelasnya.

“Jika sudah parah pengobatan di rumah sakit dengan menggunakan infus. Jika di rumah, berikan ASI atau cairan yang lebih banyak dari biasanya. Bayi yang sudah mendapatkan makanan pendamping ASI sebaiknya dengan makanan lunak yang tidak memberatkan kerja usus. Untuk pemberian oralit juga harus ada aturan dosisnya karena jika kelebihan elektrolit bisa menyebabkan kejang-kejang pada anak,” Q dna tambahnya.Q

Kuota Seragam Gratis Siswa Miskin Dinaikkan Delapan Persen Surabaya, Bhirawa Dengan nilai anggaran Rp26,7 miliar, program seragam gratis tetap akan tetap diberikan khusus bagi siswa mitra warga atau dari keluarga miskin. Namun pada APBD 2016 ini kuota siswa miskin penerima seragam gratis naik menjadi 8 persen.

Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Kota Surabaya, Agus Imam Sonhaji mengatakan, anggaran seragam memang tidak diperuntukkan bagi seluruh siswa sebagaimana direncanakan awal. Namun, sasaran pemberian seragam gratis ini akan terjadi peningkatan, dari lima persen menjadi delapan persen. Pemberian seragam gratis pun akan disasarkan bagi siswa kelas I, VII, X. Dari pembahasan Kebijakan Umum APBD Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2016 Agus mengaku terdapat anggaran sebesar Rp 7.7 triliun. Dari anggaran itu akan dialokasikan untuk bantuan operasional pendidikan daerah (Bopda) sebesar Rp 520,7 miliar.

“Paling banyak tambahan untuk Bopda SD, SMP, SMA/ SMK. Sementara seragam gratis sebesar Rp26,7 hanya untuk

siswa tidak mampu sebanyak delapan persen,” kata dia.

Selain Bopda dan seragam gratis, lanjut dia, anggaran pendidikan tahun depan juga akan diprioritaskan untuk pengadaan buku kurikulum 2013.

Khususnya bagi sekolah non pilot project yang sejak tahun ini tidak mendapat bantuan buku dari pusat. Nilai anggarannya sebesar Rp 57,9 miliar.

Terkait Bopda, Agus menyinggung Permendagri no 52 tahun 2015 pemberian Bopda harus melalui modal kegiatan Dinas Pendidikan dan tidak bisa melalui modal hibah.

Khususnya bagi sekolahsekolah swasta yang belum berbadan hukum.

“Karena hibah kan berbadan hukum, sedangkan belum seluruh sekolah berbadan hukum dan terdaftar di Kemenkumham. Tapi sampai saat ini masih dikaji. Karena Dindik sedang

memfasilitasi semua sekolah agar segera berbadan hukum,” imbuh dia.

Di sisi lain, Anggota Banggar DPRD Surabaya Renny Astuti menambahkan, Bopda yang masuk di belanja langsung ini akan diserahkan melalui kegiatan Dindik Surabaya. “Terkait Bopda ini sekolah memang harus berbadan hukum. Tapi memang agak rumit nantinya apakah Bopda akan dianggarkan melalui program dan kegiatan dinas,” kata dia.

Sementara itu, Kepala Dindik Surabaya Ikhsan mengaku hanya bisa menerima seluruh keputusan dari Banggar. Prinsipnya, usul soal seragam gratis akhirnya bisa disetujui meski tidak sesuai perencanaan awal. Dengan turunnya sasaran ini, anggaran seragam gratis yang semula senilai Rp90 miliar hanya turun menjadi Rp26,7 miliar.

“Kami hanya berusaha supaya siswa dan wali murid tidak kerepotan mencari seragam.

Kita sediakan menggunakan anggaran dinas pendidikan sekaligus agar tidak lagi ada isu tentang jual beli seragam di Q tam sekolah,” pungkas dia.Q

Gelar Wayang Kulit, Gubernur Ajak Bangun Tata Krama Pemprov, Bhirawa Gubernur Jawa Timur,H Soekarwo bersamaa seluruh masyarakat JawaTimur menggelar nonton bareng wayang kulit Hari Jadi Provinsi Jatim ke-70. Pada acara itu,Pakde Karwo kepada seluruh masyarakat untuk kembali membangun tata krama danmembangun moral sebagai pondasi kekuatan pembangunan bangsa.

“Mari kita semua secara bersama-sama mengatasi situasi yang kurang baik di negeri ini.Permasalahan berat akan menjadi ringan apabila dipikul secara bersama-sama. Karena itu, marikita membangun kembali tata krama, membangun moral sebagai pondasi kekuatanpembangunan bangsa,” pinta Pakde Karwo saat nonton bareng wayang kulitdi KantorGubernur Jawa Timur Jl Pahlawan Surabaya, Jumat (30/10) malam.

Dikatakan Pakde Karwo, masyarakat sudah saatnya secara bersama-sama mengatasi gejolak yang sedang terjadi di negara tercinta Indonesia.Ini tentu sesuai denganciri khasmasyarakat Jawa Timur yaitu masyarakat yang bersifat ramah, rukun, selalu mengedepankan musyawarah, dan menjunjung persatuan.

Menyinggung wayang kulit sebagai salah satu tontonan yang dipilih untuk memeriahkan Hari Jadi, Pakde Karwo menyatakan bahwa wayang kulit sebagai tontonan warisan budayaleluhur, yang didalamnya mengajarkan tuntunan bagaimana cara hidup berma syarakat.Tuntunan yang terkandung dalam wayang kulit merupakan tuntunan moral yang sangat berguna untuk memperkokoh pemQ inf bangunan bangsa.Q

Seorang wanita memeriksakan kandungan ke dokter obgyn.

dna/bhirawa

Keberhasilan Bayi Tabung Dipengaruhi Usia Calon Ibu Surabaya, Bhirawa Usia ibu ternyata mempengaruhi potensi ke berhasilan program bayi tabung. Semakin tua usia ibu , maka prosentase keberhasilan bayi tabung akan semakin rendah.

Dokter Spesialis Obstetri & Ginekologi (Kebidanan dan Kandungan) RSUD Dr. Soetomo Surabaya dr. Jimmy Yanuar Anas,Sp,OG(K) menyatakan, keberhasilan program bayi tabung tergantung dari usia calon ibu.

Jika usia calon ibu masih 20-30 tahun kemungkinan keberhasilannya mencapai 40-45 persen. Namun, jika usia calon ibu di atas 35 tahun maka akan terus menurun, sedangkan di atas 40 tahun keberhasilannya sangat kecil hanya 10-15 persen.

Ia menyatakan, untuk harga program bayi tabung adalah sebesar Rp40-50 juta, tergantung kasus dan usia calon ibu, yang bisa mempengaruhi keberhasilan program bayi tabung, sedangkan mahalnya harga program bayi tabung dikarenakan 60 persen biaya bayi tabung adalah obat-obatan. ‘’Jadi yang membuat mahal adalah obat-obatannya,’’ ujarnya.

Dikatakannya secara sederhana, bayi tabung adalah proses pembuahan sel telur dan sperma di luar tubuh ibu.

Dalam proses bayi tabung, sel telur matang diambil dari indung telur ibu. Sel telur yang diambil dari indung telur ibu akan dibuahi dengan sperma di dalam medium cairan.

Setelah berhasil, embrio kecil yang terjadi dimasukkan ke rahim dengan harapan berkembang menjadi bayi.

“Dalam proses pembuatan bayi tabung, yang pertama harus menyeleksi pasien. Apakah istri dan suami layak mengikuti program bayi tabung. Apabila layak, baru bisa masuk dan mengikuti program bayi tabung. kemudian dilakukan stimulasi atau merangsang indung telur untuk memastikan banyaknya sel telur. Secara alami, sel telur hanya satu, namun untuk bayi tabung, perlu lebih dari sati sel telur untuk memperoleh embrio,” paparnya.

Selain itu, lanjutnya pemantauan pertumbuhan folikel (cairan berisi sel telur di indung telur) melalui ultrasonografi untuk melihat apakah sel telur sudah cukup metang untuk dipanen atau diambil, kemudian mematangkan sel telur dengan menyuntikkan obat agar siap diambil.

“Pengambilan sel telur, kemudian diproses di laboraturium. Pengambilan sperma suami pada hari yang sama, jika tidak ada masalah, pengambilan dilakukan Q dna lewat masturbasi.Q

Suaka Ikan Kali Surabaya Dirusak Pipa Gas Aksi perusakan Kawasan Suaka Ikan Kali Surabaya kembali terjadi. Kali ini ditemukan di Desa Mlirip Rowo, Kecamatan Tarik, Kabupaten Sidoarjo dan Desa Mlirip, Kabupaten Mojokerto. Heri Purnomo Relawan Suaka Ikan Kali Surabaya mengetahui adanya perusakan itu terjadi di jarak 100 meter dari pintu air Mlirip.

“Temuan itu tidak sengaja, waktu kami memantau kesehatan Kawasan Suaka Ikan Kali Surabaya bersama 20 Mahasiswa Perikanan Universitas Muhammadiyah Gresik,” kata Heri.

Menurut Heri, dalam temuan itu, para mahasiswa dan relawan menemukan adanya aktifitas perusakan pulau-pulau kecil ditengah sungai akibat pemasangan

pipa gas.

“Pemasangan pipa gas itu merusak tatanan batu, sehingga otomatis merusak ekosistem dan tempat tinggal ikan,” kata Andreas Agus Kristanto Nugroho Peneliti Senior di Institut Pemulihan dan Perlindungan Sungai (INSPIRASI).

Sementara Rulli Mustika Adya Koordinator Advokasi Lingkungan Ecoton menga-

takan, aktifitas pemasangan pipa itu dikategorikan perusakan lingkungan dan jelas melanggar UndangUndang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup (UU-PPLH 32/2009).

“Aktifitas pemasangan pipa gas itu sudah merusak bagian hulu Kali Surabaya yang sudah ditetapkan sebagai Kawasan Suaka Ikan oleh Gubernur Jawa Timur,” tegas Rulli.

Dengan kejadian itu, Rulli akan melaporkan perusakan lingkungan yang sudah terjadi ke Badan Lingkungan Hidup (BLH) Jatim dan Gubernur Jawa Timur selaku penanggungjawab atau pembina Kawasan Suaka Ikan.

Rencananya beberapa LSM lingkungan diantaranya, TELAPAK jatim, Ecoton, Padepokan Wonosalam Lestari, INSPIRASI, Green Harmony akan melaporkan pelaku Perusakan Kawasan Suaka Ikan kepada Gubernur Jawa Timur.

“Kegiatan ini harus dihentikan dan harus dicarikan alternatif lain sehingga pipa dapat menyeberangi sungai tanpa melakukan perusakan lingkungan,” geram Rulli Mustika Adya.

Sementara, Penyidik Pengawai Negeri Sipil (PPNS) BLH Jatim, Ainul Huri mengatakan, BLH Jatim sejauh ini belum menerima Q rac laporan tersebut.Q

rac/bhirawa

Adanya pemasangan pipa gas yang merusak kawasan suaka ikan mengusik LSM Lingkungan Hidup dengan melaporkan ke BLH Jatim dan Gubernur Jatim.

Senin Kliwon 2 NOVEMBER 2015

SIDOARJO-GRESIK-MOJOKERTO

KELANA

Komisi D Pelototi Anggaran SKPD Gresik, Bhirawa Pembahasan R-APBD 2016, Senin (2/11) hari ini. Mulai memasuki pembahasan pada tingkat komisi-komisi di dewan, kabarnya komisi akan komitmen mempelototi dan mengepras anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang lemah terhadap kinerja serapan anggaran APBD 2015, juga terhadap pengajuan anggaran yang tak pro terhadap rakyat.

Menurut Ketua Komisi D DPRD Kab Gresik, Ruspandi Sunaryo, Komisi D fokus pada anggaran kesehatan dan pendidikan.

Maraknya laporan Pungli dari orang tua siswa di tahun yang dilakukan pihak sekolah, menjadi bahan dalam mengupas anggaran yang diajukan Dinas Pendidikan (Dispendik). Juga terhadap RAPBS yang di ajukan sekolah kepada Dispendik dalam anggaran 2016. Akan dilakukan sikronisasi yang dalam, karena komisi menginginkan sekolah murah dan gratis. ‘’Terhadap anggaran yang diajukan Dinas Kesehatan (Dinkes), komisi D akan mempelototi anggaran peruntukan di Puskesmas, pembelian obat-obatan dan lain-lainya. Sebab evaluasi tahun 2015, layanan kesehatan masih jauh dari harapan baik. Bila dibandingkan dengan daerah lain, yang APBD nya lebih kecil dengan Gresik. Pokoknya komisi akan mengupas dan mempelototi setiap item anggaran, kalau tidak sesuai pasti akan dikepras. Dan akan dialihkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, karena kesepakatan kawan-kawan dewan harus tepat sasaran,’’ papar Ruspadi.

Sementara Ketua Komisi B, Abdullah Munir mengatakan, dasar yang dilakukan pada penambahan dan keprasan anggaran pada SKPD. Didasarkan pada kinerja serapan anggaran kinerja tahun ini, tidak maksimal sesuai target. ‘’Jangan salahkan kami bila pengajuan anggaran tak akan kita restui, dan dikepras. Untuk dialihkan pada SKPD, yang pencapaian kinerjanya maksimal. Q kim

Paslon Nomor 1 Dihadiahi ‘Lokomotif’

Sidoarjo, Bhirawa Gelar Pilbup Sidoarjo yang semakin mendekat, membuat berbagai macam elemen masyarakat terus memberikan dukungan terhadap Paslon pilihannya. Seperti yang dilakukan Barisan Relawan Jalan Perubahan (Bara JP), Minggu (1/11) melakukan deklarasi mendukung Paslon Nomor 1 (MG Hadi Sutjipto SH MM – Abdul Kolik) dengan memberikan simbolis ‘Lokomotif’.

Ketua Bara JP Sidoarjo, Achmad Sudarmadji mengatakan, pihaknya memberikan dukungan kepada pasangan Sidoarjo Hatiku karena dinilai sudah sangat merakyat. Sesuai dengan kondisi Bara JP yang program-program kegiatannya selalu membela rakyat, utamanya rakya kecil.

Sementara pemberikan sim bolis ‘Lokomotif’ itu merupakan simbul kalau Pak Tjip (MG Hadi Sutjipto) merupakan simbol jabatan Bupati Sidoarjo. Dimana lokomotif nanti akan membawa gerbonggerbongnya dengan satu tu-

juan. Tak akan berbelok-belok karena jalannya sudah melalui rel yang jelas. “Jadi rel itu merupakan simbul aturan yang jelas untuk dilalui lokomotif. Artinya, kalau Pak Tjip menjadi Bupati Sidoarjo tak akan menyalahgunakan wewenangnya,’’ jelas mantan anggota dewan ini.

Dihadapan ratusan perwakilan Bara JP se Kab Sidoarjo, Calon Bupati MG Hadi Sutjipto mengaku sangat berterima kasih kepada Bara JP, yang tak disangka relawannya melakukan dukungan terhadap Sidoarjo Hatiku. Ini me-

rupakan dukungan yang sangat berarti, dukungan moral yang sangat luar biasa. ‘’Ini merupakan suntikan tenaga sejak habis masa jabatan sebagai Wakil Bupati Sidoarjo tanggal 31 Oktober lalu,’’ tegas Pak Tjip.

Sebelumnya, Jumat (30/10) sekitar 1.500 warga Persaudaraan Setia Hati Teratai (SH Teratai) berkumpul di Gedung Romathul Umah Sidoarjo, melakukan pengesahan warga baru. Pak Tjip yang hadir untuk bersilahturahmi dengan warga komunitas yang beranggotakan cukup besar di kabupaten ini. Tampak hadir Kapolres Sidoarjo yang baru AKBP, M Anwar Nasir dan beberapa jajaran TNI lainnya.

Dalam kesempatan itu, Pak Cip juga diberi kesempatan untuk memperkenalkan diri. Sekalian menyampaikan beberapa program pembangunan Sidoarjo lima tahun kedepan, bila diberi ama-

Wali Kota H Mas’ud Yunus memberikan penghargaan kepada salah satu murid berprestasi.

kariyadi/bhirawa

Rombongan Pers Tour Bagian Humas dan Protokol Pemkab Mojokerto diterima pejabat Pemkab Banyuwangi di lounge Pelayanan Publik.

kariyadi/bhirawa

313 Pelajar Berprestasi Diberi Penghargaan Kota Mojokerto, Bhirawa Wali Kota Mojokerto Mas’ud Yunus memberi penghargaan kepada pelajar 313 pelajar berprestasi dari tingkat PAUD, SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA/ SMK dan SLB. Apresiasi orang pertama di Pemkot Mojokerto ini berlangsung dalam event peringatan Hari Ulang Tahun Program Kota Mojokerto Berlingkungan Pendidikan (PKMBP) ke-7 tahun 2015.

Penghargaan yang diberikan berupa piagam dan uang pembinaan total sebesar Rp166.650.000. Acara yang digelar di Gedung Astoria Convention Hall itu Bertajuk Gelar Seni dan Anugerah Prestasi. Hadir dalam kegiatan itu diantaranya Ketua DPRD, Kapolres Mojokerto Kota, Asisten, Kepala SKPD, Camat, Lurah, Ketua Komite Sekolah dan Kepala Sekolah se-Kota Mojokerto.

Program PKMBP selama tujuh tahun telah menunjukkan hasil yang positif. Antara lain semua anak usia sekolah di Kota Mojokerto telah bersekolah.

Kualitas pendidikan dengan prosentase kelulusan 100%.

Wali Kota Mas’ud Yunus memaparkan, dengan peringatan PKMBP ke-7 diharapkan pendidikan di Kota Mojokerto semakin maju. ‘’Semoga anak-anak kita jadi semakin berprestasi, yang endingnya nanti akan mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Kota Mojokerto,’’ kata Mas’ud Yunus.

Wali kota menekankan bah wa pendidikan merupakan prioritas utama. Pada tahun 2007 lalu telah dicanangkan Program Wajib Belajar 12 tahun dan tahun 2009 digagas PKMBP sesuai peraturan Walikota Nomor 17 tahun 2009. Sejak tahun 2015 Pem-

nah memimpin Sidoarjo.

Komitmen terhadap pendidikan dan kesehatan gratis merupakan prioritas utama, karena terkait dengan terwujudnya sumber daya manusia yang berkualitas. ‘’Selain itu, pembinaan untuk dunia olah

raga dan pemberdayaan masyarakat demi peningkatan jumlah pendapatan, atau terciptanya usaha mikro kecil dan menengah berbasis ekonomi kreatif akan dipersiapkan sebagai momentum memperbaiki kesejahteraan,’’ katanya.Q ach

kot Mojokerto telah mencanangkan sekolah gratis. ‘’Tahun ini Kota Mojokerto menggratiskan biaya operasional dan biaya investasi. Mudahmudahan tahun 2016 nanti, kita akan mampu meng gratiskan sampai biaya personal. Seragam sekolah akan digratiskan. Bahkan akan ada program angkutan sekolah gratis,’’ janjinya.

Sejak dicanangkannya program jam wajib belajar, Kota Mojokerto juga dapat mampu berbicara di tingkat Jatim.

Tingkat SD, SMP dan SMA tingkat kelulusannya semuanya masuk 10 besar Jatim.

Ketua DPRD Kota Mojokerto, Purnomo mendukung program peningkatan kualitas pendidikan itu. ‘’Bentuk dukungan DPRD diantaranya berupa persetujuian setiap pengajuan anggaran di bidang pendidikan,’’ ujar politikus asal PDIP ini.Q kar

Mojokerto, Bhirawa Danrem 082/CPYJ Mojokerto, Kolonel Inf Irham Waroihan SSos tak menyia-nyiakan kesempatan untuk bertemu generasi muda, yang kini dijadikan sasaran tembak faham kemunisme. Daremm ingin menyadarkan kembali pentingnya wawasan kebangsaan dan bela negara.

Sehingga meski hari libur, Sabtu (31/10) lalu, Danrem 082/CPYJ menyempatkan hadir setelah diundang Ketua Kwarcab Gerakan Pramuka Kab Mojokerto untuk menjadi nara sumber pencerahan wawasan kebangsaan kepada 150 Kepala Sekolah, guru dan anggota Pramuka Kwartir Ranting Kec Jetis di Balai Kec Jetis.

Menurut Kol Irham, wawasan ini penting dipahami generasi muda guna menangkal indikasi berkembangnya Proxy War dan ancaman bangkitnya komunisme, di Indonesia yang kini masyarakat utamanya genersi mudanya mulai luntur beranjak meninggalkan rasa cinta tanah air dan bela negara. ‘’Maka segenap komponen bangsa lainnya di luar TNI dan Polri, harus memperoleh pemahaman yang sama tentang wawasan kebangsaan, khususnya dalam menghadapi Proxy War dan ancaman bangkitnya komunis di Indonesia, sehingga sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) masing – masing Stake Holder di wilayah Kab Mojokerto dapat mengambil langkah kebijakan yang sinergi dan terkoordinasi, demi tetap tegaknya NKRI,’’ kata Kol Irhan.

Kol Irham menjelaskan Proxy War, dengan harapan agar Pramuka dan kepala sekolah faham benar tentang berbagai ancaman bagi Bangsa Indonesia ke depan, terutama menyongsong Indonesia Emas 2045. ‘’Proxy War adalah perang melalui aspek berbangsa dan bernegara, tak terlihat siapa lawan dan siapa kawan , dilakukan Non State Actor, tetapi dikendalikan State, dilatarbelakangi krisis pangan, air dan energi dunia, dan menjadikan negara–negara khatulistiwa yang kaya sumber daya alam menjadi ajang perebutan termasuk Indonesia,’’ papar Kol Irham.Q min

hasan amin/bhirawa

Danrem beserta Ketua Kwarcab Gerakan Pramuka dan para guru sedang berpose salam bersatu usai acara.

UISI Milik PT SI Kerjasama dengan Perusahaan

Humas Pemkab Mojokerto Belajar Cara Promosikan Daerah Kab Mojokerto, Bhirawa Bagian Humas dan Protokol Pemkab Mojokerto belajar cara mempromosikan daerah ke Pemkab Banyuwangi. Seba Pemkab Banyuwangi dinilai mampu mempromosikan daerah melalui berbagai media, diantaranya lewat media sosial (Medsos). Dalam kunjungan juga mengajak wartawan akhir pekan lalu itu, diketahui efektifitas media dalam mempromosikan keberhasilan daerah.

Peran media sangat efektif dalam membangun komunikasi untuk mempromosikan suatu daerah. Dalam perkembangannnya, ternyata bukan hanya media cetak ataupun elektronik saja yang bisa dijadikan sarana promosi. Bentuk Medsos yang banyak digunakan masyarakat luas juga menjadi alat efektif untuk mengenalkan daerah ke dunia luas.

Analisia menarik ini dilontarkan Suprayogi, Kepala Dinas Perhubungan Informasi dan Komunikasi (Dishubinfokom) Pemkab Banyuwangi dihadapan rombongan Pers Tour Bagian Humas dan Protokol Pemkab Mojokerto.Menurutnya, dalam satu hari saja bisa sampai ribuan orang membicarakan Banyuwangi lewat berbagai Medsos. ‘’Ini sangat membantu kita dalam mengenalkan Banyuwangi ke dunia luar,’’ terang Suprayogi yang kemarin hadir besama Asisten Bidang Adminitrasi Pembangunan, Fajar Suasana dan Kabag Humas dan Protokol, Juang.Q kar

achmad suprayogi/bhirawa

Calon Bupati MG Hadi Sutjipto menerima Lokomotif dari Ketua Bara JP, Achmad Sudarmadji.

Danrem 082/CPYJ Ingatkan Bahaya Paham Komunisme

Perpus SMA NU I Gresik Raih Juara I Nasional Gresik, Bhirawa Satu lagi prestasi nasional diraih Kab Gresik. Kali ini, SMA NU I Gresik di Jl Raden Santri Gresik berhasil meraih prestasi sebagai perpustakaan terbaik tingkat nasional. Hadiah berupa piagam sertifikat itu diterima Kris Aji, Ketua Perpustakaan di Gedung Smessco, Jakarta pada Jum’at (30/10) malam.

Setelah tiba di Gresik, panitia bersama masyarakat Kab Gresik mengkirab piala itu. Kirab dimulai dari depan GNI (Gedung Nasional Indonesia) Gresik di Jl Pahlawan menuju Pendopo Kab Bupati Gresik. Setelah dierima Pj Bupati Gresik, Akmal Boedianto, selanjutnya piala dibawa ke Sekolah SMANU I Gresik.

Menurut Kris Aji, melalui Kepala Bagian Humas Pemkab Gresik, Suyono kemenangan Perpustakaan SMA NU I Gresik melalui perjuangan panjang. Sebelumnya SMANU I Gresik merupakan juara Perpustakaan Tingkat Provinsi Jatim. Selanjutnya sekolah ini mewakili Propinsi Jatim pada penilaian tingkat nasional. Dalam akhir penilaian tingkat nasional, SMANU I Gresik mengungguli 10 besar nominator setelah penilaian seluruh peserta yang sebelumnya dipilih dari 34 propinsi di Indonesia.

Menurut Kepala Sekolah SMA NU I Gresik, HM Nasihudin melalui Kabag Humas Suyono, pengelolaan perpustakaan yang ada di sekolahnya disesuaikan dengan selera anak muda. ‘’Kami mempunyai tim kreatif yang setiap saat selalu meng update baik penataan buku-buku maupun interior ruangan. Sehingga para siswa termotifasi untuk datang ke perpustakaan dan pengunjung kerasan,’’ katanya.

Selain jumlah buku yang mencapai ribuan, perpustakaan SMANU I tertata sangat artistik. ‘’Berada diperpustakaan seperti berada di cafe,’’ ungkap Nasihudin. Q eri

5

rokim/bhirawa

Setelah menandatangani MoU DirekturPengembangan dan Kerjasama PT SI, Andhika Eko Prasetyo berfoto bersama perwakilan perusahaan.

Gresik, Bhirawa Kokohkan universitas berbasis korporasi kampus, Universitas Internasional Semen

Indonesia (UISI) yang diinisiasi PT Semen Indonesia (PT SI) Tbk Melakukan kerjasama atau Memorandum of Under-

standing (MoU), di bidang pendidikan dengan 18 industri di Gresik dan sekitarnya.

Perusahaan korporasi itu, PT SI, PT Semen Gresik, PT Semen Padang, PT Semen Tonasa, Thang Long Cement Joint Stock Company, PT Swabina Gatra, PT SGG Prima Beton, PT Konsultan, PT Varia Usaha Beton, PT United Tractors Semen Gresik (PT UTSG), PT SGG Energi Prima, PT Swadaya Graha, PT Kawasan Industri Gresik (KIG), PT Waru Abadi, PT Cipta Nirmala,

Dana Pensiun Semen Gresik (DPSG), PT Sinergi Informatika Semen Indonesia (PT SI), Terminal Teluk Lamong.

Direktur Pengembangan dan Kerjasama, PT SI Andhika Eko Prasetyo mengatakan, tujuan kerjasama ini untuk memperingati Sumpah Pemuda. Sekaligus membangun kerjasama antara pemerintah dan perusahaan dengan UISI. Juga untuk memperkenalkan UISI kepada dunia industri di Kab Gresik. Karena ke depan, UISI tak menutup kesem-

patan untuk bekerjasama dengan pemerintah dan industri di luar Kab Gresik.

Beberapa kerjasama dengan mitra luar Kab Gresik telah berjalan, misalnya kerjasama dengan Yayasan Semen Tonasa, Yayasan Semen Padang, dan Pemerintah Propinsi Papua. Dan hasil dari MoU ini, akan ditindaklanjuti berupa Momorandum of Agreement (MoA). Yang akan dibahas lebih rinci meliputi, pengajaran, pengabdian, dan penelitian.Q kim

BNN Sidoarjo Briefing Warga Kota tentang Bahaya Narkoba Kepala Kelurahan Celep, Kec Sidoarjo, Ustadzi, menyampaikan terima kasih, karena warganya mendapat penyuluhan Pencegahan Pemberantasan Penanggulangan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) dari BNNK Sidoarjo. Karena selama ini warga Kel Celep merasa bingung, cara pencegahan masalah Narkoba di lingkungannya dan harus berkoordinasi dengan siapa.

Menurut Ustadzi, warga Kel Celep, sangat perlu mengetahui informasi tentang Narkoba dan bahayanya, sebab diakui daerah itu, termasuk daerah urban yang banyak orang masuk dari luar daerah.

Sehingga dianggap rawan dalam peredaran dan penyalahgunaan obat terlarang itu. ‘’Hal ini dikarenakan, wilayah kami ini termasuk dalam wilayah Kota Sidoarjo,’’ ujar Ustadzi saat ditemui dalam kegiatan P4GN dari BNNK Sidoarjo, di wilayah Kel Celep, belum lama ini.

Maka, menurut Ustadzi, sejak

awal ada program seperti ini dari BNNK Sidoarjo, pihaknya sangat merespon positif. Warganya memanfaatkan kesempatan langka itu untuk bertanya seputar informasi Narkoba dan bahayanya kepada petugas dari BNNK Sidoarjo. ‘’Kami sebagai orang tua ini tak mau, nantinya sampai disalahkan oleh generasi yang akan datang kalau ada apaapa, maka kami sebagai orang tua harus ikut peduli terhadap pencegahan Narkoba di tempat kami,’’ kata Ustadzi, yang termasuk PNS Pemkab Sidoarjo itu.

Ustadzi berharap, semogga program pencegahan dan penanggulangan Narkoba di wilayahnya itu, bisa berjalan lancar. Tak sampai berhenti di tengah jalan dan terus berlanjut, karena program itu menurutnya demi kebaikan bagi warga.

Kasi Penceghan dan Pembedayaan BNNK Sidoarjo, Kompol Agus Suwandi SH, mengakui BNNK Sidoarjo tak bisa kerja sendirian dalam mengeliminir dan menangkal peredaran Narkoba di masyarakat. Maka untuk mencegah penyalahgunaan Narkoba harus melibatkan masyarakat juga.

Agus yang juga seorang polisi ini menyampaikan, kini di Kab Sidoarjo, lagi marak dengan peredara pil koplo yang banyak dipakai pelajar SMP. Ini dikarenakan, harga belinya yang termasuk murah.

Dengan harga Rp10 ribu, pemakai sudah dapat 10 butir.

‘’Sehingga kasihan mereka, jadi apa masa depan anakanak kita itu nantinya,’’ ujarnya.

Menurut Agus, pemakaian obat-obat terlarang, biasanya karena dipengaruhi faktor lingkungan. Maka itu, warga yang mendapat sosialiasi P4GN itu bisa memulainya lebih dulu dari lingkungan keluarganya sendiri. Agar keluarga mereka sendiri jangan sampai kena

pengaruh Narkoba.

Dari Puskesmas Sidoarjo Kota juga dihadirkan dalam kesempatan itu, agar bisa memberikan bukti nyata akan bahaya Narkoba dilihat dari segi kesehatan. Juga dari Bakesbangpol Kab Sidoarjo dihadirkan untuk memberi pemahaman bahwa pemakaian Narkoba juga bahaya bagi Kesatuan Bangsa dan Negara RI ini.Q kus.adv

alikusyanto/bhirawa

Warga yang tinggal di tengah Kota Sidoarjo mendapat briefing terkait bahaya Narkoba dari BNNK Sidoarjo.

JAWA TIMUR

6 KILAS JATIM

Status Tanah RSUD Masih Sengketa Sampang, Bhirawa Bangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sampang yang berdiri megah diatas tanah seluas 7.572 m2 di Kelurahan Karangdalem Sampang Kota, ternyata status tanahnya masih dalam sengketa dengan pihak ketiga yang mengaku ahli waris pemilik tanah.

Ironisnya, bangunan RSUD Sampang sudah berdiri sejak tahun 1974 namun hingga saat ini status tanahnya masih belum bersertifikat. Meski sudah berdiri sejak 39 tahun lalu, bangunan RSUD Sampang, tapi sayang upaya penyelesaian status tanah bangunannya yang merupakan asset Pemkab tidak kunjung ada kepastian. Tim penyelesaian status tanah bangunan RSUD yang terdiri dari Sekdakab, Dispendaloka, RSUD, Tata Pemerintahan, dan bagian Hukum pun masih belum bisa menyelesaikan status sengketa tersebut.

Bambang Indra Basuki selaku Kepala Bidang (Kabid) Pengelolaan Aset, Dinas Pendapatan Daerah, Pengelolaan Keuangan dan Aset (Dispendaloka) Sampang, saat dikonfirmasi melalui selulernya, membenarkan jika status tanah RSUD Sampang hingga saat ini masih belum bersertifikat.

Hal ini disebabkan ada sebagian tanah RSUD seluas 2.280 m2 masih dikliem warga yang mengaku ahli waris atas nama Salim asal Kelurahan Karangdalem Sampang kota. Dijelaskan Bambang, sengketa status tanah RSUD tersebut, berawal ketika tahun 2007 lalu, ada surat permohonan dari Salim yang mengaku ahli waris bersurat pada DPRD terkait status tanah RSUD, namun pihaknya bersama tim sudah beberapa kali melakukan koordinasi untuk menemui langsung pihak ahli waris guna menjelaskan status tanah RSUD Sampang.

“Namun penjelasan kami tidak mendapatkan respon positif dari pihak ahli waris. Pada saat ketemu dengan ahli waris, kami menjelaskan bahwa tanah RSUD sudah dijual oleh Sidi Bin Hatib tertanggal 17 Desember 1952 lalu ketika ahli waris atas nama Salim masih belum lahir, dengan bukti kertas segel yang di cap jempol Pak Sidi bin Hatib.

Namun saying penyelasan dan bukti segel tersebut tidak dipercayai Salim yang mengaku ahli waris pemilik tanah tersebut.kata Bambang sambil melihat dokumen kertas segel.Q lis

Gus Ipul Apresiasi Kekompakan Ulama Madura Bangkalan, Bhirawa Untuk mengantisipasi masuknya paham Wahabi dan Syiah ke Pulau Madura, para Ulama mendeklarasikan Aliansi Ulama Madura (AUMA) di Pondok Pesantren Nurul Cholil Demangan Barat kabupaten Bangkalan. deklarsi AUMA itu dihadiri oleh Wakil Gubernur Jawa Timur, H Syaifullah Yusuf (Gus Ipul), para tokoh Madura serta para kiai se Madura.

Pada kesempatan itu, Wakil Gubernur Jawa Timur, Syaifullah Yusuf meminta agar ketengan para Kiai dan ulama jangan diusik. “Akhir-akhir ini saya juga bingung, Tahlil diharamkan, pergi ziarah kubur dikatakan syirik, kalau dakwah saling serang seperti sekarang ini dibiarkan maka kita tinggal menunggu waktu saja,” kata wakil Gubernur Jatim yang akrab dipanggil Gus Ipul dalam acara Deklarasi Aliansi Ulama Madura (AUMA) di Ponpes Nurul Cholil Demangan Barat Bangkalan, Sabtu (31/10).

Oleh sebab itu kata Gus Ipul agar semua pihak, baik polisi

dan TNI bisa mengantisipasi adanya kegiatan-kegiatan yang aneh-aneh yang membuat masyarakat resah. “Kita sebagai umat harus tetap mengikuti akidah dan pahamnya para kiai, dan saya meminta kepada para kiai untuk selalu menenangkan umat,” jelas Gus Ipul.

Lebih lanjut, Gus Ipul mengatakan bahwa Deklarasi yang dilakukan para kiai seMadura ini merupakan bentuk kepedulian kiai dalam menjaga kedamaian di Pulau Madura. "Alhamdulillah para kiai sampai saat ini masih solid, saya sangat tersandung bisa menghadiri Deklarasi para

kiai ini," terang Gus Ipul.

Bahkan Gus Ipul sebagai Wakil Gubernur Jatim juga menyerukan agar Kepala Daerah tegas terhadap persoalan kepercayaan. "Pemerintah Daerah/Bupati harus menutup paham-paham yang membuat rakyat gelisah," tandas Gus Ipul saat memberikan sambutan.

Sekrtetaris AUMA, KH Fadoli M Ruham menjelaskan, AUMA ini dideklarsikan sebagai wadah untuk merajut para ulama. “Gerakan ini murni fi sabilillah murni untuk mengakkan syariat Islam, khususnya ahli sunnah wal jamaah,” jelas Fudholi.

Dijelaskan dia, ada 4 sasaran yang akan dibidik oleh AUMA ini. Keempat sasaran itu antara lain; Syiah, Wahabi, Liberalisme dan penista agama. “Mari kita berantas ajaran Syiah ini, minimal di Madura harus habis karena MUI sudah menfatwakan bahwa Syiah itu sesat,” pungkasnya.

mb8/bhirawa

Wakil Gubernur (Gus Ipul) Apresiasi, Ulama' Madura tetap Solid, saat memberikan sambutan Deklarasi AUMA. Hadir dalam acara tersebut, Pengasuh ponpes Lisdad Lenteng Pamekasan KH ALi Karrar Shinhaji dari pamekasan.

Perwakilan Ulama setiap kabupaten di Madura, KH Lutfi Basori Alwi dari Malang, KH Abd Basit Pamekasan, KH

Tohirurohman dari Sumenep, KH Fauzi Rosul dari Sumenep, KH Achmad Fauzi Tidjani, KH Abd Muhaimin Abd Bari Sampang, KH Mahrus Abd Malik, KH Zubair Muntasor dan KH Ahmad Faisol Anwar. Dari Bangkalan.Q mb8

Batik Hiasi Pawai Budaya dan Pesona

Pemkab Tanggung Hidup Disabilitas Tuban, Bhirawa Empat tahun terakhir, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tuban, memberikan tunjangan kepada 300 orang penyandang disabilitas berat dan 300 orang Lanjut Usia (Lansia) dengan harapan bisa terbantu dan meringankan beban hidup mereka.

"Karena penyandang cacat berat atau disabilitas aktivitasnya pun harus dibantu orang disekelilingnya, maka tunjangan juga diberikan juga para Lansia yang memang sangat membutuhkan dan tidak mempunyai keluarga," kata Hj. Nurjanah, SH Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Kabupaten Tuban (1/11).

Nurjanah juga menjelaskan, tunjangan tersebut diberikan per bulan. Untuk penderita disabilitas berat menerima 300 ribu rupiah perbulan, sementara untuk Lansia tunjangan yang diberikan 200 ribu rupiah. Sumber anggaran paling banyak berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tuban.

Meski sudah mendapatkan tunjangan, Mantan Camat Kerek ini mengakui banyak yang masih melakukan pekerjaan peminta-minta. Banyak hal yang menjadi sebab, selain karena kebiasaan juga karena jumlah tunjangan ini belum bisa menutupi kebutuhan hidup mereka selama satu bulan.

"Jadi ada yang digendong-gendong itu (mengemis), mereka sebenarnya ada yang sudah mendapatkan tunjangan. Sudah sering kami larang apabila menemui, tapi kadang bingung juga kalau memang tunjangan dari pemerintah yang ada masih tidak cukup," terang Nurjanah saat dikonfirmasi via phonselnya (1/11).Q hud

Senin Kliwon 2 NOVEMBER 2015

sawawi/bhirawa

Sejumlah warga Desa Jatisari, Kec. Arjasa, antri saat menerima suplai air bersih dari BPBD Kab. Situbondo, barubaru ini.

BPBD Hentikan Pengiriman Air Bersih Ribuan Warga Situbondo, Bhirawa Ribuan warga yang tersebar diberbagai desa di sejumlah daerah yang mengalami kekeringan kian menjerit, kemarin. Betapa tidak, sejak empat hari belakangan ini mereka mengalami kesulitan air bersih, karena Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kab. Situbondo telah menghentikan pengiriman air bersih.

Ribuan warga ini tersebar di 10 desa yang ada di delapan Kecamatan di Kab. Situbondo.

Itu dirasakan warga sejak September lalu yang hanya mengandalkan suplay air bersih dari BPBD Kab. Situbondo. “Ini mengingat sumbermata air ditempat kami tinggal sudah mengering dan tidak mengeluarkan debit air lagi,” ujar Sarmono, warga desa setempat, kemarin.

BPBD Kab Situbondo menghentikan pengiriman air bersih ke sejumlah lokasi kekeringan sejak 26 September lalu, karena kehabisan anggaran. Sejak awal, tiap harinya BPBD membutuhkan dana sekitar 1,2 juta rupiah untuk memenuhi kebutuhan air warga secara bergantian. “Karena anggaran habis, untuk sementara suplai air kabi hentikan terlebih dahulu,” aku Kepala BPBD Kab. Situbondo, Zainul Arifin, kemarin.

Zainul Arifin mengatakan, anggaran pengi-

riman air bersih sebenarnya sudah habis sejak 24 Oktober 2015 lalu. Namun BPBD Kab. Situbondo, ujar mantan Kepala Bakesbangpol Kab. Situbondo, masih mengirim air bersih terakhir pada 26 Oktober 2015 lalu.

Zainul mengaku terpaksa menghentikan pengiriman air bersih karena kehabisan anggaran. Menurut Zainul, jika permohonan bantuan air bersih disetujui Pemprov Jawa Timur, pihaknya akan memulai mensuplay air bersih ke 10 desa yang tersebar di delapan Kecamatan sejak awal november 2015 ini.

Lebih jauh Zainul Arifin menegaskan, sebenarnya Pemkab menetapkan darurat air bersih hingga 15 Desember 2015 mendatang.

Namun mengingat anggaran yang tersedia sangat terbatas, sambung mantan Camat Sumbermalang itu, BPBD hanya bisa mensuplay air bersih hingga 26 Oktober lalu. “Kami siap mencarikan dana talangan, jika pengajuan bantuan air bersih ke Pemprov Jatim sudah di ACC,” tandas Zainul.

Terpisah, Pemkab Situbondo justeru tidak mengantisipasi dampak kemarau panjang ini sejak jauh-jauh hari. Setidaknya mengalokasikan anggaran yang cukup untuk membantu menyuplay air bersih, Padahal setiap tahunnya sejumlah daerah di Situbondo sudah menjadi langganan kekeringan.Q awi

Pamekasan, Bhirawa Suguhan seni budaya di Hari Jadi ke-485 Kabupaten Pamekasan, mendapat sambutan meriah. Pawai Budaya bertema ‘Masa Ke-emasan Keraton Mandilaras’ dan semalam di Madura, bertema ‘Art And Culture as Unifier’ mampu memukau penontonnya.

Pawai budaya, berlangsung Sabtu, (31/10) pagi, pemberakatan ditandai pelepasan balon udara oleh Bupati Pamekasan, Achmad Syafii, disaksikan Forpimda dan Kepala Dinas terkait, start dari Jl. Slamet Riyadi menuju depan kantor Pemkab di jalan Kabupaten.

Tema yang dibawakan para pelajar SMP/sederajat sekilas cerita jaman kejayaan Pangeran Ronggosukowati sebagai raja Islam pertama di Pamekasan, bersama Permaisuri dan keluarga dengan wibawa mengenakan pakaian kebesaran menaiki kereta ditarik dua ekor kuda putih.

Tonggak berdirinya Pamekasan di keraton Mandilaras, terlihat barisan punggawa dan adidalem keranton berpakaian khas berbalut kain motif batik. Sarat Pamekasan, membangun kemandirian ekonomi berbasis sumber daya lokal menyongsong MEA (Masyarakat Ekonomi Eropa).

Rona warni motif Batik melengkapi kombinasi kebaya khas Madura bergaya Islami sangat kental menghiasi di pawai budaya, seperti peragaan Fashion Batik dan iring-iringan Dayang yang mengemban Siri Pinang.

Pawai menampilkan Tari Topeng Getak, Pencak Silat, barisan Sakerah membawa senjata pecut dan berpakaian khas Madura. Bupati Achmad Syafii, berpesan, kilas balik berdiri Pamekasan selain menghargai jasa pendahulu juga mengisi pembangunan dengan berinovatif.

Masih menyambut Hari Jadi Pamekasan, Se-malam di Madura juga menyongsong Karapan Sapi piala Presiden RI ditampilkan music, lagu dan tarian budaya daerah empat kabupaten di

Madura, berlangsung di taman Monumen Arek Lancor Pamekasan.

Hiburan merakyat dimotori Dinas Pemuda, Olahraga dan Kebudayaan Pamekasan, dihadiri Kepala Bakorwil IV Madura, Bupati Se Madura, Forpimda dan mantan Wabup Pamekasan, H. Kadarisman Sastrodirwrjo, undangan dan ratusan masyarakat.

Kegiatanh tersebut dibuka Bupati Pamekasan, Achmad Syafii dengan menabuh Rabana (Terbang, Red) itu, diawali Tarian pembuka Song-song Seno dan pegelaran fashion menggunakan pakaian Batik dibawakan putri-putri Madura.

Gebyar pesona Madura bukan sekedar Etnis, kultur dan sebagai pemersatu banga dalam ikut pembangunan ekonomi. Motto ini tergambar di setip tampilan Tarian yang diambil dari cerita Rakyat Madura dikenal Tanggung, Keras dan Berbudi, walau berada diperantauan.

Tarian Blenja’an arti “Penjual sayu” dari Kab. Pamekasan, yaitu para si Ale randin manis, berpakaian kebaya bersarung motif batik menyunggul bakul sayur. Mencerita perjungan wanita Madura yang sederhana dan gigih membantu ekonomi keluarga.

Tarian Rembang, mencerita kemampuan wanita Pamekasan dalam membuat Krupuk Tangguk yang berukuran 30 X 50 sentimeter. Kabupaten Bangkalan, menampilan tarian Buk Mariyah. Tarian memakai topeng bercerita seorang penjual sayur punya karakter pelawak.

Pulau Madura di kelilingi laut dan kegigihan para nelayan menggali potensi laut diceritakan dalam tarian berjudul Remo Madura, dari Kab. Sampang. Tari Pajang, dari Kab. Sumenep, cerita tentang ritual “Nyadar” oleh penduduk asal Bali dalam mengelola Garam.

Pekerjaan ini diberi kepada Angga Gipa, oleh Pangeran Onggko Suko sebagai hadiah membantu perjuangan rakyat sumenep melawan tentara Tar-tar.Q din

Bupati Tulungagung Serahkan Ranperda APBD 2016 Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) APBD Tahun 2016 diserahkan Bupati Tulungagung, Syahri Mulyo SE MSi, pada Ketua DPRD Tulungagung, Supriyono SE MSi, Sabtu (31/10). Penyerahan tersebut dilakukan dalam rapat paripurna DPRD di ruang paripurna lantai dua Kantor DPRD Tulungagung.

Selain Ranperda APBD Tahun 2016, Bupati Syahri juga menyampaikan enam ranperda lainnya. Yakni Ranperda tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Donasi Bagian Wilayah Perkotaan Tulungagung, Ranperda tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Donasi Bagian Wilayah Perkotaan Kecamatan Campurdarat, Pakel dan Bandung, Ranperda tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Donasi Bagian Wilayah Perkotaan Kecamatan Ngantru dan Karangrejo,

Ranperda tentang Pencabutan Perda, Ranperda tentang Bagian Desa Dari Hasil Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Ranperda Penetapan Desa di Kabupaten Tulungagung.

Dikesempatan sama, Supriyono juga menyerahkan empat ranperda pada Bupati Syahri Mulyo yang akan dibahas bersama antara legislatif dan eksekutif tersebut. Empat ranperda inisitif DPRD itu masing-masing adalah Ranperda tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa, Ranperda tentang Perlin-

dungan dan Pemberdayaan Petani di Kabupaten Tulungagung, Ranperda tentang Perubahan Atas Perda Kabupaten Tulungagung No. 3/2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dan Ranperda tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga.

Saat memberi sambutan, Bupati Syahri Mulyo memaparkan komposisi RAPBD Tulungagung Tahun 2016. Di sisi Pendapatan disebutkan berjumlah Rp 1,667 triliun. Belanja Rp 1,649 triliun atau terdapat selisih Rp 18,376 miliar. Sementara itu, di Pembiayaan, Penerimaannya sebesar Rp 623,7 juta dan pengeluaran mencapai Rp 19 miliar. Ini mengakibatkan pembiayaan netto sebesar Rp 18,376 miliar serta SILPA tahun berkenaan Rp 0.

Mantan anggota DPRD Jatim

ini, mengakui jika jumlah anggaran di RAPBD Tahun 2016 dibanding APBD Tahun 2015 mengalami penurunan. Dalam APBD 2015, kekuatan anggarannya sudah mencapai Rp 2,203 triliun.

“Hal ini disebabkan karena dana transfer tunjangan profesi guru, PNSD dan dana alokasi belum dapat diprediksikan. Jadi belum masuk dalam RAPBD 2016. Dana APBN seperti yang kita ketahui baru disahkan kemarin,” paparnya.

Dalam RAPBD Tahun 2016, menurut Bupati Syahri Mulyo, PAD (Pendapatan Asli Daerah) dipatok sebesar Rp 230,4 miliar.

Sedang DAU (Dana Alokasi Umum) terjadi kenaikan sebesar Rp 66,6 miliar dari tahun lalu, karena ada kenaikan gaji PNS

Bupati Syahri Mulyo dan Ketua DPRD Tulungagung, Supriyono, saling menyerahkan ranperda inisiatif untuk dibahas antara legislatif dan eksekutif, Sabtu (31/10). sebesar Rp 6%.

Untuk Dana Alokasi Desa, Bupati Syahri Mulyo mengungkapkan telah dianggarkan seperti

tahun lalu yakni Rp 119,5 miliar.

“Kalau yang dari APBN yakni Dana Desa sebesar Rp 71,3 miliar,” tuturnya.Q wed,adv

JAWA TIMUR

Senin Kliwon 2 NOVEMBER 2015

KILAS JATIM

Bendungan Gerak Waru Turi Tak Cukupi Kebutuhan Kab Kediri, Bhirawa Musim kemarau yang berkepanjangan menyebabkan terjadinya kekeringan pada lahan pertanian dibeberapa Kecamatan di Kabupaten Kediri, Debet air menurun hingga 10 meter dan lahan pertanian warga kini banyak yang sudah mengering.

Salah satu Petani Desa Turus Khomarudin mengatakan, sejak musim kemarau tiba, volume air yang mengalir dari Bendung Gerak Waru Turi sudah tidak mencukupi kebutuhan petani. Selain debet air yang berkurang, hal itu disebabkan oleh pembagian air yang tidak merata.

“Pembagian air dari bendungan lebih banyak mengalir ke daerah Jombang.

Petani tidak bisa berbuat banyak mengenai masalah ini. Kami sebenarnya sudah melaporkan persoalan ini kepada pihak desa. Tetapi belum mendapatkan respon,” beber Khomarudin.

Dalam kondisi krisis air sekarang ini, terdapat beberapa petani yang memilih untuk membiarkan lahan pertaniannya menganggur. Itu karena tanahnya mengering. Sedangkan bagi petani yang tetap menanam tanaman seperti padi dan palawija mengaku, khawatir hasilnya pertanian akan merosot, dan tidak sebanding dengan biaya operasional.

“Beruntung saya memiliki disel sendiri.

Sehingga, tidak perlu menyewa, hanya membeli BBM-nya saja. Tetapi bagi petani yang tidak punya mesin disel, mereka harus menyewa. Harga sewa mesin disel ini dihitung per jamnya, tetapi ada pula yang hanya dibebankan membeli BBM-nya saja,” keluh Khomarudin.Q van

Harga Kursi Sekwan Bondowoso Rp 1,7 T Bondowoso, Bhirawa Gejolak politik di DPRD Bondowoso kian memanas pasca ancaman 5 fraksi di DPRD yang tidak akan membahas APBD tahun 2016 apabila Sekretaris Dewan (Sekwan) Drs. H. Amir Hidayat, M. Si tidak dicopot lantaran dinilai tidak adil dalam pembagian kamar hotel ketika mereka sedang melakukan serangkaian study banding ke Lombok.

Apabila 5 fraksi di DPRD itu benarbenar merealisasikan ancamannya, maka harga kursi Sekwan setara dengan APBD 2016 yang rencananya akan dibahas bulan depan yakni sekitar Rp. 1, 7 Triliun.

Masyarakat Bondowoso akan dirugikan akibat kegaduhan politik tersebut karena pembangunan di Bondowoso akan mandeg.

Ketua Fraksi PDIP, Andi Hermanto, S. Sos ketika dikonfirmasi Bhirawa mengemukakan bahwa pihaknya sudah mengirimkan surat permintaan pergantian Sekwan ke Bupati Amin Said Husni. Jika Bupati Amin tidak mengindahkan permintaan 5 fraksi ini, maka mereka sepakat untuk tidak membahas APBD. “Sekarang bergantung ke Bupati, apakah memilih APBD tidak dibahas, atau mencopot Sekwan. Simple kan,” kata Andi Hermanto.

Ia menambahkan bahwa perjalanan studi banding ke Lombok kemarin ada entri poin dari sekian persoalan. “Ya sebenarnya persoalannya bukan hanya saat kita ke Lombok, melainkan adalah akumulasi dari sekian persoalan. Itu hanya pintu masuk saja sehingga muncul persoalan ini,” katanya.Q har

7

Ratusan Warga Kota Pasuruan Apresiasi Gas Rumah Tangga PGN Pasuruan, Bhirawa Ratusan rumah warga di Kelurahan Purworejo dan Kebonagung, Kecamatan Purworejo, Kota Pasuruan mulai teraliri gas bumi dari PT Perusahaan Gas Negara (PGN). Realisasi gas rumah tangga ini sangat ramah lingkungan, hemat serta aman dalam penggunaannya.

Rasa bahagia tercurahkan dari salah satu warga yang baru menikmati gas bumi dari PT PGN. Ia adalah Ny Nina Triana warga RT 07, RW VIII, Kelurahan Purworejo, Kecamatan Purworejo. Menurutnya, selain tidak ribet menyediakan alat gas, pengunaannya pun dinilai meringankan beban sehari-hari.

“Jika sebelumnya saya sangat khawatir bocor dan sering takut ketika memasang alat gas yang kurang tepat. Bahkan, untuk keperluan malam hari ketika tabung gas habis.

Tapi dengan adanya gas bumi baru untuk rumah tangga dari PGN ini semuanya berjalan dengan lancar. Serta gas ini lebih hemat dari sebelumnya,” ujar Ny Nina Triana kepada sejumlah wartawan dirumahnya, Kamis (29/10) malam kemarin.

Ungkapan sama disampaikan oleh Ketua RW VIII, Slamet. Pria berumur 44 tahun ini juga mengakui penggunaan gas elpiji dengan gas dari PGN lebih ekonomis. “Penggunaannya sangat irit dibandingan dengan sebelumnya. Karena saya bisa mengatur secara otomatis kran meterannya serta sangat

mudah dalam penggunaannya,” terang Slamet.

Area Head PGN Pasuruan, Mula Prasetyawan Senja mengatakan sebanyak 137 kepala keluarga (KK) di Kelurahan Purworejo dan Kebonangung, Kota Pasuruan mendapatkan kesempatan yang pertama untuk penyaluran gas bumi ke rumah tangga dari PT PGN. “Penyaluran gas ke rumah tangga ini merupakan bagian dari komitmen PGN untuk terus memperluas pemanfaatan gas bumi di Indonesia. Target kami yakni 200 rumah tangga yang bisa teraliri gas bumi hingga akhir 2015,” jelas Mula Prasetyawan Senja.

Menurutnya, sosialisasi pada aspek keamanan dan pemeliharaan jaringan pipa gas serta nomor kontak yang harus dihubungi dalam kondisi darurat, menjadi faktor utama dalam penyaluran gas bumi ke rumah tangga ini. “Total jumlah pelanggan rumah tangga di Jatim mencapai 13.601 pelanggan. Tahap berikutnya, untuk Kabupaten Pasuruan sebanyak 200 pelanggan rumah tangga. Ini merupakan energi bebas subsidi dan masyarakat bisa menikmati gas bumi

hilmi husain/bhirawa

Salah satu warga di Kelurahan Purworejo, Kecamatan Purworejo, Kota Pasuruan saat mencoba gas bumi dari PT PGN, Kamis (29/10) malam kemarin. tersebut,” papar Mula Prasetyawan Senja.

Sementara itu, Penjabat Wali Kota Pasuruan, Wibowo Ekoputro mengapresiasi kepada PT PGN. Diakuinya, gas bumi yang ramah lingkungan serta aman dipakai akan

memberikan manfaat lebih besar dibanding menggunakan gas tabung.

“Gas ini lebih aman dan lebih efisien. Karenanya, kami ingatkan lagi agar warga yang sudah menggunakan gas ini digunakan dengan sebaik-

baiknya. Pelanggan diberikan kemudahan, tidak perlu takut lagi sebab gas ini ramah lingkungan. Juga tak perlu teriak saat kehabisan gas. Pengguna hanya tinggal memutar tombol on dan off-nya saja,” kata Wibowo Ekoputro.Q hil

Ribuan Pendekar Baru PSHT Disahkan Karapan Sapi Piala Presiden RI Nganjuk, Bhirawa Sebanyak 1666 pendekar Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT) Nganjuk disahkan. Dengan jumlah tersebut pelaksanan pengesahan terpaksa dilakukan selama dua hari berturutturut. di Gedung Juang 45 Jl Dr Soetomo Nganjuk.

Bukan saja pendekar baru dari Nganjuk yang disahkan pada malam kemarin, melainkan warga PSHT dari Madiun dan Ponorogo juga ikut 'dikeceri' di Ngan-

juk. Dalam acara tersebut Kapolre Nganjuk AKBP Muhamad Darwis hadir dan memberikan penyuluhan hokum di acara pengesahan warga baru PSHT. Drs Gondo Haryono Ketua PSHT Cabang Nganjuk dalam sambutannya mengatakan cinta kasih yang merupakan dasar dari ilmu PSHT harus ditanamkan di setiap anggota PSHT pada khususnya. Karena dengan cinta kasih tersebut akan muncul persaudaraan yang kekal dan

ristika/bhirawa

Ribuan pendekar baru PSHT Kabupaten Nganjuk disahkan pada bulan Suro 2015.

abadi. Dari itikad persaudaraan tersebut akhirnya muncul suatu kedamaian yang merupakan idaman seluruh masyarakat.

"Dengan cinta kasih, Insya'Allah kedamaian akan muncul," tutur Gondo Haryono.

Gondo Haryono juga mengatakan kalau PSHT tidak memiliki musuh, karena PSHT justru sebuah organisasi yang bersandar pada persaudaraan. Sehingga apabila ada anggota PSHT yang memiliki musuh berarti kurang dalam penyerapan dan penerapan ilmu PSHT. "Kalau ada anggota PSHT masih memiliki musuh berarti dia kurang bersungguhsungguh saat menjalani latihan," lanjut Gondo Haryono.

Dengan demikian anggota PSHT yang masih bertindak sewenang-wenang harus kembali menempa dirinya lebih keras sesuai dengan ilmu PSHT. Disamping itu tujuan PSHT adalah membentuk manusia yang memiliki budi luhur dan mampu menempatkan diri disetiap lapisan masyarakat serta mampu membawa diri. Sehingga akan membentuk manusia yang mengerti sopan santun dan mampu mengayomi mereka yang lemah.Q ris

Mengalami Perpanjangan Waktu Pamekasan, Bhirawa Karapan Sapi memperebutkan piala Presiden RI, sekaligus memperingati Hari Jadi ke-70 Provinsi Jawa Timur, yang diikuti 24 pasang sapi hasil seleksi di 4 (empat) Kabupaten di Madura, mengikuti grand final tingkat Keresidenan, berlangsung di stadion R. Sunarto Hadiwijoyo, Pamekasan, Minggu (1/11).

Gelar budaya secara resmi dibuka oleh Bakorwil IV Madura, Dr. H. Asyhar, MM, hadir pula Danrem 084/ Bhaskara Jaya, Kol, Inf, Nur Rahmad, Bupati dan Forpimda se Madura, mantan Kepala Bakorwil IV Pamekasan dan sejumlah undang.

Karapan Sapi menjadi ajang bergensi bagi masyarakat Madura ini, mendapat antusias penggemar sapi karena panitia, Bakorwil IV Madura bersama JTV Madura yang didukung sponsor menyediakan hadiah utama

(Piala + Sertifikat), juara I gol Menang – Kalah masingmasing mobil, juara II dan III Menang – Kalah masingmasing sepeda motor.

Tidak kalah, antusias penonton baik wisatawan lokal maupun mancanegara tidak pernah berajak menyaksikan lomba karapan sapi, walau dikenakan kascis dan di tengah terik panas matahari. Sejak dari pemetasan Tari Pecut, oleh sanggar Semut Ireng hingga putaran babak semi final.

Kepala Bakorwil IV Madura, Dr, Asyhar, mengatakan, Karapan Sapi bukan sekedar sebuah pesta rakyat yang perayaan digelar setiap tahun. Bukan hanya sebuah tradisi yang dilaksanakan turun-temurun dari satu generasi ke generasi berikutnya tetapi sebuah prestise kebanggaan yang akan mengangkat martabat pemilik sapi di masyarakat.Q din

Aksi Kekerasan terhadap Kontra Pertambangan Kembali Terjadi Lumajang, Bhirawa Komnas HAM yang didampingi Tim Advokasi Kasus Tambang Berdara - Lumajang yang datang kembali ke Lumajang untuk investigasi untuk memantau proses hukum terkait kasus pertambangan di lumajang di perkirakan bakal berujung panjang.

Pasalnya selang dua hari setelah kedatangan Tim dari Komnas HAM yang di pimpin komisioner Komnas HAM dianto bachriadi Ph.D yang

terus mendesak untuk penegakan kasus hukum yang dinilainya masih kurang maksimal ternyata tindak kekerasan terhadap kontra pertambangan kembali terjadi.

Kali ini yang mendapatkan terror dan ancaman pembunuhan adalah Abdul Hamid yang tidak lain adalah rekan seperjuangan korban pembunuh Salim kancil yang informasinya juga menjadi target anak buah tersangka kepala desa Hariyono

yang saat ini masih di tahan di Polda Jatim.

Abdul Hamid yang juga merupakan saksi kunci dalam kasus pembunuhan Salim kancil dan juga warga penolak tambang tersebut mendapatkan teror terjadi pada hari sabtu lalu (31/10/) pagi sekitar pukul 09.43 WIB. Menurut keterangan abdul hamid bahwa saat itu dia dan istrinya sedang ada di rumah kemudian dari jalan depan rumahnya datang seorang

berkendara sepeda motor RX King fan kemudian pria tersebut berteriak-teriak memanggil-manggil dirinya agar keluar rumah.tidak yang itu pria itu juga mengancamnya untuk di bunuh.

Namun Abdul Hamid yang saat itu berada di dalam rumahnya bersama istri dan ibunya, tak menggubris panggilan tersebut. "Istri saya melarang saya keluar, agar tidak sampai terjadi apa-apa. Sebab gelagatnya sudah tidak baik," kata Abdul Hamid.

Akibatnya pelaku yang diketahui bernama Iwan yang juga warga Desa Selok Awar Awar akhirnya marah dan melempar kaca rumah Abdul Hamid dengan batu tidak hanya itu aksi terror terhadap Hamid juga dilakukan dengan menancap gas motornya berulang ulang dan agar abdul hamid keluar. Namun, tak lama berselang muncul aparat Polsek Pairian bernama Aiptu Suliono yang datang bersama seorang rekan polisi lainnya. Q mb10

din/bhirawa

Kepala Bakorwil IV Madura, Dr. H. Asyhar, MM, bersama Danrem 084/ Bhaska Jaya, Kol. Inf. Nur Rahmad, Bupati dan Forpimda menyaksikan pasangan Sapi dikerap di Stadio R. Sunarto Hadiwijoyo, Pamekasan.

DPRD Kabupaten Blitar Terima Kunjungan Kerja DPRD Kabupaten Bojonegoro Badan Musyawarah (Banmus) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bojonegoro melakukan kunjungan kerja ke DPRD Kabupaten Blitar. Kunjungan kerja ini untuk sharing terkait tugas dan fungsi Banmus yang ada di DPRD Kabupaten Bojonegoro.

hartono/bhirawa

Wakil Ketua DPRD Kabupaten Blitar, HM Heri Romadhon (kiri) saat memimpin rapat.

“Kami melakukan kunjungan kerja ke DPRD Kabupaten Blitar ini untuk mengetahui cara kerja Banmus di Kabupaten Blitar, sebagai unsur penyelenggara pemerintahan di daerah,” kata Wakil Ketua Banmus DPRD Kabupaten Bojonegoro, Suyuthi, SAg yang juga ketua rombongan.

Suyuthi menanyakan beberapa hal terkait dengan tugas dan fungsi Banmus. Beberapa pertanyaan yang diajukan soal mekanisme penjadwalan Paripurna maupun kegiatan alat Kelengkapan Dewan, serta apakah di DPRD Kabupaten Blitar juga pernah melakukan penjadwalan paripurna pada hari libur.

“Kami, Banmus di DPRD Kabupaten Bojonegoro sering menjadwalkan paripurna pada hari libur

terutama untuk aganda yang bersifat urgent. Apakah di Kabupaten Blitar juga melakukan kebijakan yang sama?,” ungkap Suyuthi.

Kedatangan DPRD Kabupaten Bojonegoro diterima oleh Wakil Ketua DPRD Kabupaten Blitar, Ir HM Heri Romadhon didampingi Sekretaris DPRD Kabupaten Blitar, Drs Izul Marom. Dalam kesempatan itu Heri Romadhon, selaku penerima kunjungan kerja Banmus DPRD Kabupaten Bojonegoro menyambut baik atas kedatangan rombongan. Menurutnya memang rencana-rencana strategis di DPRD ini satu diantaranya ditentukan oleh Badan Musyawarah (Banmus), karena Banmus merupakan kunci persoalan.

“Dalam penjadwalan, Banmus

memberikan porsi yang sama antara alat kelengkapan satu dengan alat kelengkapan yang lainnya. Banmus harus kerja ekstra keras untuk melakukan penjawalan kegiatan di DPRD dibantu dengan staf Sekretariat Dewan. Untuk paripurna pada hari libur selama ini di DPRD Kabupaten Blitar belum pernah dilakukan,” kata Politisi PAN ini.

Dijelaskanya, Banmus adalah musyawarah tertinggi kedua setelah rapat paripurna. Bahkan menurutnya, Banmus bisa membatalkan paripurna. Sehingga setiap rapat yang dilakukan Banmus jangan dianggap tidak penting. Tugas-tugas Badan Musyawarah diantaranya, menetapkan agenda DPRD untuk 1 tahun sidang, 1 masa persidangan atau sebagian dari suatu masa sidang, memberikan pendapat kepada pimpinan DPRD dalam menentukan garis kebijakan yang menyangkut pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD, meminta dan

memberikan kesempatan kepada alat kelengkapan DPRD yang lain untuk memberikan keterangan/ penjelasan mengenai pelaksanaan tugas masing-masing, menetapkan jadwal acara rapat DPRD, memberi saran/pendapat untuk memperlancar kegiatan, merekomendasikan pembentukan panitia khusus dan melaksanakan tugas lain yang diserahkan oleh rapat paripurna kepada Badan Musyawarah.

Badan Musyawarah merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap dan dibentuk oleh DPRD pada awal masa jabatan keanggotaan DPRD. Badan Musyawarah terdiri atas unsur-unsur Fraksi berdasarkan perimbangan jumlah anggota dan paling banyak 1/2 dari jumlah anggota DPRD. Usai diskusi, acara dilanjutkan dengan saling tukar cenderamata antara Wakil Ketua DPRD Kabupaten Blitar, Ir HM Heri Romadhon dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bojonegoro, Suyuthi.Q htn. adv

EKONOMI BISNIS

8

Senin Kliwon 2 NOVEMBER 2015

Pesta Rakyat Hari Jadi Jatim ke - 70 Tahun Targetkan Rp 1, 5 Miliar

Kurs Jual

Beli

USD

13,707.00

13,571.00

SGD

9,784.42

9,680.43

EUR

15,050.29

14,895.53

JPY

11,338.41

11,221.27

GBP

21,001.87

20,786.70

Sumber : Bank Indonesia ( 30 OKTOBER 2015 )

RAGAM EKBIS

Harga Sembako di Bojonegoro Stabil Bojonegoro,Bhirawa Harga sejumlah kebutuhan pokok masyarakat di pasar kota di Kabupaten Bojonegoro, dua pekan ini cenderung stabil.

Demikian itu disampaikan seorang pedagang prancangan di Pasar Kota Bojonegoro Sulastri, Minggu (1/11).

Menurutnya, harga bahan pokok yang stabil tidak hanya beras, tapi juga bahan pokok yang lainnya.

Ia menyebutkan harga telur Rp17.000 per kilogram, gula Rp11.000 per kilogram dan minyak curah Rp 8.500 per kilogram.

Sementara itu pedagang beras di Pasar Banjarjo Bojonegoro, Waris mengatakan, harga berbagai macam jenis beras stabil tidak terpengaruh panen tanaman padi di sepanjang daerah aliran sungai (DAS) Bengawan Solo, dalam dua pekan terakhir. “ Harga beras stabil dalam dua pekan terakhir.

Tapi, kemungkinan harga naik kalau petani mulai menanam padi lagi,” jelas Waris.

Lebih lanjut Waris mengatakan, di sejumlah kecamatan di sepanjang DAS Bengawan Solo, seperti di Kecamatan Trucuk, Kalitidu, juga di Tuban, ada panen tanaman padi. “ Saya masih bisa memperoleh beras kualitas premium rata-rata sekitar lima ton per hari, untuk dijual langsung ke konsumen,” katanya.

Bahkan, Waris menjual beras kualitas premium ke konsumen dengan harga mencapai Rp 9.000 per kilogram. “ Harga beras jatah warga miskin juga tidak berubah stabil sekitar Rp 7.200 per kilogram,” katanya.

Di pasar setempat, juga di Pasar Kota, Bojonegoro, harga beras kualitas super mulai Rp9.500 sampai Rp10.500 per kilogram.Q bas

Gelar Pesta Rakyat memperingati hari jadi Jatim ke 70 tahun menargetkan transaksi penjualan senilai Rp. 1, 5 Milyar rupiah.

Jumlah itu bisa terlampaui mengingat jumlah pengunjung yang datang memadati stand membludak di hari pertama pembukaan tanggal 29 Oktober 2015.

Apalagi, Madiun merupakan kota yang strategis karena mudah dijangkau oleh transportasi dan menjadi tujuan belanja dari kabupaten yang ada disekitarnya seperti Ngawi, Magetan, Ponorogo dan Nganjuk.”Kalau tempatnya memang strategis karena bisa dijangkau dan aksesnya sangat mudah. Saya kira banyak pengunjung dari kabupaten sekitar Madiun yang datang untuk membeli barang yang dijual,” kata Andi Eka Syahputra Direktur Utama CV Vigar Abadi Cemerlang Pelaksana Pesta Rakyat di Madiun.

“Kami ingin agar UMKM Jatim bisa berperan dan menguasai pasar domestic. Kalau itu sudah terjadi, saya yakin

ketika MEA diberlakukan UMKM kita tidak akan kalah menghadapi produk dari mancanegara,” terangnya.

Menurut dia, penguatan jaringan pemasaran antar kabupaten/kota memang lebih bermanfaat bagi UMKM, terutama yang modalnya kecil.

Pasalnya, biaya operasional yang dikeluarkan juga murah sehingga tidak membebani ongkos produksi.”Saya kira jaringan pemasaran antar kabupaten itu sangat penting karena biaya yang dikeluarkan juga murah. Banyak UMKM yang bergantung pada pameran seperti ini,” jelasnya.

Kota Madiun menurutnya, merupakan kota yang strategis karena mudah dijangkau

oleh transportasi dan menjadi tujuan belanja dari kabupaten yang ada disekitarnya seperti Ngawi, Magetan, Ponorogo dan Nganjuk. Apalagi stand Pesta Rakyat ini berjumlah 102 stand. Jumlah tersebut terdiri dari 38 Deskranasda Kab/Kota se-Jatim, perbankan hingga instansi swasta dan pelaku usaha dari Kab/Kota di Jatim.

“Kalau tempatnya memang strategis karena bisa dijangkau dan aksesnya sangat mudah.

Saya kira banyak pengunjung dari kabupaten sekitar Madiun yang datang untuk membeli barang yang dijual,” tambahnya.

Antusias masyarakat yang mendatangi alun-alun Kota Madiun membuat Wakil Gubernur Jawa Timur Drs. Saifullah Yusuf merasa bangga. Dia mengatakan,dengan hadirnya ribuan masyarakat Kota Madiun ini menunjukan bahwa Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) merupakan penyelamat ekonomi Jatim di saat krisis Ekonomi.

Dinkop Siap Bantu Koperasi yang Tak Berbadan Hukum Pemkot, Bhirawa Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Dinkop dan UKM) Kota Surabaya siap membantu masyarakat Kota Pahlawan untuk pendirian koperasi dan pemberian bantuan badan hukum bagi koperasi yang belum berbadan hukum.

KEHILANGAN TULUNGAGUNG Hilang STNK, Honda, th. 2014, Putih Biru, AG2507RAK, a/n. Karjono, Ds. Kepuh, Boyolangu-T.Agung No. 2123/IMB/BI-II/2015 Hilang STNK, Mobil Toyota Kijang, th. 2001, Coklat Metalik, AG994RI, a/n. Hariyanto, Dsn. Baran 2 RT/RW: 003/006, Ds. Panjerejo, Rejotangan-T.Agung No. 2124/IMB/BI-II/2015 Hilang STNK, Honda, th. 2007, Hitam, AG6883SS, a/n.

Ta’yin, Dsn. Nguluh RT 03/02, Ds. Sedayugunung, Besuki-T.Agung No. 2125/IMB/BI-II/2015 Hilang STNK, Yamaha, th. 2013, Ungu, AG5369RAB, a/ n. Nita Yudistira, Ds. Tanjungsari, Boyolangu-T.Agung No. 2126/IMB/BI-II/2015 Hilang BPKB, Mobil Daihatsu Espass Pick Up, th. 1996, Black 81, AG8524RA, a/n. Mulyoto, Dsn. Jangglengan RT/RW: 003/004, Ds. Pulotondo, Ngunut-T.Agung No. 2127/IMB/BI-II/2015 Hilang STNK, Honda, th. 2009, Hitam Merah, AG5865TO, a/n. Sutikno, Krajan RT 02/01 Sidem, Gondang-T.Agung No. 2128/IMB/BI-II/2015 Hilang STNK, Honda, th. 2012, Orange, AG5051OH, a/ n. Anik Tri Wahyuni, Ds. Contong, Bandung-T.Agung No. 2129/IMB/BI-II/2015 Hilang STNK, Yamaha RXK, th. 2003, Hijau, AG4288SW, a/n. Paidjan, Ds. Talun Kulon, Bandung-T.Agung No. 2130/IMB/BI-II/2015 Hilang STNK, Mitsubishi, th. 1996, Coklat, AG9840RF, a/n. Abdul Azis, Ds. Kepuh, Boyolangu-T.Agung No. 2131/IMB/BI-II/2015 Hilang STNK, Yamaha, th. 1996, Biru, AG3570RT, a/n.

Theresia Sandra, Kel. Kenayan-T.Agung No. 2132/IMB/BI-II/2015 Hilang STNK, Mitsubishi, th. 2013, Kuning, AG9930US, a/n. Sudarmadi, Ds. Panjerejo, Rejotangan-T.Agung No. 2133/IMB/BI-II/2015 Hilang STNK, Yamaha, th. 2009, Merah Marun, AG3906TW, a/n. Suprapto, Ds. Ketanon, KedungwaruT.Agung No. 2134/IMB/BI-II/2015 Hilang STNK, Honda, th. 2011, Merah, AG2111OA, a/n.

Dhoni Sugiarto, Ds. Serut, Boyolangu-T.Agung No. 2135/IMB/BI-II/2015

SITUBONDO Hilang STNK, nopol P 5991 EJ, a/n Junaedi, Ds. Kilensari, rw 01/02, Kec. Panarukan, Situbondo.

No. 2136/IMB/BI-II/2015 Hilang STNK, nopol P 3982 FD, a/n Imam Moeslim, Kel. Dawuhan, rw 03/05, Kec. Kota Situbondo.

No. 2137/IMB/BI-II/2015 Hilang STNK, nopol P 3476 EK, a/n Slamet, Kel. Mimbaan, Kec. Panji, rw 03/02, Situbondo.

No. 2138/IMB/BI-II/2015 Hilang STNK, nopol P 6194 EE, a/n Ismail, Ds. Blimbing, rw 00/00, Kec. Besuki, Situbondo.

No. 2139/IMB/BI-II/2015 Hilang STNK, nopol P 5758 J, a/n Aisyah Ermina, Dra, Kel. Ardirejo, rw 03/01, Kec. Panji, Situbondo.

No. 2140/IMB/BI-II/2015 Hilang BPKB, No. D8339214J, a/n Aisyah Ermina Dra, Kel. Ardirejo, rw 03/01, Kec. Panji, Situbondo.

No. 2141/IMB/BI-II/2015 Hilang STNK, nopol P 3015 ET, a/n Lindawati, Ds. Panji Lor, Kec. Panji, rw 01/01, Situbondo.

No. 2142/IMB/BI-II/2015 Hilang STNK, nopol P 9124 E, a/n Amy Juwita, Kel. Mimbaan, rw 01/03, Kec. Panji, Situbondo.

No. 2143/IMB/BI-II/2015 Hilang STNK, nopol P 2579 ES, a/n Ahmad Jamali, Ds. Talkandang, rw 02/02, Kec. Kota Situbondo.

No. 2144/IMB/BI-II/2015

sebanyak 6,8 juta pengusaha (UMKM) yang terkategori dari 95,71 persen usaha mikro dan 3,84 persen usaha kecil dan 0,45 persen menengah, UMKM mam pu memberikan kontribusi terbaik bagi PDRB Jatim sebesar 54,98 persen atau senilai dengan Rp. 1.100 Trilliun.

Dari jumlah tersebut, keberadaan UMKM mampu men yerap tenaga kerja sebesar 11,12 juta orang. Untuk itu, pengusaha dan pemilik UMKM harus siap menjadi ujung tombak dalam persaingan di era kawasan Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) hingga di era Pesta bebas.

“Penyelamat kita ya UMKM Ini. Mereka adalah orang-orang hebat yang bisa menyelamatkan ekonomi kita di saat-saat krisis. Pelaku UMKM seperti pengusaha kuliner, industri akik, pedagang kerajinan tangan hingga kerajinan batik yang ada di sini inilah penyelamat kita,” tegasnya.Q iib

“UMKM inilah yang menjadi penyelamat ekonomi Jatim.

UMKM Jatim perannya secara terus menerus harus diperhatikan oleh pemerintah,” ujarnya di hadapan pelaku usaha dan masyarakat Madiun saat membuka Pesta Rakyat dan Pentas Seni Jawa Timur di Alun-Alun Kota Madiun, Kamis (29/10) malam.

Ia menjelaskan, kehebatan UMKM sudah teruji pada saat krisis yang melanda beberapa tahun lalu. Banyak pengusaha, industri skala besar dan perusahaan kesulitan dalam menyelamatkan diri dari terpaan krisis yang melanda. Sedangkan, UMKM yang jumlahnya ribuan di Jatim sangat kuat dan tangguh dalam menghadapi terpaan krisis yang melanda.

Menurutnya, UMKM merupakan penopang utama PDRB Jatim sekaligus terbukti mampu menjadi penyerap tenaga kerja dan sumber nafkah bagi masyarakat. Dengan kekuatan

ma/bhirawa

Besarnya animo masyarakat untuk menunaikan ibadah umrah ke tanah suci, PT Trijaya Nusantara ingatakan jamaah agar tak tertipu paket umrah.

Ingatkan Jamaah Agar Tak Tertipu Paket Umrah Surabaya, Bhirawa Besarnya animo masyarakat untuk menunaikan ibadah umrah ke tanah suci selama ini sangat menguntungkan pemilik travel. Sayangnya kondisi ini dimanfaatkan oleh biro travel untuk melakukan penipuan.

Hj.Sri Ummu Habibah owner PT Trijaya Nusantara, mengaku sangat prihatin dengan kasus tersebut, ia berharap masyarakat harus lebi jeli untuk memilih travel yang tepat agar tidak tertipu.

Ia juga mengaku khawatir dengan keberadaan travel abal-abal yang tentunya sangat merugikan biro travel resmi atau sudah memiliki izin untuk memberangkatkan jamaah ke tanah suci Mekah.

Agar masyarakat tidak teripu, ia bersama biro travel lainnya menggelar Pameran Haji dan Umrah Rindu Ka’ bah di covention hall Grand City selama 5 hari dari 28 Oktober sampai dengan Minggu 1 Nopember 2015. Di pameran itu-

lah masyarakat bisa mengetahui biro travel yang sudah mendapat izin untuk memberangkatkan umroh ma upun ibadah haji. “Setiap hari ada 300 hingga 500 orang mendaftar umrah dan mereka yang berangkat umroh lewat travel yang ikut paneran tahun lalu ada 200 orang,” kata Sri Ummu saat ditemui pada acara penutupan pameran, Minggu (1/11).

Hj.Sri Ummu Habibah owner PT Trijaya Nusantara didampingi ketua panitia pelaksana pameran Hj.Naafila Astri Suaris saat dijumpai pada penutupan pameran di conventoon hall Grand City Minggu (1/11) kemarin mengatakan, selain rasa prihatin yang sangat dalam terhadap para calon jamah haji dan umrah yang tertipu, juga menunculkan rasa kekhawatirannya terthadap keberadaan travel yang benar dan bersih kemudian dicemarkan dan dirusak oleh para penipu yang

tidak bertanggung jawab dan mencoreng nama baik travel.

Berangkat dari kenyataan inilah maka ia menggelar acara tersebut dengan harapan masyarakat bisa memilah dan memilih untuk memakai travel apa pada saat akan melaksanakan ibadah haji atau umroh. Ada 10 travel yang dijamin kebersihan dan betul betul travel karena mereka memiilki iiin yang jelas dengan syarat syarat yang terpenuhi.

Pada kesempatan itu ia juga menyebutkan beberapa travel yang sudah memiliki izin memberangkatkan umroh dan haji, seperti travel Persada Indonesia, Al Madinah Aci, Ebad Wisata, Andalus, Al Madinah Mutiara Sunnah, Wahana Sabiq, Namiroh, BCA Travel, Arofah Mina,dan Nur Haromain. “Saya berani menjamin travel itu tidak akan menipu karena sudah punya izin dan katnor yang jelas pula,” katanya.Q ma

Hal ini ditegaskan oleh Kepala Dinkop dan UKM Surabaya, Hadi Mulyono mengingat masuknya era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) akhir tahun nanti semua koperasi dan UKM bisa siap.

“Kalau belum berbadan hukum, belum bisa disebut koperasi. Intinya kami siap membantu masyarakat untuk pendirian koperasi, dan juga pemberian bantuan badan hukum koperasi,” ujar Hadi Mulyono, Minggu (1/11).

Menurut Hadi, data di Dinkop dan UKM Surabaya, saat ini tercatat ada 1.600 koperasi di Surabaya yang sudah berbadan hukum.

Selain itu, masih ada beberapa yang masih dalam proses untuk memiliki badan hukum. ‘’Dinkop dan UKM Surabaya telah memberikan bantuan badan hukum koperasi sejak lima tahun silam atau mulai tahun 2010. Bahwa usaha mikro milik masyarakat yang kemudian membentuk koperasi, biaya pendirian nya ditanggung oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya.

Bahkan sejak tahun 2014 lalu, program yang digagas Dinkop dan UKM Surabaya itu diadopsi oleh pemerintah pusat. Jadi untuk program pendirian atau pembubaran koperasi kini ditanggung oleh pemerintah pusat,” sam bungnya.

Selain menfasilitasi pendirian koperasi dan juga membantu pengurusan badan hukum koperasi, inkop dan UKM Kota Surabaya juga serius untuk menyiapkan koperasi di Surabaya agar bisa tetap survive menghadapi masuknya era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) akhir tahun nanti.

Keseriusan itu terlihat

dari adanya pelatihan bagi pengelola koperasi yang digelar di kantor Dinkop & UKM pada pekan lalu. Ada 42 koperasi yang ikut serta, dua koperasi meruakan jalur mandiri.

Semakin dekatnya MEA yang berarti tantangan ekonomi akan semakin besar karena adanya keterlibatan pelaku ekonomi dari luar negeri, maka peran koperasi harus lebih ditingkatkan.

Untuk itu, pihaknya mendorong agar pengelola koperasi di Surabaya memiliki kemampuan yang kompeten dan terakreditasi.

Untuk mewujudkan hal itu, saat ini Dinkop dan UKM aktif bekerja sama dengan lembaga sertifikasi.

Sebanyak 75 koperasi kini sudah tersertifikasi.

“Harapan kami, semua koperasi di Surabaya bisa terakreditasi lewat uji sertifikasi. Dengan begitu, ada kepercayaan dari anggota dan masyarakat karena koperasi dikelola dengan benar. Bila sudah begitu, koperasi akan mampu berperan dalam menghadapi MEA,” ujar Hadi Mulyono.

Peran koperasi, jelas Hadi Mulyono akan sangat penting. Diantaranya terkait permodalan usaha dan pemasaran produk anggota.

Bila sekitar 260 ribu anggota koperasi (dari total 1600 koperasi) bisa berperan optimal, tentunya akan mampu untuk berkompetisi dan menjadi pelaku atau bahkan pemenang di era MEA. “Peran koperasi akan sangat penting, minimal untuk pemenuhan kebutuhan anggotanya. Koperasi bisa menyiapkan bahan produksi anggota nya, juga bisa menyiapkan permodalan bagi anggotanya,” jelas pejabat yang hobi bermain bulutangkis ini.Q dre

Peringati HAN, BPPKB Kabupaten Blitar Gelar Dialog Banyaknya kasus kekerasan anak menjadi momen penting di peringatan Hari Anak Nasional (HAN). Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BPPKB) Kabupaten Blitar pada peringatan HAN 2015 mengkampanyekan, jaminan pemenuhan hak dan hentikan kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi anak.

Dalam kegiatan yang digelar di Ruang Terbuka Hijau (RTH) Wlingi ini diikuti oleh anggota dan pengurus Forum Anak Kabupaten Blitar. Selain itu siswa perwakilan dari seluruh sekolah yang ada di Kabupaten Blitar. Dalam peringatan itu diisi dengan sosialisi dan dialog forum anak.

Diungkapkan Kepala BPPKB Kabupaten Blitar, Drs. Wahid Rosidi menegaskan, setiap tahun masing-masing Kabupaten/Kota diinstruksikan untuk menggelar peringatan HAN. “Ini sebagai tanda bahwa anak adalah bagian penting dan tidak bisa dipisahkan dari keberlangsungan hidup ma-

nusia. Bahkan keberlangsungan sebuah bangsa,” Selain itu menurutnya momen peringatan HAN ini, untuk menggugah setiap individu, orangtua, keluarga, masyarakat dunia usaha hingga pemerintah. Yakni tentang pentingnya peran, tugas dan kewajiban masing-masing untuk memnuhi hak dan melindungi anak.

Selain itu dalam peringatan ini, dilanjutkan Wahid, dimaknai sebagai bentuk kepedulian Pemerintah Kabupaten Blitar terhadap pemenuhan hak dan perlindungan setiap anak. Ini agar tumbuh kembang anak khususnya di Kabupaten Blitar bisa berjalan maksimal.

“Utamanya untuk mendorong setiap orangtua untuk memahami, serta mendorong keluarga sebagai lembaga pertama dalam pengasuhan, pendidikan dan menentukan karakter anak di masa mendatang,” jelasnya.

Lanjut Wahid, peringatan HAN ini juga menjadi momentum untuk terus berupaya meningkatkan. Sekaligus mengajak seluruh komponen bangsa ini, untuk melaksanakan berbagai kewajiban dan tanggungjawab terhadap anak, sebagaiman dimanatkan dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

“Harapannya masyarakat hingga keluarga serta orangtua bisa menyadari pentingnya perlindungan dan tanggungjawab untuk menjadikan anakanak yang berkarakter dan berprestasi,” terangnya.

Ditambahkan Kepala Sub Bidang (Kasubid) Kelembagaan Pengarusutamaan Gender

dan Anak, BPPKB Kabupaten Blitar, Leliana mengaku, peringatan HAN 2015 ini bertema mewujudkan lingkungan dan keluarga ramah anak. Selain itu membangun karakter anak Indonesia yang berkualitas dan berakhlak mulia.

“Melalui kegiatan ini diharapkan menumbuhkan kepedulian, kesadaran, dan peran aktif individu, keluarga, masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang berkualitas bagi anak,” imbuhnya. Q htn.adv

hartono/bhirawa

Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Blitar, Drs. Wahid Rosidi pada saat melakukan sosialisasi beberapa waktu lalu.

MALANG RAYA

Senin Kliwon 2 OKTOBER 2015

KILAS AREMANIA

Wali Kota Batu Wajibkan SKPD Buat Paper Batu, Bhirawa Setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Pemerintah Kota (Pemkot) Batu diminta untuk membuat paper (Karya tulis) sesuai dengan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) masing-masing.

Tugas ini menjadi persyaratan dalam finishing KUA (Kebijakan Umum Anggaran) PPAS (Prioritas Plafon Anggaran Sementara). Cara ini juga digunakan walikota Batu, Eddy Rumpoko, untuk mengetahui secara persis pekerjaan yang akan dilakukan masing-masing SKPD. “Tujuan dari paper ini untuk mendongkrak kinerja SKPD agar sasaran.

Kita akan mengetahui apakah pekerjaan yang dilaksanakan SKPD tersebut sudah sesuai dengan hasil musrenbang atau tidak,”ujar Wakil Wali Kota Batu, Punjul Santoso, Sabtu (31/10).

Paper ini,katanya, harus sesuai dengan job description yang ada. Selain itu paper ini juga akan menjadi acuan kegiatan masing-masing SKPD setiap harinya.

Lewat paper ini juga bisa diketahui kegiatan yang dahulu seperti apa, progres ke depan bagaimana, permasalahan apa yang dialami, hingga perencanaan ke depan bagaimana.

“Contoh Kasi Parkir pada Dinas Perhubungan harus memaparkan kendalanya apa yang dialami, ke depan apa yang mereka lakukan, jangan sampai ketika ditanyakan alokasi anggaran yang ada untuk apa, dia tidak tahu,” ujar Punjul.

Hal senada dikemukakan Asisten I Pemerintahan dan Pembangunan, Wiwik Sukesih. Ia menjelaskan paper ini berisikan kerangka kegiatan yang akan dilakukan oleh masing-masing SKPD selama satu tahun anggaran. Paper ini tidak hanya memberikan perencanaan untuk SKPD pelaksana, namun memberikan gambaran kepada orang-orang yang diluar SKPD untuk memahami program-program yang dilaksanakan oleh SKPD. ”Pak Wali mengharapkan paper ini bisa menjelaskan setiap kegiatan yang dilaksanakan lebih riil dan detail. Lewat paper ini tidak hanya menjadi acuan SKPD dalam menjalankan programnya, Tim Anggaran bisa memahami setiap kegiatan SKPD ini cukup lewat paper tersebut,”jelas Wiwik.

Dalam paper ini,katanya, SKPD bisa melihat apa saja pekerjaan yang harus dilakukan, apa yang belum berhasil dilaksanakan, hingga lokasi kegiatan, serta siapa pelaksana kegiatan tersebut tertera dalam paper tersebut.Q nas

9

Kekeringan di Malang Selatan Meluas Pasokan Air Bersih Masih Minim Malang, Bhirawa Kekeringan yang melanda sejumlah kawasan di kab Malang menjadi perhatian khusus Cabup Malang dari PDIP Dewanti Rumpoko. Saat menggelar kampanye di Malang Selatan hari Sabtu dan Minggu kemarin (1/11), Dewanti menyempatkan diri untuk melakukan bhakti sosial dengan membagikan air bersih untuk masyarakat di sejumlah desa. Salah satunya di dusun Kalitekuk desa Sumberoto.

Masyarakat setempat sudah lebih dari 3 bulan ini mengalami kesulitan memenuhi kebutuhan air bersih untuk memasak, mandi dan cuci.

Untuk memenuhu kebutuhan air bersih, masyarakat harus membeli air jerigen atau menunggu bantuan air bersih.

Sebagai wujud kepedulian kepada masyarakat yang kesulitan air bersih, sudah lebih dari sebulan ini mengirimkan bantuan air bersih ke sejumlah kecamatan, seperti Sumbermanjing Wetan, Donomulyo dan Gedangan.

“Air bersih adalah kebutuhan mendasar yang harusnya dipenuhi pemerintah. Kalau sampai masyarakat kesulitan air bersih hampir setiap musim kemarau, pemerintah harusnya hadir untuk membantu memecahkannya.

Kalau tidak, maka pemerintah itu dzolim,” ungkap Dewanti.

Sehingga saat memimpin kab Malang nanti, Dewanti berjanji akan menyelesaikan permasalahan kesulitan air bersih tersebut. Diantaranya dengan mencari sumber-sumber air baru di daerah yang selama ini kesulitan air bersih.

Selain itu itu membangun sistem penyaluran air bersih melalui pemasangan jaringan pipa. “Saya akan memberikan perhatian khusus pada masalah air bersih di wilayah yang setiap tahun dilanda kekeringan. Apakah nanti pengelolaannya di PDAM atau HIPPAM, itu bergantung sesuai kebutuhan dilapangan,” tuturnya.

Sementara itu salah satu warga Sumberoto Sukartono mengaku, kesulitan air bersih

supriyanto/bhirawa

Dewanti Rumpoko mengisi jerigen dengan air bersih yang dibawa mobil tangki khusus. ini hampir terjadi setiap tahun. Sehingga warga berharap pemerintah bisa mengatasi persoalan tersebut, agar warga bisa hidup tenang.

Di antaranya dengan mem-

berikan bantuan sumur bor air tanah dalam, sehingga nantinya bisa dikelola oleh warga seperti HIPPAM. “Daerah Malang Selatan merupakan pegunungan ka-

pur, sehingga diyakini ada banyak sungai bawah tanah.

Kalau bisa dipetakan dan dibor, tentu masalah kekurangan air bersih akan teratasi,” tandasnya. Q sup

PKS Kota Malang Target 10 Persen Suara Malang, Bhirawa Ketua DPD PKS Kota Malang, Joko Ernanto, usai pelantikan pengurus DPD Kota Malang, di Hotel Trio II, Sabtu (31/10) kemarin, mengatakan jika partainya mentargetkan meraih 10 persen suara pada pemilu 2019 mendatang.

Menurut Joko, target tersebut sangat realistis, karena Kota Malang. Ini, merupakan, kota yang paling strategis untuk melakukan dakwah dan perjuangan.

“Kita akan bekerja keras dan bekerja cerdas, untuk mas-

yakat. Apalagi sebelumnya PKS Kota Malang pernah meraih lima kursi di DPRD Kota Malang,itu akan kita kembalikan lagi,”ujarnya.

Lebih jauh pihaknya menyatakan, idealnya DPD PKS. Kota Malang, setiap dapil memiliki satu kursi, sehingga total ada lima kursi.

Sementara itu, Pelantikan pengurus DPD PKS Kota Malang itu dipimpin langsung oleh Ketua DPD PKS Jawa Timur, Arif Heri Setiawan dan dihadiri oleh seluruh pimpinan partai Politik di Kota Malang,

serta. Walikota Malang Muhammad Anton.

Pelantikan sendiri dilakukan yang merupakan rangkaian Musyawarah Daerah ke-4 DPD PKS Kota Malang dengan mengangkat tema “ Berkhidmat Untuk Rakyat “.

Walikota Malang, Muhammad Anton, usai mengikuti pelantikan mengatakan Pemkot Malang ingin melakukan komunikasi yang baik dengan semua pimpinan partai.

“Kami ingin mengajak semua komponen masyarakat untuk membangun Kota Ma-

lang, karena antara PKS dengan dirinya memiliki tujuan yang sama yakni mensejahterakan masyarakat,”tutur Abah Anton.

Makanya kata dia jalinan kerjasama ini, harus terus ditingkatkan, demi kemajuan bersama masyarakat Kota Malang. Bahkan pihaknya juga berjanji untuk terus berkomunikasi dengan semua pimpinan Partai Politik yang berada di Kota Malang.

Di bagian lain, penutupan Musda ke empat PKS, menurut Helmi Teguh Yuana,

sangat. Istimewa, pasalnya seluruh undangan bisa hadir.

Ini kata dia sangat membahagiakan bagi PKS. “Kami sangat bahagia, semua undangan bisa hadir, Walikota Malang hadir, Semua ketua partai yang ada di Parlemen hadir, termasuk teman-teman wartawan,” tutur mantan Ketua DPRD Kota Malang periode sebelumnya. Pihaknya berharap kondisi seperti ini, terus berjalan untuk kebersamaan dalam membangun Kota Malang.

Q mut

OLAHRAGA

Sukses di Pra PON

LINTASAN

Laga Puteri LNG-Mabes TNI Awali Livoli 2015 Bandung, Bhirawa Pertandingan putri LNG Badak Bontang melawan Mabes TNI Jakarta menjadi laga pembuka kompetisi voli antarklub Livoli 2015 di GOR C-Tra Arena Cikutra Kota Bandung, Minggu (1/11).

“Laga pertama LNG Badak lawan Mabes TNI, Livoli 2015 akan menggunakan sistem round robbin,” kata Ketua Panitia Pelaksana Pertandingan Sugeng Wardoyo di Bandung, Minggu.

Sedangkan tuan rumah putri Alko Bandung turun melawan Petrokimia Gresik pada laga ke tiga.

Perhelatan kompetisi amatir bola voli antarklub se-Indonesia itu diikuti oleh delapan klub putra dan delapan klub putri. Delapan klub putra dan putri tersebut akan terbagi di dua pool.

Pool A putra yang dihuni Samator Surabaya, Indomaret Sidoarjo, TNI AU Jakarta, dan Mars Kota Probolinggo. Pool B putra diisi Mabes TNI Jakarta, Yuso Yogya, Tirta Dewata Bali dan Berlian Semarang.

Sementara di kelompok putri, tuan rumah Alko Bandung akan bergabung bersama LNG Badak Bontang, Mabes TNI Jakarta, dan Petrokimia Gresik di pool AA. Sedangkan di pool BB, juara bertahan Bank Jatim akan bergabung bersama Putri Banyuwangi, TNI AU Jakarta, dan Vita Solo.

“Dengan sistem round robbin, pertandingan akan berlangung hingga 6 Desember.

Langsung partai final,” kata Sugeng.Q ant

Kodrat Jatim Incar Juara Umum PON Jabar Surabaya, Bhirawa Keberhasilan atlet tarung derajat Jatim meraih tiga medali emas di Pra Kualifikasi Pekan Olahraga Nasional (Pra PON), membuat Pengprov Keluarga Tarung Derajat (Kodrat) Jatim mendorong para petarung untuk merebut juara umum di PON Jabar 2016.

Ketua Umum Pengprov Kodrat Jatim, Bambang Harjo mengatakan tidak menutup kemungkinan Jatim bisa meraih juara umum di multievent empat tahunan itu. “di Pra PON kita berada di peringkat ketiga, namun hanya selisih satu emas dengan Jawa Tengah. Itu juga karena Jateng dapat satu emas di nomor seni. Secara umum kekuatan mereta, kemungkinan juara umum PON masih terbuka, “ katanya, Minggu (1/11).

Pada Pra PON yang digelar di GOR Soreang, Bandung, 2225 Oktober, Jatim sukses mendulang tiga medali emas dan tiga perunggu. Tiga emas semuanya disumbangkan petarung putri. Yaitu Siti Rofikoh yang tampil di kelas, 50,1 - 54 kg, Resmianty Amelia (45,150 kg) dan Aulia Nurdini (58,162 kg). Torehan ini melebihi target yang dibebankan KONI Jatim, yaitu dua medali emas.

Tidak hanya merebut tiga emas dan tiga perunggu, Jatim juga mencatatkan diri sebagai provinsi peraih tiket PON 2016 terbanyak di cabang tarung

derajat yang diikuti 22 provinsi dengan 11 tiket PON, “Peluang kita lebih besar karena kita di PON nanti kita bisa turun di 11 kelas. Yang emas harus kita pertahankan, yang perunggu kita gosok lagi untuk bisa jadi emas, masih ada waktu, “ harapnya.

Untuk merealisasikan gelar juara umum PON, Jatim juga sudah berencana kembali mematangkan tim dengan mengelar try out, “Kami akan cari daerah yang kekuatannya sepadan untuk ujicoba, bisa NTB atau daerah lain. Sambil program di dalam juga terus dilanjutkan, “ tandas pria yang menjabat anggota DPRD RI ini.

Sementara Ketua Harian Kodrat Jatim Erwin Poedjono mengingatkan atlet peraih tiket PON tidak boleh bersantai karena sebentar lagi akan masuk dalam progam Puslatda KONI Jatim, “Kita sudah kordinasi dengan KONI. Nanti kalau sudah masuh Puslatda tidak boleh turun prestasinya, karena ada sistem promosi dan degradasi, tiket PON baru by number bukan by

istimewa

Ketua Umum Kodrat Jatim, Bambang Haryo saat memberikan tali asih kepada seluruh atlet yang turun di Pra PON. name. Jadi masih bisa ada pergantian, “ ingatnya.

Selain itu, salah satu lawan berat di PON 2016 nanti, yaitu Jawa Barat kekuatannya masih belum diketahui pasti karena tidak tampil di kualifikasi, “Masih ada Jawa Barat, tapi mudah-mudahan nomornya

Jabar bukan di nomornya Jatim, “ ujar pria yang menjabat Direktur Utama PT Dharma Luatan Utama ini.

Yang terpenting, lanjut Erwin, Kodrat Jatim segera mengavaluasi total hasil Kualifikasi PON, termasuk di sektor putra yang hanya me-

nyumbang tiga medali perunggu. Meski sebenarnya, target dari KONI Jatim hanya dua medali emas, “Evaluasi hasil Pra PON akan kami lakukan, termasuk di nomor putra, karena kita juga punya peluang di putra, “ tandasnya.

Q wwn

Jamin Kelancaran Pemilukada 2015, Pemkab Gelar Rakor Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar tahun 2015, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kabupaten Blitar telah menggelar rapat koordinasi Dalam Rapat yang dilaksanakan di Pendopo Kabupaten Blitar diikuti oleh pihak Kepolisian, aparat TNI serta beberapa pihak dalam rangka mensukseskan Pemilukada Kabupaten Blitar tahun 2015 ini. Rapat tersebut merupakan bagian dari upaya Pemkab Blitar untuk memfasilitasi kelancaran Pemilukada Kabupaten Blitar.

“Kami punya kewajiban untuk ikut mensukseskan Pemilukada tahun ini. Untuk itu koordinasi semacam ini terus kami lakukan supaya nantinya tugas masingmasing bisa sinkron,” kata Kepala Bakesbangpol Kabupaten Blitar, Drs Mujianto.

Menurutnya, Pemilukada merupakan agenda demokrasi lima tahunan untuk menentukan pemimpin daerah. Hajat demokrasi ini akan mempengaruhi arah pembangunan Kabupaten Blitar ke depan. Sehingga ia berharap

semua pihak bisa bahu membahu untuk mensukseskan agenda ini.

Selain itu diakuinya besarnya jumlah penduduk Kabupaten Blitar menjadikan Pemilukada di daerah ini memiliki tingkat kesulitan tersendiri. Kondisi masyarakat dengan berbagai macam karakter dan budaya bisa memicu berbagai pesoalan sosial.

“Kami yakin dengan bantuan semua pihak, potensi konflik saat Pemilukada tahun ini bisa teratasi,” ujarnya.

Dalam rapat koordinasi ini

Bupati Blitar, H Herry Noegroho mengatakan kepada para peserta fasilitasi Pemerintah Daerah merupakan bagian penting dalam menyukseskan pelaksanaan semua tahapan penyelenggara-

an Pemilukada.

Bentuk bantuan dan fasilitas yang dapat diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan Pemilukada antara lain penyediaan sarana ruangan sek-

hartono/bhirawa

Bupati Blitar H Herry Noegroho didampingi Kepala Bakesbangpol Kabupaten Blitar dan Ketua KPU Kabupaten Blitar Imron Nafifah saat acara Rapat Koordinasi dan Fasilitasi Kelancaran Pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Blitar.

retariat PPK dan PPS, pelaksanaan sosialisasi, kelancaran transportasi pengiriman logistik, monitoring kelancaran penyelenggaraan Pemilukada dan kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan Pemilukada.

“Selama ini koordinasi dan fasilitasi dari pemerintah daerah sudah berjalan baik. Untuk itu kondisi ini harus terus dijaga,” kata H Herry Noegroho.

Bahkan tidak hanya lembaga formal penyelenggaranya, yaitu KPU dan Bawaslu serta para peserta pemilihan umum saja, semua komponen diharapkan merasa terpanggil untuk menjamin Pemilukada yang sukses. Termasuk para warga pemilih akan sungguhsungguh berpartisipasi dalam menggunakan hak pilihnya masing-masing untuk kesuksesan agenda demokrasi ini.

Dijelaskannya, penyelenggaraan Pemilukada secara berkala merupakan suatu kebutuhan

mutlak sebagai sarana demokrasi yang menjadikan kedaulatan rakyat sebagai sumber kehidupan bernegara.

Seperti diketahui, Kabupaten Blitar akan menggelar Pemilukada serentak pada Desember tahun ini. Dalam Pemilukada tahun ini dipastikan hanya akan ada satu pasangan calon, yakni Rijanto-Marhaenis UW. Kepastian mengenai calon tunggal ini setelah Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan bahwa daerah yang hanya memiliki calon tunggal tetap boleh menggelar Pemilukada.

“Kami menghimbau semua kalangan masyarakat untuk ikut mensukseskan Pemilukada tahun ini. Hal ini demi berjalannya proses demokrasi di Kabupaten Blitar,” jelasnya. Selain itu masyarakat juga dihimbau untuk menjaga kondusifitas di wilayahnya masing-masing. Q htn. adv

10

Senin Kliwon, 2 NOPEMBER 2015

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur Festival Musik Tong Tong se-Madura Tahun 2015

Puser Angen Juara Umum Musik Tong Tong Ribuan warga Madura memenuhi jalanjalan protokol kota, untuk menyaksikan arak-arakan kereta musik tong-tong yang melintas di sepanjang jalan didepan Gor Ahmad Yani Panglegur, Kecamatan Kota, Kabupaten Sumenep, Sabtu (31/10) malam.

D

ari 12 peserta Festival Musik Tong Tong se Madura 2015, juara diraih kelompok Puser Angen dari Pesongsongan, Kabupaten Sumenep. Sebagai ajang pelestarian budaya, festival musik perkusi tradisional tong-tong, kembali diselenggarakan Dinas Pariwisata, Olah Raga, dan Pemuda (Disparbudpora) bersama Pemprov Jatim melalui Disbudpar Jatim dalam rangka memeriahkan malam puncak perayaan hari jadi Kabupaten Sumenep yang ke-746.

Tidak hanya itu, iringan tarian dari sejumlah penari, juga membuat penampilan grup musik tong-tong kian memukau. Lomba musik tong-

Juara Musik Tong Tong se-Madura 2O15 Kelompok Puser Angen asal Kabupaten Sumenep

Dekorasi Terbaik Kelompok Puser Angen asal Kab Sumenep Kelompok Angen Ribut asal Kab Sumenep Kelompok Lanceng Kramat asal Kab Pamekasan Kelompok Semanggi Emas asal Kab Pamekasan Kelompok Singo Barong asal Kab Sumenep Kelompok Putra Sumekar asal Kab Sumenep Kelompok Singa Reong asal Kab Sumenep Kelompok Barong Ireng asal Kab Pamekasan Kelompok Rampak Naong asal Kab Pamekasan Kelompok Lanceng Kana’ asal Kab Pamekasan Musik Tong Tong Terbaik Kelompok Puser Angen asal Kab Sumenep Kelompok Angen Ribut asal Kab Sumenep Kelompok Lanceng Kramat asal Kab Pamekasan Kelompok Semanggi Emas asal Kab Pamekasan Kelompok Putra Sumekar asal Kab Sumenep Kelompok Singa Reong asal Kab Sumenep Kelompok Rato Sagara asal Kab Pamekasan Kelompok Barong Ireng asal Kab Pamekasan Kelompok Rampak Naong asal Kab Pamekasan Arrasemen Musik Terbaik Kelompok Puser Angen asal Kab Sumenep Kelompok Angen Ribut asal Kab Sumenep Kelompok Semanggi Emas asal Kab Pamekasan Kelompok Barong Ireng asal Kab Pamekasan Kelompok Rampak Naong asal Kab Pamekasan

Sekdakab Sumenep yang juga PLH Bupati Sumenep memberangkatkan kelompok Musik Tong Tong.

tong merupakan rangkaian acara malam puncak perayaan hari jadi Kabupaten Sumenep.

“Saya yakin musik tong-tong masih menjadi kesenian yang paling di minati oleh masyarakat Sumenep. Karena setiap ada event tong-tong tidak sedikit masyarakat yang datang,” kata Sekretaris Daerah Kabupaten Sumenep Hadi Sutarto sebagai PLH Bupati Sumenep saat membuka kegiatan Festival Musik Tong-Tong se Madura 2015, Dalam Rangka Hari Jadi Ke-746 Kabupaten Sumenep.

Festival ini merupakan salah satu bentuk komitmen pemerintah daerah, tidak hanya sekedar meramaikan hari jadi, tapi juga komitmen melestarikan budaya yang dimiliki. “Saya harapkan, tetap menjalin erat semangat kebersamaan, semangat gotong royong dan semangat cinta budaya lokal,

agar tetap terus bergairah dalam membangun kabupaten yang dicintai ini,” katanya.

Dikatakannya, sesungguhnya musik tong tong ini jika dicermati secara mendalam ternyata memiliki beberapa makna filosofis. Pertama, musik tong-tong mengajarkan tentang semangat kebersamaan. “Lihatlah, keindahan musik tong-tong ini tidak lain karena perpaduan dari anggota-anggotanya. kalau hanya satu dua orang saja yang menggerakkan atau membunyikan, tentu tidak akan menghasilkan alunan musik yang merdu dan indah,” katanya.

Kedua, musik tong-tong juga memiliki perspektif transformatif. “Setiap putaran waktu, kita akan selama mengalami perubahan-perubahan. musik tong-tong saat ini. Jelas berbeda dengan masa dulu. Hal itu sangat diperlukan agar kebudayaan tersebut tidak selalu keting-

Kasie Perfilman Disbudpar Jatim Budi Santosa SE MSi mewakili Pemprov Jatim turut memberangkatkan kelompok musik tong tong.

galan zaman. sebab, pola pikir dan gaya hidup masyarakat juga berubah,” ujarnya.

Dan ketiga, musik tong tong adalah sarana hiburan publik.jika kita lihat, setiap ada festival musik tong-tong, pasti penontonnya sungguh luar biasa. “Hal ini mengisyaratkan bahwa saat ini musik tongtongmerupakan hiburan terbaik, yang harus terus dilaksanakan di momenmomen lainnya,” katanya.

PLH Bupati Sumenep juga menambahkan, Pemkab Sumenep akan terus berkomitmen melestarikan dan menumbuhkan budaya dan tradisi di kabupaten Sumenep. Festival ini berperan penting bagi peningkatan ekonomi masyarakat melalui pengembangan pariwisata. Diharapkan, mampu menarik kalangan wisatawan dalam negeri maupun luar negeri.

Festival Musik Tong-Tong yang juga populer

Masyarakat antusias melihat Festival Musik tong Tong se-Madura 2015 dan memadati jalanan yang akan dilewati kelompok musik tong tong.

kelompok Musik Tong Tong bersama penari yang saling memberikan tampilan terbaik mereka.

dikenal sebagai Musik Ul-Daul, atau Musik Dhaul ini diikuti 12 peserta dari penjuru Madura. “Alhamdulillah peserta yang mengikuti event ini ada 12 grup. Meliputi semua kabupaten di madura,” kata Kepala Disparbudpora Sufiyanto.

Sekedar diketahui, musik Tong-tong adalah musik perkusi tradisional Madura, yang merupakan kolaborasi berbagai alat tabuh-tabuhan, seperti kentongan yang terbuat dari pohon bambu, gendang, gamelan, terompet dan alat musik lain. Terpisah Kepala Disbudpar Jatim, Dr H Jarianto MSi mengatakan, tidak semua seni budaya yang ada di Jatim disatukan, sebab semuanya harus disesuaikan dengan karakter local genius masing-masing.

Dikatakannya, Pemprov Jatim mendukung penuh dengan mempromosikan dan memfasilitasi kegiatan Festival Musik Tong Tong yang diselenggarakan Pemkab Sumenep dan diharapkan ke depan bisa menjadikan sebagai kalender event tahunan yang bisa meningkatkan jumlah wisatawan baik nusantara maupun mancanegara. Q rac*

Badan Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur

Jatim Terima Nugra Jasadarma Pustaloka Berjaya di Ajang Lomba Perpustakaan Tingkat Nasional

Nama Provinsi Jawa Timur kembali berkibar di ajang lomba di tingkat nasional. Kali ini, melalui Badan Perpustkaan dan Kearsipan (Bapersip) Provinsi Jatim, Provinsi Jatim kembali menyabet juara nasional di tiga kategori lomba bidang perpustakaan dan berhak mendapatkan Nugra Jasadarma Pustaloka dari Perpustakaan Nasional RI.

P

rosesi penyerahan penghargaan dilang sungkan pada Malam Gemilang Perpus takaan Nasional di Gedung SMESCO – SME Tower Jakarta pada tanggal 29 Oktober 2015. Adapun kategori lomba yang berhasil dimenangkan Provinsi Jawa Timur adalah Juara I Nasional Lomba Perpustakaan SLTA Tingkat Nasional yang diwakili perpustakaan Sekolah SMA NU 1 Gresik, juara I Lomba Perpustakaan Desa/Kelurahan Tingkat Nasional yang diwakili perpustakaan Desa “Tunas Asa” Desa Margomulyo Kec. Margomulyo Kab. Bojonegoro sebagai Juara Tahun 2015 dan Pemenang II Nasional Lomba Pustakawan Berprestasi Terbaik Nasional yang

Perpustakaan Desa Tunas Asa Desa Margomulyo berkerudung coklat (atas). Para Pemenang Lomba Perpustakaan Desa/Kel bersama Ibu Kaperpusnas RI dan Bapak Sestama Perpusnas RI (kiri).

diwakili Rotmianto (Pustakawan Sekolah dari SDN Unggulan Kab.Magetan). Dan satu-satunya kategori yang gagal meraih juara adalah lomba untuk kategori story telling.

Dikonfirmasi terkait pemberian penghargaan tersebut, Kepala Badan Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur Drs Sudjono, MM mengaku bersyukur atas penghargaan tersebut. Harapannya, prestasi yang

Perpustakaan SMA NU1 Gresik (pakai blangkon) ketika menerima Piala dan piagam.

diraih tersebut akan mampu meningkatkan semangat jajarannya untuk terus memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat.

“Penghargaan tentu bukan tujuan utama, karena bagi kami yang penting adalah bagaimana perpustakaan bisa terus berbenah sehingga bukan saja bisa menjangkau masyarakat semakin luas tetapi juga bisa memenuhi harapan masyarakat yang ujung-

Tim Perpustakaan Desa Margomulyo lengkap dengan pendukung dan pembinanya.

nya bisa meningkatkan budaya baca di Jawa Timur,” jelas Sudjono yang saat ini juga menjabat sebagai Pj Bupati Ngawi ini.

Dikonfirmasi terpisah, Kepala Bidang Pembinaan Perpustakaan Bapersip Jatim Dra Elminah MM merasa bangga karena tahun ini ada peningkatan prestasi dibanding tahun 2014 kemarin.

“Tahun kemarin kita juara satu untuk kate-

Perpustakaan SMA NU1 Gresik saat menerima hadiah dari Kepala Perpusnas RI.

gori lomba perpustakaan desa dan juara III untuk perpustakaan sekolah. Alhamdulillah tahun ini kita bisa juara satu dua-duanya plus bisa juara dua untuk pustakawan berprestasi,” jelas Elminah. Kepada Bhirawa, Elminah juga berharap akan selalu ada peningkatan di tahun-tahun mendatang. “Saya berharap tahun depan kategori Story telling bisa kita menangkan juga,” ungkap Elminah berharap. Q adv

Pustakawan Jawa Timur (Rotmianto) paling kanan.

Senin Kliwon, 2 NOVEMBER 2015

PKS Jatim Incar Menangi 10 Pilkada Sumenep, Bhirawa Pengurus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Jawa Timur menargetkan memenangi 10 dari 19 Pilkada serentak di provinsi tersebut.

“Dari 19 Pilkada yang akan digelar pada 9 Desember 2015, kami menjadi partai politik pengusung peserta Pilkada di 12 kota/kabupaten. Dari 12 Pilkada tersebut, kami menargetkan memenangi 10 pilkada,” kata Ketua Bidang Kaderisasi DPW PKS Jawa Timur Abdurrahman Saleh di Sumenep, Minggu (1/11).

Abdurrahman berada di Sumenep untuk menghadiri Musda ke-4 DPD PKS setempat sekaligus melantik pengurus baru PKS

Nasib PPP Jatim Kubu Romy Tunggu Keputusan Tim 7 l Sambungan hal 1

Pria yang juga anggota Komisi C DPRD Jatim ini menegaskan bahwa tidak ada dalilnya yang berhak menggantikan SDA adalah Sekjen versi muktamar Jakarta Dimyati Natakusumah. Mengingat perta­ rungan sebelumnya adalah pertarungan SK Menkum HAM dengan SDA. Musyafak meminta kepada seluruh pengurus DPC di Jatim agar tidak galau dan bimbang pasca putusan MA. Pengurus dan kader PPP harus menyadari bahwa putusan MA merupakan bagian dinamika perpolitikan, karena sesuatu yang tidak rasional dapat menjadi rasional.

“Pasca putusan MA saya sengaja tidak kontak Ketua Umum (Romy). Saya hanya melihat perkembangan di media. Daripada tidak ketemu hasilnya kalau hanya telepon saja. Mending ketemu saat Rapimnas atau 4 mata saja,” ungkapnya. n cty

Pesimistis Bansos untuk yang Tak Berbadan Hukum l Sambungan hal 1

sudah bermusyawarah untuk konsultasi dengan pihak kepolisian dan kejaksaan agar langkahnya tidak keliru, namun saya pesimistis hal itu kemudian diperbolehkan,” katanya.

Ia berharap masyarakat menyadari dan paham dengan peraturan perundangan yang berlaku sekarang. Saat ini sudah berlaku bagi penerima bansos harus mempunyai badan hukum yang dilegalisasi oleh Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) RI. “Jadi mohon sabar. Yang saya dengar dari kementerian katanya nanti bakal ada perubahan perundangan terkait dana bansos dan hibah ini,” tambah bapak empat putera ini.

Sementara ini, lanjut Bupati Syahri Mulyo, Pemkab Tulungagung hanya akan memproses bansos atau hibah bagi kelompok masyarakat atau lembaga yang telah berbadan hukum. “Mungkin nantinya bisa juga kelompok peternak atau kelompok masyarakat lainnya membentuk komunitas yang dibadanhukumkan. Ini bisa memberdayakan setiap anggotanya ke depan,” tandasnya.

Sebagian kelompok masyarakat di Tulungagung utamanya yang belum berbadan hukum saat ini tidak dapat berharap banyak mendapat bantuan dana dari Pemkab melalui bansos atau hibah. Beberapa ke­ lompok masyarakat tersebut di antaranya kelompok kesenian, kelompok peternak ikan dan kelompok peternak lainnya. Bahkan untuk penyaluran bantuan ke tempattempat ibadah juga bakal tidak bisa lagi dilakukan karena terkendala keharusan berbadan hukum.

“Masak musala juga harus berbadan hukum. Jadi pasrah saja kalau ternyata tidak bisa dicairkan dana bantuan yang kami minta dari Pemkab,” ujar Edi, salah seorang pengurus musala yang tengah menunggu pencairan bansos dari Pemkab Tulungagung. n wed

Prihatin Peredaran Narkoba l Sambungan hal 1

ini menimbulkan kerugian ekonomi yang luar biasa bagi pemerintah,” ujar Gus Ipul, panggilan karibnya, Minggu (1/11).

Saifullah menyatakan, ke depannya arah kebijakan Pemprov Jatim terkait penyalahgunaan narkoba dengan menjadikan 97,2 persen penduduk Jatim imun terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba melalui partisipasi aktif masyarakat. Selanjutnya menjadikan 2,8 persen pengguna penyalahguna narkoba secara bertahap mendapat layanan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, serta mencegah kekambuhan dengan program aftercare.

“Yang terakhir yakni menumpas sindikat jaringan narkoba hingga ke sarangsarangnya utamanya yang berada di Jatim, hal ini memang tidak mudah karena sindikat narkoba adalah jaringan strategis sistematis,” tambahnya.

Ia optimistis program yang digagas oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) Desa Waspada Narkoba bisa dijalankan di Jatim, karena sejalan dengan arah kebijakan yang sudah dibuat oleh Gubernur Jatim. Dia pun meminta agar semua pihak baik orangtua, pendidik, masyarakat, dan aparat kepolisian untuk terus bekerjasama memerangi peredaran narkoba di Jatim.

Dia mencatat, setidaknya pengguna narkoba di Jatim tahun ini mencapai 740 ribu orang dengan jumlah tersangka sebanyak 2.050 orang. Dari jumlah tersangka sebanyak itu, 1.965 orang di antaranya berusia 20-24 tahun. Kerugian yang dialami Pemprov Jatim akibat penyalahgunaan narkoba dari sisi sosial ekonomi pada tahun ini mencapai Rp 9,5 triliun. n rac

11

SAMBUNGAN setempat untuk masa bakti 2015-2020.

“Dua dari 10 Pilkada yang ditargetkan dimenangi oleh kami itu adalah Pilkada Jember dan Sumenep. Di Pilkada Jember, kader kami sendiri yang maju sebagai peserta,” ujarnya.

Ia menjelaskan, semua partai politik yang menjadi pengusung peserta Pilkada dipastikan menargetkan bisa memena­ ngi Pilkada. “Memenangi Pilkada tidak semudah membalikkan telapak tangan.

Oleh karena itu tentunya butuh kerja keras dan perjuangan yang maksimal bagi kami untuk memenangi 10 Pilkada tersebut,” ucapnya.

Abdurrahman menjelaskan, pihaknya

telah menginstruksikan seluruh jajarannya untuk tidak main-main dalam menghadapi Pilkada. “Ketika DPP PKS sudah memutuskan mendukung dan selanjutnya mengusung salah satu peserta Pilkada, itu berarti seluruh kader PKS harus solid mengamankan keputusan tersebut. Insya Allah,” katanya.

Ia juga mengemukakan, seluruh DPD PKS di Jawa Timur utamanya yang di daerahnya diselenggarakan Pilkada, diinstruksikan untuk fokus pada Pilkada.

“Pada tahun ini yang menjadi tahun penyelenggaraan Pilkada serentak, seluruh kekuatan di DPD PKS memang diprioritaskan untuk bekerja dalam

rangka memenangi Pilkada,” ujarnya.

Dalam Pilkada Sumenep, PKS menjadi salah satu dari delapan partai politik pengusung pasangan Zainal Abidin-Dewi Khalifah (nomor urut 2).

“Pilkada Sumenep memang menjadi salah satu Pilkada yang ditargetkan dimenangi oleh pasangan yang diusung oleh kami. Ini tentunya tantangan sekaligus bisa menjadi ajang pembuktian kinerja pengurus dan kader PKS Sumenep,” kata Ketua DPD PKS Sumenep Rimbun Hidayat.

Rimbun Hidayat bersama enam kader lainnya dilantik sebagai pengurus DPD PKS Sumenep periode 2015-2020 pada Minggu ini. n sul

Penyerapan Rendah, Dewan Potong Anggaran untuk BPM Rp 2 Miliar l Sambungan hal 1

investasi penanaman modal asing tahun ini juga lebih buruk dibandingkan pada 2014. Untuk diketahui izin prinsip yang telah dikeluarkan pada 2014, untuk izin PMA yang diajukan mencapai Rp 74,91 triliun, tapi realisasinya hanya Rp 19,29 triliun. Pada 2015, izin prinsip PMA yang diajukan Rp 70,61 triliun, namun realisasinya hanya Rp 10,44 triliun.

“Akibat dari rendahnya penye­ rapan maupun realisasi investasi di Jatim, Komisi C merekomendasi

pengeprasan alokasi anggaran untuk belanja program kegiatan penyelenggaraan promosi penanaman modal dalam dan luar negeri. Untuk promosi pada APBD 2016 diajukan sebesar Rp 3,9 miliar, kami setuju dikepras sekitar Rp 2,3 miliar. Sehingga yang dialokasikan hanya pada angka Rp 1,6 miliiar,” ungkap politisi yang juga Ketua DPW PPP Jatim ini, Minggu (1/11).

Sementara itu, anggota Komisi C yang lain, Anik Maslachah menambahkan pengeprasan ini dilakukan agar BPM mengoptimalkan kem-

bali kinerjanya dan merealisasikan berbagai izin prinsip yang telah diajukan. Jika pada 2016 nanti BPM mampu menunjukkan peningkatan kinerja maupun realisasi investasi maka Komisi C bisa melakukan penambahan alokasi anggaran di PAPBD 2016.

“Yang pasti Komisi C sepakat akan memberikan tambahan anggaran, jika sepanjang 2016 nanti BPM mampu mengoptimalkan kinerjanya dengan mampu meningkatkan realisasinya di bidang investasi,”tegas politikus asal PKB ini. n cty

YLKI: Migrasi Daya ke 1.300 VA, Beban Ekonomi Warga Naik 300% l Sambungan hal 1

nya, tarif mekanisme tersebut akan dilepas ke pasar karena menjadi harga keekonomian dan masyarakat tidak akan sanggup mengikuti hal tersebut.

“Memang sejak 2003 tarif listrik berdaya 450 VA dan 900 VA belum ada penyesuaian. Tapi cara ngurangin subsidi itu saya tidak setuju, karena beban ekonomi warga akan semakin berat. Itu nanti kenaikan antara 200-300 persen. Misalnya tagihan semula per bulannya Rp 150 ribu akan jadi Rp 400 atau Rp 500 ribu, “ tuturnya dalam diskusi bertajuk ‘Energi Kita’ di Dewan Pers, Jakarta, Minggu (1/11).

Tulus mengatakan, sebaiknya skema migrasi dilakukan secara bertahap untuk penetapan tarif listriknya.

Misalnya per tiga bulan dalam satu tahun kenaikan listrik dinaikkan 20 persen misalnya. “Skema bertahap ini, supaya masyarakat yang migrasi bisa menyiapkan diri. Tapi jika langsung migrasi tanpa bertahap, akan memberatkan,” tuturnya.

Tulus juga mengungkap masyarakat telah terjerat informasi yang tidak lengkap dan kurang mendukung. Ibaratnya mereka kena ‘jebakan Batman’ terkait penaikan tarif listrik beserta instrumennya.

“Masyarakat ditawari konsumsi listrik rumah tangga 1.300 VA dengan iming-iming tambah daya gratis, namun setelah itu tarif listrik 1.300 VA ke atas, naik secara otomatis bersama mekanisme pasar. Ini namanya ‘jebakan Batman’,” katanya.

Ia menjelaskan indikasi mekanisme pasar adalah kurs rupiah, harga minyak mentah dunia dan inflasi, itu yang akan diprotes. “Kalau semua tarif diserahkan ke mekanisme pasar, lalu apa peran negara dalam hal ini?,” tanya Tulus.

Dijelaskannya rencana pencabutan 450 VA dan 900 VA ini hanyalah kedok untuk menaikkan tarif agar sesuai dengan harga mekanisme pasar. “Kalau memang begitu maka wajib diprotes, karena tidak ada intervensi negara dalam menentukan tarif,” katanya.

Tulus Abadi juga menjelaskan banyak masyarakat yang tidak mengerti, ketika pindah ke 1.300 VA risikonya serius dengan tarif rupiah per Kwh. Seolah katagorinya sama, padahal 1.300 VA untuk golongan mampu.

“Masyarakat banyak yang dipaksa atau ditodong langsung pindah ke sistem token, walau menurut aturan seharusnya tidak diwajibkan. Daya juga ditingkatkan ke 1.300 VA secara gratis, mereka tidak mengerti konsekuensinya,” katanya.

Sebelumnya, Sekretaris Perusahaan PT PLN Adi Supriono menjelaskan tarif listrik dengan daya 900VA akan dihitung sama dengan tarif berdaya 1.300VA mulai 1 Januari 2016. “Nanti yang dimigrasi tarifnya. Kalau dia mau tetap pakai 900VA tidak apa-apa, cuma harganya jadi beda listrik yang 900VA dan yang non subsidi,” ujar dia di Kantor Pusat PLN. Adi mengatakan PLN tidak akan memaksa pelanggan menaikkan daya listrik, tetapi masyarakat mampu yang tetap menggunakan daya 450VA dan 900VA akan dikenakan tarif non subsidi seperti pengguna daya 1.300VA. Hingga akhir 2015, ujar dia, PLN menawarkan penambahan daya dari 900VA ke 1.300VA tanpa dipungut biaya untuk mendorong masyarakat berpindah dari penggunaan daya 900VA yang disubsidi ke 1.300VA yang tidak disubsidi.

Pemerintah berencana menghapus subsidi listrik daya 450 VA dan 900 VA dan dimigrasikan ke daya 1.300 VA. Rencana tersebut diklaim sebagai upaya untuk menerapkan subsidi listrik yang tepat sasaran.

Sementara itu ekonom Universitas Indonesia Riyanto mengatakan, jika skema pemerintah hanya melakukan migrasi listrik berdaya 450 VA dan 900 VA ke 1.300 malah akan menjadi beban masyarakat. Hal tersebut karena pembayaran listrik yang dilakukan tiap bulannya akan berubah drastis, naik hingga 300 persen dari biasanya.

Sebaiknya pemerintah menerapkan cara bagi masyarakat yang mampu menghemat penggunaan listrik hingga 80 kwh diberikan harga khusus atau gratis pembayaran listrik. Selain efektif bagi masyarakat, ini juga menerapkan skema hemat listrik.

“Itu bisa diterapkan. Masyarakat bisa hemat listrik, dan hemat pengeluaran tentunya. Dibandingkan tiba-tiba langsung memigrasi, bebannya tentu akan beda,”ujar Riyanto dalam diskusi ‘Energi Kita’ di Gedung DPR.

Dijelaskannya jika masyarakat bisa melakukan hal tersebut, kenaikan bisa dilakukan secara bertahap.

Sistem Pengawasan Diperbaiki Rencana pencabutan subsidi listrik terhadap 23 juta kepala keluarga mendapat kritik dari Komisi VII DPR RI. Pasalnya, pengguna listrik 450VA kebanyakan adalah masyarakat kecil.

Anggota komisi VII Ramson Siagian, mengatakan sejauh ini belum ada kesepakatan antara DPR dengan pemerintah mengenai rencana yang berlaku pada 2016 ini.

“Justru seharusnya masyarakat kecil dilindungi. Makanya kami terkejut ketika pemerintah mau mencabut subsidi pelanggan 450 VA,” ujarnya saat diskusi bertajuk ‘Dampak Pencabutan Subsidi Listrik terhadap Perekonomian’ di Jakarta, Minggu (1/11).

Namun memang telah ada keputusan antara komisi VII dengan pemerintah dan PT PLN agar pengawasan pemberian subsidi listrik lebih efektif. Harus ada inovasi bentuk satu sistem sehingga pengguna 450 VA adalah masyarakat yang benar-benar berhak.

Pasalnya, selama ini ada indikasi bahwa subsidi tersebut tidak tepat sasaran. “Bukannya malah mencabut subsidi semua pelanggan listrik VA, tapi sistem pengawasannya yang diperbaiki,” kata pria yang juga menjabat sebagai Ketua DPP Partai Gerindra ini.

Komisi VII akan segera memanggil pihak dari PLN dan Kementerian ESDM untuk menjelaskan kebijakan baru tersebut. “Karena yang harus memutuskan ini bukan PLN, tapi pemerintah. PLN hanya bertindak sebagai operator saja,” ujarnya.

Masyarakat kecil, kata Ramson, belum siap bersaing dan masih butuh proteksi dalam hal ini subsidi. Komisi VII menginginkan subsidi dicabut bagi masyarakat yang sudah mampu, namun bukan dengan jalan mencabut subsidi listrik 23 juta kepala keluarga.

Komisi VII telah menyetujui anggaran subsidi listrik pada APBN 2016 sekitar Rp 50 triliun, namun pemerintah menurunkannya menjadi Rp 39 triliun. Fraksi Gerindra menilai APBN tersebut tidak pro rakyat.

“Harusnya anggaran ini memihak ke rakyat, jangan malah menjurus ke neolib,” kata Ramson. n ins, okz

Gelontorkan Rp 7,7 M, RSUD Banyuwangi Punya Gedung Poliklinik Baru l Sambungan hal 1

fasad depan RSUD. Saat ini, lantai I RSUD terdapat 4 klinik dan ruang farmasi. Sementara lantai atasnya terdapat ruang dokter, klinik mata, THT, Umum, Gigi, Farmasi, Penyakit Dalam, Jiwa dan kantor. Selain bangunan yang bagus dan bersih, terdapat petugas front office yang siap menyapa pasien dan keluarga yang datang ke RSUD. Anggaran yang digunakan untuk membangun gedung poli ini sebesar

Rp 7,7 miliar.

Direktur RSUD Blambangan, dr Taufik Hidayat menambahkan, manajemen rumah sakit terus meningkatkan kualitas pelayanan. Mulai dari kehadiran dokter, perawatan pasien, hingga waktu tunggu pasien pelayanan.

RSUD Blambangan juga terus memperluas cakupan kerjasama dengan fakultas kedokteran dari sejumlah universitas. Setelah bersinergi dengan Universitas Airlangga, kerjasama terbaru dilakukan dengan

Universitas Islam Malang (Unisma).

RSUD Blambangan dan Unisma telah menandatangani nota kesepahaman. RSUD Blambangan ditetapkan sebagai RS Jejaring Pendidikan Kedokteran Unisma. Jadi setiap sarjana kedokteran yang akan lulus menjadi dokter bisa dikirim ke RSUD Blambangan untuk memperkaya penanganan kasus-kasus penyakit. “Tentunya dengan kerja sama ini bisa meningkatkan grade rumah sakit,” kata dia. n mb12

Sartono Pencipta Lagu Hymne Guru Berpulang l Sambungan hal 1

wartawan, Minggu (1/11).

Kata Tiwi, jenazah akan disemayamkan terlebih dahulu di rumah duka Jl Halmahera, Kelurahan Oro-Oro Ombo, Kecamatan Kartoharjo, Kota Madiun. Menurut informasi, laki-laki kelahiran Kota Madiun 29 Mei 1936 tersebut dirawat dilarikan ke rumah sakit setelah penyakitnya kambuh dan sempat terjatuh dari tempat tidur.

Diketahui Sartono sempat menjalani perawatan di RSUD Kota Madiun sejak Selasa (20/10). Namun, setelah 12 jam dirawat di kamar yang berada di Blok Mawar RSUD Kota Madiun itu, Sartono dipindah ke ruang Paviliun Cendana 10.

Dia berada di ruang Paviliun Cendana 10 selama sembilan hari hingga akhirnya dirawat di ruang ICU RSUD Kota Madiun, Jumat (30/10) karena kondisi kesehatannya yang semakin turun.

“Tensi darah bapak terus menurun dan nafasnya juga tersengal-sengal. Kini jenazah sudah dibawa ke rumah duka di Jalan Halmahera, Kelurahan Oro-Oro Ombo, Kota Madiun,” kata dia.

Ia menjelasan, Sartono mulai menunjukkan tanda-tanda sakit pada Sabtu (17/10), setelah terjatuh dari tempat tidurnya. Selain terjatuh, beliau juga tidak mau makan dan merasakan sakit pada lengan kirinya.

Lalu, pihak keluarga memutuskan membawa Sartono ke rumah sakit.

Seperti diketahui, Sartono merupakan mantan guru di sebuah yayasan swasta di Kota Madiun. Ia mengajar di SMP Katolik Santo Bernardus Madiun. Sebagai guru seni dan kecintaannya pada seni musik, Sartono lalu menciptakan lagu Hymne Guru yang berjudul ‘Pahlawan Tanda Tanda Jasa’. Dalam lagu itulah Sartono mengungkapkan kekaguman dan pujiannya kepada para pendidik yang tanpa pamrih, bagaikan pahlawan tanpa tanda jasa.

Selain Hymne Guru yang monumental itu, Sartono juga menghasilkan delapan buah lagu bertema pendidikan. Perhatiannya yang demikian serius dalam dunia pendidikan dan pengabdiannya sebagai guru, membuahkan penghargaan dari Mendikbud Yahya A Muhaimin dan penghargaan Dirjen Pendidikan Soedardji Darmodihardjo pada saat menciptakan lagu Hymne Guru. n dar

Diterapkan 2016, Pemkot Kediri Bakal Denda Pembuang Sampah Sembarangan l Sambungan hal 1

denda berupa uang Rp 200 ribu ataupun harus menyapu sejauh 500 meter.

Pihaknya mengatakan, pembuatan Perda tersebut merupakan salah satu upaya mencari jalan keluar dari masalah membuang sampah di sembarang tempat. Namun, untuk realisasinya nantinya juga melibatkan instansi lain, misalnya melibatkan satpol PP sebagai penyidik PNS. Nantinya, warga yang ketahuan membuang sampah di sembarang tempat akan diberi sanksi dan diberi pilihan hukuman.

Didik juga membuat berbagai terobosan sebagai upaya pengelolaan sampah, misalnya dengan bank sampah.

Masyarakat bisa memilah sampah organik dan anorganik yang bisa diolah kembali baik menjadi barang daur ulang ataupun kompos.

Volume sampah yang dihasilkan baik dari rumah tangga maupun industri di Kediri setiap hari cukup besar mencapai 104 ton per hari. Padahal, kapasitas dari tempat pembuangan sampah di Kediri terbatas. “Kami lakukan gerakan pengolahan sampah dengan bank sampah.

Di Kediri sudah ada 95 bank sampah, sehingga dengan pengelolaan itu bisa meningkatkan pendapatan warga,” paparnya.

Selain dengan pengelolaan sampah, ia juga terus membuat gerakan agar selokan menjadi bersih, salah satunya dengan pengerukan. Dengan itu, diharapkan tidak terjadi pendangkalan sungai, sehingga saat musim hujan bisa menampung air.

Kota Kediri mempunyai TPA sampah milik pemkot di Kelurahan Pojok, Kecamatan Mojoroto, namun, volume sampah di tempat itu sudah melebihi kapasitas, sehingga harus dicari alternatif TPA yang baru.

Pemkot sebenarnya juga sudah mempunyai lokasi baru yang dijadikan sebagai TPA alternatif. Lahan seluas 2,1 hektare sudah disiapkan, sehingga bisa secepatnya digunakan. Lokasi TPA tersebut sama dengan TPA sebelumnya, namun lokasi itu terletak lebih ke atas sehingga tidak menumpuk dengan lokasi sebelumnya. Sayangnya walaupun sudah ada TPA alternatif, tingkat kesadaran masyarakat untuk membuang sampah di tempatnya masih rendah sehingga pemerintah membuat aturan tersebut. n van

Para Veteran Gantian Berikan Materi Perjuangan l Sambungan hal 1

na taman ini dibangun untuk mengenang semangat para perjuangan Arek–Arek Suroboyo pada pertempuran dahsyat di kawasan Jembatan Merah. Setelah Pj Wali kota menyampaikan nasihat, tiba giliran Purnawirawan Kapten Supardi dari Legiun Veteran Repulik Indonesia memberikan wejangan.

Dengan semangat berapiapi, Supardi menjelaskan tentang sejarah pertempuran di Jembatan Merah. Bagaimana AWS Mallaby tewas, sehingga

membuat pasukan sekutu mengeluarkan ultimatum kepada pasukan Indonesia di Surabaya pada 9 November 1945 agar menyerahkan senjata tanpa syarat. Dan pada 10 November 1945 pecahlah pertempuran 10 November karena pihak Indonesia tidak menghiraukan ultimatum ini.

Pada sesi tanya jawab, Putri Fifiana Kusuma Ningrum dari SMPN 5 menyempatkan menanyakan tentang bagaimana cara pahlawan yang meninggal, namun tidak diketahui identitasnya saat dikebumikan.

Supardi menjelaskan, jika pahlawan meninggal tak memiliki identitias, maka akan dikebumikan di Taman Makam Pahlawan (TMP) Kusuma Bangsa dan 10 November di Jalan Mayjen Sungkono.

“Jika kalian datang ke TMP Kusuma Bangsa, maka pada bagian belakang makan, ada zona yang berisikan makam pahlawan tanpa identitas.

Tak hanya pahlawan, tentara sekutu yang tidak diketahui identitasnya juga dimakamkan dengan cara yang manusiawi di TMP Moro Krembangan,”

Jawab Supardi Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Surabaya Wiwiek Widayati menuturkan, tujuan utama Sekolah Kebangsaan adalah memberikan pemahaman kepada pelajar Surabaya akan pentingnya nilai perjuangan.

“Surabaya adalah satusatunya kota yang memiliki predikat sebagai Kota Pahlawan di Indonesia. Oleh karena itu, nilai luhur perjuangan harus ditekankan kepada seluruh lapisan masyarakat termasuk para pelajar,” imbuhnya.

Selain Sekolah Kebangsaan,

Pemkot Surabaya juga memiliki banyak program terkait Hari Pahlawan. Bekerjasama dengan Dinas Pendidikan (Dispendik) mengajak para pelajar untuk mengunjungi tempat-tempat bersejarah.

“Dispendik yang menentukan jadwal pelajar maupun sekolah mana yang mengikuti program secara bergilirian.

Seperi pada kemarin Rabu (28/10) heroic track mengunjungi Balai Kota, TMP Kusuma Bangsa, Gedung Nasional Indonesia, Tugu Pahlawan, dan Rumah HOS Tjokroaminoto,” imbuh Wiwiek.*

12

Senin Kliwon, 2 NOVEMBER 2015

38 DPRD se-Jatim Deklarasi Bersama Perangi Narkoba Guna mewujudkan Indonesia yang bebas dari narkotika, sebanyak 38 perwakilan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) se-Indonesia mendeklarasikan dan mendatangani perang terhadap narkotika.

Dimana deklarasi 38 perwakilan DPRD Se Indonesia ini dilaksanakan di DPRD Jatim yang disaksikan langsung oleh Kepala Badan Narkotika Nasioanl (BNN), Komjen Budi Waseso, Wakil Gubernur Jatim, Saifullah Yusuf, Ketua DPRD Jatim, Wakapolda Jatim, Perwakilan TNI Angkatan Laut Armada Timur, dan Perwakilan Perguruan Tinggi.

K

epala BNN, Budi Waseso mengatakan Forum dan deklarasi yang dilakukan oleh DPRD Jatim yang di ikuti oleh 38 DPRD se Indonesia ini merupakan forum yang bagus untuk bersama – sama memberantas narkotika di Indonesia dan forum ini juga perlu dilakukan oleh DPRD di provinsi di Indonesia lainnya.

“Dengan adanya forum ini BNN tidak lagi bekerja sendiri tapi bersama – bersama langkah upaya pencegahan bersama dalam memberantas narkoba, dan pihaknya selaku kepala BNN siap hadir apabila jadi pembicara pada forum DPRD di provinsi lainnya,” ujarnya.

Ia menjelaskan saat ini BNN mensinyalir, saat ini ada 38 jenis dari total 280 jenis baru narkoba di dunia telah masuk dan dijual ke

Indonesia. Ada yang bisa dikonstruksikan ke dalam aturan hukum, namun masih ada juga yang belum.

Bahkan saat ini modus peredaran dan jenis narkoba selalu berkembang. Para sindikat narkotika terus melakukan uji coba dan modifikasi produk terbaru serta mencari cara dalam menyelundupkannya.

“Dengan adanya peran dan keterlibatan anggota Dewan ini diharapkan para anggota dewan tersebut dapat melakukan sosialisasi ke daerah pemilihan (Dapilnya) masing tentang bahaya narkotika baik tentang jenis perkembangan narkotika bahkan modusnya, sehingga masyarakat mengetahui bahaya narkotika bagi dirinya,”ujarnya.

Terkait dengan masukan dari DPRD se Indonesia terkait dengan penegakkan hukuman mati bagi gembong pengedar narkoba ia mengatakan terima kasih

38 perwakilan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) se-Indonesia mendeklarasikan dan mendatangani perang terhadap narkotika.

atas masukannya terkait dengan penegakkan hukuman mati bagi gembong narkotika akan ditindak lanjuti.

Ia menambahkan, bahwa tahun 2015, BNN RI berhasil menyita aset yang didapat dari tersangka 11 orang dengan nilai total keseluruhannya Rp68,03 Miliar. “Untuk pengungkapannya selama tahun 2015, kami berhasil mengamankan sabu dari 372 kasus ada 645 orang dengan barang bukti 2,31 ton,”ujarnya.

Pihaknya juga mengatakan telah melakukan koordinasi dengan

Kerugian Jatim Akibat Narkoba Tahun Ini Capai Rp9,5 Triliun

semua institusi baik TNI, Polri, Pemerintah, DPRD terkait dengan pemberantasan narkotika. “Jadi saat ini tidak ada satu orang pun yang kebal hukum dalam penyalagunaan narkotika,”ujarnya.

Sementara itu Ketua DPRD Jatim, Abdul Halim Iskandar mengatakan dengan adanya deklarsi DPRD se Indonesia ini menunjukkan bahwa anggota Dewan siap memberantas dan memerangi narkotika bersama BNN. Bahkan pihaknya setuju dengan apabila dilakukan Tes urine bagi anggota Dewan ini

menunjukkan bahwa anggota Dewan tidak terindikasi dari narkotika dan juga membuat masyarakat bisa mengetahui bahwa anggota Dewan yang maju benar – benar bersih dari narkotika.

Halim juga menambahkan, di Jatim ada beberapa daerah yang belum memiliki BNN diantaranya, Mojokerto. Madiun, Pamekasan, Bangkalan, Sampang, Kabupaten Mojokerto dan Pasuruan. Sedangkan daerah yang sering diwaspadai sering terjadi transaksi narkoba adalah Madura.  cty*

WAKIL Gubernur Jatim, Saifullah Yusuf menyebutkan pengguna narkoba di Jatim setiap tahunnya meningkat. Dari data pihaknya Saifullah Yusuf k e r u g i a n Provinsi Jatim di sektor ekonomi akibat narkoba mencapai Rp9,5 Triliun. “Untuk tahun 2016, kerugian disektor ekonomi akibat narkoba mencapai Rp9,5 Triliun,” kata pria yang akrab dipanggil Gus Ipul ini saat ditemui di DPRD Jatim dalam kegiatan sinergitas nasional Pencapaian Program Pemberantasan Narkona (P4N) DPRD se Indonesia.

Sedangkan untuk jumlah pengguna narkoba untuk tahun ini mencapai 740 ribu orang dengan jumlah tersangka 2.050 orang dimana 1.965 orang didominasi usia 20 hingga 24 tahun.

“Jumlah tersebut semakin hari semakin meningkat,” jelasnya.  cty*