Binder2okto2015

Harian Bhirawa Ditunjuk kembali sebagai sarana pengumuman iklan tender/lelang pemerintah di seluruh Jawa Timur berdasarkan SK Gubernur No.188/343/ KPTS/013/2011

HARIAN

Lambatnya pembangunan fisik karena oknum pejabatnya, SDM pemimpin dan SKPD nya yang lambat,’’

IKLAN/ LANGGANAN

031-5615454

Baca Hal 4

Harga Langganan Rp 55.000/bulan Eceran Rp 3.000

Ketua Komisi I DPRD Kota Mojokerto Suliyat

Jumat Wage, 2 OKTOBER 2015

http://www.harianbhirawa.co.id

2

AGENDA HARI INI

OKTOBER 2015

 Gubernur H Soekarwo

06.30 Senam Pagi Dilanjut Launching HUT Pemprov Jatim ke-70 di Halaman Kantor Gubernur Jatim 13.30 Menerima Dubes Selandia Baru di Gedung Negara Grahadi 14.30 Pembukaan Pameran Bogasari di Grand City 15.30 Meninjau Pameran Seni Lukis di Jatim Expo

 Wagub H Saifullah Yusuf

Seribu Lulusan Tenaga Kesehatan Lempar Pesawat Aksi Tolak Pencabutan Bahasa Indonesia

Surabaya, Bhirawa Penghapusan syarat mampu berbahasa Indonesia bagi calon pekerja asing kembali menuai protes. Kebijakan itu dinilai tidak adil lantaran tenaga kerja (naker) asal Indonesia yang hendak kerja di

luar negeri dituntut menguasai bahasa nasional negara yang dituju.

Protes itu dilakukan seribu tenaga kesehatan lulusan Fakultas Ilmu Kesehatan (FIK) Universitas Muhammadiyah (UM) Surabaya

dengan melemparkan pesawat kertas. Aksi tersebut dilakukan sebagai lambang kesiapan tenaga kesehatan lulusan UM Surabaya mendarat ke masyarakat baik di dalam maupun di luar negeri. Namun, ke siapan

tersebut juga harus dibarengi dengan aturan pemerintah yang memihak. Salah satunya ialah penguasaan bahasa.

Seribu tenaga kesehatan yang terdiri dari ahli madya

 ke halaman 11

06.30 Senam Lansia di GOR Petrokimia Gresik 08.00 Baksos Budha Dharma di Hotel JW Marriott 14.00 Silaturahim ke PP Salafiyah Syafiiyah Sumberejo Banyuputih Situbondo 20.00 Banyuwangi Bershalawat di Stadion Banyuwangi

 Sekdaprov H Akhmad Sukardi

09.00 Menghadiri Raker Mitra Praja Utama di Bali

DPD Wajib Mengatasi Ketimpangan Ekonomi Daerah Jakarta, Bhirawa Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Irman Gusman mengakui pada usia DPD yang ke-11 ini belum banyak menghasilkan pembelaan bagi rakyat daerah.

Meskipun sejak awal, DPD ikut merasakan ketimpangan pembangunan di pelosok Tanah Air. Tetapi karena keterikatan DPD pada aturan dalam UU, kiprah DPD dalam membela daerah jadi terkendala.

Sehingga upaya DPD memperjuangkan kesetaraan dan keadilan di daerah sulit terwujud.

“Namun dengan putusan MK pada 22 September 2015 Irman Gusman lalu, DPD punya kewenangan legislasi dan mandiri dalam menyusun anggaran. Kedua kewenangan baru ini bisa dijadikan titik tolak meningkatkan perjuangan membela kepentingan rakyat di daerah.

 ke halaman 11

Genjot Serapan Anggaran, Nurwiyatno Wajibkan SKPD Rapat Setiap Senin Pemkot, Bhirawa Rendahnya serapan anggaran menjadi perhatian utama Pj Wali Kota Surabaya Nurwiyatno dalam menjalankan pemerintahan kota. Untuk menggenjot serapan anggaran dalam waktu tidak lebih tiga bulan ini, Nurwiyatno bakal menggelar rapat rutin dengan SKPD setiap Senin.

“Mulai Senin depan, akan rapat lagi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait dengan penyerapan anggaran pada masingmasing SKPD, juga evaluasi internal SKPD,” ujar Nurwiyatno kepada pers usai menghadiri sidang paripurna DPRD Surabaya, Kamis (1/10).

Dalam rapat tersebut, lanjut Nurwiyatno, evaluasi yang harus disampaikan SKPD termasuk program yang sudah dijalankan sejak kepemimpinan Wali Kota Tri Rismaharini. Menurutnya agenda rapat setiap Senin itu untuk mendorong kesiapan semua SKPD dalam menjalankan program pembangunan sehingga serapan anggaran bisa maksimal diserap

 ke halaman 11

adit hananta utama/bhirawa

Calon Wali Kota Surabaya Dr Rasiyo dan Rektor UM Surabaya Dr dr Sukadiono memimpin aksi protes pencabutan syarat bisa berbahasa Indonesia bagi tenaga kerja asing bersama seribu lulusan tenaga kesehatan FIK UM Surabaya, Kamis (1/10).

Tugas Bertambah, Anggaran Pendidikan Dipangkas Rp 160 M Dindik Jatim, Bhirawa Sesuai Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Dinas Pendidikan (Dindik) Jatim tidak hanya menjalankan fungsi koordinasi antara pusat dengan daerah. Lebih dari itu, Dindik Jatim juga akan mengelola sekolah khususnya untuk jenjang pendidikan menengah SMA/SMK. Sayangnya dengan adanya tugas baru ini anggaran pendidikan di Jatim malah turun.

Kepala Dindik Jatim Dr Saiful Rachman mengakui adanya penurunan anggaran tersebut. Penu-

runan ini terjadi khususnya untuk anggaran yang dikelola Dindik Jatim. Nilanya pun cukup luma-

d i Band u n g beberapa waktu lalu.

“Tentu saja saya

Yetty Kusumawati

Sentil..  Ketua DPRD Keliling Desa Ingatkan Bahaya Paham Komunis  Warga belum lupa untuk mengingat kejahatan yang mereka lakukan  Dorong Komite Sekolah Tak Bergantung BOS  Asal juga tak mengomersilkan pendidikan  PDAM Tingkatkan Pengiriman Air Bersih Dua Kali Lipat  Iyalah, hobinya jangan suka naikkan tarif saja

 ke halaman 11

Peraturan Khusus Pilkada Calon Tunggal Disiapkan

Terima Satya Lencana Wira Karya P E M E R I N T A H bangga atas pengharmengapresiasi bagi gaan ini,” ungkapnya di yang turut menyukses- sela-sela menjadi pemkan penyelenggaraan berian kuliah umum di kegiatan Asia Pacific Universitas Brawijaya Economic Cooperation Malang.

(APEC) dengan memPadahal dalam beberikan penghargaan kerja dia tidak berharap Satya Lencana Wira memperoleh pengharKarya, salah satunya gaan. “Saat kepada operator selular b e k e r j a di Indonesia. y a n g Penerima Satya Len- penting cana Wira Karya tersebut dilakuadalah Executive Vice k a n President Telkomsel Area  ke Jawa Bali, Yetty Kusumawati yang diserahkan oleh halaman 11 Menteri Komunikasi dan Informatika Rudi Antara saat Hari Postel

yan, jika tahun ini Dindik Jatim bisa mengelola anggaran sebesar Rp 375 miliar, maka tahun depan anggaran tersebut hanya tersedia sebesar Rp 215 miliar. Jadi pengurangan nilai anggaran mencapai Rp 160 miliar.

Kendati ada pengurangan, Saiful memastikan tidak akan ada pengurangan dana fungsi pendidikan. Karena itu, jika tahun ini dana fungsi pendidikan dan dana yang dikelola Dindik

KPU Pusat saat ini tengah menyusun peraturan baru khusus untuk Pilkada dengan pasangan calon tunggal. Namun KPU bisa tetap menunda pelaksanaan Pilkada jika pasangan calon tunggal yang berkasnya diverifikasi ulang tidak memenuhi syarat. Di Jatim, Pilkada dengan calon tunggal terjadi di Kab Blitar.

Jakarta, Bhirawa Komisi Pemilihan Umum (KPU) tidak akan mengubah peraturan terkait Pilkada, melainkan menyusun peraturan baru khusus untuk pemilihan kepala daerah dengan pasangan calon tunggal.

Komisioner KPU Pusat Ferry Kurnia Rizkiyansyah mengatakan dalam satu peraturan tersebut akan memuat antara lain mengenai tahapan, program, jadwal serta kampanye pasangan calon tunggal.

“K ami ( K PU) langsung mengeksekusi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) atas uji materi Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan

Rasiyo Pilih ke Makam Pahlawan Surabaya Risma-Whisnu Akan Ziarah ke Makam Bung Karno dan Gus Dur Surabaya, Bhirawa Kedua pasangan calon (paslon) melakukan kampanye dengan gaya masing-masing.

Paslon nomor urut satu Dr Rasiyo-Lucy Kurniasari meluncurkan jargon dan gerakan Surabaya Move One di Taman Makam Pahlawan (TMP) Kusuma Bangsa, Kamis (1/9) dini hari kemarin. Sebaliknya, paslon nomor urut dua yakni Tri R i s maharini-Whisnu Sakti Buana akan ziarah ke Makam Bung Karno dan Gus Dur. Untuk paslon Rasiyo-Lucy memilih TMP Kusuma Bangsa karena sejarahnya. Kesaktian Pancasila berawal dari berhasilnya Bangsa Indonesia menggagalkan kudeta yang berniat mengganti Pancasila sebagai ideologi bangsa. Padahal Pancasila merupakan rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia.

“Implementasi dari Kesaktian Pancasila sebagai falsafat dan dasar negara, kami akan merangkul seluruh elemen masyarakat untuk kemajuan dan menjaga keutuhan bangsa,” kata Rasiyo di lokasi TMP Kusuma Bangsa, Kamis dini hari.

Surabaya Move One, kata Rasiyo, bermakna hijrah. Yaitu dengan satu semangat, satu harapan, menuju Surabaya yang lebih baik.

Jargon ini memang sengaja diluncurkan bertepatan dengan hari Kesaktian Pancasila pada 1 Oktober 2015 pukul 01.00, menyesuaikan dengan nomor urut pasangan tersebut, yaitu nomor 1. “ Oktober identik dengan gerakan generasi muda. Berkaitan dengan Pilkada, 1 Oktober jam1 dinihari kami cetuskan deklarasi

 ke halaman 11

 ke halaman 11

Melihat dari Dekat Busan, Sister City Surabaya di Korea Selatan (5-Habis)

Dynamic Busan Jadi Spirit untuk Bangun Beragam Proyek Prestisius di 4 Distrik Boleh jadi Jepang dan Tiongkok sekarang ketir-ketir oleh geliat pembangunan di Korea Selatan. Tak hanya di Seoul yang menjadi ibukota negara, di Busan banyak dibangun proyek prestisius. Lewat motonya Dynamic Busan, daerah metropolis kedua setelah Seoul ini memiliki misi ingin memenuhi international competitiveness alias menjadi daerah berdaya saing internasional, bersaing dengan kota-kota besar di belahan Eropa, Amerika dan negara maju lainnya.

Titis Tri Wahyanti, Surabaya Beda dengan seterunya Korea Utara yang menganut ideologi sosialis Rusia, Korea Selatan menganut demokrasi liberal yang merupakan ideologi ‘ajaran’ dari Amerika Serikat. Sejalan dengan arah demokrasi itu, sejak 2003 Pemerintah Korea Selatan telah mengubah paradigma pembangunannya dari yang awalnya berbentuk top down menjadi bottom up.

Korea Selatan memiliki rencana dan pandangan baru untuk dapat mengembangkan sebuah pemban-

gunan yang merata dan seimbang (balanced growth model). Untuk mewujudkannya bahkan pemerintah sejak tahun itu telah membentuk sebuah badan yang dikhususkan untuk mengkaji dan menyosialisasikan penerapan pembangunan seimbang yang bernama Presidential Committee on Balanced National Development (PCBND). Mulai berkembangnya konsep jaringan produksi global

 ke halaman 11

Distrik Centum di Busan, di distrik ini fokus pada pengembangan perfilman Korea.

Di kawasan ini akan dibangun kantor-kantor dan studi perfilman Korea. Sedangkan tiga pembagian distrik lainnya yakni Distrik Dongsam, Munhyeon, dan Multi Dwelling Residential Area dengan fokus pengembangan pembangunan yang berbeda-beda pula.

SURABAYA

2

Jumat Wage 2 OKTOBER 2015

LEGISLATIF - EKSEKUTIF

Peringatan Hari Kesaktian Pancasila

Gubernur Tegaskan Penentang Pancasila Musuh NKRI Pemprov, Bhirawa Gubernur Jatim Dr H Soekarwo menegaskan bahwa siapa saja yang jadi penentang dan berkeinginan mengganti Pancasila, maka akan menjadi musuh Negara Kasatuan Republik Indonesia (NKRI). Untuk itu ia berharap semua warga negara Indonesia tidak berniat mengganti Pancasila.

“Siapapun yang tidak sependapat dan mengganti Pancasila sebagai dasar idelogi bangsa maka musuh NKRI,” kata Gubernur Soekarwo, ditemui usai menjadi inspektur upacara memperingati Hari Kesaktian Pancasila di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Kamis (1/10).

Pakde Karwo, sapaan lekat Soekarwo, memaparkan, saat ini ada empat pilar yang menjadi dasar negara. Yaitu Pancasila sebagai Dasar dan Ideologi Negara, UUD 1945 sebagai Konstitusi Negara dan Ketetapan MPR, Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai Bentuk Negara, dan Bhinneka Tunggal Ika. Menurut dia, komitmen tentang keempat pilar tersebut

iib/bhirawa

Gubernur Jatim Dr H Soekarwo membacakan tek Pancasila saat upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila di Gedung Negara Grahadi Surabaya. selesai dan tidak ada yang perlu khususnya masyarakat Indone- Pancasila sebagai dasar dan boyan Bangsa Indonesia. Sebagai diperdebatkan kembali oleh sia,” katanya. ideologi negara, UUD 1945 se- dasar negara, lanjut dia, Panpihak manapun. “Empat pilar Mantan Sekdaprov itu juga bagai konstitusi negara, NKRI casila sangat menjunjung keitu sudah tak bisa dipisahkan mengingatkan bahwa rakyat In- sebagai bentuk negara dan Bhin- bersamaan musyawarah untuk dan diikuti oleh seluruh pihak, donesia tidak boleh lupa bahwa neka Tunggal Ika sebagai sem- mufakat agar lebih di kede-

PANGGUNG BIROKRASI

Sopir Bemo Joyoboyo Dukung Serasi Surabaya, Bhirawa Dukungan terhadap pasangan Rasiyo Lucy terus mengalir. Kali ini berasal dari sopir angkutan umum atau bemo yang biasanya mangkal di Terminal Joyoboyo.

Sebagai bukti dukungan mereka terhadap Rasiyo dan Lucy, mereka ramairamai menempel stiker bergambar pasangan calon yang diusun Partai Demokrat dan PAN ini kaca belakang kendaraannya, Kamis kemarin (1/10).

Dodik sopir lin P jurusan JoyoboyoKenjeran mengaku sosok Rasiyo adalah mantan pejabat yang merakyat. Untuk itu dirinya tidak mengaku salah mendukung Rasiyo dan Lucy agar menjadi pemimpin Kota Surabaya.

“Ada sekitar 50 sopir lin yang siap memenangkan Pak Rasiyo dan Bu Lucy.

Untuk itu kami juga berharap calon pemimpin ini mampu meningkatkan kesejahteran warga Surabaya, diantaranya para sopir ini. Sekarang ini nasib para sopir lin kurang bagus karena harus bersaing dengan sepeda motor sehingga penumpangnya semakin sedikit,” katanya.

Hal senada juga diungkapkan oleh Mujiono, sopir lin H4 jurusan JoyoboyoSedati. Intinya, ia meminta ketika Rasiyo dan Lucy menjadi walikota dan wakil, agar memperhatikan nasib kaum pinggiran. “kami meminta agar programnya Q gat lebih banyak pro rakyat,” cetusnya.Q

pankan lagi sebagai upaya meminimalkan terjadinya gesekan dan konflik.

Sementara itu, pada upacara yang berlangsung sekitar 30 menit tersebut, Gubernur Jatim bertindak sebagai inspektur upacara dengan AKBP Andy Arisandi yang sehari-harinya berdinas di sub direktorat narkoba Polda Jatim sebagai komandan upacara.

Hadir juga Wakil Gubernur Jatim Drs H Saifullah Yusuf, Kapolda Jatim Irjen Pol Anton Setiadji, Pangdam V/Brawijaya Mayjen TNI Sumardi, beserta sejumlah pejabat yang tergabung dalam Forum Pimpinan Daerah (Forpimda).

Pada kesempatan tersebut, inspektur upacara membacakan lima butir Pancasila yang diikuti serentak oleh sekitar 1.000 peserta upacara, serta Wakil Ketua DPRD Jatim Kusnadi yang berkesempatan membacakan ikrar Kesaktian Pancasila.

Di lokasi upacara juga terpasang tujuh gambar Pahlawan Revolusi, yakni Jenderal (Anumerta) Ahmad Yani, Letjen (Anumerta) S. Parman, Letjen (Anumerta) Haryono, Letjen (Anumerta) Soeprapto, Mayjen (Anumerta) Soetoyo, Mayjen (Anumerta) Panjaitan, dan Kapten Q iib (Anumerta) Piere Tandean.Q

Museum 10 November Raih Penghargaan Tingkat Nasional Dewan Pertanyakan Validitas Data Maskin Pemkot, Bhirawa Museum 10 November Surabaya kembali raih penghargaan sebagai Museum Kabupaten/Kota terbaik tingkat nasional.

Penghargaan ini diberikan oleh Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, pada besok Jumat (02/10), di Museum Nasional, Merdeka Barat, Jakarta.

Kepala UPTD Monumen Tugu Pahlawan, Balai Pemuda dan THR, Neng Resti Sri Hartanti mengatakan, nantinya dalam acara yang bertajuk Penganugerahan Pelestari Cagar Budaya dan Permuseuman 2015, akan diberikan penghargaan kepada para pihak yang berjasa dalam pelestarian cagar budaya dan pengembangan permuseuman, baik pemerintah atau swasta.

Garis besar penilaian terdiri dari, pengelolaan museum, pelayanan kepada pengunjung, frekuensi jumlah kunjungan, kebersihan dan program sekarang hingga ke depan yang digagas oleh museum 10 November Surabaya.

Museum yang mendapat penghargaan Abiawa Musea kategori museum daerah terbaik I tahun 2015 oleh Dinas Budaya dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur ini, juga mengalami kenaikan jumlah wisatawan tiap bulannya.

Terhitung pada bulan September 2015, Museum 10 November mampu menarik sebanyak 13.114 pengunjung yang terdiri dari 12.969 wisatawan dalam negeri, dan 145 wisatawan manca negara.

Neng Resti menambahkan, Museum 10 november sendiri bisa dijadikan sebagai tempat edukasi sekaligus tempat berwisata. Sebanyak 15 staf UPTD Monumen Tugu Pahlawan, dituntut mampu memandu wisatawan dalam negeri dan manca negara.

Selain itu, Museum 10 November juga membebaskan biaya masuk kepada pelajar dan mahasiswa dengan syarat menunjukan kartu identitas pelajar.

“Museum kini harus bisa menjadi jujukan wisata, tak hanya edukasi. Sebanyak 15 staf kantor UPTD pun harus mampu menjadi pemandu wisata jika sewaktuwaktu diperlukan. Agar masyarakat terutama generasi muda gemar datang ke museum, kami membebaskan biaya masuk dan cukup menunjukan kartu pelajar,” imbuh perempuan kelahiran Kota Kembang, Bandung ini.

Berdiri di atas lahan seluas 2,4 Hektar, Museum yang memiliki total koleksi berjumlah 218 koleksi ini, dilengkapi juga dengan perpustakaan, toko cenderamata, dan ruang auditorium.

Di bagian halaman terdapat mobil hitam berjenis Opel Kapitan dengan tahun pembuatan 1956 milik Bung Tomo, sementara pada bagian dalam, terdapat buku harian dan radio transistor yang berusia 81 tahun milik Bung Tomo.

Wardah, pemandu lokal di Museum 10 Nopember Surabaya, mengatakan, dalam sehari, rata-rata ada 200 hingga 300-an pengunjung yang datang berkunjung.Q dre

DPRD Surabaya, Bhirawa Dewan mempertanyakan tingkat validasi data masyarakat miskin (Maskin) yang dilakukan Pemkot melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat dan KB(Bapemas KB). Sampai saat ini tidak diketahui perkembangan angka kemiskinan di kota Surabaya karena pihak Pemkot tidak pernah mengekspos dan melaporkan pada legislative.

“Legislatif tidak pernah diberi data perkembangan angka kemiskinan di kota Surabaya. Berapa jumlah masyarakat miskin dan bagaimana perkembangannya apakah naik atau turun. Padahal data ini menurut pemkot dipergunakan untuk Jamkesmas ataupun usulan Raskin,” ujar ketua Fraksi Demokrat, H Junaidi ditemui usai sidang paripurna penyampaian nota keuangan APBDP, Kamis(1/10).

Menurut Junaidi, dari berbagai pantauan di lapangan oleh anggota Dewan, ditemukan sejumlah dugaan ketidakvalidan data Maskin milik pemerintah kota. Antaranya, lanjut pria yang juga wakil ketua Komisi D ini, masih banyaknya masyarakat yang meminta tolong kepada anggota Dewan untuk diuruskan surat keterangan miskin.

“Lha kalau datanya valid, kan semua bisa tercover. Ini yang minta bantuan SKTM ya ber KTP Surabaya, kok tidak terdaftar di Jamkesmas atau BPJS yang ditanggunmg pemerintah,” rerang Junaidi.

Kasus lain, lanjut Junaidi, adalah masih sering masuknya laporan terkait pembagian beras miskin(raskin ) di masyarakat penerima, sehingga seringkali pihak RT memecah kembali jatah raskin yang diterima masyarakat agar merata.“Data Maskin pemkot mestinya juga menjadi salah satu acuan yang diusulkan kepada pemerintah pusat untuk Raskin. Tapi dengan adanya laporan ketidakmerataan Raskin, bagiaman data Maskin itu dibuat bisa dipertanyakan,” tegas Junaidi.

Dengan anggaran Rp 3 miliar untuk pendataan masyarakat miskin , lanjut Junaidi, seharusnya validitas angka kemiskinan Surabaya bisa dipertanggungjawabkan. Namun kembali lagi, Junaidi menyebut pihak Pemkot tidak pernah mengekspos data ini bahkan kepada pihak legislative.

“Setiap kali legislative meminta data kemiskinan tidak pernah ditindaklanjuti positif oleh Pemkot dalam hal ini Bapemas KB sebagai pelaksana. Jadi apakah data kemiskinan itu valid atau tidak, sampai Q gat saat ini tidak ada yang tahu kecuali Pemkot,” terangnya.Q

DP Korpri Jatim Gelar Chek Up Gratis

Didukung RS Pura Raharja, PNS Berharap Digelar Tiap Tahun Kabar gembira bagi PNS di lingkungan Pemprov Jatim yang ingin melakukan chek up kesehatan namun tidak sempat karena terbatasnya waktu. Sebab Dewan Pengurus (DP) Korpri Provinsi Jatim menggelar chek up gratis bagi anggota diseluruh SKPD (satuan kerja perangkat daera) pemprov.

Chek up gratis ini gelar dalam rangka bulan bhakti memperingati Hari Jadi Pemprov Jatim ke-70 Tahun dan Hari Ulang Tahun (HUT) Korpri Tahun 2015.

Penyelenggaraan chek up gratis ini telah dimulai sejak 29 September hingga akhir November 2015 mendatang.

“Sesuai perintah Bapak Ketua DP Korpri Jatim, maka untuk tahun ini kita menggelar chek up laboratorium gratis yang meliputi pemeriksaan rekam jantung, gula darah, asam urat dan cholesterol. Untuk itu kita bekerja sama dengan RS Pura Raharja yang merupakan rumah sakit milik Korpri Jatim,” kata Sekretaris DP Korpri Provinsi Jatim, Boedi Prijo Suprayitno SH MSi, ditemui disela-sela memantau pe-

laksanaan chek up di lingkungan Sekretariat Provinsi Jatim, Kamis (1/10).

Mantan Sekretaris Dinas Perhubungan dan LLAJ Provinsi Jatim ini mengatakan, keistimewaan program chek up gratis ini adalah setiap anggota Korpri tidak perlu repot-repot pergi ke laboratorium untuk menjalani pemeriksaan. Namun pihaknya sudah menyediakan satu unit mobil yang siap berkeliling di seluruh SKPD pemprov.

“Sengaja kita mamakai sistem visit atau berkunjung ke SKPD-SKPD biar tidak merepotkan anggota dan tidak mengganggu jam kerja mereka. Contohnya besok (hari ini, red) rencananya akan chek up akan pindah ke kantor Disperindag dan BKD Jatim. Secara terjadwal kita sudah siapkan se-

cara detail disetiap SKPD mulai dari yang di Surabaya hingga luar kota seperti Bakorwil,” jelasnya.

Kegiatan ini, kata Budi, merupakan bagian dari swadaya Korpri dan bisa terlaksana berkat iuran anggota, bukan membebankan anggaran APBD Jatim.

Sehingga bagi PNS yang ingin chek up bisa memanfaatkan kegiatan ini mumpung gratis.

“Diharapkan dengan kegiatan ini akan bisa terdeteksi apakah anggota Korpri ada kelainan tertentu atau tidak kesehatannya agar bisa dengan cepat ditangani jika ada masalah.

Namun yang lebih penting adalah menunjang kesehatan amggota Korpri agar kinerjanya juga semakin meningkat,” ungkapnya.

Untuk tahap awal, program ini ditargetkan akan diikuti sekitar 3 ribu anggota Korpri.

Itu berarti rata-rata di setiap SKPD kurang lebih 50 ornag bisa mendapatkan fasilitas chek up gratis ini. “Ini hanya tahap awal, nanti secara

iib/bhirawa

Sekretaris DP Korpri Provinsi Jatim, Boedi Prijo Suprayitno SH MSi berfoto bersama CEO RS Pura Raharja, Ishaq Jayabrata dan petugas chek up disela-sela mengecek layanan chek up gratis. bergantian tentu semua sangat bagus bagi anggota kita tidak ada. Sebab chek anggota Korpri Jatim akan Korpri Jatim. Sebab jika up gratis ini merupakan dapar gilirannya,” jelasnya.

PNS yang ingin chek up tapi kegiatan sehari-hari kita.

Sementara CEO RS Pura karena sibuk pekerjaan me- Layanan di rumah sakit juga Raharja, Ishaq Jayabrata numpuk, mereka bisa me- tidak terganggu karena sumengaku sangat mensup- manfaatkan layanan ini dah ada petugasnya sendiri. port program yang telah karena chek up sifatnya Untuk chek up ini kita memdicanangkan DP Korpri Ja- jemput bola. bawa lima orang petugas, tim ini. Menurut dia, ide ini “Persiapan khusus dari yaitu dua orang lap medis,

dua orang rekam jantung dan satu administrasi. Yang sudah dicek nanti akan di bawa ke lab dan hasilnya akan disampaikan kemudian hari,” jelasnya.

Salah seorang PNS yang memanfaatkan layanan gratis ini, Kasubag Media Biro Humas dan Protokol Setdaprov Jatim, Ir Arif Lukman Hakim MM mengatakan, sangat setuju dengan adanya chek up gratis bagi PNS ini. Ia berharap layanan ini bisa digelar setiap tahun agar PNS yang sibuk karena tugas menumpuk bisa tetap memperhatikan kesehatannya dengan cara chek up gratis di kantor.

“Kalau tidak disempatkan seperti ini tidak mungkin kita bisa chek up gratis.

Kalau ada di kantor kan bisa menyempatkan sebentar, apalagi chek up-nya tidak terlalu lama waktunya. Berbeda jika kita harus datang ke rumah sakit harus antri dan bayar. Kalau ini kan lebih enak dan memudahkan PNS,” tandasQ iib nya.Q

PEMIMPIN UMUM/PEMIMPIN REDAKSI/PENANGGUNG JAWAB : Nawang Esthi Lestari REDAKTUR PELAKSANA: Titis Tri Wahyanti KOORDINATOR LIPUTAN : Wawan Triyanto REDAKTUR: Wahyu Kuncoro SN, Bambang WN , Choirul Anam, Anangsyah Isfianto, Sufendhi Dimyati, Helmi Supriyatno, Gatot Suryo Widodo Reporter : M. Ali, Siti Sulistiani, Andre Endrayana Sasmita, Rachmat Caesar BSW, Zainal Ibad, Danang Prastyo, Adit Hananta Utama, Abed Nego, William AK , Gegeh Bagus Setiadi Fotografer: Trie Diana Indahwati, Sekretaris Redaksi: Suryanthini Malang: M. Taufiq, Kabupaten Malang : Cahyono Nor Rochmah, Kota Batu: Anas Bachtiar, Pasuruan : Hilmi Husein, Pamekasan: Syamsuddin, Lumajang: Zainul Hidayat, Probolinggo: Wiwit Agus Pribadi Jember: Effendi, Sampang: Nur Cholis, Sumenep: Samsul Arifin, Bondowoso: Arum Hidayati, Situbondo: Sawawi, Tulungagung: Hadi Sucipto, Wiwieko Dh, Lamongan: Suprayitno, M. Yusuf Adnan, Jombang: Romadlon, Fathoni, Mojokerto: Hasan Amin, Kariyadi Sidoarjo: Ali Kusyanto, Hadi Sujitno, Achmad Suprayogi Gresik: Kerin Ikanto, Rokim, Tuban: Khoirul Huda Madiun: Sudarno, Blitar: Hartono, Ponorogo : Hari Bahrul Ulum, Magetan: Ivin Kurniawan, Nganjuk: Ristika, Bojonegoro: Achmad Basir, Banyuwangi: Dian Ananta Jakarta: Tjitjik Rahayu, Penerbit: PT. Harian Bhirawa (Perusahaan Pers SK: Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No. AHU-82337.AH.01.01.Tahun 2008) Direktur Utama: Nawang Esthi Lestari, Direktur Umum: Wahyu Kuncoro SN, Direktur Keuangan Mira Damayanti Komisaris Utama: Sugeng Praptoyo, Komisaris: Bambang WN, Hasan Amin, Suprayitno, Pemegang Saham: Seluruh karyawan/ koresponden Harian Bhirawa Malang: Gatot Soekardi, Ratna Nirmala, Lumajang: Didit Nur Jadit, Supriyadi, Bondowoso: Hasto Pramudyo, Manager Produksi, Sirkulasi dan Periklanan: Sri Eddy Haryanto, Manajer Keuangan: Anangsyah Isfianto, Administrasi Keuangan: Etti Sri Kustini, Sri Poernomo, Sekretaris Perusahaan: Rani Cholyvianti, Sirkulasi: Titiek Yuliati (Koordinator), Andi Basuki, Nike Kusumawati, Utomo Pagon, Distribusi: Tatok Arly (Koordinator), Suparto, Mulyadi, Pracetak:Ali Sulkan (Koordinator), Danu Setiawan, Achmad Tauriq Imani, Trisno purnomo, Onny Agung S, Oki Abdul Sholeh. Sekuriti: Saiful Hidayat, Agus Mulyono Alamat Kantor Pusat/Iklan/Redaksi: Jalan Indragiri 73 Surabaya, Telp : 031- 561-5454, Fax : 031-561-9009, Email Iklan: bhirawa_indragiri@yahoo.com, Email Redaksi: harian_bhirawa@yahoo.com Sirkulasi: Jalan Pengenal 5, Surabaya (60174), Telp : 031- 547-0650 (3 lines), Fax : 031-534-3359, Email Sirkulasi: bhirawasirkulasi@yahoo.com Bhirawa Online : http://www.harianbhirawa.co.id Bank: Bank Mandiri (BBD Jembatan Merah) Surabaya, No. Rek:140.0080000053, Percetakan: PT Media Nusantara Press SIUPP: Nomor 159/SK/Menpen/SIUPP/A.7/1986, 22 April 1986.

Tarif Iklan: Iklan Baris Rp. 7.500/baris (maksimal 5 baris), Iklan Tender/Lelang Rp.10.000/mm kolom, Iklan Display warna (FC) Rp.10.000/mm kolom, Iklan Display hitam putih (BW) Rp.7.500/mm kolom. Harga belum termasuk PPn 10%.

Jumat Wage 2 OKTOBER 2015

SURABAYA

3

Kejagung Atensi Kasus Pembunuhan Aktivis Lumajang Ketua tim seleksi (Timsel) Suryanto Aka (kanan) menjelaskan persyaratan dan ketentuan calon Ketua yang didampingi anggotanya, Soegianto, Kamis (1/10) kemarin di Kampus Stikosa AWS.

geh/bhirawa

Ismojo Herdono Masih Calon Tunggal Ketua STIKOSA-AWS Surabaya, Bhirawa Hari ini, Jumat (2/10) masa pendaftaran calon ketua Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi Almamater Wartawan Surabaya (Stikosa AWS) terakhir. Setelah dibukanya gelombang kedua sejak 28 September lalu, hanya satu orang yang mendaftarkan diri. Orang tersebut yakni Drs Ismojo Herdono yang sebelumnya sudah menjabat periode 2011-2015 dan berhasil membuat akreditasi C menjadi B. Ketua Tim Seleksi (timsel) pemilihan Ketua Stikosa AWS, Suryanto Aka mengatakan, jika hingga hari terakhir masih ada satu calon yang mendaftar maka proses pemilihan akan kami lanjutkan. Menurutnya, proses pemilihan akan dilakukan berjenjang.

“Mudah-mudahan tidak hanya satu yang mendaftarkan diri sebagai calon Ketua Stikosa AWS. Yang seharusnya pansel itu pasif, kali ini kami selalu aktif untuk menyurati seluruh dosen untuk bersedia maju.

Asal memenuhi persyaratan,” kata Surya Aka kepada Bhirawa, Kamis (1/10) kemarin.

Hasil konsultasi Tim Pansel ke Senat Akademik terkait adanya calon tunggal yakni Ismojo Herdono yang mendaftar, pria yang juga Dosen Hukum Pers ini mengatakan harus dilanjutkan. “Kami akan konsultasi kembali ke Senat pada Senin (5/10) mendatang. Apakah dilanjutkan sesuai tahapan selanjutnya dalam penyampaian visi-misi calon atau dibuka kembali pendaftaran gelombang tiga,” urainya.

Proses Pemilu Raya pemilihan Ketua Stikosa AWS dilakukan pada tanggal 12 Oktober mendatang. Aka menjelaskan, di waktu Pemilu Raya mendatang diikuti Dosen, karyawan, serta Mahasiswa aktif di sekolah Komunikasi tertua di Indonesia Timur ini. Berapapun hasil Pemilu Raya nanti, Menurutnya, akan dibawa ke Senat untuk melaporkan hasilnya.

Kemudian Senat memberikan reko-

mendasi.

“Kami akan menghadap Yayasan bahwa kami melaksanakan tugas sebagai Timsel. Sampai disitu tugas kami secara teknis. Hasil pilihan yayasan itulah merupakan Ketua Definitif yang akan dilantik nanti pada 27 Oktober mendatang,” jelasnya.

Apakah pemilihan Ketua Stikosa AWS ini disamakan dengan Pilkada, Aka menepisnya. Dirinya menjelaskan bahwa pemilihan Ketua dalam konteks pendidikan adalah yayasan. “Jadi yang punya kewenangan adalah yayasan yang memilih.

Kami hanya menjaring calonnya.

Namun, tahapannya seperti Pilkada kali ini,” tambahnya.

Selain itu, Anggota Pansel dan Anggota Senat Akademik Stikosa AWS, Priyatmoko mengatakan, demi menghasilkan produk pendidikan dan kajian berkualitas untuk memenuhi kebutuhan dan menjawab tantangan masyarakat terbuQ geh ka dan demokratis.Q

Kejati Jatim Pantau Penanganan Kasus Kancil di Kejari Lumajang Kejati Jatim, Bhirawa Kasus penganiayaan Tosan (52) dan pembunuhan sadis terhadap Salim Kancil (46), dua tokoh anti penambangan pasir di Desa Selok Awar-Awar, Kecamatan Pasirian, Kabupaten Lumajang, mendapat atensi khusus dari Kejaksaan Agung (Kejagung) yang menyuruh Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jatim untuk mengawasi proses penyidikan oleh Kejari Lumajang.

Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum) Kejati Jatim Romy Arizyanto membenarkan, bahwa Kejati Jatim memantau proses penyidikan kasus penganiayaan dan pembunuhan dua tokoh anti penambangan pasir di Lumajang. Lanjut Romy, pemantauan ini dilakukan setelah Kejari Lumajang menerima Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) dari penyidik Polres Lumajang.

“Karena kasus ini mendapat atensi dari Kejagung, maka Kejati Jatim ditugaskan untuk memantau dan meminta laporan setiap adanya perkembangan penyidikan dari

kasus yang ditangani Kejari Lumajang. Juga terkait sampai mana penyidikan perkara itu berlangsung,” tegas Kasi Penkum Kejati Jatim Romy Arizyanto kepada Bhirawa, Kamis (1/10).

Romy menjelaskan, SPDP kasus penganiayan dan pembunuhan itu masuk atau diterima Kejari Lumajang tertanggal 29 September 2015.

Masing-masing ada tiga SPDP dengan total sekitar 18 tersangka. “SPDP tertanggal 29 September 2015 lalu memuat tiga SPDP dan masingmasing tersangka,” katanya.

Diuraikan Romy, SPDP pertama dari penyidik Polres Lumajang No B/128/IX/ 2015/Reskrim/tgl 27 September 2015, atas nama tersangka Timartin alias Timar Bin Tibo Cs. Dengan tersangka diantaranya adalah Ngatiman alias P Juli bin Taito, Dipo alias Satrum, Harmoko bin Heru, Drajat, Sandi Purnomo Bin Said, Tejo Sampurno, Dedi Santoso, dan Budi Hartono.

“Semua tersangka pada SPDP pertama disangka Pasal 340, 338, 170, dan 351 KUHP,” urai Romy.

Sambung Romy, untuk SPDP kedua dari penyidik Polres Lumajang No B/129/IX/ 2015/Reskrim/tgl 29 September 2015, atas nama tersangka Muhammad Subadri alias Suman Bin Padih Cs. Dengan tersangka diantaranya adalah Mamet, Siari, Siarman, Hadi Kusuma, dan Dodik Hartono. Semuanya disangka dengan Pasal Pasal 170 ayat 1, ayat 2 ke 2b KUHP. SPDP ketiga, lanjut Romy, diterima dari penyidik Polres Lumajang No B/130/IX/2015/ Reskrim/tgl 29 September 2015 atas nama tersangka Matdasir alias Abdul Kholik Bin Aswar Cs. Semuanya disangka dengan Pasal 340, 338, 370, 351 Jo Pasal 65 KUHP. “Sayangnya penyidik

Polisi hanya menyertakan nama tersangka Matdasir saja,” ungkapnya.

Ditambahkan Romy, tanggal 30 September 2015 dilakukan tahap I (pelimpahan berkas) No BP/123/IX/ 2015/Reskrim/tgl 29 September 2015 atas nama tersangka Sandi Purnomo Bin Said. “Tahap I ini merupakan satu SPDP dengan tersangka Timartin. Analisa kami, tersangka Sandi diduga turut melakukan uapaya pembunuhan, dikarenakan tercantum Pasal 340 KUHP,” tambahnya.

Adakah kemungkinan penyidikan kasus ini ditangani Kejati ? pria asal Jambi mengaku, jika kasus itu diambil alih Polda Jatim, otomatis penyidikannya akan dilakukan di Kejati Jatim. Namun, kalau perkara ini dtangani Polres Lumajang, maka ditangani oleh Kejari Lumajang.

“Kalau penyidikannya dialihkan ke penyidik Polda Jatim, otomatis Kejati Jatim yang menangani pengusutan selanjutnya,” pungkasnya.

Sementara itu DPRD jatim terus menelusuri kasus tambang pasir di Lumajang.

Dimana sejumlah pihak terkait hadir, mulai dari keluarga korban, masyarakat sekitar tambang pasir, Polda jatim, Dinas ESDM hingga sejumlah aktivis lingkungan.

Dalam hearing tersebut para masyarakat menyampaikan permasalahan tambang pasir di desa selok AwarAwar Lumajang itu sudah lama terjadi, bahkan warga sudah melaporkan adanya penambangan ilegal itu ke Ketua DPRD Kab.Lumajang, Agus Wicaksono dan Bupati Lumajang As’at Malik tapi keduanya tidak merespon laporan warga.

Abdul Halim, salah satu warga di sekitar tambang menyampaikan, warga sudah berkalikali mengadu ke Ketua DPRD Lumajang dan bupati terkait penambangan ilegal yang dilakukan kepala desa, tapi tidak pernah ditanggapi. Sampai berkali-kali perwakilan warga mendatangi kantor DPRD tapi tidak diterima, hanya satu kali diterima itupun bukan di kantor dewan tapi dibawa ke warung dan dalam pembicaraan itu tidak dihasilkan penyeQ bed.cty lesaian.Q

Pelayanan prima rumah sakit yang diberikan kepada para pasien.

dna/bhirawa

Belum Semua Rumah Sakit Berikan Pelayanan Prima Surabaya, Bhirawa Untuk meningkatkan pelayanan prima kepada pasien, diharapkan rumah sakit untuk terus berbenah.

Sampai saat ini belum seluruh rumah sakit memberikan pelayanan prima kepada pasien, sehingga citra positif rumah sakit di mata pasien dan masyarakat masih diragukan.

Wakil Direktur Pelayanan Medik dan Keperawatan RSUD Dr Soetomo Dr Kohar Hari Santoso, dr, SpAn, KAP, KIC, mengatakan hingga kini masih belum semua rumah sakit paham dan menerapkan secara penuh budaya melayani pada pasien, meskipun itu menjadi standar dan patokan dalam menangani pasien.

Budaya melayani tersebut meliputi pelayanan, pasien safety and center care, identifikasi, keselamatan obat, keselamatan pembedahan, resiko infeksi dan pasien jatuh. Dimana jika itu diterapkan dengan baik kepuasan dan keselamatan pasien akan terjaga.

“Di RSUD Dr Soetomo pun

budaya melayani tersebut kami terapkan dan terus kami tingkatkan, khususnya untuk kepentingan pasien. Disisi lain ini juga menjadi aturan wajib yang harus dijalankan rumah sakit,” terangnya Menurutnya, jika budaya melayani tersebut dilakukan dengan baik juga menghindari terjadinya malpraktek, karena penanganan pasien sudah sesuai prosedur.

Setiap dokter harusnya paham dengan aturan tersebut dan mampu mengapliksikannya. ‘’Namun jika patokan budaya melayani pasien tersebut tidak diterapkan dengan baik sama saja keamanan dan keselamatan pasien kurang menjadi perhatian. Dan itu sangat rawan terjadinya malpraktek.,’’ paparnya.

Namun disayangkan Kohar dimana jika masih ada rumah sakit yang belum menerapkan budaya tersebut secara menyeluruh dan baik. Hal itu tidak boleh diabaikan baik oleh rumah sakit besar atau kecil, milik pemerintah maupun Q dna swasta.Q

SIDOARJO-GRESIK-MOJOKERTO

4 KELANA

Agar Tak Salah, Kegiatan PKK Sidoarjo Dievaluasi Sidoarjo, Bhirawa TP PKK Kab Sidoarjo ingin menjadi mitra bagi Pemkab Sidoarjo dalam mewujudkan masyarakat Sidoarjo yang sejahtera lahir dan batin. Maka, agar kegiatannya bisa bermanfaat dan tepat sasaran kegiatannya harus dievaluasi. ‘’Tiap tahun evaluasi ini kita lakukan dalam bentuk rapat Pleno, setahun bisa sampai dua kali, tiap semester,’’ jelas Sekretaris TP PKK Sidoarjo, Ny Naah Effendi, Kamis (1/10) kemarin.

Evaluasi itu dilakukan, lanjut Naah, barangkali TP PKK Sidoarjo dalam menjalankan 10 program pokok PKK selama ini masih ada kekurangannya.

Dengan dilakukan evaluasi itu maka diharapkan bisa segera dilakukan perbaikan. Dan bila sudah baik maka akan tetap akan terus dilakukan. ‘’Khusus pada rapat Pleno yang kedua, biasanya juga ada pembahasan program PKK pada tahun yang akan datang, barangkali itu kegiatan urgent untuk dilakukan dan bermanfaat,’’ kata istri mantan pejabat di Pemkab Sidoarjo itu.

Disampaikan Naah, dalam rapat pleno yang baru saja dilakukan dan juga rapat pleno selama ini, kegiatan TP PKK Sidoarjo, masih dalam kondisi lancar.

Tak sampai ada kendala dalam melaksanakan 10 Pokja PKK. Seperti, penghayatan dan pengamalan Pancasila, gotong royong, pangan, sandang, perumahan dan tata laksana rumah tangga, pendidikan dan ketrampilan, kesehatan, pengembangan kehidupan berkoperasi, kelestarian lingkungan hidup dan perencanaan sehat.Q kus

DKP Putus Mata Rantai Mafia Sampah

Jumat Wage 2 OKTOBER 2015

Wali Kota Harus Evaluasi Kinerja DPU Serapan Anggaran Rendah, Proyek Fisik Mandul

Kota Mojokerto, Bhirawa Minimnya pembangunan fisik di Kota Mojokerto memantik reaksi kalangan legislatif. Lembaga wakil rakyat ini mendesak wali kota melakukan evaluasi kinerja Dinas Pekerjaan Umum (DPU) karena penyerapan anggarannya minim. Selain itu, mandulnya pelaksanaan proyek fisik juga harus menjadi tanggung jawab DPU.

achmad suprayogi/bhirawa

Pegawai Satpol PP menandatangani Pakta Integritas dengan Kepala BKD Sri Witarsih.

Satpol PP Dilarang Obrak PKL Seenaknya Sidoarjo, Bhirawa Satpol PP dilarang menggusur terhadap Pedagang Kaki Lima (PKL) seenaknya sendiri. Mereka harus tahu, memahami aturannya terlebih dahulu, setelah itu baru dilakukan penertipan. Itupun dilakukan dengan baik dan jangan asal gusur saja.

Menurut Bupati Sidoarjo Saiful Ilah SH MHum saat memberikan nasihat kepada 40 anggota Satpol PP yang mengikuti Diklat Dasar Pol PP Pemkab Sidoarjo yang bekerjasama dengan Badan Diklat Provinsi Jatim, pada Rabu (1/ 10) di Balai Diklat Pemkab Sidoarjo di Jl Mojopahit Sidoarjo.

Bupati Sidoarjo Saiful Ilah yang didampingi Wa-

kilnya MG Hadi Sutjipto SH MM dan Kepala BKD (Badan Kepegawaian Daerah) Sidoarjo, Sri Witarsih SH tak ingin Sidoarjo ada kerusuhan antara PKL dengan Satpol PP. Karena hal itu menunjukkan image yang tak baik dimata masyarakat. Bagaimanapun para PKL juga bekerja untuk mencari nafkah, walaupun para PKL terbanyak dari luar kota, tetapi Sidoarjo jangan sampai ada obrakan, atau gegeran dengan PKL. ‘’Maka dengan adanya Diklat seperti ini, saya berharap anggota Satpol PP yang berada di lapangan bisa memanfaatkan materi Diklat ini dengan sebaik-baiknya. Ikutilah materinya sampai tuntas

Sidoarjo, Bhirawa Mafia sampah di Sidoarjo segera diputus mata rantainya agar tak ada lagi oknum yang berpesta di atas keringat para pembuang sampah. Kadis DKP (Dinas Kebersihan dan Pertamanan) Sidoarjo, M Bahrul Amig, Kamis (2/10) menegaskan, akan memeranginya mafia sampah yang berada di lingkungan masyarakat.

Menurut Amiq, dengan dalih melayani pembuangan sampah mengutib beaya lebih yang kemudian hanya sebagian kecil yang disetor ke Pemkab Sidoarjo. Sesuai Perda hanya Rp2 ribu per bulan untuk tiap rumah.

Perang melawan mafia sam pah dengan menekankan agar iuran sampah di rumah penduduk harus diketahui, agar uang iuran sampah tak menguap kepada oknum tertentu.

Pengadaan Peningkatan jalan ‘’Selama ini yang berkeGamping-Wonokalang (Ljt) ringat pembuang sampah gerobak, petugas angkutan Kecamatan Krian sampah yang eker-eker sampah yang berada di lini akhir Dinas PU Bina Marga harus diperhatikan secara Kabupaten Sidoarjo proporsional. Sudah bukan rahasia lagi iuran yang Website http://www.lpse.sidoarjokab.go.id dipungut dari masyarakat jauh dari aturan Perda. Lalu kemana menguapnya uang itu. Harus ada indeks beaya sampah,’’ kata Amiq.

Sementara yang bersusah payah di mata rantai itu adalah petugas gerobak. Ia menengarai oknum ini mePengadaan Peningkatan Jalan ngeruk untung dari mata rantai ini. Tentu saja Amig Bohar-Suko Kecamatan Taman tak membiarkan hal ini. Dia dengan segala cara akan Dinas PU Bina Marga menuntaskan masalah ini Kabupaten Sidoarjo dengan menongkrongi TPS sampah. Melakukan sosialisasi ke masyarakat dan mengadakan rapat di desa.

Website http://www.lpse.sidoarjokab.go.id Dan sengaja menghindari rapat di kantor dinas.Q hds

PENGUMUMAN LELANG

PENGUMUMAN LELANG

selama 23 hari, agar nantinya saat menerapkan di lapangan tak terjadi halhal yang tak diinginkan.

Harapan saya, saat melakukan penggurusan atau obrakan PKL jangan sampai terjadi kerusuhan, karena Sidoarjo sudah terkenal kondusif,’’ katanya.

Kepala BKD Sidoarjo, Sri Witarsih juga menambahkan kalau aparat Satpol PP yang mengikuti kegiatan ini sebanyak 40 orang. Mereka akan diberikan materi-materi Diklat tingkat dasar. Tujuan utama dari pelaksanaan Diklat ini adalah memperkuat profesionalisme kemampuan anggota Sat Pol PP Sidoarjo, sebagai satuan pengaman pemerintah daerah. Q ach

Komisi I (Bidang Hukum dan Pemerintahan) DPRD Kota Mojokerto menduga, minimnya belanja DPU yang baru mencapai kisaran 15% hingga Oktober ini disebabkan faktor lemahnya Sumber Daya Manusia (SDM) perangkat kerja dilevel pimpinan SKPD. Sehingga komisi I menyarankan agar wali kota melakukan evaluasi kinerja jajarannya. Wali kota, juga disarankan membentuk tim khusus yang bertugas mengawal kerja SKPD. ‘’Lambatnya pembangunan fisik karena oknum pejabatnya, SDM pemimpin dan SKPD nya yang lambat,’’ ujar Ketua Komisi I DPRD Kota Mojokerto, Suliyat, Kamis (1/10) kemarin.

Politisi PDIP ini mengingatkan, proses penyerapan anggaran idealnya sudah mencapai 55% hingga 60% di penghujung tahun seperti ini. Seharusnya sesudah Oktober seperti ini hasil pembangunan sudah tampak sehingga hasilnya bisa dirasakan masyarakat. Lah ini,sudah hampir akhir tahun tetapi belum nampak sama sekali hasilnya,’’ sesalnya.

Suliyat khawatir, hal ini akan berpengaruh terhadap track record wali kota sendiri. ‘’Yang seperti ini jelas akan berpengaruh terhadap track record, rapornya wali kota.

Sebagai partai pengusung, saya berharap kepala daerah segera bertindak,’’ tambahnya.

Terkait dengan hal itu, ia menyarankan agar wali kota melakukan evaluasi kinerja jajarannya. Tak hanya itu, ia berharap agar wali kota turun langsung mengawal proses belanja daerah yang masih sangat minim. ‘’Mumpung ini masih ada waktu, kalau mutasi tergantung wali kota harus membentuk tim khu-

kariyadi/bhirawa

Suliyat sus, dan tentunya beliau bertindak sebagai penanggungjawab langsung. Sehingga penyerapan anggaran bisa di kontrol langsung kepala daerah. Ini bentuk ketegasan wali kota. Sehingga bawahannya cepat bertindak. Karena mendapat atensi wali kota langsung. Persoalan lemahnya serapan anggaran di Pemkot diperkirakan bakal berlarut-larut,’’ pungkasnya.

Hal ini, dikuatirkan akan berdampak terhadap kepercayaan pemerintah pusat dalam membagi Dana Alokasi Umum (DAU) nya.

Anggota Panggar DPRD, Deny Novianto menyarankan, agar Wali Kota Mas’ud Yunus segera memperhatikan yang intensif terhadap perkembangan anggaran di daerahnya. Ia khawatir dengan tidak adanya kepercayaan dari pemerintah pusat dalam hal pemberian anggaran maka rakyat akan tidak mendapat akses pembangunan seperti yang diharapkan. ‘’Kami harap wali kota perhatian la, kalau repot kan banyak bawahannya yang bisa ngurus pekerjaan ini sehingga rakyat tak dirugikan,’’ cetusnya.Q kar

PENGUMUMAN LELANG

PENGUMUMAN LELANG

Pengadaan Peningkatan Jalan Gelang-Ploso Kecamatan Tulangan Dinas PU Bina Marga Kabupaten Sidoarjo

Pengadaan Rehabilitasi Gedung Workshop PU Bina Marga Kecamatan Sukodono Dinas PU Bina Marga Kabupaten Sidoarjo

Website http://www.lpse.sidoarjokab.go.id

Website http://www.lpse.sidoarjokab.go.id

PENGUMUMAN LELANG

PENGUMUMAN LELANG

Pengadaan Peningkatan Jalan Pabean-Ngingas Kecamatan Sedati Dinas PU Bina Marga Kabupaten Sidoarjo

Pengadaan Peningkatan Jalan Sambibulu-Gilang (Ljt) Kecamatan Taman Dinas PU Bina Marga Kabupaten Sidoarjo

Website http://www.lpse.sidoarjokab.go.id

Website http://www.lpse.sidoarjokab.go.id

PENGUMUMAN LELANG

Rapat Banmus Putuskan Delapan Raperda, Disahkan Pekan Depan Rapat Badan Musyawarah (Banmus) DPRD Gresik telah menetapkan paripurna pendapat akhir fraksi dan pengambilan keputusan terhadap delapan Rancangan Peraturan Daeran (Raperda), dilakukan pekan depan setelah Panitia Khusus (Pansus) terlebih dahulu melakukan konsultasi pada tim ahli. Karena dalam finalisasi kemarin, beberapa Raperda yang diperdebatkan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) minta untuk dilakukan drop.

Ketua DPRD Gresik, Ir H Abdul Hamid, membenarkan rapat Banmus pekan depan.

Dan telah memutuskan delapan Raperda yang telah dibahas tiga Pansus, agar segera disahkan dalam paripurna pada Hari Kamis (8/ 10) pekan depan. Namun sebelumnya, akan dilakukan tambahan waktu untuk finalisasi dengan melakukan konsultasi kepada tim ahli dari Universitas Brawijaya (Unibraw) Malang. Pada Hari Senin hingga Rabu (57/10), diharapkan sudah selesai dan tak ada masalah. ‘’Sebenarnya disahkan sesuai jadwal, karena Pansus masih ada kebimbangan sehingga minta tambahan waktu untuk konsultasi lagi.

Terkait Raperda pelayanan kesehatan, pembahasanya dilakukan Pansus III. Pada finalisasi, Bagian hukum meminta didrop. Sebenarnya

Bagian Hukum Pemkab Gresik dalam melakukan sanggahan untuk didrop tidak pada waktu finalisasi akhir.

Tapi dilakukan pada saat prolegda atau pada waktu sidang rapat paripurna Pandangan Umum (PU) fraksi, terhadap Raperda eksekutif dan pendapat bupati atas Raperda inisiatif pada Rabu (9/9),’’ ujarnya.

Karena pada saat pembahasan Komisi D dengan tim ahli dari Unibraw, Raperda itu sudah tak ada masalah. Begitu juga soal bab dan pasal, yang ada kesamaan dengan Perda Nomor 5 tentang Sistem Kesehatan Daerah dan Perda Nomor 3 tentang Perizinan Kesehatan. Tim ahli tak permasalahkan, kedepan nanti akan di bahas dengan detail. Sehingga persoalan seperti itu tak terjadi lagi, supaya jadwal kinerja de-

rokim/bhirawa

Ir H Abdul Hamid wan bisa tepat waktu.

Dalam rapat Banmus, selain mensahkan delapan Raperada pada paripurna.

Banmus juga menjadwalkan beberapa kegiatan pada Bulan Oktober, diantaranya kegiatan komisi-komisi. Rapat kerja tentang bantuan hibah antara DPRD dan eksekutif, rapat kerja BP Perda dan pimpinan komisi tentang usulan Perda tahun 2016. Rapat kerja BP Perda dengan tim pembentukan Perda, Bintek adkasi ke Jakarta.

Rapat paripurna penetapan prolegda 2016, rapat paripurna penyampaian nota RAPBD tahun 2016. Rapat badan anggaran dan tim anggaran tentang RAPBD 2015, rapat fraksi pembuatan PU. Rapat paripurna penyampaian PU fraksi terhadap nota RAPBD tahun

anggaran 2016, rapat paripurna jawaban bupati terhadap PU Fraksi. Konsultasi badan anggaran, rapat komisi-komisi membahas RAPBD tahun anggaran 2016 (Uji petik SKPD). Rapat finalisasi badan anggaran dan tim anggaran.

Rapat Banmus juga menjadwalkan kegiatan Bulan November diantaranya, KKLD (Kunjungan KerjaKeluar Daerah) komisi-komisi terkait Standar Operasional Prosedur (SOP ) AKD dan SOP pembahasan Raperda Jateng/Jogya/Jatim.

Bintek anggota DPRD, laporan badan anggaran, rapat fraksi menyusun PA. Rapat paripurna penyampaian PA fraksi dan pengambilan keputusan terhadap RAPBD tahun 2016, rapat badan musawarah dan so-

sialisasi Perda.

Ditambahkan Abdul Hamid, diharapkan jadwal ini bisa berjalan lancar. Terkait dengan pengesahan RAPBD 2016, tidak bisa cepat dalam melakukan pengesahan. Karena dalam aturanya, harus lebih dahulu mengesahkan APBD Propinsi Jatim, setelah itu baru mengesahkan RAPBD kabupaten.

Terpisah Kabag Humas Perundang-undangan DPRD Gresik, Sutarmo SH mengatakan, konsultasi yang akan dilakukan Pansus pada Hari Senin sampai Rabu (5-7/10).

Pada narasumber Unibraw yang dilakukan Pansus I, tentang Raperda RT dan RW,Pansus II tentang Ranperda penyelenggaraan pemukiman dan perumahan, Pansus III tentang Raperda pelayanan kesehatan.Q kim.adv

Pengadaan Jalan Semampir-Pranti Kecamatan Sedati Dinas PU Bina Marga Kabupaten Sidoarjo Website http://www.lpse.sidoarjokab.go.id

PENGUMUMAN LELANG Pengadaan Pembangunan jalan Kedungsugo-Kedungkembar Kecamatan Prambon Dinas PU Bina Marga Kabupaten Sidoarjo.

Website http://www.lpse.sidoarjokab.go.id

PENGUMUMAN LELANG Pengadaan Pembangunan Jalan Desa Kesambi (Relokasi Korban Lumpur Desa Pamotan) Kecamatan Porong Dinas PU Bina Marga Kabupaten Sidoarjo Suasana rapat Banmus.

rokim/bhirawa

Website http://www.lpse.sidoarjokab.go.id

JAWA TIMUR

Jumat Wage 2 OKTOBER 2015

KILAS JATIM

Demi Rp 600 Ribu Kepala Madin Palsukan Stempel dan Tanda Tangan Kades Probolinggo, Bhirawa Ar-Raudlah, seorang Kepala sekolah Madrasah Diniyah (Madin), Desa Warujinggo, Leces Kabupaten Probolinggo, akhirnya duduk di kursi pesakitan Pengadilan Negeri (PN) Kraksaan, setelah nekat memalsukan stempel desa dan tanda tangan Kepala Desa Warujinggo. Kepala Madin tersebut adalah AJ, yang akhirnya divonis penjara 1 bulan 15 hari oleh PN Kraksaan, karena telah terbukti memalsukan stempel desa dan tanda tangan Kepala Desa Warujinggo, yakni Tholib.

AJ mendapat vonis lebih ringan dibanding tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU). Dalam sidang sebelumnya, JPU menuntut AJ hukuman 3 bulan penjara, karena pasal 263 ayat 1 KUHP tentang pemalsuan surat. Pasal itu ancaman hukumannya maksimal 6 tahun penjara.

Namun dengan berbagai pertimbangan, hakim menjatuhkan hukuman kurungan hanya 1 bulan 15 hari. Salah satu pertimbangan yang meringankan, terdakwa AJ dinilai sangat kooperatif, dan mengakui segala kesalahannya.

AJ dengan sengaja memalsukan stempel desa dan tanda tangan Kepala Desa Warujinggo Tholib, pada form pendataan Madin untuk menerima honor guru tiap 6 bulan sekali senilai Rp 600 ribu, ungkap Agung Widodo, Humas PN Kraksaan, Kamis (1/10).

Secara terpisah enurut Kades Tholib, ia merasa dirugikan oleh AJ. Sebagai kepala Madin, AJ melakukan pemalsuan demi pendataan bagian kesra di desanya.

Pendataan itu kemudian diajukan untuk penerimaan honorarium bagi salah seorang pengajar di Madin yang dipimpin AJ.Q wap

Honor RT-RW Naik Lagi Pasuruan, Bhirawa Naiknya uang honorarium bagi Ketua Rukun Tetangga (RT) dan Ketua Rukun Warga (RW) se Kota Pasuruan ditahun depan disambut gembira oleh wakil pemerintah di tataran di masyarakat itu.

Salah satu Ketua RT di Kelurahan Kebonsari Kecamatan Panggungrejo, Juari bergembira honorarium ditahun depan bertambah. Setidaknya honor ini akan membantu dalam kebutuhan sehari-harinya.

“Sangat gembira dan beryusukur sekali mendengar honor untuk RT ditahun depan naik kembali. Ini bisa menambah biaya rumah tangga. Program prorakyat dari Pemkot Pasuruan terutama Wali Kota Pasuruan tetap konsisten akan kebijakan-kebijakan yang menyenangkan masyarakat,” ujar Juari, Kamis (1/10).

Ia juga berterimakasih kepada Wali Kota Pasuruan, H Hasani karena sudah memperhatikan RT dan RW se Kota Pasuruan.

“Sangat beruntung sekali mempunyai atasan seperti Bapak H Hasani. Saya janji akan lebih semangat mengabdi kepada masyarakat,” ungkapnya.

Kepala Bapemas Kota Pasuruan, Raden Murahanto menyampaikan tahun lalu ke tahun ini, honor ketua RT dan RW di Kota Pasuruan dari Rp100 ribu naik menjadi Rp125 ribu. Di tahun depan kembali menaikkan honor RT dan RW menjadi Rp150 ribu/orang. “Untuk pembayarannya akan dibayarkan diawal Januari tahun depan. Usulan kami di PAPBD tahun ini disetujui dan naik kembali menjadi Rp25 ribu/orang,” ujar Raden Murahanto.Q hil

5

KPUK Tuban Akui Sosialisasi Pemilukada Belum Maksimal Lamongan Gelar Koordinasi Persiapan Debat Publik Tuban, Bhirawa Akhirnya, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten (KPUK) Kabupaten Tuban mengakui terkait dengan belum maksimalnya sosialisasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Tuban pada 9 Desember mendatang kepada masyarakat terkait, sepeti apa yang ditudingkan oleh para mahasiswa dalam aksinya kemarin lusa (30/09).

Pihak KPUK mempresentasikan hingga saat ini baru 30 persen sosialisasi yang dilakukan kepada masyarakat. “Memang sampai saat ini kegiatan yang bersifat sosialisasi kepada masyarakat jika kita persentasikan baru berkisar 30 persen saja,” kata Yayuk Dwi Agus Sulistyorini Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Pengembangan Organisasi KPUK Tuban (01/10).

Anggota komisioner KPUK yang sudah menjabat dua priode juga menyataan bahwa saat ini pihaknya baru melakukan sosialisasi melalui gambar-gambar, media sosial, dan melalui rapat-rapat yang dilakukan KPUK dengan organisasi kemasyarakatan (Ormas) maupun sosialisasi melalui partai politik (Parpol).

“Untuk saat ini memang kegiatan sosialisasi kepada masyarakat belum kita lakukan secara maksimal. Baru sosialisasi-sosialisasi yang ti-

dak membutuhkan anggaran banyak yang kita lakukan,” terang Yayuk.

Kegiatan sosialisasi Pilkada akan dimaksimalkan pada dua bulan sebelum masa pencoblosan, yakni Bulan Oktobor dan November. Sehingga, jarak sosialisasi dan masa pencoblosan tidak terlalu jauh, dan masyarakat tidak lupa.

Selain itu, juga menghemat anggaran untuk sosialisasi.

“Kita maksimalkan dua bulan sebelum pencoblosan sosialisasinya. Nanti ada simulasi pencoblosan, tatap muka, dan sosialisasi-sosialisasi ditempat keramaian seperti pasar dan swalayan,” pungkas Yayuk.

Sebelumnya, sejumlah mahasiswa di Kabupaten Tuban yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) menilai KPUK Tuban tidak transparansi terkait masalah anggaran Pilkada Tuban 2015 senilai Rp 27,6

miliar.

PMII juga menilai jika selama ini dalam pelaksaan tahapan Pilkada, KPUK dinilai tidak serius dan tidak maksimal terbukti dengan masih banyaknya masyarakat yang belum mengetahui kalau tanggal 9 Desember 2015 ada Pilkada.

Persiapan Debat Publik Sementara itu, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lamongan mempersiapkan agenda tahapan selanjutnya yakni,Persiapan debat publik atau debat terbuka Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lamongan Tahun 2015. Dalam persiapan tersebut KPU menggelar koordinasi dengan menghadirkan ketiga pasangan calon yang siap berkompetisi pada Pilkada Desember 2015 di kantor KPU Lamongan setempat, Kamis(1/10).

Agenda koordinasi persiapan debat terbuka tersebut jajaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lamongan berkoordinasi tentang mekanisme debat publik yang akan diselenggarakan pada desember mendatang. Debat terbuka itu,diagendakan untuk memeriahkan Pilkada serrentak

mb9/bhirawa

Yayuk Dwi Agus Sulistyorini Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Pengembangan Organisasi KPUK Tuban.

2015 dengan menggelar debat kandidat antar calon yang berkompetisi pada Desember mendatang.

Kendati masa kampanye pemilihan kepala daerah (Pilkada) Kabupaten Lamongan tengah berlangsung, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lamongan sudah mengkoorsinasikan dan mempersiapakan perencanaan untuk program debat kandidat yang diiikuti masing-masing pasa-

ngan calon bupati (cabup) dan wakil bupati (cawabup).

Divisi Sosialisasi KPU Kabupaten Lamongan, Fathkhur Rohman sebelumnya juga mengatakan,Pihaknya telah membuat desain kegiatan debat kandidat cabup dan cawabup pada Pilkada serentak yang berlangsung 9 Desember 2015. "Konsepnya ada 3 kali debat untuk paslon, mulai segmen 1 sampai 3," katanya.Q hud,mb9

Dipendik Gelar Jawara 2015

wiwieko/bhirawa

Bupati Syahri Mulyo menyalami para mahasiswa yang sedang melakukan aksi unjuk rasa di depan Kantor DPRD Tulungagung, Kamis (1/10).

2015, Pemprov Kembali Berlakukan Pemutihan Pajak Kendaraan

Bupati Temui Demo Mahasiswa dan Fasih Ucapkan Pancasila

Bojonegoro, Bhirawa Makin sulitnya ekonomi masyarakat terus disikapi pemerintah Provinsi Jatim.

Kali ini dengan kembali berlakukan pembebasan sanksi bunga pajak bagi seluruh kendaraan roda dua, tiga dan kendaraan plat kuning dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) dibebaskan, kecuali balik nama kendaraan roda empat pribadi.

Program tersebut diberlakukan menyusul keluarnya Peraturan Gubernur (Pergub) 53/2015 tertanggal 29 September 2015. Pemberian keringan dan pembebasan pajak daerah ini diharapkan bisa meringankan masyarakat Jawa Timur.

“Pembebasan bunga pajak ini mulai berlaku sejak 1 Oktober hingga 23 Desember 2015,” kata ujar Administratur Pelayanan Samsat Bojonegoro, Ismail, Kamis (1/10) kemarin.

Ismail menjelaskan, melalui program ini, Gubernur ingin membantu masyarakat Jatim di tengah kondisi ekonomi yang melambat dalam setahun terakhir. Dengan adanya pemutihan ini, Ismail berharap seluruh pemilik kendaraan roda dua, tiga dan plat kuning yang menunggak pajak bisa segera mendatangi Samsat setempat untuk segera melakukan pembayaran pajak.Q bas

Tulungagung, Bhirawa Bupati Tulungagung, Syahri Mulyo SE MSi, tiba-tiba menemui mahasiswa yang sedang melakukan aksi unjuk rasa di depan Kantor DPRD Tulungagung, Kamis (1/10). Ia bahkan kemudian dengan lantang dan fasih mengucapkan sila-sila Pancasila di hadapan mahasiswa tersebut.

Aksi Bupati Syahri Mulyo ini mendapat sambutan hangat dari mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Tulungagung sembari mengepalkan tangan. Mereka pun menirukan ucapan sila-sila Pancasila yang dilontarkan Bupati Syahri Mulyo.

“Kami pun bersama Forpimda tadi saat upacara (peringatan Hari Kesaktian Pancasila) sudah mengikrarkan NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia) merupakan harga mati,” tandas Bupati Syahri Mulyo seusai mengucapkan sila-sila Pancasila.

Mahasiswa terlihat masih mengepalkan tangan ketika bupati yang mantan anggota DPRD Jatim tersebut menyatakan kebulatan tekadnya itu. Apalagi di antara mereka ada seorang mahasiswi yang mengacung-acungkan poster yang bertuliskan “NKRI Harga Mati”.

Bupati Syahri Mulyo ketika dikonfirmasi Bhirawa terkait kedatangan di aksi de-

monstrasi depan Kantor DPRD Tulungagung menyatakan sudah merencanakannya. Menurut dia, sudah ada surat undangan dari para mahasiswa untuk bertemu.

“Kebetulan ada waktu. Setelah ada acara sebelumnya, saya lantas ke sini (depan Kantor DPRD Tulungagung) untuk menemui mahasiswa seperti surat undangan mereka,” tuturnya.

Ia mengapresiasi aksi yang dilakukan mahasiswa kemarin. Refleksi Hari Kesaktian Pancasila merupakan upaya agar Indonesia jangan sampai kembali tersusupi ajaran komunisme.

Sayang, tidak ada seorang pun anggota DPRD Tulungagung yang ikut menemui mahasiswa. Hanya Sekretaris DPRD (Sekwan) Tulungagung, Drs Budi Fatahillah Mansyur terlihat mendampingi bupati bersama Kepala Bakesnbangpol Kabupaten Tulungagung, Rudi Cristanto SH MM. Sebelumnya, para mahasiswa yang keseluruhannya berasal dari IAIN Tulungagung itu saling bergantian melakukan orasi. Sebagian dari mereka juga membuat lukisan di kain kanvas besar yang menggambarkan lambang sila-sila Pancasila tercecer dan tidak melekat lagi di perisai burung garuda.Q wed

Situbondo, Bhirawa Untuk memberikan wadah bagi siswa SMK yang memiliki kemampuan luar biasa, Dinas Pendidikan (Dipendik) Kabupaten Situbondo, mengadakan lomba Jawara (Kejuaraan Siswa SMK Berkarya) selama tiga hari, sejak kemarin.

Kegiatan peningkatan bakat dan keterampilan bagi siswa SMK negeri-swasta se-Kabupaten Situbondo ini juga diharapkan setelah lulus mampu menciptakan lapangan kerja sendiri. Selain itu, siswa yang terpilih sebagai juara dapat memiliki potensi akademik, skil dan karakter serta siap mandiri.

Yang terpenting lagi, siswa dapat meningkatkan citra SMK sebagai pranata utama dalam pembentukan SDM yang kompeten.

Kepala Bidang Pendidikan Menengah (Kabid Dikmen) Dipendik Kab Situbondo, Agus Hadi Putranto mengatakan, lomba jawara merupakan salah satu event bergengsi bagi siswa SMK, di tahun 2015 ini. Pasalnya, kata Agus HP, kegiatan positif ini dapat menampung potensi, bakat, minat, keterampilan, kognitif yang dimiliki siswa SMK. Kegiatan ini, lanjut Agus HP, terbagi dalam beberapa katagori, diantaranya bidang tehnologi dan rekayasa; bisnis dan kewirausahaan serta parisisawa. “Animo siswa dari kegiatan sangat luar biasa. Terbukti, sedikitnya 72 siswa SMK dari 24 SMK negeri swasta ikut bersaing dalam agenda ini,” papar Agus HP. Agus menandaskan, lomba Jawara ini harus memenuhi sejumlah persyaratan berupa tes tulis, akademik umum, sains dan kewirausahaan. Semua peserta, lanjut Agus HP, harus melewati seleksi uji presentasi hasil karya dan produk keterampilan oleh tim juri dari kampus Unars dan STKI PGRI Situbondo.

“Para juri ini memiliki pengalaman dibidang uji mahasiswa dan juga pakar penelitian. Produknya diuji terlebih dahulu, sehingga siswa dapat mempertahankan sebelum menjadi produk, tampak hasilnya dan bermanfaat,” ujar mantan Kasi SMA Dipendik itu.

Secara tehnis pula Agus

HP berharap agar siswa SMK dengan berbagai program keahlian di Kab Situbondo betul betul dirasakan hasilnya dengan nuansa yang berbeda pula. Dimana, kata dia, program Jawara bisa menghasilkan anak didik yang memiliki komptensi dan keahlian dibidang tertentu.

“Kalau ada SMK tetapi tidak memiliki hasil produk, rasanya sekolah tersebut perlu ditinjau kembali. Karena keberadaan siswa SMA dengan SMK itu berbeda.

Jika lulusan SMA outputnya ke pendidikan tinggi, tetapi kalau siswa SMK harus siap di dunia kerja. oleh karena, SMK harus mempersiapkan siswa secara maksimal baik outcome dan outputnya setelah lulus nanti,” ungkap Agus HP. Berbekal lomba Jawara dan lomba lain seperti LKS, siswa SMK kedepan punya keahlian yang bisa ditekuni diri siswa sendiri dan bisa bermanfaat bagi orang lain.

Lebih lebih, urai Agus HP, setelah lulus keahlian itu dapat dijadikan sebagai modal berwirausaha.

“Kepada seluruh Kepala Sekolah jangan hanya terjebak kepada kegiatan rutin semata, melainkan terus membina siswa guna menekuni keahlian yang ditempuh disekolah. Dengan bertahap dan berjenjang, maka peraih juara Jawara akan dibawa ke tingkat Provinsi dan nasional. Mereka para siswa tidak hanya bersaing di tingkat Prov tapi juga memiliki pengalaman bersaing dengan sekolah lain,” papar Agus.

Adapun peraih juara 1 ditiga bidang lomba Jawara tersebut diantaranya untuk bidang bisnis dan manajemen diraih SMKN I Panji, atas nama Kholifatur Munawaroh (kerupuk daun bambu). Lalu, untuk bidang pariwisata diraih SMKN I Situbondo atas nama Dwi Cristina Novita Sari dengan judul hiasan dinding dengan teknik ukir tekan berbahan plat kuningan ketebalan 0,2 mm. Sedangkan untuk bidang teknologi dan rekayasa juga diraih SMKN I Situbondo, atas nama Rafi Ardiyanto dengan judul sistem pengaman sepeda motor dengan posisi gigi 1 mesin mati.Q awi

Pemkab Sampang Gelar Upacara Hari Kesaktian Pancasila Wakil Bupati Sampang, H. Fadilah Budiono menjadi Inspektur Upacara pada peringatan Hari Kesaktian Pancasila yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Sampang, bertempat di halaman Kantor Pemkab Sampang, pada hari Kamis (1/10).

Fadilah Bidiono, usai memimpin upacara mengatakan, momentum peringatan hari kesaktian pancasilan ini, bisa memperkuat nilai-nilai Pancasila untuk meningkatkan kualitas Demokrasi, oleh sebab itu, sikap setiap warga negara harus perpegang teguh pada nilai-nilai Pancasila sebagai

sumber nilai jati diri bangsa sekaligus fondasi negara kita.

Sebagai falsafah negara, Pancasila menjadi acuan kita dalam mewujudkan Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera. Upacara peringatan hari kesaktian Pancasila di bacakan juga teks Pancasila dan pembukaan undang-

undang dasar (UUD) 1945.

Dalam kesempatan tersebut, Sekretaris DPRD Kabupaten Sampang, Sudarmanto membacakan ikrar di hadapan seluruh peserta upacara, yang meneguhkan tekad untuk tetap mempertahankan dan mengamalkan nilai – nilai Pancasila sebagai sumber kekuatan menggalang kebersamaan untuk memperjuangkan, menegakkan kebenaran dan keadilan, demi keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Hari Kesaktian Pancasila yang telah diperingati setiap tanggal 1 Oktober, diikuti oleh Unsur Forkopimda Kabupaten Sampang, Kepala Dinas/ Instansi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sampang dan undangan lainnya berjalan dengan penuh semangat dan hikmat.

Adapun tema peringatan Hari Kesaktian Pancasila yang jatuh pada 1 Oktober 2015 adalah ‘Kerja keras dan gotong royong melaksanakan Pancasila. Q lis,adv

nurkholis/bhirawa

Upacara peringatan hari kesaktian Pancasila di halaman Pemkab Sampang.

JAWA TIMUR

6 KILAS JATIM

Hampir Setahun Tujuh Buruh Migran Meninggal Kabupaten Blitar, Bhirawa Selama tahun 2015 ini dari data Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Blitar tercatat ada tujuh orang buruh migran hartono/bhirawa asal KabupaYudi Priyono ten Blitar meninggal dunia.

Diungkapkan Kepala Bidang Penempatan dan Produktifitas Disnakertrans Kabupaten Blitar, Yudi Priyono, diketahui sebanyak tujuh orang buruh migran (TKI/TKW) asal Kabupaten Blitar meninggal di Negara tempat bekerja. “Dari ketujuh orang tersebut, lima orang di antaranya teridentifikasi TKI illegal,” kata Yudi Priyono.

Lanjut Yudi Priyono, angka kematian tersebut terhitung mulai bulan Januari sampai akhir September kemarin. Penyebab utama di antarnya karena sakit, yakni Sulikah warga Desa Pojok Kecamatan Garum yang meninggal di Malaysia, Hermiyuningsih warga Desa Plumpungrejo Kecamatan Kademangan, dan Sisika warga Desa Suru Kecamatan Doko.

Selain itu, Nur Laela Badriah warga Desa Kebonduren Kecamatan Ponggok yang meninggal di Hongkong, Suyanti warga Desa/Kecamatan Ponggok yang menjadi korban kapal tenggelam di Malaysia, Siti Maesaroh warga Desa/Kecamatan Talun yang meninggal karena dibunuh di Malaysia. “Dan Maliki Eko Suseno yang meninggal di Korea karena kecelakan kerja,” ujarnya.

Wakil Ketua DPRD Kabupaten Blitar, Masykur berharap Pemkab Blitar dalam hal ini Disnakertrans Kabupaten Blitar lebih proaktif untuk meminta informasi jika ada TKI/TKW yang meninggal dunia di tempat kerja atau di luar negeri. Selain itu pihaknya berharap data TKI/TKW asal Kabupaten Blitar benar-benar valid, apakah resmi atau tidak resmi.Q htn

Mahasiswa Mendesak Petinggi STKIP Transparan Bangkalan, Bhirawa Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Antar Jurusan (Aman) menggelar unjuk rasa di halaman kampusnya, Kamis (1/10). Mereka menuding kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan pihak kampus tidak masuk akal dan dianggap nyeleneh.

Saat berunjuk rasa mereka juga membawa sejumlah poster yang bertuliskan kritikan pedas pada kampus. Di antaranya Transparansi Harga Mati, Stop Intimidasi terhadap Mahasiswa, dan Stop Pembodohan pada Mahasiwa. Korlap aksi, Baijuri Alwi menyatakan, bahwa pelayanan badan administrasi keuangan Kampus tidak layak, sehingga tidak sedikit mahasiswa yang harus pontang panting akibat sistem yang sangat merugikan mahasiswa.

"Kebijakan yang dikeluarkan banyak tidak masuk akal dan nyeleneh. Kebobrokan di civitas akademik semakin merajalela. Sudah beberapa kali mahasiswa melakukan audensi, tapi semua hanya disimpan. Bahkan, berkas hasil audensi raib," ucap Baijuri.

Menurut Baijuri, seharusnya pihak kampus lebih terbuka terhadap mahasiswa, ketika mahasiswa menanyakan permasalahan di kampus seperti transparansi acara wisuda harus mendapat jawaban yang jelas. Sebagaimana diatur dalam UU keterbukaan publik nomor 4 tahun 2008. "Selain itu, persoalan biaya registrasi ulang selalu naik setiap tahun.

Kondisi keterbukaan yang kurang ini membuat kita miris," ujarnya.Q mb8

Jumat Wage 2 OKTOBER 2015

Gubernur Siapkan Pergub Tentang Tambang Pemprov, Bhirawa Kasus penolakan penambangan pasir besi di Lumajang hingga menyebakan tewasnya aktivis Salim Kancil kini semakin menjadi sorotan banyak pihak. Bahkan Gubernur Jatim Dr H Soekarwo kini tengah menyiapkan Pergub (Peraturan Gubernur) untuk mengatur soal penambangan.

“Untuk kepastian hukum, Solusinya kalau perlu dibuatkan Pergub. Misal terkait izin menggunakan UPT ESDM kan masih belum ada. PP 41 tentang Kelembagaan juga belum dibenahi. Tetapi kita tidak bisa menghindar dari kasus ini.

Keputusan tetap harus diambil,” kata Gubernur Soekarwo, dikonfirmasi, Kamis (1/10).

Bahkan, ia juga sudah menyampaikan pada Kapolda Jatim, Irjen Pol Anton Setiaji mengenai proses penegakan hukumnya. “Pergub sekarang

sudah kita siapkan. Polisi sebagai penegak hukum dan Pol PP bersifat membantu karena itu tugasnya PPNS (Penyidik PNS),” tuturnya.

Untuk pemberian izin baru mengenai penambangan pasir besi, lanjutnya, juga terdapat aturan baru soal reklamasi.

“Izin baru harus menyiapkan uang yang dititipkan ke Bank Jatim unutk proses reklamasi.

Jadi gak selesai dikeruk terus rusak begitu saja, tapi ada proses reklamasi setelahnya,” ungkapnya.

Selain itu, guna mengantisipasi dan mengevaluasi proses ekplorasi tambang pasir, rencannaya ia bakal menggelar koordinasi dengan bupati dan forpinda (forum pimpinan daerah). “Besok tanggal 2 Oktober saya mau ketemu bupati dan forpimda membahas soal penegakan hukum perundangundangan,” katanya.

“Jadi kalau yang sudah punya izin kalau memang melanggar ya dicabut haknya (izin eksplorasi). Kalau ilegal bisa dilakukan law enforcement (penegakan hukum) oleh aparat kepolisian,” ujar Soekarwo.

Menurutnya, penyelesaian soal tambah pasir tersebut tidak bisa diselesaikan secara top down (kebijakan atas ke bawah), tapi lebih ke upaya partisipatoris dengan melibatkan masyarakat secara langsung.

“Untuk para pelaku (penambang pasir) ini menyangkut urusan perut jadi harus dikaji dulu dengan pendekatan partisipatoris,” katanya.

Sementara itu, di luar Gedung Grahadi, Solidaritas JawaTimur untuk Salim Kancil menggelar aksi unjuk rasa dan menyampiakan lima tuntutan. Pertama, mendesak kepolisian dan aparat penegak hukum lainnya untuk serius dalam mengusut para pelaku pembantaian Salim Kancil dan Tosan.

“Pengusutan harus dilakukan hingga aktor intelektual dihukum seberat-beratnya sesuai Pasal 340 KUHP (pembunuhan berencana),” kata Rere Kristanto, Koordinator Aksi di depan Garhadi Surabaya.

Kedua, mendesak Pemprov

Jatim segera menutup aktivitas pertambangan di Pesisir Selatan Jatim. Ketiga, meminta LPSK segera memberikan perlindungan kepada saksi dan korban. Keempat, meminta Komnas HAM turun ke lapangan melakukan investigasi. Kelima, meminta KPAI (Komisi Perlindungan Anak Indonesia) memberikan trauma healing pada anak dan cucu Salim Kancil serta anak-anak yang menyaksikan insiden penganiayaan Salim Kancil.

Dalam aksinya, gabungan dari ormas, LSM, dan mahasiswa tersebut menggelar aksi orasi dan doa bersama. Dilanjutkan penyampaian surat tuntuan yang ditujukan pada Gubernur Jatim, Soekarwo. Namun surat tuntutan diterima Kasubag Rumah Tangga Biro Umum, Zaenal Fanani.Q iib

Ketua DPRD Keliling Desa Ingatkan Bahaya Paham Komunis

Sidang gugatan perdata dugaan ijazah Palsu di PN kabupaten Kediri, Kamis (1/10)

irvan/bhirawa

Sidang Gugatan Dugaan Ijazah Palsu Tahap Mediasi Langsung Gagal Kediri, Bhirawa Sidang gugatan perdata dugaan ijazah palsu yang dikeluarkan Universitas Brawijaya Malang kepada calon bupati Kediri nomor 1 dan nomor 2 masuk dengan nomor perkara 84 masuk ke tahap mediasi.Kamis (1/10). Namun rupanya masing-masing kubu, antara penggugat dan tergugat dalam mediasi pertama yang dengan mediator dari Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Gagal. Dari kubu penggugat yakni Khoirul Anam bersikukuh jika ada kejanggalan dalam ijazah kedua calon Bupati Kediri yang dikeluarkan oleh Universitas Brawijaya.

Dari pantauan Bhirawa, dalam sidang majelis hakim yang diketuai Hakim Kurnia Mustikawati SH diberikan waktu 40 hari pada masa mediasi. Hakim menawarkan kepada penggugat dan tergugat mediator dari pengadilan.

Selanjutnya kedua kubu sepakat untuk mediator disediakan oleh Pengadilan Negeri. "Jika sepakat untuk waktu mediasi diberi waktu 40 hari, jika sebelum masa mediasi habis tidak ada kata sepakat nanti bisa melaporkan ke mediator kemudian disampaikan kepada hakim," kata Ketua Majelis.

Usai melakukan mediasi, sidang kembali

dilanjutkan, karena dalam mediasi tersebut gagal, sidang dilanjutkan dengan pembacaan gugatan. Dan sidang kembali dilanjutkan minggu depan dalam agenda jawaban tergugat.

Sementara dalam sidang dengan penggugat Menuju Kediri Lebih Baik (MKLB) kembali ditunda oleh majelis hakim yang juga di Ketua Kurnia Mustikawati SH. Pertimbangan hakim karena dari 6 tergugat, dua diantaranya tidak dapat hadir.

"Karena tergugat 3 dan empat tidak datang, sidang ditunda hingga minggu depan, Kamis 8 oktober. Karena ini sudah panggilan yang kedua,jika nanti dalam sidang selanjutnya juga tidak datang kita sepakat sidang yang akan datang meski tergugat tidak datang dapat dilanjutkan," kata Kurnia sembari menutup siding.

Diketahui sidang dengan penggugat khoirul Anam, ada lima tergugat yang diantaranya Universitas Barwijaya Malang, KPUD Kabupaten Kediri, Panwaskab Kediri, Paslon 1 dan Paslon 2 ada yang tidak hadir. Sedangkan sidang dengan penggugat MKLB ada 6 tergugat, diantaranya UB, KPUD, Panwaskab, DPD Gerindra, Paslon 1 dan Paslon 2.Q van

Bondowoso, Bhirawa Ketua DPRD Bondowoso H. Achmad Dhafir saat ini intens berkomunikasi dengan Warga Desa melalui gerakan Solawat Nariyah, dalam acara itu ketua DPRD juga mengingatkan bahaya paham komunisme yang pada masa lalu pernah merencanakan kudeta dalam rangka merubah paham Negara menjadi paham komunis.

Hal ini sebagaimana disampaikan Ketua DPRD H Achmad Dhafir dalam acara yang dihadiri Ratusan warga Desa Mengok, Kecamatan Pujer secara kompak mendatangi kantor Balai Desa Mengok, Kecamatan Pujer untuk menghadiri acara kegiatan rutin pembacaan solawat Nariyah kemarin malam.

Kehadiran Ketua DPRD Bondowoso ini disambut suka cita masyarakat. Kepala Desa Mengok, Kecamatan Pujer, Hanafi yang juga ketua Sentra Komunikasi Kepala Desa (SKAK) Bondowoso mengaku bahwa solawatan di Desa Mengok, Kecamatan Pujer sudah berjalan cukup lama dan sudah menjadi tradisi masyarakat desa setempat. Bahkan, banyak orang yang rela memberikan makanan dan minuman secara gratis setiap pelaksanaan pengajian.

“Pembacaan solawat nariyah di desa kami sudah lama dan sudah menjadi tradisi. Namun kali ini berkenan hadir Ketua DPRD Bondowoso. Kami juga ingin agar bacaan solawat nariyah ini terus berjalan dan semakin baik ke depan,” katanya.

Ketua DPRD Bondowoso, H. Achmad Dafir mengatakan bahwa warga membaca solawat nariyah sebanyak 4444 kali. Kata dia, ada nuansa berbeda ketika solawat dibacakan dib alai desa yakni adanya nur atau cahaya yang akan menaungi masyarakat dan tempat yang dibacakan solawat.

“Itulah sebabnya kenapa kita sarankan membaca solawat dibalai desa, tujuannya adalah kami berha-

rap barokah dan perlindungan serta syafa’at Rasulullah agar nantinya para pemimpin desa ini semakin baik dan warga desa diberikan kemudahan dalam segala urusan,” katanya.

Dafir menjelaskan bahwa salah satu upaya untuk mewujudkan visi dan misi Bupati Bondowoso, Drs. H. Amin Said Husni dan Wakilnya, KH. Salwa Arifin adalah terwujudnya masyarakat beriman, berdaya dan bermartabat adalah dengan cara membumikan solawat nabi. Pemerintah Bondowoso bahkan menyarankan setiap desa mengalokasikan anggaran untuk kegiatan pembacaan solawat nabi ini melalui APBDes tahun 2015 agar setiap desa menghadiri acara pembacaan solawat nabi di kantor desa dalam setiap bulannya.

“Mudah-mudahan dengan adanya pembacaan solawat, kita mendapatkan syafa’at nabi Muhammad serta diberi kemudahan dalam menjalani kehidupan. Tujuan pembacaan solawat ini juga untuk merekatkan tali persaudaraan,” ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut selain mengingatkan tentang berbagai bahaya adanya paham yang berpotensi memecah persatuan dan kesatuan bangsa, ketua DPRD juga mengingatkan pada warga desa untuk meningkatkan semangat gotong royong yang menjadi cirri khas bangsa Indonesia.

Karena sesuai visi dan misi Presiden Jokowi akan menjadikan Desa sebagai pusat pembangunan Indonesia dengan menggelontorkan anggaran Triliunan Rupiah tentunya dengan harapan pembangunan dilakukan secara merata dengan focus Infrastruktur jalan dan irigasi serta pemberdayaan masyarakat.

“Keinginan Presiden Jokowi adalah menjadikan Desa sebagai pusat pembangunan Indonesia dengan mengutamakan prinsip gotong royong,” katanya.Q har

Bupati Nobar Film G30S/PKI di Lima Lokasi Sebagai upaya lebih memantapkan wawasan kebangsaan bagi seluruh komponen bangsa, Pemerintah Kabupaten Nganjuk bersama Kodim 0810 Nganjuk menggelar acara nonton bareng (Nobar) film penumpasan pengkhianatan G 30 S/PKI untuk pelajar SMA dan SMP. Kegiatan ini diadakan di lima lokasi secara bersamaan yakni di GOR Bung Karno, Lapangan Pandean Kecamatan Gondang, Alun Alun Kecamatan Berbek, lapangan Bulak Kecamatan Tanjunganom dan halaman Kecamatan Kertosono.

Bupati Nganjuk, Drs H Taufiqurrahman mengatakan, kegiatan Nobar kali ini bertujuan secara khusus digelar untuk lebih memantapkan pemahaman tentang isu berkembangnya kegiatan komunisme di Indonesia dan menjadi perhatian serius bagi pemerintah.

Bupati Nganjuk juga menekankan kepada masyarakat untuk memberikan pemahaman yang tepat dalam rangka menangkal gerakan – gerakan separatisme, maupun gerakan ekstrim kiri yang saat ini berupaya memutar balikan fakta sejarah tentang G 30 S/PKI. Selain itu, dia menambahkan, acara nonton bareng sebagai

upaya memantapkan kembali pemahaman terkait isu berkembangnya kegiatan komunisme di berbagai daerah di Indonesia.

“Peristiwa G 30 S/PKI hanyalah sejarah namun sebagai generasi penerus bangsa harus mampu berfikir kedepan untuk memetik hikmah, mengimplementasikan nilai-nilai kedalam realita kehidupan bangsa dan Negara,” ucap Bupati Nganjuk.

Hikmah dan pelajaran yang dapat diambil, dikatakan Bupati Nganjuk, adalah mengutamakan kepentingan nasional diatas kepentingan pribadi. Sebagai generasi penerus bahwa hidup berbangsa dan bernegara harus saling

bekerjasama, bersatu, melengkapi satu sama lain untuk mencapai cita-cita nasional bersama yang sudah tertuang dalam UUD 1945. “Saya berharap untuk bangsa ini kedepan tetaplah teguh pada ideologi PANCASILA sesuai UUD 1945“ tegas Bupati Nganjuk.

Demi bangsa Indonesia, demi pengorbanan para pahlawan, peristiwa G 30 S/PKI merupakan sejarah sekaligus ujian terhadap bangsa ini. Memahami dan memaknai kembali perjuangan para pahlawan.

Bupati Nganjuk secara jelas mengatakan acara Nobar film G30S/PKI merupakan refleksi akan keganasan dan kebiadaban PKI, yang telah mengacaukan NKRI. Karena itu, dengan adanya refleksi diharapkan terbentuk sikap waspada dalam diri masyarakat terhadap penyebaran paham Marxisme, Leninisme, Sosialisme, dan sejenisnya.

“Paham-paham yang tidak bersesuaian dengan Pancasila di Negara Indonesia tidak diperbolehkan sama sekali dan harus

dibumi hanguskan jika terindikasi masih bertahan. Setidaknya berkaca pada fakta sejarah yang menjelaskan bahwa begitu kejamnya pembantaian yang tidak berkeprimanusiaan. Kita berharap hal itu tidak akan terulang kembali di Indonesia,” ujar Bupati Nganjuk.

Bukti nyata kebiadaban PKI adalah dengan pembunuhan para pejabat tinggi TNI, keenam pejabat tinggi yang dibunuh tersebut adalah, Letjen TNI Ahmad Yani (Menteri/Panglima Angkatan Darat/Kepala Staf Komando Operasi Tertinggi), Mayjen TNI Raden Suprapto (Deputi II Menteri/Panglima AD bidang Administrasi), Mayjen TNI Mas Tirtodarmo Haryono (Deputi III Menteri/Panglima AD bidang Perencanaan dan Pembinaan).

Mayjen TNI Siswondo Parman (Asisten I Menteri/Panglima AD bidang Intelijen), Brigjen TNI Donald Isaac Panjaitan (Asisten IV Menteri/Panglima AD bidang Logistik), Brigjen TNI Sutoyo Siswomiharjo (Inspektur Kehakiman/Oditur Jenderal Angkatan

ristika/bhirawa

Bupati Nganjuk, Drs H Taufiqurrahman nonton bareng Film G30S/PKI di GOR Bung Karno Nganjuk.

Darat). Adapun Jenderal TNI Abdul Harris Nasution yang menjadi sasaran utama, selamat dari upaya pembunuhan tersebut.

Sebaliknya, putrinya Ade Irma Suryani Nasution dan ajudannya, Lettu CZI Pierre Andreas Tendean tewas dalam usaha pembunuhan

tersebut.

Bagi masyarakat Indonesia, pemberontakan PKI merupakan sejarah yang tak boleh hilang dan dilupakan, terlebih lagi belakangan ini ada kelompok komunis menuntut Presiden RI meminta maaf kepada keluarga PKI.Q advetorial

EKONOMI BISNIS

Jumat Wage 2 OKTOBER 2015

7

Beras dan Biaya Kuliah Sumbang Naiknya Inflasi Jatim Pemprov, Bhirawa Nilai inflasi provinsi Jatim mengalami penurunan dari 0,36 persen pada bulan Agustus 2015 lalu menjadi 0,24 persen pada bulan September 2015. Dua komoditas pemicu inflasi Jatim pada bulan September 2015 ini adalah beras dan uang kuliah di perguruan tinggi swasta.

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Jatim M Sairi MA mengatakan, beras menjadi komoditas pemicu inflasi Jatim sebesar 3,32 persen karena stoknya banyak mengalir di daerah-daerah lain seperti Jabodetabek. Oleh karena itu, stok beras di Jatim malah berkurang padahal permintaan terhadap beras cukup tinggi.

“Tampaknya harga beras Jatim itu melampaui daerah-daerah lain.

Beras Jatim banyak sebenarnya, tapi malah diminta untuk mencukupi daerah-daerah lain seperti Jabodetabek. Sehingga malah di Jatim sendiri kekurangan beras. Karena permintaan beras di Jatim tinggi, maka harga beras di Jatim malah makin melambung,” katanya, Kamis (1/10).

Selain komoditas beras, kata Sairi, satu komoditas pemicu inflasi lainnya di Jatim adalah naiknya uang kuliah pada perguruan tinggi swasta sebesar 8,18 persen. “Di Surabaya, Malang, dan Probolinggo itu biaya kuliahnya lebih tinggi daripada daerah-daerah lain selain Jatim.

Terutama perguruan tinggi swasta ya, kan banyak yang bayar kuliah di bulan September ini.

Kalau yang negeri kan bayarnya di bulan Agustus lalu,” ujar dia.

Namun, menurut Sairi, Jatim pada bulan September lalu berhasil mengendalikan harga-harga kebutuhan pokok di masyarakat.

Beberapa komoditas penyumbang deflasi di Jatim pada bulan September 2015 diantaranya

adalah daging ayam ras, angkutan udara, telur ayam ras, cabai rawit, dan minyak goreng.

“Di luar beras ya, cabai kita dan bawang merah kita mengalami penurunan. Ini berarti harga-harga pokok cukup berhasil dikendalikan oleh tim pengendali inflasi,” kata Sairi.

Sementara, inflasi tertinggi terjadi di Kabupaten Jember sebesar 0,29 persen, diikuti Kota Kediri dan Kota Surabaya masing-masing sebesar 0,26 persen, Kabupaten Probolinggo sebesar 0,23 persen, Kabupaten Banyuwangi dan Kota Malang masingmasing sebesar 0,21 persen, dan Kota Madiun sebesar 0,15 persen.

Sedangkan inflasi terendah terjadi di Kabupaten Sumenep sebesar 0,13 persen.

Dari 6 ibukota provinsi di Pulau Jawa, tiga kota mengalami inflasi dan tiga kota mengalami deflasi.

Inflasi tertinggi terjadi di Kota Surabaya sebesar 0,26 persen, diikuti Kota Yogyakarta sebesar

0,04 persen, dan Kota Jakarta sebesar 0,01. Sedangkan deflasi tertinggi terjadi di Kota Semarang sebesar 0,18 persen, diikuti Kota Serang sebesar 0,02 persen, dan Kota Bandung sebesar 0,01 persen.

Dari 82 kota IHK nasional, 46 kota mengalami inflasi dan 36 kota mengalami deflasi. Lima kota yang mengalami inflasi tertinggi adalah Merauke sebesar 1,33 persen, Tanjung Pandan sebesar 1,20 persen, Tanjung sebesar 0,94 persen, Pangkal Pinang sebesar 0,84 persen, dan Tanjung Pinang sebesar 0,68 persen.

Sedangkan 5 kota yang mengalami deflasi tertinggi adalah Sibolga sebesar 1,85 persen, Ternate sebesar 1,58 persen, Tual sebesar 1,41 persen, Jambi sebesar 1,26 persen dan Padang Sidimpuan sebesar 0,82 persen.

Laju inflasi tahun kalender (September 2015 terhadap Desember 2014) Jatim mengalami

inflasi sebesar 2,23 persen, angka ini lebih rendah dibanding inflasi tahun kalender September 2014 sebesar 3,38 persen. Inflasi yearon-year (September 2015 ter-

Data BPS Jatim

Rate Plus Breakfast Lebih Diminati Tamu Hotel

RAGAM EKBIS

Hankook Kejar Kenaikan Target 10% Sampai Akhir Tahun Surabaya, Bhirawa Setelah tiga tahun ekspansi di Surabaya, produsen ban asal Korea Selatan Hankook mentargetkan pertumbuhan 10% sampai dengan akhir 2015. Target pertumbuhan tersebut disesuaikan dengan jumlah pertumbuhan kendaraan roda empat di Jatim. Persaingan antar produsen ban di Jatim memang sangat sengit, sejumlah produsen memberikan potongan harga secara besar-besaran kepada konsumen, meskipun ekonomi mengalami perlambatan.

Tomy Winarto, Manajer Marketing ban Hankook Jatim, mengutarakan selama tahun 2014 secara omzet penjualan Hankook mencapai Rp 18 miliar lebih.

Tahun ini pun di targetkan omzet penjualan bisa menyentuh Rp.20 miliar.

Target tersebut, memang bukan perkara yang mudah tetapi ia tetap percaya bahwa akhir tahun ini penjualan Hankook bisa terdongkrak naik. “ Kami percaya, bahwa target tersebut bisa tercapai. Karena pada tahun ini, sejumlah daerah di Jatim sudah mulai ada showroom penjualan ban Hankook.

Serta beberapa toko ban, yang telah melakukan perjanjian kerja dengan kami untuk turut serta menjual produk ban Hankook,” jelasnya, Kamis (1/10) kemarin.

Lanjut Tomy, dari Provinsi Jatim, penjualan ban Hankook telah menyumbangkan 30 persen dari total penjualan secara nasional. Artinya di Jatim pertumbuhan kendaraan roda empat di sini masih jauh lebih baik di bandingkan dengan DKI Jakarta atau daerah di Jawa lainnya.Q wil

KEHILANGAN TULUNGAGUNG Hilang STNK, Suzuki Satria, AG2717RAK, a/n.

Solehan, Jl Mayor Sujadi 71-H RT/RW: 002/004, Kel. Jepun-T.Agung No. 1843/IMB/BI-II/2015 Hilang STNK, Yamaha RXK, th. 2003, Hijau, AG2417TH, a/n. Supriadi, Ds. Bukur, SumbergempolT.Agung No. 1845/IMB/BI-II/2015 Hilang STNK, Vespa PX150E, th. 1986, Merd Blue, AG4331TU, a/n. Nurhadi, Ds. Karangtalun, KalidawirT.Agung No. 1846/IMB/BI-II/2015 Hilang STNK, Honda, AG2033RAD, a/n. Feriawan Setyanto, Dsn. Krajan, Ds. Kaliwungu, Ngunut-T.Agung No. 1847/IMB/BI-II/2015 Hilang STNK, Honda, th. 1987, Hitam, AG5071RF, a/ n. Jaelani, Ds. Punjul, Karangrejo-T.Agung No. 1848/IMB/BI-II/2015

hadap September 2014) Jatim sebesar 6,70 persen, angka ini lebih tinggi dibanding inflasi yearon-year bulan September 2014 sebesar 4,13 persen. Q rac

Foto ilustrasi

PT Kereta Api Indonesia (persero) Daerah Operasi 8 Surabaya berencana menerapkan tiket dalam bentuk thermal untuk mengantisipasi adanya antrean.

Daop 8 Surabaya Berencana Terapkan Tiket Thermal Surabaya, Bhirawa PT Kereta Api Indonesia (persero) Daerah Operasi 8 Surabaya berencana menerapkan tiket dalam bentuk “thermal”, yakni seperti struk anjungan tunai mandiri (ATM) khusus untuk KA Lokal mulai tanggal 6 Oktober 2015.

Manager Humas PT KAI Daop 8 Surabaya, Sumarsono, mengatakan pengunaan tiket thermal untuk mengantisipasi adanya antrean pada saat melakukan pencetakaan tiket secara mandiri “Ini adalah inovasi di jajaran PT KAI Daop 8 Surabaya yang terus berusaha meningkatkan layanannya kepada masyarakat, dengan mempercepat pelayanan pencetakan tiket di loket stasiun,” ucapnya, Kamis (1/10).

Ia mengatakan penggunaan tiket thermal untuk meng-

gantikan tiket lama yang menggunakan tiket jenis “dot matrix” atau berbentuk seperti kertas kuitansi.

“Dengan pemberlakuan tiket thermal maka pelayanan pembelian tiket KA lokal dilayani pada hari atau tanggal keberangkatan, dan mulai dibuka 3 jam sebelum jam keberangkatan KA tersebut,” tuturnya.

Sumarsono menjelaskan, setelah dilakukan evaluasi pelayanan pencetakan tiket penggunaan tiket dot matrix membutuhkan waktu sekitar 14 hingga 15 detik per tiket saat mencetak, sehingga sering terjadi antrean untuk pembelian tiket.

Sementara, untuk menggunakan tiket jenis thermal pencetakan tiket akan lebih cepat yaitu sekitar 0,5 hingga 1 detik per tiket, sehingga mempercepat pelayanan di

loket dan mengurangi antrean. “Masyarakat di wilayah DAOP 8 Surabaya biasa membeli tiket KA lokal menjelang berangkat, sehingga butuh kecepatan,” tambahnya.

Sementara itu, secara fisik jenis dan ukuran tiket thermal menggunakan kertas tipis seperti struk ATM, dan berukuran 8x9 centimeter atau menyerupai tiket parkir elektronik.

Sedangkan sebagai pengaman, pada kedua sisi tiket terdapat logo atau tulisan PT KAI berwarna dan mempunyai kode batang (barkode), nomor KA, waktu keberangkatan, tanggal dan jam, tarif, data petugas, loket penjualan, serta jam pencetakannya.

Rencananya, di wilayah Daop 8 Surabaya akan ada 44 perjalanan KA lokal per hari yang menggunakan tiket thermal.Q ant.wwn

Surabaya, Bhirawa Untuk memberi kenyamanan para tamu yang ingin menginap di hotel, setiap pertama kali bertransaksi pihak hotel selalu menawarkan kepada tamunya apakah akan menggunakan rate room only atau dengan plus breakfast sekalian.

Menurut Public Relations Manager Garden Palace Hotel, Novita Opraningtyas saat dikonfirmasi Bhirawa, Kamis (1/10) kemarin mengungkapkan, dua harga yang ditawarkan oleh pihak hotel, yakni room only atau plus breakfast dengan harga berbeda pula.

“Sebab tidak semua tamu yang menginap ini butuh breakfast karena mungkin pagi sekali tamu sudah check out, namun ada juga tamu yang memilih sekalian sarapan di hotel,” ujarnya.

Walau lebih mahal, banyak tamu yang lebih memilih plus breakfast, walaupun mereka harus mengeluarkan uang lebih mahal jika memilih room only. “40 persen tamu memilih harga room only dan 60 persen rate plus breakfast,” katanya.

Sedangkan harga antara room only dan plus breakfast sendiri sebenarnya hanya terpaut Rp 95 ribu saja. “Dengan menambah Rp 95 ribu tamu bisa menikmati semua menu yang disediakan saat sarapan pagi,” ucap Novita.

Begitu juga di hotel-hotel lain yang ada di Surabaya, rata-rata tamu juga lebih memilih rate plus breakfast daripada room only. “Ditempat kami juga begitu ratarata sekitar 30 persen tamu memilih room only dan 70 persennya ingin menikmati menu hidangan sarapan pagi,” pungkas Marketing Communication Manager HARRIS-POP Hotel & Conventions, Setiawan Nanang yang biasa disebut Iwan.

Iwan menambahkan, berhubung hotel Harris dan Pop ini masih baru sehingga masih banyak tamu yang ingin menikmati kamar maupun restoran yang ada. “Jadi tamu yang menginap biasanya juga ingin merasakan masakan olahan chef kami untuk itu tamu lebih banyak memilih dengan rate plus breakfast,” jelasnya.Q riq

Forum Humas BUMN, Gagas Sertifikasi Praktisi Kehumasan Surabaya, Bhirawa Forum Humas (FH) Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menggagas sertifikasi praktisi kehumasan di Indonesia yang melibatkan lembaga independen di bidang ilmu kehumasan.

“Proses sertifikasi ini tidak hanya untuk meningkatkan kompetensi, tetapi juga mensertifikasi profesionalisme dari para praktisi kehumasan ini,” kata Presidium Forum Humas BUMN Indonesia, Susi Susetyaningsih pada pertemuan di Gapura Surya Nusantara Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya, Kamis (1/10).

Ia mengatakan, sertifikasi kompetensi profesi seperti yang dilakukan FH BUMN tersebut sangat penting guna menyambut pemberlakuan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) pada penghujung tahun ini.

“Kegiatan FH BUMN pertama kali diselenggarakan di Surabaya ini juga menjadi ajang silaturahmi antara FH BUMN pusat dengan para humas dari FH BUMN dan BUMD (Badan Usaha Milik Daerah) Provinsi Jatim,” tuturnya.

Di sisi lain, Ketua FH BUMN dan BUMD Jatim, Ivone Andayani mengatakan hadirnya para humas yang mayoritas dari Jakarta ini menjadi kesempatan para humas membuka jaringan.Q ma

Pelindo III Raih Penghargaan Website BUMN Terbaik 2015

Mudah Diakses, Simpel dan Scannable Surabaya, Bhirawa PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) atau Pelindo III menyabet dua penghargaan sekaligus pada ajang BUMN Web Awards 2015 di Hotel Le Meridien, Jakarta, Rabu (30/9). BUMN kepelabuhanan yang mengelola 43 pelabuhan pada 7 provinsi di Indonesia tersebut, meraih penghargaan tertinggi “Website BUMN Terbaik 2015” dan Special Awards sebagai “Website BUMN Best Content” untuk situs web korporatnya, HYPERLINK “http://pelindo.co.id/” \t “_blank” pelindo.co.id.

BUMN Web Awards yang diselenggarakan setiap tahun, menjadi barometer kualitas situs web resmi BUMN di Indonesia. “Penghargaan diberikan untuk BUMN yang sudah memfungsikan situs resmi perusahaannya sebagai sarana komunikasi dan transaksi dengan baik”, ungkap salah satu dewan juri yang juga Pemimpin Redaksi jaringan media, Beritasatu.com Primus Dorimulu dalam sambutannya.

Dewan juri lainnya yakni Dr Ir. Muhammad Said Didu (perekayasa madya BPPT yang juga mantan sekretaris Kementerian BUMN), Nila Marita (praktisi kehumasan perusahaan), dan Nukman Luthfie (digitalpreneur).

Primus menambahkan, bahwa

pemanfaatan web BUMN berpotensi untuk turut mendorong pertumbuhan perusahaan di tengah perlambatan ekonomi seperti saat ini. “BUMN adalah harapan (pertumbuhan) tersebut, karena menjadi tulang punggung perekonomian Indonesia”, katanya. Selain itu, era digital harus dimanfaatkan secara optimal oleh BUMN. Berdasarkan riset, ada korelasi positif antara BUMN yang mempunyai kinerja baik dengan BUMN yang websitenya dikelola secara baik. “Operasional menjadi lebih efisien”, tambahnya lagi.

Lebih lanjut Primus memaparkan, sebuah website harus mengutamakan fungsi bukan tampilan.

Dari sisi navigasi harus jelas dan memudahkan, termasuk saat diakses dalam versi mobile”.

Website Pelindo III, pelindo.co.id, sudah mendukung tampilan mobile, sehingga lebih nyaman diakses dari telepon pintar maupun komputer tablet.

Pelindo III meski bukan mengelola web transaksional dengan pengguna jasa langsung, tapi tetap terus berusaha mengelola web dengan baik. Salah satunya dari sisi navigasi yakni dengan pengelompokan informasi utama langsung terlihat begitu web diakses dan disajikan simpel dengan sejajar.

Said Didu menambahkan, website harus scannable (mudah ditemukan) dan aktual. Website Pelindo III selama ini dikenal di kalangan jurnalis sebagai salah satu rujukan informasi teraktif di bidang kepelabuhanan. Bahkan informasi terpilih dari website tersebut juga disajikan dalam versi printed, melalui Majalah Dermaga yang sudah terbit selama 26 tahun. “Website perusahaan sudah seharusnya berisi informasi perusahaan, bukan foto dirutnya”, canda Said Didu dari

atas panggung.Seperti dilansir dari situs penyelenggara, pemilihan Website BUMN Terbaik 2015 dilakukan oleh tim juri independen dengan dukungan Litbang Beritasatu.com bersama Majalah Investor. BUMN dengan website terbaik adalah perusahaan yang meraih penilaian tertinggi berdasarkan kriteria penilaian yang ditetapkan tim juri. Penilaian akan didasarkan antara lain pada keterbukaan, publikasi, kekayaan halaman, berita dan informasi, estetika, dan desain.

“Penghargaan ini menjadi apresiasi dan menambah motivasi bagi Pelindo III untuk meningkatkan pelayanan kepada pengguna jasa serta memberikan manfaat lebih kepada masyarakat. Salah satunya dengan memiliki website yang dikelola profesional, sehingga dapat menjadi media penghubung yang transparan dan efektif dengan seluruh stakeholder kami”, kata Direktur Teknik dan Teknologi Informasi Pelindo III yang hadir bersama Direktur Operasi dan Pengembangan Bisnis Pelindo III Rahmat Satria.

m ali/bhirawa

Para perwakil perusahaan yang berhasil mendapatkan penghargaan Web Awards 2015.

Edi Priyanto, Kahumas Pelindo III, dalam kesempatan terpisah dari Surabaya, menyampaikan bahwa kedua penghargaan tersebut diraih tidak lama setelah website Pelindo III berganti perwajahan (di-redesain). “Kami bersyukur juga mendapat penghargaan khusus sebagai ‘Website BUMN Best Content’. Website HYPERLINK “http://pelindo.co.id/ ” \t “_blank” pelindo.co.id kini tampil dengan tiga kanal utama, yakni menyajikan pemberitaan

aktual terkait kinerja Pelindo III dan dunia kepelabuhanan, kemudian tentang profil dan layanan perusahaan, serta tidak lupa juga mengabarkan kegiatan Corporate Social Responsibility (CSR) Pelindo III untuk masyarakat dan lingkungan,” jelasnya.

Konten yang baik dari website korporat, juga menjadi komitmen BUMN dalam mewujudkan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik atau Good Corporate Governance (GCG), tutup Edi Priyanto.Q ma

MALANG RAYA

8 KILAS AREMANIA

PDAM Tingkatkan Pengiriman Air Bersih Dua Kali Lipat Kab Malang, Bhirawa Kemarau panjang yang menerjang wilayah Kabupaten Malang, membuat Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) kabupaten setempat menambah intensitas pengiriman air bersih kepada daerah yang mengalami kekeringan.

“Awalnya, pengiriman air bersih hanya 20 unit mobil tangki per hari, tapi saat ini kita tingkatkan dua kali lipat yakni menjadi 44 unit mobil tangki per hari,” jelas Direktur Utama (Dirut) PDAM Kabupaten Malang H Syamsul Hadi, Kamis (1/10), kepada Bhirawa.

Diterangkan, penanganan dampak kekeringan di wilayah Kabupaten Malang leading sector-nya adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Sedangkan PDAM hanya membantu distribusi air bersih bersama Palang Merah Indonesia (PMI) dan Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang (DCKTR). Bantuan air bersih sudah dilakukan sejak bulan Agustus 2015.

“Sebelumnya, masing-masing desa yang terdampak kekeringan hanya meminta bantuan dua tangki air bersih dalam sehari. Tapi sekarang, intensitas pengiriman ditingkatkan karena semakin banyak warga yang meminta bantuan air bersih,” kata Syamsul.

Air bersih sebanyak itu, dikatakan Syamsul, didistribusikan untuk warga di Desa Putukrejo, Kecamatan Kalipare, Desa Pringgondani, Kecamatan Bantur, Desa Wonorejo, Kecamatan Singosari, dan Desa Kucur, Kecamatan, Kecamatan Dau. Meski, intensitas pengiriman air meningkat, namun distribusinya lebih efektif setelah dipasangnya hidran umum.

“Hingga saat ini di wilayah desa yang terdampak kekeringan akibat musim kemarau ini, sudah terpasang 20 hidran umum. Sehingga dengan terpasangnya hidran umum, maka hal ini tidak hanya mempermudah PDAM dalam mengisi air bersih di hidran, tapi masyarakat juga sangat dimudahkan untuk mendapatkan air bersih yang disalurkan melalui hidran umum,” paparnya. Q cyn

DPRD Desak Kantor KPUD Dipindah Dikhawatirkan Ganggu Wisatawan Taman Buaya Batu, Bhirawa Ketua DPRD Kota Batu, Cahyo Edi Purnomo, akan segera mengajak Walikota Batu Eddy Rumpoko untuk segera memindahkan kantor Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) kota setempat. Hal ini harus dilakukan sebelum penyelenggaraan pilkada Batu pada awal 2017. Dewsn tak ingin fenomea yang biasa terjadi pada Pilkada akan mengganggu tempat wisata maupun tempat ibadah yang ada di sekitar gedung KPUD saat ini.

Diketahui, saat ini keberadaan gedung KPUD terlalu mepet dengan tempat wisata dan rumah ibadah. Misalkan nanti, dalam pilkada KPUD didemo karena suatu permasalahan, hal ini akan mempengaruhi aktivitas ibadah dan menganggu kenyamanan wisatawan yang berkunjung.

“Adapun gedung yang lebih tepat dan nyaman untuk kegiatan KPUD Batu adalah di

kawasan Desa Sidomulyo. Di sana ada kantor Dinas Pendidikan Kota Batu yang akan segera dipindah. Dan KPUD bisa memanfaatkan gedung yang ditinggal dindik tersebut,”ujar Cahyo, Kamis (1/10).

Diketahui, pada awal 2016 akan banyak kantor SKPD Pemkot Batu yang dipindah ke blok office. Karena pada awal tahun tersebut perkantoran terpadu tersebut telah ram-

Cahyo Edi Purnomo pung dan siap untuk digunakan. Akibatnya, akan banyak gedung bekas kantor SKPD yang ditinggalkan dan tidak digunakan.

Namun gagasan memindahkan kantor KPUD Kota Batu ini justru ditanggapi dingin oleh ketua KPUD Batu,

muhammad taufiq/bhirawa

Kabakorwil Malang Dr Idrus MSi saat melihat stan batu akik dalam ajang pameran batu akik nusantara di Halaman Bakorwil Malang.

Bakorwil Malang Gelar Pameran Produk Unggulan Malang, Bhirawa Gebyar Hari Jadi Provinsi Jawa Timur ke 70 di Bakorwil Malang, ditandai dengan pameran produk unggulan dari Kota dan Kabupaten se Wilayah Bakorwil Malang.

Kabakorwil Malang Dr Idrus MSi, dalam sambutannya mengatakan pameran ini dilakukan untuk memperingati hari jadi di Jawa Timur.

Sekaligus untuk mengenalkan Produk unggulan Jawa Timur.

Produk unggulan Jawa Timur menurutnya, cukup bagus jika dibandingkan dengan Bangkok, produk unggulan di wilayah Bakorwil Malang ini harus terus dilakukan inovasi, sehingga menjadi lebih maju lagi.

“Hasil produk di Jatim ini cukup bagus, harus dipatenkan agar tidak diakui oleh orang lain,” tutur Idrus yang juga Pj Bupati Kediri itu.

Sementara itu, Ketua Panitia Peni Kusdarmi SH. Msi, menyatakan pameran ini digelar mulai 1 Oktober hingga tanggal 4 Oktober mendatang di Halaman Kantor Bakorwil Malang.

Lebih jauh Peni, menguta-

rakan pameran ini, diberi nama Pameran Produk Unggulan dan Prodduk Nusantara, memfasilitasi produk unggulan 12 Kota Kab, mulai Batu sampai Banyuwangi.

“Selain produk unggulan masing-masing daerah, peserta pameran juga berasal dari pengrajin batu permata,”ujarnya.

Melalui kegiatan ini, pihaknya berharap, produk unggulan di wilayah Bakorwil Malang, menjadi lebih dikenal lagi. Sehingga mereka tetap bisa bertahan.

Peni lantas menyebut, produk unggulan dari Kota Probolinggo adalah. Crispi ikan teri, rengginang, kripik talas dan batik khas godong pelem, batik pelem sewu, dan batik pesisiran.

Salah satu stan batu permata, milik Fajar, Toko Nandia asal Pandaan Pasuruan.

Fajar mengaku sangat senang mendapat kesempatan untuk mengikuti pameran ini.

“Setiap ekspo atau pameran yang kita ikuti, membawa keberuntungan bagi kami pedagang batu permata. Program ini sangat bagus,” tutur-

Pelajaran Pancasila Tergeser Pelajaran Lain Kab Malang, Bhirawa Pendidikan Pancasila bagi pelajar baik itu ditingkat Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan Sekolah Menengah Atas (SMA) di wilayah Kabupaten Malang hingga sekarang kurang maksimal.

Bupati Malang H Rendra Kresna, Kamis (1/10), saat mengikuti Sarasehan Hari Kesaktian Pancasila 1 Oktober 2015, di Desa Genengan, Kecamatan Pakisaji, Kabupaten Malang mengatakan pendidikan Pancasila telah tergeser pelajaran matematika, fisika dan biologi. Padahal, pelajaran Pancasila sebagai lambang negara Indonesia.

“Kenapa pelajaran Pancasila bisa tergeser dengan mata pelajaran yang lainnya,” kata dia.

Ia mengaku, pelajaran Pancasila di sekolah kini tidak lagi menjadi mata

Rochani. Rochani mengatakan tahapan Pilkada Batu akan segera diawali pada bulan Juli mendatang. Apabila KPUD masih direpotkan lagi dengan urusan kepindahan, dikhawatirkan bisa mengganggu kinerja staff dan anggota KPUD. “Salah satu yang dikhawatirkan adalah adanya arsip penting yang hilang pada saat proses kepindahan dilakukan,”ujar Rochani.

Sebelumnya, KPUD Kota Batu telah mengajukan usulan pendanaan pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali (Pilwali) Kota Batu tahun 2017 kepada Pemkot Batu dan DPRD. Adapun besaran anggaran Pilwali yang diajukan adalah sebesar Rp 12,7 milyar. Penggunaan dana tersebut diperuntukkan untuk dua kelompok besar

yakni, belanja honor sebesar Rp 4,4 milyar, dan belanja barang dan jasa sebesar Rp 8,3 milyar.

Penggunaan dana tersebut mengalami peningkatan yang cukup besar. Karena pada Pilwali tahun 2012 lalu hanya menghabiskan dana kurang lebih Rp 7 milyar saja. Dan Rochani menganggap kenaikan ini wajar sebagai konsekwensi dari perubahan sistem Pilwali serentak nasional.

“Peningkatan penganggaran ini merupakan konsekwensi dari konsep pemilihan serentak nasional. Perubahan misalnya terjadi pada penggunaan anggaran fasilitasi kampanye. Jika dahulu ditanggung oleh masing-masing calon wali kota, kini dibiayai oleh KPU,”jelas Rochani beralasan. Q nas.sup

Dorong Komite Sekolah Tak Bergantung BOS

Puluhan Buruh PT S3 Datangi Kantor Disnakertrans Kab Malang, Bhirawa Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Malang, yang berada di Jalan Raya Desa Kedung, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang, pada Kamis (1/10) siang kemarin, didatangi puluhan buruh yang tergabung dalam Solidaritas Perjuangan Buruh Indonesia (SPBI) Malang.

Menurut Koordinator Aksi Buruh SPBI Adi Prasetya, aksi yang dilakukan sebagai buntut dari aksi sebelumnya.

Karena pada aksi unjukrasa di Pendapa Kabupaten Malang, di Jalan KH Agus Salim, Kota Malang, pada beberapa Minggu lalu, tuntutan buruh tidak diselesaikan oleh perusahaan dan terkesan dikesampingkan hingga saat ini.

“Aksi unjukrasa kali ini di Kantor Disnakertrans Kabupaten Malang, kami telah menuntut Bagian Pengawasan Disnakertrans, agar melakukan pengawasan secara ketat terhadap perusahaan di mana buruh bekerja. Jika pengawasan tidak maksiamal bahkan berhenti, secara tidak langsung buruh akan diperlakukan secara tidak adil,” tegasnya.

Intinya dalam aksi unjukrasa ini, kata Adi, Pengurus SPBI PT Surya Sentra Sarana (S3) yang berada di wilayah Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang ini, telah memperjuangkan nasib lima orang buruh S3. Karena kelima buruh tersebut, diberhentikan secara sepihak tanpa diberika kompensasi oleh perusahaan. Sehingga SPBI meminta buruh S3 itu yang di Putus Hubungan Kerja (PHK) dipekerjakan kembali.

Selain itu, lanjut dia, SPBI juga mengharapkan 16 buruh karyawan PT S3 yang telah dipekerjakan kembali agar dinaikan statusnya menjadi karyawan tetap atau kontrak tetap. Sehingga dua masalah ini yang menjadi dasar tuntutan dari berbagai aksi sebelumnya.

“Namun, janji Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang untuk melakukan mediasi belum membuahkan hasil hingga kami melakukan aksi lagi,” tuturnya.Q cyn

Jumat Wage 2 OKTOBER 2015

pelajaran nomor satu. Karena pelajaran Pancasila kalah dengan pelajaran lain, dan siswa sekarang harus bisa mengusai pelajaran matematika, fisika, dan biologi. Dan jika hal ini dibiarkan, maka pelajaran Pancasila hanya sebagai sampul saja. Sehingga dikhawatirkan akan menurunkan rasa kecintaan dengan bangsanya sendiri atau turunnya rasa nasionalisme.

“Rendahnya pengetahuan siswa tentang pendidikan Pancasila, maka akan berdampak buruk bagi generasi penerus bangsa Indonesia kedepan. Sehingga untuk meningkatkan rasa nasionalisme terhadap bangsa Indonesia, tentunya pendidikan Pancasila harus menjadi prioritas utama dalam mata pelajaran siswa,” ujar Rendra, yang kini kembali menjadi Calon Bupati (Cabup) Malang, Pe-

riode 2015-2020.

Dirinya berharap, lanjut dia, agar kurikulum pendidikan sekolah harus menempatkan pendidikan Pancasila sebagai mata pelajaran yang utama. Sehingga nilai-nilai pada Pancasila bisa diwujudkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebab, Pancasila tidak hanya sebagai lambang negara Indonesia saja, tapi juga sebagai ideologi bangsa Indonesia.

“Untuk itu tidak perlu diragukan lagi, karena Pancasila itu sakti. Bangsa ini merdeka juga karena kesaktian yang dimiliki oleh Pancasila. Sehingga siswa sekolah mulai dini harus ditanamkan pentingnya mempelajari Pancasila, agar mereka juga paham akan sejarah yang telah ditinggalkan oleh pendiri bangsa ini,” tungkas Rendra. Q cyn

nya. Pihaknya lantas menyebut beberapa barang daganganya yang terjual laris saat pameran adalah jenis Bulu Macan, Kecubung Wulung, dan Bandar Perak. Namun masing-masing pembeli memiliki kesukaan yang berbeda.

Hal yang sama juga disampaikan pedagang permata asal Pakisaji, Kabupaten Malang Zulkarnaen. Peria yang menjual batu akik serba bacan, mengaku jika pameran merupakan sarana untuk promosi.

“Saya sering ikut di Jakarta, untuk di Malang baru kali ini, kami berharap momentum ini, bisa mengangkat keberadaan penjual akik,”tuturnya.

Pihaknya lantas menyatakan, jika bacan yang besar dijual dengan harga Rp 1 juta sedang yang kecil Rp 300 ribu.

Harga ini mengalami penurunan sejak tiga bulan terakhir ini.

“Biasanya kami jual diatas itu, untuk saat ini, sedang mengalami penurunan, makanya harganya kami sesuaikan, “imbuhnya. Q mut

Batu, Bhirawa Dinas Pendidikan (Dindik) Kota Batu mendorong komite sekolah untuk mampu membiayai kegiatan pendidikan yang tidak mendapatkan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Untuk itu komite sekolah harus mampu memberdayakan potensi ekonomis yang dimiliki. Kamis (1/10), Dindik memberikan workshop manajemen berbasis sekolah kepada komite sekolah se-Kota Batu.

“Untuk efektivitas dan ilmu yang diberikan bisa terserap maksimal, workshop kita bagi menjadi 3 sesi.

Pertama, workshop untuk komite sekolah Kecamatan Batu, Kedua komite sekolah Kecamatan Junrejo, dan ketiga komite sekolah Kecamatan Bumiaji,”ujar Kasie Kelembagaan dan Pengendali Mutu di Dindik Kota Batu, Siti Chotifah, Kamis (1/10) kemarin.

Dalam pelatihan ini, dindik melalui komite sekolah berupaya untuk mengkreatifkan para guru dan murid yang ada di sekolah-sekolah. Dengan kreativitas ini, mereka bisa memanfaatkan potensi ekonomis yang ada di masing-masing sekolah.

“Misalnya saja, kita bisa arahkan para guru dan murid ini untuk membuat keterampilan seperti kerajinan dari dari bahan-bahan bekas. Kemudian hasil kerajinan tersebut bisa kita jual sehingga bisa menjadi pendapatan bagi sekolah,”ujar salah satu anggota komite sekolah Maman Adi. Untuk mempersiapkan hal tersebut, maka komite sekolah harus memiliki bekal ilmu yang baik tentang manajemen berbasis sekolah. Dengan demikian masing-masing sekolah tidak akan kesulitan dalam mengkordinir pengadaan bahan baku, proses pembuatan kerajinan, hingga pemasaran.

Rencana ini langsung mendapatkan dukungan penuh dari DPRD Kota Batu. Wakil ketua dewan, Hari Danah yang juga datang ke acara workshop, mengatakan bahwa perlu adanya kemandirian bagi komite sekolah dalam melaksanakan kegiatannya.

Dengan demikian komite sekolah tetap bisa melaksanakan kegiatannya walaupun tidak mendapatkan bantuan dana BOS. “Dengan manajemen yang baik dari komite sekolah, maka potensi ekonomis dari sekolah bisa dimanfaatkan dengan maksimal. Dan dengan pendapatan yang diperoleh, komite sekolah tidak perlu menunggu bantuan anggaran dari BOS dalam melaksanakan kegiatannya,” ujar Hari Danah. Q nas

anas bachtiar/bhirawa

Suasana workshop manajemen berbasis sekolah yang diikuti komite sekolah se-Kota Batu yang digelar di Vila Putri Bulan, Kamis (1/10).

PENGUMUMAN SERTIFIKAT HILANG Nomor : 06/Peng.35.28/X/2015 Untuk mendapat sertifikat baru sebagai pengganti sertifikat yang hilang. Berdasarkan ketentuan Pasal 59 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, dengan ini diumumkan bahwa : Letak Tanah Tanggal No Nama/Alamat Pemohon Keterangan Jenis dan Nomor Hak NIB Terdaftar Atas Nama Pembukuan a.Jalan b.Desa/Kel c.Kec 2 3 8 4 5 1 6 7 a.

Afiyah Cs, Jln Segara II/18, HM.1488 02080 Umar Abdullah Bawzir 1 23-05-1995 Gladak Anyar, b.Gladak Anyar Pamekasan c.Pamekasan a.

Said Agil, Jln Pedati Raya HM.1003 02835 Said Agil 24-03-1997 2 b.Lawangan Daya No 24 Kel. Rawa Bunga, Kec. c.Pademawu Jatinegara, DKI Jakarta a.

Saliken, Dsn Barat, Desa HM.13 00006 Saliken Pak Juheri 31-03-1997 3 b.Panaguan Panaguan, Kec Proppo, c.Proppo Pamekasan a.

H Fahmi Saguanto, Jln KH HM.38 01046 Haji Fahmi Saguanto 4 b.Teja Barat 28-04-1994 Zainal Arifin 32, Kel. Kidul c.Pamekasan Dalem, Kec. Klowen Kota Malang

Dalam waktu 30 (Tiga puluh) hari sejak tanggal pengumuman ini, bagi mereka yang merasa keberatan dapat mengajukan keberatan pada kami dengan disertai alasan dan bukti yang kuat. Jika setelah 30 (tiga puluh) hari tidak ada keberatan terhadap permohonan penggantian sertifikat tersebut di atas, maka sertifikat pengganti akan diterbitkan dan berlaku menurut hukum dan sertifikat yang dinyatakan hilang tidak berlaku lagi.

Pamekasan, Tanggal 01-10-2015 Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pamekasan ttd Drs, Ec. RAH UTOMO, SH NIP. 19580820 198503 1001

Jumat Wage 2 OKTOBER 2015

LINTASAN

Kenshi Jabar Ditempa di Secapa TNI-AD Bandung, Bhirawa Atlet kempo (kenshi) Jabar ditempa selama dua pekan di Kompleks Secapa TNI-AD di Hegarmanah Kota Bandung untuk bersiap turun pada Kejurnas dan Pra-PON XIX/2016 di Got C-Tra Arena Cikutra Kota Bandung, Jumat-Minggu.

"Meski sudah pasti lolos ke PON XIX/ 2016 karena sebagai tuan rumah, tapi atlet disiapkan maksimal. Selama dua pekan dilakukan penempaan di Secapa AD di Hegarmanah," kata Ketua Umum Pengda Perkemi Jabar Garyadi Kartasasmita di Bandung, Kamis.

Ia menyebutkan target Jabar menyabet empat medali emas pada ajang yang akan menjadi babak kualifikasi PON bagi daerah lainnya itu. Meski turun tanpa beban, kata dia namun diharapkan atlet Jabar bisa berlaga maksimal.

Jabar akan turun di seluruh nomor pertandingan atau 16 nomor yang juga akan dipertandingkan pada ajang PON XIX/2016. Selain mengemban target empat emas, pihaknya juga menargetkan para atletnya bisa berlaga head to head dengan atlet daerah lain yang akan turun di ajang PON. "Pada babak kualifikasi, kita tidak terlalu memikirkan karena sudah dapat wild card lolos langsung. Tapi untuk kejurnas, kita incar empat emas," kata Garyadi Kartasasmita.

Menurut dia, target yang dibentangkan tidak muluk-muluk tapi berdasarkan kekuatan dan materi atlet saat ini, dimana empat emas bagi Jabar paling realistis.

Selain berlaga di rumah sendiri, semangat para Kenshi Jabar pun cukup tinggi menghadapi perhelatan kejurnas tersebut.

Beberapa peluang bagi Jabar adalah ada di nomor gerak atau embu maupun randori atau tanding. Meski demikian, peluang terbesar bisa hadir dari nomor andalan Jabar yakni embu.Q ant

OLAHRAGA

9

Pemain ISL Mulai Gabung Pra PON Jatim Surabaya, Bhirawa Peluang Jatim untuk bisa mendulang emas sepak bola Pekan Olahraga Nasional (PON) Jabar 2016 terbuka lebar, sebab tim yang dilatih oleh Hanafin itu bakal diperkuat pemain ISL dan beberapa dintaranya mantan Timnas U19.

Jika tidak ada kendala, para pemain ISL itu akan berlatih bersama skuad PON Jatim pagi hari ini.

Dari 30 nama yang didaftarkan tim sepakbola Jatim ke Panitia Besar (PB) PON, sembilan diantaranya merupakan pemain dari klub ISL. Namun,

baru enam pemain yang dipastikan bergabung dalam skuad tim Jatim yang akan berlaga di Pra PON. "Saat ini, tim sepakbola Jatim akan kedatangan enam pemain ISL. Mereka menjalani latihan perdana bersama kami besok (pagi ini, red) di

Gelora Delta Sidoarjo," kata anggota Komite Eksekutif (exco) Asosiasi Provinsi (Asprov) PSSI Jatim dr Wardy Azhari Siagian, Kamis (1/10).

Keenam pemain tersebut adalah Evan Dimas Darmono, M Zaenuri, M Fathurrohman, M Sahrul Kurniawan, Muchlis Hadi Ning Syaifullah dan Safrizal Harahap. "Ada beberapa nama yang tidak bisa bergabung karena belum dapat izin. Yang belum bergabung ini karena masih mengikuti pelatihan di militer," beber Wardy.

"Tim pelatih nanti akan menyaringnya menjadi 22 nama. Masih ada waktu untuk melihat kemampuan pemain yang sudah lama bergabung dengan anak-anak ISL. Kami harap mereka bisa padu dan membuat Jatim semakin tangguh," sambungnya.

Lebih lanjut dia menyatakan gelaran Pra PON sepakbola akan digulirkan di Jawa Tengah. Sebab, Jatim resmi mundur sebagai tuan rumah Pra PON sepakbola. Seperti diberitakan sebelumnya, KONI Jatim meminta Asprov PSSI

Jatim untuk mundur menjadi tuan rumah karena munculnya ancaman pidana dari Tim Transisi bentukan Kemenpora melalui surat bernomor 175/ TT-KEMENPORA/IX/2015.

Berdasarkan jadwal yang baru, rencananya ajang ini akan bergulir pada 6-14 Oktober mendatang. "Kami sudah dapat pemberitahuan dari PB PON dan PSSI Pusat yang memutuskan venue pengganti di Semarang.

Pelaksanaannya juga molor dua hari dari jadwal semula karena tuan rumah harus bersiap dulu," tandas Wardy.Q wwn

Gubernur Minta Palembang Berbenah Jelang Asian Games Palembang, Bhirawa Gubernur Sumatera Selatan Alex Noerdin minta agar pemerintah Kota Palembang terus berbenah menjelang pelaksanaan Asian Games 2018.

Palembang sebagai pusat pertandingan sejumlah cabang olahraga Asian Games 2018, sehingga kotanya harus semakin rapi, kata gubernur di Palembang, Kamis.

Lebih lanjut dia mengatakan, kondisi Kota Palembang saat ini masih belum begitu rapi, sehingga perlu ditata lagi.

Banyak infrastruktur yang perlu dibenahi dan ditambah supaya tamu dari berbagai negara nanti semakin nyaman datang ke ibukota provinsi Sumsel tersebut.

Bukan itu saja, lanjut dia, kebersihan harus selalu dijaga sehingga Palembang benar-benar Asri.

Bila perlu ciptakan lokasi kampung wisata dengan aktivitas 24 jam supaya pengunjung dapat menikmati keindahan daerah ini.

Apalagi sekarang ini saat malam tiba jalan utama penerangannya belum maksimal sehingga perlu ditambah.

Sehubungan dengan itu mulai sekarang berbenah sehingga Palembang semakin siap menjadi tempat penyelenggara Asian Games 2018.

Yang jelas pihaknya akan mendorong sehingga daerah ini semakin bagus dan tamu datang terasa nyaman dan aman, tambah dia.Q ant

Menpora: Konflik Sepak Bola Tuntas Maret 2016 Jakarta, Bhirawa Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nahrawi menegaskan konflik persepakbolaan nasional dipastikan segera tuntas, dan orang nomor satu di Kementerian Pemuda dan Olahraga itu menargetkan selesai Maret 2016.

"Saat FIFA datang ke Indonesia kami akan menjelaskan kepentingan pemerintah pada pembinaan maupun pengawasan sepak bola. Kami harapkan selesai sebelum Maret tahun depan," kata Imam Nahrawi di sela membukan Bakohumas di Jakarta, Kamis.

Menurut dia, penyelesaikan konflik sepak bola nasional perlu dan tahapannya saat ini terus berjalan. Bahkan, untuk mengisi kekosongan kompetisi telah digelar beberapa turnamen seperti Piala Kemerdekaan maupun Pila Presiden yang saat ini masih berlangsung.

Sesuai dengan rencana, kata dia, masih ada beberapa turnamen yang akan digelar sebelum kompetisi resmi akan digulirkan.

Informasi yang berkembang, turnamen yang akan segera digulirkan akan memperebutkan Piala Panglima.

"Tunggu saja, masih banyak turnamen yang digelar sebelum kompetisi resmi bergulir," ucapnya, menambahkan.

Saat ditanya kenapa penyelesaian harus menunggu tahun depan, pria yang akrab dipanggil Cak Imam itu menegaskan jika, pihaknya menunggu Kongres FIFA yang akan berlangsung Desember nanti. Dengan harapan hasil kongres mampu membawa angin segar.

"Kita tunggu dulu Kongres FIFA. Setelah itu kita kembali melangkah untuk menyelesaikan permasalahan sepak bola Indonesia," ujarnya, menegaskan.Q ant

Lima lifter angkat berat dari PABBSI Papua gagal lolos ke PON XIX Bandung.

Lima Lifter Papua Gagal Lolos PON Bandung Jayapura, Bhirawa Sebanyak lima lifter angkat berat dari Persatuan Angkat Berat, Binaraga, Angkat Besi Seluruh Indonesia (PABBSI) Papua gagal lolos ke Pekan Olahraga Nasional (PON) XIX Bandung Jawa Barat 2016.

Juru Bicara KONI Papua, Hans Bisay, di Jayapura, Kamis, mengatakan masingmasing dua lifter putra Yappi Mabel kelas 66 kilo gram, Samuel Manggaprouw kelas 74 kilo gram dan tiga lifter putri yakni Sophia Kaiway kelas 57 kilo gram, Merry Maryen kelas 63 kilo gram dan Yohana Manggaprouw di kelas 47 kilo gram.

"Di kelas 74 kilo gram putra, lifter Papua Samuel Manggaprouw berada di posisi kedua juri kunci dengan total angkatan 340 kilo gram masing-masing angkatan Squat 220 kilo gram dan B Press 120," katanya.

Hans menjelaskan di nomor ini, lifter asal Lampung Doni Meiyanto meraih medali emas dengan total angkatan 796 kilo gram masing-masing angkatan Squat 321 kilo gram, B. Press 160 kilo gram dan D. Lift 315 kilo gram.

"Disusul Bagus Sudarmoko peraih medali perak dari Kalimantan Timur dengan total angkatan 796 kilo gram yakni angkatan Squat 305 kilo gram, B. Press 216 kilo gram dan D. Lift 275 kilo gram, kemudian medali perunggu dipegang Willy Sandri (Riau) total angkatan 745 kilo gram, masing-masing angkatan Squat 310 kilo gram, B. Press 170 kilo gram dan D. Lift 265 kilo gram," ujarnya.

Dia menuturkan urutan keempat Lam-

doras (Sumatra Barat) dengan angkatan total angkatan 717,5 kilo gram terdiri dari angkatan angkatan Squat 292.5 kilo gram, B. Press 150 kilo gram dan D. Lift 275 kilo gram, kemudian posisi kelima diraih Amos Baransano dari Papua Barat dengan total angkatan 715 kilo gram terdiri dari angkatan Squat 300 kilo gram, B. Press 160 kilo gram dan D. Lift 255 kilo gram.

"Sementara itu lifter putri Papua, Sophia Kaiway yang turun di kelas 57 kilo gram juga gagal meraih medali, ia hanya mampu mencatatkan angkatan terbaiknya yakni 330 kilo gram dengan angkatan Squat 135 kilo gram, B. Press 75 kilo gram dan D. Lift 120 kilo gram," katanya lagi.

Dia menjelaskan dari sembilan atlet yang ikut di kelas ini, hanya lima lifter yang lolos yakni Sri Hartati (Lampung) peraih medali emas dengan total angkatan terbaik 540 kilo gram dengan angkatan Squat 210 kilo gram, B. Press 135 kilo gram dan D. Lift 195 kilo gram.

"Disusul peraih medali perak, Margaret (Kalimantan Timur) 485 kilo gram dengan angkatan Squat 200 kilo gram, B. Press 100 kilo gram dan D. Lift 185 kilo gram," ujarnya lagi.

Dia menambahkan urutan ketiga Herlina Fitrianis (Sumatra Barat) dengan angkatan dengan total angkatan 450 kilo gram masing-masing angkatan Squat 200 kilo gram, B. Press 90 kilo gram dan D. Lift 160 kilo gram, posisi keempat Yuanita (Kaltim) total angkatan 407,5 kilo gram dan terakhir lifter Banten Elit Tamilah (Banten) dengan total angkatan 370 kilo gram.Q ant

15 Negara Ikuti Turnamen Voli Pantai 2015

Imam Nahrawi

Gunung Kidul, Bhirawa Sebanyak 15 negara berencana mengikuti turnamen "Sepanjang Beach Volley Ball Asia Pacific Tournament 2015" yang di gelar di Pantai Sepanjang, Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta pada 8 hingga 11 Oktober.

Ketua panitia pelaksana Sepanjang Beach Volley Ball Asia Pacific Tournament 2015, Danang Anggoro di Gunung Kidul, Kamis, mengatakan sebanyak 20 pasangan putri dan 30 pasangan putra akan bertarung dari 8 hingga 11 Oktober dengan sistem pool.

Negara yang ikut di ialah Tiongkok, Jepang, Selandia Baru, Australia, Maldewa, Lebanon, Oman, India, Thailand, Hong Kong, Khazaktan, Malaysia, Singapura, Timor Leste, Indonesia dan Qatar.

"Indoneisa akan menurunkan enam tim putra-putri," ucap Danang.

Ia mengatakan adapun atlet yang akan diterjunkan dalam Sepanjang Beach Volley Ball Asia Pacific yakni empat tim yang memiliki peringkat Asia putra putri, yaitu pasangan putri Dhita Juliana dan Putu Dini Jasita Utami serta pasangan Desi Ratnasari dan Bela Riswandari, dari bagian putra ada pasangan Ade Candra Rachmawan dan Rendy Verdian Licardo serta pasangan Fahriansyah dan Muhamad Asfiya.

Dua pasangan lain adalah pasangan putra DIY yakni Dian Putra Santosa dan Gilang Ramadhan

15 negara berencana ikuti turnamen "Sepanjang Beach Volley Ball Asia Pacific Tournament 2015". serta pasangan putri yakni Ayu Cahyaning Siam dan Yokebed Purari E.S. "Dua pasangan DIY mendapat 'wild card' untuk mengikuti turnamen sebagai pasangan tuan rumah, dan meskipun merupakan pasangan dari DIY. Kedua tim ini juga merupakan pasangan atlet yang sudah memiliki peringkat nasional juga," ujarnya.

Peserta akan mencoba lapangan turnamen dari 6 hingga 7 Oktober.

Sebelum mereka bertanding memperebutkan total hadiah sebesar 40 ribu dolar AS. Indonesia sendiri mentargetkan hasil tebaik dalam turnamen ini baik dari segi bina prestasi maupun dari segi penyelenggaraan.

"Kami yakin tim dari Indonesia akan mampu berbicara banyak dalam even ini, karena atlet-atlet Indonesia memang cukup disegani dalam cabang voli pantai internasional," tutur Danang Anggoro.

Untuk Itu, Danang mengharapkan agar masyarakat Gunung Kidul khususnya dan DIY pada umumnya berbondong bondong memberikan dukungan kepada tim yang bertanding.

"Retribusi yang dibayarkan untuk menyaksikan turnamen ini seluruhnya merupakan retribusi masuk wisata ke Pantai Sepanjang, sedang untuk pertandingan sendiri kami bebaskan untuk menonton," kata dia.Q ant

10

Jumat Wage, 2 OKTOBER 2015

Pelatihan untuk Latihan Dasar Kepemimpinan Tingkat Provinsi Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur

Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur

Delegasi Jatim Harus Bikin Provinsi Lain Ngiri 38 Siswa Bersiap

Menyambut LDKS Nasional

Latihan Dasar Kepemimpinan Siswa (LDKS) sejatinya bukan hal baru lagi di dunia pendidikan Jatim. Kegiatan untuk membina Organisasi Intra Sekolah (Osis) itu seperti menjadi rutinitas wajib mulai tingkat sekolah, kabupaten/kota hinga provinsi. Namun tahun ini, pemerintah pusat mulai tertarik untuk menjadikannya sebagai event nasional dengan mengundang delegasi dari provinsi-provinsi se Indonesia.

Dr Saiful Rachman

Guna memenuhi jaminan produk pangan yang Aman, Sehat Utuh dan Halal (ASUH) diperlukan pengujian Laboratorium sehingga produk pangan asal hewan yang beredar di masyarakat dapat diketahui kualitasnya dan jaminan keamanannya dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah sesuai dengan standart yang berlaku.

D

P

rovinsi Jatim menjadi salah satu yang akan terlibat dengan men girimkan 38 siswa dari 38 kabupaten/kota. Segala persiapan pun telah dilakukan agar delegasi Jatim mampu menguasai iklim LDKS yang akan melibatkan pengurus OSIS se Indonesia itu. Diantaranya menggelar Pelatihan untuk Latihan Dasar Kepemimpinan (LDK) tingkat provinsi pada Agustus hingga September lalu.

Kepala Dinas Pendidikan (Dindik) Jatim Dr Saiful Rachman menuturkan, LDKS sudah menjadi menu rutin pengurus OSIS di Jatim. Sehingga pihaknya yakin, performa delegasi Jatim akan mampu menguasai suasana di LDKS tingkat nasional.

“Jatim harus membuat iri provinsi lain.

Sebab, provinsi lain belum tentu sesiap ini. Di sini (Jatim), mulai sekolah sampai provinsi sudah melaksanakan itu,” tutur Saiful. Saiful mengungkapkan, pembinaan OSIS di Jatim telah berjalan sangat intensif.

Bahkan pihaknya memiliki rencana untuk membangun jaringan OSIS yang terintegrasi antar sekolah dan antar daerah. “Saya ingin ada IKOSIS (Ikatan OSIS) Jatim. Agar pengurus OSIS lintas sekolah dan daer-

Jaminan Produk ASUH Melalui Lab Kesmavet

Kritis menyampaikan gagasan, peserta LDKS tingkat Provinsi Jatim.

ah ini bisa menjalin jejaring,” tutur dia.

Sejauh ini, jejaring pelajar yang terintegrasi semacam ini telah dicontohkan pelajar di sekolah-sekolah di Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama. “Muhammadiyah punya IPM (Ikatan Pelajar Muhammadiyah) yang jaringannya mulai sekolah sampai nasional, NU juga begitu.

Jaringan OSIS ini belum ada di pu-

Melatih peserta LDKS Jatim dalam membangun soliditas tim.

sat, makanya akan kita mulai dari Jatim,” tutur Saiful. Sementara itu, Kabid Pendidikan Menengah Pertama dan Menengah Umum Dindik Jatim Bambang Sudarto menambahkan, seleksi untuk menentukan 38 delegasi ini berjalan cukup ketat.

Setiap daerah, mengirimkan delapan delegasi yang kemudian diambil satu untuk setiap daerah.

“Kita menilai kecakapannya dalam forum. Kemampuannya memecahkan masalah, bersosialisasi dan membangun soliditas tim,” tutur dia.

Kemampuan ini, lanjut Bambang, tidak bisa dikuasai siswa yang hanya pintar secara akademik saja, melainkan juga harus memiliki wawasan yang luas. Selain itu, semangat mereka juga menjadi penilaian. “Semangat penting. Karena mereka adalah organisator di sekolah. Sehingga tidak mungkin organisasi itu diisi oleh pengurus yang tidak punya semangat,” pungkas Bambang. Q tam*

Proses uji Total Plate Count

idalam pelaksanaannya, penga pat pada produk pangan asal wasan membutuhkan sarana hewan, mengetahui penyakit zoonodan prasarana yang memadai sis (Salmonellosis) pada produk yaitu berupa Laboratorium Masya- pangan asal hewan rakat Veteriner (KESMAVET) lengSedangkan tujuannya melindungi kap dengan peralatan dan didukung masyarakat agar mendapatkan maoleh tenaga ahli dengan kanan yang bergizi dan penguasaan teknologi tidak berbahaya bagi keseyang memadai. hatan, memenuhi tuntutan Fungsi laboratorium masyarakat akan jaminan Kesmavet adalah melakkeamanan pangan, dan sanakan monitoring dan untuk penyediaan produk suveilance terhadap cepangan asal hewan yang maran mikroba dan residu Aman, Sehat, Utuh dan pada produk pangan asal Halal (ASUH). Kepala hewan untuk menjamin Bidang Kesmavet Disnak keamanan, kesehatan, Jatim, drh Kusnoto juga Ir Maskur MM keutuhan dan kehalalan mengatakan, Disnak mesecara laboratories terhadap pangan langsungkan pengambilan sampel asal hewan yang beredar. Secara aktif ke kabupaten/kota di Jawa tidak langsung untuk meningkatkan Timur. Pengambilan dan pemerikkualitas produk pangan asal hewan saan sampel dilakukan secara rutin sehingga dapat mengangkat sektor setiap bulan. peternakan yang berimbas pada maSasaran kegiatan ditujukan di junya perekonomian masyarakat. pasar tradisional, pasar swalayan, Kepala Dinas Peternakan Jatim, KUD sapi perah, peternak, pedaIr Maskur MM mengatakan, mak- gang keliling, tempat pemotongan sud adanya laboratorium Kesmavet ayam, RPH, pengepul, produsen ini diantaranya mengetahui kualitas yang berada di wilayah kerja UPT produk pangan asal hewan, menge- Lab Kesmavet Dinas Peternakan tahui cemaran mikroba yang terda- Provinsi Jawa Timur.

Sedangkan pemeriksaan /pengujian yang dilakukan meliputi pemeriksaan organoleptik seperti sampel susu memeriksa warna, kekentalan, kebersihan, dan bau, sampel daging memeriksa warna daging, konsistensi, kebersihan, dan bau, juga sampel telur memeriksa bentuk telur, warna cangkang, kehalusan cangkang, dan kebersihan cangkang Selain itu, Lab Kesmavet juga melakukan pemeriksaan cemaran mikroba dengan metode TPC (Total Plate Count) untuk mengetahui jumlah bakteri, I solasi dan identifikasi cemaran mikroba meliputi escherichia coli dan salmonella sp.

Tak hanya itu, mereka juga melakukan uji fisik kimia yang meliputi uji formalin, uji pembusukan daging (Eber), dan uji Borax. Kemudian pengujian residu antibiotik dengan rapid test dengan copan dan beta lactam.

Selanjutnya juga ada pengujian cemaran daging babi terhadap bahan makanan hasil hewan. Sedangkan untuk jenis dan biaya berdasarkan Perda Prov Jatim N0. 9 Th.2009 Tentang retribusi Kekayaan daerah. Biayanya paling rendah Rp 20 ribu sampai Rp 100 ribu. Q rac*

DAFTAR LAYANAN LAB KESMAVET DISNAK JATIM Jenis Analisa

Biaya / Sampel

Uji Total Plate Count

Rp. 40.000,-

Uji Formalin

Rp. 40.000,-

Uji Residu Antibiotik

Rp. 80.000,-

Uji Organoleptis

Rp. 20.000,-

Uji Pembusukan Daging Rp. 20.000,Uji Pemalsuan Daging Rp. 400.000,Laboratorium Masyarakat Veteriner (KESMAVET) Dinas Peternakan Provinsi Jatim.

Uji Salmonela

Rp. 80.000,-

Uji E. Coli

Rp. 60.000,-

Fraksi-fraksi Tanggapi Perubahan Kedua Atas Perda PT PJU Usul prakarsa Komsi C DPRD Jatim mengenai perubahan kedua atas Perda No.1 tahun 2006 tentang Perseroan Terbatas (PT) Petrogas Jatim Utama (PJU) salah satu BUMD milik Provinsi Jatim yang khusus menangani usaha Migas mendapat tanggapan beragam dari fraksi-fraksi yang ada di DPRD Jatim.

P

asalnya dalam nota penjelasan, komisi pengusul menyampaikan bahwa alasan perubahan atas Perda PT PJU adalah untuk mencermati potensi sumber daya alam di Jatim yang dapat menciptakan peluang bisnis baru yang bisa dikembangkan ke depan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Apalagi Jatim merupakan provinsi penghasil migas terbesar keempat di Indonesia setelah Riau, Papua, dan Kalimantan Timur. Bahkan Jatim juga mendapat Participating Interest (PI) di empat blok yaitu Blok Ketapang, Blok Kangean PSC Extension, Blok WMO dan Blok Husky Madura Strait.

Juru bicara F-PDIP DPRD Jatim, Giyanto menyatakan mendukung sepenuhnya penguatan BUMD untuk kepentingan dan kesejahteraan rakyat. Sebab, pendirian PT PJU yang mengacu pada Perda No.1 Tahun 2006 memang perlu dilakukan penyempurnaan regulasi Perda tentang pengembangan usaha PT. PJU “Dengan adanya regulasi baru ini, PT. PJU dapat mengembangkan usahanya meliputi tiga kegiatan usaha yaitu anak perusahaan di bidang hulu yang mengelola PI, anak

perusahaan hilir yang bergerak dalam bidang hilir migas, dan anak perusahaan di bidang servis untuk mendukung kegiatan usaha migas,” ujar Gianto.

Selain itu, pihaknya juga berharap adanya pembaharuan laba bersih. Pasalnya, sesuai ketentuan UU PT, pengunaan laba bersih perusahaan wajib disisihkan untuk cadangan dengan jumlah tertentu pada setiap tahun buku dalam hal perseroan mempunyai saldo laba positif.

“Penyisihan laba bersih sebagaimana dimaksud dilakukan sampai cadangan mencapai paling sedikit 20 persen dari modal yang ditempatkan dan disetor,” ungkap politisi asal Pacitan. Kendati demikian, F-PDIP juga ingin mempertanyakan dan penjelasan terkait perubahan kedua Perda PT PJU dengan upaya perbaikan tata kelola perusahaan di PT PJU agar tercipta good corporate governance. “Ini penting mengingat beberapa waktu lalu terjadi gugatan wanprestasi terhadap PT PJU. Termasuk munculnya dugaan hilangnya dana PT PJU,” jelas Gianto.

“F-PDIP juga minta penjelasan tentang prospek dan kemungkinan persiapan yang telah disiapkan PT PJU untuk melakukan pengelolaan pelabuhan umum yang berbentuk Badan Usaha Pelabuhan (BUP), serta sejauhmana keuntungan dan peningkatan PAD secara riil,” tambah Gianto. Sementara itu jubir F-PKB, Ka’bil Mubarok menegaskan bahwa kunci utama menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) 2015 adalah meningkatkan daya saing. “Semakin tinggi daya saing suatu negara dalam kontestasi perdagangan global, makin tinggi pula potensi kemenangan yang akan diraih negara tersebut,” tegasnya.

Dalam konteks pengembangan ekonomi daerah, pendirian BUMD diharapkan menjadi

lokomotif dan stimulator pertumbuhan ekonomi Jatim juga perlu merujuk dinamika serta perubahan setting dan lanskap perekonomian global, regional maupun nasional. “Karena itu F-PKB menyambut baik perubahan kedua Perda PT PJU,” jelas politisi asal Sidoarjo.

Revisi Perda No.1 tahun 2006 tentang PT

PJU untuk kedua kalinya, lanjut Ka’bil hanya menyangkut lima pasal, yaitu Pasal 3 tentang status dan tempat kedudukan PT PJU, Pasal 4 tentang maksud dan tujuan pendirian PT PJU, Pasal 5 tentang lapangan usaha PT PJU, Pasal 7 tentang laba perusahaan dan Pasal 10 tentang modal dasar perusahaan.

F-PKB juga memberikan catatan agar mempertimbangkan secara matang dan detail mengenai aspek legalitas pembentukan anak perusahaan baru PT PJU. Sebab desain semacam itu membuat PT PJU sebagai holding company. “Ini rawan diproblematisir mengingat eksistensi sebuah BUMD harus didasarkan suatu Perda. Jadi pendirian anak perusahaan baru PT PJU juga memerlukan Perda sehingga menimbulkan fenomena Perda dalam Perda,” ungkap Ka’bil Mubarok.

Senada Jubir F-PAN, Agus Maimun mengatakan setuju dengan revisi kedua Perda PT PJU. Namun pihaknya memberikan masukan khususnya menyangkut Pasal 7 tentang laba yang semula bersifat general, yakni laba PT PJU dan anak perusahaan sebagaimana di-

maksud Pasal 3 ayat (1) disetor langsung secara netto ke Kasda, diubah lebih detail berkaitan dengan alokasi saldo laba positif.

“Kami harap komisi pengusul dapat memberikan kemungkinan simulasi atas kontribusi PT PJU terhadap PAD Jatim pada tahun-tahun mendatang. Sebab PT PJU adalah holding yang juga mempunyai kerjasama dengan pihak lain terutama dalam konteks Participating Interest, sehingga orientasi keuntungan BUMD adalah hal utama daripada orientasi pubik,” pinta Agus Maimun.

Selain itu, modal dasar PT PJU melalui RUPS-LB ahun 2009 telah ditetapkan menjadi Rp.200 miliar. Padahal dalam Perda No.1 tahun 2006 tentang PT PJU masih menetapkan modal dasarnya hanya Rp.100 miliar.

“Penetapan modal dasar harus didasarkan pada kajian, perangkaan, proyeksi dan pengembangan ke depan, serta kemungkinan potensi PAD atas kekayaan daerah yang dipisahkan. Untuk itu F-PAN minta penjelasan komprehensif mengenai hal ini,” pungkas politisi asal Tuban. Q cty*

Jumat Wage, 2 OKTOBER 2015

DPD Wajib Mengatasi Ketimpangan Ekonomi Daerah l Sambungan hal 1

Kehadiran DPD sebagai cabang legislatif, merepresentasikan daerah dalam NKRI dan DPD wajib mendarmabaktikan kinerjanya bagi peningkatan kesejahteraan daerah,” tegas Irman Gusman pada peringatan HUT ke-11 DPD RI , Kamis (1/10). Peringatan HUT DPD di lobi gedung Nusantara V di­ ikuti pameran foto kegiatan DPD RI karya wartawan foto parlemen.

Menurut Irman Gusman ketimpangan pembangunan terlihat dari pertumbuhan ekonomi yang tidak merata. Di Jawa pertumbuhan ekonomi terbesar mencapai 50%, disusul pertumbuhan di Sumatera 30%.

Sisanya yang 20% adalah pertumbuhan ekonomi di pelosok Tanah Air, khususnya Indonesia Timur. Ketimpangan ini harus bisa diatasi dan DPD punya kewajiban untuk memperjuangkan kesetaraan seluruh rakyat di seantero Tanah Air. Disebutkannya, DPD sebagai lembaga negara yang dilahirkan di era reformasi, kehadirannya mengemban amanah untuk memenuhi harapan dan aspirasi semua daerah dan seluruh rakyat Indonesia. Selama 11 tahun keberadaannya, DPD merasa sudah berdaya upaya menjawab dan menyelesaikan persoalan bangsa. Walaupun hasilnya belum memadai. Namun DPD telah menghasilkan 518 keputusan, yakni 57 RUU, 237 pandangan dan pendapat, 18 pertimbangan, 58 keputusan terkait anggaran, 148 hasil pengawasan dan 6 usulan Prolegnas.

“Adanya ketimpangan kehidupan disebabkan oleh pertumbuhan ekonomi yang telah tercapai selama ini, belum dapat dinikmati secara adil dan merata oleh seluruh rakyat.

Hal itu tercermin terjadinya konsentrasi penguasaan ekonomi dan kekayaan oleh sebagian kecil penduduk. Sementara sebagian besar rakyat seperti petani, nelayan dan buruh masih hidup dalam kondisi minim dan memprihatinkan. Kenyataan ini tergambar pada kecenderungan meningkatkan kesenjangan ekonomi sosial, maupun ketimpangan antar sektor,”jelas Irman. . n ira

Genjot Serapan Anggaran, Nurwiyatno Wajibkan SKPD

Tugas Bertambah, Anggaran Pendidikan Dipangkas Rp 160 M l Sambungan hal 1

Jatim sebesar Rp 4,75 triliun, maka tahun depan menjadi Rp 4,6 triliun.

“Total anggarannya memang turun.

Tapi penurunannya karena yang dikelola dinas dikurangi,” ungkap Saiful saat dikonfirmasi, Kamis (1/10).

Dengan adanya pengurangan ini, Saiful memastikan akan lebih fokus pada program-program prioritas. “Penurunan ini tidak hanya kita (Dindik Jatim) tapi juga semua SKPD. Yang pertama ini karena antisipasi krisis. Kedua, gubernur juga harus nabung untuk pelaksanaan Pilgub 2017 mendatang,” tambah Mantan Kepala Badan Diklat Jatim itu.

Tahun depan, lanjut Saiful, secara otomatis akan terjadi pengurangan pos anggaran untuk beberapa kegiat­an. Misalnya, bila selama ini ajang Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) siswa Jatim mengikuti semua cabang olahraga, maka akan diprio­ritaskan kepada cabang pilihan yang bisa dimenangkan. “Kita akan fokus ke cabor andalan kita. Cabor yang lain

sementara tidak kita gelar dulu.

Begitu juga ajang-ajang yang lain seperti festival seni atau olimpiade sains,” ungkap dia.

Jumlah kegiatan bimbingan teknis (Bimtek) di bidang-bidang pendidik­an tingkat Jatim juga dikurangi. Pengutamaan dana justru diarahkan kepada pelaksanaan Ujian Nasional (UN) 2016, Ujian Sekolah (Usek) 2016, hingga Bimtek Kurikulum 2013 (K13).

Sementara untuk pos anggaran dana fungsi pendidikan diakuinya tidak berubah. Misalnya besaran dana hibah kepada sekolah-sekolah, utamanya sekolah swasta di Jatim.

Tahun ini, dana hibah yang digulirkan mencapai Rp 500 miliar.

Tahun depan, jumlahnya juga tidak berkurang. Dana fungsi pendidikan ini, lanjut dia, juga termasuk Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang dicairkan melalui dana dekonsentrasi. Juga BOS Madrasah Diniyah (Madin). “BOS yang kita kelola masih untuk jenjang SD/MI dan SMP/MTs. Dengan adanya UU No 23 Tahun 2014 ini, kita berharap pengelolaan BOS SMA/SMK juga didekonsentrasikan ke provinsi,”

tutur Saiful.

Disinggung soal kesiapan mengelola SMA/SMK, Saiful mengungkapkan keyakinannya. Dia optimistis dengan anggaran yang ada tetap dapat mengembangkan mutu pendidikan menengah di Jatim lebih baik. Sebab meski dikelola provinsi, daerah tetap memiliki peran yang strategis untuk menjaga kualitas pendidikan menengah. “Daerah bisa mendukung melalui dana hibah. Selama ini kan kita yang sudah memberi hibah. Sekarang pengelolaan pendidikan itu akan semakin matang dengan kerjasama daerah dan provinsi,” ujar pria yang juga mantan Kepala SMKN 4 Malang itu.

Sementara itu,Sekretaris Dindik Jatim Sucipto menambahkan, dengan adanya penghematan anggaran, maka pelaksanaan program harus benar-benar efisien dan efektif. Setiap bidang yang mengelola program harus tahu mana yang menjadi prioritas dan mana yang bukan prioritas.

“Kami yakin, meski anggaran yang ada pas-pasan, layanan mutu dan kualitas pendidikan di Jatim tidak akan berkurang,” tutur Sucipto. n tam

Rasiyo Pilih ke Makam Pahlawan Surabaya l Sambungan hal 1

gerakan Surabaya Move One,” ujar Mantan Kepala Dinas Pendidikan Jatim ini.

Kedua Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Surabaya yang diusung Partai Demokrat dan PAN ini melakukan renungan malam bersama tim dan relawannya. Ketua Tim Pemenangan Rasiyo-Lucy, Agung Nugroho menjelaskan pemilihan tempat Taman Makam Pahlawan mengadopsi spirit perjuangan untuk mempertahankan Surabaya.

“Arti­nya, Paklek Rasiyo bersama

Ning Lucy siap melanjutkan perjuangan untuk kepentingan seluruh masyarakat Surabaya,” kata Agung.

Sementara itu, Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Surabaya yang diusung Partai berlambang Banteng Mocong Putih akan kerkunjung ke makam Presiden pertama RI Soekarno. Selain itu, makam Presiden Gus Dur juga akan didatangi. “ Harusnya besok (hari ini, red) tapi kita tunda dulu karena Bu Risma dan Mas Whisnu ingin istirahat dulu.

Apalagi Bu Risma masih nggak enak badan, jadi kita tunda dulu,”

kata Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bapilu) sekaligus Sekretaris Pemenangan Risma-Whisnu, Adi Sutarwijono saat dikonfirmasi Bhirawa kemarin.

Awi, begitu sapaan akrabnya mengatakan, pihaknya bersama tim pemenangan Risma-Whisnu akan merapatkan kembali barisan untuk mengatur ulang agenda.

Menurutnya, Risma-Whisnu menginginkan berkunjung ke makam tokoh Indonesia. “Ada ikatan kultural dengan dua tokoh itu. Dan keduanya membuktikan telah berjuang untuk negeri ini,” ujar Awi. n geh

l Sambungan hal 1

sampai akhir tahun anggaran.

“Dulu 1 bulan sekali, karena akhir tahun tinggal 3 bulan, saya menginginkan setiap minggu ada laporan perkembangan dari penyerapan anggaran,” ungkapnya usai Pandangan Umum Rancangan Peraturan Daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun Anggaran (PU Raperda APBDP TA) 2015 kemarin.

Ketika disinggung tidak maksimalnya serapan anggaran pada setiap SKPD Surabaya. Nurwiyatno mengatakan dia belum mengetahui. “Setahu saya Surabaya sudah lumayan bagus, makanya besok Senin setiap SKPD bisa memaparkan serapan anggaran di internalnya,” pungkasnya.

Sementara terkait dengan rencana mutasi, Nurwiyatno mengaku pada tahap ini masih memprioritaskan evaluasi kinerja SKPD agar bisa melakukan serapan anggaran dengan optimal. Ia menyatakan, sejauh ini belum ada rencana untuk melakukan hal tersebut.”Kalau SKPD sudah baik tidak perlu. Kalaupun perlu ada mutasi, ada koordinasi terlebih dahulu,” katanya.

Berdasarkan data yang dihimpun dari Badan Anggaran DPRD Kota Surabaya, anggaran belanja APBD 2015 Pemkot Surabaya sekitar Rp 7,26 triliun. Terdapat Rp 4,831 triliun belanja langsung yang dipergunakan untuk anggaran proyek pembangunan. Dari angka belanja langsung tersebut sampai saat ini baru terserap sekitar Rp 1,5583 triliun atau 32,76 persen.

Dari APBD 2015 itu, sebagian besar merupakan anggaran gaji dan honor pegawai. Namun, serapan anggaran Pemkot Surabaya hanya sebesar Rp2, 898 triliun atau 39,8 persen hingga Agustus 2015.

Dari data serapan anggaran tersebut, SKPD dengan serapan paling rendah tercatat di RSUD dr Soewandhie sebesar 27,98%, Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan (DPUBMP) sebesar 18,18%, Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang (DPUCKTR) sebesar 29,76% dan Dinas Pengelolaan Tanah dan Bangunan (DPTB) sebesar 32,28%. . n gat

11

SAMBUNGAN Peraturan Khusus Pilkada Calon Tunggal Disiapkan l Sambungan hal 1

Gubernur, Bupati dan Wali Kota dengan menyusun peraturan baru yang khusus diberlakukan bagi daerah yang hanya memiliki satu pasangan calon dalam Pilkada,” kata Ferry di Gedung KPU Pusat Jakarta, Kamis (1/10).

KPU memanfaatkan waktu yang tersisa hingga 9 Desember mendatang untuk mengakomodir hak konstitusional para calon kepala daerah dan pemilih supaya pelaksanaan Pilkada di tiga daerah yang hanya memiliki calon tunggal yakni Kab Tasikmalaya, Kab Blitar dan Kab Timor Tengah Utara (NTT) , tetap dapat berlangsung di gelombang pertama.

KPU pun memutuskan untuk tidak membuka pendaftaran calon peserta Pilkada di ketiga daerah tersebut, mengingat waktu pelaksanaan yang semakin dekat. Namun KPU bisa tetap menunda pelaksanaan Pilkada jika pasangan calon tunggal yang berkasnya diverifikasi ulang tidak memenuhi syarat.

“Prosesnya nanti akan diverifikasi lagi, pasangan calon yang memenuhi syarat dapat ditetapkan sebagai peserta Pilkada akhir tahun ini. Sementara pasangan calon yang tidak memenuhi syarat akan dicoret dan Pilkada di daerah tersebut ditunda ke 2017,” kata Ferry.

Verifikasi berkas tersebut kembali dilakukan guna menjalankan perintah putusan Mahkamah Konstitusi terkait ke­ikutsertaan pasangan calon tunggal dalam Pilkada. “Jadi, satu pasangan calon yang ada sudah diterima pendaftarannya, KPU setempat akan cek kembali persyaratannya dan kemudian ditetapkan sebagai pasangan calon peserta Pilkada,” tuturnya.

Sementara itu, Komisioner Hadar Nafis Gumay mengatakan draf peraturan yang sedang disusun diharapkan dapat selesai Jumat (2/10) hari ini sehingga dapat segera dikonsultasikan dan ditetapkan sebagai dasar acuan bagi KPU daerah.

“Mudah-mudahan besok (Jumat) bisa selesai dan segera kami kirimkan ke DPR untuk dijadwalkan konsultasi. Secara bersamaan kami juga akan melakukan uji publik atas draf PKPU tersebut, sehingga dapat segera digunakan di daerah,” tutur Hadar.

Dengan diberlakukannya peraturan KPU baru tersebut, maka serta merta KPU daerah mencabut surat keputusan yang sempat menunda pelaksanaan Pilkada di tiga daerah tersebut pada 2017.

Tiga dari 269 daerah, yang dijadwalkan menyelenggarakan Pilkada serentak 2015, hanya mendapatkan satu pasangan calon kepala daerah pada masa pendaftaran. Ketiga daerah itu adalah Kabupaten Tasikmalaya, Jabar dan Kabupaten Blitar, Jatim serta Kabupaten Timor Tengah Utara, NTT. n ira, geh

Terima Satya Lencana Wira Karya l Sambungan hal 1

gegeh bagus/bhirawa

Rasiyo dan Lucy Kurniasari di Taman Makam Pahlawan (TMP) Kusuma Bangsa, Kamis (1/9) dini hari kemarin.

dengan sungguh-sungguh dan bertanggung jawab. Apabila ternyata hasil pekerjaan itu mendapatkan apresiasi, tentu sesuatu yang patut disyukuri meski bukan menjadi tujuan atau alasan dalam melaksanakan kewajibannya,” ujar lulusan ITS 1998 jurusan Teknik Elektro ini.

Selain itu Yetty juga dianggap berperan dalam memberikan layanan telekomunikasi di daerah terluar di wilayah Indonesia, se­perti di daerah perbatasan di Nusa Tenggara Timur.

“Penghargaaan ini mempunyai arti sendiri dalam perjalanan karir saya. Meski bukan menjadi motivasi dalam melaksanakan tugas, saya tetap bersyukur,” ucap wanita kelahiran Madiun 1969 ini.

Pemberian penghargaan dari pemerintah ini dikarenakan adanya masukan dari peserta APEC yang puas dengan layanan telekomunikasi yang disediakan Telkomsel dalam kegiatan tersebut.

Layanan operator itu dianggap sudah setara dengan layanan dunia. n riq

Seribu Lulusan Tenaga Kesehatan Lempar Pesawat l Sambungan hal 1

keperawatan, analis kesehatan, kebidanan, dan profesi ners itu melakukan aksi bersamaan dengan pelantikan profesi mereka yang bertempat di Graha Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya, Kamis (1/10) kemarin. Menariknya, aksi tersebut juga dihadiri Calon Wali Kota Surabaya Dr Rasiyo. Namun kehadiran pria yang akrab disapa Paklek Rasiyo itu hadir sebagai undangan untuk memberikan orasi ilmiah.

Terkait aksi tersebut, Rektor UM Surabaya Dr dr Sukodiono menerangkan, tenaga asing yang masuk ke Indonesia memang harus bisa Bahasa Indonesia. Sebab, tenaga kerja Indonesia

kalau kerja di luar negeri juga diwajibkan bisa bahasa setempat. Karena itu, Sukadiono meminta Pemprov Jatim mengawal pemberlakuan aturan yang pernah dibuat.

“Pemprov ada aturan yang mengharuskan tenaga asing bukan saja bisa Bahsa Indonesia, namun juga bahasa daerah di Jatim. Ini karena menyangkut pelayanan, terutama tenaga asing bidang kesehatan,” papar mantan Dirut Rumah Sakit (RS) Muhammadiyah Surabaya ini.

Sementara itu, Mantan Sekdaprov Jatim Rasiyo yang mengaku diundang pada forum pelantikan itu menegaskan, Jatim banyak memerlukan tenaga

kesehata seperti bidan dan perawat.

Dia berharap lulusan tenaga kesehatan UM Surabaya ini secepatnya bisa masuk dunia kerja. Tentunya setelah mengikuti uji kompetensi organisasi profesi.

Rasiyo menuturkan keinginannya untuk menjadikan Surabaya sebagai percontohan layanan kesehatan hingga tingkat RW. Artinya di setiap RW terdapat poli kesehatan. Tempatnya bisa di balai RW atau lahan kosong yang merupakan fasilitas umum di RW yang akan dibangun poli. Dokter poli bisa diangkat sendiri atau tenaga dari Puskesmas diperbantukan. Poli kesehatan RW diharapkan akan men-

jadi solusi membeludaknya pasien di Rumah Sakit (RS). “Di RSU dr Soetomo seperti Puskesmas Raksasa. Mau ke Rumah Sakit BDH (Bhakti Dharma Husada) ya lokasinya jauh,” Rasiyo melontarkan alasan.

Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan (FIK) UM Surabaya Nur Mukarromah menambahkan pihaknya siap mencetak tenaga perawat, bidan maupun alanis kesehatan yang siap bersaing dengan tenaga asing. “Konsekuensinya, lulusan UM harus menguasai bahasa asing yang akan menjadi tujuan kerja. Banyak alumni kami yang bekerja di beberapa negara,” pungkas Nur Mukarromah. . n tam

Dynamic Busan Jadi Spirit untuk Bangun Beragam Proyek Prestisius di 4 Distrik l Sambungan hal 1

atau Global Production Networks (GPN) merupakan salah satu alasan mengapa Korea Selatan benar-benar mendesak dan harus mengembangkan konsep pembangunan seimbang.

Konsep GPN memberikan paradigma baru bahwa pembangunan yang optimal dapat dikembangkan dengan mengadakan kesatuan wilayah atau bahkan negara dalam kegiatan produksi. Selain fokus di Seoul sebagai ibukota, Korea Selatan juga memfokuskan pada Kota Busan. Kota ini bukan ibukota tetapi telah diplot menjadi sebuah pengembangan kota metropolitan dan kosmopolitan sendiri dengan julukan Busan Innovation City.

Kota Busan merupakan sebuah kota yang dikembangkan sebagai sebuah kota inovasi. Implementasi dari Busan Innovation City ini sesuai dengan aksi rencana dari Pemerintah Korea Selatan yang ingin menerapkan desentralisasi pemerintahan.

Shin Yeong Sung, Perwakilan Hubung­an Internasional Pemkot Busan menjelaskan Busan direncanakan menjadi sebuah kota yang mewadahi salah satu perkembangan wilayah di Korea Selatan dan salah satu dari proyek relokasi berbagai institusi ke berbagai wilayah. Kota Busan direncanakan untuk pengembangan tiga sektor yaitu sektor maritim dengan pe­ningkatan perkonomian di bidang produksi hasil perikanan, pengembangan sektor industri perfilman, dan pengembangan sektor

keuangan. Menariknya, Kota Busan ini kemudian direncanakan dengan membagi 4 distrik dengan masing-masing fokus. “ Pengembangan distrik yang berbeda fokus ini dikarenakan pemerintah Korea Selatan menginginkan tiap distrik dapat memfokuskan pembangunan sesuai dengan bidang atau sektornya. Selain itu pembagian ini menjadi kemudahan koordinasi dan perencanaan baik bagi pemerintah, investor dan pihak terkait,” jelas Shin Yeoun Sung kepada rombongan wartawan yang diberangkatkan oleh Pemkot Surabaya belum lama ini.

Ke empat pembagian distrik itu meliputi Distrik Dongsam, Munhyeon, Centum, dan Multi Dwelling Residential Area. Masingmasing distrik punya fokus pengembangan berbeda. Untuk Distrik Dongsam, fokus di pengembang­an maritim dan produk perikan­ an. Pengembangannya berada pada Korean Ocean Research and Development Institute.

Distrik Munhyeon, fokus pada distrik komersial dan keuangan. Ini jadi pusat bisnis dan area perbelanjaan. Distrik Centum, distrik ini fokus pada pengembangan perfilman Korea. Di sini akan dibangun kantor-kantor dan studi perfilman Korea. Terakhir Distrik Multidwelling Residential Area, akan me­ nempati lokasi bekas ROKA (Republic Korea Army) yang sudah lama ditinggalkan.

Seiring dengan telah dibaginya fokus pembangunan di masing-masing distrik, tiap distrik mulai berlomba untuk membangun. Saat ini Busan tengah dalam persiapan untuk membangun apa yang disebut dengan Centum City kedua, sebuah

kawasan industri high class yang dilengkapi dengan teknologi canggih. Centum City dikenal sebagai kawasan bisnis multifungsi sekaligus tempat belanjanya kalangan kelas atas. Di kawasan ini terdapat sekitar 1.400 perusahaan IT dan department store Shinsegae yang merupakan pusat perbelanjaan terbesar di dunia.

Pembangunan Centum City kedua ini dengan merenovasi kompleks industri yang lama (di kawasan Sasang, barat Busan) dengan mempromosikan konvergensi antara teknologi informasi dan komunikasi, juga industri mobil dan galangan kapal.

Pembangunan proyek prestisius ini rencananya akan dilakukan pada 2020.

Di Busan saat ini juga tengah dibangun laboratorium laut terbesar di dunia untuk penelitian laut dalam, seperti simulasi pengembangan tanaman laut .

Laboratorium ini merupakan hasil kerjasama antara Institut Penelitian Kapal dan Teknik Kelautan Korea (KRISO), de­ ngan Pemkot Busan dan industri berbasis teknologi tinggi di Korea. Laboratorium sepanjang 100 meter, lebar 50 meter, dan kedalaman air hingga 15 meter itu akan digunakan untuk penelitian rekayasa ma­ ritim. Laboratorium tersebut akan dibuat mirip kedalaman laut sedalam 3.000 meter, dilengkapi peralatan yang akan menciptakan arus air yang sama dengan yang di laut dalam. Laboratorium ini ditarget dapat dioperasionalkan pada 2017.

Kabarnya laboratorium hidrodinamika tersebut jauh lebih besar dibanding de­

ngan laboratorium hidrodinamika kapal di Belanda, yang memiliki panjang 45 meter, lebar 36 meter dengan kedalaman 10,3 meter. Bahkan jika dibanding laboratorium Universitas Shanghai Jiao Tong di Tiongkok, yang panjangnya 50 meter, lebar 40 meter dengan kedalaman 10 meter.

Selama ini, para insinyur kelautan di Korea hanya mengandalkan laboratorium di luar negeri untuk melakukan simulasi tanaman laut. Sebab, akuarium rekayasa maritim di Korea sudah tidak lagi cocok sebagai sarana percobaan yang lebih besar. Pemerintah Korea berharap, industri tanam­an laut Korea bisa membuat lompatan besar ke depan dengan fasilitas baru, dan untuk memimpin di pasar global.

Sekjen BFIA (Busan Foundation for International Activities) Lee Jong Cheol menjelaskan Busan adalah salah satu kota terpenting di Korea Selatan yang merupakan Kota Pelabuhan terbesar di Korea Selatan serta menduduki peringkat kelima pelabuhan tersibuk di dunia. Tak heran jika Busan lebih dikenal dengan Kota Pelabuhan. Namun jangan salah mengira jika berkunjung ke Busan hanya akan melihat tumpukan kontainer, kapal, dan peralatan berat lainnya . Sebab Busan adalah kota yang dirancang pemerintah Korea Selatan sebagai tempat wisata penghasil devisa negara dari para wisatawan berbagai dunia yang meningkat setiap tahunnya.

“Ada banyak objek wisata di Busan yang bisa dikunjungi wisatawan dari berbagai

dunia,” katanya seraya menyebut di Busan saat ini tengah dibangun gedung pencakar langit Busan Lotte World.

Pesona wisata pantai akan banyak ditemui di kota ini karena Busan dikeli­ lingi oleh lautan di ketiga sisinya. Ada tiga pantai eksostis yang terkenal dan gratis di Busan, yaitu Pantai Haeundae, Pantai Gwanganli dan Pantai Dadepo.

Pantai Haeundae merupakan kawasan pantai yang berdekatan dengan pusat kota, merupakan kawasan elitenya Busan karena gedung-gedung perkantoran, apartemen dan hotel berbintang berdiri sejajar di sepanjang pesisir pantai.

Selain pantai, Busan menawarkan wisata taman, yaitu wisata pemandangan alam yang alami / buatan namun dilestarikan dan ditata dengan cantik. Wisata taman ini ada yang dapat dinikmati secara gratis maupun berbayar dengan harga terjangkau. Di Taman Dongbaek, Anda akan menemukan perpaduan keindahan laut dan hutan yang lebat.

Busan juga menawarkan pengalam­an berbelanja yang tak terlupakan dengan berbelanja di Departmen Store Shinsegae terbesar di dunia setelah Department Store Macy’s di New York. Di sini kita bisa mengelilingi ratusan toko hingga 13 lantai serta menikmati pemandangan Busan di Sky Park. Juga bertebaran pusat toko-toko tradisional dan modern yang menawarkan harga murah dengan kualitas dunia, misalnya di kawasan Nampodong. *

12

Jumat Wage, 2 OKTOBER 2015

Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur

Penerapan Hygiene Sanitasi Pengelolaan Limbah Bulu di Tempat Pemotongan Unggas Pasar Tradisional Tahun 2015

Tingkatkan Kesejahteraan Melalui Pengelolaan Limbah Bulu Unggas Tidak selamanya limbah bulu dari usaha pemotongan unggas tersebut berdampak negatif. Ternyata limbah bulu bisa dimanfatkan berbagai hal diantaranya penyubur atau pupuk tanaman pertanian, tepung bulu, pakan ternak alternatif. Jika dimanfaatkan dengan benar, maka akan berdampak bagi kesejahteraan.

M

enilik hal itu, Dinas Peternakan Jatim menyelenggarakan kegiatan Workshop Penerapan Hygiene Sanitasi Pengelolaan Limbah Bulu di Tempat Pemotongan Unggas Pasar Tradisional di empat Kabupaten/Kota di Jatim, seperti di Nganjuk, Jombang, Surabaya, dan Pasuruan.

Kepala Dinas Peternakan Jatim, Ir Maskur MM mengatakan, potensi limbah bulu unggas memang belum menjadikan ketertarikan tersendiri. Padahal dibalik hal tersebut, Ir Maskur MM bulu unggas mempunyai banyak manfaat. “Di Pasar Tradisional, banyak limbah bulu ayam yang tak termanfaatkan. Sebab, kondisi pasar maupun tempat pemotongan unggas yang kurang higiene sanitasi. Adanya workshop, maka mereka bisa memanfaatkan benar-benar

Pemberian bahan materi pada peserta workshop di Nganjuk (atas). Suasana yang diselenggarakan di Workshop Penerapan Hygiene Sanitasi Pengelolaan Limbah Bulu di Tempat Pemotongan Unggas Pasar Tradisional di Jombang (kanan).

bulu ayam tersebut. Sehingga mulai dari daging hingga bulu semuanya bisa dimanfaatkan,” katanya.

Begitupula dalam proses pemotongan unggas, lanjut Maskur, menjadi hal vital dalam menjaga kualitas daging. Proses tepat dan berstandart menjadi hal utama untuk menghasilkan daging yang aman, sehat utuh dan

halal (ASUH), seperti yang disyaratkan.

Aman adalah tidak mengandung penyakit dan atau residu bahan kimia yang dapat menyebabkan penyakit atau mengganggu kesehatan manusia. Sehat maksudnya adalah mengandung zat berguna bagi tubuh.

Utuh artinya tidak dicampur dengan bagian lain dari hewan tersebut atau bagian hewan lain, dan halal apabila dipotong sesuai dengan syariat Islam. Maskur memaparkan, penanganan model ASUH, telah menjadi standardisasi bagi seluruh daging unggas yang dijual dipasaran. Tujuannya, produk daging yang dihasilkan benar-benar berkualitas, sesuai keinginan konsumen.

“Untuk menjaga kualitas itu. Saat ini sudah banyak Rumah Potong Hewan Unggas (RPHU) yang didirikan sebagai implementasi dari upaya menjaga kualitas produk unggas,” kata Pj Bupati Ponorogo ini.

RPH-U yang dimaksud lulusan Universitas Brawijaya ini adalah kompleks bangunan dengan rancang bangun dan konstruksi khusus

yang memenuhi syarat teknis dan higienis tertentu serta digunakan sebagai tempat memotong unggas bagi konsumsi masyarakat umum (SNI 01-6160-1999).

RPH-U berbeda dengan Tempat Pemotongan Unggas (TPU). Sebab TPU merupakan tempat/bangunan dengan rancang bangun dan syarat tertentu yang oleh pihak berwenang ditunjuk sebagai tempat untuk memotong unggas bagi konsumsi masyarakat umum terbatas dalam suatu wilayah kecamatan atau pasar tertentu dengan kapasitas pemotongan maksimun 500 ekor per hari (SK Mentan No. 557 /Kpts/TN.520/9/1987).

Dalam kesempatan ini, Maskur juga mengatakan, akhir tahun ini merupakan pelaksanaan perdagangan Masyarakat Ekonomi Asia (MEA), maka membutuhkan persiapan semuanya agar barang/produk yang dihasilkan dapat bersaing dengan negara lain. “Kalau bulu unggas ini diproduksi dengan bagus, maka hasilnya pun bisa bersaing juga,” katanya.

Dikatakannya, adanya workshop ini meru-

pakan salah satu persiapan mengajak pelakuusaha memperbaiki diri terutama pola pikir dan perilaku dari usaha tradisional berubah berubah menjadi lebih profesional.

Sementara, Kabid Kesmavet Disnak Jatim, drh Kusnoto mengatakan, workshop ini memang untuk memberikan pembinaan dan pelatihan agar mereka bisa memanfaatkan limbah bulu unggas untuk meningkatkan kesejahteraan.

Disisi lain, lanjutnya, sebenarnya ada limbah peternakan yang kurang dimanfaatkan namun jadi potensi ekspor Jatim yakni bulu bebek. Walau berupa bulu ringan, jumlah yang diekspor pun cukup fantastis yakni mencapai 500 ton pertahun. Adapun Negara tujuannya yakni ke Taiwan, Vietnam, dan China.

“Yang diekspor hanya sekitar 10 persen.

Masih banyak yang terbuang karena ketidaktahuan masyarakat akan potensi pasar bulu bebek ini. Namun saat ini kami fokuskan untuk pemanfaatan bulu unggas yang skala kecil di pasar tradisional,” katanya. Q rac*

Waspadai dan Pahami Zoonosis pada Unggas Kepala Bidang Kesmavet Disnak Jatim, drh Kusnoto (kanan) sedang membuka kegiatan Workshop.

Penerapan Hygiene Sanitasi Pengelolaan Limbah Bulu Dalam pengolahan limbah bulu unggas yang dilakukan pada rumah potong hewan unggas (RPH-U) skala kecil harus juga mengedepankan penerapan hygiene sanitasi. Upaya ini dilakukan salah satunya untuk mencegah terjadinya penularan penyakit zoonosis. Kepala Seksi Inspeksi Higiene dan Sanitasi Direktorat Kesehatan Veteriner Masyarakat Dirjen Peternakan Drh Arif Wicaksono MSi mengatakan, permasalahan limbah bulu unggas yang kerap terjadi diantaranya prosentase bulu unggas sebesar 4-5 persen dari berat hidup unggas yang dipotong. Selain itu, kandungan protein bulu unggas sangat tinggi antara 80-90 persen.

“Bulu unggas sukar mengalami proses pembusukan karena kandungan keratin yang cukup tinggi, membuat area pemotongan kotor dan menjadi media kontaminasi produk. Sehingga, diperlukan hygiene sanitasi dalam proses tersebut,” katanya.

Dalam kesempatan ini, Arif juga menjelaskan kalau ada proses penanganan sederhana dalam pengelolaan limbah bulu di RPH-U skala kecil. Tahapannya yaitu pengumpulan bulu dalam satu lokasi di areal pemotongan di kompleks RPH-U. Setelah itu dilakukan pemilahan bulu berdasarkan bagus tidaknya bulu dan besar kecilnya bulu. Lalu dimasukkan ke wadah atau karung. Idealnya 1000 ekor dibutuhkan 5 buah karung. Kemudian dilakukan penyimpanan atau dijual untuk diolah proses selanjutnya. “Bisa saja nanti bulu unggas diolah menjadi tepung karena mengandung protein tinggi,” katanya.

Disisi lain, Arif memaparkan sekitar 80 persen karkas ayam segar beredar di pasar tradisional tanpa fasilitas rantai dingin dan berasal tempat pemotongan ayam yang tidak memenuhi persyaratan higienis sanitasi. Padahal, pangan asal hewan yang beredar harus memenuhi persyaratan aman, sehat, utuh, dan halal (ASUH) baik itu produk domestik maupun impor.

Arif mengatakan, rata-rata tidak menerapkan praktek higiene dikarenakan terbatasnya sarana dan fasilitas pemotongan unggas yang memenuhi syarat. Begitupula dengan rendahnya kesadaran dan pemahaman pelaku maupun konsumen mengenai daging unggas ASUH. Kondisi yang diharapkan saat ini, lanjutnya, ayam yang keluar dari peternakan lalu dilakukan pemotongan di RPH-U skala kecil atau TPU (Tempat Pemotongan Unggas) yang higiene sanitasinya bagus. Setelah itu hasil pemotongannya dikirimkan menggunakan transportasi rantai dingin ke pasar tradisional dalam bentuk sudah potongan daging. “Proses ini resiko terpaparnya penyakit zoonosis kecil,” ujarnya.

Berkaitan dengan bangunan RPH-U, Arif memaparkan, ada dua prinsip yang harus dilakukan yaitu bangunan dan sarana prasarana. Prinsip bangunan itu diantaranya memiliki lokasi khusus untuk tempat penampungan unggas, terdapat pintu masuk untuk membawa unggas hidup harus berpisah dari pintu keluar produk dan lalu lintas orang/pembeli. Selain itu, desain dan material bangunan harus dapat mempermudah proses pembersihan dan desinfeksi serta terjadinya kontaminasi silang, ruang kotor dan bersih harus terpisah secara spesifik, bangunan bersifar permanen, dinding bagian dalam berwarna terang dan terbuat dari bahan kedap air, sirkulasi udara baik, dan intensitas cahaya cukup.

Sedangkan prinsip sarana prasarana seperti tersedia pasokan air bersih mengalir dalam jumlah cukup dan memenuhi persyaratan, terdapat suplai listrik dengan daya yang cukup, terdapat fasilitas untuk drainase, memiliki tempat penampungan sementara untuk limbah padar, terdapat sarana dan fasilitasi untuk kegiatan pembersihan dan desinfektasi bangunan dan peralayan, dan juga terdapat sarana dan failitas cuci tangan. Q rac*

Pemberian kelengkapan peralatan pada peserta workshop.

Peternak unggas sekaligus masyarakat yang mengkonsumsi daging unggas harus mewaspadai dan memahami penyakit zoonosis yang terjadi pada unggas. Harapannya baik peternak bisa menghasilkan produksi unggas yang sehat dan aman untuk dikonsumsi masyarakat. Dalam kesempatan ini, Staf pengajar Fakultas Kedokteran Hewan Unair Dr A T Soelih Estoepangestie drh membahas mengenai penyakit zoonosis pada unggas.

“Mengapa unggas, unggas hidup menghasilkan daging dan telur yang diperdagangkan maupun kebutuhan di rumah,” katanya.

Untuk itu diperlukan pengawasan terhadap rantai penyediaan bahan pangan asal unggas diantaranya di peternakan komersial mewaspadai LPAI (low patogen avian influenza) dengan melakukan juga kontrol pasar.

Selain itu juga dilakukan pengawasan di Rumah Potong Unggas (RPU) maupun Tempat Pemotongan Unggas (TPU). “Melangsungkan pemeriksaan sebelum dan sesusah pemotongan , tidak tercemar kotoran unggas (diatas meja), bagian yang dibuang seperti kepala, trakhea, paru dan usus. Karkas dicuci dengan air mengalir dan desinfektan (chlorin 0,001 ppm), pendinginan/pembekuan untuk mencegah bakteri berkembang biak, hingga pemasakan siap saji,” paparnya.

Banyak penyakit pada unggas yang harus diwaspadai seperti Newcastle Disease (ND) Avian Influenza (AI), Campylobacteriosis, Listeriosis, Calibacillosis, dan Staphylococcosis.

“Semuanya harus diketahui baik itu gejala, penanganan, dan pencegahannya,” katanya.

Soelih juga menjelaskan penyakit tersebut satu persatu. Untuk penyakit ND atau dikenal penyakit tetelo dapat menimbulkan angka kematian yang sangat tinggi dan waktu penyebarannya yang sangat cepat, baik pada ayam ras, ayam buras maupun jenis unggas lainnya. Penyakit Campylobacteriosis, sebanyak 80 persen unggas untuk konsumsi manusia tercemar bakteri ini. Sumber penularannya,

Staf Pengajar Departemen Kesmavet Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Airlangga Surabaya, A T Soelih Estoepangestu sedang memaparkan mengenai kewaspadaan terhadap penyakit zoonosis.

pencemaran bahan pangan terutama dari unggas, sumber air yang tidak bersih (misal sumur), susu yang tidak dipasteurisasi, kontak dengan hewan terinfeksi (kucing dan anjing), dapat terjadi penularan pada manusia melalui feses dan makanan.

Penyakit AI atau flu burung, penyakit ini menyebabkan kematian pada unggas terutama ayam dengan gejala diantaranya seperti muka kepala bengkak , pial dan jengger biru keunguan, produksi telur menurun dratis, perdarahan bagian dalam perut/jerohan terjadi dalam 48 jam, kematian hingga 100 persen, dan sulit diatasi karena serangan penyakit yang sangat cepat.

Langkah pencegahan dan pemberantasan yaitu dengan peningkatan biosekuriti, hingga dekontaminasi/desinfeksi dan depopulasi/tindakan pemusnahan selektif/terbatas. Pemusnahan selektif (depopulasi) dilakukan terhadap unggas sehat yang sekandang dengan unggas sakit di peternakan tertular. Di Jatim, penanganan AI juga ada tim reaksi cepat.

Penyakit Staphylococcosis, Soelih menjelaskan prinsipnya 30-35 manusia sehat

merupakan karier Staphylococcosis disaluran nafas dan kulitnya. Penyakit ini sering terjadi pada unggas. Staphylococcosis aureus menyebar di lingkungan dan utamannya menempel di kulit termasuk manusia sehingga sering menyebabkan infeksi kulitsal karena luka kulit, jari teriris dan lainnya. Bahkan jenis burung juga bisa terinfeksi. Sebab kuman yang menghasilkan racun makanan dapat menyebabkan keracunan makanan yang bila tidak tepat pertolongannya menyebabkan infeksi yang sangat serius.

“Selain itu banyak lagi penyakit zoonosis pada unggas yang harus diwaspadai yaitu Gumboro, Coccidiosis, Enfeksius Bronchitis, Infeksius Laryngo Tracheitis, Marek Disease, Pullorum, Fowl Cholera, CRD, Coryza, dan Coccidiosis,” katanya.

Untuk itu, setiap pemotongan hewan unggas baik di RPH-U dan TPU harus selalu melalui pemeriksaan dan proses yang benar dan terstandar. “Jangan lupa jaga kebersihan, pisahkan matang dan mentah, masak matang, suhu aman, dan air bersih dan ayam mentah yang aman,” katanya. Q rac*

Kehalalan Pangan Asal Hewan Harus Diperhatikan Kehalalan pangan asal hewan harus selalu diperhatikan, sebab dalam perkembangan bidang teknologi pangan memungkinkan terjadinya percampuran antara bahan halal dan haram. Hal itu diungkapkan anggota Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jatim, Dr H Moch Khoirul Anwar MEI dalam setiap sosialisasi yang diselenggarakan Dinas Peternakan Jatim.

“Halal adanya masalah prinsip, namun makanan yang dikonsumsi tentunya mempunyai pengaruh yang luas pada berbagai aspek kehidupan. Banyak kasus percampuran antara halal dan dan haram, misalkan saja daging

Para peserta nampak serius mengikuti kegiatan workshop yang diselenggarakan di Nganjuk.

sapi/ayam gelonggongan” kata Khoirul.

Untuk itu, lanjut Khoirul, dalam melangsungkan penyembelihan sebenarnya di dalam Islam juga sudah telah disyaratkan seperti syarat penyembelih dan syarat cara penyembelihannya. ”Tidak kasar dalam memperlakukan hewan sembelihan, menjaga kesucian dan kebersihan tempat. Semua itu harus dilakukan dengan benar, meskipun kenyataannya masih banyak orang yang tidak melakukannya atau acuh terhadap hal yang seperti ini,” paparnya.

Dalam proses penyembelihan, Khoirul menambahkan, terdapat juga proses berupa stunning (pemingsanan). Dalam keadaan pingsan, hewan sembelihan menjadi lebih mudah dikendalikan, akan jatuh dan langsung disembelih oleh jagal.Sebuah metode yang digunakan untuk mempermudah penyembelihan hewan adalah dengan memingsankan hewan terlebih dahulu (stunning) sebelum disembelih.

Secara teknis cara ini memberikan kemudahan. Sebab hewan yang sudah dipingsankan itu tidak akan meronta dan melakukan gerakan, sehingga penyembelih menjadi lebih mudah melakukan tugasnya.

Majelis Ulama Indonesia melalui Komisi Fatwa sebenarnya membolehkan metode stunning ini, tetapi dengan syarat ada jaminan bahwa hewan yang mengalami pemingsanan tersebut tidak mati sebelum disembelih.

“Menfatwakan bahwa penyembelihan hewan secara mekanis pemingsanan merupakan modernisasi berbuat ihsan pada hewan

yang disembelih sesuai dengan ajaran nabi dan memenuhi ketentuan syara’ dan hukumnya sah dan halal dan diharapkan kaum muslimin tidak meragukannya,” ujarnya.

Dikatakannya juga di tengah kekritisan metode stunning ini, juga terdapat sebuah metode lain diperkenalkan oleh beberapa rumah potong hewan. Mereka memasukkan sapi yang akan disembelih ke dalam sebuah ruangan sempit yang bisa dikunci secara mekanis.

Dengan demikian sapi tersebut tidak bisa bergerak lagi karena begitu sempitnya kandang tersebu dan sesuai dengan ukuran sapi.

Kemudian secara mekanis pula kandang besi tersebut berputar, sehingga sapi yang sudah masuk tadi ikut berputar dan rebah dalam ikatan yang sangat kuat. Si jagal dengan mudaknya memegang bagian leher sapi, yang sudah tidak bisa bergerak tetapi masih sadarkan diri itu, untuk menyembelihnya.

“Ada penelitian yang menunjukkan bahwa hewan yang disembelih dengan cara stunning lebih merasakan sakit daripada yang tidak distunning. Apabila hasil penelitian itu bisa dipertanggung jawabkan,maka kemungkinan fatwa MUI juga berubah,” katanya. Menutup kegiatan ini, Khoirul menegaskan kembali, agar masyarakat harus berhati-hati untuk mengkonsumsi hewan sembelihan. Diantaranya memahami karakteristik daging yang akan dikonsumsi. “Jangan sampai membeli daging gelonggongan, darah dan bangkai. Dalam Islam semua hal tersebut ditentang,” tandasnya. Q rac*