binder2sep21

Harian Bhirawa Ditunjuk kembali sebagai sarana pengumuman iklan tender/lelang pemerintah di seluruh Jawa Timur berdasarkan SK Gubernur No.188/343/ KPTS/013/2006

HARIAN

harian_bhirawa@yahoo.com bhirawa_indragiri@yahoo.com suratkabar_harianbhirawa

IKLAN/ LANGGANAN

Surat Kabar Harian Bhirawa

031-5615454 Harga Langganan Rp 55.000/bulan Eceran Rp 3.000

www.harianbhirawa.co.id

Mata Rakyat Mitra Birokrat

Kamis Legi, 2 SEPTEMBER 2021

Dugaan Korupsi Bantuan BOP di Kemenag Pasuruan

Kejari Kantongi Dua alat Bukti Pasuruan, Bhirawa Penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Pasuruan melakukan penggeledahan di Kantor Kemenag, Kabupaten Pasuruan di Jalan Wahidin Sudiro Husodo, Rabu (1/9). Penggeledahan sebagai upaya penyidikan dugaan korupsi Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) dari Kemenag RI untuk ribuan lembaga pendidikan.

Kasi Pidsus Kejari Kabupaten Pasuruan, Denny Saputra me-

Polri Geledah Kantor BPBD Jember

Jember, Bhirawa Tim Unit Tindak Pidana Korupsi Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Jember, Rabu (1/9), melakukan penggeledahan di Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Jember terkait dengan dugaan penyimpangan anggaran honor pemakaman jenazah Covid-19.

Kasat Reskrim Polres Jember AKP Komang Yogi Arya Wiguna mengatakan, upaya penggeledahan di kantor BPBD Jember merupakan rangkaian pengumpulan data pendukung  ke halaman 11

Jatim Terbebas dari Zona Merah

18 Daerah Masuk Zona Kuning Pemprov, Bhirawa Berbagai upaya yang dilakukan untuk menekan penyebaran Covid-19 telah membuahkan hasil yang menggembirakan.

Yakni Jatim telah terbebas dari zona merah dalam peta resiko penyebarannya.

Saat ini tercatat ada 18 daerah zona kuning, yaitu Kabupaten Bondowoso, Kabupaten Jombang, Kabupaten Sampang, Kabupaten Pamekasan, Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Ngawi,

Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Tuban, Kabupaten Lamongan, Kabupaten Situbondo, Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Sumenep, Kota Surabaya, Kabupaten

Sidoarjo, dan Kota Pasuruan.

Sedangkan 20 daerah zona oranye, yakni Kabupaten Madiun, Kota Probolinggo, Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Tulungagung, Kabupaten Magetan, Kabupaten Gresik, Kota Kediri, Kota Malang, Kabupaten Pacitan, Kabupaten Kediri, Kabupaten Lumajang, Kota Blitar, Kota Mojokerto, Kota Madiun, Kota Batu, Kabupaten  ke halaman 11 achmad suprayogi/ bhirawa

Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa bersama Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor berdialog dengan peserta vaksin di Sidoarjo, Rabu (1/9).

Penyidik saat menggeledah Kantor BPBD Jember, Rabu (1/9).

MITRA

Tinjau Penerapan Prokes SEMENJAK pembelajaran tatap muka (PTM) terbatas dibeberapa lembaga pendidikan di bawah naungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bondowoso diperbolehkan, pria yang kini sehari-hari menjabat sebagai Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Kadis Dikbud) Kabupaten Bondowoso, Dr H Sugiono Eksantoso MM ini rutin meninjau langsung beberapa lembaga naungannya.

Hal itu ia lakukan

Dr H Sugiono Eksantoso MM

Sentil

Kejari Kantongi Dua alat Bukti - Mungkin bakal ada yang mengenakan baju tahanan Polri Geledah Kantor BPBD Jember - Akhirnya masalah itu berkembang juga Dinsos Tak Cermat Pahami Kerjasama Pendistribusian Bansos - Yang bahaya itu pura-pura tidak cermat

 ke halaman 11

 ke halaman 11

Hilmi Husain/Bhirawa

Tim Kejari Kabupaten Pasuruan saat menggeledah Kantor Kemenag Kabupaten Pasuruan sekaligus membawa barang bukti, Rabu (1/9).

Terkait Honor Pemakaman Covid-19

nyampaikan tim penyidik menggeledah dan menyita sejumlah barang yang diduga berkaitan dengan kasus dugaan pemotongan BOP untuk Ponpes dan Madin. Barang bukti tersebut dimuat dalam dua mobil.

“Kami menyita ratusan berkas dan beberapa CPU serta laptop yang ada di ruang Kasi PD Pontren. Seksi ini yang mengetahui semua bantuan

Pemprov Atasi Semburan Gas Sumur Bor di Sumenep

Konsentrasi Tekanan Gas Kecil, Warga Diminta Tak Panik

Pemprov, Bhirawa Pemprov Jatim mengambil langkah cepat dalam mengatasi semburan gas di Kabupaten Sumenep akibat pengeboran sumur di Desa Mandala Kecamatan Rubaru, Kabupaten Sumenep. Lubang pengeboran yang mengakibatkan semburan gas dan menimbulkan gelembung serta nyala

api kecil telah dikaji permasalahannya dan akan segera dilakukan penutupan dengan penyemenan.

Langkah penutupan dapat dilakukan setelah nyala api yang timbul akibat pengeboran telah padam. Dari kajian yang dilakukan tim Pemprov  ke halaman 11

Kepala Dinas ESDM Jatim Nurkholis

Gubernur Terbitkan SE Penanganan Anak Yatim Piatu Akibat Covid-19

Pemprov, Bhirawa Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa dikenal sangat perhatian terhadap anak yatim piatu. Hal itu dibuktikan dengan terbitnya Surat Edaran (SE) kepada bupati/wali kota tentang rencana aksi penanganan anak kehilangan orang tua yang meninggal akibat Covid-19.

SE yang dikeluarkan pada 24 Agustus 2021 itu bernomor 400/17742/109.1/2021. Dalam SE tersebut disebutkan, pandemi Covid-19 tidak hanya ancaman serius saat ini, tetapi juga berdampak pada masa depan, menyusul banyaknya anak di Jatim yang mendadak kehilangan orang tua yang meninggal karena Covid-19.

Untuk diketahui, berdasarkan laporan kabupaten/kot  ke halaman 11

Cegah Penipuan, BKD Siapkan Whisttleblowing System Pemprov, Bhirawa Berbagai upaya dilakukan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Jatim untuk mengantisipasi potensi penipuan dan pelanggaran dalam pelaksanaan CPNS tahun ini. Memasuki tahapan tes Seleksi Kompetensi Dasar (SKD), BKD meluncurkan whisttleblowing system dengan membuka kanal pengaduan secara daring melalui aplikasi whatsapp, Kepala BKD Jatim sms maupun email.

Indah Wahyuni Pengaduan tersebut dapat disampaikan melalu nomor 081333115191 atau ke email bkdjatim@jatimprov.go.id. Kepala  ke halaman 11

Kisah Inspirasi Eka Aprisa Maulida, Siswa MAN 2 Situbondo

Banyak Waktu Luang selama Pandemi, Ikhlas Bantu jadi Tukang Sapu di Jalan Raya

Mengikuti sistem pembelajaran daring menimbulkan kebosanan tersendiri bagi siswa. Ini juga yang dirasakan Eka Aprisa Maulida, siswa MAN 2 Situbondo. Namun siswa yang kalem itu punya ide dan gagasan inspiratif dalam memanfaatkan waktu disela-sela istirahat mengikuti sistem pembelajaran daring. Apa itu?

Sawawi, Kabupaten Situbondo

Bagi Eka, saat ikut melaksanakan aktivitas pembelajaran via daring pada masa pandemi Covid19, justru banyak memiliki waktu luang yang cukup panjang untuk beristirahat. Nah, waktu yang senggang itu dipergunakan Eka dengan sebaik-baiknya. Satu diantaranya Eka membantu profesi orang tuanya, menyapu sampah di jalan protokol Kota Situbondo.

Eka, mengatakan, aktivitas sebagai tukang sapu di jalan raya perkotaan, sudah di lakukan sejak penerapan pemberlakuan pembelajaran via daring. Hal itu dilakukan untuk membantu sang ayah, yang rutin tiap hari membersihkan jalan raya. “Ini keinginan saya sendiri mau membantu ayah menyapu sampah di jalan raya perkotaan. Hitung-hitung bisa bantu meringankan dan membuat pekerjaan ayah agar

cepat selesai,” ujarnya.

Dia mengaku, sudah tidak canggung menjadi tukang sapu di jalan raya meski seringkali bertemu temannya. Bagi dia, aktivitas yang dilakukan sebagai upaya untuk mengisi waktu luang setelah mengikuti sistem pembelajaran daring. “Selama ini sekolah daring waktunya sebentar karena setiap mata pelajaran waktunya dikurangi. Jadi aktivitas sekolah sekarang ini lebih banyak waktu istirahatnya,” ucapnya.

Eka menegaskan, selama waktu luang ia kerap mengisi kegiatan dengan membantu sang ayah.

Baginya, membantu ayahnya  ke halaman 11

sawawi/bhirawa

Eka Aprisa Maulida, siswa MAN 2 Situbondo saat membantu orang tua menyapu sampah di Jalan Argopuro, Probolinggo.

EKSEKUTIF

Kamis Legi, 2 September 2021

Halaman 2

Bupati Karna Mutasi 67 Pejabat Eselon III dan IV Minta Pahami Tugas Pokok Serta Fungsi Jabatan Situbondo, Bhirawa Setelah melakukan mutasi 18 pejabat eselon II, Bupati Situbondo Karna Suswandi kembali melakukan perombakan dan mutasi di jajaran pejabat eselon III dan IV Rabu (1/9).

Kali ini prosesi mutasi digelar di pendopo kabupaten yang juga dihadiri Wabup Khoirani, Sekda Syaifullah dan jajaran Forkopimda.

Sejumlah pimpinan OPD juga ikut hadir dalam acara mutasi tersebut.

Bupati Karna Suswandi mengatakan, pejabat yang baru dilantik harus bisa memahami tupoksi (tugas pokok dan fungsi) dimasing masing

OPD. Setelah itu, kata Bupati Karna, para pejabat diminta membuat rencana prioritas kerja yang sudah diarahkan untuk pencapaian visi misi seperti tertuang dalam RPJMD Kabupaten Situbondo.

“Para pejabat itu juga harus bisa mencapai target dan indikator yang sudah digariskan,” jelas Bupati Karna. Masih kata Bupati Karna, semua yang ditargetkan itu akan menjadi ukuran keberhasilan pejabat yang baru dilantik, termasuk para Camat dan Lurah yang diberi tugas mempercepat target vaksinasi di masing masing wilayah kerjanya.

“Kami juga mendorong agar pajak daerah dihimpun dengan baik sehingga PAD Kabupaten Situbondo meningkat dengan maksimal. Kalau mutasi itu setiap saat pasti ada dan tidak tergantung dengan gelombang. Semua itu tergantung Pak Fathor (Kepala BKPSDM Kabupaten Situbondo),” jelas Bung Karna, panggilan akrab Bupati Karna Suswandi.

Untuk mewujudkan capaian tersebut, Bupati Situbondo Karna Suswandi sebelumnya juga mengadakan perjanjian kinerja yang ditandatangani semua pimpinan OPD atau pejabat tinggi pratama

(PTP). Dalam momen itu, Bung Karna meminta para PTP harus bisa mewujudkan indikator dan target kinerja.

“Saya berharap semua pimpinan OPD dan pejabat eselon III dan IV untuk mempelajari program priortas sehingga bisa merialisasikan indikator dan target kinerja tersebut,” kupas Bung Karna.

Dari 67 pejabat eselon III dan IV yang dimutasi diantaranya, Sudarto Camat Arjasa menjadi Kabag Keuangan Setkab; Naning Sugiarto Sekretaris Bappeda digeser menjadi Inspektur Pembantu Investigatif dan Reformasi Birokrasi.

Lalu, Hj Siti Aisyah yang sebelumnya menjabat Kabid Pem-

sawawi/bhirawa

Bupati Situbondo Karna Suswandi saat melakukan prosesi mutasi dan pelantikan 67 pejabat eselon III dan IV di pendopo Kabupaten Rabu (1/9).

binaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan di Dinas Kantor Pendidikan dan Kebudayaan (Dispendikbud) Situbondo dimutasi menjadi Sekretaris Dispendikbud Kabupaten Situbon-

do. dari Eselon IV, salah satunya Aris Setiawan yang semula menjabat Pengelola Bahan Perencanaan di Kantor Bappeda dimutasi menjadi Lurah Mimbaan. [awi]

Dinsos Tak Cermat Pahami Kerjasama Pendistribusian Bansos Pemkab Malang, Bhirawa Temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam buku Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Tahun 2021, yang mana dalam pendistribusian bansos di Kabupaten Malang ada ketidaksesuaian biaya packaging dan distribusi bansos yang dirupakan bahan pangan.

Bupati Pamekasan, Baddrut Tamam dan Kepala Pemimpin Cabang BNI Madura, Rahmat Mudji, berfoto bersama saat penyerahan bantuan untuk Wirausaha Baru.

syamsudin/bhirawa

WUB Membangun Ekonomi Masyarakat dari Bawah Pemkab Pamekasan, Bhirawa Bupati Pamekasan, Baddrut Tamam mengatakan, program Wira Usaha Baru (WUB) bertujuan membangun ekonomi masyarakat dari bawah.

Berkat program itu, masyarakat Pamekasan yang mengikuti pelatihan mampu memiliki usaha. Mulai usaha produksi songkok, sandal hingga usaha snack.

“Terimakasih saya sampaikan atas bantuan dan kerja sama ini. Semoga kerja sama baik ini bisa bermanfaat untuk masyarakat. Karena bantuan ini memang untuk masyarakat,” ucap

Bupati Baddrut Tamam ketika kembali menerima bantuan berupa sejumlah alat produksi dengan nominal total Rp51.900.000 dari Bank Negara Indonesia (BNI).

Pemberian bantuan secara simbolis yang bertempat di Peringgitan Dalam Rumah Dinas Bupati, Rabu (1/8/ 2021), hadiri Kepala Bappeda, Taufikurrahman, Kepala Badan Keuangan Daerah, Sahrul Munir, Kepala Diskominfo, Ir. Muhammad, Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPKP), Muharram.

Selanjutnya, Bupati menjelaskan, Pemkab Pamekasan memiliki lima

program prioritas dalam membangun daerahnya agar mampu bersaing dengan kabupaten/kota maju lain di Indonesia.

Meliputi, pendidikan, kesehatan, ekonomi, infrastruktur dan reformasi birokrasi. Sementara WUB merupakan program di bidang ekonomi dengan target sepuluh ribu pengusaha baru (sapu tangan biru).

Program WUB disamping memberikan pelatihan secara gratis kepada masyarakat, pemerintah kabupaten (pemkab) juga memberikan bantuan alat yang dananya bersumber dari corporate

social responsibility (CSR) sejumlah perusahaan.

Setelah itu, pihaknya memberikan pinjaman modal dengan bunga nol persen hingga membantu pemasaran baik online ataupun offline agar usaha mereka bisa berjalan sesuai harapan.

“Karena saya melihat Madura dari Suramadu saja seperti pasar besar.

Songkok, sandal, sepatu, sarung yang kita pakai tidak ada yang diproduksi di Madura. Makanya kami membuat program WUB ini,” tandas Mas Tamam, panggilan akrab Bupati Pamekasan. [din]

Sedangkan di dalam Memorandum of Understanding (MoU) atau kerjasama terkait packaging dan distribusi juga sudah termasuk dalam bansos tersebut yang digulirkan pada tahun 2020.

Menurut, Kepala Inspektorat Kabupaten Malang Tridiyah Maestuti, Rabu (1/9), kepada wartawan, bahwa temuan BPK atas LHP di Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Malang, hal itu karena kurang cermatnya dan kurang telitinya dalam memahami detil kerja sama soal dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim) bagi masyarakat Kabupaten Malang yang terdampak pandemi Covid-19.

Karena, lanjut dia, berdasarkan analisis dan pemeriksaan dari BPK, ketidakcermatan Dinsos tersebut terkait biaya packaging dan distribusi bansos yang dirupakan bahan pangan.

Padahal, dalam MoU itu sudah termasuk packaging dan distribusi yang digulirkan pada tahun 2020 lalu. Dan seharusnya, biaya packaging dan distribusi itu sudah masuk bagian yang dibantukan oleh Pemprov Jatim.

“Tapi, Dinsos masih menganggarkan lagi yang sumber dananya dari APBD. Sehingga hal itu yang tidak boleh, karena dari MoU yang ditandatangani sudah menyebutkan packaging dan distribusi),” ungkapnya.

Sedangkan dari temuan BPK itu, kata Tridiyah, hal

Pemkot Bagikan Bansos ke 14 Yayasan Panti Asuhan Kota Madiun, Bhirawa Pemkot Madiun terus berkomitmen untuk mensejahterakan seluruh lapisan masyarakat. Karena itu, Wali Kota Madiun Maidi, Rabu (1/9) membagikan bantuan sosial

non pemerintah kepada 14 pondok atau yayasan panti asuhan yang ada di Kota Madiun terdapat 535 anak yatim piatu.

Total bantuan mencapai Rp 1.188.300.000. Bantuan tersebut

diwujudkan dengan uang tunai yang nantinya oleh masing-masing pondok akan dibelanjakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari para anak yatim-piatu di tempat tersebut.

Pemkab Bondowoso Kembali Ringankan Hidup Seorang Anak Yatim Piatu Setelah membantu seorang anak yatim piatu di wilayah Kecamatan Wringin, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bondowoso kembali membantu meringankan hidup seorang anak yatim piatu Qurrotu Aini (5th) Dusun Selat RT 14/RW 6 Desa Kajar Kecamatan Tenggarang.

Ayah dari Qurrotu Aini ini meninggal dunia sejak ia berumur dua tahun. Sedangkan sang ibu meninggal dunia sekitar tahun 2019 yang lalu. Saat ini anak yatim piatu ini tinggal bersama dengan neneknya yang sehari-hari bekerja sebagai buruh tani di desanya.

Atas kepeduliannya, Pemerintah Daerah dalam hal ini Wakil Bupati Bondowoso H Irwan Bachtiar Rahmat didampingi Kadis Dikbud, Kadinsos, Kadis Pendukcapil, dan Camat Tenggarang memberikan bantuan pada anak yatim piatu ini.

Adapun bantuan yang diberikan diantaranya adalah kebutuhan pokok serta sertifikat jaminan pendidikan gratis dari tingkat PAUD sampai Perguruan Tinggi.

Yang mana Wakil Bupati Irwan Bachtiar Rahmat dan pihak terkait lainnya memberikannya di Balai Desa Kajar, Rabu (1/9).

“Jadi pendidikannya dari PAUD sampai dengan perguruan tinggi dijamin oleh pemerintah daerah,” ungkap Wabup Irwan Bachtiar Rahmat saat dikonfirmasi awak media.

Wabup Irwan mengungkapkan bahwa sekitar lima hari yang lalu ia menerima informasi keadaan anak yatim piatu ini dari masyarakat melalui akun media sosialnya. Dari hal itu, ia langsung memerintahkan Camat setempat untuk mengecek kebenarannya.

Tak hanya itu, Wali Kota juga menyebutkan bahwa anak yatim piatu korban Covid-19 juga mendapat perhatian tersendiri dari pemerintah.

Terdapat beasiswa yang sudah disiapkan pemkot untuk membantu mereka agar tidak putus kuliah.

“Yang saat ini sedang berjalan anak yatim piatu non covid kita pekerjakan di pemkot. Harapannya supaya mereka bisa mandiri dan lepas dari kesulitan,” tegas Wali Kota.

Dijelaskan oleh Wali Kota Maidi, sekarang ini, bagi masyarakat

Kota Madiun khususnya yatim piatu dan warga kurang mampu yang ingin menikah, diperbolehkan menggunakan mobil dinas Walikota Madiun.

Dua buah mobil sedan mewah berjenis Toyota Camry Hybrid dan Toyota New Vios yang terparkir digarasi rumah dinas di jalan Pahlawan ini, bisa dipinjam secara gratis.

“Kalau mau yang lain, saya ada mobil pribadi dirumah. Ada mobil hardtop, sedan VW. Silahkan pilih, ini saya pinjamkan gratis,” kata Wali Kota Madiun,

tersebut sebagai sebuah ketidakcermatan Dinsos Kabupaten Malang dalam memahami kerjasama atau prosedur tentang bantuan keuangan yang sudah diberikan oleh Pemprov Jatim.

Sehingga adanya kesalahan administratif atau kesalahah ketelitian yang mengakibatkan kelebihan pembayaran sebesar Rp 862, 5 juta harus dikembalikan, dan Dinsos sudah mengembalikan ke Kas Daerah (Kasda).

“Untuk pengembalian uang tersebut sampai waktu 60 hari,” jelasnya. Sebelumnya, dirinya sudah mengingatkan kepada Dinsos untuk berhatihati, agar lebih memahami aturan terkait kegiatan atau program yang dijalankannya.

Terutama terkait bansos, yang kemungkinan masih akan terus dilakukan selama Pandemi Covid-19. Karena selama Pandemi Covid-19 ini, maka masih dilakukan pendistribusian bansos serta bantuan-bantuan sosial lainnya, yang diterimakan kepada masyarakat yang terdampak.

“Dalam pendistribusian bansos harus dipahami aturannya dulu, tanyakan dan diskusikan dengan yang lain.

Dan jika belum memahami aturan itu, maka akan terjadi kesalahan administrasi. Tapi jika hal itu berdampak pada pengembalian, dan ada kerugian daerah, ya harus hatihati,” tandas Tridiyah. [cyn]

Selain mobil, Maidi juga memperbolehkan rumah dinasnya digunakan untuk melangsungkan akad nikah. Bahkan jika tidak ada kegiatan kedinasan, dirinya mengaku siap untuk menjadi saksi dalam acara pernikahan.

“Masyarakat yang rumahnya sempit-sempit itu nikah disini boleh. Nanti keluarganya saya jemput pakai mobil kita. Kalau saya longgar juga mau jadi saksi,” ungkap Wali Kota setengah promosi. [dar]

Deionisasi Water Treatment Di Satradar 222 Kabuh Dilaunching Bupati Jombang

ihsan kholil/bhirawa

Wakil Bupati Bondowoso H Irwan Bachtiar Rahmat, S.E, M.Si saat menandatangani dokumen sertifikat pendidikan gratis dari PAUD hingga Perguruan Tinggi untuk anak yatim piatu Qurrotu Aini.

“Hari itu juga Pak Camat langsung ke lokasi dan menyampaikan kondisi real dan sebagainya,” ungkapnya.

Dari hal itu, pihaknya langsung bergerak cepat untuk membantu anak yatim tersebut. Karena diketahui bahwa Qurrotu Aini tidak memiliki dokumen kependudukan.

“Langsung saya perintahkan Dinas Sosial, Dinas Pendidikan dan Dinas Kependudukan. Karena memang informasinya, akte kelahiran dan sebagainya tidak memiliki,”jelasnya.

Irwan pun meminta kepada Pemerintah Desa Kajar untuk terus mengawal proses pendidikan Qurrotu Aini. “Awasi progresnya ini ya.

Siapapun pemimpin Bondowoso kedepannya, pendidikan adik Qurrotu Aini ini sudah terjamin,” terangnya.

Sementara, Kadis Dikbud Sugiyono Eksantoso, MM., menjelaskan untuk mengawal dan menjamin pendidikan anak yatim piatu tersebut.

Pihaknya telah menyiapkan dokumen yang bermaterai. Karena jaminan tersebut akan digunakan dan berjalan cukup lama ke depan.

“Makanya dengan dokumen yang bermaterai itu, siapapun kepala sekolah dan pemimpin di Bondowoso benar dijalankan,” katanya.

Untuk lembaga pendidikan yang akan ditempuh anak tersebut pun sudah ditentukan, yakni lembaga pendidikan terdekat. “SD, SMP dan SMA nya di Tenggarang. Harapnya sekolah itu nanti untuk diarahkan anaknya. Mudah-mudahan tidak putus sekolah,” jelasnya.

Sementara itu, Pj. Kadinsos Bondowoso Anisatul Hamida mengaku adapun bantuan yang diberikan diantaranya adalah sembako, makan pokok dan juga peralatan dapur.

“Mudah-mudahan itu bisa digunakan dan bermanfaat untuk keluarga,” katanya. Selain itu, pihaknya akan mendampingi Qurrotu Aini ini dari segi psikososial nya. Yang mana pihaknya juga akan bekerjasama dengan pihak pengasuhnya.

“Nanti kita juga akan assessment untuk supaya si kecil bisa mendapatkan hak-hak anaknya.

Itu yang kita pastikan kepada mereka,” tandasnya. [san.adv]

Bupati Jombang bersama Direktur Perumdam Tirta Kencana Jombang dan sejumlah pejabat saat melaunching Deionisasi Water Treatment Di Satradar 222 Kabuh, Rabu (01/09).

Bupati Jombang, Hj Mundjidah Wahab melaunching Deionisasi Water Treatment di kawasan Satradar 222 Kabuh, Jombang, Rabu (01/09). Komandan Satuan Radar (Dansatradar) 222 Ploso di Kabuh, Letkol Lek Yudi Amrizal, S.ST, MM menyampaikan ucapan terimakasih dan selamat datang kepada Bupati beserta Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Jombang dan undangan yang hadir pada agenda tersebut.

“Terima kasih, selamat datang di ketinggian 119 meter di atas permukaan laut, ini yang namanya back to nature di antara hamparan hutan jati. Alhamdulillah Deionisasi Water Treatment Filter sudah rampung dan siap di launching. Air di Satradar 222 kini airnya bersih. Terimakasih mudah-mudahan ini memberikan manfaat bagi masyarakat”, kata Letkol Lek Yudi Amrizal, S.ST, MM. Atas nama pribadi dan satuan, Dansatradar 222, Letkol Lek Yudi Amrizal S.ST, MM menyampaikan terima kasih support yang diberikan oleh Direktur Perumdam Tirta Kencana Jombang beserta staf terhadap program ini.

“Pangkosekhanudnas II Makassar, Kolonel Pnb Irwan Pramuda juga menyampaikan terima kasih kepada Bupati Jombang serta seluruh jajaran Pemkab Jombang,” tutur Dansatradar 222.

Direktur Perusahaan Daerah Air Minum (Perumdam) Tirta Kencana, Khoirul Hasyim, S.Pd., M.Pd menyampaikan bahwa peresmian Deionisasi Water Filter Treatment berdasar pada persetujuan Bupati Jombang tentang Rencana Kerja Rencana Anggaran Pendapatan dan Biaya Tahun 2021 Nomor 364/8283/415.20/2020.

“Sistem filtrasi air dengan metode deionisasi ini pertama kali diinisiasi oleh Dansatradar 222 Jombang atas keadaan air Satradar yang tidak layak konsumsi.

Setelah beberapa kali melakukan kajian dan tes uji sistim filtrasi, alhamdulillah, sistem filtrasi dengan 3 tahapan: pertama redusi zat padat terlarut yang berlebih, kedua, filtrasi karbon aktif lodine, dan ketiga, pemberian resin softener sebagaimana

istimewa

yang telah diresmikan ini menjadi pilihan terbaik”, papar Khoirul Hasyim.

Deisonisasi merupakan sebuah cara untuk mengatur kandungan zat padat terlarut dalam air yang tidak semuanya dibutuhkan untuk dikonsumsi, bahkan berkecenderungan mengganggu.

Dari hasil uji laboratorium parameter air layak konsumsi berdasarkan Permenkes, setelah proses filtrasi didapatkan parameter yang tidak layak seperti kandungan Klorida, Mangan, Zinc berlebih. Dan pH air yang sangat tinggi dapat diturunkan sehingga menjadikan air di Satradar layak konsumsi, dengan catatan diganti pipanya.

“Semua proses mulai dari kajian keilmuan dan sampel lapangan, uji coba teknis, perakitan alat dikerjakan oleh teman-teman Perumdam Tirta Kencana. Dengan sepenuh hati, terma kasih kami sampaikan kepada Bapak Dansatradar 222 Jombang atas perkenan izinnya hingga sekitar 3 bulan kami diberi kesempatan untuk bereksplorasi disini,” ungkap Khoirul Hasyim.

Launching Deionisasi Water Treatment di kawasan Satradar Kabuh yang dihadiri Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Jombang, Sekretaris Daerah, Asisten, dan Kepala OPD terkait, Direktur Perumdam Tirta Kencana Jombang tersebut ditandai dengan penekanan tombol sirine, penandatanganan prasasti, dan pengguntingan pita dan peninjauan lokasi Deionisasi Water Treatment.

Bupati Jombang, Hj Mundjidah Wahab mengatakan bahwa, permasalahan air bersih

di wilayah Satradar 222 Ploso menjadi perhatian utama mengingat urgensitasnya untuk memenuhi kebutuhan air bersih di wilayah Satradar 222 Jombang dan sekitarnya.

Mengingat air di daerah ini masih terasa asin dan berbau serta belum layak untuk digunakan dikarenakan belum memenuhi syarat kualitas air bersih.

Bupati Mundjidah Wahab menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Perumdam Tirta Kencana Jombang atas upayanya meningkatkan cakupan pelayanan air minum bagi masyarakat Jombang, utamanya bersinergi dengan Satradar 222 Ploso di Kabuh.

Bupati Jombang berpesan, Perumdam Tirta Kencana bersama jajaran direksi agar senantiasa menjaga kekompakan, kebersamaan, bersemangat untuk melakukan inovasi atau terobosan baru untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, sehingga pelanggan akan semakin banyak, semakin maju, keberkahan selalu mengalir. ”Semoga atas perjuangan direktur dan jajarannya beserta seluruh karyawan yang membawa perkembangan pada perusahaan, harapannya kinerja Perumdam Tirta Kencana Jombang semakin maju. Saya berharap di seluruh wilayah Kabupaten Jombang dapat menikmati air bersih yang layak konsumsi,” tutup Bupati Mundjidah Wahab. [rif.adv]

Kamis Legi, 2 September 2021

LEGISLATIF Proses Hukum Anggota Dewan Langgar Prokes Terus Berlanjut Halaman 3

KILAS DEWAN

Surabaya Masuk Zona Kuning, Warga Jangan Lengah dan Tetap Jaga Prokes DPRD Surabaya, Bhirawa Pengendalian dan penanganan pandemi Covid-19 yang dilakukan Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi dan peran serta dari masyarakat yang bahu membahu dalam menghadapi pandemi, akhirnya dalam Minggu terakhir ini Surabaya masuk kuning.

Menurut anggota Komisi B DPRD Kota Surabaya, John Thamrun, meski sudah menurun dari zona merah ke zona orange, kemudian ke zona kuning, namun tetap diperlukan ketaatan masyarakat dalam menyikapi penurunan dari zona orange ke zona kuning tersebut.

Politisi PDI-P ini menuturkan, roda perekonomian di berbagai sektor perdagangan seperti warung kopi, pedagang kaki lima, resto, kafe dan lainnya, bisa dijalankan lebih leluasa.

“Namun imbauan saya tetaplah menegakkan protokol kesehatan (prokes) sebagaimana mestinya. Ini agar apa yang sudah dicapai ini tidak menjadikan masyarakat lengah,”ujar John Thamrun, Rabu (1/9/).

Lebih jauh, dia menegaskan, roda perekonomian di seluruh sektor bisa lebih leluasa lagi menjalankan usahanya. Namun tetap menerapkan prokes, seperti memakai masker, jaga jarak, cuci tangan. [dre]

Tulungagung, Bhirawa Polres Tulungagung memastikan proses hukum kasus pelanggaran protokol kesehatan (prokes) yang dilakukan salah satu anggota DPRD Tulungagung yang menggelar wayang kulit belum lama ini berlanjut. Saat ini polisi sudah melakukan pemanggilan saksi.

“Kasus pagelaran wayang kulit di Kecamatan Pagerwojo sekarang terus berproses hukum,” ujar Kapolres Tulungagung, AKBP Handono Subiakto di Kantor DPRD Tulungagung, Rabu (1/9).

Menurut dia, saat ini polisi sudah melakukan pemanggilan saksi-saksi dalam pagelaran wayang kulit yang dinilai melanggar prokes di tengah pandemi Covid-19 tersebut.

“Sekarang pun kami sedang pula mengumpulkan alat bukti dan akan meminta keterangan ahli di tingkat kabupaten sampai ahli akademisi,” sambungnya.

Kapolres Tulungagung, AKBP Handono Subiakto.

Kapolres AKBP Handono selanjutnya menyatakan belum ada tersangka dalam kasus pelanggaran prokes itu. Penetapan tersangka baru akan dilakukan setelah adanya gelar perkara. “Sekarang baru tahapan pemanggilan saksi dan pengumpulan alat bukti,” terangnya.

wiwieko/bhirawa

Perwira menengah polisi ini mengakui jika kasus pelanggaran prokes yang dilakukan salah seorang anggota DPRD Tulungagung itu atas laporan Satgas Percepatan Penanganan Covid-19.

Bukan laporan dari masyarakat. “Petugas yang lapor kejadian itu,” bebernya.

Sementara itu, Ketua DPRD Tulungagung, Marsono, ketika dikonfirmasi menyerahkan sepenuhnya pada proses hukum yang sedang berjalan di Polres Tulungagung dalam menyikapi pelanggaran prokes yang dilakukan salah satu anggota dewan. “Itu sudah masuk ranah APH (aparat penegak hukum).

Kami menyerahkan sepenuhnya pada APH,” katanya.

Soal sanksi di internal dewan, Marsono menyerahkan pada Badan Kehormatan (BK) DPRD Tulungagung. “Sanksi nanti di BK. Tapi untuk saat ini belum ada proses di BK,” ucapnya.

Diberitakan sebelumnya, Wakil Ketua Forum Komunikasi Pemerintah Desa (FKPD) Tulungagung, Suad Bagio, Senin (30/8), mengatakan kasus pelanggaran prokes yang dilakukan salah satu anggota DPRD Tulungagung saat menggelar wayang kulit seharusnya mendapat sanksi dari Satgas Covid-19. Bahkan, harus pula diproses hukum karena melanggar UU Karantina Kesehatan. [wed]

Hearing antara Ketua Yayasan Karya Bhakti dengan Komisi A, Lurah Manukan Kulon, Rabu (1/9), perihal kesulitannya pihak yayasan dalam melaksanakan operasional pendidikan karena kesulitan biaya operasional untuk TK.

andre/bhirawa

Masalah Yayasan Karya Bhakti Manukan Kulon harus Dimusyawarahkan DPRD Surabaya, Bhirawa Komisi A DPRD Kota Surabaya menyarankan, persoalan Gedung Yayasan Karya Bhakti RW VII Manukan Kulon dengan Lurah Manukan Kulon sebaiknya diselesaikan secara musyawarah.

Hal ini mengemuka saat hearing antara Ketua Yayasan Karya Bhakti dengan Komisi A, Lurah Manukan Kulon, Rabu (1/9), perihal kesulitannya pihak yayasan dalam melaksanakan operasional pendidikan karena kesulitan biaya operasional untuk TK. Pasalnya, TK yang dimiliki Yayasan Karya Bhakti tersebut berdiri di atas bangunan RW VII Manukan Kulon yang merupakan aset Pemkot Surabaya.

Ketua Komisi A DPRD Kota Surabaya, Pertiwi Ayu Krishna mengatakan, kita perintahkan Camat Manukan Kulon untuk mengakomodir musyawarah an-

tara pemilik yayasan dengan Lurah dan RW VI. Karena, musyawarah pertama tidak selesai mengingat Ketua Yayasan yaitu, Bpk. Haryono tidak hadir.

Pertiwi Ayu Krishna menerangkan, persoalan ini bermula dari dipinjamkannya satu ruangan di Balai RW VII Manukan Kulon kepada Yayasan Karya Bhakti untuk operasional TK, sedangkan alamat TK tersebut adalah alamatnya Balai RW VI. “Nah saat hearing tadi jelas Bagian Tanah dan Bangunan Pemkot Surabaya menyatakan, bahwa TK tersebut numpang di Balai RV VII. Nah kami menyarankan coba di musyawarah kan lagi.”ujar Ketua Komisi A, Pertiwi Ayu Krishna kepada wartawan, Rabu (1/9).

Untuk itu, tambah Bunda Ayu, sapaan Pertiwi Ayu Krishna, dirinya akan menugaskan anggota Komisi A untuk secepatnya memediasi antara pihak Yayasan Karya Bhakti

dengan pihak RW VII dan Lurah, serta Camat untuk segera melakukan musyawarah bersama.

Sementara itu, Ketua Yayasan Karya Bhakti RW VII Manukan Kulon, Haryono mengatakan, kami kesulitan melaksanakan operasional pendidikan karena pihak Kelurahan Manukan Kulon sampai detik ini belum memberikan surat domisili ke yayasan.

Surat domisili ini, terang Haryono, sangat penting buat kami, karena sebagai dasar persyaratan pencairan BOP (Biaya Operasional Pendidikan) dari Bank Jatim.

“Kami terus bertanya mengapa pihak Kelurahan tidak mau mengeluarkan surat domisili ke yayasan,” kata Haryono. Ia menjelaskan, berdirinya TK oleh Yayasan Karya Bhakti sudah berada dibawah badan hukum, jadi yang menjadi Ketua Yayasan adalah pendiri yayasan, bukan Ketua RW VII Manukan Kulon. [dre]

Diskominfo Jombang Gelar Sosialisasi Ketentuan Cukai Di Desa Bendet Kecamatan Diwek Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Jombang menggelar kegiatan Sosialisasi Ketentuan Perundingan-Undangan Di Bidang Cukai di Desa Bendet, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang. Sosialisasikan dilaksanakan di Kantor Desa Bendet, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang, Rabu (01/09) dengan peserta terbatas dan dengan menerapkan Protokol Kesehatan (Prokes) Pencegahan Penularan Covid-19 secara ketat.

Sosialisasi Ketentuan PerundangPerundangan Di Bidang Cukai ini merupakan kerjasama antara Dinas Kominfo Kabupaten Jombang dengan Kantor Bea Cukai Kediri, serta Pemerintah Desa Bendet, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang.

Sosialisasi dibuka oleh Kepala Bidang (Kabid) Humas dan Komunikasi Publik, Dinas Kominfo Kabupaten Jombang, Aries Yuswantono, mewakili Kepala Diskominfo Jombang, Budi Winarno.

Sosialisasi juga dihadiri oleh Kepala Seksi (Kasi) Penyuluhan dan Layanan Informasi, Kantor Bea Cukai Kediri, Saiful Arifin, serta Pemeriksa Bea Cukai Ahli Pertama pada Seksi Penyuluhan dan Layanan Informasi, Kantor Bea Cukai Kediri, Raden Donny Sumbada.

Kasi Penyuluhan dan Layanan Informasi, Kantor Bea Cukai Kediri, Saiful Arifin mengatakan, tujuan dari sosialisasi

ini yakni untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait ketentuan perundangan-undangan cukai.

“Utama tujuannya yaitu nanti mengenali ciri-ciri rokok ilegal, dan masyarakat bisa berperan untuk bersamasama Bea Cukai dan instansi terkait, untuk menekan peredaran rokok ilegal,” kata Saiful Arifin.

Lebih lanjut Saiful Arifin mengatakan, terkait rokok ilegal, Kantor Bea Cukai

Sosialisasi Ketentuan Perundang-Undangan Di Kediri sendiri memiliki 4 wilayah pengawasan yakni, Kota Kediri, Kabupaten Kediri, Kabupaten Nganjuk, dan Kabupaten Jombang.

Saiful Arifin menjelaskan, ada 5 ciriciri yang terdapat pada rokok ilegal.

Ciri-ciri tersebut yakni, rokok polos atau tidak terdapat pita cukai, rokok menggunakan pita cukai bekas, rokok menggunakan pita cukai palsu, rokok menggunakan pita cukai salah per-

Bidang Cukai di Kantor Desa Bendet, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang, Rabu (01/09). sonalisasi (menggunakan pita rokok Selain memberikan sosialisasi kepada pabrik lain), dan rokok menggunakan masyarakat di Kantor Desa Bendet, pita cukai salah peruntukan (rokok Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang, harga lebih mahal menggunakan pita petugas dari Kantor Bea Cukai Kediri cukai rokok yang lebih murah). didampingi petugas Dinas Kominfo KaD i k a t a k a n S a i f u l A r i f i n , j i k a bupaten Jombang juga memberikan som a s y a r a k a t m e n e m u k a n p e r e - sialisasi secara langsung kepada mad a r a n r o k o k i l e g a l , m a s y a r a k a t syarakat di sekitar kantor desa setempat. bisa menyampaikan kepada Kantor Pada kesempatan itu petugas dari Bea Cukai Kediri melalui nomor Kantor Bea Cukai Kediri memberikan 081335672009. cinderamata kepada Dinas Kominfo

arif yulianto/bhirawa

Kabupaten Jombang dan kepada Pemerintah Desa Bendet.

Salah seorang peserta sosialisasi bernama Abdul Jamil menuturkan, sosialisasi yang diberikan petugas sangat berguna bagi masyarakat seperti dirinya.

“Agar saya tidak keliru membeli rokok yang ilegal. Saya baru kali ini mengikuti sosialisasi seperti ini dan saya sangat puas sekali. Alhamdulillah, terima kasih banyak,” tutur Abdul Jamil. [rif/adv]

Kamis Legi, 2 September 2021

TAJUK

Hak Konstitusi Bansos Seluruh pemerintah kabupaten dan kota se-Indonesia yang telah melaksanakan PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) berlevel-level. Tetapi masih banyak masyarakat belum memperoleh insentif sosial. Pemerintah masih perlu mem-validasi bantuan sosial (Bansos) berbasis “data baru” skala mikro (RT, dan RW). Nyaris tiada yang luput dari dampak pandemi. Terutama kalangan pekerja harian, dan sektor informal yang kehilangan nafkah. Juga kalangan menengah yang terancam miskin.

Bantuan sosial (Bansos) bukan sedekah yang bisa ditunaikan pemerintah secara “suka-suka.” Melainkan hak seluruh masyarakat yang dijamin konstitusi sebagai hak asasi. Sekaligus menjadi kewajiban penyelenggara negara. Bansos sebagai jaring perlindungan sosial juga tercantum dalam beberapa undang-undang (UU). Termasuk UU Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Serta UU Nomor 6 tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan.

Budaya timur (ke-Indonesia-an) mengenal akhlak luhur, rasa malu menerima pemberian. Sebagian masyarakat menjalani kehidupan berdasar ajaran agama yang kukuh dengan qonaah (menerima apa adanya). Dalam bahasa Jawa dikenal pula paradigma nerima ing pandum) Pantang meminta-minta, walau hidup menderita. Bisa jadi karena akhlak yang luhur, banyak keluarga miskin luput dari Bansos. Tidak dicatat karena tidak pernah meminta.

Bansos sebagai hak seluruh rakyat dijamin konstitusi. Diantaranya tercantum dalam UUD pasal 28H ayat (3). Juga dalam UUD pasal 34 ayat (2), dinyatakan, “Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan.” Pada masa wabah penyakit, masih didukung lagi dengan UUD pasal 34 ayat (3) tentang penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.

Maka pemerintah wajib lebih aktif menelusur perekonomian keluarga. Terutama pemerintahan tingkat desa. Saat ini setiap desa menerima Dana Desa (DD, berssumber dari APBN) minimal sebesar Rp 1 milyar per-tahun. Juga terdapat UU Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa. Visi utama DD, adalah menanggulangi kemiskinan, dengan cara yang lebih mulia. Kecuali keluarga pasangan usia lanjut, sangat miskin masih diberi bantuan langsung. Serta program bedah rumah yang tidak layak huni.

Penanggulangan kemiskinan di desa bisa melalui cara yang lebih mulia. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 tahun 2014 tentang Pelaksanaan DD, terdapat prioritas penggunaan dana desa, sebagai cara penanggulangan kemiskinan. Antara lain melalui peningkatan akses sumber daya ekonomi, melalui BUMDes (Badan Usaha Milik Desa). Namun pada masa kegentingan DD bisa digunakan sebagai Bansos. Juga bisa digunakan untuk penanggulangan CoViD-19 di desa. Serta membangun lokasi isolasi mandiri terpusat.

Berbagi Bansos seharusnya menjadi keniscayaan pemerintah sesuai skala kegentingan. Seluruh level pemerintahan (propinsi, serta kabupaten, kota, dan desa) berkewajiban menggelontor Bansos. Pemerintah telah menetapkan pandemi CoViD-19 sebagai bencana non-alam nasional. Maka sejak ditetapkan (13 April tahun 2020), berlaku UU Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Serta UU Nomor 6 tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan.

UU Penanggulangan Bencana pasal 26 ayat (2), menyatakan, “Setiap orang yang terkena bencana berhak mendapatkan bantuan pemenuhan kebutuhan dasar.” Pada pasal 53, terdapat enam jenis kebutuhan dasar. Yakni, air bersih dan sanitasi, pangan, sandang, pelayanan kesehatan, dan layanan psiko-sosial. Bansos yang bersumber dari APBD Propinsi, serta APBD Kabupaten dan Kota, seyogianya telah dikucurkan mendahului Bansos pemerintah pusat.

Bansos menjadi penglipur nafkah yang hilang, terutama kalangan pekerja harian, dan sektor informal. Sekaligus menjadi stimulus (tipis) perekonomian. Bansos Dana Desa bisa menyokong sistem perlindungan sosial. [*]

Sorotan Publik

Semua tanggapan baik berupa saran dan kritik atas wajah dan kinerja birokrasi kita dalam memberikan pelayan publik dapat dikirim melalui email: harian_bhirawa@yahoo.com atau manfaatkan fasilitas surat pembaca di www.harianbhirawa.co.id atau telp ke (031) 5470650 atau faks (031) 5343359.

Untuk setiap email harap disertakan nomor telpon (untuk konfirmasi ulang).

Evaluasi Pembubaran BSNP Setelah melalui perjalanan waktu yang cukup lama, akhirnya Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) resmi membubarkan Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP). Pembubaran tersebut, tertuang jelas dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Permendikbud) Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kemendikbudristek yang diteken Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim pada 23 Agustus 2021.

Posisi BSNP digantikan oleh Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan yang berada di bawah dan bertanggung jawaban Mendikbudristek. Padahal sebelumnya saat masih BSNP, badan tersebut bersifat independen. Mengacu pada Pasal 234 Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan mempunyai tugas menyelenggarakan penyusunan standar, kurikulum, dan asesmen pendidikan serta pengelolaan sistem perbukuan. Namun, dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 57 Tahun 2021, ketentuan standar nasional pendidikan sepenuhnya langsung berada di bawah menteri. Sementara merujuk Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas), badan tersebut harusnya bersifat mandiri guna untuk menghindari konflik kepentingan.

Keputusan itupun, kini sontak menjadi sorotan publik. Pasalnya, keputusan tersebut ternilai bertentangan dengan UU Sisdiknas.

Terlebih di PP No. 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP) tertera jelas tidak lagi mengatur badan standar nasional secara independen. Tepatnya, di Pasal 34 dikatakan bahwa pengembangan standar nasional pendidikan dapat melibatkan pakar, yang selebihnya Kemdikbudristek akan menyesuaikan tugas dan fungsi BSNP menjadi Dewan Pakar Standar Nasional Pendidikan, (cnnindonesia.com, 31/8/2021).

Melalui adanya pelibatan pakar dalam PP Nomor 57 Tahun 2021 tersebut, justru memberikan pencerminan langkah upaya resentralisasi dan birokratisasi pendidikan nasional yang dapat berpotensi tidak taat dengan Pasal 35 Ayat 4 UU Sisdiknas.

Mestinya PP tersebut mengatur secara lengkap soal badan standarisasi dan penegasan yang sifatnya independent. Itu artinya, kebijakan pembubaran BSNP ini harusnya dievaluasi. Sebab, jika terbiarkan akan berpotensi membuat blunder sendiri bagi pemerintah Indonesia, sekaligus menjadi titik awal kemunduran kualitas pendidikan di dalam negeri.

Ani Sri Rahayu Pengamat Politik Universitas Muhammadiyah Malang

OPINI Komitmen Mengawal Digitalisasi UMKM

Halaman 4

Perubahan perilaku konsumen dengan mengurangi aktivitas di luar rumah terbukti memberi peluang kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang sudah terhubung dengan ekosistem digital untuk bertahan di tengah pandemi Covid-19.

Oleh sebab itulah, sudah semestinya pelaku UMKM yang ada di negeri ini dituntut untuk bisa beradaptasi dengan situasi pasar saat ini, terutama melalui kemampuan Teknologi Informasi (TI) atau dalam bahasa Inggrisnya dikenal dengan istilah Information technology (IT). Nah, berangkat dari situasi dan peluang itulah maka para pelaku UMKM di negeri ini diharapkan mampu beradaptasi dan sudah semestinya pemerintah perlu terus mengawal UMKM ini.

Sinergi pemberdayaan UMKM UMKM memainkan peranan penting dalam perekonomian nasional.

Kontribusi UMKM tidak hanya pada penyediakan lapangan pekerjaan tetapi juga memberikan kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Kenyataan di lapangan (data empiris), banyak pelaku UMKM yang memiliki kekuatan untuk mempertahankan usaha dalam menghadapi konjungtur perekonomian serta berbagai ketidakpastian dalam pasar input maupun output.

Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM pada tahun 2020, ada lebih dari 64 juta UMKM (usaha mikro kecil dan menengah) di Indonesia. Jumlah tersebut, hampir 99% dari total populasi bisnis dan mempekerjakan lebih dari 116 juta orang.

Sektor UMKM juga berkontribusi secara substansial terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia dan memainkan peranan penting dalam inklusi sosial dan penyebarluasan teknologi di masyarakat. Bahkan saat ini, UMKM diperkirakan menyumbang lebih dari 60% dari PDB Indonesia.

Berangkat dari realitas tersebut, maka sudah semestinya para pelaku UMKM bisa memanfaatkan teknolo-

lebih dari Rp1.700 trigi digital dalam liun yang sekaligus mengembangkan bisnis merupakan penggumereka, yang kemudian naan e-commerce tertbisa membantu inggi se-Asia Tenggamengembangkan ra, (Kompas, 30/8/ ekonomi Indonesia. Se2021). makin banyaknya pesaBerdasarkan data ing menjadi pertimbandari Kementerian Pergan bagi pelaku usaha dagangan tahun 2021, untuk melakukan inovajumlah transaksi esi dalam memenangkan OLEH : commerce tahun 2020 persaingan tersebut.

Novi Puji Lestari mencapai Rp 266 triliOleh sebab itu, pelaku un. Sedangkan sampai UMKM harus mampu bersaing di pasar internasional agar dengan triwulan II tahun 2021 jumtak tertindas. Apalagi, di era persain- lah transaksi e-commerce telah mengan ini, pelaku UMKM seharusnya capai Rp 186,75 triliun atau menmelek akan teknologi informasi (TI) ingkat 63,36% (yoy), hal ini menunagar dapat memudahkan memasar- jukkan potensi yang cukup besar. Beberapa tantangan kedepan menurut kan produk hingga ke luar negeri.

Logis adanya, jika pendampingan penulis, antara lain adalah persaingan digitalisasi bagi UMKM di negeri ini usaha yang tidak sehat, keamanan sisangat mutlak dibutuhkan demi per- ber, literasi digital dan industri kembangan dan kemajuan UMKM. teknologi informasi komunikasi yang Sehingga, tidak heran perhatian yang masih di dominasi produk impor.

Oleh karena itu, upaya terus untuk sangat besar kepada UMKM sudah sewajarnya diberikan oleh Pemerintah, mendorong para pelaku UMKM agar selain merupakan amanat dari perun- dapat masuk ke dalam sistem ekodang-undangan, hal ini juga karena sistem digital melalui penguatan kapUMKM secara nyata telah menjadi asitas dan daya saing Koperasi dan penopang perekonomian Indonesia. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Oleh sebab itulah, sinergi dan kolabo- (KUMKM) perlu terus dilakukan. rasi perlu terus dilakukan antara Ke- Langkah strategis ini sesuai dengan menterian/Lembaga, pemerintah daer- arahan Presiden RI Jokowi untuk ah, BUMN, Swasta dan seluruh stake- menjadikan UMKM sebagai rantai holder sehingga dapat melahirkan pasok produksi. Detailnya, berikut ini beberapa langkah komitmen penting UMKM unggul di masa depan. untuk memwujudkan UMKM mampu melakukan percepatan transformaGo digital modal pelaku UMKM Digitalisasi UMKM merupakan se- si digital dan lebih berdaya saing.

Pertama, pemerataan pembangunan buah keniscayan. Hadirnya teknologi serta platform digital tentunya infrastruktur telekomunikasi di seluakan memudahkan kita untuk men- ruh tanah air, guna memperkecil digdukung pertumbuhan UMKM. Se- ital devide. Hal tersebut, mengingat mua ini sejalan dengan harapan Pres- era digitalisasi kini menjadi panglima iden Joko Widodo untuk meningkat- dalam dunia bisnis di semua sektor kan ekonomi digital Indonesia. Ter- kehidupan. Otomatis melihat realitas lebih, jumlah UMKM yang telah on yang demikian, sudah semestinya boarding pada ekosistem digital men- UMKM yang ada di negeri ini harus capai 15,3 juta atau 23,9%. Angka mampu bertransformasi ke ekonomi tersebut naik 7,3 juta selama pan- digital. Hal ini bertujuan untuk tetap demi. Sementara target sampai den- mempertahankan partisipasi dan ekgan tahun 2024 mencapai 30 Juta sistensi usaha. Kondisi itu semakin terUMKM. Bahkan, terprediksikan po- buktikan dengan adanya mereka peltensi digital Indonesia pada tahun aku usaha yang terhubung ke dalam 2025 mencapai US$ 124 miliar atau ekosistem digital lebih memiliki daya

tahan di tengah pandemi Covid-19.

Kedua, penguatan talenta sumber daya manusia digital marketing.

Artinya, pelaku UMKM di negeri ini, sudah semestinya mampu beradaptasi dengan digital marketing, pasalnya pemasaran dengan menggunakan penerapan teknologi secara digital.

Peran strategi digital marketing dapat menjadi hal yang penting dalam mengikuti perkembangan teknologi digital dan mengembangkan rencana untuk menarik konsumen dan mengarahkannya pada perpaduan kombinasi antara komunikasi elektornik dan komunikasi tradisional.

Ketiga, integrasi pusat data nasional. Pusat data nasional harus mampu untuk memberikan kemudahan bagi instansi pemerintah dalam keperluan penempatan, penyimpanan, pengelolaan, pemulihan data, dan juga meningkatkan efisiensi biaya melalui pemanfaatan bersama pusat data nasional. Tujuannya adalah untuk memastikan jaringan intra pemerintah berjalan dengan baik. Selain jaringan, dalam program tersebut disediakan pula security operation center untuk memastikan pusat data memiliki sistem kemanan yang handal dan Big Data Analytic.

Keempat, terus memberikan berbagai program stimulus untuk mendukung UMKM. Mulai dari akses pembiayaan yang inklusif, insentif perbankan seperti subsidi bunga kredit usaha rakyat (KUR), dan fasilitas kredit modal kerja. Tujuannya agar para UMKM dapat terus berjualan sehingga ikut menggerakkan roda ekonomi nasional.

Melalui keempat langkah komitmen dalam mengawal percepatan transformasi digital UMKM agar lebih berdaya saing itulah, jika diimplementasikan dengan baik dan maksimal maka besar kemungkinan para pelaku UMKM di negeri ini akan memberikan kontribusi yang positif pada pertumbuhan ekonomi di masa mendatang. [*] Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Malang

Memperpanjang PPKM Bukan Penentu Setelah berakhirnya kebijakan PPKM Darurat Jawa- Bali. Pemerintah kembali memutuskan untuk memperpanjang hingga ketiga kalinya.

Pertama perpanjangan dilakukan hingga tanggal 25 Juli, kedua, hingga 2 Agustus selanjutnya diperpanjang lagi sampai 9 Agustus dan terus diperpanjang, entah sampai kapan.

Tentu keputusan yang diambil oleh pemerintah ini telah melalui berbagai pertimbangan dan evaluasi. Misalnya sejak awal yang disampaikan oleh Menko Maritim dan Investasi sekaligus Koordinator PPKM Darurat, Luhut Binsar Panjaitan bahwa kebijakan itu diambil lantaran tren kasus Covid-19 masih fluktuatif (20/7).

Memang pada realitasnya, selama pemberlakuan PPKM Darurat angka kasus tidak kunjung memberikan angin segar. Berdasarkan data yang diupdate oleh akun intagram resmi Kementrian Kesehatan RI @kemenkes_ri per Kamis, 02 Agustus 2021, angka penambahan kasus positif sebesar 22.404, sembuh 32.807, dan meninggal 1.568. Dalam artian, perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) bukan sebagai penentu keberhasilan kita dalam melawan dan mengakhiri wabah Covid-19.

Kondisi ini diperparah lagi dengan penyebaran varian Delta virus Corona yang tingkat penularannya sangat tinggi. Sepanjang dua pekan penerapan PPKM, beberapa kali tercatat rekor kasus harian yang sangat menyedihkan.

Dimana terjadi pada 15 Juli dengan angka yang mencapai 26.757 kasus.

Bahkan Indonesia pernah tercatat menempati posisi tertinggi di dunia kematian harian akibat Covid-19.

Ledakan kasus yang dialami Indonesia memang bukan hal baru. Sebelumnya di banyak negara di dunia telah mengalami lonjakan kasus yang

“sanse of crisis” pemersangat tinggi juga. Naintah justru sering memun yang menjadi pemlanggarnya. Seperti beda dengan Indonesia melanjutkan Pilkada adalah banyak negara di ditengah angka kasus dunia semulanya telah yang belum terkendaliberhasil mengendalikan kan. Begitupula dengan pandemi. Dan ketika aktivitas kerumunan melonggarkan pemyang sering kali dilakubatasan sosial baru lonkan pemerintah sendiri. jakan infeksi Covid-19 Pun juga masyarakat terjadi lagi.

OLEH : yang belum terlalu disiMisalnya di Australia Muh Kamarullah plin dalam menjalankan setelah sebelumnya berprotokol kesehatan. hasil mencapai nol kaSelain dari pada itu, harus diakui sus Covid-19. Negara Kangguru ini kembali di serang virus varian Delta. bahwa berbagai kebijakan yang telah Beberapa negara bagian, Victoria dan dilakukan oleh pemerintah mengalaAustralia Barat yang mobilitas sosial- mi simpang siur. Hasilnya penekannya tinggi kembali diketatkan. Aus- an terhadap angka kasus belum maktralia akhirnya memperpanjang masa simal. Mulai dari social distancing, pemberlakuan lockdown di Sydnei karantina wilayah, PSBB dan sedan sejumlah daerah lainya. Kebija- bagainya. Begitupula dengan upaya kan lockdown ini seharusnya berakhir percepatan program vaksinasi hingpada 26 Juni, namun diperpanjang lagi ga perlindungan ekstra tenaga kesekarena kasus yang tidak kunjung reda. hatan yang sudah dilakukan.

Senada dengan tulisan pada tajuk Republika ini, kita bersyukur bahBukan Penentu Kebijakan perpanjang PPKM wa satu kemajuan dari pemerintah Darurat maupun istilah lainnya sep- adalah tengah menyadari pentingnerti PPKM level IV bukan menjadi ya tasting. Dengan demikian akan persoalan yang harus diperdebatkan. semakin mudah, cepat, dan terjanBegitupula masalahnya bukan pada gkau layanan testing maka semakin berapa lama pembatasan sosial akan terlihat persebaran Covid-19. Dendiakhiri. Tetapi lebih dari itu yakni, gan begitu, setiap orang yang terpaseberapa serius dan siapkah pemer- par Covid-19 benar-benar terdata intah dalam pertarungan melawan dan tertangani dengan baik.

Meski demikian, hingga kini pubpandemi Covid-19?

Kiranya yang harus dijadikan pija- lik masih meyakini bahwa untuk kekan awal pemerintah adalah konsistensi luar dari bencana pandemi ini, kundan kompetensi. Dua hal ini akan men- ci utamanya adalah pencapaian vakjadi jawaban atas strategi dan langkah sinasi. Karena vaksin yang menenpenanganan pandemi yang kurang tukan sejauh mana pelonggaran atau efektif selama ini. Jika sedikit direfle- pembatasan sosial harusnya dilakuksikan, inkonsistensi dan inkompeten- kan. Bahwa semakin mengurangnsi kebijakanlah yang sering kali diper- ya fasilitas kesehatan (faskes) dan tontonkan oleh pemerintah itu sendiri. angka kematian, maka yang perlu di Mungkin masih lekat diingatan, crosscheck adalah bukan pada kebialih-alih ketika presiden berteriak soal jakan pembatasan sosial maupun

lockdown tetapi vaksinasi.

Inggris patut dijadikan contoh bagaimana program vaksinasi begitu kencang dilakukan. Meskipun saat ini ketika program lockdown dibuka dan menjalani hari normal pertama, Inggris kembali mengalami situasi darurat. Tetapi, minimal vaksin Covid-19 terbukti efektif dalam mengurangi penyakit parah dan kematian.

Sebagaimana Inggris berhasil meluncurkan program vaksinasi hingga 87 persen dari populasi orang dewasa Inggris yang memiliki satu dosis vaksinasi. Sebanyak lebih dari setengah atau 68 persen populasi yang memiliki dua dosis yang memberikan perlindungan lengkap.

Melihat program vaksinasi antara Indonesia dengan Inggris diakui sangat jauh perbandingannya. Bagaimana tidak, capaian vaksin dosis lengkap Indonesia baru 7,82 persen. begitupula vaksin merah putih yang masih terus dikembangkan. Namun, apa yang dilakukan Inggris perlu disodorkan agar kita bisa mengerti betapa pentingnya vaksinasi.

Akhirnya kiranya angka-angka kasus yang terus mengarah pada situasi yang semakin menyedihkan ini. Layaknya mendapat perhatian yang lebih serius lagi bagi pemerintah. Satusatunya untuk kemenangan melawan pandemi Covid-19.

Maka kiranya tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa, apapun strategi yang akan dilakukan pemerintah, jika masih diketemukan inkompetensi dan inkonsistensi serta seberapa lama PPKM maupun lockdown sekalipun diterapkan. Rasanya sulit sekali untuk menjamin keberhasilan melawan pandemi ini. [*] Mahasiswa FISIP Universitas Muhammadiyah Malang (UMM).

PELAYANAN PUBLIK Pimpin ISEI, Perry Percepat Bantu Pemulihan Ekonomi Halaman 5

Kamis Legi, 2 Sepetember 2021

Surabaya, Bhirawa Terpilih kembali secara aklamasi sebagai Ketua Umum Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) untuk periode 2021-2024 pada Kongres ke XXI yang digelar di Makassar, Dr Perry Warjiyo akan terjun langsung untuk berkontribusi membantu peningkatan ekonomi, terutama di tengah pandemi covid-19 ini. “Mendorong pemulihan ekonomi akan menjadi fokus program-program ISEI baik di pusat maupun daerah,” terangnya, Rabu (1/9).

Perry menambahkan pemulihan ekonomi membutuhkan sinergi dan koordinasi yang sangat erat antara pemerintah, akademisi, dan dunia usaha. Di samping itu, dibutuhkan pemetaan serius untuk mulai membuka sektor-sektor usaha yang aman terhadap pandemi covid-19.

Terkait hal tersebut Perry menilai, saat ini terdapat dua sekor tangguh yang dapat dimaksimalkan dalam mengurangi kemiskinan, kesenjangan, dan

angka pengangguran di Indonesia, yakni sektor pertanian dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Tak hanya dari sisi produksi, menurutnya, dua sektor ini membutuhkan penanganan serius terkait kemampuan masyarakat dalam proses pemasaran. Ia melanjutkan, dalam konteks pemasaran inilah pendekatan digital sangat dibutuhkan.

“Memang kemampuan produksi sangat diperlukan. Tapi sekarang yang sangat diperlukan adalah ke-

mampuan untuk memasarkan. Banyak UMKM bisa produksi tapi kesulitan memasarkan. Tidak hanya di daerah, tapi juga nasional,” jelasnya.

Selain itu, Perry Warjiyo akan melanjutkan program-program kebijakan dengan berlandaskan pada empat strategi pokok, yakni pertama, penguatan sinergi untuk mempercepat pemulihan ekonomi nasional. Kedua, penguatan strategi untuk mendorong inovasi dan implementasi kebijakan reformasi struktural dalam mencapai Indonesia Maju.

Ketiga, percepatan digitalisasi ekonomi dan keuangan, dan bidang bidang lain (pendidikan, kesehatan, sosial) secara menyeluruh. Keempat, optimalisasi program pemberdayaan (empowerment) pengurus dan anggota ISEI di pusat dan daerah.

Perry Warjiyo juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta kongres yang kembali memberikan-

nya amanah untuk menjadi Ketua Umum ISEI. Selanjutnya, ia juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh pengurus pusat dan 52 pengurus cabang ISEI yang dalam tiga tahun terakhir telah bekerjasama melaksanakan keberhasilan berbagai program-program ISEI. Beberapa milestones keberhasilan tersebut antara lain (penguatan AD/ ART yang lebih terstruktur, terpadu dan forward looking; perwujudan LAMEMBA (Lembaga Akreditasi Mandiri Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi) yang secara aktif telah beroperasi; penerbitan Kajian Kebijakan Publik (KKP) sebagai sumbangsih pemikiran ISEI ‘White Paper’ kepada pemerintah; relaunching Indonesian Economic Jurnal (IEJ) dan penguatan kerja sama dengan Lembaga terkemuka baik di tingkat regional maupun internasional.

Adapun ISEI sendiri dibentuk dan

Dr Perry Warjiyo saat menjelaskan program-program ISEI secara virtual.

didirikan pada tanggal 14 Januari 1955 di Jakarta, yang sekaligus merupakan tempat kedudukan pengurus pusat, dengan cabang-cabang di seluruh wilayah Indonesia. Per-

kumpulan ISEI adalah organisasi profesi yang berdasarkan pada kesarjanaan dan tidak mengikatkan diri pada partai politik dan organisasi politik manapun.[riq]

LINTAS PELAYANAN

Smile Train Indonesia Beri Operasi Gratis Serta Perawatan Sumbing Surabaya, Bhirawa Memulai perjalanannya sejak tahun 2002, Smile Train Indonesia sebagai badan amal internasional yang memberikan operasi gratis serta perawatan sumbing komprehensif kepada anakanak. Belum genap satu dekade kiprahnya di tanah air, namun hingga hari ini sudah lebih dari 90 ribu pasien di seluruh penjuru tanah air, termasuk di Jawa Timur; mendapatkan operasi sumbing gratis yang aman, berkualitas dan konsisten.

Menurut data global yang dimiliki Smile Train, setiap 3 menit seorang bayi terlahir dengan kondisi bibir sumbing dan/atau celah langit-langit, maka komitmen untuk memberikan senyum bagi anak-anak Indonesia pun terus diperkuat dengan kemitraan bersama para ahli setempat.

Bermitra dengan Yayasan Dewi Kasih yang didukung oleh Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Jember (UNEJ), Smile Train Indonesia berupaya memberikan penanganan komprehensif, mulai dari operasi hingga terapi wicara dan bantuan psikologis, bagi anak-anak dan keluarga pasien bibir sumbing dan/atau celah langit-langit di Jawa Timur.

Spesialis Bedah Plastik, Ketua Yayasan Dewi Kasih, Kepala UNEJ Medical Center, Dosen Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Jember, dr. Ulfa Elfiah, M.Kes, SpBP-RE(K) mengungkapkan di dunia, setiap hari ada 540 anak yang terlahir dengan kondisi bibir sumbing atau celah langit-langit, sebuah kondisi yang apabila tidak ditangani dapat membawa dampak berkepanjangan bagi fisik maupun psikologi anak.[riq]

Ihsan Kholil/Bhirawa

Proses vaksinasi bagi ibu hamil yang dilakukan di Pendopo Bupati Bondowoso Rabu (1/9) kemarin.

Upaya Bentuk Herd Immunity, Vaksinasi Sasar Ribuan Bumil Bermitra dengan dokter ahli bedah serta tenaga medis lokal melalui berbagai pelatihan, Smile Train Indonesia memberikan perawatan sumbing, termasuk di Jawa Timur.

Babinsa Lakukan Pendampingan Vaksinasi bagi Disabilitas dan ODGJ Bojonegoro, Bhirawa Sebagai upaya percepatan vaksinasi sebagai program yang telah dicanangkan pemerintah guna terciptanya kekebalan komunal atau herd immunity, TNI-Polri bersama Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan Pemkab Bojonegoro, memberikan vaksinasi bagi para penyandang Disabilitas dan Orang Dalam Gangguan Jiwa (ODGJ) dengan cara mendatangi kerumah satu per satu atau door to door.

Seperti yang dilakukan Empat Pilar Kecamatan Bojonegoro, terdiri dari Babinsa, Bhabinkamtibmas, Perangkat Desa dan Tenaga Kesehatan, Rabu (1/9), mendampingi Gugus Tugas Penanganan Covid-19 tingkat desa/kelurahan melaksanakan serbuan vaksinasi secara gratis. Vaksinasi tahap pertama jenis sinovac bagi penyandang Disabilitas dan ODGJ ini dilaksanakan di Desa Kalirejo dan Kelurahan Banjarjo dengan tetap menerapkan protokol kesehatan pencegahan penularan covid-19.

Pelaksanaan vaksinasi ini, secara teknis sama seperti pelaksanaan vaksinasi pada umumnya yakni sebelum divaksin dilakukan skrining, cek suhu tubuh dan tensi darah. Jika dinyatakan sehat, dosis vaksin langsung diberikan.[bas]

Bondowoso, Bhirawa Sebagai upaya membentuk herd immunity, Pemerintah Kabupaten Bondowoso kini menyasar vaksinasi terhadap 3.138 ibu hamil (Bumil).

Vaksinasi itu dimotori oleh Dinas Kesehatan, Dinas PPKB serta Tim Penggerak PKK setempat, melalui pencanangan vaksinasi dilakukan terhadap 16 wanita hamil, di Pendopo Bupati, Rabu (1/9). Dari ribuan ibu hamil tersebut, penyuntikan vaksin Sinovac akan dilakukan se-

cara bertahap di masing-masing puskesmas di tiap kecamatan. Dan mereka rata-rata berusia kandungan antara 13-33 minggu.

Kepala Dinas Kesehatan Bondowoso, dr. Mohammad Imron, M.M.Kes menyampaikan, vaksinasi ibu hamil ini sebagai upaya membentuk komunal atau komunitas (herd immunity), minimal 70 persen dari total jumlah penduduk Bondowoso. “Dari itu nanti yang bisa kita vaksin, tentu ada yang merasa takut, menolak kita

nggak tahu,” ungkap dokter Imron.

Kata dia, adapun jenis vaksin yang direkomendasikan oleh Kementerian Kesehatan (Kemenkes), yakni Sinovac, Sinofarm, Moderna dan Pfizer.

“Tapi dari spesialis kebidanan dan kandungan itu, Astra Zeneca itu juga boleh,” ujarnya.

Diterangkannya, vaksinasi bagi ibu hamil direkomendasikan menjalani skrining khusus yakni pemeriksaan Denyut Jantung Janin (DJJ). Jadi, kalau frekuensinya normal, maka yang

bersangkutan boleh divaksin.

Sementara itu, Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Bondowoso, Siti Maimunah menjelaskan, bahwa ibu hamil tak perlu takut dan ragu menjalani vaksinasi. Karena vaksin terbukti aman dan efektif menekan angka resiko kematian Covid-19 pada ibu hamil. “Kami mengajak seluruh tokoh masyarakat untuk mengedukasi ibu hamil supaya tidak takut dan ragu untuk menerima vaksinasi Covid-19,” ungkapnya. [san]

Penyandang Disabilitas Rumah Inklusi Divaksinasi Situbondo, Bhirawa Sejumlah penyandang disabiltas Di Kota Santri mengikuti kegiatan vaksinasi jenis Sinopharm tahap pertama kemarin. Kegiatan ini di gagas oleh Kampung Inklusi Desa Alasmalang Panarukan Situbondo. Hadir dalam kegiatan tersebut diantaranya Kabid Rehabilitasi Sosial Sawal dan

Kepala Puskesmas Panarukan dr Imam Haryono.

Pembina kampung inklusi, Ahmad mengatakan, sesuai anjuran pemerintah kalangan disabiltas perlu mendapatkan perhatian disaat pandemi Covid-19. Vaksin tersebut, kata Ahmad, untuk menjaga ketahanan tubuh agar lebih kuat dan kebal dari

serangan virus Covid-19.

“Vaksin ini untuk kaum disabilitas yang menggunakan Sinopharm.

Ini tidak hanya kaum difabel saja namun keluarga atau pendampi juga mendapatkan vaksinasi. Tujuannya tidak membeda-bedakan karena mereka juga berhak mendapatkan vaksin,” terang Ahmad.

Masih kata Ahmad, penyandang disabilitas yang tergabung dalam kampung inklusi di Desa Alasmalang sebenarnya ada 52 orang yang undang.

Namun karena alasan tertentu, ujarnya, hanya sebagian yang datang untuk mengikuti vaksinasi. “Ini sebagian dari mereka beralasan takut untuk menjalani vaksin,” bebernya. [awi]

Strategi Jitu Investasi Reksa Dana untuk Milenial di Kuartal IV 2021 Gelombang investor newbie dari kalangan milenial yang masuk pasar modal di masa pandemi Covid-19 mendatangkan tantangan tersendiri dari sisi edukasi agar mereka tidak hanya sekadar ikut-ikutan tren investasi, tetapi juga agar makin berkualitas dari sisi kemampuan investasinya.

Pasalnya, ada banyak kesalahan yang terlalu umum dilakukan investor pemula dari kalangan milenial, sehingga investasinya masuk ke ‘zona merah’ atau justru mengacaukan tata kelola keuangannya.

Kesalahan-kesalahan umum tersebut biasanya pakai uang panas, tidak mengenali profil risiko, tidak punya tujuan investasi, Fear of Missing Out (FoMO), emosional hingga asal pilih produk investasi dan lain sebagainya.

Impersonator Kristo Immanuel, Psikolog Analisa Widyaningrum dan CEO Gatherich Ken Handersen yang berbagi pengalaman pribadi mereka pada awal-awal investasinya mewakili kegelisahan umum terkait kesalahan dalam investasi yang kerap dilakukan investor pemula.

Sebagai investor pemula ternyata ketiganya pernah melakukan ke-

salahan yang membuat investasinya mendatangkan kerugian. Kesalahan-kesalahan umum pemula ini dibagikan ketiganya di gelaran FestiFund 2021 pada Minggu, 29 Agustus 2021.

Diketahui, FestiFund 2021 yang diselenggarakan oleh Indo Premier Sekuritas melalui produk IPOTFund merupakan kegiatan edukasi pasar modal tahunan berkonsep online festival yang bertujuan mengenalkan produk reksa dana sebagai alternatif investasi bagi investor baru yang mencari produk investasi mudah, aman, efisien, dan cocok untuk semua profil risiko dan tujuan investasi.

FestiFund 2021 bertujuan meningkatkan literasi dan inklusi masyarakat melalui produk investasi reksa dana yang dapat dijadikan alternatif investasi maupun diversifikasi portofolio hingga pada akhirnya #SemuaBisaInvestasi.

Rangkaian FestiFund 2021 disemarakkan para pakar dan pelaku reksa dana ternama dan keseluruhan acara disusun secara komprehensif mulai dari perencanaan keuangan, pengenalan investasi yang disarankan bagi pemula hingga strategi investasi yang sesuai dengan preferensi masing-masing investor. Sebelumnya, rangkaian Road To FestiFund 2021 telah dimeriahkan dengan edukasi reksa dana, kompetisi pembuatan konten reksa dana hingga bagi-bagi burger ke seluruh Indonesia.

Kristo Immanuel mengakui keengganannya melakukan riset value di awal-awal investasi sehingga membuat investasinya menjadi gegabah dan pernah

terjebak pompom. Alhasil, investasinya justru mendatangkan kerugian. Namun sebagai investor yang lambat-laun sadar dengan profil risikonya, Kristo tidak kena mental dan tetap berinvestasi.

Sikap seperti ini memang penting dimiliki investor pemula pada umumnya, seperti diungkapkan investor sekaligus psikolog Analisa Widyaningrum yang menandaskan pentingnya mempelajari manajemen emosi biar tidak tidak kena mental, karena sekalinya ngedrop jadi kayak takut atau gegabah. Ken Handersen pun mengakui kalau di awal-awal investasinya ia gegabah dengan asalasalan membeli produk investasi tanpa tujuan investasi yang jelas sehingga justru mengacaukan keuangannya karena gagal bayar.

Sementara itu Head of Investment Specialist Syailendra Capital, Mochamad Aldies Sageri melalui bahasan ‘Market Out-

PT.PLN terus beusaha memanfaatkan produk lokal

look: Babak Kedua 2021’ mewanti-wanti investor milenial untuk due deligence pada produk reksa dana dan manajer investasinya serta tidak asal dengar dari teman atau FoMO di tengah kondisi ekonomi Indonesia yang masih tersandera pandemi Covid-19.

Terkait dengan porsi, terangnya, bisa diukur sesuai dengan preferensi masing-masing investor.

Pandangan senada diungkapkan Direktur Ciptadana Asset Management, Herdianto Budiarto. Ia menjelaskan secara alokasi untuk kuartal keempat 2021 memang tergantung dari preferensi risiko, tetapi jelang akhir 2021 kalau preferensinya moderat maka skemanya sebaiknya 30-30-40. 30% di equity fund, 30% di fixed income fund dan 40% di money market.[ma]

Bhir

PENDIDIKAN, KEBUDA

Halaman 6

Kamis Legi, 2 S

Temukan Kapasitas PTM di Kelas Penuh, Wabu Pasuruan, Bhirawa Wakil Bupati Pasuruan, KH Abdul Mujib Imron melakukan monitoring Pembelajaran Tatap Muka (PTM) di SMAN I Kejayan, Kabupaten Pasuruan, Rabu (1/9). Monitoring bertujuan agar Protokol Kesehatan (Prokes) secara ketat tetap dilaksanakan karena masih pandemi Covid-19.

hilmi husain/bhirawa

Wabub Pasuruan, KH Abdul Mujib Imron saat monitoring PTM di SMAN I Kejayan, Kabupaten Pasuruan. Hasilnya, menemukan kapasitas PTM di ruang kelas kondisnya penuh, Rabu (1/9).

Namun, saat Sidak di SMAN I Kejayan, Gus Mujib panggilan akrabnya, dibuat kaget. Jumlah siswa yang seharusnya 50% dari kapasitas per kelas justru kondisinya terisi penuh dengan total 36 siswa. Akibatnya, Gus Mujib langsung menegur Kepala SMAN I Kejayan sekaligus meminta supaya tidak mengulangi hal serupa.

"Prokesnya sudah baik. Baik sudah ada banyak westafel, termo

gun dan penyemprotan disinfektan di pintu masuk sekolah serta memakai masker. Tapi, yang kami sesalkan adalah jumlah siswa yang mengikuti PTM di tiap kelas terisi penuh. Harusnya 50% dan tidak boleh sampai 100%,'' ujar Gus Mujib di sela - sela monitoring PTM di SMAN I Kejayan, Kabupaten Pasuruan, Rabu (1/9).

Kabupaten Pasuruan ditetapkan sebagai daerah yang melaksanakan

PPKM Level 2. Berdasarkan aturan, jumlah kehadiran siswa maksimal 50% dari kapasitas ruang kelas dan tentunya tetap menerapkan Prokes secara ketat.

Dalam SE Ketua Satgas Penanganan Covid 19 Kabupaten Pasuruan yang diterbitkan 31 Agustus 2021, pelaksanaan KBM (Kegiatan Belajar Mengajar) di satuan pendidikan dapat dilakukan dengan PTM Terbatas dengan tetap menerapkan Prokes atau Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ).

Menurut Gus Mijib, dalam angka romawi II huruf b dijelaskan, untuk SDLB, MILB, SMPLB, SMALB dan MALB melaksanakan PTM terbatas dengan kapa-

Tiga Prodi Fakultas Vokasi Unair Buka Kelas Baru di Gresik Surabaya, Bhirawa Fakultas Vokasi Universitas Airlangga (Unair) Surabaya membuka kelas baru di tiga Program Studi (Prodi) di Kabupaten Gresik. Diantaranya yakni D3 Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), D3 Teknologi Laboratorium Medis dan D4 Teknologi Radiologi Pencitraan.

Pembukaan kelas baru ini untuk menjawab kebutuhan tenaga industri profesion yang cukup tinggi.

Menunut Dekan Fakultas Vokasi Universitas Airlangga, Prof Dr Anwar Ma'ruf MKes Drh, Gresik ke depan akan menjadi pusat Vokasi Unair. Hal itu sesuai dengan mandat Rektor Universitas Airlangga Prof Moh Nasih. "Tahun ini kami mendapatkan tugas dari Rektor Unair, beliau menginginkan nanti daer-

ah di sekitar Surabaya, seperti Gresik dan Sidoarjo, akan menjadi pusat vokasinya Unair,'' jelas guru besar Unair ini, Rabu (1/9).

Prof Anwar menjelaskan, pemilihan wilayah Gresik bukan tanpa sebab. Selain karena letak geografisnya yang dekat, sebelumnya fakultas vokasi telah mendirikan Program Studi D3 Keperawatan di Gresik.

Apalagi, pendirian tiga Prodi ini mendapat sambutan hangat dari Bupati Gresik, H Fandi Akhmad Yani SE untuk mendukung JIIPE, yaitu sebuah kawasan industri raksasa di Gresik. Dukungan Bupati Gresik diwujudkan dengan pemberian hibah tanah kepada Universitas Airlangga. Letaknya masih satu deret di samping RS Ibnu Sina.

"Kami sudah menjalin kerjasama

BANGKU POJOK

Kasek SMPN I Mojosari, Drs Didik Mujiantoro, saat melakukan rapat bersama guru dan wali kelas dalam rangka persiapan digelarnya Pembelajaran Tatap Muka.

Siapkan Saran Prasarana Prokes SMPN I Mojosari Siap Gelar PTM Mojokerto, Bhirawa Rencana digelarnya PTM (Pembelajaran Tatap Muka) tanggal 1 September mendatang bagi seluruh SD dan SMP di wilayah Kabupaten Mojokerto mendapat sambutan hangat dari berbagai kalangan. Diantaranya SMPN I Mojosari, Kabupaten Mojokerto ini.

Sepekan sebelum hari H PTM terbatas, Kepala Sekolah, Drs Didik Mujiantoro, telah memerintahkan kepada seluruh guru, wali kelas serta staf administrasi untuk membenahi seluruh ruang belajar yang mencapai 30 lokal lebih ini. Selain membersihkan, menata kursi dengan jarak 1 meter ke samping kanan, kiri dan 1 meter depan, belakang.

Juga seluruh ruangan telah dilakukan penyemprotan disinfektan, menyiapkan tempat cuci tangan di depan sekolah, di depan kelas. Juga perwakilan siswa dari masing - masing kelas telah disimulasikan saat masuk ruang kelas dengan berbaris berjarak 1 meter ke belakang dan wajib menggunakan masker.

Menurut Didik, SMPN I Mojosari siap menggelar PTM jika pelaksanaannya dilakukan 1 September mendatang, sebab berbagai sarana dan prasarana penunjang PTM sudah siap. ''Kami menunggu surat ataupun pemberitahuan resmi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto tentang pelaksanaan PTM terbatas ini,'' jelasnya.

Hal senada juga dikatakan Suparman, orang murid kelas VII SMPN I Mojosari ini mengaku sangat senang dengan kabar anaknya tanggal 1 September ini masuk sekolah. Karena sejak dinyatakan diterima menjadi siswa SMPN I belum pernah masuk kelas. [min]

erat dengan Bupati Gresik. Beliau bahkan kemarin ikut promosi ke masyarakat. Kalau kita lihat Kampus B itu kan mau dibangun juga tempatnya sudah overload. Dari situ kita melihat bahwa sangat cocok sekali Gresik sebagai pusat vokasi Unair,'' tambahnya.

Terkait dengan Fakultas Vokasi yang berada di kampus utama, Prof Anwar menyebut, jika pihaknya telah mendapatkan perintah dari Rektor untuk melakukan analisis.

Hasilnya, beberapa prodi akan tetap berada di Surabaya. Sementara sebagian lainnya akan segera dibuka di Gresik. "Kami menganalisis, kira - kira Prodi apa saja yang harus tetap di Surabaya. Kemudian Prodi apa yang harus segera kita buka di Gresik,'' paparnya. [ina]

Prof Dr Anwar Ma'ruf MKes Drh, Dekan Fakultas Vokasi Universitas Airlangga periode 2020-2025

Bukukan Inovasi Selama KKN

Olah Pelepah Pisang Jadi Media Ramah Lingkungan Multifungsi Surabaya, Bhirawa Pelepah pisang sering dianggap tak ternilai bagi masyarakat. Alhasil, sering dibuang dan menjadi limbah setelah buahnya dipanen. Pemandangan ini kerap terlihat di kebun pisang Kelurahan Kalianak, Krembangan, Surabaya.

Karenanya Tim Kuliah Kerja Nyata (KKN) Universitas Muhammadiyas (UM) Surabaya mengolahnya menjadi barang yang bermanfaat bagi masyarakat. Diantaranya menjadi polybag ramah lingkungan yang dinamakan GDPOT. Salah satu anggota KKN, Fauziah Trisna, menuturkan bersama 14 anggota lainnya, mengolah pelepah pisang menjadi beberapa barang bermanfaat bagi masyarakat. Karenanya pihaknya, berupaya mengolah menjadi produk sederhana yang mudah diadaptasi warga.

"Pelepah pisang ini kami iris kecil -kecil dan kami keringkan. Kemudian kami campur dengan bubur kanji dan kami cetak pada pot bekas atau ember bekas.

Kemudian, setelah kering, pelepah yang sudah tercetak itu dilepas dari cetakan,'' urai mahasiswa Psikologi ini.

Ditambahkan Fauziah, pot ini bisa digunakan sebagai pengganti polibag,

selain itu juga bisa dijadikan media tanam karena bahannya bisa terurai.

Bisa juga untuk dekorasi lampu hias, dan UMKM di kampung sudah siap memproduksinya unyuk dijadikan produk unggulan.

Sementara itu, sebagai apresiasi atas inovasi yang dihasilkan para mahasiswa selama KKN, pihak kampus berencana akan membukukan hasil inovasi itu. Wakil Rektor 1 Bidang Akademik UM Surabaya, M Ridwan menjelaskan, KKN dilaksanakan selama sebulan hingga mahasiswa menghasilkan teknologi tepat guna. Mulai pengolah limbah, pengusir hama tikus, pencuci tangan higienis dan kotak infaq agar steril dari Covid 19 hingga produk rempah untuk imunitas warga.

"Kami bangga mahasiswa bisa berinovasi untuk membantu warga di mana KKN berada. Luaran KKN ini akan dibuat tulisan dengan ISBN, atau bahkan di HKI kan,''urainya. Harapannya, akan memudahkan mahasiswa dalam kelanjuyan studinya. Karena kebijakan universitas bagi mahasiswa yang mempunyai tulisan di jurnal dan buku bisa dijadikan pengganti skripsi. [ina]

Ustadz Astajab saat menandatangani Berita Acara Pelantikan Kepala Sekolah SMA Mu Pengurus Daerah Muhammadiyah Kota Surabaya

Ustadz H Astajab Kembali Menjabat Kepa Surabaya, Bhirawa Ustadz H Astajab SPd MM kembali menjabat Kepala Sekolah SMA Muhammadiyah 2 (Smamda) Surabaya periode 2021 - 2025, setelah Rabu (1/9) kemarin, bertempat di Ruang Rapat Sekolah yang terletak di Jl Pucang Anom Nomor 91 Surabaya dilantik Sekretaris Pengurus Wilayah Muhammadiyah (PWM) Jawa Timur, Ustadz Ir Tamhid Masyhudi, untuk jabatan periode kedua.

Sebelumnya Sekretaris Pendidikan Dasar Menengah (Dikdasmen) Pengurus Daerah Muhammadiyah (PDM) Kota Surabaya, Ustadz Djemadi, membacakan Surat Keputusan Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Jawa Timur Nomor 1733/ REK/II.4/D/2021 tertanggal 14 Agustus 2021, perihal Rekomendasi Calon Kepala SMA Muhammadiyah 2 Surabaya.

Dalam pelantikan Kepala Smamda Surabaya yang berlangsung dengan Protokol Kesehatan (Prokes) sangat ketat ini disaksikan Ketua Dikdasmen PWM Jawa Timur, Ustadzah Dr Arba'iyah Yusuf MA, Ketua Dikdasme PDM Kota Surabaya, Ustadz Drs HM Ridwan MPd, Ketua Dikdasmen Pengurus Cabang Muhammadiyah Ngagel, Ustadz Ridwan MPd, Wakil Ketua PDM Kota Surabaya, Ustadz H Lutfi dan Ketua Pengurus Cabang Muhammadiyah Ngagel, Ustadz H Zaini. Kelima pejabat di lingkungan Pengurus Wilayah, Pengurus Daerah dan Pengurus Cabang Muhammad-

iyah ini juga ikut menandatangani berita acara sebagai saksi.

Juga ikut menyaksikan pelantikan Kepala Sekolah yang murah senyum ini, diantaranya Kepala SD Muhammadiyah 4 Pucang Surabaya, Ustadz M Syaikhul Islam, Kepala SMP Muhammadiyah 5 Pucang Surabaya, Drs H Alim MpdI, Kepala SD Muhammadiyah 16 Baratajaya Surabaya, Ustadz Suyono SSi, dan para undangan lainnya juga turut hadir dan memberikan selamat kepada Ustadz Astajab.

Ustadz Astajab ketika ditemui usai pelantikan menjelaskan, setelah dilantik sebagai Kepala Smamda Surabaya, dirinya akan menye-

lesaikan program telah ditetapkan antaranya meny bangunan Gedun pan lantai yang pembangunanny lapangan parkir mengembangkan "Jadi selama saya pada empat program - progra canangkan diant gunan gedung d harus selesai. D nanti juga ada k nes center, sport akan membua Smamda yang m dengan masalah

Fauziah bersama rekannya menunjukkan proses pembuatan polybag hasil olahan pelepah pisang.

GALERI

SISWA

PTM Digelar, Guru dan Siswa di Sidoarjo Kembali Semangat Bersekolah Pembelajaran Tatap Muka (PTM) yang mulai diterapkan di sejumlah sekolahan di Kab Sidoarjo, mulai Senin (30/8) kemarin, disambut dengan suka cita oleh masyarakat di sekolah. Yakni para guru dan siswa.

Oleh: Alikus, Kabupaten Sidoarjo

alikus/bhirawa

Siswa dan guru di Kab Sidoarjo menyambut dengan suka cita PTM dan kembali bersemangat sekolah.

Salah satu guru di SDN Sidokepung I, Kec Buduran, Hemi, mengakui selama hampir dua tahun ini, para guru dan siswa memang sudah rindu untuk bisa bersekolah kembali dengan normal.

Artinya antara guru dan siswa langsung bisa bertatap muka kembali di dalam kelas.

Tidak lagi harus belajar secara Daring atau pembelajaran lewat jaringan internet. Seperti beberapa waktu ini, guru berada di sekolah dan siswa be-

rada di rumah.

"Kami menyambut positip, di Kab Sidoarjo secara bertahap mulai digelar kembali pembelajaran tatap muka ini.

Ketika masuk hari pertama PTM, saya lihat wajah anakanak sangat bersemangat," kata Helmi, Selasa (31/8) lalu.

Meski demikian, Helmi mengakui PTM ini tidak bisa full 100%. Harus dilakukan secara bertahap.

Karena aturan protokol kesehatannya memang demiki-

an. Misalnya jumlah siswa yang masuk kelas, sementara dibuat dua sesi atau hanya 50%. Jam belajarnya sesuai ketentuan, maksimal hanya 3 jam dulu. Di tempatnya, sesi pertama dimulai pukul 07.00 sampai 09.00.

Sedangkan sesi kedua, pukul 09.00 sampai 11.00 WIB. "Semoga pandemi Covid ini segera berakhir. Dan semuanya bisa berjalan dengan normal kembali,'' katanya.

Sementara itu, Ketua PGRI Kab Sidoarjo, Edi Wuryanto, mengingatkan kembali bahwa pemberlakukan PTM di Kab Sidoarjo semoga tidak sampai menimbulkan cluster baru dalam penularan Covid 19. Karena itu, pihak sekolah harus berhati - hati dalam menjalankan aturan yang sudah

dibuat dan disepkati bersama.

Dirinya sempat mengutip data kesehatan dari Dinkes Kab Sidoarjo, dari usia 6 sampai 18 tahun yang sempat terpapar sebanyak 1.192, sebanyak 266 adalah anak usia SD. "Kami ikut senang, PTM mulai digelar lagi. Tapi harus sangat hati - hati. Sebab anak - anak juga bisa terpapar Covid ini,'' katanya.

Karena itu, lanjut Edi, sesuai hasil Rakor Dikbud Sidoarjo dengan sejumlah kalangan dunia pendidikan di Sidoarjo, seperti MKKS, K3S, IGTKI dan pengawas sekolah, ada satu catatan yang harus dipatuhi, apabila nanti sampai kasus Covid 19 ini sampai melonjak kembali, maka kegiatan PTM ini harus ditutup atau dihentikan lagi. [*]

rawa

& OLAHRAGA up Tegur Sekolah

AYAAN

September 2021

sitas maksimal 62% sampai dengan 100% dari kapasitas kelas serta menjaga jarak minimal 1,5 meter dan maksimal 5 peserta didik per kelas.

Adapun pada tingkat PAUD, pelaksanakan PTM terbatas dengan kapasitas maksimal 33% dari kapasitas kelas dan menjaga jarak minimal 1,5 meter dan maksimal lima peserta didik per kelas.

"Kita harus bisa menyelamatkan anak - anak dari Covid 19, tapi PTM bisa dilakukan separuh dari kapasitas kelas serta separuhnya lagi belajar dari rumah melalui zoom,'' urai Gus Mujib.

Gus Mujid selalu menghimbau kepada semua sekolah agar serius

Halaman 7 S O S O K

Mahasiswi Unusida Raih Pilmapres 2O21

Setelah melakukan pembelajaran dengan tekun, mahasiswi Universitas NU Sidoarjo (Unusida) meraih predikat Pemilihan Mahasiswa Berprestasi (Pilmapres) 2021, yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

Mahasiswa itu bernama Mega Firdaus yang merupakan mahasiswa jurusan Pendidikan Bahasa Inggris Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan.

Dinyatakan

dalam menegakkan disiplin Prokes.

Serta memaksimalkan peran Satgas Covid 19 di sekolah masing - masing agar penularan virus korona bisa diantisipasi. Tak hanya itu, Gus Mujib juga meminta kepala sekolah untuk mengingatkan para pelajar akan pentingnya vaksinasi.

"Satgas di sekolah harus maksimal penuh. Apabila ada yang sakit, bisa langsung bertindak cepat. Ada dua bentuk ikhtiar yang efektif untuk memutus mata rantai. Yaitu vaksinasi dan protokol kesehatan ketat,'' tambah Gus Mujib. [hil]

terbaik pertama oleh Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) di Wilayah VII. Kepala LLDIKTI Wilayah VII Prof Dr Soeprapto DEA secara langsung memberikan piagam penghargaan pada yang bersangkutan.

Usai memberikan piagam penghargaan Soeprapto meminta Mega untuk mempersiapkan diri berlaga di tahap selanjutnya, yakni tingkat nasional. "Kamu harus terus belajar dan berdoa karena kamu jadi perwakilan wilayah VII bersama mahasiswa lainnya," pintanya.

Akhirnya, Mega pun meminta dukungan semua pihak karena ia akan menghadapi beberapa seleksi yang pastinya akan lebih berat dari yang sudah ia jalani. Namun, ia optimis karena capaian mahasiswa Unusida kali ini mengungguli capaian mahasiswa terdahulu. "Mohon dukungan dan doanya, terutama dari keluarga “Saya lampirkan portofolio karya-karya besar Unusida saya dan saya persiapkan selama 2 tahun. dan masyarakat Gagasan kreatif tentang pembangunan Sidoarjo karena paradigma kuliah sepertinya meloloskan tahun ini saya saya jadi yang terbaik kali ini.” satu-satunya wakil dari kampus Mega Firdaus di Sidoarjo," ungkapnya.

Mahasiswa yang pernah lolos ASEAN Virtual Journey 2020 itu juga tak menyangka bakal menjadi terbaik 1 di antara ratusan peserta di wilayah VII. Tetapi, keberhasilannya kali ini merupakan kerja kerasnya selama 2 tahun. Usaha Mega di antaranya dengan menulis buku dan karya tulis lainnya. "Saya lampirkan portofolio karya-karya saya dan saya persiapkan selama 2 tahun. Gagasan kreatif tentang pembangunan paradigma kuliah sepertinya meloloskan saya jadi yang terbaik kali ini," ungkap Mega, pada Rabu (1/9) kemarin.

Penilaian Pilmapres tahun ini terdiri dari video presentasi Bahasa Inggris, penilaian Capaian Unggulan (CU), dan penilaian Gagasan Kreatif (GK) atau Produk Ilmiah (PI). Mega yang saat ini mengantongi sertifikat penulis buku profesional nonfiksi oleh LSP PEP dan BNSP mengaku sangat terbantu dengan banyaknya karya tulis yang telah ia buat.

Sementara Rektor Unusida Dr Fatkul Anam MSi mengaku bangga dengan capaian mahasiswanya tahun ini. "Karena Mega berasal dari kampus NU yang masih baru berdiri, tetapi bisa bersaing dan mengalahkan kampus-kampus besar di Jawa Timur," katanya. [ach]

1.499 Guru di Tuban Tunggu TIG Kementerian Agama Tuban, Bhirawa Hingga kini, belum ada kepastian tanggal pencairan maupun Juknis, meski Menteri Agama (Menag) menyatakan Tunjangan Insentif Guru (TIG) madrasah non PNS bakal cair bulan September. Setidaknya ada 1.499 guru madrasah di bawah Kementrian Agama (Kemenag) Kabupaten Tuban yang bakal menerima tunjangan insentif guru (TIG), yang terdiri dari guru, RA, MI, MTs dan MA yang akan menerima dana Rp4,4 milir lebih dari pusat.

"Per bulanya Rp250 ribu atau per

tahun sebesar Rp3 juta per tahun tiap guru non PNS,'' kata Drs H Sahid Kepala Kementerian Agama Kabupatan Tuban, Rabu (1/9).

Hingga kini, Kemenag Tuban menunggu proses pencairan insentif ini. Sebab, sampai saat ini belum ada surat resmi dari Kanwil Kemenag Jatim tentang pencairan itu. "Kita masih menunggu juknis tersebut, karena pencairan ini sudah sangat ditunggu oleh guru kita,'' tambahnya, meski Kabupaten Tuban sudah melakukan persiapan jauh sebelumnya.

Hadi Sarjono, Kasi Pendidikan

Madrasah Kemenag Tuban saat dikonfirmasi terpisah, menambahkan usulan sudah dilakukan pada awal tahun 2021 melalui aplikasi SIMPATIKA. 'Untuk teknis pencairan akan dibukakan rekening baru.

Tahun ini pencairan uang insentif akan dicairkan secara langsung oleh pusat melalui bank/rekening masing - masing guru madrasah non PNS itu.

"Tahun lalu pencairan uang insentif masih melalui Kementerian Agama Kabupaten, untuk saat ini akan dicairkan dari pusat langsung ke rekening guru,'' tuturnya. [hud]

Drs H Sahid

UB Kembangkan Kerjasama Ilmu dan Praktek Kehutanan trie diana/bhirawa

uhammmadiyah 2 Surabaya disaksikan Pengurus Wilayah Muhammadiyah Jawa Timur, a dan Pengurus Cabang Muhammadiyah Ngagel.

ala Smamda Surabaya Periode 2021-2025

m - program yang sebelumnya, diyelesaikan pemng Smamda delatelah dilakukan ya, membangun r tiga lantai dan n boarding school. kepemimpinan t tahun ke depan, am yang telah ditaranya pembandelapan lantai itu i gedung baru itu olam renang, fitcenter. Kami juga t bisnis center menangani terkait h ekonomi,'' jelas

Ustadz Astajab.

Sedangkan terkait dengan prestasi akademik maupun non akademik, Ustadz Astajab menjelaskan, Smamda Surabaya telah meraih banyak prestasi, baik prestasi di tingkat nasional maupun tingkat internasional. Tetapi masih banyak potensi - potensi lainnya yang masih bisa dikembangkan yang diharapkan juga bisa meraih berbagai macam prestasi di masa depan.

"Meskipun Smamda Surabaya telah banyak meraih banyak prestasi di tingkat nasional maupun internasional. Tetapi kami masih melihat banyak potensi lainnya yang bisa dikembangkan lagi, agar juga bisa

meraih prestasi di masa depan,'' tandas Ustadz Astajab.

Ketika ditanyakan, bagaimana persiapan Smamda Surabaya dalam Pembelajaran Tatap Muka (PTM) pada pekan depan yang telah dijadwalkan. Ustadz Astajab mengaku sudah mempersiapkan semuanya, mulai dari semua guru dan karyawan telah divaksin hingga dosis 2. Bahkan semua siswa juga telah divaksin dosis 1, telah mempersiapkan semua sarana dan prasarana untuk penunjang Prokes diantaranya tempat cuci tangan dan kursi siswa telah ditata dengan berjarak, telah mengajukan izin kepada Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur dan izin kepada Persyarikatan Muhammamdiyah, bahkan telah mengajukan izin kepada orang tua wali murid agar putra - putrinya diizinkan untuk ikut PTM. "Kami sudah mengajukan izin kepada Dinas Pendidikan Provinsi Jatim dan Persyarikatan Muhammadiyah dan sudah diizinkan untuk menggelar PTM terbatas, juga mengajukan izin kepada orang tua wali murid agar putra - putrinya diizinkan untuk ikut PTM. Pada pekan depan kami juga akan menyelesaikan persiapan - persiapan PTM, kalau sudah siap kami akan menggelar PTM dengan model hibryd yakni sebanyak 50% siswa ikut PTM di sekolah dan sisanya yang di rumah juga bisa mengikuti pelajaran. Bahkan siswa yang ada di rumah bisa berinteraksi dengan teman - teman dan gurunya yang ada di sekolah,'' papar Ustadz Astajab. [fen]

Praktek kehutanan merupakan pengembangan kerjasama ilmu kehutanan.

Malang, Bhirawa Universitas Brawijaya (UB) menjalin kerjasama dalam pengembangan ilmu serta praktek kehutanan secara partisipatif dan kolaboratif melalui sebuah keanggotaan bernama Komunitas Manajemen Hutan Indonesia (Komhindo) untuk periode 2021-2023. Komindo merupakan sebuah wadah berkumpulnya para Ilmuwan Manajemen Hutan dari kalangan akademisi, peneliti, birokrat (KPH), praktisi dan pemerhati manajemen hutan.

UB diwakili Dr Asihing Kustanti SHut MSi bersama dengan Mangku Purnomo SP MSi PhD, Erekso Hadiwijoyo SHut MSi, Ir Mokhamad Asyief Khasan Budiman SHut MSi IPP dan Rifqi Rahmat Hidayatul-

lah SHut MSi mengembangkan jejaring kolaboratif dan partisipatif terhadap ilmu pengelolaan hutan antar universitas.

Dokter Asih mengaku dipilihnya dirinya mewakili UB sebagai koordinator merupakan yang pertama kalinya sejak Komhindo berdiri tahun 2014. Semoga melalui UB yang saat ini berada pada lima besar Tingkat Nasional bisa semakin berperan keanggotaanya dlm Komhindo sehingga program studi Kehutanan yg masih baru akan semakin dikenal, maju, dan berkontribusi bersama semua perguruan tinggi anggota Komhindo, didukung hadirnya UB Forest 544.74 ha dg fungsi produksi dan lindung sebagai sarana Laborato-

Ungkap Rasa Syukur dengan Membagikan Bingkisan

HIMPAUDI Penuhi Tuntutan Wali Murid di Tengah Pandemi Kota Batu, Bhirawa Memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke 16 Himpunan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini Indonesia (HIMPAUDI) Kota Batu mendapat harapan untuk bisa memenuhi tuntutan wali murid di masa pandemi Covid 19. Sebagai bentuk rasa syukur, mereka membagikan ratusan bingkisan kepada kelompok terdampak di tiga titik berbeda di Kota Batu, Selasa (31/8).

Menurut Ketua HIMPAUDI Kota Batu, Tutik Widyaningsih SPd, selama ini pihaknya mengalami dilema menghadapi protes para wali murid yang menuntut adanya pembelajaran tatap muka. Di satu sisi para guru PAUD sangat terkendala ketika para harus menjalankan pembelajaran secara Daring.

"Tetapi di sisi lain kita tidak bisa melanggar aturan yang telah ditetapkan Pemerintah Pusat,''ungkap

Tutik di sela membagikan bingkisan di depan Lippo Plaza Batu, Selasa (31/8).

Dan catatan baru ketika PPKM diperpanjang hingga 6 September 2021, Kota Batu berhasil menurunkan grade PPKM dari level 4 menjadi level 3. Tentu saja hal ini membuka harapan bagi dunia pendidikan di kota ini untuk bisa melaksanakan Pembelajaran Tatap Muka (PTM).

"Kami sangat berharap sekali Kota Batu bisa segera melaksanakan PTM. Karena selama ini PAUD kesulitan untuk melakukan daring sehingga para pendidik PAUD yang harus mendatangi rumah- rumah siswanya dengan menerapkan prosedur tertentu,'' jelas Tutik.

Dengan adanya kesempatan melaksanakan PTM, HIMPAUDI Batu langsung mengajukan proposal pengajuan penyelenggaran PTM.

Proposal diajukan ke dua dinas terkait, yaitu Dinas Pendidikan (Dindik) dan Dinas Kesehatan (Dinkes).

"Semua sudah kita siapkan, mulai tempat, sarana prasarana, hingga yang tak kalah penting adalah persetujuan orang tua wali murid,'' tambah Tutik. Kini HIMPAUDI Kota

Popnas. "Siswa kami berasal dari kabupaten/kota di Jatim, jadi saat Porprov mereka akan memperkuat daerah masing-masing. Alhamdulillan mereka selalu bisa meraih medali untuk daerahnya," kata Suswanto.

Ditempat yang sama, Sekum KONI

Jatim Suwanto dihadapan pengurus KONI Kabupaten/Kota juga mendorong agar mereka bisa mengirimkan atlet terbaiknya untuk mengikuti seleksi masuk SMANOR. Sebab sudah terbukti bahwa SMANOR telah menghasilkan atlet ber-

wawan triyanto/bhirawa

Kepala Sekolah SMANOR Suswanto saat menunjukkan fasilitas fitnes ke pengurus KONI Kabupaten/Kota.

Batu memiliki 98 lembaga PAUD dengan jumlah murid sekitar 2 ribu siswa. Pada di HUT ke 16 kemarin, mereka seolah mendapatkan berkah.

Peringatan kali ini bersamaan dengan turunnya level PPKM Kota Batu yang memunculkan harapan menggelar PTM. [nas]

Pengurus dan Anggota HIMPAUDI Kota Batu saat membagikan Sembako kepada Ojol yang mangkal di depan Lippo Plaza Kota Batu, Selasa (31/8).

Siap Jadi Tempat Latihan Atlet Non SMANOR Sidoarjo, Bhirawa Segudang prestasi yang dimiliki siswa Sekolah Menengah Atas Negeri Olahraga (SMANOR) dan fasilitas latihan, membuat sekolah yang berada di Sidoarjo ini siap menjadi tempat latihan para atlet diluar SMANOR. Hal itu disampaikan oleh Kepala Sekolah SMANOR, Suswanto, menurutnya sekolah yang dipimpinnya memiliki kualitas pelatih cukup bagus serta berpengalaman, selain itu juga memiliki sarana dan prasarana yang memadahi. "Jadi kami siap menampung atlet dari luar untuk berlatih di SMANOR," kata Suswanto pada acara Sinkronisasi Program dengan KONI Kabupaten/Kota yang digelar di SMANOR, Rabu (1/9) dan dihadiri oleh sekretaris Umum KONI Jatim, Suwanto beserta pengurus.

Tawaran yang diberikan oleh Suswanto ini tidak lepas dari prestasi siswanya yang selama ini selalu meraih medali di ajang Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Jatim maupun

rium Lapang. Begitu pula sebaliknya semoga Komhindo akan semakin berperan dan jaya dengan hadirnya UB. Asih juga berharap, kontribusi yang diberikan UB nantinya menjadi pemahaman dan penyamaan yang sama secara proporsional dalam memandang sumberdaya hutan sebagai aset yang harus berkelanjutan pada pembangunan dan kelestarian lingkungan hidup di masa mendatang.

Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Komunitas Manajemen Hutan Indonesia (Komhindo) Periode 2021 - 2023 Nomor 006/SK/KOM/ VIII/202, UB terpilih menjadi koordinator Komhindo selama tiga tahun ke depan. [mut]

prestasi dan tentunya ini sangat membantu pembinaan atlet di daerah.

Ia juga mengingatkan agar para pengurus KONI kabupaten/kota untuk mempersiapkan atletnya untuk berlaga di Porprov 2022 yang digelar di Lumajang, Situbondo, Jember dan Bondowoso. "Di Porprov 2022 akan mempertandingkan 48 cabang olahraga," katanya. Pada kesempatan itu Suswanto juga mengajak para pengurus KONI Kabupaten/Kota untuk berkeliling melihat fasilitas latihan sekaligus mempertemukan para siswa.

Para siswa dikumpulkan di aula dan dikelompokkan sesuai dengan daerah masing-masing, sehingga para pengurus KONI Kabupaten/Kota bisa langsung menemui para atletnya dengan tetap menerapkan protokol kesehatan (Prokes). Sementara itu Ketua Umum KONI Magetang Bambang Trianto mengakui sarana dan prasarana di SMANOR sangat lengkap. Ia berharap atletnya bisa meraih medali di ajang Porprov 2022. [wwn]

POJOK DAERAH

Jombang PPKM Level 3, PTM Tunggu Izin Pemprov Jatim Jombang, Bhirawa Status Kabupaten Jombang pada Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) telah turun dari level 4 menjadi level 3.

Sehingga Pembelajaran Tatap Muka (PTM) secara terbatas bagi sekolah di Kabupaten Jombang menunggu izin dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur. Hal ini disampaikan Bupati Jombang, Hj Mundjidah Wahab saat diwawancarai, Selasa (31/8). "Kami masih menunggu provinsi. Jadi jangan sampai setelah kita level 3 balik lagi ke level 4 karena PTM, jadi kita menunggu izin juga bersama - sama dari provinsi,'' kata Bupati Jombang.

Meski Kabupaten Jombang telah turun status menjadi PPKM Level 3, Bupati Mundjidah berpesan agar masyarakat Kabupaten Jombang tetap menerapkan Protokol Kesehatan (Prokes) Pencegahan Penularan Covid 19. "Kampung Tangguh tetap diefektifkan, kami aktifkan kembali dan tak boleh berhenti, apalagi sudah dapat bantuan dari Polres tentang sarana prasarananya,'' tandas Bupati Jombang. Sementara itu, Sekretaris Disdikbud Kabupaten Jombang, Jumadi lewat sambungan Telepon Seluler (Ponsel) nya mengatakan, meski Kabupaten Jombang telah berstatus PPKM Level 3, untuk pelaksanaan PTM di Jombang, pihaknya masih akan melakukan koordinasi dengan sejumlah pihak. [rif]

Kamis Legi, 1 September 2021

JATIM MEMBANGUN

Halaman 8

Innakesda di Kabupaten Madiun Clear Sudah Terbayarkan Semua Kabupaten Madiun, Bhirawa Bupati Madiun, H. Ahmad Dawami menegaskan pihaknya telah melakukan pembayaran insentif tenaga kesehatan di daerah (Innakesda) di Kabupaten Madiun, bahkan Bupati yang biasa disapa Kaji Mbing ini ingat betul kalau terakhir pembayaran pada 26.

sudarno/bhirawa

Bupati Madiun, H. Ahmad Dawami (tengah) bersama Kepala OPD Pemkab Madiun.

“Sebenarnya sudah dibayarkan, terakhir pembayaran tanggal 26 kemarin dengan total anggaran sekitar Rp.19 milyar. Karena dari awal kita sudah anggarkan pagu untuk innakes ini. Memang ada tahapan-

nya, pada Januari sampai Maret itu lebih dulu, kemudian April sampai Juni itu menyusul,” akunya sembari pembayaran sudah sampai Juli.

Bupati bisa memastikan hal itu, karena dirinya langsung mengawal

sendiri innakes ini. Untuk itu, dirinya paham betul prosedur pembayaran terhadap sekitar 3.992 innakes di Kab. Madiun dengan nilai masing-masing nakes bervariasi sesuai porsinya.

Bupati menegaskan, sejak awal pihaknya mengikuti semua instruksi maupun prosedur dari pusat, karena mulai tahun 2020 lalu innakes ini sesuatu yang baru sehingga memang ada pergeseran anggaran. “Contoh, di 2020 ditetapkan pagu Rp. 16 miliar, direfokusing menjadi Rp. 20 miliar,

contohnya seperti itu. Artinya kita menyadari nakes beresiko ketika menangani covid ini sehingga harus kita perhatikan,”ungkap Bupati.

Disinggung apakah akan melakukan klarifikasi ke Kemendagri, Bupati menjawab tidak perlu, hanya untuk evaluasi dirinya dan jajaran.

“Jadi Kemendagri beri teguran itu baik untuk introspeksi. Tapi yang jelas saya sampaikan innakes di Kab. Madiun sudah selesai semua,” tandas Bupati Ahmad Dawami.[dar]

KELANA JATIM

Sasar 901 Orang, Pemkot Bersama PKK Gelar Gebyar Vaksin Disabilitas Surabaya, Bhirawa Pemkot Surabya bersama Tim Penggerak (TP) PKK Kota Surabaya menggelar Gebyar Vaksin Disabilitas di Panti Keterampilan TP PKK Kota Surabaya, Jalan Tambaksari No 11 Surabaya. Vaksinasi yang akan digelar selama tiga hari itu, mulai 13 September 2021, akan menyasar 901 disabilitas.

Saat itu, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi bersama Ketua TP PKK Surabaya Rini Indriyani Eri Cahyadi meninjau langsung vaksinasi tersebut. Bahkan, ia juga sempat menyemangati beberapa disabilitas yang hendak disuntik vaksin. Setelah divaksin, mereka juga mendapatkan bingkisan dari Ketua TP PKK Surabaya.

Pada kesempatan itu, Wali Kota Eri mengatakan Gebyar Vaksin Disabilitas itu digelar bersama-sama dengan TP PKK Surabaya. Ia berharap nantinya seluruh warga Kota Surabaya, khususnya disabilitas yang belum mendapatkan vaksin, bisa divaksin di tempat yang aman dan nyaman, dan tidak bercampur dengan warga lainnya.

“Jadi, Pemkot terus lakukan vaksinasi kepada seluruh lapisan masyarakat,” kata Wali Kota Eri seusai meninjau vaksinasi, Rabu (1/9).

Menurutnya, vaksinasi kepada disabilitas ini memang memiliki tantangan tersendiri. Makanya, tim penggerak PKK turun ke bawah untuk bisa mengetahui dan bahkan merayu mereka yang mungkin takut jarum suntik, sehingga tim penggerak PKK ini diharapkan bisa mengajak mereka untuk tetap mengikuti vaksin.

“Itulah yang menjadi kebahagiaan kami, menjadi tantangan tersendiri bagi kami bagaimana kami tetap bisa melakukan vaksinasi kepada seluruh lapisan masyarakat,” ujarnya.

Ia juga mengaku, sengaja meminta seluruh kader tim penggerak PKK untuk turun langsung ke bawah supaya bisa mengetahui apakah masih ada di rumah-rumah atau perkampungan yang disabilitasnya belum divaksin. Bagi dia, yang terpenting bukan jumlahnya, tapi semua warga Surabaya dapat divaksin.

“Terutama disabilitas dan juga ibu hamil. Itu menjadi prioritas kami supaya mereka memiliki daya tahan tubuh yang lebih kuat daripada kita yang dalam keadaan normal,” imbuhnya.[iib]

Pengangguran di Buduran Diberi Latihan Kerja Sidoarjo, Bhirawa Dampak wabah covid-19 yang hingga saat ini belum berakhir, telah mengakibatkan karyawan perusahaan di Kab Sidoarjo banyak yang menjadi korban PHK. Dari rata-rata angka pengangguran di Provinsi Jawa Timur, angka pengangguran di Kab Sidoarjo sebesar 178 %. Angka tersebut termasuk paling tinggi di Provinsi Jawa Timur.

Demikian sempat diutarakan oleh Ketua Komisi D DPRD Kab Sidoarjo, Dhamroni Khudori, Rabu (1/9) kemarin, yang hadir dalam pembukaan pelatihan kerja bidang tata rias pengantin dan bidang barista, bagi warga desa di Kec Buduran, di Pendopo Kec Buduran.

Maka itu, Dhamroni mengaku sangat mensuport kegiatan pelatihan kerja yang dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja Kab Sidoarjo tersebut.

Kepala Dinas Tenaga Kerja Kab Sidoarjo, DR Feny Apridawati, mengatakan pelatihan yang digelar itu diharapkan akan bisa menjadi usaha baru bagi warga desa.

“Semoga pengangguran yang ada di Kec Buduran bisa berkurang,” ujarnya.

Untuk pelatihan tata rias pengantin akan dilakukan selama 20 hari. Sedangkan pelatihan Barista selama 8 hari. Para peserta diminta benar-benar memanfaatkan kesempatan pelatihan dengan bagus.

“Harapan kami, peserta tidak menjadi pekerja saja nantinya.

Malah kalau bisa menjadi wirausaha. Kalau butuh modal bisa pinjam modal di BPR delta artha. Ada program Kurda. Bunganya ringan, hanya 3% pertahun, “ jelasnya.

Plt Camat Buduran, Lukman Sanjaya SSo, dalam kesempatan itu berharap semoga hasil pelatihan bisa melahirkan wirausaha baru yang berkualitas.

Agar penggangguran di Kec Buduran semakin berkurang, maka ia berharap setiap tahunnya warga di Kec Buduran kalau bisa mendapatkan pelatihan kerja. [kus]

KEHILANGAN TULUNGAGUNG HILANG STNK, AG 2125 RDN, Honda, Th. 2020, Putih Merah, a/n. Arif Novian Prasetyo, Ds. Moyoketen, Boyolangu – T.Agung No. 8126/IMB/BI-IV/2021

Tampak petugas BPBD Kabupaten Blitar saat melakukan droping air bersih di wilayah Blitar Selatan.

Hartono/Bhirawa

Mulai Kemarau, Pemkab Blitar Mulai Droping Air Bersih Blitar Selatan Kabupaten Blitar, Bhirawa Mulai musim kemarau yang cukup panjang, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blitar melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Blitar mulai melakukan droping air bersih di wilayah Blitar Selatan.

Humas Pusdalops BPBD Kabupaten Blitar, Lukman Rubai mengatakan pihaknya mulai melakukan droping air bersih di wilayah Blitar Selatan di Kecamatan Wates, dimana ini dilaku-

kan karena ada wilayah yang debit airnya menurun.

“Sehingga perlu disuplai agar aktivitas masyarakat tetap berjalan normal,” kata Lukman Rubai.

Lanjut Lukman Rubai , berdasarkan laporan masuk di BPBD Kabupaten Blitar pada tanggal 30 Agustus, petugas BPBD telah melaksanakan droping air bersih di Kecamatan Wates meliputi Desa Tugurejo, Dusun Wonosari di RT. 29 dan RT. 28 serta RW 06 untuk pemanfaatan 56 KK dan di RT. 31 RW.

07 untuk pemanfaatan 35 KK. “Pendistribusian air bersih ke wilayah Kecamatan Wates menggunakan 1 unit armada truk tangki dengan kapasitas 6.000 liter,” ujarnya.

Selain itu dikatakan Lukman Rubai, pihaknya juga meminta masyarakat manakala ada wilayah yang mengalami kekeringan atau kekurangan air bersih disarankan segera berkoordinasi dengan pihak Desa agar segera diteruskan ke BPBD dan ditindaklanjuti.

Bahkan pihaknya juga menghim-

bau kepada masyarakat ketika pendistribusian air dimohon tetap menjaga anjuran protokol kesehatan seperti terus mengenakan masker dengan benar, menjaga jarak aman saat berkomunikasi dengan siapapun.

“Sehingga pelaksanaan pendistribusian air bersih di masa pendemi ini juga bisa terlaksana dengan lancar, dan bisa melaksanakan sesuai dengan protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran Covid-19,” imbuhnya. [htn]

Geliatkan UMKM, Gus Ipul Minta Potensi Perajin Didata Pasuruan, Bhirawa Wali Kota Pasuruan, H Saifullah Yusuf meminta Dinas Koperasi dan UMKM serta Disperidang Kota Pasuruan mendata jumlah UMKM di Kota Pasuruan.

Menurut Gus Ipul, dengan masuk database, pemerintah bisa mudah melakukan pendampingan dan mengucurkan bantuan. Termasuk pula mendata kebutuhan mereka.

“Perajin-perajin kecil di Kota Pasuruan harus didata, tujuannya supaya masuk database pemerintah. Sehingga, selain untuk melakukan mendampingan, juga bisa mengucurkan bantuan,” ujar Gus Ipul disela-sela mengunjungi pembuat tempe di kampung

tempe, Rekesan di Kota Pasuruan, di jalan Dr Wahidin Sudirohusodo, Kelurahan Pekuncen, Rabu (1/9).

Gus Ipul menjelaskan industri tempe Rekesan sebenarnya sangat menjanjikan karena tempe menjadi makanan yang paling banyak disukai masyarakat. Bahkan, di berbagai negara saat ini mulai tumbuh restoran yang menyajikan menu tempe.

Oleh karena itu, pihaknya akan membantu para pembuat tempe sehingga bisa meningkatkan pasar serta merangsang warga sekitar kembali menekuni membuat tempe rekesan.”Sentra kampung tempe ini harus dihidupkan kembagi. Potensin-

ya luar biasa karena tempenya sangat enak dan khas,” jelas Gus Ipul.

Tempe asli Rekesan Kota Pasuruan ini, berbentuk kotak dan keripik tipis. Bila dikembangkan, tempe itu bisa bersaing dengan tempel dari daerah lain.

Pembuat tempe di gang 8 no 22 RT 04, RW 01 Kelurahan Pekuncen, Yusuf menyatakan kampung tempe Rekesan adalah generasi ke tiga pembuat tempe. Dimulai dari kakeknya di era 1970an kemudian dilanjutkan bapak dan saat ini istrinya yang menekuni pembuatan tempe Rekesan.

Tempe Rekesan merupakan tempe yang terbuat dari bahan asli kedelai,

diolah selama 4 hari menggunakan mesin pemecah kedelai. Dalam proses permentasian jamur, menjadi ciri khas rekesan yang lantas dibungkus dengan daun pisang.

Berbicara harga, tempe rekesan memang lebih mahal dibanding tempe biasa berbungkus plastik. Per bungkus plastik harganya Rp1.000, maka tempe Rekesan Rp1.500.

“Harganya memang agak mahal.

Dikarenakan selain menggunakan pembungkus pisang, tempe Rekesan juga menggunakan teknik tindih lama sehingga tempe sangat padat. Penindih tempe menggunakan batu yang sudah berusia 40,” kata Yusuf. [hil]

Penanganan Covid-19 di Tulungagung Sudah Habiskan Rp 52 Miliar Tulungagung, Bhirawa Sampai saat ini dalam tahun 2021 penanganan Covid-19 di Kabupaten Tulungagung sudah menghabiskan dana anggaran Rp 52 miliar. Dana tersebut banyak tersedot di sektor kesehatan.

Demikian diungkapkan Bupati Tulungagung, Maryoto Birowo, usai rakor penanganan Covid-19 di Ruang Aspirasi Kantor DPRD Tulungagung, Rabu (1/9) siang. “Di tahun 2021 ini sampai sekarang dana yang terpakai

untuk penanganan Covid-19 sudah Rp 52 miliar,” ujarnya.

Ia meyakini anggaran untuk penanganan Covid-19 akan terus bertambah sampai akhir tahun. Terlebih belum ada kepastian kapan pandemi Covid-19 akan berakhir.

“Kebanyakan dari dana Rp 52 miliar itu untuk penanganan bidang aspek kesehatan. Tetapi kami pun masih punya kemampuan dana sampai Rp 150 miliar,” tambahnya.

Menurut orang nomor satu di Tulungagung ini bantuan pemerintah untuk warga dalam penanganan Covid-19 sudah terlaksana. Termasuk bantuan dari pemerintah pusat dan juga bantuan obat-obatan dari Kapolda Jatim dan Pangdam V Brawijaya.

Selanjutnya Bupati Maryoto Birowo mengungkapkan jika dalam rakor yang dihadiri pimpinan dewan dan pimpinan Satgas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Tulunga-

gung tersebut dibahas pula tentang kelanjutan dari penurunan level pemberlakukan PPKM di Kabupaten Tulungagung dari level 4 ke level 3.

“Kami bersepakat untuk tetap melakukan pengetatan dan pendisplinan protokol kesehatan (prokes) meski sudah ada penurunan level PPKM. Masyarakat pelu juga ditingkatkan kesedarannya dalam pendisplinan prokes sampai pelaksanaan vaksinasi Covid-19,” paparnya.[wed]

Pemdes Sekapuk Garap Sampah Ditukar Emas Gresik,Bhirawa Setelah sukses menyulap tempat sampah jadi wisata, kini Pemerintah Desa (Pemdes) Sekapuk, Kecamatatan Ujungpangkah komitmen sampah ditukar emas. Komitmen tersebut merupakan sinergi antara Pemdes, Bumdes, dan Pokja III PKK Sekapuk dalam usaha penanganan serta pengelolaan sampah.

“Alhamdulillah PemDes dan BumDes serta PKK Desa Sekapuk disambangi teman-teman yang bergerak di Peduli Lingkungan (Bu Fitri) bersama rombongan pengelola Bank Sampah Gresik. Semoga kita semua diberikan kemudahan dan bisa menjaga lingkungan kita bersama. Kebersihan sebagian dari iman itu nya-

ta dan bisa,” ujar Kades Sekapuk, Abdul Halim (AHA), Rabu (1/9).

Lebih lanjut Kades AHA menandaskan, bicara Bank Sampah memiliki beberapa manfaat bagi banyak orang dan juga lingkungan hidup, seperti membuat lingkungan jadi lebih bersih, serta menyadarkan masyarakat akan pentingnya keber-

sihan. Tidak hanya itu, Bank Sampah juga membuat sampah menjadi barang ekonomis, seperti yang dilakukan warga Sekapuk.

Dijelaskan Kades berjuluk Ki Begawan Setigi ini, mulai hulu hingga hilir menjadi bagian tidak bisa terpisahkan, Pemdes dengan BUMDes yang bekerja sama dengan pokja 3 PKK komitmen menangani sampah beserta warga. “ Alhamdulillah, warga Sekapuk luar biasa, sinergi dan membuktikan keseharian mereka mayoritas warga sangat sadar tidak hanya menyulap tempat sampah jadi wisata, bahkan saat ini komitmen sampah ditukar emas, terimakasih semuanya,” tan-

dasnya penuh semangat.

Di tempat yang sama, Ketua PKK Desa Sekapuk Rif’atul Mubarokah menambahkan, sampah terkadang dianggap sepele, padahal dampaknya sangat merusak lingkungan. Sampah dianggap sepele, padahal kalau di pilah-pilah justru bisa menghasilkan pundi-pundi rupiah yang luar biasa.

“Terima kasih atas silaturahimnya ASBAG (Asosiasi Bank Sampah Gresik) yang diketuai Mbak Fitri bersama rombongan ke Desa Sekapuk. Bijak kelola sampah, maka lingkungan dan bumi kita terjaga sekaligus income kita bisa bertambah,” pungkas istri tercinta Kades AHA ini. [eri]

kerin Ikanto/Bhirawa

Asosiasi Bank Sampah Gresik saat berkunjung ke Pemdes Sekapuk.

JATIM MEMBANGUN

Kamis Legi, 2 Sepetember 2021

Halaman 9

Penggeledahan Blok Hunian Lapas dan Rutan

Ditemukan Barang Terlarang di Lapas Jombang Surabaya, Bhirawa Divisi Pemasyarakatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kanwil Kemenkumham) Jatim melakukan penggeledahan di Lapas dan Rutan di Jatim. Kepala Divisi Pemasyarakatan (Kadipvas) Kemenkumham Jatim, Hanibal memimpin penggeledahan blok hunian di Lapas Jombang pada Selasa (31/8) malam.

Istimewa

Penggeledahan di blok hunian Lapas Jombang pada Selasa (31/8) malam.

KELANA JATIM

Klien Dinsos Diajarkan Ketrampilan Batik Ciprat Pemprov, Bhirawa Klien atau penerima manfaat (PM) Dinas Sosial Provinsi Jatim bisa membuat batik ciprat. Klien tersebut berasal dari Unit Pelaksana Teknis (UPT) Rehabilitasi Sosial Bina Netra (RSBN) Malang.

“UPT Dinsos Jatim tersebut kini sedang menggalakkan kegitan keterampilan membuat batik ciprat bagi klien atau penerima manfaat (PM) disabilitas netra,” kata Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur, Dr Alwi MHum. Dipandu instruktur dan didampingi Pekerja Sosial, klien yang buta total dan low vision tampak semangat mempelajari cara pembuatan batik ciprat.

Kepala UPT RSBN Dinsos Jatim di Malang, Firdaus Sulistijawan SSos, MPSSp mengatakan, selama pandemi, batasan fisik merupakan salah satu syarat dalam protokol kesehatan.

Sehingga, penyandang disabilitas netra yang banyak mempunyai keterampilan pijat harus memutar otak untuk mengembangkan keterampilan lain.

“Klien disabilitas netra tetap harus berkembang walaupun di masa pandemi. Meskipun kegiatan pijat menurun karena harus menjaga jarak, cara lain bisa diupayakan untuk tetap membangun kemandirian sosial dan ekonomi.

UPT RSBN Dinsos Jatjm Malang mengembangkan strategi untuk meningkatkan personal value klien dengan mengajari mereka membuat kerajinan batik ciprat,” ungkapnya. [rac]

Penyegaran Jabatan, 8 Perwira Polres Tuban Bergeser di Tempat Baru Tuban, Bhirawa Pergantian jabatan kembali bergulir dilingkungan kepolisian resor Tuban. Kali ini AKP Argo Budi Sarwono, S.H., S.I.K., Kasat lantas polres Tuban itu digantikan oleh AKP Arum Inambala, S.I.K., M.Si., yang sebelumnya menjabat Kanit I Sitatib Subditgakkum Ditlantas Polda Jatim, selanjutnya AKP Argo akan menempati jabatan baru sebagai Kasubbagrenminops Bagbinopsnal Ditlantas Polda Jatim.

Arum Inambala sendiri merupakan wajah lama lama di Polres Tuban, ia pernah menjabat sebagai Kanit regident satlantas Polres Tuban, sebelum menjabat Kanit I Sitatib Subditgakkum Ditlantas Polda Jatim.

Serah terima jabatan dilaksanakan di gedung Sanika Satyawada dipimpin oleh Kapolres Tuban AKBP Darman, S.I.K dan dihadiri para pejabat utama beserta Kapolsek jajaran, Rabu (01/09).

Pergeseran jabatan tersebut tertuang dalam Keputusan Kapolda Jatim : KEP/1309/VIII/2021 tanggal 20 agustus 2021 tentang pemberhentian dari dan Pengangkatan jabatan dilingkungan Polda Jatim dalam rangka penyesuaian Perpol nomor 2 tahun 2021.

Selain Kasat lantas, beberapa Kapolsek ikut mengalami penyegaran diantaranya AKP Elis soendayati Kapolsek Jatirogo, satu-satunya Kapolsek perempuan di jajaran Polres Tuban itu bergeser menuju pos barunya menjadi kepala seksi pengawasan (Kasiwas) Polres Tuban, sedangkan jabatan lamanya diisi oleh Iptu Suganda yang sebelumnya menjabat Kapolsek Senori.

Untuk Kapolsek Senori, saat ini di isi oleh AKP Ali Kanafi yang sebelumnya menjabat Kasubbaglog, dan posisi AKP Ali Kanafi diisi AKP Budi handoyo yang sebelumnya menjabat Kapolsek kenduruan serta dikukuhkan jabatan dari Kasubbag Log menjadi Kabaglog. [Hud]

Hanibal mengatakan, pihaknya bersama 50 personel Tim Satpos Patnal menggeledah semua blok hunian di Lapas Jombang. Hasilnya, petugas menemukan barangbarang terlarang yang seharusnya tak boleh masuk dalam Lapas.

Adapun barang terlarang ini seperti sound mini dan pemanas air hasil kreasi warga binaan.

“Pemanas ini dirangkai dari garpu dan dialiri arus listrik melalui kabel. Hal itu bisa menyebabkan korsleting dan membebani keuangan negara karena tagihan listrik akan membengkak,” kata Hanibal.

Selain elektronik, Hanibal menyoroti barang-barang seperti benda tajam, korek api dan obat-obatan yang berlebihan. Sebab benda-benda tersebut berpotensi disalahgunakan untuk hal-hal yang mengganggu keamanan dan ketertiban Lapas.

Pihaknya pun juga menggeledah blok khusus warga binaan perempuan.

Setiap sisi dan sudut kamar digeledah.

Alhasil petugas menyita kaca rias yang mayoritas berasal dari blok hunian warga binaan perempuan.

“Fokus kami untuk mencegah dan meminimalisir adanya barang terlarang di dalam kamar hunian.

Apalagi barang-barang yang bisa disalahgunakan dan mengganggu keamanan dan ketertiban dalam Lapas,” jelasnya.

Hanibal menambahkan, kedatangannya di Lapas tidak hanya melakukan penggeledahan saja. Pihaknya juga melakukan tes urine acak kepada pegawai maupun warga binaan. Tujuannya untuk memastikan pegawai dan warga binaan terbebas dari penyalahgunaan narkotika.

Masih kata Hanibal, sebanyak 25 warga binaan dan 13 petugas Lapas menjalani tes urine. Hasilnya semuanya dinyatakan negatif dari penyalahgunaan narkotika. Hanibal pun mengapresiasi seluruh petugas yang bertugas. Menurutnya, penggeledahan kamar hunian harus dilakukan secara rutin.

“Targetnya minimal seminggu sekali ada penggeledahan blok hunian. Tujuannya untuk meminimalisir penyalahgunaan di dalam Lapas,” pungkasnya. [bed]

Pangdam V/Brawijaya Berharap Bintara Baru Menjadi Teladan Satuan Teritorial Surabaya, Bhirawa Pangdam V/Brawijaya, Mayjen TNI Suharyanto melantik prajurit Kodam dari golongan Tamtama menjadi Bintara pangkat Serda Dua (Serda), Rabu (1/9). Pelantikan ini dilakukan Pangdam pada para Tamtama yang sebelumnya menempuh pelatihan dan pendidikan di Secara Rindam V/Brawijaya, Kabupaten Jember.

“Mereka selanjutnya mengemban tugas sebagai Bintara Pembina Desa (Babinsa). Babinsa merupakan ujung tombak teritorial atau garda terdepan dalam menjaga keutuhan wilayah.

Sehingga harus bisa menjadi teladan dan profesional,” kata Pangdam V/ Brawijaya, Mayjen TNI Suharyanto.

Sebagai Babinsa, Suharyanto menekankan pentingnya profesionalisme sebagai prajurit TNI AD. Sebab Babinsa juga mempunyai peran menjaga kedaulatan serta melindungi, memberikan rasa aman dan nyaman di masyarakat. Ilmu dan ketrampilan yang telah di dapat dalam lembaga

pendidikan, dapat dijadikan bekal untuk diterapkan saat bertugas.

Pihaknya berharap, dengan adanya peralihan status dari Tamtama ke Bintara, bisa dijadikan suatu perubahan.

Baik perubahan sikap dan mental, hingga perilaku. “Seorang Binatara merupakan tulang punggung Satuan.

Dan berada di garda terdepan di masing-masing wilayah,” tegasnya.

Alumnus Akmil 1989 ini menambahkan, seorang Babinsa harus bisa melekat dengan masyarakat. Sebab sikap dan perilaku seorang Babinsa nantinya harus bisa dijadikan cerminan oleh masyarakat. Karena Babinsa merupakan kepanjangan tangan dari satuan yang langsung berada di lingkup paling bawah, yakni berhubungan langsung dengan masyarakat.

“Babinsa harus bisa menjadi contoh teladan yang baik. Serta mampu menjadi pelopor dan penggerak dalam lingkungan masyarakat,” pesannya.

Masih kata Suharyanto, meski

Istimewa

Pangdam V/Brawijaya, Mayjen TNI Suharyanto melantik Tamtama Kodam V/Brawijaya menjadi Bintara, Rabu (1/9).

sudah menjadi Bintara, tetaplah berlatih. Sehingga prajurit baru ini dapat memberikan sumbangsih yang cukup besar bagi Satuan. Terutama bagi terbentuknya sumber daya prajurit yang berkualitas, tanggap, tanggon, dan trengginas. Hal itu sesuai

postur prajurit ideal yang diinginkan oleh pimpinan TNI AD. “Terus mengasa kemampuan militer dan berkomitmen dalam menjaga NKRI. Serta membawa nama harum satuan dalam bertugas,” pungkasnya. [bed]

Pembinaan Karier, Sejumlah Perwira Polres Digeser sawawi/ bhirawa

Kapolres AKBP Ach Imam Rifai saat memimpin prosesi pergeseran sejumlah perwira di lingkungan Mapolres Situbondo Rabu (1/9).

Situbondo, Bhirawa Kapolres Situbondo AKBP Achmad Imam Rifai memimpin langsung prosesi serah terima jabatan sejum-

lah Perwira dan Kapolsek. Acara yang muaranya untuk penyegaran posisi jabatan itu di gelar di halaman Mapolres Situbondo, Rabu (1/9).

Hadir dalam kegiatan tersebut diantaranya PJU (Pejabat Utama), Kapolsek dan perwakilan perwira staf berikut kalangan ASN. Karena saat ini masih berada dalam masa pandemi Covid-19, kegiatan mutasi digelar secara sederhana.

Beberapa jabatan baru di struktural Polres Situbondo dan beberapa jabatan yang diserahterimakan kemarin.

Satu diantaranya, AKP Aryo Pandanaran yang semula menjabat Kasubbag Hukum menempati jabatan baru sebagai PS Kabag Logistik. AKP Achmad Sulaiman yang semula menjabat Kapolsek Asembagus bergeser sebagai Kapolsek Besuki. Kini posisi Kapolsek Asembagus diisi oleh Iptu Gede Sukarmadiyasa yang sebelumnya menjabat KBO Satreskrim Polres Situbondo.

Menurut Kapolres Imam Rifai, khusus untuk posisi Kapolsek Panji saat

ini di jabat oleh Iptu Suwono yang semula menjabat KBO Satpolair dan posisi Kapolsek Suboh dijabat Iptu Subaidi yang semula berdinas di Polsek Besuki sebagai Kanit Samapta.

Kapolres menyampaikan bahwa mutasi personel adalah momen dinamika dalam tugas sebagai anggota Polri dimana rotasi dan mutasi dalam Institusi Polri adalah hal yang wajar.

“Itu merupakan hal yang biasa sebagai bentuk pembinaan karier personil Polri,” jelas Kapolres Imam.

Masih kata Kapolres Imam, dirinya patut berterimakasih kepada pejabat lama yang telah menjalani pengabdian dengan baik dan juga memberikan dedikasi. Selanjutnya, imbuh Kapolres Imam, kepada pejabat baru yang menggantikan pejabat lama diminta agar segera menyesuaikan ditempat lingkungan kerja yang baru. [awi]

Penerapan PPKM Level Tiga, Mobilitas Kendaraan di Kabupaten Malang Meningkat Kab Malang, Bhirawa Penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di wilayah aglomerasi Malang Raya menjadi Level 3, yang sebelumnya Level 4, hal ini terjadinya penurunan zona penyebaran Covid-19, teramasuk di wilayah Kabupaten Malang. Sedangkan penurunan level tersebut, maka membuat mobilitas kendaraan di Kabupat-

en Malang terlihat terjadi peningkatan.

Kepala Satuan Lalu Lintas (Kasatlantas) Polres Malang AKP Agung Firmansyah, Rabu (1/9), kepada wartawan mengatakan, penurunan level pada PPKM saat ini, tentunya ada kenaikan mobilitas kendaraan jika dibandingkan PPKM sebelumnya.

Karena saat ini jumlah kendaraan di wilayah Kabupaten Malang ada kenaikan sebesar 15-20

persen. Sedangkan peningkatan mobilitas tersebut terjadi karena ada pelonggaran pada beberapa titik sentra perekonomian di Kabupaten Malang.

“Penurunan itu jelas ada pelonggaran, dan otomatis pergerakan aktivitas masyarakat juga mulai meningkat. Meski terjadi peningkatan mobilitas kendaraan di Kabupaten Malang masih dapat terkendali, dan dinilai tidak terlalu signifikan,” jelasnya. [cyn]

Pemkot Batu Awali Bulan September Dengan Membangun Pasar Relokasi Mengawali bulan September ini, Pemerintah Kota (Pemkot) Batu mulai membangun kios semi permanen di kawasan Stadion Brantas Kota Batu. Kios- kios yang akan berfungsi sebagai pasar relokasi untuk pedagang Pasar Besar Kota Batu ini ditargetkan bisa diselesaikan dalam sebulan ke depan.

“Dan jika Oktober para pedagang sudah pindah ke tempat relokasi, maka pada bulan November 2021 pengerjaan revitalisasi Pasar Besar Batu sudah bisa dimulai,”ujar Eko Suhartono, Kepala Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan (Diskumdag) Kota Batu, Rabu (1/9).

Kios-kios semi permanen ini dibangun sesuai jumlah pedagang Pasar Induk Kota Batu yang berjumlah sekitar 2000 pedagang. Sedangkan khusus Pedagang Pasar Pagi berjumlah sekitar 1097 akan ditempatkan di area dalam stadion, tepatnya di lintasan lari dan tribun penonton.

Para pedagang ini akan menempati pasar relokasi selama pelaksanaan revitalisasi Pasar Besar. Adapun pembangunan untuk menyiapkan pasar relokasi yang nyaman dan representatif, kipemkot telah menganggarkan dana sebesar Rp 6 miliar.

Adapun dalam pelaksanaan revitalisasi Pasar Besar Kota Batu direncanakan menggunakan multiyears. Mekanisme pencairan anggaran dua tahap. Tahap pertama dicairkan 10 persen atau sekitar Rp 20 miliar untuk pembangunan pondasi dan sisanya digel-

ontorkan pada 2022 dari total anggaran yang disiapkan pemerintah pusat sebesar Rp 200 miliar.

“Ditargetkan pemindahan pedagang Pasar Besar Kota Batu ke pasar relokasi di kawasan Stadion Gelora Brantas akan dilaksanakan pada Oktober tahun ini. Dan semuanya tidak ada biaya sewa alas gratis,”jelas Eko. Ia menegaskan selama menempati pasar relokasi yang dperkirakan sampai Mei 2023, tidak akan ada pungutan atau iuran. Termasuk biaya listrik dan air semunya ditanggung pemkot. [nas]

Beberapa pekerja terlihat sedang mempersiapkan pemasangan kerangka untuk bedak pasar relokasi di area luar Stadion Brantas Kota Batu, Rabu (1/9).

EKONOMI BI Jatim Dorong GBBI-GBWI, UMKM Go Digital Kamis Legi, 2 September 2021

Halaman 10

Surabaya, Bhirarwa Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Jawa Timur berkolaborasi Pemprov Jawa Timur mendukung kampanye Gerakan Bangga Buatan Indonesia (GBBI) dan Gerakan Bangga Berwisata#DiIndonesiaAja (GBWI). Kampanye yang dilaksanakan pemerintah melalui Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi menunjuk Jawa Timur sebagai tuan rumah GBBI dan GBWI, dengan mengangkat tema #LokalKerenJatim.

Kepala Perwakilan BI Jawa Timur, Budi Hanoto, dimengatakan, kolaborasi ini juga diharapkan bisa membantu membangkitkan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dan Pariwisata Nasional serta mendorong transformasi digital UMKM. “Ada dua hal yang harus dilakukan untuk membangkitkan UMKM dan pariwisata nasional yakni financial development dan financial

inclusion. Sektor ekonomi yang inklusif ditopang digitalisasi akan membantu membangkitkan UMKM dan ekonomi kreatif di Jawa Timur,”tukas Budi yang sebelumnya bertugas di BI Makassar.

Dalam mendukung kampanye tersebut, kata Budi, BI Jawa Timur juga menggandeng Pemerintah Kabupaten/Kota serta instansi strategis lainnya dalam menyelenggar-

KPW BI Jatim Budi Hanoto

akan berbagai program GBBI dan program flagship (unggulan) lainnya di masing-masing wilayah kerja Kantor Perwakilan Bank Indonesia di Jawa Timur yang dimulai bulan Agustus hingga Desember 2021.

Kegiatan diawali Festival Majapahit yang diadakan Rabu (25/8/ 2021) lalu dan diresmikan Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa. “Festival Majapahit merupakan bagian rangkaian kegiatan flagship GBBI Jawa Timur dalam pengembangan pariwisata bekerjasama dengan Pemerintah Kota Mojokerto.

Festival bertujuan mendorong pariwisata berbasis budaya dan sejarah Majapahit,” ungkapnya.

Sebagai penanda dilaksanakannya kegiatan flagship Bank Indonesia hingga akhir Desember, juga digelar “Kolaborasi Semarak Gerakan BBI dan Road to KKI”, Jumat (27/8/2021).

Kegiatan ini, kata Budi, dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kapasitas dan kualitas UMKM khususnya di bidang digital.

Pada kesempatan yang sama juga

dilaksanakan National Webinar bertema “Digitalisasi UMKM dan Mindset Swift UMKM Memasuki Pasar Digital”, pelaksanaan kegiatan Geber UMKM Sekarkijang oleh Kantor Bank Indonesia Jember.

Kegiatan tersebut berupa webinar dengan tema “Turn Crisis Into Opportunity”, Business Coaching : Kiat Menembus Pasar Ekspor di Masa Pandemi, Virtual Business Matching, Virtual Exhibition.

“Berbagai kegiatan flagship ini diharapkan dapat menjadi program yang berkelanjutan, yang berdampak pada kemajuan UMKM dan Pariwisata di Jawa Timur serta memberikan inspirasi untuk membangkitkan semangat dan optimisme masyarakat Indonesia di masa pandemi COVID 19,”papar Budi.

Sementara untuk Kantor Bank In-

donesia Kediri, kata Budi, telah menggelar Virtual Tourism Destination dan Kantor Bank Indonesia Malang menggelar Malang Fashion Week. Dalam pembukaan Semarak Gerakan Bangga Buatan Indonesia (GBBI) Jawa Timur 2021 secara vitual, Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, mengatakan, Jawa Timur berkontribusi dalam skala ekonomi terhadap Produk Domistik Bruto (PDB) Nasional sebesar 24,93 persen yang salah satunya didukung oleh UMKM. “Melalui kegiatan ini seluruh UMKM di Jawa Timur diharapkan bisa mengakses pasar lebih luas lagi dan menstandarisasi kualitas produk, merasakan manfaat Kredit Usaha Rakyat (KUR) sehingga mampu menjaga survivalitas mereka,” kata Budi.[ma]

BURSA EKONOMI

Target Ekspor Sendiri Olahan Bawang Hunay Probolinggo, Bhirawa Produk olahan bawang merah merk ‘Hunay’ saat ini telah merambah pasar ekspor dengan tujuan Negara Jepang. Akan tetapi kapasitas ekspor yang dilakukan masih sangat terbatas. Sebab produk dari UD Dua Putri Solehah dari Desa Tegalrejo Kecamatan Dringu ini masih menggunakan pihak ketiga untuk melakukan ekspornya.

“Ibaratkan sebuah rumah, produk bawang Hunay ini hanya sebuah kamar kecil, sehingga tidak mampu berbuat lebih banyak lagi. Jika nanti sudah memiliki rumahnya, maka Hunay bisa melebarkan sayapnya untuk melakukan ekspor sendiri dengan kapasitas besar,” kata Plt Kepala Disperindag (Dinas Perindustrian dan Perdagangan) Kabupaten Probolinggo Moch. Natsir, Rabu (1/9).

Salah satu upaya yang dilakukan oleh Disperindag adalah dengan memfasilitasi penerbitan dokumen dan sertifikasi Hazard Anaysis Critical Control Point (HACCP) yang menjadi syarat utama perdagangan ekspor. “Jika sudah memiliki sertifikat HACCP, produk bawang Hunay sudah bisa untuk ekspor sendiri. Tetapi untuk mendapatkan sertifikat HACCP tersebut, tentunya ada sejumlah tahapan yang harus dilalui,” jelasnya.[wap]

Kawasan Industri Hasil Tembakau Dibangun di Desa Candi Pari Sidoarjo, Bhirawa Kawasan Industri Hasil Tembakau (KIHT) di Kab Sidoarjo direncanakan dibangun di Desa Candi Pari Kec Porong. Dari hasil studi kelayakan, KIHT tersebut luasannya mencapai 1.9 ha. “Untuk kegiatan pra design bangunannya akan dilakukan pada triwulan keempat tahun 2021,” komentar Kabid Perindustrian Disperindag Kabupaten Sidoarjo, Ir Agus Sudarsono, Rabu (1/9) kemarin.

Menurut Agus, pembangunan KIHT ini amanat dari Pemerintah Pusat khususnya Kementerian Keuangan. Tujuannya, mengakomodir keberadaan pabrik rokok yang di kabupaten supaya menjadi satu kawasan. Harapannya bisa mengeliminir adanya produksi rokok ilegal dari daerah ini. Untuk pembangunan secara fisik, keberadaan KIHT ini akan dilakukan mulai tahun 2022 dan 2023 mendatang.

Dikatakan Agus, untuk pembangunan KIHT ini, tim awalnya sempat melakukan study kelayakan di lima lokasi lahan yang menjadi aset Pemkab Sidoarjo. Yakni diantaranya di Kec Sedati, Kec Tulangan, Kec Krian, Kec Porong dan Kec Jabon. “Akhirnya ditetapkan di Desa Candipari Kec Porong. Disana bekas TPST milik DLHK sidoarjo, namun kini tidak dimanfaatkan lagi,” katanya.[kus]

Sudarno/bhirawa

Wali Kota Madiun, Maidi (tengah) bersama Pj Sekda Kota Madiun, Ahsan Sri Hasto sedang menyapa warga di masa pandemi covid-19 dengan program Wali Kota Madiun Menyapa Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL) Radio Suara Madiun (RSM) kembali digelar di halaman Balaikota Madiun, Selasa (31/8) malam.

Wali Kota Beberkan Strategi Pemberdayaan UMKM Pemkot Madiun, Bhirawa Lagi, Program Wali Kota Menyapa Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL) Radio Suara Madiun (RSM) kembali digelar, Selasa (31/8) malam.

Bertempat di Halaman Balai Kota terkait UMKM dan perekonomian di masa Pandemi Covid-19. Dengan tema Wali Kota Menyapa ‘’UMKM Berdaya, Ekonomi Kuat di Masa Korona’’. Kegiatan semakin menarik dengan hadirnya Pj Sekda Kota Madiun Ahsan Sri Hasto secara langsung dan pelaku UMKM Kota Madiun yang mengikuti secara virtual.

Tak hanya mengikuti, pelaku UMKM juga memberikan saran dan

masukan. Seperti pelaku UMKM di Lapak Pesona Kelurahan Madiun Lor yang berharap adanya penambahan kanopi hingga lemari pendingin untuk penyimpanan makanan di lokasi lapak.

Wali Kota Madiun Maidi langsung merespon permintaan masyarakat.

Salah satunya, dengan menggandeng CSR. Pelaku UMKM tidak perlu resah. Pemerintah pastinya akan mengupayakan yang terbaik termasuk penyempurnaan lapak agar semakin menarik ke depan. ‘’Saya akan keliling ke lapak-lapak untuk belanja masalah. Apa yang menjadi kekurangan akan kita carikan solusinya,’’ kata Wali Kota.

Berbagai kebijakan juga dilaksanakan untuk mendongkrak UMKM. Salah satunya, terkait kebijakan ASN untuk berbelanja di UMKM sekitar tempat tinggal dan kantor. Kebijakan tersebut terbukti efektif mendongkrak ekonomi lokal dengan perputaran uang mencapai Rp 2 miliar lebih hanya dalam tiga minggu terakhir. ‘’ASN ini kan gajinya tetap. Sementara itu, mereka juga butuh memenuhi kebutuhan sehari-hari. Daripada dibelanjakan jauh-jauh, saya instruksikan untuk berbelanja di UMKM sekitar. Baik itu sekitar tempat tinggal maupun di sekitar kantor tempat bekerja,’’kata Wali Kota.

Pj Sekda Kota Madiun Ahsan Sri Hasto menyebut kebijakan tersebut merupakan terobosan tepat di saat pandemi.

Sebab, urusan kesehatan dan ekonomi saling bertolak belakang di saat pandemi seperti ini. Saat penanganan kesehatan maka ekonomi akan lumpuh.

Sebaliknya, saat pelonggaran ekonomi, maka Covid-19 akan meningkat. Karenanya, butuh terobosan tak biasa sebagai solusinya. ‘’Kebijakan bapak wali kota ini out of the box ya. ASN kita ada tiga ribu lebih.

Kalau satu ASN beli gorengan Rp 10 ribu saja, sudah Rp 30 juta. Padahal, saya percaya belanjanya selalu lebih dari itu,’’ ujarnya.[dar]

OJK Blokir 3800 Aplikasi Pinjol Ilegal Jember, Bhirawa Maraknya aplikasi pinjaman online (pinjol) yang beredar ditengah masyarakat, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meminta masyarakat untuk mengenali aplikasi pinjol yang menawarkan pinjaman dana secar online terlebih dahulu.

Hal ini disampaikan oleh Kepala OJK Jember Hardi Rofiq Nasution, Rabu (1/9). Menurut Hardi, aplikasi pinjol tersebut ada yang sudah terdaftar secara resmi ke OJK (legal) dan ada yang ilegal. Biasanya, kata Hardi, pinjol ilegal tidak dilengkapi data dan aturan yang jelas. “Seperti kejadian yang menimpa salah seorang

Nakes di Kec Balung Jember beberapa waktu lalu, akibat tidak kuat tekanan penagih, sampai bunuh diri,” ujar Hardi kemarin.

Setelah kejadian, ujar Hardi OJK melakukan koordinasi dengan Mapolsek Balung. Informasi yang diterima, ternyata ada 15 aplikasi penjol ilegal yang melakukan tagihan melalui handphone korban.” Berdasarkan informasi ada 15 penjol ilegal yang melakukan tekanan melalui hendphone korban. Dan aplikasi mereka secara otomatis di take down (blokir),” katanya.

Hardi mengaku, hingga saat ini sekitar 3800 aplikasi pinjol ilegal yang di blokir secara nasional. “ Rata-rata

ada 200 aplikasi pinjol ilegal yang di blokir. “Tali ya gitu, kita blokir aplikasi mereka, besok muncul lagi aplikasi yang lain. Apalagi server mereka ada di luar negeri, sehingga dibutukan koordinasi lintas negara.

Kita sudah melakukan kerjasama dengan 18 instansi untuk menangkap pelakunya,’ terangnya.

Untuk mengetahui sistem kerja mereka (penjol ilegal), Hardi pernah mencoba pinjam melalui aplikasi pinjol ilegal. “ Saya pernah pinjam Rp 1 juta waktu itu, dan dana pinjaman yang masuk ke rekening cuman Rp.700 ribu. Biasanya, kalau kita pinjam ada aturan main yang yang harus di ket-

ahui nasabah, tapi ini (pinjol) tidak ada sama sekali. Satu minggu kemudian, mereka sudah melakukan penagihan. Saya waktu itu langsung bayar Rp 1.056 juta. Yang Rp.1 juta itu pinjaman, yang Rp 56 ribu itu bunga yang harus dibayar setiap hari. Kalau nasabah yang tidak bisa bayar, diarahkan ke pinjol lainnya yang merupakan jaringan mereka,” tandasnya.

Oleh sebab itu, Hardi berharap kepada masyarakat agar sebelum melakukan pinjaman, harus kenali dulu pinjol itu ilegal atau legal ke OJK atau 157.” Nanti akan diketahui pinjol yang berijin dan dan pinjol yang illegal,” harapnya.[efi]

Sektor Perekonomian Minus 5,85 Persen

Bupati Tuban Instruksikan TPID Kendalikan Inflasi Dampak Pandemi Covid-19 Pandemi Covid-19 di Kabupaten Tuban membawa dampak bagi masyarakat, utamanya pada sektor ekonomi makro.

Hal tersebut disampaikan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Tuban, Eko Mardiana, S.E., Rabu (01/ 09).

Eko Mardiana menjelaskan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2020 hingga pertengahan 2021 mengalami penurunan sebesar minus 5,85 persen. Angka tersebut berbanding terbalik bila dibandingkan dengan tahun 2019-2020 yang mengalami kenaikan sebesar 5,14 persen.

Hal tersebut disebabkan karena sektor industri dan pengolahan yang menjadi penyumbang terbesar PDRB Kabupaten Tu-

ban mengalami penurunan yang cukup dalam. “Apabila mengabaikan sektor industri dan pengolahan pertumbuhan ekonomi hanya turun kurang lebih 2 persen,” ungkapnya.

Pertumbuhan ekonomi yang menurun tidak hanya dialami Kabupaten Tuban tapi juga daerah lain secara nasional.

Meski demikian, sektor informasi dan telekomunikasi mengalami kenaikan sebesar 8,88

Eko Mardiana, S.E. Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Tuban

persen dan sektor jasa kesehatan naik sebesar 8,70 persen.

Pandemi Covid-19 juga memukul sisi rumah tangga, berupa persentase penduduk miskin bertambah, pada tahun 2019

sebesar 14,58 persen menjadi 15,91 persen pada tahun 2020.

Hal ini disebabkan karena terjadinya PHK dan pembatasan operasional beberapa aspek penggerak ekonomi. Sebagai bentuk kompensasi pemerintah mengeluarkan sejumlah bantuan, diantaranya bansos, bantuan tunai, subsidi listrik, bantuan untuk UMKM, maupun relaksasi perbankan.

Pertumbuhan ekonomi yang minus dikhawatirkan menyebabkan terjadinya inflasi. Tercatat pada bulan Juli 2021 terjadi inflasi di Kabupaten Tuban sebesar 1,49 persen year on year. Eko Mardiana menerangkan tinggi rendah-

nya inflasi disebabkan dua faktor utama yaitu keberhasilan Pemkab dalam mengendalikan inflasi dan kemampuan atau daya beli masyarakat.

Menyikapi hal tersebut, Bupati Tuban, Aditya Halindra Faridzky menginstruksikan kepada Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Tuban untuk segera menyusun langkah dan menetapkan kebijakan jangka pendek, menengah dan panjang. Tujuannya, menekan dan mengendalikan inflasi.

Kepala BPS Tuban menjelaskan TPID Kabupaten Tuban diinstruksikan untuk mengidentifikasikan sektor pertanian

yang menjadi unggulan dan relatif stabil pada masa pandemi Covid-19. Berbagai hasil pertanian akan dipastikan ketersediannya secara berkala. Tidak hanya hasil pertanian, ketersediaan barang dan produk lain juga akan dikontrol.

TPID Kabupaten Tuban juga ditugaskan menekan lndeks Harga Konsumen (IHG) dan level harga di masyarakat kabupaten Tuban yang tergolong lebih tinggi dibandingkan daerah sekitar. Indeks per kapita mencapai 371 ribu per kapita per orang per bulan. Salah satu dampaknya adalah garis kemiskinan lebih tinggi dibanding wilayah Lamongan dan Bojonegoro.

“Sebagai contoh untuk membeli satu porsi menu makanan yang sama, di wilayah kabupaten Tuban akan lebih mahal dibandingkan wilayah sekitar,” jelasnya. Hal tersebut disebabkan karena arus permintaan dan penawaran yang tergolong tinggi.

Karenanya, TPID akan melakukan operasi pasar untuk memastikan kondisi harga pada rentang yang normal.

Di samping itu, akan disusun kebijakan yang mengatur keluar masuknya barang di wilayah kabupaten Tuban.

Tujuan akhirnya, agar inflasi terkendali sehingga dapat mengurangi beban ekonomi masyarakat.[hud]

SAMBUNGAN

Kamis Legi, 2 September 2021

Polri Geledah Kantor BPBD Jember l

Sambungan hal 1

proses penyelidikan dan penyidikan.

“Penggeledahan itu untuk menindaklanjuti proses penyelidikan dan penyidikan karena penyidik membutuhkan sejumlah data dan dokumen yang diperlukan untuk hal tersebut,” kata AKP Komang Yogi Arya Wiguna di Kantor BPBD Jember.

Tim Tipikor Satreskrim Polres Jember tiba di Kantor BPBD Jember sekitar pukul 10.30 WIB dengan melakukan penggeledahan awal di ruangan Plt Kepala BPBD Jember M. Djamil, kemudian berpindah ke ruangan Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Jember Penta Satria yang berada di sebelahnya.

Menurut Komang, data yang berhasil diamankan dari beberapa ruangan di BPBD terkait pengelolaan Covid 19 di Jember. Dari hasil temuan data tersebut, pihak kepolisian akan mempelajari , meneliti dan menganalisa data tersebut agar maksimal “ Setelah itu, kami akan melakukan gelar perkara,” katanya.

“Ada beberapa ruangan yang kami geledah untuk mencari dukungan data baik yang soft copy maupun hard copy terkait honor pemakaman jenazah Covid-19,” tambahnya.

Proses penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan aparat kepolisian di Kantor BPBD Jember tersebut berkaitan dengan honor pemakaman Covid-19 yang sempat viral dengan sejumlah pejabat menerima honor, termasuk Bupati Jember Hendy Siswanto dan kabarnya juga ada pemotongan honor yang diterima relawan pemakaman.

“Kami lakukan penyelidikan dan penyidikan.

Nantinya akan dilakukan gelar perkara sesuai regulasi yang ada dan saat ini masih fokus pada persoalan honor pemakaman Covid-19,” katanya.

Penyidik Polres Jember sudah memeriksa sebanyak tujuh orang saksi terkait dugaan penyimpangan anggaran honor pemakaman jenazah Covid-19.

Beberapa pejabat BPBD Jember yang diperiksa yakni Bendahara Siti Fatimah, Plt Kepala BPBD M. Djamil, Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Penta Satria, serta sejumlah relawan pemakaman Covid-19.

Bahkan Plt Kepala BPBD Jember dan Kabid Kedaruratan kembali diperiksa pada Selasa (31/8) Agustus 2021 hingga pukul 23.00 WIB dan pemeriksaan terkait honor pemakaman Covid-19 itu juga dibantu oleh tim Polda Jatim agar hasil pemeriksaan bisa maksimal. [efi,ant]

Cegah Penipuan, BKD Siapkan Whisttleblowing System l

Sambungan hal 1

BKDJatim Indah Wahyuni mengatakan, tahapan tes SKD CPNS dan PPPK bakal digelar mulai 14 September mendatang hingga 6 Oktober.

Yuyun, sapa’an akrab Indah Wahyuni menegaskan, setiap proses dalam seleksi CPNS dan PPPK ini dilaksanakan secara transparan dan tidak dipungut biaya. Karena itu, tidak ada pihak mana pun yang dapat menjanjikan peserta dapat lolos CPNS maupun PPPK. Apalagi dengan meminta imbalan tertentu.

“Jangan percaya kalau ada yang janji-janji bisa meloloskan CPNS. Karena berdasarkan pengalaman, pernah ada yang membawa satu rombongan untuk mengikuti tes CPNS di BKD. Padahal di kantor BKD tidak ada pelaksanaan tes CPNS,” tutur Yuyun saat ditemui di kantornya, Rabu (1/9).

Secara teknis, Yuyun menjelaskan bahwa pelaksanaan SKD digelar berbasis Computer Asissted Test (CAT). Sehingga, soal yang dikeluarkan bersifat acak dan hasil nilainya keluar secara realtime dan siapapun bisa mengecek nilai peserta lainnya. “Ikuti saja informasi dan tahapan resminya. Kalau ada surat menggunakan kop BKD Jatim yang mencurigakan, segera laporkan.

Karena penipuan mengatasnamakan BKD Jatim itu juga pernah terjadi,” tutur dia.

Lebih lanjut Yuyun menegaskan, dalam SKD yang masih dalam suasana pandemi Cocid-19 ini akan mengedepankan protokol kesehatan secara ketat. Antara lain peserta wajib menunjukkan hasil tes swab PCR maksimal 2 x 24 jam atau swab antigen 1 x 24 jam.

Selanjutnya, peserta juga wajib mengunakan masker 3 lapis dan dobel. Peserta SKD di wilayah Pulau Jawa, Madura dan Bali juga diwajibkan telah mengikuti vaksinasi minimal untuk dosis pertama. Ketentuan vaksinasi ini dikecualikan bagi ibu hamil, penyintas Covid-19, dan penderita penyakit tertentu (Komorbid) dengan menyertakan rekomendasi dokter.

Untuk diketahui, lokasi tes CPNS dan PPPK Pemprov Jatim akan digelar di Graha Universitas Negeri Surabaya Lidah Wetan, Surabaya. Namun, tidak semua pelamar Pemprov Jatim akan mengikuti ujian di lokasi tersebut. Karena pelamar yang berasa dari provinsi lain akan mengikuti lokasi tes di lokasi terdekat. Totalnya, sebanyak 25.663 peserta akan mengijuti SKD di Graha Unesa Surabaya dengan rincian 24.529 peserta tes CPNS dan 1.034 peserta tes PPPK non guru.

Sementara untuk peserta tes di luar provinsi sebanyak 4.350 orang dengan rincian 4.297 peserta CPNS dan 53 peserta tes PPPK non guru. Dari luar negeri, pelamar CPNS Pemprov Jatim juga akan mengikuti tes SKD sebanyak 6 orang. Rinciannya, 3 peserta di Riyadh, 1 peserta di Tokyo, 1 peserta di Kinibalu, dan 1 peserta di London.

“Para peserta silahkan mempersiapkan diri baik dalam menjawab soal-soal SKD maupun terkait ketentuan-ketentuan sebagia syarat mengikuti SKD. Seperti vaksin yang harus segera diurus mulai sekarang,” tutur Yuyun yang juga Plt Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setdaprov Jatim tersebut.

Pemprov Jatim sendiri menyiapkan sedikitnya 400 unit komputer untuk melayani peserta tes SKD. Sehingga, dalam sehari sebanyak 1.200 peserta akan mengikuti tes. Durasi tes SKD juga telah ditentukan selama 100 menit untuk CPNS dan 130 menit untuk PPPK non guru. “Kecuali untuk hari Jum’at hanya digelar dua gelombang sehingga dapat melayani sebanyak 800 peserta SKD,” ujar Yuyun. [tam]

La Nyalla Minta BPOM Rekom Vaksin Nusantara Jakarta, Bhirawa.

Ketua DPD RI La Nyala Matalitti minta Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). untuk ber-jiwa besar dengan segera me-rekomendasi penggunaan vaksin Nusantara.

Pasalnya, bukan hanya Komisi IX DPR RI saja yang sudah menyatakan dukungan nya, bahkan Menkes Budi Gunadi Sadikin juga telah menyetujui penggunaan vaksin Nusantara karya anak bangsa.

“Saya, adalah relawan penelitan vaksin Nusantara tahap 2, sejak bulan April 2021 lalu. Alhamdulillah, sampai sekarang imun saya, baik. Saya sehat bugar, sampai saat ini. Lalu mengapa Kepala Badan POM masih meragukan keamanan dan efektifitas vaksin Nusantara?

Saya siap memberi tetimoni yang sebenar-benarnya,” ujar La Nyalla,

Rabu (1/9).

Senator asal Jatim ini menceritakan, dirinya telah berbicara dan mendapat penjelasan langsung dari dokter Terawan Agus Putranto. Bahwa vaksin Nusantara ini murah dan terjangkau. Dokter Terawan juga sudah menyampaikan pada Komisi IX DPR RI bahwa tidak dibutuhkan dana APBN, untuk melanjutkn uji klinis fase berikutnya. Hanya tinggal goodwill pemerintah saja, khususnya Badan POM. “Saya rasa, Kepala Badan POM tidak perlu mencari-cari argumentasi, yang intinya melarang dan menghambat upaya anak bangsa dalam memberi kontribusi kepada negara nya. Apalagi Menkes sudah menyatakan dukungan nya, saat hearing di DPR RI, semalam,” pungkas La Nyalla Matalitti. [ira]

Sambungan hal 1

Nganjuk, Kabupaten Trenggalek, Kabupaten Blitar, Kabupaten Malang, dan Kabupaten Jember.

Atas capaian ini, Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa menyampaikan rasa syukur dan terimakasih kepada seluruh pihak baik Forkopimda, Pemkab/Pemkot, tenaga kesehatan, perguruan tinggi, tokoh agama, media dan seluruh komponen masyarakat Jatim karena telah bersama sama kerja keras berjuang menghadapi pandemi Covid-19.

“Alhamdulillah Jatim hari ini dinyatakan satgas Covid-19 Nasional Bebas Zona Merah Terimakasih kepada seluruh lapisan masyarakat yang telah bekerja keras dan berjuang, mari terus patuhi protokol kesehatan dan percepat vaksinasi untuk menunju Jatim Bangkit,” ungkap Gubernur Khofifah di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Rabu (1/9).

Menurut Khofifah, mengatahui posisi zonasi sebuah daerah menjadi sesuatu hal yang penting saat

Ketua DPD RI La Nyala Matalitti

ini. Karena perkembangan zonasi peta resiko Covid-19 menjadi salah satu acuan dalam menentukan tindakan dan kebijakan “Setiap kebijakan ataupun tindakan yang akan diambil memang harus disesuaikan dengan zonasi peta resiko sebuah daerah, selain posisi levelnya. Seperti Kota Surabaya saat ini masuk zona kuning dan berada di level 3, itu akan berpengaruh terhadap kebijakan yang diambil oleh Pemkot Surabaya. Begitu juga daerah yang lain,” jelasnya.

Untuk itu, Khofifah meminta agar semua pihak terus bersinergi dan berupaya dalam menghadapi pandemi Covid-19. Banyak sisi yang harus diperhatikan. Termasuk percepatan vaksinasi di Jatim.

Untuk di sisi hulunya adalah penerapan protokol kesehatan (Prokes) dan vaksinasi.

Sementara itu Gubernur Khofifah bersama Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor meninjau vaksinasi di GOR Delta Sidoarjo. “Kabupaten Sidoarjo sudah zona kuning, saya dapat informasi dari Satgas Covid-19 Nasional.

Tolong tetap dijaga prokesnya. Vaksinasi digenjot lagi. Semoga Sidoarjo segera turun ke level 2 dan berubah ke zona hijau,” terang Khofifah, pada Rabu (1/9) kemarin.

Data sampai dengan hari ini, jumlah warga Sidoarjo yang sudah mendapatkan vaksin lebih dari 1 juta warga. Selain itu, kata Bupati Sidoarjo mayoritas warganya mematuhi prokes. Tingkat partisipasi masyarakat yang ingin mendapatkan vaksin juga tinggi. “Sekitar 62 persen warga Sidoarjo sudah menerima vaksin. Kalau dihitung sudah 1 juta 7 ribu yang divaksin,” terang Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor.

Vaksinasi massal di GOR yang berlangsung tiga hari mulai tanggal 30 Agustus sampai 1 September diikuti sebanyak 5.000 orang. Untuk menambah kecepatan layanan, Bus Gerai Vaksin Mobile milik Polresta Sidoarjo ikut melayani vaksinasi.

Pada kesempatan itu, Gubernur Jatim dan Bupati Sidoarjo membagikan Sembako kepada puluhan tukang becak yang ada di sekitar GOR Delta Sidoarjo. [tam,ach]

dengan pertama melakukan pendataan dan memastikan data riil Anak yatim/piatu/yatim piatu akibat orang tua meninggal karena Covid19, serta memetakan distribusi bantuan dan monitoring situasi anak,” ujar Andriyanto, Rabu (1/9).

Kedua, lanjutnya, memastikan kebutuhan dasar pokok dan spesifik anak terpenuhi, termasuk memastikan hak sipil anak (kepemilikan akte kematian orang tua; akte kelahiran, Kartu Identitas Anak, Kartu Keluarga terpenuhi; juga memastikan psikis atau kejiwaan anak stabil dan terkendali serta menumbuhkan optimisme anak dengan melakukan pendampingan psiko sosial anak.

Berikutnya dalam SE tersebut agar bupati/wali kota memastikan anak diasuh dengan layak, baik oleh orangtua tunggal, pengasuhan kerabat maupun di pengasuhan alternatif berbasis keluarga; memastikan hak pendidikan anak (wajib belajar 12 tahun) terpenuhi.

Termasuk keterampilan hidup yang mendukung anak di masa depan; memastikan anak mendapat jaminan kesehatan dan gizi seimbang

yang optimal; dan memastikan anak tetap terlindungi dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi, penelantaran, perlakuan salah, dan lain-lain.

Selanjutnya, diharapkan bupati/ wali kota untuk membuat kebijakan strategis dalam bentuk peraturan, keputusan atau edaran kepala daerah sebagai dasar hukum pelaksanaan dan mendorong implementasinya di kecamatan sampai tingkat desa/delurahan serta pihak-pihak terkait, untuk kelangsungan program; serta membuat Aksi penanganan bagi anak yang orang tua meninggal karena Covid19 tersebut.

“Ibu Gubernur dalam SE tersebut menyebutkan agar aksi penanganannya diharapkan melibatkan seluruh elemen atau pemangku kepentingan. Seperti keterlibatan perangkat daerah terkait; lembaga masyarakat/NGO berbasis sosial atau agama; perguruan tinggi; dunia usaha; lembaga zakat dan infak; media untuk bersinergi dan berkolaborasi buat kepentingan terbaik anak-anak Jatim,” pungkasnya. [iib]

Gubernur Terbitkan SE Penanganan Anak Yatim Piatu Akibat Covid-19 l

Sambungan hal 1

yang masuk di DP3AK Jatim per 25 Agustus 2021, secara manual dan aplikasi RapidPro Kemen PP&PA RI tercatat masih 31 kabupaten/kota yang melapor, didapatkan 5.563 anak (by name by address) yang mendadak yatim/piatu/yatim piatu.

Rincian 55 persen yatim 40 persen piatu; dan 5 persen yatim piatu Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan (DP3AK) Jatim, Andriyanto mengatakan, kehilangan ayah/ibu atau keduanya membuat anak-anak mengalami tekanan besar, terutama secara psikis.

Mereka tidak siap berpisah dengan orang tua yang mengasuh selama ini, serta mendadak mengurus dirinya sendiri dan adik jika anak sulung. Bahkan mendapat predikat sebagai anak yatim/piatu/yatim piatu bisa menjadi stigma tersendiri bagi mereka.

“Dengan adanya SE tersebut diharapkan bupati/wali kota untuk membuat format penanganan jangka pendek, menengah, dan panjang,

Tinjau Penerapan Prokes l

Sambungan hal 1

tak lain adalah untuk memastikan penerapan protokol kesehatan berjalan dengan baik. Mengingat PTM terbatas dilakukan masih ditengah pandemi Covid-19.

Selain itu, alasan Sugiono turun langsung ke sekolah-sekolah yakni untuk pula memastikan keadaan anak didik yang sedang menimba ilmu. “Kami tidak ingin adanya klaster-klaster di pendidikan. Kita lebih sayang kesehatan dan keselamatan,” ujar

Sugiono, Rabu (1/9).

Kata dia, rata-rata lembaga pendidikan di Bondowoso sudah memiliki alat perlengkapan protokol kesehatan, seperti diantaranya thermo gun, tempat cuci tangan dan handsanitizer. Demi keselamatan anak didik, Ia mengimbau kepada Kordinator Pengawas (Korwas) dan Pengawas Pembina untuk juga turun langsung memantau pelaksanaan Pembelajaran Tatap Muka terbatas ini. “Saya pun turun, tapi tidak kesemua lembaga.

Dan pengawas TK, SD dan SMP

Konsentrasi Tekanan Gas Kecil, Warga Diminta Tak Panik l

18 Daerah Masuk Zona Kuning l

Halaman 11

sudah berjalan ke masing lembaga.

Protokol kesehatan sudah berjalan dengan baik,” ungkapnya.

Sugiono mengaku, selama turun langsung ke beberapa lembaga, ia melihat beberapa dari anak-anak masih berkerumun saat bermain.

Akan hal itu, mantan Kepala Cabang Dinas wilayah Bondowoso ini menghimbau kepada seluruh guru agar mengawasi muridnya saat bermain dilingkungan sekolah. “Tolong dipantau ketika anak bermain, ketika anak pulang sekolah,” imbau Sugiono. [san]

Sambungan hal 1

Jatim bersama para pakar, tekanan gas yang cukup kecil, diprediksi akan menghilang dalam waktu 3 - 6 hari ke depan.

Tekait peristiwa tersebut, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Jatim telah diinstruksikan Gubernur Khofifah Indar Parawansa untuk segera mengidentifikasi permasalahan dan mengambil langkah solusinya.

Dinas ESDM Jatim pun langsung menerjunkan tim yang bekerjasama dengan para ahli dari perguruan tinggi, Pemkab Sumenep serta pihak Kepolisian untuk melakukan pengamanan di lokasi semburan. Untuk lebih lanjut, Pemprov bersama tim akan segera melakukan penelitian yang berkelanjutan terkait potensi gas rawa (Shallow Gas) yang terdapat di Sumenep sekaligus Kabupaten Pamekasan.

“Jenis gas methane yang keluar merupakan gas berbahaya karena mudah terbakar dan ekslposive pada konsentrasi dan tekanan tinggi. Namun, karena pada lokasi tersebut konsentrasinya kecil maka akan terdegradasi/ netral oleh udara bebas. Meski demikian, lokasi semburan tetap harus dilokalisir dari aktivitas warga sebagai langkah mitigasi,” tutur Kepala Dinas ESDM Jatim Nurkholis saat ditemui di kantornya, Rabu (1/9).

Lebih lanjut Nurkholis menjelaskan, berdasarkan kajian sementara tim yang diterjunkan, semburan gas pada lubang bekas sumur bor pengairan tersebut di­ sebabkan karena jebakan gas pada struktur batuan yang tertembus mata bor. Sehingga air mengalir keluar disertai gelembung-gelembung gas serta nyala api kecil. Hal ini menunjukkan bahwa konsentrasi tekanan gas cukup kecil sehingga potensi cadangan gasnya juga sedikit.

“Semburan gas tersebut berasal dari hasil pengeboran sumur pada kedalaman 88 meter dengan litologi batuan lempung dan pasir. Jadi gas yang keluar berjenis gas rawa. Gas rawa ini berasal dari zat organik sisa tumbuh tumbuhan dan hewan yang tertimbun kemudian terfermentasi oleh mikroorganisme bakteri sehingga menghasilkan gas methane dan sedikit kandungan buthane,” jelas mantan Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Jatim tersebut.

Nurkholis mengakui, di Kabupaten Sumenep memang memiliki potensi yang kaya dengan minyak dan gas. Karena itu, diperlukan kajian yang komperehensif. Sebab, litologi batuan di Kabupaten Sumenep adalah lempung dan pasir yang merupakan letak potensial gas rawa sebagai pengganti LPG. Namun, lokasi pengeboran sendiri tidak termasuk dalam wilayah kerja Migas Jatim. Sehingga, wilayah tersebut saat ini belum merupakan prospek migas.

Seperti diketahui, peristiwa semburan gas di Kabupaten Sumenep terjadi setelah adanya pengeboran air untuk kegiatan pertanian menggunakan pipa casing berdiameter 4 inci dengan kedalaman 88 meter. Pada semburan tersebut, terdapat tanda-tanda gelembung gas aktif dengan bau seperti minyak solar.

Namun, setelah pipa casing bagian paling dalam pada kedalaman 88 meter dilepas, daya semburan maupun letupan api melemah. Saat ini, di dalam lubang sumur masih terpasang casing sepanjang 1 meter berukuran 3 dim dengan nyala api yang kecil. [tam]

Kejari Kantongi Dua Alat Bukti l

Sambungan hal 1

BOP. Para penerima bantuan selalu koordinasinya melalui PD Pontren ini,” ujar Denny Saputra dilokasi Kantor Kemenag, Kabupaten Pasuruan.

Menurutnya, penyitaan dilakukan untuk mengantisipasi agar bukti-bukti tidak rusak. Kegiatan itu juga mencegah barang bukti dugaan korupsi dihancurkan atau dihilangkan. Mengingat Kepala Seksi Pendidikan Diniyah Pondok Pesantren (PD Pontren) sudah meninggal dunia. “Kami fokus pada penyidikan BOP. Penyidik tidak melakukan penyegelan kantor, tujuannya supaya pelayanan disini bisa normal,” papar Denny Saputra.

Saat ini, kata Denny, pihaknya sudah mengantongi dua alat bukti namun belum merilis tersangka. Dikarenakan pihaknya masih memastikan kerugian negara. “Sudah ada dua alat bukti yang kami kantongi, tinggal unsur kerugian negara yang tentunya juga akan gandeng ahli auditor. Harapan kami, semoga hal ini segera rampung,” tambah Denny Saputra.

Dalam penggeledahan yang dilakukan selama beberapa jam, Korps Adhyaksa datang untuk mencari alat bukti tambahan terkait kasus dugaan korupsi yang sedang diselidiki kejaksaan. Kejaksaan menyelidiki dugaan pemotongan BOP untuk pondok pesantren (ponpes) dan madrasah diniyah (madin) di Kabupaten Pasuruan.

Banyak Ponpes dan Madin yang menjadi korban pemotongan bantuan yang bersumber dari Kementrian Agama tersebut. Tim datang sekitar pukul 09.00 dan langsung menyebar ke beberapa ruangan untuk mencari alat bukti tambahan dalam kasus ini.

Salah satunya adalah ruang Kasi Pendidikan Diniyah Pondok Pesantren (PD Pontren). Kasi PD Pontren memiliki data ponpes dan madin se-Pasuruan.

Sementara itu, Kepala Kemenag Kabupaten Pasuruan, Asadul Anam menyatakan pihaknya sangat kooperatif dengan langkah Kejaksaan dalam mengusut tuntas kasus itu. “Tidak ada masalah, pihak Kejaksaan juga sudah menyampaikan data-data yang diminta. Kami kooperatif.

Saya juga tidak tahu sama sekali soal kasus ini, karena semuanya dari pusat,” jelas Asadul Anam dengan nada singkat. [hil]

Banyak Waktu Luang selama Pandemi, Ikhlas Bantu jadi Tukang Sapu di Jalan Raya l

Sambungan hal 1

bekerja dapat meringankan beban pekerjaannya. “Biasanya tempat saya nyapu disekitar area Jalan Argopuro sampai Jalan Pemuda. Saya rutin membantu setiap hari dari siang sampai sore,” ungkapnya.

Dijelaskannya, dirinya tetap mengaku senang dengan aktivitas yang dilakukan.

Selain dapat membantu meringankan pekerjaan orang tua, dengan menyapu bisa mendapatkan tambahan uang.

Pendapatan itu, kata Eka selanjutnya dipergunakan untuk membeli data in-

ternet. “Kalau mengikuti pembelajaran sistem Daring harus menggunakan data internet. Nah uang itu saya belanjakan untuk kebutuhan data internet itu,” tutur Eka. Ditanya apa tidak ada perasaan malu atau gengsi dihadapan teman dan tenaga pendidiknya ?. Dalam pandangan Eka, apa yang ia pilih sangat mulia bisa membantu pekerjaan yang dia tekuni orang tuanya.

“Saya tidak merasakan gengsi sama sekali. Ini justeru sangat bagus bisa membantu meringankan tugas orang

tua. Saya justeru menganggap ini bagian dari kewajiban saya sebagai seorang anak,” pungkasnya.

Disisi lain, ibu kandung Eka bernama Erwani, menimpali, aktivitas yang dilakukan anaknya tidak serta merta dibiarkan begitu saja. Ia justeru aktif memantau aktivitas pendidikan yang dilakukan oleh puteri semata wayangnya tersebut.

“Saya awalnya sempat melarang Eka membantu nyapu jalan raya.

Karena saya sangat khawatir dapat mengganggu konsentrasi sekolahnya

sehingga nilainya jeblok. Namun karena sudah kemauan Eka, ya saya ikut mendukung,” ungkap Erwani.

Erwani awalnya sempat terenyuh melihat aktivitas Eka membantu ayahnya menyapu di kawasan Jalan Argopuro, Kelurahan Ardirejo, Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo. Sebab, imbuh dia, anak remaja seusia Eka belum waktunya membantu pekerjaan yang sudah lama ditekuni suaminya. “Memang Eka punya pendirian yang tegas. Jika sudah punya keinginan yang positif harus dia jalani,” tegasnya. [*]

KOMINFO

Kamis Legi, 2 September 2021

DERAP NUSANTARA

Presiden: Jadikan IPB Kampus Pelopor Inovasi Bogor, (ANTARA) - Presiden Joko Widodo ingin menjadikan Institut Pertanian Bogor (IPB) University menjadi kampus pelopor inovasi dan berharap IPB terus berinovasi pangan dan pertanian agar Indonesia lebih cepat dari krisis akibat pandemi COVID-19 dan memenangkan persaingan.

Keinginan Presiden itu di­ sampaikan saat memberi sam­ butan dalam acara Dies Natalis ke-58 IPB University di Bogor, Rabu, disiarkan secara daring lewat panggilan video.

“Inovasi sangat penting ka­ rena kita menghadapi tren Per­ tanian 4.0 dan tantangan pem­ bangunan bidang pangan dan pertanian yang semakin kom­ pleks,” kata Presiden Jokowi.

Menurut dia, pemerintah terus berupaya mengubah pola pikir (mindset) petani dari per­ tanian tradisional ke pertanian

modern yang cerdas (smart farming).Pemerintah juga terus melakukan inovasi da­ lam pengembangan teknologi produksi dan sistem distribusi di bidang pertanian.

“Untuk itu, saya mengajak seluruh civitas akademika Institut Pertanian Bogor men­ jadikan IPB sebagai kampus pelopor inovasi, menciptakan ruang yang makin nyaman bagi pemikiran dan karya-karya inovatif,” kata Presiden.

Jokowi juga berharap IPB terus mengembangkan ino­

LINTAS NUSANTARA Pemkot Pekalongan Mulai Fokuskan Pemulihan Ekonomi Pekalongan, (ANTARA) Pemerintah Kota Pekalongan, Jawa Tengah, Jawa Tengah, mulai memfokuskan terhadap pemulihan ekonomi setelah daerah itu masuk kategori pemberlakuan pembatasan kebijakan masyarakat (PPKM) level 2.

Wali Kota Pekalongan Afzan Arslan Djunaid di Pekalongan, Rabu, mengatakan bahwa saat ini pemkot sedang menyusun beberapa strategi dalam pemulihan sektor ekonomi dan tidak mengesampingkan sektor kesehatan dalam upaya menekan laju penyebaran COVID-19.

“Selama pandemi, sekitar 80 persen sektor ekonomi sudah terkena dampaknya, di antaranya omset usaha yang turun secara signifikan. Akan tetapi, dengan turunnya level 3 menjadi level 2 maka sudah saatnya kita menggenjot sektor ekonomi bisa tumbuh kembali,” katanya.

Afzan yang akrab disapa Aaf mengatakan pemkot akan terus mempertahankan ritme meski semua sektor sudah diperbolehkan dibuka, terutama pada sektor kesehatan.

“Alhamdulillah sektor kesehatan sudah semakin kondusif hasilnya, sudah turun dari PPKM level 2 ke level ke-2. Oleh karena, ini saatnya kita genjot lagi sektor ekonomi supaya perekonomian tumbuh kembali,” katanya.

Ia mengatakan sesuai Instruksi Menteri Dalam Negeri (Imendagri) Nomor 38 Tahun 2021 disebutkan Kota Pekalongan dalam ketegori zona kuning sehingga masyarakat diberikan kelonggaran beraktivitas dengahn tetap mematuhi protokol kesehatan secara ketat.

Berdasar Instruksi Menteri dalam Negeri Nomor 38, kata dia, sejumlah kelonggaran yang diberikan antara lain penyekatan jalan ditiadakan, pemadaman lampu masih dilakukan mulai pukul 22.00 WIB, pasar moderen maupun pasar tradisional, dan toko kelontong yang menyediakan kebutuhan pokok dapat beroperasi hingga pukul 21.00 WIB dengan kapasitas pengunjung 75 persen. [*]

ANTARA

Wali Kota Pekalongan Afzan Arslan Djunaid usai memberikan pengarahan kepada para pelaku UMKM dalam kegiatan pelatihan kopi di Pekalongan, Selasa (31/8).

Presiden Joko Widodo

vasi yang memberikan solu­ si cerdas bagi masyarakat, khususnya peningkatan ke­ sejahteraan petani.

IPB juga diharapkan dapat memperkuat hilirisasi riset dan inovasi dengan membangun jalinan yang kuat bersama du­ nia industri. Dengan cara seperti itu, kata Jokowi, IPB akan terus menjadi garda terdepan dalam penyelesaian masalah pangan dan pertanian di Indonesia.

IPB dapat berkontribusi dalam memberikan solusi cerdas dan pintas (smart, shortcut) dalam peningkatan daya saing negara ini sehing­ ga dapat menjadi negara maju yang berdikari di bidang pangan, kata Presiden.

Menurut Jokowi, Indone­ sia memiliki banyak potensi di sektor pangan yang belum dikembangkan secara opti­ mal. Indonesia perlu lebih banyak inovasi untuk me­ ningkatkan produktivitas dan

kualitas, inovasi untuk substi­ tusi ekspor, dan inovasi untuk meningkatkan daya saing produk pangan, obat herbal, buah-buahan, dan potensi agromaritim lainnya.

Agromaritim Jokowi mengaku senang karena IPB telah mengarah­ kan agenda riset dan pengem­ bangan agromaritim.

“Ini sebuah langkah besar yang sangat strategis, karena saya melihat masa depan ne­gara kita ada pada pengembang­ an energi hijau dan ekonomi biru yang berkelanjutan,” kata Presiden.

Indonesia, kata dia, memi­ liki potensi kelautan dan perikanan yang sangat besar tapi belum tergarap dengan baik. [*]

KONI Pusat Ajak Masyarakat Ramaikan Lari Virtual “Kirab Api PON Papua” Jakarta, (ANTARA) Ketua Umum KONI Pusat Letjen TNI (Purn.) Marciano Nor­ man mengajak masyarakat untuk ikut serta dalam ajang lari virtual bertajuk “Kirab Api PON Papua”, yang digelar untuk menyukseskan gelaran Pekan Olahraga Nasional (PON) XX Papua 2021.

Prosesi kirab obor merupakan kegiatan yang sudah menjadi tradi­ si dalam penyelenggaraan berbagai multievent, termasuk PON. Namun untuk tahun ini, prosesi tersebut di­ lakukan secara berbeda mengingat kondisi pandemi COVID-19.

“Kirab api PON Papua tidak bisa dilakukan secara sepenuhnya, se­ hingga sebagian dilakukan secara virtual,” kata Marciano Norman dalam konferensi pers ajang lari virtual Kirab Api PON XX Papua 2021, Rabu.

Ketua Umum KONI Pusat Letjen TNI (Purn.) Marciano Norman

Ia pun mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk memeriahkan gelaran PON Papua dengan cara berpartisipasi dan membagikan momen-momen kehangatan mereka melalui ajang lari virtual tersebut.

Bagi masyarakat yang ingin mengikuti virtual run Kirab Api PON XX Papua 2021, dapat melakukan pendaftaran melalui laman resmi kirabapiponvr.com.

Terdapat empat kategori lomba, yakni 5K, 10K, 21K dan 42K. Seluruh peserta akan mendapat­ kan jersey dan medali, yang sama persis dengan medali yang akan diberikan kepada atlet PON Papua 2021. Pendaftaran rencananya dibuka mulai sore ini.

PON Papua akan berlangsung pada 2-15 Oktober 2021. Sebanyak 7.066 atlet telah ditetapkan oleh tim keabsahan untuk mengikuti PON Papua, dengan rincian 4.176 atlet putra dan 2.890 atlet putri.

Mereka berasal dari 34 provinsi, dan akan berkompetisi di 37 ca­ bang olahraga. [*]

Halaman 12

Nilai Tukar Petani Naik 1,16 Persen

Jakarta, (ANTARA) Badan Pusat Statistik meng­ungkapkan data Nilai Tukar Petani (NTP) pada Agustus 2021 naik sebesar 1,16 persen secara month to month (mtm) dari 103,40 pada Juli menjadi 104,68, yang dipengaruhi oleh peningkatan NTP di subsektor tanaman pangan, tanaman perkebunan rakyat, serta nilai tukar subsek­ tor perikanan yaitu nelayan dan pembudidaya ikan.

“Kalau kita rinci mas­ ing-masing subsektor, NTP tanaman pangan mengalami peningkatan sebesar 1,39 persen diakibatkan pening­ katan indeks di bulan Juli 2021 yang sebesar 96,31, di Agustus meningkat jadi 97,65,” kata Kepala BPS Margo Yuwono dalam kon­ ferensi pers daring yang dipantau di Jakarta, Rabu.

Sementara untuk NTP sub­ sektor tanaman perkebunan rakyat meningkat 2,90 persen yang diakibatkan peningkatan indeks di bulan Agustus sebe­ sar 122,55, yang sebelumnya pada Juli 119,10.

Begitu juga dengan Nilai Tukar Nelayan dan Pembu­ didaya ikan (NTNP) me­

ningkat 0,58 persen karena peningkatan indeks nilai tukar pada Agustus sebesar 104,52 yang sebelumnya pada Juli sebesar 103,92.

Jika melihat keseluruhan subsektor pertanian, ter­ dapat dua subsektor yang NTP-nya menurun yaitu subsektor hortikultura turun 1,42 persen karena penu­ runan indeks pada Agustus sebesar 100,01 dari bulan sebelumnya 101,45.

Subsektor peternakan juga mengalami penurunan nilai tukar yaitu sebesar 1,33 persen karena penurunan indeks pada Agustus menjadi 99,66 dari sebelumnya di bu­ lan Juli 101. Akan tetapi jika dilihat secara keseluruhan NTP masih meningkat 1,16 persen (mtm).

“BPS juga melihat perkem­ bangan Nilai Tukar Usaha Pertanian (NTUP). Bedanya dengan NTP dari nilai harga yang dibayarkan petani. Kita rinci tidak termasuk yang dikonsumsi rumah tangga, jadi NTUP ini yang memang benar-benar untuk usaha per­ tanian, termasuk pembelian barang modal,” kata Margo Yuwono. [*]

INFO GRAFIS

Pelaksanaan PTM Harus Sesuai Prokes Banyumas, (ANTARA) Bupati Banyumas Achmad Hu­ sein mengingatkan pelaksanaan pembelajaran tatap muka (PTM) di sekolah harus sesuai dengan protokol kesehatan (prokes) dengan secara rutin dikontrol secara ketat.

“Dari hasil pantauan kami di sini, sepintas sudah sesuai dengan protokol kesehatan. Jadi, insyaallah aman,” katanya usai memantau pelaksanaan PTM di Sekolah Menengah Per­ tama Negeri 1 Kalibagor, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, Rabu.

Pihak SMPN 1 Kalibagor, kata dia, telah menyiapkan sarana dan prasarana pendukung prokes se­ cara lengkap serta PTM dilaksana­ kan dengan kapasitas 50 persen dari total kapasitas.

Menurut dia, hal itu juga harus dilakukan oleh sekolah lainnya yang saat sekarang telah menggelar PTM. Kendati demikian, dia mem­ inta pihak sekolah terus melakukan kontrol secara ketat setiap harinya.

“Ini sudah PTM (bukan uji coba PTM, red.). Kalau tidak ada gejolak atau lonjakan kasus terkonfirmasi

ANTARA

Bupati Banyumas Achmad Husein memantau pelaksanaan PTM di SMPN 1 Kalibagor, Kabupaten Banyumas, Rabu (1/9).

Covid-19, ini (PTM, red.) jalan terus, kecuali nanti kalau ada gelombang (peningkatan kasus Covid-19, red.), nanti kita ketatkan,” katanya.

Dengan demikian, kata dia, pelaksanaan PTM tersebut sudah seperti sekolah biasa, cuma be­ danya memakai prokes.

Disinggung mengenai upaya percepatan vaksinasi bagi pelajar, ia mengaku sebenarnya ingin sece­ patnya melaksanakan hal itu.

“Tapi ‘vaksine ora nana’ (vak­ sinnya tidak ada, red.). Vaksinnya ada, tapi enggak banyak, jadi kita bertahap,” katanya.

Kepala Dinas Pendidikan Kabu­ paten Banyumas Irawati mengata­ kan 27 sekolah di daerah itu melak­ sanakan PTM mulai Rabu ini.

Sebanyak 27 sekolah yang terdiri atas 15 Sekolah Dasar dan 12 SMP itu, sebelumnya telah melaksanakan uji coba PTM. [*]

SEKILAS JAWA TIMUR

Pemkab Kediri Beri Stimulus Uang Tunai ke Peternak

Kediri, (ANTARA) - Pemerin­ tah Kabupaten Kediri, Jawa Timur, memberikan stimulus bantuan berupa uang tunai ke peternak di kabupaten ini sebesar Rp2,9 juta per peternak sebagai upaya mendukung sektor peternakan agar berkembang di tengah pandemi Covid-19.

Bupati Kediri Hanindhito Hi­ mawan Pramana mengemukakan Pemerintah Kabupaten Kediri beru­ paya dengan berbagai macam cara demi pemulihan ekonomi termasuk mendukung sektor peternakan.

“Sedikit membantu paling tidak kesulitan para peternak di tengah ANTARA pandemi sekarang ini,” kata Bupati setelah memberikan bantuan untuk Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana dialog dengan pemilik peternakan peternak di Desa Sidorejo, Kecamat­ ayam di Kabupaten Kediri, Jawa Timur, Rabu (1/9). berlanjutan bantuan untuk para “Alhamdulillah seperti setetes an Pare, Kabupaten Kediri, Rabu.

Bupati Kediri mengungkapkan peternak ke depannya, Mas Bup, air yang jatuh di gurun pasir. Baru total bantuan stimulus yang di­ sapaan akrabnya mengatakan ini ada bantuan dari pemerintah, se­ kucurkan Pemkab Kediri untuk para berharap bahwa tidak berlanjut, lama ini kami tidak pernah menda­ peternak sekitar Rp5,5 miliar. Total yang menandakan bahwa peternak pat bantuan,” kata Bernadi.

Bantuan itu secara simbolis ada 1.889 peternak se-Kabupaten semakin maju usahanya.

“Saya berharap tidak berlanjut diberikan kepada peternak di Desa Kediri yang mendapatkan bantuan tersebut, masing-masing peternak (bantuan) karena apa, kalau tidak Sidorejo, Kecamatan Pare, Kabu­ berlanjut artinya peternak tidak ada paten Kediri. Ada 10 orang per­ menerima bantuan Rp2,9 juta.

Pihaknya berharap bantuan ini bisa persoalan dan kalau berlanjut be­ wakilan dari peternak yang masingbermanfaat terutama bagi peternak rarti kan peternak kami mengalami masing menerima Rp2,9 juta.

Dalam acara itu, selain dihadiri skala kecil dan menengah yang me­ kesulitan,” kata Mas Bup. Sejumlah peternak yang menda­ Bupati juga jajarannya di Dinas nerima bantuan tersebut. Mereka bisa memanfaatkan untuk beragam kebu­ patkan bantuan itu mengaku ber­ Ketahanan Pangan dan Peternakan tuhan bagi peternakannya agar lebih syukur. Salah satunya diungkapkan Kabupaten Kediri. Acara digelar produktif dan berkembang, terlebih oleh Bernadi Setiawan, peternak dengan protokol kesehatan yang bebek asal Desa Gayam, Kecamat­ ketat karena masih pandemi Covidlagi di masa pandemi Covid-19.

19. [*] Namun, saat disinggung ke­ an Gurah, Kabupaten Kediri.