Binder2sept2015

Harian Bhirawa Ditunjuk kembali sebagai sarana pengumuman iklan tender/lelang pemerintah di seluruh Jawa Timur berdasarkan SK Gubernur No.188/343/ KPTS/013/2011

Inflasi Surabaya tinggi menandakan beban perekonomian masyarakat di Surabaya lebih berat dibandingkan kab/kota lainnya. Dengan inflasi Surabaya ini maka rata-rata uang dipegang telah berkurang 0,48 persen,”

HARIAN IKLAN/ LANGGANAN

031-5615454

Baca Hal 8

Harga Langganan Rp 55.000/bulan Eceran Rp 3.000

Kepala Badan Pusat Statistik Jatim M Sairi MA

Rabu Wage, 2 SEPTEMBER 2015

http://www.harianbhirawa.co.id

2

AGENDA HARI INI

SEPTEMBER 2015

 Gubernur H Soekarwo Di Ruang Kerja

 Wagub H Saifullah Yusuf 18.00

Dewan Anggap Keinginan Buruh Tak Realistis Desakan UMK Dinaikkan 30 Persen

Menghadiri 50 Tahun Harian Kompas di Jakarta

 Sekdaprov H Akhmad Sukardi 09.00

DPRD Jatim, Bhirawa Demo buruh yang meminta kenaikan Upah Minimum Kab/Kota (UMK) yang mencapai 30 persen dianggap para wakil rakyat di DPRD Jatim tak rasional. Mengingat kondisi perekonomian di Indonesia sedang lesu yang ditandai dengan menguatnya nilai dollar AS terhadap rupiah. Dan disusul dengan maraknya kasus PHK di sejumlah perusahaan.

Membuka Job Market Fair di Balai Pemuda Jakarta

Gubernur Ingatkan Tak Ada Penerimaan CPNS Tanpa Tes Pemprov, Bhirawa Gubernur Jatim Dr H Soekarwo SH, MHum mengingatkan kepada masyarakat bahwa tak ada penerimaan CPNS tanpa melalui jalur tes.

Oleh karena itu jika ada orang yang mengaku bisa meloloskan menjadi CPNS pasti orang tersebut sedang melakukan penipuan.

“Di mana-mana, tak ada hanya sekadar janji dari oknum, kemudian lolos PNS. Saya imbau masyarakat tak mudah percaya. Itu pasti bohong, tidak bisa dengan mudah bisa menjadi PNS,” tegas Gubernur Soekarwo, Selasa (1/9).

Menurut dia, saat ini untuk merekrut tenaga kepegawaian baru menggunakan sistem Computer Assisted Test (CAT). Yakni tes untuk merekrut CPNS yang dilakukan dalam jaringan alias daring dengan menggunakan komputer. Sehingga, ujian tidak lagi memerlukan pensil dan papan ujian seperti dalam sistem lembar jawaban komputer.

Imbauan tersebut disampaikan Gubernur Jatim sebagai bentuk antisipasi kasus yang terjadi di Kota Mojokerto pekan lalu, yang terjadi praktik penipuan masuk CPNS Pemprov Jatim dengan korbannya mencapai kerugian ratusan juta rupiah.

Pakde Karwo, sapaan lekat Gubernur Soekarwo mengatakan, permasalahan penipuan terjadi karena masih adanya kesenjangan antar masyarakat. Di satu sisi melihat pengabdian seba-

Ketua FPKB Jatim Badrut Tamam meminta para buruh realistis dalam menyampaikan tuntutannya terutama terkait kenaikan UMK. Hal ini dikarenakan kondisi ekonomi yang tidak

an untuk mereka dapat tetap bekerja di tengah kondisi seperti ini. ‘’Sangat tidak mungkin dalam kondisi ekonomi yang melemah seperti saat ini para pengusaha dipaksa untuk

 ke halaman 11

stabil yang mengakibatkan banyak perusahaan yang melakukan efisiensi melalui PHK. Harusnya buruh menuntut jamin-

 ke halaman 11

Penyerapan Dana Desa Minim Disorot Kalangan Dewan Belum Ada Pendamping, Desa Konsultasikan RAB ke PU Cipta Karya

Jombang, Bhirawa Minimnya penyerapan ADD (Anggaran Dana Desa) di Kabupaten Jombang mendapat sorotan kalangan DPRD setempat. Para wakil rayat ini meminta pemerintah untuk mengambil langkah strategis agar dana desa ini segera terserap dan bisa dinikmati masyarakat.

“Pemerintah harus segera mengambil langkahlangkah strategis agar ADD yang telah dikucurkan pemerintah pusat segera bisa diserap pemerintah desa,”ujar Wakil Ketua DPRD Jombang Subaidi Mukhtar ditemui usai rapat paripurna, Selasa (1/9).

Dikatakannya, sebagai wakil rakyat pihaknya juga berkepentingan agar dana yang seharusnya sudah bisa dinikmati masyarakat itu segera cair dan bisa dimanfaatkan pemerintah desa untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. ”Apalagi ekonomi sekarang lagi sulit, seharusnya dana yang sudah ada bisa dicairkan desa sehingga pembangunan dan pelayanan masyarakat bisa maksimal,”imbuh Subaidi yang juga Ketua DPC PKB ini.

trie diana/bhirawa

Ribuan buruh saat berjalan kaki dengan membentangkan spanduk yang berisi sejumlah tuntutan di depan Gedung Negara Grahadi, Selasa (1/9). Butuh Garda Metal sedang menjalankan salat Dzuhur di depan Gedung Negara Grahadi sebelum melakukan dialog dengan Pejabat Pemprov Jatim.

KPU Surabaya Konsultasi ke KPU RI

Rasiyo Berpeluang Maju Kembali di Pilkada Surabaya

KPU Surabaya, Bhirawa Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Surabaya menegaskan bahwa Partai Demokrat dan Partai Amanat Nasional (PAN) bisa mendaftarkan bakal Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Surabaya meski sebelumnya calon yang

diusung dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS).

Termasuk Rasiyo, orang yang pernah menjabat Sekdaprov Jatim ini berpeluang untuk maju kembali dalam Pilkada Surabaya karena dianggap Memenuhi Syarat (MS) yang ditetapkan Komisi

Pemilihan Umum (KPU) Kota Surabaya. Peluang ini muncul setelah Komisioner KPU Surabaya Bidang Hukum, Pengawasan, dan SDM Purnomo Satriyo mendatangi KPU RI, Selasa (1/9) kemarin untuk kon-

 ke halaman 11

Ribuan PNS Wajib Pakai Pin Hari Jadi

 ke halaman 11

Tidur Malam, Bangun Pagi SETELAH memastikan diri untuk maju menjadi Calon Bupati Sidoarjo 2015 ini, MG Hadi Sutjipto, yang saat ini masih sebagai Wakil Bupati Sidoarjo itu mengaku tiap hari harus turun ke lapangan untuk memenuhi undangan yang terus mengalir dari masyarakat Sidoarjo. Sehingga bisa dipastikan, tiap hari tidur malamnya selalu larut. ‘’Hampir tiap hari tidur sekitar pukul 24.00, dan esoknya harus bangun pagi-pagi sekali karena masih menjalankan tugas sebagai Wakil Bupati,’’ k a t a p r i a yang

MG Hadi Sutjipto

Sentil..  Inflasi Kota Surabaya Tertinggi di Jatim  Katanya tak terpengaruh dollar AS  Data Center Rusak, e-KTP Tetap Jalan  Anggaran investasi besar kok kerap rusak  Bulog Janji Ambil Hasil Panen Petani  Dengan harga lebih baik dari tengkulak

 ke halaman 11

hilmi husain/bhirawa

Bupati Pasuruan Irsyad Yusuf secara simbolis memakaikan pin kepada PNS Kabupaten Pasuruan saat memimpin apel pagi Hari Jadi Kabupaten Pasuruan di Pemkab Pasuruan, Selasa (1/9).

Pasuruan, Bhirawa Pemerintah Kabupaten Pasuruan mewajibkan ribuan PNS maupun non PNS di wilayahnya memakai pin Hari Jadi Kabupaten Pasuruan ke 1.086. Kewajiban memakai pin tersebut dimulai pada awal hingga akhir perayaan Hari Jadi Kabupaten Pasuruan.

“Pin ini merupakan tanda kalau kita merayakan ulang tahun Kabupaten Pasuruan. Jadi semuanya kami wajibkan untuk memakainya mulai hari ini (kemarin) hingga selesai perayaan,”ujar Bupati Pasuruan Irsyad Yusuf saat memakaikan pin secara simbolis kepada salah satu PNS saat memimpin apel pagi pada Hari Jadi Kabupaten Pasuruan di Pemkab Pasuruan, Selasa (1/9).

Sebanyak 30.000 pin dibagikan kepada seluruh PNS dan

 ke halaman 11

Songsong UN Perbaikan, Mulai Siapkan Proktor dan Petakan Sekolah Dindik Jatim, Bhirawa Dinas Pendidikan (Dindik) Jatim menyambut antusias pelaksanaan Ujian Nasional (UN) perbaikan yang bakal digelar pada Februari 2016 mendatang. Langkah pertama yang akan dilakukan ialah menyiapkan proktor (pengawas utama) ujian dengan metode Computer Based Test (CBT).

Kabid Pendidikan Menengah Kejuruan (Dikmenjur) Dindik Jatim Hudiono mengaku

 ke halaman 11

24 Importir Sapi dan 7 Importir Garam Menunggu Persidangan KPPU Jakarta, Bhirawa Kelangkaan daging sapi yang mendongkrak harga daging sangat mahal hingga mencapai Rp 120.000 per kg ditengarai KPPU (Komisi Pengawas Persaingan Usaha) akibat adanya kartel yang menguasai pengadaan, pemasaran sekaligus harga.

Kartel semacam ini juga menguasai ayam, garam, CPO, kedelai, beras dan berbagai bahan kebutuhan lain. Ironisnya, sanksi bagi pelaku kartel sangat ringan, sehingga tak membuat jera. Tak sebanding dengan perusakan pekonomian rakyat dan sangat merugikan masyarakat.

 ke halaman 11

Kodim 0804/Magetan Gelar Rakor Bersama Asosiasi Penggilingan Padi dan Bulog

Halau Mafia Beras Tidak Memiliki Kesempatan untuk Mempermainkan Harga Korem 081/DSJ, Kodim 0804/Magetan menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) penyerapan beras dengan Asosiasi Penggilingan Padi se-wilayah Kabupaten Magetan yang dilakukan untuk menjamin pengadaan stok beras oleh Bulog, Selasa (1/9).

Ivin Kurniawan, Magetan Komandan Kodim 0804/Magetan Letkol Inf Herwin Rizayan mengatakan pihaknya berusaha memfasilitasi Asosiasi Penggilingan Padi dan Bulog sehingga diharapkan dapat memperbaiki ketahanan pangan nasional, khususnya beras. Acara yang berlangsung di Aula Makodim 0804 Magetan dihadiri oleh Kepala Gudang Kecamatan Maospati Giyatna, Kapten Inf Sugiri (Pasiter 0804 Magetan) dan pengusaha penggilingan padi se-Kabupaten Magetan.

Kepala Gudang Maospati Giyatna mengatakan saat ini pemerintah terus meningkatkan produksi padi guna

program pengadaan stok beras negara agar mafia beras tidak memiliki kesempatan untuk mempermainkan harga, sehingga harga beras tetap stabil. Mulai 16 Juni 2015 lalu, pihaknya telah menerapkan jual beli beras dengan harga yang wajar, yakni berdasarkan kualitas beras itu sendiri. Akan tetapi permainan harga yang dilakukan oleh tengkulak sangat berpengaruh terhadap harga beras di pasaran. “Sejak 16 Juni, kami sudah menerapkan juar beli beras dengan harga yang wajar, berdasarkan kualitas,” ungkapnya.

 ke halaman 11

Dandim 0804 Letkol Herwin Rizayan memimpin Gelar Rakor Bersama Asosiasi Penggilingan Padi dan Bulog Magetan, Senin (1/9).

SURABAYA

2

Rabu Wage 2 SEPTEMBER 2015

LEGISLATIF - EKSEKUTIF

Pemerintah Diminta Tak Menganaktirikan UMKM Klaster Dua dan Tiga DPRD Jatim, Bhirawa Keinginan Gubernur Jatim, Soekarwo agar pajak 1 persen yang dibebankan kepada UMKM dihapus, mendapat dukungan penuh dari wakil rakyat di DPRD Jatim.

Mengingat dengan kondisi perekonomian yang melemah dan semakin dekatnya Masyarakat Ekonomi Asean (MEA), tentunya keberadaan UMKM harus mendapat dukungan penuh dari pemerintah.

Wakil Ketua Komisi B DPRD Jatim, Ka’bil Mubarok mengaku saat ini UMKM dapat dibedakan menjadi tiga kluster. Dimana kluster pertama, merupakan UMKM yang sudah berproduksi

dengan omzet miliaran rupiah.

Kluster dua, masih dalam katagori produksi namun masih berskala kecil. Dan yang ketiga kluster yang baru memulai usahanya dengan omzet yang baru jutaan rupiah. ‘’Nah, dari tiga kluster ini, kluster kedua dan ketiga ini perlu mendapat perhatian penuh oleh Pemprov Jatim dalam menghadapi MEA 2015 ini. Diantaranya dari mulai dari kebijakan,

proses permodalan, packaging hingga pada penjualan. Karenanya saya berharap kedua klester ini jangan dianaktirikan,’’papar politisi asal PKB Jatim ini, Selasa (1/9).

Ditambahkannya, selama ini UMKM merupakan usaha yang terbukti kebal dari krisis. Apalagi Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) Jatim, tidak kurang dari 50 persen disumbang dari UMKM. Karenanya, Pemprov Jatim diminta untuk memperhatikan keberadaan UMKM melalui kebijakan dan jangan sampai para pelaku UMKM terancam gulung tikar akibat pemerintah tidak

memperhatikan.

Masih menurut Ka’bil jika jumlah UMKM yang masuk dalam klaster satu jumlahnya tak lebih 20 persen, kluster dua 59 persen dan sisanya 30 persen berada pada kluster tiga. Itu artinya dalam menghadapi MEA akhir 2015 ini, Jatim belum sepenuhnya siap.

Apalagi kebijakan pemerintah pusat lewat aturannya sama sekali tidaklah memihak pada para pelaku UMKM. Terpisah, Anggota Komisi B DPRD Jatim, Zainul Lutfi menegaskan dengan kondisi perekonomian seperti saat ini, pemerintah seharusnya melin-

dungi UMKM. Bukan malah membebani dengan pajak 1 persen. Karenanya hanyalah dengan UMKM ini yang mampu bertahan ditengah krisis termasuk membuka peluang tenaga kerja ditengah maraknya perusahaan melakukan PHK. Diakuinya, saat ini Jatim sudah mengambil kebijakan untuk membantu UMKM melalui subsidi ongkos angkut. Termasuk upaya gubernur mendesak agar pajak UMKM 1 persen dihapuskan. Sekaligus adanya desakan pembuatan Perda untuk melindungi tenaga kerja Jatim dalam menghadapi serangan pekerja asing di MEA 2015.

‘’Seharusnya pemerintah pusat melihat Jatim untuk dijadikan contoh dalam menghadapi MEA. Dimana saat ini Jatim masih menjadi pelopor dalam melindungi para pelaku UMKM,’’tambah politisi asal PAN ini.

Tak heran karena kepeduliannya ini, beberapa waktu lalu gubernur mendapatkan gelar honoris causa dalam bidang perekonomian. ‘’Itu artinya Jatim selangkah lebih maju dalam menggerakan roda perekonomian lewat UMKM. Selanjutnya yang saat ini yang perlu diperhatikan yang dorongan soal modal dan akses pasar dalam penjualan Q cty produk UMKM,’’tegasnya.Q

PANGGUNG BIROKRASI

Uji Materiil UU Pilkada Berlanjut Surabaya, Bhirawa Langkah hukum PDI-Perjuangan Kota Surabaya terhadap gugatan uji materi Undang-undang Pilkada, berlanjut. Kemarin (1/9), sidang kembali digelar dengan agenda dengan tahap perbaikan dua menyoal uji materi Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015, tentang pemilihan Kepala Daerah berjalan di Mahkamah Konstitusi.

Sedianya, sidang gugatan ini ditujukan pada Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015, pasal 51, 52, 121 dan 122 yang mensaratkan bahwa pasangan calon harus minimal dua. Meski sempat ditunda, dengan alasan pihak Kuasa Hukum Pemohon, diminta untuk melengkapi berkas.

Dengan adanya perbaikan, maka jadwal sidang uji materi Nomor 96/PUU-XIII/ 2015, bisa digelar kembali. Rencananya, agenda persidangan tersebut dihadiri langsung oleh Whisnu Sakti Buana, selaku pemohon. ’’Pak Whisnu sudah berada di Jakarta. Karena besok sidang akan dimulai jam 10 pagi,’’ ujar Juru Bicara Tim Pemenangan Risma-Whisnu, Didik Prasetiyono.

Dikonfirmasi via ponselnya, Dikdonk – Sapaan Didik Prasetiyono – menerangkan, agenda sidang tersebut sedianya untuk meminta tambahan agenda penyampaian perkembangan Pilkada Surabaya. Pemohon, dikatakan dia akan didampingi oleh Kuasa Hukum, Edward DewaQ gat ruci,S.H.,M.H.Q

Surabaya Pastikan Tuan Rumah Kongres Fatayat ke-15 Surabaya, Bhirawa Pengurus Pusat (PP) Fatayat Nahdlatul Ulama akan menggelar kongresnya yang ke-15 di Surabaya. Dipilihnya Surabaya sebagai tempat kongres lantaran ingin kembali mengingatkan tempat awal dilahirkannya organisasi perempuan NU ini.

“Kita ingin mengenang perjuangan perempuan tangguh pendiri-pendiri Jamiyah Fatayat NU,” ujar Ketua Umum Fatayat NU, Ida Fauziyah, Selasa (1/9).

Kongres Fatayat NU yang ke-15 bertajuk “Ikhtiar Perempuan NU untuk Indonesia yang berkeadaban” ini bakal berlangsung dari tanggal 18 sampai 22 September 2015. Rencananya, Kongres akan berlangsung di Asrama Haji Sukolilo, Surabaya.

Sebagai mitra pemerintah untuk mewujudkan pembangunan nasional yang berkeadilan gender, Ida mengingatkan, pendiri Fatayat NU memiliki mimpi besar untuk kemajuan bangsa, khususnya kemajuan dan kesejahteran perempuan Indonesia. Yakni ingin memperjuangankan hak-hak perempuan dan kebutuhan dasarnya seperti pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan sosial politik patut diteladani dan diteruskan seluruh anggotanya.

Karenanya, dalam rangkaian acara kongres nanti, bakal diadakan seminar berbagai isu seperti kemandirian perempuan, peningkatan kualitas SDM perempuan dan pemimpin perempuan muda, penguatan ideologi aswaja perempuan dan NKRI dan peningkatan kualitas hidup perempuan serta peQ cty nguatan koperasi dan UKM.Q

Membongkar Brandgang Puluhan petugas Satpol PP Surabaya dipimpin Kasatpol PP Surabaya, Irvan Widyanto membongkar brandgang (jalan kecil dan saluran air di antara petak bangunan) di Surabaya, seperti di Jl Raya Gubeng menuju ke Jl Biliton Surabaya, Selasa (1/9).

trie diana/bhirawa

Banggar Harus Tolak Dana Hibah Pemkot Prof Ramlan Surbakti : Keputusan KPU Surabaya Sudah Sesuai UU DPRD Surabaya, Bhirawa Badan Anggaran (Banggar) diminta untuk menolak pengajuan anggaran hibah Pemkot Surabaya dalam PAK 2015 maupun KUA PPAS RAPBD 2016 untuk segera disahkan.

Permintaan yang disampaikan ketua Fraksi Golkar Pertiwi Ayu Khrisna ini bertujuan agar Pemkot Surabaya meneliti ulang sejumlah dana hibah yang telah dicairkan agar disesuaikan dengan UU no 23 tahun 2014.

Menurut Ayu, pasal 298 ayat 5 pont UU Pemda tersebut serta dan SE Kemendagri no 900 tahun 2015 terkait dana hibah tidak hanya berlaku pada dana hibah Jasmas yang selam ini dilakukan legislative, namun juga dana hibah yang ditangani langsung oleh Pemkot.

“Aturan terkait dana hibah

dalam UU pemda itu bukan hanya untuk hibah Jasmas tetapi juga hibah langsung dari Pemkot. Untuk itulah hibah Pemkot yang diajukan maupun telah dicairkan harus diteliti ulang untuk disesuaikan dengan UU terkait,” terang Ayu di ruang Komisi A, kemarin(1/9).

Lebih lanjut Ayu menerangkan, ternyata UU 23/2014 tentang Pemda yang mengatur dana hibah telah berlaku sejak Oktober 2014 lalu. Padahal dalam data laporan realisasi Semester pertama pendapatan dan Belanja SKPD diketahui dari anggaran dana hibah sebesar Rp 269.545.858.993, telah dicairkan sebesar Rp 149.957.008.226.

Menurut Ayu, sampai saat ini tidak satupun pengajuan anggaran hibah Jasmas yang disetujui oleh Pemkot dengan alasan aturan UU Pemda. Maka

dengan demikian, lanjut Ayu, anggaran hibah sebesar Rp149 milyar yang telah dicairkan adalah pengajuan yang langsung Pemkot Surabaya.

Menanggapi soal rencana digelarnya kembali rapat paripurna tekait hibah Pemkot Surabaya yang diharusnkan melalui Banggar dan Banmus, Ayu meminta kepada semua pihak untuk tunduk kepada aturan yakni bersikap menolak danah hibah untuk Pemkot Surabaya.

“Saya berharap semua pihak (DPRD dan Pemkot) harus mengikuti aturan yang sedang diberlakukan, artinya Banggar harus menolak di rapat pembahasan dana hibah Pemkot, kalau sampai lolos, maka patut kami pertanyakan kredibilitas para anggota yang terlibat dalam Q gat rapat itu,” tegasnya.Q

Kejaksaan RI Pelajari Implementasi e-Government Pemkot, Bhirawa Kejaksaan Republik Indonesia (RI) Selasa (1/ 9) kemarin mengunjungi Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya untuk belajar tentang implementasi e-Government di Pemkot Surabaya.

Salah satunya benchmarking ke best practice yang dilakukan oleh peserta Diklat PIM IV angkatan kedua Kejaksaan Republik Indonesia. Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini menyambut langsung rombongan di Ruang Sidang Wali Kota.

Kepala Pusat Diklat Manajemen dan Kepemimpinan, Mangihut Sinaga mengatakan, tujuan benchmarking yakni untuk membentuk potensi kepemimpinan para eselon 4.

Melalui kegiatan benchmarking untuk membandingkan kinerja organisasi sebagai alat strategis agar meningkatkan kinerja aparat. Ia berharap melalui kegiatan benchmarking ke best practice ini Wali Kota dapat membagikan kiatkiat memimpin dan inovasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Surabaya.

Menanggapi permintaan Mangihut Sinaga, Wali Kota Risma menjelaskan tentang implementasi eGovernment yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Surabaya dalam menjalankan roda pemerintahan.

Menurut Risma, saat ia menjadi Kabag Bina Program, ia membangun aplikasi e-procurement yang kemudian diadopsi secara nasional oleh Bappenas. Melalui e-procurement, Pemerintah dapat mengetahui proses berjalannya proyek.

Sedangkan terkait keluhan, Wali Kota terbaik versi world mayor ini mengatakan, masyarakat dapat menyampaikan keluhan ke Media Center melalui jejaring sosial. Sedangkan melalui Surabaya Single Window, masyarakat dapat mengajukan perijinan secara online. ‘’Sebelum adanya SSW, pengaju perijinan mengantre cukup panjang di UPTSA. Kini masyarakat tak perlu mengantre panjang dan dapat mengajukan perijinan secara online melalui situs SSW yang dapat diakses melalui Kios Pelayanan Publik yang tersebar di seluruh kantor kelurahan dan kecamatan,’’ jelas Risma.

Usai sambutan dan paparan, dilakukan tukar menukar cinderamata dari kedua belah pihak.

Kemudian, rombongan yang terdiri dari 39 orang tersebut mengunjungi beberapa SKPD. Dinas Komunikasi dan Informatika dengan fokus Program inovasi Dinkominfo dalam manajemen pengelolaan Media Center dan Surabaya Cyber City.Q dre

Surabaya, Bhirawa Langkah KPU Surabaya dinilai telah tepat karena mendasarkan pada aturan serta bersikap independen.

Penilaian ini dikatakan Prof Ramlan Surbakti, MA PhD, mantan Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI yang turut bersuara melihat kondisi pelaksanaan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Surabaya 2015 yang sampai saat ini tersendat dalam hal pencalonan.

Guru Besar Ilmu Politik FISIP Universitas Airlangga ini pun menganggap bahwa langkah yang telah diambil KPU Surabaya telah tepat. Baginya, KPU Surabaya sebagai penyelenggara Ramlan Surbakti pemilu telah bersikap mandiri dan independen, dalam artian sama sekali tidak di bawah tekanan atau pengaruh pihak luar.

Selain itu, KPU Kota Surabaya sebagai lembaga penyelenggara pemilu harus menjunjung tinggi asas Penyelenggara Pemilu yang salah satunya kepastian hukum. KPU harus memperlakukan semua pasangan calon dengan sama. “Tidak bisa pada pasangan calon dikenakan persyaratan yang berbeda,” ujar Ramlan saat berkunjung ke kantor KPU Surabaya, Selasa (1/9).

“Yang dilakukan KPU Surabaya ini sudah sesuai peraturan perundang-undangan yang kemudian dijabarkan dalam Peraturan KPU dan dilaksanakan oleh KPU di daerah. Sedangkan perundang-undangan itu sendiri, yang membuat juga bukan KPU, tetapi oleh partai yang ada di DPR,” paparnya.

Terkait rencana partai politik untuk membawa permasalahan yang sedang terjadi ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Ramlan menganggap bahwa langkah tersebut tidak tepat karena hal tersebut sama sekali tidak terkait dengan pelanggaran kode etik, namun lebih kepada sengketa administrasi.

“Ini bukan pelanggaran kode etik. Maka kalau tidak puas dengan keputusan KPU Kota Surabaya, bisa menggugat ke Bawaslu, tidak langsung ke PTUN. Kalau keberatan dengan Bawaslu, barulah ke PTUN. Jadi Q gat arahnya tidak ke DKPP,” pungkasnya.Q

Dewan Minta Dishub Surabaya Tertibkan Parkir Insidentil Jl Rajawali Komisi B DPRD Surabaya meminta kepada Dishub Kota Surabaya untuk segera menertibkan keberadaan tempat parker pinggir jalan yang memasang plang bertuliskan “insidentil” di Jl Rajawali Surabaya, tepatnya di depan gedung kantor PTPN XII, karena dipastikan melanggar aturan Perda dan disinyalir tanpa ijin (illegal).

Kondisi badan jalan di Jl Rajawali Surabaya memang cukup lebar (lebih dari 10 meter) tetapi juga merupakan wilayah padat kendaraan sehingga tidak berarti bisa dimanfaatkan sebagai tempat apa saja termasuk area parker, karena aturannya telah tertuang dalam Perda Perda 8 th 2013.

Yang terjadi, di depan kantor PTPN XII terdapat penyelenggaraan jasa parker yang memakan badan jalan (2 ruas kendaraan) dengan memasang plang “insidentil” namun berlangsung dari pagi hingga malam

hari dan telah berlangsung bertahun-tahun. Hasil pengamatan media ini, kendaraan yang terpakir mayoritas adalah kendaraan operasional PTPN XII. Entah siapa yang terlibat pemberian ijzn lokasi parker ini, karena hingga kini masih tampak dijaga oleh juru parker dengan seragam resmi dari Pemkot Surabaya, padahal kondisinya melanggar Perda tentang aturan parker jenis insidentil.

Dikatakan Ahmad Zakaria anggota Komisi B DPRD Surabaya, bahwa parker

insidentil itu bisa saja di selenggarakan asalkan memenuhi beberapa unsur yakni tidak permanen, karena suatu kepentingan atau keramaian.

“Sesuai Perda 8 th 2013 pasal 1 point 9, Tempat parkir insidentil adalah tenpat parkir tepi jalan umum yang diselenggarakan oleh pemda secara tidak tetap atau tidak permanen, karena adanya suatu kepentingan atau keramaian,” ucapnya. (9/1/15) Zakaria juga mengatakan bahwa parker biasa dan insidentil juga ada perbedan. “untuk insidentil tarifnya untuk mobil 4 ribu dan sepeda motor 200, sementara yang biasa mobil 3 ribu dan spd 1 ribu,” tambahnya.

Masih Zakaria, jika memang kondisinya telah berlangsung lama, apa-

gat/bhirawa

Pemkot harus bisa menjelaskan parkir insidentil seperti yang ada di jalan Rajawali. lagi telah bertahun-tahun, tempat area parkir ilegal, Sebagai anggota Komisi d a n j a m n y a d a r i p a g i dan itu jelas melanggar yang membidangi perekohingga malam, maka bisa perda, karena insidentil nomian, Zakaria meminta d i p a s t i k a n a d a p i h a k i t u t i d a k s e t i a p h a r i kepada Pemkot Surabaya yang menetapkan sebagai apalagi permanen. yang dalam hal ini Dishub,

untuk segera menertibakan keberadaan parker insidentil di Jl Rajawali depan gedung kantor PTPN XII. “Kalau tidak ditertibkan berarti ada apa dengan pemkot surabaya, jangan jangan modus ini diterapkan sebagai upaya kejar target atau malah menjadi sebuah kebocoran. Ini harus disidak, jika terbukti, maka dicabut saja ijinnya,” tegasnya.

Tidak hanya itu, Zakaria juga meminta agar diusut, dan Pemkot Surabaya segera menyampaikan pertanggungan jawabannya, bila perlu dikaji dulu perijinanannya, kalau ternyata tidak sesuai maka ada indikasi pembiaran, apalagi terlihat ada petugasnya yang memakai rompi resmi juru parkir, saya mengartikan tempat parkir itu diakui dan diketahui oleh Q gat Dishub Surabaya.Q

SURABAYA

Rabu Wage 2 SEPTEMBER 2015

3

PENDIDIKAN - KESEHATAN - PELAYANAN PUBLIK - HUKUM

Perayaan Hari Polwan ke-67

Wali Kota Apresiasi Kinerja Polwan dalam Mengatur Lalin Polrestabes Surabaya, Bhirawa Peringatan Hari Polwan ke 67 yang diperingati setiap 1 September ini, tampak berbeda di Polrestabes Surabaya, Selasa (1/9).

Kehadiran Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini bersama jajarannya ini, melainkan untuk memberikan apresiasi atas kinerja Srikandi Polwan Polrestabes Surabaya dalam mengatur lalu lintas.

Dihadiri Kapolrestabes Surabaya Kombes Pol Yan Fitri Halimansyah beserta petinggi Polrestabes Surabaya dan Kapolsek jajaran. Risma didaulat menjadi motivator pada peringatan Hari Polwan ke 67 di Mapolrestabes Surabaya. Sebagai motivator, Risma memberi penilaian khusus kepada Polwan Polrestabes Surabaya.

Orang nomor satu di Surabaya ini mengakui kinerja Polwan Polrestabes Surabaya sangat baik, dan terjadi perubahan sejak dipimpin Kombes Pol Yan Fitri Halimansyah. Terlebih Polwan Polrestabes Surabaya berhasil dalam program Srikandi Polwan, dimana pihaknya bangga terhadap kinerja Srikandi Polwan Polrestabes Surabaya dalam mengatur lalu lintas (lalin).

“Saya sangat apresiasi dengan kinerja Srikandi Polwan Polrestabes Surabaya dalam mengatur lalu lintas di Kota Su-

Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini saat memotong tumpeng sebagai peringatan Hari Polwan ke 67 di Mapolrestabes Surabaya, Selasa (1/9).

trie diana/bhirawa

rabaya. Sebelum ada Srikandi Polwan, pengendara biasa saling serobot. Tapi sejak Srikandi Polwan turun ke jalan, pengendara lebih tertib,” ungkap Tri Rismaharini saat menjadi motivator Hari Polwan ke 67 di Polrestabes Surabaya, Selasa (1/9).

Wali Kota wanita pertama di

RAGAM INFO

Proses Hukum Kasus Dugaan Cabul Kasmu Terkesan Janggal PN Surabaya, Bhirawa Kasus dugaan pencabulan yang dilakukan Aldi Alfarisi alias Kasmu, anggota Komisi A DPRD Kabupaten Bangkalan terkesan janggal. Pasalnya, kasus yang terjadi sejak awal Pebruari 2015 itu, baru didaftarkan ke Pengadilan Negeri (PN) Surabaya pada akhir Agustus 2015 baru-baru ini.

Berdasar data register perkara di PN Surabaya terungkap, kasus tersebut didaftarkan pada 31 Agustus 2015. Adapun tiga orang Jaksa Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jatim yang ditunjuk untuk menyidangkan perkara ini adalah Jaksa Raharjo Yusuf, Mohammad Rosul, dan Rakhmad Harry Basuki.

Sejumlah kejanggalan mencuat terkait proses hukum kasus tersebut. Salah satunya, lamanya proses hukum sejak penangkapan sampai persidangan, memakan waktu hingga enam bulan. Padahal, Kasmu ditahan di Rutan Mapolda Jatim mulai 4 Pebruari 2015. Salah satu pertimbangan penyidik, agar tersangka Q bed tidak kabur.Q

Kemarau, Cuaca Cerah hingga Cerah Berawan Surabaya, Bhirawa Memasuki musim kemarau, Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Stasiun Meteorologi Klas I Juanda Surabaya memperkirakan cuaca untuk besok (2/9) beberapa wilayah di Jatim pada umumnya cerah hingga cerah berawan.

Prakirawan BMKG Klas I Juanda, Rendy Irawadi, melalui siaran persnya menjelaskan angina bertiup dari timurselatan dengan kecepatan 05-35 km per jam, suhu udara berkisar 15-33 derajat celcius dengan kelembapan 40-94 persen.

Menurutnya, cuaca cerah-berawan akan terjadi di daerah Malang, Pasuruan, Nganjuk, dan Jember. Sedangkan daerah yang bercuaca meliputi Madiun, Pacitan, Banyuwangi, Sumenep dan Bawean.

Prakirawan BMKG Maritim Perak, Eko Prasetyo M.T menjelaskan, cuaca di perairan Jatim pada umumnya berawan, dengan arah angin timur-tenggara dengan kecepatan 28 knots, sedangkan tinggi gelombang maksimum Q inf pada kisaran 2,5 hingga 3,5 meter.Q

Surabaya ini mengaku, kesabaran yang dimiliki Srikandi Polwan sangat menguntungkan bagi penerapan kinerja dilapangan. Sebab, karakter warga Kota Surabaya yang keras tidak dapat dilawan dengan kekerasan.

Disinilah Srikandi Polwan Polrestabes Surabaya dapat mem-

berikan keramah tamahan pada pengguna lalu lintas.

“Sikap ramah tamah Srikandi Polwan Polrestabes Surabaya perlu dicontoh. Dengan karakter warga Surabaya yang keras, tidak bisa dilawan dengan kekerasan. Melainkan harus dengan kesabaran,” tutur Risma.

Mantan Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Surabaya ini mengaku, dengan adanya Srikandi Polwan, inilah bukti bahwa kaum hawa tidak bisa diremehkan. Sebab, tugas sebagai Polisi Wanita sangatlah membutuhkan keberanian dan sarat akan tantangan dalam kerja.

Ada 19 Persen Anak Jatim Tumbuh Pendek Surabaya, Bhirawa Pemenuhan kebutuhan gizi masih menjadi masalah dalam mewujudkan masyarakat yang sehat di Jatim. Itu dibuktikan dengan hasil Riset Kesehatan Dasar yang menyebutkan masih ada 19 persen dari total jumlah anak-anak di Jatim mengalami tumbuh pendek atau stunting, yaitu tinggi badan standar tidak sesuai dengan usia.

Stunting sendiri menjadi salah satu indikasi bahwa anak tersebut kurang dalam pemenuhan kebutuhan gizi.

Sehingga hormon pertumbuhan yang dibutuhukn untuk dapat tumbuh dengan tinggi normal sesuai usia

mereka kurang.

“Beberapa tahun lalu jumlah anak yang tumbuh pendek hanya sekitar 16 persen dari total anak-anak di Jatim.

Kini jumlahnya telah meningkat menjadi 19 persen,” ujar Andriyanto SH, Mkes, Ketua Tim Pangan dan Gigi Persatuan Ahli Gizi Indonesia (Persagi) Jatim, Selasa (1/9).

Stunting pada anak-anak bukan hanya merujuk pada kurangnya kebutuhan gizi, akan tetapi juga berakibat pada status gizi yang kurang, perkembangan otak dan kecerdasan yang kurang, dan dapat memicu tingginya emosional.

“Stunting secara jelas menunjukkan pertumbuhan fisik yang tidak optimal, tentunya juga akan berpengaruh pada perkembangan mental dan kecerdasan yang tidak optimal,” terangnya.

Andriyanto menjelaskan, kasus stunting tersebut cenderung banyak

ditemukan didaerah pedesaan dibandingkan diperkotaan. Akan tetapi jumlahnya diberbagai kabupaten/kota di Jatim merata. Lebih banyaknya kasus stunting ditemukan didaerah pedesaan karena pemahaman gizi dan ketersediaan makanan bergizi diperkotaan jauh lebih baik dibandingkan dengan dipedesaan.

“Masyarakat di pedesaan cenderung berpendidikan rendah dan kurang akses informasi mengenai kesehatan dan pemenuhan kebutuhan gizi. Bahan-bahan makanan yang baik dan bergizi juga lebih banyak diperkotaan dibandingkan dipedesaan,” jelasnya.

Ditambahkan laki-laki yang juga Direktur Akademi Gizi Surabaya ini, masalah kekurangan gizi selama ini dianggap merupakan akibat dari faktor ekonomi. Ternyata hal tersebut tidak sepenuhnya benar. Karena berdasarkan

riset tersebut, maslah kekurangan gizi lebih karena pola asuh atau pengetahuan tentang pemenuhan gizi yang kurang, bukan masalah ekonomi.

“Contohnya saja banyak orang, khususnya dipedesaan menganggap protein hewani adalah daging. Sedangkan daging harganya mahal dan mereka tidak sanggup beli, padahal ada banyak protein hewani lain yang sama dengan daging, seperti ikan dan telur. Itu menunjukkan kurangnya pola asuh dan informasi gizi,” imbuhnya.

Walaupun kasus stunting sudah mencapai 19 persen atau hampir seperempat dari jumlah total anakanak di Jatim, namun angka tersebut lebih kecil dibandingkan dengan temuan kasus secara nasional. ‘’Secara nasional kasus stunting mencapai 37,3 persen dari jumlah total anak-anak di Q dna Indonesia,’’ teragnnya.Q

Jepang Siapkan Native Speaker untuk Jatim Pemkot Tingkatkan Kompetensi Guru SD hingga SMA Dindik Jatim, Bhirawa Provinsi Jatim bakal menjadi sasaran utama Pemerintah Jepang untuk terus mengembangkan budaya dan bahasa. Alasannya jumlah pelajar dan mahasiswa di Jatim yang belajar bahasa Jepang paling banyak dibandingkan provinsi lainnya. Dari total 870 orang seIndonesia yang belajar bahasa Jepang, 140 ribu dari Jatim.

Karena alasan ini, Pemerintah Jepang lewat Asia Center The Japan Foundation itu mengirim native speaker bahasa Jepang atau nihongo partner ke 14 sekolah-sekolah di Jatim. Ke-14 sekolah itu adalah SMA Muhammadyah 2 Sidoarjo, SMAK Santo Yusuf Malang, SMKN 2 Malang, SMAN 1 Pandaan, SMAN 1 pandaan, SMAN 1 Puri Mojokerto, SMAN 1 Bangil, SMAN 1 Jogoroto, SMAN 1 Kutorejo, SMAN 7 Surabaya, SMA Trimurti, SMAN 1 Sidoarjo, SMA Katolik Cor Jesu Malang, SMAN 4 Malang dan SMAN 6 Malang.

Direktur Jendral Asia Center

The Japan Foundation Regional ASEAN, Ogawa Tadashi mengatakan, untuk tahap pertama ini, pihaknya mengaku akan mengirim sepuluh nihongo partner kepada 14 sekolah tersebut.

Selanjutnya, secara bertahap sampai tahun 2020 akan ada 3000 nihongo partners yang akan dikirim se-Asean. 1.950 diantaranya khusus untuk Indonesia.

“Dari jumlah itu, yang paling banyak akan kita siapkan untuk Jatim. Sebab, Jatim yang paling banyak peminatnya. Saya rasa jumlahnya akan mencapai seribu lebih,” tutur Ogawa usai penerimaan program pengiriman nihongo partners oleh Asia Center The Japan Foundation di Kantor Dinas Pendidikan (Dindik) Jatim, Jl Gentengkali, kemarin (1/9).

Lebih lanjut Ogawa menuturkan, pengiriman dan penyebaran nihongo partners ke Indonesia, khususnya ke Jatim itu sudah dirancang sejak tiga tahun lalu. Namun, pemerintah Jepang melakukan perlu melakukan penelitian

dan studi budaya di negara ASIA lebih dulu.

Hasilnya, penelitian menunjukkan Indonesia menjadi negara nomor dua terbanyak belajar bahasa Jepang. Urutan pertama ditempati China dan Korea. Sementara Jatim menempati posisi pertama di Indonesia kemudian disusul Jakarta.

Secara keseluruhan, pada tahap pertama yang dimulai bulan September hingga 10 Mei 2016 mendatang, total ada 37 native speaker. Ke-37 native speaker itu akan dikirim ke tiga provinsi, yakni Jakarta, Jawa Barat dan Jawa Timur.

Konsulat Jendral Jepang di Surabaya Yoshiharu Kato menambahkan selama kurang dari satu tahun tugas nihongo partners adalah menjadi asisten guru di sekolah yang memiliki program studi bahasa Jepang.

“Kenapa kita pilih ke sekolah menengah? Karena 95 persen orang yang belajar bahasa Jepang di Indonesia itu dari SMA/ Q tam SMK,” jelasnya.Q

Berangkatkan Tiga Kloter CHJ Sekaligus Surabaya, Bhirawa Embarkasi Surabaya, Senin(1/9) menerbangkan 3 kloter secara bergantian, terdiri dari kloter 23, 24, dan 25. Dengan jumlah Calon Jamaah Haji (CJH) sebanyak 1.335 orang dan

“Srikandi Polwan dapat menjadi contoh bahwa kaum hawa tidak bisa dianggap remeh,” katanya.

Sementara itu, Kapolrestabes Surabaya Kombes Pol mengagumi sosok Bu Risma yang menjadi inspirasi bagi perempuan Indonesia, bahkan dunia. Sebab, fenomena Kepala Daerah wanita yang tegas dan pantang menyerah ada didalam diri Bu Risma.

“Meski perempuan, Bu Risma dikenal sebagai sosok yang tegas.

Bahkan beliau menjadi contoh sekaligus tak jarang dijadikan garda terdepan saat menangani permasalahan kota seperi banjir, macet, kebakaran, hingga membersihkan saluran pembuangan,” ungkap Yan Fitri mengagumi sosok Bu Risma.

Sosok inilah, lanjut Yan, patut untuk ditiru dan sangat dibutuhkan bagi Polwan di Surabaya untuk menjadi wanita yang tangguh.

Sebagai kaum hawa, Yang tak ingin Polwan hanya bekerja di balik meja saja, melainkan harus turun ke lapangan untuk mengetahui gejolak apa saja yang ada di masyarakat, “Kami harap Polwa di Surabaya bisa meniru apa yang dilakukan Bu Risma dalam melayani masyarakat, memberikan rasa aman, dan menjaga ketertiban Kota Surabaya. Keteladanan beliau perlu di contoh sebagai bentuk pelayanan prima kepada masyarakat,” pungkasnya.Q bed

masing-masing kloter didampingi oleh 5 petugas haji. Mereka telah tiba secara bergantian di Asrama Haji Sukolilo sejak Senin (31/8) pagi.

“Mereka sudah di Asrama Haji untuk melakukan se-

jumlah persiapan. Secara umum sudah siap semua untuk terbang ke tanah suci,” kata Sekretaris Panitia Pelaksana Ibadah Haji (PPIH) 2015 Embarkasi Surabaya, HM Sakur saat memantau persiapan CJH di Hall Mina

Asrama Haji Sukolilo Surabaya, Selasa (1/9).

Terkait asal daerah CJH yang akan berangkat, Sakur menjelaskan bahwa yang terbangkan hari ini berasal dari Kabupaten Gresik dan Kota Surabaya. Kloter 23

dan 24 masing-masing berjumlah 445 CJH seluruhnya berasal dari Kabupaten Gresik, sementara kloter 25 gabungan dari Kabupaten Gresik sebanyak 241 CJH dan Kota Surabaya sebaQ riq nyak 204 CJH.Q

Pemkot, Bhirawa Guru-guru di Kota Surabaya mulai jenjang pendidikan Sekolah Dasar (SD) dan sederajat hingga Sekolah Menengah Atas (SMA) dan sederajat, akan mendapatkan penguatan kompetensi.

Program peningkatan kompetensi guru tersebut merupakan upaya Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya untuk meningkatkan daya kompetitif para guru. Sebab, keberadaan guru yang memiliki daya kompetitif, akan sangat penting dalam proses pendidikan demi masa depan anak-anak Surabaya. ‘’Kita ingin menambah daya kompetitif nya para guru.

Ini kita lakukan untuk masa depan anak-anak di Surabaya,’’ tegas Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini ketika membuka acara rapat kerja (Raker) kepala sekolah jenjang SD/MI, SMP/MTS, SMA/MA/SMK dan SLB negeri/ swasta Kota Surabaya di Graha Sawunggaling, Lantai VI kantor Pemkot Surabaya, Selasa (1/9).

Kegiatan tersebut berlangsung tiga hari hingga Kamis (3/9). Untuk hari pertama, agenda tersebut dihadiri 600 an guru SMP/MTS, SMA/SMK dan MTS. Ikut hadir, Kepala Dinas Pendidikan (Dispendik) Kota Surabaya, Ikhsan dan juga Ketua Dewan Pendidikan Surabaya, Martadi.

Selain berupaya meningkatkan kompetensi guru, wali kota juga menyebut Pemkot Surabaya bertekad mengangkatk kesejahteraan para guru.

Tekad itu diwujudkan berupa rencana menaikkan anggaran bantuan operasional daerah (Bopda). Wali kota menyebut sudah mengintrusikkan Kepala Dispendik untuk meng-goal kan rencana tersebut. Menurut wali kota, penting untuk memastikan guru bisa sejahtera sehingga mereka bisa tenang dalam mengajar. ‘’Saya ingin kesejahteraan guru meningkat. Karena saya ingin panjenengan tenang mengajar. Sebab, bagaimana bisa memberikan yang terbaik kalau unsure domestik belum jelas,’’ sambung Wali Kota .

Kepala Dinas Pendidikan Kota Surabaya, Ikhsan menegaskan, Dispendik memiliki program untuk meningkatkan kompetensi guru di Kota Pahlawan.

Program peningkatan kompetensi guru tersebut diawali dengan pemetaan terhadap kemampuan guru.

Berdasarkan pemetaan tersebut, bisa diketahui guru tersebut masih membutuhkan penguatan kemampuan di Q dre bidang apa.Q

1,5 Persen Penduduk Jatim Alami Kebutaan Setidaknya ada 1,5 persen pendduk di Jatim yang mengalami kebutaan, sedangkan 7 persen mengalami katarak.

Penyebab kebutaan terutama adalah katarak yang disebabkan penyakit diabetes, hipertensi dan ketuaan. ‘’Kebutaan terjadi bila katarak tidak segera diobati. Kadang orang meremehkan katarak. Padahal bila tidak diobati maka bisa buta permanen,” kata Kepala Rumah Sakit Mata Masyarakat (RSMM) Jatim Dyah Wiryastini .

Tingginya kebutaan juga disebabkan beberapa hal.

Seperti menatap sinar matahari yang memancarkan ultraviolet terlalu lama. “Jadi kami juga ingin masyarakat

menghindari hal-hal penyebab terjadinya katarak,” ujarnya. Saat ini kasus katarak di Jatim masih, faktor usia merupakan salah satu risiko, penyakit katarak yang menyerang mata ini terus bertambah.

Menurut Dyah, kasus katarak kebanyakan akibat proses degeneratif (kemunduran), seiring usia yang mulai lanjut. Gangguan mata itu umumnya menyerang orang berusia 50 tahun ke

atas sehingga dianggap sebagai proses alami yang tak bisa dihindari. “Faktor penyebab katarak itu juga dari dalam, misalkan karena usia tua, usia diatas 50 tahun itu wajar kalau terkena katarak, tapi ada juga penyebab yang mempercepat katarak, seperti terkena sinar matahari, debu, maupun trauma, itu bisa juga,” urai Dyah.

Selain itu, menurut survei Kementerian Kesehatan RI penyebab utama kebutaan di Indonesia adalah penyakit katarak, glaukoma, kelainan retina, dan kelainan refraksi dan penyakit lain yang berhubungan dengan

usia lanjut.

Untuk mengatasi kasus kebutaan dan katarak, diharapkan ada peran serta dari rumah sakit untuk mengatasi masalah tersebut.Berapa rumah sakit telah dimintai kesiapannya untuk dapat mengobati penyakit katarak tersebut. Mulai Rumah sakit swasta hingga milik pemerintah. Dyah berharap adanya dukungan dari pihak swasta agar membantu para dokter yang bertugas.

“Dengan kerjasama semua pihak maka diharapkan tingkat kebutaaan dan katarakan di Jatim dapat ditekan seminimal mungkin,” pungQ dna kasnya.Q

Dokter sedang memeriksa kesehatan pasien mata .

dna/bhirawa

4

OPINI Tajuk

Menggelontor APBN dan APBD PEMERINTAH (dan pemerintah daerah) diharapkan membelanjakan anggaran secepat-cepatnya dan sebesar-besarnya.

Dana yang digelontorkan itu bersumber dari APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara), serta APBD propinsi dan kabupaten serta kota seluruh daerah. Alokasi dana sekitar Rp 730 trilyun, di-ingingkan bisa terserap maksimal sampai akhir tahun, sebagai stimulus percepatan pertumbuhan ekonomi.

Presiden Jokowi telah memanggil Gubernur seluruh Indonesia. Instruksinya meningkatkan kinerja keuangan.

Tujuannya agar APBD bisa terserap maksimal (kalau mungkin sampai 100%). Hingga saat ini (memasuki akhir triwulan ketiga) serapan anggaran rata-rata masih dibawah 40%.

Terutama pada daerah dengan APBD bernilai besar (Jakarta, Jawa Barat, danJawaTimur). Serta pada daerah yang nyaris “langganan” tipikor (antaralain Riau).

Tetapi keinginan ituakan berbenturan dengan (ekstra) kekhawatiranbirokrasi, yang merasakan kuatnya ancaman tipikor (tindak pidana korupsi). Sudah banyak birokrat (terutama eselon I dan eselon II) serta Kepala Daerah terjerat dakwaan tipikor. Meski konon, tidak “makan” uang daerah.

MisalnyaPemkot Surabaya, sudahbeberapa kali Sekda-nya (danpimpinan SKPD) masukpenjara.

Karena itu diperlukan reorientasi pemeriksaan keuangan, yang biasa dilakukan secara internal oleh BPKP (Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan). Juga pemeriksaan prosedur kenegaraan oleh BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) pada setiap tahun anggaran. Terutama oleh BPK, banyak temuan yang wajib ditindaklanjuti (diperbaiki) oleh Pemerintah Daerah. Tak jarang berkonsekuensi hukum.

Sudah banyak pejabat eselon II-B maupun eselon III, menolak menjadi pimpro (pimpinan proyek). khawatir masuk penjara. Karena pemerintah pusat berencana member pendampingan. Wacana pendampingan, akan dilaksanakakan oleh Kejaksaan Agung. Pendampingan akan dilakukan sejak awal, mulai tahap lelang hingga eksekusi (pembayaran).

Sehingga yang berniat korupsi pasti akan cepat terdeteksi.

Salahsatu prosedur mengurangi kekhawatiran PPK (Pejabat Pembuat Komitmen), adalah kebijakan diskresi (pengecualian). Kejaksaan Agung akan memilah setiap laporan. Yakni, apakah tergolong perdata atau pidana. Penyelidikanakan dilakukan manakala nyata-nyata terindikasi adanya suap. Begitu pula laporan dari (temuan) BPK. Manakala terdapat temuan potensi kerugian negara, maka Kejaksaan akan member waktu 60 hari untuk perbaikan.

Pemerintah sudah pontang-panting, karena melorotnya nilai tukar rupiah. Bahkan ke-merosot-an telah sampai pada “siaga satu” ber-ekses desas desus isu badai politik. Sehingga Presiden, tidak cukup hanya memanggil gubernur. Melainkan harus memanggil seluruh pimpinan lembaga tinggi negara (termasuk MPR, DPR dan DPD). Serta mengundang pimpinan ormas terbesar (NU dan Muhammadiyah), dan pimpinan parpol.

Sangat nista, manakala Presiden hanya difungsikan sebagai sekedar pekerja partai. Sehingga Presiden harus bertindak sebagai Kepala Negara sekaligus Kepala Pemerintahan. Dengan fungsi sebagai pucuk pimpinan kenegaraan, presien memiliki kewenangan melibatkan seluruh komponen negara. Termasuk meng-komando TNI. Hal itu dijamin UUD pasal 4 ayat (1), serta pasal 10. Lebih eksklusif lagi, presiden secara khusus juga diamanatkan membereskan keuangan, segera.

Permasalahan keuangan, niscaya akan membawa dampak besar, terutama ekses kesejahteraan rakyat. UUD pasal 11 ayat (2) menyatakan, “Presiden dalam membuat perjanjian internasional lainnya yang menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara, dan/atau mengharuskan perubahan atau pembentukan undang undang harus dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.”

Presiden memiliki kewenangan membuat instruksi. Bukan sekedar instruksi, melainkan dibarengi metode evaluasi, dengan tenggat waktu. Setiap pimpinan lembaga tinggi negara yang diberi instruksi mestilah membuat road-map (peta jalan) yang logis. Terutama jajaran menteri, wajib memiliki road-map. Jika gagal, segera diganti.

Mempercepat realisasi serapan anggaran APBN dan APBD, merupakan satu sisi strategis. Tetapi terdapat cara strategis lain, diantaranya, membangun pemerintahan bersih (bebas KKN) untuk memperoleh partisipasi rakyat. 

Sorotan Publik

Semua tanggapan baik berupa saran dan kritik atas wajah dan kinerja birokrasi kita dalam memberikan pelayan publik dapat dikirim melalui email: harian_bhirawa@yahoo.com atau manfaatkan fasilitas surat pembaca di www.harianbhirawa.co.id atau telp ke (031) 5470650 atau faks (031) 5343359. Untuk setiap email harap disertakan nomor telpon (untuk konfirmasi ulang).

Transmigrasi Atasi Masalah Sosial TRANSMIGRASI dapat mengatasi berbagai permasalahan sosial yang terjadi di masyarakat. Kondisi sosial ekonomi masyarakat masih banyak yang sangat terbelakang dan memprihatinkan. Masyarakat Pulau Jawa yang padat dihimpit oleh belenggu kemiskinan, pengangguran, dan kesulitan meraih taraf hidup yang layak akibat tidak meratanya akses meraih kue pembangunan. Apalagi ditambah kondisi yang terjadi saat ini, lanjut dia, yang mana banyak terjadi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

Ini menambah kemiskinan dalam negeri ini terutama di Jawa semakin parah. Ini problem sosial ekononi kita yang bisa diatasi melalui transmigrasi. Bahwa program transmigrasi selalu mengalami pasang surut. Ada kalanya transmigrasi dijadikan primadona masyarakat yang ingin menggapai hidup yang lebih layak, namun ada kalanya pula masyarakat mencibir transmigrasi sebagai program penempatan di daerah sulit yang menakutkan. Padahal, jika transmigrasi ini dipahami dengan baik, maka semua masyarakat pasti akan mendukung dan sangat antusias untuk mengikutinya.

Bayangkan saja, lahan kita di Luar Pulau Jawa masih banyak yang terisolir padahal potensinya sangat melimpah.

Di sisi lain banyak masyarakat di Pulau Jawa yang memiliki kemampuan bekerja dengan baik namun belum terberdayakan karena kesulitan lapangan pekerjaan. Ini tidak boleh lagi terjadi jika transmigrasi kita jalankan dengan baik. Program transmigrasi tersebut, harus mendapat dukungan dari kabupaten, provinsi dan kementerian atau lembaga terkait.

Transmigrasi bisa digarap secara koordinatif maupun secara sektoral oleh kementerian lembaga, misalnya Kementerian Pertanian bisa bisa ikut menjalankan programnya di wilayah transmigrasi, kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat juga demikian, demikian juga Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Kehutanan, dan kementerian koperasi, dan semua kementerian lainnya. Pengelolaan sumber daya alam yang luas melalui transmigrasi, sambung dia, akan sukses dilakukan apabila memakai sistem yang terintegrasi.

Nama dan alamat ada di redaksi

HARIAN

PENDIRI : Alm. H. Moch. Said DEWAN PENASIHAT: Dahlan Iskan, Drs. Sugeng Praptoyo, SH, MM, MH, AK H. Ali Salim

Rabu Wage, 2 SEPTEMBER 2015

Mengantisipasi Gelombang PHK Kondisi ekonomi nasional yang sedang melambat membuat daya beli masyarakat menurun drastis. Beberapa perusahaan sampai kelimpungan akibat menurunnya menghadapi kondisi ini. Di antaranya perusahaan pertambangan, semen dan otomotif yang diisi ribuan pekerja. Kapasitas produksi semen Indonesia mencapai 75,294 juta ton per tahun, padahal konsumsi semen nasional saat ini hanya 67 juta ton.

Di sektor pertambangan, industri tambang mengalami bisnis minus 2,32 persen di kuartal I 2015.

Realitas PHK dan dampaknya Menteri Tenaga Kerja, Hanif Dhakiri, mencatat selama tujuh bulan pertama tahun ini sudah ada sekitar 30 ribuan pekerja dirumahkan. Jika sampai terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK) besar-besaran tentu akan lebih mengguncang kondisi Indonesia. Karenanya harus ada strategi khusus yang harus dilakukan pemerintah agar kondisi ini tidak berkepanjangan.

Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (APBI) mencatat jumlah pekerja di sektor tambang sudah berkurang sekitar 400 ribu-500 ribu orang dari total pekerja sekitar satu juta orang. PHK di industri batubara terjadi karena perusahaan mengurangi volume produksi demi meminimalkan kerugian akibat merosotnya harga batubara. Pendatang baru industri semen seperti Siam Semen dari Thailand dan Grup An Hui Choi dari Cina dikeluhkan semakin mempersempit pasar.

Kondisi ini tentunya harus dilihat pemerintah sebagai salah satu contoh untuk menghasilkan strategi yang baik guna mengatasi PHK. Melihat kondisi ekonomi nasional yang berprospek membawa dampak PHK saat ini perlu ada langkah antisipatif untuk menghentikan PHK. Secara eksplisit pengusaha asing memang sangat dirindukan untuk membuka lapangan kerja sekaligus berinvestasi di Indonesia, tetapi tentunya harus ada aturan-aturan agar perusahaan milik pengisaha asing tidak malah semakin besar sementara perusahaan lokal terpuruk.

Meskipun banyaknya pengusaha asing melakukan investasi sekaligus membuka usaha di Indonesia membuktikan kepercayaan dunia terhadap Indonesia semakin tinggi, tetapi tetap saja jangan sampai perusahaan lokal dilupakan.

Harus dipahami ketika satu industri atau perusahaan melakukan PHK terhadap seorang pekerja, dampak ikutannya bisa menyeret

B

luar negeri, dari pada menyerap barang hasil produksi dalam negeri.

Hanya wacana pemerintah saja, yang selalu mengajak masyarakat untuk berwirausaha tanpa harus ada dukungan pemerintah tidak akan bisa terimplementasi ekonoomi kreaOleh : tif. Sangat sederhana, Agustin Dwi Haryanti tujuh-delapan orang cukup dibutuhkan kesedari sektor penunriusan saja, yaitu mengjang, misalnya pekerja galakkan pelatihan dan transportasi, perbengpenyuluhan kewirausakelan, restoran dan perhotelan. haan langsung ke masyarakat. ConIronisnya jika keluarga si pekerja tohnya petani di desa dilatih dan diberi yang di-PHK tersebut istrinya tidak penyuluhan oleh pemerintah untuk memiliki pekerjaan alias hanya semenjadi petani sukses dibidangnya, bagai ibu rumah tangga murni. pedagang mendapat pelatihan dan Ditambah lagi anak-anaknya penyuluhan bagaimana cara mengolah yang sedang sekolah tentunya dagangan dan manajemen keuangan membutuhkan biaya. Karenanya, dan seterusnya. jangan sampai gelombang PHK Kekurangan kita selama ini menjadi badai yang akan mempoadalah selalu membuat wacana rakporandakan negeri ini. Pengdan menyuarakan tentang ekonomi angguran akan menjadi sumber kreatif tapi tanpa dukungan pekerawanan apabila tak serius dimerintah, itu sama saja sepeti janji atasi. Bisa jadi akan timbul masalah manis para calon kepala daerah. baru, misalnya tingkat kejahatan Masyarakat sudah bersusah payah meningkat karena ada sebagian untuk berkreatifitas membuat korban PHK yang tidak berpikir usaha kreatif tetapi sekejap dikhiapanjang dan mencari jalan singkat nati dengan impor. Seharusnya peuntuk menghidupi keluarganya. merintah mengurangi impor barang Melihat realitas tersebut tidak ada dan meningkatkan kualitas produk salahnya kita bisa menerima apredalam negeri melalui pelatihan dan siasi Presiden Joko Widodo terkait penyuluhan dari pemerintah. trobosan ekonomi kreatif Strategi jitu sangat dibutuhkan sebagai solusi menghambat kemungTrobosan ekonomi kreatif kinan PHK, salah satunya melalui Presiden Joko Widodo menyaproyek infrastruktur. Jika proyek intakan, sudah saatnya ekonomi frastruktur dilaksanakan sesuai kreatif menjadi tulang punggung rencana dan menggunakan tenaga perekonomian nasional. Potensi domestik maka pengangguran akan besar ekonomi kreatif dapat memmenurun karena lowongan kerja beri efek lompatan besar perekonoterbuka dan sektor penunjang ikut mian bangsa ini. Ekonomi kreatif bergairah. Meski begitu, perusahaan diharapkan tumbuh dari bawah . dan industria juga perlu tetap diupaProgram tersebut terlalu ideal yakan agar terus beroperasi dan berbagi masyarakat kita, karena untuk produksi, selain juga bisa disiapkan mewujudkannya butuh waktu yang langkah pekerja untuk berwiraswasta cukup lama. Dari segi apapun, kita sehingga ketika terjadi PHK masih belum dibentuk menjadi rakyat yang tetap bisa menghasilkan. berpenghasilan dari ekonomi kreatif.

Ini harus dimulai dari para pemimpin Membangkitkan sektor industri yang serius mewujudkan program Pemerintah juga perlu bersinergi tersebut. Apakah pernah di negara ini dengan para pengusaha dan pelaku menghargai sebuah karya, penemuan industri untuk mencari solusi agar atau buatan anak bangsa? tidak terjadi gelombang PHK yang Selama ini masyarakat kita sudah jumlahnya akan mengkhawatirkan. sering mendengar tentang ekonomi Apabila memungkinkan, sesama kreatif, tapi nyatanya para pengrapengusaha melakukan subsidi sijin dan pengusaha ekonomi kreatif lang, yang kuat menopang yang tidak dihargai negara dengan cara lemah dan yang lemah saling memmemperbanyak impor barang dari bantu sesama yang lemah. Pangsa

pasar juga perlu dilakukan kesepakatan agar distribusi yang selama ini mungkin ada monopoli diupayakan agar merata.

Masyarakat juga harus disadarkan bahwa mereka memegang peranan besar untuk kegiatan membantu pemerintah dengan cara tetap melakukan pembelian produkproduk tertentu meskipun secara periodik. Ini bisa menjadi angin segar bagi para pelaku usaha, dengan catatan masyarakat juga harus bisa melakukan penyeimbangan antara kegiatan untuk meningkatkan daya beli produk sektor industri dengan kegiatan mencukupi kebutuhan pangan keluarganya. Dengan sinergi yang baik mulai dari pemerintah, pelaku usaha/industry hingga masyarakat, gelombang PHK bisa diminimalkan bahkan dihilangkan, sehingga pergolakan yang tidak diinginkan tidak terjadi.

Selain itu, pemerintah jangan juga lupa membantu menyuntikkan dana bagi para pelaku usaha/industri agar mereka tetap mampu berproduksi.

Apabila pemerintah sudah serius dan berkomitmen membantu pengusaha, apabila masyarakat juga sudah serius berupaya meningkatkan daya belinya, maka yang terakhir para pelaku industri/pengusaha percaya diri atau tidak untuk bangkit dari keterpurukan ekonomi saat ini.

Memang ekonomi Indonesia saat ini belum sampai krisis, apalagi sekarat, melainkan hanya sedikit meriang. Karenanya, sangat wajar optimisme dan harapan terus dipupuk berbarengan dengan penyiapan langkah-langkah dan kebijakan yang tepat untuk keluar dari kondisi sekarang. Dunia industri masih akan menjadi pilar penting penopang perekonomian apabila pemerintah serius menyertainya dengan kebijakan yang betul-betul berpihak pada penciptaan industri tangguh.

Sektor industri sangat diharapkan kembali berjaya dan berperan menonjol dalam menumbuhkan ekonomi, sehingga hal yang ditakuti yakni PHK tidak terjadi. Pasar yang besar membutuhkan industri yang kuat dan industri yang kuat memerlukan pemerintah yang punya stok inisiatif berlimpah dalam penciptaan kebijakan yang ramah bagi industri. Kesuksesan dan kebangkitan sektor industri dinantikan agar PHK bisa dihindari.

30/2002 tak dimaksudkan korupsi belum berfungsi melihat label polisi atau secara efektif dan efisien. jaksa tersebut. Karena Dalam bahasa yang lebih itu, keliru menggunakan sederhana, lembaga diPasal 21 Ayat (4) guna maksud gagal menjalanmelegitimasi basis argukan misi pemberantasan men bahwa harus ada korupsi. unsur polisi atau jaksa Karena itu, penjesebagai pimpinan KPK. lasan UU No 30/2002 Selain itu, perlu dimenambahkan perluOleh : catat, dengan maksud nya suatu badan khusus menjaga independensi Yeny Oktarina yang punya kewenangan KPK, Pasal 29 angka 9 luas, independen, dan UU No 30/2002 mengabebas dari kekuasaan manatkan bahwa ketika mana pun dalam pemmenjabat sebagai pimpinan KPK berantasan tindak pidana korupsi. harus melepaskan semua jabatan Dalam batas penalaran yang wajar, baik struktural maupun jabatan penegasan sifat kekhususan itu ditlain. Tentu saja, dengan ketentuan ujukan untuk menghindari kegagatersebut, jabatan penyidik atau lan penegak hukum konvensional penuntut, misalnya, jika berasal memberantas korupsi. Artinya, dari polisi atau jaksa harus dilepasdengan sudut pandang demikian, kan. Keharusan ini jadi bukti bapendapat yang mengharuskan hwa semua pimpinan KPK adalah adanya wakil atau unsur polisi orang-orang lepas dari jabatan dan dan jaksa di KPK sukar diterima posisi sebelumnya. kebenarannya.

Nalar pembentuk UU menolak Bukan asas keterwakilan keharusan wakil institusi tersebut Sudah seharusnya seleksi calon dapat dilacak rumusan Pasal 21 pimpinan Komisi Pemberantasan Ayat (4) UU No 30/2002 yang meKorupsi tidak didasarkan pada asas nyatakan pimpinan KPK adalah keterwakilan. Pandangan bahwa KPK penyidik dan penuntut umum. harus dipimpin pejabat yang mewakili Dengan dilekatkannya posisi penyikejaksaan dan kepolisian adalah sesat dik dan penuntut umum tersebut, dan menyesatkan. Menjadikan KPK pembentuk UU No 30/2002 secara periode mendatang sebagai ajang sadar mengakui bahwa komisioner ”mendamaikan” polisi, jaksa, dan KPK tidak harus berasal dari jaksa Komisi adalah bentuk pengkhianatan dan polisi. Dengan posisi itu, siapa kepada khalayak ramai. Tujuan utama saja yang menjadi pimpinan KPK, perjuangan KPK adalah memerangi meski bukan berasal dari polisi korupsi. Komisi harus dipimpin oleh atau jaksa, maka karena jabatanmereka yang memiliki semangat nya mereka menjadi penyidik dan memberantas korupsi-bukan kandidat penuntut umum. yang lembek dan bersedia bernegosiasi Penegasan lebih lanjut bahwa dengan koruptor. komisioner KPK tidak harus berasal Patut disadari bahwa Komisi dari polisi atau jaksa dengan mudah dibentuk lebih dari satu dasawarsa dan sederhana dapat dipahami lalu untuk mengatasi mandulnya dari syarat calon pimpinan KPK. pemberantasan korupsi oleh kepoliMerujuk Pasal 29 angka 4 UU sian dan kejaksaan. Kedua lembaga No 30/2002, persyaratan sebagai itu justru dianggap merupakan sapimpinan KPK berijazah sarjana rang koruptor, sehingga tidak mau hukum atau sarjana lain dengan bersungguh-sungguh memberantas pengalaman sekurang-kurangnya korupsi. Itulah sebabnya Panitia 15 tahun dalam bidang hukum, Seleksi semestinya tak risau jika ekonomi, keuangan, atau perbankan hubungan antara KPK, polisi, dan membuktikan sejak awal, bangunan jaksa tidak harmonis. Ketiganya kepemimpinan KPK dalam UU No

memang selayaknya dibiarkan berkompetisi.

Sejumlah konflik KPK dengan kepolisian semestinya memperkuat tekad Panitia Seleksi untuk mencari kandidat pemimpin yang tak mudah goyah. Konflik antara polisi dan KPK bagi sebagian orang mungkin traumatis. Tapi hal itu tidak boleh menyurutkan langkah. Belum hilang dari ingatan bagaimana Kepala Badan Reserse Kriminal Polri-ketika itu dijabat oleh Komjen Susno Duadji-mengatakan bahwa KPK telah menyadap petinggi Polri yang berlanjut dengan penetapan tersangka dua pemimpin KPK, Bibit Samad Rianto dan Chandra Hamzah. Rangkaian kejadian ini kemudian dikenal dengan istilah Cicak Versus Buaya I. Pada 2012, perseteruan antara Polri dan KPK kembali terjadi saat Komisi menangani kasus korupsi pengadaan simulator SIM dengan menjerat Kepala Korps Lalu Lintas saat itu, Irjen Djoko Susilo. Menghadapi ancaman ini, Polri pun membalas dengan mengusut kasus penganiayaan pencuri sarang burung walet dengan sasaran penyidik KPK, Novel Baswedan. Rangkaian kejadian ini dikenal dengan istilah Cicak Versus Buaya II. Pada awal 2015, hubungan kedua lembaga penegak hukum itu kembali memanas setelah KPK menjerat calon Kepala Polri, Komjen Budi Gunawan, dengan kasus dugaan penyelewengan kepemilikan rekening gendut. Sebagai balasan, kepolisian kemudian mengusut kasus pidana pimpinan KPK, Abraham Samad dan Bambang Widjojanto, serta penyidik Novel Baswedan.

Kecenderungan Panitia Seleksi untuk memaksakan masukan unsur polisi dan jaksa harus dicegah. Panitia mesti konsisten menilaikan kandidat tanpa menggubris asal-usul mereka.

Panitia harus mencoret calon yang nakal, tak cakap, apalagi terindikasi korup dan memiliki rekening gendut.

Pengajar Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Malang

Menanti Komisioner KPK yang Andal

elakangan ini persoalan seputar unsur yang mengisi komposisi komisioner KPK tengah menjadi perdebatan menarik di tengah-tengah publik.

Sebenarnya, realitas tersebut terjadi sejak pembentukan lembaga anti korupsi, Merujuk bentangan empirik yang terjadi, perdebatan seputar hal ini hampir selalu menemukan titik kulminasinya berbarengan dengan proses seleksi calon komisioner KPK. Seperti menjadi topik klasik, perdebatan ihwal unsur pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) jadi isu hukum paling banyak dibahas sejak panitia seleksi (pansel) diumumkan Presiden Joko Widodo.

Perbincangan terasa kian mengeras saat pansel memasuki fase paling krusialnya yakni saat memilih delapan calon dari 19 pelamar yang berhasil masuk tahapan wawancara.

Konsideran UU KPK Di tengah pusaran perdebatan yang terjadi, ada baiknya merujuk kembali roh dan semangat kehadiran UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Korupsi (UU KPK). Dikhawatirkan, bila perdebatan yang tersaji tercerabut dari roh dan semangat yang dikehendaki para pembentuk UU No 30/2002, masa depan KPK jelas akan menjadi taruhannya.

Selain itu, dengan maksud menjernihkan persoalan klasik ini, debat komposisi komisioner KPK sebetulnya telah dijawab secara tuntas oleh calon hasil panitia seleksi dan hasil uji kelayakan dan kepatutan di Komisi III DPR selama ini. Meskipun demikian, perdebatan ihwal komposisi komisioner KPK seperti sengaja (by design) dimunculkan dan didaur ulang untuk mengganggu konsentrasi Pansel KPK menghasilkan calon terbaik.

Rujukan penting untuk membaca roh dan semangat kehadiran KPK dapat dilacak dari konsideran pembentukannya. Ihwal ini, UU No 30/2002 secara eksplisit menyatakan bahwa kehadiran KPK dipicu karena lembaga pemerintah yang menangani perkara tindak pidana

Pengajar FKIP Civic Hukum ( PPKn) Universitas Muhammadiyah Malang

PEMIMPIN UMUM/PEMIMPIN REDAKSI/PENANGGUNG JAWAB : Nawang Esthi Lestari REDAKTUR PELAKSANA: Titis Tri Wahyanti KOORDINATOR LIPUTAN : Wawan Triyanto REDAKTUR: Wahyu Kuncoro SN, Bambang WN , Choirul Anam, Anangsyah Isfianto, Helmi Supriyatno, Gatot Suryo Widodo Reporter : M. Ali, Siti Sulistiani, Andre Endrayana Sasmita, Rachmat Caesar BSW, Zainal Ibad, Danang Prastyo, Adit Hananta Utama, Abed Nego, William AK , Gegeh Bagus Setiadi Fotografer: Trie Diana Indahwati, Sekretaris Redaksi: Suryanthini Malang: M. Taufiq, Kabupaten Malang : Cahyono Nor Rochmah, Kota Batu: Anas Bachtiar, Pasuruan : Hilmi Husein, Pamekasan: Syamsuddin, Lumajang: Zainul Hidayat, Probolinggo: Wiwit Agus Pribadi Jember: Effendi, Sampang: Nur Cholis, Sumenep: Samsul Arifin, Bondowoso: Samsul Tahar, Situbondo: Sawawi, Tulungagung: Hadi Sucipto, Wiwieko Dh, Lamongan: Suprayitno, Jombang: Romadlon, Fathoni, Mojokerto: Hasan Amin, Kariyadi Sidoarjo: Ali Kusyanto, Hadi Sujitno, Achmad Suprayogi Gresik: Kerin Ikanto, Rokim, Tuban: Khoirul Huda Madiun: Sudarno, Blitar: Hartono, Ponorogo : Hari Bahrul Ulum, Magetan: Ivin Kurniawan, Nganjuk: Ristika, Bojonegoro: Achmad Basir, Banyuwangi: Dian Ananta Jakarta: Tjitjik Rahayu, Direktur Utama: Nawang Esthi Lestari, Direktur Umum: Wahyu Kuncoro SN, Direktur Keuangan Mira Damayanti Komisaris Utama: Sugeng Praptoyo, Komisaris: Bambang WN, Hasan Amin, Suprayitno, Malang: Gatot Soekardi, Ratna Nirmala, Lumajang: Didit Nur Jadit, Bondowoso: Hasto Pramudyo, Manager Produksi, Sirkulasi dan Periklanan: Sri Eddy Haryanto, Manajer Keuangan: Anangsyah Isfianto, Administrasi Keuangan: Etti Sri Kustini, Sri Poernomo, Sekretaris Perusahaan: Rani Cholyvianti, Sirkulasi: Titiek Yuliati (Koordinator), Andi Basuki, Nike Kusumawati, Utomo Pagon, Distribusi: Tatok Arly (Koordinator), Suparto, Mulyadi, Pracetak:Ali Sulkan (Koordinator), Danu Setiawan, Achmad Tauriq Imani, Trisno purnomo, Onny Agung S, Oki Abdul Sholeh. Sekuriti: Saiful Hidayat, Agus Mulyono Alamat Kantor Pusat/Iklan/Redaksi: Jalan Indragiri 73 Surabaya, Telp : 031- 561-5454, Fax : 031-561-9009, Email Iklan: bhirawa_indragiri@yahoo.com, Email Redaksi: harian_bhirawa@yahoo.com Sirkulasi: Jalan Pengenal 5, Surabaya (60174), Telp : 031- 547-0650 (3 lines), Fax : 031-534-3359, Email Sirkulasi: bhirawasirkulasi@yahoo.com Bhirawa Online : http://www.harianbhirawa.co.id Bank: Bank Mandiri (BBD Jembatan Merah) Surabaya, No. Rek:140.0080000053, Percetakan: PT Media Nusantara Press SIUPP: Nomor 159/SK/Menpen/SIUPP/A.7/1986, 22 April 1986.

Tarif Iklan: Iklan Baris Rp. 7.500/baris (maksimal 5 baris), Iklan Tender/Lelang Rp.10.000/mm kolom, Iklan Display warna (FC) Rp.10.000/mm kolom, Iklan Display hitam putih (BW) Rp.7.500/mm kolom. Harga belum termasuk PPn 10%.

SIDOARJO-GRESIK-MOJOKERTO

Rabu Wage 2 SEPTEMBER 2015

KELANA

Job Fair Sediakan 4 Ribu Loker Kota Mojokerto, Bhirawa Munculnya ancaman PHK masal akibat kondisi perekonomian nasional yang tak stabil, diantisipasi Disnakertrans Kota Mojokerto. Bersama Kementerian Tenaga Kerja, Disnakertrans Kota Mojokerto menggelar job fair yang melibatkan 40 perusahaan dengan menyediakan 4 ribu Lowongan Kerja (Loker).

Menurut Kepala Disnakertrans Kota Mojokerto, Amin Wachid, ancaman PHK juga terjadi di Kota Mojokerto. Puluhan Industri Kecil dan Menengah yang ada di Kota Mojokerto bisa jadi melakukan PHK massal dampak ekonomi Nasional. ‘’PHK sudah terjadi di banyak tempat.

Kita di Kota Mojokerto tak menutup kemungkinan terkena dampaknya. Job fair yang akan kita gelar ini sebagai langkah antisipasi,’’ ujar Amin Wachid, Selasa (1/9) kemarin.

Job fair yang dijadwalkan digelar 7 September hingga 10 September itu juga sebagai upaya menekan angka pengangguran terbuka di Jatim. ‘’Terbukti dua kali job fair yang digelar mampu menyerap tenaga kerja hingga ribuan,’’ tambah Amin Wachid.

Data yang direalese Dianakertrans Jatim, tahun 2013 lalu PHK yang dilakukan PR Sampoerna menyentuh 1.000 orang. Dari PHK itu berdampak pada penambahan pengangguran di Jatim meningkat 0,8%. Sementara tahun 2014, PHK yang dilakukan menyentuh lebih banyak lagi yakni sekitar 1.900 orang.

Antisipasi hal itu, daerah-daerah di Jatim diharapkan kreatif membuka Loker. ‘’Job fair yang digelar Kota Mojokerto ini bisa membantu penyerapan tenaga kerja termasuk di Jatim,’’ imbuh Amin Wachid.Q kar

PNS Sidoarjo Belajar Komputer Agar Tak Gaptek Meski zaman sudah modern, ternyata tak semua PNS bisa mengoperasionalkan perangkat komputer bahkan laptop. Padahal peralatan elektronik ini bukan hal baru dan sangat dibutuhkan, sehingga PNS pada bagian administrasi mutlak harus bisa mengoperasikan komputer agar tak gagap tehnologi (Gaptek).

Maka sejak tahun 2013 lalu, Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kab Sidoarjo, melakukan program pelatihan kerja kepada PNS yang disebut Unit Training Centre (UTC).

Lewat UTC ini, PNS Sidoarjo bisa belajar sejumlah ketrampilan untuk menunjang kerja mereka di kantornya masingmasing. PNS tak hanya bisa belajar komputer saja, tapi mereka juga bisa mengajukan diri untuk dilatih kemampuan berbahasa Inggris, membuat karya tulis dan lain sebaginya.

Menurut Kepala BKD Sidoarjo, Sri Witarsih SH, pernah lihat seorang dokter yang bertugas di Puskesmas juga ikut dalam kegiatan UTC yang dilakukan di Balai Diklat Pemkab Sidoarjo, di Jl Mojopahit itu. Witarsih tak merasa heran,

sebab saat ini penguasaan IT (Informasi Tehnologi) telah menjadi kebutuhan wajib pegawai dalam bekerja. ‘’Zaman sekarang masak tak bisa mengoperasikan komputer,’’ kata Witarsih, belum lama ini.

Selama ini para pengajar di UTC, menurut Witarsih, masih dari pegawai di lingkungan BKD Sidoarjo. Namun kalau ada PNS lain yang mampu, dipersilahkan untuk ikut mengajar agar bisa berbagi ilmu.

Dalam UU Aparatur Sipil Negara (ASN), PNS memang mempunyai hak untuk mendapat pengembangan kompetensinya. Maka itu kegiatan UTC ini dilakukan untuk meningkatkan SDM PNS Sidoarjo.

Dalam kesempatan terpisah, Kasubid Teknis Fungsional BKD Sidoarjo, Arif Mul-

yono SSTP, menyampaikan, selama ini di UTC, pelatihan komputer dasar termasuk permintaan yang banyak diajukan. Menyusul kemudian, pelatihan Bahasa Inggris. ‘’Dalam akhir bulan ini, kami juga sedang melatih komputer dan bahasa Inggris,’’ katanya.

Arif menceritakan, menjadi pelatih di UTC ini harus bisa sabar. Sebab yang dilatih kebanyakan PNS yang sudah berusia. Karena yang diajari termasuk PNS senior, maka harapannya mereka jangan sampai mutung di tengah jalan. ‘’Meski kadang makan hati, kita harus sabar dalam melatih mereka, kita harus ingat dengan sasaran kita, yakni membuat mereka menjadi bisa,’’ tuturnya sambil tersenyum.

Upaya untuk membuat mereka bisa, misalnya dalam menggunakan komputer, kata Arif, apalagi kini di Pemkab Sidoarjo diterapkan pengisian SKP (Sasaran Kerja Pegawai) secara online. Kalau mereka tak bisa menggunakan komputer, tentu saja tak akan bisa

alikusyanto/bhirawa

Penguasan IT kini menjadi tuntutan kerja, maka PNS yang sudah tua ada yang berkeinginan belajar komputer dalam kegiatan UTC. mengisi kegiatan kerja mereka tiap harinya lewat komputer.

Di tempat pelatihan UTC ini, seorang PNS yang mengikutinya mengakui meski sudah tua-tua, juga masih kepingin bisa belajar komputer, supaya tak terlalu Gaptek (Gagat Tehnologi). Karena itu, meski tua ia tidak ingin

MKP - Pungkasiadi Sapa Warga Enam Desa Kab Mojokerto, Bhirawa Hari pertama kampanye Pemilihan Bupati (Pilbup) Mojokerto diisi pasangan Cabup Inchumbent Mustofa Kamal Pasa (MKP) dengan blusukan. Dalam sehari, Selasa (1/9) kemarin, Paslon MKP Pungkasiadi menyapa warga enam desa di tiga kecamatan. ‘’Masing-masing Paslon dalam satu hari mendapat jatah yang sama, sehari enam desa,’’ terang Ayuhanafiq, Ketua KPU Kab Mojokerto dihubungi, Minggu (1/9) kemarin.

Dihari pertama kemarin, MKP blusukan ke Desa Kintelan, Kec Puri dan Desa Brangkal Kec Sooko serta Desa Jambuwok, Kec Trowulan. MKP mendatangi seluruh rumah warga dan menyapa penghuninya. Sedangkan tim kampenya yang mengikutinya menempelkan stiker bergambar Paslon nomer urut dua itu disetiap rumah. ‘’Seperti ini (blusukan, red) sangat efektif mendekatkan diri ke masyarakat,’’ ujar cabup MKP disela-sela blusukan.

Hal serupa juga dilakukan Pungkasiadi, Cawabup MKP. Dalam waktu sehari kemarin juga menyambangi tiga desa. ‘’Sasarannya sudah ditentukan tim kampanye,’’ ujar Pungkasiadi.

Kampanye hari pertama kemarin, dilakukan ketiga Paslon yang terbagi dalam tiga zona di Kab Mojokerto. Tim Paslon nomer urut 1 Nissa - Arifudinsyah mendapat jatah zona 1 terdiri atas Kec Ngoro, Pungging, Mojosari, Kutorejo, Pacet dan Trawas Untuk pasangan Paslon nomor urut 2 MKP - Pungkasiadi mendapat jatah di wilayah zona 2 yakni Kec Trowulan, Sooko, Puri, Jatirejo, Mojoanyar, Gondang, Bangsal dan Dlanggu. Sementara Paslon nomor urut 3 Paslon independent MisnanSofi mendapat jatah berkampanye di Zona 3 yakni Kecamatan Jetis, Gedeg, Dawar Blandong dan Kemlagi.Q kar

ketinggalan IT. Selain memang juga diakui ini menjadi tuntutan kerja. ‘’Saya akui kalau sudah tua begini daya tangkap otak agak lambat, sehingga harus memeras otak dengan maksimal agar bisa,’’ komentar PNS yang rambutnya mulai memutih itu.Q kus

Huda Jabat Ketua Fraksi Golkar Sidoarjo, Bhirawa Upaya Pengurus Golkar menghadang laju Khoirul Huda menjadi Ketua Fraksi Golkar dalam sidang paripurna DPRD Sidoarjo, Selasa (1/9) kemarin, berakhir sia - sia. Interupsi penghadangan tidak ditanggapi pimpinan sidang.

Data Center Rusak, e-KTP Tetap Jalan Sidoarjo, Bhirawa Sejak dihentikannya proses pembuatan e-KTP oleh Kementerian Dalam Negeri pada 25 Agustus 2015. Bagi warga Sidoarjo yang belum memiliki e-KTP harus lebih bersabar lagi untuk mendapatkannya. Sebab, usai proses perekaman, datanya harus disetor ke pusat dan menunggu waktu sekitar dua minggu.

Sekretaris Camat Taman, Binna Mariano, Selasa (1/9), membenarkan kalau setelah proses perekaman harus menyetorkan datanya dulu ke pusat dan itu memerlukan waktu sekitar dua minggu. Itupun kalau lancar, terkadang tempat penyimpanan di kecamatan juga pernah mengalami kerusakan.

Binna mengaku, sejak diberhentikan di tempatnya sudah sekitar 300 e-KTP yang dicetak secara manual. Walaupun memngalami keterlambatan, tetapi secara pelan-pelan tetap diproses agar warga tetap mendapatkan identitas yang jelas.

Hal yang sama juga ditegaskan Camat Wanoayu, Prati Kusdijani, kalau di tempatnya juga mengalami proses yang sama. Jadi setelah dilakukan perekaman data orang yang mengajukan permohonan KTP. Kita langsung mengirimkan ke pusat, hal yang tak diduga terkadang jaringan online ke pusatnya juga sering mengalami gangguan. ‘’Bagaimanapun juga kami tetap memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan baik. Walaupun lambat tetap kami proses agar warga saya mempunyai identitas yang jelas,’’ tegas Prati Kusdijani.

Terpisah, Kepala Dispenduk Capil (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil), Drs Medi Yulianto MSi mengatakan, dihentikan proses e-KTP ini tak hanya di Sidoarjo, tetapi secara nasional.

Ini setelah pihak Kementerian Dalam Negeri, tepatnya Dirjen Kependudukan dan Catatan Sipil menginformasikan ada kerusakan data center, sehingga proses pencetakan tak dapat dilanjutkan.

Penghentian cetak ini sudah dilakukan sejak 25 Agustus 2015 lalu. Sedangkan pemberitahuan yang diterima Dispendukcapil Pemkab Sidoarjo baru 28 Agustus 2015. ‘’Dalam surat itu disebutkan fungsi data center mengalami gangguan sejak 25 Agustus 2015,’’ katanya.Q ach

5

rokim/bhirawa

Ketua Dewan Syuro DPC PKB KH Robbach Ma’sum baju koko putih memotong tumpeng dan diserahkan kepada Calon Bupati Khusnul Huluq

Robbach Buka Posko Berkah dan RGS-SQ Mantapkan Kekuatan Gresik, Bhirawa Ketua Dewan Syuro DPC PKB KH Robbach Ma’sum membuka Posko pemenangan pasangan Husnul Khuluq-Ahmad Ruba’ie (Berkah), di Jl Ahmad Yani, Gresik di depan Perum PT Petrokimia Gresik (PG). Posko ini bakala menjadi markas besar guna mematangkan strategi pemenangan.

Sedang tim Relawan Gerakan Sosial Sambari-Qosim (RGSSQ), memantabkan kekuatanya dengan kordinasi hingga tingkat Kordinasi Desa (Kordes). Alasanya juga untuk melanjutkan kembali SQ memimpin Gresik.

Dengan prosentasi perolehan 60% hingga 70% suara dalam Pilbub 9 Desember mendatang.

Menurut pendiri RGS-SQ Kho zin Maksum, penguatan seluruh tim pemenangan SQ akan terus diperkuat hingga ditingkat desa.

Sehingga nantinya tim relawan akan terus bersinergi dengan tim

yang terbentuk melalui jalur partai. Ini dilakukan agar tak terjadi benturan, karena tugas dan fungsi dari relawan sebagai mediasi dan pendorong tim internal yang sudah dibentuk Paslon. ‘’Sebagai tim relawan atau eksernal, kami akan selalu koordinasi dengan tim internal.

Karena itu, RGS-SQ pun ikut mensupport. Selama ini sudah ada tiga tim PAC yang telah dibentuk hingga tingkat desa, yaitu tim PAC Manyar, PAC Gresik dan PAC Kedamean. Dan dalam waktu dekat seluruh kecamatan akan kita bentuk, setelah itu akan dilanjutkan dengan kegiatan bakti sosial terhadap masyarakat,’’ ujarnya.

Senada juga disampaikan Chu maidi Ma’un, Ketua Forum PAC Kab Gresik yang menyatakan, jajaran tim yang terbentuk melalui PAC-PAC se Kab Gresik, sudah merapatkan barisan ditingkat internal. Antara lain pro-

gram pembentukan struktural sampai ketingkat desa atau ranting. Kegiatan ini adalah tindaklanjut dari forum PAC beberapa waktu lalu, sehingga secara struktural dan kekuatan tim pemenangan SQ ditingkatan PAC, akan semakin solid untuk memenangkan calon yang diusung dari PKB dan Partai Demokrat.

Sementara KH Robbach Ma’sum, Ketua Dewan Syuro DPC Gresik mengatakan, dukungan ini merupakan murni datang dari dirinya. Keberadaan Posko pemenangan Berkah diharapkan menjadi pusat informasi untuk mengatur strategi pemenangan. ‘’Semua bisa berjuang bersama demi kemenangannya.

Dan bergabungnya ke Paslon Bupati Berkah, telah siap untuk dipecat dari Ketua Dewan Syuro DPC PKB Gresik. Sudah menjadi pilihan saya, kalau DPC mau memecat saya juga telah siap,’’ pungkasnya.Q kim

Hadi Subiyanto, anggota Fraksi Golkar menggunakan sesi kedua setelah paripurna membacakan PU fraksi tentang PAK APBD 2015. Dalam sesi kedua agendanya membacakan pergantian ketua fraksi dari Warih Andono yang maju sebagai Cabup Sidoarjo yang diganti Khoirul Huda. Hadi dalam interupsinya meminta dilakukan penundaan pengumuman itu. Namun tak digubris Taufik Hidayat selaku pimpinan sidang.

Wakil Ketua DPRD Sidoarjo, Emir Firdaus mengatakan agenda paripurna cuma membacakan saja surat dari Golkar. Berdasarkan hasil rapat Bamus DPRD Sudoarjo yang ditindaklanjuti surat pimpinan dewan nomor 31 tahun 2015, pergantian Ketua Fraksi Golkar.

Pimpinan siding, Taufik Hidayat tetap meminta Sekretaris DPRD Sidoarjo, Ir Endang Soesijanti MSi, untuk tetap membacakan surat masuk perubahan nama Ketua Fraksi Golkar DPRD Sidoarjo. ‘’Ketua Fraksi Golkar Bintang Persatuan yang semula dijabat Warih Andono, beralih dan kini dijabat Khoirul Huda,’’ baca Endang Soesijanti.

Selanjutnya, tanpa harus mendapatkan persetujuan dari anggota dewan peserta rapat, pembacaan surat pergantian Ketua Fraksi Golkar selesai.

Seperti diketahui Pergantian Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Sidoarjo, yang segera ditinggal Warih Andono karena maju sebagai Cabup Pilbup Sidoarjo 2015 sempat berjalan alot.

Dua nama anggota Fraksi Golkar yakni Khoirul Huda (anggota komisi B) dan Hadi Subiyanto (anggota komisi D) memiliki peluang sama kuat sebagai kandidat Ketua Fraksi Golkar. Dari informasi yang berhasil dihimpun, DPD Partai Golkar Sidoarjo sebenarnya sudah menunjuk Khoirul Huda sebagai pengganti Warih Andono sebagai Ketua Fraksi Golkar Bahkan Ketua DPD Fartai Golkar sudah melayangkan surat ke pimpinan dewan, agar proses pergantian Ketua Fraksi Golkar ini bisa segera dibahas di Badan Musyawarah. Namun dari sini prosesnya menjadi alot, karena di internal Fraksi Golkar masih terjadi perdebatan. ‘’Sudah akan dibahas di Bamus, namun terpaksa dikembalikan lagi suratnya karena masih ada tarik ulur di dalam tubuh Fraksi Golkar sendiri,’’ tutur salah satu anggota Bamus yang enggan disebut namanya waktu itu.

Sementara itu Ketua Fraksi Golkar Bintang Persatuan, Khoirul Huda menegaskan, sebagai kader partai, dirinya siap mengemban amanat sebagai Ketua Fraksi. Soal masih adanya penolakan salah satu anggota fraksi, dirinya melihat sebagai satu dinamika. Dirinya hanya akan mengikuti aturan dan mekanisme organisasi partai. ‘’Aturannya memang pengganti ketua fraksi ditunjuk DPD Partai Golkar.

Jadi siapapun yang ditunjuk dan apapun keputusan partai, saya akan mengikuti,’’ tutur Huda.Q hds

Menpan Sidak Perizinan Sidoarjo Disela-sela kegiatannya di Kantor Gubernur Jatim, Menpan RB Yuddy Chrisnandi, menyempatkan diri Sidak pelayanan perizinan yang dilakukan di Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) Kab Sidoarjo, akhir pekan kemarin.

Didampingi Deputi Pelayanan Publik, Mirawati Sujono, Menpan blusukan ke sejumlah ruang pelayanan di BPPT. Yuddy menyempatkan berbicara dengan petugas maupun dengan customer. Ia juga sempat melihat sejumlah produk kerajinan unggulan buatan UKM Sidoarjo, yang dipajang di ruang pamer BPPT Sidoarjo.

Sebelum meninggalkan Kan tor BPPT Sidoarjo di Jl Pahlawan Sidoarjo untuk menuju ke Kantor Gubernur Jatim, Menpan Yuddy Chrisnandi, sempat mengatakan, kalau pelayanan administrasi perizinan yang dilakukan BPPT Kab Sidoarjo, harus dipertahankan dan semakin ditingkatkan. ‘’Sepeti pelayanan yang ramah, profesional, kecepatan dan ketepatan waktu,’’ ujarnya.

Menurut Menpan, BPPT Kab Sidoarjo ini termasuk instansi yang mendapat penghargaan dari kegiatan inovasi pelayanan publik tingkat Nasional,

yang digelar baru-baru ini di Kab Sidoarjo. Menurut Menpan, itu artinya BPPT diakui telah memiliki rekam jejak yang baik dalam memberikan kepuasan dalam pelayanan kepada masyarakat yang mem butuhkan pelayanan adminitrasi perizinan oleh pemerintah. ‘’Jadi pesan saya, itu yang harus dipertahankan dan ditingkatkan,’’ katanya.

Keberadaan pelayanan perizinan itu, menurut Menpan, sangat penting. Sebab, masalah perizinan itu menjadi urat nandinya ekonomi masyarakat. Kalau pelayanan perizinannya baik, bebas pungli, profesional, tak berbelitbelit dan tak sulit, maka otomatis kegiatan ekonomi di masyarakat akan berjalan normal dan baik pula.

Menpan yakin, suatu instansi pemerintah yang sudah mendapat penghargaan dalam inovasi pelayanan publik, pasti mempunyai visi untuk senan-

tiasa meningkatkan pelayanannya. Instansi seperti itu menurutnya, juga pasti telah memiliki SDM pegawai yang punya kesadaran yang tinggi.

Mereka pasti mempunyai motto, bekerja di instansi pemerintah itu wajib hukumnya untuk melayani masyarakat dengan sebaik-baiknya. ‘’ Saya berharap agar semua instansi yang ada di Kab Sidoarjo, meniru visi dan misi pelayanan seperti yang dilakukan di BPPT, memberikan pelayanan yang baik dan profesional,’’ ujarnya.

Disela-sela mendampingi Sidak Menpan itu, Kepala BPPT Sidoarjo, Ahmad Zaini, sangat setuju BPPT supaya bisa menjadi instansi pemerintah yang terdepan dan bebas pungli dalam pelayan publik. ‘’Tentu saja sangat setuju dan sepakat dengan keinginan Menpan itu,’’ komentarnya.

Zaini sempat menyampaikan, kunjungan mendadak Menpan itu, tak lepas dari evaluasinya terhadap salah satu inovasi yang telah diuncurkan BPPT Sidoarjo tahun 2015 ini, tentang tanda tangan elektronik. Dengan inovasi

alikusyanto/bhirawa

Menpan, Yuddy Chrisnandi, berkeliling melihat sejumlah ruang pelayanan di BPPT Sidoarjo. tanda tangan elektronik, pemohon akan cepat mendaptkan SK pelayanan perizinan. Sebab tanda-tangan kepala BPPT Sidoarjo bisa cepat dan tepat waktu. Terkadang SK perizinan tak bisa tepat waktu, bisa karena pimpinan sedang rapat atau dinas luar. ‘’Jadi dengan tanda-tangan elektronik ini saya bisa menanda tangani SK perizinan dimanapun saya berada,’’ katanya.

Sementara itu, Asisten Administrasi Umum, Kissowo Sidi dan Kabag Organiasasi Pemkab Sidoarjo, Ahadi Yusuf menyampaikan, Menpan Yuddy Chrisnandi itu termasuk Menteri kedua yang sempat berkunjung ke BPPT Sidoarjo.

Sebab pada tahun 2003 silam, Menpan Faizal Tamin, juga pernah berkunjung. Saat itu BPPT Sidoarjo masih berbentuk Dinas Perizinan.Q kus

JAWA TIMUR

6

Rabu Wage 2 SEPTEMBER 2015

Jumlah Pemilih Pemilukada 2015 Diprediksi Meningkat Warga Diminta Kroscek, Panwaskab Rekomendasikan KPU Coklit Ulang Jember, Bhirawa Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Jember memprediksikan jumlah data pemilih dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jember 2015 ini meningkat dibandingkan data pemilu terakhir. “Jumlah pemilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jember 2015 ini kemungkinan akan mengalami peningkatan dibandingkan dengan jumlah pemilih di Pilpres (Pemilihan Presiden) 2014 lalu,” kata Divisi Teknis dan Data KPU Jember, Habib M. Rohan seusai menyampaikan materi Bimbingan Teknis (Bimtek) Pemutakhiran Data Pemilih Sementara (DPS), Selasa (1/9) di Aula KPU Jember.

Menurut Rohan, jumlah pemilih akan mengalami perubahan, baik itu lebih banyak atau lebih sedikit dibandingkan data pemilu sebelumnya. Hal ini berdasarkan Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4) untuk Pilkada Jember 2015 ini sebanyak 1.926.360 jiwa. Sedangkan Data Pemilih Tetap (DPT) pada Pilpres 2014 lalu sebanyak 1.761.890 jiwa. “Jadi, ada selisih sekitar 200.000 jiwa. Data ini memang bisa berubah. Bisa nanti lebih banyak dari DPT Pilpres atau lebih sedikit,” ujar Rohan.

Menurut Rohan, faktor dominan yang mempengaruhi peningkatan jumlah pemilih ini yakni banyaknya pemilih pemula.

Pemilih kategori ini yakni pemilih yang sudah berusia minimal 17 tahun atau sudah pernah menikah pada saat pemilihan. “Jumlah pemilih pemula di DP4 sekitar 23.142 orang. Tetapi proses pemutakhiran data ini masih belum selesai. Sesuai jadwal, KPU akan mengumumkan DPS pada 2 September besok,” kata Rohan.

Warga Diminta Kroscek Sementara itu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sumenep akan melakukan rapat pleno terbuka dengan agenda menetapkan daftar pemilih sementara (DPS) pilkada serentak 9 Desember 2015 hari ini. Komi-

khoirul huda/bhirawa

Ketua Panwaskab Sullamul Hadi, S.Ag, SH. sioner KPU Sumenep, Rahbini mengatakan, sesuai hasil koordinasinya dengan pimpinan panitia pemilihan kecamatan (PPK) di 27 kecamatan, jumlah warga Sumenep yang tercatat dalam DPS pilkada sebanyak 909 ribu orang lebih. "Kami belum bisa menentukan angka pastinya, karena kami baru melakukan penetapan besok (hari ini, red)

melalui rapat pleno terbuka," kata Rahbini, di kantor KPU Sumenep, Selasa (1/9).

Menurut Rahbini, setelah DPS ditetapkan, pihaknya akan memasang data tersebut dimasingmasing tempat strategis disemua desa. Untuk menghindari warga yang tidak terdaftar dalam DPT pilkada, warga diminta untuk melakukan kroscek terhadap DPS. "Harapan kami warga lebih aktif mengecek DPSyang dipasang dimasing-masing dewa untuk memastikan tercatat sebagai pemilih pilkada," ujarnya.

Rahbini menerangkan, warga bisa memberikan tanggapan atau masukan atas DPS pilkada yang telah ditetapkan oleh KPU di masing-masing desa mulai tanggal 10-19 September 2015.

"Kalau ada warga yang namanya tidak tercatat di DPS, segera berkoordinasi dengan panitia pemungutan suara (PPS). Nanti, setiap laporan akan ditindaklanjuti dan warga yang tidak tercatat di DPS itu akan dimasukkan ke DPS hasil perbaikan," ungkapnya.

Pilkada di Sumenep diikuti dua pasangan calon bupati dan calon wakil bupati, yakni A Busyro Karim-Ahmad Fauzi, nomor urut

satu (1), diusung kualisi PKB-PDI Perjuangan dan NasDem, sedangkan pasangan Zainal AbidinDewi Khalifah, nomor urut dua (2) diusung 8 parpol yakni Partai Demokrat, PAN, PKS, PPP, Gerindra, Hanura, Golkar dan PBB. Coklit Ulang Sementara itu, dua Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Kabupaten Tuban, yakni TPS 5 Kelurahan Perbon Kecamatan Tuban, dan TPS 9 Desa Mulyoagung, Kecamatan Singgahan direkomendasikan oleh Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) untuk melakukan validasi ulang pemilih.

Rekomendasi Panwaskab tersebut dikarenakan hasil temuan Panwascam, kalau petugas pemutahiran data pemilih (PPDP) tidak melakukan pemutahiran data pencocokan dan penelitian (Coklit) untuk Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Tuban 2015 dengan baik. Sehingga, dikedua TPS tersebut banyak hak konstitusional warga untuk memilih tidak terakomodasi.

“Kita akan merekomendasikan untuk verifikasi ulang untuk kedua TPS tersebut. Karena kita

menemukan masih bayak warga yang hak konstitusional terabaikan didua TPS tersebut,” kata Ketua Panwaskab Sullamul Hadi, S.Ag, SH (01/09).

Lebih lanjut diterangkan, pada dua TPS tersebut, banyak data pemilih ganda, meninggal dunia tapi masih masuk dalam data pemilih, dan ada masyarakat yang sudah pindah tempat masih masuk dalam data pemilih. Selain itu, ada juga masyarakat yang telah memiliki hak pilih, namun tidak terdaftar. “Kita mau data pemilih itu yang sesuai, dan masyarakat yang memiliki hak pilih juga harus terdaftar. Selain itu, jika dari awal data itu amboradul nantinya juga amboradul,” terang Hadi.

Dikonfirmasi terpisah, Salamun, Divisi Teknis Penyelenggaraan dan Data KPU Tuban mengatakan, kalau sampai saat ini pihaknya belum menerima laporan dari Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) kedua kecamatan tersebut. “Kita belum menerima laporan itu baik dari PPK Tuban maupun PPK Singgahan. Akan kita cek dilapangan dulu. Tapi waktu pleno dengan Panwaslu tidak ada masalah terkait data pemilih,” kata Salamun.Q efi,sul,hud

KILAS JATIM

916 Calhaj Siap Berangkat Lumajang, Bhirawa Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Lumajang telah menetapkan sebanyak 916 Calon Haji (Calhaj) yang akan diberangkatkan sesuai data pemberangkatan dari Panitia Pemberangkatan Haji Provinsi Jatim. ‘’Jumlah tersebut adalah data final yang akan diberangkatkan ke tanah suci setelah melalui penentuan,’’ jelas HM Mudhofar, Sag. Msi Kasi Penyelengaraan Haji dan Umroh Kantor Kemenag Kabupaten Lumajang. Penentuan akhir manifes Calhaj yang akan diberangkatkan ini setelah ada pengurangan yang tidak jadi berangkat dan penambahan karena usia.

Lebih lanjut Mudhofar mengungkapkan seluruh Calhaj nantinya akan terbagi dalam 3 kloter berbeda. Yakni, kloter 44, 45 dan 46.

Dimana, untuk kloter 45 dan 46 sepenuhnya terisi CJH asal Kabupaten Lumajang dan untuk kloter 44 hanya akan terisi 26 Calhaj saja. ‘’Untuk kloter 44, CJH Lumajang akan bergabung dengan CJH lain dari Pasuruan, Surabaya dan Malang,’’ lanjutnya.

Ketiga kloter CJH asal Kabupaten Lumajang ini akan diberangkatkan ke tanah suci pada 9 September dan diterbangkan melalui Bandara Juanda, Surabaya. ‘’Sesuai SPMA (Surat Perintah Masuk Asrama) yang diterima, CJH Lumajang akan masuk asrama haji Sukolilo pada 8 September,’’ tuturnya.Q yat

Pengunjung Museum Meningkat Tajam Probolinggo, Bhirawa Nama Dr Moch Shaleh mungkin saja kurang dikenal dalam sejarah nasional Indonesia. Beliau membaktikan diri dan mendarmakan ilmunya di Bidang Kesehatan kepada masyarakat, khususnya di kota Probolinggo.

Menurut Kepala Bagian Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Kota Probolinggo Agus Efendi, S.Sos, M.Si, Selasa (1/9), rumah Dr Moch Shaleh yang dulu jadi tempat praktik beliau, kini difungsikan sebagai museum oleh Pemkot Probolinggo. Tak sedikit pengunjungnya. Mulai masyarakat umum hingga para pelajar berdatangan baik dari dalam maupun luar kota Probolinggo.

Bahkan saat momentum Peringatan HUT Kemerdekaan RI ke-70, museum Dr Moch Shaleh Kota Probolinggo pengunjungnya meningkat tajam. Bahkan bisa dibilang pengunjung museum mayoritas dari kalangan pelajar, mulai PAUD, TK, SD, SMP hingga SMA dan masyarakat umum.Q wap

irvan/bhirawa

Kasat Reskrim Polres Kediri AKP M Aldi Sulaiman Saat Menggelar Pres Rilies.

Ratusan Liter BBM Bersubsidi Disita Polisi ristika/bhirawa

Anggota Satpol PP Pemkab Nganjuk menyegel pabrik sarung tangan milik PT Mitra Saruta di Desa Kedungdowo Kecamatan Nganjuk.

Pabrik Tidak Berizin Disegel Satpol PP Nganjuk, Bhirawa Maraknya pembangunan pabrik sejak dua tahun terakhir di wilayah Kabupaten Nganjuk saat ini justru memunculkan masalah baru.

Terutama soal perizinan yang kerap dikeluhkan pengusaha karena tidak ada standar waktu penerbitan dokumen perizinan.

Dampaknya, banyak pabrik dibangun tanpa dilengkapi dokumen perizinan, seperti yang dialami PT Mitra Saruta pabrik produsen sarung tangan. Karena tidak dilengkapi izin mendirikan bangunan (IMB) pembangunan pabrik PT Mitra Saruta di Desa Kedungdowo Kecamatan Nganjuk, dihentikan sementara oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Nganjuk.

Selain IMB, sebagai perusahaan yang tergolong cukup besar juga tidak memiliki surat pernyataan pengelolaan limbah (SPPL) dan izin gangguan lingkungan (HO). "Aktivitas pembangunan pabrik kami tutup sementara karena pihak pabrik melanggar Perda nomor 5 tahun 2011 tentang retribusi jasa umum dan perda nomor 4 tahun 2011 tentang retribusi perizinan tertentu," ujar Kasatpol PP Kabupaten Nganjuk, Suhariyono, kepada di lokasi pembangunan pabrik Desa Kedungdowo.

Menurut Suhariyono, setelah dilakukan pemeriksaan, keberadaan bangunan pabrik sarung tangan belum dilengkapi dengan ijin

mendirikan bangunan. Prosedur pendirian bangunan pabrik, dijelaskan Suhariyono, diawali dari pembebasan tanah yang kemudian dikuasai dengan kepemilikan sertifikat hak milik (SHM).

Selanjutnya, mengurus izin lokasi, izin HO, SPPL dan IMB. Baru setelah semua perijinan lengkap, pabrik benar-benar boleh dibangun.

"Segel akan kami lepas jika pihak pabrik ada etikat baik untuk melengkapi perijinannya," jelas Suhariyono.

Agar pembangunan pabrik ini tidak berlanjut karena belum mengantongi dokumen perijinan, Sat Pol PP menyegel pembangunan pabrik dengan memasang banner tanda penutupan. Akibat dari penutupan ini, puluhan truk pengangkut material juga tidak diperbolehkan keluar masuk areal pembangunan pabrik. "Sesuai pasal 232 KUHP, barang siapa dengan sengaja merusak atau memindahkan segel ini, maka terancam akan dipidana penjara dua tahun delapan bulan," tegas Suhariyono.

Purwo Andianto, asisten legal khusus perizinan PT Mitra Saruta mengaku, perusahaannya merugi dengan ditutupnya aktivitas pembangunan pabrik. Pasalnya, pembangunan pabrik pasti tidak sesuai dengan jadwal.

"Sebenarnya kami sudah mengurus ijin, akan tetapi banyak kendala di lapangan," kata Purwo tanpa menyebut apa kendalanya.Q ris

Kab Kediri, Bhirawa Jajaran Satreskrim Polres Kediri berhasil mengamankan ratusan liter Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi jenis solar dari 2 dua Pengusaha. Polisi juga mengamankan dua tersangka untuk dilakukan proses hukum selanjutnya, Selasa (1/ 9).

Dari Keterangan Kasat Reskrim Polres Kediri AKP Mohamad Aldi Sulaiman, penyitaan BBM bersubsidi ini karena dua pengusaha ini telah menyalahgunakan BBM bersubsidi untuk digunakan sebagai bahan bakar penggergajian kayu.

"Dari hasil penyelidikan, tersangka ini menggunakankan BBMbersubsidi untuk usahanya penggergajian kayu. Dan itu menyalahi aturan, Kita tidak menahan kedua tersangka namun mereka wajib lapor, harapan saya penindakan ini agar mereka tidak mengulangi," kata Kasat.

Dijelaskan Aldi, mereka ditangkap karena dalam Peraturan Presiden nomor

191 tahun 2014, BBM. Bersubsidi boleh hanya boleh digunakan pertanian, perikanan, dan Usaha Kecil Mikro, dan itupun harus ada rekomendasi dari pejaba berwenang. "Untuk Pertanian dan Perikanan harus ada rekomendasi dari Kecamatan sedangkan untuk usaha Kecil Mikro harus ada rekomendasi dari Disperinda," jelas Kasat.

Untuk pengembangan selanjutnya Kasat Reskrim berjanji akan mengusut Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) yang menjual bahan bakar bersubsidi kepada pengusaha yang diamankan. "Untuk pengembangan kasus ini Kita akan memeriksa SPBU yang menjual ini," tandas Kasat.

Sementara akibat perbuatannya, dua tersangka yang bernama Bahrodin 59, warga Ds GedangSewu, Kecamatan Pare dan Prianto, Ds Pandan Toyo. Kematan Pare, dengan Pasal 55 dan 53 UU RI nomor 22 tahun 2001 minyak dan gas bumi.Q van

Istri Bupati Roadshow Ajak Perempuan Giat Olahraga Ketua Pengurus Persatuan Wanita Olahraga Seluruh Indonesia (PERWOSI), Tjaturina Wihandoko, MM mengajak kaum perempuan untuk giat berolah raga. Dikatakannya, perempuan harus sehat lebih dulu untuk menciptakan keluarga yang sehat.

“Seorang Ibu adalah motor penggerak rumah tangga. Jika ibu sehat, maka anak dan suaminya akan terbentuk untuk menjadi sehat. Dari situ terciptalah kesejahteraan keluarga,” tutur Tjaturina usai disela sela melakukan roadshow Dikecamatan Megaluh Jombang bersama pengurus Perwosi dan Federasi Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia (FORMI) Jombang, Selasa kemarin.

Dikatakan, Tjaturina bahwa kegiatan roadshow dilakukan dalam rangka mengajak kaum

hawa untuk hidup sehat. Dan cara ini adalah untuk mengajak masyarakat mencintai olahraga.

“Karena memang olahraga merupakan bagian terpenting dalam tubuh kita,” lanjut Tjaturina.

Dalam roadshow tersebut, selain sosialisasi Senam Rekreasi Perwosi Jawa Timur jilid 2, juga diselenggarakan lomba senam tersebut antar desa. “Alhamdulillah semangat Bapak Ibu juga para remaja di kecamatan Megaluh sangat luar biasa, semuanya semangat berolahraga,” tutur Tjaturina Wihandoko.

Istri Bupati Jombang ini berharap, selain senam, kegiatan olahraga lainnya seperti volley, bulutangkis, atletik, dan olahraga rekreasi perlu digiatkan dan dipopulerkan kembali dimasyarakat. Selain untuk mewadahi potensi olahraga di masyarakat, juga untuk melahirkan bibit-bibit atlet. “Alhamdulillah, luar biasa masyarakat didesa Megaluh ini telah melaksanakan olahraga senam secara rutin,” tuturnya.

Dalam acara yang diawali dengan gerakan makan ikan oleh anak-anak PAUD tersebut, juga digelar senam bersama, lomba senam Rekreasi Perwosi Jatim jilid 2 dan penyerahan hadiah lomba dalam rangka 70 Kemerdekaan bangsa Indonesia yang diselenggarakan oleh kecamatan Megaluh. Pada kesempatan ter-

sebut, Tjaturina Wihandoko ketua FORMI Kabupaten Jombang juga menyerahkan bantuan soundsystem untuk senam.

Tjaturina menambahkan, FORMI dan PERWOSI terus menggelar kegiatan olah raga salah satunya senam pagi rutin di alun alun Jombang yang gelar setiap Minggu pagi. Disamping itu kegiatan olahraga senam dan olahraga rekreasi dengan penyandang cacat/ berkebutuhan khusus di alon alon Jombang dalam rangka 70 Tahun Kemerdekaan Bangsa Indonesia. ”Saat ini kita melakukan roadshow ke 21 Kecamatan di Kabupaten Jombang,” pungkas perempuan yang pernah menjabat sebagai Kepala Desa Spanyul Gudo ini mengatakan.Q rur

romadlon/bhirawa

Hj Tjaturina Wihandoko Istri Bupati Jombang bersama pengurus Perwosi saat roadshow senam di pendopo kecamatan Megaluh, kemarin.

JAWA TIMUR

Rabu Wage 2 SEPTEMBER 2015

7

KPUD Batasi Dana Kampanye Paslon Rp 10 M Panwaskab Tengarai PNS Dukung Paslon Tertentu Situbondo, Bhirawa Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Situbondo membatasi penggunaan dana kampanye pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, kemarin. Menurut KPUD, nantinya setiap pasangan calon hanya diperbolehkan menggunakan dana kampanye maksimal 10 miliar rupiah.

Selain itu, KPUD juga mengingatkan kepada tim sukses pasangan calon untuk selalu berhati-hati dalam menggunakan dana kampanye. Sebab, jika paslon tersebut melebihi ketentuan bisa berdampak langsung terhadap pembatalan pasangan calon dalam pilkada.

Ketua KPUD Situbondo, Joedo Fadjar Riawan, mengatakan, pembatasan penggunaan dana kampanye pasangan calon sudah diatur di dalam Peraturan KPU (PKPU), termasuk didalamnya soal sumbangan dari pihak ketiga.

“Sesuai dengan ketentuan PKPU, sumbangan perorangan dibatasi maksimal 50 juta rupiah. Sementara untuk sumbangan dari kelompok maupun perusahaan swasta dibatasi maksimal 500 juta rupiah,” beber pria asli Desa Sumberkolak, Kecamatan Panarukan itu kemarin.

Oleh karena itu, lanjut Joedo, pihaknya akan melibatkan badan akuntan publik untuk mengaudit laporan setiap penggunaan dana kampanye pilkada. Sebab, ungkapnya, jika menyalahi ketentuan bisa menganulir pasangan calon dalam pilkada 2015 ini. “Saat ini, KPUD telah menganggarkan pengadaan alat peraga kampanye pasangan calon Bupati dan Calon Wakil Bupati. Setidaknya jumlah anggarannya mencapai 2 hingga 3 miliar rupiah,” terang Joedo.

Namun demikian, urai Joedo lagi, hingga memasuki masa kampanye dana tersebut masih belum dipergunakan. Itu karena sampai saat ini, ulas Joedo, KPUD masih menunggu desain alat peraga dari masing-masing pasangan calon. Joedo mengaku akan segera memberikan batas akhir penyerahan desain alat peraga kampanye kepada masing

sawawi/bhirawa

Tiga paslon cabup-cawabup Situbondo saat mengikuti tahapan pilkada yang digelar KPUD Kab Situbondo, baru-baru ini. Ketiga paslon tersebut dibolehkan menggunakan dana kampanye maksimal 10 miliar. masing paslon. “Ini agar atribut kampanye pasangan calon bisa segera dibawa ke percetakan,” ujar Joedo.

Dukung Paslon Tertentu Sementara itu, seluruh PNS

yang ada di Kabupaten Situbondo, diharapkan berhati-hati jika tak ingin menerima peringatan atau bahkan pemecatan secara tidak hormat menjelang pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pil-

kada) pada 9 Desember 2015 mendatang. Pasalnya, yang terbaru, Panitia Pengawas Kabupaten (Panwaskab) Situbondo menengarai ada sejumlah PNS dan aparat desa terlibat dalam arus dukung mendukung bagi pasangan calon (paslon) tertentu.

Panwaskab Situbondo memberikan peringatan dan mengingatkan kepada ASN atau Aparatur Sipil Negara untuk tidak ikut terlibat mendukung Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Situbondo. Sebaliknya, kata Ketua Panwaskab Situbondo, Agus Tjahjono Basuki, para PNS untuk tetap netral seperti yang telah atur bersama. “Saya minta PNS untuk tetap netral dalam pilkada dan tidak terlibat langsung dalam dukungan pilkada tahun ini,” pinta mantan Kepala Inspektorat Kab Situbondo itu.

Kata Agus, saat ini Panwas mengendus adanya kecenderungan Pegawai Negeri Sipil (PNS) diarahkan mendukung calon tertentu. Hal itu terlihat dari simbolsimbol yang sering diperlihatkan kepada calon tertentu. Untuk itulah, menurut Agus Tjahyono Basoeki, saat ini pihaknya inten-

sif mengawasi PNS yang mulai melibatkan diri ikut dukung mendukung pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati.

Tak hanya PNS, sambung Agus, pihaknya juga mengingatkan perangkat desa agar menjaga netralitasnya dalam perhelatan pilkada tahun 2015 ini. Sebab, ungkap mantan Kepala Bagian Hukum Setkab Situbondo itu, mengacu pada informasi yang diterima Panwaskab, ada PNS dan perangkat Desa melibatkan diri dalam dukung mendukung calon tertentu. “Kami (Panwaskab) menerima informasi itu.

Makanya, memberikan himbauan untuk tidak terlibat pada kegiatan dukung mendukung itu,” papar Agus.

Lebih jauh Agus menegaskan, bahwa sanksi terhadap PNS dan perangkat desa yang terlibat dukung mendukung calon sangat berat. Mulai teguran hingga diberhentikan secara tidak terhormat, akan diterima PNS yang terbukti melakukan pelanggaran dalam ajang Pilkada Situbondo, yang akan dihelat tiga bulan mendatang.Q awi

KILAS JATIM

Mendagri Bakal Bertemu PPDI di Tulungagung Tulungagung, Bhirawa Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Kabupaten Tulungagung rencananya akan melakukan perayaan akbar hari ulang tahun mereka, Jumat (4/9), mendatang.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo bakal hadir dalam acara tersebut.

Demikian dungkapkan Ketua PPDI Kabupaten Tulungagung, Agus Purnomo, pada Bhirawa, Selasa (1/8). “Kami mengundang Mendagri. Dan sudah ada kepastian jika beliau akan datang ke Tulungagung,” ujarnya optimis.

Menurut Agus Purnomo, dalam penyelenggaraan HUT PPDI Kabupaten Tulungagung ke-9 tersebut akan pula hadir 8.000 anggota PPDI dari seluruh Indonesia. Tidak hanya anggota PPDI dari Kabupaten Tulungagung saja.

“Karena itu, kami sudah koordinasi dengan Pemkab Tulungagung dalam pelaksanaan acara HUT PPDI. Sudah dirapatkan dengan Pemkab terkait kedatangan para tamu undangan dari seluruh Indonesia dan Mendagri,” paparnya.Q wed

Di-PHK Sepihak, Eks Pegawai PD Pasar Lapor ke Dinsonaker Kota Kediri, Bhirawa Belasan orang Eks Pegawai Perusahaan Daerah Pasar (PD Pasar) Kota Kediri mendatangi Kantor Dinsosnaker Kota Kediri untuk melaporkan pemecatan sepihak yang dilakukan direksi PD pasar.

Para eks pegawai PD Pasar menuntut agar mereka dipekerjakan kembali, karena mereka menilai pemecatan tersebut adalah tindakan kesewenagan dan ada muatan politis, sebab dengan alasan efisiensi justru PD pasar menambah pekerja.

Koordinator Pegawai Imam Mahmudi mengaku, jika pemecatan sepihak tersebut tidak didasari pertimbangan profesionalisme, padahal mereka telah bekerja selama 7 tahun dan digaji hanya Rp 400-700 ribu. "Ada muatan politis dalam pemecatan sepihak ini, padahal mereka bekerja sudah 7 tahun, sejak PD pasar belum ada, ini tidak ada pertimbangan Profesionalismenya," kata Imam Mahmudi.

Sementara Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja (Dinsosnaker) Kota Kediri Dewi Sartika mengatakan pihaknya akan menindak lanjut laporan tersebut. Namun dia juga mengatakan jika telah menerima surat pemberitahuan dari PD Pasar. "Kami telah menerima surat dari PD Pasar, berdasarkan surat tersebut mereka dipecat karena masa kontraknya telah habis, namun saya kan menindaklanjuti," kata Dewi Sartika.Q van

mahali/bhirawa

M. Husni Syakur (MHS), saat memberikan keterangan terkait isu penangkapan yang dilakukan BNN Surabaya.

PDIP Bantah Kadernya Pengedar Obat Terlarang

alimun hakim/bhirawa

Gus Ipul saat di Lamongan.

Gus Ipul Serukan Karakter Anak Indonesia Harus Berkualitas dan Berakhlak Mulia Lamongan, Bhirawa Awal bulan September menjadi momentum untuk menggugah semangat dan kebahagiaan tersendiri bagi anak semua bangsa yang hari ini bersama-sama memperingatinya.Seperti halnya yang terjadi di Jawa Timur. Kali ini Kota Lamongan sebagai tuan rumah (Venue) Puncak Peringatan Hari Anak Nasional Provinsi Jatim yang diselenggarakan secara meriah bertempatkan di Wahana Bahari Lamongan (WBL) Kecamatan Paciran, Senin (1/9).

Acara yang bertemakan ‘Wujudkan Lingkungan Dan Keluarga Layak Anak’ dihadiri oleh Wakil Gubernur Saifullah Yusuf atau yang akrab dipanggil dengan Gus Ipul. Beberapa pejababat dari setiap Kabuppaten yang ada di Jawa Timur tampak begitu antusias dalam peringatan hari anak nasional. Terbukti, semua para pejabat mengikuti rangkaian acaranya sampai selesai.

Pj Bupati Lamongan Wahid Wahyudi dalam sambutanya menyampaikan kebanggaanya terhadap anak-anak Lamongan. ”Lamongan itu luar biasa, bayangkan ada dua anak yang masih duduk di bangku SD ternyata, sudah bisa jadi MC dengan beberapa bahasa.Tentu hal ini membuktikan bahwa para calon penerus bangsa ini mampu untuk menjadi yang terbaik,” katanya yang kemudian disambut tepuk tangan meriah para hadirin.

Wahid juga mengatakan, siapa yang tidak kenal

dengan Kota Lamongan? dari sisi popularitas Kota Lamongan begitu populer dengan beberapa icon mulai kuliner hingga tempat-tempat wisatanya seperti kuliner yang sudah melekat untuk kota Lamongan adalah Soto.

Dari sisi investasi ke depan kota Lamonganlah yang memiliki lahan subur investasi.

Dia mencontohkan di sebelah WBL ada Sorbhase, ada pelabuhan perikanan Brondong dan lainnya di mana seluruh pelabuhnan itu memberikan akses untuk jalur perdagangan. Lahan investasi subur ke depan menjanjikan dan itu sudah bisa dibanggakan sebagai alternatif setelah Kota Surabaya dan Gresik.

“Dengan Momentum peringatan Hari Anak Nasional Prov.Jatim.Anak adalah calon pemimpin dan penerus bangsa untuk itu mari kita wujudkan lingkungan dan keluarga layak untuk anak–anak kita,” pungkasnya.

Senada dengan hal itu,Gus Ipul dalam kesempatan sambutanya mewakili dari Gubernur Soekarwo yang tridak bisa hadir menyampaikan, nomer satu bagi anak kita selama ini aman dan nyamanlah yang pertama buat kita. “Maka dari itu, dengan memperingati Hari Anak nasional Provinsi Jatim tahun 2015 ini mari kita gunakan momentum ini untuk menggugah kita semua dalam memenuhi hakhak anak tersebut. Kekerasan anak pornografi, dan lain-lain yang marak. Maka inilah yg menjadi perhatian pemerintah,” ujarnya.Q mb9

Bangkalan, Bhirawa Pemberitaan penangkapan beberapa anggota dewan Kabupaten Bangkalan Madura Jatim yang dilakukan Badan Narkotika Nasional (BNN) Surabaya beberapa minggu yang lalu, ?membuat DPC PDIP Bangkalan geram, karena salah satu kadernya juga ditangkap dianggap pengedar obat terlarang (Inex) yang diberikan kepada dua anggota dewan di salah satu tempat hiburan malam di Surabaya.

Menurutnya, pemberitaan itu tidak benar, karena selama ini yang bersangkutan tidak pernah menggunakan barang haram itu. Bahkan minuman beralkohol sekali pun tidak pernah mencicipinya. "Dia orangnya lugu, mungkin paling lugu di dewan," kelakar Ketua DPC PDIP Bangkalan, Abdurrahman saat menemui para wartawan, Selasa (1/9).

Menurut Abdurrahman, siapa pun boleh pergi ke hiburan malam, bahkan mungkin semua anggota dewan sama, ?tidak ada aturan yang mengikat seseorang untuk mencari hiburan. "Yang terpenting kan tidak meninggalkan tanggung jawabnya sebagai anggota dewan," pungkas Abdurrahman, yang sampai saat ini masih berstatus Wakil Ketua DPRD Bangkalan.

Hal senada juga diungkapkan M. Husni Syakur. Ia heran kenapa dirinya di-

isukan pengedar barang haram itu, sehingga membuat namanya tercemar. "Saya tidak tahu kenapa beritanya kalau saya yang membawa barang haram itu (inex – red.), padahal saya tidak tahu menahu," terangnya.

Lebih lanjut, ia mengatakan, penangkapan itu ibarat sudah direncanakan sebelumnya, ?karena ia sebelum sampai di tempat hiburan malam itu sudah merasa ada yang mengikutinya.

Terang saja sesudah keluar sampai di parkiran mobil yang ia kendarai anggota BNN Surabaya sudah menunggunya.

"Saya tidak tahu siapa yang merencanakan semua ini, tapi saya dapat mengambil hikmah dari kejadian ini," tandas anggota dewan termuda ini, namun ia mengatakan tidak merasa kapok. "Kita sudah biasa kalau hanya untuk karaokean, malah sering bawa keluarga," tandasnya.

Sebelumnya, beberapa media online memberitakan kalau MHS atau M. Husni Syakur ditangkap oleh BNN Surabaya di salah satu tempat hiburan malam Surabaya bersama dua rekan kerjanya sesama anggota dewan.

Dalam keterangan yang disampaikan pihak BNN, ia terindikasi sebagai Pengedar barang haram tersebut, sehingga pihak BNN Surabaya menahannya untuk pemeriksaan lebih lanjut.Q mb8

NU Tolak Tegas Jokowi Minta Maaf kepada Keluarga PKI Rencana Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan meminta maaf kepada keluarga korban Partai Komunis Indonesia (PKI) yang telah menjadi korban pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) pada saat zaman orde baru ditolak dengan tegas oleh Nahdlatul Ulama.

Ketua Umum PBNU, KH Said Aqil Siradj, menegaskan NU menolak dengan tegas rencana Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang akan meminta maaf kepada keluarga korban Partai Komunis Indonesia (PKI) karena dianggap tidak perlu.

“Saya tidak sependapat dengan rencana tersebut, karena itu tidak perlu,” kata KH Said Aqil Siradj usai memberikan Tausiah pada acara Halalbihalal Nahdlatul Ulama Cabang Kabupaten Blitar yang diikuti oleh seluruh pengurus NU mulai tingkat Ranting, MWC dan Cabang di Kampung Cokelat, Desa Plosorejo Kecamatan Kademangan Kabupaten Blitar, Selasa (1/9) kemarin.

Bahkan pihaknya juga mene-

gaskan selain NU, TNI juga sependapat agar Presiden Jokowi tidak melakukan hal tersebut, pasalnya menurutnya Presiden tidak perlu melakukan hal tersebut. “NU dan TNI tidak sependapat, dan tidak usah minta maaf,” tegasnya yang juga didampingi Ketua Tanfid NU Kabupaten Blitar, KH Masdain Rifai, Bupati Blitar, H herry Noegroho, SE, MH, Wakil Bupati Blitar, Drs. Rijanto serta beberapa pengurus NU Kabupaten Blitar dan Pejabat Pemkab Blitar.

Di sisi lain pihaknya juga berharap kepada Pemerintah lebih fokus terhadap perekonomian di Indonesia yang saat ini nilai tukar dolar mencapai Rp 14 ribu.

Sehingga pihaknya berharap

kepada pemerintah memiliki strategi yang jitu untuk menurunkan nilai tukar rupiah terhadap dolar. “Saya yakin Pemerintah memiliki strategi yang jitu, sehingga kami berharap strategi tersebut bisa segera dilaksanakan untuk menolong perekonomian masyarakat,” ujarnya.

Bahkan pihaknya juga berharap kepada masyarakat untuk menggerakkan perekonomian mikro yang selama ini sudah berjalan serta meningkatkan ekonomi kreatif mengingat selama ini sebagian besar jumlah masyarakat menengah kebawah merupakan warga Nahdliyin.

“Perekonomian di daerah harus tetap berjalan seperti apa adanya, yang biasa bertani ya tetap bertani, yang biasa berdagang ya tetap berdagang dan yang lainnya, jangan sampai hal yang biasanya ini ditinggalkan,” jelasnya.

Sementara Sekretaris GP Ansor Jatim, Ahmad Tamin, terkait

persoalan PKI, secara tegas menjelaskan persoalan tersebut sudah selesai dan tidak ada yang perlu diungkit-ungkit lagi. Bahkan termasuk rencana permintaan maaf kepada keluarga PKI oleh Presiden Jokowi dianggapnya sangat tidak perlu. “Ini sudah selesai, sehingga tidak perlu lagi ada hal seperti itu. Kami juga sudah membahas hal ini dengan Pangdam,” imbuhnya.

Bahkan pihaknya juga menyayangkan adanya peredaran atribut dan logo PKI yang beredar di sejumlah wilayah yang dipakai pada saat menyambut HUT RI ke70 seperti di Pamekasan serta daerah yang lainya. “Memang ada beberapa daerah yang masih ditemukan atribut seperti itu, namun anehnya muncul pada saat peringatan HUT RI ke-70 pada saat mengikuti karnaval,” jelasnya lagi.

Sementara perlu diketahui sebelumnya Presiden Jokowi saat berpidato di sidang tahunan

hartono/bhirawa

Ketua Umum PBNU, KH Said Aqil Siradj saat memberikan Tausiah pada acara Halalbihalal Nahdlatul Ulama Cabang Kabupaten Blitar di Kampung Cokelat, Desa Plosorejo Kecamatan Kademangan Kabupaten Blitar, Selasa (1/9) kemarin.

MPR/DPR/DPD RI di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat 14 Agustus lalu menegaskan rencananya untuk menuntaskan kasus pelanggaran HAM be-

rat masa lalu termasuk kasus PKI melalui proses rekonsiliasi yang mendapat penolakan tegas dari sejumlah Ulama’ dan Keluarga TNI.Q htn

EKONOMI BISNIS

8

Rabu Wage 2 SEPTEMBER 2015

Antisipasi Kelesuan Rupiah

Pemerintah Harus Perkuat Sektor Agraris Pemprov, Bhirawa Terus terjun bebasnya mata uang rupiah atas dolar AS hingga tembus angka Rp14 ribu per dolar mengundang banyak keprihatinan banyak pihak. Banyak yang menyarankan Indonesia harus bisa berdikari dan tidak terlalu tergantung dengan negara lain, karena Indonesia memiliki semuanya.

Menurut Kepala Bagian Sarana Ekonomi Biro Administrasi Perekonomian Setdaprov Jatim, Ir Sumbangto MM, Indonesia harus dibangun dengan tekad yang sama. Sumberdaya alam dan manusia Indonesia harus menjadi modal dasar dalam membangun Indonesia.

“Dalam tatanan perekonomian dunia, saat ini kelesuan ekonomi tidak hanya terjadi di Indonesia tapi disebagian besar negara di dunia. Pengaruh Amerika sebagai pemain tunggal ekonomi dunia, memporak-porandakan perekonomian dunia. Nilai tukar

mata uang di dunia dibuat pontang panting. Nilai mata uang Yuan, Baht, Ringgit, Peso mengalami devaluasi 8 persen – 30 persen terhadap dolar Amerika,” kata Sumbangto, Selasa (1/9).

Dia menyebutkan, nilai rupiah yang menurun sampai Rp14 ribu per dolar Amerika Serikat secara umum mempengaruhi perekonomian Indonesia. Karena berdasarkan pengamatannya, hampir 80 persen sektor ekonomi bergantung dari negara lain atau impor. Kondisi ini yang menyebakan perekonomian lesu yang berdampak pada niilai ekspor-

impor mengalami penurunan, sehingga beberapa industri yang bahan bakunya berasal dari luar negeri, melakukan penjadwalan ulang dalam melakukan produksi.

“Jika kondisi seperti ini terus terjadi, dampak paling dikhawatirkan adalah terjadinya PHK (pemutusan hubungan kerja) secara besar-besaran. Beberapa harga barang impor, seperti barang elektronik, kendaraan bermotor, serta barang konsumsi mengalami kenaikan harga. Akibatnya sektor perdagangan lesu.

Banyak pedagang yang menghentikan kegiatan jual beli, dan jika kondisi ini berlangsung lama, bisa terjadi PHK,” ungkapnya.

Dengan kondisi seperti ini, kata alumnus Institut Teknologi Sepuluh November (ITS) ini menyampaikan, semua harus berbenah dan instrospeksi. Semua

elemen bangsa, harus menyatukan tekad membangun bangsa seperti waktu kemerdekaan 1945. Yakni mengembalikan kejayaan Indonesia dengan potensi yang dimiliki.

Dia mengingatkan, Indonesia adalah negara agraris, sumberdaya alam melimpah dan sumberdaya manusia yang mumpuni menjadi modal utama kebangkitan Indonesia. Untuk itu perlu dibenahi semua sektor perekomian yang berbasis agraris. Sektor pertanian tanaman pangan sebagai pemasok utama pangan masyarakat, harus mendapat perhatian yang besar.

Semua komponen yang terlibat dalam meningkatkan produksi pertanian tanaman pangan, harus mendapat perhatian paripurna, seperti, pengairan, pupuk, bibit dan teknologi pasca panen.

Sektor peternakan yang sempat mengalami kegelisahan, harus

dibenahi. Populasi ternak harus dikembalikan ke posisi ideal, sehingga jaminan pasokan ternak dapat dijamin.

“Lahan untuk kegiatan peternakan masih tersedia cukup luas, demikian juga sumber pakan alami, masih cukup besar.

Demikian juga sektor perkebunan dan perikanan. Semua sumber daya agraris ini masih sangat banyak dan tersedia di negara Indonesia, dan ini dapat menghidupi bangsa Indonesia dengan paripurna,” ungkapnya.

Menurutnya, sektor industri yang merupakan tulang punggung perekonomian, dikembalikan ke industri pengolahan sektor agraris. Industri di Indonesia, harus bertumpu pada sumber daya yang dipunyai Indonesia.

Harus dimulai dari sekarang.

Dalam lima tahun kedepan, 80 persen sektor industri, harus berbahan dasar dan berbahan

Bulog Janji Ambil Hasil Panen Petani

Kurs Jual

Beli

USD

14,151.00

14,011.00

SGD

10,046.86

9,939.70

EUR

15,948.18

15,787.59

JPY

11,727.02

11,606.20

GBP

21,782.63

21,561.53

Sumber : Bank Indonesia ( 1 SEPTEMBER 2015 )

RAGAM EKBIS

Jaring Nasabah, Buka Cabang di Surabaya Surabaya,Bhirawa Setelah meresmikan tujuh kantor cabang yang tersebar di Sumatera, Jawa, dan Kalimantan pada Juni 2015, PT Asuransi Cakrawala Proteksi Indonesia atau yang lebih dikenal Asuransi Cakrawala kembali menunjukkan eksistensinya dengan melakukan peresmian dua kantor cabangnya sekaligus yang berada di Jatim yang terletak di Kota Malang dan Surabaya. Peresmian dua kantor tersebut akan dilakukan pada tanggan 2 dan 3 September 2015.

Vice President Director Asuransi Cakrawala Nicolaus Prawiro menguraikan, pembukaan cabang di dua kota sebagai bentuk masih bertumbuhnya pasar asuransi di Surabaya dan Malang. Kedua kota ini memiliki masyarakat yang mulai menyadari bagaimana pentingnya asuransi dalam kehidupan sehari-hari.

“Hampir semua perusahaan asuransi ternama berkantor di kedua kota ini.

Untuk itu, kami ingin juga terjun dalam jasa asuransi di Surabaya dan Malang.

Jumlah nasabah yang terus bertumbuh pada kota-kota ini menjadi lahan yang harus di garap secara maksimal,” ujarnya di Hotel Bumi, Surabaya Selasa (1/9) kemarin.Q wil

Indosat Gandeng Klub Sepak Bola Internasional Surabaya, Bhirawa Indosat menjalin kerja sama dengan 3 klub sepak bola internasional yaitu FC Internazionale Milano, Arsenal FC dan FC Barcelona. Penandatanganan kontrak kerja sama dilakukan di Jakarta yang dihadiri oleh Alexander Rusli, President Director & CEO Indosat, Erick Thohir, President FC Internazionale Milano, Richard Lamb, Managing Director of Asia FC Internazionale Milano dan William Brown, Director Arsenal FC. Kerja sama ini sekaligus mengukuhkan Indosat sebagai Official Telecom Partner untuk FC Internazionale Milano, Arsenal FC, dan FC Barcelona di Indonesia. Kerja sama dengan FC Barcelona sendiri merupakan kelanjutan dari kerja sama yang dilakukan sejak 2013. Hal ini menunjukkan bahwa Indosat adalah perusahaan telekomunikasi terkemuka yang membawa konten sepakbola terbaik bagi penggemar sepak bola terbesar di Indonesia dengan jaringan terbaik Indosat.Q ma

KEHILANGAN TULUNGAGUNG Hilang STNK,, Honda, th. 2011, Hitam Silver, AG3674SA, a/n. Sunardi, Ds. Sidorejo, KaumanT.Agung No. 1613/IMB/BI-II/2015 Hilang STNK, Suzuki, th. 2007, Hitam, AG3371SQ, a/ n. Sumarwan, Ds. Tiudan, Gondang-T.Agung No. 1614/IMB/BI-II/2015

SITUBONDO Hilang STNK, nopol P 6128.EZ, a/n AGUS SETIA BUDI.DR DS.POKAAN RW.03/02 KEC.KAPONGAN SITubondo.

No. 1615/IMB/BI-II/2015 Hilang STNK,nopol P.2682.FG, a/n RUSDIANTO KEL.DAWUHAN RW.03/02 KEC. Kota SITUBONDO No. 1616/IMB/BI-II/2015

baku dari Indonesia. Walaupun, jumlah industri mengalami penurunan.

Dia menjelaskan, kondisi perekonomian Indonesia, tetap akan mengalami pertumbuhan, walaupun hanya 5 persen bahkan kurang. Pertumbuhan ini tidak cukup, karena untuk mengatasi persoalan tenaga kerja, dibutuhkan pertumbuhan ekonomi diatas 7 persen, akan tetapi dengan kondisi ekonomi dunia yang semakin tidak menentu, pertumbuhan ekonomi 5 persen, merupakan prestasi.

“Masyarakat Indonesia makannya nasi bayarnya pakai uang rupiah. Kita tidak membutuhkan dollar untuk membeli bera atau nasi. Mari kita kembali ke kejayaan Indonesia sebagai negara agraris dengan mencintai apa yang telah dimiliki Indonesia termasuk mencintai rupiah,” tegasnya. Q iib

Tri diana/bhirawa

Daging ayam ini jugak mengakibatkan kenaikan inflasi di Kota Surabaya

Inflasi Kota Surabaya Tertinggi di Jatim Pemprov, Bhirawa Kondisi Inflasi Jatim pada Agustus 2015 sebesar 0,36 persen.

Persentase tersebut masih rendah dibandingkan inflasi nasional sebesar 0,39 persen. Sedangkan inflasi Jatim berdasar Tahun Kalender 2,11 persen dan inflasi Jatim jika dilihat dari Tahun ke Tahun 6,79 persen.

Kepala Badan Pusat Statistik Jatim, M Sairi MA mengatakan, biasanya ada tiga tolok ukur yang telah dijadikan patokan pengamat ekonomi yaitu inflasi bulanan, inflasi kalender, dan inflasi tahun ke tahun.

Dijelaskannya dalam inflasi Jatim, inflasi Kota Surabaya termasuk tertinggi sebesar 0,48 persen, sedangkan inflasi terendah di Sumenep, Kediri, dan Probolinggo sebesar 0,02 persen.

“Inflasi Surabaya tinggi menandakan beban perekonomian masyarakat di Surabaya lebih berat dibandingkan Kab/kota lainnya. Dengan inflasi Surabaya ini maka rata-rata uang dipegang telah berkurang 0,48 persen,” katanya, ketika menyampaikan rilis, Selasa (2/9).

Inflasi bulan Agustus 2015 dipicu oleh beberapa komoditi, antara lain beras, telur ayam ras, biaya Sekolah Dasar, cabai rawit, daging ayam ras, biaya

Sekolah Menengah Pertama, soto, biaya Sekolah Menengah Atas, nasi dengan lauk, dan sate.

Ditambahkannya, harga beras kembali mengalami kenaikan karena prediksi musim kemarau yang berkepanjangan membuat para petani tidak banyak menjual hasil panen dan menyimpan untuk mencukupi kebutuhan keluarga.

Kenaikan harga pakan ternak mengakibatkan kenaikan harga komoditi telur dan daging ayam ras. Komoditi cabai rawit mengalami kenaikan harga akibat berkurangnya pasokan di pasaran karena panen yang kurang berhasil d a n tingginya permintaan karena musim hajatan.

Kenaikan harga bahan makanan memicu kenaikan harga komoditi makanan jadi, antara lain nasi dengan lauk Data BPS Jatim

dan sate.

Sedangkan Tahun ajaran baru pada bulan Juli-Agustus 2015 menyebabkan kenaikan biaya pendidikan, mulai tingkat sekolah dasar hingga sekolah menengah atas. Kenaikan biaya Sekolah Dasar menyumbang inflasi sebesar 0,07 persen, biaya Sekolah Menengah Pertama dan biaya Sekolah Menengah Atas masing-masing menyumbang inflasi sebesar 0,03 persen.

“Namun, sebenarnya kemampuan kendalikan harga secara rata-rata di Jatim lebih bagus dibandingkan tingkat nasional,” kata Sairi.Q rac

Tuban, Bhirawa Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik atau disingkat Perum (Bulog) Subdivre Bojonegoro mengklaim sembilan bulan kedepan Stok beras yang berada digudang Bulog Tuban aman. Masyarakat pun di himbau untuk tidak panik jika terjadi kelangkaan.

“Penyerapan beras dilakukan optimal, dan posisi stok beras di gudang bulog Tuban aman untuk sembilan bulan ke depan,” Kata Bejo Kepala gudang Bulog Wire Tuban, (1/9).

Bejo berani mengklaim kalau 9 bulan kedepan aman, dikarenakan stok cadangan beras digudanganya saat ini masih 15 ribu ton. Sehingga, masyarakat tidak perlu khawatir walaupu saat ini musim kemarau di Kabupaten Tuban.

“Gudang memiliki stok ditahun ini sebanyak 18 ribu ton beras, sedangkan stok beras cadangan sebanyak 15 ribu ton, dan itu aman untuk kedepan,” terang Kepala gudang Bulog Wire Tuban.

Lebih lanjut, masih menurut Bejo, penyerapan beras saat ini terus dilakukan demi menjaga pasokan beras aman, termasuk pada musim kemarau tahun ini. Penyerapan paling besar berada di wilayah Kecamatan Palang, Plumpang dan Rengel. “Tiga Kecamatan itu memberi pasukan terbanyak, tapi kecamatan yang lain juga ikut memberi pasokan namun tidak dominan,” terang Bejo ini.

Sementara itu, Komandan Kodim (Dandim) 0811/ Tuban Letkol Kav Rahyanto Edy Yunianto saat dikonfirmasi (1/9) menyatakan guna menyukseskan program Swasembada Pangan Nasional, dan untuk memenuhi target dikabupaten Kabupaten Tuban, ia berharap pada para pengusaha penggilingan padi menjual hasilnya pada Bulog selain agar tidak ada pihak lain yang merusak harga pasar di dalam negeri. ”Untuk memperoleh pemahaman yang jelas, selalu koordinasi dengan pihak Bulog. karena pada intinya dalam kerja sama antara Bulog dengan pengusaha penggilingan padi dan petani tidak ada satu pihak pun yang dirugikan,” Kata Dandim dalam arahan rapat yang dihadiri para pengusaha penggilingan padi di Kabupaten Tuban.

Untuk diketahui, pihak Bulog Tuban telah berkomitmen akan menyerap beras milik petani. Komitmen itu dilakukan dengan penandatanganan antara kepala gudang bulog Wire Tuban bersama pengurus penggilingan padi dan Danramil SeWilayah Tuban, disaksikan Dandim 0811 Tuban. Q hud

Produksi Gula Tak Terpengaruh Gejolak Rupiah APTR Meminta Pemerintah Mencukupi Pupuk Anjloknya nilai tukar rupiah atas dollar AS ternyata menjadi berkah bagi petani tebu, sebab importir gula rafinasi akan berfikir dua kali untuk mengirimkan produksinya ke Indonesia karena mahalnya biaya pengiriman. Selain itu bahan baku tebu juga bisa didapat di dalam negeri.

Hal ini sebagaimana disampaikan HM Arum Sabil Ketua Assosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia (APTRI) Pusat saat membuka ‘Musyawarah Kerja Wilayah APTR Unit PG Pradjekan’ di Hall Ijen View, kemarin Selasa (1/9).

“Pihak importir akan berpikir ulang untuk mendatangkan gula rafinasi ke Indonesia.

Sebab, pihak importir akan membeli gula dengan harga mahal. Oleh sebab itu, petani tebu di dalam negeri ini diuntungkan dengan kenaikan nilai dolar terhadap rupiah. Namun, itu bukan berarti kita petani tebu berbahagia diatas pelemahan nilai rupiah,” jelasnya.

Pada kesempatan itu Arum Sabil minta pemerintah untuk menyediakan pupuk bagi petani tebu. Sebab, saat ini

petani tebu kesulitan untuk mendapatkan pasokan pupuk.

Selain itu, pemerintah dalam hal ini kepolisian atau kejaksaan jangan mudah mengkriminalisasi petani atau distributor pupuk terkait pembelian pupuk yang dilakukan kelompok tani. ”Para petani tebu di Indonesia, termasuk di Bondowoso, Jember dan Lumajang serta Situbondo ini kesulitan untuk membeli pupuk baik pupuk subsidi maupun nonsubsidi.

Pemerintah wajib untuk memenuhi kebutuhan petani tebu ini,” katanya.

Ia menambahkan, memang ada aturan untuk pembelian pupuk subsidi diberlakukan bagi petani yang memiliki lahan dibawah 4 hektare. Dan, bagi petani yang memiliki

har/bhirawa

HM Arum Sabil ketua APTRI Pusat saat memberi sambutan dalam Muskerda APTR Unit PG Pradjekan kemarin. lahan diatas 4 hektare diwajibkan untuk membeli pupuk non subsidsi.”Namun saat ini, petani kesulitan untuk membeli pupuk subsidi maupun non subsidi,” katanya.

Oleh sebab itu, kata Arum, saat ada petani yang membeli pupuk ke distributor atau distributor yang mengirim pupuk

ke petani, namun justru ada upaya mengkriminalisasi, maka hal itu jangan sampai terjadi.

“Kasihan petani karena petani ini butuh pupuk,” katanya.

Sementara itu, Supriyadi Ketua DPD Golkar Bondowoso yang juga anggota Komisi IV dan seorang petani tebu membenarkan jika saat ini petani

kesulitan pupuk.”Oleh sebab itu, pengurus APTRI Unit PG Pradjekan yang baru terbentuk, wajib berusaha keras mencukupi kebutuhan pupuk bagi petani,” katanya. APTRI wajib untuk melobi pemerintah atau stakeholder agar kebutuhan pupuk terpenuhi.”Saat ini pupuk yang dibutuhkan untuk proses penanaman tebu langka. Harus ada langkah nyata untuk memenuhi kebutuhan pupuk,” katanya.

Sedangkan Ketua APTRI Unit PG Pradjekan Abdul Halik mengatakan pihaknya akan mengatur langkah awal dengan mensinergikan petani tebu, PG Pradjekan dan APTRI sendiri.”Kami akan bersinergi. Sebagai asosiasi kami akan menjadi jembatan antara kepentingan petani dengan PG Pradjekan,” katanya. Untuk pemenuhan kebutuhan pupuk bagi petani, maka APTRI PG Pradjekan akan berupaya keras.”Nanti kami akan bekerja untuk pemenuhan kebutuhan pupuk,” katanya.Q har

Rabu Wage 2 SEPTEMBER 2015

KILAS AREMANIA

Wawali Lepas Jamaah Calon Haji PNS Kota Malang Malang, Bhirawa Jamaah Calon Haji, PNS Pemerintah Kota Malang, secara resmi dilepas oleh Wakil Walikota Malang, Sutiaji dari Masjid Baiturrahman, Komplek Balaikota setempat Selasa (1/9) kemarin.

Jumlah jamaah haji PNS Kota Malang, tahun ini mencapai 71 orang yang akan tergabung dalam Kloter 42 dan 43, berangkat pada tanggal 7 September mendatang.

Wakil Walikota Malang, Sutiaji kepada para jamaah, meminta agar menyiapkan diri dengan baik, mengingat haji merupakan Ibadah fisik. Karena hanya dengan fisik yang prima jamaah mampu menjalankan sarat rukun haji dengan baik.

“Jangan lupa kami yang di Kota Malang didoakan, agar dipanggil bisa menjalankan Ibadah Haji. Selain itu, titip doa untuk Kota Malang, agar lebih sejahtera lagi,”tutur Sutiaji.

Acara Pelepasan, Jamaah calon haji anggota Korpri Kota Malang itu, juga ditandai dengan Sosialisasi Haji Mabrur Bagi Anggota Korpri di Lingkungan Pemerintah Kota Malang.

Kegiatan ini tujuanya untuk meningkatkan pemahaman dan pembekalan bagi anggota Korpri di Pemerintahan Kota Malang sekaligus meningkatkan kebersamaan diantara anggota Korpri.

“Ciri haji mabrur itu, setelah sampai di tanah air, dia akan semakin khusuk beribadah, dengan tetangga makin akur dan kinerjanya semakin baik,”imbuh Sutiaji.Q mut

Jalan Tembus Harus Hindari Jalan Perhutani Batu, Bhirawa Banyak pihak yang meragukan keberhasilan pembangunan jalan tembus Pasuruan–Lawang–Kota Batu. Pembangunan jalan tembus sepanjang 20 kilometer yang sudah diwacanakan sejak tahun 2011 ini terkendala dengan tanah milik perhutani. Karena itu jalan tembus yang akan melalui kawasan perhutani diubah melalui anas bachtiar/bhirawa jalan lain yang M Chori tidak menggunakan kawasan perhutani.

“Sedapat mungkin tidak menggunakan jalur perhutani, sehingga tidak ada kendala lagi,” ujar Kepala Bappeda Kota Batu, M.Chori, Selasa (1/9).

Adapun rencana pembangunan jalan tembus ini sudah dimasukkan oleh Bappeda dalam Rencana Program Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Direncanakan, untuk Kota Batu ada dua pintu masuk menuju jalan tembus ini. Yakni melalui Desa Giripurno dan Desa Bumiaji.

Dan diperkirakan pembangunan jalan tembus ini akan menghabiskan dana yang sangat besar. Karena ada jalan yang harus dibuat baru, ada juga lajur jalan yang hanya peningkatan. Di beberapa titik juga direncanakan akan dibangun rest area di jalan tembus ini.

Diketahui, saat ini Bakorwil Malang sedang mempersiapkan membuat kesepakatan untuk 4 daerah yang akan dilewati oleh jalan tembus Pasuruan – Lawang – Kota Batu. Yaitu, Kabupaten Pasuruan, Kota Pasuruan, Kabupaten Malang, dan Kota Batu.

Kepastian ini menyusul analisa yang dilakukan Pemerintah Provinsi Jatim ini bahwa keberadaan jalan tembus ini akan sangat berdampak pada pengembangan kawasan beberapa tahun mendatang.

Dan dengan adanya kepastian ini, kata Chori, Pemkot Batu sudah bersiap untuk menandatangani kesepakatan 4 daerah tersebut. Q nas

Tersangka SBIE Minta Wali Kota Batu Jadi Saksi Meringankan Batu, Bhirawa Setelah menyatakan sikapnya secara blak-blakan terkait kasus dugaan korupsi roadshow Shining Batu Investment and Exhibition (SBIE) 2014, mantan Ketua PHRI Kota Batu, Uddy Syaifudin, mendatangi kantor Balaikota Batu. Ia mengakukan permintaan kesediaan kepada Wali Kota Batu, Eddy Rumpoko dan Wakil Wali Kota Batu, Punjul Santoso untuk bersedia menjadi saksi yang meringankan bagi Uddy yang kini berstatus tersangka.

Maksud dan tujuan Uddy Syaifuddin ini disampaikan oleh kuasa hukumnya, Haidary. Ia mendatangi kantor walikota untuk menyerahkan surat permintaan kesediaan kepada Wali Kota Batu, Eddy Rumpoko (ER) dan Wakil Wali Kota Batu, Punjul Santoso, Selasa (1/9). Adapun isi dari surat tersebut meminta kesediaan kepada kedua pimpinan Pemkot Batu itu menjadi saksi yang meringankan Uddy. ”Hari ini (kemarin-red) saya berkirim surat kepada wali kota untuk meminta kesediaannya jadi saksi yang meringankan dalam kedudukannya sebagai wali kota sekaligus pengarah tim pelaksana penyelenggaraan kegiatan promosi dan kerjasama investasi,” terang Haidary, Selasa (1/9).

Menurutnya, kliennya memiliki keyakinan bahwa walikota dan wakil walikota banyak mengetahui terkait kasus ini.

Karena kegiatan SBIE ini dilaksanakan oleh para bawahannya. Selain itu, surat yang sama juga dikirim kepada Sekda Kota Batu, Widodo. Karena dalam SBIE 2014 ini Sekda menjabat sebagai ketua tim.

Dalam surat nomor No. 0906.S.01/MSA/IX/ 2015, tertanggal 1 September 2015, Uddy berharap mereka bersedia memberikan keterangan sebagai saksi yang meringankan bagi dirinya sebagai tersangka.Q nas

MALANG RAYA

9

Mudahkan Koordinasi, Ketua F-PDIP Digeser Malang, Bhirawa Pergantian ketua Fraksi PDIP di DPRD Kota Malang, akhirnya benar-benar dilakukan oleh DPC PDI Perjuangan Kota Malang. Priyatmoko Oetomo Ketua Fraksi PDIP, per 1 September kemarin menjadi anggota biasa, posisinya, sekarang digantikan Suprapto.

Pengumuman pergantian ketua Fraksi PDIP dilakukan usai rapat paripurna di gedung DPRD Kota Malang, Selasa (1/9) kemarin, di hadapan anggota DPRD Kota Malang.

Arif Wicaksono Ketua DPC PDI Perjuangan yang juga ketua DPRD Kota Malang, menyampaikan sendiri pengumuman pergantian ketua Fraksi PDIP tersebut.

Menurut Arif Wicaksono pergantian ketua fraksi tersebut hanya untuk penyegaran saja. Itu lanjutnya sesuai surat keputusan (SK) baru DPP PDIP menyebutkan jabatan ketua fraksi harus dipegang oleh pengurus DPC PDIP. “Hanya penyegaran saja, agar koordinasinya lebih maksimal. Pergantian ini juga berdasarkan SK baru DPP, karena ketua Fraksi harus pengurus DPC,” urai Arif.

Ia lantas menambahkan jika ditunjuknya Suprapto sebagai ketua Fraksi PDIP untuk menggantikan Priyatmoko Oetomo, lantaran Suprapto menjabat Wakil Ketua I DPC PDI Kota Malang.

cahyono/bhirawa

Suami Iis Juana Indah, Wahyu Herwanto saat menunjukkan kuitansi dan surat keterangan tidak mampu dari desa.

Anggota DPRD Sesalkan Pelayanan RSUD Kanjuruhan Kab Malang, Bhirawa Seorang pasien ibu melahirkan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kanjuruhan, yang diduga ditahan karena tak mampu membayar persalinan, akhirnya bisa diselesaikan setelah anggota Komisi B DPRD Kabupaten Malang H Hadi Mustofa mendatangi rumah sakit tersebut. Ibu yang melahirkan bayi kembar lakilaki perempuan itu asal Desa Sumber Petung, Kecamatan Kalipare, Kabupaten Malang Iis Juana Indah.

“Kami sangat menyayangkan tindakan pihak RSUD Kanjuruhan, menahan salah satu pasien karena belum bisa melunasi biaya persalinan,” kata Anggota Komisi B DPRD Kabupaten Malang H Hadi Mustofa, Selasa (1/9), kepada Bhirawa.

Menurutnya, kasus yang dialami Iis Juana Indah itu, yakni melakukan persalinan di RSUD Kanjuruhan, setelah persalinan selesai dia diminta pihak rumah sakit untuk mem

bayar biaya persalinan totalnya sebesar Rp 5 juta.

Namun, Iis hanya memiliki uang sebesar Rp500 ribu, sehingga Iis diperbolehkan pulang namun bayi kembarnya disuruh ditinggal di rumah sakit. Dan kasus itu membuat miris hati saya, karena bayi kembar dari pasangan Wahyu Herwanto dan Iis Juana Indah itu secara tidak langsung dipisahkan.

“Padahal bayi kembar tersebut sangat membutuhkan Air Susu Ibu (ASI), sehingga jika bayi kembarnya ditinggal di rumah sakit, maka tidak mendapatkan asupan susu dari ibunya. Ini yang membuat miris hati saya, karena pihak rumah sakit tidak memiliki hati nurani untuk memberikan keringanan biaya persalinan pada warga miskin,” papar Mustofa.

Dirinya berharap, kasus seperti ini tidak perlu terjadi apabila Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang melakukan pendataan warga miskin de-

ngan benar. Karena masih banyak sebagian warga miskin di wilayah Kabupaten Malang minim pengetahuan terkait adanya Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Ironisnya lagi, surat keterangan tidak mampu dari desa ditolak oleh pihak RSUD Kanjuruhan.

Agar persoalan yang dihadapi Iis ini selesai, tegas Mustofa, maka dirinya menghubungi Kantor BPJS Malang guna untuk memberikan bantuan kepada yang bersangkutan.

Namun, pihak BPJS menyatakan jika nama Iis Juana Indah belum masuk daftar sebagai peserta BPJS maupun peserta Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda). Sehingga pihak PBJS menyarankan ke Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Malang, agar bisa membantu biaya persalinan Iis, karena itu domennya Dinsos.

“Akhirnya kasus yang dialami Iis tersebut akan dicover oleh Dinsos Kabupaten Malang,” jelasnya.Q cyn

Kejari Limpahkan Empat Kasus Korupsi ke PN Kepanjen

Kasek Bermasalah Ikut Gerbong Mutasi Malang, Bhirawa Kepala SDN Bandungrejosari I Puji Wahyuni dimutasi ke SDN Bunulrejo II, lantaran yang bersangkutan, tersandung pesoalan pengadaan komputer, yang diprotes oleh orang tua siswa, beberapa waktu yang lalu. Puji dimutasi, bersamaan dengan mutasi 52 guru yang diberi tugas tambahan sebagai kepala sekolah, dan 13 pengawas, dilingkungan Dinas Pendidikan Kota Malang, Selasa (1/ 9) kemarin.

Wali Kota Malang Muhammad Anton, di sela-sela pengukuhan yang berlangsung di aula Dinas Pendidikan menuturkan proses mutasi ini tidak ada kaitanya dengan persoalan yang dialami oleh masing-masing kepala sekolah.

Tetapi, menurut Wali kota yang kerap disapa Abah Anton itu, murni untuk kepentingan organisasi di Dinas Pendidikan,

jadi kata dia sama sekali tidak terkait dengan persoalan apapun.

“Mutasi ini murni untuk penyegaran, karena di Dinas Pendidikan banyak kekosoangan kepala sekolah, jadi harus dilakukan pengisian jangan sampai kosong, sebab kalau kosong proses belajar mengajar bisa terganggu,”tuturnya.

Pengukuhan guru yang mendapatkan tugas tambahan sebagai kepala sekolah pada jenjang SD, SMP dan SMA serta SMK, 21 orang diantaranya merupakan wajah baru. Meski ada diantara mereka yang merupakan wajah lama.

Wajah lama yang dimutasi anatara lai, Diantaranya kepala SMAN IV Tri Suharno digeser ke SMAN X. Untuk Kepala SMP yang merupakan wajah lama adalah RV Sudarmanto yang sebelumnya mengepalai SMPN 5 digeser ke SMPN 21.

Selain

Sebelumnya di DPRD Kota Malang, Suprapto menjabat sebagai ketua Badan Kehormatan (BK). Sedangkan, Priyatmoko, yang juga mantan Ketua DPRD Kota Malang itu, sekarang hanya kader di PDIP. “Pak Moko hanya kader, tidak menjabat di struktural kepengurusan DPC, jadi diganti dengan yang pengurus,” ujarnya.

Sementara itu, Suprapto sebagai ketua Fraksi yang baru, berjanji lebih meningkatkan komunikasi dan pengawasan terhadap anggota untuk menjalankan program-program partai di legislatif.

Menurutnya, fraksi PDIP tetap konsisten memperjuangkan aspirasi masyarakat.

“Fungsi kontrol dan fungsi anggaran juga harus pro rakyat, yang jelas akan terus meningkatkan fungsifungsi itu di legislatif,” jelasnya lagi. Sayangnya Priatmoko, tidak hadir Informasinya, Priyatmoko sedang sakit. Saat dihubungi, nomor ponselnya juga tidak aktif. Q mut

itu juga ada Kepala SD digeser memimpin SMK dia adalah Sidik Priyono sebelumnya Kepala SDN Bunurejo 2 dipercaya menahkodai SMKN 7.

Sementara itu, kepala Dinas.

Pendidikan Zubaidah, menambahkan bahwa Mutasi adalah hal yang biasa jangan dianggap karena ada sesuatu. Menata personal tidak hanya menaruh saja namun juga butuh banyak pertimbangan serta syarat yang harus dipenuhi.

“Saat ini sekolah yang kosong banyak sekali karena pensiun atau meninggal dunia. Itulah sebabnya mutasi ini mendesak dilakukan,”ujar Zubaidah. Pihalnya berharap, para kepala sekolah dan pengawas sekolah yang baru saja dilantik itu, bisa segera menyesuaikan ditempat tugasnya yang baru, sehingga proses pendidikan tidak sampai terganggu. Q mut

Kab Malang, Bhirawa Kejaksaan Negeri (Kejari) Kepanjen, Kabupaten Malang, akan melimpahkan empat kasus dugaan korupsi ke Pengadilan Negeri (PN) Kepanjen. Karena dari hasil pemeriksaan dan peyidikan, ada empat perkara kasus dugaan korupsi, sejak bulan Januari hingga bulan Agustus 2015.

Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejari Kepanjen, Kabupaten Malang Yuniato SH, Selasa (1/ 9), kepada wartawan mengungkapkan, empat kasus korupsi yang akan dilimpahkan ke PN Kepanjen, yakni kasus penggelapan dana Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Kecamatan Kalipare, dan tiga perkara terkait kasus pengadaan tanah di Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Gondanglegi.

“Meski kasus tersebut akan segera kita limpahkan ke PN Kepanjen, namun, untuk saat ini tersangka belum kita tahan, hanya mereka wajib lapor saja dan tidak melakukan perjalanan ke luar kota. Dan tersangka hingga saat ini kooperatif, baik dalam kepentingan pemeriksaan, penyidikan maupun wajib lapor,” jelasnya.

Menurut Yunianto, pelimpahan berkas empat perkara kasus kasus tersebut, ke PN Kepanjen, dijadwalkan pada pertengahan bulan September 2015 ini. Satu orang sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus penggelapan anggaran PNPM, sebesar Rp 90 juta, tiga orang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pengadaan tanah MAN Gondanglegi seluas 1 hektare. Sehingga negara telah dirugikan dalam kasus itu, yakni sebesar Rp 2,1 miliar.

“Kami mengajak masyarakat Kabupaten Malang agar berpartisipasi dalam melaporkan ke Kejari Kepanjen, jika ada kasus tindak pidana korupsi. Karena perbuatan korupsi itu telah merugikan keuangan negara,” tegasnya.

Di kesempatan itu, Yunianto mengaku, bahwa tidak mudah dalam mengungkap kasus tindak pidana korupsi, karena tidak seperti kasus pencurian atau pembunuhan. Sehingga untuk mengungkap kasus korupsi perlu adanya keterlibatan yang kuat dari masyarakat. Sebab, semakin masyarakat aktif memberikan informasi terkait kasus korupsi, hal itu akan semakin baik untuk mengungkap kasus korupsi di Kabupaten Malang.Q cyn.sup

Kemarau dan Jelang Idul Adha

Distanhut Khawatirkan Sapi Betina Ikut Dipotong Menjelang hari raya Idul Adha, kebutuhan sapi potong diperkirakan meningkat. Kondisi ini dikhawatirkan para pedagang menahan stok sapi potong untuk memenuhi kebutuhan kurban.

Jika hal itu terjadi, maka untuk memenuhi kebutuhan daging, Rumah Pemotongan Hewan (RPH) dikhawatirkan akan memotong sapi betina.

Sebab sapi potong jenis jantan cenderung akan ditahan karena untuk hewan kurban dalam hari raya dipersyaratkan sapi jantan.

“Saya khawatir ada upaya menimbun maupun membatasi pemotongan sapi jantan untuk menaikkan harga menjelang Idul Adha agar harganya naik.

Kalau itu terjadi, maka untuk memenuhi kebutuhan daging akan memotong sapi betina, baik sapi betina perah yang produksi susunya sudah rendah maupun sapi betina lokal,” ungkap Kepala Distanhut Kota Batu, Budi Santoso kepada Bhirawa, Selasa (1/8).

Padahal dengan memotong sapi betina, maka dampaknya ke depan akan buruk karena menurunnya populasi sapi betina bisa mempengaruhi jumlah anakan dan juga produksi susu.

“Banyak peternak yang memilih

menjual sapi perah betina yang kurang poduktif. Demikian juga induk sapi lokal yang jarang beranak. Kalau ini dilakukan akan berdampak panjang, karena akan menghambat upaya pemerintah untuk meningkatkan populasi sapi, baik sapi perah maupun sapi lokal dan pedaging,” terang Budi.

Ditambahkan, kebutuhan daging di kota Batu memang tidak terlalu tinggi. Sapi dan kambing dari kota Batu biasanya dijual ke Kota Malang dan daerah sekitarnya. “Harga daging sapi saat ini masih tinggi, yaitu antara Rp 105 ribu hingga Rp 110 ribu per-kg. Ini yang mendorong sapi-sapi betina yang tidak produktif sering dijual dan disembelih untuk mengejar untung,” kata Budi.

Lebih lanjut dikatakan, untuk menghindari pemotongan sapi betina atau indukan, pihaknya akan meningkatkan pengawasan dan memberikan himbauan kepada peternak dan petani untuk tidak menjual sapi betina.

supriyanto/bhirawa

Penggemukan sapi potong yang banyak diusahakan di Malang Raya.

Sebab jika dijual ada kecenderungan untuk disembelih.

Hal ini mengingat musim kemarau saat ini ada kecenderungan petani dan peternak mengurangi jumlah sapinya untuk menekan kebutuhan pakan ternak. Musim kemarau menyebabkan produksi pakan hijauan ternak menurun. Peternak harus mengeluarkan biaya ekstra untuk membeli batang padi (damen,red), batang jagung (tebon,red) dan rumput untuk memenuhi kebutuhan pakan hijauan ternaknya.

“Produksi rumput gajah dan rumput liar menurun cukup signifikan karena kondisi tanah yang kering. Mau tidak mau peternak dan petani harus membeli hijauan pakan ternak. Makanya banyak yang memilih untuk menjual sebagian ternaknya untuk membiayai pembelian pakan ternak lainnya. Istilahnya ternak makan ternak,” tutur Budi.

Kondisi yang sama juga dialami oleh peternak kambing.

Sejumlah peternak kambing merelakan menjual sebagian

ternaknya karena minimnya hijauan ternak. Seperti yang dilakukan oleh Slamet, salah satu peternak kambing di desa Bumiaji. Awalnya dia memelihara 17 ekor kambing dan beberapa bulan lalu sejumlah indukan melahirkan 7 ekor anak kambing. Karena musim kemarau ini hijauan pakan ternak sulit didapat, Slamet menjual 5 ekor kambingnya saat bulan puasa lalu.

“Ini sebagian pejantan juga sudah dipesan untuk memenuhi kebutuhan hewan qurban. Saat kemarau seperti sekarang, sebagian kambing mesti kita jual karena sulit mencari rambanan (daun untuk hijauan pakan ternak,red),” kata Slamet.

Biasanya Slamet mencari pakan kambing dari daun semak-semak yang tumbuh di pinggir sungai atau hutan, serta daun pohon lamtoro. Namun saat ini semak-semak yang ada sudah mengering karena kemarau. “Hampir semua peternak kambing mulai mengeluhkan masalah pakan ramban.

Saya dan teman-teman masih bertahan karena ada hari raya Idul Adha agar harganya naik,” tandas Slamet. Q sup

OLAHRAGA

10

Rabu Wage 2 SEPTEMBER 2015

PSSI Kota Malang Gelar Kompetisi Internal

LINTASAN

Kejurda Jadi Ajang Seleksi Pra PON Makassar, Bhirawa Federasi Panjat Tebing Indonesia (FPTI) Sulawesi Selatan akan memanfaatkan pelaksanaan kejuaraan daerah se-Sulsel di Kota Palopo, 3-6 September 2015 sebagai ajang seleksi atlet PraPON. Pelatih Panjat Tebing Sulsel, Bayu Arjuna Sakti di Makassar, Selasa, berharap setiap atlet dari seluruh daerah untuk lebih mematangkan persiapan jika ingin memperkuat tim Sulsel pada babak kualifikasi Pekan Olahraga Nasional (PON) Oktober 2015.

"Kami saat ini baru mendapatkan delapan atlet yang sudah siap tampil di Pra-PON. Artinya masih butuh lima atlet lagi untuk mencukupi kuota yang diberikan PB PON yakni sebanyak 13 atlet untuk setiap daerah," katanya.

Selain menjadi ajang seleksi, kata dia, kejuaraan yang direncanakan diikuti ratusan peserta itu juga sebagai uji coba bagi atlet pra-PON Sulsel sebelum tampil dibabak kualifikasi.

Untuk itu, dia mempersilahkan para atlet untuk memperkuat daerah masingmasing di kejurda nanti.

"Kami masih tetap menerapkan sistem promosi degradasi. Untuk atlet yang terpilih di kejurda, tentunya akan kita matangkan secepatnya agar bisa bersaing sekaligus merebut tiket tampil di PON 2016 di Jawa Barat," jelasnya.

Dia mengaku optimistis dapat bersaing. Apalagi Pengcab FPTI di sejumlah daerah juga memiliki komitmen tinggi terhadap pembinaan dan prestasi atlet seperti halnya di Kabupaten Pangkep, Bone, hingga Sinjai.

Pengurus FPTI Sulsel, Kamla, menyatakan Kota Palopo sudah siap menggelar kejuaraan daerah se-Sulawesi Selatan pada 3-6 September 2015.Q ant

Sekolah Diminta Siapkan Tim Hadapi Liga Pelajar Medan, Bhirawa Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Medan meminta pihak sekolah segera menyiapkan tim sepak bola untuk menghadapi Liga Pelajar yang akan digelar Oktober 2015.

Kabid Peningkatan Prestasi Dispora Kota Medan, Azam Nasution di Medan, Selasa, mengatakan, pihaknya sudah mengirimkan surat imbauan kepada sekolah-sekolah untuk segera mempersiapkan tim.

"Hal ini dilakukan agar ketika even dimulai, setiap tim sudah siap bertandang. Even ini merupakan ajang pembinaan pemain muda dan seleksi menghadapi ajang lebih tinggi," katanya.

Ia mengatakan even tersebut merupakan salah satu langkah Pemkot Medan untuk membangkitkan kembali geliat kompetisi pelajar yang sudah lama vakum.

"Kita ingin kompetisi pelajar di kota Medan ini kembali bergairah. Dengan demikian bakal muncul pemain-pemain muda berbakat untuk dibina kelak," katanya.

Liga Pelajar tersebut akan mempertandingkan tingkat SMA dan SMP sederajat, baik negeri maupun swasta.

Untuk SMA sederajat, pemain dibatasi maksimal kelahiran tahun 1998, sedangkan untuk kategori SMP, pemain dibatasi maksimal kelahiran 2001.

"Pemain harus masih berstatus sebagai pelajar. Hal itu dibuktikan dengan surat keterangan dari sekolah. Jika kedapatan melakukan pencurian umur atau sebagainya yang melanggar peraturan, maka tim tersebut akan kita diskualifikasi," katanya.Q ant

Malang, Bhirawa Semangat untuk mencetak atlet sepakbola berbakat di Kota Malang terus dilakukan, oleh Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI) Kota Malang. Semangat tersebut dibuktikan dengan digulirkanya, kompetisi internal sepakbola antar persatuan sepakbola (PS), dibawah binaan PSSI Kota Malang.

Acara yang dibuka langsung oleh, Walikota Malang, Muhammad Anton, Selasa, 1/9 kemarin itu, di. Stadion Gajayan Malang itu, diperkirakan akan berlangsung hingga bulan Desember mendatang.

Pertandinganya akan digelar di enam lapangan sepakbola di Kota Malang, karena pesertanya berasal dari tim Divisi Utama, Divisi I, Divisi II dan Divisi III. Ketua PSSI Kota Malang, Edy Lukmanul Karim bin Abdullah Fattah atau akrab dipanggil Gus Lukman, mengutarakan jika kegiatannya itu, akan digelar mulai 1 September - 6 Desember 2015 di 6 (enam) lapangan sepakbola di wilayah Kota Malang.

Kompetisi itu diikuti oleh 45 klub/PS, yang terdiri dari 12 klub pada divisi utama, 12 klub pada divisi I, 11 klub pada divisi II dan 10 klub pada divisi II. Menurut Lukman, ini merupakan agenda PSSI Kota Malang, yang digelar untuk mencari atlet sepakbola berprestasi. Bahkan pihaknya bertekat untuk kembali mencetak atlet yang tangguh dari Kota Malang.

Meskipun tidak menyebut berapa besar hadiah yang akan

diberikan kepada peserta.

Tetapi pihaknya menyatakan jika hadiah kompetisi internal ini mengalami kenaikkan 20% daripada tahun lalu.

Disamping itu, ada dana pembinaan yang sudah ditingkatkan menjadi dua kali lipat dari tahun sebelumnya.

"Tujuan dari kompetisi ini adalah wadah mencari bakat dan pengembangan bibit profesional, meningkatkan kinerja pembinaan sepakbola serta meningkatkan prestasi sepakbola Kota Malang,"tambahnya.

Hal yang unik dalam kompetisi ini adalah selain pemilihan pemain terbaik juga akan dipilih wasit terbaik.

Nantinya bagi wasit terbaik akan mendapatkan beasiswa untuk mengikuti pelatihan dan ujian wasit pada jenjang lebih tinggi yang biayanya akan di bantu penuh oleh PSSI Kota Malang.

Sementara itu, Dalam sambutannya Walikota Malang, Muhammad Anton atau yang akrab disapa Abah Anton menyampaikan bahwa Stadion Gajayana ini merupakan salah satu stadion bersejarah dalam perkembangan Sepakbola.

Karena itu, lanjutnya, Pemerintah Kota Malang berkeinginan membuat stadion Ga-

m taufiq/bhirawa

Walikota Malang, Muhammad Anton saat membuka kompetisi internal sepakbola antar persatuan sepakbola (PS) di Stadion Gajayan Malang. jayana bertaraf internasional, yang memiliki jumlah tribun yang lebih banyak lagi.

Apalagi sepakbola Kota Malang, terbukti bisa membawa nama harum Kota Malang.

Makanya tidak berlebihan jika Pemkot ingin memmbangun stadion yang lebih besar lagi.

Abah Anton berpesan kepada semua pemain yang bermain dalam kompetisi ini untuk berjuang bermain sportif dengan teknik-teknik bagus.

"Harus kita tunjukkan bahwa kota Malang memang layak dan pantas untuk menjadi barometer persebakbolaan In-

donesia,"tegas Abah Anton.

Sementar itu, acara pembukaan kompetisi internal ini ditandai dengan tendangan bola pertama oleh Walikota Malang dan dilanjutkan dengan pertandingan antara PS Putra Jaya melawan PS Kejora.Q mut

Atlet Pencak Silat Lebak Siap Hadapi Popnas PBR Belum Lempar Lebak, Bhirawa Atlet pencak silat asal Kabupaten Lebak yang mewakili Provinsi Banten siap menghadapi kejuaraan Pekan Olahraga Pelajar Nasional (Popnas) yang berlangsung 9 September 2015 di Bandung, Jawa Barat.

"Kami menargetkan atlet pencak silat Lebak juara emas di ajang kejuaran Popnas," kata Kepala Seksi Pembinaan Olahraga Dinas Pemuda dan Olahraga (Dsipora) Kabupaten Lebak Seheli di Lebak, Selasa.

Atlet pencak silat asal Kabupaten Lebak itu antara lain Encep Hendaryana kategori

tanding juga Maulana dan Patih kategori seni.

Mereka para pesilat Lebak itu, sebelumnya sudah meraih beberapa kejuaran di even tingkat daerah maupun nasional.

Saat ini, ketiga atlet pencak silat itu digembleng secara maksimal di pemusatan latihan.

"Kami yakin mereka bisa meraih juara pada kejuaraan Popnas 9-19 September 2015 itu," katanya.

Menurut dia, keberhasilan atlet pencak silat itu adalah berkat Pusat Pembinaan dan

Atlet pencak silat asal Kabupaten Lebak siap menghadapi kejuaraan Popnas di Bandung, Jawa Barat.

Latihan Daerah (PPLD) Kabupaten Lebak.

Selain atlet pencak silat juga atlet renang mewakili Provinsi Banten atas nama Sepira Devinta.

Para atlet Kabupaten Lebak itu mengalami perkembangan juga peningkatan dalam kompetensi bidangnya selama mengikuti di pemusatan latihan.

"Kami berharap para atlet itu menoreh prestasi pada ajang popnas itu," katanya.

Eli menjelaskan, saat ini atlet Kabupaten Lebak cukup berhasil pada pertandingan cabang olahraga, seperti tenis meja, sepak takraw, bulu tangkis, taekondo, pencak silat dan atletik.

Pemerintah daerah kini serius mengoptimalkan pembinaan cabang olahraga agar bisa mengharumkan nama daerah.

"Kami terus bekerja keras agar atlet-atlet Lebak bisa menembus pada ajang olahraga tingkat nasional hingga internasional," katanya.

Encep Hendaryana, atlet pencak silat asal Kabupaten Lebak mengaku dirinya secara fisik dan mental siap menghadapi kejuaraan Popnas dengan meraih prestasi terbaik.

"Kami akan menampilkan permainan terbaik untuk mengalahkan lawan-lawan dari daerah lain," katanya.Q ant

Handuk di Piala Presiden Makassar, Bhirawa Persipasi Bandung Raya (PBR) yang mengalami kekalahan dilaga perdana belum mau melempar handuk tanda penyerah untuk bersaing dan lolos dari Grup D Turnamen Piala Presiden di Stadion Gelora Andi Mattalatta Mattoanging Makassar, Sulsel, 31 Agustus - 8 September 2015.

Pelatih Kepala PBR, Dejan Antonic di Makassar, Selasa, mengatakan kekalahan pada laga perdana dan masih akan bertemu tim tuan rumah PSM pada laga kedua tentu bukan yang mengenakkan.

Namun demikian, timnya akan terus berupaya mencari peluang untuk lolos kebabak selanutnya.

"Kami masih memiliki dua pertandingan berat tapi kita tetap berupaya tampil maksimal dan lolos. Khusus lawan PSM tentu akan jauh lebih berat karena dukungan penuh dari suporter dalam pertandingan nanti," jelasnya.

Untuk bisa lolos ke babak berikut, dia tetap mengusung sikap optimistis.

Kejutan dari PBR pada kompetisi sebelumnya yang sukses berada di posisi empat besar dari wilayah Barat atau masuk perdelapan final menjadi modal meng-

hadapi dua laga sisa.

"Kemarin tidak ada yang percaya kita bisa masuk empat besar. Kami tentunya tetap optimistis meski pertandingan nanti tentu tidak akan berjalan mudah.," katanya.

Asisten Pelatih PBR Blitz Tarigan menyatakan siap bermain penuh motivasi dan kerja keras demi meraih juara dan mendapatkan hadiah uang pada Turnamen Piala Presiden 2015 Ia mengakui jika kondisi krisis PBR sudah dialami sejak tahun lalu, kondisi itu yang justru akan dijadikan senjata untuk lebih tampil penuh motivasi dalam setiap pertandingan.

Tim pelatih juga meminta pemain untuk kembali fokus dan menatap setiap laga kedepan.

Dia juga menegaskan keterlibatan PBR di turnamen yang sebelumnya bernama Piala Indonesia Satu (PIS) ini tidak ingin sekadar numpang lewat.

Dia tetap memiliki optimisme tinggi bisa bersaing dan meraih hasil maksimal.

Terkait peluang pemain muda PBR untuk tampil lebih awal pada pertandingan nanti, dia mengaku siapapun pemain yang paling siap itulah yang akan diturunkan.Q ant

Komisi C Sidak Proyek Kantor Kecamatan Senilai Rp 1 Miliar Banyak pengerjaan proyek yang tidak tepat waktu, membuat komisi C harus melakukan sidak mendadak lebih awal. Ternyata komisi masih menemukan prosentase pengerjaan bangunan yang tidak tepat waktu juga. Dari waktu yang telah berjalan, komisi minta konsultan dan Dinas pekerjaan umum ( DPU ). Untuk serius memperhatikan, sehingga kemoloran dan tidak tepat waktu tidak terjadi seperti tahun-tahun sebelumnya.

Dalam sidak rombongan komisi C, awalnya melihat pembangunan kantor kecamatan Balongpangang yang di kerjakan oleh CV Hasan Sejati dengan nilai kontrak Rp 1.150.151.000. Dengan tanggal mulai dikerjakan 22-6-15, dan selesainya 18-1115. Kemudian melihat pembangunan kantor sekolah SMA Negeri 1 Kecamatan Balongpangang, yang dikerjakan oleh CV Axa Putra Utama dengan nilai kontrak Rp. 475,748,900. Yang mulai dikerjakan pada tanggal 15-07-2015, dan selesai 30-122015.

Menurut Ketua komisi C DPRD Gresik-- Anwar Sadad mengatakan, sidak yang dilakukan awal pengerjaan. Diharapakan supaya kontraktor bisa tepat waktu, juga kita bisa melihat pondasi yang

dikerjakan. Sebab pondasi merupakan kekuatan awal bangunan, karena kita tahu postur tanah di kecamatan Balongpangang ini adalah tanah gerak. Bila kekuatan awalnya tidak di maksimalkan, kita khawatir tidak akan lama bangunan itu cepat retak.

Selain itu juga, dengan awal komisi sidak kita juga memberitahukan pada kontraktor, konsultan dan Dinas Pekerjaan Umum ( DPU ). Semuanya bisa kerja sama dengan baik, sehingga pengerjaanya bisa tepat waktu dan baik.

"Pengalaman komisi, ditahuntahun kemarin masih banyak yg tidak tepat waktu. Begitu juga bangunanya, masih kurang memuaskan sehingga komisi meminta untuk di perbaiki,"ujarnya.

Senada juga dikatakan oleh

anggota komisi C Edi Santoso, untuk pembangunan kantor kecamatan di Balongpangang. Komisi melihat dari target prosentase bangunan, seharusnya sekarang pengerjaanya sudah mencapai 37 persen namun sekarang masih 27 persen. Dari bentuk tiang sudah tidak ada masalah, namun

dari rambatan lantai masih harus di perbaiki lagi. Sebab masih kurang baik, itu dikhawatirkan pada saat memasang keramik nanti tidak bisa tahan lama.

Untuk pembangunan proyek kantor sekolah di SMA Negeri 1 kecamatan Balongpangang, prosentase pengerjaan yang seha-

Bangunan kantor sekolahan SMA Negeri 1 Balongpangang yang masih dalam proses pengalian tanah untuk pondasi.

Komisi C Sidak Bangunan kantor Kecamatan Balongpangang.

rusnya 20 persen. Namun masih di kerjakan 6 persen, itupun masih dalam posisi mengali tanah dan lubang stros. Selain itu, material bangunan juga tidak ada.

Ini bangunan sekolah, seharusnya lebih di prioritaskan. Dan kontraktor jangan enak-enakan, kami berharap cepat di kerjakan karena waktunya juga mempet.

Sebab bangunan itu dua lantai, kalau tidak tepat waktu dan sesuai pasti nanti akan di beri sanksi.

Terpisah Ahmad Wasil Kabib Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum ( DPU ) mengatakan, bahwa pembangunan proyek ini masih dalam tahap pelaksanaan.

Kurangnya prosestasi sesuai jadwal telah menjadi perhatian serius kita, dalam pekerjaan yang dilakukan oleh kontraktor.

"Kami akan serius memantau pengerjaanya, supaya nanti bisa tepat waktu dan bangunanya supaya baik,’’ pungkasnya. Q kim.adv

Rabu Wage, 2 SEPTEMBER 2015

24 Importir Sapi dan 7 Importir Garam Menunggu Persidangan KPPU l Sambungan hal 1

“Kebijakan swasembada daging yang dilakukan pemerintah terlalu agresif sehingga membuat kelangkaan daging sapi. Keagresif­ an itu terlihat dari impor sapi pada 2014 masih 720.000 ekor, terus menurun menjadi 350.000 ekor saja. Lalu pada 2015 bahkan hanya impor 50.000 ekor. Padahal sapi lokal belum siap mengisi kekurangannya,” tutur Ketua KPPU M Syarkawi Rauf dalam forum legislasi dengan tema Revisi UU Nomor 5 Tahun 2009 tentang Larangan Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat di pressroom DPR RI, Selasa (1/9). Nara sumber lainnya anggota Komisi VI DPR RI Eka Sastra.

Syarkawi menilai permainan kartel Indonesia dewasa iní sudah merambah ke berbagai bidang. Sektor pangan, kartel bukan hanya daging sapi, tapi juga ayam, kedelai, CPO dan garam. Mereka bukan hanya mengatur jumlah sapi yang diimpor, tetapi juga mengatur berapa jumlah sapi lokal yang boleh masuk pasar. Bahkan harga juga ditentukan oleh kartel. Persaingan usaha yang kotor ini, nampaknya berlanjut ke daging ayam. Di sektor garam, permainan kartel bukan hanya garam impor untuk industri, tetapi juga garam lokal untuk konsumsi masyarakat.

“KPPU kini tengah berusaha mendapatkan data-data importir bukan hanya sapi, tapi juga importir garam dari Australia. KPPU akan menelusuri, bagaimana kartel itu mempermainkan petani garam lokal. Yang oleh ulahnya, petani terpaksa melepas hasil panen garamnya dengan harga hanya Rp 300-400 per kg. Jauh di bawah Harga Patokan Pemerintah (HPP) Rp 750 per kg,” ungkap Syarkawi.

Disebutkan, sebulan lalu kartel telah mengurangi jumlah sapi siap potong yang masuk ke rumah pemotongan hewan. Importir juga telah mengurangi jumlah sapi, dari 17.900 ekor menjadi 21.900 ekor, bahkan hanya 5.000 ekor. Seminggu menjelang Lebaran, rumah potong dipasok 30 ekor sapi per hari. Tapi terus dikurangi menjadi hanya 8 ekor per hari.

Padahal saat itu kebutuhan daging berlipat, sehingga harga daging langsung melonjak.

“Pertengan September 2015 ini, 24 perusahaan importir sapi masuk persidangan.

Akan menyusul 7 perusahaan importir garam dari Australia,” papar Syarkawi.

Menanggapi hal ini wakil rakyat Eka Sastra berujar revisi UU tentang Persaingan Usaha memang mendesak dan perlu untuk mengatasi praktik usaha yang kotor ini. Selama ini UU Nomor 5 Tahun 2009 masih banyak lubang yang dimanfaatkan para pengusaha nakal. Kartel dengan mudahnya bisa mengatur pasok, pasar dan harga barang. Dengan revisi, UU baru nanti, persaingan usaha tetap ada, namun harus bersaing sehat. n ira

Penyerapan Dana Desa Minim Disorot Kalangan Dewan l Sambungan hal 1

Hal yang sama juga dikatakan anggota Komisi A Kartiyono, bahwa pihaknya saat komisioning beberapa waktu lalu telah mendesak SKPD agar melakukan inventarisasi masalah di desa ter­utama terkait penyerapan anggaran baik ADD maupun DD. “Masalahnya ada apa di desa, kalau soal ketakukan menyalahi ini tugas DPMPD untuk mendampingi,”tandasnya.

Masih minimnya penyerapan anggaran dana desa ini diakui oleh beberapa Kepala Desa, alasannya mereka merasa ketakutan dan harus menyesuaikan dengan RAB ( Rencana Anggaran Belanja) yang diajukan, agar tidak menyalahi harga satuan barang yang telah ditetapkan bupati. ”Kita tidak ingin setelah pelaksanaan ada masalah di belakang hari. Apalagi pendamping dana desa ini belum ada. Maka sebelum mengajukan RAB kita verifikasikan ke PU Cipta Karya apakah harga satuannya sesuai dengan yang berlaku apa tidak, ini juga sama dengan saat penyerapan ADD lalu,”ujar Kepala Desa Karangmojo Kecamatan Plandaan Suwito.

Kapan akan mengajukan pencairan? Suwito mengaku, pihaknya bersama beberapa kepala desa baru selesai dari PU Cipta Karya menyodorkan RAB agar dilakukan verifikasi sesuai dengan harga satuan. ”Ini baru pulang mas, masih ada yang salah. Insyaallah dalam beberapa hari ini desa-desa di Plandaan segera mengajukan pencairan DD ke DPMPD,”tandasnya.

Sementara itu, Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Darmadji terus mendorong agar pemerintah desa segera mengajukan pencairan dana desa. Bahkan untuk itu, dikatakannya pihaknya sudah mengirim surat ke camat agar desa segera mengajukan pencairan. ”Tidak hanya dari DPMPD yang menurunkan surat, sebelumnya Sekda juga sudah memberikan surat ke camat dan menginstruksikan agar pemerintah desa segara melakukan penyerapan dana desa,”jelasnya.

Darmaji menambahkan setiap hari pengajuan pencairan dana desa terus bertambah, jika sebelumnya hanya 10 persen, hingga saat ini pencairannya sudah mencapai 22 persen. “ Sudah ada sebanyak 75 desa dari 306 desa yang mencairkan. Atau sekitar Rp 18 miliar dari anggaran dana desa yang masuk ke daerah untuk tahap I dan II, sebesar Rp 68 miliar, ”imbuhnya seraya mengatakan total anggaran dari pemerintah pusat sebesar Rp 85,4 miliar. n rur

Tidur Malam, Bangun Pagi l Sambungan hal 1

akrab disapa Pak Cip itu belum lama ini.

Menurut pria berusia 60 tahun ini, misalnya ada warga yang menggelar wayangan maupun menggelar kegiatan jalan sehat tiap Minggu paginya, dia mencoba untuk bergabung. ‘’Pokoknya setiap hari terus keliling, apalagi Sabtu dan Minggu yang lepas dinas justru hari-hari itu lebih banyak lagi kelilingnya untuk memenuhi undangan warga,’’ kata mantan Kepala Dinas Pendidikan Sidoarjo itu.

Bahkan menurutnya, sampai ada warga masyarakat yang sudah memanggilnya Pak Bupati. Menanggapi hal itu, ia hanya tersenyum. ”Semoga apa yang dikatakan warga itu doa,” kata pria berbintang Libra itu. n kus

11

SAMBUNGAN Dewan Anggap Keinginan Buruh Tak Realistis l Sambungan hal 1

menaikkan UMK. Untuk itu para buruh harus rasional dan jangan memaksakan kehendaknya de­ ngan terus melakukan aksi demo.

Itu bukan langkah yang tepat.

Sebaiknya para buruh duduk bersama dengan pemerintah dan pengusaha untuk menda­ patkan solusi terbaik dengan tidak merugikan pengusaha maupun buruh,’’tegas pria yang juga anggota Komisi D DPRD Jatim ini dengan nada intonasi tinggi, Selasa (1/9).

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi E DPRD Jatim Suli Daim menegaskan kondisi ekonomi yang terus melemah mengakibatkan banyak perusahaan yang mulai melakukan efisiensi. Tidak hanya pada biaya produksi, tapi juga sampai pengurangan kar­yawan.

Hal inilah yang harusnya lebih diperjuangkan para buruh yaitu mengamankan posisinya artinya adanya jaminan kepastian me­ reka tetap kerja dan tidak menjadi korban PHK. ‘’Bukan malah mereka mendesak kenaikan UMK dengan kondisi ekonomi yang terpuruk seperti saat ini. Sangat tidak mungkin pengusaha kembali menaikkan UMK,’’tegas politisi asal PAN ini.

Apalagi menurut masukan dari Disnakertransduk Jatim jika UMK yang berlaku pada 2015, sebenarnya diberlakukan pada 2016. Tapi kenyataannya mereka ngotot untuk diberlakukan pada 2015, dengan segala konsekuensi hingga pada 2016. Namun belum sampai 2016, tepatnya pada 2015 para buruh sudah bingung meng­ ajukan UMK. Di sisi lain, Komisi E DPRD Jatim juga sedang mempersiapkan Perda Ketenagakerjaan yang salah satu poin utamanya adalah jaminan pekerjaan dan perlindungan para buruh. Dan Raperda tersebut masuk dalam Prolegda 2015, namun belum ada pembahasan.

Minta Diteruskan ke Pusat Untuk diketahui ribuan buruh dari berbagai daerah ring satu kembali menggelar unjuk rasa di depan Gedung Negara Grahadi Surabaya, Selasa (1/9).

Mereka mengajukan beberapa tuntutan di antaranya menagih janji Pemprov Jatim soal pembuatan Perda Perlin­d ungan Pekerja.

Selain itu, mereka juga menolak keberadaan pekerja asing masuk ke Indonesia termasuk Jatim, apalagi mereka yang sama sekali tidak bisa berbahasa Indonesia.

“Kondisi perburuhan di dalam negeri makin parah karena kebijakan diperbolehkannya pekerja asing tanpa bisa berbahasa Indonesia bisa masuk ke Indonesia.

Karena itu hari ini (kemarin, red) kami menuntut Pakde Karwo (sapaan akrab Gubernur Jatim) untuk menaikkan UMK. Dengan kondisi seperti ini tidak menutup kemungkinan kami akan terus melakukan aksi jika tuntutan kami tidak dipenuhi,” kata Koordinator Aksi Jazuli.

Selain dampak melemahnya nilai tukar rupiah, Jazuli meng­ atakan memburuknya ekonomi juga berdampak pada pengusaha yang saat ini mulai banyak yang merumahkan pekerjanya. Hal ini, menurutnya disebabkan bukan karena nilai UMK yang tinggi melainkan nilai dollar yang tidak terbendung dan juga banyaknya kebijakan pemerintah pusat yang tidak tepat sasaran terutama di bidang ekonomi. “Pemerintah tidak mampu mengendalikan harga kebutuhan pokok di pasar,” tambahnya.

Perwakilan buruh diterima Kepala Disnakertransduk Provinsi Jatim Drs Soekardo MSi di salah satu ruangan di komplek Gedung Negara Grahadi.

Usai pertemuan, Sukardo mengatakan sebagian besar tuntutan buruh tersebut berkaitan dengan keinginan kenaikan UMK dengan mengajukan ber-

bagai macam komponen seperti sembako yang semakin mahal, kenaikan tarif dasar listrik dan yang paling penting tuntutan subsidi per­aturan perundangundangan penyelamatan para pekerja untuk segera diselesaikan.

“Saya ditunjuk oleh Pak Gubernur hari ini (kemarin, red) untuk menerima buruh. Sebenarnya mereka akan mengerahkan 5 ribu massa yang tergabung dalam KPSI dari Surabaya, Gresik, Mojokerto, Sidoarjo dan Pasuruan. Delapan tuntutan kita akomodir dan akan segera kita teruskan ke pusat karena memang menjadi kewenangan nasional,” kata Sukardo.

Sukardo mengakui saat ini kondisi ekonomi yang melemah dan banyak terjadi PHK dan itu sangat memprihatinkan.

“Khusus untuk ring 1 (Surabaya, Gresik, Sidoarjo, Pasuruan, dan Mojokerto) memang menginginkan kenaikan UMK yang cukup signifikan, namun kewenangan ada pada daerah masing-masing biar ada keseimbangan dan akan dibahas khusus juga dengan tripartit,” jelasnya.

Dia juga menjelaskan buruh menagih janji kepada pemprov soal rancangan peraturan dae­rah (raperda) saat perayaan Mayday beberapa waktu lalu. “Saya katakan kepada buruh sudah ada penandatanganan antara gubernur dengan DPRD Jatim, dan juga disaksikan Pangdam dan Kapolda terkait perlindung­an buruh dan TKI,” ungkap mantan Asisten IV Sekdaprov Administrasi dan Umum ini.

Sukardo juga berharap ra­ perda tersebut diwujudkan menjadi perda karena drafnya sudah ada di Biro Hukum. “Tapi itu semua juga tergantung dewan kapan akan menentukan waktu penetap­an perda, karena KPSI juga menuntut untuk dipercepat,” pungkasnya. n cty, iib, geh

KPU Surabaya Konsultasi ke KPU RI l Sambungan hal 1

sultasi calon yang memenuhi syarat bisa dicalonkan kembali atau tidak.

“Hari ini (kemarin, red) konsultasi ke Jakarta (KPU RI) terkait calon yang sudah memenuhi syarat.

Jadi, calon yang memenuhi syarat apakah bisa dicalonkan dengan calon lain (selain Dhimam Abror),” katanya saat ditanya Bhirawa apakah Rasiyo bisa mencalonkan kembali dalam masa pendaftaran, Selasa (1/9) kemarin.

Komisioner KPU Kota Surabaya Divisi Sosialisasi, Pendidik­ an Pemilih, dan Pengembangan Informasi Nur Syamsi menambahkan, selain konsultasi mengenai calon yang MS apakah bisa dicalonkan kembali, KPU Surabaya juga melakukan simulasi kapan pastinya tanggal pendaftarannya pasangan calon.

“Ini bukan interpretasi, karena KPU Kota Surabaya tidak berhak menginterpretasi PKPU. Tapi ini adalah pelurusan pemahaman setelah kami berkonsultasi de­ ngan KPU RI,” tambahnya.

Syamsi menjelaskan, keputusan bahwa Rasiyo kini bisa didaftarkan kembali sesuai dengan penjelasan yang termuat dalam SE 433/KPU/ VIII/2015 poin pertama butir (a).

Pada bagian itu disebutkan, bahwa penggantian calon kepala daerah atau wakil kepala daerah yang dinyatakan tidak memenuhi syarat kesehatan, atau yang berhalangan tetap, dapat dilakukan dengan mengubah posisi kepala daerah menjadi wakil kepala daerah atau sebaliknya.

“Ini sebenarnya sejalan de­ ngan pasal 89 A PKPU Nomor 12 Tahun 2015. SE itu sebenarnya keluarnya sudah lama, tapi kami baru berkonsultasi mengenai hal ini ke KPU RI dan mendapat pelurusan pemahaman,” katanya.

Nur Syamsi menegaskan, keputusan mengenai pencalonan Rasiyo ini sama sekali bukan karena adanya tekanan dari gabungan parpol Demokrat dan PAN yang masih bersikeras akan mencalonkan Rasiyo dan akan melaporkan hal ini ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). “Sama sekali bukan karena ada tekanan dari partai politik ataupun gabungan partai politik,” tegasnya.

Sekadar mengingatkan, sebelumnya Ketua KPU Kota Surabaya Robiyan Arifin mengatakan bahwa Rasiyo tidak bisa mencalonkan

lagi karena pasangannya Dhimam Abror Djuraid, telah dinyatakan TMS. Robiyan mengatakan hal ini de­ngan mengutip PKPU Nomor 12 Tahun 2015 pasal 89 A ayat (2) kepada wartawan di kantor KPU Kota Surabaya dalam konferensi pers penetapan pasangan calon, Minggu kemarin.

Pasangan yang diusung PANDemokrat itu digugurkan pencalonannya oleh KPU Surabaya karena surat rekomendasi PAN yang disampaikan pihak Dhimam Abror dinilai tidak sah karena bukan lembaran asli.

Abror juga disebut-sebut tidak menyertakan surat tentang tanggungan perpajakan.

Nurul Amalia Komisioner KPU Surabaya menyebutkan, memahami UU Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pilkada itu harus menyeluruh, jangan diputus dan jangan dipotong. Satu pasal tidak bisa dipahami satu ayat.

Menurutnya, pasal 50 ayat 7 UU 8 Tahun 2015 berbunyi ‘dalam hal hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (6), menetapkan pasangan calon yang diajukan tidak memenuhi syarat, partai politik atau gabungan partai politik tidak dapat mengajukan pengganti’.

“Jadi ayat 7 berhubungan dengan ayat 6 dan ayat2 di atasnya.

Sedangkan hubungannya dengan si calonnya hal itu dituangkan pada PKPU Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pencalonan Kepala Daerah,” katanya.

Sehingga, lanjut dia, tidak serta merta ketika ada calon kepala daerah dinyatakan TMS tidak langsung diganti, partai pengusungnya tidak bisa mencalonkan calon yang TMS. “Jadi partai bukan berarti kehilangan hak mencalonkan.

Jika partai pengusung calon yang sudah TMS tidak bisa dicalonkan kembali, sedangkan partai masih bisa mencalonkan calon yang lain,” katanya.

Ia mengatakan UU Pilkada tidak bisa jalan tanpa adanya PKPU. “PKPU sendiri dibuat berdasarkan UU dengan konsultasi dewan, pemerintah, akademisi, tokoh masyarakat dan lainnya.

Jadi tidak mungkin PKPU bertentangan dengan UU,” ujarnya.

Sedangkan mengenai bakal Calon Wali Kota Surabaya yang diusung Demokrat dan PAN yakni Rasiyo yang dinyatakan KPU MS tetap boleh dicalonkan kembali, meski calon wakil wali kota yang mendampinginya, Dhimam Abror

dinyatakan TMS. Hal ini sesuai dengan PKPU 12 pasal 89 ayat 2 di mana pasangan calon yang telah TMS, tidak dapat diusulkan dalam pendaftaran sebagaimana ayat 1, sedangkan calon yang ditetapkan MS masih bisa boleh dicalonkan.

Parpol Konvensi Calon Di sisi lain, Partai Demokrat dan PAN mulai melakukan konvensi calon wali kota dan wakil wali kota untuk diusung kembali pada masa perpanjangan pendaftaran. Salah satu nama yang menjadi usulan PAN datang dari akademisi, yakni Rektor Universitas Muhammadiyah Surabaya (UMS) Dr dr Sukadiono MM. Dia diusulkan menjadi calon wakil wali kota.

Ketika dikonfirmasi, Rektor UMS yang akrab disapa Suko ini belum mengetahui jika namanya diusulkan PAN menjadi Calon Wakil Wali Kota Surabaya. Jika benar akan diusulkan, dia mengaku semua itu pasti sudah ada kalkulasi politiknya.

Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bapilu) DPP PAN Surabaya Zainal Arifin saat dikonfirmasi Bhirawa mengatakan, Selasa (1/9) malam kemarin para pengurus masing-masing partai sudah melakukan penjaringan.

“Setelah itu baru disamakan visi dan persepsinya. Ada lima nama yang masuk dalam penjaringan, salah satunya Sukadiono (Rektor UMS). Selain itu Mantan DPR RI Sunartoyo,” terangnya.

Praktisi hukum M Sholeh sebelumnya menilai Partai Demokat dan PAN kehilangan hak mencalonkan di Pilkada Surabaya berdasarkan UU Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pilkada pasal 50 ayat 7. “Pada pasal itu jelas partai pengusung Cawali-Cawawali Surabaya Rasiyo-Abror yakni PAN dan Demokrat kehilangan hak mencalonkan lagi dalam masa perpanjangan pendaftaran,” kata praktisi yang memenangkan gugatan suara terbanyak pemilu legislatif 2009 di Mahkamah Konstitusi (MK) beberapa waktu lalu itu.

Sholeh mempertanyakan KPU mengatakan PAN dan Demokrat boleh daftar lagi, tapi tidak boleh mengajukan pasangan calon Rasiyo dan Abror.

“Pertanyaannya, mana ada pasal yang melarang pasang­ an yang ditolak tidak boleh dicalonkan lagi dalam perpanjangan pendaftaran,” ujarnya. n geh

Songsong UN Perbaikan, Mulai Siapkan Proktor dan Petakan Sekolah l Sambungan hal 1

akan segera mengumpulkan seluruh proktor dari sekolah-sekolah penyelenggara UN CBT di Jatim. Mereka akan ditemukan dengan tim UN CBT dari Kemendikbud.

Tujuannya untuk memberi pemaham­an awal bagi proktor terkait gambaran umum sistem yang akan digunakan dalam UN perbaikan. “Bulan ini akan kita panggil dulu semua. Kita temukan dengan tim Kemendikbud. Kemudian tahap berikutnya kita latih,” tutur Hudiono saat dikonfirmasi, Selasa (1/9).

Hudiono menjelaskan koordinasi dengan proktor diakuinya cukup penting.

Sebab, semua peserta UN perbaikan akan menggunakan metode CBT. Di sisi lain, tidak setiap siswa akan mengikuti semua mata ujian.

“Yang diperbaiki hanya mata pelajaran yang nilainya di bawah 5,5. Jadi satu mapel ujian, pesertanya pasti berbeda dengan mapel lain.

Meskipun sama-sama SMK atau SMA,” ungkap dia.

Selain itu, persiapan yang harus dilakukan ialah pemetaan sekolah yang akan digunakan UN perbaikan.

Dari segi sarana dan prasarana harus memadahi. Namun yang lebih penting dari itu ialah terkait pendataan peserta. Sebab, pendaftaran yang bersifat online akan menghasilkan data peserta yang dinamis. Karena itu, koordinasi dengan Kemendikbud harus jauh-jauh hari.

“Apalagi tidak semua siswa yang nilainya di bawah 55 wajib ikut. Hanya yang mau memperbaiki saja. Selain itu, siswa dari provinsi lain juga bisa ikut di Jatim,” tutur dia.

Pendataan harus sinkron antara Kemendikbud dengan provinsi. Ini agar penyelenggara di kabupaten/kota segera bisa menyiapkan sekolah yang akan digunakan ujian perbaikan.

Seperti diberitakan Bhirawa sebelumnya, Rencana Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud)

menggelar Ujian Nasional (UN) perbaikan 2016 mendatang mulai dimatangkan.

Salah satunya terkait mekanisme pendaftaran ujian yang akan dilakukan secara online oleh calon peserta langsung ke sistem milik Kemendikbud.

Dengan mekanisme tersebut, sukses atau tidaknya UN perbaikan secara otomatis akan bergantung pada kesadaran peserta didik untuk melakukan perbaikan nilai. Sebab, baik pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/ kota bahkan sekolah sekalipun, tidak bisa menekan siswa yang telah lulus untuk mengikuti UN perbaikan.

Tidak hanya Jatim, Dindik Surabaya pun menunjukkan antusismenya dalam menggelar UN perbaikan. Kabid Pendidikan Menengah Dindik Surabaya Sudarminto menegaskan sekolah di Surabaya yang mempunyai siswa de­ngan nilai di bawah 55 wajib memberi informasi adanya ujian perbaikan ke siswa tersebut. “Satu persatu siswa harus dihubungi.

Bisa ditelepon atau dengan cara lain,” kata dia kemarin.

Mantan Kepala SMAN 16 ini menjelaskan Kemendikbud telah bersikap bijaksana dengan membuka pendaftaran secara online. Sebab, lulusan SMA/MA dan SMK telah menyebar ke berbagai penjuru Tanah Air. Supaya tidak kembali ke sekolah hanya untuk UN perbaikan, maka dibuka pendaftaran online. “Misalkan domisili siswa itu sekarang ada di Ujung Pandang, dia tinggal memilih lokasi ujian di sana saat mendaftar UN perbaikan. Pemerintah sudah memberi kemudahan,” ungkap Sudarminto.

Karena UN perbaikan ini sifatnya tidak wajib, Dindik Surabaya berupaya mendorong dan memfasilitasi siswa yang ingin memperbaiki nilai. Yang perlu dicatat, tambah Sudarminto, siswa hanya mengikuti UN perbaikan untuk mata pelajaran yang nilainya di bawah standar minimal. Bukan semua mapel harus diikuti. n tam

Ribuan PNS Wajib Pakai Pin Hari Jadi l Sambungan hal 1

non PNS di Kabupaten Pasuruan. Pin itu tidak diwajibkan bagi tenaga didik guru, lantaran jumlah guru swasta mencapai lebih dari 35.000 orang Pin yang didesain Bupati Pasuruan itu terdapat gambar sembilan bunga sedap malam, yang berarti angka paling tinggi dan sembilan adalah bulan September dalam kalender tahunan.

Tak hanya itu, satu bunga Krisan yang merupakan ikon bunga khas Kabupaten Pasuruan bersama dengan Sedap Malam juga dicantumkan.

Termasuk juga kubah masjid menandakan Kabupaten Santri serta gambar Gunung Bromo yang

bermakna Kabupaten Pasuruan memiliki potensi penanjakan dan potensi hasil kelautan yang terdapat di seluruh wilayah pesisir Kabupaten Pasuruan.

Di tengah-tengah pin bertuliskan angka 1.086 yang memiliki kombinasi warna merah dan kuning diartikan segar dan penuh semangat. “Pin ini sengaja saya desain sendiri supaya menyatu dengan visi misi Pasuruan Maslahat. Dengan diwajibkannya memakai pin ini, kami mengharapkan seluruh karyawan dan karyawati supaya betulbetul menyemarakkan seluruh rangkaian Hari Jadi.

Semuanya itu demi menciptakan Kabupaten Pasuruan yang jauh lebih baik,” jelas Irsyad Yusuf. n hil

Gubernur Ingatkan Tak Ada Penerimaan CPNS Tanpa Tes l Sambungan hal 1

gai PNS sebagai pekerjaan menarik, dan di sisi lainnya masih tidak sedikit yang masih pengangguran.

“Tidak bisa menghentikan praktik penipuan kalau masih ada kesenjangan. Banyak yang memanfaatkan modus penerimaan PNS karena melihatnya menarik sampai rela membayar ratusan juta rupiah. Padahal, hal itu tidak pernah ada dan tidak dibenarkan,” ucapnya.

Orang nomor satu di Jatim itu menegaskan, yang bisa mengurangi penipuan semacam ini adalah penerimaan informasi dan pendidik­a n. Karena itulah gubernur meminta masyarakat untuk tidak mudah tertipu oknum-oknum yang mengatasnama-

kan siapapun dan menjanjikan lolos menjadi PNS, terlebih dengan kewajiban membayar uang dalam jumlah besar.

“Sudah banyak korbannya, tapi kok masih ada yang percaya? Tapi yang menjadi rumus, setiap ada kesenjangan maka akan timbul manipulasi. Semoga ini terakhir dan tak ada lagi yang percaya oknum,” katanya.

Sebelumnya, aparat Polres Mojokerto Kota membongkar kasus dugaan penipuan berkedok penerimaan CPNS dan membekuk dua tersangka asal Surabaya dan Mojokerto.

Pelaku menjanjikan korban untuk menjadi seorang PNS melalui jalur khusus tanpa tes, namun wajib menyerahkan uang Rp 100-150 juta per orang sebagai jaminan. n iib

Halau Mafia Beras Tidak Memiliki Kesempatan untuk Mempermainkan Harga l Sambungan hal 1

Untuk meminimalisir permainan mafia beras, 1 Oktober 2015 ini pemerintah menargetkan pengadaan stok beras mencapai 2,5 juta ton. Namun saat ini stok yang dimiliki pemerintah baru 60% dari yang ditargetkan.

Dalam sambutannya Dan-

dim 0804/Magetan Letkol Inf Herwin Rizayan Iszal SIP mengatakan penting bagi Danramil dan Babinsa untuk mengetahui tentang serapan gabah dan beras di masingmasing wilayah. Oleh karena itu Dandim mengatakan agar petani diimbau untuk menjual gabahnya atau berasnya ke forum Bulog.

Ditegaskan Letkol Inf Herwin Rizayan penyerapan beras dari petani bisa melalui pengusaha penggilingan padi sebagai mitra kerja yang akan dikoordinir oleh Kodim 0804 Magetan untuk menyuplai beras kepada Bulog.

Rakor yang digelar dandim ini disambut baik oleh para pengusaha penggilingan

padi yang hadir saat acara tersebut berlangsung. Salah satunya adalah Suyanto (44), pengusaha penggilingan asal Tegalarum Magetan ini sangat mendukung rencana pemerintah tersebut, agar harga beras tetap stabil.

Namun ia juga berharap agar harga yang ditetapkan oleh Bulog bisa bersaing den-

gan harga yang ditawarkan oleh tengkulak, sehingga para petani tidak menjual hasil panen mereka kepada tengkulak, khususnya tengkulak dari luar Magetan. “Kalau bisa lebih mahal dari tengkulak, soalnya kan banyak tengkulak dari luar yang ambil barang dari Magetan,” terang Suyanto. *

UTAMA

12

Rabu Wage 2 SEPTEMBER 2015

Habiskan Puluhan Miliar, PPI Sampang Mangkrak Sampang, Bhirawa Meski telah dibangun sejak 10 tahun yang lalu, Pelabuhan Pelelangan Ikan (PPI) yang ada di Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang, hingga saat ini masih belum bisa dimanfaatkan para nelayan sesuai fungsinya, bahkan terlihat beberapa infrastruktur sudah mulai rusak.

Padahal PPI tersebut dibangun untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian khususnya warga nelayan di Kecamatan Camplong. Tak hanya itu dana APBD sebesar Rp 25 M juga sudah terserap untuk pembangunan PPI tersebut.

“Tahun 2008 lalu kami pernah melakukan aksi turun jalan dan meminta ke-

jelasan PPI, kapan bisa bermanfaat untuk masyarakat nelayan,” kata Samsuddin selaku warga Camplong yang juga anggota DPRD Sampang. Selasa (1/9/).

Samsuddin menambahkan akibat tidak ditempati, bangunan megah PPI tersebut juga sudah mulai banyak yang rusak, seperti roling dan saluran air yang ambrol,” tegasnya.

lis/bhirawa

Bangunan PPI di Kecamatan Camplong Sampang hingga sekarang tidak berfungsi.

Terpisah dengan mang- Sudono, melalui Kepala Bikraknya PPI di Kecamatan dang (Kabid) kelautan Camplong ini, kepala Dinas M.Mahfud menjelaskan jika Kelautan Perikanan dan Pe- belum dimanfaatkanya PPI ternakan (DKPP) Sri Andoyo tersebut karena masih me-

nunggu pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD). “Kita sudah mengusulkan UPTD bahkan sudah 3 kali akan tetapi belum juga terbentuk, katanya masih dibahas di Pemda,” jelasnya.

Sementara ketika ditanya terkait beberapa banggunan PPI yang rusak ?, Mahfud mengatakan jika rusaknya akibat kesengajaan yang dilakukan oleh okmum.”Kalau itu memang sengaja dirusak mas,” imbuhnya.

Lebih lanjut Mahfud mengatakan, setelah UPTD terbentuk diharapkan pada tahun 2016 mendatang PPI Sampang sudah bisa dimanfaatkan.Q lis

LINTAS PERISTIWA

Awang Tak Terdaftar di Disnakertransos Bojonegoro Bojonegoro, Bhirawa Kepala Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Sosial (Disnakertransos) Bojonegoro, Adie Witjaksono menégaskan, pekerja bernama Awang yang dikabarkan meninggal dunia di proyek pembangunan pelebaran Masjidil Haram, Arab saudi, 30 Agustus lalu, tak terdaftar di kantor Dinasnya. “ Dia belum mendaftar. Kami mencari dalam daftar resmi TKI Bojonegoro, yang di luar negeri. Tapi, nama Awang tidak ada dalam daftar,” kata Adi Witjaksono saat ditemui diruang kerjanya, Selasa (1/9).

Namun, Adie memperkirakan TKI asal daerahnya Awang, berangkat dari negara lain, seperti Malaysia atau dari negara Timur Tengah, seperti Qatar. “Mungkin dia dulunya TKI di Malaysia, yang kemudian melanjutkan bekerja di Arab Saudi,” jelasnya.

Ia menambahkan daerahnya tidak mengirimkan TKI ke Arab Saudi, sejak adanya moratorium yang dikeluarkan Pemerintah, sekitar delapan tahun lalu. “Pengiriman TKI yang sekarang berjalan kebanyakan ke negara-negara di Asia Pasifik, antara lain, Malaysia, Singapura, Korea Selatan dan Hongkong,” jelas Kasi Informasi Pasar, Bursa Kerja dan Penempatan Tenaga Kerja Disnakertransos Sugi Hartono, menambahkan.

Sampai hari ini, katanya, Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) di Jakarta, belum memberitahu adanya TKI daerahnya yang meninggal dalam kecelaQ bas kaan kerja di Arab Saudi.Q

70 Desa di Pamekasan Gelar Pilkades Serentak Pamekasan, Bhirawa Sebanyak 70 desa di 13 kecamatan diýÿKabupaten Pamekasan, Pulau Madura, Jatim akan menggelar pelaksanaan pemilihan kepala desa serentak pada November 2015 ini.

Peluncuran pelaksanaan pilkades serentak dan pananda tanganan pakta integritas digelar Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BappemasPemdes) di Pendopo Ronggosukowati, Pamekasan, Selasa.

“Pelaksanaan pilkades serentak ini, merupakan implementasi dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa,” kata Kepala Bapemas Pemdes Faisol, Selasa (1/9).

Sesuai dengan SK Bupati Nomor: 188/564/432.131 Tahun 2015 pelaksanaan Pilkades serentak di Kabupaten Pamekasan pada 16 November 2015. “Makanya, hari ini kami menggelar peluncuran dengan mengundang camat, dan perwakilan desa yang hendak melaksanakan pilkades,” kata Faisal.

Wakil Bupati Pamekasan Kholil Asy’ary meminta agar dalam pelaksanaan pilkades nanti bisa berlangsung demokratis, aman dan bebas dari praktik KKN. Pelaksanaan yang jujur, bebas dari berbagai unsur yang merugikan salah satu pihak, merupakan kunci sukses pelaksanaan, disamping komitmen panitia pelaksana untuk menggelar pilkades yang transparan. “Ini bisa terlaksana dengan baik, apabila semua persiapan bisa dipersiapkan secara matang mulai saat ini,” katanya.

Sementara, Kepala Bappemas Pemdes Faisal menyatakan, kini pihaknya mulai mempersiapkan berbegai jenis teknis pelaksanaan terkait pelaksanaan pilkades serentak yang akan digelar dua bulan lagi ini. “Koordinasi dengan aparat keamanan, seperti polisi dan TNI mulai kami lakukan, karena kami berharap pilkades bisa seQ lis, ant suai harapan,” pungkasnya. Budi suyanto.Q

ist

Pemprov Jatim berencana mengumpulkan kepala dinas pariwisata yang ada di Kabupaten/Kota di Jatim untuk mengembangkan pariwisata.

Kembangkan Pariwisata, MoU Lintas Wilayah Pemprov, Bhirawa Di Jawa Timur terdapat 722 objek wisata yang patut dikunjungi wisatawan baik mancanegara maupun nusantara.

Namun, berkunjung ke objek wisata Jatim tidak bisa hanya dilakukan dalam waktu sehari. Ke depan, diharapkan pengembangan kepariwisataan lintas wilayah yang masuk dalam rencana induk kepariwisataan, bisa memudahkan wisatawan berkunjung ke Jatim.

Untuk itu, dalam waktu dekat, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Jatim

berencana mengumpulkan kepala dinas pariwisata yang ada di kabupaten/kota di Jatim.

Hal ini berkaitan juga upaya pengembangan pariwisata per wilayah yang ada di Jatim.

Misalkan saja, wilayah Barat Jatim terdapat Gunung Wilis dimana di wilayah tersebut terdapat enam kabupaten/ kota misalkan saja Trenggalek, Madiun, Ponorogo, Nganjuk, dan Kediri. “Nantinya ada MoU terhadap enam kab/ kota untuk menjadikan kawasan itu sebagai Cincin Wilis,” kata Kepala Disbudpar Jatim, Dr H Jarianto MSi, Se-

lasa (1/9).

Begitupula dikawasan Gunung Argopuro, lanjutnya, terkenal dengan Rengganis antara Situbondo, Bondowoso, Jember , dan Probolinggo. “Kawasan ini juga perlu dirintis MoU sehingga jika ke Argopuro yang diidolakan masyarakat,” katanya lagi.

Untuk itulah, lanjutnya, dalam pertemuan bersama Kadis Pariwisata Kab/kota akan membahas pengembangan kepariwisataan yang nantinya masuk dalam rencana induk kepariwisataan di Q rac Jatim.Q

Peringatan Hari Anak Nasional (HAN) Tahun 2015 Provinsi Jawa Timur Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BPPKB) Provinsi Jatim

Wagub Jatim Drs H Saifullah Yusuf foto bersama jajaran kepala dinas dan anak-anak saat Peringatan Hari Anak Nasional (HAN) (atas).Kedatangan Wagub Jatim bersama Ibu Fatma Saifullah Yusuf didampingi Pj Bupati Lamongan Dr Wahid Wahyudi dan Kepala BPPKB Jatim Dr Sukesi disambut alunan musik angklung(kanan).

Jatim Kondusif untuk Tumbuh Kembang Anak Guna mewujudkan daerah layak anak dapat dilakukan dengan menciptakan suasana aman dan nyaman bagi anak. Ini disebabkan karena sekarang ini pelecehan seksual, peredaran narkoba, pornografi sudah sangat meresahkan bagi anak. Untuk mencegahnya perlu diciptakan suasana aman dan nyaman.

“Terpenting adalah anak-anak merasa aman dan nyaman di manapun mereka berada. Di rumah dan sekolah aman, di lingkungannya nyaman. Kalau daerah ingin dikatakan layak anak, maka daerah itu harus aman dan nyaman bagi anak-anak,” ujar Wakil Gubernur Jawa Timur Drs H Saifullah Yusuf saat Peringatan Hari Anak Nasional (HAN) Tahun 2015 Provinsi Jawa Timur di Wisata Bahari Lamongan (WBL), Selasa (1/9) kemarin.

Ia mengatakan, Jatim telah menjadi provinsi layak anak baik kondisi fisik maupun non fisiknya, meliputi aspek-aspek kehidupan yang memenuhi unsur-unsur yang diatur dalam konvensi hak anak dan/atau UndangUndang Perlindungan anak.

Tidak hanya provinsi, kabupaten/kota pun juga menerapkan kabupaten/kota layak anak (KLA) yang memiliki sistem pembangunan satu wilayah administrasi yang mengintegrasikan komitmen dan sumberdaya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam pemenuhan hak anak.

“Anak-anak di Jatim mendapatkan tempat

Kepala BPPKB Provinsi Jatim Dr Sukesi Apt MARS selaku ketua panitia saat memberikan laporan. yang aman, nyaman dan kondusif untuk tumbuh dan berkembang. Karena, anak-anak merupakan calon pemimpin bangsa di masa depan,” kata Gus Ipul sapaan akrab Wagub Jatim.

Dikatakan, yang dilakukan selanjutnya untuk mewujudkan daerah layak anak yakni pemerintah dan keluarga harus mampu memberikan anak-anak air bersih dan air minum, sanitasi yang baik, kebebasan bermain dengan temannya, serta lingkungan yang bebas dari polusi. Selain itu, anak-anak memiliki hak untuk hidup dalam kehidupan sosial dan kebudayaan yang ada di sekitar kita.

Dalam Peringatan HAN Tahun 2015 Provinsi Jawa Timur yang bertema “Wujudkan Lingkungan dan Keluarga Ramah Anak”, dibagikan sebanyak 300 bantuan paket peralatan sekolah dari Badan Amil Zakat (BAZ) Jatim dan 2.000 paket souvenir dari Pondok Kasih Surabaya. Acara semakin meriah dengan kehadiran Ria Enez, Suzan dan Taufik “Monyong” yang menghibur para undangan.

Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BPPKB) Provinsi Jawa Timur Dr Sukesi Apt MARS menambahkan sebelumnya dalam rangkaian HAN 2015, BPPKB Provinsi Jatim telah menyelenggarakan pertemuan forum anak provinsi yang dihadiri sebanyak 115 anak dari 38 kabupaten/kota tanggal 28-29 Maret 2015.

“Kami juga mengirimkan peserta kongres anak nasional ke-13 di Batu sebanyak 10 anak tanggal 4-8 Agustus 2015, mengirimkan forum anak nasional sebanyak 19 anak di Istana Bogor,” jelas Sukesi lagi.

Di tempat yang sama, Penjabat Bupati Lamongan Dr Wahid Wahyudi dalam sambu-

Wagub Jatim dan Ibu Fatma Saifullah Yusuf saat berdialog dengan anak-anak yang memainkan musik angklung. tannya menyampaikan kebanggaannya terhadap anak-anak Lamongan.

“Lamongan itu luar biasa, bayangkan ada

dua anak yang masih duduk di bangku SD ternyata, sudah bisa nge-MC dengan beberapa bahasa. Tentu hal ini membuktikan bahwa para calon penerus bangsa ini mampu untuk menjadi yang terbaik,” katanya yang kemudian disambut tepuk tangan yang meriah.

Wahid juga mengatakan, siapa yang tidak kenal dengan Kota Lamongan? Dari sisi popularitas Kota Lamongan begitu populer dengan beberapa icon, mulai kuliner hingga tempat-tempat wisatanya yang beraneka macam.

Dari sisi investasi lanjut Wahid, Kabupaten Lamongan merupakan lahan subur untuk investasi. Dia mencontohkan di sebelah WBL ada pelabuhan perikanan Brondong dan lainnya dimana seluruh pelabuhan itu memudahkan akses untuk jalur perdagaQ mg9,adv ngan.Q