binder30ags19

Harian Bhirawa Ditunjuk kembali sebagai sarana pengumuman iklan tender/lelang pemerintah di seluruh Jawa Timur berdasarkan SK Gubernur No.188/343/ KPTS/013/2006

HARIAN

harian_bhirawa@yahoo.com bhirawa_indragiri@yahoo.com suratkabar_harianbhirawa

IKLAN/ LANGGANAN

031-5615454

Surat Kabar Harian Bhirawa

Harga Langganan Rp 55.000/bulan Eceran Rp 3.000

www.harianbhirawa.co.id

Mata Rakyat Mitra Birokrat

AGENDA HARI INI

Jumat Pahing, 30 AGUSTUS 2019

30 Agustus 2019



Gubernur Khofifah Indar Parawansa Ruang Kerja



Wagub Emil Elestianto Dardak Ruang Kerja



Sekdaprov Heru Tjahjono Ruang Kerja

Ket : Jadwal bisa berubah sewaktu-waktu

Sudah Tetapkan Satu Tersangka

Polisi Bidik Enam Tersangka Baru Insiden Asrama Papua

Polda Jatim, Bhirawa Penyidik Ditreskrimsus Polda Jatim menetapkan satu tersangka dugaan kasus penyebaran ujaran kebencian, penghasutan dan hoaks di asrama mahasiswa Papua di Jl Kalasan, Surabaya. Satu tersangka yang ditetapkan ini TS alias Mak Susi, yang merupakan korlap aksi dugaan pengepungan di asrama mahasiswa Papua.

Kapolda Jatim, Irjen Pol Luki Hermawan mengatakan, tersangka TS dipersangkakan pasal berlapis. Diantaranya, Pasal 45A ayat 2 juncto Pasal 28 ayat 2 UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Kemudian Pasal 4 UU Nomor 40 Tahun 2008 ten ke halaman 11 kariyadi/bhirawa

Ning Ita, Wali Kota Mojokerto diantara ratusan warga dan lurah ketika launching Program BU IKA GEMILANG.

Bayi Lahir di Kota Mojokerto Langsung dapat Akte Kelahiran Ist

Kapolda Jatim, Irjen Pol Luki Hermawan menunjukkan bukti dugaan kasus penyebaran ujaran kebencian, penghasutan dan hoaks di asrama mahasiswa Papua di Surabaya, Kamis (29/8).

Dua Kades Terpilih Berstatus Tersangka Dilantik Plt Bupati Malang Kabupaten Malang, Bhirawa Kepala Desa (Kades) terpilih pada Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) gelombang III yang diselenggarakan Pemkab Malang secara serentak, pada 30 Juni 2019, telah dilantik Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Malang HM Sanusi, di Pendapa Agung Kabupaten Malang.

Sebanyak 269 kades yang tersebar di 378 desa dilantik oleh Plt Bupati Malang HM Sanusi. Dari jumlah tersebut ada dua kades terpilih yang kini berstatus tersangka da ke halaman 11

MITRA

Kota Mojokerto, Bhirawa Warga Kota Mojokerto yang ingin mengurus Akte dan Kartu Keluarga, kini tak harus mengantri di Kantor Dispenduk dan Capil di

GMSC, karena bisa dilakukan secara online.

Selain itu Pemkot Mojokerto juga mengeluarkan kebijakan layanan surat kependudukan istimewa.

Agus Maimun

Sentil

Basuki BabussalamTargetkan Ketua dan Wakil Ketua Komisi - Target boleh tinggi.

Dua Kades Terpilih Berstatus Tersangka Dilantik Plt Bupati Malang - Antara senang dan sedih.

Operasi Patuh Semeru 2019 Fokuskan Penindakan Pelanggaran Lalin - Ayo lengkapi kendaraanya.

 ke halaman 11

 ke halaman 11

Realisasikan Nawa Bhakti Satya di APBD Jatim 2020

Masalah Stunting dan Pendidikan Masuk Prioritas DPRD Jatim, Bhirawa Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa mengakui bahwa Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (P-APBD) Jatim 2019 masih kelanjutan dari RPJMD 2014-2019 atau pemerintah sebelumnya. Namun sebagian sudah ada improve dari RPJMD Jatim 2019-2024. Sehingga pihaknya akan menggunakan Indeks Kinerja Utama (IKU) yang jumlahnya ada 11 item.

Sebaliknya dalam KUA- 2024. Karena itu dalam proPPAS APBD Jatim 2020, kata gram pembangunan satu tahun Khofifah sudah sepenuhnya ke depan pasti akan ditemumenggunakan RPJMD 2019- kan program seperti OPOP

(One Pesentren One Produk) meskipun anggaranya tidak terlalu signifikan karena baru tahun pertama.

“Tapi yang terpenting ekosistemnya sudah disiapkan oleh UNUSA dan ITS,” kata gubernur perempuan pertama di Jatim saat dikonfirmasi usai menyampaikan KUA PPAS APBD Jatim 2020 di kantor DPRD Jatim, Kamis (29/8) kemarin.  ke halaman 11

Terima Kasih Rakyat Jatim ANGGOTA DPRD Provinsi Jatim Agus Maimun mewakili anggota yang tidak jadi pada periode 2019-2024 berpamitan kepada seluruh anggota lainnya. Hal ini disampaikan dalam Sidang Paripurna terakhir, Kamis (29/8).

Politisi dari Partai Amanat Nasional (PAN) ini pun menyampaikan rasa terimakasihnya kepada semua pihak. Agus bersama anggota DPRD Jatim yang sudah tidak lagi bertugas berkomitmen akan terus berjuang untuk masyarakat Jatim.

“Kami dan temanteman anggota DPRD

Yakni setiap bayi yang lahir bisa langsung mendapatkan layanan akte kelahiran dari Dispendukcapil.

Sebanyak 1.300 Personel Dilibatkan

Operasi Patuh Semeru 2019 Fokuskan Penindakan Pelanggaran Lalin Polda Jatim, Bhirawa Masyarakat Jatim, khususnya Surabaya harus lebih menaati tata tertib maupun peraturan lalu lintas. Sebab, Polda Jatim beserta jajaran menggelar Operasi Patuh Semeru 2019 yang diselenggarakan selama 14 hari ke depan.

Apel Operasi Patuh Semeru 2019 dilakukan di Lapangan Apel Mapolda Jatim, Kamis (29/8). Turut hadir dalam apel gabungan, diantaranya personel dari Polda Jatim, Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi Jatim, Jasa Raharja dan unsur Polisi Militer.

Irwasda Polda Jatim, Kombes Pol Sutardjo menjelaskan, Operasi Patuh Semeru ini ada delapan skala prioritas. Tapi untuk wilayah Jatim ada tiga skala prioritas, yaitu penggunaan helm standar, kecepatan berkendara dan melawan arus. Sebab di jalan masih didominasi kendaraan yang melawasn arus, sehingga membahayakan keselamatan orang lain.  ke halaman 11

Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa saat mengikuti sidang paripurna di DPRD Jatim.

gegeh/bhirawa

PAPBD Jatim 2019 Diusulkan Naik Menjadi Rp 38 Triliun DPRD Jatim, Bhirawa Badan Anggaran (Banggar) DPRD Jatim mengusulkan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (PAPBD) Provinsi Jatim Tahun Anggaran 2019 kembali mengalami kenaikan dari sisi pendapatan.

Hal itu terjadi setelah dilakukan finalisasi pembahasan antara Banggar dan Tim Anggaran Pemerintah Provinsi Jatim.

Anggota Banggar DPRD Jatim Basuki Babussalam mengatakan, dalam P-APBD Jatim 2019 terdapat penam-

bahan, pergeseran maupun pengalihan anggaran. Pada prinsipnya dapat dilakukan dan disesuaikan dengan kondisi kemampuan anggaran yang ada serta memperhatikan prioritas  ke halaman 11

trie diana/bhirawa

Sebanyak 1.300 personel dari Polda Jatim,Dinas Perhubungan (Dishub) Prov Jatim,Jasa Raharja dan unsur Polisi Militer saat mengikuti Apel Pasukan Operasi Patuh Semeru 2019 di Lapangan Apel Mapolda Jatim, Kamis (29/8).

Melihat Metode Terapi Pasien ODJG di Liponsos Keputih, Surabaya

Tak Hanya Obat dan Rehabilitasi Medik, Juga Terapkan Art Musik serta Ayat Al Quran Terapi kesembuhan bagi orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) tidak hanya dilakukan dengan pemberian obat serta rehabilitasi medik. Namun juga diperlukan terapi tambahan yang berfungsi untuk mempercepat kembalinya ingatan memori pasien tersebut.

Zainal Ibad, Kota Surabaya

Seperti yang dilakukan Dinas Sosial (Dinsos) Kota Surabaya kepada pasien ODGJ penghuni UPTD Liponsos Keputih. Pasien ODGJ di sana, mendapat terapi tambahan berupa pertunjukkan art musik yang digelar di halaman UPTD Liponsos Keputih Surabaya.

Pertunjukkan musik yang digelar itupun mendapat antusias yang begitu besar bagi para penghuni Liponsos Keputih. Tak jarang, pasien ODGJ ikut berjoget dan naik di atas panggung untuk bernyanyi bersama dengan para musisi.

Kegembiraan mereka semakin terpancar ketika ada tamu yang ikut menyumbangkan beberapa lagu. Bahkan, dokter yang menangani mereka

pun turut serta bernyanyi untuk menghibur pasien-pasien tersebut.

Kepala Dinsos Surabaya, Supomo mengatakan, selain penyembuhan melalui obat dan rehabilitasi medik, pasien ODGJ di Liponsos Keputih juga diberikan terapi tambahan berupa art musik. Hal ini bertujuan untuk mempercepat kesembuhan serta mengembalikan ingatan memori pasien itu. “Jadi terapi musik ini merupakan salah satu terapi tambahan untuk mengembalikan ingatan memori pasien,” kata Supomo.

Namun, sebelum menerapkan terapi tersebut, pihaknya memastikan telah meminta  ke halaman 11

Dinas Sosial Kota Surabaya menerapkan berbagai metode untuk melakukan terapi pasien ODJG di Liponsos Keputih. Diantaranya art musik dan dengarkan ayat Al Quran.

EKSEKUTIF

Jumat Pahing, 30 Agustus 2019

Halaman 2

Pemkot Targetkan Surabaya Zero Kawasan Kumuh Untuk mendukung penuntasan skala lingkungan zero kawasan kumuh di Surabaya, Tim Program Kota Tanpa Kumuh (Program Kotaku) bekerja sama Pemkot Surabaya, Satuan Kerja Pembangunan Infrastruktur Pemukiman (Satker PIP), Satuan Kerja Provinsi, menyelenggarakan workshop Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) di Hotel Neo, Jalan Jawa, Surabaya, Kamis (29/8).

Workshop ini dihadiri oleh sejumlah perwakilan perangkat daerah, seperti Badan Perencanaan dan Pembangunan Kota (Bappeko) Surabaya, Satker PIP, perwakilan Kotaku Surabaya, OSP 3 Jawa Timur, Balai Prasarana Permukiman Wilayah (PPW) Jawa Timur, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan beberapa jajaran terkait.

Pelaksanaan workshop ini, bertujuan untuk memberikan pembekalan dan pengetahuan kepada segenap peserta untuk berinovasi dan menyatukan visi misi dan pemikiran dalam mendukung penuntasan permukiman perkotaan yang layak huni, produktif dan berkelanjutan di Kota Surabaya.

Hal ini sebagai output dari tujuan program Kotaku. Salah satunya dengan kolaborasi dan akselerasi program perumahan dan kawasan

permukiman untuk pencapaian target 100-0-100. Target tersebut diartikan dalam 100 persen akses universal air minum, 0 persen permukiman kumuh, dan 100 persen akses sanitasi layak.

Dalam kesempatan itu, Kabid Sarana dan Prasarana Wilayah Bappeko Surabaya, Andi Prihandoko mengatakan, untuk mendukung program tersebut, Pemkot Surabaya menetapkan beberapa kawasan prioritas peningkatan kualitas perumahan dan permukiman. Hal ini tercantum dalam Surat Keputusan (SK) Wali Kota Surabaya tahun 2015 tentang kawasan prioritas peningkatan kualitas perumahan dan permukiman di Kota Surabaya. “Pemkot Surabaya mempunyai konsen yang cukup besar dalam peningkatan kawasan permukiman,” kata dia.

zainal ibad/bhirawa

Pemkot Surabaya menargetkan Surabaya zero kawasan kumuh. Untuk mendukung program tersebut, pemkot menetapkan beberapa kawasan prioritas peningkatan kualitas perumahan dan permukiman.

Secara luasan, lanjut dia, Surabaya merupakan kota terbesar kedua di Indonesia dan cukup padat. Maka dari itu, melalui pelaksanaan kegiatan workshop ini, diharapkan adanya peningkatan

kebijakan program dalam penanganan kumuh, strategi pencapaian target sisa pengurangan kumuh tahun 2019 bisa tuntas. “Sehingga dibutuhkan suatu perencanaan yang benar-benar mengarah untuk

peningkatan kesejahteraan masyarakat,” katanya.

Ia menjelaskan, bahwa di tahun 2019 terdapat rencana aksi penuntasan penanganan skala lingkungan lokasi prioritas di 21 kelurahan

Surabaya. Rencana aksi tersebut akan menyelesaikan sisa kawasan kumuh tahun 2019 seluas 43,46 Ha. “Melalui workshop ini kami berharap peran serta dan masukan-masukan dari para peserta dalam mendukung pencapain Kota Surabaya bebas dari kawasan kumuh,” terangnya.

Di tempat yang sama, Pakar Tata Tota Institut Teknologi 10 Nopember Surabaya (ITS), Maztri Indrawanto menilai, bahwa upaya-upaya dalam mencapai target 100.0.100 itu terus dilakukan oleh Pemkot Surabaya.

Kendati demikian, program Kotaku yang digaungkan sejak 2015 itu diharapkan bisa tuntas dalam empat bulan terakhir ini. “Sehingga kita berharap Kota Surabaya menjadi pioner penataan program Kotaku di Indonesia dalam mencapai progres yang signifikan,” kata Maztri.

Maka dari itu, pihaknya mendorong Pemkot Surabaya, agar dalam empat bulan terakhir ini mempercepat progres pengerjaan di beberapa kawasan yang menjadi prioritas itu.

Karena itu melalui workshop ini, diharapkan muncul output rumusanrumusan tindak lanjut dari jajaran atau instansi terkait. [iib]

Puluhan ASN Ramai-ramai Daftar Pilkades

Pemkab Pasuruan, Bhirawa Puluhan ASN (Aparatur Sipil Negara) Pemkab Pasuruan beramai-ramai mencalonkan diri pada Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak di Kabupaten Pasuruan.

Pilkades yang digelar pada 23 November 2019 dilaksanakan di 23 desa dari 13 Kecamatan. sawawi/bhirawa

Tim gabungan Pemkab Situbondo bersama Bea Cukai Jember mengajak pemilik toko untuk tidak menjual rokok polos dan rokok tak berpita cukai.

Pemkab dan Bea Cukai Razia Rokok Polos dan Tak Berpita Cukai Pemkab Situbondo, Bhirawa Tim gabungan Pemkab Situbondo (Satpol PP; Dinas Perdagangan dan Perindustrian; Bappeda] bersama Bea Cukai Jember melakukan monitoring rokok polos dan tak berpita cukai.

Sasaran monitoring diantaranya sejumlah pertokoan yang ada di Kecamatan Asembagus, Kecamatan Arjasa dan Kecamatan Banyuputih. Setelah didata tim gabungan berhasil menemukan sedikitnya 601 bungkus rokok tanpa cukai dan polos.

Menurut Kepala Sub Bidang (Kasubbid) Ekonomi Bappeda Kabupaten Situbondo, Hendrayono, kegiatan monitoring terhadap warung yang menjual rokok merupakan amanat yang dituangkan dalam Peraturan Menteri Keuangan (Permenkeu) RI pasal 10 Nomor 222 tahun 2017.

Dalam pelaksanaan aturan ini, ujar Hendrayono, Pemkab harus selalu berkoordinasi serta menjalin sebuah kerjasama dengan Kantor Bea Cukai.

Untuk mewujudkan dasar aturan tersebut, Bappeda Kabupaten Situbondo melibatkan Kantor Bea Cukai dan lintas SKPD. “Ya dalam operasi kemarin kami sudah melibatkan Bea Cukai,” aku Hendrayono.

Sementara itu Kasubsi Intelejen Bea Cukai Jember Yonny Haryono menimpali, ada lima jenis rokok yang masuk dalam katagori rokok illegal.

Diantaranya, sebut Yonny, rokok tanpa dilekati pita cukai tembakau

atau biasa disebut dengan rokok polos; rokok yang dilekati dengan pita cukai yang palsu dan rokok yang dilekati dengan pita cukai bekas.

Sisanya, lanjut Yoni, rokok yang dilekati cukai namun bukan peruntukannya serta terakhir rokok yang masuk katagori salah personalisasi. “Dari hasil pendataan dan monitoring tim gabungan tadi banyak menemukan rokok polos,” tegas Yonny. [awi]

KILAS BIROKRASI Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bojonegoro, Imam Solihin.

Pemkab Akan Bentuk Perusda Pariwisata Pemkab Bondowoso, Bhirawa Upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) kini Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bondowoso akan melakukan terobosan untuk membentuk Perusahaan Daerah (Perusda) pariwisata. Hal itu di sampaikan Sekertaris Daerah Kabupaten Bondowoso, H Saifullah S.E, M.Si usai menghadiri rapat di ruang Sabha Bina Praja 2.

“Semua bentuk potensi pariwisata kita bentuk perusahaan proyek pariwisata, temen-temen yang punya potensi berkiprah”, ungkap sekda Saifullah, Selasa (27/8).

Nantinya, bentuknya akan seperti perusahaan, ada direktur utama, direktur pemasaran, direktur SDM, dan juga yang lainnya. Sehingga nantinya dengan itu pariwisata tidak perlu lagi memaparkan.

Sementara di Bondowoso sendiri sudah terbentuk (BUMN) Bondowoso Gemilang (Bogem) namun menurutnya itu hanya untuk one produk.

“Mohon maaf, harus kita kaji lagi, saya sudah menyampaikan pada Bupati, itu ada kekeliruan, saya akan perbaiki semuanya dan In sya Allah akan jadi potensi kita,” ujarnya.

Namun untuk kecepatan realisasi, pihaknya telah memerintahkan Harry (Kadisparpora) Bondowoso. “Saya sudah perintahkan pada Pak Harry, tergantung kecepatan beliau, kalau kepala dinas gak gerak, saya akan bergerak langsung. Tugas saya kan beri motivas pada temen-temen,” tegasnya. [san]

achmad basir/ bhirawa

Alat Kelengkapan Dewan Ditarget Akhir Agustus Terbentuk DPRD Bojonegoro, Bhirawa Pasca dilantiknya dan pengambilan sumpah jabatan bagi anggota DPRD terpilih Kabupaten Bojonegoro beberapa lalu, maka Lembaga yang terhormat ini akan segera membentuk Alat Kelengkapan Dewan (AKD).

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bojonegoro, Imam Solihin mengatakan, saat ini telah menyusun surat ke pimpinan partai yang memiliki kursi

di legislatif. Rapat disusun bersama wakil ketua sementara DPRD, dengan batas waktu hingga Kamis (29/8) mendatang.

“Kita sudah berkirim surat ke pimpinan partai, untuk mengirimkan nama – nama pimpinan fraksi,” ujar Solihin, kemarin.

Menurut Imam Solihin, ditargetkan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) sudah terbentuk akhir bulan Agustus 2019 ini.

Politisi PKB ini optimistis target itu terlaksana tepat waktu. [bas]

Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Pasuruan, Anang Saiful Wijaya menyampaikan total ada 28 ASN Pemkab Pasuruan yang akan daftar ke Pilkades Kabupaten Pasuruan. ASN itu bertugas di sejumlah instansi di Pemkab Pasuruan.

“Panggung Pilkades Kabupaten Pasuruan juga akan diramaikan oleh ASN. Mereka berasal dari pegawai kecamatan, dinas atau instansi hingga guru,” ujar Anang Saiful Wijaya di Pendopo Kabupaten Pasuruan, Kamis (29/8).

Sebagian besar ASN yang mendaftar, lanjut Anang, berasal dari wilayah berdekatan dengan tempat tinggalnya. Adapun syarat ASN yang harus dipenuhi apabila mengikuti Pilkades harus mendapatkan ijin tertulis dari Kepala Daerah, selaku Pejabat Pembina Kepegawaian.

“ASN yang mengikuti Pilkades harus ijin tertulis dari Kepala Daerah yakni Bupati Pasuruan. Jika terpilih dan diangkat menjadi kepala desa, maka yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya, tanpa kehilangan hak sebagai PNS. Itu sesuai Permendagri Nomor 112 tahun 2014 tentang Pilkades sebagaimana telah dengan Permendagri Nomor 65 tahun 2017 Pasal 47,” urai Anang Saiful Wijaya.

Disisi lainnya, berdasarkan Perbup Pasuruan Nomor 20 tahun 2017 tentang tata cara pencalonan, pem il i h a n , p e n g a n g k a t a n , pelantikan, dan pemberhentian kepala desa.

Dalam Perbup Pasal 33 huruf o mengungkapkan persyaratan calon Kades bagi PNS harus mendapatkan izin untuk mencalonkan diri sebagai Kepala Desa dari Pejabat Pembina Kepegawaian.

“ASN yang jadi, juga akan mendapatkan tambahan gaji karena gaji PNS masih dapat dan masih ditambahkan lagi pendapatan dia sebagai kepala desa,” tambah Anang Saiful Wijaya.

Sekadar diketahui, Pilkades serentak di Kabupaten Pasuruan akan dilaksanakan pada 23 November 2019.

Pada 3-12 September merupakan tahapan pengumuman dan pendaftaran bakal calon kepala desa.

Sementara itu, Bupati Pasuruan, HM Irsyad Yusuf menyampaikan agar ASN di Pemkab Pasuruan yang mencalonkan diri sebagai sebagai kepala desa harus menjaga martabat dan kehormatan PNS. “Semua bisa mencalonkan diri, termasuk ASN. Karena itu harus berangkat dengan sungguh-sunguh. Disamping itu harus juga penuh tanggung jawab,” kata HM Irsyad Yusuf. [hil]

Deteksi Orang Terlantar, Dinsos Jatim Gunakan Aplikasi Simlontar Masih Marak Orang Berpura-pura Telantar Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur memiliki unit pelayanan sosial orang telantar yang bertugas melayani orang yang telantar yang tidak bisa pulang ke daerah asalnya.

Sayangnya, hal tersebut dinodai adanya maraknya orang yang berpura – pura sebagai orang telantar.

Hal tersebut diketahui dari sistem aplikasi yang dibangun Dinas Sosial Jatim, bernama simlontar. Sehingga, akan diketahui, orang yang mengaku sebagai orang terlantar.

“Ada yang benar-benar yang terlantar, ada juga yang berpura-pura,” kata Kepala Dinsos Jatim, Sukesi melalui Kasie Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial, Djoko Sumbowo, kemarin.

Kendati telah memiliki simlontar, tetap masih saja ada or-

ang yang mengaku telantar dengan menggunakan berbagai siasat. “Sebelumnya namanya A, namun datang lagi namanya berubah. Kami tetap lihat aplikasi simlontar dengan menyesuaikan nama dengan foto,” katanya.

Dari tahun 2018 lalu, Dinsos Jatim telah memberikan pelayanan pada orang telantar sebanyak 1172 orang. Tahun 2019, dari Januari hingga Agustus terhitung ada 844 orang telantar yang mendatangi

kantor Dinsos Jatim. Tahun in juga dianggarkan sekitar Rp 173 juta untuk penanganan orang telantar.

“Hari ini saja, ada 10 orang yang dipulangkan. Kadang yang datang satu orang, kadang juga berkelompok atau beberapa orang,” ujarnya.

Pelayanan yang diberikan yaitu orang terlantar diberikan makan dan tempat istirahat sementara, lalu dilakukan pendataan unruk bisa memulangkan orang yang telantar tersebut ke daerah asalnya.

“Kalau tidak diberikan makan, bisa emosi dan susah untuk dilakukan pendataan,” ujarnya.

Setelah dilakukan pendataan, orang telantar yang sehat fisiknya maka diberikan uang

saku dan tiket untuk kembali ke daerahnya dengan melaporkan di dinas sosial setempat. Hal tersebut dikarenakan Dinas Sosial Jatim juga menjalin komunikasi dengan dinas sosial dimana orang telantar tersebut akan dipulangkan.

“Jika sehat diberikan tiket dan uang saku ke terminal/ pelabuhan. Jika ada yang sakit atau sudah lanjut usia, kami akan mengantarkannya dengan ambulan yang dimiliki Dinsos Jatim,” katanya.

Disisi lain, diceritakannya, ada juga pekerja yang berasal dari Kalimantan tergiur pekerjaan di Surabaya, namun ternyata tidak sesuai harapan kemudian hidupnya terkatung-katung dan terlantar.

Akhirnya ia mendatangi Dinas Sosial Jatim. [rac]

rachmat caesar/bhirawa

Dinas Sosial Jatim melalui Unit Pelayanan Sosial Orang Telantar saat akan mengantarkan keluarga telantar ke daerah asalnya.

LEGISLATIF

Jumat Pahing, 30 Agustus 2019

Halaman 3

30 Anggota DPRD Kota Batu Dilantik Hari Ini Sebanyak 30 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Batu periode 2019- 2024 akan dilantik di Gedung DPRD Kota Batu pada hari ini, Jumat (30/8) siang.

anas bachtiar/bhirawa

Para legislator baru DPRD Kota Batu akansegera bekerja.

Dalam agenda pelantikan oleh Gubernur Jawa Timur ini juga akan dihadiri oleh seluruh unsur Forkompomda Kota Batu. Setelah dilantik, agenda kerja sudah menanti para legislator baru ini, di antaranya penyusunan RAPBD 2020.

“Semua persiapan Pelantikan Anggota DPRD Kota Batu periode 2019- 2024 telah dilaksanakan dan berjalan lancar. Dan dipastikan Bu Wali Kota Batu (Dra Hj Dewanti Rumpoko MSi) akan

hadir langsung dalam pelantikan tersebut,” ujar Sekretaris DPRD Kota Batu, M Balok Yudhoyono, Kamis (29/8).

Sebelum dilantik hari ini (30/8), Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Batu telah menetapkan sebanyak 30 anggota terpilih DPRD Kota Batu hasil Pemilu 2019. Dan dari anggota Dewan yang dilantik hari ini, paling banyak berasal dari Fraksi PDI Perjuangan yang mendapatkan 6 kursi.

Sisanya terdiri dari Fraksi PKB dengan lima kursi. Partai

Gerindra, Partai PKS dan Partai Golkar yang sama-sama mendapatkan empat kursi.Kemudian, PAN dan Demokrat sama-sama mendapatkan dua kursi. Lalu partai Nasdem mendapatkan tiga kursi.

“Setelah ditetapkan, kita (KPU Batu) mengusulkan 30 anggota DPRD Kota Batu terpilih itu untuk dilantik oleh Gubernur Jawa Timur pada Jumat besok (hari ini),” ujar Ketua KPUD Batu, Mardiono.

Ia mengaku bersyukur bisa menetapkan calon Legislatif terpilih dan tidak ada permohonan sengketa Pemilu di Kota Batu. Meskipun sempat penetapan tertunda pelaksa-

naannya, namun hal itu terjadi bukan karena sengketa Pemilu di Kota Batu tetapi sengketa Pemilu di pusat.

Adapun dasar penetapan Caleg Terpilih Kota Batu didasarkan pada Pkpu nomor 14 tentang tahapan Pemilu tahun 2019, pengganti Pkpu nomor 10 tahun 2019. Selain itu ada surat dari KPU RI nomor 1027 tahun 2019.

Dalam surat tersebut dijelaskan bahwa KPU RI sudah mendapatkan surat balasan dari panitera MK yang menjelaskan daerah mana saja yang mendapatkan sengketa perselisihan. Dan Kota Batu tidak termasuk di dalamnya. [nas]

Delapan Fraksi Terbentuk, Komposisinya Diumumkan di Paripurna Massa aksi yang mengatasnamakan Keluarga Besar Masyarakat Melanesia mendatangi LBH Surabaya menolak campur tangan LBH yang dinilai provokatif.

adit hananta utama/ bhirawa

Masyarakat Melanesia Geruduk LBH Surabaya Surabaya, Bhirawa Dinamika terus terjadi mengiringi sejumlah kerusuhan yang terjadi di Papua menyusul aksi di Asrama Mahasiswa Papua Jalan Kalasan Surabaya dan Malang.

Kali ini, giliran Keluarga Besar Masyarakat Melanesia Surabaya menggeruduk kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Surabaya di Jalan Kidal nomor 6 Surabaya, Kamis (29/8).

Ratusan massa ini menuding LBH Surabaya telah bertindak provokatif dan memperkeruh suasana di Jatim dan Papua pasca kerusuhan di Surabaya dan Malang.

Masyarakat Melanesia merupakan gabungan dari berbagai daerah di Indonesia Timur. Mulai dari Papua, Papua Barat, Maluku, Maluku Utara, dan Nusa Tenggara Timur (NTT).

“Mengawal agar proses ini tidak memicu permasalahan yang akan mengacaukan hubungan suku, agama dan ras. Kami mencintai NKRI dan kami ingin bersamasama mengawal,” tutur Wakil Ketua Maluku Satu Rasa Irwan Marasabessyi di sela-sela

aksinya. Sebagai kuasa hukum, lanjut Irwan, LBH diharapkan untuk mengawal tanpa ada unsur politik dan intervensi asing.

Sementara itu, Koordinator Aksi Nusa Halley mempermasalhkan banyaknya hoaks dalam pemberitaan di asrama mahasiswa Papua. Bahkan menurutnya ada pihak-pihak tertentu yang terindikasi melakukan provokasi, seolah-olah ada intimidasi dan pengusiran terhadap mahasiswa Papua di Jatim.

Hal tersebut berdampak pada ketakutan dan kekhawatiran orang Papua yang berada di Jatim untuk bersosialisasi.

Dalam aksi tersebut, setidaknya beberapa poin tuntutan yang disampaikan massa aksi. Di antaranya ialah meminta LBH untuk bijaksana dan mengedepankan persatuan dan kesatuan dalam melihat permasalahan mahasiswa Papua.

Kedua, permasalahan Papua jangan ditunggangi kepentingan politik dan asing. Menolak LBH Surabaya dalam masalah Papua karena hanya menambah masalah kebangsaan.

Menolak LBH Surabaya ikut campur dan menjadi provokator dalam permasalahan Papua sehingga mengadu domba masyarakat Papua di Surabaya dengan warga setempat.

Sementara itu, Ketua Divisi Riset LBH Surabaya Sahur menuturkan, pihaknya telah dianggap ikut campur dan memperkeruh suasana dan seakanakan LBH membuat orang Papua di Surabaya tidak aman.

Dia menegaskan, posisi LBH adalah kuasa hukum dan lembaga yang konsen dalam menyikapai isu Hak Asasi Manusia (HAM). Jadi yang dilakukan adalah murni pendampingan hukum, tidak lebih dari itu.

“Saya sudah menyampaikan pada temanteman, cek ke semua media apakah ada yang menganggap kawan-kawan (Papua) tidak aman di Surabaya,” tutur Sahura.

Terkait permasalahan 16- 17 Agustus di asrama mahasiswa Papua, pihaknya mendorong siapapun pelaku rasisme harus diadili secara hukum. Bahkan jika benar anak-anak di dalam asrama itu melakukan perusakan terhadap bendera merah putih, harus diproses secara hukum berdasarkan KUHP. “Ada beberapa tuntutan yang sudah sesuai dengan kami. Kecuali, poin tentang LBH sebagai penambah masalah dalam hal ini. Klarifikasi kami, bahwa LBH murni memberikan bantuan hukum,” ungkap dia.

Pasca tanggal 17, LBH tidak lagi mewakili mahasiswa Papua di asrama.

Pihaknya menegaskan itu sebagai bagian dari konsen LBH untuk isu HAM. Hal itu juga dilakukan LBH sejak 2018.

Sejumlah peristiwa dianggap melanggar hak seperti ketika melakukan aksi kemudian direpresi. “Kami mencatat persoalan yang dialami mahasiswa Papua baik di Malang maupun Surabaya sejak 2018 ada 9 kasus. Sebenarnya kami selalu mendampingi karena memang diminta kawan-kawan,” pungkas dia. [tam]

BPJS Datangi DPRD Kota Probolinggo

DPRD Surabaya, Bhirawa Delapan fraksi di DPRD Surabaya telah terbentuk, pasca pelantikan anggota dewan, Sabtu (24/8). Kedelapan fraksi tersebut, meliputi FPDIP, FPKB, F-Gerindra, Fraksi PKS, Fraksi Partai Golkar, Fraksi PAN-PPP, Fraksi PSI dan Fraksi Partai Demokrat–Nasdem.

Fraksi terakhir yang menyampaikan komposisi personalianya ke sekretariat DPRD adalah Fraksi Demokrat–Nasdem. Ketua Fraksi Demokrat Nasdem, Herlina Harsono Njoto, Kamis (29/8) mengakui, bahwa di hari terakhir pihaknya baru memasukkan komposisi fraksi ke setwan.

Sebelum diserahkan ke Setwan, susunan fraksi tersebut ditandatangani dulu oleh pimpinan partai masing-masing. “Harus ditandatangani DPC masing-masing,” ungkap Politisi Partai Demokrat.

Sekretaris DPC Partai Nasdem, Hari Santoso menyatakan, sebenarnya partai Demokrat dengan perolehan empat kursi di DPRD bisa membentuk fraksi sendiri.

Sementara, partai Nasdem karena jumlah perolehan kurang memenuhi syarat terbentuknya satu fraksi, memutuskan bergabung dengan Partai Demokrat. Menurutnya, partai Nasdem hanya mengikuti partai Demokrat yang sebelumnya telah menentukan ketua fraksinya, Herlina Harsono Njoto.

“Kita ikuti saja, struktur bagaimana kita serahkan,” paparnya. Dalam rapat internal dua parpol tersebut disepakati, Ketua Fraksi Demokrat-Nasdem dijabat Herlina Harsono Njoto, Wakil Ketua, M. Machmud dan Sekretaris, Imam Syafi’i.

Pimpinan sementara DPRD Surabaya, Adi Sutarwijono menyampaikan, apabila pada hari jumat susunan fraksi sudah terbentuk semua, selanjutnya minggu depan, pihaknya memfasilitasi untuk menggelar rapat paripurna pengumuman komposisi fraksi.

“Paling cepat hari Senin atau Selasa, jika semua parpol sudah memasukkan susunan personalia fraksnya pada hari Jumat, (30/8),” sebutnya.

Menurut Adi, apabila sudah diparipurnakan, para anggota dewan bisa beraktifitas dimasing-masing fraksinya dengan menggelar rapat, mengundang narasumber untuk pembekalan, pengayakan dan pendalaman materi masalah tugas dan fungsi dewan. [dre]

Bantah Ada Aturan Pasien Harus Pulang Setelah 3 Hari Dirawat DPRD Probolinggo, Bhirawa Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) tidak pernah membatasi peserta BPJS berobat ke puskesmas atau rumah sakit. BPJS tidak pernah membuat aturan, pasien harus pulang setelah 3 hari berobat atau dirawat.

Hal ini diungkapkan Kepala BPJS Cabang Pasuruan Indrina Damaryanti, menjawab pertanyaan Saiful Rohmat, salah satu anggota dewan, saat sosialisasi di DPRD Kota Probolinggo.

Menurutnya, pasien boleh pulang jika sudah sembuh atau meninggal dunia, serta pulang paksa. Tak ada lembaga atau profesi manapun yang boleh memulangkan pasien, termasuk BPJS. Kalau ada pasien pulang sebelum sembuh, bukan aturan BPJS, Tetapi tergantung dokter yang menangani.

Menurutnya, BPJS menanggung biaya diagnose pasien, bukan menghitung berapa hari dirawat.

Hanya saja terkadang ada dokter yang memberikan obat yang harganya melebihi tarif, katanya Kamis 29/8.

“Kami itu membayar tarif berdasarkan diagnosa. Kalau obat yang dibeli hasil diagnosa habis, sedang pasien tidak sembuh, maka pasien dipulangkan,” tandasnya.

Karenanya, Indrina mengimbau pihak rumah sakit pandai memanage pasien. Jangan sampai rumah sakit memberi obat ke pasiean yang mahal. Sebab, jika nanti obatnya habis maka pasien dipulangkan karena biaya tidak ditanggung BPJS alias dananya sudah habis.

“Misalnya ada pasien hasil diagnosanya usus buntu, maka biaya pengobatan usus buntu itu yang kita bayar. Usus buntu itu macam-

Sosialisasi BPJS Kesehatan di DPRD Kota Probolinggo.

macam. Ada yang sampai parah.

Kalau diagnosanya parah, ya kami biayai sampai sembuh. Kami tidak membatasi, berapapun biaya kami bayar,” tandasnya.

Menanggapi pertanyaan Agus Riyanto, soal rujukan berjenjang,

wiwit agus pribadi/bhirawa

Indrina Damaryanti mengatakan, aturan tersebut dibuat BPJS pusat dengan tujuan pemerataan. Sehingga pasien tidak menumpuk di rumah sakit atau fasilitas kesehatan tertentu.

Sedang untuk penonnaktifkan PBI APBN, menurutnya, dilakukan

Kemensos lantaran ada tidak valid.

Misalnya double atau sudah meninggal, tetapi masih tercatat sebagai peserta BPJS. “Jika dinonaktifkan namun faktanya orang itu kurang mampu, maka bisa diajukan lagi,” bebernya.

DPRD Kota Probolinggo minta PBJS Kesehatan evaluasi diri. Sebab, ada banyak permasalahan yang terjadi akibat regulasi yang dibuat. Hal itu diungkapkan sejumlah anggota DPRD Kota Probolinggo, ketika sosialisasi BPJS Kesehatan di ruang Rapat Utama Kantor DPRD. Agus Riyanto mengatakan, aturan yang dibuat Pemerintah Pusat kurang sinkron dengan daerah. Padahal, yang menjalankan daerah. Salah satunya terkait rujukan berjenjang. “Saya pikir harus ada evaluasi diri dari BPJS,” ujarnya.

Selain itu, terkait dengan warga Penerima Bantuan Iuran (PBI) dari

APBN yang dinonaktifkan. Faktanya warga tersebut masing kurang mampu. Namun, BPJS-nya dinonaktifkan.

“Bukan hanya warganya yang baru tahu, BPJS-nya juga ketika dicek juga baru tahu jika warga itu dinonaktifkan. Ini kan lucu, siapa yang menilai warga tersebut mampu atau tidak, sehingga BPJS-nya dinonaktifkan,” katanya.

Anggota dewan lainnya, Saiful Rohman mempertanyakan terkait obat generik yang tidak ter-cover BPJS. Padahal, meski harganya sedikit mahal dari pada obat yang ditanggung BPJS, namun nilainya terbilang masih kecil. Selain itu, masalah pasien yang mayoritas tiga hari sudah dipulangkan. Padahal, belum sembuh total. “Ini sering terjadi, khususnya di kelas III,” paparnya. [wap]

SUARA LEGISLATOR

Targetkan Ketua dan Wakil Ketua Komisi DPC PDIP Surabaya telah mengirimkan struktur terkait susunan Fraksi untuk DPRD Surabaya, sebagai jawaban atas surat Sekretariat DPRD Surabaya dalam rangka pembentukan fraksi.

Hal ini disampaikan Ketua DPC PDIP Surabaya, Adi Sutarwijono yang mengatakan bahwa nama-nama yang tercatat sebagai pengurus fraksi PDIP merupakan hasil rapat DPC beberapa hari lalu.

Menurut Cak Awi-sapaan akrab Adi Sutarwijono, namanama tersebut diantaranya Baktiono sebagai Ketua, Budi Leksono wakil ketua, sekretaris Anas Karno, dan bendahara

ditempati Dyah Katarina, dan 11 yang lain menjadi anggota.

“Itu kami lakukan agar PDIP segera mengirim surat soal susunan fraksi kepada sekwan DPRD. Jika dikemudian hari ada perubahan dari DPP maka kami akan segera menyesuaikan, karena apapun yang menjadi keputusan DPP kami wajib menyesuaikan,” ucapnya. Kamis (29/8).

Disinggung soal posisi di alat kelengkapan dewan

DPRD Surabaya untuk PDIP, Awi menerangkan bahwa parti akan menentukan melalui keputusan kolektif di dalam rapat rapat DPC. “Karena pengisian alat kelengkapan dewan itu menjadi domain DPC, sehingga diharapkan akan banyak pertimbangan, sehingga nanti bisa saling mendiskusikan di rapat DPC itu,” terangnya.

Hanya saja, kata Awi, sampai hari ini pihaknya belum pernah membahas soal alat kelengkapan dewan di DPRD, karena tarafnya masih kepimpinan sementara. “Ka-

mi masih menunggu penetapan Ketua yang definitif,” tandasnya.

Ditanya soal loby-loby dengan fraksi lain, Awi mengatakan jika pihaknya juga belum melakukannya, tetapi kalau masih taraf pendekatan memang sudah dilakukan.

Itupun dengan semua partai “Saya menangani secara bersama-sama, artinya banyak teman yang terlibat, maka dalam rapat DPC itulah nanti kita akan mendapatkan laporan-laporan dan pertimbangan-pertimbangan,” tuturnya. [dre]

Ketua DPC PDIP Surabaya, Adi Sutarwijono

andre/bhirawa

PUSTAKA

Halaman 4

Resensi Buku :

Tajuk

Kenaikan Iuran BPJS KERUGIAN pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) melalui BPJS ditaksir bisa lebih dari Rp 32,84 trilyun.

Tetapi layanan kesehatan yang ditanggung BPJS tidak boleh surut. Karena negara memiliki kewajiban konstitusi memenuhi hak kesehatan masyarakat. Namun defisit BPJS mesti dicarikan penyelesaian. Termasuk menaikkan iuran bulanan.

Serta mengurangi kecurangan biaya oleh rumah sakit. Juga “ke-genit-an” pasien minta layanan plus.

Pemerintah melalui Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) telah merekomendasikan kenaikan iuran BPJS. Semua kelas naik, termasuk BPJS khusus PBI (Penerima Bantuan Iuran) yang disubsidi pemerintah. Iuran kelas 3 (dan PBI) menjadi Rp 42 ribu per-bulan per-jiwa (naik 64,7%). Kelas 2 menjadi Rp 110 ribu (naik 115,6%), dan kelas 1 sebesar Rp 160 ribu (naik 100%). Kenaikan iuran BPJS tinggal menunggu pengesahan melalui Peraturan Presiden (Perpres).

Jika iuran BPJS tidak dinaikkan, berpotensi terus membubung sampai Rp 32,48 trilyun pada akhir tahun 2019.

Ironisnya, sumber utang paling besar tercatat pada keperserta-an BPJS kelas 1. Itu disebabkan perbedaan “harga” layanan kesehatan dengan nilai iuran yang dibayarkan. Tak jarang, layanan kesehatan selama tiga hari setara dengan pembayaran iuran selama tiga tahun. Rata-rata ke-peserta-an juga dimulai ketika telah sakit parah, membutuhkan layanan kesehatan sangat mahal.

Banyak peserta BPJS tidak patuh membayar iuran. Berdasar catatan, hanya 53% peserta yang patuh membayar iuran tiap bulan, tanpa menunggak. Kepatuhan membayar iuran, biasanya inharent dengan derajat kesehatan. Yang merasa pernah “tertolong” BPJS akan lebih patuh membayar iuran. Misalnya, pernah melakukan hemodialisa (cuci darah), operasi by-pass jantung, dan operasi besar gawat darurat lainnya.

Utang BPJS dikhawatirkan bakal mengendurkan layanan kesehatan rumah sakit, berkait dengan sediaan obat-obatan, dan alat kesehatan yang semakin mahal. Juga biaya operasional rumah sakit yang semakin meningkat. Misalnya, peningkatan status fasilitas kesehatan tingkat pertama (Puskesmas) sudah banyak berubah. Menjadi Puskesmas rawat inap, membutuhkan lebih banyak tenaga kesehatan, dan konsekuensi buka layanan nonstop 24 jam.

Biaya layanan kesehatan yang mahal, tak jarang disebabkan “ke-genit-an” pasien. Diantaranya, yang paling populer layanan, persalinan secara bedah sesar. Sejak lama banyak pasien minta sesar. Walau sebenarnya masih bisa melahirkan dengan cara normal. Bahkan tak jarang persalinan sesar memilih tanggal khusus. Misalnya bertepatan dengan 17 Agustus, Tahun Baru (31 Desember), maupun angka-angka tanggal, bulan, dan tahun yang unik. Mirip nomor telepon cantik.

Pada sisi lain, sangat banyak layanan BPJS kesehatan yang dibebankan pada fasilitas kesehatan (faskes) pertama di Puskesmas. Kinerja Puskesmas tak dapat dianggap sepele. Terdapat 144 jenis diagnosis yang harus ditangani. Puskesmas juga melakukan diagnosis yang semestinya dilakukan oleh dokter spesialis. Sekaligus mengurangi penumpukan pasien di RUSD kelas B, (milik kabupaten dan kota), serta mengurangi antrean kamar di RSUD kelas A (milik pemerintah propinsi, dan pusat).

Pelayanan kesehatan merupakan hak asasi setiap warga negara, tercantum dalam UUD pasal 28H ayat (1). Harus diakui, kinerja BPJS Kesehatan juga belum memuaskan masyarakat.

Masih banyak keluhan, keluarga pasien yang harus “nombok” tebus obat, yang seharusnya tersedia di RS mitra BPJS. Kenaikan iuran, akan menuntut konsekuensi, bahwa peserta BPJS tidak boleh terkesan “di-nomor dua-kan” oleh petugas rumahsakit. Terutama saat dirujuk dari faskes pertama.

BPJS juga bagai tergagap-gagap dengan jumlah peserta yang sangat banyak (221,5 juta jiwa). Berujung beban utang besar. Seharusnya ke-peserta-an yang banyak menjadi “kekayaan” yang bisa menghasilkan keuntungan.[*]

Sorotan Publik

Semua tanggapan baik berupa saran dan kritik atas wajah dan kinerja birokrasi kita dalam memberikan pelayan publik dapat dikirim melalui email: harian_bhirawa@yahoo.com atau manfaatkan fasilitas surat pembaca di www.harianbhirawa.co.id atau telp ke (031) 5470650 atau faks (031) 5343359. Untuk setiap email harap disertakan nomor telpon (untuk konfirmasi ulang).

Promosi “Jatim Local Tourism” lewat Medsos INDONESIA sebagai negara yang kaya akan daerah destinasi wisata patut berbangga. Sokongan destinasi wisata Indonesia salah satunya berasal dari Jawa Timur. Predikat Jawa Timur kian melambung lewat Indonesia’s Attractiveness Award tahun 2019 ini dengan menyabet penghargaan tertinggi atau platinum untuk bidang pelayanan publik dan pariwisata.

Di Jawa Timur sendiri saat ini mulai tumbuh dan menjamur kawasan wisata lokal (local tourism) di berbagai daerah. Pembiyaan dan pengelolaannya ada yang dikelola secara mandiri ada juga yang kemudian diserahkan kepada pemerintah daerah setempat, misalnya dalam bingkai Badan Usaha Milik Desa (BUMD).

Dalam upaya mewujudkan pemenuhan target desa wisata di Jawa Timur, perlunya dibangun desa wisata baru dengan segala potensi dan keunggulan daerah menjadi sebuah wisata lokal yang bernilai jual tinggi. Kita ketahui bersama juga kalau kunjungan wisatawan jelas berbanding lurus dengan pendapatan yang diterima daerah.

Tentu berbagai lini terkait wisata lokal perlu dirawat dan dibenahi dengan memenuhi unsur 4A yaitu attraction (atraksi), accessibility (akses), amenity (akomodasi), dan ancilliary (fasilitas pendukung).

Selain itu, kawasan wisata lokal harus dikembangkan lebih inovatif dan menarik, digali potensinya secara maksimal dengan didukung promosi dan pemasaran yang kreatif-inovatif-efektif.

Saat ini anak muda atau yang disebut generasi milenial tidak bisa dipisahkan dari medsos. Keberadaan medsos dan kaum milenial di era cyber information ibarat dua sisi mata uang, yang tak bisa dipisahkan antara keduanya. Berkaitan dengan generasi milenial dalam hal ini, pendekatan yang paling cocok ialah melalui media sosial (medsos).

Adapun salah satu cara mempromosikan wisata lokal yakni membentuk komunitas generasi muda yang bisa mengkampanyekan lewat media sosial. Generasi milenial bisa menjadi laskar digital wisata di daerahnya dengan melakukan promosi wisata lokal daerahnya lewat medsos. Upaya ini sesuai komunitas Generasi Pesona Indonesia (GenPI).. Salah satu tugasnya yaitu promosi potensi pariwisata secara online melalui media sosial. Komunitas yang yang dibentuk Kementerian Pariwisata RI saat ini sudah ada di 34 provinsi di Indonesia.

Mengadaptasi dari yang sudah dilakukan Kementerian Pariwisata sudah saatnya desa-desa di Jawa Timur menggandeng anak-anak muda untuk ikut memajukan wisata lokalnya berbantuan internet. Karena generasi milenial inilah yang sudah akrab dengan digital life style. Ini menjadi bagian penting dari strategi promosi wisata lokal di daerah, karenanya semangat generasi milenial yang mampu memberikan manfaat dan spirit volunteer perlu disemai.

Erwin Prastyo Mahasiswa Program Studi Pendidikan IPA Program Pascasarjana Universitas Negeri Semarang

HARIAN

PENDIRI : Alm. H. Moch. Said DEWAN PENASIHAT: Dahlan Iskan, Drs. Sugeng Praptoyo, SH, MM, MH, AK

Jumat Pahing, 30 AGUSTUS 2019

Berguru pada Kiai di Negeri Kanguru Setiap hari, umat Muslim di belahan dunia kerap kali berhadapan dengan berbagai masalah. Tak hanya masalah yang berhubungan dengan dunia sosial, politik, seni atau budaya, tetapi juga masalah sehari-hari. Konflik yang terjadi di masyarakat sering kali berhubungan dengan kehidupan sehari-hari, yang semestinya harus diselesaikan.

Jangan sampai konflik yang terjadi melahirkan masalah besar yang bisa memecah belah umat Muslim.

B

agaimana menghadapi persoalan dan masalah keislaman sehari-hari inilah yang dibahas Nadirsyah Hosen, pengajar senior di Monash University, Australia, dalam buku Kiai Ujang di Negeri Kanguru.

Dalam buku ini, lelaki yang akrab disapa Kiai Ujang memaparkan banyak hal tentang pelbagai masalah kehidupan sehari-hari, serta mengajak pembaca menjelajahi berbagai mazhab. Pengalaman Nadirsyah Hosen selama berada di Australia yang dipaparkan dalam bahasa yang lugas membuat pembaca belajar banyak tentang keagamaan, terutama saat berhadapan dengan aneka mazhab.

Salah satu pertanyaan menarik pernah disampaikan oleh jamaah yakni, bagaimana memilih mazhab yang cocok untuk hidup di Australia. Banyaknya pendapat dari berbagai ulama tentu membingungkan. Mana yang harus dipilih? Bukankah Allah itu satu, Nabi Muhammad satu, Jibril juga satu? Alquran juga satu. Tapi, mengapa Islam memiliki banyak mazhab?

Nadirsyah Hosen menjelaskan, mazhab makna sebenarnya adalah pendapat. Jadi, mazhab itu bukan semacam organisasi.

Mazhab hanyalah kumpulan pendapat para imam. Dalam literatur ushul al-fiqh disampaikan bahwa Alquran dan Hadis memiliki dua macam petunjuk (dalalah): ada yang sifatnya qath’i alias tegas dan jelas, tidak mengandung opsi dalam memahaminya; ada yang bersifat zhanni, atau mengandung beragam makna.

Secara garis besar, lanjut Nadirsyah Hosen, mazhab-mazhab itu memiliki

dua pendekatan yang bertolak-belakang: mereka yang memahami teks-teks suci dengan pendekatan tekstual—atau lebih condong untuk berpegang pada bunyi teks—dan mereka yang lebih cenderung memahami teks dengan mempertimbangkan konteks dari teks-teks suci tersebut.

Akar sejarah kedua kelompok ini bisa dilacak jauh ke belakang hingga masa Nabi Muhammad Saw. masih hidup (hlm. 22).

Dalam buku ini, penulis juga menginformasikan tentang kehadiran Islam dan bagaimana perkembangannya di Australia. Menurut Nadirsyah Hosen, Australia adalah negara sekuler yang tidak memiliki agama resmi. Penduduk Australia bebas memilih agama mana pun atau memilih untuk tidak punya agama.

Sesuai Pasal 116 Konstitusi Australia, pemerintah tidak ikut campur, atau tidak bisa memaksakan, dan juga tidak bisa melarang praktik agama di masyarakat. Di Australia, boleh dibilang agama tidak memainkan peran sentral dalam kehidupan banyak orang. Ada dua topik yang biasanya dihindari dalam percakapan sehari-hari: soal politik dan agama.

Menurut sensus tahun 2011, sebesar 61,1% orang Judul Penulis Penerbit Cetakan Tebal ISBN Peresensi

: : : : : : :

Australia mengaku Kristen, termasuk 25,3%-nya sebagai Katolik Roma dan 17,1%-nya sebagai Komuni Anglikan. Kira-kira 22% populasi menyatakan tidak punya agama, dan lebih dari 9% tidak bersedia menjawab apa agama mereka. Agama terbesar yang bukan Kristen di Australia adalah Buddha (2,5%), diikuti oleh Islam (2,2%), Hindu (1,3%), dan Yahudi (0,5%).

Jadi, sesuai data terakhir 2011, jumlah umat Islam di Australia hanya sekitar 2,2%, atau tepatnya berjumlah 476.291 jiwa dari sekitar 23 juta penduduk Australia. Tapi, bila dibandingkan dengan data sensus tahun 1981, angka ini mengalami kenaikan fantastis, sekitar 483%.

Artinya, kendati jumlah umat Islam hanya segelintir, tapi pertumbuhan mereka sangat cepat (hlm. 55).

Persoalan-persoalan sehari-sehari seperti bagaimana cara memahami fatwa, masalah membuka aurat di depan non-Muslim, ucapan selamat Hari Natal, masalah wudhu, hingga tentang bagaimana izin pendirian masjid, dikupas penulis dengan begitu lengkap.

Rahasia bagaimana agar bisa menuntut ilmu di Australia ini juga dibeberkan penulis dalam buku 280 halaman ini. Sehingga, siapa pun bisa belajar tip-tip agar bisa lulus seleksi beasiswa ke negeri Kanguru tersebut. [*]

Kiai Ujang di Negeri Kanguru Nadirsyah Hosen Noura Books, Jakarta Pertama, Maret 2019 280 Halaman 9786023858040 Untung Wahyudi Lulusan UIN Sunan Ampel, Surabaya

Resensi Buku :

Kisah Tentang Ketidakadilan Hukum di Amerika

S

ebagai seorang detektif dan polisi sudah semestinya kita menyelidiki setiap kasus dengan teliti dan optimal.

Karena hal itu menyangkut keadilan dan nyawan bagi seseorang. Dalam menyelidiki kasus kita tidak boleh serampangan atau menilai berdasarkan asusmi tanpa adanya bukti.

Apalagi pada kasus pembunuhan, bukti konkrit sangat dibutuhkan untuk mendakwa pelakuknya. Namun bagaimana jika keadilan itu tidak lagi dipedulikan? Ketika keadilan sengaja disembunyikan, dengan dalih agar dianggap kompeten dalam menangani sebuah kasus.

Diambil dari kisah nyata, buku ini mengungkapkan tentang ketidakadilan para penegak hukum dalam mengadili sebuah kasus. Bagaimana hukum bergerak hanya berdasarkan asumsi semata tanpa adanya bukti kuat. Bahkan lebih para polisi dan detektif yang bertugas sengaja mengarahkan pikiran dan menekan korban agar mau mengakui kesalahan yang tidak pernah dibuat.

Kisah dimulai dengan adanya pembunuhan sadis di kota Ada, Oklahaman, Amerika Serikat. Pada tanggal 7 Desember 1982 Debbie Carter ditemukan tewas di apartemennya dengan keadaan Judul Penulis Penerjemah Penerbit Terbit Tebal ISBN Peresensi

: : : : : : : :

yang memprihatinkan. Dan di dinding kanan, tercoret dengan cairan berwana merah bertuliskan, “Jim Smith akan mati berikutnya.” (hal 14). Kota Ada yang biasanya tenang tentu saja mendadak menjadi heboh.

Detektif Dennis Smith dan Agen Rogers pun berusaha mengusut kasus tersebut. Apalagi kasus itu sudah menggemparkan kota dan menjadi pusat perhatian.

Mereka pun mendatangkan orangorang yang sempat bertemu dengan Debbie sebelum kematian menjemputnya. Polisi mengumpulkan daftar 23 orang untuk diwawancarai. Berbagai cerita, petunjuk dan kumpulan karakter aneh masuk di kepolisian. Dari semua petunjuk itu entah kenapa polisi sangat tertarik dengan Ron Williamson, mantan altit bisbol untuk menyeretnya sebagai pelaku.

Karena menurut polisi Ron memiliki banyak sekali

The Innocent Man John Grisham Jonathan & Hanna Lesmana Gramedia Maret 2019 456 halaman 978-979-227-018-1 Ratnani Latifah Alumni Universitas Islam Nahdlatul Ulama, Jepara

cacatan buruk dan berkali-kali berurusan dengan polisi. Apalagi dari salah satu sakti mengatakan pernah melihat Ron. Detektif Smith dan agen polisi tidak memedulikan laporan saksi lain yang kebanyakan menyatakan tidak melihat Ron. Dari sekian orang yang ditanyai hanya Glen Gore yang mengarahkan kecurigaan kepada Ron. Tanpa adanya bukti konkrit, hanya asumsi dan spekulasi, pihak kepolisan dan detektif langsung menimpahkan semua kesalahan itu kepada Ron dan terus menekan Ron agar mau meng-

akui semua perbuatannya. Membaca buku ini kita akan dibuat marah dan sebal dengan sikap detektif dan polisi yang terkesan bertindak sesuka hati dan semena-mena. Selain Ron, tersangka lain yang diciptakan polisi setempat adalah Dennis Fritz, hanya karena Dennis pernah mengenal Ron. Ini sungguh ironis dan menyebalkan.

Meski Ron dan Dennis berupaya menunjukkan alibi yang akurat, pihak kepolisan sama sekali tidak peduli. Hingga akhirnya kebenaran itu terkuak, meski memakan waktu yang sangat lama.

Buku ini adalah gambaran ketidakadilan yang pernah terjadi di negeri adidaya dan bahkan saat ini masih dan sering terjadi di berbagai tempat.

Tuduhan palsu, korupsi dan lain sebagainya. Bahwa orang-orang yang tidak memiliki cukup uang atau idak memiliki koneksi dengan orang-orang kuat, akan semakin mudah diseret dan dijadikan tumbal—menjadi orang yang disalahkan. Membaca buku ini membuat saya merasa kesal dan semakin hilang resepek dengan cara kerja polisi yang suka semena-mena.

Kisah ini memiliki pembukaan cerita yang menarik.

Namun pada pertengahan bab, buku ini dibilang membosankan dan monoton. Namun ketika sudah mulai menginjak akhir cerita, kita akan merasakan keseruan kisahnya. Dilengkapi dengan foto-foto dari para pelaku cerita, kita seperti ikut dibawa masuk pada lingkaran cerita yang menyesakkan dan juga mengharukan.

Ini adalah buku yang akan membuka rasa kemanusiaan kita dari ketidakadilan yang masih sering merajalela di mana-mana. [*]

PEMIMPIN UMUM/PEMIMPIN REDAKSI/PENANGGUNG JAWAB : Nawang Esthi Lestari REDAKTUR PELAKSANA: Wawan Triyanto KOORDINATOR LIPUTAN : Gatot Suryo Widodo REDAKTUR: Wahyu Kuncoro SN, Bambang WN , Choirul Anam, Anangsyah Isfianto, Sufendi Dimyati, Helmi Supriyatno, Reporter : M. Ali, Siti Sulistiani, Andre Endrayana Sasmita, Rachmat Caesar BSW, Zainal Ibad, Adit Hananta Utama, Abed Nego, Gegeh Bagus Setiadi, Diana Rahmatus Sholichah Fotografer: Trie Diana Indahwati Malang: M. Taufiq, Kabupaten Malang : Cahyono Nor Rochmah, Kota Batu: Anas Bachtiar, Kediri: Ervan Kholis, Pasuruan : Hilmi Husein, Pamekasan: Syamsuddin, Lumajang: Dwi Wismo Wardono, Probolinggo: Wiwit Agus Pribadi Jember: Effendi, Sampang: Nur Cholis, Sumenep: Agus Irianto, Samsul Arifin, Bondowoso: Samsul Tahar, Situbondo: Sawawi, Tulungagung: Hadi Sucipto, Wiwieko Dh, Lamongan: Suprayitno, Jombang: Romadlon, Fathoni, Mojokerto: Hasan Amin, Kariyadi Sidoarjo: Ali Kusyanto, Hadi Sujitno, Achmad Suprayogi Gresik: Titis Tri Wahyanti, Kerin Ikanto, Rokim, Tuban: Khoirul Huda Madiun: Sudarno, Blitar: Hartono, Nganjuk: Ristika, Bojonegoro: Achmad Basir, Trenggalek: Wahyu Asmoro, Jakarta: Tjitjik Rahayu.

Direktur Utama: Nawang Esthi Lestari, Direktur Umum: Wahyu Kuncoro SN, Direktur Keuangan Mira Damayanti Komisaris Utama: Sugeng Praptoyo, Komisaris: Bambang WN, Hasan Amin, Suprayitno, Malang: Gatot Soekardi, Ratna Nirmala, Lumajang: Didit Nur Jadit, Bondowoso: Hasto Pramudyo, Manager Produksi, Sirkulasi dan Periklanan: Sri Eddy Haryanto, Manajer Keuangan: Anangsyah Isfianto, Administrasi Keuangan: Etti Sri Kustini, Sri Poernomo, Sekretaris Perusahaan: Rani Cholyvianti, Sirkulasi: Titiek Yuliati (Koordinator), Andi Basuki, Nike Kusumawati, Utomo Pagon, Distribusi: Tatok Arly (Koordinator), Suparto, Mulyadi, Pracetak:Ali Sulkan (Koordinator), Danu Setiawan, Achmad Tauriq Imani, Trisno purnomo, Onny Agung S, Oki Abdul Sholeh.

Sekuriti: Saiful Hidayat, Akhmad Mukhdor Daniyal Alamat Kantor Pusat/Iklan/Redaksi: Jalan Indragiri 73 Surabaya, Telp : 031- 561-5454, Fax : 031-561-9009, Email Iklan: bhirawa_indragiri@yahoo.com, Email Redaksi: harian_bhirawa@yahoo.com Sirkulasi: Jalan Pengenal 5, Surabaya (60174), Telp : 031- 547-0650 (3 lines), Fax : 031-534-3359, Email Sirkulasi: bhirawasirkulasi@yahoo.com Bhirawa Online : http://www.harianbhirawa.co.id Bank: Bank Mandiri (BBD Jembatan Merah) Surabaya, No. Rek:140.0080000053, Percetakan: PT Media Nusantara Press, Kawasan Industri SIER, Jl. Rungkut Industri III No.49, Surabaya SIUPP: Nomor 159/SK/Menpen/SIUPP/A.7/1986, 22 April 1986.

Tarif Iklan: Iklan Baris Rp. 7.500/baris (maksimal 5 baris), Iklan Tender/Lelang Rp.10.000/mm kolom, Iklan Display warna (FC) Rp.10.000/mm kolom, Iklan Display hitam putih (BW) Rp.7.500/mm kolom. Harga belum termasuk PPn 10%.

PELAYANAN PUBLIK Sikapi Konflik Papua, KPID Jatim Deklarasi Siaran Damai Jumat Pahing, 30 Agustus 2019

Halaman 5

Surabaya, Bhirawa Peran media massa dituntut semakin tinggi dalam menjaga kondusivitas bangsa.

Terlebih setelah adanya sejumlah kerusuhan yang terjadi di Jatim dan Papua beberapa waktu terakhir. Terkait hal ini, media massa didorong semakin mengedepankan semangat jurnalisme damai.

Hal ini diungkapkan Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Jatim, Afif Amrullah usai menggelar deklarasi bersama di sela acara OSS/SIMP3 dan Gelar Hasil Monitoring Isi Siaran di kantor BKD Jatim, Kamis (29/8).

Afif berharap melalui deklarasi ini terbangun komitmen untuk berperan aktif dalam penyelenggaraan siaran damai sehingga terwujud kondisi Jatim Harmoni.

Menurutnya, media menjadi salah satu alat untuk mempererat persatuan dalam Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika.

KPID Jatim mengajak seluruh lembaga penyiaran TV dan Radio di Jawa Timur untuk ikut serta memberikan informasi atau isi siaran yang menyejukkan dan meneduhkan masyarakat. ‘’Situasi di Surabaya dan Jatim saat ini sudah kondusif.

Kami juga mengapresiasi langkah yang telah dilakukan Gubernur Jatim dan Forkopimda Jatim yang bertemu sejumlah tokoh Papua untuk meredakan situasi. Ini agar persatuan dan kesatuan sesama anak bangsa bisa terjalin,’’ tuturnya.

Dengan suasana keamanan yang kondusif dan isi siaran yang tidak bernada provoka-

si, dia berharap teman-teman mahasiswa Papua di Jatim bisa melakukan kegiatan belajarnya dengan tenang dan nyaman. ‘’Lembaga penyiaran TV dan Radio memiliki program news atau berita. Di dalamnya ada para jurnalis. Pada kesempatan ini kami mengajak mereka semua untuk menandatangani ikrar deklarasi bersamasama. Nanti spanduk deklarasi ini akan kami bawa ke Gedung Negara Grahadi Surabaya saat bertemu dengan Bu Gubernur Khofifah Indar Parawansa sore ini,’’ tutur dia.

Terpisah, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Jatim, Ardo Sahak menuturkan, peran media sagat besar dalam menjaga suasana tetap dingin dan kondusif. Hal itu dilakukan dengan menyampaikan isi pemberitaan secara berimbang dan tidak provokatif. Sebaliknya, pemberitaan yang menggunakan bahasa provokatif dikhawatirkan akan dapat memperkeruh

Adit Hananta Utama/bhirawa

Ketua KPID Jatim Afif Amrullah menggelar deklarasi siaran damai untuk Jatim Harmoni di aula Kantor BKD Jatim, Kamis (29/8).

suasana baik di Jatim maupun Papua. ‘’Sejauh ini memang belum ada laporan atau temuan pemberitaan yang dinilai provokatif. Jadi, kondisi ini perlu dijaga ber-

sama-sama dan media massa punya tanggung jawab untuk memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa melalui informasi yang diberikan,’’ pungkas dia. [tam]

LINTAS PELAYANAN

Satpol PP Jatim Ajak Penambang Pasir Jadi Wirausahawan Tulungagung, Bhirawa Mengantisipasi semakin rusaknya lingkungan di aliran Sungai Brantas, Satpol PP Provinsi Jatim mengajak para penambang pasir di Kabupaten Tulungagung untuk beralih profesi sebagai usahawan baru. Masalahnya, jika mereka tetap sebagai penambang pasir apalagi mengunakan sarana mekanik akan mengundang bencana alam di wilayah Jatim. ‘’Kami ingin ada bentuk usaha baru yang nanti dilakukan oleh penambang pasir. Tidak lagi berusaha yang sifatnya instan,’’ ujar Kepala Satpol PP Provinsi Jatim, Budi Santosa, disela acara sosialisasi kegiatan penambang pasir Sungai Brantas wilayah Tulungagung di Kantor Balai Besar Wilayah Sungai Brantas Tulungagung, Kamis (29/8).

Ia menyebut sudah mendapat laporan dari masyarakat Tulungagung terkait dampak penambangan pasir yang sudah mencemaskan. Apalagi area penambangan pasir tersebut sudah mendekati Jembatan Ngujang I yang merupakan penghubung utama arus lalulintas antara Tulungagung – Kediri. ‘’Namun demikian, kendati impact (dampak) –nya dapat merusak lingkungan, laporan yang juga kami terima dari Satpol PP Tulungagung menyebutkan pekerjaan menambang pasir itu juga menurunkan kriminalitas di Tulungagung. Ini luar biasa,’’ paparnya.

Karena itu, lanjut Budi Satosa harus ada solusi dari permasalahan tersebut. Yakni dengan menawarkan para penambang pasir untuk beralih profesi sebagai wiraswastawan atau minimal tidak lagi menambang pasir dengan menggunakan sarana mekanik. ‘’Solusi wirausaha ini sesuai dengan program cetar Ibu Gubernur Khofifah. Di antaranya, Jatim Harmoni, Jatim Sejahtera dan Jatim Berdaya,’’ paparnya lagi.[wed]

Wali Kota Probolinggo Koordinasi Pembangunan ULP ke Kemenkumham Jatim Surabaya, Bhirawa Wali Kota Probolinggo, Habib Hadi Zainal Abidin mengunjungi Kantor Kementerian Hukum dan HAM (Kanwil Kemenkumham) Jatim, Kamis (29/8). Kedatangan Habib Hadi membahas rencana pembangunan Unit Layanan Paspor (ULP) di Mall Pelayanan Publiknya.

Didampingi Sekda Kota Probolinggo, Achmad Sudianto dan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dwi Hermanto. Habib Hadi diterima langsung Kepala Kanwil (Kakanwil) Kemenkumham Jatim, Susy Susilawati dan Kadiv Yankumham, Hajerati.

Habib Hadi mengatakan, kedatangannya ini menindaklanjuti surat permohonannya ke Menkumham perihal pendirian ULP. Bahkan pihaknya telah menyiapkan segala kebutuhan yang dibutuhkan untuk pendirian ULP. Mulai dari printer, scanner hingga komputer server. ‘’Kami ingin ada kepastian. Kami juga akan sangat senang jika ibu (Kakanwil, red) berkenan meninjau lokasi yang kami siapkan untuk pembangunan ULP,’’ kata Habib Hadi.

Selain mengkoordinasikan terkait pembangunan ULP, Habib Hadi juga mengungkapkan rencana untuk relokasi Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) ke tempat yang lebih luas dan representastif. Untuk itu pihaknya pun telah menyiapkan lahan seluas 5 hektare di sisi selatan Kota Probolinggo. ‘’Kami siap berkolaborasi dengan Kemenkumham untuk meningkatkan kualitas layanan kepada publik,’’ tegasnya.[bed]

Petugas Satpol PP Kota Surabaya saat membongkar tembok yang memblokir jalan umum di Kelurahan Bulak, Kecamatan Kenjeran.

Satpol PP Bongkar Tembok yang Blokir Jalan Umum di Surabaya Surabaya, Bhirawa Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Surabaya bersama jajaran Kelurahan Bulak Banteng dan jajaran Kecamatan Kenjeran membongkar tembok yang memblokir jalan umum di Kelurahan Bulak Banteng, Kecamatan Kenjeran, Surabaya, Kamis (29/8).

Pembongkaran itu dilakukan demi kepentingan umum, karena jalan itu merupakan jalan raya yang banyak dilewati kendaraan roda dua dan roda empat.

Pembangunan tembok untuk memblokir jalan umum itu dilakukan sejak kemarin oleh salah satu oknum warga.

Akibat pemblokiran itu, pengendara yang hendak melintas di jalan itu banyak yang kesulitan. Bahkan, banyak mobil yang putar balik karena tidak bisa

melintas, padahal setiap harinya, mobilmobil itu lalu lalang di jalan tersebut.

Kepala Satpol PP Surabaya Irvan Widyanto menjelaskan awalnya menerima informasi dan laporan dari masyarakat bahwa ada sekelompok oknum atau orang yang melakukan penutupan jalan. Oknum tersebut berdalih memiliki sertifikat atas lahan di jalan tersebut.

Menyikapi hal tersebut, Satpol PP, pihak kelurahan, kecamatan dan jajaran Polsek memanggil beberapa tokoh masyarakat serta meminta saran dari pihak akademisi. Beberapa tokoh yang lahir dan besar di daerah ini menyatakan bahwa dari dulu lahan itu memang dibuat jalan umum.

Selain itu, ada keinginan dari tokoh

masyarakat mewakili warga yang resah dengan adanya penutupan jalan ini, karena hanya bisa dilalui oleh sepeda motor. Irvan juga mengaku khawatir kalau sewaktu-waktu terjadi kedaruratan misalnya terjadi apaapa di daerah itu, nanti ambulance dan mobil PMK tidak bisa masuk.

Karena sudah mengganggu kepentingan umum, maka demi kepentingan umum pula dia bersama aparat kecamatan sepakat untuk melakukan penertiban pembongkaran tembok itu secara langsung. Karenanya, setelah dibongkar warga bisa langsung memanfaatkannya dan mobil pun sudah bisa lewat, termasuk mobil PMK yang akhirnya bisa melintas di jalan tersebut.

Irvan juga mengaku khawatir apa-

bila tembok itu tidak segera dibongkar, nantinya ada gerakan dari warga yang menentang pemblokiran jalan tersebut, karena warga sudah mulai resah dan marah dengan pembangunan tembok itu, mereka sudah banyak yang mengeluh tidak bisa melewati akses jalan tersebut.

Sementara itu, Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan dan Otonomi Daerah Dedik Irianto menjelaskan pertemuan besok yang akan digelar di Balai Kota Surabaya akan mengecek legalitasnya. Sebab, oknum tersebut berdalih memiliki setifikat alas haknya, sehingga pertemuan itu akan dipastikan apakah sertifikat itu benar atau tidak. “Besok kita cek bersama legalitasnya,: kata Dedik.[iib]

Wali Kota Deklarasikan Moh Limo Bersama Alumni Esq Probolinggo, Bhirawa Wali Kota Probolinggo, Hadi Zainal Abidin dan Wawali Mochammad, Soufis Subri bersama alumni ESQ Probolinggo melaksanakan deklarasi M5 (Moh Limo). Selain deklarasi juga membubuhkan tanda tangan dengan mengenakan kaos hitam bertuliskan Moh Limo.

Moh Limo artinya Moh Madat (anti Narkoba) – Moh Mabok (anti Miras) – Moh Maling (anti korupsi) – Moh Main (anti perjudian) – Moh Madon (anti prostitusi). Pasalnya, Kota Probolinggo merupakan satu-satunya daerah yang mendek-

larasikan Moh Limo.

Korda Forum Komunikasi Alumni (FKA) ESQ Probolinggo, Tjipto Santoso, Kamis (29/8) mengatakan, Kota Probolinggo mempelopori deklarasi Moh Limo. Dengan adanya kebijakan penegakkan hukum pada pelaku Moh Limo, ESQ akan lebih fokus pada preventifnya. ‘’Setelah deklarasi ini kami sangat berharap ada dukungan dari bapak wali kota, wakil wali kota dan semua pemangku Pemerintah Kota Probolinggo untuk bisa memprioritaskan pendidikan karakter, gerakan moral tujuh budi utama pada

generasi milenial,’’ jelas Tjipto.

Tjipto menyatakan berkomitmen untuk berpartisipasi aktif menangkal Moh Limo dalam sisi preventif. Berkomitmen dengan semangat menegakkan Moh Limo secara umum dan khusus, kini sedang terjadi dinamika pro kontra dalam menindak sebuah institusi yang memfasilitasi adanya Moh Limo di Kota Probolinggo. ‘’Kami bersyukur deklarasi ini menjadi ikon Kota Probolinggo yang Moh Limo untuk menegakkan syiar dalam membangun karakter unggul di Kota Probolinggo. Kami

berharap Pemerintah Kota Probolinggo lebih mencurahkan perhatian dan komitmen dalam pembangunan karakter milenial,’’ imbuh pemilik pabrik jamur di wilayah Kabupaten Probolinggo ini.

Sejumlah pengusaha yang merupakan alumni ESQ hadir dalam deklarasi. Antara lain Edi Akas, Ridi Ridicomp, pemilik Restoran Ayam Bawangan, GM Jawa Pos Radar Bromo, HA Suyuti, Kepala Disdikpora Maskur, Kepala Kemenag Mufi Imron dan alumni lainnya. Korwil FKA ESQ Jawa Timur, Sukarsih pun turut hadir. [wap]

PELAKSANA PUBLIK

Kodim 0814 Jombang Beri Penyuluhan Bahaya Narkoba dan Tes Urine Jombang, Bhirawa Kodim 0814 Jombang menggelar penyuluhan tentang bahaya Narkoba dalam rangka Program Penyuluhan Pencegahan, Pemberantasan, Penyalagunaan, dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) TW III Ta 2019 di Aula Makodim 0814 Jombang di Jl KH Wahid Hasyim Jombang, Kamis (29/08).

Sebanyak 220 anggota Kodim dan Persatuan Istri Prajurit (Persit) mengikuti kegiatan penyuluhan. Selanjutnya, setelah acara penyuluhan selesai, para prajurit Kodim 0814 Jombang secara bergantian melaksanakan tes urine.

Tampak di lokasi, narasumber dari Satuan Reserse Narkoba (Satreskoba) Polres Jombang memaparkan materi tentang jenis-jenis narkotika dan bahayanya di hadapan para prajurit Kodim 0814 Jombang dan anggota Persit.

Hadir dalam kegiatan tersebut antara lain, Letkol Inf Triyono

Dandim 0814 Jombang, Kapten Inf Sujiono Pasi Intel Dim 0814, Iptu Edi Pranan KBO Sat Narkoba Polres Jombang, Lettu Ckm Suyoto Kapolkes Kodim dim 0814 Jombang, Danramil jajaran Kodim 0814 Jombang, anggota jajaran Kodim 0814 Jombang dan Persit KCK Dim 0814 Jombang.

Dandim 0814 Jombang, Letkol Inf Triyono mengucapkan terima kasih kepada nara sumber dari Polres Jombang dan anggota Bintara Pembina Desa (Babinsa), serta para Ibu Persit yang mengikuti penyuluhan.

Dandim berharap agar sosialisa-

arif yulianto/bhirawa

Para prajurit Kodim 0814 Jombang saat tes urine setelah acara penyuluhan bahaya Narkoba, Kamis (29/08).

si tentang bahaya Narkoba ini dapat memberikan manfaat serta dapat menghindari dari pemakaian atau peredaran Narkoba. ‘’Terutama keluarga besar Kodim 0814 Jombang beserta jajarannya,’’ kata Dandim

Jombang.

Saat ini, jelas Dandim Jombang, penggunaan Narkoba sudah di level Internasional. Di Jombang, hampir 400 pengguna Narkoba yang ada di Lapas Jombang didominasi anak-

anak muda. ‘’Hidup ini pilihan, mana yang baik buat kita dan mana yang tidak baik buat kita. Katakan tidak pada Narkoba, hindari rasa ingin mencicipi, merasakan dan apapun itu

tolong hindari barang haram tersebut,’’ imbuh Dandim.

Letkol Inf Triyono memaparkan, bahaya menggunakan Narkoba bagi anggota militer sangat berat hukumnya, maka dari itu dia meminta agar seluruh prajurit Kodim 0814 Jombang menghindari barang haram itu dan jangan sampai ada anggota yang mengkonsumsi. ‘’Kita sebagai anggota TNI jangan sekali-sekali menggunakan dan terjerumus dalam penggunaan Narkoba apapun Jenisnya, karena akan berakibat fatal bagi diri kita sendiri,’’ tandas Dandim.

Sementara itu, Iptu Edi Pranan, KBO Satreskoba Polres Jombang mengatakan, secara geografis letak negara Indonesia sangat strategis untuk mengedarkan Narkoba yang mana Indonesia terdiri dari ribuan pulau yang sangat mudah untuk menyelundupkan Narkoba melalui jalur perairan.

‘’Pemakaian Narkoba di negara Indonesia dikalangan anak muda sudah sangat memprihatinkan, oleh sebab itu perlu kita waspadai terhadap pergaulan yang dilakukan oleh anak-anak kita agar tidak terjerumus kepada hal-hal yang akan merugikan kita sendiri,’’ kata Iptu Edi Pranan.

Dia menjelaskan, Narkoba yang masuk ke Indonesia sangat banyak dan dalam bentuk kemasan yang bermacammacam, bahkan ada dalam bentuk gula-gula. Bila terbukti menyalahgunakan, memproduksi dan mengedarkan ancaman hukumannya sangat berat yakni minimal empat tahun penjara dan sampai hukuman mati dan denda Rp1 miliar. ‘’Maka agar kita terhindar dari hal-hal yang berhubungan dengan Narkoba, mari kita tingkatkan keimanan kita kepada Allah SWT,’’ pungkasnya. [rif]

PENDIDIKAN, KEBUDA

Halaman 6

Jumat Pahing, 3

Apel Hari Pramuka ke-58

Bupati Serahkan Piagam dan Medali Emas Kampung Kelir 2019 Kabupaten Madiun, Bhirawa Apel Besar Hari Pramuka Ke-58 Tahun 2019 Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Kabupaten Madiun terlaksana di lapangan Sumberejo Nglames, Kec. Madiun, Kamis (29/8).

Apel besar Pramuka ini diikuti oleh seluruh Kwartir Cabang Pramuka se-Kabupaten Madiun dan pejabat daerah Kabupaten Madiun.

Sebelum memberikan sambutan, Bupati Madiun berkenan menyerahkan Piagam Penghargaan Lencana Pancawarsa 2019 kepada 8 anggota gerakan pramuka Kabupaten Madiun, Piagam dan Mendali Emas Kampung Kelir 2019 kepada Ari Agus Firmansyah dari SMA Kyai Ageng Basyariah dan Penghargaan Pramuka Garuda.

Dalam sambutan , Bupati Madiun, H. Ahmad Dawami, menyatakan, harus berbangga menjadi tunas-tunas muda generasi emas Indonesia. Dengan melalui Gerakan Pramuka, dapat memupuk mental kepribadian yang kuat, pantang menyerah dan disiplin. Gerakan Pramuka, sebagai organisasi ke-

panduan dalam membangun tunastunas muda yang memiliki watak, kepribadian, karakter, dan jati diri bangsa yang kukuh demi menjaga persatuan dan keutuhan NKRI. Kesempatan itu, Bupati Madiun, mengajak kepada semua anggota pramuka di seluruh wilayah Kab.Madiun untuk senantiasa mengamalkan Tri Satya dan Dasa Dharma Pramuka, selalu meningkatkan komitmen dan profesionalisme sesuai dengan bidangnya masing-masing, yang akan mempercepat visi bersama yaitu mewujudkan Kabupaten Madiun yang aman, mandiri, sejahtera dan berakhlak.

"Kita kedepan memiliki program untuk pramuka di Kabupaten Madiun. Program yang ditujukan kepada peserta didik mulai tingkat SD/MI, SMP/MTSn dan sampai tingkat SMA dan SMK se-Kabupaten Madiun, "tegas bupati Ahmad Dawami.

Pada penutupan apel besar ini, diadakan penampilan dari Pocil Madiun (polisi kecil), dimana Pocil ini telah meraih juara 3 Lomba Polcil tingkat Kabupaten Madiun,

kemudian diakhir acara ini seluruh peserta apel, Bupati, Wakil Bupati dan seluruh tamu undan-

gan berjoget naumere bersama dilapangan Desa Sumberejo Kecamatan Madiun. [dar]

Sekolah Diminta Persiapk BAP S/M Jatim, Surabaya Persoalan akreditasi lembaga pendidikan di Jawa Timur, diharapkan bisa tuntas dalam tahun ini. Artinya tidak ada lembaga atau sekolah dari semua jenjang yang belum terakreditasi.

Oleh karena itu, dari kuota 6.085 lembaga yang akan diakreditasi.

Bupati Madiun H. Ahmad Dawami menyerahkan Piagam Penghargaan Lencana Pancawarsa 2019 pada 8 anggota gerakan pramuka Kabupaten Madiun, Piagam dan Mendali Emas Kampung Kelir 2019 kepada Ari Agus Firmansyah dari SMA Kyai Ageng Basyariah dan Penghargaan Pramuka Garuda.

Ajak Siswa SDN 3 Olean Kembangkan Seni Karawitan

Sawiyati SPd MPd

Situbondo, Bhirawa SDN 3 Olean Kecamatan Kota Situbondo tak hanya memoles menjadi sekolah adiwiyata. Sekolah dasar yang kini dipimpin Sawiyati SPd MPd itu sedang memprioritaskan siswa siswinya bisa unggul dalam bidang kesenian. Satu diantara yang kini sedang intens dikembangkan Sawiyati adalah melatih siswa dengan seni karawitan.

Meski masih baru, karawitan SDN 3 Olean sudah mulai panen undangan untuk tampil diberbagai acara dan even pendidikan di Kota Santri Situbondo. Menurut Sawiyati, kesenian karawitan awalnya belum diminati oleh para siswa setempat.

Pasalnya, kata mantan guru SDN 5 Dawuhan itu, lembaga pendidikan

BAP S/M Targ Akreditasi

yang ia pimpin masih belum memiliki alat seni karawitan yang lengkap. Yat-panggilan karib Sawiyati, lalu memiliki ide untuk menjalin kerjasama dengan pihak Desa Olean. "Ternyata di Desa Olean itu memang sudah berdiri sebuah paguyuban seni karawitan. Nah darisanalah saya terus optimis untuk mewujudkan seni karawitan di SDN 3 Olean," aku kasek teladan itu.

Masih kata Yat, setelah mengetahui info tersebut ia langsung mendatangi pihak Desa Olean untuk menjalin kerjasama kemitraan pengembangan seni karawitan di SDN 3 Olean. Pucuk dicinta ulam pun tiba, usulan SDN 3 Olean mendapatkan respon yang positif. Pihak Desa, terang Sawiyati, sanggup

menyediakan peralatan yang lengkap, disisi lain pelatihnya dijamin oleh SDN 3 Olean. "Alhamdulillah, saat ini seni karawitan disini sudah mulai berjalan. Bahkan setiap ada acara tim seni karawitan SDN 3 Olean kerapkali diberi waktu untuk tampil. Para siswa semua ikut senang," ujar Sawiyati.

Di mata Sawiyati, ada banyak sisi positif dalam mengembangkan seni karawitan pada diri siswa SDN 3 Olean Situbondo. Selain mengenalkan seni budaya khas nenek moyang jaman dahulu kala, urai Sawiyati, seni karawitan juga banyak mengajarkan unsur kekompakan dan kebersamaan diantara sesama siswa, pelatih dan masyarakat penonton. [awi]

Badan Akreditasi Provinsi Sekolah Madrasah (BAP S/M) Jatim, memprioritaskan lembaga pendidikan yang belum terakreditasi, sekolah mati lebih dari dua tahun dan sekolah mati lebih dari satu tahun.

Dikatakan ketua BAP S/M, Prof Roesmaningsih, dari jumlah kuota yang tersedia yakni 6.085, akan diprioritaskan untuk 1000 lembaga atau sekolah yang belum terakreditasi. 50 persen bagi sekolah yang mati selama lebih dari dua tahun. Dan sisanya bagi sekolah

atau lembaga yang mati selama lebih dari satu tahun.

"Jadi sebagian akreditasi untuk yang belum pernah dan sebagian untuk sekolah yang akan reakreditasi (akreditasi ulang)," tutur dia.

Terkait sekolah yang mati selama dua tahun atau satu tahun, Prof Roes sapaan akrabnya, menjelaskan jika hal itu terjadi karena yang bersangkutan menunggu kuota. Dengan kata lain, kuota akreditasi dari pemerintah pusat memang belum mencakup seluruh lembaga.

"Sehingga kadang memang tidak memenuhi ekspektasi, makanya mundur. Apalagi, tidak bisa dibiayai daerah karena akreditasi menjadi tanggung jawab pusat," tuturnya.

Di sisi lain, tidak sedikit sekolah yang menganggap remeh proses akreditasi. Bahkan, ditemui kasus di mana sekolah terkait yang memiliki standart ISO international justru mengesampingkan akreditasi. Padahal, jika data akreditasi

Sambut Pilkada Serentak, Unair Gelar Diskusi Pakar

BANGKU POJOK

Ribuan Peserta Ikuti Audisi Bintang Radio RRI Surabaya, Bhirawa Box to Box Bintang Radio RRI Surabaya memasuki hari akhir. Ribuan para calon idola baru tercatat berjuang mewujudkan mimpi menjadi the Next Star Bintang Radio.

Wakil Ketua Bintang Radio RRI Surabaya Pataka Swarasanja mengatakan, total 1.421 peserta yang antusias dan menampilkan suara terbaiknya. "Kita tidak menyangka antusias Box to Box Bintang Radio begitu besar. Kita mencatat 1.421 peserta. Itu berarti Bintang Radio masih diminati di beberapa kota di Jatim," ungkap Atha, Kamis (29/8) kemarin.

Atha sapaan akrabnya dihari akhir pihaknya sengaja melebarkan sayap di kabupaten Nganjuk. Ini sekaligus mengakomodir peserta yang ada di daerah. Sebelumnya audisi juga di gelar di Kabupaten Tuban dan Kediri.

"Nganjuk itu sebenarnya tidak masuk dalam peta kita, namun melihat animo peserta audisi yang tinggi akhirnya kita memilih menempatkan box audisi di SMK Intensif Baitussalam. Peserta disini juga tinggi selama dua hari lebih 400 peserta," terang Atha. Bagi Atha konsep audisi dalam Box yang diusung menjadi nilai tambah, banyak peserta justru lebih tertantang dan lebih meng-explore warna suara dalam lagu.

"Ini kan konsepnya menyanyi di dalam Box. Mungkin peserta lebih siap ya dan percaya diri. Ini justru berbeda dengan audisi secara langsung, secara psikologis suasana ramai dan dihadapan dewan juri justru saya rasa peserta akan gerogi," ujarnya. Atha mengaku panitia juga meras terbantu berbagai kegiatan pad HUT RI ke-74. Selain itu adanya kegiatan orientasi kampus juga menjadikan Box to Box Bintang Radio lebih berwarna.

"Itu terutama di sekolah-sekah ya sangat tinggi antusiasnya. Kebetulan ada momen 17an ada kegiatan lomba jadi kita padukan, begitu juga dilingkungan kampus ada ospek mahasiswa, sehingga pesertanya saya bilang "Pecah" dan dasyat," paparnya.

Ketika disinggung kesiapaan juri dalam melakukan penilian dengan banyaknya peserta, Atha menjelaskan pihaknya akan bekerja profesional dan mengedepankan transparansi.

"Memang juri ini kayaknya harus bekerja keras memilih yang terbaik. Menilai tanpa melihat wajah hanya suara tentunya menjadi tantangan tersendiri," ujar Atha. [geh]

Surabaya, Bhirawa Universitas Airlangga (Unair) terpanggil untuk ikut memberi sumbangan pemikiran dalam menghadapi pemilihan kepala daerah dengan menggelar diskusi pakar. Rektor Unair Prof Moh Nasih mengatakan, ada dua hal yang melatarbelakangi digelarnya diskusi pakar tersebut. Pertama, maraknya konflik politik yang belakangan banyak terjadi. Kedua, tahun 2020 masyarakat Indonesia akan melangsungkan pemilihan kepada daerah yang melibatkan 270 pilihan Bupati dan Wali Kota.

"Maka Unair sebagai sumber pengetahuan termasuk pengetahuan soal demokrasi, berkewajiban untuk ikut terlibat dengan memberikan pengetahuan yang ideal," ujarnya, Kamis (29/8) kemarin.

Pusat Informasi dan Humas (PIH) Universitas Airlangga sebagai pihak yang ditunjuk mengelola acara telah me-

nyiapkan nama-nama pakar Unair.

Mereka adalah para pakar di berbagai bidangnya masing-masing.

Ada dari bidang sosial, ekonomi, politik, kesehatan, serta budaya. Mereka bakal memberikan sumbangsih pemikiran untuk membahas idealnya seorang kepala daerah.

Sejumlah pakar itu, antara lain, Rektor Unair Prof Moh Nasih, pakar ekonomi sebagai keynote speaker; Suparto Wijoyo, pakar hukum lingkungan; Dwi Windyastuti Budi Hendararti, pakar politik perempuan dan demokrasi; Santi Martini, pakar kesehatan masyarakat; dan Nurul Hartini, pakar psikologi. "Selain itu, diundang pula sebagai narasumber Ketua KPU Jawa Timur Choirul Anam, Pemimpin Redaksi Jawa Pos Abdul Rokhim, dan Ketua PWI Jawa Timur Ainur Rohim," terangnya. [geh]

Wakil Bupati Sidoarjo Nur Ahmad Syaifuddin (duduk kedua dari Kiri) didampingi Tenaga Ahli Mady (duduk kedua kanan) dan TA TTG Ilonka Widyawati (pali

Lima Tahun DD di Sidoar

Pemkab Sidoarjo Upay Sidoarjo, Bhirawa Pemerintah Kabupaten Sidoarjo mengupayakan agar Program Inovasi Desa (PID) bisa berkelanjutan, seandainya Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tidak membiayai lagi akan diupayakan didanai oleh APBD Kab. Sidoarjo.

Keinginan itu disampaikan Wakil Bupati Sidoarjo, Nur Ahmad Syaifuddin dalam sambutannya ketika membuka hari ketiga Pekan Bursa Inovasi Desa (BID) 2019 Cluster I Kab. Sidoarjo di Mall Pelayanan Publik (MPP), Kamis (29/8/2019).

"PID yang sudah berlangsung 3 tahun ini di Sidoarjo sebagai program pendamping DD [Dana Desa] telah dinilai berhasil guna mendorong semakin masifnya penyerapan anggaran yang kini dikelola desa itu. Untuk itu perlu diupayakan agar bisa terus berlanjut, termasuk bila harus dibiayai APBD daerah," kata Nur Ahmad.

Sebelumnya, Bupati Sidoarjo Syaiful Illah menyatakan apresiasinya atas hasil PID yang telah berjalan di wilayahnya khususnya dengan keberadaan Gedung Gladiol Convention Hall yang dikelo-

la Badan Usaha Desa Pakarung odono serta P Gedung Penge Pengolahan Bu yang dikelola o Watesari Kec. "Gedung pe BUM Desa P dan Gedung mi Watesari men meningkatnya dikalangan de hasil dari adany jo," kata Saiful buka BID 2019 Desa Pakarung dono, Rabu (28 Tenaga Ahli

Rektor Unair Prof Moh Nasih

GALERI

PRESTASI

SDN Wunut I Porong Juara Pertama Lomba SBAI Gelar lomba Senam Bugar Anak Indonesia (SBAI) yang dilaksanakan oleh Persatuan Wanita Olahraga Seluruh Indonesia (Perwosi) Kabupaten Sidoarjo, Kamis (29/8) kemarin.

Lomba yang dilangsungkan di Pendopo Delta Wibawa Sidoarjo ini diikuti sebanyak 168 siswa dari 28 SD perwakilan kecamatan- kecamatan yang ada di Sidoarjo.

Oleh: Achmad Suprayogi, Kab Sidoarjo

achmad suprayogi/bhirawa

Ketua Perwosi Sidoarjo Turidatus Salimah sedang menyerahkan piala penghargaan untuk pemenang.

Dalam lomba tersebut, juara pertama dimenang oleh SDN Wunut 1 Porong, Juara kedua SDN Sumput Sidoarjo dan juara ketiga SDN Buduran. Selain

itu terdapat juara harapan yang diraih oleh SDN Keboananom Gedangan sebagai juara harapan pertama, juara harapan kedua diraih SDN Cemandi Sedati dan juara harapan ketiga diraih SDN Waru 2.

Proses penyerahan hadiah diberikan langsung oleh Ketua Perwosi Sidoarjo, Hj.Turidatus Salimah. Para pemenang, selain mendapatkan tropy, juga memperoleh uang pembinaan dari Perwosi Sidoarjo.

Ketua Perwosi Sidoarjo Turidatus Salimah yang juga Istri Wakil Bupati Sidoarjo Nur Ahmad Syaifuddin mengatakan kegiatan kali ini merupakan program kerja Perwosi Sidoarjo tahun ini. Tujuannya adalah agar SBAI diterapkan kepada anak didik dan

masyarakat pecinta senam.

"Dengan lomba ini diharapk a n p e s e r t a l o m b a d a p a t m elakukan senam dengan baik dan benar, agar dapat dirasakan manfaatnya," katanya.

Menurutnya, lomba senam seperti ini tidak hanya bertujuan untuk sehat. "Tetapi juga untuk mempersiapkan prestasi anak didik dibidang olahraga.

Kebugaran jasmani penting diwujudkan. Pasalnya hal tersebut adalah langkah awal membangun kualitas insan manusia," katanya.

Salah satu juri lomba Hernanik mengatakan ada beberapa kreteria penilaian yang dilakukan. Diantaranya dari penampilan, teknik dan kreasi, karena lomba SBAI ini merupakan lomba senam paket bu-

kan senam kreasi.

"Tata rias juga berpengaruh.

Jika pesertanya siswa SD seperti ini, make up diharapkannya tidak terlalu tebal," katanya.

Untuk teknik ada pada kerapian dan keserasian antara gerak dan lagu pengiring senam.

Nilai ini cukup tinggi apabila antara gerak dan lagu serasi.

Nilai yang cukup tinggi juga ada pada kreatifitas gerakan senam. Pasalnya tingkat kesulitan gerakan senam yang dibumbui kreatifitas cukup sulit.

"Yang berpindah-pindah itu nilainya lebih tinggi, karena faktor kesulitannya lebih tinggi, saya itung tadi, pindahnya berapa kali, rapi apa tidak, kalau tidak pindah sama sekali nilainya minimal," ucap mantan atlet senam Indonesia tersebut. [*]

& OLAHRAGA get Tuntaskan Manfaatkan Jurnalis Pelajar Buat Promosi Sekolah Tahun ini

AYAAN

30 Agustus 2019

Halaman 7

S O S O K

Peran media dalam mempromosikan sekolah disadari betul oleh sosok satu ini. Akibatnya, keberadaaan jurnalis-jurnalis pelajar dari SMK Muhammadiyah 1 Taman (SMK MITA) Sidoarjo dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Utamanya untuk ikut mempromosikan sekolahnya. "Biar sekolah saya ada yang mempromosikan. Siapa lagi yang mempromosikan kalau bukan kitakita sendiri, selain para guru, juga para siswa semuanya," kata Eko Muji Wibowo, S.Pd Kepala SMK MITA Taman, Sidoarjo.

Oleh karena itu, pihaknya dalam kegiatan ekstrakurikuler jurnalistik tidak dimasukkan dalam program esktra. Tetapi masuk program khusus, yakni kedalam program promosi sekolah.

"Jadi memang ada keistimewaan secara khusus terhadap anak-anak ekstra jurnalis. Karena tugasnya mempromosikan sekolah kita," katanya, kemarin (29/8).

Pria kelahiran Surabaya, 28 Maret 1974 ini mengaku kalau idenya memilih jurnalis pelajar tersebut karena dirinya ingin sekali sekolahnya ada yang mempromosikan.

Kalau menggandeng pihak ketiga untuk mempromosikan sekolah, tentu memerlukan biaya yang lebih besar dibanding dengan yang mempromosikan diri sendiri.

"Selain bermanfaat untuk siswa, yakni bisa belajar menulis dengan baik, juga bisa berkreasi dan

kan Setahun Sebelumnya tidak diperbaharui dalam data pokok pendidikan (dapodik) lebih dari empat semester. Maka data sekolah bisa terhapus. Sehingga sekolah terkait tidak bisa mendapatkan hibah atau bantuan lainnya dari pemerintah.

"Karena itu kami berharap agar sekolah bisa berkomitmen dalam perbaikan mutu dan kualitas melalui akreditasi sekolah. Dinas kabupaten/kota juga tidak boleh tinggal diam. Terutama pengawas. Mereka harus lebih getol dalam pendampingan sekolah baik menjelang habis masa berlaku akreditasi," ujarnya.

Jadi, sambung dia, satu tahun sebelumnya sudah mulai dipersiapkan.

Supaya tidak menunggu kuota. Kendati kabupaten/kota tidak mendanai visitasi akreditasi, menurut Prof Roes, bukan berarti daerah lepas tangan.

Justru kabupaten/kota bisa tetap menyiapkan anggaran untuk persiapan sekolah dalam mengikuti akreditasi. "Ini yang belum banyak dilakukan daerah. Hanya beberapa saja

yang care," katanya.

Tahun 2019 ini, alokasi anggaran dari pemerintah pusat untuk akreditasi sekolah dan madrasah di Jatim mencapai Rp 25 miliar. Jumlah itu meliputi beberapa kegiatan termasuk untuk biaya operasional, insentif tenaga asesor, kegiatan visitasi, dan lain-lain. "Dari daerah juga bisa berkontribusi mengalokasikan untuk biaya sosialisasi akreditasi. Biaya sosialisasi dari pusat, bisa dialihkan untuk akreditasi," jelasnya.

Sementara itu, dari jumlah kuota 6.085, perempuan yang menjabat sebagai ketua Komisi SDM Senat Universitas Negeri Surabaya (Unesa) ini, menuturkan jika kuota tersebut bisa bertambah. Namun jumlah pastinya, masih menunggu pengumuman pada awal bulan September nanti.

"Karena capaian Jatim mendapat nilai yang cukup tinggi, Saya yakin ada tambahan kuota akreditasi nanti. Pengumumannya nanti (awal Sepetember)," pungkas dia. [ina]

berinovasi sesuai dengan seleranya.

Artinya, promosi sekolah dengan menggunakan bahasa pelajar.

Dengan begitu sasaran promosi kita bisa tepat sasaran," jelas Pak Eko sapaan akrabnya.

Lanjutnya, sebenarnya pihaknya tidak memberikan fasilitas khusus kepada mereka yang mengikuti kegiatan jurnalistik pelajar ini. hanya diberikan kebebasan untuk menggunakan fasilitas sekolah dibawah tanggungjawab bagian promosi sekolahan. "Seiring dengan perjalanan waktu, ternyata sangat bermanfaat sekali. Walaupun belum maksimal, namun manfaatnya sudah mulai terasa," ungkap Eko Muji Wibowo yang sudah mengajar sejak tahun 1998.

Makanya sekolah dalam menerjunkan anak-anak dalam menjalankan tugasnya sebagai jurnalis juga diberikan atribut-atribut resmi.

Diantaranya adala rompi dan ID Card agar dalam menjalankan tugasnya

bisa lancar. "Bukan hanya itu saja, mereka juga kami berikan pelatihan-pelatihan jurnalistik dengan menghadirkan narasumber yang berkompeten di bidangnya. Sekarang ini anak-anak kalau mendapat tugas untuk peliputan sangat senang sekali, apalagi liputan di luar sekolahan," terang warga Lesanpuro Malang ini yang senang sekali dengan kegitan jurnalis. [ach]

Eko Muji Wibowo SPd

14 Negara Ikuti Kejuaraan Internasional Tapak Suci Solo, Bhirawa Sebanyak 14 negara mengikuti kejuaraan internasional "Tapak Suci World Championship 2019" merebutkan Piala M. Barrie Irsyad, yang akan digelar di GOR Sritex Arena Solo, pada tanggal 1-5 September mendatang. Kejuaraan internasional Tapak Suci diikuti 14 negara yakni Aljazair, Timor Leste, Singapura, Mesir, Taiwan, Pakistan, Jerman, Uganda, Maroko, Thailand, Lebanon, Sudan, Palestina, dan tuan ru-

mah Indonesia, kata Ketua Pimpinan Pusat Tapak Suci Afnan Hadikusumo, di Kampus Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS), Kamis.

Menurut Afnan Hadikusumo pada kejuaraan tersebut akan dipertandingkan 18 nomor kategori olahraga terdiri atas 11 putra dan 7 putri, sedangkan 16 nomor lainnya kategori seni (8 putra, 7 putri, dan 1 beregu).

"Atlet dari 14 negara yang sudah dipastikan hadir ada 547 pesilat , dan Indonesia akan menurunkan 28 tim

dari perwakilan pimpinan wilayah," katanya. Dia mengatakan Kota Solo dipilih sebagai lokasi event perdana kejuaraan tersebut karena daerah ini memiliki kaitan erat dengan budaya. Tapak Suci merupakan bagian dari pencak silat yang menjadi budaya asli Indonesia. Solo merupakan poros budaya Jawa.

Menurut ketua panitia penyelenggara Wiwaha Aji Santosa pada kejuaraan internasional Tapak Suci pertama di Solo, acara pembukaan

Ketua Pimpinan Pusat Tapak Suci Afnan Hadikusumo (kanan) bersama Pimpinan Pusat Muhammadiyah Dahlan Rais (tengah), dan Rektor Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS) (kiri) saat jumlah pers di Kampoung UMS Surakarta, Kamis.

Atlet Renang Asal Tuban

ya Konsultan Pendamping Wilayah IV, Miftahul Munir (paling kiri), TA PSD Sidoarjo Deyisnil Faridi ng kanan) disela-sela pembukaan BID Cluster I Sidoarjo.

rjo Capai Rp1,106 Triliun

yakan Danai PID 2020

a Milik (BUM) gan, Kec. SukPembangunan embangan dan uah Belimbing oleh BUM Desa Balongbendo. rtemuan milik akerungan ini ilik BUM Desa njadi tonggak kewirausahaan esa. Keduanya a PID di SidoarIllah saat mem9 Cluster III di gan, Kec. Suko8/8) kemarin. i Bidang Pem-

bangunan Partisipatif Yuristiarso Hidayat menegaskan selama 5 tahun dari 2015-2019 total alokasi DD untuk 322 desa se-Kab. Sidoarjo mencapai Rp1,106 Triliun.

"Alokasi pagu DD dari 2015 hingga 2019 di Sidoarjo mengalami peningkatan, kedepan penggunaan DD seharusnya bisa semakin massif khususnya bila keberadaan PID bisa dilanjutkan sebagai program pendampingnya," kata Yuris pada BID Cluster I. Dari data yang terhimpun, DD 2015 mencapai Rp91,414 miliar, 2016 sebesar Rp205,23 miliar, 2017 sebesar Rp261,93

miliar, 2018 sebesar Rp252,255 dan 2019 Rp295,899 miliar.

Untuk sementara hasil rekap kartu Ide dan kartu Komitmen di BID Cluster I mencapai total 102 kartu terbagi 47 kartu ide dan 55 kartu komitmen yang merupakan hasil memperhatikan tayangan 18 menu nasional dan 86 menu local untuk 3 bidang yaitu Sumber Daya Manusia, Infrastruktur dan Kewirausahaan.

"TIK Sidoarjo menyatakan keyakinannya kalau capaian pekan BID baik kartu ide dan kartu komitmen untuk 2019 bisa lebih baik dari 2018," ungkap Yuris. [kus]

Sumbang Dua Emas untuk Jatim di Ajang O2SN Tuban, Bhirawa Atlet renang asal Kabupaten Tuban, Wahyu Nurwidi, berhasil mengharumkan nama Bumi Wali Tuban dengan menyumbangkan dua medali emas untuk kontingen Provinsi Jawa Timur diajang Olimpiade Olahraga Nasional (O2SN) 2019 yang dilaksanakan di Aceh.

Wahyu Nurwidi, pelajar kelas XII SMK N 1 Tuban, yang merupakan Atlet renang binaan dari Persatuan Renang Seluruh Indonesia (PRSI) KONI Tuban itu, meraih dua medali emas di nomor 50 meter dan 100 meter gaya kupu-kupu. Ketua PRSI KONI Tuban, Siswoyo, mengaku gembira dengan capaian prestasi salah satu atlet renang kelahiran Bumi Wali Tuban tersebut.

"Alhamdulillah, atlet kita bisa mendapatkan prestasi yang sangat baik," tambahnya, Kamis, (29/8).

Ia berharap, prestasi itu bisa men-

jadi awal kebangkitan PRSI Tuban dalam melakukan pembinaan dan mencetak atlet renang berprestasi.

Diharapkan juga Wahyu Nur Widi nanti bisa masuk di Kontongen Provinsi Jatim di PON tahun depan.

"Ya semoga prestasi ini juga bisa menjadi contoh adik-adikya. Dan semoga ini menjadi awal kebangkitan PRSI Tuban," bebernya.

Sementara itu, Ketua Umum KONI Tuban, H Mirza Ali Manshur, ST., MM mengaku sangat bangga dengan apa yang diraih oleh atlet renang di kejuaraan O2SN tersebut. Prestasi tersebut sangat membanggakan bagi masyarakat Tuban pada khususnya dan Jatim pada umumnya.

"Ini sangat membanggakan kita semua masyarakat Tuban dan Jawa Timur," tegasnya. Diharapkan prestasi itu bisa menambah semangat atlet lainnya untuk meraih prestasi demi orentasi terbaik diajang yang

akan datang. Mirza juga menyampaikan terimakasihnya kepada pelatih dan orangtua atlet yang sudah bekerja keras membina atlet, sehing-

SD dan MI, Kamis (29/8).

Diharapkan lomba lari yang mengambil start di Alun-Alun Batu ini bisa menjadi barometer pembibitan atlet pemula di Kota Wisata ini.

"Kita selenggarakan kegiatan ini rutin setiap tahun untuk mencari

bibit atlet lari berpotensial asli Kota Batu, sekaligus untuk memeriahkan HUT Kemerdekaan RI ke-74," kata Ketua KKGO Kota Batu, Abdul Muis, Kamis (29/8).

Ia menjelaskan bahwa dari tahun ke tahun even olahraga marathon

Pembukaan Lomba Marathon SD/MI 8K diharapkan menjadi ajang menjaring atlet muda potensial Kota Batu sejak dini.

ga bisa berprestasi.

"Selamat, atlet-atlet Bumi Wali membanggakan kita semua," tandasnya. [hud]

Wahyu Nurwidi Atlet Renang asal Bumi Wali Tuban yang meharumkan Bumi Wali Tuban dengan meraih dua medali emas di ajang Olimpiade Olahraga Nasional (O2SN) 2019 yang dilaksanakan di Aceh.

Marathon SBM8K SD/MI Jadi Pembibitan Atlet Pemula Kota Batu, Bhirawa Kelompok Kerja Guru Olahraga (KKGO) Kota Batu berupaya untuk menjaring atlet muda potensial sejak dini. Di antaranya dengan menggelar lomba lari Shining Batu Marathon 8 Kilometer (SBM8K) tingkat

dihadiri Ketua Pimpinan Pusat Tapak Suci Afnan Hadikusumo, Rektor UMS Sofyan Anif, Tokoh Pencak Silat Dunia Mayjen TNI (Purn.)

Eddie Marzuki Nalapraya.

Selain itu, kata dia, juga akan digelar temu tehnik yakni pendidikan karakter dan pelatihan bersama anggota Tapak Suci yang dihadiri oleh Ketua Pimpinan Pusat Tapak Suci Afnan Hadikusumo, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhajir Effendy, Gubernur DKI Jakarta sekaligus pendekar Tapak Suci Anies Rasyid Baswedan, selaku narasumber.

"Pada acara tehnik yang digelar di Stadion Sriwedari Solo, Sabtu (31/ 8), akan diikuti sebanyak 2.500 siswa Tapak Suci. Sedangkan pada pembukaan kejuaraan tapak suci di GOR Sritex Arena Minggu (1/9), katanya.

Ia mengatakan panitia berusaha mengundang seluruh potensi yang ada karena kejuaraan tersebut baru kali pertama diselenggarakan. Para atlet pencak silat nasional dari perguruan Tapak Suci juga akan diturunkan dalam kejuaraan itu, antara lain Nadia Haq Umami, Iqbal Candra dari Jateng dan Eko Febrianto (Jatim). [ant]

yang diselenggarakan rutin pada bulan Agustus ini terus mengalami peningkatan jumlah peserta. Jika tahun 2018 jumlah pesertanya hanya 800 siswa maka tahun ini jumlah pesertanya meningkat menjadi 1.349 siswa. Rinciannya, sebanyak 855 atlet putra, dan 494 atlet putri dari 44 lembaga SD/MI. Untuk sementara, SBM8K kali ini hanya diikuti 44 lembaga pendidikan SD/MI di Kecamatan Batu saja.

"Namun tidak menutup kemungkinan tahun depan event ini akan meningkat menjadi tingkat Kota yang diikuti oleh seluruh SD/MI di Kota Batu,"jelas Muis.

Adapun rute lomba lari ini mengambil start di Alun-Alun Kota Batu, kemudian melintasi Jl Gajahmada, Jl PB Sudirman, Jl Hasanudin, Jl Suropati, Jl Abdul Gani, Jl Sultan Agung, Jl Imam Bonjol, Jl Diponegoro dan finish di Alun-Alun Batu. [nas]

GELANGGANG

Lawan Bhayangkara, Debut Pemain Persebaya David Da Silva Jakarta, Bhirawa Pertandingan terakhir putaran pertama Shopee Liga 1 melawan Bhayangkara FC di Stadion Patriot Candrabhaga, Bekasi, Sabtu (31/8) bakal menjadi laga debut bagi pemain baru Persebaya Surabaya, David da Silva. Bagi tim yang berjuluk Bajol Ijo itu, nama David da Silva sudah tidak asing lagi karena pemain asal Brasil itu merupakan top scorer Persebaya musim lalu. Nama David juga sudah disahkan oleh PT Liga Indonesia Baru sebagai operator kompetisi, demikian pernyataan resmi tim, Kamis.

Guna menghadapi tuan rumah Bhayangkara FC, tim yang saat ini masih ditangani Bejo Sugiantoro karena pelatih barunya belum datang yaitu Alfred Riedl, Persebaya datang dengan kekuatan 18 pemain terbaiknya.

"Anak-anak dalam kondisi terbaik, semua fit. Besok, Jumat (30/8) kita official training di pagi hari, agar istirahat anakanak maksimal menuju pertandingan," kata pelatih caretaker Persebaya Bejo Sugiantoro. Selain David da Silva, dalam daftar nama pemain yang dibawa ke Bekasi juga ada pemain muda, Supriadi. Winger berusia 17 tahun itu sebelumnya bermain bagus saat menghadapi Persija Jakarta. [ant]

Jumat Pahing, 30 Agustus 2019

JATIM MEMBANGUN

Halaman 8

Calon Kades yang Sudah Ditetapkan Tak Boleh Mundur

alikus/bhirawa Bupati Sidoarjo dan Wabup Sidoarjo, bersama dengan para pendamping program kemiskinan, usai Rakor penanggulangan kemiskinan Sidoarjo 2019.

Angka Kemiskinan Sidoarjo Paling Rendah di Jawa Timur Sidoarjo, Bhirawa Angka kemiskinan di Kab Sidoarjo, menurut data Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan ( TNPPK) dari Kantor Wakil Presiden adalah yang paling rendah di Jawa Timur. Tercatat per data tahun 2018, angka kemiskinan di Sidoarjo 5.6%.

“Angka kemiskinan di kabupaten Sidoarjo adalah yang paling renbdah di Jawa Timur,” ungkap anggota TNPPK, Tahya Kanita, anggota TNPPK, di Sidoarjo, Kamis(29/8).

Namun demikian, di Sidoarjo menurut TNPPK, masih terdapat sejumlah kantong kemiskinan tersebar di beberapa kecamatan seperti Kec Tarik, Kec Krembung, Kec Krian, Kec Balongbendo dan Kec Jabon.

Bupati Sidoarjo, Saiful Ilah, bersama Wakil Bupati Sidoarjo, Nur Ahmad Syaifudin, yang juga Ketua Tim Koordianasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Kab Sidoarjo, yang hadir dalam Rakor Penanggulangan Kemiskinan di Kab Sidoarjo itu, sempat minta supaya kondisi kemiskinan di Sidoarjo terus dipantau dan dilakukan penanggulangan.

"Saya minta TKPKD Sidoarjo harus bisa menjaga hasil yang dicapai dan meningkatkan hasil kerjanya," komentar Bupati Saiful Ilah, saat hadir dalam Rakor penanggulangan kemiskinan Kab Sidoarjo tahun 2019, di Fave Hotel, Kamis (29/8) kemarin.

Dirinya mengatakan masa jabatannya kurang satu setengah tahun lagi, semoga masih bisa mengentaskan kemiskinan di Kab Sidoarjo yang belum tuntas.

KELANA JATIM

Kepala Bappeda Kab Sidoarjo, Ir Agus Budi Tjahyono, mengatakan pada tahun 2018 lalu ada sebanyak 28 progres program di Kab Sidoarjo untuk pengentasan kemiskinan. Sebanyak 28 program pengentasan kemiskinan itu melekat pada OPD terkait di Kab Sidoarjo.

Salah satu diantaranya seperti perbaikan rumah tidak layak huni bagi warga miskin, bantuan pangan non tunai, pengurangan pengangguran lewat pelatihan kerja dan program simpan pinjam non tunai dan non jaminan pada BUMDES. Juga peranan dari perusahaan yang tergabung forum CSR (Coorporate Sosial Responbility).

Menurut Agus agar hasil pada tahun 2019 ini bisa mencapai hasil lebih bagus dalam pengentasan kemiskinan di Kab Sidoarjo, perlu ada sinergitas dan fokus dari OPD terkait.

"Agar penerima pengentasan ke-

miskinan menjadi lebih tepat sasaran dan tepat pada program yang akan diprioritaskan dalam pengentasan kemiskinan," katanya.

Suwandi, salah satu narasumber yang dihadirkan dalam Rakor penanggulagan kemiskinan Kab Sidoarjo, yang mengundang OPD terkait dan 18 Camat, serta para pendamping program pengentasan kemiskian di Kab Sidoarjo, menyebutkan sejumlah prioritas Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa, dalam pembangunan di Prov Jawa Timur.

Diantaranya meliputi, indek pembangunan manusia (IPM), pengentasan kemiskinan, membenahi terjadinya masalah ketimpangan sosial. Menurutnya ada 15 Kab/kota di Jatim yang jadi target dalam pengentasan kemiskian di Jatim.

"Kab Sidoarjo tidak masuk dalam kantong kemiskinan di Jatim," katanya. [kus]

Lamongan, Bhirawa Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak di Lamongan bakal dilasanakan 15 September 2019 mendatang. Calon-calon kades yang sudah ditetapkan oleh panitia Pilkades tidak dapat mengundurkan diri dan terkena diskualifikasi, karena sudah melalui verifikasi.

“Para calon Kades yang akan berlaga di Pilkades serentak tersebut tidak bisa didiskualifikasi, karena mereka sudah ditetapkan oleh panitia dan sudah melalui verifikasi” kata Kabag Pemdes, Pemkab Lamongan, Abdul Kowi, Kamis (29/8) siang.

Sebelum ditetapkan, lanjut Kowi, panggilan Abdul Kowi, memang ada bakal calon yang tidak memenuhi syarat, makanya mereka tidak ditetapkan menjadi calon kades.

Penetapan Calon Kepala Desa (Cakades) dalam Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak di Lamongan dilakukan mulai tanggal 6 hingga 12 Agustus lalu. Dan bagi yang sudah ditetapkan tidak mengundurkan diri dari perhelatan pesta demokrasi ditingkat desa tersebut.

“Calon yang sudah ditetapkan oleh pantia pemilihan tidak boleh mundur” ungkap Kowi.

Menurutnya usai penetapan calon, selanjutnya adalah proses DPS dan DPT, kemudian massa kampanye yaitu mulai tanggal 9 hingga 11 September.

“Kami berharap Pemilihan Kepada Desa (Pilkades) di 387 desa mendatang berjalan sukses, aman dan lancar” harap Kowi menegaskan.

Dalam Pilkades serentak pada September mendatang tersebut, Kepolisian Resor (Polres) Lamongan, pelaku money politik atau politik uang.

“Ya penanganan kasus money politik dalam Pilkades mendatang yang menangani Polres” kata Kapolres Lamongan, AKBP Feby DP Hutagalung, beberapa waktu lalu.

Secara terpisah, Kepala Satuan Reserse Kriminal (Kasat Reskirm) Polres Lamongan, AKP Wahyu Norman Hidayat pada awak media menjelaskan sesuai aturan, money politik merupakan tindakan pidana dan pelaku dan penemerina terancam hukuman.

“Pemberi dan penerima politik uang (money politik) di dalam pilkades, akan kita jerat dengan pasal 149 ayat (1) & (2) dengan ancaman penjara sembilan bulan dan denda paling besar empat ribu lima ratus rupiah” ungkap AKP Wahyu Norman Hidayat saat itu.

Selain akan menindak tegas pelaku money politik, Polres Lamongan juga akan melakukan berbagai upaya untuk mencegah adanya praktek perjudian saat pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak yang digelar 385 desa di Kabupaten Lamongan mendatang.

“Sebagai antisipasi adanya perjudian saat Pilkades serentak, mungkin kita akan membentuk Satgas. Selain itu, kita juga melakukan berbagai upaya preventif” ungkapnya. [aha]

Cakades yang sudah di tetapkan tak dapat di diskualifikasi.

Usai Direhab, Disperdagin Undi Stand Pedagang Pasar Panji

Pelaksanaan Dana Kelurahan Belum Dilengkapi Juklak-Juknis Sampang, Bhirawa Pelaksanaan alokasi dana Kelurahan (ADK) 2019 di Kabupaten Sampang, masih belum dilengkapi petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis (juklak-juknis). Meski demikian pelaksanaan penggunaan anggaran tersebut sudah berjalan dengan sistem kontrak dengan pihak ketiga mulai dari perencanaan, pengawasan dan pelaksanaanya.

Sistem kontrak tersebut dilaksanakan dengan mempertimbangkan mayoritas Kelurahan selaku kuasa penggunaan anggaran (KPA) tidak siap di dilaksanakan secara swakelola.

Pelaksanaan ADK di 6 Kelurahan di Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang dengan kontraktual tersebut membuat lembaga swadaya masyarakat (LSM) forum kebijakan publik (FKP) melakukan audensi dengan Camat Sampang selaku pengguna anggaran (PA) di Kantor Kecamatan Sampang.

Menurut Yudhi Adidarta Camat Sampang saat memberikan penjelasan terkait pelaksanaan dana Kelurahan, ia menjelaska pelaksanaan ADK mengacu pada Permendagri nomor, 130 tahun 2018.

Pilihan kontraktual karena memang pihak kecamatan idak memiliki tim teknis untuk melaksanakan proses pelaksanaan Dana Kelurahan sehingga dilakukan secara kontraktual.Kamis (29/8). [lis]

alimin hakim/bhirawa

sawawi/bhirawa Kadisperdagin Kabupaten Situbondo Hj Tutik Margiyanti bersama jajara Muspika setempat serta perwakilan pedagang dalam acara pengundian stand kios kemarin.

Situbondo, Bhirawa Dinas Pedagangan dan Perindustrian (Disperdagin) Kabupaten Situbondo melakukan sosialisasi yang dilanjutkan dengan mengundi penempatan stand kios milik para pedagang di kawasan Pasar Panji Situbondo.

Langkah pembagian stand ini baru dilakukan karena sebelumnya Pasar Panji sedang direhab.

Sosialisasi di gelar di aula Kantor Kelurhan Mimbaan, Kecamatan Panji dan dipimpin Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Situbondo bersama jajaran Muspika dan seluruh pedagang Pasar Panji.

Kepala Disperdagin Kabupaten Situbondo Dra Hj Tutik Margiyanti ST MSi mengatakan, pembangunan Pasar Panji menggunakan dana bantuan dari Ke-

menterian Perdagangan RI pada tahun 2018 lalu.

Setelah rehab dinyatakan selesai, aku Tutik, pihaknya mempersiapkan pembagian stand kios kepada semua pedagang Pasar Panji untuk menempati tempat yang sudah ditetapkan bersama.

“Hari ini kami baru bisa melaksanakan sosialisasi untuk penempatan stand pasar,” jelas Tutik.

Tutik meminta semua pedagang untuk segera menempati gedung pasar yang sudah dibangun. Kata mantan Kadis Cipta Karya Kabupaten Situbondo itu, proses mengembalikan para pedang tidak bisa langsung, tetapi dilaksanakan setelah pembangunan selesai pada tahap dua.

“Ini juga sudah selesai masa pemeliharaannya,” jelas Tutik Margiyanti.

Langkah selanjutnya, sambung Tutik, pihaknya juga melakukan updating data pedagang dan melakukan persiapan pengundian untuk menempati stand kios masing masing pedagang.

“Masih menurut Tutik, pihaknya sudah memulai penempatan sesuai dengan zonasi yang telah ditentukan dan dilakukan secara adil kepada para pedang dengan sistem undian.

“Kami sepakat menggunakan sistem undian. Sebab dengan cara seperti itu ada rasa keadilan dimata para pedagang. Yang melakukan pengundian penempatan kios adalah para pedagang sendiri,” ujar Tutik. [awi]

SEJARAH

Prosesi Jamasan Pusaka Sebelum Hari Jadi Kabupaten Trenggalek JAMASAN Pusaka kabupaten Trenggalek digelar sebagai agenda tahunan yang dilakukan sebelum puncak peringatan HUT Kabupaten Trenggalek.

Jamasan Pusaka meliputi dua buah tombak Korowelang, payung Songsong Tunggul Naga, Songsong Tunggul Wibawa, lambang kabupaten serta Parasamya Purna Karya Nugraha. Dilaksanakan di Pendopo Manggala Praja Nugraha Kabupaten Trenggalek Ritual ini dipimpin langsung oleh Bupati Trenggalek, Muh Nur Arifin yang diikuti oleh para Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD ) serta para staf di lingkungan Pemerintah Kabupaten Trenggalek dengan memakai baju adat .

Sebelum prosesi jamasan dimulai, sejumlah tokoh setempat, melakukan selamatan dan doa bersama, dengan

wek/bhirawa Bupati Trenggalek, Muh Nur Arifin serahkan Pusaka Kabupaten untuk dilakukan prosesi Jamasan.

harapan rangkaian peringatan Hari Jadi Trenggalek tahun ini bisa berjalan dengan lancar. Usai selamatan, acara dilanjutkan dengan kembul bujana atau makan bersama.

Dalam kesempatan tersebut Bupati Trenggalek Muh Nur Arifin

mengungkapkan dalam kegiatan rutin ini diadakan setiap tahun dan tidak ada yang beda dari tahun tahun sebelumnya.

"Acara rutin sebelum puncak hari jadi, pusaka tersebut diarak keliling Trenggalek, akan tetapi sebel-

umnya dijamasi atau dibersihkan terlebih dahulu ." Ucapnya .

Dijelaskan Gus Ipin sapaan akrab Bupati Trenggalek setelah prosesi jamasan, akan dilanjutkan berziarah ke makam para leluhur.

"Setelah jamasan selesai kita akan ziaroh ke makam leluhur, seperti para Bupati Trenggalek terdahulu," ujarnya.

Lanjut ia juga menjelaskan setelah prosesi jamasan, pusaka tersebut disemayamkan terlebih dahulu di Desa Kamulan kecamatan Durenan , dikarenakan di desa itulah , pertama kali ditemukan prasasti yang menandakan usia kabupaten Trenggalek.

"Pusakanya disemanyamkan di Desa Kamulan dulu, karena dulu dikamulan pertama kali ditemukan prasasti yang menandai usia Trenggalek 825 tahun, (saat ini), Setelah disemayamkan di sana baru tanggal 31 diarak ke Trenggalek."

"Namun yang diarak pada hari puncak bukan hanya pusaka, tapi juga ada arak - arakan tumpeng yang berisikan hasil bumi Trenggalek seperti polo kependem yang akan dipurak oleh masyarakat, serta air yang kita kumpulkan dari sumber air yang ada disetiap kecamatan yang ada di Trenggalek, sebagai simbol selain kita harus punya jiwa kepahlawanan juga harus ada yang diperjuangkan, jangan sampai Trenggalek kurang pangan kurang air kita simbolkan seperti itu." Ulas Gus Ipin Selain itu salah seorang petugas jamasan, mbah Maryono atau biasa disebut mbah Gelung menjelaskan maksud pusaka tersebut dijamas supaya bersih dari debu dan karat.

"Maksudnya biar bersih semuanya, setelah dibersihin lalu disimpen lagi untuk selanjutnya disemayamkan di Desa Kamulan dan dibawa lagi ke pusat kota untuk diarak"

Menurutnya pusaka Korowelang Kabupaten Trenggalek mulai jaman dulu kala , pada waktu itu masih Durenan adalah Kawedanan Pakis Kabupaten sendang kamulyan . Dari sejarahnya waktu itu terdapat pusaka yang ada di Desa Kamulan. " Dari cerita Trenggalek jaman dulu sejarah pusaka tersebut berada di Desa Kamulan disitu ada prasasti dan di bawah prasasti tersebut terdapat dua buah tombak. Maka 2 pusaka itu yang berupa tombak tersebut."uUlasnya.

Karena berasal dari Desa kamulan maka disemayamkan dulu semalam di Desa tersebut .selanjutnya pusaka akan dibawa kembali ke pusat kota dan dikirab mulai dari jalan RA Kartini hingga finish . Tepatnya depan monumen Garuda,kemudian jalan kaki menuju pendopo. Pusaka tersebut merupakan peninggalan pada jaman dahulu yang menjadi piandel Kabupaten Trenggalek. [wek]

Jumat Pahing, 30 Agustus 2019

JATIM MEMBANGUN

Halaman 9

Kapolres - Forkopimda Sosialisasi Operasi Patuh Semeru 2019 Bojonegoro, Bhirawa Guna mensosialisasikan pelaksanaan operasi tersebut kepada masyarakat, usai memimpin pelaksanaan Apel Ops Patuh Semeru 2019, Kapolres Bojonegoro AKBP Ary Fadli SIK MH MSi bersama Forkopimda membagikan Brosur sosialisasi Ops Patuh Semeru 2019 kepada pengguna jalan.

Pantauan di lapangan pembagian Brosur sosialisasi Ops Patuh Semeru 2019 dilaksanakan di Tugu Adipura Bundaran Sumbang Bojonegoro oleh Kapolres bersama Forkopimda kemudian dilanjutkan oleh anggota, Kamis (29/8).

“Brosur yang kita bagikan ini berisikan tentang sosialisasi pelaksanaan Ops Patuh Semeru 2019 dan delapan pelanggaran yang menjadi prioritas,” ucap Kapolres, AKBP Ary Fadli, di sela sela pembagian Brosur.

Operasi Patuh Semeru 2019, akan dilaksanakan selama 14 hari mulai tanggal 29 Agustus 2019 sampai 11 September 2019 mendatang.

“Semoga masyarakat yang membaca dapat mengetahui bahwa sekarang sedang berlangsung pelaksanaan Ops Patuh Semeru 2019 dan semakin sadar akan keselamatan berlalu lintas,” tutur Kapolres.

Adapun sasaran pada pelaksanaan Operasi Patuh Semeru 2019 kali ini diprioritaskan terhadap delapan prioritas pelanggaran lalu lintas yaitu sebagai berikut: Pengendara roda dua (R2) yang tidak menggunakan

helm standar; Pengemudi kendaraan roda empat (R4) atau lebih yang tidak menggunakan sabuk keselamatan (safety belt); Melebihi batas kecepatan; Berkendara dalam pen-

Di Anggarkan Ratusan Juta

Pilkades Serentak di Bondowoso Memasuki Tahapan Pembentukan Panitia Bondowoso, Bhirawa Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Abdurrahman mengatakan, bahwa persiapan pelaksanaan pemilihan kepala desa (Pilkades) serentak sudah memasuki tahapan pembentukan panitia. Yang selanjutnya akan di ikuti dengan pelaksanaan pendaftaran pemilih (Pantarlih).

Menurutnya, bahwa kemungkinan pelaksanaan Pilakdes serentak baru akan dilaksanakan pada Desember 2019, dengan menganggarkan sekitar Rp 900 juta unIhsan Kholil/Bhirawa tuk pelaksanaan kegiatan tersebut.

Abdurrahman menjelaskan, anggaran Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pilkades serentak 2019 dibiayai oleh Kabupaten Bondowoso APBD. Masing-masing desa mendapatkan Abdurrahman anggaran yang variatif, sesuai dengan hak pilih. "Dipersiapkan se Kabupaten, Rp. 900 juta sekian, itu hanya untuk pelaksanaan kegiatannya saja. Untuk keamanannya berberda", jelasnya.

Diberitakan sebelumnya, ada 18 desa di Kabupaten Bondowoso dijadwalkan akan mengikuti Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak pada 2019 ini. Dilakukannya Pilkades serentak lantaran masa jabatan Kades di 18 desa tersebut telah habis.

Adapun kepala desa yang habis masa jabatannya pada 2018 yakni di desa Maskuning Wetan, Kejawan, Taman, Sukosari Lor, Tangsil Kulon, Tarum, Prajekan Lor, Walidono, Mengen, Kalianyar, Sumber Anyar.

Sedangkan yang habis masa jabatannya pada 2019, diantaranya desa Rejoagung, Taal, Wonokusumo, Sumber Pakem, Sukosari, Prajekan Kidul, dan Bataan.[mg11]

garuh alkohol (mabuk); Kemudian pengendara kendaraan bermotor masih di bawah umur;, Menggunakan HP saat mengemudikan kendaraan bermotor; Melawan

Gresik KH. Abdul Munif beserta pengurus Baznas Gresik yang lain.

Edy Sanyoto yang membawa rombongan para pengurus Baznas Kota Madiun ini memuji peran Bupati dan Wabup Gresik dalam memberikan contoh kepada masyarakat untuk berzakat.

Seperti yang disampaikan Wabup Qosim bahwa hasil zakat yang dikumpulkan Baznas Gresik pada tahun 2018 berjumlah Rp. 7,7 miliar. Jumlah Zakat terbesar yaitu 80% dikumpulkan dari zakat profesi Aparatur sipil negara (ASN) Kabupaten Gresik.

"Kami tak hanya mengeluarkan himbauan melalui surat edaran, namun kami juga memberikan contoh dengan menyalurkan zakat profesi saya melalui Baznas. Selain itu, pada setiap kesempatan misalnya saat rapat dengan para Kepala OPD dan Camat. Kami selalu mengingatkan tentang zakat ini, kghususnya kepada para OPD atau camat yang

tercapainya tujuan operasi, yaitu: Meningkatnya disiplin masyarakat dalam berlalu lintas di jalan raya; Meminimalisir pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas; Menurunnya

tingkat fatalitas korban kecelakaan lalu lintas; Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap polri dengan terbentuknya opini positif dan citra tertib berlalu lintas. [bas]

Lolos Verifikasi Ikuti Tahap Seleksi Batu, Bhirawa Perpanjangan pendaftaran pesta demokrasi tingkat desa atau Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak Kota Batu resmi ditutup pada Rabu (28/8) malam. Pada masa perpanjangan atau pendaftaran Pilkades tahap II ini terjaring ada 37 bakal calon Kepala Desa (Bacakades) yang lolos verifikasi di 11 Desa yang melaksanakan Pilkades.

"Setelah pendafatan ditutup. Panitia wajib menyampaikan hasil seleksi administrasi bakal calon ke tingkat kota melalui Camat. Maksimal penyerahan hasil pada tanggal 2 September," ujar Kasubag Pemerintahan Desa pada Bagian Pemerintahan Kota Batu, Abdul Salam, Kamis (29/8).

mengalami penurunan dalam pengumpulannya” ujar Wabup Qosim.

Tentang surat edaran yang disampaikan Wabup, beberapa saat yang lalu Bupati pernah mengeluarkan Surat Edaran (SE) nomer 451/28/ 437.13/2019 tentang zakat profesi.

Dalam edaran itu ada semacam himbauan untuk ASN di Gresik agar mengeluarkan zakat sebesar Rp. 10 ribu untuk golongan I, Rp. 15 ribu untuk ASN golongan II, Rp. 20 ribu untuk golongan III dan Rp. 30 ribu untuk golongan IV. Wabup Qosim meminta kepada segenap pengurus Baznas Madiun untuk tetap serius dan semangat mengurus Baznas"Mengurus Baznas adalah pekerjaan mulia, karena yang kita urusi adalah orang-orang yang susah. Tentu Allah akan memberikan kemudahan dan rejeki bagi kita, karena doa orang-orang yang kita santuni. Tentu saja Allah akan mencatat sebagai amalan yang baik” pesan Wsbup Qosim. [eri]

kerin ikanto/bhirawa Wabup Qosim saat bersama rombongan Baznas Madiun.

arus; ,Menggunakan lampu rotator atau strobo dan sirine.

Oleh sebab itu pada pelaksanaan Operasi Patuh Semeru 2019 kali ini diharapkan akan dapat mendorong

Perpanjangan Pendaftaran Pilkades Ditutup

Kota Madiun Inginkan Baznas Sebagus Gresik Gresik, Bhirawa Melihat kesuksesan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Gresik, Ketua Baznas Kota Madiun, Edy Sanyoto ingin mengetrapkan ilmu yang didapat dari kunjungan kerjanya kali ini. Dia menyatakan bahwa tujuannya ke Baznas Gresik untuk belajar mengelola zakat, agar Baznas Kota Madiun bisa sebaik Baznas Gresik.

“Kami akan menyampaikan kepada para pimpinan yang ada di Kota Madiun terkait sinergi baik antara Pemkab Gresik dengan Baznas Gresik. Agar hal ini bisa diterapkan di kota Madiun. Kalau perlu kami akan mengundang Wabup Qosim untuk menjadi motivator” kata Edi Sanyoto saat diterima Wakil Bupati yang juga ketua Dewan Penasehat Baznas Gresik, Mohammad Qosim pada Kamis (29/8).

Pernyataan Edy Sanyoto ini disampaikan setelah mendengar penjelasan Wabup dan Ketua Baznas

bas/bhirawa

Kapolres Bojonegoro AKBP Ary Fadli SIK MH MSi bersama Forkopimda membagikan Brosur sosialisasi Ops Patuh Semeru 2019 kepada pengguna jalan.

Ia menjelaskan dengan ditutupnya proses pendaftaran tahap I dan tahap II Pilkdes di 11 desa Kota Batu, maka secara tak langsung proses pencalonan akan berlanjut. Para Bacakasdes ini akan mengikuti tes tulis dan wawancara secara serentak di tingkat kota pada tanggal 4-5 September. Dan hasilnya akan diumumkan pada tanggal 9-10 September oleh tingkat Kota melalui Camat.

"Setelah itu akan diumumkan siapa Calon Kepala Desa yang akan ikut dalam pemilihan serentak pada 2 Oktober. Sebelum pemilihan mereka juga akan menjalani berbagai proses seperti penetapan nomor calon hingga masa kampanye," jelas Salam.

Diketahui, dari 37 bacakades yang terverifikasi, ada 10 di antaranya bacakdes incumbent, 3 mantan Sekdes, 1 Kasun, 1 mantan anggota BPD, 1 mantan anggota DPRD, dan sisanya sebanyak 21 merupakan bacakades dari warga biasa.

Nama-nama para calon yang ber-

hasil lolos tersebut pada tahap I diantaranya dari Desa Oro-Oro Ombo ada Wiweko (imcumbent), Lukito Bowo, Heri Pranowo, dan Gatot Wusdua. Dari Desa Sidomulyo ada Suharto (incumbent), Hanafi (anggota BPD), Hernanto (mantan Sekdes), Taufiq Abdul Rouf, dan Juni Purnomo.

Kemudian di Desa Punten ada dua bakal calon, yakni Hening Trisunu (Sekdes Punten) dan Suliani. Untuk Desa Tulungrejo ada Mardianto, Prasetyono, Adi Sasmito, Suliono (incumbent), dan Arrohman Mustofa.

Serta Desa Bumiaji ada Edi Susanto (incumbent), Suhariono, dan Ali Mustofa (mantan anggota DPRD).

Untuk Desa Giripurno bakal calon diisi oleh Maskut, Suntoro, dan Slamet. Untuk Desa Beji ada Deni Cahyono, Iwan Riswantoro, Dedi Irawan. Kemudian di Desa Torongrejo ads Moh. Yakni (mantan Sekdes), Kateni Warno (incumbent periode sebelumnya), Sugeng San-

toso (incumbent), dan Suliono.

Sedangkan untuk Desa Junrejo ada dua bakal calon yang bertanding.

Yakni Andi Faizal Hasan (incumbent) dan Hadi Wignyo (mantan Kasun).

Nama-nama bakal calon Kades di sembilan desa adalah bakal calon yang lolos verifiksi pada tahap pertama pada tanggal 31 Juli - 8 Agustus.

Kemudian ada 2 Desa yang harus menyelenggarakan pendaftaran tahap II pada tanggal 9-28 Agustus.

Yaitu, Desa Sumberejo dengan bakal calon lolos verifikasi adalah Riyanto (incumbent), Tekat, dan Novi Dwi Istika. Kemudian untuk Desa Gunungsari ada Andi Susili (incumbent) dan Suliono yang juga incumbent periode sebelumnya.

"Sebelumnya ada dua desa yang tak memenuhi syarat dalam pencalonan bakal calon Kades tahap I. Namun setelah berlanjut pendaftaran tahap II semua sudah terpenuhi.

Artinya bisa dilanjut ke tahap selanjutnya," pungkas Salam. [nas]

Thole Genduk Ponorogo 2019, Antusiasme Budaya Meningkat AJANG THOLE GENDUK Ponorogo tahun 2019 mengalami peningkatan dibandingkan tahun - tahun sebelumnya. Hal ini diungkapkan oleh Kepala Dinas Pariwisata Ponorogo dalam acara Grand Final Thole Genduk di Ponorogo City Center, Rabu Malam (28/08).

"Jika dibandingkan tahun lalu, peserta mengalami peningkaran hingga 40%. Tahun lalu pesertanya sekitar 140an. Tahun 2019 ini, peserta mencapai 234, yang terdiri dari 88 thole dan 146 genduk," ujar Agus Sugiharto, Kepala Dinas Pariwisata Ponorogo.

"Peserta tersebut merupakan perwakilan kecamatan, sekolah, maupun independen atau pribadi," tambahnya.

Menurut Agus, hal ini merupakan salah satu wujud antusiasme mas-

yarakat pada program memajukan budaya di Ponorogo yang dicanangkan oleh Bupati Ipong dalam visinya yaitu Ponorogo lebih maju, berbudaya, dan religius.

"Peningkatan jumlah peserta dan jumlah penonton Grand Final ini adalah indikasi atau bentuk antusiasme masyarakat pada program budaya.

Kita perlu apresiasi karena ini adalah bukti bahwa masyarakat Ponorogo senang dengan majunya budaya di kota ini," terang Agus.

"Ajang thole genduk juga penting untuk membentuk karakter anak anak. Membentuk mereka menjadi generasi Ponorogo yang lebih berbudaya. Fantastic generation of Ponorogo, generasi fantastis Ponorogo," sambung Agus.

Dalam Grand Final, 10 pasang finalis yang telah melalui seleksi ketat bersaing untuk menyabet predikat Thole Genduk 2019. Berbagai tes telah berhasil diselesaikan oleh semua finalis dengan baik, seperti tes performance, tes talenta, dan tes intelegensia. Tetapi dalam suatu ajang hanya ada satu pasang pemenang. Dan pemenang itu adalah Faeyza Surya dan Imelda Naisila Putri.

Faeyza Surya dari SDMT Ponorogo dan Imelda Naisila Putri dari SDN 3 Bangunsari Ponorogo berhasil merebut gelar Thole Genduk Ponorogo tahun 2019. [adv.yan]

EKONOMI PDAM TB Bakal Jalin MoU dengan PLN

Halaman 10

Jumat Pahing, 30 Agustus 2019

BURSA EKONOMI

Situbondo, Bhirawa Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Baluran (TB) Kabupaten Situbondo dalam waktu dekat ini akan menjalin sebuah kerjasama (MoU) dengan PT PLN Situbondo. Langkah strategis ini harus dilakukan agar PDAM Situbondo tidak menimbulkan kerugian akibat sering padamnya PLN.

Direktur PDAM Tirta Baluran Kabupaten Situbondo, Jamal Fajri ST didampingi Kabag Keuangan Darnawi saat memberikan paparan terkait rencana MoU antara PDAM bersama PLN.

achmad tauriq/bhirawa

Sasar pangsa pasar kendaraan premium, All-New BMW Seri 3 mulai diperkenalkan di Astra Surabaya di kawasan Mayjen HR Muhammad Surabaya, Kamis (29/8) kemarin.

All-New BMW Seri 3, Siap Pimpin Pangsa Pasar Kendaraan Premium Surabaya, Bhirawa Diperkenalkannya All-New BMW Seri 3 oleh BMW Indonesia dan PT Astra International – BMW Sales Operation di empat kota, yakni Jakarta, Semarang, Surabaya dan Bali ini diharapkan bisa menjadi pemimpin di pangsa pasar kendaraan premium di Indonesia.

Director of Communications BMW Group Indonesia, Jodie O’tania saat dikonfirmasi Bhirawa usai memperkenalkan AllNew BMW Seri 3 di BMW di Astra Surabaya, Kamis (29/8) kemarin mengungkapkan adapun BMW Seri 3 yang diperkenalkan dan ditawarkan adalah varian BMW 330i M Sport.

“Kami optimis All-New BMW Seri 3 ini akan menjadi leader dalam pasar kendaraan premium di Surabaya, karena memimpin dalam hal teknologi, desain dan inovasi terbaru. Untuk itu kami perkenalkan sedan sporty legendaris sepajang masa All-New BMW Seri 3 ini,” terangnya.

Jodie menambahkan selain menjadi pemimpin pasar kendaran premium juga membuat standar baru terutama untuk sedan sport premium. “Dengan standar baru ini nantinya bisa memenuhi kebutuhan para pelanggan akan sebuah kendaraan sedan sporty, namun dengan ukuran yang sangat ideal jadi bisa untuk keadaan urban maupun kota itu sangat sempurna untuk mereka,” jelasnya.[riq]

Menurut Direktur PDAM Tirta Baluran Kabupaten Situbondo, Jamal Fajri ST, selama ini PLN jarang melakukan pemberitahuan atau pengumuman jauh sebelum pemadaman listrik dilakukan.

Akibatnya tak jarang pompa penyedot air milik PDAM ngadat hingga mengalami kerusakan hingga merugi ratusan juta rupiah.

Jamal Fajri menceritakan, pernah suatu saat mendadak jaringan listrik PLN padam. Akibat padamnya listrik tersebut, kata Jamal Fajri, salah satu kompa penyedot air milik PDAM Tirta Baluran Situbondo rusak dan tidak bisa dipakai kembali.

Setelah dicek, ungkap Jamal Fajri, alat bagian pemutar mesin

mengalami kerusakan yang sangat parah. “Kalau listik padam dan lama untuk hidup kembali itu tidak apa apa. Namun dikala listrik padam dan langsung hidup serta padam secara berurutan itu yang mengakibatkan kerusakan pada mesin pompa air,” ujar Jamal Fajri.

Jamal juga mengakui sudah berulangkali meminta jajaran pejabat PLN untuk aktif memberikan pemberitahuan saat akan memadamkan jaringan listrik sehingga alat pompa PDAM tidak sampai mengalami kerusakan.

Namun yang terjadi, tegas Jamal Fajri, sampai saat ini PLN jarang memberitahukan pemadaman listrik. “Kondisi ini nanti saya sampaikan kepada Bapak

sawawi/bhirawa

Bupati Situbondo, bahwa PDAM harus melakukan MoU dengan PLN agar harapan kami terkait pemberitahuan pemadaman listrik bisa direalisasikan,” ujar Jamal Fajri.

Jamal menambahkan, saat PDAM mengkonfirmasi kepada PLN terkait adanya pemadaman listrik biasanya dijawab dengan berbagai alasan. Satu diantaranya, sebut Jamal, PLN dipicu oleh benang permainan layang layang warga Kota Santri Situbondo.

Namun dibalik itu semua,

Jamal Fajri masih beryukur karena secara internal semua staf PDAM memiliki kinerja yang optimal saat berusaha memulihkan suplai air paska padamnya listrik. “Sangat luar biasa teman teman staf PDAM ini. Mudah mudahan semua teman teman PDAM bisa survive dan bisa memakai listrik dengan biaya rendah. Itu karena nasibnya PDAM terletak pada bagusnya aliran listrik,” terang Jamal.

Masih menurut Jamal Fajri, biasanya untuk jam puncak pe-

makaian air minum, banyak memakan aliran listrik dan bahkan mengalami kenaikan yang cukup drastis. Terbukti, aku Jamal Fajri, saat ini biaya pembayaran listrik tembus hingga 360 juta akibat melonjaknya pemakaian aliran listrik oleh PDAM Tirta Baluran Situbondo. “Ya otomatis ada kenaikan dari pemakaian listrik saat tiba jam puncak pemakaian air. Itu karena pompa air naik saat banyak memutar air untuk menyuplai kepada semua pelanggan,” tegas Jamal Fajri. [awi]

Komitmen Kadin Dukung Percepatan Pembangunan Ekonomi Seluruh Jatim Surabaya, Bhirawa Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Jawa Timur melakukan audiensi dengan Wakil Gubernur Jatim, Emil Elestianto Dardak di Kantor Pemerintah Provinsi Jawa Timur di Surabaya, belum lama ini. Pertemuan yang dihadiri oleh Wakil Ketua Umum Kadin Jatim Bidang Organisasi Deddy Suhajadi, dan Wakil Ketua Umum Kadin Jatim bidang Agrobis Adik Dwi Putranto.

Selain itu, juga hadir Wakil Ketua Umum Bidang Industri Kreatif Haries Purwoko, Wakil Ketua Umum Kadin Jatim Bidang UMKM dan Koperasi serta Wakil Ketua Umum Bidang Hukum dan Etika Bisnis M Ma’ruf Syah menghasilkan beberapa poin terkait komitmen Kadin Jatim dalam mendukung percepatan pembangunan ekonomi di seluruh Jatim.

Menurut Deddy, hasil pertemuan antara Deputi Perekonomian dengan Pemprov Jatim adalah fokus kerjasama antara pemerintah pusat dan pemprov Jatim di tiga titik untuk pengembangan perekonomian. Titik pertama, yaitu di pantura. Pemprov akan fokus mengembangkan konektivitas antara Suramadu dengan Lamongan.[ma]

Wali Kota Hadi bertemu dengan para Kelompok IKM Pembatik.

150 Motif Batik Siap Bersaing

Wali Kota Ingin Pembatik Menjaga Kualitas Karya

KEHILANGAN SURABAYA HILANG STNK, An.Muhammad Rafi Risaldy Assegaf, alamat Gunungsari Indah Blok E/12, Nopol L 6617 AD NoKa Mh1JM4111JK056911 NoSin JM41E1056646, No. 6211/IMB/BI-IV/2019 HILANG SERTIFIKAT, Diberitahukan bahwa telah hilang surat sertifikat SHM no.

998 a/n MISBAN yg beralamat di desa Kali sampurno kec. Tanggulangin kab.

Sidoarjo...mohon bagi yg menemukan harap menghubungi no. Hp. 081259829922 tks.

No. 6212/IMB/BI-IV/2019

Probolinggo, Bhirawa Wali Kota Probolinggo Hadi Zainal Abidin ingin batik khas buatan pembatik Kota Probolinggo menjaga kualitas dan siap bersaing. “Pembatik kota harus mandiri, jangan mau diperalat. Kita punya 150 motif (kuno) yang banyak, kreasikan. Pembatik harus punya daya saing dengan daerah lain,” ujar wali kota yang suka batik berwarna soft ini.

Hal tersebut ungkapkan Wali Kota Habib Hadi saat bertemu dengan Kelompok IKM Batik Probolinggo (KIPRO) Kota, Rabu (28/8) malam.

Diketuai Made Malvinas, KIPRO Kota menyampaikan berbagai hal terkait pembatik yang mulai ada sejak tahun 2008 silam lalu itu. KIPRO Kota sendiri baru dibentuk pada tahun 2012.

“Terima kasih kami masih diberi kesempatan membatik. Karena tan-

pa Pemkot Probolinggo (DKUPP), kami tidak ada apa-apanya. Bagi kami batik bukan hanya sekadar kain tapi juga budaya. Kami tidak ingin batik printing masuk di Kota Probolinggo,” kata Made, yang berprofesi sebagai guru di SMAN 3 itu.

KIPRO Kota didirikan bukan untuk kumpul-kumpul saja, tapi juga sebagai wadah saling mengkoreksi hasil karya, mengontrol kualitas sam-

PT SI Bangun Pabrik Mortar Kapasitas 375 Ribu Ton

Rokim/bhirawa

Factory Ground Breaking Ceremony pabrik mortar dengan kapasitas 375 ribu ton/tahun di Narogong, Gunung Putri, Jawa Barat oleh Direktur Utama Semen Indonesia, Hendi Prio Santoso (ketiga dari kiri) dan Direktur Mitra Kiara Indonesia, Mirza Whibowo Soenarto (keempat dari kiri) bersama jajaran manajemen Semen Indonesia.

Gresik, Bhirawa PT Semen Indonesia (Persero) Tbk, melalui anak perusahaannya PT Mitra Kiara Indonesia (MKI), memulai pembangunan pabrik mortar berkapasitas 375 ribu ton per tahun di Narogong, Gunung Putri, Jawa Barat. Factory Ground Breaking Ceremony dihadiri oleh Direktur Utama Semen Indonesia Hendi Prio Santoso dan Direktur MKI Mirza Whibowo Soenarto.

Hadir juga dalam acara tersebut Direktur Strategi Bisnis & Pengembangan Usaha Semen Indonesia Fadjar Judisiawan, Direktur Marketing & Supply Chain Semen Indonesia Adi Munandir, Direktur Produksi Semen Indonesia Benny Wendry, Direktur Utama Solusi Bangun Indonesia Aulia Mulki Oemar, Managing Partner AML Anlangentechnik GmBh & Co. KG Matthias Leeke, serta tokoh masyarakat sekitar.

MKI adalah entitas yang merupakan bagian dari Semen Indonesia untuk melakukan bisnis di industri hilir semen yang

diharapkan dapat meningkatkan daya saing Perseroan dan menangkap peluang pertumbuhan industri hilir semen, sehingga dapat menjadi sumber revenue baru bagi Perseroan.

Kepala Departemen Komunikasi Perusahaan Semen Indonesia Sigit Wahono, mengatakan bahwa pabrik mortar PT MKI dibangun di lahan seluas 2 hektar dengan konsep ramah lingkungan dan ditargetkan akan beroperasi pada tahun 2020.

Pabrik mortar ini merupakan pengembangan bisnis Semen Indonesia untuk melengkapi portofolio produk dan layanan guna memperkuat produk derivatif. ”Upaya ini dilakukan untuk memperluas diversifikasi jenis produk yang ditawarkan perusahaan kepada pelanggan,” kata Sigit Wahono.

“Mortar merupakan produk dengan bahan utama semen dan pasir. Pada umumnya, pasir yang digunakan adalah pasir alam, namun untuk produk baru ini, Semen Indonesia telah mengembangkan sebuah inovasi teknologi yang dapat mengolah limestone untuk menggantikan fungsi pasir alam,” jelas Sigit Wahono. [kim]

pai pemilihan motif dan warna batik.

Pembatik juga mengeluhkan seragam sekolah yang tidak menggunakan batik, berbeda dari sebelumnya.

Menurut wali kota, ia tidak pernah memberikan kebijakan soal siswa sekolah boleh atau tidak menggunakan seragam batik. Yang diatur dalam pendidikan gratis berupa kelengkapan sekolah adalah kain seragam merah putih (untuk SD), biru putih (untuk SMP), pramuka dan olahraga. “Nanti biar dikroscek sama DKUPP ke Disdikpora,” kata Habib Hadi ke Kepala DKUPP Gatot Wahyudi yang mendampingi saat pertemuan berlangsung.

Wali kota Hadi berpesan, pembatik bisa menjaga warna saat membuat seragam baik itu kantor atau sekolah. “Jaga mutu kualitas. Jangan hanya oper nota saja, paham kan?,” tuturnya diangguki 16 pembatik yang hadir kala itu.

Habib Hadi berharap, KIPRO Kota bukan wadah semata tetapi harus bisa tegas kepada anggotanya. Jika ada yang tidak sesuai pesanan langsung ditegur karena bisa merusak kredibilitas pembatik lainnya. “Kalau sampai warnanya tidak sama (untuk seragam), ya malu.

Di-guyubkan pembatik-pembatiknya.

Kalau semua pembatiknya guyub berarti pembinaannya DKUPP ada hasilnya,” terang Habib Hadi yang tidak suka motif hewan di kain batik. [wap]

SELAYANG PANDANG

TPID Kota Kediri Jadi Rujukan Belajar Kendalikan Inflasi Keberhasilan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Kota Kediri memperoleh penghargaan tiga kali berturut-turut sebagai TPID terbaik se-Jawa Bali menjadikan TPID Kota Kediri menjadi rujukan bagi TPID dari berbagai daerah untuk melihat resep kendalikan inflasi.

Setelah Palembang dan Tangerang Selatan, TPID Kota Kediri menerima kunjungan dari TPID Kabupaten Musi Rawas, Provinsi Sumatera Selatan juga berkunjung ke TPID Kota Kediri. Rombongan disambut Asisten Perekonomian dan Pembangunan Kota Kediri Eny Endardjati di Command Center, kemarin.

Ketua rombongan TPID, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Kabupaten Musi Rawas, Saiful Ibna mengatakan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas mendapat informasi bahwa Kota Kediri memperoleh

penghargaan TPID terbaik se Jawa-Bali tiga tahun berturutturut. Hal itulah yang mendasari rombongannya melakukan study banding ke Kota Kediri.

“Kami ditugaskan Bapak Bupati untuk mendapatkan konsultasi terkait program dan kegiatan yang telah dilakukan Pemerintah Kota Kediri karena beberapa waktu yang lalu kami mendapat informasi bahwa di Kota Kediri memperoleh penghargaan dari pemerintah pusat dalam pengelolaan TPID. Secara umum, kegiatankegiatan inflasi sudah kami lakukan, tapi masih banyak

TPID Kota Kediri menerima kunjungan dari TPID Kabupaten Musi Rawas, Provinsi Sumatera Selatan.

titik-titik lemah yang perlu kami pelajari, kami ikuti sehingga bisa diterapkan. Dalam kesempatan ini, kami mohon ijin untuk diberikan penjelasan bagaimana tata kelola TPID Kota Kediri sehingga bisa berhasil,” ujarnya.

Asisten Perekonomian dan Pembangunan Kota Kediri Enny Endardjati berharap pertemuan tersebut bisa dijadikan untuk ajang sharing knowledge juga menjadi awal pertemuan yang bagus untuk menjalin kerjasama dalam pengua-

tan pasokan komoditas pangan maupun penguatan TPID daerah.

“Dipenghujung tahun 2018, inflasi Kota Kediri ditutup dengan angka 1,97 persen dan mencatat rekor sebagai inflasi terendah di Jawa di Tahun

2019. Inflasi Kota Kediri Juni sebesar 0,08 persen atau terendah di Jawa Timur bahkan pada Bulan Mei inflasi Kota Kediri sebesar 0,05 persen dan merupakan yang terendah di Indonesia. Sedangkan inflasi bulan Juli sebesar 0,44 persen atau masih terkendali.” kata Eni dihadapan rombongan.

Lebih lanjut, kata Eni, Keberhasilan ini merupakan hasil kinerja TPID Kota Kediri, terbukti kerja keras dan cerdas yang telah dilakukan selama ini dapat langsung dirasakan masyarakat Kota Kediri. ”Selain itu, dengan kerjasama yang harmonis dan sinergitas kebijakan berbagai pihak terutama pemerintah daerah, Bank Indonesia, Bulog, BPS, Kadin dan dunia usaha serta masyarakat, sehingga inflasi Kota Kediri tahun 2018 dan sampai dengan pertengahan tahun

2019 dapat rendah dan terkendali,” ujar Enny.

Enny melanjutkan, untuk menjaga inflasi Kota Kediri agar tetap rendah dan stabil, TPID Kota Kediri senantiasa berupaya menjaga dan menjalankan 4K dengan sungguhsungguh. Mulai dari menjaga kecukupan pasokan komoditas pangan, menjaga keterjangkauan harga pangan, menjaga kelancaran distribusi dan menjaga komunikasi publik yang efektif.

Selain itu dalam rangka untuk menjaga kecukupan pasokan komoditas pangan dan menjaga keterjangkauan harga pangan, TPID Kota Kediri senantiasa meningkatkan kerjasama dengan beberapa pihak, baik antar pemda (G to G), pemerintah dengan pelaku usaha (G to B) dan antar pelaku usaha (B to B). [van]

SAMBUNGAN

Jumat Pahing, 30 AGUSTUS 2019

Halaman 11

Operasi Patuh Semeru 2019 Fokuskan Penindakan Pelanggaran Lalin l

Sambungan hal 1

“Operasi Patuh ini digelar serentak di Polres jajaran, dan melibatkan 1.300 personel jajaran di Jatim. Intinya siapa yang melanggar lalu lintas, langsung dilakukan penegakkan hukum,” kata Kombes Pol Sutardjo selaku Inspektur Upacara (Irup) apel Operasi Patuh Semeru 2019.

Tak hanya melawan arus, pihaknya mengaku banyak pengendara roda dua yang mengesampingkan penggunaan helm SNI. Pihaknya pun mengimbau masyarakat untuk menaati peraturan lalu lintas dan menggunakan helm SNI. Sebab korban laka lantas didominasi oleh kendaraan roda dua.

“Kami menggimbau bagi pengguna kendaraan roda dua untuk memakai helm SNI. Karena kalau sudah melanggar tata tertib lalu lintas, potensi untuk kecelakaan semakin besar,” imbaunya.

Sementara itu, Dirlantas Polda Jatim, Kombes Pol Budi Indra menambahkan, Jatim termasuk salah satu daerah yang cukup tinggi tingkar lakalantasnya. Untuk itu sasaran Operasi Patuh Semeru 2019 prioritas utamanya, yakni menekan angka fatalitas korban lakalantas. Yaitu dengan melakukan tindak tegas bagi pelanggar lalu lintas.

Tak hanya itu, sambung Budi, setelah dievaluasi tercatat banyak korban fatalitas laka yang disebabkan dari kendaraan roda dua. Diantaranya tidak menggunakan helm dan melawan arus. Bahkan masalah over speed di jalan tol akan menjadi fokus dalam Operasi Patuh Semeru 2019, dengn melakukan penegakkan hukum.

“Operasi Patuh Semeru 2019 ini 60 persen penegakkan hukum, dan 40 persennya upaya preventif atau pencegahan.

Sebab di Jatim jumlah laka lantasnya sebanya 60 sampai 70 persen korbannya pengedara roda dua,” bebernya.

Penegakkan hukum itu dilakukan juga terhadap bentor (becak motor) yang pengemudinya tidak menggukan helm.

Sebagai pengemudi, lanjut Budi, seharusnya memberikan ke­ selamatan bagi penumpang dan orang lain. Ke depan, pihaknya akan membicarakan mengenai regulasi tentang bentor.

“Prinsipnya semua kegiatan lalu lintas di jalan, tujuannya untuk keselamatan. Kita memberikan pelayanan terbaik secara transparan, humanis, dan mudah diakses,” pungkas Budi. [bed]

Polisi Bidik Enam Tersangka Baru Insiden Asrama Papua l

Sambungan hal 1

tang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis dan atau Pasal 160 KUHP dan atau Pasal 14 ayat 1 dan atau ayat 2 dan atau Pasal 15 UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.

“Tersangka (TS) akan kami periksa besok (hari ini).

Ditahan atau tidaknya, lihat pemeriksaan dari penyidik,” kata Irjen Pol Luki Hermawan, Kamis (29/8).

Alumnus Akpol 1987 ini menambahkan, penyidik juga membidik enam tersangka baru dalam kasus ini. Keenam orang calon tersangka itu berasal dari sejumlah ormas yang ikut dalam pengepungan asrama Papua. Dalam perkara ini, pihaknya telah melakukan pemeriksaan terhadap 29 saksi. Dari jumlah itu, 7 saksi diantaranya adalah saksi ahli. Sedangkan 22 saksi lainnya dari masyarakat.

“Kami juga berkoordinasi dengan pihak Imigrasi, terkait pencekalan yang sudah dilakukan terhadap 6 (enam) orang saksi ini,” jelas Luki.

Pencekalan itu, sambung Luki, dilakukan untuk mempermudah penyidikan dugaan kasus penyebaran ujaran kebencian, penghasutan dan hoaks. Disinggung mengenai peran dari keenam saksi yang dicekal tersebut, pihaknya belum dapat mengulas secara lebih dalam.

Masih kata Luki, hal itu menjadi materi penyidikan. Namun, keenam saksi itu diduga kuat juga terlibat dalam ujaran kebencian, penghasutan dan hoaks terkait perusakan bendera merah putih di asrama mahasiswa Papua di Jalan Kalasan.

“Kita lihat saja nanti (hasil pemeriksaan para saksi).

Mudah-mudahan ada tersangka-tersangka lain dalam kasus ini,” tegasnya.

Sementara itu, Kasubdit V Siber Reskrimsus Polda Jatim, AKBP Cecep Susatiya menambahkan, sejumlah hoaks yang dilakukan tersangka TS diantaranya menuduh bahwa yang merusak bendera merah putih mahasiswa Papua yang tinggal di asrama. Padahal, TS tidak mengetahui secara langsung siapa yang merusak bendera tersebut.

“Setelah kami dalami, ternyata tidak ada bendera robek, yang ada tiang bendera patah. Tersangka TS juga menyebut bahwa mahasiswa Papua akan melakukan perlawanan dengan membawa panah dan senjata tajam. Ini sudah mengarah pada ujaran kebencian,” pungkasnya. [bed]

Terima Kasih Rakyat Jatim l

Dua Kades Terpilih Berstatus Tersangka Dilantik Plt Bupati Malang

Sambungan hal 1

Jatim yang sudah tidak bertugas lagi tetap akan berjuang untuk masyarakat Jatim yang sama-sama kita cintai,” katanya.

Agus mengaku terkesan selama sepuluh tahun terakhir di DPRD Jatim yang terletak di Jalan Indrapura 1 Surabaya. Sebab, untuk mendapatkan tentunya dengan dinamika yang luar biasa. “Bahkan, dengan kompetisi yang luar biasa, bahasanya anak sekarang adalah berdarah-darah,” ungkapnya.

Tak lupa, Agus meminta maaf atas nama DPRD Jatim yang selama ini apabila masih banyak kekurangan. Baik atas apa yang belum bisa dilaksanakan atau belum dilakukan.

Untuk membangun Jatim, tambahnya, perlu bersamasama. Menurutnya, keharmonisan diantara pihak-pihak itulah yang menjadi kunci kesuksesan Jatim di masa yang akan datang. “Saya berharap DPRD Jatim yang akan melanjutkan tugas nanti menjadikan lebih baik dan diberikan kekuatan dalam menjalankan amanah,” imbuhnya.

Agus menginginkan hubungan seperti saat ini akan terus dilakukan anggota DPRD Jatim yang baru nanti. Sebab, lanjut dia, ketika legislatif dan eksekutif itu berkomitmen menjadikan satu arah gerak untuk membangun jatim.

“Maka rakyat Jatim-lah yang akan menerima manfaatnya,” pungkasnya. [geh]

l

Plt Bupati Malang HM Sanusi saat melantik Kades Terpilih, di Pendapa Agung Kabupaten Malang.

cyn/Bhirawa

Masalah Stunting dan Pendidikan Masuk Prioritas l

Sambungan hal 1

Selain OPOP, lanjut Khofifah program Nawa Bhakti Satya lainnya juga akan dimasukkan dalam RAPBD Jatim 2020. Diantaranya Millenial Job Center (MJC), East Java Super Coridor (EJSC), kemudian Dewi Cemara (Desa Wisata Cerdas Masyarakatnya Sejahtera) yang titik-titiknya juga sudah detail.

Di sisi lain, batuan dua kapal dari Kementerian Perhubungan yang digunakan untuk rumah sakit terapung dan kapal penum­ pang juga akan dimaksimalkan untuk mewujudkan janji-janji kampanye lalu, dimana konektifitas antar wilayah kepulauan bisa dimaksimalkan.

“Saya kira dua kapal ini sudah cukup karena kita harus menghitung tenaga medis, paramedis dan

dokter spesialisnya sehingga dua kapal ini dioperasionalkan berlayar dulu untuk memaksimalkan pelayanan kesehatan antar pulau,” beber mantan Mensos RI ini.

Di tanya angka stunting yang masih tinggi di Jatim, Khofifah mengaku akan berusaha keras, bahkan menjadikan penanganan stunting menjadi prioritas underline selain masalah pendidikan dan IPM (Indeks Pembangunan Manusia).

Salah satu bentuk keseriusannya adalah akan mengundang Bank Dunia dari Washington DC untuk melakukan pemetaan de­ ngan intervensi yang lebih tajam.

“Tapi untuk detailnya silahkan tanya langsung ke Dinkes Jatim termasuk berapa anggarann yang akan disiapkan,” dalih Khofifah.

Sementara itu, wakil ketua DPRD Jatim Kusnadi membe-

narkan bahwa angka stunting di Jatim masih tinggi. Alasannya, kabupaten/kota di Jatim selama ini cenderung tertutup untuk melaporkan sehingga penanganan stunting menjadi tak maksimal.

“Saya saja sampai kaget karena di Pujon Malang yang notabene centra produsen susu ternyata ditemukan 1000 kasus stunting.

Bahkan di Malang dilaporkan masih ada 4000 anak yang mengalami stunting,” jelas ketua DPD PDI Perjuangan Jatim.

Ia berharap media juga ikut membantu untuk mengkritisi kasus-kasus yang berkaitan dengan persoalan kemasyarakat jika pemerintah daerah setempat masih tertutup. Paling tidak jika kasus stunting ini diangkat maka pemerintah bisa memberikan perhatian yang lebih. [geh]

PAPBD Jatim 2019 Diusulkan Naik Menjadi Rp 38 Triliun

taranya, semua saran dari fraksi - fraksi dan rekomendasi dari kebijakan anggaran yang telah komisi - komisi agar menjadi perditetapkan dalam KUA PPAS hatian khusus bagi Pemprov Jatim Perubahan APBD Jatim tahun dalam melaksanakan program anggaran 2019. kegiatan pada P-APBD Jatim Sementara terhadap otensi tahun anggaran 2019. pendapatan, Banggar menyampai“Kami sampaikan apresiasi kan agar dimanfaatkan seefektif kepada Pemprov Jatim dalam mungkin untuk OPD-OPD yang hal pengelolaan keuangan sememang sangat urgen kebutulama periode 2014-2019 berhasil hannya dan masih dimungkinkan mendapatkan opini wajar tanpa sesuai ketentuan perundangpengecualian (WTP) secara berDari sisi Belanja Daerah undaangan yang ada. turut-turut dari BPK RI, sehingga mengalami perubah­an Perangkaan final P-APBD Jakami berharap untuk periode 5 tatim 2019, kata Basuki meliputi, hun kedepan tetap dipertahankan mengikuti perubahan Pendapatan Daerah ada perubahan bahkan harus menjadi semakin target pendapatan. Jika proyeksi paska laporan komisibaik,” harapnya. dalam rancangan awal komisi terutama berasal dari sektor Di sisi lain, sebentar lagi masa Raperda tentang P-APBD BBNKB, kontribusi BUMD atau jabatan DPRD Jatim periode Jatim tahun anggaran penyertaan modal, serta dari retri2014-2019 akan berakhir, untuk 2019, belanja daerah busi daerah dan lain-lain pendapaitu Banggar DPRD Jatim berdianggarkan sebesar tan daerah yang sah. harap agar Pemprov Jatim dapat “Pendapatan daerah pada Rp.33.519.933.000.000 merealisasikan semua program P-APBD Jatim tahun angAPBD tahun anggaran 2019 berubah menjadi garan 2019 terdapat kenaikan yang sudah disepakati bersama.

Rp.38.004.221.000.000 Rp.1.500.070.000.000 dari Sehingga prosentase tingkat peatau bertambah sebesar rancangan awal sebesar Rp. nyerapannya nanti tidak akan Rp.4.484.287.000.000. , “ 31.927.102.000.000 berubah menmengalami penurunan dan tidak jadi Rp. 33.427.173.000.000, “ pamengakibatkan angka SILPA Basuki Babussalam parnya Basuki yang juga anggota Anggota Banggar DPRD Jatim yang tinggi,”ujarnya Komisi D ini, Kamis (29/8).

Terhadap potensi pendapatan Sedangkan dari sisi Belanja akan ditutup dengan pembiayaan yang direkomendasikan oleh Daerah, lanjut Basuki juga menga- netto,” terang Politisi asal Fraksi komisi C (keuangan), untuk penglami perubahan mengikuti peruba- PAN Jatim. gunaannya menjadikan kewenanSementara untuk pembiayaan gan dan diserahkan kepada tim han target pendapatan. Jika dalam rancangan awal Raperda tentang P- daerah pada Raperda tentang anggaran pemprov Jatim dengan APBD Jatim tahun anggaran 2019, P-APBD Jatim tahun angga- tetap mempertimbangkan laporan belanja daerah dianggarkan sebesar ran 2019 dianggarkan sebesar komisi-komisi.

Rp.33.519.933.000.000 berubah Rp.4.577.048.000.000 yang beras“Demikian laporan Banggar menjadi Rp.38.004.221.000.000 al dari; penerimaan pembiiayaan DPRD Jatim terhadap Raperda a t a u b e r t a m b a h s e b e s a r sebesar Rp.4.955.848.000.000. tentang P-APBD Jatim tahun angPengeluaran pembiayaan sebesar garan 2019, yang nantinya akan Rp.4.484.287.000.000.

“Melihat struktur perangkaan Rp.378.800.000.000 sehingga dijadikan bahan acuan fraksiantara target pendapatan daerah terdapat pembiayaan netto sebesar fraksi dalam menyampaikan dengan anggaran belanja daerah Rp. 4.577.048.000.000 yang akan Pendapat Akhir Fraksi untuk pada rancangan P-APBD Jatim digunakan untuk menutup defisit. mengambil keputusan terhadap Kendati demikian, Banggar Raperda tentang P-APBD Jatim 2019, maka secara keseluruhan APBD Jatim 2019 mengalami de- DPRD Jatim juga memberikan tahun anggaran 2019,” pungkas fisit Rp.4.577.048.000.000, yang beberapa catatan penting. Dian- Basuki Babussalam. [geh] l

Sambungan hal 1

Sambungan hal 1

lam kasus dugaan korupsi Anggaran Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD). Bahkan kedua tersangka itu ditahan Kejaksaan Negeri (Kejari) Kepanjen, Kabupaten Malang.

Hal ini dibenarkan, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Malang Suwadji, Kamis (29/8), usai mengikuti prosesi pelantikan kades terpilih, di Pendapa Agung Kabupaten Malang, jika dua kades yang kini ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejari Kepanjen, yakni Paimin Purwanto Kades Tlogosari, Kecamatam Tirtoyudo dan Mujiono Kades Druju, Kecamatan Sumbermanjing Wetan.

“Meski kedua orang kades tersebut dalam Pilkades tidak mengikuti sebagai manten atau dalam istilah peserta calon kades, tapi mereka tetap memenangkan suara. Sehingga mereka tetap dilantik sebagai kades, dan setelah diilantik mereka kembali ke sel tahanan untuk mengikuti proses hukum,” ungkapnya.

Menurut Suwadji, sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Permendagri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa. Karena dalam Per­ aturan Menteri (Permen) tersebut telah disebutkan, bahwa calon kades terpilih yang ditetapkan sebagai tersangka dan diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun, kades terpilih tetap dilantik sebagai kepala desa.

Dijelaskan, kedua kades yang berstatus tersangka yang kini ditahan di Lembaga Pemasyarakatan (LP) Lowokwaru, Kota Malang, saat ini sebagai titipaan tahanan Kejari Kepanjen.

Dan untuk bisa menghadirkan kedua orang kades terpilih tersebut, ada keluarganya, serta dari pihak kecamatan yang menjamin agar mereka tidak melarikan diri. Karena sudah diatur dalam Permendagri, maka kades berstatus tersangka dalam kasus tindak pidana tetap dilantik. “Namun, setelah mempunyai kekuatan hukum tetap atau inkrah, maka yang bersangkutan diberhentikan dari jabatan kepala desa,” terang dia.

Ditempat yang sama, Camat Tirtoyudo Ichwanul Muslimin mengatakan, jika Kades Tlogosari Paimin Purwanto telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejari Kepanjen, pada 11 Juli 2019, dan saat itu juga dia dilakukan penahanan.

Sehingga pada saat dilaksanakan Pilkades dia tidak duduk sebagai calon kades di panggung.

Namun dari hasil perhitungan suara yang dilakukan panitia Pilkades, Paimin sebagai calon kades incumbent memperoleh suara terbanyak.

Sedangkan, kata dia, untuk menghadirkan Paimim agar mengikuti pelantikan kades terpilih, dirinya sebagai Camat juga ikut menjamin supaya bisa mengikuti pelantikan. Dan kasus yang di­hadapi Paimin yakni adanya dugaan penyelewengan DD tahun anggaran 2017 sebesar Rp 429 juta, yang digunakan untuk kepentingan pribadi.

“Namun uang yang digunakannya itu sudah dikembalikan. Tapi hal itu tidak bisa menghentikan proses hukum. Sehingga untuk membuktikan apakah itu dia salah atau tidak, tentunya menunggu keputusan Pengadilan,” tegasnya.[cyn]

Bayi Lahir di Kota Mojokerto Langsung dapat Akte Kelahiran l

Sambungan hal 1

Melalui aplikasi berbasis web bernama BU IKA GEMILANG dan PAKMO telah resmi diluncurkan Wali Kota Mojokerto, Ika Puspitasari. Launching dilakukan Ning Ita pada sosialisasi Kelurahan Tertib Adminduk yang diikuti 855 orang Kader Posyandu dan Kader Kesehatan di Aula Gedung GMSC Lantai 4, yang juga merupakan mall pelayanan publik milik Pemkot Mojokerto. ‘’Program BU IKA GEMILANG (Bekerjasama Untuk Identifikasi, Kawal, Anak Lahir Segera Memiliki Identitas Langsung) dapat mempermudah proses pembuatan akte kelahiran tanpa mengetahui kelurahan dan kecamatan, sehingga dari faskes langsung dapat meng-entry data bayi yang baru lahir,’’ jelas Ning Ita. Selain itu, keunggulan BU IKA GEMILANG yaitu semua dokumen kependudukan langsung jadi mulai kartu keluarga, akte kelahiran dan kartu identitas anak (KIA) untuk bayi yang baru lahir.

Sedangkan PAKMO (Pelayanan Administrasi Kependudukan Kota Mojokerto) merupakan penyempurnaan aplikasi kependudukan online sebelumnya, dengan perubahan tanpa melalui kelurahan dan kecamatan.

Caranya dengan mengakses melalui http://gemilang.mojokertokota.go.id http://pakmo.mojokertokota.go.id, warga kota bisa langsung mendaftar.

Wali Kota Mojokerto ini berharap dengan inovasi pelayanan online ini bisa mempermudah dan mempercepat masyarakat untuk memperoleh dokumen kependudukan. ‘’Semua program ini sebagai upaya kita untuk memberikan layanan terbaik bagi masyarakat, temasuk urusan Adminduk,’’ pungkas Ning Ita. [kar]

Tak Hanya Obat dan Rehabilitasi Medik, Juga Terapkan Art Musik serta Ayat Al Quran l

Sambungan hal 1

masukan-masukan dari dokter kejiwaan.

“Kami sebelumnya meminta saran dokter, dan ternyata memang terapi melalui musik sangat dianjurkan untuk penyembuhan ODGJ,” jelasnya.

Selain diberikan terapi art musik, pasien ODGJ di Liponsos Keputih, juga diberikan terapi menggunakan ayat-ayat suci Al-Qur’an. Disamping itu, para penghuni di sana juga diajarkan kedisiplinan yang

bertujuan untuk mengembalikan ingatan memori mereka. “Kalau waktunya mereka ngaji ya ngaji, kalau waktunya hiburan ya hiburan, jadi ada waktunya,” katanya.

Bahkan, Supomo menyampaikan, pihaknya berencana rutin mengadakan pertunjukkan art musik untuk menghibur para penghuni di Liponsos. Selain dinilai efektif untuk kesembuhan pasien ODGJ, pertunjukkan musik juga menjadi salah satu hiburan bagi para penghuni di sana.

“Mungkin bisa tiap bulan nanti kita ada-

kan, bisa juga nanti menggandeng dengan musisi jalanan. Jadi nanti orang-orang bisa mendonasikan kemampuan bermusiknya untuk kesembuhan ODGJ,” terangnya.

Sementara itu, Dokter Spesialis Kedokteran Kesembuhan Jiwa, dr Lila Nurmayanti SpKJ menjelaskan, terapi musik merupakan salah satu bagian tambahan yang biasa dilakukan untuk proses pengembalian fungsi-fungsi sosial ODGJ. “Namun tidak semua ODGJ diberikan terapi musik, kita sesuaikan dengan ke-

mampuan fungsi pasien itu, mereka sudah bisa melakukan interaksi atau tidak,” kata Lila sapaan lekatnya.

Menurutnya, sebelum dilakukan metode terapi menggunakan musik, pasien ODGJ akan dievaluasi kondisi kejiwaannya. Jika pasien itu sudah mulai membaik dan bisa berinteraksi, maka bisa diterapkan terapi tersebut. “Itu (kondisi pasien) kita evaluasi dulu, kita lakukan scoring, baru kita lakukan terapi sesuai dengan kesukaanya dia. Tujuannya adalah pengembalian fungsi

supaya dia bisa memaksimalkan kondisi seperti awal,” paparnya.

Lila menambahkan, bahwa terapi musik merupakan salah satu cara yang paling efektif dan mudah dibanding metode lain untuk penyembuhan pasien ODGJ. Namun frekuensi terapi juga harus ditentukan sesuai dengan kebutuhan pasien tersebut.

“Jadi tidak hanya dengan terapi pengobatan, tapi terapi ini (musik) adalah salah satu metode penyembuhan yang paling baik,” pungkasnya. [*]

Jumat Pahing, 30 Agustus 2019

UTAMA

Halaman 12

Bulog Kabupaten Bojonegoro Salurkan Beras untuk BPNT Bojonegoro, Bhirawa Bulog Sub Divre Bojonegoro terus melakukan persiapan untuk sebagai penyedia beras bantuan sosial (Bansos) Bantuan Pangan NonTunai (BPNT) dengan menyediakan produk pangan berkualitas dan terjangkau. Produk yang disediakan khususnya untuk beras medium.

Hal itu diungkapkan oleh Waka Bulog Sub Divre Bojonegoro, Tachori, kepada Bhirawa, kemarin (29/ 8). Ia mengatakan pihaknya siap menyalurkan beras Bantuan Pangan Nontunai (BPNT) per 1 September nanti. "Sesuai permintaan, mulai 1 September kita yang mensuplai beras BPNT mas," katanya.

Tachori mengatakan, sangat senang bahwa dengan ditunjuknya kembali Bulog sebagai penyedia beras bansos tersebut. Lanjut, Tachori pihak Bulog selaku penyedia beras saja dan selanjutnya suplier yang akan menyalurkan beras tersebut ke agen-agen yang ditunjuk.

"Dengan begitu kedepan akan

memperlancar serapan dan pengadaan beras diwilayah kerjanya," terangnya.

Menurutnya, stok beras Bulog saat ini mencapai 8 ribu ton. Jumlah tersebut mampu untuk mencukupi 5-6 bulan kedepan untuk penyaluran BPNT dan beras CBP. Terpisah, Kabid perlindungan

dan jaminan sosial (linjamsos) Dinsos Bojonegoro, Slamet SE,M.Pd mengatakan, jumlah penerima Bantuan Pangan Nontunai (BPNT) diwilayah Bojonegoro sebanyak 111.595 Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Sedangkan jumlah agen penyaluran BPNT sebanyak 325.

Dimana setiap penerima BPTN

berhak menerima bantuan sebesar Rp 110 ribu. Yang terbagi untuk pembelian beras sebesar Rp 100 ribu dan telur Rp 10 ribu atau menyesuaikan.

Slamet pun menekankan, agar beras dan telur yang diterima juga merupakan beras dan telur yang berkualitas. [bas]