binder30ags21

Harian Bhirawa Ditunjuk kembali sebagai sarana pengumuman iklan tender/lelang pemerintah di seluruh Jawa Timur berdasarkan SK Gubernur No.188/343/ KPTS/013/2006

HARIAN

harian_bhirawa@yahoo.com bhirawa_indragiri@yahoo.com suratkabar_harianbhirawa

IKLAN/ LANGGANAN

Surat Kabar Harian Bhirawa

031-5615454 Harga Langganan Rp 55.000/bulan Eceran Rp 3.000

www.harianbhirawa.co.id

Mata Rakyat Mitra Birokrat

Senin Pon, 30 AGUSTUS 2021

Sapa Warga Kampung Gang Kelinci Joyoboyo

Khofifah Bagikan 250 Paket Sembako Pemprov, Bhirawa Berbagai upaya terus dilakukan Pemprov Jatim untuk meringankan beban masyarakat di tengah pandemi Covid-19, sekaligus saat masih diberlakukannya Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) berlevel. Salah satunya dengan terus menyisir pemberian bantuan sosial (bansos) utamanya bagi yang terdampak Covid-19.

Seperti yang dilakukan

Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa dengan kembali menyapa dan membagikan secara door to door paket sembako dan masker kepada warga Gang Kelinci Joyoboyo Surabaya. Bantuan sebanyak 250 paket sembako tersebut berisikan antara lain berupa 5 kg beras, 10 bungkus mie instan, 1 kg gula, 1 liter minyak goreng, sarden, kecap man ke halaman 11

ist

Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, menyapa dan membagikan paket sembako dan masker kepada warga Gang Kelinci Joyoboyo Surabaya, Minggu (29/8).

Terkait Penanganan Covid-19

6 Ribu Dosis Vaksin Sasar Keluarga ASN Pemprov, Bhirawa Cakupan vaksinasi terus diperluas ke berbagai kalangan masyarakat. Kali ini, vaksinsi menyasar ASN dan keluarganya yang belum mendapatkan jatah vaksinasi dosis pertama maupun dosis kedua. Sebanyak 6 ribu dosis vaksin disiapkan untuk ASN Pemprov Jatim dan keluarganya serentak di berbagai daerah, Minggu (29/8).  ke halaman 11

Kepala Daerah Harus Bijak Soal Honor Blitar, Bhirawa Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy meminta kepala daerah membuat kebijakan yang lebih bijak terkait dengan honor, sehingga penanganan Covid-19 bisa lebih optimal.

“Sebetulnya regulasi tidak ada, tapi kalau ketentuan diperbolehkan. Namun, dalam suasa pandemi Covid-19, semua orang prihatin, tentu saja masing-masing diminta membuat keputusan lebih bijak,” katanya saat kunjungan kerja di Blitar, Jatim, Minggu (29/8).

Ia mendengar honor untuk sejumlah pejabat di lingkungan Pemkab Jember sebagai tim pemakaman jenazah Covid-19 sudah dikembalikan ke kas daerah. Total yang dikembalikan sebesar Rp282 juta.

Nominal honor yang dikembalikan itu yang diterima Bupati Jember, Seketaris Daerah Jember dan dua pejabat BPBD di  ke halaman 11

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy saat kunjungan kerja ke Blitar, Jawa Timur, Minggu (29/8)

Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa bersama Wagub Jatim Emil Elestianto Dardak meninjau pelaksanaan vaksinasi dosis pertama maupun dosis kedua untuk ASN Pemprov Jatim dan keluarganya serentak di berbagai daerah, Minggu (29/8).

MITRA

Ingatkan Janji Kades PARA kepala desa (kades) di Kabupaten Sidoarjo jangan merasa enak-enakan dulu. Janji mereka yang saat dilantik, bersumpah untuk ikut menyejahterakan rakyat akan ditagih Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Kabupaten Sidoarjo, Fredik Suharto SSos. Khususnya kades yang hingga saat ini di tempatnya sama sekali tidak ada lembaga ekonomi seperti badan usaha milik desa (Bumdes). Karena Fredik Suharto SSos  ke halaman 11

Sentil

Ratusan PTT RSUD Lawang Belum Terima Gaji, Dewan Heran - Padahal bukan sulapan Kepala Daerah Harus Bijak Soal Honor - Kadang soal honor menyilaukan mata Kabupaten Sumenep Alami Kekeringan - Bencana tahunan yang butuh perhatian

Ratusan PTT RSUD Lawang Belum Terima Gaji, Dewan Heran Kabupaten Malang, Bhirawa Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Lawang sebagai salah satu rumah sakit (RS) milik Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang, kini dalam kondisi merugi. Sebab, sejak tahun 2020, rumah sakit tersebut belum memberikan gaji kepada ratusan orang Pegawai Tidak Tetap (PTT).

Bahkan, RS tersebut juga telah berhutang untuk membeli obat-obatan.

Informasi adanya RSUD Lawang belum memberikan gaji PTT, hal ini menjadi sorotan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Malang. “Kami sangat heran dengan belum digajinya PTT yang selama ini bekerja di RSUD Lawang dan juga masih berhutang obat-obatan. Sehingga  ke halaman 11

Cegah Penyebaran Covid-19

PON Papua Terapkan Sistem Gelembung Jakarta, Bhirawa Panitia Besar Pekan Olahraga Nasional (PB PON) XX bersama Kementerian Kesehatan (Kemenkes) akan memastikan sistem gelembung atau bubble PON XX Papua dapat diterapkan dalam upaya mencegah penyebaran virus corona pada penyelenggaraan pesta olahraga multievent nasional itu.

“Atlet, ofisial, OC, LO, petugas asrama, petugas  ke halaman 11

Ekskavasi Situs Sumberbeji Gunakan Anggaran Pemprov

arif yulianto/bhirawa.

Situs Petirtaan Kuno Sumberbeji di Desa Kesamben, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang, Sabtu (28/08).

cahyono/Bhirawa

Ketua Komisi IV DPRD Kab Malang M Saiful Efendi

Jombang, Bhirawa Situs Petirtaan Kuno Sumberbeji di Dusun Sumberbeji, Desa Kesamben, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang kembali dilakukan ekskavasi oleh petugas dari Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) Jatim. Ekskavasi yang keempat di Situs Sumberbeji kali ini menggunakan anggaran sekitar 150 Juta Rupiah dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jatim.  ke halaman 11

Cerita ST Wati Sulasminingsih, Kasek ABK di Situbondo

Hadapi dengan Kesabaran, Selama Pandemi Covid hanya Sepekan Terapkan Daring

Lakukan hal yang positif demi tercapainya kemajuan pendidikan siswa ABK (ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS) di Kota Santri Situbondo. Kata-kata ini yang selalu dipegang teguh, ST Wati Sulasminingsih, Kepala SD Sains (Sekolah Dasar Sentra Anak Inklusi) Jatim di Kabupaten Situbondo. Wanita kalem namun energik itu tak pernah lelah selama mendampingi anak-anak didiknya dari kalangan disabilitas. Intinya harus sabar. Seperti apa ceritanya?.

Sawawi, Kabupaten Situbondo

Setiap pagi, Wati-panggilan akrab ST Wati Sulasminingsih, sudah harus keliling menjemput sejumlah anak didiknya yang rata-rata tercatat sebagai anak disabilitas atau anak berkebutuhan khusus. Ini dilakukan Wati, agar anak didiknya mau berangkat ke sekolah-yang sangat sederhana, di

Jalan Baluran Nomor 25, Dusun Pareyaan, Desa Sumberkolak, Kecamatan Panarukan, Kabupaten Situbondo. Bahkan harus rela mendampingi anak didiknya saat melaksanakan terapi, agar mau berangkat ke sekolah.

Selama masa pandemi Covid19, ujar Wati, lembaganya hanya sepekan mampu menjalankan sistem pendidikan daring. Ini

karena, siswa ABK selalu mengalami sejumlah kendala jika tetap menerapkan sistem daring atau jarak jauh. Dengan berbekal pada protokol kesehatan, akhirnya Wati berkomitmen kembali menerapkan sistem pendidikan tatap muka atau PTM. “Sistem Daring tidak bisa memberikan kesempatan kepada orang tua karena dihadapkan pada sejumlah kendala. Kecuali anak yang normal yang bisa daring kami layani. Namun yang tidak bisa daring, tetap kami layani dengan PTM. Sebab kami cara kerjanya seperti pelayanan konsultasi kesehatan,” ujarnya.  ke halaman 11

sawawi/bhirawa

ST Wati Sulasminingsih, Kepala Sekolah SD Sains Jatim Situbondo saat membimbing anak didiknya yang didominasi dari kalangan ABK.

EKSEKUTIF

Senin Pon, 30 Agustus 2021

Halaman 2

Bupati Karna Lantik 18 Pejabat Tinggi Pratama Tingkatkan Kinerja, Jangan Hanya Duduk di Kursi Pemkab Situbondo, Bhirawa Setelah enam bulan menjabat Bupati Situbondo, akhirnya Karna Suswandi melantik sedikitnya 18 Pejabat Tinggi Pratama (PTP) yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Situbondo, Jumat (27/8).

Mantan Plt Bupati Bondowoso itu meminta kepada pejabat eselon II yang dilantik, untuk beradaptasi dengan pekerjaan baru. Selain itu, Bupati Karna juga berharap pejabat yang baru dikukuhkan mampu meningkatkan kinerja sehingga OPD yang dipimpin berjalan dengan baik.

Menurut Bupati Karna, kinerja yang ada saat ini seyogianya terus ditingkatkan. Sebab, tegas dia, kedepan kinerja pimpinan OPD yang baru dilantik akan terus dievaluasi sehingga target yang ada di masing-masing OPD bisa terpenuhi sesuai dengan RPJMD Kabupaten Situbondo.

“Mutasi pejabat eselon II itu merupakan hal biasa dilakukan oleh semua organisasi. Ini agar setiap organisasi bisa berkembang serta berjalan baik dan maksimal,” ungkap Bupati Karna.

Mutasi, lanjut mantan Kepala DPUPR Kabupaten Lumajang dan Bondowoso itu, dalam rangka untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta untuk merealisasikan cita-cita masyarakat Situbondo yang berjaya.

“Semangat terus dalam bekerja. Sebab saat ini merupakan momen yang tepat untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Kini, bukan saatnya lagi pejabat duduk bersantai di kursi. Tetapi harus turun ke masyarakat guna memberikan pelayanan yang prima,” tutur Bupati Karna.

Bung Karna mengaku, pelantikan ditempatkan di pendopo eks Kawedanan Besuki sebagai pijakan pemerintahan berangkat dari Besuki sebagai awal sejarah pemerintahan Kabupaten Situbondo masa lalu. Selain itu, urai Bupati Karna, untuk mengenang Besuki sebagai pusat pemerintahan pertama di Kota Santri Situbondo.

“Besuki dimasa Kerajaan Majapahit ada Desa Ketah. Itu sebagai

jejak kerajaan lamajang yang juga ada di wilayah Besuki. Untuk itu, adanya sejarah yang begitu besar di Besuki ini menjadi inspirasi kami untuk melakukan pelantikan PTP di pendopo Bupati pertama (eks Kawenanan Besuki),” beber pria yang akrab disapa Bung Karna itu.

Data yang berhasil dihimpun menyebutkan, 18 pejabat PTP yang di lantik diantaranya, Kholil sebagai Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat; Sentot Sugiyono sebagai Asisten Perekonomian dan Pembangunan; Prio Andoko sebagai Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia; Mohamad Hasanudin Riwansia sebagai Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan serta Abd Rasyid sebagai Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik.

Sisanya, Sugeng Yowono sebagai Sekretaris DPRD; Sugiyono sebagai Kepala Bappeda; Hariyadi Tejo Laksono sebagai Kepala Dinas Tanaman Pangan Holtikultura dan Perkebunan. Lalu Edy Wiyono se-

sawawi/bhirawa

Bupati Situbondo, Karna Suswandi dengan disaksikan jajaran Forkopimda saat melantik 18 PTP di pendopo eks Kawedanan Besuki Jumat (27/).

bagai Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian; Tri Cahya Setianingsih sebagai Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; Achmad Djunaidi sebagai Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan; Abdul Kadir Jaelani sebagai Kepala Dinas Ketahanan Pangan.

Selanjutnya, Basuki dilantik sebagai Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol); Ahkmad Yulianto, sebagai Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP); Didik Sulistiyono sebagai Kepala Dinas Tenaga

Kerja; Muhammad Imam Darmaji sebagai Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan; Nugroho sebagai Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro serta Zainul Arifin, sebagai Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah. [awi]

KILAS BIROKRASI

Bupati Sumenep Achmad Fauzi (baju putih) saat menyalurkan air bersih ke masyarakat.

achmad suprayogi/bhirawa

Sambil goes Bupati Sidoarjo meninjau pengangunan betonisasi jalan Kwangsan dan Buncitan.

Bupati Ubah ‘Wisata Jeglongan Sewu’ jadi Jalan Beton Pemkab Sidoarjo, Bhirawa Keberadaan Jalan Desa Buncitan dan Kwangsan Sedati Sidoarjo sempat viral jadi wisata jalan Jeglongan Sewu.

Kini kedua jalan tersebut sudah menjadi jalan beton, dan pada (29/8) kemarin di Sidak langsung oleh Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor sambal goes rutin setiap minggu pagi.

Proyek betonisasi itu ditarget Bupati Sidoarjo selesai awal November 2021 sebelum masuk musim penghujan, karena kedua jalan itu merupakan akses utama jalan desa yang padat kendaraan arah masuk jalan Juanda dan sebaliknya alternatif masuk Jalan Lingkar Timur Sidoarjo.

Saat disidak Gus Muhdlor yang didampingi Plt. Kepala Dinas PU BM SDA, Sigit Setyawan, kedua proyek itu sedang dalam tahap pengerjaan drainase.

Karena selama ini yang menjadi penyebab kedua jalan itu rusak karena tidak adanya saluran pembuangan air (drainase).

“Proyek yang kita sidak ada dua betonisasi desa Kwangsan dan Buncitan. Sudah tahap pembangunan drainase. Ini penting karena jangan sampai nanti waktu musim hujan tidak ada saluran pembuangan airnya. Intinya satu, kita sidak ini untuk melihat progress pembangunan, target kami selesai tepat waktu,” kata Gus Muhdlor. [ach]

sudarno/bhirawa

Ketua DPRD Kota Madiun, Andi Raya BMS, SH menandatangani berita acara Penandatanganan Raperda Tentang Perubahan APBD TA 2021 Ditetapkan Menjadi Perda, disaksikan Wali Kota Madiun, Maidi bersama Wakil Wali Kota Madiun, Inda Raya AMS dan Wakil Ketua DPRD, Drs. Istono, M.Pd serta Drs. H. Armaya, Jumat (27/8).

samsul arifien/ bhirawa

Kabupaten Sumenep Alami Kekeringan Pemkab Sumenep, Bhirawa Sejumlah daerah di Kabupaten Sumenep mengalami kekeringan. Akibatnya, masyarakat mulai mengalami kekurangan air bersih. Untuk mencukupi kebutuhan air bersih, Pemerintah Daerah menyalurkan air bersih bagi masyarakat terdampak kekeringan akibat musim kemarau tahun ini.

Guna memastikan suplai air bersih kepada masyarakat terdampak kekeringan, Bupati Sumenep, Achmad Fauzi ikut memantau penyaluran air bersih tersebut.

Orang nomor satu di Kota Keris ini ikut menyalurkan air bersih sambil mendengarkan langsung keluhan warga terkait pelayanan publik yang diberikan pemerintah. Kali ini Bupati ikut menya-

sudarno/bhirawa

Wali Kota Madiun, Maidi menandatangani berita acara Penandatanganan Raperda Tentang Perubahan APBD TA 2021 Ditetapkan Menjadi Perda, disaksikan Wakil Wali Kota Madiun, Inda Raya AMS dan Ketua DPRD Kota Madiun, Andi Raya BMS, SH bersama Wakil Ketua DPRD, Drs. Istono, M.Pd dan Drs. H. Armaya, Jumat (27/8).

Tujuh Fraksi DPRD Kota Madiun Menyetujui Raperda P-APBD TA 2021 Ditetapkan Menjadi Perda P-APBD TA 2021, Pemkot Madiun Anggarkan Rp 55 Miliar Untuk Penanganan Covid-19

Rapat Paripurna Pengambilan Keputusan yang didahului Penyampaian Pendapat Akhir Fraksi DPRD Kota Madiun atas Raperda Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) TA 2021 antara Pimpinan DPRD Kota Madiun dan Wali Kota Madiun di gedung DPRD setempat Jumat (27/8).

Sidang Paripurna itu dipimpin oleh Ketua DPRD Kota Madiun, Andi Raya Bagus Miko Saputra, SH didampingi Wakil Ketua DPRD Kota Madiun, Drs. Istono, M.Pd dan Drs. H. Armaya Dalam Pengambilan Keputusan bersama antara Pimpinan DPRD Kota Madiun dan Wali Kota Madiun, setelah sebelumnya ketujuh Fraksi DPRD Kota Madiun ( Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi Partai Demokrat, Fraksi PKB, Fraksi Perindo, Fraksi Partai Gerindra, Fraksi Madiun Bermartabat (Manatap) dan Fraksi PKS-PAN) dalam Pendapat Fraksi nya Menerima dan Menyetujui Raperda Tentang Perubahan APBD Perubahan TA 2021 selanjutnya untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda). Meski dalam Pendapat Fraksinya ke tujuh Fraksi itu memberikan catatan, saran dan masukan untuk mendapat perhatian dari Wali Kota Madiun.

Wali Kota Madiun, Maidi dalam sambutannya dan dalam keterangannya kepada wartawan usai Rapat Paripurna menyatakan, setelah P-APBD 2021 disahkan, Pemkot Madiun segera masifkan tracing untuk menggenjot percepatan penanganan pandemi.

“Salah satu yang akan kami lakukan adalah memasifkan tracing,” kata Wali Kota. Dikatakan oleh Wali Kota Maidi, pada P-APBD tahun ini, Pemkot Madiun mengalokasikan anggaran Rp 55 miliar untuk penanganan pandemi Covid-19.

Belanja yang belum terkover untuk menunjang upaya penanganan di rumah sakit, pengadaan obat, hingga tracing, akan dicukupi menggunakan dana tersebut.

Tak tanggung-tanggung, dari anggaran di P-APBD tersebut, pemkot menyiapkan 30 ribu alat rapid test antigen untuk memasifkan Tampak Sugeng, SH. MH juru bicara Fraksi Partai Demokrat DPRD Kota Madiun menyampaikan Pendapat Akhir atas Raperda Tentang Perubahan APBD TA 2021, Jumat (27/8). sudarno/bhirawa

tracing di Kota Pendekar. Wali Kota mengatakan, pihaknya telah mengumpulkan seluruh laboratorium swasta agar mereka ikut membantu menyukseskan upaya ini.

“Realisasi secepatnya, bulan depan sudah jalan,”ungkap Wali Kota berharap.

Orang nomor satu di Kota Madiun itu berharap tracing masif ini bisa menekan risiko persebaran Covid-19.

Dia meminta petugas tegas. Begitu hasil tes warga reaktif, diminta untuk segera dibawa ke rumah sakit. “Kalau serumah ada lima orang negatif, kita ganti. Yang masuk sana biar swasta mereka jemput bola,” jelasnya.

Setiap kelurahan di Kota Madiun rata-rata terdiri dari 30 hingga 60 lingkungan rukun tetangga (RT). Nantinya, tracing masif ini akan diprioritaskan ke wilayah yang tergolong zona oranye. Menurut Wali Kota, tracing masif penting untuk mengetahui gambaran situasi pandemi di Kota Pendekar secara lebih komprehensif.

“Tracing masif tidak masalah, karena kita cari warna yang sebenarnya. Kalau ada yang sakit ya kita sembuhkan,” pungkas Wali Kota.

Sementara itu, Ketua DPRD Kota Madiun, Andi Raya Bagus Miko Saputra, SH ditemui usai rapat paripiurna menyatakan, berbagai upaya yang menekan covid-19 yang dilakukan oleh Pemkot Madiun selama ini mendapat apresiasi dari anggota DPRD Kota Madiun.

Karena itu, wakil rakyat dalam hal ini, meminta dinas terkait memperluas tracing Lebih dari itu, dalam hal usulan dari temen2 anggota DPRD alhamdulillah juga diapresiasi oleh Wali Kota Madiun, Maidi dan semoga segera dilaksanakan.

Maksudnya, seberapa kemapuan Dinkes Kota Madiun sendiri dalam menangani tra-

cing. Jika tidak laboratoriun Dinkes tidak menguasainya, maka sebagaian akan dilemparkan ke laboratoriun swasta, agar covid-19 segera tuntas dinegara ini.

“Artinya akan dipisahkan antara warga yang kena covid-19 dengan warga yang sehat, sehingga dapat meringankan beban dari nakes (tenaga kesehatan.red). Dari sekitar 30.000 yang kena Covid sekitar 5 prosennya bahkan mungkin bertambah bahkan bisa juga berkurang akan kita isolasi terpusat (isoter),” ungkap Andi Raya wakil rakyat itu menjelaskan.

Dijelaskannya, sekarang ini belum diketahui bagaimana cara kerja sama dengan laboratoriun swasta dalam menangani covid19 ini. Meski demikian dalam hal ini tetap diusulakan adanya kerja samanya.

“Yang jelas dalam hal ini, harus dilakukan sistem jemput bola ke RT dan RW khususnya yang sekarang ini zona kuning dan zona orange,” tegas Andi Raya seraya menambahkan.

“Agar nantinya nakes tidak kewalahan dalam menangani warga yang kena covid di Kota Madiun. Namun semuanya itu kewenangan ada di Dinkes,’’ tambahnya.

Ditanya P-APBD TA 2021 sudah di sahkan, lantas kapan target pelaksannaan antiges kepada warga yang kena covid-19. Spontan Andi Raya menyatakan, pertengahan September diharapkan sudah harus tuntas.

Kalau soal keputuas Raperda P-APBD Ta 2021 itu, lanjutnya, anggota DPRD Kota Madiun mengapresiasi apa yang dilakukan oleh Pemkot Madiun selama ini, diharapkan penanganan covid-19, PEN dan JPS juga soal penanganan pembangunan fisik yang sifatnya saling mendukung khususnya ke UMKM. “Karena dalam hal ini, kami (anggota DPRD Kota Madiun.red) fungsinya sebagai pengawasan,” pungkas Andi Raya mengakhiri penjelasan kepada wartawan usai Rapat Paripurna, Jumat (27/8). [dar.adv]

sudarno/bhirawa

Wali Kota Madiun, Maidi bersama Wakil Wali Kota Madiun, Inda Raya AMS dan Ketua DPRD Kota Madiun, Andi Raya BMS, SH dan Wakil Ketua DPRD, Drs. Istono, M.Pd serta Drs. H. Armaya, mengangkat dan menunjukan berita acara Penandatanganan Raperda Tentang Perubahan APBD TA 2021 Ditetapkan Menjadi, Jumat (27/8).

lurkan air bersih di Dusun Batu Guluk, Desa Basoka, Kecamatan Rubaru.

“Kami ingin tahu langsung bagaimana pendistribusian air bersih di masyarakat dan berapa banyak kebutuhan mereka terhadap air bersih,” kata Bupati Sumenep, Achmad Fauzi.

Pendistribusian air bersih itu dilakukan langsung oleh BPBD Sumenep

sebanyak dua tangki air bersih setelah masyarakat memberikan informasi kebutuhan air bersih itu melalui call center 112 yang baru diresmikan bersamaan dengan HUT ke 76 RI. Berdasarkan keterangan warga, sedikitnya, ada sekitar 25 KK di daerah tersebut yang terdampak kekeringan pada musim kemarau tahun ini.

“Kami mendapatkan permintaan air bersih ini melalui Call Center 112. Tim kami langsung turun ke bawah dan saya sebagai Bupati ingin memastikan penyaluran air bersih ini, makanya saya ikut langsung,” ucapnya.

Selain penyaluran air bersih, Bupati melihat langsung tempat air masyarakat masih seadanya. Dengan demikian, ia berjanji akan mengupayakan agar di Dusun Batu Guluk ada tandon besar, supaya pendistribusian air bersih bisa lebih efektif.

“Kami akan upayakan pada PAK tahun ini agar ada pengadaan tandon untuk dusun ini. Kalau sudah ada tandon, masyarakat bisa lebih nyaman saat mengambil air. Penyaluran dari pemkab langsung ke tandon, kemudian masyarakat mengambilnya di tandon itu,” jelasnya. [sul]

Dishut Jatim Didukung Terima Anggaran Maksimal Pemprov, Bhirawa Dinas Kehutanan (Dishut) Provinsi Jatim mendapat suntikan dukungan dari kalangan wakil rakyat yang duduk di Indrapura. Salah satunya datang dari Wakil Ketua DPRD Provinsi Jatim, Sahat Tua Simanjuntak, yang menyatakan sudah saatnya Dishut Jatim mendapat dukungan penuh dari segi anggaran secara maksimal maupun dukungan lainnya.

Dukungan yang diberikan Sahat itu tak berlebihan.

Sebab Dishut Jatim baru saja mendapat prestasi tingkat nasional. “Prestasi yang dicatatkan Dinas Kehutanan Jatim ditingkat nasional ini tidak boleh dipandang sebelah mata. Namun, ini prestasi yang sangat mengaharumkan Jawa Timur,” ujar Sahat, saat berkunjung ke Dishut Provinsi Jatim, pekan lalu.

Tugas sebagai aggota dewan, kata Sahat, melihat kesiapan dari segi infrastruktur maupun dan dukungan Dishut dari sisi sarana dan prasarana. Termasuk gedung dan fasilitas lainnya perlu mendapat

dukungan yang maksimal agar Dishut bisa bekerja lebih maksimal.

“Dukungan anggaran dan supooprting lainnya sangat perlu agar apa yang diharapkan Ibu Gubernur Jatim bisa teruwjud, menjadikan pengelolaan kehutanan di Jatim sebagai barometer nasional. Dan Dishut Jatim di bawah kendali Pak Jumadi bisa mewujudkannya,” ujarnya.

Sebagiamnana diketahui, Dishut Jatim kembali mengukir prestasi di tingkat nasional dalam kegiatan Lomba dan Apresiasi Wana Lestari Tingkat Nasional Tahun 2021, yang digelar oleh Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) RI. Sebagai informasi, Lomba Wana Lestari adalah salah satu metode penyuluhan yang dilaksanakan untuk menetapkan perorangan, kelompok atau aparatur pemerintah yang berprestasi dalam memberdayakan dan mengubah perilaku masyarakat dalam pembangunan bidang lingkungan hidup dan kehutanan melalui mekanisme penilaian tertentu. [iib]

30 Klien UPT RSBKW Dinyatakan Purna Pemprov, Bhirawa Usai mengikuti bimbingan sosial dan keterampilan selama empat bulan, 30 klien Unit Pelaksana Teknis (UPT) Rehabilitasi Sosial Bina Karya Wanita (RSBKW) Kediri dinyatakan purna.

Kepala Dinsos Provinsi Jatim, Dr Alwi MHum meminta agar para klien yang purna dapat memanfaatkan dan mengembangkan keterampilan yang diperoleh dari UPT. “Keterampilan menjadi modal kehidupan. Seseorang bisa hidup enak jika punya keterampilan.

Apalagi kalian memiliki potensi yang bisa dikembangkan,” katanya.

Orang nomor satu di lingkungan Dinsos Jatim itu mengatakan bahwa roda kehidupan berputar ke depan, bukan ke belakang. Sehingga, dia mengimbau klien untuk berorientasi ke depan dan tidak meratapi kesalahan yang telah dilakukan.

“Pengalaman di masa lalu jadikan pembelajaran untuk menatap masa depan yang lebih baik,” pesannya.

Selanjutnya, pejabat asal Sumenep ini mengajak para klien untuk kembali kepada keluarga dan ling-

dinsos jatim

Kepala Dinsos Jatim Dr Alwi MHum memberikan sertifikat secara simbolis kepada klien UPT RSBKW angkatan II tahun 2021 yang selesai mengikuti bimbingan.

kungan masyarakat dengan menjalankan norma kehidupan yang benar dan menjalankan ajaran agama yang diyakini.

“Selamat berkarya, selamat menjalani kehidupan yang penuh nilai kebaikan, dan selamat mengisi kehidupan dengan amal yang bermanfaat bagi diri sendiri, keluarga, dan masyarakat,” tuturnya kepada para klien.

Kepada para instruktur, Alwi menyampaikan terima kasih karena telah memberikan ilmu dan membagikan pengetahuan kepada para klien.

“Semoga jadi amal yang bermanfaat,” harapnya. Sementara, Kepala UPT RSBKW Kediri, Lestari Indriyarni SH MSi menambahkan, 30 klien yang lulus hari ini merupakan angkatan II tahun 2021 yang mengikuti pembinaan sejak bulan Mei lalu. [rac]

LEGISLATIF Dewan Desak Evaluasi Satgas Covid-19 Kabupaten Tulungagung

Senin Pon, 30 Agustus 2021

Halaman 3

Tulungagung, Bhirawa DPRD Tulungagung meminta pemerintah daerah setempat untuk mengevaluasi Satgas Percepatan Penangnan Covid19 Kabupaten Tulungagung. Evaluasi tersebut terkait penanganan Covid-19 dan anggarannya.

Gadis Kelas 2 SD Tak Tersentuh Bansos Cahyo Siswo Utomo Harap Pemkot Beri Atensi Lebih Surabaya, Bhirawa Salma, gadis kecil kelas 2 SD yang ditinggal oleh kedua orang tuanya hidup bersama nenek dan tante nya di rumah yang sederhana di kawasan Dukuh Pakis Surabaya.

Hidup dalam kondisi memprihatinkan, Salma tetap terus ingin bersekolah untuk menggapai cita-citanya.

Bantuan dari pemerintah kota belum pernah ia terima karena Keluarga Salma status nya belum MBR (Masyarakat Berpenghasilan Rendah).

Mendapat laporan tersebut, Cahyo Siswo Utomo, anggota komisi D DPRD Kota Surabaya meyambangi kediaman Salma, minggu (29/8) pagi.

Kedatangan Cahyo dalam rangka memastikan kondisi Salma serta memberikan bantuan berupa peralatan sekolah dan juga sembako.

Dalam kesempatan tersebut, Puji Astuti tante Salma menyampaikan kepada Cahyo bahwa Salma sudah lama ditinggal oleh orang tuanya hingga Salma harus tinggal bersama dirinya dan juga nenek nya. Sementara itu penghasilan keluarganya juga pas-pasan.

Menanggapi hal tersebut, Politisi muda Fraksi PKS ini menyampaikan bahwa kondisi keluarga Salma seharusnya masuk kedalam MBR, sehingga Salma bisa mendapat bantuan dari Pemerintah Kota Surabaya.

“Melihat kondisi Salma, seharusnya masuk dalam kategori MBR, sehingga Salma bisa memperoleh bantuan dari Pemkot, baik itu melalui Dinas Sosial maupun Dinas Pendidikan,” ujar Cahyo.

“Namun situasi yang terjadi justru sebaliknya, Salma belum mendapat bantuan apapun dari Pemkot, karena status keluarganya belum MBR. Hal

Cahyo Siswo Utomo, anggota komisi D DPRD Kota Surabaya meyambangi kediaman Salma, minggu (29/8) pagi.

ini dikarenakan Salma masih masuk ke dalam KK kedua orang tuanya sehingga sulit untuk masuk ke dalam MBR,” Tambah Cahyo.

Politisi asli Surabaya ini meminta kepada pengurus RT/RW setempat untuk membantu proses pindah KK Salma, dari KK kedua orang tuanya ke KK tantenya, sehingga bisa diubah status nya ke MBR. “Peran RT/RW setempat bisa menjadi solusi bagi Salma untuk membantu proses pindah KK Salma, dari KK orang tuanya ke KK tantenya. Sehingga bisa di ubah status nya ke MBR,” tegas Cahyo.

andre/bhirawa

Cahyo berharap penyelesaian berkala dan intensif perlu dilakukan oleh Pemkot Surabaya, perlu atensi yang lebih dari Pemkot. Sehingga kasus serupa tidak menimpa anak-anak Surabaya lainnya.

“Saya berharap jajaran Pemkot Surabaya bisa memperhatikan hal ini, mulai dari tingkat RT/RW kemudian Kelurahan dan juga Kecamatan. Sebagai bagian tanggung jawab dan wujud kehadiran Pemkot bagi warga Surabaya, khususnya fakir miskin dan anak2 terlantar, sebagaimana amanat dalam UUD RI tahun 1945 pasal 34,” tegas Cahyo. [dre]

Komisi IV DPRD Siap Kawal Keluhan 85 Nakes Situbondo, Bhirawa Sedikitnya 85 tenaga kesehatan (nakes) yang bertugas di Pondok Kesehatan Desa (Ponkesdes) Kabupaten Situbondo ngeluruk gedung DPRD Situbondo Jumat (27/8).

Kedatangan rombongan nakes diterima jajaran Komisi IV DPRD Situbondo. Mereka menyampaikan keluhan terkait Bantuan Keuangan (BK) dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur sebesar Rp 1,5 juta/bulan untuk nakes yang bertugas di Ponkesdes agar tetap dianggarkan pada tahun 2022 mendatang.

Perwakilan nakes, M Ibal mengatakan, tahun 2022 anggaran tersebut sudah tidak di anggarkan kembali. Padahal, kata Iqbal, dalam pengembangan fungsi Puskesmas di Provinsi Jawa Timur, keberadaan pengembangan Pondok Bersalin Desa (Polindes) menjadi Pondok Kesehatan Desa (Ponkesdes)

sawawi/bhirawa

Puluhan nakes Situbondo saat diterima Komisi IV di gedung DPRD Jumat (27/8). Mereka mendesak agar dana BK dari Pemprov Jatim kembali dianggarkan tahun depan.

sangat vital sebagai sarana kesehatan jejaring Puskesmas di tingkat Desa.

“Hal ini sudah diatur dalam Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 4 Tahun

2010 tentang Pondok Kesehatan Desa di Jawa Timur,” terang Iqbal.

Masih menurut Iqbal, tugas pokok dan fungsi perawat di Ponkesdes merupakan pembagian tugas dari Puskesmas. Satu diantaranya, upaya pelayanan wajib dan pengembangan pada pasien usia sekolah sampai dengan lansia di wilayah kerja dengan memperhatikan kewenangan perawat. Iqbal menambahkan, nakes juga memiliki tugas di Pondok Kesehatan Desa untuk melaksanakan program Kesehatan Lingkungan.

“Ada juga tugas lain yakni melaksanakan program kesehatan gizi masyarakat dan juga melaksanakan program pencegahan dan pemberantasan penyakit menular. Dan masih banyak tugas-tugas penting yang lain,” papar Iqbal. [awi]

Wakil Ketua DPRD Tulungagung, Ahmad Baharudin, Minggu (29/8), mengakui jika sudah ada rencana dari DPRD Tulungagung dalam rangka mengevaluasi kinerja Satgas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Tulungagung.

“Dalam waktu dekat akan kami panggil Satgas Covid-19 untuk evaluasi tersebut,” ujarnya.

Menurut dia, evaluasi Satgas Percepatan Penangnan Covid-19 Kabupaten Tulungagung sangat penting untuk dilakukan.

Terlebih dewan selama ini tidak mendapat laporan terkait apa saja yang telah dilakukan Satgas Covid-19 dan berikut anggarannya.

“Selama ini kan selama pandemi berlangsung tidak ada kewajiban Satgas Covid19 untuk melapor pada dewan. Perpresnya kan begitu, penganggarannya pun tidak melalui persetujuan dewan,” paparnya.

Namun demikian, lanjut politisi asal Partai Gerindra ini, DPRD Tulungagung dalam menjalankan fungsi pengawasan harus mengetahui secara jelas kinerja dan penganggaran dari Satgas Percepatan Penangnan Covid-19 Kabupaten Tulungagung.

“Karena itu perlu evaluasi. Coba sekarang kalau wartawan tanya pada dewan berapa biaya yang telah dikeluarkan Satgas dalam penanganan Covid -19 dan berapa warga yang telah divaksinasi, apa dewan tahu. Dewan belum ngerti soal itu sampai sekarang,” paparnya lagi.

Desakan agar Satgas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Tulungagung dievaluasi juga disampaikan sejumlah fraksi dalam rapat paripurna DPRD Tulungagung, Sabtu (28/8) sore.

Bahkan, Badan Anggaran DPRD Tulungagung juga meminta hal yang sama agar ada evaluasi terkait penanganan Covid-19 dan anggarannya.

Sebelumnya, Ketua DPRD Tulungagung, Marsono, juga sempat membeberkan jika DPRD Tulungagung dalam waktu dekat akan melakukan pemanggilan pada Satgas Percepatan Penangnan Covid-19 Kabupaten Tulungagung.

“Kami akan mengundang Satgas Covid19. Tujuannya untuk menuju kearifan lokal bagaiaman Tulungagung ke depan, terutama terkait tatanan ekonomi menjadi tumbuh tanpa harus meninggalkan regulasi dari pemerintah pusat,” tuturnya.

Sementara itu, Bupati Tulungagung, Maryoto Birowo, menanggapi desakan dewan agar Satgas Covid-19 dievaluasi mengatakan sebagai hal yang wajar. “Itu hal yang wajar.

Semuanya menuju ke arah penyempurnaan yang lebih baik,” katanya. [wed]

PTM Terbatas Mulai Diberlakukan, Penerapan Prokes Mutlak Dilakukan Anggota Komisi E DPRD Jatim, Dr H Kodrat Sunyoto SH, M.Si menyambut baik rencana pembelajaran tatap muka (PTM) terbatas, pada daerah-daerah yang menerapkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) Level 1-3. Pasalnya dalam aturan terbaru PPKM 1-3, daerah dimungkinkan menggelar sekolah tatap muka.

PTM terbatas diatur dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 35 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4, Level 3, Level 2 Corona Virus Disease 2019 di wilayah Jawa dan Bali, yang dikeluarkan pada 23 Agustus 2021.

“Kami menyambut baik rencana daerah-daerah di Jawa Timur yang turun status menjadi PPKM Level 3 untuk menerapkan PTM secara terbatas,” katanya saat dikonformasi, Minggu (29/8/2021).

Karena, lanjut Kodrat yang juga Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Jatim ini, sekolah tatap muka dapat memulihkan kognitif dan psikologis anak.

Dalam kebijakan terbaru, sekolah tatap muka dimungkinkan dengan kapasitas yang berbeda setiap jenjangnya. Kapasitas yang diizinkan untuk pelaksanaan PTM terbatas adalah maksimal sebanyak 50%, kecuali untuk SDLB, MILB,

SMPLB, SMLB, dan MALB maksimal 62%, serta PAUD maksimal 33%.

“Jadi, penerapan protokol kesehatan mutlak dilakukan.

Tidak hanya wajib memakai masker, mencuci tangan dan menjaga jarak, tapi juga sampai kesiapan ruang belajar dan toilet sekolah bagi siswa harus sesuai prokes,” tutur Kodrat.

Disamping itu, lanjut Kodrat, perlu ada pengawasan bersama terhadap pelaksanaan PTM. Pihaknya juga menilai, daerah harus memprioritaskan membuka sekolah-sekolah yang telah melakukan uji coba PTM. “Pemerintah daerah harus membahas secara rinci mengenai skema PTM yang akan digelar, termasuk langkah apa yang harus diambil apabila ditemukan kasus Covid-19 di sekolah,” terang Ketua MKGR Jatim ini.

Meski demikian, kata Kodrat, mendapatkan izin dari orang tua melalui komite sekolah juga menjadi syarat PTM. “Jika orang tua keberatan sesuai dengan

Instruksi Mendikbud RI sekolah tidak bisa memaksakan,” jelasnya.

Terpisah, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur menyampaikan PTM terbatas di wilayah yang pelaksanaan PPKM di Level II dan III dimulai pada 30 Agustus 2021.

“Tapi masih belum boleh 100 persen. Yang masuk hanya diperbolehkan 50 persen dari total siswa dalam kondisi normal,” kata Kepala Dinas Pendidikan Jatim Wahid Wahyudi.

Selan itu, PTM terbatas juga masih berlangsung secara blended learning, yaitu masih ada siswa yang juga belajar secara daring dari rumah.

“Semua sekolah masih melaksanakan blended learning. Jadi PTM, sekaligus melakukan pembelajaran jarak jauh,” ucapnya.

Untuk menunjang blended learning, Dinas Pendidikan Jatim memiliki inovasi baru berupa aplikasi Jatim Cerdas Ruang Belajar.

Dengan aplikasi ini, kata dia, siswa dari rumah bisa mengi-

kuti pembelajaran secara interaktif terhadap pembelajaran yang ada di dalam kelas.

“Bisa komunikasi dengan gurunya, juga bisa berdiskusi dengan teman-temannya yang ikut pembelajaran di dalam kelas,” kata mantan Kepala Dinas Perhubungan Jatim tersebut.

Sementara itu, percepatan vaksinasi terus dilakukan secara masif, khususnya untuk remaja berusia 12-17 tahun dengan menggunakan Vaksin Sinovac sekaligus menunjang digelarnya PTM terbatas, terutama siswa SMA/SMK atau SLB. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa meminta untuk dimaksimalkan penggunaannya bagi pelajar agar masing-masing kabupaten/kota yang sudah diperbolehkan melaksanakan PTM terbatas relatif lebih aman.

“Karena pada dasarnya yang wajib divaksin gurunya, tenaga pendidik dan kependidikan harus divaksin. Sekarang kalau muridnya sudah tervaksin, maka tingkat perlindungan saat proses PTM bisa maksimal dan semua merasa terlindungi,” tutur dia.

Sebagai informasi, salah satu syarat yang tercantum dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 35 Tahun 2021 yaitu kapasitas maksimal 50 persen dari normal, dengan menjaga jarak minimal 1,5 meter.

Kemudian setiap siswa mengikuti pembelajaran tatap muka terbatas paling banyak dua kali dalam sepekan, paling lama empat jam pelajaran per hari dengan 30 menit setiap jam pelajaran, disertai surat izin dari orang tua. [geh*] Anggota Komisi E DPRD Jatim, Dr H Kodrat Sunyoto SH, M.Si

Wakil Ketua DPRD Jatim, Anik Maslachah.

DPRD Jatim Dorong Penegasan Regulasi Anak Yatim Korban Covid-19 Perhatian penuh pada anak yatim terutama korban pandemi Covid-19 harus dioptimalkan.

Diantara wujudnya, regulasi yang menjadi payung hukum juga harus tegas.

Wakil Ketua DPRD Jatim Anik Maslachah mengatakan secara aturan, anak yatim apapun itu, memang menjadi tanggungan negara, sebagaimana tercantum dalam undangundang dasar.

Sehingga, harus dipastikan terjaminnya perlindungan fisik maupun psikis. Hal itu harus dipastikan betul-betul dilaksanakan kepada anak bangsa terutama mereka yang menjadi yatim korban pandemi Covid-19.

“Pemerintah, termasuk pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota harus memastikan jaminan perlindungan, baik fisik maupun psikis,” katanya.

Seperti diketahui, kondisi wabah memang juga berpengaruh pada anak yang banyak kehilangan orang tuanya. Di Jatim, jumlahnya sudah berada di kisaran ribuan. Sekitar 6 ribu lebih anak yang tiba-tiba kehilangan orang tua lantaran kondisi wabah. Keprihatinan itu, juga harus dipastikan dengan menjamin para anak yatim.

Jaminan fisik itu diantaranya, kata Anik, harus memastikan pendidikan gratis kepada mereka.

Sebab, harus juga berkaca pada angka harapan sekolah di Jawa Timur yang turun ketika pandemi dengan beragam penyebab.

Sehingga, Anik berharap eksekutif segera tanggap terkait hal tersebut. “Harus segera hadir. Dengan cara sharing, provinsi dan kabupaten/kota. Tidak harus seluruhnya provinsi atau kabupaten/kota. Tapi sharing bersama-sama,” ungkapnya.

Untuk merealisasikan hal tersebut, Anik berharap segera ada payung hukum yang jelas dan tegas untuk menjamin para anak yatim tersebut.

Dalam kondisi ini, pihaknya mendorong agar perubahan Pergub 33/2018 sebagai turunan dari Perda Nomor 2/2014 tentang perlindungan anak, harus dilakukan.

“Itu harus ditambahkan klausul pasal anak yatim, kalau sudah ada Pergub, kabupaten/ kota akan menjadi stimulus untuk membuat hal yang sama, disitulah pola dana sharing,” terang Anik.

Politisi PKB itu mengungkapkan, untuk menanggung anggaran itu, sebenarnya tidak susah.

Sebab, di setiap daerah memiliki Badan Amil Zakat. Anggaran untuk memastikan pendidikan bagi anak yatim juga bisa memanfaatkan hal tersebut.

“Jika itu dikelola dan diatur dengan baik, saya pikir itu bisa dilakukan. Untuk menjamin bahwa anak yatim sekolah gratis, dengan cara subsidi dari pemerintah,” ungkap Anik yang juga Sekretaris DPW PKB Jatim tersebut. [geh*]

OPINI

Senin Pon, 30 Agustus 2021

TAJUK

RAPBN Dampak Pandemi RANCANGAN APBN tahun 2022 konsisten mengantisipasi dampak pandemi, dengan memperkuat (me-reformasi) sistem kesehatan. Serta perlindungan sosial dengan meningkatkan bantuan sosial (Bansos) yang di-validasi, dan diperluas. Pemerintah berupaya mengendalikan pandemi, dengan mewujudkan gambar warna zona pewabahan bagai “piramida.” Zona merah berada di puncak, dan zona hijau berada di dasar piramida menjadi dominan.

Seluruh Fraksi, dan Komisi-komisi di DPR sedang mencermati ajuan Rancangan APBN tahun 2022 yang diajukan pemerintah. Pagunya sebesar Rp 2.708,7 trilyun. Menyusut sekitar 1,42% dibanding tahun 2021, yang sudah mencapai Rp 2.747 trilyun lebih. Penyusutan berasal dari defisit APBN yang dimampatkan menjadi minus 4,51% hingga 4,85% dari PDB (Produk Domestik Bruto). Pada saat pembahasan di Komisi-komisi DPR berbagai pagu Belanja (dan Pendapatan), biasanya akan berubah.

Sisi Belanja APBN misalnya, diperkirakan akan naik sampai mencapai Rp 2.775,3 trilyun (sekitar 15,29% PDB). Diharapkan APBN tahun 2022 bisa “menyehatkan” perekonomian nasional yang masih terkungkung pandemi. Antara lain alokasi sebesar Rp 427,5 trilyun digelontor sebagai program bantuan masyarakat miskin dan rentan bisa memenuhi kebutuhan dasar.

Bisa jadi alokasinya ditebar di berbagai Kementerian.

Program bantuan masyarakat miskin akan dicermati seksama anggota DPR. Karena berpotensi double account (penganggaran ganda) dengan program sejenis di beberapa Kementerian dan Lembaga Negara. Misalnya, anggaran pada Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Kementerian Sosial, dan Kementerian Desa. Juga alokasi Kementerian Pertanian (Ketahanan Pangan) serta Kementerian Koperasi dan UMKM. Sehingga diperlukan validitas data secara by name by address.

Pemerintah masih akan tekor pada tahun 2022 sebagai dampak pandemi. Sehingga RAPBN masih memuat visi countercyclical (antisipasi) ketidakpastian akhir pandemi, dengan memprioritaskan penanganan kesehatan akibat CoViD-19.

Terutama peningkatan supply side (obat, alat kesehatan, dan insentif tenaga kesehatan). Juga antisipasi pengadaan vaksin yang diperluas (menjangkau anak remaja). Hingga bulan Agustus 2021, keinginan percepatan vaksinasi hingga 2 juta suntikan per-hari, tidak dapat dicapai.

Jumlah sasaran vaksinasi sebanyak 214,1 juta jiwa. Termasuk sasaran khusus ABG (Anak Baru Gede) sebanyak 32,6 juta remaja, setara 72,4% total jumlah anak. Sehingga diperlukan 428,2 dosis vaksin. Hingga saat ini jumlah yang sudah vaksin dosis lengkap sebanyak 35 juta orang. Sedang dosis pertama sebanyak 61 juta orang. Sampai akhir Agustus diperkirakan telah mencapai Total 97 juta dosis, dari target sebanyak 428,2 juta dosis. Sehingga masih kurang 333,2 juta dosis.

Jika kecepatan vaksinasi meliputi 1,3 juta dosis per-hari, maka diperlukan waktu 254 hari, start 1 September. Akan selesai pada pertengahan bulan Mei 2022 mencapai herd immunity. Bertepatan momentum peringatan hari Kebangkitan Nasional (20 Mei). Selain antisipasi melalui anggaran APBN, setiap daerah (propinsi serta kabupaten, dan kota) masih perlu merelokasi APBD dalam program refocusing. Lazimnya, pagu daerah mencapai 6,6% nilai total APBD. Menjamin ketahanan kesehatan masyarakat menjadi mandatory (kewajiban) pemerintah. Bahkan dijamin konstitusi, sebagai hak asasi warga negara. Tercantum dalam UUD pasal 28H ayat (1). Dinyatakan, “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.” Di seluruh dunia urusan Kesehatan menjadi prioritas utama, di atas urusan pendidikan, dan kemakmuran ekonomi.

Pandemi sebagai wabah wajib ditangani sampai tuntas, seiring peningkatan kecakapan tenaga kesehatan. Mengakhiri pembatasan kegiatan (perekonomian, pendidikan dan keguyuban sosial) masyarakat wajib segera diwujudkan. Karena tiada penyakit mewabah tanpa akhir. [*]

Sorotan Publik

Semua tanggapan baik berupa saran dan kritik atas wajah dan kinerja birokrasi kita dalam memberikan pelayan publik dapat dikirim melalui email: harian_bhirawa@yahoo.com atau manfaatkan fasilitas surat pembaca di www.harianbhirawa.co.id atau telp ke (031) 5470650 atau faks (031) 5343359. Untuk setiap email harap disertakan nomor telpon (untuk konfirmasi ulang).

Perlindungan Hukum bagi Anak KEDUDUKAN anak sebagai generasi muda yang posisinya akan meneruskan cita-cita luhur bangsa, dan sekaligus sebagai calon-calon pemimpin bangsa di masa mendatang tentu sudah semestinya perlu mendapat kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar baik secara rohani, jasmani dan sosial di negeri ini. Berangkat dari kenyataan itulah, perlindungan hukum bagi anak merupakan salah satu cara untuk melindungi tunas bangsa di masa depan.

Perlindungan hukum terhadap anak menyangkut semua aturan hukum yang berlaku. Perlindungan hukum ini dianggap perlu karena anak merupakan bagian masyarakat yang mempunyai keterbatasan secara fisik maupun mentalnya. Oleh karena itu, anak memerlukan perlindungan khusus. Sehingga, menjadi logis adanya jika langkah Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2021 tentang Perlindungan Khusus bagi Anak, perlu kita publik apresiasi secara positif. Pasalnya, dengan dengan peraturan baru tersebut anak Indonesia kian memperoleh perlindungan khusus dan rasa aman, (Kompas, 28/8/2021).

Melalui poin di Pasal 1 ayat (2) PP Nomor 78 Tahun 2021 telah memberikan penegasan bahwa perlindungan khusus adalah suatu bentuk khusus perlindungan yang harus diterima anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya. Melalui PP itu pula, kewenangan pemerintah pusat, daerah dan lembaga-lembaga lainnya menjadi semakin jelas dalam memberi perlindungan kepada anak.

Itu artinya, semakin menegaskan bahwa PP tersebut merupakan upaya pemerintah dalam memenuhi perlindungan anak dari permasalahan hukum, eksploitasi, korban perdagangan dan kondisi-kondisi khusus lainnya. Selain itu, perlindungan hukum bagi anak juga menjadi salah satu poin penting bagi anak yang tersandung kasus, sehingga anak harus diberikan bantuan hukum secara efektif, dan selayaknya diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan usia anak. Sehingga, dengan begitu tidak boleh meremehkan dan merendahkan derajat dari anak tersebut. Selebihnya, hukum perlindungan anak sebagai hukum harus menjamin anak benar-benar dapat melaksanakan hak dan kewajibannya.

Masyhud Pengajar FKIP Universitas Muhammadiyah Malang

HARIAN

PENDIRI : Alm. H. Moch. Said PENASIHAT HUKUM: Poerwanto, SH, MH

Halaman 4

Ranjau-ranjau Penanganan Covid-19

Tidak ada satu negara pun di dunia yang siap menghadapi pandemi virus covid-19. Semua terlihat gagap dan gugup dalam merespon virus yang penyebarannya bereskalasi secara eksponensial ini. Negara dengan sistem dan infrastruktur layanan kesehatan yang baik sekalipun limbung oleh pergerakan Covid-19.

A

merika Serikat adalah salah satu contohnya. Sebagai negara dengan sistem dan layanan kesehatan yang terbaik dan terdepan di dunia ini justru sempat mencatat jumlah kasus positif terbanyak di dunia.

Singapura yang sistem kesehatannya juga dikenal baik, juga ternyata gelagapan dalam menghadang laju Covid-19. Lantas bagaimana dengan Indonesia?

Awalnya kita cukup percaya diri bahwa dampak Covid-19 tidak akan seburuk di Amerika Serikat atau Singapura. Namun ternyata ketika kedua negara tersebut mampu secara cepat melakukan recovery atas kondisi akibat pandemi, justru di Indonesia dalam kondisi berat-beratnya.

Namun kita patut bersyukur, di bulan Agustus 2021 ini, kondisi pandemi di tanah air tengah melandai. Dan kita bisa merayakan HUT Kemerdekaan RI ke 76 dengan sedikit lega karena kondisinya terlihat sedang membaik.

Sejumlah fakta epidemiologis mengonfirmasi bahwa kondisi kita masih relatif lebih baik dibandingkan sejumlah negara lain. Artinya kebijakan penanganan oleh pemerintah melalui Satgas Penanganan Covid-19 menghadirkan harapan besar bahwa kita mampu menangani pandemi ini.

Namun demikian, harus secara jujur juga kita akui bahwa pemerintah sempat gagap ketika melakukan komunikasi publik terkait Covid-19. Kebijakan yang dikeluarkan membing-

D

pusat kekuasaan.

Kuncinya adalah pelibatan masyarakat dalam berperan serta di dalamnya. Pemerintah tidak boleh sendirian. Pelibatan masyarakat hingga sampai RT/RW harus dilakukan sejak awalnya.

Sayangnya, langkah itu dilakukan ketika pemerintah merasa sudah kewalahan melakukannya sendiri.

ungkan karena celometan sejumlah pejabat negara Oleh : yang membuat suasana Wahyu Kuncoro SN gaduh, membingungkan dan menimbulkan ketidakpastian. Beberapa kebijakan telanjur disampaikan ke publik, namun pedoman teknis pelak- Ranjau-ranjau Penanganan Covid-19 Negara harus terus melanjutkan sanaannya belum tersedia. Begitu belepotan-nya birokrasi kita merespon langkah-langkah penanganan agar pandemi covid-19 mengindikasikan pandemi covid-19 segera berakhir. bukan saja karena bingung namun juga Di luar konsentrasi dan fokus terbelum adanya kepercayaan diri dalam hadap penanganan covid-19, ada sejumlah ranjau yang bisa meledak mengambil putusan.

Ketahanan kesehatan di-amanat- dan mengganggu upaya pemerintah kan konstitusi sebagai hak asasi ma- dalam menangani Covid-19. Sejumnusia, tercantum dalam UUD pasal lah ranjau yang harus diwaspadai itu 28H ayat (1), serta UUD pada pasal setidaknya adalah : Pertama, adalah terkait pemanfaatn 34 ayat (3). Bahkan pada kerjasama dunia tentang indeks pembangunan anggaran negara yang demikian besar. manusia, urusan kesehatan di-posisi- Baik anggaran untuk penanganan kan pada urutan nomor satu (di covid-19 maupun anggaran untuk atas pendidikan). Oleh karena itu, pemulihan ekonomi nasional. Kewaspnegara punya tanggung jawab besar adaan ini penting karena regulasi terkait untuk memberi pelayanan terbaik penggunaan anggaran ini mengandung agar warga negaranya mendapat- cacat bawaan. Dalam Perppu Nomor 1 kan hak asasinya dalam menikmati Tahun 2020, pasal 27 menyatakan denhidup yang sehat. Tidak boleh ada gan tegas bahwa segala tindakan dan diskriminasi, tidak boleh membeda- penggunaan anggaran untuk stabilisasi bedakan dalam memberi pelayanan sistem keuangan pada masa pandemi tidak dapat dituntut secara perdata kesehatan.

Dalam konteks pandemi Covid-19, maupun pidana. Hal-hal tersebut tentu maka negara harus menjamin semua saja semakin memperbesar kewenanwarganya mempunyai akses yang sama gan pemerintah dalam penggunaan dalam mendapatkan layanan kesehatan. anggaran negara, sekaligus juga memNegara harus bisa hadir di sudut sudut perbesar ruang untuk terjadinya pekampung dan gang gang sempit untuk nyalahgunaan anggaran dan tindak melayani warganya. Dengan dalih pidana korupsi. Terungkapnya kasus adapun, tidak boleh ada warga negara korupsi dana bansos yang menyeret yang terlambat penanganan kesehatan- pejabat pusat dan daerah adalah bukti nya karena miskin atau karena jauh dari kerawanan tersebut.

Kedua, ancaman kekuasaan yang sentralistis. Kita menyadari perlu gerak cepat dan sigap dalam pengambilan keputusan. Namun demikian proses pengambilan keputusan haruslah melalui kepatutan berdemokrasi.

Artinya, pemerintah tidak boleh terus mengatasnamakan kondisi darurat sehingga keputusan yang diambil tanpa mendengarkan pertimbangan lembaga lain. Mekanisme demokrasi harus tetap dilangsungkan. Kalangan legislatif tidak boleh berhenti bersikap kritis terhadap kebijakan terkait Covid-19. Masa pandemi covid-19 tidak boleh lantas membuat kita enakenakan tinggal di rumah sehingga lupa menjalan fungsi kritisnya. Kalangan akademisi, LSM, tokoh agama dan masyarakat serta media harus tetap mengawal agar Covid-19 tidak sampai membungkam demokrasi.

Ketiga, kerawanan permainan bisnis berkedok kesehatan. Bahwa mengalir derasnya dana dan paniknya publik dalam merespon pandemi akan membuat masyarakat kehabisan akal sehatnya.

Situasi seperti ini akan rawan munculnya spekulasi yang mencari untung dibalik layanan kesehatan. Mahalnya testing, obat-obatan, tabung oksigen dan sebagainya adalah indikasi bisnis bermain di ranah layanan kesehatan.

Bukan itu saja, berkembangnya rumor ada pasien yang sengaja di-Covid-kan oleh pihak rumah sakit, dengan tujuan agar dana yang bisa diklaim ke Pemerintah Pusat lebih besar juga tidak boleh diremehkan. Meskipun tudingan ini harus dibuktikan lebih lanjut sejauh mana kebenarannya.

Di atas semua itu kita semua percaya bahwa pandemi covid-19 ini hanya bisa segera mereda kalau semua pihak bisa bekerja sama, saling percaya dan tidak ada dusta di antara kita.

Wallahu’alam bhis-shawwab Wartawan Harian Bhirawa

Pandemi dan Peranan Keuangan Syariah

irgahayu Republik Indonesia (RI) ke-76 ini memasuki tahun kedua Pandemi.

Selama dua tahun itu juga Indonesia masuk dalam jebakan covid (covid trap), ditandai dengan lonjakan kasus covid-19 yang kian tinggi.

Dengan tingkat keterisian fasilitas kesehatan di beberapa daerah telah mencapai 90 persen, bahkan overload untuk wilayah ibukota provinsi dan kota-kota penyangganya. Sedangkan segala energi negara yang dikerahkan nyatanya belum ada tanda-tanda pemulihan, baik di sektor kesehatan, pendidikan, politik, maupun sosial ekonomi. Bahkan kebijakan yang terkesan main-main dengan sibuk ‘wolak-walik’ akronim semakin menambah sesak para pekerja sektor non-formal karena perpanjangan pembatasan kegiatan masyarakat yang berjenjang dan tidak berkesudahan.

Terbukti, catatan Kementrian PPN/ Bappenas menunjukkan akhir triwulan II dengan lonjakan kasus Covid19 yang kian tinggi, berdampak pada potensi menekan pemulihan ekonomi. Ditambah perkembangan harga di pasar domestik mengalami deflasi yang dipengaruhi oleh penurunan permintaan.

Di sisi moneter, nilai tukar rupiah sepanjang bulan Juni lalu masih melemah, cadangan devisa pun menurun. Sementara itu, persentase penduduk miskin per Maret 2021 sebesar 10,1 persen, meningkat dibandingkan Maret 2020. Ditambah angka ketimpangan semakin melebar dibandingkan kondisi pada periode yang sama tahun 2020. Tentu kondisi tersebut menjadi beban berat bagi masyarakat yang mengandalkan sektor riil non formal sebagai mata pencaharian inti keluarga.

Bahaya Belenggu Riba pada Ekonomi Negara ‘Riba’ secara bahasa diartikan ziyadah (tambahan). Sedangkan secara teknis, riba dimaknai sebagai pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara batil (bertentangan dengan Islam). Baik dalam transaksi jual beli maupun pinjam meminjam.

Dalam Alquran, secara jelas hukum riba adalah haram. Dalam Surat Al Baqarah ayat 275, jual-beli dihalalkan dan riba diharamkan.

tumbuh 10,97 persen Surat An-Nisa: 29, menlebih tinggi dari pertumjelaskan larangan untuk buhan aset perbankan memakan harta secara konvensional yang sebebathil. Dilanjutkan susar 7,77 persen. rat al-Baqarah:278-279, Pertumbuhan dana terkait perintah meningpihak ketiga (DPK) pergalkan riba, jika tidak inbankan syariah tumbuh gin diperangi oleh Allah 11,56%, sedikit di atas SWT dan Rasul-Nya. kenaikan DPK perbankSecara eksplisit, ketiga Oleh: an konvensional 11,49%. ayat tersebut dengan tegas Arin Setiyowati Dalam penyaluran pemmenyebut bahwa riba itu biayaan, perbankan haram. Padahal kita tahu syariah tercatat tumbuh bahwa di sekeliling kita 9,42%, sedangkan permasih berserakan praktikpraktik riba. Diantaranya; pinjaman bankan konvensional hanya 0,55%. Artbank berbunga, bank keliling (banke inya, perbankan syariah sebagai salah atau bank titil), termasuk pinjol yang satu garda depan lembaga keuangan disebutkan sebelumnya. Tawaran ke- syariah berada di posisi stabil dengan mudahan pinjaman dengan bunga yang loyalitas dari seluruh ekosistemnya.

Beberapa keunggulan yang ditamencekik, lama-kelamaan menjadi candu yang menjajah tatanan ekonomi warkan oleh keuangan syariah yang mampu menjadi mesin stabilisasi dan tentunya menyalahi syariat agama.

Mengapa demikian?Misalnya na- perekonomian, sekaligus meneguhkan sabah mengajukan kredit ke pemodal kemerdekaan Indonesia diantaranya; Pertama, Akad yang digunakan (melalui lembaga keuangan), dengan syarat bunga 20-25%. Saat nasabah dalam transaksinya humanis melalui melakukan angsuran maka dia sudah ragam basis transaksi yang ditawarkan dikenai bunga. Saat pembayaran macet, sesuai kebutuhan nasabah, diantaranya maka si nasabah akan kena denda hingga pembiayaan berbasis jual beli menggubisa mengarah pada penalty. Jadi, sistem nakan akad murabahah yang dikenakan ini tidak mau tau bagaimana kondisi margin. Pembiayaan modal usaha mengnasabah, yang penting bunga 20-25% gunakan mudharabah dan musyarakah tersebut tetap berlaku bagaimanapun dengan hitungan nisbah bagi hasil. kondisi nasabah. Maka, di situlah letak Wadhiah untuk tabungan, ijarah untuk kedholiman dari riba dan merusak nilai- penggunaan jasa lain dari bank syariah, ada akad penyerta baik hiwalah maupun nilai kesetiakawanan sosial.

Sehingga, dampak lebih jauh lagi wakalah dan sebagainya. Kesemua belenggu riba yang merusak pereko- akadnya berbasis antarodhin minkum nomian; (1) Menimbulkan krisis kar- (kerelaan dari kedua belah pihak) terena spekulasi dari sistem ribawi yang masuk pemahaman atas keseluruhan mengakibatkan volatilitas ekonomi dan klausul dalam kontrak.

Kedua, Fungsi sosial dari keuanmemicu tidak stabilnya nilai uang (currency) sebuah negara. (2) Meningkatnya gan syariah yang tidak ditemui dalam kesenjangan pertumbuhan ekonomi keuangan konvensional, sebagai penmasyarakat dunia, (3) Suku bunga egasan spirit keuangan syariah memihak juga berpengaruh terhadap investasi, kepada masyarakat rentan. Pada lemproduksi dan terciptanya pengangguran. baga keuangan syariah (LKS) memiliki (4) Suku bunga akan secara signifikan kewajiban 2,5% dari keuntungan per menimbulkan inflasi. (5) Menjerumus- tahun untuk dizakatkan ke mustahik. kan negara-negara berkembang kepada Baik LKS yang memiliki lembaga amil zakat (LAZ) internal maupun melalui debt trap (jebakan hutang).

(LAZ) eksternal. Dengan ragam kegiatan penyaluran diantaranya Kesehatan, Peranan Keuangan Syariah Diakui atau tidak, selama krisis pendidikan, sosial dan pemberdayaan akibat pandemic covid-19, kinerja ekonomi.

Melalui melalui fungsi sosial ini, perbankan syariah menunjukkan tren kinerja stabil dan tumbuh lebih tinggi peran fleksibel dari LKS bisa mendari bank konvensional. Hingga Sep- jangkau ke usaha ultra mikro untuk tember 2020, aset perbankan syariah penyaluran pembiayaan modal usaha

melalui skim pembiayaan berbasis sosial Qardhul Hasan. Selain itu, dalam kondisi pandemi seperti ini, LKS memiliki saluran hingga ke programprogram kemanusiaan lainnya yang dibutuhkan masyarakat.

Ditambah adanya skim Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS) merupakan salah satu hybrid produk antara skim sosial dan komersial bagi nasabah yang ingin berinvestasi sembari berwakaf melalui bank syariah. Manfaatnya selain pembangunan fasilitas publik, juga profit investasinya akan disalurkan ke mauquf alaih melalui programprogram sosial dan pemberdayaan.

Ketiga, Terjaga ke-halal-an atas bisnis-bisnis yang dibiayai oleh LKS. Hal ini memicu pengembangan ekosistem industri halal. Selain itu, memicu pertumbuhan ekonomi melalui penyegaran konsumsi dan mendorong produktifitas usaha-usaha halal dalam negeri. Mengingat bahwa Indonesia mayoritas penduduknya Muslim, artinya kebutuhan konsumsi produk halal menjadi kebutuhan.

Keempat, Segala tata laksana baik fungsional maupun operasional di bawah pengawasan syariah melalui DPS (Dewan Pengawas Syariah) berdasar fatwa-fatwa DSN-MUI sesuai kriteria sharia compliance.

Kelima, Terkait manajemen finansial dan fasilitas yang diberikan tentu keuangan syariah sudah layak bersaing dengan keuangan konvensional.

Sehingga memudahkan masyarakat dalam mengakses. Terutama dengan lahirnya BSI (bank syariah Indonesia) sebagai transformasi baru perbankan syariah untuk melayani umat.

Peneguhan Kemerdekaan Oleh sebab itu, melalui momentum kemerdekaan Indonesia 76 tahun 2021 ini kita maknai dengan merdeka untuk memilih dan bersikap sesuai aturan agama. Bahwa di tengah perkembangan yang signifikan dari peranan keuangan syariah yang sarat dengan nilai-nilai humanis dan pro terhadap masyarat renta. Maka perlu support dengan menguatkan komitmen kita melepaskan diri dari belenggu riba.

Serta membebaskan diri dari perilaku yang dilarang oleh agama. Merdeka!

Dosen Perbankan Syariah FAI UM Surabaya

PEMIMPIN UMUM: Nawang Esthi Lestari PEMIMPIN REDAKSI/ PENANGGUNG JAWAB: Wahyu Kuncoro SN WAKIL PEMIMPIN REDAKSI : Wawan Triyanto REDAKTUR PELAKSANA: Gatot Suryo Widodo KOORDINATOR LIPUTAN : Bambang WN REDAKTUR: Choirul Anam, Anangsyah Isfianto, Sufendi Dimyati, Andre Endrayana Sasmita, Helmi Supriyatno, Zainal Ibad Reporter : M. Ali, Rachmat Caesar BSW, Zainal Ibad, Adit Hananta Utama, Abed Nego, Gegeh Bagus Setiadi, Diana Rahmatus Sholichah, Achmad Tauriq Imani Fotografer: Trie Diana Indahwati, Oki Abdul Sholeh Malang: M. Taufiq, Kabupaten Malang : Cahyono Nor Rochmah, Kota Batu: Anas Bachtiar, Kediri: Ervan Kholis, Pasuruan : Hilmi Husein, Pamekasan: Syamsuddin, Lumajang: Dwi Wismo Wardono, Probolinggo: Wiwit Agus Pribadi Jember: Effendi, Sampang: Nur Cholis, Sumenep: Agus Irianto, Samsul Arifin, Bondowoso: Ihsan Khalil, Situbondo: Sawawi, Tulungagung: Hadi Sucipto, Wiwieko Dh, Ponorogo: Yanuar Lamongan: Suprayitno, Jombang: Romadlon, Fathoni, Arif Yulianto Mojokerto: Hasan Amin, Sidoarjo: Ali Kusyanto, Hadi Sujitno, Achmad Suprayogi Gresik: Kerin Ikanto, Rokim, Tuban: Khoirul Huda Madiun: Sudarno, Blitar: Hartono, Nganjuk: Ristika, Bojonegoro: Achmad Basir, Trenggalek: Wahyu Asmoro, Jakarta: Tjitjik Rahayu.

Direktur Utama: Nawang Esthi Lestari, Direktur Umum: Wahyu Kuncoro SN, Direktur Keuangan Mira Damayanti Komisaris Utama: Sugeng Praptoyo, Komisaris: Bambang WN, Hasan Amin, Suprayitno, Malang: Gatot Soekardi, Ratna Nirmala, Lumajang: Didit Nur Jadit, Bondowoso: Hasto Pramudyo, Manager Produksi, Sirkulasi dan Periklanan: Sri Eddy Haryanto, Manajer Keuangan: Anangsyah Isfianto, Administrasi Keuangan: Etti Sri Kustini, Sri Poernomo, Sekretaris Perusahaan: Rani Cholyvianti, Sirkulasi: Titiek Yuliati (Koordinator), Utomo Pagon, Distribusi: Tatok Arly (Koordinator), Suparto, Mulyadi, Pracetak:Ali Sulkan (Koordinator), Danu Setiawan, Trisno purnomo, Onny Agung S, Oki Abdul Sholeh, Rendy Agung. Sekuriti: Saiful Hidayat, Akhmad Mukhdor Daniyal, Ucha Torindiansyah Alamat Kantor Pusat/Iklan/Redaksi: Jalan Indragiri 73 Surabaya, Telp : 031- 561-5454, Fax : 031-561-9009, Email Iklan: bhirawa_indragiri@yahoo.com, Email Redaksi: harian_bhirawa@yahoo.com Sirkulasi: Jalan Pengenal 5, Surabaya (60174), Telp : 031- 547-0650 (3 lines), Fax : 031-534-3359, Email Sirkulasi: bhirawasirkulasi@yahoo.com Bhirawa Online : http://www.harianbhirawa.co.id Bank: Bank Mandiri (BBD Jembatan Merah) Surabaya, No. Rek:140.0080000053, Percetakan: PT Media Nusantara Press, Kawasan Industri SIER, Jl. Rungkut Industri III No.49, Surabaya SIUPP: Nomor 159/SK/Menpen/SIUPP/A.7/1986, 22 April 1986.

Tarif Iklan: Iklan Baris Rp. 7.500/baris (maksimal 5 baris), Iklan Tender/Lelang Rp.10.000/mm kolom, Iklan Display warna (FC) Rp.10.000/mm kolom, Iklan Display hitam putih (BW) Rp.7.500/mm kolom. Harga belum termasuk PPn 10%.

Senin Pon, 30 Agustus 2021

PELAYANAN PUBLIK

Halaman 5

Pastikan Perusahaan Esensial Patuh Prokes

Menaker Apriasasi Kinerja Pemkab Pasuruan Pasuruan, Bhirawa Menteri Ketenagakerjaan RI, Ida Fauziyah datang ke Kabupaten Pasuruan untuk mengunjungi PT Panasonic Gobel Energy Indonesia (PGEI) di Kawasan PIER, Kecamatan Rembang, Jumat (27/8). Kedatangan Menaker untuk memastikan penerapan protokol kesehatan di perusahaan kategori esensial. Hasilnya, protokol kesahatan sudah berjalan secara baik.

Hilmi Husain/Bhirawa

Menteri Ketenagakerjaan RI, Ida Fauziyah di dampingi Bupati Pasuruan, HM Irsyad Yusuf ke PT Panasonic Gobel Energy Indonesia (PGEI) di Kawasan PIER Kecamatan Rembang, Kabupaten Pasuruan, Jumat (27/8).

“Saya datang ke sini, untuk mengecek secara langsung pelaksanaan protokol kesehatan. Karena, perusahaan Panasonic ini salah satu sektor esensial yang diperbolehkan membuka kembali dengan prokes yang ketat dan memakai aplikasi Peduli Lindungi. Dan hasilnya, prokes disini berjalan dengan baik,” ujar Ida Fauziyah.

Pihaknya juga memerintahkan agar pemerintah daerah untuk terus mengawasi pelaksanaan prokes di perusahaan yang tergolong sektor

esensial. “Sesuai arahan Bapak Presiden, apabila ada pekerja yang positif, maka perusahaan harus ditutup selama 5 hari,” jelas Ida Fauziyah.

Dalam kesempatan yang sama, ia mengapresiasi kinerja Pemkab Pasuruan dalam menangani pandemi.

Karena, dalam beberapa pekan terakhir terjadi tren penurunan kasus harian yang cukup signifikan. Baik kasus aktif maupun kasus meninggal yang diakibatkan Covid-19.

“Pak Bupati, saya datang di Kabupaten Pasuruan bukan tidak ada ala-

san. Karena ingin memberikan apresiasi kepada Pemkab Pasuruan yang berhasil menekan dan menurunkan kasus Covid-19. Sehingga Kabupaten Pasuruan saat ini berada di level 3,” imbuh Ida Fauziyah.

Menaker terus mengharapkan supaya seluruh perusahaan di Kabupaten Pasuruan yang sudah diperbolehkan beroperasi penuh kembali, wajib taat prokes. Berikut memberikan perlindungan kepada para pekerjanya melalui percepatan vaksinasi. Baik vaksinasi gotong royong maupun yang dari pemerintah, bersinergi bersama perusahaan-perusahaan.

“Segmen ini yang akan terus kami sosialisasikan, sebab kami tahu betul dua-duanya harus jalan.

Bagaimana keberlangsungan usaha harus tetap jalan, tapi keber-

langsungan kesehatan teman-teman pekerja juga harus jalan.

Dua-duanya harus seimbang,” urai Ida Fauziyah.

Sementara itu, Bupati Pasuruan, HM Irsyad Yusuf menyatakan bahwa ada 414 perusahaan esensial yang memiliki Izin Operasi Melakukan Kegiatan Industri (IOMKI). Ririnciannya adalah 305 perusahaan yang masih berlaku dan 109 perusahaan yang dicabut IOMKI. Menurut Gus Irsyad, seluruhnya masih mematuhi aturan. Nantinya jika memang ada pelanggaran, pemerintah tak segan untuk melakukan penindakan hukum. “Hingga saat ini mereka semua mengikuti aturan. Selanjutnya, Bapak Kapolres Pasuruan yang akan mengevaluasi, termasuk penegakan hukum dan sosialisasinya,” tegas Gus Irsyad.[hil]

LINTAS PELAYANAN

Pemkot Siapkan Layanan Undercover 112 Covid-19 Surabaya, Bhirawa Demi memberikan pelayanan yang lebih nyaman bagi pasien Covid-19, Pemkot Surabaya meluncurkan inovasi terbaru bernama Undercover 112 Covid-19. Inovasi ini adalah layanan yang di khususkan bagi pasien yang terpapar maupun kontak erat Covid-19.

Tujuannya, untuk memperoleh intervensi secara lebih soft (halus) dan tidak diketahui oleh masyarakat lainnya. Sehingga, dengan memanfaatkan layanan melalui Command Center (CC) 112 itu, masyarakat dapat menghubungi operator untuk mendapatkan penanganan yang tepat.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Surabaya M Fikser, mengatakan program ini dibuat untuk memberi keterbukaan dari masyarakat agar bersama-sama dapat mengendalikan penyebaran Covid-19 secara lebih masif. Selain itu, dia memastikan layanan juga bertujuan untuk mempercepat proses penanganan 3T (Tracing, Testing dan Treatment) baik pasien maupun kontak erat.

“Kadang-kadang masyarakat yang hasil swab PCR nya positif dia merasa malu untuk lapor. Nah dia dapat langsung menghubungi 112. Di sana nanti sudah kami siapkan petugas yang akan menjelaskan masalah Covid-19 secara lebih mendalam,” kata M Fikser.[iib]

Hak Akses Data Kependudukan Untuk Perlindungan PMI Jatim Pemprov, Bhirawa Layanan publik Disnakertrans Jatim di Layanan Terpadu Satu Atap Pekerja Migran Indonesia (LTSA-PMI) Jatim kini telah memiliki dan menggunakan hak akses data kependudukan. Hal tersebut sudah berjalan hingga tiga bulan, dan sebagai upaya untuk lebih meningkatkan perlindungan bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI) khususnya asal Jatim. “ Sesuai Undang-Undang No. 18 tahun 2017, amanat bentuk perlindungan bagi PMI dilakukan oleh pemerintah daerah disaat sebelum dan sesudah bekerja,” kata Kadisnakertrans Jatim Himawan Estu Bagijo di sela-sela persiapan paparan SAKIP dan Reformasi Birokrasi.

Dalam UU tersebut, lanjut Himawan, juga diamanatkan salah satu bentuk perlindungan PMI melalui admintrasi dan teknis.

Penggunaan akses data kependudukan berbasis NIK (Nomor Induk Kependudukan) dan KK (Kartu Keluarga).

Langkajh ini tentunya merupakan terobosan hasil kerjasama Disnakertrans Jatim dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pelindungan Anak dan Kependudukan Jatim. “Dan LTSA Disnakertrans Jatim sudah lakukan hal tersebut,. hal ini termasuk inovasi dalam konteks reformasi birokrasi,” katanya.[rac]

Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa memantau pelaksanaan vaksinasi di PT JAI, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan, Sabtu (28/8).

Seluruh Industri Harus Berkomitmen Jaga Prokes Pasuruan, Bhirawa Seluruh pengusaha, khususnya industri sektor esensial harus saling berkomitmen. Yakni melaksanakan protokol kesehatan (prokes) secara bersama-sama selama masa dalam pemberlakuan uji-coba pengoperasian kembali aktivitas produksi di sektor industri padat karya.

Hal itu disampaikan oleh Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa dalam memantau pelaksanaan vaksinasi di PT JAI, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan, Sabtu (28/8). “Kepada seluruh jajaran korporasi saya ucapankan terimah kasih. Saya juga mengajak teman-teman semua dari tim manaje-

men perusahaan dan semua serikat buruh untuk bersama-sama menjaga prokes secara terus-menerus, termonitor dan terkontrol,” ujar Khofifah Indar Parawansa.

Dalam prokes di sektor industri padat karya kategori esensial, kata Khofifah, harus memperhatikan tiga hal pokok. Yakni, ter-

Disnaker Andalkan Pelatihan Digital Marketing

Kepala Disnaker Kabupaten Malang Yoyok Wardoyo

Hilmi Husain/Bhirawa

Pemkab Malang, Bhirawa Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kabupaten Malang dalam mengatasi lonjakan pengangguran yang disebabkan Pandemi Covid-19, kini tengah menggalakan pelatihan digital marketing. Pelatihan tersebut digalakkan, karena hal itu sebagai salah satu strategi Disnaker. Sedangkan arah pelatihan itu akan di formulasikan agar bisa minimal melakukan kegiatan yang bisa menghasilkan uang.

Demikian dikatakan, Kepala Disnaker Kabupaten Malang Yoyok Wardoyo, Minggu (29/8), kepada wartawan. Menurut dia, pada saat pandemi Covid-19 seperti sekarang ini, pelatihan digital marketing sangat perlu, ter-

lebih saat ini ritme perdagangan secara online trendnya terus naik.

Karena, kata dia, pembelian kebutuhan apa saja kini bisa melalui online, dan mudah diakses melalui Hand Phone (HP) yang memiliki fasilitas android. Sehingga dengan pelatihan digital marketing tersebut, bertujuan memberikan pemahaman untuk bekerja mendapatkan uang secara online.

“Para pekerja yang sudah mengikuti pelatihan bisa menjual makanan olahan, dan kerajinan secara online,” jelasnya.

Tentang progres terkini, kata dia, output hasil pelatihan, pihaknya masih melakukannya secara masif. Sementara tingkat pengangguran di Kabupaten Malang akibat pandemi Covid-19 ini, tidak bisa

menerangkan secara gamblang, karena yang bisa menjawab dari Badan Pusat Statistik (BPS), karena yang memiliki kewenangan dalam mengukur tingkat pengangguran. Sedangkan tingkat pengangguran terbuka itu teorinya dari BPS. “Misal bukan orang Kabupaten Malang, tapi sudah menetap di Kabupaten Malang selama 6 bulan dan belum bekerja, maka itu masuk dalam pengangguran terbuka.

Silakan teman-teman wartawan meminta data pengangguran selama Pandemi Covid-19 pada BPS,” pintah Yoyok.

Untuk itu, dirinya berharap kepada para pekerja berpikir kreatif untuk menjual dagangan yang laku di pasaran.

Karena Disnaker telah memfokuskan

pada pelatihan digital marketing agar mereka bisa memahami bekerja mendapat uang secara online. Dan disaat Pandemi Covid-19 seperti sekarang ini harus banyak memiliki kreatifitas untuk mendapatkan uang. Sehingga ketika sudah menemukan usaha, maka dalam pemasarannya lebih mudah melalui online.

“Dan tidak sedikit pelaku usaha menjual daganggannya melalui online, bahkan selama Pandemi Covid-19 mereka kebajiran order. Sehingga pelatihan digital marketing akan terus kita galakan,” tandas dia, yang kini juga menjabat sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Malang.[cyn]

kait ventilasi dan sirkulasi udara di perusahaan, lalu soal durasi jam kerja sesuai dengan yang disyaratkan. Yang terkhir adalah lokasi atau jarak antara pekerja satu dengan pekerja lainnya yang harus sesuai Prokes.

“Ini antara ventilasi, durasi dan lokasi ini memang harus menyatu dengan penerapan prokes di sektor industri padat karya terutama kategori esensial. Ini untuk menjaga perlindungan keselamatan kita semua,” papar Khofifah Indar Parawansa.

Pemantauan vaksinasi tersebut juga merupakan bagian dari upaya percepatan pemulihan ekonomi.

Pasalnya, saat ini sudah mulai diuji-cobakan untuk industri sektor esensial di 14 Kabupaten atau Kota di Jawa Timur.

“Sektor esensial menjadi prioritas Pemprov Jatim. Jadi, kami ingin menyiapkan segala sesuatunya. Apabila proses vaksinasi bisa dilakukan percepatan, maka percepatan pemulihan ekonomi kita bisa terwujud,” jelas Khofifah Indar Parawansa.[hil]

Kolaborasi Layanan Informasi di Era Pandemi Covid-19 untuk Menangkal Hoaks Kolaborasi, sinergi, dan inovasi merupakan tiga kata kunci dalam pemberian layanan informasi yang selaras dengan kerangka keterbukaan informasi publik, dan menghindari informasi hoaks. Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum dan Keuangan Universitas Brawijaya (UB) Prof. Drs. Gugus Irianto, MSA., Ph.D., Ak menyampaikan, kolaborasi sesuai dengan spirit masyarakat yaitu gotong-royong dan bekerja sama, sinergi artinya saling melengkapi kekurangan, dan inovasi perlu terus dilakukan untuk menghasilkan dan mendiseminasikan informasi kepada publik, terutama di masa pandemi ini untuk menangkal berita hoaks.

Gugus Irianto, mengatakan hal itu dalam Talk Show ‘Strategi Kolaborasi Layanan Informasi di Era Pandemi Covid-19’, yang diselenggarakan Komisi Informasi Pusat (KIP), akhir pekan kemarin, “Pandemi berpengaruh pada segala aspek, termasuk cara berkomunikasi, penyam-

paian informasi, dan interaksi yang dibatasi untuk kepentingan kesehatan. Tantangan dimasa pandemi ini hampir sebagian besar kegiatan dilakukan secara daring, untuk itu UB sebagai perguruan tinggi terus melakukan inovasi penyebaran informasi terutama menggunakan me-

dia teknologi,” papar Prof. Gugus.

Menurut Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis ini, menyampaikan informasi kepada publik seluasluasnya dalam batasan regulasi yang ada sangat penting untuk mengurangi disinformasi, sehingga masyarakat menerima informasi yang benar dari sumber yang kredibel.

Kolaborasi dan sinergi menjadi bagian dari roadmap yang dikembangkan dalam rangka terus memperkokoh keterbukaan informasi publik di UB. Yang sudah dilakukan yaitu kolaborasi dan sinergi internal kelembagaan di lingkungan UB, serta kolaborasi dan sinergi eksternal dengan institusi mitra UB. Ia mencontohkan, kolaborasi internal untuk penyebaran informasi di UB dengan memanfaatkan teknologi

yaitu melalui radio, stasiun TV, website, kanal pemberitaan, media sosial, yang semuanya bersinergi agar menghasilkan informasi yang benar.

Sementara itu, kolaborasi eksternal UB yang telah dilakukan di awal masa pandemi yaitu konsep Kampung Tangguh. Kerja sama UB dengan TNI POLRI ini untuk membantu agar masyarakat sadar akan Covid-19, dengan memberi informasi terkait Covid-19 hingga pelatihan pemulasaraan jenazah Covid-19.

Talk show ini juga dihadiri Komisioner Komisi Informasi Pusat (KIP) Wafa Patria Umma. Ia menuturkan, pentingnya badan publik untuk memberikan informasi melalui media yang mudah dijangkau masyarakat, seperti media sosial atau

Wakil Rektor UB Prof. Gugus Irianto saat berbiacara di acara strategi layanan informasi di era pandemi pekan kemarin.

website untuk memudahkan masyarakat mengkroscek kebenaran.

“Masyarakat juga harus sadar bahwa informasi sangat penting untuk kepentingan orang banyak. Jangan mudah percaya dengan informasi

yang belum tentu kebenarannya, jangan langsung ikut-ikutan menyebarkan agar hoaks tidak semakin meluas dan merugikan masyarakat. Kroscek dahulu dengan melihat website badan publik tersebut,” katanya.[mut]

Bhir

PENDIDIKAN, KEBUDA

Halaman 6

Senin Pon, 30

Tak Perlu Menunggu Vaksin Siswa, PTM D Sekolah Rancang Prioritas

Pangdam V/Brawijaya Sebut Vaksin Pelajar sebagai Syarat PTM Surabaya, Bhirawa Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim terus menggalakkan serbuan vaksinasi di Jatim. Selain menciptakan herd immunity (kekebalan kelompok), vaksin ini merupakan salah satu syarat bagi pelajar untuk pelaksanaan PTM (Pembelajaran Tatap Muka) di sekolah.

Hal itu disampaikan Pangdam V/ Brawijaya, Mayjen TNI Suharyanto saat meninjau vaksin di Ponpes AL-Izza, Kota Batu, Sabtu (28/8) sore. Menurutnya, proses PTM dinilai lebih efektif dalam meningkatkan ilmu dan wawasan para pelajar. Namun ada beberapa tahapan dan syarat, salah satunya pelajar dan pihak sekolah wajib vaksin.

"Walaupun bisa dilalukan secara online. Tetapi hasil analisa para ahli menyatakan belajar secara tatap muka sangat efektif bagi pelajar dalam menyerap ilmu di sekolah,'' kata Mayjen Suharyan-

to. Serbuan vaksinasi ini diakui Mayjen Suharyanto sebagai wujud meningkatkan hubungan Kodam V/Brawijaya dengan para ulama dan santri. Serbuan vaksinasi ini merupakan bagian dukungan terhadap Pemerintah dalam upaya pemutusan mata rantai pandemi Covid-19. Serta meningkatkan herd immunity bagi masyarakat Jatim.

"Pemerintah secara bertahap akan membuka kegiatan belajar mengajar tatap muka. Proses PTM ini akan dilakukan sesuai level penanganan Covid 19,'' ungkapnya.

Alumni Akmil 1989 ini berpesan kepada masyarakat untuk terus menerapkan Protokol Kesehatan (Prokes) 6M. Yaitu memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan dan mengurangi mobilitas dan tidak makan - makan bersama. Sehingga vaksinasi yang sudah dilakukan

Surabaya, Bhirawa Dinas Pendidikan (Dindik) Jatim mengeluarkan nota dinas yang mengatur tentang pelaksanaan Pembelajaran Tatap Muka (PTM).

Dalam nota ini disebutkan, PTM akan digelar mulai digelar hari ini, Senin (30/8), tanpa perlu menunggu vaksinasi bagi siswa.

Pangdam V/Brawijaya, Mayjen TNI Suharyanto usai meninjau vaksinasi di Ponpes AL-Izza, Kota Batu, Sabtu (28/8) sore.

dapat bekerja maksimal dengan bantuan penerapan Prokes.

"Meski sudah divaksin, saya mengimbau masyarakat untuk tetap

menjalankan Prokes. Dengan harapan seluruh warga Jawa Timur diberikan kesehatan dan selalu dalam lindunggan Allah SWT,'' pungkasnya. [bed]

MTQ ke-29 Tingkat Provinsi Jawa Timur di Pamekasan Diundur Pamekasan, Bhirawa Musabaqoh Tilawatil Qur'an (MTQ) ke-29 tingkat Provinsi Jawa Timur, dijadwal ulang setelah Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pamekasan, mengajukan perubahan jadwal pelaksanaan MTQ itu ke Pemrov Jawa Timur. Semula MTQ ke- 29 yang diselenggarakan di Kabupaten Pamekasan, Madura digelar pada 28 Oktober sampai 3 Nopember.

Menurut Kabag Kesra Setdakab Pamekasan, Halifaturahman, surat dari Pemprov Jawa Timur tentang penjadwalan ulang sudah turun, maka pelaksanaan MTQ ke 29 akan diselenggarakan tanggal 2 sampai

11 November 2021.

Menurut Mamang--panggilan akrab Kabag Kesra ini, usulan penjadwalan ulang MTQ ke 29 yang dipercayakan kepada Pemkab Pamekasan sebagai tuan rumah ini. Lantaran jadwal sebelumnya bersamaan dengan kegiatan Seleksi Tilawatil Qur'an (STQ) tingkat nasional Tahun 2021 di Maluku Utara.

Kemudian dikoordinasikan dengan Gubernur Jawa Timur perihal teknis pelaksanaan MTQ ke 29 yang bersamaan dengan pandemi Covid19. Harapannya, even bergengsi ini tetap dilaksanakan tatap muka dengan tetap memperhatikan Protokol Kesehatan (Prokes) ketat.

"Kegiatan pendukung belum ada kepastian, seperti pawai ta'aruf, karena itu bisa mengundang kerumunan.

Ya, mudah-mudahan pada Bulan November ini Covid 19 sudah tidak ada, sehingga pelaksanaan MTQ ini benar - benar meriah,'' tandasnya.

Pemprov Jawa Timur akan turun ke Kabupaten Pamekasan untuk melihat kapasitas beberapa venue dari pelaksanaan MTQ sebagai evaluasi penerapan Prokes Covid-19.

"Tapi yang jelas Pemkab Pamekasan sudah siap untuk menjadi panitia dalam pelaksanaan MTQ ini. Kami akan koordinasi terus dengan Pemprov Jawa Timur,'' ungkapnya. [din]

Jika mengacu pada imendagri tentang penurunan level PPKM, pada level 3, PTM bisa dilakakukan dengan kapasitas 50%. Syarat lainnya yakni warga sekolah yang meliputi siswa, guru dan Tenaga Kependidikan (Tendik) harus sudah vaksin minimal satu kali dosis. Namun, dalam Nota Dinas yang dikeluarkan Hari Jumat (27/8), PTM bisa dilakukan tanpa harus menunggu vaksin lebih dahulu bagi siswa.

Menanggapi hal itu, respon sekolah pun berbeda - beda. Salah satunya SMKN 1 Surabaya, yang baru bisa melaksanakan PTM pada 6 September mendatang. Itupun hanya diprioritaskan bagi siswa yang tengah melakukan praktikum kejuruan. Sebab, di tanggal 30 Agustus (hari ini), workshop untuk guru telah terjadwal jauh-jauh hari.

"Kemarin kami sudah jadwalkan dan sharingkan kepada anak - anak untuk PTM itu, in sha allah mulai

tanggal 6 September. Karena tanggal 30 Agustus kami sudah plotting untuk teman - teman guru workshop,'' ujar Kepala SMKN 1 Surabaya, Tjiptoadi Nugroho, Sabtu (28/8).

Tjiptoadi melanjutkan, sesuai rencana, PTM akan diisi 50% dari total jumlah siswa, pembelajaran maksimal 4 jam dengan menggunakna sistem hybrid. Setiap tingkatan kelas akan mengikuti PTM selama satu bulan. Misalnya kelas XI yang melakukan praktikum akan mulai PTM tanggal 6 September. Kemudian kelas XII yang akan praktikum dimulai Bulan Oktober.

Selanjutnya kelas X akan mengikuti PTM Bulan November.

"Kami fokuskan yang ada kegiatan praktek dan akan prakerin untuk PTM nanti. Untuk Mapel normative - adaptif akan diberikan secara Daring,'' tambah dia.

Diakui Tjiptoadi, jika dipaksakan PTM pada tanggal 30 Agustus, pi-

Halifaturahman

Kembali Jabat Rektor Periode 2021-2025, Prof.

Mulyanto Nugroho Fokus Empat Pembenahan

GELANGGANG

anas bahtiar/bhirawa

Lokasi pendaratan paralayang yang berada di Dusun Songgomaruto Kota Batu.

KONI Batu Minta Lokasi Pendaratan Paralayang Dipindah Kota Batu, Bhirawa Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Batu mendorong Pemerintah Kota (Pemkot) setempat segera memindahkan area landing atau pendaratan olah raga paralayang yang ada saat ini. Hal ini menanggapi keluhan dari atlet paralayang yang menganggap tempat pendaratan ini sudah tak layak lagi. Padahal olah raga sekaligus wisata paralayang di Kota Batu ini memiliki skala internasional.

Menurut Ketua Umum KONI Kota Batu, Drs Mahfud, tahun 2018 sudah ada rencana untuk melakukan tukar guling lahan yang untuk tempat pendaratan paralayang. Wacana ini muncul karena lokasi landing paralayang yang berada di Dusun Songgomaruto ini sudah tidak layak lagi.

"Kita lihat memang kondisi tempat landing sekarang memang kurang memenuhi kelayakan. Karena lahan sudah bergelombang dan tidak rata sehingga sangat membahayakan saat atlet melakukan pendaratan,'' ujar Mahfud saat dikonfirmasi, Minggu (29/8).

Kondisi tempat pendaratan yang tak rata, menuntut atlet untuk bisa mendarat tepat di sasaran. Bahkan, kini kondisi di sekitar pendaratan paralayang sudah mulai banyak bangunan.

Hal ini membuat tempat pendaratan semakin kurang ideal.

Kenyataan ini memunculkan wacana untuk menggeser tempat pendaratan menjadi agak ke barat. Dengan penggeseran ini maka lokasi pendaratan menjauhi bangunan dan rumpun - rumpun bambu yang ada. Dengan tempat pendaratan yang ideal diharapkan bisa mendukung pencapaian prestasi atlet. [nas]

Surabaya, Bhirawa Prof. Mulyanto Nugroho terpilih kembali menjabat sebagai Rektor Universitas 17 Agustus 1945 (Untag) Surabaya periode 2021-2025. Pada periode kedua ini, ia mengatakan akan fokus terhadap empat hal pembenahan. "Ada empat hal pembenahan yang menjadi fokus dalam empat tahun periode kedua kepemimpinan saya nanti," kata Prof. Mulyanto Nugroho usai dilantik secara hybrid di kampus Untag Surabaya, Sabtu.

Fokus pertama, Prof. Nugroho, sapaan karibnya adalah tentang sumber daya manusia (SDM). Membenahi SDM yang berkaitan dengan pendidikan dosen dan tenaga pendidik, akan menjadi prioritasnya. "Kami akan benahi SDM kaitannya dengan S3, selanjutnya tentang profesor atau kaitannya dengan lektor kepala. Saat ini Untag hanya memiliki 11 guru besar. Kami targetkan ada 17 profesor. Untuk doktor, empat tahun ke depan harus 50 persen dari 358 dosen yang menjadi doktor," ujarnya, usai pelantikan, Sabtu (28/8).

Fokus kedua yakni ihwal internasion-

alisasi. Diakuinya, meski Untag telah mempunyai predikat perguruan tinggi akreditasi A dan hampir 50 persen program studi telah terakreditasi A, namun belum ada yang terakreditasi internasional. "Insyaallah bahwa untuk empat tahun ke depan kita pastikan ada dua prodi yang terakreditasi internasional atau AUN-QA," katanya.

Fokus ketiga adalah berkaitan dengan teknologi informasi (TI). Untag berencana membenahi TI untuk kaitan pelayanan, baik kepada mahasiswa juga pelayanan kepada alumni dan lain sebagainya.

"Terakhir adalah Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM). Kami semester lalu telah mendapat hibah yang dikerjakan periode ini sekitar Rp1,3 miliar. Kita harapkan bahwa setiap prodi harus mengambil dari dana hibah yang bervariasi itu," ujarnya.

Sementara mengenai pelaksanaan perkuliahan tatap muka (PTM), Prof.

Nugroho mengungkapkan sebenarnya Untag bersiap menggelar kegiatan tersebut per 1 Januari 2021. [ina]

Rektor Untag, Prof Mulyanto Nugroho beserta Wakil Rektor 1 Harjo Seputro, S dan Wakil Rektor II, Dr. Abdul Halik, M.M saat dilantik.

GALERI

Gubernur Jatim saat memantau pelaksanaan va

Gubernur Pastikan Percepatan Va Sidoarjo, Bhirawa Berbagai langkah mempercepat pelaksanaan vaksin bagi pelajar terus dilakukan Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim), dengan menggelar vaksin serentak bagi SMA/SMK se-Jatim. kali ini menyiapkan sebanyak 57 ribu dosis vaksin untuk 38 Kabupaten/ Kota se-Jatim. Tiap kabupaten/kota masing -masing memperoleh 1.500 dosis vaksin merk Sinovac.

Guna memastikan pelaksanaan vaksin, Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa meninjau vaksin serentak yang dipusatkan di Yayasan Pendidikan Ma'arif NU SMP dan SMK Islam Krembung, di Desa Rejeni, Kecamatan Krembung, Kabupaten Sidoarjo, Sabtu (28/8). Tibanya di SMP-SMK Islam Krembung, Gubernur disambut Bupati Sidoarjo, Ahmad Muhdlor Ali, Kepala Dinas Pendidikan Jatim Wahid Wahyudi, Camat Krembung dan kepala sekolah.

Gubernur Khofifah bersama rombongan memantau pelaksanaan, serta menyapa peserta vaksin, tenaga kesehatan dan te-

naga vaksinator. Tak hanya melakukan peninjauan gubernur juga menggelar video conference memantau vaksin serentak, sekaligus berdialog dengan siswa dan Kepala SMA/SMK se-Jatim.

Dalam video conference gubernur menanyakan kondisi para pelajar yang sudah menerima vaksin.

Diantaranya, SMAN 2 Taruna Bhayangkara Banyuwangi, SMKN

1 Kabupaten Tub bang, SMAN 2 Sit Ponorogo, dan SM "Anak - anak rasanya setelah terasa sedikit, ta baik dan sehat ya belajaran lewat d muka? Karena in 28 hari lagi janga sis kedua ya,'' sap

SISWA

KPK Diharapkan Bisa Mewadahi dan Tempat Menyalurkan Bakat Masa pandemi Covid 19 dan pembelajaran harus Daring tidak membuat para siswa berhenti berkarya dan berprestasi, justru sebaliknya harus berprestasi hingga meraih juara. Seperti tiga siswa tergabung dalam Kamera Pelajar Klub (KPK) berhasil meraih juara di ajang Komunitas Pelajar Kreatif (Kopetif) Cup 2021 dalam rangka memperingati HUT Kemerdekaan RI ke 76.

Oleh: Sufendi Dimyati, Kota Surabaya

trie diana/bhirawa

Dari kiri; Naila Khalisavira A (kelas VI) juara III Fotografi, Naura Assyabiya Syaqiya (kelas III) yang meraih juara I lomba pidato dan Nafisa Amur (kelas VI) juara I Menulis Cerpen dan Juara II Fotografi.

Ketiga pelajar ini ditemui di Kedai Kopi - In di Kawasan Jl Jemursari, Surabaya beberapa waktu, Nafisa Amur (kelas VI) juara I Menulis Cerpen dan Juara II Fotografi, Naila Khalisavira A (kelas VI) juara III Fotografi dan Naura Assyabiya Syaqiya (kelas III) yang meraih juara I lomba pidato.

Ketiga siswa SD ini mengikuti Kopetif Cup 2021 yang menggelar Lomba Penulisan

Cerpen, Lomba Pidato, Lomba Fotografi dan Lomba Membuat Vlog secara virtual dalam rangka memperingati HUT Kemerdekaan RI ke 76.

Nafisa Amur yang mempunyai hobby Menulis Cerpen (Cerita Pendek) ini menjelaskan, dalam membuat tulisan yang akan diikutkan dalam Lomba Menulis Cerpen Kopetif Cup 2021 membutuhkan waktu dua hari. Mulai dari

mencari ide sampai berhasil menjadi tulisan yang siap dikirimkan kepada panitia untuk berkompetisi dengan tulisan peserta lainnya. Sedangkan untuk Lomba Fotografi mengambil obyek seputar Peringatan HUT Kemerdekaan RI. "Saya mempersiapkan membuat tulisan untuk Lomba Menulis Cerpen ini membutuhkan waktu dua hari. Mulai dari mencari ide hingga tulisan siap diikutkan dalam lomba. Biasanya saya mendapatkan ide untuk menulis itu diatas jam 22.00. Setelah dapat ide kemudian dituangkan dalam tulisan di laptop atau di HP. Keesokan harinya, bila ada waktu senggang saya merapihkan tulisan yang belum rapi, baik ketikannya maupun merapihkan alur ceritanya

yang tidak menyambung. Bila alur ceritanya tidak sambung maka dibuat lagi alur cerita lain yang lebih sambung,'' jelas Nafisah yang juga hobbi dengan dunia fotografi.

Nafisah yang bercita - cita ingin menjadi dokternya TNI ini berharap kedepannya bisa membuat tulisan - tulisan yang lebih baik, baik tulisan berbentuk Cerpen atau artikel - artikel lainnya dan bisa dibaca oleh khalayak umum. Maka bila ada waktu luang Nafisah akan terus mengasah kemampuan menulisnya. Sementara itu, Naila Khalisavira yang meraih juara III Fotografi mengatakan, dirinya mengirimkan foto untuk lomba pada Kopetis Cup 2021, dengan mengambil obyek foto seputar peringatan 17 Agustusan di sekitar kampungnya. [*]

rawa

& OLAHRAGA Dimulai Hari Ini

AYAAN Agustus 2021

Halaman 7 S O S O K

Juara Favorit I Tingkat Nasional Sinden dan Bowo

SMPN 5 Bojonegoro menorehkan prestasi tingkat nasional dalam lomba "Sinden dan Bowo" tingkat nasional. Salah satu Siswa mempunyai darah seni yang bernama Putri Marinda Kelvi kelas IX sukses mengikuti lomba " Sinden dan Bowo" tingkat nasional, ia berhasil meraih juara favorit pertama.

"Lomba sinden dan bowo yang saya ikuti itu tingkatnya nasional, untuk remaja usia maksimal 25 tahun. Lagu yang saya bawakan judulnya prau layar," katanya, kemarin (29/8).

Pelaksanaan lomba yang diselenggarakan secara daring oleh UIN (Universitas Islam Negeri) Wali Songo Semarang itu digelar sejak akhir Juli sampai pengumuman pemenang pada 10 Agustus 2021.

Dengan cara mengirimkan video kepada panitia lomba melaui channel youtube KSK-Wadas. Meski belum meraih juara pertama nasional, Kelvi, demikian ia karib disapa, pantang berputus harapan.

Mapel dalam PTM Terbatas haknya harus berkoordinasi lebih dahulu dengan Satgas Gugus Covid-19 di Kecamatan Wonokromo.

Tak hanya itu, pihaknya juga masih mendata siswa yang telah melakukan belum melakukan vaksinasi dan sudah. Hasilnya, baru 15% dari 2.535 siswa yang melakukan vaksinasi mandiri. "Kami sudah koordinasi dengan Puskesmas terdekat dan Dinkes Kota Surabaya dan Dindik Jatim untuk vaksinasi bagi siswa yang belum,'' jelas dia.

Perubahan pekaksanaan PTM juga dialami SMAN 15 Surabaya. Yang direncanakan Bulan Oktober, berubah menjadi tanggal 30 Agustus. Menurut Kepala SMAN 15 Surabaya, Johanes Mardijono, untuk PTM Hari Senin (hari ini, red) hanya diikuti siswa kelas XII yang akan mengikuti AKM (Assesment Kompetensi Minimum). Setifaknya 50 siswa akan mengikuti PTM terbatas ini hingga 17 September mendatang.

"Untuk siswa lainnya akan mengikuti PTM terbatas usai pemberian vaksin dosis kedua, pada 18 September nanti,'' urainya.

Berbeda dengan SMKN 1 Surabaya dan SMAN 15 Surabaya, di SMKN 12 Surabaya PTM terbatas justru tidak

hanya diikuti bagi siswa yang melakukan praktek kejuruan. Melainkan beberapa pelajaran non-praktek seperti bahasa inggris, matematika, bahasa indonesia dan olahraga yang akan diberikan secara tatap muka.

"Pelajaran - pelajaran di luar nok praktek ini diikutkan pada PTM terbatas. Karena pertimbangannya, seperti bahasa inggris perlu pembekalan untuk kepentingan global. Kalau matematika siswa secara logika bisa menggunakan matematika dasar dalam kehidupan. Kemudian bahasa indonesia ini kan bahasa nasional yang harus dikuasai. Terakhir mapel olahraga yang dikhususkan untuk senam agar imun tubuh lebih sehat,'' jelas Kepala SMKN 12 Surabaya, Biwara Sakti Pracihara.

Praci menjelaskan, pihaknya telah mengatur PTM terbatas dengan kapasitas 30% dari 2.241 total siswa.

Maksimal pembelajaran hanya 2 jam. Setiap siswa akan melakukan PTM maksimal tiga kali.

"Untuk PTM ini kelas XI akan difokuskan pada prakerin, kelas XII pada tugas akhir dan kelas X pada pengenalan teknis dasar jurusan. Ini perlu disampaikan secara tatap muka,'' terangnya. [ina]

Menurut putri pasangan Aris Lugito pandemi bukan alasan untuk tetap dan Sri Rahayu yang tinggal di produktif dan berprestasi.

Kelurahan Ledok Wetan, Kecamatan "Kami juga berharap dengan Bojonegoro, masih ada harapan mengikuti lomba tersebut sebagai untuk memacu diri meraih prestasi ajang generasi muda tetap memegayang lebih baik di masa mendatang. ng teguh nilai luhur budaya," "Semoga prestasi ini dapat tandasnya PJ Standar Kompetensi membanggakan orang tua dan Lulusan SMPN 5 Bojonegoro, Sudiro sekolah. Mudah-mudahan ada Husodo menjelaskan, kesempatan mengikuti lomba di SMPN 5 Bojonegoro memang waktu yang akan datang dan meraih memfasilitasi seluruh bakat dan prestasi lebih baik lagi," harapnya. keterampilan yang dimiliki siswa Sementara, pembina Putri dalam untuk dikembangkan. mengikuti lomba sinden dan bowo, "Salah satunya melalui pembinaan Nur Lila mengatakan, Kelvi sendiri dan keikutsertaan dalam berbagai aktif mengikuti kegiatan-kegiatan lomba baik level kabupaten, provinsi berkesenian. Selain memiliki bakat di maupun nasional," jelasnya. [bas] bidang seni, Kelvi menunjukkan minat yang tinggi pada kesenian.

"Kelvi memang aktif berkese“Semoga prestasi ini dapat nian, yang terakhir ikut latihan membanggakan orang tua dan sekolah. dengan kelompok keroncong Mudah-mudahan ada kesempatan di Bojonegoro," ujarnya. mengikuti lomba di waktu yang akan Kepala Sekolah SMPN 5 datang dan meraih prestasi lebih baik lagi.”

Bojonegoro, Zamroni, berharap, prestasi yang diraih Putri Marinda Kelvi Kelvi bisa menjadi motivasi untuk siswa yang lain, bahwa

Kemensos Siapkan Rp24 M untuk Santuni Yatim Piatu akibat Covid-19 Jember, Bhirawa Kementerian Sosial siapkan anggaran sebesar Rp24 miliar untuk menyantuni anak yatim piatu yang orang tuanya meninggal dunia akibat Covid 19 di seluruh Indonesia.

Santunan ini diberikan untuk membantu meringankan beban mereka utamanya biaya pendidikan.

Hal ini disampaikan Menteri Sosial RI Tri Rismaharini saat menyerahkan santunan kepada anak yatim

efendi/bhirawa

Menteri Sosial Tri Rismaharini saat menyerahkan santunan kepada anak yatim, piatu maupun yatim piatu yang orang tuanya meninggal akibat Covid 19 secara simbolis di Pendopo Kec Rambupuji.

piatu akibat Covid 19 di Pendopo Kec Rambipuji Jember, Sabtu (28/ 8) kemarin.

Didampingi Bupati Jember Hendy Siswanto, Mensos Tri Rismaharini menyerahkan santunan secara simbolis berupa tabungan kepada lima anak yatim piatu di kabupaten Jember. ''Kalian tidak sendiri, ibu bersama kalian,'' kata Mensos Risma memotivasi para anak yatim piatu.

Mantan Wali Kota Surabaya ini mengaku, bahwa lembaganya menyiapkan anggaran Rp24 miliar khusus untuk menyantuni mereka (anak yatim piatu akibat Covid 19). ''Anggaran itu untuk 10 ribu anak Yatim dan Yatim piatu di seluruh Indonesia.

Anggaran ini sengaja dialokasi, karena selama ini banyaknya laporan yang masuk ke Kemensos, terkait nasib anak yatim piatu yang ditinggal orang tuanya yang meninggal karena Covid 19,'' jelas Risma.

Risma menegaskan, program ini di luar Program Keluarga Harapan atau PKH. Maka Kemensos membutuhkan data anak - anak yatim, piatu atau yatim yang orang tuanya meninggal akibat Covid 19 dari Pemkab Jember. "Pak Bupati tolong data anak anak yang orangtuanya meninggal akibat Covid-19. Saya berharap akhir Bulan Agustus 2021 sudah masuk ke Kemensos,'' kata Mensos Risma kepada Bupati Hendy Siswanto.

Menanggapi permintaan Mensos, Plt Dinas Sosial Kab Jember, Widi Prasetyo mengungkapkan, pendataan anak yatim piatu yang orang tuanya meninggal akibat covid 19 di Jember sudah berjalan.

"Hingga hari ini (Minggu) sudah 16 kecamatan dari 31 kecamatan sudah terinput datanya. Kami hanya mendata, sedangkan besaran santunan diserahkan kepada Kemensos,'' tandasnya. [efi]

Hari Ini SMA di Sumenep Menggelar PTM

achmad suprayogi/bhirawa

aksin di SMP - SMK Islam Krembung Sidoarjo.

ksin Pelajar Bekal Persiapan PTM

an, SMKN 1 Jomtubondo, SMKN 2 MKN 2 Sampang. kku, bagaimana divaksin? Agak pi nanti jadi lebih a. Lebih suka pemdaring atau tatap ni Vaksin Sinovac, an lupa vaksin dopa Khofifah kepa-

da para siswa SMA/SMK se-Jatim yang mengikuti video conference.

Menanggapi pertanyaan yang dilontarkan Gubernur Khofifah, para siswa pun ada yang berceletuk tak terasa sakit setelah vaksinasi, ada yang berkata sedikit terasa sakit saat vaksin. Sementara untuk pertanyaan Pembelajaran Tatap Muka (PTM), semua siswa serentak menjawab bahwa mereka rindu

untuk mengikuti pembelajaran di dalam kelas.

Terkait PTM Terbatas Bertahap, Khofifah meminta kepada Kepala SMA/SMK yang berada pada kabupaten/kota dengan zona level II dan III mempersiapkan pelaksanaan PTM dengan memperhatikan Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 35 Tahun 2021.

Memastikan seluruh guru, tenaga pendidik dan kependidikan telah divaksin semua. Salah satu syarat Inmendagri itu kapasitas maksimal 50% dari normal, dengan menjaga jarak minimal 1,5 meter.

Setiap siswa mengikuti PTM terbatas paling banyak dua kali dalam sepekan, paling lama 4 jam pelajaran per hari dengan 30 menit setiap jam pelajaran. Artinya dalam sehari PTM dilakukan selama 2 jam. Selain itu juga wajib disertai surat izin dari orang tua. Pemberlakuan PTM Terbatas, contohnya bisa dilaksanakan di Kabupaten Sidoarjo yang berada pada zona level III, atau Kabupaten Sampang dan Kabupaten Pamekasan yang berada pada zona level II. [ach]

Sumenep, Bhirawa Sejumlah lembaga pendidikan tingkat SMA/SMK negeri dan swasta di Kabupaten Sumenep mulai Senin (hari ini, red) memberlakukan Pembelajaran Tatap Muka (PTM).

Pasalnya, di Kabupaten ujung timur Pulau Madura ini berstatus level 3 PPKM Darurat Covid-19.

Menurut Kepala Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur di Sumenep, Syamsul Arifin, pihaknya telah melakukan persiapan sebelum dilaksanakannya PTM. Yakni berkoordinasi dengan sejumlah kepala sekolah yang ada di Sume-

nep, baik di wilayah kepulauan maupun daratan terkait kesiapannya dan semua lembaga yang ada di bawahnya telah siap.

"Mulai besok (hari ini, red) siswa SMA sederajat akan PTM. Kami sudah koordinasi dengan berbagai pihak,'' kata Syamsul Arifin, Minggu (29/8).

Syamsul menjelaskan, pihaknya juga telah mendapatkan surat resmi dari Disdik Pemprov Jatim terkait PTM. Bahkan, beberapa hari sebelumnya perwakilan Disdik Jatim dan Komisi E DPRD Provinsi Jatim mendatangi kantor Cabang Disdik di

Sumenep, mempertanyakan kesiapan sekolah untuk menggelar PTM. "Beberapa hari yang lalu, Komisi E DPRD dan Disdik Provinsi Jatim ke kantor kami. Mereka mempertanyakan kesiapan melaksanakan PTM. Pada intinya, kami siap,'' ucapnya.

Bagi sekolah yang menggela PTM agar tetap memperhatikan Protokol Kesehatan (Prokes) agar terhindar dari penyebaran Covid 19. Meski hampir 100% tenaga didik dan staf administrasi di sekolah telah divaksin, tapi disarankan tetap berhati - hati dan mengikuti Porkes yang ada. [sul]

SIG Bantu Pembangunan Sarana Pendidikan Senilai Rp1,36 M Gresik, Bhirawa PT Semen Indonesia (Persero) Tbk (SIG), melalui Program SIG Peduli menyalurkan bantuan senilai Rp1,36 miliar. Untuk pembangunan sarana pendidikan, sarana umum dan sarana ibadah di Kabupaten Situbondo dan Kabupaten Bondowoso.

Bantuan diserahkan General Manager of CSR SIG, Edy Saraya.

Menurut General Manager of CSR SIG, Edy Saraya saat berada di Yayasan Shohibud Durun, Jambesari, Kabupaten Bondowoso, Kamis (26/ 8), bantuan di Kabupaten Situbondo diberikan untuk pembangunan ruang edukasi, Lembaga Pendidikan Alternatif Matsaratul Huda.

Sedangkan di Kabupaten Bondowoso, SIG memberikan bantuan pemasangan paving halaman sekolah Yayasan Hidayatullah, pembangunan ruang kelas baru untuk beberapa Yayasan Pendidikan diantaranya Yayasan Nurul Baro-

kah, Yayasan Hidayatullah Husnani Prajekan serta Yayasan Pendidikan dan Sosial Sohibud Durun, Pejagan, Jambesari Darus Sholah.

Edy juga menjelaskan, selain bantuan untuk sarana pendidikan, SIG juga memberikan bantuan perbaikan Masjid At-Taqwa serta pembangunan MCK bagi kelompok masyarakat Prima Desa Ardisaeng, Kabupaten Bondowoso. Pada masa pandemi Covid-19 saat ini, SIG berupaya terus memberikan kontribusi positif bagi masyarakat. Pemberian bantuan pembangunan sekolah ini, merupakan wujud kepedulian dan peran aktif perusahaan. Dalam meningkatkan mutu pendidikan di Kabupaten Situbondo dan Bondowoso.

"Melalui bantuan ini, diharapkan dapat bermanfaat untuk menunjang proses belajar mengajar dan mampu mendukung sekolah. Dalam memberikan lingkungan belajar yang aman, dan nyaman bagi para

peserta didik,'' kata Edy. Edy menegaskan, selain sarana pendidikan, SIG juga peduli terhadap peningkatan kualitas kesehatan terutama dimasa pandemi, melalui pemberian bantuan pembangunan MCK. Selain itu, juga memberikan bantuan perbaikan masjid. Untuk peningkatan fasilitas ibadah, agar memadai teru-

menyanyikan lagunya. Nanti kita yang akan menyatukan lagu-lagu mereka," kata Sastra Harijanto Tjondrokusumo atau yang akrab disapa

Hari itu di Surabaya, Minggu (29/8).

Lebih lanjut ia mengatakan tujuan dari lomba tersebut adalah untuk memupuk rasa cinta Indonesia dikalan-

Tiga terbaik di ajang Lomba Nyanyi Sahabat Indonesia Satu kategori SMP, yakni Kezia Jessica Istiara (Jakarta), Maycella Chantiqa Wijaya (Kalsel) dan Truly Fisichela Ramadhani (Surabaya).

tama dengan diberlakukan prosedur kesehatan dalam beribadah.

Sementara itu, Beni Kurniawan, Ketua Pengurus Yayasan Hidayatullah mewakili para penerima bantuan mengatakan. Pihaknya sangat bersyukur, dengan adanya bantuan pemasangan paving halaman sekolah sepanjang 1.250 meter. [kim.riq]

General Manager of CSR SIG, Edy Saraya (kanan) meninjau pembangunan ruang kelas Yayasan Pendidikan dan Sosial Shohibud Durun, Kabupaten Bondowoso.

Lomba Nyanyi Virtual Sahabat Indonesia Satu, Bentuk Vocal Grup bagi yang Terbaik Surabaya, Bhirawa Para peserta yang berhasil menjadi yang terbaik di ajang Lomba Nyanyi Virtual Nasional Tingkat SD-SMP 2021 yang diprakarsai oleh Sahabat Indonesia Satu kini mendapat tantangan baru. Mereka akan dikumpulkan untuk dijadikan vocal grup.

Menurut Ketua Umum Pusat Sahabat Indonesia Satu, Sastra Harijanto Tjondrokusumo, mereka yang berhasil menjadi yang terbaik di lomba Lomba Nyanyi Virtual Nasional yang digelar beberapa waktu lalu akan dikumpulkan dan dijadikan vocal grup untuk menyanyikan lagu-lagu yang diciptakannya. Namun karena masih pandemi Covid-19, nantinya para juara itu akan diberikan lirik lagu, kemudian dikirim musik pengiring. Mereka nantinya akan mendapat tugas mengisi lagu tersebut.

"Mereka yang terbaik itu berasal dari beberapa provinsi dan sangat sulit untuk dikumpulkan karena masa pandemi. Jadi kita akan kirim musik pengiring dan nantinya mereka akan

Kacabdin Prov Jatim di Sumenep, Syamsul Arifin

gan pelar, sebab deretan lagu-lagu yang dinyanyikan di lomba tersebut bernuansa cinta Indonesia walau berbeda suku, agama dan ras. "Saya ingin para pelajar itu memiliki rasa cinta terhadap Indonesia walau kita berbeda suku, agama dan etnis," katanya.

Seperti diketahui, Sahabat Indonesia Satu menggelar lomba nyanyi virtual tingkat nasional sebelum Bulan Agustus lalu. Sekitar 50 peserta mengirimkan lagu ke panitia dalam bentuk vidio. Dari hasil penilaian panitia yang diumkan pada 17 Agustus 2021, untuk kategori tingkat Sekolah Dasar tiga peserta terbaik adalah, Loveeta Layla Janna, SD Kartika V-6 Banjarmasin, M. Auzan Rezki Fakhirin SDN SN Kuripan 2 Banjarmasin dan Yuni Magalena SDN Sungai Andai 4 Banjarmasin. Sedangkan untuk Kategori SMP tiga terbaik diraih Kezia Jessica Istiara SMP N 137 Jakarta, Maycella Chantiqa Wijaya, SMPN 14 Banjarbaru, Kalsel dan Truly Fisichela Ramadhani SMPN 1 Sidoarjo, Surabaya. [wwn]

POJOK DAERAH

Sekolah di Kabupaten Sidoarjo Diizinkan Menggelar PTM Sidoarjo, Bhirawa Sekolah di wilayah Kab Sidoarjo diizinkan menggelar Pembelajaran Tatap Muka (PTM). Asal benar - benar melaksanakan Protokol Kesehatan (Prokes) ketat bagi siswa maupun para gurunya.

Menurut Kepala Dikbud Kab Sidoarjo, Drs Asrofi MM, PTM itu bisa dilakukan sekolah negeri maupun swasta. Tidak ada perbedaan, syaratnya, sekolah harus bisa menjaga kesehatan dan keselamatan siswa dan guru dari penularan Covid-19.

Asrofi menjelaskan, sebenarnya sejak Bulan April lalu sudah ada Surat Keputusan Bersama (SKB) 4 Menteri terkait pelaksanaan PTM di sekolah. Yakni Mendagri, Mendikbud, Menteri Agama dan Menteri Kesehatan. Dan sudah dibahas dengan para Kepala Sekolah, Komite sekolah dan dewan pendidikan.

Sekolah yang menggelar PTM wajib melengkapi sarana prasarana yang dibutuhkan. Misalnya seperti tempat cuci tangan, ruangan kelas harus bersih dan sirkulasi udara harus terbuka. Ketentuan lain jumlah peserta belajar 50%, waktu pembelajaran di kelas paling lama hanya 50% dari waktu normal. Kegiatan olah raga ditunda dulu, kantin sekolah ditutup dan setiap warga sekolah yakni guru dan siswa wajib memakai masker. [kus]

JATIM MEMBANGUN

Senin Pon, 30 Agustus 2021

Halaman 8

Pemkab Kucurkan Rp 133 Miliar Lebih untuk Bansos Pandemi Mojokerto. Bhirawa Pemerintah Kabupaten Mojokerto, menggelontorkan Bansos uang bagi warga masyarakat terdampak pandemi Covid-19 mencapai Rp 133.178.100.000 miliar. Serta, bansos sembako berupa beras mencapai total 1.194.558 kg. Bansos ini berasal dari kucuran Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten Mojokerto.

Bupati Mojokerto Ikfina Fahmawati, Minggu (29/8O), mengatakan bahwa bantuan sosial merupakan salah satu tumpuan masyarakat rentan terdampak pandemi Covid-19.

Stimulus ekonomi dan sosial tersebut, memang tidak sepenuhnya meringankan beban konsumsi rumah tangga secara otomatis.

Namun dengan terus memperhatikan perluasan, nominal, jangkauan, dan penyaluran yang tepat sasaran, ragam bansos ini mampu menolong hidup di masa sulit sekarang. Bansos yang menyasar jutaan Keluarga Penerima Manfaat (KPM), nyatanya juga terbukti efektif menggerakkan roda ekonomi

dari hulu ke hilir.

“Ada 10 jenis bantuan yang tercatat oleh kami. Mulai yang dikucurkan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten Mojokerto untuk warga masyarakat. Ini belum termasuk yang disalurkan melalui TNI dan Polri.

Bansos ini bentuknya ada yang uang, ada yang barang berupa sembako beras. Meski belum sempurna, Pemerintah telah berupaya menunjukkan kehadirannya di masyarakat utamanya dalam masa sulit pandemi Covid-19,” kata bupati.

Lebih lanjut dita,bahkan bupati Secara rinci, bantuan tersebut meliputi Bansos Beras PPKM Kemen-

KELANA JATIM

Pemkot Kembali Lakukan Bedah 140 Rumah Swadaya Mojokerto.Bhirawa Kendatipun telah dinyatakan sebagai Kota Tanpa Kumuh ( Kotaku )sejak tahun 2015. Namun Pemerintah Kota Mojokerto terus berbenah untuk menuju kota Berseri yakni Bersih, Sehat dan, Indah.

Hal ini dibuktikan dengan dilakukannya kembali program Bedah Rumah Swadaya (BRS) sebanyak 140 Unit untuk rumah warga yang kurang layak huni, dengan masing masing rumah mendapatkan dana Rp 20 juta.dengan sumber dana, Dana Alukasi Kusus ( DAK )dan Dana Alokasi Umum( DAU).dan kegiatan ini kembali dilakukan pada tahun ketiga masa kepemimpinan Wali kota Mojokerto Ika Puspitasari.

Sedangkan bantuan dari Pemerintah pusat untuk Program Kota Tanpa Kumuh diperintukan pada 10 wilayah di dua Kecamatan, yakni Kecamatan Pralon dan Kecamatan Kranggan.

Wali kota yang akrap dipanggil Ning Ita, Sabtu (28/8) menjelaskan bahwa program BRS diberikan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dengan menggunakan anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) sebanyak 90 unit dan anggaran Dana Alokasi Umum (DAU) sebanyak 50 unit, yang penyerahannya dilakukan secara simbolis Jumat kemarin.

“Program bedah rumah ini terus kami laksanakan adalah untuk menciptakan lingkungan pemukiman sehat bersih dan bebas dari kekumuhan, mengingat Kota Mojokerto merupakan kota dengan kepadatan penduduk yang tinggi,” ujar Wali kota.[min]

sos kepada 3.000 KPM sebanyak total 15.000 kg, Program Keluarga Harapan (PKH) senilai total Rp 19.691.100.000 miliar untuk 31.698 KPM, Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) sebesar Rp 200 ribu (Juli-Agustus) senilai total Rp 32.157.000.000 untuk 53.595 KPM, Bantuan Sosial Tunai (BST) Kemensos via PT. Pos sebesar Rp 600 ribu senilai total Rp 26.667.000.000 untuk 44.445 KPM, Bantuan Sosial Beras (BSB) PKH dan BST Bulog Kemensos sebanyak 819.410 kg untuk 81.941 KPM, dan Bantuan Sosial Beras (BSB) BPNT Non PKH Bulog Kemensos sebanyak 361.480 kg untuk 36.148 KPM. Ada juga BST APBD via Pos sebesar Rp 300 ribu senilai total Rp 4.821.000.000 untuk 16.070 KPM, JPS Provinsi sebesar Rp 200 ribu (proses kirim data ke provinsi) untuk 3.500 KPM senilai total Rp 700 juta, Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) senilai total Rp 12.578.400.000 untuk 10.482 penerima, dan BLT DD senilai total Rp 36.563.600.000. [min]

Tampak dalam foto bupati saat menyerahkan bantuan kepada warga terdampak covid-19

Digitalisasi Pengelolaan Aset Desa di Kabupaten Nganjuk Nganjuk, Bhirawa Untuk meningkatkan aset desa secara digital, Pemkab Nganjuk meluncurkan aplikasi baru yaitu sistem aplikasi pengelolaan aset desa (SIPADES). Langkah ini dilakukan sebagai salah satu upaya pengelolaan aset desa agar lebih terperinci dan maksimal.

Aplikasi ini diperkenalkan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Nganjuk, sebagai terobosan agar kinerja pengelolaan aset desa dapat lebih baik.

Plt Kepala Dinas PMD Nganjuk, Tri

Wahju Kuntjoro mengatakan, pemerintah sekarang ini gencar meningkatkan kinerja dengan penilaian melalui e-Kinerja. Sehingga sudah banyak proses kerja di setiap organisasi perangkat daerah (OPD) di Pemkab Nganjuk yang memakai aplikasi, baik itu ditingkat kabupaten maupun tingkat desa.

“Pengelolaan aset desa turut mengikuti penyesuaian tersebut melalui aplikasi SIPADES sehingga aset desa dapat dikelola lebih optimal,” kata Tri Wahju Kuntjoro, saat melakukan sosialisasi Sipades kepada kepala desa dan sekretaris desa se-Kabu-

paten Nganjuk.

Dijelaskan Wahju Kuntjoro, aset desa merupakan barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli desa.

Aset itu dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Di mana pengelolaannya tercantum pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 1 Tahun 2016 pasal 32.

“Untuk itu, Dinas PMD menggelar fasilitasi pengelolaan aset desa dengan memperkenalkan SIPADES tersebut,” ucap Wahju Kuntjoro.

Lebih lanjut Wahju Kuntjoro men-

PENGUMUMAN Berdasarkan Akta BERITA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT. BUWANA ABADI SENTOSA, Nomor : 20 Tanggal 27 Agustus 2021, dibuat dihadapan TATANG TARYANA, S.H., Notaris di Kota Surabaya, untuk memenuhi ketentuan Pasal 147 ayat (1) a Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, PT. BUWANA ABADI SENTOSA, berkedudukan di Kota Surabaya (selanjutnya disebut “Perseroan”), telah dibubarkan dan ditunjuk Direksi Perseroan sebagai Likuidator.

Pihak yang berkepetingan dan/ atau para kreditur dapat menyampaikan klaim/ tagihan dengan bukti/ alasan pendukung berdasarkan ketentuan yang berlaku kepada Likuidator pada hari/ jam kerja dalam jangka waktu 60 (enampuluh) hari kalender sejak pengumuman ini dibuat.

Surabaya, 30 Agustus 2021 Likuidator PT. BUWANA ABADI SENTOSA

ristika/bhirawa

Plt Kepala Dinas PMD Nganjuk, Tri Wahju Kuntjoro melaunching sekaligus melakukan sosialisasi SIPADES sebagai aplikasi pengelolaan aset desa kepada kades dan sekdes se-Kabupaten Nganjuk.

guraikan bahwa pengelolaan aset desa sebaiknya dapat dilakukan semaksimal mungkin. Mengingat aset desa itu bisa semakin berkembang bila dikelola dengan baik sesuai aturan.

“Dan aplikasi SIPADES ini akan dikelola oleh para pengelola aset desa. Yaitu sekretaris desa (sekdes).

Makanya sekdes harus serius dalam memahami aplikasi SIPADES tersebut serta harus memiliki sifat manajerial, mengelola, dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan yang ada di Desa,” tegasnya.

Senada dengan Wahju Kuntjoro, Kasi Aset Dinas PMD Nganjuk Dewy Anawaty menambahkan, Permendagri Nomor 1 tahun 2016 berisi tentang pengelolaan aset desa. Di dalam instruksi itu disebutkan, untuk pengelolaan aset desa dilaksanakan berdasarkan azas fungsional, kepastian hukum, transparansi dan keterbukaan, serta efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai.

Di dalam instruksi Permendagri tersebut, ungkap Dewy, juga disebutkan bahwa kepala desa (kades) berwenang dan bertanggung jawab atas pengelolaan aset desa. Sedangkan sekdes selaku pembantu pengelola aset desa bertugas meneliti rencana kebutuhan aset.

“Kemudian juga melakukan koordinasi dalam pelaksanaan inventarisasi aset desanya,” pungkas Dewy.[ris]

Menaker Temui Pekerja Penerima BSU Mereka Merasa Terbantu Jakarta, Bhirawa Bantuan Subsidi Upah (BSU) tahun 2021 telah disalurkan kepada 2,1 juta pekerja peserta BPJS Ketenagakerjaan, yang bergaji dibawah Rp 5 juta perbulan. BSU tersebut disalurkan melalui bank HIMBARA (Himpunan Bank Negara), yakni BNI, BRI, BTN dan Bank Mandiri.

Di sela-sela kunjungn kerjanya keJawa Timur, Menaker Ida Fauziyah telah menemui sejumlah pekerja/buruh, penerima BSU. Diantaranya, adalah Pekerja rumah makan soto ayam cak Har di Surabaya. (BSU tahun 2021

itu besarnya Rp600 ribu per pekerja).

“Sebagian sudah menerima, sebagian lain masih dalam proses. Alhamdulillah, menurut mereka, BS ini digunakan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga nya,” kata Menaker, Sabtu (28/8).

Dikatakan, yang sudah ditransfer adalah mereka yang sudah memiliki rekening di bank HIMBARA. Bagi yang belum memiliki rekening di HIMBARA, akan segera dibukakan rekening baru secara kolektif.

Selain itu, data calon penerima BSU tahun 2021 ini, juga dipasarkan dengan data penerima Bansos lainnya. Sep-

erti PKH, Kartu Prakerja dan BPUM. hal ini untuk menghindari dupikasi data penerima bantuan pemerintah.

“Jadi memang bantuan pemerintah ini,biar bisa lebih luas menyasar kelompok masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19,” ujar Ida. Salah satu karyawan rumah makan soto ayam cak Har, penerima BSU, Siti Solikhah mengatakan, rasa syukurnya mendapat BSU. Disebutkan, BSU dapat membantu keluarganya yang terdampak pandemi.

“Perasaan senang. Karena bisa membantu buat beli kebutuhan kelu-

arga. Sangat-sangat membantu,” papar Siti, 31 tahun.

Selain karyawan rumah makan soto ayam cak Har, Menaker juga menemui pekerja ditempat lain. Salah satunya adalah Wanto (44 tahun), seorang driver pada PT Binajasa Abadi Karya.

“Alhamdulillah. Terimakasih. Pada 16 Agustus lalu, saya telah menerima BSU, bu Menteri. Saya langsung tanya HRD, ternyata itu uang BSU. Saya hubungi istri, ngabari. Saya langsung belikan susu anak, beras dan minyak goreng,” papar Wanto dihadapkan Menaker Ida. [ira]

Uji Coba Scan Barcode Aplikasi PeduliLindungi

Masuk Perkantoran Pemkab Probolinggo, Harus Sudah Divaksin Probolinggo, Bhirawa Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Probolinggo melalui Dinas Kominfo, Statistik dan Persandian (Diskominfo) telah menerapkan pengembangan aplikasi PeduliLindungi Scan Barcode yang diawali di Pendopo Kabupaten Probolinggo agar supaya mengoptimalkan perlindungan kesehatan dan upaya mendukung penerapan protokol kesehatan.

Bupati Probolinggo Hj. P. Tantriana Sari, SE didampingi Sekretaris Daerah Kabupaten Probolinggo H. Soeparwiyono dan segenap pejabat di lingkungan Pemkab Probolinggo melakukan uji coba Scan Barcode melalui aplikasi PeduliLindungi, di Pendopo Prasaja Ngesti Wibawa Kabupaten Probolinggo.

Pencanangan pengembangan teknologi digital aplikasi PeduliLindungi dalam bentuk scan barcode untuk mendukung disiplin penerapan protokol kesehatan dan 3T (Testing, Tracing dan Treatment).

Dimana 3T sebagai upaya krusial dalam pengendalian pandemi.

Manfaatnya dapat mempermudah dan menyingkat alur informasi, efektif, dan adaptif diadopsi dalam beragam sektor.

Aplikasi ini bisa membantu setiap warga melakukan surveilans kesehatan berupa penelusuran, pelacakan dan pengurungan terhadap anggota masyarakat yang diduga terinfeksi Covid-19. Pemanfaatan PeduliLindungi juga penting dalam penerapan perpanjangan PPKM dengan melaksanakan beberapa uji coba penyesuaian aktivitas masyarakat. Salah satunya, sebagai fungsi skrining untuk memasuki suatu tempat atau area.

Bupati Probolinggo Sabtu (28/8) malam menyampaikan program aplikasi PeduliLindungi bermanfaat dan berkontribusi di lingkup pemerintah maupun masyarakat. Suatu saat aplikasi ini akan dibutuhkan di tiap-tiap tempat. Pada uji coba ini sementara dilakukan di tempat pel-

ayanan publik yaitu di Pendopo, Kantor Bupati Probolinggo dan Mal Pelayanan Publik.

“Saya selalu Bupati Probolinggo berinisiatif melakukan pengembangan aplikasi PeduliLindungi. Sebagaimana saya melakukan koordinasi dan memberikan ide dengan lintas sektoral Polres, Kodim dan di kantor-kantor yang lainnya untuk menerapkan aplikasi PeduliLindungi beberapa hari yang lalu,” katanya.

Menurut Bupati Tantri, ini bentuk upaya preventif dan kuratif yang harus dilakukan secara bersamaan. Aplikasi PeduliLindungi Scan Barcode ini merupakan salah satunya upaya preventif untuk memberikan jaminan keselamatan bagi siapapun yang melakukan interaksi. “Tindak lanjut dalam pengelolahan aplikasi PeduliLindungi Scan Barcode ini beralih dari Dinas Kominfo kepada Bagian Umum dan Satpol PP,” tuturnya.

Selain itu kampanye program vaksinasi terus dilakukan di Kabupaten Probolinggo. Terbaru, masuk kompleks perkantoran dan pelayanan di pemkab setempat, wajib menunjukkan sertifikat vaksin atau sudah

divaksin. Ya, Kabupaten Probolinggo bakal menerapkan aplikasi PeduliLindungi di perkantoran setempat Sehingga, salah satu syarat wajib masyarakat bisa masuk perkantoran Pemkab Probolinggo, harus sudah divaksin. Dari aplikasi itu, dapat diketahui masyarakat yang sudah divaksin. Serta warga yang masuk risiko tinggi.

Aplikasi itu sejauh ini sudah diterapkan di mal atau pusat belanja daerah di sejumlah kota besar. Seperti Surabaya dan Jakarta. Nah, mulai Jumat (27/8), kebijakan itu mulai diterapkan. Dengan diawali di Pendapa Bupati Probolinggo.

Kebijakan serupa rencananya akan diterapkan di kantor Bupati Probolinggo di Kraksaan dan Mal Pelayanan Publik (MPP) Dringu.

Tentunya, secara bertahap kebijakan pengunjung yang datang ke perkantoran, harus menunjukkan barcode vaksinasi. Setelah perkantoran pemerintahan, bisa diluaskan ke kantor lintas sektoral, seperti Polres Probolinggo, Kantor DPRD Kabupaten, dan kantor sektoral lainnya.

“Iya, kita mulai dulu di Pendapa Bupati. Sini dulu hari ini (kemarin,

wiwit agus pribadi/bhirawa

Bupati Tantri uji coba scan barcode aplikasi PeduliLindungi.

Red). Besok bisa dimulai di kantor Bupati di Kraksaan dan MPP Dringu.

Jadi, pengunjung yang datang ke perkantoran, harus bisa menunjukkan barcode vaksinasi,” kata P. Tantriana Sari selaku Bupati Probolinggo.

Bupati dua periode itu menerangkan, penerapan aplikasi itu sudah diterapkan di mal, pusat belanja, alat transportasi. Pemkab, menurut Tantri, menjadi daerah pertama yang terapkan di perkantoran. Dengan harapan, dapat menekan penyeba-

ran Covid-19 di perkantoran.

“Dengan penerapan aplikasi itu, dapat mengelola mobilitas di dalam perkantoran. Karena dari aplikasi itu, ada keterangan kapasitas ruangan dan sudah terisi berapa. Kemudian, akan diketahui, pengunjung atau pegawai yang masuk itu sudah divaksin apa belum. Atau pengunjung itu masuk warna merah karena terpapar Covid atau masuk kontak erat dengan pasien positif Covid,” tambahnya.[wap]

JATIM MEMBANGUN

Senin Pon, 30 Agustus 2021

Halaman 9

IDI Ajak Percepat Vaksinasi dan Lawan Disinformasi Surabaya, Bhirawa Ikatan Dokter Indonesia (IDI) mengajak seluruh anggotanya dan masyarakat luas bersama melawan infodemi. Para dokter, tenaga kesehatan, dan masyarakat luas juga diajak mempercepat vaksinasi sebagai salah satu cara mengakhiri pandemi Covid-19.

Ketua terpilih Pengurus Besar IDI, dr Adib Khumaidi SpOT, mengatakan, salah satu program utama PB IDI adalah pemberantasan disinformasi terkait COVID-19 dan vaksinasi. “Respon dari masyarakat cukup luar biasa,” ujarnya dalam webinar “Perkembangan Terkini Vaksin Covid-19 di Indonesia,” yang diselenggarakan Kementerian Komunikasi dan Informatika, PB IDI, dan Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN), Minggu (29/8).

Ketua Tim Advokasi Vaksinasi COVID-19 PB ID Prof. Iris Rengganis dan Ketua Komnas KIPI Prof.

Hinky Hindra Irawan Satari hadir

menjadi pembicara. Juru Bicara Vaksinasi COVID-19 Kemenkes dr.

Siti Nadia Tarmizi M.Epid., juga turut menjadi pembicara dalam acara tersebut. dr Adib mengatakan, tantangan mengatasi pandemi bukan hanya disinformasi. Belajar dari pengalaman beberapa bulan lalu, tetap diperlukan persiapan menghadapi lonjakan kasus.

Bentuknya antara lain menyiapkan tempat isolasi terpusat dan sistem isolasi terpantau.

Perlu pula untuk senantiasa mengajak semua orang menerapkan protokol kesehatan. Selain itu, tidak kalah penting memastikan

IDI mengajak seluruh anggotanya dan masyarakat luas bersama melawan infodemi.

vaksin terdistribusi merata sampai ke seluruh penjuru Indonesia. Bukan hanya tersedia, tempat vaksinasi juga harus didekatkan dengan masyarakat.

Sementara itu, dr. Nadia mengatakan, vaksin terus didatangkan dan

dikirim ke seluruh Indonesia. Untuk pengirimannya, memang ada sejumlah pertimbangan teknis dalam proses distribusi. Meski demikian, bukan berarti distribusi tidak sampai ke berbagai penjuru Indonesia.

Upaya itu perlu diimbangi den-

gan terus mengajak masyarakat agar mau divaksinasi. Salah satu hal yang menjadi pertimbangan adalah cara penyimpanan vaksin jenis tertentu dalam proses distribusinya. Sebagian vaksin yang dipesan, seperti Pfizer dan Moderna, harus disimpan dalam suhu beku ekstrem. Jika tidak, vaksin akan rusak dan berkurang kualitas dan khasiatnya.

Terkait dengan khasiat vaksin, semua vaksin COVID-19 yang dipakai di Indonesia telah diuji kualitas dan khasiatnya oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM).

Namun begitu Prof Hindra juga mengatakan, memang ada laporan tentang dampak setelah vaksinasi.

Hanya saja data di Komnas KIPI menunjukkan, sebagian atau 60 persen laporan tersebut hanya dipicu dari kecemasan.

Vaksinasi juga bukan hal baru

di Indonesia dan pengetahuan soal itu terus berkembang. Contohnya, di masa lalu dianjurkan menyediakan penurun demam sebelum vaksinasi. Belakangan, anjuran direvisi menjadi hanya jika ada gejala. “Jadi, kalau tidak ada gejala, sebaiknya jangan diberi pereda,” kata Prof Hindra.

Prof Iris juga mengatakan hal senada. Sejak lama telah dikenal berbagai vaksin. Bahkan, beberapa jenis vaksin harus diulang secara berkala karena mutasi virus terus berlangsung. Akibatnya, diperlukan vaksin baru yang lebih manjur. Hal itu antara lain terjadi pada influenza.

Ia juga mengajak tenaga kesehatan untuk senantiasa mendorong program vaksinasi. Saat ini, seluruh vaksin yang beredar telah diuji keamanannya. Karena itu, tidak perlu menunggu merek tertentu sehingga menunda vaksinasi. [iib]

KELANA JATIM

DLHKP Kota Kediri Bersama IKAMASDA Bagikan Masker di TPA Kota Kediri, Bhirawa Menindak lanjuti program Wali kota Kediri yakni ASN Berbagi, DLHKP Kota Kediri menggandeng Ikatan Alumni SMA 2 Kota Kediri membagikan nasi kotak dan ribuan masker kepada ratusan pemulung yang berada di Tempat Pengolahan Akhir (TPA) Sampah Pojok.

Kepala DLHKP Kota Kediri Anang Kurniawan mengatakan ada sekitar seratus pemulung yang mengaiz rezeki di TPA milik pemerintah kota ini. Mereka dalam mencari atau memilah sampah enggan menggunakan masker meski ini masih dalam masa pandemi. “ Kita ( DLHKP) bersama IKASMADA berinisiatif untuk memberikan masker agar mereka tetap mentaati protokol kesehatan dalam mencari rezeki di TPA, sebagai upaya menekan penyebaran Covid 19 “ kata Anang Kurniawan.

Tak hanya masker, dalam menindak lanjuti program Wali Kota Kediri Abdullah Abu Bakar “ASN Berbagi” pihaknya juga memberikan bantuan makanan berupa nasi kotak pada ratusan pemulung tersebut” Insyaallah kita akan terus jalan untuk program ASN Berbagi ini” tandasnya. [van]

Vaksin Dosis II Terus Digencarkan oleh Pemkot Malang Malang, Bhirawa Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Malang terus gencarkan vaksinasi dosis II untuk menyeimbangkan ketimpangan dengan dosis I. Sebelumnya pada Rabu (11/8) lalu. Jumlah total vaksin yang sudah disuntikkan dosis I berkisar 49,88 persen dan dosis II ada sekitar 19 persen.

Sedangkan dari data Dinkes Kota Malang per Jumat (27/8) jumlah vaksin yang disuntikkan sudah bertambah, untuk dosis I naik menjadi 57,32 persen dan dosis II sebesar 30,15 persen.

Kepala Dinkes Kota Malang, Dr. Husnul Muarif,mengemukakan, pihaknya saat ini terus mengejar ketimpangan antara dosis I dan dosis II melalui vaksinasi di Fasilitas Layanan Kesehatan (Fasyankes) yang tersebar di Kota Malang.

“Ya kita kejar, yang reguler dosis kedua semua oleh temanteman Puskesmas, Klinik, Rumah Sakit (RS), itu semua dosis kedua,”terangnya Ahad (29/8) kemmarin. [mut]

Pemkab Jombang akan Gelar Vaksinasi Covid-19 bagi Ibu Hamil Jombang, Bhirawa Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jombang pada akhir Agustus 2021 nanti akan menggelar vaksinasi Covid-19 bagi ibu hamil agar terlindungi dari paparan Covid-19.

Bupati Jombang, Hj Mundjidah Wahab menyampaikan hal tersebut saat mengikuti agenda doa bersama untuk keselamatan bangsa yang diadakan secara virtual oleh Pengadilan Agama Kabupaten Jombang, Jumat (27/08).

‘Insya Allah tanggal 31 Agustus 2021 nanti kita juga akan memulai vaksinasi untuk ibu hamil,” kata Bupati Mundjidah Wahab.

Dengan begitu Bupati Mundjidah Wahab berharap, para ibu hamil di Kabupaten Jombang juga bisa terlindungi dari paparan Covid-19, sehingga jumlah kematian ibu bisa berkurang.

“Vaksin yang diijinkan untuk diberikan pada ibu hamil adalah vaksin platform inactivated virus seperti Sinovac dan vaksin platform mRNA seperti Moderna,” terangnya.

Menurut Bupati Jombang, vaksinasi Covid-19 penting karena merupakan bagian dari ikhtiar untuk menyelamatkan diri dan orang-orang yang sekitar dari paparan Covid-19. Dengan divaksin, setidaknya bisa mengurangi risiko seseorang untuk jatuh pada kondisi yang lebih buruk ketika terpapar Covid-19. [rif]

Istimewa

Kapolda Jatim, Irjen Pol Nico Afinta meninjau pelaksanaan vaksinasi di Nahdlatul Ulama Islamic School (NUIS) Pakis, Kabupaten Malang, Minggu (29/8).

Kapolda Jatim Apresiasi Pelaksanaan Vaksinasi di NUIS Malang Polda Jatim, Bhirawa Kapolda Jatim, Irjen Pol Nico Afinta mengapresiasi pelaksanaan vaksinasi di Nahdlatul Ulama Islamic School (NUIS) Pakis, Kabupaten Malang, Minggu (29/8). Apresiasi diberikan Kapolda saat kunjungan bersama para PJU (Pejabat Umum) Polda Jatim.

“Saya mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih kepada penyelenggara vaksinasi massal di NUIS Kecamatan Pakis. Baik dari unsur TNI-Polri, tenaga kesehatan dan Dinas Kesehatan yang bekerjasama dengan Nahdlatul Ulama,” kata Irjen Pol Nico Afinta.

Pihaknya juga mengapresiasi masyarakat yang sudah datang dan divaksin. Sebab di Jawa Timur persentase vaksin sudah mencapai 24% dari total sasaran vaksin. Tak hanya meninjau dan berkomunikasi dengan para peserta vaksin. Nico juga mengecek entry data peserta vaksin yang dilakukan petugas dari Puskesmas Pakis.

Alumnus Akpol 1992 ini berpesan kepada masyarakat yang sudah divaksin untuk tetap menerapkan protokol kesehatan (prokes) 5M. Yaitu memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan dan mengurangi mobilitas harus dilakukan. Sehingga dengan penerapan prokes ini, diharapkan dapat menekan penyebaran Covid-19.

“Saya ingatkan kepada masyarakat agar tetap menjaga prokes meski sudah divaksin. Sebab vaksin ini bukan berarti kebal. Tetapi lebih kepada meningkatkan imun kita dan harus tetap pakai masker dimana-mana,” pesannya kepada para peserta vaksin.

Sementara itu, Ketua MWC NU Kecamatan Pakis, Gus Djunaidi menambahkan, kuota vaksinasi massal ini sebanyak 1.050 dosis. Dengan jenis vaksin yang digunakan yakni Astrazeneca. Yang mana vaksin ini diperuntukkan bagi peserta diantaranya warga Nahdliyin se-Kecama-

tan Pakis dan masyarakat umum di sekitar lingkungan NUIS. “Total peserta vaksin sebanyak 1.050 orang. Terdiri dari warga Nahdliyin tingkat ranting se-Kecamatan Pakis, warga lanjut usia, masyarakat rentan dan masyarakat umum,” pungkasnya.

Di tempat yang sama, Kapolres Malang AKBP Bagoes Wibisono menambahkan, jika Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkompinda) Kabupaten Malang telah mengejar target untuk mempercepat vaksinasi Covid-19.

Sedangkan untuk mempercepat

vaksinasi tersebut, Forkominda juga menggandeng TNI stekholder yang ada, serta Perguruan Tinggi Negeri (PTN) maupun Perguruan Tinggi Swasta (PTS) yang tersebar di wilayah Malang Raya. Dan pada beberapa waktu lalu, pihaknya telah melakukan perencanaan dengan Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) Kabupaten Malang drg Arbani Mukti Wibowo untuk pelaksanaan vaksinasi dengan melaksanakan pembagian kuota per wilayah dalam cakupan wilayah hukum Polres Malang.[bed]

Pemkab Pamekasan Tak Bosan Edukasi Vaksinasi Covid-19 Pemkab Pamekasan, Bhirawa Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pamekasan, Madura, terus menggenjot pelaksanaan vaksinasi Covid-19 untuk semua elemen masyarakat guna menjaga ketahanan tubuh mereka.

Vaksinasi Covid-19 dikemas dengan beberapa program lintas organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Pamekasan melalui program masjid tangguh bencana (mastana), pasar tangguh bencana (pastana), dan

santri tangguh bencana (santana).

Pemkab Pamekasan memberikan beberapa paket bantuan melalui program tersebut berupa bantuan beras, minyak goreng, vitamin, masker, hand sanitezer, dan sejumlah paket bantuan lainnya di samping pelaksanaan vaksinasi Covid19 gratis untuk masyarakat.

“Vaksinasi untuk pengurus masjid dan lain-lainnya, itu paket dari masjid tangguh bencana (mastana). Pesantren tangguh dan pasar tangguh juga begitu. Mereka di-

harapkan tangguh dalam menghadapi Pandemi covid-19, supaya tangguh paling tidak meningkatkan protokol kesehatan dan daya tahan tubuh,” ujar Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Pamekasan, Akhmad Marsuki.

Ditanya tentang upaya instansinya meningkatkan animo masyarakat untuk mengikuti vaksinasi Covid-19, Marsuki mengaku tidak henti hentinya memberikan edukasi kepada masyarakat agar tidak terjebak berita hoax. [din]

9. 678 Dosis Vaksin Sinovac dari Kodam V/Brawijaya Sasar Santri Ponpes di Wilayah Kodim 0815/Mojokerto Dandim 0815. Mojokerto. Letkol. Inf. Beni Asman mengatakan, Tercatat sudah 5000 Dosis vaksin Sinovac dari 9. 678 dosis yang berasal dari Kodam V/Brawijaya telah disuntikkan kepada ribuan santriwan dan Santriwati di beberapa Ponpes yang ada di wilayah Kodim 0815. Mojokerto.

Serbuan vaksinasi pondok pesantren di wilayah Kodim 0815/Mojokerto merupakan Program TNI melalui Serbuan Vaksinasi Kodam V/ Brawijaya yang dilakukan secara serentak di pondok pesantren sewilayah Jawa Timur.

Serbuan Vaksin Kodam V/Brawijaya yang menyasar sejumlah pondok pesantren di wilayah Kodim 0815/Mojokerto dengan alokasi 9.678 dosis untuk vaksin dosis pertama ini sebagai upaya untuk mewujudkan kekebalan komunal (herd immunity) khususnya di lingkun-

gan pondok pesantren, umumnya di wilayah Mojokerto.demikian antara lain kata Dandim Mojokerto usai di Ponpes Roudlotul Nasiyin Kemlagi Mojokerto, Minggu (29/8).

Vaksin jenis Sinovac merah putih untuk dosis pertama ini sejumlah 9.678 dosis, dikhususkan untuk kalangan santri dan santriwati serta keluarg besar pesantren. “Vaksin dari Panglima TNI melalui Kodam V/ Brawijaya ini memang dikhususkan untuk kalangan pondok pesantren.

Dengan rincian Jum’at (27/08) kemarin, serbuan vaksin ini digelar

di Ponpes Amanatul Ummah dengan target 2000 dosis. “Bahkan di Ponpes ini, dipantau langsung Danrem 082/CPYJ Kolonel Inf M. Dariyanto didampingi Forkopimda Kabupaten Mojokerto”, tutupnya.

Sementara Perwira Seksi Teritorial (Pasiter) Kodim 0815/Mojokerto Kapten Inf Herman Hidayat, selaku penyelenggara kegiatan, yang terjun langsung di lokasi, menambahkan, serbuan vaksin pondok pesantren yang dilaksanakan Kodim 0815/Mojokerto sudah berlangsung sejak Selasa lalu.

Di hari pertama, lanjutnya, menyasar Ponpes Al-Misbar, Sooko dan Ponpes Darul Falah, Jetis, kemudian hari kedua dan ketiga di Ponpes Nurul Islam I - II, Pungging dan hari keempat di Ponpes Amanatul Ummah, Desa Kembangbelor Pacet.

Untuk target vaksin disesuaikan dengan jumlah santri yang ada di Ponpes tersebut. Hingga hari ini capaian vaksin yang sudah digunakan mencapai kisaran 5.000 dosis atau sekitar 50 % lebih dari alokasi vaksin yang diterima Kodim 0815/Mojokerto dari Kodam V/Brawijaya.

“Rencananya, sasaran vaksinasi berikutnya akan dilaksanakan di Ponpes Riyadul Jannah, Pacet dan Ponpes Miftahul Qulub, Gondang”, terangnya.

Pantauan di lapangan, vaksinasi di Ponpes Roudlotun Nasiyiin, dari target 650 dosis, tervaksin 508 dosis, sisanya 142 santri belum tervaksin.

Vaksinasi di lokasi ini dilakukan Nakes Denkesyah dan DKT Mojokerto, bersama Tim dari Kodim 0815/Mojokerto dan Korem 082/CPYJ. [min]

Tampak dalam foto Dandim saat melakukan peninjauan gelaramg serbuan vaksin Kodam V/ Brawijaya

EKONOMI Rombongan Kemensos RI Berkunjung ke Wisata Setigi Senin Pon, 30 Agustus 2021

Halaman 10

Gresik, Bhirawa Rombongan dari Kementrian Sosial (Kemensos) RI melakukan kunjungan wisata ke wisata alam Bukit Setigi (Selo Tirto Giri) di Desa Sekapuk, Kecamatan Ujungpangkah, Minggu (29/8/2021). Rombongan dibuat takjub setelah mengetahui ternyata wisata Setigi yang sebelumnya hanyalah sebuah tempat bekas galian tambang batu kapur dan bertahun-tahun menjadi tempat pembuangan sampah itu mampu disulap menjadi tempat wisata yang cukup menarik.

Pertanyaannya, siapa yang membawa rombongan pejabat pusat itu ke Setigi? tak lain adalah Mukhibatul Husnah, MM. Beliau adalah Plt Kepala Dinas Sosial (Kadinsos) Kabupaten Gresik. Beliau juga istri tercinta dari Komandan SatPol PP Kabupaten Gresik, Drs.

Abu Hassan, MM. Menurut Husnah, agenda utama kegiatan rombongan Kemensos RI, yakni melakukan sinergi pelaksanaan program, anggaran, dan dekonsentrasi dalam penanganan data Bansos dengan Pemdes Sekapuk, Kecamatan Ujungpangkah, Kabu-

kerin ikanto/bhirawa

Rombongan Kemensos RI bersama Kadinsos Gresik diajak Kades Sekapuk berkeliling wisata alam Setigi.

paten Gresik, Jawa Timur.

Rombongan Kemensos RI, lanjut Nyonya Abu Hassan ini, dipimpin Direktur Jaminan Sosial Keluarga (JSK) Bapak Heri Kristanto beserta 2 Ka

Subdit (Subdit Kepesertaan dan Subdit Bansos). “Usai giat di kantor Pemdes Sekapuk, rombongan Kemensos RI diajak Pak Kades Abdul Halim (AHA) menikmati keindahan

wisata alam Setigi,” ungkap Husnah penuh semangat.

Sementara Kades Abdul Halim (AHA) di akun Facebook-nya menuliskan: Alhamdulillah, terima kasih Kementerian Sosial RI yang sudah menindaklanjuti langsung melalui Direktur JSK Kemensos RI (Bapak Heri) beserta rombongan dari Jakarta yang didampingi oleh Plt Kadinsos Gresik beserta para pendamping PKH di Balai Desa Sekapuk.

Salah satunya meningkatkan sinergi pelaksanaan program, anggaran, dan dekonsentrasi dalam penanganan data Bansos. Diharapkan, ke depannya tidak hanya Desa Sekapuk maupun Gresik, melainkan seluruh Indonesia bisa tertata dan tepat sasaran. Menurutnya, se-

mua itu akan bisa terwujud jika terjalin sinergi komunikasi dan transparansi terkait data.

“Mari bersama aktif kawal data Kemensos, agar semua berjalan baik dan sesuai harapan bersama. Terima kasih semuanya, semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan serta rezeki melimpah dan terwujud semua harapannya.

Aamiin!” tandas Kades AHA saat mendampingi rombongan Kemensos RI dan dulur-dulur Dinsos Gresik berkeliling menikmati indahnya Setigi.

Untuk diketahui, kunjungan Rombongan Kemensos RI ini menambah deret panjang kunjungan pejabat pusat ke wisata alam Setigi. Sebelumnya, rombongan Ditjen Kebudayaan Kemendikbud RI dip-

impin langsung Hilmar Farid berkunjung ke Setigi. Turut mendampingi Dirjen Kebudayaan RI Hilmar Farid yakni rekan-rekan dari BPCB (Balai Pelestarian Cagar Budaya) Jawa Timur.

Tak hanya itu, penasaran tempat pembuangan sampah bisa disulap jadi tempat wisata, Direktur Kesiapsiagaan BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana) Pusat, Dra. Eny Supartini, MM, juga nekat terbang dari Jakarta hanya untuk berkunjung ke Setigi. Didampingi Drs. Abu Hassan, MM, mantan Kepala BPBD Gresik yang kini menjabat Komandan Sat Pol PP, Bu Eny ngobrol gayeng bersama Kades Sekapuk Abdul Halim.[eri]

BURSA EKONOMI

DOP PG, Digna Jatiningsih, Irdam V Brawijaya BrigjendArie Subekti, dan Kadisperta Gresik (ki-ka) usai panen buah program Demplot Dambaan Petrokimia Gresik.

Program Demplot Petrokimia Panen Padi Naik 35 Persen Gresik, Bhirawa Seremoni hasil panen atas program Demonstration Plot (Demplot) Dambaan, kerja sama Petrokimia, Kodim 0817 Gresik, dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gresik. Rata-rata hasil panen mengalami peningkatan 30 persen hingga 35 persen, dari produktivitas sebelumnya.

Direktur Operasi dan Produksi Petrokimia Gresik, Digna Jatiningsih mengatakan, Petrokimia melalui program Demplot Dambaan, ingin memberikan dampak baik berkelanjutan bagi masyarakat pertanian. Berupaya mengoptimalkan peran pertanian Gresik, yang merupakan homebase perusahaan di tengah pandemi Covid-19.

“Gresik dikenal sebagai kota industri, namun peranan sektor pertanian dalam pencapaian swasembada pangan juga cukup besar.

Demplot ini, merupakan dukungan agar sumbangsih pertanian untuk ketahanan pangan nasional semakin optimal,” ujar dia.

Demplot Dambaan, digelar di 21 titik yang berada di 15. Berada Lima belas kecamatan tersebut adalah Kebomas, Cerme, Benjeng, Wringinanom, Menganti, Kedamean, Manyar, Bungah, Sidayu, Ujung Pangkah, Panceng, Dukun, Duduksampeyan, Driyorejo, dan Balongpanggang. Sedangkan luas lahan demplot mencapai 10,5 ha, dimana masing-masing titik seluas 0,5 ha.[kim]

Bersama FKLJKD, Bank Jatim Gelar Vaksinasi Dosis Kedua Surabaya, Bhirawa Mengantisipasi penyebaran virus Covid-19, Pemerintah gencar menggelar program vaksinasi. PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (bankjatim) bersama Sektor Jasa Keuangan Jawa Timur kembali menggelar vaksinasi massal.

Bertempat di Convention Hall Grand City Convex Surabaya, kegiatan vaksinasi massal berlangsung selama tiga hari mulai tanggal 26 sampai dengan 28 Agustus 2021. Adapun vaksinasi massal yang digelar merupakan pemberian vaksin dosis kedua setelah pemberian vaksin dosis pertama yang dilaksanakan pada tanggal 22-24 Juli 2021 lalu di tempat yang sama.

Kepala Otoritas Jasa Keuangan OJK Kantor Regional 4 Jatim, Bambang Mukti Riyadi mengungkapkan OJK akan terus mendukung percepatan vaksinasi karena kami sadar bahwa hal ini merupakan faktor kunci untuk menciptakan herd immunity dan faktor kunci kebangkitan dan pemulihan ekonomi kedepan.

“Program Vaksinasi ini merupakan wujud nyata kami bersama Bank Indonesia dan Sektor Jasa Keuangan Jawa Timur untuk mewujudkan Pemulihan Ekonomi kedepan” terangnya.

Sementara itu Bankjatim bersama Forum Komunikasi Lembaga Jasa Keuangan Daerah (FKLJKD) kali ini menargetkan 27 ribu peserta vaksinasi yang tersebar di wilayah Kota Surabaya.

Peserta yang berhak mengikuti program vaksinasi dosis kedua adalah peserta dengan usia 12 tahun keatas dan sudah mendapatkan vaksin dosis pertama.[riq,ma]

Wakil Kepala SKK Migas, Fatar Yani memantau progres dan perkembangan proyek JTB yang tengah dalam fase akhir penyelesaian pekerjaan.

SKK Migas Pantau Perkembangan Proyek Gas JTB Bojonegoro, Bhirawa Pertamina EP Cepu (PEPC) yang menjadi bagian dari Regional 4 Subholding Upstream Pertamina merupakan operator salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN) sektor energi yaitu Proyek Pengembangan Gas Lapangan Unitisasi Jambaran-Tiung Biru (JTB) menerima kunjungan Wakil Kepala SKK Migas, Fatar Yani, kemarin (26/ ). Kunjungan ini dalam rangka memantau progres dan perkembangan proyek JTB yang tengah dalam fase akhir penyelesaian pekerjaan.

General Manager JTB, Charles L Tobing menyampaikan bahwa ditengah situasi pandemi ini, JTB terus berupaya merampungkan pekerjaan agar gas JTB dapat segera On Stream

pada tahun ini sehingga target produksi gas yang akan menyuplai untuk wilayah Jawa Timur dan Jawa Tengah ini dapat segera terpenuhi.

“Kita terus berusaha mengerjakan proyek ini sebaik mungkin, supaya apa yang menjadi target kita bersama dapat tercapai. Ada beberapa hal yang kita diskusikan dengan SKK Migas dan mitra kerja di proyek ini guna mendapat solusi-solusi terbaik dan kelancaran proyek ini,” tambah Charles.

Fatar Yani bersama jajarannya meninjau berbagai bagian Gas Processing Facility (GPF) JTB dengan didampingi oleh GM JTB yang memberikan penjelasan secara terperinci mengenai fasilitas pengolahan gas di JTB. Dalam kesempatan tersebut, selain PEPC JTB,

pihak PT Rekayasa Industri (Rekind) sebagai kontraktor utama yang mengerjakan proyek gas JTB turut memberikan penjelasan kepada SKK Migas ihwal proses pengerjaan GPF yang tengah berjalan.

Ditanya tentang perkembangan proyek JTB, Fatar Yani mengaku secara fisik progres dari pekerjaan di JTB ini cukup banyak mengalami kemajuan.

Menurutnya, hal ini sangat jauh berbeda saat dirinya mengunjungi proyek JTB beberapa bulan sebelumnya. “Ini jauh lebih baik dari kunjungan saya tiga bulan yang lalu. Saya optimis, beberapa item bisa dipercepat. Overall cukup bagus,” ungkap Fatar Yani.

Proyek gas JTB dijadwalkan akan mulai berproduksi (on stream) pada akhir

2021 ini, dengan rata-rata raw gas sebesar 315 MMSCFD. Upaya para Perwira Pertamina di JTB mengembangkan teknologi dan desain pada unit Gas Processing Facilities mampu menghasilkan tambahan produksi gas hingga 20 MMSCFD. Dengan demikian terjadi peningkatan produksi menjadi 192 MMSCFD dari semula 172 MMSCFD. Dalam Kunjungan Kerja kali ini Wakil Kepala SKK Migas juga didampingi oleh Kepala Perwakilan SKK Migas Jabanusa, Nurwahidi dan Kepala UPP JTB SKK Migas Waras Budi Santosa serta jajaran SKK Migas lainnya. Selama kunjungan ini, rombongan mengikuti aturan HSSE yang berlaku serta melaksanakan protokol kesehatan secara ketat.[bas]

Pemkab-Yayasan JFC Gelar Pameran Artefak Meteorit

Alimun Hakim/Bhirawa

Bupati Yuhronur saat memakai fasilitas wahana bebek - bebekan di Desa Wisata Soda Lamongan.

Jember, Bhirawa Pemerintah Kabupaten Jember menggandeng Yayasan Jember Fashion Carnaval (JFC) menyelenggarakan Pameran Artefak Meteorit, yang dilaksanakan secara hybrid (luring dan daring) di pendopo Wahyawiba-

wa graha, Sabtu (28/08). Acara dibuka secara resmi oleh Bupati Jember Ir. H. Hendy Siswanto dengan protokol ketat dari Kemenparkraf.

Presiden JFC, Budi Setiawan menyebut pameran artefak meteorit bertajuk ‘Keagungan Peradaban Nusantara’ ini

adalah yang pertama di dunia dan diselenggarakan di Kabupaten Jember.

“Pameran kali ini dalam rangka memeriahkan Hari Kemerdekaan ke-76 Republik Indonesia. Dalam pameran kali ini ada 76 artefak meteorit yang ditampilkan terdiri dari tandu perang, baju zirah, beragam mahkota, terompah, lempengan batu meteorit, sabuk, kalung, beragam senjata.Satu fakta yang kami lihat dan rasakan bahwa ragam, bentuk dan ukuran artefaknya memang di luar nalar kita yang saat ini kita semua berada di dunia modern.Semua ini merupakan bukti kuat adanya bukti metalurgi yang luar biasa terbuat dari campuran meteorit,” ungkap Iwan.

Sementara itu Bupati Jember Hendy Siswanto menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan penye-

mangat sektor pariwisata di tengah pandemi Covid-19.”JFC saat ini menggugah kita bahwa sejarah luar biasa dimiliki oleh Indonesia, tidak ada hari ini jika tidak ada hari kemarin, artinya apa peradaban masa lalu sedahsyat seperti ini, maka kita di masa modern harus lebih dahsyat lagi (dalam inovasi), kita harus terus lebih baik dari kemarin,” ungkap Bupati Hendy.

Pameran Artefak Meteorit menjadi awal yang dahsyat bagi kemajuan Kabupaten Jember ke depannya.”Ini harus dijadikan motivasi kita terlebih saat ini kita berada di tengah pandemi Covid-19, tunjukkan bahwa kita bangsa yang kuat, tangguh dan pandemi Covid-19 ini tidak menjadi penghalang bagi kita semua dalam berinovasi,” pesannya.[efi]

Pengembangan Desa Wisata Tumbuhkan Perekonomian, Potensi Soda Bakal Diprospek Pertumbuhan ekonomi kini tengah menjadi tantangan kepala daerah di tengah situasi pamdemi covid- 19.

Kabupaten.Lamongan yang dengan segala potensi sumber daya alamnya diharapkan mampu bangkit di beberapa sektor. Baik di sektor pertanian,perikanan, umkm dan ekonomi kreatif kini terus dimaksimalkan.

Pada sektor pariwisata, Bupati Yuhronur meninjau langsung dengan menelusuri desadesa wisata di Kabupaten Lamongan. Tepat di Desa Wisata Telaga Sugoh Dayo atau yang lebih dikenal dengan sebutan Telaga Soda di Desa Tanggungprigel Kecamatan Glagah, Bupati Yuhronur melihat berbagai fasilitas yang telah

disediakan di desa wisata kebanggaan Desa Tanggungprigel tersebut.

Bersama Kepala Desa M.Hasyif yakin potensi wisata desa ini mempunyai prospek yang baik jika dilakukan pengembangan oleh masyarakat setempat. “Telaga Soda ini mempunyai prospek yang baik karena fasilitas yang

disediakan sudah bagus, pemandangannya pun juga sangat mendukung. Oleh karena itu saya mengajak Kepala Desa dan masyarakat setempat untuk mengembangkan desa wisata ini,” ungkap Bupati Yuhronur, Minggu (29/8).

Dijelaskan Pak Yes,sapaan akrabnya, bahwa saat ini konsep desa wisata sangat diminati karena pengunjung lebih memilih wisata yang alami.

“Konsep desa wisata ini sedang nge-trend istilahnya, banyak diminati pengunjung.

Oleh karena itu kami dari Pemerintah daerah memberikan dukungan berupa fasilitasi baik pembinaan, pendampin-

Bupati Yuhronur saat memakai fasilitas wahana bebek bebekan di Desa Wisata Soda Lamongan.

Alimun Hakim/ Bhirawa

gan bahkan fasilitasi dalam bidang pendanaan melalui BUMDes,” terang Bupati YES. Oleh karena itu dalam lawatannya tersebut, Bupati Yuhronur membawa serta Disperindag, Dinas Peternakan dan

Keswan, Diskominfo serta Bank Jatim. “Sampai dengan saat ini tiap kecamatan di Kabupaten Lamongan telah mempunyai icon desa wisata dengan konsep yang berbeda misalnya kemarin desa wisata

lopang dengan buah juwetnya, kendallifornia, desa besur dll.

Ini kedepannya akan kita kembangkan bersama,” ungkapnya.

Tak hanya melakukan peninjauan ke salah satu desa wisa-

ta, Bupati juga membagikan 100 paket sembako dan telur kepada masyarakat di Kecamatan Deket dan Kecamatan Glagah sebagai bentuk bantuan soaial kepada masyarakt terdampak Covid-19.[aha,yit]

SAMBUNGAN

Senin Pon, 30 Agustus 2021

PON Papua Terapkan Sistem Gelembung l

Sambungan hal 1

6 Ribu Dosis Vaksin Sasar Keluarga ASN l

PTT RSUD Lawang Kepala Daerah Harus Bijak Soal Honor Ratusan Belum Terima Gaji, Dewan Heran l

transportasi harus tinggal di tempat yang sama.

Dipastikan petugas kesehatan dan petugas pengamanan tersedia untuk mengawasi berjalannya sistem bubble,” menurut lampiran hasil rapat Koordinasi PON dengan lintas kementerian/lembaga pada Jumat (27/8) lalu, seperti diterima Antara di Jakarta, Minggu (29/8).

Sistem gelembung tersebut diberlakukan untuk membatasi kontak dengan orang lain di luar kelompok. Mitigasi risiko penularan Covid-19 juga dilakukan melalui peningkatan sosialisasi buku panduan pengendalian Covid-19 kepada penyelenggara, atlet, ofisial dan masyarakat.

PB PON XX Papua telah menerbitkan tiga buku pedoman pelaksanaan PON, yakni berjudul “Protokol Kesehatan Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 PON XX Papua tahun 2021,” “Pedoman Pelayanan Kesehatan PON XX Papua tahun 2021” dan “Paduan Pengawasan Doping PON XX Papua tahun 2021.”

PB PON bersama Dinas Kesehatan Provinsi Papua juga akan menyediakan APD petugas lapangan, cairan pembersih tangan (hand sanitizer), sabun cuci tangan dan sarana kebersihan lainnya untuk atlet, serta menyiapkan fasilitas tes rapid antigen di setiap arena dan wisma atlet.

Selain memastikan penerapan protokol kesehatan pada saat penyelenggaraan PON XX berjalan baik, panitia juga menambahkan sub-koordinator respon wabah Covid-19 dalam struktur panitia bidang kesehatan.

Kemenkes, Dinkes dan PB PON bersamasama menyusun rencana kontijensi kedaruratan Covid-19 pada situasi PON XX, memasukkan alur dan mekanisme koordinasi dan kolaborasi di antara sektor kesehatan dan sektor keamanan dalam penyelenggaraan PON di dalam rencana kontijensi penanggulangan Covid-19 pada PON XX Papua.

Hasil rapat koordinasi itu juga menyebutkan bahwa atlet dan ofisial harus sudah mendapatkan dua dosis vaksin. Selanjutnya, keberangkatan atlet diatur sesuai dengan jadwal pertandingan, sementara saat tiba di Papua, atlet akan dites ulang dengan PCR atau antigen.

“Tes Covid-19 dilakukan bagi semua orang yang akan masuk ke arena. Hasil tes positif, maka atlet melakukan isolasi (tidak boleh bertanding),” demikian menurut hasil rapat tersebut.

Sementara itu, atlet yang tidak lanjut pertandingan akan diminta untuk segera meninggalkan Papua dalam waktu 2x24 jam. [ant]

Sambungan hal 1

Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa secara khusus meninjau pelaksanaan vaksinasi tersebut di Islamic Center, Surabaya. Di lokasi tersebut, terdapat 3.700 vaksinasi dosis pertama dan 9.700 vaksinasi dosis kedua.

Menurut Khofifah, pelaksanaan vaksinasi kali ini merupakan aksi gotong royong antara sejumlah RS di bawah naungan Pemprov Jatim.

Antara lain RSUD dr Soetomo, RSU Haji, RS Jiwa Menur, RS Soedono Madiun, RS Syaiful Anwar, RS Paru di Jember, RS Karsa Husada di Batu dan RS Pemprov lainnya. “Semuanya sama, memberikan layanan kepada keluarga ASN yang belum tervaksin atau mereka yang purna tugas dari masing-masing OPD di lingkungan Pemprov Jatim,” jelas Khofifah.

Orang nomor satu di Jatim tersebut mengatakan, perluasan cakupan vaksin harus terus dilakukan termasuk bagi anak-anak dari keluarga ASN. Anak-anak yang divaksin dengan menggunakan Sinovac. Sementara yang lain menggunakan Astrazanecha. “Karena droping dari Kemenkes yang banyak pada minggu-minggu terakhir adalah Astrazanecha,” ujar Khofifah.

Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Jatim Indah Wahyuni menjelaskan, vaksinasi ini merupakan sinergi yang dibangun lintas OPD dalam rangka memutus rantai penularan Covid-19. Langkah ini digelar secara serentak dengan RS di bawah naungan Pemprov dengan total 6 ribu dosis. Seperti di RS Syaiful Anwar ada 1.300 dosis dan RSUD dr Soedono 300 dosis.

“Termasuk di dalamnya ada keluarga nakes yang belum divaksin. Misalnya di RSU Haji itu ada 400 keluarga nakes dan di RS Saiful Anwar 700 keluarga nakes. Jadi meskipun BKD ini tupoksinya urusan kepegawaian, tetapi dalam satu urusan yang sangat urgent, ibu gubernur selalu mendorong agar kita dapat saling bersinergi,” pungkas perempuan yang akrab disapa Yuyun tersebut. [tam]

Halaman 11

Sambungan hal 1

di Jamber. “Honor pemakaman katanya sudah dikembalikan,” kata mantan Rektor Universitas Muhammadiyah Malang (UMM).

Sementara itu, Wali Kota Blitar Santoso yang mendampingi Menko PMK mengatakan pihaknya tidak pernah membuat kebijakan soal honor untuk pejabat sebagai tim penanganan Covid-19.

“Alhamdulillah tidak pernah membuat tentang itu, karena kami sense of crisis (kepekaan). Di saat bangsa dihadapkan masalah itu (pandemi Covid-19), jangan sampai membebani warga. Apa yang bisa kami perbuat dalam memberikan bantuan yang bisa meringankan masyarakat,” kata Wali Kota.

Ia menambahkan, bahkan Pemkot Blitar mulai mendata,

termasuk untuk anak-anak yang orang tuanya meninggal dunia karena Covid-19.

“Ini proses inventarisasi dapat bantuan dari Kemensos. Ini dalam rangka kepedulian untuk anakanak yang orang tuanya meninggal. Jadi, ada kepedulian dari pusat dan daerah,” kata Wali Kota.

Bupati Blitar Rini Syarifah yang juga mendampingi Menko PMK Muhadjir Effendy mengatakan honor untuk tim Covid-19 memang ada, tapi untuk desa.

“Kemarin saya sudah tanda tangan surat edaran, nanti ada honor yang disalurkan ke desa. Jika desa klaim, baru bisa dicairkan.

Nanti bisa dipantau, dikawal di masyarakat, jika ada apa-apa laporkan ke kami,” ujar Bupati.

Selama kunjungan di Blitar, Menko PMK Muhadjir Effendy

berkunjung ke makam Presiden pertama RI Soekarno di Kelurahan Bendogerit, Kecamatan Sananwetan, Kota Blitar yang didampingi Wali Kota Blitar Santoso, Bupati Blitar Rini Syarifah, Kapolres Blitar Kota, dan tamu undangan lainnya.

Setelah ziarah di makam Bung Karno, Menteri Muhadjir membagikan paket bahan pokok secara simbolis kepada pedagang di sekitar area makam Bung Karno. Sekitar 50 paket bahan pokok yang dibagikan untuk pedagang, petugas kebersihan dan warga tidak mampu.

Selain ke makam Bung Karno, Menteri Muhadjir juga meninjau RSUD Mardi Waluyo Kota Blitar, ruang isolasi terpadu di Kota Blitar, serta membagikan masker. [ant,htn]

Khofifah Bagikan 250 Paket Sembako l

Sambungan hal 1

is, serta teh dan kopi.

Dengan menyisir gang-gang kecil, Gubernur Khofifah berjlaan kaki dan warga sekaligus anak-anak di lokasi tersebut.

Kepada anak-anak, Khofifah juga memberikan bantuan berupa paket buku tulis. Khofifah juga memberikan santunan kepada beberapa warga terutama lansia dan bayi. “Bapak, Ibu sedoyo pripun kabare nggih? (semua bagaimana kabarnya?) Panjenengan sudah divaksin semua? Vaksinnya sudah lengkap 2 dosis?” tanya Khofifah kepada beberapa warga di sana.

Menanggapi pertanyaan yang dilontarkan Gubernur Khofifah, beberapa warga pun menjawab ada yang baru dosis pertama vaksinasinya dan mereka juga dalam kondisi yang sehat.

Usai membagikan sembako, Mantan Menteri Sosial RI ini menyampaikan bahwa selain bentuk perhatian dan kepedulian, hal tersebut juga dilakukan sebagai upaya penyisiran bantuan bagi unregistered people atau orangorang yang secara administratif tidak terdaftar sebagai warga yang berhak menerima bantuan.

“Mereka ini sebagian tidak terdaftar sebagai warga yang berhak menerima bantuan karena adminitratif, sementara juga sangat terdampak. Untuk itu, di masa pandemi Covid-19 saat ini kita harus memastikan bantuan sampai kepada mereka juga,” kata Khofifah.

“Kami terus bergerak memastikan bantuan untuk masyarakat tersalurkan dengan baik. Semoga bantuan ini bisa meringankan beban masyarakat di tengah PPKM,” harap gubernur perempuan pertama di Jatim ini.

Di tempat yang sama, Khofifah juga menyempatkan untuk membeli seluruh dagangan sayur mayur salah seorang warga.

Warga tersebut kebetulan berjualan sayuran dan lauk pauk.

Kemudian, dirinya pun meminta warga sekitar untuk mengambil apa yang dibutuhkan untuk dimasak karena sudah membelinya semua. Ayo panjenengan butuh apa, Monggo diambil saja, ini sudah saya beli,” ujarnya.

Sesekali Gubernur Khofifah mengingatkan agar seluruh warga tetap menjaga kedisiplinan dalam protokol kesehatan. Seperti menggunakan masker, mencuci tangan dengan air mengalir

dan sabun, serta menghindari kerumunan.

Dari kunjungan orang nomor satu di Jatim itu, tampak antusiasme warga yang ingin mendapatkan bantuan dan berfoto bersama Gubernur Khofifah.

Ayu (32), misalnya, salah satu warga Kampung Gang Kelinci Joyoboyo yang menerima bantuan paket sembako tersebut mengaku bahagia karena telah mendapatkan bantuan dari Gubernur Khofifah. Ayu sendiri sehari-hari adalah seorang ibu rumah tangga dan suaminya bekerja sebagai tukang sapu.

Bantuan tersebut sangat bernilai dan berarti baginya terlebih di masa pandemi seperti saat ini.

Ia mendoakan agar Gubernur Khofifah selalu diberikan kesehatan dan kekuatan dalam memimpin Jatim dan juga bisa selalu berbagi dengan orangorang yang termarjinalkan seperti mereka.

“Alhamdulillaah, saya senang soalnya tidak pernah dapat bantuan, baru sekarang ini dapat, alhamdulillah, semoga Bu Khofifah terus sehat dan bisa bantu warga yang tidak mampu seperti ini,” ucapnya dengan gembira usai mendapat bantuan. [tam]

Ekskavasi Situs Sumberbeji Gunakan Anggaran Pemprov l

Sambungan hal 1

Pada hari terakhir ekskavasi, Sabtu (28/08) kemarin, Arkeolog BPCB Jatim, Wicaksono Dwi Nugroho di lokasi mengatakan, ekskavasi kali ini dilaksanakan selama 10 hari, terhitung mulai tanggal 19 Agustus hingga 28 Agustus 2021.

“Ini kita arahkan kepada 3 target. Yang pertama, menelusuri saluran air masuk yang ada di sisi barat, kemudian yang kedua menelusuri saluran air keluar yang ada di sebelah timur, dan kemudian membuka luasan dari Petirtaan Sumberbeji, radius 5 sampai 6 meter di semua sisi,” papar Wicaksono saat diwawancarai.

Target yang dituju sambung Wicaksono yakni, untuk melihat adanya potensi kepurbakalaan yang lain di sekitar Sumberbeji dan tujuan lainnya yakni untuk membentuk lahan agar tidak terjadi longsor ke bagian dalam Petirtaan Sumberbeji.

“Hasilnya dari selama 10 hari, kita membuka lanjutan saluran air masuk, dan ternyata struktur saluran air masuk itu berhenti di 14 meter dan dilanjutkan ke konstruksi dari tanah. Segera kita hentikan karena kuatir tanahnya ambruk,” sambung Wicaksono.

Selain itu lanjut dia, saat pihaknya membuka ke arah ba-

rat di sekitar saluran air masuk, ditemukan struktur lain yang memiliki 3 lapis bata di dengan panjang 120 Sentimeter.

“Dan di sana kita juga menemukan 1 buah Jaladwara (pancuran air) lagi, sehingga saat ini kita belum bisa mengidentifikasi struktur dan Jaladwara itu bagaimana fungsinya Petirtaan Sumberbeji,” jelasnya.

Sementara untuk saluran air keluar Situs Sumberbeji, pada ekskavasi kali ini pihaknya membuka sepanjang 14,5 meter sampai batas lahan terakhir tanah desa pada area situs. Sedangkan struktur masih berlanjut hingga tanah milik warga desa.

“Kita hentikan karena memang di dalam kegiatan ekskavasi ini tidak ada anggaran untuk kompensasi lahan. Kita curiga di situ ada bak kontrol si sebelah timur, tapi kita tidak bisa kerjakan karena keterbatasan lahan tadi,” bebernya lagi.

Untuk pembukaan luasan di semua sisi petirtaan dengan radius 5 hingga 6 meter, tim ekskavasi tidak menemukan bendabenda lain. Selain itu pembukaan luasan di sebelah utara petirtaan hingga radius 30 meter juga tidak ditemukan struktur pagar petirtaan seperti yang diharapkan.

“Tapi kita tetap duga Petirtaan Sumberbeji tidak berdiri sendiri.

Tentunya ada 1 kompleks, ada petirtaan, kemudian ada bangunan bale-bale misalnya di sekitar.

Cuma kita belum menemukan, bagaimana sih penataannya,” ulas Wicaksono.

Dengan telah selesainya ekskavasi keempat ini, BPCB Jatim menyatakan, proses ekskavasi di situs ini telah dinyatakan selesai, dan ke depan, akan dicoba strategi yang mana, aspek perlindungan berjalan berbarengan dengan aspek pemanfaatan.

“Sehingga tahun ini juga Desa Kesamben akan mulai membangun sarana dan prasarana Situs Sumberbeji menggunakan anggaran desa, sambil nanti pemugaran dan segala macam berjalan,” pungkas Wicaksono.

Sekadar diketahui, Situs Petirtaan Kuno Sumberbeji Jombang sebelumnya telah ditetapkan sebagai cagar budaya peringkat kabupaten oleh Bupati Jombang, Hj Mundjidah Wahab. Saat ini, situs ini juga telah ditetapkan sebagai cagar budaya peringkat provinsi.

“Dan saya akan bawa, semoga nanti diterima, menjadi cagar budaya peringkat nasional. Bila itu terjadi, maka pemerintah, baik pemerintah kabupaten, provinsi, dan pusat bisa menganggarkan.

Untuk pemugaran kan perlu ini menjadi peringkat nasional,” pungkas Wicaksono. [rif]

Sambungan hal 1 memanggil Kepala RSUD Lawang drg Dessy Deliyanti,” kata Ketua Komisi IV Bidang Kesejahteraan Masyarakat DPRD Kabupaten Malang M Saiful Efendi, Minggu (29/8), kepada wartawan.

Pemanggilan Kepala RSUD Lawang untuk memberikan klarifikasi terkait belum di gajinya PTT. Dan kenapa lebih memilih menjalankan program perawatan gedung rumah sakit dari pada membayar gaji para pegawainya.

Dari informasi yang ia te­ rima, jumlah pegawai di RS tersebut sebanyak 380 orang.

Jika nanti meminta suntikan dana dari Pemkab Malang, tentunya harus dilakukan audit terlebih dahulu.

Saiful menegaskan, RSUD Lawang saat ini berstatus Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), yang mana untuk penggunaan anggaran yang diperolehnya digunakan untuk kebutuhan RS itu sendiri. Sedangkan RS itu kini juga sebagai RS rujukan Covid-19. “Dan meski masih menunggu pencairan klaim dari Badan Penyelenggra Jaminan Sosial (BPJS) sebesar Rp 35 miliar, tapi jangan mengabaikan gaji pegawainya,” ujarnya.

Dalam kesempatan itu, dia juga menyampaikan, bahwa Direktur RSUD Lawang telah mengajukan subsidi anggaran dari Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) untuk pos Belanja Tidak Terduga (BTT) dan recofusing tahap III. Dan pengajuan tersebut disampaikan dalam rapat Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang akan dipergunakan untuk menggaji PTT sebanyak 290 orang sebesar Rp 2,5 miliar.

Hal itu juga disampaikan, l

Kepala RSUD Lawang drg Dessy Deliyanti, bahwa RS yang dikelolanya kini telah merugi sejak tahun 2020.

Sedangkan hutang yang ha­ rus kita kembalikan sebesar Rp 17 miliar. Namun, klaim BPJS yang belum terbayar pada RSUD Lawang sebesar Rp 35 miliar.

Sehingga belum dibayarkan klaim BPJS, maka pihaknya belum bisa memberikan gaji PTT. “Minusnya pendapatan itu akibat klaim BPJS dan anggaran Covid-19 dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes) yang hingga kini belum cair,” terangnya.

Sementara, kata dia, pendapatan yang bersumber dari BLUD tidak mencukupi untuk operasional rumah sakit setiap bulannya. Sedangkan pengeluaran RSUD untuk kebutuhan operasional, seperti gaji PTT setidaknya senilai Rp 435 juta per bulan, serta juga untuk kebutuhan pembelian obat-obatan berhutang pada pihak Pedagang Besar Farmasi (PBF).

Saat ini, jumlah pegawai di RSUD Lawang totalnya mencapai 380 orang dari jumlah tersebut 290 orang pegawai diantaranya PTT, dan 90 orang lainnya adalah Aparatur Sipil Negara (ASN).

Sehingga 76 persen pegawai RSUD Lawang) tenaga PTT, dan pihaknya harus menggaji mereka.

“Akibat minusnya pendapatan itu, maka pihaknya memohon bantuan suntikan dana selama 6 bulan kepada Pemkab Malang melalui TAPD. Dan sudah mendapatkan persetujuan, untuk 3 bulan nantinya akan diambilkan dari anggaran recofusing BTT Covid-19 jilid III pada bulan September 2021 mendatang,” pungkas Dessy. [cyn]

Ingatkan Janji Kades Sambungan hal 1 keberadaan Bumdes selain sudah menjadi amanat wajib dari Undang-Undang Desa, juga menjadi salah satu visi dan misi Presiden Joko Widodo.

“Yang menyatakan membangun negara harus dimulai dari membangun desa itu Presiden Joko Widodo. Jadi para kades harus menyukseskan program presiden itu,” kata mantan Camat Waru ini, usai menggelar kegiatan Bimtek tentang pemahaman Bumdes, belum lama ini.

Fredik sempat mengaku prihatin dari dulu hingga saat ini dari 322 desa di Kabupaten Sidoarjo, jumlah desa yang sudah membentuk Bumdes hanya 194 saja. Dari jumlah itu ia perkirakan yang termasuk aktif hanya sekitar 60 sampai 70 Bumdes saja.

“Saat ini yang penting membentuk Bumdes dulu. Bagaimana jalannya kemudian, nanti akan kita beri pendampingannya,” kata Fredik.

Untuk memotivasi progres ini agar bisa dijalankan, kades yang tidak merespon dan mengabaikannya akan diberikan sanksi-sanksi. Misalnya anggaran dana desa (ADD) nya bisa dikurangi atau penghasilan tetap Kades maupun perangkat desa (Siltap) akan bisa dikurangi.

“Soal pemberian sanksi itu bukanlah hal yang baru

l

lagi. Misalnya sanksi Gubernur kepada Bupati. Sanksi Pemerintah Pusat kepada Kabupaten/Kota,” ujarnya.

Pihak Pemkab harus bersikap tegas, menurut Fredik, mayoritas dana desa (DD) itu dari APBN. Maka tugas Pemkab ikut mengamankan dana APBN yanh dilewatkan dana desa tersebut.

Sanksi yang bakal akan diberikan ini, kata Fredik, bukan karena suka atau tidak suka. Namun ini demi kebaikan bersama. Yakni meningkatkan kesejahteraan masyarakat di desa dengan adanya lembaga ekonomi desa, yakni Bumdes.

Apalagi di masa pandemi Covid-19 saat ini, banyak ekonomi warga desa yang terkena dampaknya. “Kalau sampai akhir Bulan Desember tahun 2021 tidak ada respon, benar-benar akan kami berikan sanksinya,” tegas pria alumni STPDN itu.

Menurut Fredik, kalau desa lain bisa membentuk lembaga Bumdes, kenapa desa yang belum tidak bisa membentuk.

Padahal keberadaan Bumdes, sangat bisa untuk mendorong pertumbuhan ekonomi desa.

“Apalagi keberadaan Bumdes juga bisa dipakai sebagai jaminan pinjam kredit di bank, kemudian dimanfaatkan untuk mengembangkan usaha dari anggota Bumdes,” tandasnya. [kus]

Hadapi dengan Kesabaran, Selama Pandemi Covid hanya Sepekan Terapkan Daring l

Sambungan hal 1

Dalam pandangan Wati, anak yang dipaksakan mengikuti sistem Daring, saat menjalani pendidikan di sekolah, akan memulai dari nol kembali. Dengan berpegang pada prokes yang ketat, kata Wati, ia konsisten menerapkan PTM dengan jumlah siswa antara 4 sampai 5 anak setiap hari-nya.

Selama pandemi pula, siswa tidak boleh ada canda dan tidak ada kontak badan.

“Sebenarnya kami ini lebih takut dengan kondisi Covid karena siswa kami lebih rentan tertular Covid. Kalau dipaksakan dengan Daring, sulit penerapannya karena rata rata orang tuanya sibuk dengan urusan ekonomi.

Bahkan ada sebagian orang tua stres dengan kondisi anaknya jika belajar dengan sistem Daring,” beber Wati.

Sistem Daring, ujar Wati, memiliki imbas yang berat bagi anak berkebutuhan khusus. Sebab, ungkap Wati, anak anak

akan lebih mudah menerima pendidikan langsung dari guru daripada menerima pendampingan pendidikan dari para orang tua. Bahkan, katanya, jika ada tugas dari orang tua, anak anak kurang perhatian daripada menerima dari guru. “Makanya saya selalu menjauhkan anak anak dari androit.

Jika diberi kebebasan main androit maka akan bermasalah, karena mereka mudah kecanduan,” ulas Wati.

Dengan menerapkan sistem PTM, beber Wati lagi, anak-anak saat mene­rima pendidikan tidak takut dan sebaliknya tetap fresh dan penuh semangat. Wati mengaku sistem yang disediakan oleh Pemerintah berupa sistem Daring, dikalangan ABK tidak mampu untuk diterapkan secara penuh.

“Kalau sistem Daring tetap diterapkan, akan menemui kesulitan dari cara menuntun emosi dan sosial anak. Bahkan ada kejadian salah satu siswa sampai membakar kasur

kamar. Mereka sebenarnya mau bereksperimen membakar kecoak. Ini salah satu dampak Daring jika dipaksakan,” tutur Wati seraya mengakui jumlah siswa sebanyak 40 anak (80 persen ABK dan 20 persen normal).

Wati menambahkan, SD Sains Situbondo sejak awal didesain sebagai sekolah yang berdekatan langsung dengan kondisi alam lingkungan. Mereka juga dibekali pengetahuan tentang belajar bercocok tanam dan berbaur secara langsung dengan masyarakat dengan cara pendekatan secara humanis. SD SainS Situbondo memiliki visi dan misi yang bagus yakni berakhlak mulia dan mandiri.

“Kami menggencarkan slogan ‘berteknologi tapi tetap berbudi, cendekia tapi tetap berbudaya, cinta agama, keluarga dan bangsa,” terang Wati.

Sebagian siswa yang lain, sebut Wati, menerima pendidikan dengan perlakuan khusus dan juga dibekali dengan kemandi-

rian dan life skill. Di SD Sains ini, kupas Wati, pihaknya juga memberi pembelajaran marketing, berkebun, beternak, tata boga dan busana. Bahkan semua siswa setiap hari Minggu, mengikuti kegiatan life skill seperti ketangkasan berkuda, panahan dan berenang. “Untuk kegiatan life skill, siswa wajib mengikuti secara bergantian setiap dua pekan sekali. Khusus untuk kegiatan akademik, semua siswa masuk selama 5 hari dalam menerima pembelajaran,” ujar Wati.

Tak cukup itu saja, jelas Wati lagi, para siswa juga dibekali dengan pelajaran budi pekerti dengan cara pengenalan tata krama dan norma agama, hafidz juz 30, hafalan Alquran, do’a, hadist dan sholawat. Kelebih­an lainnya, SD Sains Situbondo juga aktif dalam kegiatan di luar akademik. Misalnya seperti mengikuti kompetisi lokal.

“Siswa kami juga intens melakukan penggalian bakat dan potensi siswa dengan cara roadshow ke-radio dan tv lokal serta

melakukan praktik marketing di pasar, di alun-alun dan di tempat umum yang mendukung munculnya potensi siswa. Selain itu siswa saat di sekolah juga melakukan kegiatan ESQ setelah mengikuti ujian,” pungkas Wati.

Salah satu guru bernama Desi Fitriya, mengaku ikhlas mengajar di SD Sains Jatim Situbondo karena awalnya merasa iba dengan kondisi anak anak yang membutuhkan pendampingan khusus. Di­tambah lagi, kata Desi, sejumlah sekolah lain belum siap menerima mereka yang berasal dari kalangan ABK. Untuk cara khusus menangani siswa yang memiliki prilaku berlebihan, Desi mengaku sudah memiliki cara tersendiri. Termasuk jika ada anak yang kerapkali marah, Desi juga sudah punya strategi khusus. “Kami harus sabar dan sudah tahu cara menangani mereka,” terang alumnus PGSD FKIP Unars Situbondo itu. [*]

Senin Pon, 30 Agustus 2021

Bhirawa

Halaman 12

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur

Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa bersama Wakilnya Emil Elestianto Dardak meninjau langsung vaksinasi massal bagi ASN dan keluarganya di Islamic Center Surabaya, Minggu (29/8) kemarin.

Putus Rantai Penularan Covid-19

Pemprov Jatim Gelar Vaksinasi Massal bagi ASN Beserta Keluarga Pemprov Jatim, Bhirawa Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur menyelenggarakan kegiatan Vaksinasi massal bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) beserta keluarganya di Islamic Center Surabaya, Minggu (29/8) kemarin. Tidak hanya di Surabaya saja, vaksinasi ini juga digelar di Rumah Sakit milik Pemprov di seluruh Jatim.

Disamping itu, juga melakukan Donor Darah dan Screening Donor Plasma Konvalesen yang juga dilakukan secara serentak.

Vaksinasi massal itu menyasar 6.571 dosis pertama Sinovac dan 1.373 dosis dua Sinovac, serta 141 dosis dua Astra Zeneca. Pelaksanaan vaksinasi ini dibagi menjadi tiga fase.

Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa dan Wakil Gubernur Jatim Emil Elestianto Dardak meninjau langsung jalannya vaksinasi massal secara virtual dari kompleks Islamic Centre Surabaya. Dalam kesempatan tersebut, Gubernur dan Wakil Gubernur Jatim, berdialog dengan sejumlah peserta vaksinasi dan para tenaga kesehatan di berbagai kabupaten dan kota.

"Gimana senang sekolah tatap muka atau sekolah dirumah," tanya Khofifah secara virtual kepada siswa peserta vaksinasi massal.

"Senang sekolah tatap muka Bu, bisa bertemu teman dan guru," jawab siswa tersebut.

Gubernur Khofifah pun mengatakan, vaksinasi massal yang dilakukan kali ini mencakup keluarga para ASN di lingkungan Pemprov Jatim. Termasuk para ASN yang purna tugas.

"Karena menyasar keluarga, kita juga siapkan vaksin khusus untuk anak usia 12 tahun sampai 17 tahun. Sesuai SOP-nya mereka yang berusia 12 tahun sampai 17 tahun menggunakan vaksin Sinovac" terang Khofifah.

Diakhir pernyataannya Khofifah mengatakan Pemprov Jatim terus berupaya menyisir berbagai kalangan masyarakat agar pelaksanaan vaksinasi berjalan maksimal.

Pada kesempatan sama, Plt Dinas Kesehatan Jawa Timur, dr. Kohar Hari Santoso pun berpesan kepada seluruh masyarakat Jatim untuk tetap waspada soal adanya Covid-19. "Kami berpesan kepada seluruh masyarakat Jatim, jangan lengah. Vaksinasinya terus kita gencarkan.

Prokes harus terus dilakukan," katanya. Kohar menjelaskan, capaian vaksin di Jatim, vaksin suntikan pertama 29,45 persen dan suntikan kedua sudah 16,70 persen per 28 Agustus.

Pihaknya juga mengatakan bahwa tracing di Jatim telah dilakukan hingga tingkat Kelurahan.

Babinsa dan Babinkamtibmas juga telah dikerahkan untuk melakukan tracing.

"Kami sudah melakukan secara maksimal proses tracing dan input data tracing ke aplikasi. Hal ini juga menjadi fokus Bu Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa," jelasnya.

Adapun kegiatan vaksinasi massal ini didukung oleh Dinas Kesehatan Provinsi Jatim, Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Ja-

tim dan Rumah Sakit milik Pemprov Jatim, yaitu Rumah Sakit dr Soetomo Surabaya, Rumah Sakit Haji Surabaya, Rumah Sakit Jiwa Menur Surabaya, Rumah Sakit Saiful Anwar Malang, Rumah Sakit Soedono Madiun, Rumah Sakit Husada Prima Surabaya, Rumah Sakit Mata Masyarakat Surabaya.

Disamping itu juga, Rumah Sakit Paru Jember, Rumah Sakit Karsa Husada Batu, Rumah Sakit Sumberglagah, Rumah Sakit Dhaha Husada Kediri, Rumah Sakit Moh. Noer Pamekasan, Rumah Sakit Paru Manguharjo dan Rumah Sakit Paru Dungus Madiun serta Dinkes kab/kota. [geh*]