HARIAN
Harian Bhirawa Ditunjuk kembali sebagai sarana pengumuman iklan tender/lelang pemerintah di seluruh Jawa Timur berdasarkan SK Gubernur No.188/343/ KPTS/013/2006
harian_bhirawa@yahoo.com bhirawa_indragiri@yahoo.com suratkabar_harianbhirawa
IKLAN/ LANGGANAN
Surat Kabar Harian Bhirawa
031-5615454 Harga Langganan Rp 55.000/bulan Eceran Rp 3.000
www.harianbhirawa.co.id
Mata Rakyat Mitra Birokrat
Rabu Kliwon, 30 DESEMBER 2020
Prioritaskan Ahli Waris Keluarga Korpri Jadi PTT Pemprov Jatim
Pemprov, Bhirawa Pembina Korpri Jatim Khofifah Indar Parawansa memberikan perhatian khusus terhadap keluarga dari anggota Korpri yang meninggal dunia tahun ini. Perhatian itu diwujudkan dalam bentuk santunan maupun dukungan lapangan pekerjaan bagi ahli waris yang belum bekerja dengan diangkat sebagai Pegawai Tidak Tetap (PTT) Pemprov Jatim. Tercatat sebanyak 61 ahli waris dari anggota Korpri yang meninggal mendapat santunan langsung dari Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa di Gedung Negara Grahadi, Selasa (29/12). Dalam kesempatan itu, Khofifah menyempatkan berdialog dengan para ahli waris terkait status pekerjaanya. Sebagian sudah lulus SMA/SMK dan sebagian juga telah lulus S1. “Ada yang masih lulusan SMA/SMK bisa ikut Diklat di Disnaker supaya skill mereka bisa lebih advance. Kemudian selesai S1 dan belum bekerja supaya diprioritaskan sebagai PTT. Jadi supaya sama-sama saling memberikan support,” tutur Khofifah. Gubernur perempuan pertama di Jatim tersebut mengungkapkan rasa simpatiknya lantaran sebagian besar dari anggota Korpri yang meninggal merupakan tulang punggung keluarga. Karena itu, dengan mengangkat ke halaman 11
Gubernur Jatim yang juga Pembina Korpri Jatim Khofifah Indar Parawansa memberikan santunan kepada para ahli waris dari anggota Korpri yang meninggal selama bulan Oktober – November tahun ini.
TIDAK TERBIT SEHUBUNGAN dengan Libur Cuti Bersama dan Tahun Baru 2021 yang jatuh hari Kamis (31/12) dan Jumat (01/01), maka Harian Bhirawa TIDAK TERBIT. Selanjutnya akan terbit kembali pada Hari Senin (04/01). Demikian harap menjadikan maklum adanya. Redaksi
Perekonomian Surabaya Mulai Naik Surabaya, Bhirawa Pelaksana Tugas (Plt) Wali Kota Surabaya Whisnu Sakti Buana, menyebut kondisi perekonomian Surabaya saat ini mulai merangkak naik, setelah terseok-seok akibat pandemi virus corona atau Covid-19. Mulai membaiknya perekonomian ini tak terlepas dari keikutsertaan masyarakat Surabaya. ke halaman 11
Plt Wali Kota Surabaya Whisnu Sakti Buana
BUMD Melempem Layak Dilikuidasi
DPRD Jatim, Bhirawa Keberadaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Jatim menjadi sorotan di tahun 2020. Bahkan, catatan kinerja BUMD berplat merah ini belum menunjukkan hasil yang memuaskan.
Dari catatan Komisi C DPRD Jatim kinerjanya belum maksimal dalam memberikan target capaian untuk peningkatan Pendapatam Asli Daerah (PAD). Hal ini disampaikan Anggota Komisi yang membidangi keuangan, Lilik Hendarwati. “Melihat capaian, masih banyak yang kurang, kurang
optimal atau terkesan asalasalan. PAD yang dihasilkan pun masih banyak dibawa target. Padahal BUMD harusnya jadi tulang punggung PAD Jatim,” kata Lilik Hendarwati, Selasa (29/12) kemarin. Menurut Politisi PKS ini, perlu ada evaluasi terkiat keberadaan BUMD Jatim kedepannya. Bila perlu, kata Lilik,
Abednego/Bhirawa
Kapolda Jatim, Irjen Pol Nico Afinta mengimbau masyarakat Jatim untuk tidak merayakan malam Tahun Baru dengan berkerumun, Selasa (29/12) di Mapolda Jatim.
Ajak Masyarakat Patuhi Prokes nanganan dan pencegahan penyebaran virus corona atau Covid-19, khususnya di Kabupaten Bojonegoro. Salah satunya seperti yang dilakukan Kapolres Bojonegoro, AKBP EG Pandia. Kerja keras tersebut harus dilakukan karena, menurut Kapolres Bojonegoro, AKBP EG Pandia, saat ini Kabupaten Bojone ke halaman 11
AKBP EG Pandia
Sentil
19 ASN Bojonegoro Ajukan Izin Cerai - Tahun baru, pasangan baru BUMD Melempem Layak Dilikuidasi - Dari pada malah jadi beban pemerintah Ada Kekuatan Jahat Digunakan “Mematikan” Sawah Subur - Baru terasa kalau harga beras naik
ke halaman 11
Polisi akan Bubarkan Kerumunan Massa di Malam Tahun Baru
MITRA JAJARAN pemerintah terus bekerja keras untuk melakukan berbagai upaya p e -
dilakukan likuidasi jika ternyata benar-benar tidak memberikan kemanfaatan keberadaannya. “Bila BUMD capaiannya tetap tidak menggembirakan bahkan terkesan asal-asalan saja, wajib dikaji ulang, apakah layak dipertahankan atau perlu dilikuidasi,” ungkapnya. Hal yang sama juga disampaikan anggota Komisi C, Agung Supriyanto. Menurutnya, keberadaan 10 BUMD Jatim banyak yang belum memberikan kontribusi bagi PAD
Polda Jatim, Bhirawa Menjelang malam pergantian tahun, Polda Jatim bersama Forkopimda Jatim melakukan upaya tegas guna meminimalisir angka penyebaran Covid-19 di Jatim. Selain imbauan, Polda Jatim tak segan membubarkan kerumunan massa yang meraya-
kan malam tahun baru 2021. Itu disampaikan Kapolda Jatim, Irjen Pol Nico Afinta usai menggelar Analisa dan Evaluasi (Anev) akhir tahun bersama media, Selasa (29/12) di Ruang Rupatama Mapolda Jatim. Kapolda mengatakan, pihaknya bekerjasama dengan
Pemerintah Daerah, dengan mengimbau kepada masyarakat untuk tidak keluar merayakan tahun baru 2021. “Perintah sudah jelas, ada surat edaran bahwa dilarang merayakan tahun baru. Apabila ke halaman 11
Lampaui Target, PAD Jatim Tembus 115,94 Persen
Pemprov, Bhirawa Pendapatan Asli Daerah (PAD) Jatim dari sektor pajak menunjukkan pencapaian istimewa tahun ini. Kendati menghadapi masa pandemi, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Jatim sukses mencatatkan realisasi hingga 115,94 persen per tanggal 28 Desember lalu atau mencapai Rp14,37 triliun. Plt Kepala Bapenda Jatim Mohammad Yasin menuturkan, capaian realisasi target PAD tersebut mendorong optimism Jatim dalam merealisasikan target yang lebih besar di tahun mendatang. Pihaknya mengaku, PAD Jatim ditargetkan akan mengalami kenaikan di tahun 2021 mendatang. Kenaikan target sebesar Rp 13 triliun itu telah dimasukkan dalam APBD Jatim 2021. Target tersebut naik sebesar 4,86 persen dari target PAD Jatim dalam PAPBD 2020 sebesar Rp 12,39 triliun. Peningkatan optimis target itu akan mudah dicapai. ke halaman 11
19 ASN Bojonegoro Ajukan Izin Cerai
Mayoritas dari Tenaga Pendidik
Bojonegoro,Bhirawa Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kabupaten Bojonegoro sepanjang Januari hingga Desember tahun 2020menerima sebanyak 19 permohonan izin cerai dari pegawai negeri sipil atau aparatur sipil negara (ASN). Terdiri dari 2 laki-laki dan 17 perempuan. Mereka mengajukan permohonan gugat cerai dengan ke halaman 11 Rudi Eko P
Perjuangan Atlet PPLP Dispora Jatim Menembus Peringkat Enam Kejuaraan Dunia
Sempat Tak Direstui Orang Tua Namun Dibuktikan dengan Prestasi
Perjuangan keras harus dilakukan seorang atlet untuk bisa meraih prestasi. Tidak hanya berlatih dengan tekun, atlet bermental juara harus bisa mengatasi segala permasalahan yang dianggapnya bisa menghalanginya untuk bisa meraih medali emas. Wawan Triyanto-Kota Surabaya
Menjadi atlet angkat besi bagi kaum perempuan mungkin bukanlah sebuah cita-cita sejak kecil. Masih banyak kaum hawa yang ragu untuk menggeluti olahraga ini karena mereka menganggap olahraga ini hanya cocok untuk kaum pria. Kondisi inilah yang sempat dialami oleh atlet angkat besi Luluk Diana Tri Wijaya yang
kini tergabung di Pusat Pendidikan dan Latihan Pelajar (PPLP) binaan Dinas Kepemudaan dan Olahraga (Dispora) Jatim. Prestasi yang digapai pelajar SMAN Punung Pacitan cukup moncer, ia berhasil menyumbangkan tiga medali emas untuk Kabupaten Pacitan di ajang Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) VI Jatim 2019 di nomor snatch, clean & jerk, dan total kelas 45 kg putri.
Kemudian putri pasangan Misno-Ponijem itu juga berhasil meraih medali emas di Pekan Olahraga Pelajar Nasional (Popnas) XV 2019 untuk kontingen Jatim. Bahkan pada Bulan Nopember lalu ia berhasil menembus peringkat enam Kejuaraan Dunia Remaja Virtual 2020 yang digelar dari Lima, Peru secara virtual. Namun prestasi itu tidak diraih dengan mudah, sebab ada beberapa rintangan yang harus dihadapinya, salah satu yang terberat adalah untuk mendapat Atlet angkat besi asal Pacitan, Luluk Diana Tri Wijaya.
wawan triyanto/bhirawa
ke halaman 11
EKSEKUTIF
Rabu Kliwon, 30 Desember 2020
Halaman 2
Wali Kota Hadi Serahkan 143 SK CPNS Formasi Tahun 2019 Probolinggo, Bhirawa Upaya antisipasi dan pencegahan penyebaran Covid 19 terus dilakukan Pemerintah Kota Probolinggo. di Puri Manggala Bhakti diserahkan secara langsung Surat Keputusan (SK) Wali Kota tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Formasi Tahun 2019 kepada 50 orang dan 93 lainnya mengikuti secara virtual. Peserta Seleksi CPNS yang telah dinyatakan lulus dan diangkat menjadi CPNS di lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo adalah sebanyak 143 orang dan mereka akan mulai bekerja pada 4 Januari 2021 mendatang. Menurut Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Gogol Sudjarwo, Selasa (29/12), tujuan dilaksanakan kegiatan ini adalah sebagai sarana pemberian arahan dan informasi kepada CPNS yang baru diangkat agar dapat melaksanakan tugas pokok dan
fungsi serta wewenang dan tanggung jawabnya dengan baik. Wali Kota Habib Hadi Zainal Abidin didampingi Sekda drg. Ninik Ira Wibawati menyerahkan SK CPNS secara simbolis kepada 2 orang perwakilan putra dan putri. Wali kota dan sekda juga memasangkan lencana korpri pada keduanya dan diikuti pemasangan lencana korpri oleh peserta di dalam ruangan maupun virtual sebagai tanda mereka resmi sebagai CPNS Pemerintah Kota Probolinggo. Penyerahan SK juga dihadiri Asisten Administrasi Umum Budiono Wirawan, Asisten Pemerintahan Paeni, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setiorini Sayekti, Inspektur Tartib Goenawan. Wali Kota Habib Hadi Zainal Abidin mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggitingginya kepada panitia penyelenggara penerimaan CPNS formasi tahun 2019, yang telah menunjukkan tugasnya dengan
baik dan tentunya menghasilkan yang terbaik pula. Menurut orang nomor satu di Kota Mangga ini mengingatkan kepada peserta CPNS untuk selalu rendah hati atas capaian selama ini. “Ingatlah pada waktu Anda mendaftar, bagaimana niatnya Anda. Apa yang terbesit dalam hati Anda apabila diberi kesuksesan. Yang sudah ditakdirkan menjadi ASN, tolong niatnya untuk diri sendiri dan jangan ada perubahan. Teruslah tingkatkan kebaikan demi kebaikan,” ucapnya. Profesi sebagai Aparatur Sipil Negara, walaupun dengan berbagai sorotan, tetap menjadi pilihan utama bagi sebagian besar masyarakat. Salah satu alasan karena mendapat upah yang tetap, kondisi ini membuat persaingan menjadi pegawai negeri sipil semakin ketat. “Mudah-mudahan dengan seleksi yang transparan dan terbuka ini, para CPNS bisa membawa nama baik pemerintahan, meneruskan dan memajukan pemerintahan, bahwa-
sanya penilaian masyarakat itu tidak benar,” tandasnya. Wali Kota Habib Hadi berharap sesuai surat keputusan pengangkatan dan penempatan CPNS di masing-masing instansi dilingkungan Pemerintah Kota Probolinggo, hendaknya terus meningkatkan dan menunjukkan kualitas diri. “Komitmen dan moralitas serta tanggung jawab profesi sebagai CPNS, memiliki disiplin dan etos kerja yang tinggi. Memahami posisi, peran, tugas, fungsi dan kewenangan instansi. Memiliki pengetahuan dan wawasan, serta mampu bekerjasama dalam tugastugas selaku aparatur pemerintah,” tegasnya. Wali Kota Habib Hadi tidak menghendaki adanya CPNS yang mengajukan mutasi dalam waktu dua hingga empat tahun mendatang. “Jangan mengajukan mutasi dululah. Kiranya saudara sudah bekerja kurang lebih 10 tahun, boleh nanti mutasi ke luar
Wali Kota Hadi sematkan lencana korpri.
daerah yang menjadi daerah asal saudara,” imbuhnya. Ditemui usai acara, CPNS Ekky Puspitasari, warga Kelurahan Jati mengungkapkan rasa syukurnya dan ia menyanggupi terkait arahan Wali Kota Habib Hadi. “Kita jadi ASN itu harus punya komitmen dan tanggung jawab. Sesuai dengan komitmen awal saat mendaftar harus stabil sampai dengan akhir nanti (purna tugas). Insyaallah sanggup,” yakin pe-
wiwit agus pribadi/bhirawa
rempuan yang mendaftar sebagai analis kepegawaian itu. Hal yang sama juga diutarakan oleh Dyah Pramita, Kelurahan Mangunharjo. Perempuan lima kali mendaftar CPNS ini menyanggupi apa yang menjadi arahan Wali Kota Habib Hadi. “Alhamdulillah sudah dapat SK, ke depan mudah-mudahan bisa amanah dalam menjalankan tugas dan bisa menjalankan apa yang diamanahkan Bapak Wali Kota Probolinggo,” ujar perempuan lulusan Poltek Jember. [wap]
Sidoarjo Terapkan Jam Malam Jelang Tahun Baru 2021 Sidoarjo, Bhirawa Pj Bupati Sidoarjo, Hudiyono, menegaskan jam malam akan kembali diterapkan di wilayah Kab Sidoarjo menjelang pergantian tahun baru 2021.
trie diana/bhirawa
Pelayanan Rapid Tes
Puluhan calon penumpang kereta api jarak jauh rela mengantri rapid tes Antigen yang telah disediakan oleh PT KAI Daop 8 Surabaya di area Stasiun Gubeng Surabaya, Selasa (29/12). Rapid tes Antigen ini salah satu syarat yang harus dipenuhi penumpang kereta api jarak jauh dan menengah selama masa Natal 2020 dan Tahun Baru 2021.
KILAS BIROKRASI
Berhasil Entaskan Desa Tertinggal, Bupati Terima Penghargaan dari Gubernur Jatim Bojonegoro, Bhirawa Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro menerima penghargaan atas keberhasilan dalam mengentas desa tertinggal berdasarkan Indeks Desa Membangun (IDM) Tahun 2020 dari Gubernur Jawa Timur. Penyerahan penghargaan di serahkan langsung oleh Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa di terima Bupati Bojonegoro Anna Mu’awanah, kemarin (28/12) di Gedung negara grahadi Surabaya. Adapun desa tersebut yakni : Desa Tinampuk, Pelem,Donan, Kaliombo dan desa Gwpluk Kecamatan Purwosari. Desa Pragelan dan Jari kecamatan Gondang. Desa Kalisumber Kecamatan Tambakrejo. Desa Manukan Kecamatan Gayam. Desa Sumberbendo Kecamatan Bubulan. Desa Pancur Kecamatan Temayang. Desa Babad Kecamatan Kedungadem. Desa Mojorejo dan Ngrandu Kecamatan Kedungadem. Desa Krangkong, Betet, Sugihwaras,Karangan dan Sumbergede Kecamatan Kepohbaru. Acara tersebut sekaligus penyerahan bantuan kepada lembaga keuangan desa Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDesma) dari Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Transmigrasi (PDTT) RI. Kemudian penyerahan bantuan BUMDesma secara simbolis oleh Menteri Desa PDTT RI Abdul Halim Iskandar. Turut hadir 17 Bupati penerima penghargaan se Jawa Timur serta perwakilan penerima bantuan BUMDesma. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyampaikan, dengan semangat yang lebih prima dan komitmen yang lebih kuat seluruh program tentu dapat sinergitas dan kolaborasi yang sangat baik. Program-program yang sangat strategis dari para bupati kemudian memberikan arahan pendampingan dan penguatan Insyaallah akan seiring dengan peningkatan kualitas manajerial skill bagi pelaku lembaga keuangan desa, dan akan menjadi bagian dari penguatan bagaimana sesungguhnya lembaga keuangan desa seluruh pengelolaannya. [bas]
Kebijakan tersebut, dimulai pada Selasa, 29 Desember 2020 hingga 4 Januari 2021. Waktunya pukul 22.00 WIB 04.00 WIB. “Kita mencari jalan tengah untuk menyelesaikan masalah pandemi Covid-19. Antara masalah kesehatan dan masalah ekonomi,” jelas Hudiyono, Selasa (29/12) kemarin, di Pendopo Delta Wibawa. Keputusan tersebut, kata Hudiyono, telah didukung oleh para Forkopimda Sidoarjo. Juga lewat video teleconference, kata Hudiyono, juga telah disepakati oleh Sekdaprov Jatim, Kapolda Jatim dan Kasdam V Brawijaya. “Dengan demikian, kami mengimbau masyarakat merayakan tahun baru di rumah. Ini demi kebaikan kita semua,” tambah Hudiyono. Menurut dirinya, adanya jam malam adalah satu langkah efektif untuk menekan laju munculnya kasus Covid19 di Sidoarjo. Dengan ada jam malam, secara otomatis akan bisa membatasi masyarakat yang banyak menghabiskan waktu di warung kopi saat jam malam. Mereka dinilai masih banyak yang tidak memakai
masker, diakui karena minimnya pengawasan. “Adanya jam malam akan sangat significant, Kongkow-kongkow sama teman, capek, minum kopi, kemudian lepas masker, ini potensi penularan Covid-19 yang luar biasa,” ujarnya. Hudiyono memperingatkan tempat-tempat yang tidak menyediakan tempat cuci tangan, juga akan dikenai denda sebesar Rp5 juta. Bahkan beberapa waktu yang lalu, menurutnya sudah ada warung yang dikenai denda karena berkali-kali diperingatkan untuk menyediakan tempat cuci tangan, namun tetap tidak digubris. “Dendanya Rp5 juta kalau tidak ada (tempat) cuci tangan. Ini sudah keputusan dari pengadilan Sidoarjo, kejaksaan dan Forkopimda,” tegasnya. Warga yang tidak pakai masker, juga akan dikenai sanksi. KTP nya bisa disita, didenda RpI50 ribu, juga ada Rl250 ribu. Sanksi yang diberikan semoga bisa menjadi efek jera. Selama operasi yustisi, sudah mencapai 12 ribu yang kena sanksi denda. [kus]
Pemkab Tutup Tiga Alun-alun Pada Puncak Pergantian Tahun Baru Situbondo, Bhirawa Pemerintah Kabupaten Situbondo memastikan akan menutup kawasan Alun-Alun Kota pada saat malam pergantian tahun 2021, Kamis (1/1). Ini dilakukan guna untuk menghindari adanya kerumunan masyarakat Kota Santri. Pada tahun tahun sebelumnya kawasan Alun Alun Kota selalu menjadi tempat favorit berkumpulnya masyarakat untuk merayakan pergantian tahun baru. Menurut Sekda Situbondo Syaifullah, pihaknya akan menutup Alun-Alun Kota Situbondo, pada malam pergantian tahun baru hingga esok hari. Selain akan menutup AlunAlun Kota Situbondo, Pemkab juga akan menutup Alun-Alun second city yang ada di Kecamatan Asembagus dan Kecamatan Besuki. “Ada tiga Alun-Alun yang akan kami tutup pada saat malam tahun baru. Alun Alun Kota, Alun Alun Kecamatan Asembagus dan Alun Alun Kecamatan Besuki, “ tegas Syaifullah. Syaifullah menerangkan, penutupan kawasan tiga Alun-Alun di Kota Santru murni bertujuan untuk meminimalisir penularan COVID19 yang belakangan angkanya terus bertambah. Sebab, ujar dia, Alun-Alun biasanya dijadikan pusat perayaan pergantian malam tahun baru sehingga rawan berkerumunnya massa.
sawawi/bhirawa
Jajaran tim gabungan Pemkab Situbondo bersama Polres saat menjaga alun alun Kota pada malam hari. Ini dilakukan untuk menghindari kerumanan massa.
“Kami juga sudah berkoordinasi dengan pihak kepolisian untuk penutupan AlunAlun pada puncak pergantian tahun baru 2021, besok lusa,” imbuh mantan Kepala Bappeda Kabupaten Situbondo itu. Disisi lain, Kapolres Situbondo, AKBP Achmad Imam Rifai mengaku, jajarannya siap memperketat penjagaan tiga Alun-Alun dan akan menindak tegas bagi warga yang memaksa masuk kawasan Alun-Alun.
“Ya nanti pada puncak malam pergantian tahun baru, kami akan tegas menutup tiga Alun-Alun. Ini agar tidak menjadi titik penularan COVID-19,” ujar Kapolres Imam Rifai kemarin. Selain memperketat penjagaan di tiga titik kawasan Alun-Alun, lanjut Kapolres Imam, polisi juga akan menjaga ketat sejumlah tempat wisata yang menjadi pusat keramaian pengunjung.
“Nanti pada malam tahun baru, di beberapa tempat termasuk di tempat wisata dan Alun-Alun akan kami intensifkan pengamanan. Kami juga akan menghimbau masyarakat untuk tetap patuh terhadap protokol kesehatan. Misalnya dengan tetap memakai masker, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan,” pungkas Kapolres Imam Rifai. [awi]
KINERJA DAN PRESTASI KEPALA DAERAH JAWA TIMUR Bhirawa Rabu Kliwon, 30 Desember 2020
Halaman 3
PEMERINTAH KOTA & KABUPATEN
SURABAYA
Raih 322 Penghargaan Nasional dan Internasional Surabaya berubah drastis di masa kepemimpinan Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini. Menjelma menjadi kota yang diperhitungkan dunia, dan sejajar dengan kota-kota besar di dunia. Sebanyak 322 penghargaan nasional dan internasional, menjadi bukti nyata keberhasilan Wali Kota Risma, dan menjadi bukti bahwa kepemimpinan Wali Kota Risma sudah diakui dunia.
Sejumlah Penghargaan Nasional Berhasil Diraih Pemkot dan Pemkab di Jawa Timur Masa pandemi Covid-19 selama tahun 2020 bukan halangan bagi pemerintah daerah kabupaten/kota di provinsi Jawa Timur untuk terus bekerja secara optimal melayani masyarakat. Sejumlah penghargaan nasional diraih Pemkab atau Pemkot di Jawa Timur menjadi tolok ukur optimalnya kinerja pemerintah daerah di wilayah ujung timur pulau Jawa ini. Salah satu prestasi kinerja Jawa Timur
di tahun 2020 adalah pada penilaian SAKIP 2019 di mana Provinsi Jatim mendapatkan nilai A. Sementara, dari seluruh Indonesia, yang menerima penghargaan SAKIP terdapat 4 provinsi yang mendapatkan predikat A. Namun hanya 2 provinsi di wilayah II yang berpredikat A, yakni Jawa Timur dan Kalimantan Selatan. Sedangkan untuk kabupaten/kota di Jawa Timur, terdapat enam daerah
yang berpredikat A. Keenam daerah tersebut yakni Pemkab Banyuwangi, Pemkab Lamongan, Pemkab Gresik, Pemkab Ngawi, Pemkab Sidoarjo, dan Pemkab Situbondo. Sementara 14 kabupaten/kota di Jatim memperoleh predikat BB. Yakni Pemkab Malang, Pemkot Malang, Pemkab Mojokerto, Pemkab Madiun, Pemkot Madiun, Pemkot Blitar, Pemkab Treng-
galek, Pemkot Probolinggo, Pemkab Probolinggo, Pemkab Pasuruan, Pemkab Ponorogo, Pemkot Kediri, Pemkab Tulungagung, serta Pemkab Bondowoso. Sedangkan 18 kabupaten/kota lainnya mendapatkan predikat B. Yaitu Pemkab Sumenep, Pemkab Sampang, Pemkab Pamekasan, Pemkab Blitar, Pemkab Pacitan, Pemkab Tuban, Pemkot Pasuruan, Pemkot Batu, Pemk-
PASURUAN
ab Magetan, Pemkot Mojokerto, Pemkab Kediri, Pemkab Lumajang, Pemkab Nganjuk, Pemkab Bojonegoro, Pemkab Bangkalan, Pemkab Jember, Pemkot Madiun, dan Pemkot Surabaya. Selain itu optimalnya kinerja Pemkab dan Pemkot di Jawa Timur juga ditunjukkan dengan sejumlah penghargaan tingkat nasional yang diterima di berbagai bidang. [*]
Gus Irsyad Dapat Penghargaan Top Digital Awards
Bupati Pasuruan, HM Irsyad Yusuf mendapat penghargaan Top Digital Awards 2020. Penghargaan bergengsi tersebut diberikan kepada Bupati Pasuruan, HM Irsyad Yusuf yang diwakilkan oleh Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Pasuruan, Syaifudin Ahmad, di Jakarta, Selasa (22/12). Kabupaten Pasuruan meraih tiga kategori sekaligus. Ialah dua penghargaan dari kategori kepala daerah, yakni Top Digital Implementation 2020 on District Government, Top Leader on Digital Implementation 2020 serta Pemkab Pasuruan Top Digital Transformation Readiness 2020.
SITUBONDO
Raih Tiga Penghargaan Digital Terbesar se-Indonesia
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Situbondo melalui Dinas Komunikasi Informasi dan Persandian (Kominfosan) Kabupaten Situbondo mendapat penghargaan bergensi berupa Top Digital Awards tingkat nasional dari It Works, Rabu (23/12). Penghargaan ini menambah sederet piala yang sebelumnya berhasil di raih Pemkab Situbondo berupa IGA (Innovatife Goverment Award) dari Kemendagri. Dadang Aries Bintoro S.Sos, MSi Kepala Dinas Komunikasi Informasi dan Persandian Kabupaten Situbondo menjelaskan, capaian penghargaan di bidang TI-TELCO berbeda dengan ajang Top Digital Awards karena memiliki nilai lebih. “Top Digital Awards ini, memiliki penilaian yang lengkap. Mulai dari riset, kuesioner dan penjurian. Misalya dalam kuesioner itu harus mencantumkan rekomendasi untuk principal TI-TELCO. Atau bisa menjadi solusi digital (aplikasi/solusi/hardware/software) yang dinilai terbaik dalam katagori kuesioner digital readiness,� kupas Dadang.
KOTA BATU
Raih 19 Penghargaan Selama 2020
Tercatat ada 19 penghargaan yang diraih Kota Batu selama tahun 2020. Di antara penghargaan yang diraih yaitu, Batu juga mendapatkan penghargaan sebagai Kota Peduli HAM (KKP HAM) dari Kementerian Hukum dan HAM RI. Penghargaan SAKIP Award 2019 dengan predikat B dari Kementerian PANRB, penghargaan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dari BPK Provinsi Jatim.
SIDOARJO
Sangat Inovative 2020
MADIUN
Raih Penghargaan Selama 2020
1. 5 Besar kategori media World Summit Information Society (WSIS) Prozes 2020 untuk program LiterasiTIK Kota madiun. 2. Positif News Maker kepada wali Kota madiun Maidi, Times Indoones 3. Sertifikat proklim Utama tahun 2020 Menteri LH dan Kehutanan , kepada RW 08 kelurahan Banjarrejo. 4. Juara 2 Nasional Lomba Wajah bahasa Sekolah 2020, badan Pengembangan dan Pembinaan bahasa Mendikbud RI, kepada SMP negeri 11 kota Madiun
TUBAN
Capaian Prestasi di Tengah Pandemi
Dibawah kepemimpinan Bupati Tuban, H. Fathul Huda dan Wakil Bupati Tuban, Ir. H. Noor Nahar Hussein, M.Si., berbagai kebijakan dan program pembangunan terus dilaksanakan OPD Pemkab Tuban. Atas berbagai kinerja pemerintahan dan pembangunan, telah menghasilkan berbagai capaian yang membanggakan.
Di akhir tahun 2020, Kab Sidoarjo mengukir prestasi dengan menerima penghargaan Innovative Government Award (IGA) dari Kementerian Dalam Negeri RI. Dengan nilai skor indeks di atas 1000, sehingga dinobatkan sebagai salah satu kabupaten kategori sangat inovatif. Penghargaan yang diterima karena apa yang dilakukan Kab Sidoarjo, dinilai memiliki inovasi pelayanan publik terbanyak. Yang outputnya mampu memberi solusi dan meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat. Penghargaan diserahkan oleh Kepala Badan Pengembangan dan Penelitian (BPP) Kemendagri, Agus Fatoni mewakili Menteri Dalam Negeri RI, Tito Karnavian kepada Pj Bupati Sidoarjo, Hudiyono, di Hotel Sultan Jakarta Selatan, Jumat 18 Desember 2020.
TULUNGAGUNG
Raih Kabupaten Sangat Inovatif Dalam Ajang IGA 2020
Kabupaten Tulungagung mendapat penghargaan sebagai Kabupaten Sangat Inovatif dalam ajang Innovative Government Award (IGA) tahun 2020. Penghargaan diserahkan oleh Sekjen Kemendagri, DR Ir Mohammad Hudhori, MSc pada Sekretaris Daerah Kabupaten Tulungagung, Sukaji, di Hotel Sultan Jakarta.
PROBOLINGGO
Diganjar Penghargaan Kinerja Sangat Tinggi
Kemendagri Republik Indonesia mengapresiasi kinerja Pemkab Probolinggo. Yakni Prestasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Status Kinerja Sangat Tinggi berdasarkan LPPD Tahun 2018. Bupati Probolinggo, Puput Tantriana Sari menerima penghargaan dari Pemerintah pusat itu, melalui Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa. Untuk Penyelenggaraan Prestasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Pemkab Probolinggo mendapat skor 3,2270. Setelah melalui Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD) pada tahun 2019.
Rabu Kliwon, 30 Desember 2020
PELAYANAN PUBLIK
Halaman 4
Tangkal Covid-19
Kodam dan Polda Jatim Terima 5 Ribu Hydro Oxy Surabaya, Bhirawa Belum berakhirnya pandemi Covid-19 di Indonesia membuat PT Dunia Milik Orang Berani (DMOB) turut membagikan penemuan formula yang mampu membunuh virus Covid-19 tersebut. 5 ribu botol Hydro Oxy telah dibagikan ke Kodam V/Brawijaya sebanyak 3 ribu botol dan 2 ribu botol ke Polda Jatim. Kapolda Jatim Irjen Pol, Nico Afinta mengungkapkan di penghujung tahun 2020 pihaknya memiliki dua fokus yakni penanganan Covid-19 dan pengamanan libur natal dan tahun baru (Nataru). Untuk penanganan covid-19, pihaknya bersama jajaran Forkopimda Jatim serta Tim Covid Hunter getol melakukan operasi yustisi. Sehingga, bantuan itu sangat bermanfaat bagi masyarakat yang terpapar virus corona atau Covid-19. “Selain itu juga bermanfaat bagi Polri sendiri yang paling depan dalam penanganan Covid-19. Seh-
ingga anggota yang bertugas di lapangan bisa tercegah dan terlindungi,” kata Nico. Menurut Direktur Utama PT Dunia Milik Orang Berani (DMOB), Kan Eddy saat dikonfirmasi Bhirawa, Selasa (29/12) kemarin mengatakan target kami 1 juta botol Hydro Oxy yang bakal dibagikan ke seluruh lapisan masyarakat. “Sebagai bentuk bakti kepada bangsa Indonesia yang sedang dilanda Pandemi, saat ini kami sudah membagikan sebanyak 42 ribu botol Hydro Oxy ke seluruh lapisan masyarakat khususnya ke-
pada pihak-pihak yang berada di garda depan antisipasi dan penyembuhan Covid-19 seperti tenaga kesehatan, TNI, Polri dan instansi terkait,” terangnya. Kan Eddy menambahkan Produk berbahan baku H2O2 (Hidrogen Peroxida). Dalam beberapa Jurnal kesehatan terpercaya H2O2 sudah terdapat dalam tubuh manusia sebagai penangkal virus. Untuk membuktikan hasil Hydro Oxy, Kan Eddy melakukan hal di luar dugaan dengan berinkteraksi bersama pasien yang terpapar Covid-19 selama dua hari dua malam. “Ya, saya memang melakukan itu untuk membuktikan hasil Hydro Oxy. Saya berinteraksi dengan dua pasien Covid-19 di Bangkalan,” papar Kan Eddy. Bahkan dalam masa interaksi itu, Eddy tidak mengenakan masker sama sekali dan berbincang serta makan bersama dengan pasien. Na-
mun dalam interaksi tersebut, Eddy selalu menyemprotkan Hydro Oxy ke rongga mulut dan hidung. “Dalam masa itu ada dokter yang mengawasi, setelah dua hari dua malam berinteraksi, saya diperiksa dokter dan melakukan swab dan hasilnya negatif. Hasil swab itu tidak satu, tapi ada empat salah satunya dari National Hospital,” ujarnya. Langkah ini jelas lelaki berusia 51 tahun itu, menunjukkan bahwa Hydro Oxy mampu melawan virus Covid-19. Untuk penggunaan Hydro Oxy cukup disemprotkan tiga kali. “Misal sebelum keluar rumah, semprotkan spray tiga kali, di luar rumah dan saat akan pulang. Fungsinya membunuh virus dalam 30 detik,” katanya. Dijelaskannya, proses oksidatif atau memperkaya oksigen dalam tubuh sudah sejak lama dikenal dalam dunia pengobatan di China. Proses
Kapolda Jatim Irjen Pol Nico Afinta didampingi Pejabat Utama (PJU) Polda Jatim dan Kabid Humas Polda Jatim Kombes Pol Trunoyudo Wisnu Andiko di Gedung Lobby Tribrata, Mapolda Jatim saat menerima bantuan 2 ribu botol Hydro Oxy dari PT Dunia Milik Orang Berani (DMOB) Surabaya.
oksidasi merupakan teknik pengobatan yang memberikan kesempatan bagi tubuh untuk mengobati dirinya sendiri. Karena pada dasarnya penyakit degeneratif seperti kanker tidak suka dengan oksigen. “Dengan membunuh virus dan
bakteri maka semakin banyak manfaat yang diperoleh. Saat ini hanya hanya bisa didapatkan secara online dan di beberapa apotik. Karena produk Hydro Oxy sudah mendapatkan ijin dari BPOM dan sudah ada sertifikasi Halal,” pungkasnya.[riq]
LINTAS PELAYANAN
Sterilkan Lingkungan, Babinsa Koramil 0814/13 Peterongan Semprot Disinfektan Jombang, Bhirawa Bintara Pembina Desa (Babinsa) Koramil 13/Peterongan, Jombang, Serma Nurohmad bersama Bhayangkara Pembina Kamtibmas (Bhabinkamtibmas), perangkat desa dan warga Desa Tanjung Gunung, Kecamatan Peterongan, Kabupaten Jombang mensterilkan lingkungan untuk mencegah penyebaran Covid19, Senin malam (28/12) dengan cara menyemprotkan cairan disinfektan di lingkungan desa setempat. Dengan menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) dan 4 buah alat penyemprot, Serma Nurohmad bersama Bhabinkamtibmas dan warga melakukan penyemprotan disinfektan di 4 titik lokasi. Serma Nurohmad mengatakan, penyemprotan yang dilakukan ini bertujuan untuk melindungi warga dari penyebaran Virus Corona (Covid-19). Selain melakukan penyemprotan, Babinsa dan Bhabinkamtibmas juga memberikan edukasi serta imbauan tentang adaptasi kebiasaan baru dengan 3M dan pola makan dengan gizi seimbang agar imun tubuh tetap kuat dan sehat. “Tidak hanya sekedar melakukan penyemprotan cairan disinfektan, dilakukan juga imbauan untuk mematuhi Protokol Kesehatan, terutama penerapan 3 M, Menggunakan masker saat beraktifitas, Menjaga jarak aman, sering Mencuci tangan dengan sabun di air yang mengalir,” tuturnya. [rif] Ketua Organda Kabupaten Tuban, M Ihsan Hadi saat membagian masker medis pada masyarakat yang mengunakan jasa kendaran umum yang melintas di Kabupaten Tuban.
Dishub, Polres dan Organda Sterilisasi Kendaraan Masuk
arif yulianto/bhirawa
Serma Nurrohmad dan Bhabinkamtibmas serta warga Desa Tanjung Gunung, Kecamatan Peterongan, Kabupaten Jombang melaksanakan penyemprotan cairan disinfektan, Senin malam (28/12).
Tuban, Bhirawa Guna memustus matarantai penyebaram Virus Corono (Covid-19) di Kabupaten Tuban yang setiap hari jumlah masyarakat yang terpapar, Dinas Perhubungan (Dishub) dan Satlantas dan Organisasi Angkutan Darat (Organda) Kabupaten Tuban, menggelar sterilisasi Mobil Penumpang Umum (MPU), bus wisata dan antar kota yang beroperasi di wilayah Bumi Wali den-
gan menyemprot disinfektan. Tak hanya melakukan penyemprotan disinfektan, Dishub, Organda dan Satlantas Polres Tuban ini juga membagikan 1.000 masker medis kepada sopir angkutan umum serta penumpang. “Semua kendaraan umum, baik MPU, Elf dan bus wisata, serta bus antar kota yang melintas di wilayah Tuban kami semprot dan kasih masker medis,”
kata Ketua Organda Kabupaten Tuban, M Ihsan Hadi, Selasa (29/12). Ketua Organda Kabupaten Tuban yang juga salah satu pengrus GP Ansor Kota Tuban ini menyampikan, kegiatan yang dilakukan tersebut juga bagian dari upaya dan bentuk dukungan pada Gugus Tugas dan Pemkab Tuban dalam memutus rantai penyebaran Virus Corona ini. Apalagi saat ini Kabupaten Tuban kembali masuk zona mer-
PMI Siap Tampung Pendonor Plasma Konvalesen Tuban, Bhirawa Di tengah meningkatnya kasus positif Covid-19 di Kabupaten Tuban, ada kabar baik datang dari Palang Merah Indonesia (PMI) Kabupaten Tuban, yakni Mesin Donor Plasma Konvalesen telah siap untuk digunakan dan menerima para pendonor yang merupakan para penyintas Covid-19. Ketua PMI Kabupaten Tuban, Dr. Ir. Budi Wiyana, M.Si mengecek langsung mesin Donor Plasma Konvalesen, Selasa (29/12/ 2020), guna memastikan bahwa alat yang merupakan Hibah Pemkab Tuban Tahun 2020 ini telah siap digunakan bagi pendo-
nor yang memenuhi persyaratan. “Alhamdulillah mesin Donor Plasma Konvalesen ini telah dapat dipergunakan, semalam sudah ada satu orang yang dinyatakan memenuhi syarat telah melakukan donor,” kata Dr. Ir. Budi Wiyana, M.Si., Selasa (29/12). Budi Wiyana yang juga Sekretaris Daerah (Sekda) Pemkab Tuban ini menambahkan, selain menunggu vaksin Covid-19, salah satu upaya mempercepat penyembuhan pasien, yakni dengan menyalurkan plasma konvalesen dari penyintas Covid-19, dan pendonor harus memenuhi persyaratan yang ada. “Harapannya banyak penyintas
Covid-19 dengan suka rela demi kemanusian menjadi pendonor, sehingga dapat membantu pasien yang saat ini masih harus berjuang melawan penyakit akibat dari virus Corona ini,” harap Budi Wiyana. Sementara untuk Status Zona merah dengan tingkat penularan yang tinggi, dan jumlah kasus pasien meninggal yang masih cukup banyak di Kabupaten Tuban, harus menjadi perhatian bersama, untuk itu Budi Wiyana mengajak kepada semua masyarakat untuk selalu menerapkan Protokol Kesehatan dengan Disiplin. Sementara itu, Humas PMI Kabupat-
en Tuban, Sarju Efendi menjelaskan bahwa Salah satu upaya penyembuhan pasien Covid-19 yaitu dengan terapi plasma konvalesen dari penyintas corona yang telah sembuh. Untuk proses pengambilan Plasma Konvalesen tersebut menggunakan sistem Apheresis dengan Mesin Haemonetic, adapun sistemnya adalah pengambilan darah dari lengan pendonor, masuk ke dalam Alat tersebut dengan sistem Centrifugasi atau pemutaran cepat untuk memisahkan komponen darah. Setelah didapatkan plasma akan masuk kedalam Kantong yang sudah dise-
diakan, sedangkan komponen Lain, seperti sel darah merah kembali ke dalam tubuh pendonor tersebut. “Untuk semua proses tersebut membutuhkan waktu sekitar kurang lebih satu jam, dengan Standar pengambilan Plasma Konvalesen maksimal 15% dari total berat badan si Pendonor,” terang Sarju Efendi. Dari data yang dapat dihimpun bhirawa, sampai hari ini (29/12/2020), sudah ada 7 calon pendonor dari penyintas Covid-19 yang datang ke PMI Tuban, dua orang OTG dan tidak bisa untuk donor Plasma dikarenakan titer antibodi IgG-nya tidak mencukupi. [hud]
ah peta sebaran Covid-19 di Jawa Timur. Selain itu, sebanyak 600an anggotanya juga selalu diedukasi agar tetap mematuhi protokol kesehatan dengan mengenakan tetap masker. “Sekitar 600 an anggota selalu kita edukasi untuk mematuhi protokol kesehatan, semoga teman-teman sopir dan masyarakat selamat, tidak ada yang terkena wabah ini. Kita juga berharap Kabupaten Tuban bisa segera kembali dari zona merah ke zona hijau, sehingga aktifitas masyarakat bisa normal,” harap Ihsan Hadi. Sementara itu, Ipda Sampir Santoso Kanit Diyaksa Satlantas Polres Tuban yang ikut dalam giat tersebut mengatakan, kalau penyemprotan disinfektan kepada MPU dan pembagian masker ini dilakukan dibeberapa titik. Masing-masing di utara Alun-alun Tuban, di Pasar Baru Tuban, jalan Gajah Mada, dan di Pos Patung Letda Sucipto, jalan Teuku Umar Tuban. ”Ada tiga trayek yang menjadi sasaran penyemprotan dan pembagian masker ini. Dan kegiatan yang kita lakukan bersama ini sebagai bentuk pencegahan dari paparan Covid-19 di Tuban,” kata Ipda Sampir. [hud]
PELAKSANA PUBLIK
200 Warga Kraksaan Dapat Sambungan Listrik Gratis Wakil Bupati Probolinggo Drs. HA. Timbul Prihanjoko didampingi Senior Manager General Affairs PLN Unit Induk Distribusi (UID) Jawa Timur A. Rasyid Naja menyerahkan secara simbolis 200 sambungan listrik gratis dari program PLN Virtual Charity Run and Ride (VCRR) di Desa Asembakor Kecamatan Kraksaan, Selasa (29/12). Penyerahan sambungan listrik gratis program PLN VCRR ini ditandai dengan penyalaan listrik gratis di rumah Asiah dan Sunarmi. Selain itu, keduanya juga mendapatkan bantuan renovasi rumah melalui program PLN Berbagi Kebahagiaan dan bantuan sembako oleh Tim YBM UP3 Pasuruan. Kegiatan ini dihadiri oleh Kapolres Probolinggo AKBP Ferdy Irawan, Pabung Kodim 0820 Probolinggo Mayor Inf. Puguh Jatmiko, perwakilan Kejaksaan Negeri Kabupaten Probolinggo, Kabid Ketenagalistrikan ESDM Provinsi Jawa Timur Wahzani, Manager PLN UP3 Pasuruan Maria G.I. Gunawan serta sejumlah Kepala OPD (Organisasi Perangkat Daerah) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Probolinggo. Senior Manager General Affairs PLN Unit Induk Distribusi (UID) Jawa Timur Rasyid Naja, Selasa (29/ 12) mengungkapkan Kabupaten Probolinggo dilayani oleh dua unit
layanan PLN yakni Unit Layanan Pelanggan (ULP) Probolinggo dan ULP Kraksaan dengan jumlah total pelanggan 381.656 pelanggan. Rasio elektrifikasi di Probolinggo sat ini mencapai 85,51%. “Hal inilah yang mendasari kami untuk terus menggiatkan upaya melistriki. Sepanjang tahun 2020 ini, PLN, Kementerian ESDM dan PJB melaksanakan program CSR pasang baru listrik gratis dengan total 1464 rumah warga tidak mampu dan 44 untuk elektrifikasi madrasah,” katanya. Menurut Rasyid Naja, sepanjang tahun 2020 ini meskipun sedang mengalami masa yang berat akibat pandemi Covid-19, PLN tetap menunaikan kewajiban dengan memberikan listrik secara gratis kepada mereka yang belum merasakan listrik hingga saat ini. Tercatat sebanyak 7.899 rumah tangga tidak mampu dan madrasah telah dilis-
wiwit agus pribadi/bhirawa
Wabup Timbul Prihanjoko dalam penyerahan sambungan listrik gratis.
triki melalui program CSR baik dari PLN, EDSM Provinsi Jawa Timur maupun lainnya. “Untuk mendorong tumbuhnya perekonomian masyarakat selama pandemi, PLN pun menjalankan program pemerintah untuk stimulus Covid-19 diantaranya pelanggan Rumah Tangga daya 450 VA mendapatkan diskon 100% (digratiskan) dan pelanggan Rumah Tangga daya 900 VA bersubsidi mendapatkan diskon 50% yang sudah dimulai se-
jak April 2020,” jelasnya. Di Probolinggo sendiri jelas Rasyid Naja, penerima manfaat untuk stimulus Covid-19 berjumlah 214.460 pelanggan yang menikmati listrik gratis tersebut dan 39.768 pelanggan mendapatkan diskon 50%. Sementara itu program tambah daya Super Merdeka diskon 75% untuk UMKM dan IKM tercatat sebanyak 3708 pelanggan. Sedangkan promo tambah daya Super Wow Rp 170.845 sebanyak 281 pelang-
gan di Probolinggo yang mendaftar program tersebut. “Besar harapan kami, sinergi dapat terus terjalin dengan Pemerintah Kabupaten Probolinggo untuk menuntaskan misi 100% Rasio Elektrifikasi Jawa Timur pada 2021 serta menjalankan program kerjasama lainnya yang dapat mendukung kemajuan dan kesejahteraan Probolinggo,” harapnya. Wakil Bupati Probolinggo Drs. HA. Timbul Prihanjoko memberikan apresiasi kepada PLN, khususnya PT PLN UPJ Kraksaan yang memberikan bantuan penyambungan listrik gratis dengan daya 450 VA bagi 200 warga kurang mampu yang tersebar di 13 kecamatan di Kabupaten Probolinggo. “Kami mengucapkan terima kasih kepada PLN yang sudah peduli terhadap masyarakat Kabupaten Probolinggo. Harapan kami tentunya ini akan bermanfaat bagi masyarakat. Karena secara rasionya Kabupaten Probolinggo masih sekitar 15% yang belum teraliri listrik. Kalau kendalanya urusan jaringan, maka ada solusi lain misalnya dengan mikrohidro atau solar cell,” katanya.
Menurut Wabup Timbul, harapan ke depan jalinan komunikasi yang baik antara Pemkab Probolinggo dan PLN ini bisa terus ditingkatkan, sehingga urusan UKM PLN bisa menunjang industri rumah tangga agar bisa lebih maju. “Dengan demikian masyarakat akan merasakan keberadaan listrik dari PLN yang ada di Kabupaten Probolinggo,” pungkasnya. Dalam kesempatan tersebut Senior Manager General Affairs PLN Unit Induk Distribusi (UID) Jawa Timur A. Rasyid Naja menyerahkan secara simbolis 200 sambungan listrik kepada Wakil Bupati Probolinggo Drs. HA. Timbul Prihanjoko. Kemudian dilanjutkan dengan tukar menukar cinderamata. Sunarmi, salah satu penerima bantuan listrik gratis mengaku sangat senang karena rumahnya sudah teraliri listrik secara gratis. Dengan demikian rumahnya sudah tidak gelap lagi pada saat malam hari. “Terima kasih kepada PLN dan peserta VCRR atas bantuannya. Sekarang rumah saya sudah menjadi terang, apalagi saat malam hari penglihatan kurang jelas menjadi sangat terbantu dengan adanya listrik,” tambahnya.[wap]
PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN & OLAHRAGA Rabu Kliwon, 30 Desember 2020
Halaman 5
Kasus Covid 19 Masih Tinggi, PTM Semester II Tunggu Juknis Prakerin Bisa Digantikan Project Work Surabaya, Bhirawa Cabang Dinas Pendidikan Jatim Wilayah Surabaya - Sidoarjo masih menunggu petunjuk teknis dan kebijakan pemerintah kota/kabupaten untuk pelaksanaan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) rencananya digelar Januari 2021 mendatang. Hal ini berkaitan dengan meningkatnya angka kasus Covid 19 sejumlah daerah di Jatim. Termasuk Surabaya dan Sidoarjo. Menurut Cabdindik wilayah Surabaya - Sidarjo, Lutfi Isa Anshori, hingga kini pihaknya masih menunnggu keputusan dari pemerintah daerah terkait teknis pelaksanaan PTM pada Januari 2021 mendatang. Sebab, di awal kebijakannya diserahkan oleh Kemdikbud kepada Pemda atau Pemkot masing masing wilayah. ‘’Selama belum ada Juknis dan untuk mengantisipasi penyebaran
Covid 19 akan menjalankan pembelajaran Daring. Kami tak mau mengambil resiko. Dan sudah kami koordinasikan dengan kepala sekolah,’’ ujar Isa Anshori, Selasa (29/12). Kebijakan Daring itu, lanjut Isa Anshori, juga berlaku bagi sekolah yang telah melakukan ujicoba PTM. Termasuk bagi SMK yang siswanya seyogyanya menjalankan Praktek Kerja Lapangan (Prakerin). Pasalnya, Kemdikbud telah men-
gusulkan adanya project work untuk menggantikan Prakerin jika kondisi kasus Covid 19 di wilayah itu meningkat. ‘’Sekolah bisa memberi tugas yang sesuai kompetensinya, karena situasi yang tidak normal ini. Bentuknya nanti akan diserahkan kepada sekolah masing - masing. Yang jelas akan disesuaikan dengan program keahlian. Kalau dulu ada istilah project work. Mungkin bisa menggandeng UMKM,’’ jelasnya. Isa Ashori menjelaskan, antara kegiatan Prakerin dan project work sebenarnya tidak jauh berbeda. Hanya saja, jika dalam Prakerin siswa diasah kompetensi dan keahlian sesuai dengan kebutuhan industri. Berbeda dengan project work yang lebih ditekankan pada menghasil-
kan produk atau berwirausaha. ‘’Kalau untuk waktunya akan disesuaikan dengan projek masing - masing. Kalau Prakerin kan sekitar enam bulanan. Tapi kalau project work ini akan disesuaikan,’’ pungkasnya. Kegiatan project work juga akan diterapkan SMKN 12 Surabaya untuk beberapa jurusan. Diantaranya jurusan Seni Tari dan Teater yang akan mengundang narasumber dari seniman atau mempunyai sanggar. Namun untuk jurusan Teater, tidak semua kelompok mengundang seniman. Ada di sanggar tertentu yang boleh dipakai prakerin. ‘’Yang sudah pasti (project work, red) ini seni tari dan teater. Karena memang tidak diizinkan orang tua sehingga ada beberapa kelompok yang mengundang sanggar tari di
Surabaya yang bagus untuk project work. Outputnya nanti berupa produk garap tari sebagai pengganti Prakerin. Akhir project work akan membuat pagelaran,’’ jelas Kepala SMKN 12 Surabaya, Biwara Sakti Pracihara. Untuk masa project work tergantung dari persetujuan kepala jurusan. Masimal kegiatan berjalan selama tiga bulan. Sedangkan untuk jurusan non seni, beberapa siswa sudah melakukan Prakerin di berbagai perusahaan dan UMKM. Mereka akan melakukan Prakerin maksimal satu tahun. Sementara itu, dari hasil diskusi SMKN 1 Surabaya dengan IDUKA ada beberapa solusi yang ditawarkan dalam prakerin. Diantaranya magang online, dan pembuatan project work. Untuk project work, Kepala SMKN
1 Surabaya, Tjiptoadi Nugroho mencontohkan, proyek jurusan Multimedia SMKN 1 Surabaya, misalnya membuat video produk pembuatan roti dan pemasarannya. ‘’Mulai proses hingga selesai ini dicapture, divideokan dan kemudian akan dikomunikasikan dengan IDUKA. Dan nanti yang menilai dari pihak industri,’’ jelasnya. Terkait magang online, Cip sapaan akrabnya menyebutkan, ada beberapa jurusan yang bisa melakukan magang industri dengan sistem Daring seperti Multimedia, Produk Siaran TV, dan Rekayasa Perangkat Lunak (RPL) yang notabene bisa dikerjakan secara jarak jauh. Untuk jurusan perhotelan bisa diselanggarakan di sekolah dengan mengundang IDUKA kesekolah untuk penilaianya. [ina]
BANGKU POJOK
Kabupaten Sidoarjo Siap Jadi Pilot Project Sekolah Penggerak Sidoarjo, Bhirawa Tahun 2021 Kemendikbud membuat Program Sekolah Penggerak di seluruh Indonesia. Untuk tahap awal, di Jawa Timur ditunjuk delapan kabupaten/kota, salah satunya yang menjadi pilot project Kabupaten Sidoarjo. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidoarjo, Drs Ec Asrofi MM menuturkan, yang dimaksud dengan sekolah penggerak yakni bisa menjadi penggerak sekolah yang lainnya. Jadi, mulai kepala sekolah, guru dan tenaga kependidikan betul - betul bisa menjadi pelopor dalam pengembangan kurikulum, berinovasi mulai dari pembuatan Silabus, model pembelajaran, bahan ajar dan metode pembelajaran yang sangat bagus. ‘’Diharapkan inovasi dan kreatifitas itu muncul, yang nantinya bisa diadob oleh sekolah - sekolah lain. Baik di kabupaten/ kota setempat, di tingkat propinsi hingga bisa diadob sampai ke tingkat nasional,’’ tutur Asrofi di Pendopo Kabupaten Sidoarjo, Selasa (29/12) kemarin. Proses awalnya yang ditunjuk kabupatennya terlebih dulu, kemudian diarahkan kepada SMP Negeri, SMP Swasta, SD Negeri, SD Swasta termasuk di tingkat TK nya. Untuk berapa sekolah yang ditunjuk masih belum dilakukan, karena ini masih dalam tahap awal, masih dalam tahap koordinasi dengan Pj Bupati Sidoarjo. [ach]
Rencana PTM Januari 2021 Ditunda Pasuruan, Bhirawa Pemkot Pasuruan kembali menunda Pembelajaran Tatap Muka (PTM) di tahun 2021 mendatang. Alasannya, karena penyebaran pandemi Covid 19 dinilai masih mengkhawatirkan. Penundaan itu tertuang dalam Surat Edaran (SE) Wali Kota Pasuruan tentang Penyelenggaraan Pembelajaran Pada Tahun 2020/2021 di Masa Pandemi Corona Virus Disiase 2019. Menurut Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pasuruan, Mualif Arif, alasan penundaan PTM berdasarkan masukan dari Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid 19 Kota Pasuruan. Pasalnya, tingkat resiko penularan Covid 19 di Kota Pasuruan masih mengkhawatirkan. Resiko resiko penularan Covid 19 di Kota Pasuruan sebagai pertimbangan utama. ‘’Intinya PTM tidak wajib, tapi diperbolehkan. Dan kewenangan itu diserahkan pada kewenangan kepala daerah,’’ papar Mualif, Selasa (29/12).[hil]
Kasus Narkoba dan Kekerasan pada Perempuan dan Anak Meningkat Bondowoso, Bhirawa Sepanjang tahun 2020, kasus Narkoba, serta kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur mengalami peningkatan. Jumlah kasus narkoba yang berhasil diungkap meningkat 33 % dibanding tahun 2019. Secara terperinci yakni ada 77 kasus dengan jumlah tersangka 82 orang, dan dua orang di antaranya merupakan tersangka perempuan. Sedangkan untuk pengungkapan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di tahun 2020 mencapai 42 kasus. Meningkat dibanding tahun lalu yang berjumlah 28 kasus. Hal ini, berdasarkan press conference akhir tahun 2020 Polres Bondowoso. Menurut Kapolres Bondowoso, AKBP Erick Frendriz, untuk kekerasan pada perempuan dan anak ini diperkirakan salah satu dampak dari pandemi Covid 19. Tepatnya, banyaknya kegiatan di rumah, tingkat ekonomi menurun yang mempengaruhi emosi - emosi tertentu. ‘’Karena di rumah, bisa jadi yang menjadi pelampiasan keluarga di rumah yakni anak dan istri,’’ tuturnya Selasa (29/12).[san]
Pengukuhan Guru yang diberi tambahan sebagai kepala sekolah, Selasa 29/12 kemarin.
Wali Kota Malang Mengukuhkan 35 Kepala Sekolah Malang, Bhirawa Wali Kota Malang, Drs H Sutiaji mengukuhkan 35 orang Kepala Sekolah Dasar (SD) dan (SMP) di lingkungan Pemerintah Kota Malang, Selasa 29/12 kemarin, bertempat di Aula Dinas Pendidikan, dengan melaksanakan Protokol Kesehatan ketat. Hadir di pengukuhan ini Sekretaris Daerah Kota Malang, Drs Wasto SH MH, Ketua Komisi D DPRD Kota Malang, H Wanedi, Anggota Komisi D DPRD Kota Malang, H Rokhmad SSos, Kepala Inspektorat Kota Malang, Drs Abdul Malik MPd, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Malang, Dra Anita Sukmawati, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang Dra Zubaidah MM. Dalam sambutannya, Wali Kota Sutiaji mengatakan, jabatan yang diberikan ini diharapkan bisa menjadi
ladang amal ibadah. Pergantian jabatan merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan sebagai proses memberikan suasana yang baru. Ini menjadi salah satu wujud proses evaluasi, pergantian pada personal yang purna tugas, sehingga wajib ada penggantinya. Wali Kota Sutiaji mengingatkan, jabatan sebagai Kepala Sekolah kelak akan diminta pertanggungjawaban oleh Tuhan. Maka diminta untuk maknai jabatan mendapatkan pengawasan dari pihak terkait sesuai peraturan yang berlaku, serta diawasi Tuhan Yang Maha Esa. Sutiaji juga berpesan agar Kepala Sekolah yang dikukuhkan ini semakin dinamis, semakin termotivasi untuk meningkatkan potensi, serta mengembangkan kompetensi di era digitalisasi saat ini yang membutuhkan kecepatan penyampaian informasi yang dapat dipertanggung jawabkan, integritas,
transparansi, dan akurasi data yang kesemuanya menuntut adanya adaptasi atas perkembangan jaman di era informasi dan teknologi saat ini. ‘’Selamat dan terima kasih atas kinerja bapak dan ibu. Banyak siswa yang telah sukses, mendapatkan jabatan yang tinggi, menjadi profesor, sedangkan masih saja panjenengan menjadi guru. Guru bukanlah orang hebat, namun banyak tiada terhitung orang hebat dan sukses berkat guru. Dan harus bangga terhadap profesi guru. Jalankan Tupoksi anda secara profesional dan proposional, jangan hanya berdasar suka atau tidak suka, like and dislike,’’ pungkas wali kota yang juga ustadz itu. Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang, Drs Zubaidah MM menuturkan, kegiatan ini merupakan hal biasa yang dilakukan dalam rangka pengembangan po-
tensi dan kompetensi Tenaga Pendidik. Rinciannya, 30 orang dikukuhkan sebagai kepala SD dan lima orang dikukuhkan sebagai Kepala SMP. ‘’Pengukuhan tenaga pendidik yang diberi tugas sebagai Kepala Sekolah merupakan siklus rutin. Mengingat ada beberapa Kepala Sekolah memasuki masa purna tugas (pensiun). Hal ini sekaligus sebagai bentuk reward atas dedikasi, kinerja dan daya upaya tenaga pendidik. Beberapa tahun terakhir Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang bekerjasama dengan LP2KS (Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Kepala Sekolah), Kemdikbud untuk mempersiapkan tenaga pendidik yang telah memenuhi persyaratan menjadi calon kepala sekolah. Sehingga memiliki standart kompetensi Kepala Sekolah sesuai dengan peraturan yang berlaku,’’ terangnya.[mut]
Pengadaan Sarana Olah Raga untuk Meningkatkan Prestasi Atlet Kota Batu Kota Batu, Bhirawa Berbagai program dan perencanaan disusun KONI Kota Batu dalam upaya meningkatkan prestasi olah raga para atlet di tahun 2021. Sehingga KONI menambah jumlah anggaran menjadi Rp8,8 miliar, dari anggaran ini beberapa Cabang Olah Raga (Cabor) mendapatkan kesempatan melakukan pengadaan sarana olah raga yang selama ini menjadi kendala. Menurut Ketua KONI Kota Batu, Drs Mahfud, pengadaan alat ini diprioritaskan bagi Cabor yang belum memiliki alat olah raga sama sekali. Contohnya, Cabor Sepeda Downhill yang alatnya masih milik pribadi atlet. Namun belum semua atletnya memiliki sepeda sesuai standar yang digunakan untuk pertandingan tingkat nasional ataupun internasion-
al. Setiap kategori di Cabor ini membutuhkan sepeda yang berbeda. ‘’Untuk harga sepeda downhill memang cukup mahal bahkan harga satu sepeda bisa mencapai ratusan juta rupiah,’’ ujar Mahfud, Selasa (29/12). Mahfud menjelaskan, yang memiliki sepeda downhill sesuai standar masih atlet senior, sehingga ketika ada atlet yunior yang akan mengikuti kejuaraan terpaksa harus meminjam sepeda pada atlet senior. Kendala yang sama juga dialami beberapa Cabor lain di bawah binaan KONI Batu. Dengan alasan ini tahun 2021 KONI Kota Batu menaikkan anggarannya menjadi Rp8,8 miliar. Anggaran ini mengalami kenaikan Rp2,8 miliar dari tahun sebelumnya. ‘’Di tahun 2020 kami mendapatkan anggaran Rp6 miliar, namun hanya di-
Suasana pemaparan program pelatihan dan giat kejuaraan olah raga di KONI Kota Batu.n anas bahtiar/ bhirawa
gunakan Rp4,5 miliar. Karena di tahun ini Porkot Batu batal dilaksanakan akibat adanya pandemi Covid 19. Artinya, kenaikan anggaran ini juga dipergunakan untuk mengelar Pekan Olah Raga Kota (Porkot) Batu keenam,’’ jelas Mahfud. Untuk melecut prestasi atlet, dalam anggaran tahun 2021 KONI Kota Batu
menyiapkan bonus atlet dan pelatih sebesar Rp400 juta. Untuk peningkatan kualitas Cabor pada 2021 juga disiapkan alokasi anggaran sebesar Rp700 juta. ‘’Sistemnya mereka mengirimkan proposal anggaran, sedangkan untuk disetujui atau tidaknya menjadi pertimbangan kami,’’ tambah Mahfud.[nas]
Prioritaskan ABK dari Keluarga Tak Mampu, Terbatas Jarak dan Fisik
Optimalkan Layanan SLBN, Dindik Salurkan Mobil Jatim Cettar Optimalkan layanan pendidikan khusus, Dinas Pendidikan (Dindik) Jatim dengan salurkan tiga mobil layanan bagi siswa Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) di Jatim. Di tahap pertama ini, baru tiga mobil Jatim Cettar yang didistribusikan di tiga SLB Negeri, yakni SLBN Lawang, SLBN Jember dan SLBN Talun Blitar.
istimewa
Bertahap, hanya tiga lembaga yang mendapatkan mobil Jatim Cettar untuk layanan antar jemput siswa ABK.
Menurut Kepala Dindik Jatim, Wahid Wahyudi, sesuai arahan Gubernur Jatim pada Dindik Jatim agar peserta didik ABK juga diberikan fasilitas yang sama dengan yang lain. Sehingga mereka juga bisa mengikuti proses pembelajaran dengan baik. ‘’Di akhir tahun 2020 ini melalui APBD Jatim diadakan pengadaan mobil Jatim Cettar untuk sekolah SLB,’’ kata Wahid, Selasa (29/12). Lebih lanjut, Wahid menjelas-
kan, di tahap pertama ini mobil hanya diberikan ke sekolah dengan jumlah siswa terbanyak. Salah satunya SLBN Jember dengan jumlah siswa 144 orang. Nantinya, mobil akan diprioritaskan untuk antar jemput siswa dari kalangan keluarga tak mampu. Diharapkan bagi anak difabel yang belum mengikuti pendidikan bisa mengikuti pendidikan di SLB terdekat. ‘’Kami harapkan juga para alumni ABK bisa mengantarkan siswan-
ya sehingga bisa bekerja di perusahaan dan menjadi pekerja mandiri atau perguruan tinggi. Termasuk bagi SLB yang membutuhkan tempat praktek. Bisa memanfaatkan Sarpras di SMK terdekat,’’ imbuhnya. Sementara itu, Kepala Bidang PKPLK Dindik Jatim, Suhartono mengungkapkan tiga mobil layanan difabel Jatim Cettar ini merupakan program tahunan sejak tahun 2019. Di tahun sebelumnya, Dindik juga telah mendistribusikan tiga mobil layanan antar jemput difabel di tiga sekolah yang berbeda. Yakni SLBN Gedangan, SLBN Batu, dan SLBN Sampang. ‘’Ini tahun kedua kami mengadakan program ini. Diharapkan mobil ini bisa memberikan layanan
antar jemput kepada ABK yang memiliki keterbatasan ekonomi, keterbatasan jarak dan keterbatasan fisik,’’ jabarnya. Diakui Suhartono, program mobil layanan antar jemput ABK perlu dianggarkan. Mengingat salah satu kebutuhan yang mendesak bagi lembaga dalam memberi layanan pendidikan. Sehingga lembaga ini bisa mengoptimalkan layanan yang diberikan. ‘’Di dalam mobil sudah dimodifikasi ada dua kursi roda untuk siswa difabel. Kapasitasnya untuk lima penumpang. Jadi memang didesain dan prioritaskan untuk mereka yang kesulitan secara ekonomi, terbatas secara jarak dan fisik,’’ tandasnya. [ina]
Bhir Halaman 6
Rabu Kliwon, 30
PEMERINTAH PROV Dinas Perindustrian dan Perd
Pacu Peningkatan Perdagangan Jawa Timur di Masa Pandemi, Pemprov Jatim Sering Gelar Misi Dagang Kota Surabaya, Bhirawa Di tengah penurunan kinerja perdagangan Jawa Timur sebagai imbas diberlakukannya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di awal pandemi Covid-19, peluang peningkatan transaksi dagang datang melalui kegiatan Misi Dagang yang rutin digelar oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur. Kerap digelar secara offline, sejak bulan Juni gelaran Misi Dagang dilakukan dengan cara yang berbeda karena adanya pandemi Covid-19. Jika sebelumnya para pelaku usaha Jatim dapat bertransaksi secara langsung dengan pelaku usaha di satu Provinsi Mitra, namun pada kegiatan Misi Dagang yang digelar secara online, dilakukan pertemuan antara pelaku usaha Jatim dengan beberapa Provinsi Mitra secara virtual. Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa mengatakan bahwa kegiatan Misi Dagang diharapkan dapat memacu Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) maupun pertumbuhan ekonomi Jawa Timur di tengah pandemi Covid-19 dengan mempertemukan pelaku usaha Jawa Timur dan Provinsi Mitra. Tujuannya agar terjalin jaringan yang berkelanjutan dan mendorong potensi komoditi yang ada di masing-masing provinsi. "Potensi produk unggulan dari Jawa Timur untuk memenuhi pangsa pasar baik di level Nasional maupun Internasional masih terbuka lebar, Misi Dagang merupakan media untuk memperkuat konektivitas dan jejaring antara buyer dan trader dari kedua provinsi. Langkah ini dibangun dengan berbagai inisiasi perluasan jaringan," ujar Khofifah. Khofifah berharap, Misi Dagang yang digelar bisa mendorong perdagangan di masing-masing provinsi dengan keunggulan dan potensi yang dimiliki. Caranya
Misi Dagang merupakan media untuk memperkuat konektivitas dan jejaring antara buyer dan trader dari kedua provinsi. Langkah ini dibangun dengan berbagai inisiasi perluasan jaringan.
adalah dengan saling mempertemukan trader dan buyer yang sedang mencari mitra dagang sesuai kebutuhan dan potensi masing-masing provinsi. Selain itu, lanjutnya, diharapkan Misi Dagang bisa memberikan daya ungkit dan pembangkit ekonomi akibat pandemi Covid-19 sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi lebih produktif antara provinsi Jawa Timur dan provinsi mitra. "Tentu Misi Dagang sebagai pemantik saja. Kita berharap setelah kegiatan Misi Dagang berakhir, transaksi dan interaksi antar pelaku usaha bisa terus terjalin," terang Khofifah. "Jadi adanya Misi Dagang ini kita bisa menemukenali apa yang menjadi keunggulan dan andalan masing-masing provinsi. Sehingga selanjutnya kita bisa saling melakukan sinergi dan kolaborasi untuk saling melengkapi," imbuh or-
ang nomor satu di Jatim ini. Khofifah juga mengatakan bahwa kegiatan Misi Dagang dilakukan untuk memacu geliat perdagangan Jawa Timur dengan Provinsi Mitra lainnya di Indonesia. "Pemerintah Prov. Jatim telah melakukan upaya-upaya pemulihan ekonomi. Untuk meningkatkan nilai transaksi perdagangan dalam negeri, salah satunya adalah dengan menggelar kegiatan Misi Dagang baik offline, online, maupun hybrid," ucap Khofifah. Sepanjang tahun 2020, Pemprov. Jatim telah menggelar kegiatan Misi Dagang sebanyak 8 kali dengan nilai transaksi sebesar Rp. 1,52 triliun dan Misi Dagang Online sebesar Rp. 156,5 miliar .Total kegiatan offline sebanyak 2 kali yaitu di Medan, Sumatera Utara dan di Pekanbaru, Riau pada bulan Maret. Selanjutnya ditengah pandemi Covid-
Misi Dagang digelar di bulan September secara hybrid dimana para pelaku usaha Provinsi Mitra akan dipertemukan secara online, sedangkan para pelaku usaha Jatim akan dipertemukan di satu titik lokasi yang sama secara offline.
19, dilakukan sebanyak 3 kali secara online. Pada bulan Juni, uji coba dilakukan dengan mempertemukan pelaku Usaha Menengah Besar Jawa Timur dengan pelaku usaha di 4 Provinsi Mitra yakni Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Barat (NTB), Nusa Tenggara Timur (NTT), dan Papua Barat. Kemudian pada bulan Juli dengan 6 Provinsi Mitra antara lain Kalimantan Timur, Gorontalo, Sulawesi Tenggara, Maluku, dan Maluku Utara yang merupakan Kawasan Indonesia Timur dengan ketergantungan terhadap Jawa Timur akan kebutuhan bahan pokok yang begitu besar. Sedangkan di bulan Agus-
tus mempertemukan sebagian pelaku usaha Jatim dengan 5 Provinsi Mitra jalur lintas selatan yaitu Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Bali, Nusa Tenggara Barat (NTB), dan Nusa Tenggara Timur (NTT) yang bertujuan untuk menggerakan jalur ekonomi di jalur lintas selatan. "Jadi dalam transaksi Misi Dagang online ini kita bangun jaringan melalui media komunikasi dengan harapan peluang dan manfaat yang besar bagi para peserta untuk bisa bertukar informasi dan melanjutkan transaksi," imbuh perempuan yang pernah menjabat sebagai Menteri Sosial tersebut. Gelaran Misi Dagang juga melibatkan OPD di lingkungan Prov. Jawa Timur lainnya seperti Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Dinas Peternakan, Dinas Perkebunan, Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Biro Perekonomian, dan Dinas Perikanan dan Kelautan, dan dinas terkait lainnya untuk saling berkoordinasi terhadap ketersedian komoditas yang akan diperjualbelikan. Selanjutnya, Misi Dagang digelar di bulan September secara hybrid dimana para pelaku usaha Provinsi Mitra akan dipertemukan secara online, sedangkan para pelaku usaha Jatim akan dipertemukan di satu titik lokasi yang sama secara offline. Menariknya pada kegiatan Misi Dagang tersebut juga ditampilkan pameran produk unggulan Jatim yang
harapannya dapat meningkatkan transaksi perdagangan. Kegiatan tersebut tentunya digelar dengan tetap memperhatikan penerapan protokol kesehatan Covid-19. Kegiatan Misi Dagang selanjutnya berlangsung secara offline pada bulan Oktober di Kupang, Nusa Tenggara Timur dan di Palembang Sumatera Selatan bulan Desember. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur, Drajat Irawan mengatakan bahwa kegiatan Misi Dagang akan digelar kembali secara berkelanjutan di tahun 2021. "Harapannya dengan adanya kegiatan Misi Dagang ini antar pelaku usaha dapat bertemu di satu titik lokasi dan jika ada kecocokan dapat langsung bertransaksi. Begitu pula dengan pelaku usaha Jatim dengan pelaku usaha di Provinsi Mitra sehingga terjadi peningkatan transaksi perdagangan di Jawa Timur," pungkas Drajat. [gat*]
Khofifah Indar Parawansa Gubernur Jatim
Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa mengatakan bahwa kegiatan Misi Dagang diharapkan dapat memacu Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) maupun pertumbuhan ekonomi Jawa Timur di tengah pandemi Covid-19 dengan mempertemukan pelaku usaha Jawa Timur dan Provinsi Mitra. Penandatanganan perjanjian kerjasama antara Pemprov Jatim dan Provinsi Sumatra Selatan tentang kerjasama perdagangan.
Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa meninjau dan memperkenalkan langsung produk komunitas Jawa Timur yang diikutsertakan dalam misi dagang di Palembang.
rawa
0 Desember 2020
Halaman 7
VINSI JAWA TIMUR agangan Provinsi Jawa Timur
Penandatanganan perjanjian kerja sama dilakukan Direktur Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri Kemendag, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur, Vice President Accor, dan Pimpinan PT BNI Wilayah Surabaya.
Fasilitasi Produk IKM dan UKM Dalam Upaya Peningkatkan Kinerja Transaksi Perdagangan Jatim Kota Surabaya, Bhirawa Ditengah penurunan kinerja transaksi perdagangan imbas dari adanya pandemi Covid-19, peluang peningkatan transaksi dagang datang dari program fasilitasi terhadap dukungan bagi produk Industri Kecil Menengah (IKM) dan Usaha Kecil Menengah (UKM) melalui pemanfaatan fasilitas perhotelan, jasa akomodasi, dan permodalan. Program yang dicanangkan oleh Kementrian Perdagangan (Kemendag) RI tersebut merupakan kerja sama dengan pihak perhotelan dan perbankan untuk melanjutkan program peningkatan daya saing dan transformasi. Kemudian, juga dalam penggunaan produk dalam negeri melalui pemberdayaan IKM dan UKM dengan penandatanganan bersama grup perhotelan PT. AAPC Indonesia (Accor) dan PT Bank Negara Indonesia (BNI). Kerja sama tersebut tertuang dalam perjanjian kerja sama "Pengembangan Pemberdayaan UMKM di Sektor Perdagangan Melalui Pemanfaatan Fasilitas Perhotelan dan Jasa Akomodasi, serta Penyediaan Layanan Perbankan". Penandatanganan perjanjian kerja sama dilakukan Direktur Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri Kemendag Ida Rustini, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur Drajat Irawan, Vice President Accor Adi Satria, dan Pimpinan PT BNI Wilayah Surabaya Muhamad Gunawan Putra. Dilanjutkan penandatanganan kontrak penyediaan kebutuhan hotel antara Accor dengan UKM dan IKM, penyerahan secara simbolis kredit bagi UKM dan IKM, dan penyerahan bantuan alat produksi bagi UKM dan IKM. Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa menyampaikan rasa terima kasih dan apresiasinya terhadap Ke-
Kontrak penyediaan kebutuhan hotel antara Accor dengan UKM dan IKM, penyerahan secara simbolis kredit bagi UKM dan IKM, dan penyerahan bantuan alat produksi bagi UKM dan IKM.
Asisten I Sekdaprov, Ardo Sahak
Sekjen Kemendag, Suhanto
mentrian Perdagangan (Kemendag) RI atas terselanggaranya program penandatanganan nota kesepahaman (MoU) tersebut di Provinsi Jawa Timur. “Saya menilai program ini sangat penting dan bermanfaat dalam membangkitkan gairah perekonomian di tengah pandemi Covid-19 yang berlangsung secara global,” ujar Khofifah. Perempuan yang menjabat sebagai Gubernur Jawa Timur ini mengatakan bahwa adanya pandemi Covid-19 mengakibatkan adanya tantangan dalam membangun perekonomian yang harus
dijawab dengan kerja cerdas bersama. Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia yang dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo pada 14 Mei 2020 menemukan titik relevansi untuk menumbuhkan perekonomian yang tertekan akibat Covid-19 maupun untuk menggalakkan subtitusi impor. “Di era digital aspek yang perlu dikedepankan yaitu kolaborasi dan sinergi, kreativitas, inovasi, dan kecepatan, serta beradaptasi dengan cara baru, dan untuk menyelesaikan permasalahan dan tantangan yang dihadapi,” ujar perempuan yang pernah menjabat sebagai Menteri Sosial tersebut. Tantangan yang begitu massif untuk berkembang di era ekonomi digital menjadi bagian yang tak terlepaskan dari adanya pandemi Covid-19 ini, di mana physical distancing menjadi se-
Perjanjian kerja sama "Pengembangan Pemberdayaan UMKM di Sektor Perdagangan Melalui Pemanfaatan Fasilitas Perhotelan dan Jasa Akomodasi, serta Penyediaan Layanan Perbankan".
buah keharusan. Sehingga pelaku usaha baik IKM maupun UKM tidak bisa bertemu secara langsung dengan buyer dan harus tanggap akan digitalisasi. “Saat ini kita memasuki era digital yang menuntut otomatisasi, digitalisasi, dan konektifitas di berbagai sektor usaha, terlebih di sektor usaha industri dan perdagangan,” imbuh orang nomor satu di Jatim ini. Oleh karena itu, Khofifah mengatakan bahwa langkah tersebut sudah tepat bilamana ada Kerja Sama Pemberdayaan UKM dan IKM di Sektor Perdagangan melalui Pemanfaatan Fasilitas Perhotelan dan Jasa Akomodasi serta Penyediaan Layanan Perbankan. Khofifah mengatakan bahwa penandatanganan perjanjian kerja sama di Provinsi Jawa Timur ini dilakukan guna mendukung program pemerintah terkait peningkatan penggunaan produk dalam negeri melalui pemberdayaan UKM dan IKM yang ada di Provinsi Jawa Timur. Poin penting perjanjian kerja sama ini antara lain adalah, pertama, mencakup koordinasi antarpihak-pihak terkait, pertukaran data dan informasi, serta pembinaan terhadap UKM dan IKM. Kedua, kontrak kerja sama pengadaan barang dan/atau jasa fasilitas perhotelan dan jasa akomodasi dengan pelaku UMKM di sektor perdagangan yang memenuhi kriteria pihak-pihak terkait. Ketiga, fasilitas pembiayaan dan legalitas usaha kepada UKM dan IKM di sektor perdagangan yang bekerja sama dengan pihak-pihak terkait. Kerjasama program ini adalah meliputi pemberian fasilitasi kepada Usaha Kecil Menengah berupa akses pemasaran, pembiayaan, pengembangan, dan pemanfaatan di sektor perdagangan pada fasilitas perhotelan dan jasa akomodasi pada sektor perdagangan serta pemanfaatan program Corporate Social Responsibility (CSR). Sementara itu, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur, Drajat Irawan mengatakan bahwa perjanjian kerjasama ini diharapkan menjadi stimulus bagi para UKM dan IKM dalam menghadapi Pandemi Covid-19 dan juga mendorong para pelaku usaha untuk berpikir kreatif dan bisa memanfaatkan peluang yang ada. [gat*]
JATIM MEMBANGUN APBD 2021 Belum Disahkan, Situbondo Terancam Sanksi Rabu Kliwon, 30 Desember 2020
Halaman 8
Situbondo, Bhirawa Draf Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Situbondo tahun 2021 memasuki deadline terakhir belum juga ditandatangani hingga Selasa (29/). Ini terjadi karena ada polemik antara DPRD dan Pemkab Situbondo yang belum kunjung selesai. Akibatnya, APBD yang seharusnya disahkan sebelum akhir tahun sepertinya sulit dilakukan. Hingga kemarin, belum jelas penyebab polemik pengesahan APBD 2021 tersebut. Informasi yang beredar, kalangan DPRD dan Pemkab Situbondo tidak sejalan karena beda persoalan anggaran di dalam APBD tahun 2021. Patut disayangkan jalur komunikasi kedua belah hingga kemarin belum juga menemui kata sepakat. Kondisi ini juga dipicu paska pesta pilkada pada 9 Desember lalu.
Dampak dari tidak jelasnya pengesahan APBD 2021 ini juga berpengaruh besar bagi kesinambungan pembangunan di Kota Santri Situbondo. Menurut Wakil Ketua DPRD Situbondo, Abdurrahman, DPRD telah berusaha membuka komunikasi dengan pemerintah daerah. Bahkan DPRD telah mengirim perwakilan pimpinan dewan untuk menemui Plt Bupati Yoyok Mulyadi, namun belum berhasil bertemu. “Ya kami sudah membuka pintu untuk berkomunikasi namun belum ada hasil. Sampai kini tidak ada pembahasan. Kalau memang menutup pintu, ya kami juga akan menu-
tup pintu,” jelas politisi PPP itu. Abdurrahman menambahkan, Plt Bupati sebenarnya sudah memberikan jawaban terhadap rekomendasi DPRD di KUA PPAS APBD 2021. Namun, ulasnya, jawaban yang diberikan seolah-olah sebagai bentuk kengototan pemerintah dalam mempertahankan keinginannya selama ini. “Ya benar Plt Bupati sudah membuat laporan kepada Gubernur Jatim dan Menteri Dalam Negeri. Tetapi di sana seakan-akan kami yang salah,” ungkap Abdurrahman. Abdurrahman kembali menerangkan, seharusnya pemerintah daerah mengajak legislatif duduk bersama untuk mencari solusi, sehingga kepentingan rakyat bisa didahulukan. Saat ini, papar dia, DPRD Kabupaten Situbondo masih terus berupaya menjalin komunikasi agar APBD bisa disahkan. Namun kemu-
sawawi/bhirawa
Tampak suasana ruang utama DPRD Situbondo saat pengesahan KUA-PPAS sebagai cikal bakal APBD 2021 berjalan deadlock karena tidak dihadiri angggota Dewan sesuai kourum.
ngkinan baru bisa menindaklanjuti hal tersebut usai tahun baru. “Kalau seperti ini, lalu siapa yang tidak pro rakyat. Kalau misalnya komunikasi tetap terkunci, satu-satunya solusi, kami akan menunggu pelantikan bupati terpilih pada bu-
lan Februari 2021 mendatang,” ujar Abdurrahan. Abdurrahman mengatakan, dengan belum disahkannya APBD 2021 tentu memiliki dampak yang luas. Tidak hanya menyangkut program kinerja, melainkan ada ancaman sanksi yang
harus diterima. Untuk gaji di luar ASN sudah pasti tidak mungkin lagi terbayar di bulan Januari 2021. “Ya jika kondisinya seperti ini otomatis akan ada sanksi dari Pemrov Jatim. Kami pasrah dengan persoalan sanksi. Semua tergantung Gubernur,” pungkas Abdurahman. Di sisi lain Kepala BPPKAD Kabupaten Situbondo Hariyadi Tedjo Laksono mengakui, sesuai aturan yang ada, jika APBD tahun 2021 tidak disahkan hingga akhir tahun 2020 maka dampaknya anggota DPRD juga tidak akan menerima tunjangan dan gaji selama 6 bulan kedepan. Namun Hariyadi berjanji akan lebih dahulu melakukan konsultasi kepada BPK RI dan pemerintah pusat, menyikapi kondisi yang dialami Kabupaten Situbondo. “Ya saya harus konsultasi dulu,” tegas Hariyadi. [awi]
KELANA JATIM
Bupati Akan Terus Mengatasi Disparitas Antar Desa di Kabupaten Madiun Pemkab Madiun, Bhirawa Bupati Madiun, H. Ahmad Dawami menegaskan akan terus berupaya mengatasi kesenjangan atau disparitas antar desa di Kab. Madiun. Menurutnya, kemiskinan di desa yang di wilayah perkotaan cenderung lebih terkendali dibanding di perdesaan. Untuk itu, dirinya berharap kepada desa yang ‘kaya’ agar tidak ragu-ragu membantu desa sebelahnya yang ‘miskin’. “Makanya mulai 2019 dan 2020, saya dorong terus program untuk mengurangi pengangguran, seperti pemberdayaan masyarakat, UMKM dan lainnya sebagai solusi untuk memperkecil disparitas itu. Semua desa akan kita konekkan. Digarap bareng-bereng untuk mempersempit gap antara desa miskin dan desa kaya,”kata Bupati Ahmad Dawami pada acara Penyerahan SK Bupati tentang Hasil Evaluasi Rancangan Perdes APBDes TA 2021 dan Penandatanganan Pakta Integritas Kepala Desa, di Ruang Rapat Eka Kapti, Selasa (29/12) Dikatakan oleh Bupati, dari hasil evaluasi di 198 desa di Kab. Madiun masih ada beberapa diantaranya mendapat catatan meski tidak fatal. Namun yang membuat dirinya prihatin apabila di tahun ini ada desa mendapat catatan sama dengan catatan di 2019. [dar] Bupati Madiun, H. Ahmad Dawami menyerahkan SK Bupati tentang Hasil Evaluasi Rancangan Perdes APBDes TA 2021 dan Penandatanganan Pakta Integritas Kepala Desa, di Ruang Rapat Eka Kapti, Selasa (29/ 12). sudarno/bhirawa
KEHILANGAN TULUNGAGUNG HILANG STNK, Yamaha, Hitam Biru, th. 2011, AG 6490 R, a/n. Indrawati, Ds.
Kendalbulur, Boyolangu – T.Agung No. 7696/IMB/BI-IV/2020 HILANG STNK, AG 3164 RBL, a/n. Nanang Susanto, Jl MT Haryono/133-B RT 03
RW 8 Kel. Kepatihan – T.Agung No. 7697/IMB/BI-IV/2020 HILANG STNK, AG 5182 SC, a/n. Moh Nurohman, Ds. Sukodono RT 02 RW 01
Karangrejo –T.Agung No. 7698/IMB/BI-IV/2020
Kasus Datun Rp 312,28 Miliar
Kejari Surabaya Selamatkan Uang Negara Rp 386,32 Miliar Surabaya, Bhirawa Kejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya berhasil menyelamatkan dan mengembalikan keuangan negara Rp 386,32 miliar dari beberapa kasus di 2020. Itu diungkap Kejari Surabaya dalam analisa dan evaluasi (anev) dan konferensi pers melalui aplikasi Zoom, Selasa (29/12). Kepala Kejari (Kajari) Surabaya, Anton Delianto mengatakan, 2020 ini pemulihan keuangan negara senilai Rp 344,59 miliar. Penyelematan dan pengembalian uang negara itu diperoleh dari perkara-perkara yang ditangani Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun), Seksi Pidana
Umum (Pidum) dan Seksi Pidana Khusus (Pidsus) sepanjang 2020. “Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara Kejari Surabaya telah menyelematkan keuangan negara senilai total Rp 312,28 miliar,” kata Kajari Surabaya, Anton Delianto. Sedangkan dari pekara yang di Pidum, sambung Anton, diperoleh pengembalian uang negara senilai total Rp 10,92 miliar. Dijelaskannya, pengembalian uang negara dari perkara-perkara yang ditangani Seksi Pidum diantaranya berasal dari uang rampasan, serta setoran denda tilang maupun nontilang. Salah satunya denda dari yustisi protokol
Posotif Covid 19 Kadis Perhubungan Kota Probolinggo Tutup Usia Wali Kota Hadi: Tentunya Ujian Ini Sangat Berat Bagi Pemerintah Kota Probolinggo, Bhirawa Pemerintah Kota Probolinggo kembali berduka. Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Sumadi dinyatakan meninggal dunia, Senin (28/12) malam setelah menjalani perawatan karena terkonfirmasi positif Covid 19. Menurut Plt. Kepala Dinkes P2KB dr NH Hidayati, Sumadi sempat mengeluh batuk dan pilek pada Minggu (13/12) saat menghadiri kegiatan rapat. Pada 15 Desember, Sumadi menjalani tes swab di RSUD dr Mohamad Saleh. Sore harinya, hasil pemeriksaan Sumadi dinyatakan positif Covid 19. “Teman-teman dari puskesmas langsung ke rumah beliau untuk memberikan obat antivirus, vitamin dan obat sesuai keluhannya. Ternyata pada malam harinya, Pak Sumadi sudah ada di RSUD dr Mohamad Saleh,” cerita dr Ida-panggilan akrabnya. Kemudian keesokan harinya, dr Ida kembali menghubungi Sumadi dan mengaku kondisinya membaik. Namun beberapa hari kemudian karena kondisinya yang memerlukan perawatan lebih lanjut, Sumadi dibawa ke RSSA Malang. Diketahui, Sumadi mempunyai komorbid diabetes mellitus (DM), hipertensi dan penyakit jantung coroner. Ia juga sempat panik setelah dinyata-
PENGUMUMAN (Tentang Sertipikat Hilang) No. 5 / BPN / XII / 2020
Untuk mendapatkan sertipikat baru sebagai pengganti sertipikat yang hilang, berdasarkan pasal 59 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah, dengan ini diumumkan bahwa : Nama/alamat
1 1
2 SUCIPTO Desa Bulu Kec. Balen
2
SUCIPTO Desa Bulu Kec. Balen
3
SUCIPTO Desa Bulu Kec. Balen
4
ROCHMAD Desa Banjarsari Kec. Trucuk
5
JALI Desa Pojok Kec. Purwosari
6
FUJI TIKA RATNAWATI Kel. Klangon Kec. Bojonegoro
7
ALI MUJAHIDIN Desa Kauman Kec. Bojonegoro
8
LIESWATI Desa Baureno Kec. Baureno
9
SRI NOVITA SULISTYOWATI Desa Mojoranu Kec. Dander
10
LASMIDI Desa Lengkong Kec. Balen
wiwit agus pribadi/bhirawa
spon tubuh terhadap pengobatan dan infeksi Covid 19. Plt. Kepala Dinkes P2KB ini juga yang terus mengingatkan masyarakat untuk menjaga kondisi dan wajib 4M (memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, menjaga jarak dan menghindari kerumunan). “Sebentar lagi libur Tahun Baru, sudah ya tidak perlu kemana-mana. Di rumah saja,” pesannya.ementara itu, Kepala Dinas Kominfo Aman Suryaman menambahkan bahwa jenazah Sumadi akan diberangkat dari RSSA Malang dan tiba sekitar pukul 20.30 (Senin malam). “Akan ada penghormatan terakhir di halaman kantor wali kota sesuai petunjuk dari Bapak Wali Kota,” katanya.[wap]
dak pidana korupsi yang ditangani Seksi Pidana Khusus Pidsus diperoleh pengembalian keuangan negara senilai Rp 62,77 miliar,” tambahnya. Sementara itu, Kepala Seksi (Kasi) Pidsus Kejari Surabaya, Ari Prasetya Panca Atmaja menambakan, sebagian besar yang dikembalikan berupa aset negara. Salah satunya perkara tanah dan bangunan sebanyak lima unit yang ditaksir senilai Rp 5 miliar. Dan juga berupa barang rampasan, yaitu tanah seluas kurang lebih 70 ribu meter persegi dengan nilai taksiran kurang lebih senilai Rp 26 miliar yang diserahkan ke Pemkot Surabaya.[bed]
Jalan Teuku Umar No. 112 Telp. 0353-881186, Fax. 0353-889786 BOJONEGORO
pemohon
Wali kota Hadi pimpin sholat jenasah Sumadi di halaman pemkot.
kesehatan selama pandemi virus corona (Covid-19). Anton memaparkan, jumlah pelanggar yustisi protokol kesehatan Covid-19 sebanyak 4.332 orang. Total denda perkara dari seluruh pelanggar senilai Rp199,28 juta, yang juga diwajibkan membayar biaya perkara senilai total Rp 9,14 juta. Namun dari seluruh pelanggar yustisi protokol kesehatan Covid-19, tercatat yang telah membayar sebanyak 3.252 perkara. Dengan nilai denda yang sudah masuk ke kas daerah Rp 152,45 juta, serta biaya perkara disetor ke kas negera Rp 6,75 juta. “Selain itu dari perkara-perkara tin-
KEMENTRIAN AGRARIA DAN TATA RUANG BADAN PERTANAHAN NASIONAL KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BOJONEGORO
No
kan positif Covid 19 karena punya penyakit penyerta. Klaster dari mana Sumadi terpapar, dr Ida mengaku tidak mengetahuinya karena sulit terdeteksi. “Pertamanya kondisinya bagus, sempat drop, bagus lagi. Kondisinya naik turun. Semalam (27/12) dikabari kondisi beliau sedang tidak baik,” jelas dr ida. Dokter Ida juga menjelaskan tentang tingginya angka kematian pasien Covid 19 di Kota Probolinggo yang mencapai 100 orang (hingga tanggal 28 Desember). Analisa banyaknya pasien Covid 19 meninggal yaitu karena punya komorbid, pasien datang dalam kondisi saturasi oksigen rendah dan kekuatan re-
istimewa
Anev akhir tahun 2020 yang digelar Kejari Surabaya dalam aplikasi Zoom, Selasa (29/12).
Hak Atas Tnh a.Jenis /No. b.No & tgl SU c.Luas 3 a.HM No. 713 b.02-06-2004 97/Bulaklo/2004 c.2.092 M2 a.HM No. 716 b.24-05-1994 2191/1994 c.2.900 M2 a.HM No. 531 b.06-10-1994 4901/1994 c.1.750 M2 a.HM No. 946 b.05-12-2013 872/Banjarsari/2013 c.179 M2 a.HM No. 198 b.20-04-2010 28/Pojok/2010 c.4.641 M2 a.HM No. 536 b.26-12-2006 315/Bakalan/2006 c.895 M2 a.HP No. 06 b.15-03-1986 1003/1986 c.215 M2 a.HM No. 1530 b.19-10-1995 315/1995 c.367 M2 a.HM No. 05 b.c.360 M2 a.HM No. 381 b.22-02-1993 878/1993 c.1.490 M2
Nib
Terdaftar atas nama
Letak Tanah a.Desa/Kel. Pengeluaran b.Kecamatan Tanggal
4 00708
5 SUCIPTO
6 18-01-2005
7 a.Bulaklo b.Balen
-
SUCIPTO
29-06-1994
a.Suwaloh b.Balen
-
SUCIPTO
16-11-1994
a.Bulu b.Balen
-
ROCHMAD
27-03-2014
a.Banjarsari b.Trucuk
00213
NYOMO
28-04-2010
a.Pojok b.Purwosari
00543
MULYANI
02-02-2007
a.Bakalan b.Kapas
-
DEPARTEMEN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
16-10-1986
a.Kepatihan b.Bojonegoro
-
LISWATI
21-11-1995
a.Sraturejo b.Baureno
-
LASMIRAH binti RESOWIDJOJO 22-12-1966
a.Mojoranu b.Dander
-
LASMIDI
a.Lengkong b.Balen
20-05-1994
Keterangan
8 - Surat pernyataan dibawah sumpah/ janji tgl. 19-11-2020 - Laporan kehilangan tgl . 06-06-2017 Nomor : SLPLK/1841/VI/2017/JATIM/RES BJN - Surat pernyataan dibawah sumpah/ janji tgl. 19-11-2020 - Laporan kehilangan tgl . 03-11-2020 Nomor : SLPLK-BS/4076/XI/YAN.2.4/2020/JATIM/RES BJN - Surat pernyataan dibawah sumpah/ janji tgl. 19-11-2020 - Laporan kehilangan tgl . 03-11-2020 Nomor : SLPLK-BS/4077/XI/YAN.2.4/2020/JATIM/RES BJN - Surat pernyataan dibawah sumpah/ janji tgl. 19-11-2020 - Laporan kehilangan tgl . 11-02-2020 Nomor : SLPLK/0653/II/TUK.7.2.1/2020/JATIM/RES BJN - Surat pernyataan dibawah sumpah/ janji tgl. 19-11-2020 - Laporan kehilangan tgl . 27-07-2020 Nomor : SLPLK/2826/VII/TUK.7.2.1/2020/JATIM/RES BJN - Surat pernyataan dibawah sumpah/ janji tgl. 19-11-2020 - Laporan kehilangan tgl . 02-01-2020 Nomor : SLPLK/0006/I/TUK.7.2.1/2020/JATIM/RES BJN - Surat pernyataan dibawah sumpah/ janji tgl. 19-11-2020 - Laporan kehilangan tgl . 26-12-2019 Nomor : SLPLK/5860/XII/TUK.7.2.1/2019/JATIM/RES BJN - Surat pernyataan dibawah sumpah/ janji tgl. 19-11-2020 - Laporan kehilangan tgl . 19-02-2020 Nomor : SLPLK/0740/II/TUK.7.2.1/2020/JATIM/RES BJN - Surat pernyataan dibawah sumpah/ janji tgl. 19-11-2020 - Laporan kehilangan tgl . 02-08-2019 Nomor : SLPLK/3353/VIII/TUK.7.2.1/2019/JATIM/RES BJN - Surat pernyataan dibawah sumpah/ janji tgl. 19-11-2020 - Laporan kehilangan tgl . 30-06-2020 Nomor : SLPLK-BS/2452/VI/YAN.2.4/2020/JATIM/RES BJN
Dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pengumuman ini,bagi mereka yang merasa berkeberatan dapat mengajukan keberatan -keberatan kepada kami dengan disertai alasan dan bukti yang kuat. Jika setelah 30 (tigapuluh) hari tidak ada keberatan terhadap penggantian sertipikat tersebut di atas,maka sertipikat pengganti akan diterbitkan dan berlaku sah menurut hukum dan sertipikat yang dinyatakan hilang tidak berlaku lagi.
Bojonegoro, 29 Desember 2020 KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BOJONEGORO ttd YERY AGUNG NUGROHO, S.H, M.Si. NIP 19680103 199203 1 002
Rabu Kliwon, 30 Desember 2020
JATIM MEMBANGUN
Halaman 9
Pengaruh Gadget Jumlah Kekerasan Anak di Kabupaten Blitar Naik Kab. Blitar, Bhirawa Kasus pelecehan seksual anak akibat dampak penggunaan gadaget smartphone menjadi kasus terbesar kekerasan anak di tahun 2020. Selama tahun 2020 jumlah kasus kekerasan anak di Kabupaten Blitar mencapai 42 kasus. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Blitar, Eka Purwanta mengatakan selama tahun 2020 ini mu-
lai periode bulan Januari hingga Desember tercatat angka kekerasan terhadap anak mencapai 42 kasus. “Berbagai upaya kami lakukan untuk menekan kasus
kekerasan terhadap anak selama tahun 2020, di mana tahun ini ada 42 kasus,” kata Eka Purwanta. Lanjut Eka Purwanta, dari jumlah tersebut kasus pelecahan seksual mendominasi jumlahnya, yakni mencapai 34 kasus. “Rata-rata pemicu terjadinya pelecehan seksual terhadap anak adalah akibat penggunaan gadget smartphone yang
berlebihan,” ujarnya. Selain itu dikatakan Eka Purwanta, selama ini dengan menggunakan gadget siapapun dapat mengakses seluruh konten yang dilarang, sehingga pada tahun 2020 banyak kasus pelecahan seksual. “Untuk itu kami juga berharap para orang tua dapat menjaga serta mengawasi buah hatinya dalam memanfaat-
kan kecanggihan teknologi di era globalisasi ini,” jelasnya. Tambah Eka, berdasarkan data masuk di tahun 2020 jumlah kekerasan terhadap perempuan tercatat sebanyak 21 kasus, dimana untuk kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) sebanyak 14 kasus. Wakil Ketua DPRD Kabupaten Blitar, Abdul Munib berharap adanya peningkatan
sosialisasi untuk mencegah kasus yang selama ini terjadi dengan menambah intensitas dan sasarannya. “Seperti orang tua, remaja dan masyarakat secara umum di Kabupaten Blitar juga harus paham terhadap kasus ini yang bisa tersosialisasikan sampai tingkat Desa yang bisa diteruskan sampai RT dan RW,” terangnya. [htn]
Hartono/Bhirawa
Eka Purwanta
Satgas Gandeng Ormas Tingkatkan Kepedulian Pencegahan Covid-19
Kapolres Handono memotong knalpot brong saat konfrensi pers akhir tahun di halaman Mapolres Tulungagung, Selasa (29/12).
Polres Harap Tulungagung Masuk Zona Hijau Tahun 2021 Tulungagung, Bhirawa Kapolres Tulungagung, AKBP Handono Subiakto, berharap Kabupaten Tulungagung pada tahun 2021 dapat masuk zona hijau dalam penyebaran Covid-19. Saat ini Kota Marmer masih berkutat di zona merah setelah cukup lama bertengger di zona kuning. “Haparan kami di tahun 2021 karena sekarang masih pandemi Covid-19 semua diberi kesehatan yang prima. Yang terkonfirmasi positif Covid-19 bisa cepat sembuh dan nanti bisa masuk zona hijau,” ujarnya saat konferensi pers akhir
tahun di halaman Mapolres Tulungagung, Selasa (29/12). Masalah penanganan Covid-19, lanjut dia merupakan atensi khusus. Apalagi seluruh kapolres jajaran Polda Jatim baru saja melakukan rapat bersama Kapolda Jatim dan Satgas Percepatan Penanganan Covid-19 Provinsi Jatim. “Hari ini, Selasa (29/12), kami pun akan melakukan rapat bersama dengan Dandim 0807 serta seluruh Kapolsek dan Danramil untuk menindaklanjuti hasil rapat tersebut. Utamanya terkait pemberlakuan jam malam, tempat nongkrong, operasi yustisi dan
KELANA JATIM
TNI Bersama Masyarakat, Gotong Royong Renovasi Masjid Al Muhajirin Sumuragung Bojonegoro,Bhirawa Budaya gotong-royong masih melekat erat di tengah-tengah masyarakat ini. Salah satunya, seperti yang terlihat di Kabupaten Bojonegoro, tepatnya di Desa Sumuragung, Kecamatan Sumberejo. Jajaran TNI Koramil 0813-09/Sumberejo bersama anggota Polsek dan warga masyarakat Desa Sumuragung, karya bakti bersama dalam renovasi Masjid Al Muhajirin desa setempat. Danramil 0813-09/Sumberejo, Kapten Inf Panidi, mengatakan bahws karya bakti bersama tersebut merupakan wujud kepedulian dan tanggung-jawab moral TNI untuk berpartisipasi nyata dalam pembangunan, dan mewujudkan keguyuban masyarakat binaan. “Selain itu, juga untuk mendorong pemberdayaan masyarakat, dalam meningkatkan kesejahteraan dan membantu kesulitan rakyat demi kemanunggalan TNI-Rakyat,” tegasnya, Selasa (29/12). Karya bakti yang melibatkan berbagai elemen masyarakat ini juga sebagai sarana untuk meningkatkan hubungan silaturahmi agar semakin erat, dan memperingan pekerjaan perbaikan masjid. [bas]
Ada Kekuatan Jahat Digunakan “Mematikan” Sawah Subur Sidoarjo, Bhirawa Anggota Komisi C DPRD Sidorjo , Nurhendriyati Ningsih menduga ada kekuatan jahat yang mencoba mematikan lahan hijau dengan cara menutup pintu - pintu air yang menuju sawah. “Politik atau bukan tapi dinas terkait harus mencari tahu kenapa perbuatan jahat itu dilakukan,” tanyanya di depan rapat penanganan jalan rusak dan banjir dengan dinas PUPR dan SDA, Selasa (29/12) siang. Disinyalir cara kotor untuk memudahkan perubahan status hijau menjadi kuning. Bila tanah hijau itu tidak dialiri air sungai itu mematikan produktifitas sawah. Tentang pembuatan embung di Tulangan ( Bukan embung di Prambon). Kalau disebutkan ada empat embung, akan kita cek dulu usulan Komisi C yang lama. Program pembangunan embung tidak jalan. Embung di Tulangan itu untuk mengatasi kekeringan di sana. Bukan untuk kekeringan di Prambon. Embung akan dibuka disaat kekeringan melanda wilayah di sana. Fungsi embung itu untuk persediaan air menjelang musim kemarau tiba. Sebenarnya pembangunan embung tidak semata untuk fungsi embung. Bisa difungsikan untuk fungsi wisata. Sehingga bisa maksimal. Kita miris melihat lahan pertanian di Sidoarjo berkurang karena berubah jadi lahan perumahan. Komisi C juga mengeluhkan jalan Kletek, Jemundo banyak yang rusak. Semestinya Bina Marga melakukan survey jalan rusak, karena ada dana survey jalan itu. Tolong segera diinventarisasi. Kerusakan jalan dan banjir perlu di data agar tahu mana yang harus diprioritaskan dulu. [hds]
lainnya,” paparnya. Dalam laporan akhir tahun 2020 disebutkan untuk giat operasi yustisi yang dilakukan Polres Tulungagung sudah sebanyak 4.800 giat. Ada pun sasarannya untuk orang sejumlah 45.500 orang, tempat (3.013), teguran lisan (14.005), tertulis (1.436), kerja sosial (964 orang) dan denda (Rp 2.815.000). Sementara itu, terkait kamtibmas tahun 2020, Kapolres Handono mengungkapkan terjadi penurunan kejadian kriminalitas kriminal umum. Dari yang tahun 2019 sebanyak 448 kasus menja-
di 442 kasus pada tahun 2020. “Jadi turun enam kasus atau satu persen,” katanya. Tren menurun juga terdata di laka lantas. Pada tahun 2020 terjadi penurunan kecelakaan lalulintas sebanyak 155 kejadian atau 14 persen dari tahun 2019. Tahun lalu terdata jumlah laka lantas sebanyak 1.061 kasus dan pada tahun 2020 sebanyak 906 kasus. Sedang pengungkapan kasus narkoba terjadi peningkatan. Dimana pada tahun 2019 sebanyak 136 kasus dan tahun 2020 menjadi 159 kasus. [wed]
Lamongan,Bhirawa Satgas Covid-19 Kab.Lamongan terus bergerak untuk melakukan aksi pencegahan Covid-19 di Kabuoaten Lamongan yang saat ini statusnya kembali ke zona orange. Kapolres Lamongan AKBP Harun didampingi Kasat Binmas AKP Fandil membuka Pelatihan menggandeng para pemuda yang tergabung dalam Saka Bhayangkara. Para anggota Saka ini diberikan pemahaman untuk turut terlibat memberikan edukasi kepada masyarakat dalam menghadapi pandemi Covid-19 yang hingga kini masih melanda. Para anggota Saka Bhayangkara diberikan dalam rangka meningkatkan keterampilan, pengetahuan, dan kemampuan, serta pemahaman tentang Prasbara. “Kegiatan ini dikhususkan meningkatkan kemampuan di bidang Krida-Krida Saka Bhayangkara, antara lain Krida Tibmas, Krida Lalu Lintas, dan Krida Pencegahan Penanggulangan Bencana,
apalagi saat ini masih kondisi Covid-19,” ujar Kapolres AKBP Harun,Selasa(29/12). Dijelaskan AKBP Harun , anggota Saka Bhayangkara bisa menjadi mitra polisi, terutama dalam hal mengedukasi masyarakat dan turut serta menjaga keamanan dan juga ketertiban di wilayah masing-masing. “Mampu menyampaikan pencegahan virus Covid-19 dan menyampaikan pesan-pesan kamtibmas yang menyejukkan masyarakat serta tidak memecah belah masyarakat atau bangsa Indonesia.Tak kalah penting ialah tidak terpengaruh pergaulan bebas yang tidak sehat, serta menjauhi narkoba yang bisa menghancurkan generasi penerus bangsa,” pesan AKBP Harun. Kapolres yang sebentar lagi akan berpindah tugas ini juga meminta anggota Saka Bhayangkara bisa menjadi role model bagi pemuda Indonesia untuk selalu menggelorakan semangat persatuan dan kesatuan bangsa. [Aha]
Alimun Hakim/Bhirawa
Satgas Covid-19 dalam hal ini Kapolres Lamongan AKBP Harun menggandeng para pemuda untuk memberikan edukasi pencegahan Covid-19.
Selama Pandemi Kriminalitas Curanmor Tertinggi di Kota Malang Malang, Bhirawa Tahun 2020, sebagi tahun pandemi, tetapi Kasus kriminalitas di Kota Malang selama tahun 2020 cukup tinggi. Secara keseluruhan mencapai 1.251 kasus, dengan penyelesaian kasus sebanyak 678. Jenis kriminalitas pencurian kendaraan bermotor (curanmor) menjadi yang paling tinggi dibandingakn kasus kriminal lainnya. Kasus curanmor di kota pendidikan selama 2020 sebanyak 370 kasus dengan pengungkapan 48 kasus. Kapolresta Malang Kota, Kombes Pol. Leonardus Simarmata mengungkapkan, pada awal tahun ini kasus curanmor memang cenderung mengalami penurunan. Namun memasuki triwulan ke empat atau menjelang akhir tahun, kasusnya mulai meningkat. “Pada September hingga Oktober
ada tren kenaikan kiriminalitas curanmor. Dari hasil analisa dan evaluasi, pemberantasan curanmor ini menjadi prioritas kami di tahun 2021,” ungkap Leo, Selasa (29/12) kemarin. Leo menegaskan, polisi tak akan segan untuk melakukan tindakan tegas terukur bagi pelaku curanmor. Meski begitu, masyarakat diimbau untuk tetap meningkatkan kewaspadaan. “Kunci kendaraan bermotor dengan baik, parkir pada tempat yang mudah dipantau, jangan parkir sembarangan. Selama ini, mayoritas kasus terjadi di perumahan,”imbuhnya. Selain curanmor, kasus kriminalitas lain juga terjadi di Kota Malang. Meliputi curat 53 kasus dengan pengungkapan 22 kasus, curas 8 kasus dengan pengungkapan 11 kasus, sementara narkoba tercatat ada 211 kasus dengan pengungkapan 211 kasus.
“Sementara laporan gangguan kamtimbas tahun 2020 mengalami kenaikan 22 persen dibandingkan tahun 2019 Laporan yang masuk tahun ini sebanyak 228 kasus, ungkapnya 84 kasus atau naik 14,4 persen,” tuturnya. Sedangkan kasus menonjol yang ditangani Polresta selama 202p diantaranya kasus pembunuhan di bengkel AC Familiy Jalan Letjen S. Parman pada September lalu, dalam kasus ini polisi mengamankan pelaku pembunuhan berinisial MI yang notabene teman korban. Selain itu, kasus unjuk rasa yang berujung anarkis pada 8 Oktober lalu. “Dalam kasus unjuk rasa anarkis ini, kami mengamankan tiga orang tersangka, kasusnya sudah diproses dan dilimpahkan ke kejaksaan,” ujar pria yang pernah menjabat sebagai Kapolres Batu ini.
Dari seluruh kasus kriminalitas yang ditangani Polresta Malang Kota, sebanyak 314 tersangka diamankan. Jumlah itu menurun dibandingkan penangakapan tahun 2019 lalu sebanyak 374 tersangka. “Paling banyak tersangka ini dari kasus narkotika. Jumlahnya 264 orang, mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2019 sebanyak 250 tersangka,” kata dia. Terkait narkoba ini, polisi mengamankan barang bukti mulai dari ganja, sabu, pil ekstasi, pil double L dan Happy Five. Rinciannya, ganja sebanyak 64.931,95 gram, sabu 6.956,93 gram, pil ekstasi 5.018 butir, pil double L 1.162.261 butir, dan Happy Five sebanyak 137 butir. “Jumlah barang bukti kasus narkoba mengalami peningkatan cukup signifikan dibandingkan tahun 2019,” pungkas Leo. [mut]
Danpos Ramil Mojoanyar Pimpin Penyemprotan Disinfekatan di Wilayah Binaan Dalam Upaya menekan penyebaran virus corona atau Coronavirus Disease (Covid-19) Kodim 0815/Mojokerto beserta Koramil jajaran di wilayah Kabupaten dan Kota Mojokerto. Terus melakukan penyemprotan disinfektan di wilayah binaan. Seperti yang dilakukan di sejumlah fasilitas umum khususnya di wilayah Desa Lengkong Kecamatan Mojoanyar Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, Selasa (29/12). Kegiatan tersebut melibatkan 15 personel terdiri dari 4 personel Kodim 0815, 5 personel Pos Ramil Mojoanyar 6 orang Relawan Covid-19 Desa Lengkong dengan didukung 1 unit mobil Strada Kodim 0815/Mojokerto beserta Sarpras penyemprot. Saat dikonfirmasi di lapangan Danpos Ramil Mojoanyar Letda Inf Sutopo mengatakan, penyemprotan disinfektan ini dilakukan Tim dari Kodim 0815, dibantu anggota Pos Ramil Mojoanyar dan Relawan Covid-19 Desa Lengkong
Untuk sasaran penyemprotan disinfektan, lanjut Danpos, yaitu sejumlah fasilitas umum antara lain jalan jalan umum, Masjid Nurul Huda Dusun Jatikulon, Masjid Al-Mubaroq Dusun/Desa Lengkong, Masjid Al Ikhlas Dusun Jatiwetan dan Masjid Al-Fallah Dusun Kangkungan serta fasilitas umum lainnya. Disamping itu masih kata Danpos, kami juga menghimbau kepada seluruh warga masyarakat agar selalu mematuhi dan mengikuti himbauan pemerintah. “Memakai masker, menjaga jarak, dan sering mencuci tangan serta menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS),” tandasnya. Masih kata Danpos Ramil, kegiatan penyemprotan disinfektan ini sudah
penyemprotan disinfektan dilakukan Tim dari Kodim 0815 di wilayah Desa Lengkong Kecamatan Mojoanyar Kabupaten Mojokerto
terjadwal untuk seluruh wilayah Kodim 0815/Mojokerto, dan diatur Staf Operasional. “Ini (penyemprotan disinfektan) dilakukan sebagai upaya untuk mencegah meluasnya Covid-19
sekaligus memutus mata rantai penyebaran virus corona di wilayah Kecamatan Mojoanyar sehingga diharapkan Pandemi Covid-19 dapat segera teratasi”, pungkasnya. [min]
EKONOMI Kadin Jatim dan Apindo, Lakukan Tiga Langkah Rabu Kliwon, 30 Desember 2020
Halaman 10
Atasi Dampak Pandemi Covid-19 Surabaya, Bhirawa Pandemi Covid-19 telah memberikan dampak yang cukup dalam pada sektor industri di Jawa Timur. Agar kinerja bisa kembali dipacu, Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Jawa Timur bersama Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Jatim telah merapatkan barisan, bertemu dan bersinergi. Pertemuan yang dihadiri oleh Ketua Umum Kadin Jatim Adik Dwi Putranto, Ketua Apindo Jatim Arief Harsono, Sekretaris Apindo Jatim, Dwi Ken Hendrawanto dan Direktur Kadin Institute Nurul Indah Susanti tersebut membahas tentang bagaimana kondisi industri saat ini hingga solusi yang harus dilakukan dengan melihat potensi yang dimiliki.
“Pertemuan ini menjadi pintu masuk bagi kami untuk bersinergi, memperkuat hubungan demi membangkitkan kembali sektor industri di Jatim yang terpuruk akibat pandemi. Recovery industri harus segera dilakukan karena industri adalah salah satu sektor yang menjadi penyumbang terbesar terhadap kinerja ekonomi Jatim,” ujar Adik Dwi Putranto di Surabaya, kemarin.
Lebih lanjut ia menegaskan, ada tiga sektor yang memberikan sumbangan cukup besar terhadap ekonomi Jatim, bahkan nasional. Ketiga sektor tersebut adalah industri pengolahan, perdagangan dan pertanian. Kontribusi sektor industri pengolahan Jatim terhadap industri pengolahan nasional mencapai sebesar 22,8 persen, perdagangan sebesar 20,49 persen dan pertanian sebesar 13,04 persen. Namun kinerja tiga sektor tersebut selama pandemi justru mengalami penurunan cukup besar. Industri pengolahan yang biasanya rata-rata tumbuh sebesar 6 persen hingga 8 persen justru terkontraksi sebesar minus 2,1 persen. Dan sektor perdagangan yang biasanya tumbuh sebesar 6 persen menjadi turun
sebesar -4,9 persen akibat pandemi Covid-19. “Untuk itulah kita harus bangkit, bersinergi demi memulihkan sektor industri sehingga ekonomi Jatim dan nasional bisa kembali mencatatkan kinerja positif,” tegas Adik. Sementara itu, Sekretaris Apindo Jatim, Dwi Ken Hendrawanto mengatakan ada tiga hal yang menjadi bahasan dan fokus Apindo bersama Kadin Jatim. Pertama adalah mencari solusi atas kenaikan Upah Minimum Provinsi sebesar Rp 100 ribu, utamanya untuk lima daerah yang masuk di ring satu Jatim, yaitu Surabaya, Sidoarjo, Gresik, Mojokerto dan Pasuruan. “Atas hal tersebut, Apindo dan Kadin Jatim akan berkirim surat kepada gubernur. Karena tidak semua industri
mampu melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan,” ujarnya. Persoalan kedua yang menjadi perhatian Apindo dan Kadin Jatim adalah peningkatan kinerja UMKM. Peningkatan kinerja UMKM dianggap penting karena UMKM telah memberikan kontribusi sekitar 54 persen terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Jatim. Upaya tersebut akan diwujudkan melalui program ‘Bapak Asuh’. Industri besar di Jatim akan membantu dan menggandeng UMKM dengan menjadikan UMKM tersebut sebagai ‘Anak Asuh’. Dan persoalan ketiga adalah peningkatan produktifitas industri. “Peningkatan produktifitas ini bisa terjadi jika SDM kita mumpuni. Kami telah bersepakat mewujudkan
proyek peningkatan kualitas SDM, berkolaborasi dengan Kadin Institute dalam kegiatan pelatihan dan dukungan terhadap program pemagangan atau pendidikan vokasi sistem ganda di SMK dan Universitas. Karena hampir semua industri mengalami persoalan dalam produktifitas kerja,” ujar Dwi Ken. Pada kesempatan yang sama, Direktur Kadin Institute Nurul Indah Susanti yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Umum Kadin Jatim Bidang SDM dan Ketenagakerjaan menegaskan bahwa Kadin Institute akan menjembatani Apindo atau Industri dan dunia kerja (IDUKA) untuk menjalin kerjasama dengan dunia pendidikan, dengan Universitas dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Jatim.[ma]
Tempuh Rute Jakarta-Bali, Buktikan Komitmen Dukungan Kendaraan Listrik Berbasis Baterai Surabaya, Bhirawa Dukung pemerintah dalam percepatan program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB), PLN uji coba kendaraan listrik dengan rute perjalanan dari Jakarta sampai ke Pulau Dewata, Bali. Uji coba kendaraan listrik diikuti oleh Komisaris PLN, Dudy Purwagandi beserta rombongan yang diawali dari Kantor PLN Pusat di Jakarta, belum lama. “Dari literatur dan informasi yang ada penggunaan kendaraan listrik di dalam kota sangat efisien, sehingga saya ingin mencoba rute jarak jauh,” kata Dudy. Dalam kegiatan ini pula, Dudy ingin menyampaikan pesan kepada masyarakat bahwa kendaraan listrik sangat aman dan layak untuk digunakan sehari-hari sekaligus menepis anggapan mobil listrik itu mahal. Sebelumnya PLN telah meresmikan penambahan 4 Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU), yaitu SPKLU Rest Area Km 207 A Palikanci, SPKLU Rest Area 379 Batang, dan SPKLU Rest Area Km 519 A/B Sragen.
Setelah sampai di Rest Area Sragen, rombongan masih melanjutkan jarak tempuh lebih dari 200 km untuk transit dan charging di SPKLU Embong Wungu. Saat ini, SPKLU Embong Wungu yang berlokasi di PLN ULP Embongwungu, Jl Dr Soetomo no. 42 siap melayani kebutuhan kendaraan bermotor listrik di Surabaya. “Uji coba ini bertujuan untuk melihat infrastruktur SPKLU yang sudah disiapkan PLN, agar pengguna mobil listrik dalam perjalanan jauh bisa merasa aman dan nyaman. Saya dari Jakarta sampai Surabaya sudah banyak SPKLU yang disediakan PLN, masyarakat tidak perlu khawatir ke depannya PLN juga akan menambah jumlah ini. Sepanjang jalan tol rest area juga sudah disiapkan, terlebih saat ini animo masyarakat terhadap kendaraan listrik terus tumbuh. Dari sisi biaya kendaraan listrik menawarkan biaya yang lebih murah dibandingkan kendaraan berbahan bakar minyak saat ini. Contoh untuk perjalanan kali ini biaya hanya 1/5 dari kendaraan konvensional, papar Dudy saat melakukan pengisian KBLBB di PLN Embong Wungu. [ma]
Bupati Fadeli saat peresmian gedung dan membuka Musyawarah Daerah Dewan Koperasi Indonesia Kab.Lamongan.
alimun hakim/bhirawa
Pengurus Dekopinda Harus Mampu Sehatkan Koperasi Lamongan, Bhirawa Bupati Fadeli meresmikan gedung baru dan sekaligus membuka Musyawarah Daerah Dewan Koperasi Indonesia (Dekopinda) Kabupaten Lamongan Masa Jabatan 2020-2025, Selasa (29/12). Fadeli mengungkapkan harapannya kepada insan-insan koperasi agar turut berkontribusi memajukan ekonomi Lamongan. Pada peresmian ditandai dengan penandatanganan prasasti serta pemotongan pita tersebut didampingi Ketua Dewan Koperasi Indo-
nesia Wilayah (Dekopinwil) Jawa Timur dan segenap pengurus Dekopinda Kabupaten Lamongan. “Dengan mengucap bismillahirrohmanirrahim, gedung representatif ini saya harapkan dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya,” ujar Bupati Fadeli. Menurut Fadeli,mengurus koperasi tidaklah mudah, berbeda sekali dengan usaha bisnis lainnya. Namun koperasi tetap eksis meski ditengah pandemi. “Dengan 1.202 koperasi yang tersebar di seluruh Lamongan, tugas Dekopinda untuk
menyehatkan koperasi. Saya harap insan-insan koperasi turut berkontribusi meningkatkan ekonomi Lamongan,” tuturnya. Sementara itu, dalam sambutannya Ketua Dekopinwil Jatim Slamet Sutanto mendorong seluruh pengurus koperasi di seluruh Lamongan untuk melek digital. “Tujuan utama koperasi tentu untuk memakmurkan dan mensejahterakan anggotanya. Untuk itu perlunya upgrade pengetahuan teknologi, lakukan kegiatan berbasis digitalisasi,” ungkap Slamet. [aha,yit]
Komitmen Terapkan Anti Korupsi SIG Raih Sertifikasi ISO 37001:2016 Gresik, Bhirawa PT Semen Indonesia (Persero) Tbk (SIG), terus berkomitmen untuk mencegah segala bentuk penyuapan di lingkungan perusahaan. Dan terus berupaya menjadi perusahaan publik, yang menjalankan Good Corporate Governance (GCG). Diwujudkan melalui Sertifikat ISO 37001:2016, tentang sistem manajemen anti penyuapan (SMAP). Sertifikasi ini, merupakan wujud nyata dukungan Perusahaan terhadap upaya pencegahan suap dan korupsi, sekaligus menindaklanjuti surat edaran Menteri BUMN Nomor: S-35/MBU/02/2020 guna melaksanakan Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK). Direktur Utama SIG, Hendi Prio Santoso, mengatakan, penerapan ISO 37001:2016 memberikan panduan bagi SIG untuk mengimplementasikan dan terus
meningkatkan program kepatuhan dengan tujuan untuk mengidentifikasi, mencegah dan mendeteksi penyuapan. Hal ini akan berdampak pada proses bisnis Perseroan untuk lebih transparan. “Sertifikasi ini memperkuat pencegahan korupsi, kolusi, dan nepotisme yang telah SIG jalankan sebelumnya, seperti pengendalian gratifikasi dan pencegahan benturan kepentingan lainnya. Implementasi ISO 37001 ini merupakan komitmen SIG untuk selalu mengedepankan Good Corporate Governance (GCG) di lingkungan Perusahaan,” ungkap Hendi Prio Santoso. Hendi Prio Santoso menyampaikan, dalam rangka pelaksanaan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG), setiap tahun seluruh insan SIG melakukan penandatanganan Pernyataan Kepatuhan Terhadap Pedoman Perilaku Etika. [kim]
Donasi Akses Internet Fiber untuk Pembelajaran Jarak Jauh PT XL Axiata (XL Axiata) kembali menyalurkan donasi untuk masyarakat berupa koneksi internet untuk keperluan kegiatan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ). Berbeda dengan bantuan sejenis sebelumnya, kali ini akses internet yang diberikan melalui koneksi fiber layanan XL HOME yang memiliki kecepatan dan stabilitas akses yang tinggi. Head of Marketing Home Business XL Axiata, Bianca Hardini mengungkapkan XL HOME Edutainment Zone merupakan salah satu bentuk kepedulian XL Axiata membantu masyarakat yang membutuhkan akses internet super cepat untuk melakukan PJJ maupun kegiatan edukasi online lainnya. “Wifi gratis diberikan untuk 8 cluster yang bersedia membuka program pendidikan online untuk umum, pelajar dan anak-anak untuk kegiatan pembelajaran jarak jauh, program XL HOME Edutainment Zone diberikan yang berada di dalam area jangkauan layanan data XL HOME. Perangkat XL HOME selanjutnya akan ditempatkan di balai warga masyarakat yang menerima donasi,” terangnya, Selasa (29/12). Bianca menambahkan program XL HOME Edutainment Zone memberikan paket XL HOME S Plus kepada lokasi warga yang menerima dengan memberi kecepatan wifi gratis hingga 100 Mbps selama 12 bulan. XL HOME Edutainment Zone selanjutnya akan terus dibuka di kota-kota, yang sudah menik-
achmad tauriq/bhirawa
Anak-anak sedang belajar bersama dengan memanfaatkan koneksi internet fiber XL HOME Edutainment Zone di balai warga RW.16, Pondok Petir, Depok.
mati layanan XL HOME. Sementara program ini bisa dinikmati di beberapa tempat seperti di Griya Cibinong Indah 2 Bogor, Pamulang Village Depok, Mekarjaya RW 16 Depok, Banjar Mekar Jaya dan Banjar Geladag, Denpasar, Bali, Perumahan Bratang Gede RW 06 Surabaya, Pakulonan RW 12 Tangerang dan Bekasi Regensi RW 03 Bekasi. “Kami warga RW 16 mengucapkan terima kasih kepada XL Axiata melalui program XL HOME Edutainment Zone, komplek kami bisa mengakses internet cepat untuk membantu anak-anak melakukan kegiatan PJJ yang saat ini menjadi kendala akses dan kuota yang tersedia, dengan adanya program ini, anak-anak bisa mudah mengakses pelajaran yang diberikan sekolah,” ujar Ketua RW 16 Pamulang Village, Suwanto. Sejak diluncurkan pada Desember 2018, XL HOME telah mendapatkan sambutan yang baik dari masyarakat. Jumlah pelanggan yang meningkat pesat di tahun 2020, dengan penetrasi pasar lebih dari 30 persen di dalam wilayah
jangkauan XL HOME. Dari sisi jaringan, perluasan wilayah jangkauan jaringan akan terus dilakukan sesuai rencana. Tahun 2020 ini, XL HOME telah membangun jaringan fiber optik yang bisa menjangkau total sekitar 470 ribu rumah (homes-passed) di kota Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Makassar, Balikpapan, Banjarmasin, Denpasar, Yogyakarta, Bandung, Surabaya, Gresik, Sidoarjo, Malang, Medan dan Palembang. Selain itu XL HOME menyediakan layanan internet rumah fiber optik super cepat dan stabil dengan harga yang sangat terjangkau. Paket internet XL HOME juga sudah dilengkapi dengan entertainment box dengan teknologi Android terbaru. Teknologi ini bisa mengubah TV biasa milik pelanggan menjadi smart TV yang bisa mengakses tayangan hiburan berkualitas tinggi seperti Netflix, CATCHPLAY+, iflix, serta saluran nasional dan internasional melalui aplikasi Vidio, hingga Youtube dan beragam aplikasi di Google Playstore. [riq]
SAMBUNGAN
Rabu Kliwon, 30 Desember 2020
Prioritaskan Ahli Waris Keluarga Korpri Jadi PTT Pemprov Jatim l
Sambungan hal 1
ahli warisnya untu bekerja di Pemprov Jatim atau pelatihan keterampilan dapat mendukung ekonomi keluarga. “Peluang untuk PTT bisa masuk di banyak OPD atau juga bisa didistribusikan ke BUMD,” ujar Khofifah. Dalam kesempatan itu Khofifah juga berpesan agar keluarga anggota Korpri senantiasa menjaga protokol kesehatan secara disiplin. Sebab, pandemi Covid-19 sampai saat ini belum berakhir dan tidak tahu sampai kapan akan berakhir. “Mudah-mudahan kita semua selalu mendapat perlindungan dari Allah, dan seluruh keluarga dari anggota Korpri yang ditinggalkan diberikan kesabaran serta keikhlasan,” harap Khofifah. Sementara itu, Ketua Dewan Pengurus Korpri Jatim Heru Tjahjono menambahkan, santunan itu diberikan kepada sebanyak 63 anggota Kopri yang meninggal pada periode Oktober – November. 24 di antaranya meninggal karena Covid-19. Sementara selama periode Januari hingga Desember ini tercatat sebanyak 152 anggota Korpri yang meninggal dunia. “Kami menyampaikan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya atas kepergian anggota keluarganya. Semoga pengabdian mereka menjadi lading pahala sekaligus menghapuskan dosa-dosa beliau,” jelas Heru Tjahjono yang juga Sekdaprov Jatim tersebut. Mantan Bupati Tulungagung dua periode tersebut mengatakan, perhatian Gubernur Jatim terhadap keluarga Korpri sangat tinggi. Karena itu, Gubernur Khofifah secara khusus mengundang para ahli waris untuk menerima santunan sekaligus memberi kesempatan bagi anggota keluarga mereka untuk bergabung menjadi PTT di Jatim. [tam]
19 ASN Bojonegoro Ajukan Izin Cerai l
Sambungan hal 1
berbagai macam persoalan. Rinciannya, jumlah ASN yang digugat cerai sebanyak dua pemohon. Sedangkan dari ASN sendiri yang mengajukan izin cerai sebanyak 17 pemohon. “Dari jumlah tersebut, mayoritas berasal dari PNS kalangan tenaga pendidik,” ujar Kepala Sub Bidang Pembinaan dan Disiplin BKPP Kabupaten Bojonegoro, Rudi Eko P, kemarin (29/12). Selain didominasi dari kalangan PNS tenaga pendidik, rata-rata perceraian tersebut juga diajukan oleh kaum hawa atau cerai gugat. Ia menjelaskan, sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.45/1990 tentang Perubahan Atas PP No.10/1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian PNS, maka saat terlibat perceraian PNS harus izin. Jika tidak, pegawai bisa dikenai sanksi disiplin bisa berupa penurunan pangkat hingga pemecatan. Disinggung mengenai penyebab munculnya gugatan perceraian yang melibatkan PNS karena hubungan orang ketiga, Rudi mengakui masih sebatas dugaan. Sebab, ia kurang begitu mengetahui lantaran pihanya hanya bagian menerima izin saja. “Dari izin perceraian yang diajukan tersebut, hingga sampai saat ini belum ada yang dikabulkan. Sebab, yang memberikan izin tersebut adalah pimpinan tertinggi yaitu Bupati,” sambungnya. Menurut Rudi, perceraian di kalangan ASN Bojonegoro bisa terjadi di semua kalangan PNS. Mulai dari staf sampai pejabat, tapi paling banyak dari kalangan staf. Rudi juga mengatakan sebagai seorang PNS memiliki sebuah hak dan kewajiban, serta ada sebuah batasan yang mengacu kepada undang-undang. Meski demikian, ia meminta agar para pegawai dapat menaati tata tertib dan peraturan yang berlaku. “PNS harus bisa memberikan teladan yang baik karena selain sebagai pegawai, saat di rumah mereka juga dikenal sebagai tokoh masyarakat,” tuturnya. Adapun alur atau tahapan pengajuan perceraian tersebut dimulai dari tingkat satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang selanjutnya akan disampaikan kepada kepala daerah melalui BKPP setempat untuk mendapatkan persetujuan. [bas]
Ajak Masyarakat Patuhi Prokes l
Sambungan hal 1
goro masuk zona merah bersama lima Kabupaten lainnya yakni Tulungagung, Kediri, Tuban, Kota Malang dan Banyuwangi. Kasus terkonfimasi positif Covid-19 secara akumulasi di Kabupaten Bojonegoro berdasarkan data sebaran zonasi Covid-19 di Jawa Timur, kembali menembus angka 1.160 pada, Sabtu (26/12). Sedang kan dalam zonasi di tingkat Provinsi Jawa Timur Kabupaten Bojonegoro pada peringkat ke-7 dengan kasus terkonfirmasi positif Covid-19 sebanyak 276. “ Kabupaten Bojonegoro saat ini peringkat ke-7 di Jawa Timur dengan kasus terkonfirmasi positif Covid-19 sebanyak 276,” jelas Kapolres. Lanjut Kapolres, bahwa upaya yang dilakukan oleh Polres Bojonegoro selama ini meningkatkan operasi yustisi secara masif yang dilaksanakan petugas gabungan baik dari TNI, Satpol PP, Dinas Kesehatan serta membagikan masker gratis kepada masyarakat dan mengedukasi dengan himbuan melalui talk show di radio-radio, memviralkan pamflet protokol kesehatan (prokes) dan Maklumat Kapolri dengan menggunakan media sosial. “Upaya Polres Bojonegoro selama ini meningkatkan Operasi Yustisi dan mengedukasi dengan imbuan kepada masyarakat bahwa Covid-19 masih ada disekitaran kita lewat radio-radio atau media sosial,” kata Kapolres. Kapolres mengimbau, masyarakat tetap disiplin mengikuti protokol kesehatan 4 M, yaitu Menggunakan masker, Mencuci tangan, Menjaga jarak dan Menjauhi kerumunan. Selama liburan tahun baru sebaiknya di rumah saja atau membatasi aktivitas di luar rumah apabila tidak perlu sehingga meminimalisir penyebaran Covid-19 atau kontak langsung dengan orang lain. “Bilamana merasa badan kurang enak batuk, flu segera berobat ke dokter atau puskesmas terdekat segera ditangani sebelum menular virusnya,” pinta AKBP EG Pandia. [bas]
Gubernur Tunjuk BPSDM Jadi Leading Sector CorpU Surabaya, Bhirawa Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa bersama Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan -RB) dan Lembaga Administrasi Negara (LAN) melakukan MoU membentuk Jatim Coorporate University (CorpU). Prosesi MoU pembentukan Jatim Coorporate University dilakukan secara Virtual bersama Menpan RB Tjahjo Kumolo bersama Kepala LAN Dr. Adi Suryanto di kantor masing- ma sing sementara Gubernur Khofifah di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Selasa (29/12). “Untuk meningkatkan daya saing dan keunggulan ASN, ada format yang sedang disinergikan antara Kemenpan - RB dan LAN dan itu adalah corporate University dan terima kasih Pak Menpan-RB dan Pak kepala LAN memberikan kesempatan untuk BPSDM Jatim mengimplementasikan Corporate University,” Kata Gubernur Khofifah. Ia menyampaikan rasa bangga sekaligus terima kasih kepada Kemenpan RB dan LAN yang telah memberikan dukungan penuh terhadap upaya pengembangan kompetensi aparatur di Jatim. “Penandatanganan Nota Kesepakatan ini merupakan sebuah kehormatan sekaligus kepercayaan besar bagi Pemprov Jatim yang harus dibuktikan dengan penuh tanggung jawab dan keseriusan,” ungkapnya. Pembentukan Jatim Coorporate University, lanjut Khofifah sangat dibutuhkan karena bersifat integratif, partisipatif dan sustainable. Oleh karenanya, untuk lebih mengoptimalkan Jatim Coorporate University Pemprov Jatim menunjuk Badan Pengembangan
Sumber Daya Manusia (BPSDM) Jatim sebagai koordinator atau pusat pengembangan kompetensi ASN. Gubernur Khofifah menjelaskan bahwa sistem yang dikembangkan pada CorpU adalah belajar dimana saja sehingga lebih banyak formatnya magang atau on The Job Training. Sistemnya bisa melalui Streaming. Jadi ASN dapat meningkatkan profesionalitas sesuai dengan kompetensi yang mereka inginkan, dan dari berbagai daerah. “Sesuai dengan kompetensi masing-masing. Mislanya di bidang perencanaan berarti nanti lebih banyak di Bappeda kalau anggaran Berarti di BPKAD atau yang lainnya,” jelasnnya. BPSDM sendiri, juga memiliki jejaring kerjasama dengan berbagai pihak sebagai sumber belajar sehingga siap untuk membentuk Tim pembelajar yang dapat melayani kebutuhan pengembangan kompetensi ASN. Khofifah berharap, pembentukan Jatim Coorporate University dapat menyasar target, utamanya para ASN Pemprov Jatim dan Pemkab/Pemkot di seluruh Jatim. Saat ini, jumlab ASN di Pemprov Jatim berjumlah 78.351 orang yang terdiri dari 46.746 PNS, 9.958 PTT-PK dan 21.467 GTT/PTT Dindik Non PNS. Sedangkan, jumlah ASN di kabupaten/kota sebanyak 293.384 orang. “Dengan demikian, potensi lebih dari 371 ribu yang tidak mungkin jumlah sebesar itu, pengembangan kompetensinya dilakukan secara konvensional dan klasikal saja,” tegasnya. Sementara itu Kepala LAN Dr. Adi Suryanto menyambut baik langkah kerjasama antara
Kementerian PAN-RB dan Lembaga Administrasi Negara dengan Pemerintah Provinsi Jatim dalam rangka mengembangkan ASN Corporate University. Selain itu, pembentukan CorpU dinilai sebagi respon terhadap adanya pergeseran paradigma dari training and development menjadi learning and development yang berfokus pada peningkatan kompetensi pegawai dalam rangka meningkatkan kinerja dan produktifitas pembangunan nasional dalam tataran praktek pengembangan kompetensi “Atas nama lembaga Kami menyambut baik gagasan ini ka rena pilihan kita mengembangkan ASN Corporate University adalah merupakan salah satu pilihan yang dapat kita ambil dalam rangka memperbaharui dan modernisasi cara kita dalam pembelajaran dan peningkatan SDM,” Ucap Kepala LAN. Sejalan dengan itu, Menteri PAN-RB Tjahjo Kumolo juga mengapresiasi dan menyambut baik langkah kerjasama 3 lembaga yaitu Kemenpan-RB, LAN dan Pemprov Jatim dalam upaya pengembangan Kompetensi ASN Pemprov Jatim. Dirinya pun berharap agar segera ada tindak lanjut yang konkret. Sehingga segera mampu memperoleh dampak positif untuk meningkatkan daya saing, serta mewujudkan visi misi Pemerintah Pusat. “Ini sebagai sebuah langkah penting untuk menindaklanjuti upaya bersama dalam meningkatkan profesionalisme ASN di Lingkungan Birokrasi Kita. Nota Kesepakatan ini menjadi awal yang lebih baik bagi semua termasuk Kementerian PAN-RB, LAN dan Pemprov Jatim,” Kata MenPAN-RB. [wwn]
BUMD Melempem Layak Dilikuidasi l
Sambungan hal 1
Jatim. Padahal dalam PP No 54 tahun 2017 tentang pembentukan BUMD. Dimana, BUMD didirikan dengan tujuan untuk memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah. “BUMD di jalankan untuk menjadi peningkatan pendapatan daerah. Namun kenyataannya banyak BUMD yang belum memberikan PAD yang signifikan,” terangnya. “Ok lah mereka setiap tahun beri PAD. Tapi PAD yang diberikan masih dibawah modal yang diberikan APBD ke mereka tiap tahunnya,” lanjutnya.
Politisi PAN ini menjelaskan, dari sekian BUMD yang ada milik Pemprov Jatim, hanya satu dua yang telah memberikan PAD yang diharapkan. “Dari 10 BUMD yang dimiliki Pemprov hanya satu dua yang saya lihat sudah eksis saja untuk menopang pendapatan asli daerah. Yang lainnya masih belum, sehingga layak untuk dilakukan evaluasi,” ungkapnya. Dijelaskan oleh mantan anggota DPRD Tuban ini, problem yang ada dalam BUMD adalah masalah SDM. Dimana, kata dia, peran jajaran direksi maupun komisaris tak sesuai dengan
bidangnya dalam mengelola BUMD. “Rata-rata yang ditempatkan dalam komisaris dan direksi bukan yang tepat untuk mengelola BUMD,” jelasnya. Bagi Komisi C DPRD Jatim, kata Agung, permasalahan BUMD tersebut sangat serius untuk diselesaikan mengingat hal tersebut berkaitan dengan investasi. “Kita harus lebih serius lagi pantau keberadaan BUMD. Tahun 2021, saya harap ada evaluasi total di Komisi C terkait BUMD ini. Kalau memang tidak ada gregetnya mendingan di merger atau dilikuidasi saja,” pungkasnya. [geh]
tor (PKB) sebesar Rp 6,53 triliun (116,67%), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) sebesar Rp 2,99 triliun (117,28%), Pajak Bahan Baka Kendaraan Bermotor (PPBKB) sebesar Rp 2,08 triliun (107,02 %), Pajak Air Permukaan (PAP) sebesar Rp 35,54 miliar (124,24%), pajak rokok sebesar Rp 2,7 triliun (120,15%), Retribusi Jasa Usaha (RJU) sebesar Rp 3,72 miliar (124,06%), dan penerimaan lain lain sebesar Rp 21,21 miliar (117,86%). Yasin menambahkan, capaian PAD yang diterima tahun ini merupakan keberhasilan dari berbagai kebijakan yang diluncurkan Gubernur Khofifah berupa stimulus pajak. Sejak adanya pandemi Covid-19, Gubernur Khofifah secara cepat mengeluarkan kebijakan penghapusan denda PKB dan BBN serta diskon corona. Stimulus itu kemudian dilanjutkan dengan kebijakan pemutihan pajak pada 1 September hingga 28 November. Pemutihan tersebut meliputi pembebasan sanksi PKB,
pembebasan sanksi BBNKB dan pembebasan pokok BBN II dan seterusnya. Peningkatan pendapatan pajak ini, lanjut Yasin, harus diiringi dengan perbaikan terhadap layanan pembayaran pajak. Karena itu, transformasi digital yang telah dilakukan Bapenda Jatim untuk memberikan layanan pembayaran pajak menjadi faktor penting. Di antaranya ialah inovasi Samsat 4.0 yang merupakan transformasi anjungan tunai mandiri (ATM) Samsat Jatim yang juga mendapatkan penghargaan Top 30 Kompetisi Inovasi Publik (Kovablik) Jatim 2020. Selain itu, Bapenda Jatim juga telah meluncurkan inovasi Sambel Bajak (Sambil Belanja Bayar Pajak) yang telah mendapat penghargaan Top 45 Kovablik. “Transformasi digital adalah keniscayaan yang harus dilakukan dalam memperbaiki layanan pembayaran pajak. Sehingga wajib pajak tidak harus antre atau datang ke Samsat untuk membayar pajak,” pungkas Yasin. [tam]
Lampaui Target, PAD Jatim Tembus 115,94 Persen l
Sambungan hal 1
Sebab, perencanaan dalam menyusun target PAD dilakukan pada Agustus lalu. Saat itu, kondisi perekonomian dampak Covid19 pertunbuhan masih minus 5 persen. Maka Pemprov Jatim sangat berhati-hati menentukan target pendapatan pada saat itu. “Enteng, karena sampai penghujung tahun ini ternyata penerimaan kita sudah mencapai 115 persen PAD yang berhasil kita dapatkan,” tutur Yasin, Selasa (29/12). Lebih lanjut Yasin mengatakan, pendapatan daerah diproyeksikan akan kembali normal dalam PAPBD 2021 mendatang. Yakni kembali menyentuh angka Rp 15 triliun seperti saat sebelum pandemi. Hingga kemarin, penerimaan telah mencapai 115,94 persen dengan nilai penerimaan sebesar Rp 14,37 triliun. “Kalau sekarang sudah Rp14,37 triliun capaiannya maka untuk mencapai target Rp13 triliun akan mudah,” tambah Yasin. Capaian PAD tersebut bersumber dari Pajak Kendaraan Bermo-
Halaman 11
Polisi akan Bubarkan Kerumunan Massa di Malam Tahun Baru l
Sambungan hal 1
dijumpai kerumunan, nanti kami bubarkan,” kata Irjen Pol Nico Afinta. Selain tindak tegas, Nico tetap mengutamakan upaya sosialisasi. Pihaknya juga meminta partisipasi masyarakat untuk tetap di rumah saja dan tetap menaati protokol kesehatan. Sebab ada jenis baru Covid-19 yang lebih berbahaya. Covid-19 pun sudah memakan banyak korban, baik dari Polri, TNI maupun dari tenaga kesehatan. “Disiplin masyarakat lah yang menjadi kunci. Kemauan masyarakat untuk menanggulangi Covid-19 bersama-sama inilah yang kami harapkan. Diantaranya seperti di rumah saja, bisa juga merayakan Tahun Baru dengan menonton televisi. Itulah yang paling penting dalam penanggulangan Covid-19,” imbaunya. Alumnus Akpol 1992 ini berharap akhir tahun 2020 ini tidak ada yang berkumpul maupun kerumunan massa. Pihaknya dengan Pemerintah Daerah dan Pangdam V/ Brawijaya sudah berkoordinasi terkait Tahun Baru. Nico juga memerintahkan seluruh Polres dan Polsek jajaran untuk tetap berperan aktif dalam penanganan Covid-19. Pihaknya juga mengaku sudah mempersiapkan langkah-langkah yang akan dilakukan pada 2021 mendatang guna meminimalisir angka penyebaran Covid-19 di Jatim. Sebab Polda Jatim juga menjadi bagian dari Satgas Covid provinsi. Dan melakukan berbagai kegiatan, preventif maupun penegakan hukum sudah berjalan. “Mudah-mudahan ada aturan yang menjadi pegangan bagi seluruh jajaran, sehingga bisa mengikuti aturan tersebut. Aturan itu dibuat untuk menjaga kita semua. Jadi, ayo warga Jatim patuhi protokol kesehatan dan di rumah saja,” pesannya. Masih kata Nico, Polda Jatim juga peduli dan melindungi para ulama terhadap bahaya Covid-19. Bersama jajaran Pemerintah Provinsi dan Kodam V/Brawijaya, telah mempersiapkan strategi - strategi menyongsong 2021. Diantaranya adalah peran serta keluarga dan ibu rumah tangga atau ibu - ibu peduli keluarga dalam menekan Covid-19. “Karena keluarga menjadi penting dalam penanganan Covid. Apabila masing-masing keluarga memahami dan mengerti tentang bahaya dan penanganan covid, otomatis akan menyebarkan ke lingkungannya dan menyebar ke Kotanya, serta menyebar di seluruh wilayah Provinsi Jatim. Sehingga secara makro akan terbentuk lingkungan yang paham terhadap bahaya dan penanganan Covid-19 secara masif,” pungkasnya. [bed]
Perekonomian Surabaya Mulai Naik l
Sambungan hal 1
Pria yang akrab disapa WS inipun mengapresiasi dan merespons positif diluncurkannya salah satu inovasi yang bertujuan untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat. Ia berharap, ke depan semakin banyak lagi kreasi-kreasi yang dimunculkan oleh warga Surabaya. “Perekonomian Surabaya sempat terseok-seok karena pandemi Covid-19. Namun saat ini mulai membaik karena banyaknya warga yang kreatif. Khususnya untuk peningkatan ekonomi masyarakat di bawah. Itu yang kita harapkan,” ungkap Whisnu, Selasa (29/12). Whisnu berharap kepada warga Surabaya agar tidak pernah putus asa menghadapi pandemi Covid-19 ini. “Jadi kita bisa sebetulnya bangkit dalam kondisi pandemi seperti ini. Jadi jangan pernah putus asa, Pemkot Surabaya akan selalu hadir di sana untuk membantu masyarakat,” pesan dia. Ia juga mengaku, selama ini Pemkot Surabaya terus memberikan stimulus melalui berbagai program pemberdayaan ekonomi masyarakat, khususnya kepada pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Baik itu dari sisi pemasaran maupun kegiatan di lingkup Pemkot Surabaya yang melibatkan mereka. Selain itu, lanjut mantan Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Surabaya ini, ia juga telah menginstruksikan kepada bawahannya untuk memberdayakan masyarakat. “Kita juga instruksikan ke lurah camat agar setiap kegiatan untuk memberdayakan warga sekitarnya. Hal-hal seperti ini yang coba terus kita suplai,” tuturnya. Menurut Whisnu, pandemi Covid-19 telah berdampak kepada semua aspek kehidupan. Baik itu aspek ekonomi maupun kesehatan. Karena itu perlu dilakukan penanganan yang seimbang agar roda perekonomian tetap berjalan seiring dengan penegakan disiplin protokol kesehatan. Prinsipnya memang dalam menangani kondisi pandemi yang sudah hampir setahun ini, kita dari Pemkot Surabaya harus betul-betul cermat membalancing antara bagaimana kita menangani kesehatan juga menangani ekonominya,” kata Whisnu. Sebab, kata Whisnu, apabila pemkot hanya fokus menangani kesehatan, maka hal ini dapat berdampak besar pada kondisi ekonomi masyarakat di bawah. Sementara jika penanganannya hanya difokuskan pada ekonomi, maka kasus Covid-19 akan semakin tidak terkendali. Makanya di Surabaya penanganannya dilakukan secara seimbang antara ekonomi dan kesehatan. “Jadi harus balancing kita mengatur itu. Berpikir masalah ekonomi memang ini Alhamdulillah sudah banyak kreativitas-kreativitas dari masyarakat Surabaya bagaimana memulai usaha dengan kondisi pandemi saat ini,” tandasnya. [iib]
Sempat Tak Direstui Orang Tua Namun Dibuktikan dengan Prestasi l
Sambungan hal 1
restu dari kedua orang tua agar diizinkan menggeluti olahraga ini. Remaja kelahiran 2005 itu sempat menceritakan kalau awalnya kedua orang tuanya tidak setuju jika ia berlatih angkat besi. “Orang tua saya takut kalau terjadi apa-apa dengan saya, sehingga mereka tidak setuju saya latihan angkat besi. Beliau menyarankan agar ikut olahraga lain saja,” kata Luluk saat ditemui pada Seleksi PPLP Angkat Besi sekaligus pembentukan tim Popnas bayangan yang digelar Dispora Jatim di Kota Kediri Bulan Nopember lalu. Namun hal itu tidak menyurutkan niatnya untuk terus berlatih di bawah bimbingan Pelatih Samsuri. Perlahan namun pasti tekniknya untuk mengang-
kat beban terus berkembang. Ketekunan dan tekad Luluk untuk berlatih itulah yang membuatnya menuai prestasi di Porprov maupun Popnas. Bahkan dari prestasi itulah yang membuatnya mendapat restu dari orang tua untuk menekuni angkat besi. “Syukurlah, ibu dan bapak akhirnya merestui saya untuk berlatih angkat besi setelah saya meraih prestasi,” katanya. Dari prestasi itulah ia juga mendapat kesempatan untuk mengikuti Lomba Kejuaraan Dunia yang digelar di Peru secara virtual. Ia bersama Pelatih Samsuri berangkat ke Jakarta untuk mengikuti kejuaraan itu. “Saat itu saya mengikuti kejuaraan di Gedung Pelatnas Jakarta dan digelar dini hari karena waktu di Indonesia dan Peru kan beda,” kenanganya.
Setelah berjuang secara maksimal akhirnya Lulus berhasil menempati peringkat 6 dengan angkatan untuk snatch 68kg, clean & jerk 82kg dan total 150. Luluk sendiri mengaku kecewa dengan hasil tersebut, sebab saat berlatih ia bisa mencapai total angkatan 160kg. “Mungkin karena saya bertanding dini hari (waktu Indonesia) dan itu sangat mempengaruhi kondisi saya. Terus terang baru pertama kali saya bertanding dini hari,” terangnya. Namun dari pertandingan itulah semakin melecutnya untuk terus berlatih memperbaiki angkatannya. Ia juga memiliki tekad untuk bisa kembali menyumbangkan medali emas bagi Jatim di Popnas 2021 Palembang-Babel. “Pesan dari pelatih (Samsuri) saya
harus terus berlatih untuk meningkatkan prestasi,” katanya. Sementara itu Ketua Pengprov Persatuan Angkat Besi, Binaraga, Angkat Berat Seluruh Indonesia (PABBSI) Jatim Jefri Tagore mengatakan kalau Luluk adalah bibit unggul dan diharapkan bisa menjadi atlet masa depan bagi Jatim maupun nasional. “Luluk sudah memiliki teknik yang bagus dan ia harus bisa meningkatkan prestasinya agar bisa masuk Puslatda Jatim,” katanya. Ia juga mengakui dengan adanya PPLP sangat membantu pembinaan cabang olahraga besi di didaerah. “Dengan adanya PPLP akan muncul bibit atlet dari daerah dan tentunya itu sangat menguntungkan bagi Jatim,” katanya. [*]
KINERJA, PRESTASI GUBERNUR & OPD JAWA TIMUR
Bhirawa Rabu Kliwon, 30 Desember 2020
Halaman 12
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR
Totalitas Melayani, Tak Henti Berinovasi Kinerja Prima Maksimalkan Layanan Kepegawaian di Masa Pandemi Pemprov, Bhirawa Delapan bulan berselang, pandemi Covid-19 telah melanda Jatim dan seluruh wilayah di Indonesia. Suasana pandemi seperti itu menjadi tantangan serius bagi Jatim untuk tetap memberi kinerja dan pelayanan terbaiknya. Tak terkecuali yang dilakukan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Jatim dalam memberikan layanan kepegawaian di lingkungan Pemprov Jatim. Dalam suasana penuh keterbatasan lantaran pandemi, BKD Jatim mendapat tantangan untuk melaksanakan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) rekrutmen CPNS yang tertunda hampir setahun sejak November 2019. Totalitas dalam memberikan pelayanan terhadap 4.777 pelamar CPNS Pemprov Jatim menjadi kunci utama seiring dengan penerapan protokol kesehatan yang disiplin dan ketat. Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa mengapresiasi kerja keras tim pelaksana SKB yang terdiri dari BKN, BKD dan Badan Sandi Negara. Termasuk kepada para pelamar CPNS, menurutnya niat mereka untuk mencurahkan segala energi positifnya dalam membangun negeri ini melalui Pemprov Jawa Timur dan berharap mereka jadi pioneer pembangunan Indonesia dari Jatim. Bahwa saat ini, lanjutnya, energi positif, energi produktif, energi inovatif dan kreativitas dibutuhkan oleh Pemprov Jatim. Seleksi CPNS 2019 tersebut dilakukan untuk mengisi kebutuhan formasi sebanyak 1.817
lowongan di Pemprov Jatim. Selain SKB, agenda besar yang juga telah dilaksanakn Pemprov Jatim ialah pengisian kekosongan pada jabatan eselon III – IV secara bertahap karena pertimbangan pandemi Covid-19. Gubernur Khofifah mengatakan ada banyak agenda pemerintahan yang tetap harus berjalan dan membutuhkan sumber daya manusia terbaik. Sehingga pengisian jabatan yang kosong harus segera dilakukan agar setiap upaya program yang disusun Pemprov tetap bisa berjalan secara maksimal. Baik untuk percepatan penanganan Covid-19 maupun untuk berjalannya program Pemprov Jatim yang lain. Di tengah tekanan suasana pandemi tersebut, BKD Jatim terus memacu inovasinya dalam memberikan layanan terbaik bagi pegawai di Pemprov Jatim. Salah satunya ialah inisiasi lahirnya Si-Master. Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa secara resmi meluncurkan aplikasi digital untuk layanan kepegawaian berupa Si Master pada pertengahan November lalu. Inovasi dari Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Jatim ini merupakan upaya untuk mewujudkan manajemen ASN yang terpadu dan mudah di akses secara daring. Melalui aplikasi ini, Gubernur Khofifah optimis efektiftas dan efisiensi manajemen data ASN dapat terdeteksi. Sehingga tidak sekadar diketahui kapan ASN pensiun, melainkan riwayat pelatihan dan pendidikan juga akan terekam dengan baik. “Aplikasi ini juga akan efektif untuk mengetahui format kompetensi dan kualifikasi masing-masing ASN,” tutur Khofifah. Pada aplikasi sebelumnya yakni e-Master, berbagai layanan kepegawaian mampu berjalan secara optimal di tengah berbagai pembatasan sosial yang diterapkan akibat pandemi Covid-19. Termasuk di antaranya ialah pemberlakuan satu
hari bekerja di kantor dan satu hari bekerja di rumah (Work From Home) yang telah berjalan sejak 23 Maret lalu berdasarkan SE Gubernur Jatim Nomor 800 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja ASN dalam Pencegahan Covid-19 di Lingkungan Pemprov Jatim. Kepala BKD Jatim Nurcholis menjelaskan, komitmen instansi yang dia pimpin dalam mendukung physical distancing salah satunya diwujudkan melalui layanan e-Master. Melalui e-Master dan email bkd@jatimprov. go.id Nurkholis, inovasi aplikasi e-Master berperan penting dalam memberikan layanan bagi ASN di tengah pandemi Covid-19. Melalui e-Master, tak kurang dari 7.204 ASN yang berhasil dilayanai proses kenaikan pangkatnya selama periode April 2020. Layanan tersebut secara rinci dilakukan untuk 3.603 pegawai Pemprov Jatim dan 3.601 pegawai pemkab / pemkot se Jatim.
Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa didampingi Kepala BKD Jatim Nurkholis saat memantau pelaksanaan SKB CPNS Jatim di Kanreg II BKN Surabaya pada September 2020. Atas pencapaian tersebut, Jatim menjadi provinsi tertinggi secara Nasional dalam melaksanakan memberikan
Pelaksanaan SKB CPNS Jatim dengan protokol kesehatan ketat juga diikuti oleh peserta yang terdampak Covid-19 dan dilayani oleh petugas dengan APD lengkap di dalam mobil ambulans. Protokol kesehatan menjadi bagian penting dalam pelaksanaan SKB CPNS berbasis CAT yang diikuti oleh 4.777 pelamar CPNS.
layanan tersebut. “Selain kenaikan pangkat, melalu e-Master kita juga telah melayani 405 pegawai yang
mengajukan pensiun di triwulan I 2020. Semua dapat terselesaikan dengan baik,” tutur Nurcholis.[tam*]
Sekdaprov Jatim Heru Tjahjono saat meninjau kesiapan pelaksanaan SKB CPNS Pemprov Jatim yang merupakan rekrutmen CPNS 2019 dan sempat tertunda karena pandemi Covid-19. Dalam seleksi tersebut, Pemprov mendapat formasi sebanyak 1.817 lowongan.
Pengambilan Sumpah Jabatan 7.387 PNS Pemprov Jatim
Peluncuran aplikasi Si - Master Gubernur Jatim Khofifah didampingi Kepala BKD Jatim Nurkholis di sela peluncuran aplikasi Si - Master untuk layanan kepegawaian terpadu berbasis digital. Aplikasi ini juga terintegrasi dengan Taspen dan BKN untuk mendukung layanan kepangkatan, pensiun, dan sistem merit di Pemprov Jatim.
Di tengah suasana pandemi, Gubernur Khofifah melaksanakan pengambilan sumpah jabatan kepada 7.387 PNS Pemprov Jatim. Gubernur menekankan pentingnya pemahaman seluruh ASN terhadap visi Nawa Bhakti Satya yang diusungnya dalam melaksanakan pembangunan di Jatim.
Pandemi Tak Surutkan Prestasi
Penghargaan BKN Award 2020 Juara II Kategori Perencanaan Kebutuhan Pelayanan Pengadaan Kepangkatan dan Pensiun
BADAN Kepegawaian Daerah (BKD) mencatatatkan sejumlah pencapaian istimewa di tahun 2020 ini. Kendati harus berjibaku melawan pandemi, sejumlah ikhtiar berhasil menorehkan prestasi memuaskan. Di antaranya ialah penghargaan atas pelaksanaan sistem merit dengan predikat sangat baik dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). Bahkan skor yang diraih Pemprov Jatim menjadi yang tertinggi se Indonesia, yakni 332. Sistem Merit sendiri merupakan kebijakan dalam manajemen ASN berdasarkan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar tanpa membedakan faktor politik, ras, agama di lingkungan ASN Pemprov Jatim. Penghargaan berupa piagam dan plakat tersebut diterima Sekdaprov Jatim Heru Tjahjono dari Komisioner KASN Sri Hadiati Wara Kustriani akhir November lalu. Sekdaprov Jatim Heru Tjahjono mengatakan, penghargaan yang diterima merupakan hasil pengukuran KASN terhadap delapan indikator Sistem Merit. Delapan indikator tersebut yakni perencanaan kebutuhan, pengadaan ASN, perencanaan karier dan keempat promosi dan mutasi, manajemen kinerja, penggajian, penghargaan dan disiplin, perlindungan dan pelayanan serta sistem informasi. “Sistem Merit yang menjadi obyek penilaian
KASN pada dasarnya terkait erat dengan prinsip Jatim Amanah. Untuk itulah para ASN harus memiliki integritas dan berkinerja tinggi. Untuk mendapatkan profil aparatur pemerintahan tersebut,” jelasnya. Selain itu, BKD Jatim juga berhasil mengantongi akreditas A pada Unit Penilaian Kompetensi (UPK) BKD Jatim. Status akreditasi tersebut diserahkan langsung oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana kepada Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa yang diwakili Kepala BKD Jatim Nurkholis di Aula BKN, Jakarta Timur pada pertengahan Oktober lalu. Kepala BKD Jatim Nurkholis menuturkan, akreditasi A diberikan setelah Pusat Penilaian Kompetensi (Puspenkom) BKN melakukan uji kelayakan terhadap UPK BKD Jatim pada tanggal 9 – 11 September 2020 lalu. Proses uji kelayakan tersebut diikuti dengan berbagai
komponen utama, antara lain, unsur manajemen organisasi, SDM UPK, dan metode pelaksanaan penilaian. “Tidak banyak penyelenggara asesmen milik pemerintah yang sudah terakreditasi. Dari 52 lembaga asesmen, baru 15 yang sudah terakreditasi. Itupun tidak semuanya A,” tutur Nurkholis. Dengan mengantongi akreditasi A, lanjut dia, BKD Jatim dapat melakukan asesmen sampai kepada jabatan tinggi pratama. Inovasi lain dari BKD Jatim yang juga berbuah manis adalaha aplikasi E-Master. Inovasi layanan kepegawaian berbasis digital berhasil masuk Top 30 Kompetisi Inovasi Publik (Kovablik) 2020 di Jatim. ‘’Prestasi ini kami persembahkan untuk masyarakat Jatim. Khususnya para ASN yang selalu memimpikan pelayanan cepat dan tepat,’’ kata Kepala BKD Jatim Nurkholis usai menerima penghargaan Kovablik dari Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Prof Dr Diah Natalisa. BKD Jatim juga berhasil meraih prestasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instasi Pemerintah (SAKIP) Kategori A. ‘’Alhamdulillah, kami akan pertahankan prestasi ini semua,’’ ungkap Kholis. [tam*] Kepala BKD Jatim Nurkholis menerima piagam penghargaan TOP 30 Kovablik dari Gubernur Khofifah Indar Parawansa atas inovasi EMaster yang dikembangkan untuk memberikan layanan kepegawaian di Pemprov Jatim secara daring.
Sekdaprov Jatim Heru Tjahjono menerima piagam penghargaan dari Komisioner KASN atas penilaian dengan kategori ‘Sangat Baik’ penerapan sistem merit dalam manajemen kepegawaian di Pemprov Jatim.
Pencapaian prestisius juga berhasil dicatatkan BKD Jatim dalam meningkatkan status akreditasi Unit Penilaian Kepegawaian (UPK) dengan status akreditasi A yang diberikan langsung Kepala BKN Bima Haria Wibisana kepada Kepala BKD Jatim Nurkholis.