binder30mei22

HARIAN Harian Bhirawa Ditunjuk kembali sebagai sarana pengumuman iklan tender/lelang pemerintah di seluruh Jawa Timur berdasarkan SK Gubernur No.188/343/ KPTS/013/2006

harian_bhirawa@yahoo.com bhirawa_indragiri@yahoo.com suratkabar_harianbhirawa

IKLAN/ LANGGANAN

Surat Kabar Harian Bhirawa

031-5615454 Harga Langganan Rp 55.000/bulan Eceran Rp 3.000

www.harianbhirawa.co.id

Mata Rakyat Mitra Birokrat

Senin Legi, 30 MEI 2022

Peringati Hari Lanjut Usia Nasional

Gubernur Khofifah Dorong Percepatan Vaksinasi Covid-19 bagi Lansia Pemprov, Bhirawa Peringatan Hari Lanjut Usia Nasional (HLUN) setiap 29 Mei mesti dijadikan momentum untuk semakin memperhatikan keberadaan para lansia. Baik dari sisi kesejahteraannya, kebahagiaan maupun melindungi bagi lansia.

Salah satu yang penting dilakukan untuk menjaga dan melindungi lansia saat ini adalah dari beberapa penyakit menular seperti Covid-19. Hal ini sejalan dengan tema peringatan HLUN tahun 2022 ini yakni, ‘Lansia Sehat, Indonesia Kuat.

“Meskipun pandemi Covid-19 saat ini keadannya terus melandai, namun saya mengajak seluruh masyarakat untuk turut menjaga dan melindungi para lansia dari resiko terpapar virus,” kata Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa usai menghadiri

pelantikan PC Muslimat NU Kota Malang di Aula KH. Abdurrahman Wahid UNISMA Malang (29/5).

Terkait hal itu, Gubernur Khofifah berharap capaian vaksinasi bagi lansia terus ditingkatkan. Sebab, berdasarkan data KCPEN per 27 Mei capaian target vaksinasi lansia di Jatim untuk dosis 1 mencapai 77,51%, dosis 2 mencapai 64,15%, dan dosis 3 baru 14.78%.

“Dari 38 kabupaten/ kota di Jatim, sebagian besar dosis keduanya telah mencapai lebih dari 60 persen. Namun ada 11 kabupaten/kota yang dosis dua masih di bawah 60 persen. Untuk itu, mohon bagi 11 kabupaten/kota ini dipercepat lagi dosis keduanya,” katanya.

Adapun 11 kabupaten/ kota yang vaksis dosis kedua bagi lansianya  ke halaman 11

Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa terus mendorong percepatan vaksin Covid-19 bagi lansia. Berdasarkan data KCPEN per 27 Mei capaian target vaksinasi lansia di Jatim untuk dosis 1 mencapai 77,51%, dosis 2 mencapai 64,15%, dan dosis 3 baru 14.78%.

Mensos: Biaya Penanggulangan Lansia Tunggal Tidak Murah Tasikmalaya, Bhirawa Menteri Sosial RI Tri Rismaharini menyebutkan konsep penanggulangan masalah sosial lanjut usia (lansia) tunggal di Indonesia membutuhkan alokasi pembiayaan yang tidak murah.

Gubernur Khofifah pun secara khusus menyempatkan takziyah ke kediaman almarhum Buya Ahmad Syafii Maarif.

Gubernur Khofifah Kenang Buya Syafii Sosok Ulama Semua Golongan Pemprov, Bhirawa Kepergian seorang tokoh besar sekaligus ulama dan bapak bangsa Buya Ahmad Syafii Maarif, meninggalkan duka dan banyak kenangan. Tak terkecuali Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa yang menye-

butnya sebagai guru bangsa untuk semua golongan.

Gubernur Khofifah pun secara khusus menyempatkan takziyah ke kediaman mantan Ketua PP Muhammadiyah tersebut di Keca ke halaman 11

MITRA

Jadi Penceramah Agama POTRET Hj Zeiniye SAg di Kota Santri Pancasila Situbondo, sudah dikenal luas oleh masyarakat.

Sebab, salah satu srikandi politik di Situbondo tersebut sudah pernah menduduki sejumlah jabatan strategis. Mulai Ketua DPRD, Wakil Ketua DPRD, Ketua Fatayat NU Situbondo, hingga kini menjadi anggota DPRD Jawa Timur sudah pernah ia duduki. Bahkan, kini Zeiniye dipercaya menjabat Ketua DPC PPP Situbondo selama dua periode lamanya.

Menurut Zeiniye, banyak faktor yang membuat ia meraih beberapa jabatan  ke halaman 11

Sentil

Mensos: Biaya penanggulangan lansia tunggal tidak murah - Harusnya jadi tanggung jawab anak.

Ratusan Calon Jamaah Haji Asal Bojonegoro Gagal Berangkat - Ibadah tidak hanya berhaji, masih banyak yang lain.

Bupati Maryoto Masih Sisakan Tiga Jabatan Eselon II Kosong - Memberikan kesempatan bagi yang minat.

Hj Zeiniye SAg

ANTARA

Mensos RI Tri Rismaharini saat menyampaikan keterangan kepada wartawan terkait persoalan lansia tunggal di RS Singaparna Medika Citrautama Tasikmalaya, Minggu (29/5).

“Kami akan tangani intensif karena tidak mudah dan murah, karena tidak ada perawatnya. Akan kita tangani secara detail,” kata Tri Rismaharini saat menyampaikan pidato dalam Hari Lanjut Usia Nasional (HLUN) 2022 di RS Singaparna Medika Citrautama Tasikmalaya, Jawa Barat, Ahad.

Ia mengatakan salah satu konsep tersebut dengan cara mendorong skema pembiayaan BPJS Ketenagakerjaan untuk menangani persoalan lansia tunggal di Tanah Air. Alokasi pembiayaan tersebut diharapkan Risma bisa  ke halaman 11

Ratusan Calon Jamaah Haji Asal Bojonegoro Gagal Berangkat

Bojonegoro,Bhirawa Ratusan Calon Jamaah Haji (CJH) asal Kabupaten Bojonegoro, dipastikan gagal berangkat menunaikan rukun islam ke lima naik haji tanah suci, Mekkah tahun ini. Penundaan keberangkatan calon haji ke tanah suci tahun ini, diakibatkan karena adanya pembatasan usia dan kuota tahun 2022 dari Pemerintah Arab Saudi.

Kasi Haji dan Umroh, Kantor Kementerian Agama, Kabupaten Bojo-

negoro, Yasmani menyebutkan, 718 orang telah melaksanakan persiapan berangkat haji. Termasuk mengikuti manasik haji yang tersebar di 7 titik secara bertahap. “ Jumlah pendaftar ibadah haji ada 1.446. Sebanyak 718 dalam persiapan, sedangkan sisanya gagal berangkat karena batasan usia, meski sudah lunas pembayaran,” kata Yasmani, Minggu (29/5).  ke halaman 11

Surabaya Vaganza, Wujud Kebangkitan Ekonomi

Surabaya, Bhirawa Kerinduan warga Kota Surabaya akan Parade Bunga dan Pawai Budaya akhirnya terbayar tuntas di pagelaran Surabaya Vaganza, Sabtu (28/5). Mereka sangat antusias menyaksikan Parade Bunga yang diikuti oleh 19 mobil hias dan Pawai Budaya yang diikuti oleh berbagai komunitas di Kota Surabaya. Meskipun acaranya digelar mulai sore hingga malam, mereka tetap memadati Jalan Tunjungan hingga Alun-alun Suroboyo.

Acara Surabaya Vaganza itu semakin meriah karena didatangi Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa. Bahkan, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi meminta Gubernur Khofifah untuk mem-

buka dan memberangkatkan Parade Budaya itu.

Selanjutnya, Wali Kota Eri bersama Gubernur Khofifah dan Forkopimda Surabaya serta jajaran Pemkot Surabaya berjalan kaki bersama-sama dari Siola Jalan Tunjungan hingga ke depan Hotel Majapahit. Mereka pun tak lupa menyapa warga yang menyaksikan acara tersebut.

Pada kesempatan itu, Wali Kota Eri mengatakan sebuah kota bisa menjadi besar apabila mengingat sejarah dan budayanya. Makanya, setelah dilakukan Pawai Bunga dilanjutkan dengan Parade Budaya pada malam harinya. Bagi dia, acara ini penuh berkah karena dibuka  ke halaman 11

Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa dan Wali Kota Surabaya saat menyapa pengunjung Surabaya Vaganza.

Guru SLB Sinar Harapan 1 Probolinggo jadi Pendamping Bahasa Isyarat

Rafika Tetap Grogi Tampil di Depan Umum, Khawatir Keliru Menerjemahkan Beberapa kali menggelar rilis, Polres Probolinggo Kota (Polresta) kini melibatkan penerjemah bahasa isyarat. Termasuk Pengadilan Negeri Kota Probolinggo dan Pemkot Probolinggo.

Para penerjemah ini merupakan guru-guru SLB. Mereka menjadi langganan sebagai pendampingan saat di perlukan.

Wiwit Agus P, Kota Probolinggo

Ada beberapa penerjemah bahasa isyarat yang kerap hadir saat Polres Probolinggo Kota (Polresta) menggelar rilis. Mereka semua dari SLB Sinar Harapan 1, Kota Probolinggo. Di antaranya, Rafika Ayu, 23.

Walaupun sudah terbiasa menggunakan bahasa isyarat saat mengajar siswanya di sekolahnya, Rafika tetap saja grogi

tampil di depan umum. Khawatir keliru menerjemahkan dengan bahasa isyarat.

Terlebih saat pertama dilibatkan, warga Kelurahan Pilang, Kecamatan Kademangan, Kota Probolinggo itu hadir sendirian.

Tidak ditemani seniornya. Hal itu membuarnya grogi, bahkan tegang, katanya, Kamis (26/5).

“Sekolah kami memang melakukan MoU pendampingan bahasa isyarat dengan Polresta

wiwit agus pribadi/bhirawa

Para guru SLB yang melakukan pendampingan bahasa isyarat di instansi luar.

dan Pengadilan Negeri. Jadi kalau ada pers rilis atau kegiatan lain yang membutuhkan pendampingan, maka sekolah kami dihubungi,” terangnya.

SLB sendiri tidak menunjuk guru yang sama saat pendampingan bahasa isyarat. Siapa yang tidak berhalangan, dialah yang ditunjuk. Biasanya menurut Rafika, rekan seniornya yang ditunjuk. Namun, akhirnya dia ditunjuk untuk kali pertama pada 17 Mei lalu.

Lulusan Pendidikan Luar Biasa (PLB) Universitas Negeri Malang itupun sempat takut salah. Apalagi, dia tidak punya kesempatan menyiapkan diri. “Pertama ditunjuk  ke halaman 11

EKSEKUTIF

Senin Legi, 30 Mei 2022

Halaman 2

Bupati Mutasi 12 Pejabat Eselon III dan IV Pada Malam Hari Situbondo, Bhirawa Bupati Situbondo Karna Suswandi secara diam diam melakukan mutasi dan pelantikan bagi 12 pejabat eselon III dan IV, sekitar pukul 20.00 Wib, Kamis malam (26/5).

Mutasi ini banyak mendapatkan sorotan dari berbagai kalangan karena dilakukan disaat bukan jam kerja, melainkan saat libur nasional Kenaikan Isa Almasih.

Dalam mutasi ini, PLt Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dispendikbud) Kabupaten Situbondo Hj Siti Aisyah diturunkan jabatannya, menjadi Kepala Bidang pada DPMPTSP Kabupaten Situbondo.

Informasi yang berhasil dihimpun menyebutkan, kedua belas pejabat eselon III dan IV yang dimutasi diantaranya, Abu Hanafi yang semula menjabat Analis Kebijakan Ahli Madya di DPMPTSP

menjadi Kabag Organisasi di Setdakab; Hj Siti Aisyah, Plt Kadispendikbud di turunkan menjadi Kabid di DPMPTSP; Puguh Wardoyo yang semula menjabat Kabag Organisasi di percaya menjabat Sekretaris Dispendikbud; Novannindra L yang semula menjabat Perancang di LPSE, digeser menjadi Kasubag Pembinaan dan Advokasi di LPSE. Selanjutnya, Imam DDFA yang menjabat Verfak di Inspektorat, digeser menjadi Kasubag Evaluasi dan Pelaporan pada Inspektorat; Mulyono yang semula menjabat Kasubag di DPMPTSP dipindah menjadi Kasi di Diskannak. Lalu, Sri Wahyu M, yang sebelumnya menjabat Kasi LPM di Kecamatan Asembagus digeser menjadi Kasi di Disnakkan; Heri Junaidi dari Kasubag LPM di Kecamatan Arjasa digeser menjadi Kasi di Dukcapil; M Yahya dari Verfak di Inspektorat

menjadi Kasi di Dukcapil; Ilfi S dari Sungram di Diskoperindag digeser menjadi Kasi LMP Mangaran; Agus Budiyanto dari Sungram di Kantor DLH menjadi Kasubag di DPMPTSP dan Akhmad Fauzi yang sebelumnya menjabat Analis di BKPSDM dgeser menjadi Kasubag di LPM Arjasa.

Ketika di hubungi perihal kebenaran nama nama pejabat yang dimutasi, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM (BKPSDM) Kabupaten Situbondo, Fathor Rakhman, mengatakan, dirinya belum bisa memberikan data nama nama pejabat yang dimutasi karena masih harus melaporkan ke Kemendagri Jakarta.

“Saya mohon maaf kepada semua teman teman pers karena belum bisa memberi data nama nama pelantikan. Kalau sudah turun hasil telaahnya, pasti akan diberikan,” ujar Fathor Rakhman

sawawi/bhirawa

Bupati Karna Suswandi saat memimpin prosesi pelantikan dan mutasi pejabat 12 eselon III dan IV di lingkungan Pemkab Situbondo, di ruang IR, Kamis malam (26/5).

melalui sambungan Whats App pada Jumat siang (27/5).

Sementara itu Puguh Wardoyo yang semula menjabat Kabag Organisasi di Setdakab Situbondo dan

Hj Siti Aisyah, yang menjabat sebagai Plt Kadis Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Situbondo, tidak menjawab ketika di konfirmasi perihal kebenaran mutasi yang

dipimpin Bupati Karna Suswandi Kamis malam (265). Padahal, kedua HP milik kedua pejabat eselon III di Pemkab Situbondo tersebut tampak masih aktif. [awi.dre]

Bupati Maryoto Masih Sisakan Tiga Jabatan Eselon II Kosong Tulungagung, Bhirawa Bupati Tulungagung, Maryoto Birowo, akhirnya melakukan pelantikan terhadap delapan pejabat pimpinan tinggi pratama atau eselon II yang telah mengikuti lelang jabatan pada awal tahun ini, Jumat (27/5) siang. Namun demikian, pelantikan tersebut masih menyisakan tiga jabatan eselon II lainnya yang menyusul kosong.

alimun hakim/bhirawa

Dandim 0812 Letkol Kav EndiSiswanto , Kapolres Lamongan AKBP Miko Indrayana, Sekretaris Daerah Moh. Nalikan dan didampingi Dirut PD Pasar Lamongan Hartono saat mengecek secara langsung harga minyak curah.

Forpimda Lamongan Sidak Minyak Curah di Pasar Sidoharjo Lamongan, Bhirawa Komandan Kodim 0812 Lamongan Letkol Kav Endi Siswanto Yusuf bersama unsur Pemerintah Daerah Kab Lamongan meninjau secara lngsung ke pasar tradisional yang ada di Kabupaten Lamongan.

Sidak yang dilakukan langsung oleh Dandim 0812 Letkol Kav EndiSiswanto, Kapolres Lamongan AKBP Miko Indrayana, Sekretaris Daerah Moh. Nalikan dan Dirut PD Pasar Lamongan Hartono tersebut untuk mengecek secara langsung harga pasaran minyak goreng.

Hasil pengecekanya, harga Minyak Goreng Curah dipasar tradisional Lamongan sudah sesuai HET yang ditetapkan oleh pemerintah dengan harga Rp14.000 /Liter.

“Kami meninjau pasar Di Kec Lamongan Tepatnya Pasar Sidoharjo Kami mengecek langsung ke penjual minyak goreng di beberapa toko dan retail yang berada di pasar tradisional, apakah kenaikan Harga Eceran Tertinggi (HET) sudah sesuai anjuran pemerintah,” tegas Letkol Endi Siswanto Yusuf , Minggu (29/5).

KILAS BIROKRASI

“Kegiatan ini dalam rangka mengecek ketersediaan dan fluktuasi harga minyak goreng. Tadi kami pantau ke pasar sidoharjo di tiga toko yg kami datangi di Toko H. Umi, Toko Sami jaya dan Toko Yulida. “Teraang Dandim 0812 Lamongan.

Ditambahkan Dandim, kami mengecek dibeberapa lokasi pasar antara lain Pasar Sidoharjo, Pasar tradisonal Plaza Lamongan dan Pasar Babat.

“Hal ni sesuai dengan intruksi Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marvest) tanggal 24 Mei 2022 terkait minyak goreng curah,” imbuhnya. [aha.dre]

“Memang masih ada tiga jabatan (eselon II) yang kosong. Nanti kami akan kami isi dengan open bidding,” ujar Bupati Maryoto Birowo usai acara pelantikan.

Ketiga jabatan yang saat ini kosong itu adalah Kepala Bappeda Kabupaten Tulungagung, Kepala Dinas Pertanian dan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa .

Menurut Bupati Maryoto Birowo dalam pelaksanaan open bidding atau lelang jabatan akan pula diikuti prosedurnya. Seperti minta izin ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) dan Gubernur Jatim.

Sedang terkait pelantikan delapan pejabat eselon II yang dibarengkan dengan pelantikan pejabat eselon III, eselon IV serta pejabat fungsional yang keseluruannya berjumlah 140 pejabat, mantan Wabup Tulungagung ini berharap mereka dapat segera bekerja . “Kami berharap Pemkab Tulungagung semakin mantap dan solid serta berkinerja baik sehingga tetap memperoleh SAKIP, LAKIP yang baik pula.

Termasuk dengan LHP BPK RI yang saat ini beropini WTP,” paparnya.

Ia pun meminta pada kepala OPD teknis yang telah dilantik seperti Kepala Dinas PUPR Kabupaten Tulungagung untuk menuntaskan persoalan infrastruktur jalan. Infrastrukur merupakan lima priorotas dalam pembangunan saat ini, selain juga di antaranya sektor pendidikan.

“Infrastrukturnya harus digenjot juga.

Tetapi itu harus melalui prosedural. Misalkan pembangunan jalan itu harus dilelang. Ada tahapannya. Tidak ujuk-ujuk,” paparnya lagi.

Ada pun delapan pejabat eselon II yang dilantik kemarin itu adalah Agus Suswantoro sebagai Kepala Dinas Ketahanan Pangan), Lilik Ismiati (Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan), Fajar Widarianto (Kepala DPMPTSP), Dwi Hary Subagyo (Kepala Dinas PUPR), Robinson Pasaroan Nadeak (Kepala Pelaksana BPBD), Iswahyudi (Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan Kesejahteraan Rakyat), Eni Dwi Agustin (Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi dan Pembangunan) dan Erwin Novianto (Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan SDM). [wed.dre]

Manfaatkan Aset Pemkot, Rumah Padat Karya Prapen Serap 106 Tenaga Kerja MBR

Waspada Batu Ginjal, Siloam Hospitals Edukasi Penanganannya Surabaya, Bhirawa Waspada, Batu pada Saluran Kemih’ merupakan tajuk edukasi bincang sehat yang disajikan manajemen Siloam Hospitals Surabaya melalui platform Zoom yang diikuti lebih dari 60 viewer, di kota Surabaya.

Dalam edukasi tersebut, Dokter Spesialis Urologi, Dian Paramita Oktaviani Soetojo mengatakan bahwa keberadaan Batu pada saluran kemih di Indonesia merupakan kasus atau keluhan terbanyak di bidang urologi.

“Umumnya kasus atau keluhan tersebut terjadi pada masyarakat berusia 30 hingga 50 tahun, dan tidak menutup kemungkinan batu saluran kemih ini dapat terjadi pada anakanak, remaja maupun orang tua,” tutur Dian Paramita.

Secara pengetahuan umum medis, pada hakekatnya, batu pada saluran kemih adalah batu yang berada di saluran kemih baik itu di ginjal, ureter, kandung kemih maupun uretra (Sistem Saluran kemih manusia). Zat Garam dan mineral lain yang ‘menempel’ membentuk seperti batu ukuran kecil atau kerikil dan belum menimbulkan rasa sakit ketika tetap atau masih berada di ginjal.

“Namun, apabila batu makin membesar akan menyebabkan nyeri yang amat sangat bahkan dapat menghalangi aliran urine sehingga menimbulkan sumbatan di saluran kemih ureter, ungkap Dian Paramita, Dokter Spesialis urologi yang berpraktek tetap di Rumah sakit yang berlokasi di Raya Gubeng Kota Surabaya, Jawa Timur.

Faktor Resiko dan Penanganan Batu Ginjal pada bincang edukasi lanjutan, faktor resiko batu ginjal disebabkan oleh adanya riwayat terkena batu sebelumnya, riwayat keturunan, obesitas, dan gangguan absorpsi di lambung dll. Faktor lainnya yang patut diwaspadai adalah seringnya mengalami dehidrasi (kurang minum), hingga faktor riwayat pola makan yang dinyatakan sebagai prediposisi antara lain asupan kalsium, penggunaan garam yang tinggi, serta makanmakanan yang tinggi purin (seperti jeroan), dan minum minuman yang mengandung black tea, dan soda. [dre]

zainal ibad/bhirawa

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi ketika meresmikan Rumah Padat Karya Prapen di Jalan Kyai Abdullah No 17 Prapen, Kelurahan Panjang Jiwo, Kecamatan Tenggilis Mejoyo Kota Surabaya.

Surabaya, Bhirawa Aset milik Pemkot Surabaya akan terus dimanfaatkan untuk pemberdayaan ekonomi dan kesejahteraan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Bentuk pemberdayaan itu salah satunya melalui program padat karya dengan memanfaatkan aset yang ada.

Hal tersebut sebagaimana dikatakan Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi ketika meresmikan Rumah Padat

Karya Prapen di Jalan Kyai Abdullah No 17 Prapen, Kelurahan Panjang Jiwo, Kecamatan Tenggilis Mejoyo Kota Surabaya, Sabtu (28/5).

“Selalu saya katakan, aset pemerintah ini akan saya gunakan seluruhnya untuk kepentingan umat. Jadi aset pemerintah itu kalau tambak, bisa kita manfaatkan untuk tambak. Tapi kalau seperti tempat ini (Prapen) bisa kita gunakan untuk usaha laundry dan menjahit,” kata Wali Kota Eri Cahyadi.

Menurutnya, pemanfaatan aset untuk program padat karya dapat disesuaikan dengan kondisi setiap wilayah. Tentu saja pemanfaatan aset juga harus melihat kebutuhan masyarakat di sekitar, khususnya warga yang membutuhkan lapangan kerja.

“Pertama kita lihat apa yang bisa kita lakukan untuk aset itu. Kedua, MBR atau yang belum mendapat pekerjaan itu kita tawarkan apa yang mereka inginkan. Nah, kita sam-

paikan bisa tidak kalau model seperti ini. Tadi seperti di sini yang menjahit itu belum bisa, tapi sudah ada pelatihan,” ujarnya.

Meski penyediaan lapangan kerja serta pelatihan itu telah tersedia, Wali Kota Eri Cahyadi menegaskan, bahwa pemerintah tak boleh hanya berhenti di sana.

Artinya, pemkot tidak hanya sebatas menyediakan pelatihan dan lapangan kerja tapi juga harus memastikan ekonomi pada unit usaha tersebut berputar.

“Jadi jangan cuma ngelatih jahit saja terus dilepaskan, itu tidak boleh.

Jadi, pemerintah termasuk saya, batiknya ya njahitno (menjahitkan) di sini, akhirnya mereka terlatih terus dan menjadi profesional. Itulah yang kita cari,” terangnya.

Menurutnya, pemberdayaan ekonomi kerakyatan itu dapat terwujud apabila mendapat dukungan dan support dari masyarakatnya. Utamanya, Ketua RT/RW, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) hingga para Kader Surabaya Hebat.

“Karena tanpa bantuan dari RT/ RW, LPMK dan kader itu akan siasia. Karena itu saya nyuwun tulung (minta tolong) sanget, RT/RW, LPMK menjadi satu. Tidak ada yang lebih baik, tidak ada lebih hebat.

Sebab, dengan kebersamaan ini yang membuat warga menjadi bahagia,” tuturnya. [iib.dre]

LEGISLATIF Fraksi PDIP Sikapi Permasalahan Kemiskinan di Jatim Senin Legi, 30 Mei 2022

Halaman 3

DPRD Jatim, Bhirawa Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jatim, Sri Untari Bisowarno menyikapi hasil penilaian BPK RI terhadap laporan hasil pemeriksaan (LHP) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pemprov Jawa Timur tahun 2021, terutama terkait dengan program penanggulangan kemiskinan. Hal ini membuktian kegagalan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dilingkungan Pemprov Jatim.

Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jatim, Sri Untari Bisowarno.

gegeh bagus setiadi/bhirawa

Meski mendapat predikat Wajar Tanpa Penegcualian (WTP), BPK tetap memberi catatan khusus terutama terkait kemiskinan. Menurut Untari, berdasarkan hasil pemeriksaan BPK, terungkap berbagai permasalahan yang cukup signifikan dalam upaya pengentasan kemiskinan secara efektif di Jatim.

“Salah satunya adalah kegagalan dalam menyusun data yang akurat dalam penyusunan data masyarakat yang akan menerima manfaat program

atau kebijakan pengentasan kemiskinan,” ujarnya. Sri Hasil pemeriksaan BPK ini, katanya, menunjukan kegagalan OPD di lingkungan Pemprov Jatim dalam menyusun penjabaran sasaran strategis atau Indikator Kinerja Utama (IKU). Sehingga target kinerja OPD dibidang Kesejahteraan Masyarakat (Kesra) tidak memiliki keselarasan secara vertikal maupun horizontal pemerintahan.

“Hal ini memperlihatkan sebuah fenomena bahwa OPD

tidak patuh terhadap target yang telah dicanangkan dalam RPJMD 2018-2023. Sinkronisasi program antar OPD juga dipertanyakan. Apakah selama ini setiap OPD dalam menyusun program saling bersinergi mencapai target dalam RPJMD atau justru berjalan sendiri-sendiri,” tegasnya.

“Kepatuhan OPD dalam menjalankan apa yang telah ditetapkan dalam RPJMD menjadi tolak ukur kesuksesan pemerintahan. Hasil pemeriksaan BPK menunjukkan ketidakpatuhan OPD karena masih banyaknya program yang belum dijalankan,” lanjut politisi perempuan asal Malang ini.

Dengan kondisi semacam ini, Sekertaris DPD PDI Perjuangan Jatim ini mendesak agar seluruh OPD segera menjadikan hasil pemeriksaan BPK sebagai bahan evaluasi kinerja kedepannya.

Termasuk untuk menjalin komunikasi dan kolaborasi bersama dengan jajaran OPD ditingkatan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam upaya pengentasan kemiskinan secara sistematis.

Sebab berdasarkan laporan pemeriksaan BPK RI, setidaknya terdapat sebanyak 998 permasalahan makro ekonomi yang terjadi di Jawa Timur.

Sebanyak 998 permasalahan tersebut, harapannya dapat menjadi bahan perumusan kebijakan dan pembinaan terhadap Pemerintah Kabupaten/Kota.

“Kami dari Fraksi PDI Perjuangan juga akan meminta kepada pimpinan DPRD Jatim untuk melakukan konsultasi keuangan dengan BPK RI. Sehingga kami dapat menjalankan fungsi controlling terhadap kinerja pemerintahan lebih maksimal,” pintanya. [geh.dre]

KILAS DEWAN

Bupati Kukuhkan Pengurus DPD PPNI Kabupaten Madiun Kabupaten Madiun, Bhirawa Bupati Madiun H. Ahmad Dawami menyaksikan pelantikan dan pengukuhan pengurus Dewan Pengurus Daerah (DPD) Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) Kabupaten Madiun periode 2022-2027. Pelantikan yang, diikuti sekitar 40 orang tersebut berlangsung di Pendopo Muda Graha, Sabtu (28/5).

Sekitar 40 orang pengurus DPD PPNI Kabupaten Madiun periode 2022-2027 ini secara resmi dilantik oleh Ketua DPD PPNI Kabupaten Madiun, Insa Ansori, S.Kep.Ns dan Pengukuhan DPD PPNI Kabupaten Madiun di Kukuhan oleh Bupati Madiun, disaksikan oleh perwakilan pengurus DPW PPNI Provinsi Jawa Timur, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Madiun, Direktur RSUD Caruban, Dolopo dan RS Paru serta mantan Ketua DPD PPNI Kabupaten Madiun.

Bupati Madiun dalam sambutannya mengucapkan selamat atas pelantikan pengurus PPNI. “Selamat dan sukses atas pelantikan seluruh pengurus Dewan Pengurus Daerah PPNI Kabupaten Madiun periode 2022-2027 yang dilantik pada hari ini. semoga dapat menjalankan amanah yang diberikan dalam melaksanakan roda organisasi ini.”kata Bupati Madiun.

Bupati mengatakan bahwa Ketulusan seorang teman akan muncul diwaktu kesempitan, dan anggota PPNI ini terbiasa menemani teman di waktu kesempitan sehingga PPNI adalah teman sejati.

Beliau mengucapkan terimakasih kepada seluruh tenaga kesehatan yang dua tahun lalu melewati masa yang sulit dan menakutkan. Semua itu bisa sampai di titik ini karena peran serta seluruh organisasi profesi kesehatan yang berjibaku dalam penanganan Covid-19.

“Masyarakat itu berhak mendapatkan kesehatan, sehingga saya sudah bilang agar pembukaan praktik perawat, bidan agar semuanya dipermuda karena untuk memastikan masyarakat mendapatkan jaminan kesehatan,” ungkap Bupati.

Kaji Mbing sapaan akrab Bupati mengajak seluruh perawat untuk ikut mewujudkan Kabupaten Madiun peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Selain itu, dirinya juga berharap seluruh perawat agar terus belajar dan bersama-sama saling bangun, saling tolong-menolong untuk mendedikasikan ilmu dan pengetahuan dalam memajukan Perawat Nasional Indonesia (PPNI). [dar.dre]

Komisi B DPRD Jawa Timur saat kunjungan kerja ke Dinas Pertanian Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gresik, Jumat (27/5).

Komisi B Desak Pemprov Percepat Datangkan Vaksin PMK DPRD Jatim, Bhirawa Komisi B DPRD Jawa Timur mendesak Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim untuk segera mendatangkan vaksin. Ini mengingat vaksin tersebut sangat dibutuhkan untuk menangani dan mencegah penyebaran Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) pada hewan ternak.

Hal tersebut sebagaimana ditegaskan Wakil Ketua Komisi B DPRD Jatim, Amar Saifudin saat memimpin kunjungan kerja ke Dinas Pertanian Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gresik, Jumat (27/5).

“Kami mendesak kepada Pemprov Jatim untuk secepatnya bisa men-

datangkan (vaksin), meskipun sudah ada pernyataan sekitar Juni. Mungkin itu bisa dipercepat,” kata Amar Saifudin.

Rencananya, Amar Saifudin menyebut, akan ada sekian juta vaksin yang disiapkan untuk menangani virus PMK di Jatim. Namun begitu, pihaknya menginginkan agar vaksin tersebut dapat difokuskan dulu untuk empat daerah yang sudah ditetapkan wabah PMK. “Jadi kita fokuskan di daerahdaerah yang terjangkit dulu, di empat kabupaten. Yakni, Kabupaten Mojokerto, Gresik, Sidoarjo dan Lamongan,” jelasnya.

sudarno/bhirawa Wakil Wali Kota Madiun, Inda Raya AMS saat menyampaikan Nota Penjelasan Wali Kota Madiun Atas 6 Raperda Kota Madiun Tahap II Tahun 2022, Jumat (27/5) (kiri). Suasana Sidang DPRD Kota Madiun saat Penyampaian Nota Penjelasan Wali Kota Madiun Atas 6 Raperda Kota Madiun Tahap II Tahun 2022, Jumat (27/5) (atas).

Rapat Paripurna DPRD, Penyampaian Nota Penjelasan Wali Kota Madiun Atas 6 Raperda Kota Madiun Tahap II 2022 Rapat Paripurna DPRD Kota Madiun dengan acara Penyampaian Nota Penjelasan Wali Kota Madiun Atas 6 Raperda Kota Madiun Tahap II Tahun 2022 yang disampaikan oleh Wakil Wali Kota Madiun, Inda Raya AMS, SE. MIB di gedung DPRD setempat, Jumat (27/5).

Rapat Paripurna DPRD Kota Madiun itu, dipimpin oleh Wakil Ketua I DPRD Kota Madiun, Drs. Istono, M.Pd didampingi Ketua DPRD Kota Madiun, Andi Raya Bagus Miko Saputro, SH. Dihadiri anggota DPRD Kota Madiun, Wakil Wali Kota Madiun, Forkopimda, Kepala OPD Pemkot Madiun dan segenap jajarannya.

Wakil Wali Kota Madiun, Inda Raya EMS, SE. MIB menyampaikan Nota Penjelasan Wali Kota Madiun Atas 6 Raperda Kota Madiun Tahap II Tahun 2022 itu mengatakan, Nota Penjelasan pada hari ini merupakan penjelasan dari Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang telah di sampaikan kepada yang terhormat DPRD Kota Madiun melalui Surat Walikota Madiun tanggal 24 Mei 2022 Nomor: 188/2523/401.013/2022 yang terdiri dari 6 Raperda.

Yaitu: 1. Raperda Penyelenggaraan Bangunan Gedung. 2. Raperda Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung. 3. Raperda Pokok Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah. 4. Raperda Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

5. Raperda Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa. 6. Raperda Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 14 Tahun 2017 tentang Penyediaan, Penyerahan, dan Pengelolaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan dan Permukiman.

Adapun latar belakang disusunnya 6 (enam) Raperda yang diajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Madiun adalah sebagai tindak lanjut dari Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Tahap II yang telah disepakati bersama antara Pemerintah Kota Madiun dengan DPRD Kota Madiun sebagaimana tertuang dalam Keputusan DPRD Kota Madiun Nomor: 188-401.040/ 13/2021 tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Kota Madiun Tahun 2022.

“Guna memberikan kejelasan dari materi Rancangan Peraturan Daerah yang kami ajukan kepada Dewan yang terhormat, selanjutnya perkenankanlah saya untuk memberikan penjelasan dari masingmasing materi Rancangan Peraturan Daerah sebagai berikut,”kata Wakil Wali Kota Madiun Inda Raya AMS saat membacakan Nota Penjelasan Wali Kota Madiun Terhadap 6 Raperda Tahap II Tahun 2022.

Penyelenggaraan Bangunan Gedung. Raperda ini merupakan pengganti dari Perda Kota Madiun Nomor 7 Tahun 2015 tentang Bangunan Gedung sebagaimana telah diubah dengan Perda Kota Madiun Nomor 34 Tahun 2018 yang disusun guna menyesuaikan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung.

Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung. Raperda ini merupakan pengganti dari Perda Kota Madiun Nomor 10 Tahun 2015 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Perda Kota Madiun Nomor 15 Tahun 2018, yang disusun kembali seiring ditetapkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Perda

gegeh bagus setiadi/bhirawa

sudarno/bhirawa Dari kiri, Wakil Wali Kota Madiun, Inda Raya AMS, Wakil Ketua I DPRD Kota Madiun, Drs. Istono, M.Pd selaku Pimpnan Rapat Paripurna didampingi Ketua DPRD Kota Madiun, Andi Raya BMS, SH, saat Rapat Paripurna Penyampaian Nota Penjelasan Wali Kota Madiun Atas 6 Raperda Kota Madiun Tahap II Tahun 2022, Jumat (27/5).

Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Transmigrasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Terpadu Satu Pintu, yang selanjutnya digabung pada tentang Bangunan Gedung. tugas pokok dan fungsi Bagian Perekonomian dan Raperda ini mengubah paradigma perizinan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah. bangunan yang semula Izin Mendirikan Bangunan Hal ini didasarkan pada ketentuan Peraturan (IMB) menjadi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Pasal 40 ayat (10) dimana yang menjadi obyek Retribusinya adalah yang menjelaskan bahwa berdasarkan perhitungan nilai pelayanan penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung variabel terdapat Urusan Pemerintahan yang tidak (PBG) dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) Bangunan memenuhi syarat untuk dibentuk dinas/bidang maka urusan Gedung atau Prasarana Bangunan Gedung. tersebut dapat dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah yang Pokok Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah. Raperda memiliki keterkaitan dengan urusan tersebut. ini merupakan Raperda pengganti dari Peraturan Daerah Dengan ditetapkannya Raperda ini diharapkan Nomor 08 Tahun 2011 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Pemerintah Daerah dapat menyelenggarakan Keuangan Daerah yang disusun kembali disamping manajemen perizinan berusaha secara cepat, sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam mudah, terintegrasi, transparan, efisien, efektif dan melaksanakan pengelolaan keuangan daerah, juga akuntabel yang sehingga akan meningkatan menyesuaikan ketentuan peraturan perundang-undangan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha serta yang baru yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun menjaga keberlangsungan kinerja pelayanan 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan perizinan berusaha di Kota Madiun.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa. tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Raperda ini merupakan Raperda pengganti dari Penyusunan Raperda ini bertujuan untuk memperbaiki Perda Kota Madiun Nomor 46 Tahun 2018 tentang permasalahan dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa yang daerah serta untuk menjaga 3 (tiga) pola tata pengelolaan disusun kembali seiring berlakunya Undangkeuangan daerah yang baik, yaitu transparansi, akuntabilitas Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan partisipatif, dimana substansi materi yang diatur secara juga sebagai tindaklanjut ditetapkannya Peraturan garis. Dengan disusunnya Raperda ini, diharapkan kebijakan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2021 tentang pengelolaan keuangan daerah di Kota Madiun dilakukan Penyelenggaraan Rumah Susun. secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan Tujuan penyusunan Raperda ini adalah untuk : bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, Menyediakan prasarana dan sarana permukiman di kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada daerah perkotaan berhasil dan berdaya guna serta ketentuan peraturan perundang-undangan. mencapai target dan sasaran yang diharapkan.

Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Mempertahankan kenyamanan, keamanan dan sehat bagi Madiun Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan para penyewa Rumah Susun Sederhana Sewa yang Susunan Perangkat Daerah. Raperda ini merupakan sebagian besar adalah masyarakat berpenghasilan perubahan kedua atas Perda Kota Madiun Nomor 3 menengah ke bawah dan Pengelolaan yang teratur, Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan tertib, terarah, terukur, dan terstruktur dengan baik.

Perangkat Daerah yang disusun untuk menindaklanjuti “Pada kesempatan yang berbahagia ini perlu saya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 sampaikan pula bahwa terhadap 6 Raperda tersebut tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan setelah dilakukan pembahasan dan mendapatkan Terpadu Satu Pintu, yang mengamanatkan urusan persetujuan dari DPRD Kota Madiun selanjutnya akan pemerintahan penanaman modal agar tidak dirumkami sampaikan kepada Gubernur Jawa Timur untuk punkan dengan urusan pemerintahan lainnya. mendapatkan proses fasilitasi maupun evaluasi sesuai Secara garis besar materi yang diatur dalam Raperda ketentuan peraturan perundang-undangan,” kata Wakil ini adalah menghapus urusan pemerintahan bidang Wali Kota Madiun. [dar.adv]

Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) itu mengungkapkan, bahwa monitoring yang dilakukan Komisi B ke Kabupaten Gresik tersebut, sekaligus untuk melihat langkah penanganan yang dilakukan Pemda setempat. “Alhamdulillah, langkah-langkahnya sudah cepat dan bagus,” ujarnya.

Di lain sisi, pihaknya juga mendorong dinas terkait untuk intens melakukan pengawasan dan penanganan virus PMK. Baik itu penanganan melalui vaksinasi maupun mengisolasi hewan ternak yang terindikasi terjangkit PMK.

“Kita harapkan juga dari pemerintah daerah ada bantuan sosial bagi peternak-peternak yang mengalami kerugian karena penyakit PMK,” tegasnya.

Di waktu yang sama, Anggota Komisi B DPRD Jatim, Erma Susanti menyatakan, hasil monitoring di lapangan, pengobatan terhadap kepada hewan ternak yang terjangkit PMK bisa dilakukan.

Namun, hal tersebut saat ini masih terkendala dengan anggaran pembelian obat dalam jumlah besar. [geh.dre]

Komisi E DPRD Jatim Inginkan Pembangunan Gedung SMK Pariwisata Diteruskan Probolinggo, Bhirawa Komisi E DPRD Provinsi Jawa Timur melakukan kunjungan kerja (kunker) dalam rangka menindaklanjuti aspirasi masyarakat di Kabupaten Probolinggo terkait tindaklanjut pembangunan SMK Pariwisata di Desa Sapikerep Kecamatan Sukapura Kabupaten Probolinggo, Jum’at dan Sabtu (27-28/5).

Turut serta dalam kegiatan yang digelar di Mount View Cottage Desa Sapikerep Kecamatan Sukapura tersebut Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, Bappeda Provinsi Jawa Timur, BPBD Provinsi Jawa Timur, Biro Kesra Provinsi Jawa Timur, Biro Hukum Provinsi Jawa Timur dan Tenaga Ahli.

Kedatangan rombongan Komisi E DPRD Provinsi Jawa Timur ini disambut oleh Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekretaris Daerah Kabupaten Probolinggo Heri Sulistyanto didampingi Dinas Pendidikan Kabupaten Probolinggo, Forkopimka Sukapura serta sejumlah kepala desa di Kecamatan Sukapura.

Anggota Komisi E DPRD Provinsi Jawa Timur Hasan Irsyad, Sabtu (28/5) malam mengungkapkan kedatangannya di Kabupaten Probolinggo fokus dalam rangka ingin menindaklanjuti dan ingin pembangunan gedung SMK Pariwisata di eks lahan Dinas Pertanian Provinsi Jawa Timur di Desa Sapikerep berjalan terus.

“Saat ini SMK Pariwisata ini berada di dua tempat yakni Desa Ngepung dan Desa Ngadisari Kecamatan Sukapura. Komisi E DPRD Provinsi Jawa Timur berkeinginan agar menjadi satu tempat di Desa Sapikerep,” ujarnya.

Hasan Irsyad mengaku bahwa Komisi E DPRD Provinsi Jawa Timur sangat mendukung dan sangat berharap bahwa Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur bisa melanjutkan proyek pembangunan gedung SMK Pariwisata saat ini sedang mangkrak karena putus kontrak.

“SMK Pariwisata ini sangat dibutukan oleh masyarakat yang ada di Kecamatan Sukapura.

Keberadaan SMK Pariwisata ini sangat diperlukan dan diharapkan untuk mendukung sector pariwisata di Kecamatan Sukapura,” terangnya.

Menurut Hasan Irsyad dengan adanya SMK Pariwisata ini Komisi E DPRD Provinsi Jawa Timur menginginkan ada lulusan-lulusan pariwisata yang ada di Kabupaten Probolinggo sehingga ada kaderkader wisata dari siswa dan siswi yang berkaitan dengan kepariwisataan.

“Pembangunan gedung SMK Pariwisata di Desa Sapikerep ini belum sampai 50% mangkrak.

Itupun hasilnya Komisi E nilai kurang layak diteruskan. Kita harapkan tahun ini pembangunan gedung SMK Pariwisata ini sudah selesai dan bisa segera dimanfaatkan.

Sementara Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekretaris Daerah Kabupaten Probolinggo Heri Sulistyanto mengatakan keberadaan SMK Pariwisata ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat Kecamatan Sukapura dalam rangka untuk mendukung kegiatan pariwisata yang ada di Kecamatan Sukapura. [wap.dre]

Komisi E DPRD Jatim inginkan pembangunan gedung SMK Pariwisata diteruskan.

wiwit agus pribadi/bhirawa

OPINI

Senin Legi, 30 Mei 2022

Catatan Hari Lanjut Usia Nasional, 29 Mei 2022

TAJUK

WTP APBD Jatim 2021 TUJUH tahun berturut-turut (sejak tahun 2015) pemerintah propinsi Jawa Timur memperoleh penilaian BPK dengan predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Tetap bukan berarti bebas dari kesalahan. Dalam catatan BPK, masih banyak “temuan penyimpangan” yang wajib diverifikasi. Tak terkecuali klarifikasi anggaran Bansos (Bantguan Sosial) masa pandemi. Jika gagal melaksanakan klarifikasi dalam 6 enam bulan, bisa berpotensi konsekuensi hukum tindak pidana korupsi (Tipikor).

Penjejakan oleh BPK juga menjadi Pertimbangan DPRD Jawa Timur membedah Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) gubernur. Puluhan ke-tidak patuh-an anggaran telah dijejaki BPK (Badan Pemeriksa Keuangan), tersebar di berbagai Dinas, Badan, dan Biro) di jajaran Pemprop Jawa Timur. Gubernur sebagai piminan tertinggi pemerintahan diminta “memperingatkan” kepala OPD (Organisasi Perangkat Daerah) wajib memperbaiki administrasi pelaksanaan anggaran.

Model “peringatan” juga beberapa tingkat, sesuai ke-seriusan kesalahan. Ada yang harus diperingatkan secara keras, karena temuan BPK yang tergolong fatal. Bukan sekadar kesalahan administrasi. Misalnya penerima dana hibah fiktif. Serta paket Bansos yang tidak sesuai standar harga. Begitu pula konstruksi infrastruktur yang tidak sesuai dengan spesifikasi proyek. Juga harga perjalanan dinas yang kelebihan bayar, wajib dikembalikan.

Berdasarkan Undang-undang (UU) nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara, mewajibkan menyertakan audit BPK. Maka LPJ (Laporan Pertanggung Jawaban) pelaksanaan ABPD, harus tergaransi audited. Audit keuangan oleh BPK, lazimnya meliputi dua term utama. Yakni: “Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundangundangan,” serta term “Sistem Pengendalian Intern.”

Audit pelaksanaan APBD tahun 2021, yang tertuang dalam LHP (Laporan Hasil Pemeriksaan) BPK menghasilkan opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian). Tetapi bukan berarti steril benar dari kesalahan. Di dalam LHP masih terdapat catatan panjang BPK. Seluruhnya wajib diverifikasi oleh OPD dengan tenggat waktu selama 60 hari. Hal itu menunjukkan masih terdapat banyak catatan kesalahan (terutama administrasi) yang wajib diperbaiki.

Jika gagal diperbaiki bisa berkonsekuensi hukum.

Audit BPK terhadap pelaksanaan APBD merupakan kewajiban mandatory UU 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Khususnya terhadap pasal 31 dan pasal 32. Pada pasal 31 ayat (1), dinyatakan: “Gubernur menyampaikan Laporan Keuangan kepada DPRD. Yakni laporan yang memuat Realisasi Anggaran (RA), Neraca, Arus Kas serta Catatan atas Laporan Keuangan.”

Secara khusus pada pasal 32 ayat (1), dinyatakan bahwa seluruh laporan keuangan harus tersusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Harus diakui, tidak mudah menyusun laporan keuangan berdasar SAP. Karena tidak semua (bahkan hanya sebagian kecil saja) bendaharawan OPD memiliki spesifikasi sebagai akuntan. Wajar, dalam Laporan Keuangan banyak ditemukan pelanggaran terhadap asas akuntansi.

Beberapa permasalahan yang dicatat BPK, antara lain berupa pendapatan hibah langsung tanpa melalui Rekening Kas Umum Daerah (RKUD). Juga catatan terhadap belanja hibah kepada masyarakat pada 4 OPD tidak sesuai ketentuan, sekaligus terdapat kekuranfan voilume pekerjaan. Serta kekurangan volume pelaksanaan paket pekerjaan Belanja Tak Terduga (BTT) pada dua OPD. Begitu pula program penanggulangan kemiskinan, belum sepenuhnya memadai. Terutama penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan. Juga dianggap belum optimal melibatkan institusi lain dalam tim penanggulangan kemiskinan. Serta proses cas-cading belum sistemik. Pemprop Jawa Timur juga dinilai belum memiliki data akurat tentang penerima manfaat.

Sekaligus belum sepenuhnya tepat sasaran.

Berdasar data BPK, penyelesaian “temuan” kasus di Pemprop Jawa Timur masih rendah (69,08%). Cukup rawan.

Lebih lagi selama musim audit tahun (2022) ini, masih terdapat “trauma” suap terhadap auditor BPK. [*]

Sorotan Publik

Semua tanggapan baik berupa saran dan kritik atas wajah dan kinerja birokrasi kita dalam memberikan pelayan publik dapat dikirim melalui email: harian_bhirawa@yahoo.com atau manfaatkan fasilitas surat pembaca di www.harianbhirawa.co.id atau telp ke (031) 5470650 atau faks (031) 5343359. Untuk setiap email harap disertakan nomor telpon (untuk konfirmasi ulang).

Antisipasi Radikalisme dan Terorisme UPAYA untuk mengntisipasi bahaya radikalisme dan terorisme memang perlu terus digaungkan di negeri kita tercita Indonesia. Pasalnya, radikalisme dan terorisme ini memiliki potensi tindakan anarkis dan mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. Oleh sebab itu, pemerintah perlu terus melakukan edukasi dan informasi kepada khalayak publik, tidak hanya diinformasikan kepada orang dewasa. Tetapi juga, disosialisasikan pada kalangan remaja dan anak-anak.

Terlebih, setelah merujuk data Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), melalui Lembaga survei Alvara Research tahun 2020 tercatat pernah menemukan bahwa terdapat 12,2 persen atau hampir 30 jutaan penduduk Indonesia masuk dalam indeks potensi terpapar radikalisme. Dari jumlah tersebut, sebanyak 85 persen di antaranya adalah generasi milenial dengan rentang usia 20-39 tahun.

Secara spesifik hasil survei menyebutkan bahwa sekitar 23,4 persen mahasiswa dan pelajar mengaku anti-Pancasila dan pro terhadap khilafah. Dilanjutkan, didapati 383 akun maupun grup di media sosial diduga melakukan penyebaran paham radikalisme sepanjang Oktober 2021. Penyebaran paham tersebut dilakukan di lima platform sosial media. Secara terperinci, BNPT menemukan penyebaran tersebut di 103 kontak Whatsapp, 70 channel Telegram, 188 akun/grup Facebook, 16 grup Tantan dan 6 akun Instagram, (Kompas, 14/11/2021).

Tidak hanya itu, beberapa lembaga survei juga mencatat bahwa sejumlah guru sekolah dan bahkan dosen terpapar oleh paham-paham radikal dan bersikap anti-Pancasila. Belum lagi organisasi keagamaan kampus yang secara terstruktur telah disusupi oleh kelompok radikal untuk menyebarkan ideologi mereka kepada mahasiswa. Oleh sebab itu, mahasiswa perlu berhati-hati akan bahaya radikalisme di lingkungan kampus. Pasalnya, mahasiswa kerap dianggap sebagai kelompok yang masih labil dan berada dalam proses pencarian ‘jati diri’, serta cenderung lebih kritis kepada pemerintah terutama soal ketidakadilan, kesejahteraan sosial dan lain lain. Nah, berangkat dari kenyataan itulah maka antisipasi radikalisme dan terorisme memang harus menjadi tanggungjawab kolektif kita bersama untuk menangkalnya demi menjaga persatuan dan kesatuan bangsa di negeri ini.

Ani Sri Rahayu Pengamat Politik Universitas Muhammadiyah Malang

HARIAN

PENDIRI : Alm. H. Moch. Said PENASIHAT HUKUM: Poerwanto, SH, MH

Halaman 4

Mewujudkan Kehidupan Lansia Sehat Bahagia jahatan. Kondisi kemandirian lansia di atas usia 60 tahun mengalami penurunan. Lansia yang mengalami penurunan kapabilitas fungsi memerlukan perawatan jangka panjang.

Lansia juga menginginkan dirawat oleh pasangan dan tan (2020), bahwa jumlah anaknya, sehingga perlu lansia di Indonesia sekitar Oleh : kemampuan dan keter27,1 juta orang (hampir 10% Sukesi ampilan dalam perawatan dari total penduduk), dan terhadap lansia dan seterpada tahun 2025 diproyeksiusnya. kan meningkat menjadi 33,7 Memperhatikan kondisi juta (11,8%). Peningkatan jumlah lansia tersebut, harapan mewujudkan provinsi dengan berbagai masalah kesehatannya yang ramah lansia tentu menemukan remenjadi tantangan bagi kita untuk memlevansinya. Untuk mewujudkan harapan persiapkan lansia yang sehat dan mandiri, tersebut sungguh memerlukan upaya agar meminimalisir beban bagi masyarakat yang serius, kolaborasi, dan kemitraan dedan negara. gan berbagai organisasi perangkat daerah Di luar itu, Indonesia merupakan (OPD), perguruan tinggi, dunia usaha, wilayah yang sangat rawan bencana, organisasi profesi, organisasi masyarakat sehingga membawa pengaruh yang besesuai dengan amanat Undang-Undang sar terhadap eksistensi lansia terutama RI Nomor 13 Tahun 1998 tentang Keskawasan-kawasan yang mengalami ejahteraan Lansia yang menitikberatkan bencana seperti konflik, banjir, tanah pada pemenuhan hak dasar lansia. longsor, gunung berapi, tsunami, gempa Berdasarkan Undang- Undang RI Nobumi dan kebakaran. Hal ini semakin mor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan menegaskan betapa kelompok umur Lanjut Usia, upaya peningkatan kesejahterlansia sungguh perlu mendapatkan aan sosial lanjut usia bertujuan memperperhatian tersendiri. Atas dasar hal itu, panjang usia harapan hidup dan masa negara hadir bersama stakeholders daproduktif, terwujudnya kemandirian dan lam penanganan masalah diatas. kesejahteraannya, terpeliharanya sistem Kehadiran Negara ditandai dengan nilai budaya dan kekerabatan bangsa Indoditerbitkannya Peraturan Presiden nesia, dan lebih mendekatkan diri kepada Nomor 88 Tahun 2021 tentang Strategi Tuhan Yang Maha Esa. Nasional Kelanjutusiaan, dimana pePeraturan Menteri Sosial Republik Inmerintah memberikan perhatian khusus donesia Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pekepada Lanjut Usia. Mandat Peraturan doman Pengembangan Kawasan Ramah Presiden tersebut ditujukan kepada Lanjut Usia, Pengembangan Kawasan kementerian/lembaga untuk mewujudRamah Lanjut Usia bertujuan untuk: kan lanjut usia Sejahtera, Mandiri, dan (1) tersedianya wilayah dan masyarakat Bermatabat. Oleh karena itu, pemerintah dengan fasilitas yang mendukung kememberikan perhatian terhadap kehidubutuhan serta pemenuhan hak Lanjut pan lansia salah satunya dalam bentuk Usia; (2) terwujudnya peran pemerintah peringatan Hari Lanjut Usia Nasional. pusat, pemerintah daerah, masyarakat, Menurut Organisasi Kesehatan Dunia dan dunia usaha dalam upaya peningka(WHO, 2021), salah satu bentuk peradatan kesejahteraan sosial lanjut usia; (3) ban sebuah negara ialah dilihat dari cara terwujudnya lansia yang mandiri, sehat, masyarakat memperlakukan warga lanaktif, dan produktif; dan (4) terwujudnya sia dengan penuh kasih sayang. Secara perlindungan dan pendampingan bagi global, jumlah penduduk lansia yang lansia yang mengalami keterbatasan fisik, berusia 65 tahun ke atas sebesar 703 mental, sosial, dan ekonomi. juta jiwa (2019) dan diprediksi akan Dalam implementasinya, perlu ditbertambah dua kali lipat mencapai 1,5 ingkatkan pemfasilitasan dan layanan miliar jiwa pada 2050 (UNIDOP, 2021). terhadap kesejahteraan lansia. Di Penambahan jumlah penduduk lansia antaranya fasilitas ramah lansia di area biasanya diikuti peningkatan rasio keterpublik dan peningkatan pemahaman gantungan lansia terhadap penduduk serta sikap dalam melayani lansia. produktif. Isu ketergantungan warga Diperlukan pula kerja sama antara lansia sangat dipengaruhi tingkat kepemerintah, legislatif, dunia usaha, sehatan dan kesejahteraan masyarakat. masyarakat, perguruan tinggi, lemLansia termasuk juga kelompok rentan baga profesi, dan Komda Lansia untuk dari perilaku dan tindak kekerasan atau ke-

merumuskan mekanisme peningkatan kesejahteraan lansia dalam rangka mewujudkan kawasan ramah lansia di Provinsi Jawa Timur. Kawasan ramah lansia bisa dibangun dari desa, kecamatan, kabupaten/kota hingga provinsi dengan mengoptimalkan potensi sumber daya yang ada disertai komitmen tinggi dari pengambil kebijakan.

di Indonesia terjangkit upakan penyakit yang mupenyakit mulut dan kuku dah menular antar hewan.

(PMK). Wabah PMK kini Sejumlah hewan berkuku menjadi sorotan. PMK belah seperti sapi, babi, sendiri merupakan pekambing serta beberapa nyakit hewan yang dishewan liar seperti jerapah ebabkan oleh Apthovirus. dan gajah menjadi kelomUmumnya, penyakit ini pok paling berisiko. menyerang hewan berkuMenurut catatat beberaku genap atau belah seppa tahun berikutnya, IndoOleh: erti sapi, kerbau, kambnesia berhasil keluar dari Gumoyo Mumpuni ing, domba, babi, dan wabah PMK dan dinyataNingsih beberapa jenis hewan liar kan bebas PMK pada 1990 seperti jerapah dan gajah. oleh Organisasi Kesehatan PMK juga merupakan Hewan Dunia (OIE). Namun, pada akhir April 2022, kasus PMK penyakit endemik yang diperkirakan kembali menyerang hewan ternak di beredar di 77 persen populasi ternak Indonesia. Dan, realitas itu terbuktikan secara global di Afrika, Timur Tengah, dari adanya sejumlah daerah yang meAsia, serta beberapa wilayah di Amerika laporkan kasus PMK, mulai dari Jawa Selatan.

Timur, Jawa Tengah, Lombok, hingga Aceh. Mirisnya, lagi tingkat penularan Solusi pencegahan PMK meluas PMK ini terbilang cukup tinggi dengan Pemerintah harus bergerak cepat tingkat kematian 1-5 persen. menangani wabah PMK, Pasalnya Itu artinya, sebuah hasil prosentase jika dibiarkan akan berpotensi dapat angka tingkat kematian ternak akibat memukul ekonomi para peternak, juga PMK ini tidak boleh di sepelekan. Oleh dapat mengancam kebutuhan daging sebab itu, berbagai upaya dan solusi hewan kurban pada Hari Raya Idul pencegahan dan penyebaran PMK ini Adha yang jatuh pada Juli mendatang. harus benar-benar mendapat perhatian Kemungkinan situasi buruk dari wabah secara intensif. Sehingga, sangat logis PMK itulah yang sekiranya butuh solusi jika Menteri Pertanian, Syahrul Yasin pencegahan PMK agar tidak meluas.

Limpo telah menetapkan regulasi atas Itu artinya, di tengah mewabahnya pencegahan penyebaran dan penularan PMK pada hewan ternak yang terjadi di PMK pada ternak. Seperti halnya yang wilayah Indonesia saat ini memang budilakukan di beberapa Kabupaten di tuh perhatian penuh dari pemeritah, seProvinsi Jawa Timur sebagai daerah wahingga beragam upaya pencegahan pun bah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK). perlu dilakukan sebagai bentuk langkah Ketetapan tersebut, tertuang tersebut antisipasi perluasan terjadinya PMK ini. tertuang jelas dalam Kepmentan No. 403/ Detailnya, berikut inilah beberapa solusi KPTS/PK.300/M/05/2022 yang memiliki yang ingin penulis tawarkan sebagai konsekuensi per tanggal 9 Mei 2022 tidak bentuk upaya pencegahan PMK agar ada hewan ternak rentan PMK yang boleh tidak meluas di wilayah negeri ini. keluar dari, masuk ke, ataupun transit di Pertama, menyediakan sanitasi wilayah Provinsi Jawa Timur. kandang makin digiatkan agar binaLebih dari seribu ekor hewan ternak tang ternak cukup dengan ketersediaan

sanitasi. Mulai membersihkan tempat makan dan minum, serta membersihkan kotoran sapi yang berada di dalam kandang dengan tujuan agar kegiatan sanitasi ini mampu mencegah berkembangnya bakteri dan virus penyebab penyakit, termasuk PMK ini.

Kedua, perlu dihadirkannya kolaborasi dengan instansi terkait dengan metindaklanjuti Wabah PMK ini dengan melakukan pengetatan lalulintas hewan rentan PMK dan produknya untuk mencegah penyebaran penyakit ini agar tidak semakin meluas. Pembatasan dan pengawasan ketat, baik melalui lalu lintas ternak, pasar, dan rumah potong hewan.

Ketiga, mendistribusikan obatobatan, desinfektas dan mempersiapkan SDM yang berkompeten di bidang kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner (Keswan dan Kesmavet), serta penunjang laboratorium lainnya yang sudah mumpuni dan menjadi rujukan nasional.

Keempat, memberikan edukasi pada para peternak terkait pengendalian dan pencegahan PMK agar upaya pencegahan dan penyebaran PMK bisa dilakukan secara maksimal oleh para peternak. Dengan begitu harapannya para peternak tidak gagap bahkan panik dalam menghadapi wabah PMK ini.

Demikianlah melalui keempat solusi yang penulis tawarkan dalam upaya pencegahan dan penyebaran PMK pada ternak di atas, besar kemungkinan jika bisa dilakukan dengan baik dan benar serta serius maka sangat berpontensi memberikan kontribusi dalam menekan penyebaran dan penularan PMK yang terjadi pada ternak di wilayah negeri ini.

Hari Lanjut Usia Nasional (HLUN) yang diperingati setiap tanggal 29 Mei sesungguhnya merupakan bentuk penghargaan atas semangat jiwa raga serta peran penting dan strategis para lanjut usia Indonesia dalam kiprahnya mempertahankan kemerdekaan, mengisi pembangunan dan memajukan bangsa.

P

enetapan tanggal 29 Mei tersebut tidak lain untuk mengingatkan atas peran Dr. KRT. Radjiman Widyodiningrat yang memimpin sidang BPUPKI pada tangal 29 Mei 1945, sebagai anggota paling sepuh (tertua), yang dengan kearifannya mencetuskan gagasan perlunya dasar filosofis negara Indonesia. HLUN dicanangkan pertama kali secara resmi oleh Presiden Republik Indonesia pada tanggal 29 Mei 1996 di Semarang.

Peringatan Hari Lanjut Usian Nasional pada derajat tertentu sesungguhnya juga menegaskan betapa negara selalu hadir untuk memberikan perhatian penting dan serius terhadap kesejahteraan lanjut usia. Pemerintah terus berupaya untuk meningkatkan kesejahteraan lansia.

Perhatian pemerintah terhadap kelompok umur lansia juga terbaca saat masa pandemic Covid19. Bahwa pada masa pandemi Covid-19 ini, lansia merupakan kelompok yang paling rentan, berisiko terpapar COVID-19 dan terjadi kematian. Pemerintah saat pandemi begitu sungguh sungguh mengedukasi masyarakat, keluarga dan lansia agar selalu mematuhi Protokol Kesehatan untuk melindungi lansia dari tertular Covid-19. Selama pandemic, kelompok lansia menjadi kelompok yang paling tertekan disbanding kelompok umur yang lain.

Oleh karena, peringatan HLUN tahun ini di saat situasi pandemic mulai mereda tentu menjadi kabar baik bagi kita semua utamanya bagi lansia.

Provinsi Ramah Lansia Kita semua pasti akan menjadi tua, tapi sadarkah kita bahwa lingkungan tempat tinggal kita tidak disiapkan untuk kehidupan para lansia. Artinya, perkembangan kota tidaklah banyak yang memperhatikan kebutuhan lansia. Lihat saja bagaimana bagaimana fasilitas publik, sarana prasarana kota, sistem transportasi publik hingga bangunan rumah tempat tinggal kita belum banyak yang mempertimbangkan atau menyesuaikan dengan kebutuhan kelompok lansia yang membutuhkan persyaratan khusus.

Merujuk data Kementerian Keseha-

A

Lansia Sehat Bahagia Proyeksi penduduk Indonesia tahun 2015-2045 menunjukkan terjadinya fenomena penuaan. Yakni, jumlah penduduk lansia akan mengalami peningkatan menjadi sekitar 19,8%, menjadi tantangan bagi kita semua. Sekitar seperlima penduduk Indonesia pada tahun tersebut merupakan lansia.

Jumlah lansia yang semakin besar ini menjadi tantangan. Karena itu, Indonesia dihadapkan pada tantangan yang tidak ringan dalam menghadapi fenomena tersebut. Salah satunya adalah bagaimana menjaga kualitas hidup kelompok lanjut usia (lansia), khususnya terkait dengan kesejahteraan mereka.

Prevalensi penyakit pada lansia mengalami peningkatan dari waktu ke waktu. Hal ini terjadi karena kerentanan terhadap penyakit dan disabilitas meningkat seiring dengan bertambahnya usia. Dengan demikian, fasilitas kesehatan dan tenaga medis khusus lansia harus memadai, fasilitas publik harus ramah lansia, hingga bangunan rumah dan gedung publik harus memenuhi syarat sesuai kebutuhan lansia.

Mereka harus mendapatkan cukup asupan gizi (minum air sesuai kebutuhan harian), cukup aktivitas fisik (olahraga ringan di pagi hari secara rutin di ruang terbuka sambil berjemur), cukup tidur (kualitas dan kuantitas 6-8 jam per hari), cukup persediaan (ketersediaan obatobatan rutin, vitamin, barang kebutuhan sehari-hari), serta cukup perhatian (keluarga terdekat, tetangga sekitar).

Akhirnya, bagi demografi bangsa yang menua khususnya di Indonesia, maka isu lansia sesungguhnya bukanlah isu warga secara individual, tetapi telah menjadi isu publik yang luas. Oleh karena itu, perhatian pada lansia tidak dapat dilimitasi hanya pada diri pribadi warga secara individual, tetapi perlu diperlebar ke arah lingkungan penaung dan sistem penopangnya. Menuju lansia sehat dan bahagia bukanlah sebuah utopia, tetapi suatu strategi besar yang terencana. Semoga.

Penulis adalah Widyaiswara pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Jawa Timur

Antisipasi Penyebaran PMK pada Ternak

khir-akhir ini, wabah penyembaran penyakit mulut dan kuku (PMK) pada ternak semakin meluas. Situasi itupun, menjadikan ditribusi ternak kacau dan kegiatan ekonomipun berantakan. Fakta itulah, yang kini terjadi di negeri ini terkait merebahkan PMK yang terjadi di beberapa wilayah Indonesia. Lebih dari seribu ekor hewan ternak di Indonesia terjangkit PMK. Alhasil, wabah PMK inipun kini menjadi sorotan. Melihat realitas yang demikian, riil adanya jika berbagai upaya dan langkah antisipasi pun perlu dilakukan pemerintah, stakeholder dan peternak khususnya.

Nah, melalui kesempatan yang ada dalam rubrik kolom opini di harian inilah, penulis ingin berbagi solusi dalam upaya antisipasi penyebaran dan penularan PMK pada ternak.

Penyakit mulut dan kuku (PMK) Dunia peternakan di Indonesia kini terwabahi oleh Penyakit Mulut dan Kuku (PMK). Alhasil, PMK ini menyerang hewan ternak sapi, kerbau, domba, dan kambing Bahkan mirisnya, PMK ini juga menyerang hewan liar, seperti gajah, antelope, bison, menjangan, dan jerapah. Selidik punya selidik sejatiya penyakit yang disebabkan oleh virus tipe A dari keluarga Picornaviridae, genus Apthovirus, yakni Aphtaee epizootecae ini sudah pernah terjadi di Indonesia, yakni sekitaran tahun 1887. Bahkan, terdapat beberapa serotipe PMK yang telah teridentifikasi di dunia. Penyebab wabah PMK di Indonesia pada 1983 hanya disebabkan oleh serotipe O. Penyakit hewan ini menular bersifat akut yang disebabkan virus tipe A dari Family Picornaviridae genus Aphthovirus. Singkat kata PMK mer-

Dosen FPP Universitas Muhmammadiyah Malang

PEMIMPIN UMUM: Nawang Esthi Lestari PEMIMPIN REDAKSI/ PENANGGUNG JAWAB: Wahyu Kuncoro SN WAKIL PEMIMPIN REDAKSI : Wawan Triyanto REDAKTUR PELAKSANA: Gatot Suryo Widodo KOORDINATOR LIPUTAN : Bambang WN REDAKTUR: Choirul Anam, Anangsyah Isfianto, Sufendi Dimyati, Andre Endrayana Sasmita, Helmi Supriyatno, Zainal Ibad Reporter : M. Ali, Rachmat Caesar BSW, Zainal Ibad, Adit Hananta Utama, Abed Nego, Gegeh Bagus Setiadi, Diana Rahmatus Sholichah, Achmad Tauriq Imani Fotografer: Trie Diana Indahwati, Oki Abdul Sholeh Malang: M. Taufiq, Kabupaten Malang : Cahyono Nor Rochmah, Kota Batu: Anas Bachtiar, Kediri: Ervan Kholis, Pasuruan : Hilmi Husein, Pamekasan: Syamsuddin, Lumajang: Dwi Wismo Wardono, Probolinggo: Wiwit Agus Pribadi Jember: Effendi, Sampang: Nur Cholis, Sumenep: Agus Irianto, Samsul Arifin, Bondowoso: Ihsan Khalil, Situbondo: Sawawi, Tulungagung: Hadi Sucipto, Wiwieko Dh, Ponorogo: Yanuar Lamongan: Suprayitno, Jombang: Romadlon, Fathoni, Arif Yulianto Mojokerto: Hasan Amin, Sidoarjo: Ali Kusyanto, Hadi Sujitno, Achmad Suprayogi Gresik: Kerin Ikanto, Rokim, Tuban: Khoirul Huda Madiun: Sudarno, Blitar: Hartono, Nganjuk: Ristika, Bojonegoro: Achmad Basir, Trenggalek: Wahyu Asmoro, Jakarta: Tjitjik Rahayu.

Direktur Utama: Nawang Esthi Lestari, Direktur Umum: Wahyu Kuncoro SN, Direktur Keuangan Mira Damayanti Komisaris Utama: Sugeng Praptoyo, Komisaris: Bambang WN, Hasan Amin, Suprayitno, Malang: Gatot Soekardi, Ratna Nirmala, Lumajang: Didit Nur Jadit, Bondowoso: Hasto Pramudyo, Manager Produksi, Sirkulasi dan Periklanan: Sri Eddy Haryanto, Manajer Keuangan: Anangsyah Isfianto, Administrasi Keuangan: Etti Sri Kustini, Sri Poernomo, Sekretaris Perusahaan: Rani Cholyvianti, Sirkulasi: Titiek Yuliati (Koordinator), Utomo Pagon, Distribusi: Tatok Arly (Koordinator), Suparto, Mulyadi, Pracetak:Ali Sulkan (Koordinator), Danu Setiawan, Trisno purnomo, Onny Agung S, Oki Abdul Sholeh, Rendy Agung. Sekuriti: Saiful Hidayat, Akhmad Mukhdor Daniyal, Ucha Torindiansyah Alamat Kantor Pusat/Iklan/Redaksi: Jalan Indragiri 73 Surabaya, Telp : 031- 561-5454, Fax : 031-561-9009, Email Iklan: bhirawa_indragiri@yahoo.com, Email Redaksi: harian_bhirawa@yahoo.com Sirkulasi: Jalan Pengenal 5, Surabaya (60174), Telp : 031- 547-0650 (3 lines), Fax : 031-534-3359, Email Sirkulasi: bhirawasirkulasi@yahoo.com Bhirawa Online : http://www.harianbhirawa.co.id Bank: Bank Mandiri (BBD Jembatan Merah) Surabaya, No. Rek:140.0080000053, Percetakan: PT Media Nusantara Press, Kawasan Industri SIER, Jl. Rungkut Industri III No.49, Surabaya SIUPP: Nomor 159/SK/Menpen/SIUPP/A.7/1986, 22 April 1986.

Tarif Iklan: Iklan Baris Rp. 7.500/baris (maksimal 5 baris), Iklan Tender/Lelang Rp.10.000/mm kolom, Iklan Display warna (FC) Rp.10.000/mm kolom, Iklan Display hitam putih (BW) Rp.7.500/mm kolom. Harga belum termasuk PPn 10%.

Senin Legi, 30 Mei 2022

PELAYANAN PUBLIK

Halaman 5

Pentingkan Keandalan Kelistrikan

PLN Bangun SKTT 150 kV Kedinding-TX Bangkalan Surabaya, Bhirawa Demi menambah pasokan listrik dan menjaga keandalan kelistrikan di wilayah Madura dan sekitar, PLN Kembali membangun infrastruktur kelistrikan. Hal ini dilakukan untuk mengurangi pembebanan transmisi eksisting dan mengantisipasi pertumbuhan kelistrikan di wilayah Madura yang semakin tinggi khususnya setelah proses pandemi menjadi endemi, PLN bangun SKTT 150 kV Kedinding - TX Bangkalan sirkit 3 dan 4.

Pembangunan infrastruktur kelistrikan ini sangat diperlukan, dimana sekarang ini wilayah Madura disokong oleh 2 sirkit yaitu SUTT 150 kV Ujung/ Kenjeran- SKTT 150 kV Suramadu 1 & 2- SUTT 150 kV Bangkalan/Gilitimur yang pemakaiannya sudah hampir overload dan mencapai beban puncak hampir 90 persen.

Dengan dibangunnya sirkit 3 dan 4 ini, nantinya menjadi upaya mitigasi untuk menjaga keberlangsungan pasokan dan meningkatkan keandalan kelistrikan, dimana jika terjadi gangguan di salah satu sirkit, maka sirkit lainnya dapat menopang tanpa mengalami pemadaman. Infrastruktur yang sedang dalam proses pembangunan ini nantinya akan memiliki panjang lintasan 39,247 kms yang direncanakan akan beroperasi pada tahun 2023.

Executive Vice President MKJ, Ratnasari Sjamsuddin, mengatakan proses pembangunan SKTT 150 kV Kedinding - TX Bangkalan sirkit 3 dan 4 tetap dilakukan PLN, agar SKTT ini dapat beroperasi sesuai

PLN Bangun SKTT 150kv

LINTAS PELAYANAN

Selama Tahun 2021, Sebanyak 11 PMI Asal Kabupaten Blitar Meninggal Dunia Kabupaten Blitar, Bhirawa Selama tahun 2021 lalu, sebanyak 11 Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal Kabupaten Blitar yang telah meninggal dunia. Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Blitar, Mujianto mengatakan jumlah Pekerja Migran Indonesia asal Kabupaten Blitar yang meninggal dunia sepanjang tahun 2021 telah mencapai 11 orang, dimana sebanyak 11 orang Pekerja Migran Indonesia yang meninggal dunia disebabkan beberapa alasan. “Seperti sakit, kecelakaan kerja, hingga karena dinyatakan Covid-19 di tempat bekerja,” kata Mujianto.

Lanjut Mujianto, dari 11 orang PMI yang dinyatakan meninggal dunia diantaranya empat orang meninggal dunia tercatat bekerja di Hongkong, tiga orang di Taiwan, dua orang di Malaysia, satu orang di Arab Saudi, dan satu orang di Brunei Darussalam, dan untuk kepulangannya juga sudah melalui koordinasi dengan beberapa pihak terkait, seperti LP3TKI, UPTP2TK, BP2MI, P4TKI Malang, dan pihak-pihak terkait. “Dan untuk semua hak-hak Pekerja Migran Indonesia yang dinyatakan telah meninggal dunia juga sudah difasilitasi,” jelasnya.

Selain itu dikatakan Mujianto, sesuai data yang dimilikinya pada tahun ini mulai bulan Januari hingga bulan Mei 2022 ini juga ada 2 orang Pekerja Migran Indonesia yang dinyatakan telah meninggal dunia, yakni keduanya bekerja di Malaysia, dimana satu orang warga Kecamatan Garum dan satu orang warga Kecamatan Udanawu. [htn.ca]

Waspadalah, Penyakit Mata Serang Warga Tulungagung Tulungagung, Bhirawa Di saat penyakit Covid-19 terus melandai, kini warga Kabupaten Tulungagung dikejutkan dengan mulia menyerangnya penyakit peradangan mata.Keadaan ini membuat Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Tulungagung menyiapkan seluruh Puskesmas untuk pengobatan para penderita penyakit mata tersebut.

“Kami sudah menyiapkan seluruh Puskesmas se-Kabupaten Tulungagung untuk mengatasi penyakit peradangan mata ini.

Jangan sampai akibat lonjakan pasien penyakit mata obat tetesnya tidak cukup misalnya,” ujar Kepala Dinkes Kabupaten Tulungagung, dr Kasil Rohmad, Minggu (29/5).

Menurut dia, saat ini penyakit peradangan mata atau dalam bahasa medisnya disebut konjungtivitis itu sudah menyerang warga Kabupaten Tulungagung. Utamanya, di wilayah dataran. “Laporan yang kami terima dari Puskesmas-Puskesmas sudah merata di Kabupaten Tulungagung. Tetapi yang terbanyak di daerah dataran seperti Kecamatan Kota, dibanding wilayah pegunungan. Soalnya angkanya kami tidak hafal.

Datanya di kantor,” paparnya. [wed.ca]

target waktu yang ditetapkan. Ratnasari juga mengapresiasi dukungan dari Kementrian PUPR serta Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) dalam proses penerbitan perijinan serta kepada seluruh insan PLN di lapangan yang kerap bekerja keras dalam mewujudkan proses pengerjaan infrastruktur ini.

Ditemui dalam kunjungan ke site, General Manager PLN UIP JBTB, Muhammad Ramadhansyah, mengatakan bahwa Pembangunan SKTT 150 kV Kedinding-Tx Bangkalan Sirkit 3 dan 4 ini sangat dibutuhkan untuk meningkatkan keandalan sistem kelistrikan di Wilayah Madura.

“Saat ini untuk SKTT 150 kV Kedinding-Tx Bangkalan Sirkit 3 dan 4 pengerjaannya dalam tahapan Boring Horizontal Directional Drilling, yang pengerjaannya terus kami kawal. Kami optimis SKTT ini akan beroperasi sesuai target waktu dan dengan penambahan suplai listrik akan segera memperkuat kelistrikan di Madura dan sekitarnya,” ucapnya.[ma.ca]

Layanan PSC 1119 Dinkes Sidoarjo, Bisa 24 Jam dan Gratis Sidoarjo, Bhirawa Dinas Kesehatan Kab Sidoarjo mempunyai layanan baru untuk masyarakat Sidoarjo. Namanya Publik Safety Center atau PSC 1119. Layanan ini berupa mobil ambulance penjemputan di wilayah 18 kecamatan, seandainya sampai tidak ada pihak yang bisa menjemput pasien/korban untuk membawanya ke rumah sakit.

“Cukup tekan 1119 atau WA pada nomor 081284161119. Gratis. Tidak dipungut biaya,” kata Kabid Pelayanan Kesehatan Dinkes Kab Sidoarjo, dr M.Abdilah Asegaf, Jum at (27/5) akhir pekan lalu, saat koordinasi dengan masalah PSC ini dengan lintas sektor,

di aula Kantor Dinkes Sidoarjo.

Jam layanan PSC 1119 ini, kata dr Abdilah, tidak mengenal waktu.

Masyarakat bisa menghubungi para perawatnya selama 24 jam. Para perawat yang jumlahnya ada 14 orang, separoh cowok separuh cewek itu, semuanya bisa mengemudikan dua kendaraan ambulance yang ada.

“Layanan PSC 1119 ini selama 24 jam atau 3 shif. Sehingga tidak ada hari libur,” lanjutnya.

Dari catatan mulai Bulan Januari 2022 hingga Bulan April 2022, layanan dari PSC 1119 ini total ada sebanyak 58 layanan. Rinciannya, Bulan Januari ada 13, Pebruari ada 9, Maret ada

9 dan April ada 27. “Tambah lama tambah banyak. Karena masyarakat semakin banyak yang tahu keberadaan layanan PSC 1119 ini,” ujarnya.

Dari catatan, sudah ada 21 rumah sakit di wilayah Sidoarjo yang telah diajak melakukan MOU terkait layanan PSC 1119 ini. Tinggal 9 rumah sakit yang saat ini masih dalam proses layanan kerja sama. Sedangkan dari 30 Puskesmas di Sidoarjo yang ada, saat ini yang sudah siap ada 27 Puskesmas.

Layanan PSC 1119 ini, sangat dibutuhkan ketika ada pasien atau korban di 18 wilayah kecamatan yang harus segera dibawa ke rumah sakit, tetapi pada saat itu semua ken-

daraan yang ada di Puskesmas maupun rumah sakit, tidak bisa melakukan penjemputan karena sedang dalam kondisi sibuk.

Disampaikan dr Abdilah, sebenarnya keberadaan layanan PSC ini telah dibentuk sejak tahun 2021.

Hanya saja saat itu, masih menghadapi kendala. Yakni masih belum mempunyai tempat sendiri dan kendaraan. Baru pada akhir tahun 2021 lalu, layanan PSC 1119 ini mendapatkan bantuan 2 mobil ambulance dan juga mempunyai markas sendiri, yakni di jalan Untung Suropati tepatnya di eks Sekretariat IDI Sidoarjo.[kus.ca]

Pemkot Tingkatkan Pelayanan Publik dengan Digitalisasi Pemdes Pemkot Batu, Bhirawa Pemerintah Kota Batu membuat terobosan pemanfatan teknologi digital di desa untuk membantu mempercepat layanan publik sekaligus meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintah desa.

Karena saat ini Pemerintah Desa/ Kelurahan. Di Kota Batu belum sepenuhnya memanfaatkan teknologi dalam memberikan pelayanan masyarakat. Untuk itu Diskominfo Kota Batu membuat program Digitalisasi Desa untuk mewujudkan Smart Village.

Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Batu meyakini bahwa penerapan sistem digital di pedesaan akan mampu menumbuhkan potensi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), dan mengangkat potensi wisata yang ada di desa.

“Selain itu dengan penerapan sistem digital maka Pemerintah Daerah juga akan lebih mudah penghimpunan data dari desa. Karena data sudah rapi dan terintegrasi sehingga memudahkan pemkot dalam mengambil kebijakan,”ujar Onny Ardianto, Kepala Diskominfo Kota Batu saat dikonfirmasi, Minggu (29/5).

Ia menjelaskan bahwa kemajuan teknologi informasi yang telah dicapai saat ini harus segera diikuti pelay-

anan publik di pemerintah daerah hingga pemerintah desa. Di tingkat desa/ kelurahan kini juga dituntut untuk bisa memanfaatkan teknologi dalam mempersingkat atau mempermudah pelayanan kepada masyarakat.

Diskominfi telah mengajukan rencana proyek strategis daerah berupa Digitalisasi Desa. Dimana digitalisasi desa sangat berguna dan bermanfaat untuk mewujudkan Smart Village yang nantinya juga akan memajukan perekonomian daerah.

“Diskominfo membantu dan mendampingi pemerintah desa untuk mengembangkan digitalisasi di pedesaan,” jelas Onny. Dan selain berguna untuk perekonomian daerah, Terutama di sektor pariwisata, proyek strategis ini juga akan membantu dan mempercepat pengembangan desa wisata.

Dengan menerapkan smart village akan mempercepat dan mempermudah pemberian informasi tentang desa wisata beserta segala kelebihan dan keunikannya. Hal ini ditambah ditambah dengan layanan pemesanan tiket Desa Wisata yang bisa dilakukan melalui online.

Diketahui, saat ini sistem layanan kependudukan seperti di kecamatan

Dengan membuat program Digitalisasi Desa diharapkan juga akan mendorong perkembangan Desa Wisata yang ada di Kota Batu.

Bumiaji belum terintegrasi dan terkoneksi dengan basis data termasuk dalam pelayanan publik sehingga masih belum maksimal. Untuk memperbaiki hal ini, Diskominfo akan berkoordinasi dan menyiapkan sistem administrasi Pemerintahan Desa dengan pengadaan software.

Selain itu Diskominfo juga akan

berkoordinasi dengan SKPD teknis lainnya yang terlibat dalam proses pembuatan dan pengembangan sistem, yaitu DispendukCapil dan DP3MPKB. Kemudian dilakukan diseminasi terkait sistem administrasi pemerintahan desa dengan seluruh Kecamatan, Desa dan Kelurahan se Kota Batu.[nas.ca]

Perumda Tirta Kanjuruhan Naikan Tarif Air Minum kepada Pelanggan Tertentu Pelanggan air minum yang selama ini mendapatkan pelayanan dari Perusahaan Daerah (Perumda) Tirta Kanjuruhan Kabupaten Malang akan menerima kenaikan tarif air minum sebesar Rp 500 per meter kubik (m3) yang diberlakukan pada 1 Juni 2022 mendatang. Namun, kenaikan tarif air minum tersebut berlaku pada pelanggan tertentu. Sedangkan kenaikan tarif itu tidak berlaku kepada pelanggan yang masuk dalam daftar Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

Menurut, Direktur Utama (Dirut) Perumda Tirta Kanjuruhan Kabupaten Malang H Syamsul Hadi, Minggu (29/5), kepada Bhirawa, bahwa kenaikan tarif air minum itu sudah proporsional dan sudah sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 71 Tahun 2016 dan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum.

Selain itu, sebelum pihaknya melakukan penyesusian tarif air minum juga melakukan Survei Kepuasan Pelanggan (SKP) dengan menggandeng Perguruan Tinggi Negeri (PTN) maupun Perguruan Tinggi

Swasta (PTS) Malang.

Seperti SKP pada tahun 2022 ini, lanjut dia, Perumda Tirta Kanjuruhan telah menggandeng Lembaga Penelitian dan Pendidikan Masyarakat Universitas Merdeka (LPPM Unmer) Malang. Dan dari hasil SKP tersebut, tingkat kepuasan pelanggan sangat baik.

“Artinya, pelayanan Perumda Tirta Kanjuruhan kepada pelanggan selama ini memberikan kepuasan.

Dan untuk terus memberikan kepuasan pada pelanggan, maka pihaknya terus meningkatkan pelayanan dalam berbagai hal,” tuturnya.

cahyono/Bhirawa

Bak penampung air yang dimiliki Perumda Tirta Kanjuruhan untuk memenuhi kebutuhan air minum pada masyarakat Malang Selatan, memanfaatkan Sumber Air Kaligoro, Desa Druju, Kecamatan Sumbermanjing Wetan, Kabupaten Malang

Syamsul menjelaskan, selain Perumda Tirta Kanjuruhan menaikan tarif air minum berdasarkan Kemendagri Nomor 71 Tahun 2016 dan Nomor 21 Tahun 2020, juga

berdasakan Surat Keputusan (SK) Bupati Malang Nomor 188.45/379/ Kep/35.07.013/2021 tentang Tarif Air Minum Perusahaan Umum Daerah Tirta Kanjuruhan. Dan kenaikan

tarif air minum tersebut untuk pelanggan golongan A2 keatas, yang akan kita lakukan secara bertahap.

Katena tarif sebelumnya Rp 2.400/ m3 naik menjadi Rp 2.900/m3 atau kenaikan hanya Rp 500/m3.

Dia menjelaskan, untuk kelompok pelanggan yang membayar tarif terendah terdiri atas pelanggan sosial umum dan sosial khusus. Sebab, saat ini pelanggan tersebut tiap bulan harus membayar taggihan Rp 1.950/ m3, yang mana pada tanggap 1 Juni 2022 mendatang, harus membayar tagihan Rp 2.450/m3 atau kenaikan 15-17 persen. “Kebijakan dalam menaikan tarif air minum ini, sudah melalui berbagai pertimbangan. Tentunya untuk meningkatkan pelayanan pada pelanggan dan juga untuk meningkatkan fasilitas,” ujarnya.

Syamsul juga menyampaikan, jika kebijakan menaikan tarif air minum, juga sudah melalui survei kepuasan pelanggan, serta juga melakukan sosialisasi kepada sejumlah perwakilan

pelanggan melalui Yayasan Lembaga Konsumen Malang (YLKM). Sehingga kenaikan tarif air minum sangat proposional, dan kenaikan ini kita berlukan juga tarif batas bawah dan batas atas. Dan untuk menaikan tarif air minum sudah melalui proses dan tidak asal menaikan tarif pada pelanggan.

Dalam kesempatan itu, dia juga menambahkan, bahwa berdasarkan hasil audit dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), kinerja Perumda Tirta Kanjuruhan menjadi yang terbaik untuk tingkat Jawa Timur (Jatim). Selain itu, tingkat pelayanan yang kita berikan kepada pelanggan, telah mendapatkan nilai terbaik nomor dua secera nasional yakni 4,26, setelah Kabupaten Tangerang yang memperoleh skor 4,41. “Ini artinya, pelayanan yang diberikan Perumda Tirta Kanjuruhan selama ini mendapatkan kepuasan dari pelanggan,” pungkas Syamsul.[cyn.ca]

Bhir

PENDIDIKAN, KEBUDA

Halaman 6

Senin Legi, 3

Selamatkan Aset, Pemprov Jatim Lahan 1.400 di SMAN 1 Kebom DPRD Jatim, Bhirawa Pemprov Jatim akan membebaskan lahan 1.400 meter persegi di kompleks SMAN 1 Kebomas Gresik. Rencana ini dilakukan sebagai upaya penyelamatan aset sebagaimana rekomendasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Pemprov Jatim akan membebaskan lahan 1.400 meter persegi di kompleks SMAN 1 Kebomas Gresik.

Kesepakatan ini diambil berdasarkan hasil musyawarah antara Dinas Pendidikan Provinsi Jatim, DPRD Jatim, sekolah, komite serta warga selaku pemilik sah atas lahan tersebut, Jumat (27/5) kemarin.

Menurut Ketua Komisi C DPRD

Jatim, Abdul Halim mengatakan, lahan 1.400 di kompleks SMAN 1 Kebomas tersebut milik perorangan. Posisinya ada di tengah-tengah antargedung sekolah. Karena itu perlu langkah cepat dari pemerintah provinsi untuk mengambil

alih lahan itu.

"Kalau tidak segera dibebaskan, akan menjadi masalah di kemudian hari. Selain itu harganya akan semakin mahal. Karena itu, kami mendesak kepada Dinas Pendidikan Provinsi Jatim untuk bergerak cepat. Harapannya, pada APBD perubahan 2022 bisa dianggarkan,'' kata Abdul Halim.

Kepala Sekolah SMAN 1 Kebomas Ali Imron mengatakan, total luas lahan SMA 1 Kebomas hampir dua hektare. Namun, 1.400 di ant-

Tumbuhkan Kepedulian, MTsN 1 Gelar Baksos Kelulusan di MTs Wonokoyo Malang, Bhirawa Menyampaikan rasa syukur usai mengikuti ujian sudah tidak waktunya lagi dengan berfoya - foya. Inilah yang dicontohkan para siswa Madrasah Tsnawiyah Negeri (MTsN) 1 Kota Malang, mereka memilih melakukan Bakti Kelulusan Kelas IX di MTs. Miftahul Ulum Wonokoyo di Jl Kalianyar Buring, Wonokoyo, Kec Kedungkandang, Kota Malang, Sabtu (28/5) kemarin.

Kegiatan ini diikuti para siswa kelas IX, didampingi guru dan orang tua dengan agenda bantuan paving lapangan seluas 620 m².

Menurut Kepala MTsN 1 Kota Malang, Drs Samsudin MPd, rasa syukur siswanya bisa mengadakan acara ini setelah dua tahun terkendala pandemi. ''Implementasi bersyukur ini diwujudkan dengan ber-

bagi dan peduli, sehingga menguatkan kepribadian, khususnya bagi anak kelas IX yang kelulusannya akan diumumkan pada tanggal

15 Juni nanti,'' katanya.

Samsudin menjelaskan, sebelumnya pihak sekolah juga telah memberi bantuan dana untuk pembangunan

m taufiq/bhirawa

Rondom Quiz oleh OSIS MTsN 1 Kota Malang bagi para siswa MI MI Miftahul Ulum saat Bakti Kelulusan Kelas IX di MTs Miftahul Ulum Wonokoyo di Jl Kalianyar Buring, Wonokoyo.

BANGKU POJOK

Pelantikan sebanyak Delapan Pejabat Fungsional Pengawas Sekolah di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Mojokerto.

Delapan Pengawas Sekolah Kota Mojokerto Dikukuhkan Mojokerto, Bhirawa Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Mojokerto, Amin Wachid mengatakan, pelantikan sebanyak Delapan Pejabat Fungsional Pengawas Sekolah di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Mojokerto kali ini melalui pertimbangan matang, berdasarkan kualifikasi dan kompetensi kinerja secara adil dan wajar serta tanpa membedakan latar belakang.

Menurut Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Mojokerto, Amin Wachid, tujuannya pengukuhan Pengawas Sekolah (PS) ini untuk mewujudkan penyelenggaraan pelayanan pendidikan yang lebih prima, produktif serta berkwalitas baik bagi peserta didik maupun masyarakat Mojokerto.

Demikian antara lain sambutan Wali Kota Mojokerto, Ika Puspitasari yang dibacakan Kadindikbud saat mengukuhkan delapan PS di Aula Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Mojokerto, di Jl Benteng Pancasila Nomor 244, Kecamatan Magersari, Kota Mojokerto, Jumat (27/5) lalu.

Kedelapan Pengawas Sekolah Madya yang dikukuhkan yakni Rina Herawati SPd, Arminingsih SPd, Zakiyah Udiyati SPd, Dra Endang Soenarijati MPd, Gathot Asrianta SPd MM, Mochamad Alimas Huda SPd, Nur Budiono SPd dan Drs Suwar. Kepada seluruh pejabat yang dilantik berkewajiban untuk dapat terus memberikan kinerja yang baik secara lebih optimal, serta berlandaskan pada integritas dan moralitas yang baik. Dan dapat melaksanakan tugasnya dengan sungguh - sungguh, tulus, jujur serta dapat mempertanggungjawabkan jabatannya. [min.fen]

kepada RA Perwanida Kota Malang.

Diharapkan bantuan secara kolektif dari siswa kelas VII, VIII dan IX ini dapat menambah kepedulian maupun kebersamaan antar madrasah.

Sementara itu, Samsul Bahri SPdI dari MTs Miftahul Ulum menuturkan, pihaknya akan memanfaatkan bantuan ini dengan sebaik-baiknya. ''Kami memang baru 10 tahun beroperasi, sehingga akan siap untuk melangkah lebih jauh dengan dukungan - dukungan seperti ini,'' ujar Samsul.

Samsul juga berharap, kepedulian ini tidak terhenti di sini, sebagai upaya bergotong-royong dalam pengembangan pendidikan khususnya di lingkungan madrasah. "Kegiatan ini termasuk pendidikan karakter, sehingga ke depan akan menjadi bekal bagi anak-anak saat terjun ke masyarakat,'' tandasnya. [mut.fen]

Sebanyak 100 Guru Tidak Tetap Terima SK PPPK Probolinggo, Bhirawa Sebanyak 100 orang Guru Tidak Tetap (GTT) diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) jabatan fungsional guru tahap II formasi tahun 2021, pada agenda penyerahan surat keputusan Wali Kota Probolinggo di gedung Puri Manggala Bhakti kantor Wali Kota Probolinggo. Hal ini disampaikan Kepala Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Wahono Arifin, Sabtu (28/5).

Hadir mewakili Wali Kota Probolinggo Habib Hadi Zainal Abidin, Sekretaris Daerah Drg Ninik Ira Wibawati, dan mengajak seluruh peserta untuk menjadi ASN yang berakhlak.

Setahun yang lalu ASN Berakhlak ini sudah dilaunching wali kota, ''Seperti disampaikan bapak wali kota jadi berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif dan kolaboratif,'' katanya.

Menurut Ninik, persaingan mendapatkan jabatan fungsional guru PPPK semakin ketat. Maka diingatkan ke-

pada seluruh peserta yang diangkat agar tidak lupa bersyukur dengan cara memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat.

Sekda juga meminta kepada para guru yang sudah diangkat sebagai PPPK agar memberi semangat dan motivasi kepada rekan sejawat lainnya yang masih berstatus GTT. ''Kepada semuanya yang sudah disini tolong doakan teman - teman yang belum dapat segera bisa lulus dalam formasi, baik itu CPNS maupun PPPK, jadi kita sama sama berdoa,'' imbau Sekda Ninik.

Ditemui di sela acara, salah satu PPPK guru, Yayan Prasti Agung, mengaku akan berkomitmen untuk selalu meningkatkan kompetensi sebagai pendidik sesuai dengan arahan dari Sekda. " "Seperti disampaikan Bu Sekda tadi untuk menambah pengetahuan juga menggali informasi baru serta meningkatkan kompetensi yang ada di dalam diri kita,'' terang Guru Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan itu. [wap.fen]

wiwit agus pribadi/bhirawa

Pagelaran drama kolaborasi unik antara Komunitas Seniman Muda Kabupaten Lamongan (Sendak

Media Penyalur Spirit Men

Saat Para Pejabat Ambil Peran di P Lamongan, Bhirawa Pagelaran drama kolosal 'Nggugah' (membangkitkan) kejayaan Lamongan, menjadi salah satu hiburan yang dipersembahkan Pemkab Lamongan untuk masyarakatnya. Pagelaran drama kali ini merupakan kolaborasi unik antara Komunitas Seniman Muda Kabupaten Lamongan (Sendakala) dengan Bupati Yuhronur sebagai lakon Ranggahadi dan beberapa Kepala OPD di Lamongan.

Selain, merupakan bentuk dari penyaluran spirit kejayaan dari masa lampau kepada masyarakat saat ini. Drama ini memberikan edukasi kepada masyarakat akan pentingnya nilai - nilai sejarah.

Drama ini menceritakan kisah dan peristiwa penting awal mula perjalanan Lamongan menuju kejayaan di masa lampau, drama 'Ng-

gugah' ini dimulai dengan peristiwa Pralaya masa Raja Airlangga dan dibangunnya Candi Patakan, kisah pengasingan Dewi Andong Sari yang kemudian melahirkan Jaka Mada yang dikenal sebagai Maha Patih Gajah Mada, kisah perjuangan Sunan Drajad dan Sunan Sendang Dhuwur, kisah tenggelamnya Kapal Van Der Wijck, dan kisah diwisudanya Ranggahadi oleh Sunan Giri IV sebagai Adipati pertama di Lamongan.

Kisah yang ditulis sutradara muda dari komunitas seniman muda Kabupaten Lamongan Sendakala rupanya terinspirasi dari penghargaan yang diraih Lamongan tingkat Nasional kategori tokoh pemerintahan daerah dari Anugerah Kebudayaan Persatuan Wartawan Indonesia (AK-PWI) pada peringatan Hari Pers Nasional 2022 di Kendari yang dige-

lar Februari lalu.

"Ide penulisan spirasi dari pen didapat Bapak B dari PWI Award tokoh pemerinta anugerah kebud bagaimana Bu dalam merekon dari masa Airlang dan Adipati Lam yaitu Rangga Ha kita berusaha m masyarakat Lam lahnya untuk me ton agar terinsp jayaan Lamonga Shodiq, Minggu ( Dalam bahas 'Nggugah' masu cerita banjaran. Y isahkan tentang Airlangga hingga

Sekda Ninik serahkan SK PPPK kepada GTT.

GALERI PRESTASI

SMK Taruna Husada Jalin MoU Bersama UPT Laboratorium Herbal Materia Medica Kantor Cabang Dinas Pendidikan (Cabdindik) Provinsi Jawa Timur Wilayah Bondowoso (Situbondo dan Bondowoso) terus mendukung peningkatan kewirausahaan digagas SMK Negeri maupun SMK Swasta, baik yang ada di Kabupaten Situbondo maupun di Kabupaten Bondowoso.

Oleh: Sawawi, Kabupaten Bondowoso

sawawi/bhirawa

Fijriah Dharmayanti, Kepala SMK Taruna Husada Bondowoso saat bertukar cinderamata usai penandatangan MoU bersama UPT Laboratorium Herbal Materia Medica Batu.

Terbaru, di lakukan SMK Taruna Husada Bodowoso dengan melakukan kerjasama atau MoU bersama UPT Laboratorium Herbal Materia Medica Kota Batu.

Menurut Kepala SMK Taruna Husada Bondowoso, Fijriah Dharmayanti, banyak bidang yang ditandatangani dalam MoU ini. Diantaranya, peningkatkan kualitas belajar siswa dari berbagai jurusan.

"Untuk mewujudkan itu semua SMK Taruna Husada Bondowoso melakukan kunjungan

kefarmasian di UPT Laboratorium Herbal Materia Medica Batu, belum lama ini. Itu kami lakukan untuk peningkatan kerjasama kedua belah pihak,'' jelas Efi--sapaan akrab Fijriah Dharmayanti, Minggu (29/5).

Efi menjelaskan, dalam kunjungan ini, SMK Taruna Husada melibatkan siswa kelas X serta dewan guru SMK Taruna Husada. Selain itu, juga mengikutsertakan pengawas dan pembina, Syanur Desiria bersa-

ma Sielfiana. Efi mengaku sangat mengapresiasi kesediaan UPT Meteria Medica untuk bermitra dengan SMK Taruna Husada Bondowoso.

"Kami sangat berterima kasih atas terjalinnya hubungan kerjasama yang baik bersama UPT Laboratorium Herbal Materia Medica. Ini sebagai wujud membangun kewirausahaan bagi siswa. Diharapkan kegiatan ini menjadi pusat pembelajaran baru bagi pengenalan jenis dan pemanfaatan tanaman herbal untuk siswa,'' jelas Efi. Sementara itu, Tafrihul Umami, salah satu perwakilan siswa kelas X SMK Taruna Husada Bondowoso mengatakan, dirinya bersama semua siswa sangat gembira dan senang dapat mengikuti rangkaian kegiatan kunjungan kefarmasian di

UPT Laboratorium Herbal Materia Medica, Kota Batu.

"Kami sangat gembira dalam kegiatan kunjungan ini. Semoga kegiatan yang positif ini dapat menambah ilmu dan pengetahuan baru bagi semua siswa terutama dari hasil praktek langsung di Kota Batu,'' jelas Tafrihul Umami.

Disisi lain, Kepala Seksi Pengembangan Tanaman Obat Tradisional UPT Laboratorium Herbal Materia Medica, Wiwik Widyawati menyambut positif atas kunjungan dan kemitraan yang digagas keluarga besar SMK Taruna Husada Bondowoso. Menurutnya, kerjasama merupakan tanggung jawab UPT Laboratorium Herbal Materia Medica yang berada di bawah naungan Dinas Kesehatan Provinsi Jatim. [fen]

rawa

& OLAHRAGA m Bebaskan mas Gresik

AYAAN

30 Mei 2022

aranya masih berstatus milik orang lain. Fakta tersebut terungkap setelah salah seorang warga melapor dan meminta lahan itu.

"Kami tahunya setelah pemilik datang. Kalau sampai diminta atau dibangun, sekolah yang dirugikan.

Sebab, posisinya ada di tengah - tengah. Maka kami berharap, masalah ini dituntaskan,'' ujarnya.

Sementara itu Sekretaris Dinas Pendidikan Provinsi Jatim, Mimin berharap, pihak sekolah segera memproses pembebasan lahan itu.

''Secepat mungkin sekolah membuat kronologi kepada kami. Setelah dilakukan peninjauan dan kami laporkan ke bagian aset untuk dibebaskan,'' katanya.

Diketahui, lahan SMAN 1 Kebomas sebelumnya merupakan hibah dari pengembang perumahan. Dari seluruh luasan lahan, 7.000 meter di antaranya telah bersertifikat dan 10.000 meter persegi telah terbit peta bidang. Sedangkan sisanya, 1.400 meter persegi masih atas nama orang lain. [geh.fen]

Halaman 7

sudarno/bhirawa

Bupati Madiun, H Ahmad Dawami saat sidak di SMPN 1 Mejayan Kabupaten Madiun, Jumat (27/5).

Sidak SMPN 1 Mejayan, Imbau Guru dan Siswa Tetap Prokes dan Jaga Lingkungan Kabupaten Madiun, Bhirawa Bupati Madiun, H. Ahmad Dawami minta para guru dan siswa, agar tetap meningkatkan penerapan Protokol Kesehatan (Prokes) dalam masa Pembelajaran Tatap Muka (PTM) meskipun pemerintah sudah memperbolehkan beraktivitas tanpa masker di luar ruangan. Hal itu di sampaikan Bupati Madiun, saat meninjau pelaksanaan pemberlakuan PTM di SMPN 1 Mejayan, jum'at (27/5).

"Saya tadi sempat mengobrol den-

gan siswa kelas VII, saya tanya ke mereka senang apa tidak belajar tatap muka, jawabnya mereka lebih senang belajar tatap muka dan bisa bertemu teman-temannya. Namun begitu saya berpesan kepada mereka tetap patuhi Prokes, agar PTM ini tetap berjalan",ungkap Bupati.

Bupati Madiun menyempatkan berkelilingan ke beberapa kelas di SMPN 1 Mejayan, beliau melihat pembelajaran berlangsung. Setiap masuk kelas, beliau bertanya senang apa

tidak bisa sekolah kembali, jawab siswa serentak menjawab senang.

Selain itu, Kaji Mbing sapaan Bupati Madiun itu, juga menghimbau kepada kepala sekolah agar pavingisasi di halaman SMPN 1 mejayan juga dikurangi, hal tersebut harapannya anak-anak agar nyaman saat berolahraga dan juga menjaga resapan air di sekolah tersebut. "Sekolah itu tidak perlu di full paving, pangivisasi itu yang perlu-perlu saja, seperti lapangan bola volley masak ya di paving, selain itu kita juga menjaga

resapan air dilingkungan sekolah maupun sekitar sekolah ini,"kata Bupati.

Bupati menambahkan, agar para siswa diberikan pendidikan mitigasi bencana, Bahwa pendidikan kebencanaan sejak dini kepada anak-anak juga sangat perlu.

"Pendidikan mitigasi bencana itu tidak hanya bagaimana cara menghadapi bencana, namun bagaimana kita berikan kebiasaan kepada mereka menjaga alam dan lingkungan disekitarnya"jelasnya. [dar.fen]

Berikan Fasilitas Gedung Berkualitas dan Belajar Lebih Nyaman para Siswa

SD Muhammadiyah 24 Surabaya Gelar Peletakan Batu Pertama Islamic Building Surabaya, Bhirawa Sekolah Karakter SD Muhammadiyah 24 Surabaya, Hari Sabtu (28/5) lalu, menggelar peletakan batu pertama pembangunan Islamic Building di komplek sekolah di Jl Ketintang Nomor 45, Surabaya. Islamic Building ini nantinya diharapkan dapat memberikan pelayanan berkualitas dan kenyamanan dalam belajar mengajar.

Menurut Kepala SD Muhammadiyah 24 Surabaya, Ustadzah

Norma Setyaningrum SPd, pembangunan Islamic Building merupakan mimpi lama dan baru bisa terwujud tahun ini. Tentu ini sebagai upaya pelayanan bagi siswa, karena setiap tahun SD Muhammadiyah 24 Surabaya membutuhkan penambahan ruang kelas sejak beberapa tahun lalu, yakni dua kelas dan saat ini butuh satu kelas lagi. Sehingga semakin lama membutuhkan lokal hingga harus membeli rumah di sebelah barat

trie diana/bhirawa alimun hakim/bhirawa

ala) dengan Bupati Yuhronur sebagai lakon Ranggahadi dan beberapa Kepala OPD di Lamongan.

nuju Kejayaan Lamongan

Pagelaran Drama Kolosal Nggugah

n naskah ini terinnghargaan yang Bupati Lamongan d 2022, kategori ahan daerah dari dayaan. Tentang pati Lamongan ntruksi kejayaan gga, Gajah Mada, mongan pertama adi. Dari kisah itu mengangkat spirit mongan atau istienggugah penonirasi menuju ken,'' terang Ahmad (29/5). sa pewayangan, k dalam kategori Yangmana mengg pelarian Prabu a bisa sampai di

tanah Lamongan dan memulai peradaban baru di Lamongan, dilanjut dengan kisah kelahiran patih besar Gajah Mada, ada kedernawanan Sunan Drajat yang mampu mengubah pola hidup pantura menuju ajaran agama Islam, dan ditutup cerita Rangga Hadi atau Mbah Lamong. Pertunjukan drama kolosal tersebut juga merupakan tantangan untuk para OPD yang memerankan tokoh agar mampu menjadi pribadi yang totalitas dalam segala hal.

"Melalui ini pula kita bisa menggairahkan semangat masyarakat Lamongan setelah pandemi yang melanda. Mari melakukan kolaborasi yang inklusif untuk menuju kejayaan Lamongan yang berkeadilan,'' tutur Bupati Yuhronur.

Menurutnya, kolaborasi dengan paduan budaya ini tentu berhubun-

gan pula dengan peningkatan aktifitas masyarakat, yang tentunya berdampak pula pada peningkatan perekonomian.

"Ini untuk menyemarakkan kita semuanya, menggairahkan kita semuanya, terutama dalam hal kebangkitan ekonomi pasca pandemi. Apakah budaya berhubungan dengan ekonomi?

Jawabannya tentu. Karena setiap aktifitas masyarakat ini akan bisa meningkatkan aktifitas ekonomi,'' tambahnya.

Bupati terus mengajak masyarakat untuk bersama melakukan kolaborasi inklusif demi tercapainya cita - cita Lamongan. ''Kini saatnya siapapun bersama sama berkolaborasi, bergandeng tangan untuk kejayaan Kabupaten Lamongan yang berkeadilan. [aha.yit.fen]

Kepala Sekolah SD Muhammadiyah 24 Surabaya, Ustadzah Norma Setyaningrum SPd bersama Ketua PCM Wonokromo, Ustadz Nurcholis SPd saat melakukan peletakan batu pertama pembangunan Islamic Building disaksikan Ketua PDM Kota Surabaya, Drs Hamri Al-Jauhari MPdI, Wakil Ketua PWM Jawa Timur, Dr Syamsuddin MA, Ketua Majelis Dikdasmen Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Surabaya, Ustadz DR HM Ridlwan MPd, Lurah Wonokromo Prima Sri Poerwedari SE, Ketua Panitia Pembangunan, Ustadz Iwan Nur Rachmat SH MH dan Sekretaris Panitia Pembangunan, Ustadz Achmad Zainuri Arif.

sekolahan dan kini menjadi Kampus II, namun masih kekurangan ruang kelas sehingga harus membangun Islamic Building.

"Setelah membeli lokal yakni rumah yang ada di sebelah barat gedung sekolah atau kini menjadi Kampus II inipun masih kekurangan kelas, sehingga mau tidak mau harus membuat bangunan ke atas, maka Islamic Building dibangun ke atas empat lantai. Lantai satu ruang guru dan tiga lantai ruang kelas dan akan dibangun sembilan ruang kelas di lantai dua, lantai tiga dan lantai empat. Sedangkan diatas atau rooftopnya menjadi area olah raga. Setelah pembangunan Islamic Building ini selesai diharapkan menjadi tempat belajar yang nyaman bagi para siswa. Pihak sekolah bisa memberikan pelajaran yang terbaik buat siswa. Sehingga untuk membangun karakter anak bisa lebih mudah dan terarah,'' papar Ustadzah Norma-sapaan akrab Kepala Sekolah SD Muhammadiyah 24 Surabaya ini.

Ustadzah Norma menjelaskan, untuk PPDB tahun ini sekolah mentargetkan empat Rombel (Rombongan Belajar) tetapi karena kondisi sekolah masih kekurangan ruang kelas maka hanya ditargetkan tiga Rombel saja, yakni dua kelas reguler dan satu kelas bilingual.

Tahun ini SD Muhammadiyah 24 Surabaya membuka kelas Bilingual dengan bahasa pengantar Bahasa Arab dan Bahasa Inggris, den-

Optimis Predikat KLA Naik ke Nindya Pasuruan, Bhirawa Bupati Pasuruan, HM Irsyad Yusuf optimis daerahnya mampu naik kelas dua tingkat terkait Predikat Kabupaten Layak Anak (KLA) di Kabupaten Pasuruan. Dari pratama menjadi nindya.

Optimisme ini terus dinyakini untuk melengkapi indikator KLA. Mulai dari pemenuhan hak sipil anak, pendampingan kasus kekerasan terhadap anak hingga tuntas, pembangunan sarana prasarana dan fasilitas ramah anak hingga dokumen administrasi.

"Memang banyak sekali indikator untuk bisa meraih Predikat KLA. Semua itu tentu langsung kita lengkapi. Saya optimis, semoga tahun ini bisa naik kelas dua tingkat

sekaligus,'' ujar Gus Irsyad, panggilan akrabnya HM Irsyad Yusuf, Minggu (29/5).

Gur Irsyad menambahkan, untuk hak sipil anak, sejak lahir setiap anak langsung mendapatkan akta kelahiran pada hari itu juga. Baik pada saat lahir di RSUD Bangil maupun Grati ataupun di seluruh puskesmas seKabupaten Pasuruan. Termasuk dengan KIA (Kartu Identitas Anak) yang diterima oleh anak begitu masuk jenjang pendidikan TK/RA/PAUD. "Adapun untuk akta kelahiran langsung terbit di hari saat anak tersebut dilahirkan di RS maupun Puskesmas. Maka KIA terus dicetak dan diberikan kepada kepada seluruh anak di Kabupaten Pasuruan,'' jelas Gus Irsyad.

Gus Irsyad menambahkan, kasus kekerasan pada anak di Kabupaten Pasuruan, tren kasusnya naik. Namun, berbagai upaya sudah dilakukan hingga tuntas. Yakni, konseling psikologis secara paripurna, pendampingan psikiater secara berkelanjutan, home vixite dua hingga empat kali dalam satu bulan, rumah aman bagi korban kekerasan hingga lembaga bantuan hukum.

"Ada kebijakan yang kami buat untuk mencapai KLA. Diantaranya adalah pemenuhan hak anak, penguatan kelembagaan, perluasan jangkauan, membangun jaringan, pelembagaan dan pembudayaan KLA, promosi, komunikasi, informasi dan edukasi hingga sertifikasi dan appresiasi,'' tambah Gus Irsyad. [hil.fen]

Peringati HJKS Ke-729, Kelurahan Medokan Ayu Gelar Jalan Sehat Surabaya, Bhirawa Dalam rangka memperingati Hari Jadi Kota Surabaya (HJKS) Kelurahan Medokan Ayu, Surabaya menggelar jalan sehat di Lapangan Parkir Graha YKP, Minggu (29/5) kemarin. Sekitar 13 ribu peserta ikut dalam jalan sehat ini, dengan hadiah bermacam macam doorprize dan satu unit motor Honda Vario sebagai hadiah utama.

Menurut Ketua LPMK Medokan Ayu, Nawawi Ahmad, setelah dua tahun berhenti tidak ada kegiatan karena pandemi Covid 19 kini jalan sehat digelar kembali. Tujuannya, membuat warga masyarakat lebih sehat dan ingin menggerakkan kembali perekonomian Kota Surabaya yang sebelum seret karena pandemi.

"Sejak tahun 2010 kami telah menggelar event jalan sehat ini setiap tahun, namun pada tahun 2020 dan 2021 lalu sempat terhenti karena pandemi Covid 19. Dalam even jalan sehat ini sebelum peserta jalan sehat diberangkatkan ini juga digelar se-

gan target hafal tiga juz saat lulus.

Pada kelas reguler dalam satu Rombel berisi 25 hingga 26 siswa, sedangkan di kelas bilingual berisi antara 20 sampai 21 siswa.

Sementara itu, Ketua Panitia Pembangunan, Ustadz Iwan Nur Rachmat SH MH menambahkan, Islamic Building dibangun di atas tanah seluas 24,5 meter kali 7 meter, setinggi empat lantiai, dengan komposisi lantai satu untuk ruang kepala sekolah dan ruang guru, tiga lantai diatasnya yakni lantai dua, lantai tiga dan lantai empat untuk ruang kelas sebanyak sembilan lantai, sedangkan rooftopnya untuk arena olah raga.

Pembangunan gedung ditargetkan selesai dalam dua tahun yakni 1,5 tahun pembangunan, dan enam bulan untuk masa komplain. Dan membutuhkan biaya sebesar Rp3,1 miliar yang murni didapatkan dari para donatur dan tidak ada pinjaman dari pihak bank sepeserpun.

"Diharapkan setelah pembangunan Islamic Building ini selesai, maka pada PPDB selanjutnya bisa menambah jumlah Rombel pada siswa baru. Dan nantinya SD Muhammadiyah 24 Surabaya bisa mendidik murid yang secara Islami, Berkarakter Muhammadiyah dan nantinya bisa berguna bagi nusa dan bangsa,'' jelas Ustadz Iwan Nurrahmad yang juga Ketua Dikdasmen Pengurus Cabang Muhammadiyah Wonokromo ini. [fen]

nam pagi bersama, juga diberdayakan UMKM yang ada di Kecamatan Rungkut, khususnya Kelurahan Medokan Ayu,'' kata Nawawi.

Sementara itu, Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi dalam sambutan mengatakan, dirinya sangat mengapresiasi event jalan sehat yang digelar warga masyarakat Medokan Ayu karena ja-

jaran samping Kelurahan Medokan Ayu sangat kompak, sehingga bisa menggelar jalan sehat dalam ikut meramaikan Ulang Tahun Kota Surabaya ini. Hal patut dicontoh kelurahan kelurahan lain di Kota Surabaya.

"UMKM ini tidak bisa digerakkan sendiri oleh pemerintah, jadi dalam membangun kota harus diawali den-

Memperingati Hari Jadi Kota Surabaya (HJKS) Kelurahan Medokan Ayu, Surabaya menggelar jalan sehat di Lapangan Parkir Graha YKP, Minggu (29/5) kemarin.

gan cinta oleh warga masyarakatnya.

Hari ini ditonjolkan oleh Kelurahan Medokan Ayu. Kami mengucapkan terima kasih kepada Ketua LPMK dan seluruh jajarannya yang menunjukkan betul - betul bahwa kekuatan gotong royong dan kebersamaan bisa membangun Surabaya dengan baik,'' jelas Cak Eri-sapaan akrab Wali Kota Surabaya.

Cak Eri juga menghimbau kepada LPMK dan jajaran samping untuk terus memonitor warganya yang membutuhkan bantuan agar langsung diberikan bantuan, berupa apapun yang mereka butuhkan.

Sedangkan Iman, Ketua RT 01 sekaligus peserta stand UMKM menjelaskan, Kekompakan warga sangatlah hebat. ''Sangat kami apresiasi kepada kebijakan yang dilakukan Ketua LPMK beserta jajarannya dalam memperhatikan warganya. Kalau event seperti ini ya seramai ini, karena warga sangat kompang dan mendukung event - event yang dibuat,'' tandasnya. [iib.fen]

HM Irsyad Yusuf, Bupati Pasuruan

POJOK SEKOLAH

Bupati Ikfina Serahkan SK 204 Tenaga Fungsional Guru Mojokerto, Bhirawa Sedikitnya 204 tenaga fungsional guru telah menerima petikan Surat Keputusan (SK) pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) tahap dua. Petikan keputusan diserahkan Bupati Mojokerto, Ikfina Fahmawati di halaman Kantor Bupati Mojokerto, Rabu (25/5) kemarin. Bupati Ikfina dalam sambutannya mengatakan, sesuai UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) dijelaskan, unsur ASN terdiri dari dua jenis pegawai, yaitu Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K).

Pegawai Pemerintah dengan perjanjian kerja sebagai salah satu unsur ASN dihadapkan pada tantangan untuk mampu beradaptasi secara cepat, dengan perkembangan kemajuan teknologi dan era transformasi digital, ASN dituntut untuk terus belajar dan mengembangkan kompetensi sehingga mampu menjadi ASN yang profesional dan berintegritas dengan semangat pengabdian yang tinggi. Menurut Ikfina, pengangkatan pegawai pemerintah dengan perjajian kerja pada jabatan fungsional guru, merupakan program prioritas pemerintah untuk memenuhi kebutuhan tenaga pendidik dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan di daerahnya masing - masing. [min.fen]

JATIM MEMBANGUN

Senin Legi, 30 Mei 2022

Halaman 8

Vaksinasi Covid-19 Kota Kediri Duduki Ranking 1 Jatim Kota Kediri, Bhirawa Capaian vaksinasi Covid-19 di Kota Kediri menduduki peringkat pertama di Jawa Timur. Kendati demikian Wali Kota Kediri tetap mengimbau masyarakat agar tetap bijak dalam menggunakan masker Wali Kota Kediri Abdullah Abu Bakar menyatakan meskipun Presiden RI telah mengizinkan melepas masker saat di ruang terbuka, menurutnya hal tersebut perlu disikapi secara bijaksana.

“Meskipun boleh bukan berarti bisa melepas masker secara bebas, ada aturan-aturannya. Di tempat terbuka dan sedang tidak berkerumun boleh tidak pakai masker,” ungkapnya.

Wali Kota Kediri juga menambahkan, bahwa tingginya capaian

vaksinasi di Kota Kediri ini sebagai modal untuk mempercepat _recovery_ ekonomi.

“Efek vaksinasi tidak hanya bagi penanganan Covid-19 semata, tetapi juga menjadi faktor penentu dalam keberhasilan pemulihan ekonomi nasional maupun Kota Kediri,” tutup Wali Kota.

Sementara itu menurut Kepala Dinas Kesehatan Kota Kediri, Fauzan Adzima, capaian vaksinasi di Kota Kediri tertinggi di Jawa Timur ditetapkan ber-

dasarkan acuan yang digunakan saat ini yakni pada hasil vaksinasi dosis II yang melebihi target pemerintah pusat.

Usai capaian vaksinasi dosis I dan II yang melebihi target, Dinkes Kota Kediri akan lebih getol dalam mendongkrak capaian vaksinasi dosis III (vaksin

booster) di Kota Kediri.

Terkait dengan hal tersebut, pihaknya telah menyiapkan berbagai upaya percepatan vaksinasi, antara lain: membuka layanan vaksinasi di seluruh faskes, menggencarkan vaksinasi mobile oleh seluruh Puskes-

mas di wilayah kerja masing-masing, serta melakukan mobile vaksin ke tempat umum.

“Pekan ini kita lakukan mobile vaksin di Pondok Pesantren AlMahrusiyah Lirboyo yang bekerjasama dengan Polres Kediri Kota untuk meningkatkan capaian ini,” ujar dr Fauzan. Upaya tersebut ditempuh guna mencapai herd immunity di kalangan Santri.

Tak hanya bagi kalangan Pondok Pesantren, dr Fauzan juga berharap agar masyarakat yang belum melaksanakan vaksin booster agar segera mendatangi faskes terdekat dan melakukan vaksinasi.

“Meskipun sudah vaksin dosis I dan II harapan kami agar tetap melanjutkan ke dosis III supaya vak-

sinasi yang telah didapat bisa diperkuat lagi,” tandasnya.

Berikut data yang dihimpun Dinkes Kota Kediri tanggal 26 Mei 2022, diketahui capaian vaksinasi Covid-19 Kota Kediri sebagai berikut: dosis I: 141,13%; dosis II: 129,22%; dosis III: 29,69%. Adapun rinciannya, sebagai berikut: vaksinasi anak: dosis I 112,05%; dosis II 99,43%. Vaksinasi remaja: dosis I 196,67%; dosis II 195,40%; dan dosis III 6,59%. Vaksinasi lansia: dosis I: 70,53%; dosis II 64,14%; dosis III 21,94%. Vaksinasi pelayan publik: dosis I 188,53%; dosis II 176,20%; dosis III 50,17%. Terakhir, vaksinasi masyarakat umum: dosis I 113,80%; dosis II 100,73%; dan dosis III 29,37%. [Van.gat]

KELANA JATIM

Bupati Letakan Batu Pertama Pembangunan Wisata Desa Randu Alas Park Mojokerto, Bhirawa Satu lagi destinasi wisata desa telah berdiri di wilayah Kabupaten Mojokerto tepatnya di Desa Gondang Kecamatan Gondang Kabupaten Mojokerto. Wisata Desa yang diberi nama Randu Alas ini peletakan batu pertamanya dilakukan oleh Bupati Mojokerto. Ikfina Fahmawati, Sabtu (28/5).

Bupati Ikfina dalam sambutannya berharap, wisata desa Randu Alas Park dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Mojokerto khususnya Desa Gondang.

Sebagai dukungan pemerintah daerah dalam mendukung kerjasama yang dilakukan Pemerintah Desa Gondang dengan investor yang membangun kawasan wisata di Desa Gondang Pemkab sengaja mengajak rombongan yang didalamnya Sekdakab Teguh Gunarko dan Kadis Kenpbudayaan, Pemuda dan Olahraga Norman Hananto Pada dasarnya Pemerintah Daerah Kabupaten Mojokerto sangat menyambut baik upaya kerja sama dengan Koperasi Multidaya Nusantara Tiga selaku investor yang akan membangun kawasan wisata Desa Randu Alas Park dengan nilai investasi sebesar Rp 26,4 miliyar lebih ini.

Tentunya Dengan adanya pembangunan kawasan wisata desa ini yang diharapkan adalah membuka lapangan pekerjaan dan peningkatan kesejahteraan serta ekonomi masyarakat Desa Gondang khususnya dan desa-desa disekitarnya,” ucapnya.

Lebih lanjut ditambahkan Ikfina , dalam membangun kawasan wisata desa Randu Alas Park, kami berpesan kepada pihak yang akan membangun kawasan wisata desa dan juga kepada Pemerintah Desa Gondang agar memberdayakan warga setempat. [min.gat]

Warga Sidoarjo Harus Terbiasa Minum Jamu Herbal Sidoarjo, Bhirawa Kepala Bidang Pelayanan Dinas Kesehatan Kab Sidoarjo, dr M. Abdilah Asegaf, menghimbau agar warga masyarakat Kab Sidoarjo terbiasa untuk minum jamu herbal. Karena jamu yang terbuat dari bahan rempah-rempah tersebut tidak ada bahan pengawet sehingga tanpa ada efek samping.

Demikian sarannya pada saat peringatan Hari Jamu Nasional ke-14 tahun 2022, pada Jum at (27/5) akhir pekan lalu, di Kantor Dinkes Kab Sidoarjo.

“Selama minum jamu herbal masih bisa mengatasi masalah kesehatan, kenapa sedikit- sedikit harus minum obat,” ujarnya.

Menurut dirinya imunitas orang Indonesia pada saat pandemi covid-19, dianggap terbaik di dunia. Prosentasenya 96 -98%.

Dikarenakan masyarakat Indonesia pada saat itu minum jamu.

Minum jamu telah meningkatkan imuninitas dan meningkatkan pula sugesti. Sehingga bisa mengurangi penyakit-penyakit lain.

“Maka teruslah minum jamu. Jangan dihentikan,”ujarnya.

Menurut dr Abdilah, warga Sidoarjo termasuk dalam kelompok yang rawan menderita hipertensi atau tekanan darah tinggi. Cara tradiaional yang bisa mengurangi adalah rutin minum jus mentimun atau jus belimbing.

Orang Indonesia harus bisa bersyukur masih mudah mendapatkan dan minum jamu herbal. Karena produk herbal banyak dihasilkan di Indonesia.yaitu bahan rempah-rempah. Sedangkan kalau orang luar negeri harus import bila ingin mendapatkan rempah. Maka jangan sampai produk jamu herbal sampai dijiplak oleh luar negeri.

Dirinya minta agar tiap desa di Kab Sidoarjo bisa semakin banyak yang menanam produk rempah-rempah. Kegiatan ini masuk dalam kegiatan Asuhan Mandiri. Hasil inovasi produk jamu herbal yang telah dihasilkan, disarankan supaya pembungkusnya harus menarik. Karena di Sidoarjo sudah banyak produksi jamu-jamu herbal.(kus.gat)

ihsan kholil/Bhirawa

Wakil Bupati Bondowoso H Irwan Bachtiar Rahmat saat berkomunikasi dengan pedagang di lapak Palduting. Dilanjutkan meninjau sarana dan prasarana kawasan wisata. Seperti toilet dan lapak pedagang.

Kerahkan Seribu Karyawan Kerja Bakti Sukseskan Ijen Geopark Bondowoso, Bhirawa Sebagai upaya persiapan menyambut tim asesor Unesco Global Geopark (UGG) pada 8-13 Juni 2022 mendatang untuk Ijen Geopark wilayah Bondowoso-Banyuwangi. Seluruh jajaran pemerintah daerah Kabupaten Bondowoso dan swasta turun langsung bahu membahu membersihkan kawasan Kecamatan Ijen Seperti yang telah di jadwalkan, kerja bakti bersih-bersih jalan itu dilakukan sejak Kamis 26 Mei hingga, Minggu 29 Mei. Mulai dari Kecamatan Sumber Wringin hingga pos Paltuding atau lokasi wisata kawah ijen, Kecamatan Ijen.

Dalam kegiatan itu, ada 17 Organisasi Perangkat Daerah (OPD), 23 Kecamatan se-Bondowoso juga mengerahkan karyawannya masing-masing.

Sekitar ribuan karyawan pemerintah yang dibantu personil TNI, Polri dan PT. Medco Geotermal membersihkan dan memperbaiki Jl. Kawah Ijen sepa-

njang 29 Km, Sabtu (28/5).

Pantauan Bhirawa di lapangan, dalam serbuan kerja bakti itu mereka menggunakan alat sederhana seperti sabit, cangkul hingga alat berat juga dikerahkan. Semak-semak yang selama ini mengganggu badan jalan dipapas. Bekas longsoran tanah juga dibersihkan. Tak ketinggalan, beberapa jembatan di sepanjang jalan tak luput dari perbaikan.

Tak hanya itu, perbaikan infrastruktur jalan dan jembatan pun juga dilakukan. Dan juga kios cinderamata Paltuding yang berjumlah delapan itu pun diperindah dengan dipasangi spanduk baru yang bertuliskan nama pemilik warung, lengkap dengan logo Ijen Geopark.

Untuk menyukseskan wisata Ijen menuju UNESCO Global Geopark itu, Wakil Bupati Irwan Bachtiar Rahmat meninjau secara langsung jalannya kerja bakti dan mengunjungi pos

Paltuding, mengecek kesiapan lapak yang ada, kebersihan toilet, serta melihat lokasi wisata Geosite Black Lava Plalangan.

Wabup Irwan Bachtiar Rahmat mengaku senang melihat kekompakan dan antusiasme dari seluruh pihak yang begitu besar terhadap kebersihan lingkungan. Karena kekompakan yang terbangun, menurutnya adalah bentuk etos kerja demi mengenalkan Bondowoso pada kancah dunia.

“Alhamdulillah kita kompak. Bersama melakukan bersih-bersih demi mensukseskan Ijen Geopark menuju UNESCO Global Geopark,” terangnya.

Dijelaskannya, bahwa perbaikan infrastruktur jalan dan jembatan dilakukan karena memang dilihat pembatas jembatan yang sudah membahayakan.

Begitu pun, dengan jalan raya yang diperbaiki. Saat ini masih akan dilakukan normalisasi karena batu-batunya terkikis air. Selanjutnya di

tahun 2023 akan dilakukan pengaspalan hotmix.

“Karena memang kita lihat sangat membahayakan kalau tidak ada pembatasnya (jembatan-red),”jelasnya saat dikonfirmasi usai meninjau lokasi pengaspalan jalan menuju Blawan.

Sementara, Kepala Dinas Bina Marga, Sumber Daya Air, dan Bina Konstruksi, (BSBK) Bondowoso, Munandar, melalui Sekretaris Dinasnya Anshori menjabarkan, pihaknya memperbaiki empat jembatan dari titik Kali Pahit hingga ke bawah, di Balai Desa Sukorejo, Kluncing.

Termasuk memperbaiki jalan-jalan rusak. Yakni dengan melakukan aspal lapen sepanjang jalan Dusun Plalangan menuju Dusun Blawan, Desa Kalianyar.

“Jalan-jalan yang ada hambatannya terkait jalan yang kurang baik karena sudah dialokasikan anggaran Pemda. Anggarannya disiapkan Rp 1,1 miliar,” terangnya.[san.gat]

Hadirkan Pengaduan Braille di Puskesmas , Kota Malang Ramah Disabilitas Malang, Bhirawa Layanan pengaduan publik yang setara bagi setiap warga Kota Malang dibutuhkan langkah kolaboratif semua pihak Inovasi mikro pelayanan yang adaptif terhadap kebutuhan penyandang disabilitas yang dirintis Puskesmas Janti dapat menjadi pembelajaran pendorong kemajuan layanan bagi para difabel.

Wali Kota Malang Drs. H. Sutiaji saat memaparkan inovasi pelayanan

Puskesmas Janti dalam tahap Evaluasi Lanjutan Kompetisi Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (P4) Kementerian PAN-RB Tahun 2022 secara daring dari Bandar Lampung,akhir pekan kemarin.

“Kami ingin semua orang mengakses layanan yang terbaik, termasuk saudarasaudara kita disabilitas juga mudah mengakses layanan pengaduan. Ini yang coba kita rintis lewat pengaduan berbasis braille di Puskesmas Janti,” tutur Sutiaji

pada dewan juri kompetisi P4.

Lewat inovasi pengaduan tersebut puskesmas menyediakan papan-papan penanda yang dilengkapi huruf braille untuk memandu para penyandang disabilitas netra yang ingin menyampaikan keluhan terkait layanan.

Kemudian dengan mengakses QR Code khusus, pengguna layanan akan diarahkan pada website dan prosedur lanjutan yang dapat diakses dengan suara melalui setting smartphone yang

digunakan dan atau aplikasi tambahan bagi penyandang disabilitas netra.

“Puskesmas sebagai FKTP punya peran penting kesehatan dan penyehatan masyarakat. Di Janti rata-rata 150 pasien per hari dan tentu dalam prosesnya, menjadi komitmen kami bahwa layanan pengaduan di era digital harus beradaptasi. Termasuk Kota Malang harus makin ramah disabilitas,”tukas Wali Kota yang juga seorang ustadz itu.[mut.gat]

Bau Busuk Sampah Ganggu Kenyamanan Warga Desa Ampeldento Kab Malang, Bhirawa Warga di dua desa yakni Desa Ngijo dan Desa Ampeldento, Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang keluhkan bau sampah.

Karena setiap hari menghirup bau yang menyengat, dan juga banyak lalat. Sedangkan Tempat Pembuangan Sampah (TPS) itu berada di wilayah Desa Ngijo, namun bau sampah juga membuat tidak nyaman warga Desa Ampeldento.

Hal ini juga dibenarkan, salah satu Warga Desa Ampeldento, Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang Suradji, Minggu (29/5), kepada Bhirawa, bahwa TPS di Desa Ngijo telah membuat warga Desa Ampeldento terganggu dengan aroma sampah yang tidak sedap.

“Bahkan, tumpukan sampah tersebut juga terdapat lalat, dan ketika angin mengarak ke barat, selain bau sampah menyebar juga lalat-lalat itu ikut menyebar dan masuk rumah warga,” ungkapnya.

Padahal, kata dia, TPS yang bera-

da di Desa Ngijo tersebut dari informasi sebelumnya sudah tidak diaktifkan, tapi hingga kini masih tercium bau sampah. Selain itu, informasi dari warga Desa Ngijo bahwa TPA akan dipindahkan ke tempat lain, namun hingga kini belum ada tanda-tanda dipidahkan. Karena Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang berencana akan membangun jembatan yang menghubungkan Desa Ampeldento dan Ngijo, yang mana jembatan itu akan berdiri diatas TPS. “Kami memohon kepada lembaga pemerintah terkait untuk segera me-

mindahkan TPA agar jembatan secepatnya dibangun, dan secara otomatis TPS akan dipindahlan jauh dari perkampungan,” pintah Suradji.

Secara terpisah, Kepala Desa (Kades) Ngijo, Kecaman Karangploso, Kabupaten Malang Mahdi Maulana mengatakan, TPS yang berada di wilayah desanya sudah dipindah dan tidak difungsikan, terlebih akan dibangun jembatan. Dan dirinya sudah menindaklanjutinya, tapi dari dinas terkait masih belum ada tindaklanjut.

Sedangkan Pemkab Malang melalui Bupati Malang HM Sanusi sudah berjanji akan segera membangun jembatan yang menghubungkan Desa Ngijio dan Ampeldento. Bahkan, bupati sudah melakukan peninjauan lokasi yang akan dibangun jembatan.

“Jembatan yang akan dibangun tersebut melewati sungai kecil, yang kedalaman dari permukaan cuma tiga meter, dan lebarnya 10 meter, serta

panjangnya 20 meter. Dan jika jembatan itu selesai dibangun, maka akan memberikan kemudahan akses warga serta bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat,” ujarnya.

Menurut Mahdi, rencana pembangunan jembatan itu, diperkirakan akan menyedot anggaran sebesar Rp 200 juta. Sedangkan perkiraan anggaran itu, karena pengalaman dalam membangun beberapa fasilitas desa.

Pembangunan jembatan untuk memnghubungkan dua desa, tentunya untuk penunjang mobiltas masyarakat, yang nanti juga akan mendongkrak perekonomian warga.

Sebab, pihak desa sudah mengalokasikan lahan satu hektar untuk kawasan wisata kuliner, yang bisa menampung 100 orang pedagang “Untuk itu, dirinya terus mendesak Pemkab Malang untuk segera merealisasikan membangun jembatan. Dan pihaknya juga sudah lama mengajukan proposal, sehing-

cahyono/Bhirawa

Tumpukan sampah di TPS Desa Ngijo, Kec Karanagploso, Kab Malang, ganggu kenyamanan warga karena mengeluarkan bau yang tidak sedap

ga jembatan itu terus ditunggu warga Desa Ngijo,” pungkasnya.

Perlu diketahui, dari dampak sampah yang berada di TPS Desa Ngijo itu, juga mencemari air sungai yang berada di area TPS. Karena sampah

yang sudah membusuk mengeluarkan air dan masuk sungai. Dan air itu juga mengeluarkan bau yang tidak sedap, hal itu dipersoalkan warga karena mengganggu akibat menghirup bau sampah.[cyn.gat]

JATIM MEMBANGUN

Senin Legi, 30 Mei 2022

Halaman 9

Sosialisasi Keamanan Terpadu, Wali Kota Aktifkan Kembali Siskamling Probolinggo, Bhirawa Pemerintah Kota Probolinggo terus melakukan upaya penguatan terhadap Penanganan Konflik Sosial (PKS) yang terjadi di wilayahnya. Salah satunya, melalui rapat koordinasi yang dipimpin langsung Wali Kota Probolinggo Habib Hadi Zainal Abidin, di ruang Command Center. Dilanjutkan sosialisasi keamanan terpadu, dengan aktifkan kembali siskamling.

“Tentunya, koordinasi dan sinergi tersebut dapat memperkuat kapasitas dan kapabilitas dalam deteksi dini hingga menanggulangi ancaman segregasi (pemisahan/pengucilan) sosial dan gangguan keamanan,” ujarnya dalam rakor yang dihadiri Sekda drg. Ninik Ira Wibawati, Kapolres Probolinggo Kota AKBP Wadi Sa’bani, Kajari Hartono, perwakilan Kodim 0820/Probolinggo dan Pengadilan Negeri. Serta diikuti Kepala Perangkat Daerah (PD) di lingkungan Pemkot Probolinggo secara virtual.

Pokok bahasan yang dikemukakan dalam rakor kali ini adalah seputar potensi badai akibat cuaca ekstrem, peningkatan potensi kriminalitas, santernya pemberitaan Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) pada hewan ternak dalam hal ini sapi, fluktiatif harga minyak goreng hingga penerapan protokol kesehatan masyarakat di masa pandemi Covid-19.

Habib Hadi, Minggu (29/5) mengatakan, sudah sepatutnya disyukuri bersama bahwa saat ini Covid 19 semakin terkendali. Sehingga pemerintah memutuskan kebijakan kelonggaran aturan pemakaian masker. “Itu adalah bukti

dari adanya kekompakan masyarakat. Namun demikian, bagi masyarakat yang tengah sakit dan sedang beraktivitas di dalam maupun di luar ruangan dan alat transportasi umum, tetap harus menggunakan masker, karena pandemi belum berakhir,” katanya.

Lalu terkait ketertiban keamanan dan lingkungan, cuaca tak menentu, yang terjadi akhir-akhir ini dan potensi yang ditimbulkan, lanjutnya, menjadi ancaman bersama yang betul-betul harus diperhatikan dan menjadi waspada. Seperti kondisi hujan dan angin kencang, potensi pohon rawan roboh, antisipasi adanya musibah banjir dan meningkatnya kasus penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD).

“Saya perintahkan pada PD terkait, untuk mengerahkan segala upaya atau langkah-langkah antisipasi terhadap segala kemungkinan tersebut. Tentunya saya berharap suatu kepedulian, kepekaan, kebersamaan untuk menjaga ketertiban dan keamanan menjadi kewajiban kita bersama. Karena tanpa ada kesadaran bersama, mustahil potensipotensi itu bisa kita redam. Termasuk masyarakatnya,” tegasnya.

Senada dengan apa yang disam-

wiwit agus pribadi/bhirawa

Wali kota Hadi sosialisasi keamanan terpadu dengan menghidupkan kembali siskamling.

paikan Habib Hadi, Kapolresta Wadi Sa’bani menyampaikan dukungannya terhadap upaya pencegahan konflik sosial. “Hal tersebut perlu direspon dengan baik dan terukur sesuai dengan pendekatan penanganan konflik sosial yang semakin humanis,” tuturnya.

Sebagai tindak lanjut hasil dari giat tersebut, Wali Kota Habib Hadi mengimbau jajaran Pemkot melalui timnya menjadi ujung tombak koordinasi penanganan konflik sosial yang optimal dampak pandemi Covid 19 dan menjadi media sinergi yang baik untuk mewujudkan Kota Probolinggo semakin lebih baik lagi ke depannya. “Terakhir saya harapkan, rakor ini tetap

menjadi media sinergi yang baik untuk mewujudkan Kota Probolinggo yang aman, tentram, damai dan sejahtera,” tandasnya.

Dilanjutkan dengan dalam mewujudkan sistem keamanan terpadu pada masyarakat, Kecamatan Kademangan mengadakan Sosialisasi Peningkatan Sistem Keamanan Terpadu, di halaman Kantor Kecamatan Kademangan. Kegiatan tersebut mengundang lurah, anggota Babinsa, anggota Babinkamtibnas, kasatgas, dan anggota Linmas se-Kecamatan Kademangan.

Dijelaskan oleh Camat Kademangan, Ghofur Effendi bahwa sosialisasi ini dimaksudkan untuk meningkatkan peran serta Linmas.

“Untuk membantu tugas Babinkamtibnas dan Babinsa dalam menjaga stabilitas keamanan di lingkungan, khususnya di lingkungan se-Kecamatan Kademangan,” jelas Ghofur.

Wali Kota Probolinggo Habib Hadi Zainal Abidin mengungkapkan rasa terima kasihnya atas peran aktif Babinsa, Babinkamtibnas, dan Linmas dalam membantu Pemerintah Kota Probolinggo untuk terus menjaga, meningkatkan keamanan lingkungan dan mendampingi warga mengaktifkan siskamling.

“Karena itu sangat penting melihat situasi dan kondisi yang seperti ini, keamanan adalah tanggung jawab kita bersama. Pemerintah, TNI, dan POLRI pasti akan membantu dalam hal pengamanan, tapi untuk mengamankan di masing-masing tempat yaitu keterlibatan dari masyarakat harus jadi pelopor di wilayah masing-masing. Karena tidak mungkin kita bisa menyelesaikan suatu permasalahan apabila warganya tidak ikut bersama-sama.

Jadi saya harap untuk mengaktifkan kembali siskamling di wilayahnya,” imbuh Habib Hadi, yang juga pengasuh Pondok Pesantren Riyadlus Sholihin ini.

Habib Hadi juga menegaskan perlunya tindakan persuasif terhadap warga yang melakukan pelanggaran dalam hal keamanan.

Artinya, apabila ada warga yang perlu diberikan pemahaman terkait keamanan bisa dijelaskan, apabila

dari Linmas kurang paham, bisa langsung bertanya ke Babinkamtibnas/Babinsa/Lurah. Sehingga lambat laun bisa meningkatkan kesadaran tentang keamanan lingkungan masing-masing.

Ia menambahkan, peran lain dari Linmas ialah membantu aparat pemerintah dalam memantau tindakan yang melanggar aturan, karena tanpa ada keterlibatan masyarakat di lapisan bawah, pemerintah dan aparat tidak mungkin tahu apa ada kegiatan yang melanggar aturan.

“Saudara-saudara ini sebagai kebanggaan, memakai seragam ini sebagai mandat dan amanat, tidak semuanya bisa mendapatkan seperti ini, berarti anda terpilih daripada lainnya. Maka dari itu jangan ragu, jangan malu, terus melangkah bersama-sama, bersinergi untuk melakukan yang terbaik,” tegas Habib Hadi penuh semangat.

Wali kota Hadi berharap, sebagai penegak ketertiban di wilayahnya, Linmas dapat melaporkan segala kejadian yang berhubungan dengan keamanan. Meskipun di wilayahnya sudah aman dan tertib, tetap harus waspada dan mawas diri. Juga mengajak masyarakat untuk ikut andil dalam menjaga kemanan dan ketertiban. Habib Hadi juga mengimbau Linmas mengunduh aplikasi Mangga Manis, aplikasi dari kepolisian, apabila ada sesuatu hal terjadi terkait kemanan dan ketertiban, tambahnya. [Wap]

KELANA JATIM

Pasca Kisruh Penetapan Balon Kades PAW Bencelok, Panitia Mundur Sampang, Bhirawa Pasca kisruh penetapan Balon Kades PAW Desa Bencelok, Kecamatan Jrengik, Kabupaten Sampang, panitia Panitia Pemilihan Kepala Desa (P2KD) kompak mengundurkan diri jabatan panitia pemilihan.

Ketua P2KD Desa Bencelok, Muhammad Irsyadul ‘Ibad, saat dikonfirmasi terkait beredarnya kabar pengunduran diri semua panitia, ia membenarkan bahwa semua P2KD Desa Bencelok kompak mengundurkan diri secara tertulis dan surat tersebut sudah disampaikan pada BPD dan Tim 9 kecamatan dan Tim 9 kabupaten Sampang, Minggu (29/5).

Lanjut Muhammad Irsyadul ‘Ibad, alasan kami mengundurkan diri diantaranya, kami sebagai panitia tidak bersedia untuk melanjutkan Tahapan-tahapan P2KD AW yaitu melaksanakan Musdes / PAW Desa Bancelok Disebabkan Adanya tuntutan dan desakan dari masyarakat Desa Bancelok agar Panitia P2KD AW harus mengundurkan diri dengan alasan karena Panitia P2KD AW tidak bisa bekerja dengan baik, tidak aspiratif, tidak adil karena tidak ada satupun calon yg lulus dari masyarakat Desa Bancelok sendiri Kemudian adanya intervensi dan intimidasi dari pihak luar, beban moral dan sosial, tidak ada satupun calon PAW putra daerah Bancelok Bangkit, tuntutan dan desakan masyarakat Bancelok Bangkit harus merdeka dan terbebas dari pengkhianat dan penjajah kampung sendiri’ jelas nya saat dihubungi melalui WhatsApp. [Lis.gat]

Rekomendasikan Organisasi Profesi Kantongi SOP Penanganan Kekerasan Seksual Kota Batu,Bhirawa Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Malang Raya mengeluarkan rekomendasi agar perusahaan media dan organisasi profesi di Malang Raya, termasuk Kota Batu untuk mengantongi SOP penanganan kasus kekerasan seksual. Rekom ini didasarkan atas hasil survei mereka atas tindak kekerasan seksual pada jurnalis di Malang Raya Rekomendasi ini dikeluarkan karena AJI Malang Raya menilai perlunya perusahaan media menjadi pihak pertama yang melindungi pekerjanya.

Selain perusahaan media, organisasi profesi juga harus memiliki SOP penanganan kasus kekerasan seksual ini.

“Untuk itu pula semua jurnalis juga diharapkan bergabung ke organisasi profesi sehingga memiliki perlindungan dan dukungan (ketika menjadi korban pelanggaran hukum,” ujar Benni Indo, salah satu Jubir AJI Malang Raya ditemui di Kantor Pokja Junalis Kota Batu, Minggu (29/5).

Ditambahkan Ketua AJI Malang, Mohamad Zainuddin bahwa sangat penting bagi perusahaan untuk memberikan edukasi tentang perspektif gender kepada pekerjaannya. Hal ini untuk menciptakan tempat kerja dan produk berita yang ramah gender.

Kemudian, edukasi tentang kekerasan seksual juga perlu diberikan baik kepada jurnalis, pemangku kebijakan, dan masyarakat luas. Pasalnya, banyak kasus kekerasan seksual terhadap jurnalis dilakukan oleh narasumber. [nas.gat]

arif yulianto/bhirawa

Dandim 0814 Jombang bersama Kapolres Jombang serta Disdagrin Kabupaten Jombang saat Sidak harga minyak goreng curah di Pasar Pon Jombang, Sabtu (28/05).

Dandim 0814 dan Kapolres Jombang Sidak Harga Minyak Goreng Curah Jombang, Bhirawa Komandan Distrik Militer (Dandim) 0814 Jombang, Letkol Inf Muhammad Hanafi dan Kapolres Jombang, AKBP Moh Nurhidayat serta rombongan melaksanakan Inspeksi Mendadak (Sidak) ke Pasar Pon Jombang untuk mengecek harga minyak goreng curah, Sabtu (28/05).

Tiba di lokasi sekitar pukul 10.55 WIB, Kapolres Jombang bersama Dandim 0814 Jombang langsung menuju sejumlah toko Sembako yang menjual minyak goreng.

Stok minyak goreng curah bersub-

sidi di Jombang masih mencukupi kebutuhan warga Kabupaten Jombang.

Dari pengecekan, minyak goreng curah sudah sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan Pemerintah yaitu Rp 14.000/kg.

“Tadi telah dilaksanakan kegiatan Sidak pengecekan harga dan distribusi minyak goreng curah bersubsidi oleh Polri, TNI dan Disdagrin Kabupaten Jombang di Pasar Pon,” kata Kapolres Jombang, AKBP Moh Nurhidayat.

Dari hasil peninjauannya, bahwa jumlah minyak goreng curah bersubsidi terbilang tercukupi untuk didis-

tribusikan ke penjual retail di beberapa toko dan tidak ditemukan pedagang yang menaikkan harga di atas HET yang ditetapkan pemerintah.

Adapun harganya berkisar Rp 14 ribu per kilogram.

“Setelah kami telusuri beberapa toko, stok atau ketersediaan minyak goreng curah bersubsidi banyak dan harga masih sesuai dengan HET yang ditetapkan oleh pemerintah yaitu sebesar 14.000/kg,” jelasnya.

Kapolres Jombang menegaskan, pihaknya akan terus mengontrol harga tersebut. Tim Satgas Pangan

Kabupaten Jombang juga akan memantau dan mengawasi perkembangan harga di pasaran.

“Kami akan bekerja sama dengan dinas terkait guna memantau dan mengawasi HET (Harga Eceran Tertinggi) minyak goreng di Kabupaten Jombang,” tandasnya.

Para pedagang diimbau aktif melaporkan ke kepolisian atau pihak terkait apabila mengalami gangguan distribusi ketersediaan minyak goreng jenis curah di pasaran.

Selain itu, diimbau juga menjual dengan HET yang ditetapkan oleh pemerintah. [rif.gat]

Polres Madiun Kota Gerebek Rumah Kosong Produksi Miras Arjo Polres Madiun Kota melakukan penggrebekan sebuah rumah kosong produksi minuman keras (miras) jenis arak Jowo (arjo) di Desa Sidomulyo Kecamatan Sawahan Kabupaten Madiun, Jumat (27/5). Polisi berhasil menyita 10 ribu liter arak jowo dan meringkus lima orang beserta barang bukti diamankan.

“Kami amankan sebanyak 10 ribu liter lebih minuman keras jenis arak jowo beserta lima tersangka pembuatnya. Mereka kami amankan dari rumah produksi di Desa Sidomulyo Kecamatan Sawahan,”kata Kapolres Madiun Kota AKBP Suryono kepada wartawan, Jumat (27/5).

Diperoleh keterangan, dalam sekali proses memasak penyulingan menghasilkan rata-rata 4 jeriken minuman beralkohol

kapasitas 30 liter atau 120 liter dan dalam sehari semalam dapat menghasilkan 16 jeriken atau 480 liter.

Dari kelima tersangka yang diamankan tersebut, lanjut AKBP Suryono, terdiri dari seorang pemilik dan empat karyawan. Pengungkapan kasus rumah produksi arak jowo ini, atas pengembangan kasus diamankannya 49 jeriken arak jowo di wilayah Wungu Kabupaten Madiun.

“Pengungkapan ini atas pengembangan kasus di Wungu dimana kita amankan 49 jeriken arak jowo siap jual. Selain itu kita juga amankan 60 set mesin pengolahan arak Jowo,”jelas AKBP Suryono.

Dikatakan oleh AKBP Suryono, di rumah produksi arak jowo itu, polisi juga mengamankan 23 jeriken tetes tebu yang merupakan bahan baku pembuatan arak Jowo.

“Dari lokasi ini kita juga amankan 23 jeriken bahan baku untuk membuat arak yakni berupa tetes tebu. Jadi campuran airnya 70 persen dan tetes 30 persen,”jelas Kapolres Madiun Kota, Suryono.

Kelima pelaku yang diamankan itu, yakni S (38) pel-

aku utama dan juga pemilik usaha yang merupakan warga Lamongan. Kemudian empat karyawan yang ikut membuat arak Jowo yakni SN (39) warga Manguharjo, DRA (18) warga Wungu Madiun, NV (33) warga Sukoharjo Jateng dan SEC warga Wungu.

“Kelima tersangka sudah diamankan. Satu merupakan tersangka utama pemilik rumah produksi dan empat lainnya merupakan karyawan,”jelas AKBP Suryono seraya menambahkan, “Kelima tersangka di jerat dengan Pasal 62 No pasal 8 ayat 1 huruf A dan I undang-undang nomor 8 tahun 1999. Ancaman hukumannya 5 tahun penjara,”jelasnya. [dar.gat]

sudarno/bhirawa

Tampak Kapolres Madiun Kota, AKBP Suryono menyaksikan beberapa tempat penampung tetes salah satu bahan pembuatan miras jenis arjo yang digerebek Polres Madiun Kota, Jumat (27/5).

EKONOMI Gubernur Gandeng KPPU Awasi Ketersediaan Minyak Goreng Senin Legi, 30 Mei 2022

Halaman 10

Surabaya, Bhirawa Setelah Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi mencabut larangan ekspor crude palm oil (CPO) dan bahan baku minyak goreng pada hari senin tanggal 23 Mei 2022. Kebijakan tersebut ditanggapi langsung oleh jajaran di daerah, seperti Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa bersama dengan Polda Jawa Timur, Pangdam V Brawijaya, Kanwil IV KPPU dan stakeholder lainnya meninjau langsung ketersediaan minyak goreng di Pasar Tradisional Soponyono, Surabaya.

Dalam kesempatan tersebut Gubernur Jawa Timur menjelaskan bahwa Pemerintah Jawa Timur akan bersinergi dengan semua pihak un-

tuk mengawasi problematika Minyak Goreng, seperti dengan Kepolisian, TNI dan KPPU. “Suplay minyak goreng curah di

Jawa Timur masih belum memenuhi jumlah total kebutuhan jawa timur yaitu 35,4 ribu ton tiap bulan karena pada bulan ini hanya terpenuhi 19,2 ribu ton. Jadi pengawasan terkait minyak goreng ini harus dilakukan lebih optimal oleh semua pihak baik dari kalangan masyarakat maupun pemerintah,” jelas Kofifah.

Terkait pengawasan minyak goreng ini Kepala Bidang Kajian dan Advokasi Kanwil IV KPPU, Ratmawan Ari Kusnandar menyampaikan kondisi yang terpantau oleh KPPU. “Pantauan kami menunjukkan meski masih banyak pedagang

yang menjual diatas minyak goreng diatas ketentuan HET (Rp 14.000,-/ liter atau Rp 15.500,-/kg), yaitu berkisar antara Rp 16. 000,-/kg sd.

Rp 18.000,-/kg, namun trennya sudah mengalami penurunan dari harga yang pernah mencapai Rp 20.000,-/kg”, tutur Ratmawan.

Di sisi lain sampai dengan saat ini KPPU juga masih intensif melakukan penyelidikan terhadap dua kasus minyak goreng, yaitu terkait dugaan tindakan mempengaruhi harga minyak goreng (kartel) dan dugaan penjualan minyak goreng bersyarat.[ma.ca]

Gubernur Jatim awasi Migor

BURSA EKONOMI

Lancar Berkomunikasi Selama WSL 2022 para Surfer Dunia Pakai Kartu Telkomsel Banyuwangi, Bhirawa Kartu Telkomsel, menjadi satu-satunya kartu lokal yang bisa diandalkan untuk berkomunikasi bagi para surfer dunia yang saat ini berlaga di ajang World Surf League (WSL) 2022, di Alas Purwo Banyuwangi, Jawa Timur yang berlangsung dari 28 Mei hingga 6 Juni 2022.

Tim Manajemen Network Service Assurance Telkomsel Jawa Timur sendiri telah memastikan keandalan jaringan di Pantai Plengkung dan Pantai Panjul, Banyuwangi sebagai lokasi berselancar para surfer dunia. Dan General Manager Network Service Assurance Telkomsel Jawa Timur, Permata Jaya Simarmata bersama GM Network Engineering and Quality Telkomsel Jawa Bali, Wendy Adewijaya dan Manager Network Service Jember, Syafrizal Rahardian, melakukan pengecekan langsung ke lokasi WSL 2022, Jumat (27/5) lalu.

“Lokasi WSL tepat berada di kelengkungan bumi sehingga tim network memasang 2 Combat yakni di Plengkung dan Panjul. Ini merupakan kolaborasi dengan Telkom, dimana Telkom menarik fiber optic dan Telkomsel yang memasang fiber optic serta microwave,” ungkap General Manager Network Service Assurance Telkomsel Jawa Timur, Permata Jaya Simarmata, Minggu (29/5).

Permata menambahkan dengan jaringan broadband yang bagus dan berkualitas serta sinyal yang kuat, pihaknya telah menyampaikan kepada para surfer peserta WSL untuk menggunakan kartu lokal, Telkomsel. Untuk itu, ungkap Permata, para surfer memerlukan kartu lokal yang sinyalnya bagus. Telkomsel telah minta ijin ke panitia WSL agar tim sales Telkomsel bisa standby di lokasi untuk membantu para surfer melakukan pengisian data serta cara pembelian paketnya.[riq.ca]

Waspada Wabah PMK Semakin Meluas, Ada 296 Sapi Terjangkit Pasuruan, Bhirawa Bupati Pasuruan, HM Irsyad Yusuf menghimbau kepada para peternak, pedagang maupun pemilik sapi supaya terus waspada terhadap penyebaran penyakit mulut dan kuku (PMK) di Kabupaten Pasuruan. Pasalnya, wabah PMK di wilayah semakin meluas. Tercatat ada 296 ekor terjangkit PMK. Ratusan ekor itu tersebar di 4 kecamatan.

“Saya umumkan hari ini, bahwa jumlah sapi di Kabupaten Pasuruan yang terjangkit PMK semakin banyak. Total ada 296 ekor yang sakit, tapi 81 ekor diantaranya sudah sembuh dan sisanya masih diobati,” ujar Gus Irsyad panggilan akrabnya, Jumat (27/5).

Pihaknya juga memastikan bahwa tidak ada satupun sapi yang mati karena kasus PMK di Kabupaten Pasuruan. Gus Irsyad memaparkan sejumlah penyebab meluasnya wabah tersebut.

Yakni, masih ditemukannya lalu lintas ternak dari daerah lain yang masuk ke Kabupaten Pasuruan. Terutama dari daerah wabah.

“Kita menemukan masih banyak ternak yang dijual atau dibeli dari daerah wabah di Jawa Timur yang masuk ke Kabupaten Pasuruan. Jadi potensi penularannya juga tinggi. Termasuk juga masih banyak ditemukan sisa pakan ternak yang sakit, kemudian diberikan kepada ternak yang sehat. Dan ini bisa menjadi media penularan PMK,” tandas Gus Irsyad.[hil.ca]

KEHILANGAN TULUNGAGUNG HILANG STNK, AG 3538 RCE, Honda, Biru Putih, Th.2013, a/n. Luluk Prasetyo,SE – Tulungagung No. 8691/IMB/BI-IV/2022 HILANG BPKB, Spd Motor Honda Vario, Tahun 2017, Hitam, AG 2924 RBT, a/n.

Rumpiatin, Dsn. Jengglik, RT 2/3 Ds/Kec. Sendang – T.Agung No. 8692/IMB/BI-IV/2022 HILANG STNK, Spd Motor, AG 3106 RCS, a/n. Musroni, Dsn. Jatirejo RT 1/1 Ds.

Tenggur Kec. Rejotangan – T.Agung No. 8693/IMB/BI-IV/2022

Alimun Hakim/Bhirawa

HJL ke-453 sebagai upaya menggairahkan lagi, membangkitkan kembali ekonomi pasca pandemi.

Ekonomi Bangkit, Puluhan UKM Ramaikan Megilan Paramuda Fest Lamongan, Bhirawa Masih dalam rangkaian Hari Jadi Lamongan (HJL) Ke-453, Megilan Paramuda Fest diselenggarakan di halaman parkir barat Stadion Surajaya Lamongan dengan semangat bangkit bersama. Berbagai produk unggulan UKM Lamongan mulai dari olahan makanan, minuman, handicraf, fashion, aksesoris dan wahana permainan anak-anak memeriahkan bazar yang digelar selama satu bulan penuh hingga 26 Juni mendatang ini.

Festival yang dibuka secara langsung oleh Bupati Lamongan Yuhronur Efendi tersebut juga menyuguhkan berbagai hiburan menarik yang membuat nyaman para pengun-

jung. Diungkapkan Bupati Lamongan Yuhronur Efendi, melalui berbagai kegiatan Pemerintah Kabupaten Lamongan bergerak cepat dalam pemulihan ekonomi. Terutama kepedulian terhadap para pelaku UMKM di Kabupaten Lamongan. “Selain memeriahkan HJL ke-453 juga sebagai upaya kami dalam menggairahkan lagi, membangkitkan kembali ekonomi pasca pandemi,” tutur Bupati Yuhronur, Minggu (29/5).

Megilan Paramuda Fest merupakan bukti konkret Pemkab Lamongan dalam memberdayakan UKM pasca pandemi. Untuk itu Bupati Yes berharap agar masyarakat Lamongan turut menyukseskan acara ini. Melalui

tagline nya #ayoditumbasi, beliau mengajak seluruh masyarakat bersama-sama dalam menggairahkan perekonomian Lamongan. “Di sini banyak sekali UKM yang bisa memenuhi kebutuhan masyarakat Lamongan. Saya lihat respon masyarakat juga cukup baik. Mari kita dukung bersama agar UKM Lamongan semakin bangkit,” imbuhnya.

Sebagai kabupaten yang besar dari sektor pertanian dan UMKM, Bupati Yes juga terus memfasilitasi berbagai kegiatan yang dapat mendorong tumbuh kembangnya wirausaha baru yang lahir dari ide brilian generasi muda Lamongan melalui program Megpreneur dan Santri Prenenur. Dimana dalam

bazar tersebut terdapat stan para juara Program Megpreneur yang menjual produk unggulan mereka.

Melalui pembinaan dan pemberian modal usaha yang terus dilakukan, berdasarkan data tahun 2021 terdapat 50 UMKM Lamongan naik kelas dari sebelumnya berstatus industri kecil menjadi industri menengah. Tentu hal ini pula yang mendongkrak pertumbuhan ekonomi Lamongan hingga tembus 3,43 persen setelah terkontraksi 2,65 persen akibat pandemi.

Turut hadir dalam kesempatan Komisaris PT. Primasindo Paramuda Indonesia, Halim selaku pelaksana kegiatan serta kepala OPD dan BUMD terkait.[aha.yit.ca]

Berkontribusi 10,7 Persen, Tempati Kantor Baru Surabaya, Bhirawa Memfasilitasi perkembangan bisnis dan kebutuhan sumber daya yang lebih besar, Sharp cabang Surabaya secara resmi menempati kantor barunya di jalan Kertajaya, Kecamatan Gubeng. Kantor cabang dan service center ini dibuat terpusat dan siap melayani konsumen hingga ke pasar Indonesia Timur.

Presiden Direktur Sharp Indonesia, Shinji Teraoka mengungkapkan Sharp cabang Surabaya merupakan salah satu cabang fundamental bagi Sharp. Cabang Surabaya memiliki kontribusi 10,7 persen dari penjualan nasional. “Guna menjaga performa positif, kami menggabungkan baik kantor cabang maupun service center Surabaya ke satu lokasi,” terangnya, Minggu (29/5).

Shinji Teraoka menambahkan Hal ini bertujuan untuk mengintegrasikan kedua layanan tersebut di satu area, sehingga dapat meningkatkan

efektivitas dan efisiensi pelayanan.

Apalagi setelah melalui masa pandemi, performa cabang Surabaya meningkat pesat, di mana mancatatkan peningkatan penjualan sebesar 14 persen pada tahun 2021 dibanding tahun sebelumnya (YoY).

“Kantor cabang dan service center yang terdiri tiga lantai ini juga untuk memfasilitasi perkembangan bisnis dan kebutuhan sumber daya yang lebih besar. Surabaya juga ditarget sebagai hub untuk mengembangkan pasar hingga wilayah Indonesia

Achmad Tauriq/Bhirawa

Sharp Branch Manager Surabaya. Henry Santoso bersama Presiden Direktur Sharp Indonesia, Shinji Teraoka dan Senior General Manager Sharp Indonesia, Andry Adi Utomo, saat grand launching kantor cabang dan service center baru di Surabaya, Jumat (27/5).

Timur,” jelas Shinji.

Senior General Manager Sharp Indonesia, Andry Adi Utomo mengatakan saat pandemi dalam dua tahun terakhir, penjualan Sharp tetap mampu tumbuh. Tahun 2021 secara nasional mampu tumbuh 5 persen. Sementara membaiknya ekonomi di tahun 2022 ini, pihaknya optimis bisa meningkatkan penjualan hingga 10 persen dibanding tahun 2021. “Kulkas kontribusi 35 persen, kemudian mesin cuci dan AC. Televisi kontribusi-nya hanya 20 persen,” ujarnya.

Menurut Sharp Branch Manager Surabaya, Henry Santoso, dirinya ada harapan baru di lokasi kantor cabang dan service center di eks Hartono Electronic tersebut. “Kami berharap dengan kantor cabang dan service yang berada di satu area, dapat meningkatkan performa penjualan dan pelayanan kami lebih baik lagi ke depannya,” kata Henry.[riq.ca]

Tindaklanjuti Arahan Menko Marves, Polres Sidak Harga dan Stock Migor di Pasar Guna menindak lanjuti hasil arahan Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investas (Menko Marves) RI, Luhut Binsar Panjaitan tentang ketersediaan minyak goreng, jajaran Kepolisian Resort Situbondo bergerak cepat melakukan pemantauan atau inspeksi mendadak (sidak) ketersediaan minyak goreng di sejumlah pasar tradisional dan pertokoan.

sawawi/bhirawa

Kapolres AKBP Andi Sinjaya saat melakukan sidak di pasar. Ini dilakukan untuk memastikan harga dan stock migor sesuai dengan HET Pemerintah.

Sidak dipimpin Kapolres Situbondo AKBP Andi Sinjaya bersama Kabag Ops AKP Mokhamad Ibnu Mas’ud, Kasat Reskrim AKP Dhedi Ardi Putra, Kasat Sabhara AKP Sugeng Winarno, Kasat Binmas Iptu Djembadi dan Kabid Perdagangan Diskoperindag Situbondo Ruben Pakilaran.

Pengamatan di lapangan menyebutkan, sasaran sidak di antaranya meliputi Pasar Mimbaan Kecamatan Panji dan Pasar

Mangaran serta seluruh pasar tradisonal dan toko retail yang ada di wilayah Kabupten Situbondo. Sidak rombongan Polres Situbondo mendapatkan tanggapan beragam dari pada pedagang di pasar tradisional dan retail di Situbondo. Mereka umumnya sangat mendukung penuh kegiatan tersebut.

Menurut Kapolres Situbondo AKBP Andi Sinjaya, sesuai arahan dari Pemerintah Pusat, Polri melalui Satgas Pangan

wajib mengawasi, mengawal dan memastikan distribusi minyak goreng. Tujuannya, aku Kapolres Andi, agar tidak terjadi kelangkaan minyak goreng serta untuk menekan harga migor tidak terlalu tinggi sehingga sesuai dengan Harga Eceran Pemerintah {HET).

“Stok minyak goreng di Kabupaten Situbondo masih aman.

Kami terus berupaya menjaga harga minyak goreng di pasaran agar tetap stabil,” ujar Kapolres Andi Sinjaya.

Masih kata Kapolres Andi Sinjaya, Polri melalui Satgas Pangan yang dipimpin Kasat Reskrim akan terus mengawasi stok, distribusi serta harga minyak goreng agar sesuai HET yang ditetapkan oleh Pemerin-

tah. “Ya, pemantauan ini akan dilakukan setiap hari baik di pasar tradisional maupun tokotoko terkait ketersediaan minyak goreng. Ini untuk memastikan stok migor (minyak goreng) kebutuhan bagi masyarakat Situbondo, bisa terpenuhi,” ujar Kapolres Andi Sinjaya.

Dari hasil pengecekan langsung dengan para pedagang di Pasar Mimbaan Kecamatan Panji dan Pasar Mangaran, terungkap proses distribusi dari distributor berjalan dengan baik.

Termasuk stok migor juga diketahui sangat mencukupi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sehari-hari. “Ya dari pantauan harga juga sesuai dengan ketetapan Pemerintah,” pungkas Kapolres Andi.[awi.ca]

SAMBUNGAN

Senin Legi, 30 Mei 2022

Gubernur Khofifah Kenang Buya Syafii Sosok Ulama Semua Golongan l

Sambungan hal 1

matan Gamping, Kabupaten Sleman, Yigyakarta, Sabtu (28/5). Gubernur Khofifah menyampaikan rasa duka cita yang mendalam pada keluarga yang ditinggalkan.

“Kami ingin menyampaikan duka cita yang mendalam baik atas nama pribadi , Pemprov Jatim maupun warga Jawa Timur . Saya rasa saat ini kita semua kehilangan sosok intelektual dan ulama karismatik yang penuh kesantunan serta kebersahajaan dengan kedalaman keilmuan yang luar biasa. Beliau adalah Bapak Prof Dr Syafii Maarif yang biasa dikenal dengan panggilan Buya Syafii Maarif,” ungkapnya di hadapan awak media.

Dirinya mengatakan, saat ini mencari figur sekelas beliau yang tidak berhenti selalu mengajak warga bangsa agar menjaga persatuan dalam ke­ bhinekaan, saling menjaga dan menghormati agar bisa membangun integrasi bangsa lahir dan batin tentu tidak mudah. “Kita berharap bahwa pikiran beliau dan seluruh dedikasi yang luar biasa untuk agama masyarakat, bangsa, dan negara. Bisa kita ikuti jejak-jejak keteladanan beliau,” ujarnya.

Khofifah mengatakan, ia melihat sosok sekaliber Buya Syafii Maarif selama ini tentu memiliki sangat banyak kekuatan-kekuatan basis legitimasi sehingga tarikan politik dari berbagai pihak tidak bisa dihindari. Tetapi beliau memiliki kemampuan yang luar biasa untuk menjaga jarak yang sama dengan semua kekuatan politik.

“Analogi yang tepat untuk bisa menggambarkan sosok Buya Syafii Maarif di tengah tarikan politik yangbluar biasa adalah seperti ikan di laut. Air laut asin tetapi ikan yang hidup di laut tetap tawar tidak ikut asin seperti air laut itu sendiri ,” sebutnya.

Gubernur Khofifah menggambarkan sosok Buya Syafii Maarif dengan perumpamaan lautan. “Air laut itu asin, tapi ikan itu tidak terkontaminasi dengan asinnya air laut. Saya rasa beliau bisa menjadi payung dari sangat banyak kekuatan politik, kekuatan sosial, kekuatan ke­ agamaan dan tentu komitmen besar menjaga kebinekaan di dalam persatuan dan kesatuan,” tambah Khofifah.

Mantan Menteri Sosial RI ini juga menyebut bahwa sosok almarhum sangat cocok disebut sebagai Bapak Bangsa. Hal tersebut dinilai dari keinginan yang kuat seorang Buya Syafii Maarif yang teguh menjaga perdamaian dan persatuan. Ditambah lagi karena beliau adalah tokoh utama di Muhammadiyah.

Almarhum selalu ingin Muhammadiyah dalam suasana sejuk dan bersatu. Beliau juga ingin seluruh umat Islam dalam suasana yang damai dan bersatu, kedamaian dan persatuan. “Hal-hal tersebut menjadi salah satu hal yang diperjuangkan oleh tokoh-tokoh besar, tokoh-tokoh bangsa yang dimiliki oleh negeri ini,” tuturnya.

Gubernur perempuan pertama di Jatim ini mengutarakan rasa kehilangannya kembali. Menurutnya, kepergian Almarhum Buya pada di tengah kebutuhan akan referensi pemikiran beliau demi mengawal bangsa dan negara Indonesia.

“Maka tugas kita adalah bagaimana bisa menjaga, menindaklanjuti, dan terus bisa menyemai pikiranpikiran besar beliau untuk menjaga integritas dari warga bangsa supaya suasana sejuk, damai, penuh persatuan dapat terjaga. Persaudaraan itu bisa kita jaga dan bisa kita lanjutkan perjuangan-perjuangan besar beliau,” jelasnya Gubernur Khofifah ditemui langsung oleh istri almarhum Buya Syafii, Umi Nur Kholifah. Ia mengaku bahwa banyak sekali makna kehidupan yang diperoleh dari cengkrama singkatnya saat takziyah.

Terutama tentang bagaimana sosok Buya Syafii Maarif dan Umi Nur Khalifah yang memiliki kemandirian luar biasa dalam menjalankan kehidupan baik di skala domestik maupun publik.

“Luar biasa saya rasa. Karena mempertahankan ketahanan keluarga ini bukan hal yang sederhana. Kemandirian yang dilakukan oleh beliau bukan hanya diceritakan atau dinarasikan tapi dijalankan oleh beliau dan rasanya tidak mudah kita mengikutinya, tapi pembelajaran kehidupan saya rasa harus terus kita lakukan untuk mencari versi terbaik bagi kita,” ungkapnya detil.

“Saya rasa cerita-cerita tentang bagaimana beliau membangun ketahanan keluarga melalui harmonius partnership di antara almarhum dan Umi Nur Khalifah ini, menjadi bagian penting bagi untuk kita terus ikuti dan menindaklanjuti di dalam perjalanan kehidupan kita masing-masing,” tambahnya Di akhir kunjungannya, Khofifah mengatakan bahwa Almarhum Buya Syafii memiliki koleksi buku di perpustakaan pribadinya dengan jumlah sangat banyak. Rencananya, pihak keluarga akan menghibahkan kepada sekolah Mualimin di sekitar Yogyakarta. Secara khusus, Khofifah meminta kepada keluarga agar koleksi buku tersebut ada yang diberikan kepada Pondok Pesantren di Karangasem, Paciran, Lamongan.

“Supaya ruh dari semangat untuk mencari ilmu dan kemudian meluaskan wawasan dan mendedikasikan terbaik untuk kemaslahatan umat, bangsa dan negara itu tersemai. Jadi saya rasa karena referensi buku beliau luar biasa, maka ilmu tersebut bisa sampai ke anak didik disana,” pungkasnya.[tam.wwn]

Jadi Penceramah Agama l

Sambungan hal 1

tersebut. Salah satunya, punya keberpihakan kepada kesetaraan gender kaum perempuan. Dengan potret tersebut, kini Zeiniye masih dipercaya menjabat sebagai Pembina PC Fatayat NU Situbondo.

“Saya bahkan kemarin, dipercaya untuk menjadi penceramah agama, pada acara halal bihalal pengajian ibu ibu muslimat di Masjid Al Abror Situbondo.

Ini sepertinya alih profesi,” gurau Zeiniye.

Banyak hal yang dikupas Zeiniye dalam kegiatan pengajian agama kemarin. Salah satunya, ujar dia, mengajak kaum ibu atau muslimat untuk terus meningkatkan ketakwaan kepada Allah SWT. Tak cukup itu, wanita yang kini dipercaya menjadi Ketua Musyawarah Besar (Mubes) nasional IKSASS pada 9-11 Juni 2022 mendatang itu, juga mengajak kaum muslimat untuk banyak beribadah sehingga akan menjadi ummat yang bahagia di dunia maupun di akhirat.

“Ya secara umum saya mengisih ceramah halal bihalal. Artinya, kita sesama ini harus saling memaafkan, sehingga akan kembali bersih dari salah dan dosa,” pungkas wanita yang kini duduk di kursi anggota Komisi E DPRD Jatim itu. [awi]

Halaman 11

Disnaker Kabupaten Malang Zero Conflict Industrial Datangkan Investor Kab Malang, Bhirawa Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kabupaten Malang telah mampu berinovasi dalam menumbuhkan iklim industrial yang bagus di wilayah setempat. Sehingga dengan mampu menumbuhkan iklim tersebut, maka berdampak pada suasana industrial yang kondusif, dan otomatis akan mendatangkan investor untuk menanamkan investasi di Kabupaten Malang.

“Kami telah memberikan apresisasi kepada Disnaker Kabupaten Malang yang mampu menciptakan iklim usaha yang kondusif dengan menekan perselisihan perburuhan menjadi zero conflict guna meningkatkan produktivitas,” kata Asisten Bidang Perekonomian dan Pembagunan Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Malang, Nurcahyo, Minggu (29/5), kepada wartawan.

Bahkan, lanjut dia, pada beberapa hari lalu, Disnaker Kabupaten Malang telah memper-

cahyono/Bhirawa

Pekerja pabrik di Kab Malang minim perselisihan hubungan per­ buruhan.

oleh penghargaan Zero Conflict Award 2022, dan penghargaan tersebut yang pertama kali di Jawa Timur (Jatim).

Dengan begitu, secara otomatis iklim usaha di Kabupaten Malang akan semakin bergeliat, dan para investor akan kembali menanamkan investas-

inya, baik itu investor dari luar negeri maupun dalam negeri.

Dan jika suasana industrial kondusif, yang jelas investor akan berinvestasi, yang akan berdanpak pada pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Malang menjadi lebih meningkat.

“Pada dasarnya untuk mem-

buat iklim usaha yang kondusif, hal ini karena Disnaker Kabupaten Malang memiliki kemampuan dalam mengelola konflik industrial, diantaranya persoalan buruh dan dinamika lainnya,” tutur Nurcahyo.

Sementara itu, Kepala Disnaker Kabupaten Malang Yoyok Wardoyo menyampaikan, jika di Kabupaten Malang ini terdapat 1.350 perusahaan, baik itu kecil, menengah dan besar. Sehingga dari ribuan perusahaan tersebut, maka menjadi pengawasan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang. Dan tidak mudah untuk membuat iklim usaha kondusif, karena membutuhkan kerjasama yang baik antara pemerintah daerah dan pengusaha.

“Untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif, maka pihaknya terus melakukan motivasi perusahaan dan pekerja untuk saling berpartner. Utamanya dalam membangun

iklim industri yang lancar, harmonis dan produktif, sehingga mencapai zero conflict di Kabupaten Malang,” tegasnya.

Yoyok menjelaskan, Disnaker Kabupaten Malang menerima penghargaan Zero Conflict Award 2022, karena zero conflict memang menjadi visi misi Disnaker. Sehingga dengan konsep zero conflict dan komunikasi yang baik, akhirnya perusahaan dan tenaga kerja jadi partner. Dan konsep zero conflict merupakan upaya untuk menarik investor agar menanamkan modalnya di Kabupaten Malang, dengan begitu akan mengurangi jumlah pengangguran.

“Kami berharap dengan Kabupaten Malang menjadi zero conflict hubungan industrial, selain banyak para investor menanamkan modalnya di Kabupaten Malang, hal ini juga akan menyerap tenaga kerja, dan mengurangi jumlah pengangguran,” tuturnya.[cyn.gat]

Mensos: Biaya Penanggulangan Lansia Tunggal Tidak Murah l

Sambungan hal 1

menutup kebutuhan pemeriksaan kesehatan, pendampingan bidan, pembuatan balai lansia hingga mensubsidi kebutuhan hidup sehari-hari para penerima manfaat.

“Tidak semua lansia mau tinggal di balai. Kalau tinggal di rumah, siapa yang masak dan siapa yang beraktivitas. Biasanya kami antar ke balai. Kalau masih bisa, kita bantu makanannya dari balai dengan bantuan RT/RW setempat,” katanya.

Untuk itu, Kemensos mendorong diadakannya Program Pos Binaan Terpadu (Posbindu) Lansia yang dis-

ebar merata hingga ke seluruh pelosok Indonesia. “Namun kami harus bicara dengan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kemen PPN/Bappenas) dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) bagaimana menangani ini,” katanya.

Upaya Kemensos dalam membantu mengatasi persoalan lansia tunggal telah dimulai dengan menggratiskan penggunaan listrik melalui kerja sama dengan PT PLN. “Kalau listrik, kami kerja sama PLN tarifnya nol,” katanya.

Selain itu pemerintah juga menyediakan dua paket bantuan bagi lansia di

antaranya bantuan langsung tunai serta bantuan sosial berupa sembako. “Penyebabnya tidak ada yang merawat dan makanannya tergantung pada pemberian tetangga. Kalau punya uangpun, mereka tidak bisa masak dan beli,” katanya.

Lansia tunggal merupakan kondisi di mana masyarakat dengan rentang usia 65 tahun ke atas yang telantar sebab ditinggal keluarga dan hidup sebatang kara. Berdasarkan laporan Kemensos, lansia tunggal di Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, menjadi yang terbanyak di Indonesia berjumlah sekitar 28.000 jiwa.

Selain karena faktor keterbatasan

Gubernur Khofifah Dorong Percepatan Vaksinasi Covid-19 bagi Lansia

l

Sambungan hal 1

masih di bawah 60% yakni Kabupaten Jember, Kabupaten Madiun, Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Tulungagung, Kabupaten Trenggalek, Kabupaten Jombang, Kabupaten Nganjuk, Kabupaten Kediri, Kabupaten Malang, Kabupaten Lumajang, dan Kota Probolinggo.

Lebih lanjut, mantan Menteri Sosial RI ini mengungkapkan bahwa keluarga atau lingkungan terdekat menjadi tempat persemai­ an dan sumber kebahagiaan serta kesejahteraan bagi para lansia.

Untuk itu, Pemprov Jatim memiliki program PKH Plus yang dikhususnya bagi lansia kurang mampu dan lansia yang rentan.

Khofifah juga mengajak masyarakat untuk membangun dan menciptakan kebahagiaan di tengah-tengah keluarga, terutama bila di dalam keluarga tersebut ada lansia. Dengan adanya kebahagiaan tersebut, diharapkan menambah semangat dan kedamaian di hati para lansia.

“Tidak hanya yang ada di tengah keluarga, bagi para lansia yang berada di panti sosial pun demikian.

Teman-teman dan petugas di panti adalah keluarga mereka. Bagaimana mereka saling menghormati dan

menyayangi satu dengan yang lain.

Karena pada dasarnya kedamaian dan rasa sayang inilah yang membuat hati menjadi lebih tenang,” ungkapnya.

Sementara itu, berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Jatim, Angka Harapan Hidup (AHH) di Provinsi Jatim terus meningkat dari tahun ke tahun. Peningkatan AHH Provinsi Jatim ini tercatat sejak tahun 2019 yakni 71,18 tahun, tahun 2020 yakni 71,30 tahun, dan pada tahun 2021 yakni 71,38 tahun.

AHH ini merupakan alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya, dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya.

Angka Harapan Hidup yang rendah di suatu daerah harus diikuti dengan program pemba­ ngunan kesehatan, dan program sosial lainnya termasuk kesehatan lingkungan, kecukupan gizi dan kalori termasuk program pemberantasan kemiskinan.

“Semakin meningkatnya Angka Harapan Hidup di Jatim ini menandakan bahwa pelayanan kesehatan yang disediakan pemerintah untuk masyarakat terutama lansia telah terakses dengan

baik. Harapan kami tentunya Angka Harapan Hidup di Jatim ini semakin meningkat setiap tahunnya,” katanya.

Pemprov Jatim sendiri terus mendorong peningkatan kualitas layanan bagi lansia. Salah satunya melalui Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Sosial Tresna Werdha (UPT PSTW) Dinas Sosial Jatim. UPT PSTW ini tersebar di 7 kabupaten/ kota di Jatim. Yakni Jember, Pasuruan, Blitar, Jombang, Magetan, Banyuwangi dan Bondowoso.

“Tentunya UPT PSTW Dinsos Jatim yang ada di berbagai wilayah ini terus berupaya memberikan layanan bagi para lansia. Mulai dari pemeriksaan kesehatan, perawatan kebersihan diri dan lingkungan, pemberian santunan dan sembako, makanan tambahan, sampai dengan bimbingan sosial dan mental. Tidak hanya bagi lansia yang ada di UPT tersebut, tapi juga di wilayah sekitarnya,” kata Khofifah.

Ia berharap kepedulian masyarakat terhadap lansia meningkat, terutama terhadap lansia di dalam keluarga. “Apabila kepedulian meningkat, maka jumlah lansia terlantar bisa dikurangi. Karena lansia tersebut bisa kembali ke keluarga mereka masing-masing,” pungkasnya. [tam.wwn]

718 orang. Sisanya belum (terkonfirmasi lunas),” jelasnya.

Selain ratusan CJH yang dipastikan tidak bisa berangkat karena berusia diatas 65 tahun, lanjut Yasmani memastikan setelah aturannya kembali normal, CJH yang gagal berangkat itu dikatakan masuk daftar tunggu. “ Untuk yang belum bisa be-

rangkat, mohon bersabar, karena ini ketentuan dari Arab Saudi. Di sana juga masih menjaga protokol kesehatan (COVID-19) sehingga belum normal,” papar dia.

Ditambahkan CJH Bojonegoro terbagi dua kloter 2 dan 3.

Mereka akan berangkat tanggal 4 dan 5 Juni 2022 mendatang. [bas.wwn]

Ratusan Calon Jamaah Haji Asal Bojonegoro Gagal Berangkat

l

Sambungan hal 1

Dia mengatakan bahwa calon jamaah haji yang akan berangkat tahun ini rencananya berjumlah 730 orang. Tetapi, kata Yasmani ada 12 CJH yang belum lunas bayar. Sehingga juga berpotensi gagal berangkat haji. “ Dari kuota 730 itu yang sudah terkonfirmasi lunas ada

ekonomi, kata Risma, lansia tunggal di Tasikmalaya juga dipicu angka harapan hidup yang relatif tinggi. “Ada yang usianya 90 tahun dan tidak satu orang di atas usia 90 tahun,” katanya.

Atas dasar itu pula, Mensos Risma menetapkan Tasikmalaya sebagai lokasi peringatan Hari Lanjut Usia Nasional (HLUN) 2022 hari ini. Merujuk pada data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2021, terdapat 29,3 juta penduduk lansia di Indonesia atau setara 10,82 persen dari total populasi. Sebanyak 43,29 persen lansia berasal dari rumah tangga dengan kelompok pengeluaran 40 persen terbawah. [ant.wwn]

Surabaya Vaganza, Wujud Kebangkitan Ekonomi l

Sambungan hal 1

dan dilepas langsung oleh Gubernur Khofifah.

“Insyallah dengan doanya beliau, insyallah Surabaya akan jauh dari Covid-19, Surabaya akan menjadi berkah dan Surabaya menjadi kota yang lebih hebat dan bisa membahagiakan warganya,” kata Wali Kota Eri. Menurutnya, Surabaya akan memasuki usianya yang ke 729 tahun, dan dalam rangka menyambut Hari Jadi Kota Surabaya digelar Surabaya Vaganza yang mana warga Surabaya sangat antusias menyaksikannya. Bagi dia, inilah waktunya hari kebangkitan Surabaya, waktunya pergerakan ekonomi digerakkan dalam semua bidang.

“Surabaya Vaganza ini adalah salah satu wujud dari kebangkitan Surabaya menuju kekuatan ekonomi kerakyatan. Kita sambut Surabaya dengan kekuatan kekeluargaan dan kegotong-royongan,” tegasnya.

Ia juga menegaskan bahwa inilah waktunya lompatan ekonomi kerakyatan dimulai. Ia juga sangat yakin bahwa Surabaya akan bisa menjalankan ekonomi kerakyatannya dan mensejahterakan warganya, karena tujuan utama pemkot adalah membahagiakan warga Kota Surabaya.

“Jadi, ini adalah awal kebangkitan ekonomi. Kita tunjukkan bahwa ini awal kebangkitan ekonomi. Makanya, kebangkitan ekonomi harus terus berjalan setelah ini. Apalagi, kita selalu disupport oleh Bunda Gubernur Jatim, sehingga insyallah Surabaya bisa menjadi hebat,” ujarnya.

Sementara itu, Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa mengaku bisa melihat semangat yang luar biasa dari warga Kota Surabaya, mulai dari Festival Rujak Uleg hingga Surabaya Vaganza ini. Makanya, ia berharap seluruh rangkaian ini akan menjadi bagian dari pendorong kebangkitan seluruh sektor.

“UMKM-nya bangkit, budayanya bangkit, wisatanya bangkit, dan tentu seluruh kesejahteraan masyarakat di Kota Surabaya dan Jatim pada umumnya akan terdongkrak. Selamat dan sukses untuk seluruh proses penyelenggaraan HJKS-nya yang kita melihat bahwa semangatnya ini mengalami lompatan yang luar biasa,” kata Gubernur Khofifah.

Ia juga berharap, seluruh rangkaian HJKS ini bisa menjadi lompatan kebangkitan ekonomi dan lompatan kebangkitan seluruh sektor di Kota Surabaya dan Jatim pada umumnya. “Selamat ulang tahun Surabaya,” pungkasnya. [iib.wwn]

Rafika Tetap Grogi Tampil di Depan Umum, Khawatir Keliru Menerjemahkan l

Sambungan hal 1

itu dadakan. Kurang 15 menit diminta ke Polresta, jadi belum sempat belajar lagi.

Sementara bahasa kan terus berkembang.

Ada beberapa kata yang juga tidak ada isyaratnya. Sehingga harus mencari padanan katanya,” terangnya.

Belum lagi pada saat pertama kali melihat sejumlah tahanan yang dikeluarkan.

Rasa takut muncul dalam benaknya. “Karena tidak terbiasa di hadapan kamera, gugup dan grogi. Biasanya saya datang hanya untuk mendampingi senior. Nah, kemarin itu pertama kali melakukanya sendiri tanpa didampingi senior,” tutturnya.

Namun grogi itu hanya sebentar.

Rafika yang baru tujuh bulan mengajar di SLB kemudian fokus menerjemahkan keterangan saat pers rilis berlangsung.

Dia pun harus konsentrasi penuh.

“Kesulitanya itu ketika yang berbicaranya cepat. Selain itu, ada sejumlah

bahasa yang tidak ada isyaratnya. Jadi harus mencari kata yang sama maknanya. Itu pun harus cepat. Kalau tidak, akan tertinggal dengan bahasa yang disampaikan setelahnya,” ungkapnya.

Belum lagi ketika menghadapi kata yang tidak populer dalam bahasa isyarat.

Misalnya kata milenial, struktur, paradigma, dan lainnya. Para penerjemah bahasa isyarat menurutnya, biasanya kesulitan menerjemahkan kata yang tidak populer.

Bila terpaksa tidak menemukan padanan katanya, untuk mengatasinya biasanya mengeja huruf satu persatu. “Seperti S-T-R-U-K-T-U-R,” ucapnya sembari menerjemahkan dengan bahasa isyarat.

Namun, tentunya hal itu juga harus dilakukan secara cepat pula. Sebab, jika dieja satu persatu akan makan waktu, sementara orang yang berbicara terus berlanjut. “Jadi memang harus fokus.

Karena fokus itu tadi perasaan takut saat melihat tahanan hilang,” katanya.

Hal senada disampaikan Endang Sulistyowati, 58, guru senior SLB asal Kebonsari Kulon, Mayangan, Kota Probolinggo. Guru angkatan 1986 menyebut, memang tidak semua kata harus diterjemahkan ke dalam bahasa isyarat.

“Jadi intinya saja yang kami terjemahkan. Yaitu, bahasa yang sudah biasa diterima oleh warga tunarungu. Sehingga tidak terlalu panjang juga,” kilahnya.

Saat awal MoU dilakukan kurang dari setahun lalu, sekolah memang menunjuk guru senior untuk melakukan pendampingan. “Biasanya saya dan Bu Siti Maisyaroh. Namun karena minta yang masih muda, akhirnya kami mendorong guru muda terlibat. Agar bisa, kami ajak mereka melihat kami dulu. Selanjutnya kami minta mereka sendiri berangkat melakukan pendampingan,” paparnya.

Kepala SLB Sinar Harapan 1 Holipah, 67, mengaku senang dengan MoU tersebut.

Sehingga mereka yang memiliki kebutuhan

khusus bisa paham bila rilis itu disiarkan di televisi. “Senang ya. Termasuk ketika pemkot meminta bantuan pendampingan ke kami. Sekolah ini memang punya guru dan siswa SLB terbanyak. Siswanya ada 1.443 dengan jumlah guru 20,” lanjutnya.

Bahasa isyarat adalah sebuah bahasa yang disampaikan secara visual, tidak secara audiotoris, untuk berkomunikasi.

Isyarat dibagi menjadi 2 jenis: bahasa isyarat alami dan sistem isyarat buatan.

Perlu adanya berbagai kamus, kamus ini ditujukan sebagai kamus praktis bagi siswa yang mendengar yang sedang belajar bahasa isyarat tingkat awal.

“Kamus tersebut merupakan kamus bilingual. Bagian pertama kamus ini dapat dicari arti dalam bahasa Indonesia dari isyarat-isyarat berdasarkan bentuk tangan, oientasi, lokasi dan gerakannya. Bagian kedua kamus dapat dicari isyarat berdasarkan kata-kata dalam Bahasa Indonesia,” pungkasnya. [*]

Bhirawa

UTAMA

Senin Legi, 30 Mei 2022

Halaman 12

Wali Kota Sebut Ilmu Kedokteran Bakal Jadi Ujung Tombak Kemakmuran Negara Surabaya, Bhirawa Pemkot selalu mengutamakan kesehatan masyarakat dengan saling bersinergi antara tenaga kesehatan, Kader Surabaya Hebat, hingga Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Cabang Kota Surabaya. Sebab, ilmu kesehatan sangat berpengaruh penting untuk menciptakan generasi sehat dan hebat, sebagai calon pemimpin bangsa dimasa depan.

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi didampingi oleh Ketua Tim Penggerak (TP) PKK Kota Rini Indriyani, berbagi wawasan mengenai tema 'Dunia Kedokteran ke depan dari Sudut Pandang Pemerintah Daerah' dalam kegiatan Halal Bihalal IDI dan Ikatan Istri Dokter Indonesia (IIDI) Cabang Surabaya, di Harris Hotel dan Conventions Gubeng, Minggu (29/5).

"Salah satu contoh yang dekat dengan kita adalah saat Surabaya diguncang Covid-19, Pemkot Surabaya terus didampingi oleh para dokter hebat yang tengah berjuang

untuk membantu Negara Indonesia segera terbebas dari pandemi," kata Wali Kota Eri Cahyadi.

Menurutnya, ketika pemkot menghadapi bayi stunting dan gizi buruk, langsung direspon cepat oleh IDI Cabang Kota Surabaya. Hasilnya, peran dari ilmu kesehatan sangat bermanfaat bagi masyarakat Kota Pahlawan. Bahkan, seluruh perguruan tinggi yang terdapat Fakultas Ilmu Kedokteran di Kota Surabaya turut berpartisipasi untuk mengentaskan persoalan kesehatan.

"Mereka berbondong-bondong langsung menangani gizi buruk,

mulai dari memberikan vitamin dan menghitung gizi makanan. Setelah dibantu oleh IDI dan perguruan ting-

gi, dari 6.000 bayi stunting dalam kurun waktu 4 bulan langsung turun drastis menjadi 1.000 saja," jelas dia.

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi berbagi wawasan mengenai tema 'Dunia Kedokteran ke depan dari Sudut Pandang Pemerintah Daerah' dalam kegiatan Halal Bihalal IDI dan Ikatan Istri Dokter Indonesia (IIDI) Cabang Surabaya.

Ia menerangkan, dimasa yang akan datang ilmu kedokteran akan menjadi ujung tombak dalam membuat sebuah negara, menjadi negara yang hebat dan makmur. Tak hanya itu, ia juga meminta maaf kepada para dokter yang hadir dalam kegiatan tersebut, apabila warga Kota Surabaya yang memarahi, hingga menyalahkan para dokter mengenai pelayanan yang diberikan.

"Saya minta maaf sebagai warga Kota Surabaya, seakan akan pelayanan belum bagus, padahal para dokter ini sudah luar biasa menangani masyarakat yang beraneka ragam.

Saya minta ridhonya njenengan (anda) untuk sabar menghadapi warga Surabaya," ujar dia. Di samping itu, pasca pandemi Covid-19, Pemkot Surabaya mulai menggaungkan kebangkitan untuk menggerakkan ekonomi dan menyelesaikan persoalan kesehatan. Ia meminta agar IDI

Cabang Kota Surabaya untuk terus mendampingi dalam penuntasan segala macam penyakit.

"Saya jadi ingat, pertama kali saya menjabat dan di bantu IDI, saya langsung dipanggil Presiden RI Joko Widodo di Jakarta. Saya menjadi contoh, bagaimana Surabaya ini bisa bersinergi dengan para dokter, serta mampu menekan angka kematian," kenang dia.

Ke depan, Wali Kota Eri Cahyadi berharap bahwa Pemkot Surabaya akan terus bersinergi dengan IDI Cabang Kota Surabaya. Mulai dari pandemi Covid-19, bayi stunting, gizi buruk, menekan angka kematian ibu dan bayi, semuanya telah dilalui pemkot bersama IDI Cabang Kota Surabaya. "Semoga seluruh dokter di Kota Surabaya selalu diberikan kemudahan dan kekuatan dari Gusti Allah untuk melayani masyarakat," tandasnya. [iib.bb]

KILAS DAERAH

Konjen Australia didampingi Kalaksa BPBD Jatim melihat inovasi layanan mitigasi bencana milik BPBD Jatim.

Konjen Australia Apresiasi Inovasi Layanan Mitigasi Bencana BPBD Jatim BPBD Jatim, Bhirawa Upaya pencegahan, penanggulangan dan kesiapsiagaan bencana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jatim kembali mendapat apresiasi. Kali ini apresiasi datang dari Konsulat Jenderal (Konjen) Australia.

Inovasi tersebut menarik perhatian Konsul Jenderal Australia di Surabaya, Fiona Hoggart didampingi wakilnya, Konsul Anthony Clark untuk mengunjungi kantor BPBD Jatim pada Jumat (27/5).

Kedatangan Konjen Australia ini disambut Kalaksa BPBD Jatim, Budi Santosa dengan didampingi Kabid PK BPBD Jatim, Andhika N Sudigda dan Sub Koordinator Sub Substansi Pencegahan, Dadang Iqwandy.

Kalaksa BPBD Jatim, Busi Santosa menjelaskan tentang tupoksi dan aksi yang dilakukan BPBD Jatim dalam up-

Tampak Calon Jemaah Haji asal Kota Blitar sedang mengikuti Manasik Haji untuk mempersiapkan Ibadah Haji di Tanah Suci yang akan berangkat pada tanggal 11 Juni 2022 mendatang.

Sebanyak 46 Calon Jemaah Haji Kota Blitar Siap Berangkat Kota Blitar, Bhirawa Setelah adanya penambahan kuota Calon Jamaah Haji Kota Blitar dari 40 orang menjadi 46 orang, kini sebanyak 46 Calon Jemaah Haji Kota Blitar telah dinyatakan siap berangkat.

Kepala Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kota Blitar, Fandi mengatakan kini sebanyak 46 Calon Jemaah Haji (CJH) Kota Blitar telah siap berangkat dan dijadwalkan berangkat ke Tanah Suci pada tanggal 11 Juni 2022 mendatang.

"Dan saat ini kami sedang mempersiapkan pemberangkatan CJH asal Kota Blitar ke tanah suci, dimana Calon Jemaah Haji Kota Blitar akan bergabung di Kloter 12," kata Kepala Kantor Kemenag Kota Blitar, Fandi.

Lanjut Fandi, saat ini semua persiapan baik dokumen dan pemeriksaan kesehatan Calon Jemaah Haji sudah mencapai 100 persen, bahkan semua jamaah juga telah divaksin, baik vaksin Covid-19 maupun vaksin Meningitis yang merupakan persiapan wajib untuk jemaah yang akan menjalani Ibadah Haji.

"Bahkan kemarin hari Sabtu tanggal 28 Mei 2022 para Calon Jemaah Haji telah mengikuti Manasik Haji tingkat Kota, dimana direncanakan akan ada enam kali Manasik Haji," ujarnya.

Selain itu dijelaskan Fandi, jumlah total calon jemaah haji Kota Blitar yang akan berangkat ke tanah suci tahun ini sebanyak 46 orang, dimana awalnya Kota Blitar hanya mendapat kuota 40 calon jemaah haji dan 16 calon jemaah haji cadangan pada 2022. Namun dari kuota awal itu ada progres tambahan dua calon jemaah haji yang mutasi dari Kabupaten Blitar ke Kota Blitar.

Kemudian masih ada tambahan empat calon jemaah haji dari kuota cadangan yang masuk daftar berangkat haji tahun ini. "Sehingga semula hanya ada 40 orang Calon Jemaah Haji, kini sebanyak 46 Calon Jemaah Haji karena adanya penambahan. Dan kami berharap semuanya bisa menjalankan ibadah Haji di tanah suci dengan lancar dan mabrur," imbuhnya. [htn.gat]

aya pencegahan dan kesiapsiagaan bencana, termasuk saat kondisi tanggap darurat. Paparan penjelasan tersebut dilakukan Kalaksa kepada kedua pejabat Konjen Australia.

"Seperti yang ditekankan Bapak Presiden Joko Widodo, kami juga melakukan edukasi kepada masyarakat, dengan cara mitigasi berbasis vegetasi. Jadi, masyarakat kita beri bantuan pohon dan kita ajak melakukan penanaman, bersama berbagai komunitas," terang Budi Santosa di Ruang Tangguh.

Selain itu, pihaknya menjelaskan tentang berbagai upaya peningkatan kapasitas masyarakat yang dilakukan BPBD Jatim. Di antaranya, melalui pembentukan Desa Tangguh Bencana (Destana), Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB) yang berorientasi kepada pelajar, dan edukasi bencana melalui layan-

an Tenda Pendidikan Bencana (Tenpina) dan Mobil Edukasi Penanggulangan Bencana (Mosipena).

Usai saling memberikan cinderamata, kunjungan lalu berlanjut ke ruang Pusdalops, Tenpina dan Mosipena BPBD Jatim. Di Pusdalops, Konjen Fiona Hoggart disambut Manager Pusdalops, Dino Andalananto. Melalui layar lebar, Ia pun menggali berbagai informasi tentang tehnik pemantauan daerah rawan bencana, utamanya bencana hidrometeorologi dan beberapa jenis bencana lain yang baru saja terjadi di Jatim.

Di Tenpina, Konjen Australia mendapat penjelasan tentang isi dan fungsi sejumlah perlengkapan untuk pembelajaran para pengunjung yang berasal dari berbagai komunitas. Sementara, di Mosipena, Konjen Australia dikenalkan tentang fungsi pembelajaran Mosipena yang

bisa mobile, keliling dari desa ke desa.

"Mosipena ini juga merupakan satusatunya layanan edukasi bencana secara mobile yang ada di Indonesia," terang Kalaksa Budi Santosa.

Di akhir kunjungan, Konjen Australia pun menyampaikan terimakasih dan apresiasi atas sambutan dan potensi inovasi yang dimiliki BPBD Jatim. Pihaknya mengatakan, kunjungan ini dalam rangka silaturahmi dan sowan kepada BPBD Jatim, untuk mengetahui langkah dan upaya yang telah dilakukan BPBD Jatim dalam menghadapi bencana.

"Bagus, lengkap dan canggih. Apalagi disini juga berfungsi untuk pembelajaran masyarakat tentang beragam bencana, seperti letusan gunung api, banjir, hujan, kebakaran dan lain-lain," ujar Fiona Hoggart dengan bahasa Indonesia yang lancar. [bed.bb]

Bagi Sembako, Dinsos Jatim Memperingati HLUN ke-26 Pemprov, Bhirawa Dalam memperingati Hari Lanjut Usia Nasional (HLUN) ke-26, Dinas

Sosial Provinsi Jawa Timur (Dinsos Jatim) adakan acara HLUN Provinsi Jawa Timur tahun 2022 dan bagikan

Kadinsos Jatim, Alwi saat melangsungkan pemotongan tumpeng memperingati HLUN Ke 26.

bantuan sembako kepada 20 orang lansia pada Minggu (29/3).

Namun kegiatan memperingati HLUn ini diselenggarakan di Unit Pelayanan Teknis Perlindungan dan Pelayanan Sosial Asuhan Anak (UPT PPSAA) Sumenep.

Pembagian sembako ini dilaksanakan di UPT Pelayanan Sosial Bina Remaja (PSBR) Pamekasan.

Kepala Dinsos Jatim Dr Alwi MHum menuturkan, pembagian sembako ini merupakan salah satu rangkaian kegiatan internal Dinsos Jatim untuk memperingati HLUN ke-26 tahun 2022.

"Hari ini bertepatan dengan acara Hari Lanjut Usia Nasional tahun 2022, puncak acaranya nanti bersama ibu Gubernur Jatim. Namun momen hari

ini secara internal kami di Dinas Sosial Jawa Timur melakukan kegiatan tumpengan untuk para mbah-mbahnya, kita berbagi memberi menu spesial kepada mereka," katanya.

Kegiatan tersebut, lanjut Alwi, juga sebagai tanda hari yang spesial bagi lansia, serta wujud bahwa Dinsos Jatim akan terus memberikan layanan yang terbaik bagi mereka khususnya lansia yang ada di UPT PSTW Pemprov Jatim.

Dalam acara tersebut seluruh kepala UPT kompak mengenakan beragam pakaian adat, yang menunjukkan jika Indonesia negara kaya akan budaya. Tidak hanya itu, rangkaian kegiatan ini juga serentak di ikuti oleh seluruh UPT di Pemprov Jatim melalu aplikasi zoom meeting. [rac.bb]

GALERI JAWA TIMUR

BNNP Jatim Gelorakan Mars BNN di Lapas Jajaran Kemenkumham Jatim Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Jatim berkomitmen dalam upaya pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika (P4GN). Komitmen BNNP Jatim dibuktikan dalam koordinasi yang sering dilakukan dengan Kanwil Kemenkumham Jatim pada upaya P4GN di Lapas jajaran.

Oleh: Abednego, Kota Surabaya

Kunjungan Kemenkumham Jatim beserta jajaran di kantor BNNP Jatim beberapa waktu lalu.

Kepala BNNP Jatim, Brigjen Pol M Aris Purnomo menjelaskan, koordinasi ini sebagai upaya program P4GN di Lapas. Yaitu bagaimana bisa menyadarkan warga binaan untuk menyadari tidak lagi mengulangi perbuatan yang berkaitan dengan narkoba. Sehingga mereka sadar dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

"Kerjasama dengan Kanwil Kemenkumham Jatim berjalan dengan baik.

Salah satunya kita mewajibkan di Lapas setiap apel untuk selalu menyanyikan lagu mars BNN," kata Kepala BNNP Jatim, Brigjen Pol M Aris Purnomo, Minggu (29/5).

Kepada Bhirawa Aris mengatakan, upaya P4GN tersebut dilakukan pada jajaran Kanwil Kemenkumham Jatim.

Intinya untuk melawan narkoba, pihakya meminta Lapas untuk mendengarkan mars BNN. Sehingga mars BNN ini bisa juga didengar oleh seluruh

warga binaan pemasyarakatan (WBP) yang ada di Jatim. "Harapan kita dengan mereka menyanyikan mars BNN, nanti akan terinternalisasi dalam kesadaran mereka bahwa apa yang dilakukannya (penyalahgunaan narkoba, red) itu salah," harapnya.

Jenderal bintang satu ini menanbahkan, kerjasama BNNP Jatim dengan Lapas sudah terjalin dengan baik. Bahkan pihaknya sering mengadakan olahraga bersama dengan Lapas. Serta mengunjungi dan memberikan bantuan untuk konseling terhadap program rehabilitasi di Lapas.

Tak hanya itu, sambung Aris, masing-masing BNNK juga berkoordinasi dengan pihak Lapas.

Bahkan dalam waktu dekat rencananya akan ada mengadakan sarasehan. "Intinya kita ingin ber-

tukar pikiran dengan mereka (WBP), bagaimana pengalaman mereka pada saat melakukan kejahatan itu. Kita ingin mengetuk hati mereka," ungkapnya.

Pihaknya mengaku hubungan BNNP Jatim dan Kemenkumham Jatim selama ini sudah baik. Bahkan dalam hal penyelidikan dan penyidikan maupun pengembangan perkara. Sehingga, bentuk kerjasama perlu diperluas lagi, tidak hanya soal pemberantasan saja. Namun perlu diperluas untuk kegiatan pencegahan, rehabilitasi dan pasca rehabilitasi. "Dalam kegiatan tersebut, para kepala satker saling bertukar ide dan data agar kegiatan P4GN lebih efektif lagi. Baik dari sisi preemtif, preventif hingga pemberantasan," pungkasnya. [bed.gat]