binder30nov20

HARIAN

Harian Bhirawa Ditunjuk kembali sebagai sarana pengumuman iklan tender/lelang pemerintah di seluruh Jawa Timur berdasarkan SK Gubernur No.188/343/ KPTS/013/2006

harian_bhirawa@yahoo.com bhirawa_indragiri@yahoo.com suratkabar_harianbhirawa

IKLAN/ LANGGANAN

Surat Kabar Harian Bhirawa

031-5615454 Harga Langganan Rp 55.000/bulan Eceran Rp 3.000

www.harianbhirawa.co.id

Mata Rakyat Mitra Birokrat

Senin Kliwon, 30 NOVEMBER 2020

Menjaga Kinerja Korpri di Era Disrupsi oleh Khofifah Indar Parawansa Gubernur Jawa Timur

PERINGATAN HUT KORPRI tahun 2020 terasa berbeda dengan peringatan sebelumnya. Peringatan tahun ini dilaksanakan pada saat pandemi covid 19 melanda seluruh dunia termasuk Indonesia.

Pandemi covid 19 hari ini telah memberikan banyak pelajaran berharga kepada kita, termasuk diantaranya menjadi quantum leap

(lompatan besar) bagi pemanfaatan teknologi oleh masyarakat.

Memang sebelum wabah covid 19, revolusi industri 4.0 telah mulai memasuki dan menggantikan pekerjaan-pekerjaan yang selama ini dikerjakan secara konvensional.

Kemudian munculnya pandemi covid 19, semakin mempercepat pemanfaatan teknologi

informasi dan mendisrupsi pekerjaanpekerjaan manual, tergantikan oleh mesin yang memiliki kecerdasan buatan (artificial intelelligence.)

Di sisi lain, Generasi yang saat ini menjadi pelaku penting bagi perkembangan teknologi tersebut adalah generasi millenial atau generasi Y, generasi yang lahir pada

tahun 1990-an yang sangat fasih dalam penggunaan teknologi.

Pada tahun 2019 tercatat Pemprov Jawa Timur memiliki 1.800 orang CPNS yang telah mengikuti Pelatihan Dasar CPNS di BPSDM Provisi Jawa Timur yang kesemua ke halaman 11

Kebut Kawasan Industri Halal Pertama di Sidoarjo

Pemprov, Bhirawa Indonesia akan segera memiliki kawasan industri halal pertama di Jatim. Sebuah kawasan industri yang terpadu dengan layanan sertifikasi halal tersebut akan diluncurkan di kawasan perindustrian seluas kurang lebih 410 hektar di Sidoarjo.

adit hananta utama/bhirawa

Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa meninjau bakal lokasi kawasan industri halal di Safe n Lock Sidoarjo, Minggu (29/11).

Pemkab Blitar Mulai Data Penerima Vaksin Covid-19 Kabupaten Blitar, Bhirawa Pemkab Blitar mulai melakukan pendataan kepada calon penerima Vaksin Covid-19 di Kabupaten Blitar.

Juru Bicara Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Blitar, Krisna Yekti mengatakan, hingga saat ini pihaknya belum menerima Vaksin Covid-19, sehingga kini pihaknya masih melakukan pendataan siapa saja yang mau sebagai calon penerima vak-

sin Covid-19 di Kabupaten Blitar.

“Untuk vaksin Covid-19 sampai saat ini belum kami terima, sehingga yang kami persiapkan masih melakukan pendataan terlebih dahulu siapa yang siap sebagai sebagai penerima vaksin,” kata Krisna Yekti, Minggu (28/11).

Lanjut Krisna Yekti, diakuinya pendataan sudah dilakukan sejak lama, hanya saja masih terus direvisi, karena

MITRA

Akan Tes Komputer ASN Baru APABILA masih ada ASN baru di lingkungan Pemkab Sidoarjo yang ternyata tidak bisa menggunakan fasilitas komputer, harus berdebar-debar hatinya. Karena Pj Bupati Sidoarjo Hudiyono, dalam waktu dekat akan melakukan tes pada ASN baru dalam menggunakan fasilitas komputer.

Menurut dirinya, ASN dulu mungkin tidak begitu familiar dengan k o m p u t e r. N a m u n ASN di era millenial ini sangat wajib bisa komputer. Karena tuntutan ini sudah menjadi tuntutan sistem, tuntutan zaman dan Hudiyono

Sentil

Jadi Kluster Baru Covid-19, Desa Tlekung Batu Diisolasi - Ingat Prokes Bupati Tolak Usulan Dewan untuk Buka Sekolah - Tunggu aman dulu Sumbangsih BUMD Jatim kalah dengan OPD - Wajib dievaluasi kinerja BUMD

 ke halaman 11

ada kerjasama dengan pihak BPJS, dimana nantinya siapa saja penerima vaksin Covid-19 kemungkinan yang terdaftar di BPJS. “Sementara penerima vaksin, nantinya difokuskan kepada tenaga kesehatan, TNI/Polri, pegawai yang langsung berhubungan dengan masyarakat luas, masih berumur 18 - 59 tahun,” jelasnya.

Selain itu dikatakan Krisna Yekti, sebagai penerima vaksin juga orang-

orang yang melakukan pelayanan umum seperti stasiun dan terminal, Dinas Penenanaman Modal dan PTSP, Dispendukcapil, serta orang-orang di pasar. “Kami berharap dengan adanya vaksin ini nantinya bisa melakukan pencegahan penyebaran Covid-19 di Kabupaten Blitar,” ujarnya.

Tambah Krisna, berdasarkan infor-

Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa secara khusus meninjau bakal lokasi kawasan industri halal tersebut kemarin, Minggu (29/11).

Kawasan Industri Halal tersebut tepatnya di Safe n Lock Sidoarjo tersebut merupakan kawasan industri yang terbuka bagi pelaku IKM dan UKM. “Kita bisa membayangkan pelaku IKM dan UKM tiba-tiba punya peluang untuk punya pabrik.

Misalnya dengan ukuran 12 x 12 meter yang statusnya HGB. Pengembangannya akan terus berlanjut dan ground breakingnya akan dilakukan langsung oleh Wapres RI,” tutur Khofifah di sela kunjungannya.

Khofifah menegaskan, saat ini market luar negeri 24 persennya adalah beragama Islam setara dengan 1,9 miliar penduduk dunia yang beragama Islam. Indonesia, merupakan penduduk beragama Islam terbesar di dunia. “Tapi rupanya kita importer terbesar dari produk industri halal. Sementara kita sebenarnya punya kemampuan yang jika didorong dan diberi ruang akan maksimal,” ujar gubernur perempuan pertama di Jatim tersebut.

Khofifah menuturkan, melalui industri halal ini pelaku UKM dan IKM akan menemui mimpinya untuk memiliki pabrik yang akan dibuat dalam  ke halaman 11

Bupati Tolak Usulan Dewan untuk Buka Sekolah Tulungagung, Bhirawa

 ke halaman 11

Jadi Kluster Baru Covid-19, Desa Tlekung Batu Diisolasi ilustrasi pemulasaran jenazah dengan status suspect Covid-19 harus dilakukan dengan protokol kesehatan ketat.

Kota Batu,Bhirawa Jumlah warga Desa Tlekung Junrejo, Batu yang terpapar covid-19 kini berjumlah 27 orang. Jumlah ini naik signifikan setelah terjadi ‘ledakan’ pasien covid-19 dengan tambahan 16 warga desa ini yang hasil tes SWAB-nya dinyatakan

positif. Untuk mengantisipasi penyebaran lebih banyak, kini Desa Tlekung menjalani isolasi dengan menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Lokal (PSB0) selama 10 hari.

PSBL diberlakukan Pemerintah Desa Tlekung selama sepuluh hari atau hingga tanggal 6

Desember 2020. Hal ini dilakukan karena desa telah menjadi kluster baru dalam penyebaran covid-19 di Kota Batu.

“Pelaksanan PSBL ini mulai dilaksanan pada tanggal 27 November pukul PKL 21.00 WIB. Dan jumlah penduduk di desa  ke halaman 11

Maryoto Birowo

Bupati Tulungagung, Maryoto Birowo menolak usulan anggota DPRD terkait pembukaan SD dan SMP. Kemungkinan pembelajaran tatap muka (PTM) dilaksanakan pada Januari 2021.

“Ketika kasus (penyebaran Covid-19) masih berfluktuasi tinggi seperti saat sekarang saya larang untuk sementara pembelajaran tatap muka,” tandas  ke halaman 11

Syaifullah Jabat Plh Bupati Situbondo Situbondo, Bhirawa Pasca meninggalnya Bupati Situbondo Dadang Wigiarto, Kamis (26/11), Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa secara resmi menunjuk Sekda Syaifullah sebagai pelaksana harian (Plh) Bupati Situbondo.

Penunjukkan Syaifullah sebagai Plh Bupati Situbondo tertuang dalam surat keputusan Gubernur Jatim Nomor 131/1051/011.2/2020 tentang penunjukan pelaksana harian bupati Situbondo, yang dikeluarkan 26 November 2020.

Ketika dikonfirmasi Syaifullah mengatakan, dalam beberapa poin keputusan Gubernur Jatim itu ditetapkan, dirinya bertugas sebagai Plh Bupati Si ke halaman 11

Melihat Kiprah Yayasan Museum Balumbung Situbondo

Pajang Benda Bersejarah Kuno, jadi Jujugan Studi Pelajar dan Mahasiswa Meski Situbondo tercatat sebagai kota kecil, ada sejumlah elemen pecinta sejarah yang memiliki kepedulian tinggi untuk merawatnya. Mereka membentuk sebuah wadah bernama Yayasan Museum Balumbung Situbondo (YMBS). Hingga kini YMBS selalu menjadi jujugan berbagai elemen, mulai kalangan pelajar dan mahasiswa serta masyarakat umum untuk melakukan studi.

Sawawi, Kab Situbondo

Pagi itu, suasana YMBS yang terletak di Gang Sorakerta XI, Desa Asembagus, Kecamatan Asembagus, Kabupaten Situbondo, mulai ramai. Ternyata bangunan berarsitektur rumah khas Situbondo itu sedang kedatangan sejumlah pengunjung.

Ada yang berasal dari Kabupaten Situbondo dan sebagian ada dari luar Situbondo. Mereka umumnya melakukan kunjungan untuk mengetahui seluk beluk benda bersejarah yang di pajang. “Silahkan masuk,” ujar salah satu penjaga museum.

Awal berdirinya museum ini di inisiatori oleh Irwan Kurniadi.

Pria yang akrab disapa Irwan Rakhday itu tercatat asli kelahiran Desa Asembagus. Sejak kecil, Irwan dikenal memiliki kecintaan kepada benda-benda purbakala dan benda bersejarah kuno.

Irwan kecil, konon selalu tertarik jika ada teman atau koleganya yang memiliki benda bersejarah kuno. “Sejak saat itu saya selalu tertarik jika di Situbondo ada kabar penemuan barang kuno atau benda bersejarah. Saya pasti datang untuk melihat dari dekat,” kata Irwan Rakhday.

Masih kata Irwan, puncaknya ia ingin suatu saat Situbondo memi ke halaman 11

sawawi/bhirawa

Ketua Umum YMBS, Irwan Kurniadi saat melayani kunjungan masyarakat untuk menggali pengetahuan benda benda bersejarah yang dipajang.

EKSEKUTIF Bupati dan Bawaslu Tuban Teken Pengawasan Netralitas ASN Senin Kliwon, 30 November 2020

Halaman 2

Tuban, Bhirawa Bupati Tuban, H. Fathul Huda bersama Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Tuban, Sullamul Hadi menandatangani perjanjian kerja sama Pengawasan Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemkab Tuban pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tuban tahun 2020, Jumat (27/11/2020) lalu.

Penandatanganan perjanjian kerja sama di ruang Soejono Poetro Setda Tuban, kegiatan ini dihadiri Sekretaris Daerah Kabupaten Tuban, Dr. Ir. Budi Wiyana, M.Si., Inspektur Inspektorat Kabupaten Tuban, Aguk Waluyo R, perwakilan KPU Tuban dan diikuti seluruh OPD secara virtual.

Dalam sambutannya, Bupati Tuban, H. Fathul Huda menyatakan setiap ASN harus bersikap netral pada Pilkada Tuban 2020.

Independensi aparatur Pemkab Tuban sebagai perwujudan dari tanggung jawab kepada bangsa dan Negara Indonesia.

Langkah ini sebagai upaya mendukung penyelenggaraan Pilkada yang berkualitas. Meski dituntut netral, aparatur Pemkab Tuban memiliki hak politik untuk memilih pilihannya.

Orang nomor satu di Bumi Wali ini menegaskan pelanggaran yang dilakukan ASN akan ditindak sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Aparatur Pemkab Tuban yang terbukti melanggar akan dikenakan sanksi berupa peringatan, pembinaan, hingga pemecatan.

“Semua ASN harus mematuhi peraturan yang berlaku,” tegasnya.

Bupati yang juga Mustasyar PCNU Tuban menerangkan posisi maupun jabatan yang diraih berdasarkan kemampuan dan profesionalisme.

“Bukan pemberian dari Bupati,” sambungnya. Karenanya, aparatur diharapkan menjaga perilaku, bijak dalam menggunakan media sosial.

Mengingat, saat ini masyarakat kian cerdas dan dapat melaporkan setiap tindakan yang dapat dikategorikan sebagai pelanggaran.

Bupati Huda juga mengimbau masyarakat kabupaten Tuban untuk memilih pemimpin sesuai dengan kehendak hati, pertimbangan logis seperti kemampuannya, dan bukan berdasarkan politik uang (money politik).

Pada kesempatan yang sama, Bawaslu Tuban juga diharapkan memperketat pengawasan terhadap tidak pelanggaran, diantaranya kecurangan dan money politik.

khoirul huda/bhirawa

Ketua Bawaslu Kapubaten Tuban saat menyaksikan Bupati Tuban H Fathul Huda menandatangani perjanjian kerja sama Pengawasan Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemkab Tuban.

Dengan upaya tersebut akan terwujud Pilkada Tuban 2020 yang kondusif, berkualitas sesuai ketentuan dan aman. “Sehingga akan terpilih pemimpin

yang berkompeten dan bermartabat,” tuturnya.

Sementara itu, Ketua Bawaslu Tuban, Sullamul Hadi mengatakan Bawaslu Tuban berkoordinasi de-

ngan Pemkab Tuban pada pelaksanaan Pilkada Tuban. Salah satunya, upaya pencegahan dalam rangka mewujudkan Pemilu sesuai ketentuan perundang-undangan.

Tindak lanjut dari pelanggaran ASN, Bawaslu hanya berwenang menyampaikan ke Pemkab Tuban.

“Sanksi bagi ASN menjadi kewenangan Pemkab Tuban,” ujarnya.

Sullamul Hadi menambahkan monitoring dan pengawasan terhadap jalannya Pilkada Tuban yang akan digelar 9 Desember mendatang. Sampai saat ini, tidak ada pelanggaran pidana kaitannya dengan proses pelaksanaan Pilkada.

“Semoga dapat terus dipertahankan hingga pasca pemungutan suara dan sampai akhir masa Pilkada,” pungkas ketua Bawaslu yang juga mantan aktifis pergerakan ini. [hud]

KILAS BIROKRASI

khoirul huda/bhirawa

Kepala BPHN, Prof. Dr. H. R. Benny Riyanto, S.H., M.Hum., C.N. saat menyerahkan piagam penghargaan kepada Kepala Bagian Hukum Setda Tuban, Arif Handoyo, SH.

JDIH Kabupaten Tuban Raih Penghargaan Terbaik Kedua Tingkat Nasional Tuban, Bhirawa Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kabupaten Tuban berhasil meraih Penghargaan sebagai anggota JDIHN Terbaik Kedua Tingkat Nasional kategori Pemerintah Kabupaten dari Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kementrian Hukum dan HAM RI. Penghargaan ini diserahkan oleh Kepala BPHN, Prof. Dr. H. R. Benny Riyanto, S.H., M.Hum., C.N. kepada Kepala Bagian Hukum Setda Tuban, Arif Handoyo, SH yang mewakili Pemerintah Kabupaten Tuban, yang dihadiri dihadiri juga oleh Menkumham, Prof. Yasonna Hamonangan Laoly, di Gedung BPHN Jakarta, Kamis (26/11/20) lalu.

Dalam sambutannya, Menkumham mengatakan bahwa keberadaan JDIH yang merupakan amanat Perpres No. 33/2012 tentang JDIH merupakan bukti negara hadir di tengah masyarakat untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan informasi hukum.

“Jadi, pengelolaan JDIH yang dilakukan masing-masing instansi pemerintah tidak semata-mata hanya untuk memperoleh penghargaan, namun tetap mengutamakan kepentingan masyarakat,” ujarnya.

JDIHN merupakan implementasi prioritas pemerintah dalam upaya pembangunan hukum di Indonesia yang dilakukan melalui penataan regulasi. JDIHN yang terintegrasi dapat mendukung kinerja pemerintah dalam menghasilkan produk hukum yang bermanfaat serta mendukung kemudahan pencarian primer bahan dan dokumen hukum untuk masyarakat.

Penghargaan bagi Anggota JDIHN ini diberikan untuk memotivasi dan mendorong realisasi pemenuhan hak dasar masyarakat di bidang hukum melalui pengelolaan JDIH berbasis pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. [hud]

Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini saat memantau penanaman pohon di sekita TPA Benowo.

Pemkot Perbanyak Tanam Pohon di Sekitar TPA Benowo Surabaya, Bhirawa Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini beserta jajaran Pemkot Surabaya membangun green belt atau zona hijau di sekitar Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Benowo. Green belt itu merupakan wujud buffer zone (zona penyangga) yang dibangun di TPA Benowo.

Pembangunan green belt ini sudah dimulai dengan penanaman pohon sejak beberapa bulan lalu. Kini, Wali Kota Risma bersama jajarannya terus melanjutkan penanaman pohon itu di sisi timur TPA Benowo, tepatnya di pinggir jalan yang baru dibangun oleh Dinas PU Bina Marga dan Pematusan Surabaya. Di pinggirpinggir jalan yang sudah selesai itu,

Marsono menyerahkan berita acara persetujuan penetapan APBD Tahun Anggaran 2021 pada Bupati Maryoto Birowo didampingi pimpinan dewan lainnya, Sabtu (28/11). wiwieko/ bhirawa

DPRD Tulungagung Setujui Penetapan Perda APBD Tahun 2021 Tujuh fraksi DPRD Tulungagung, Sabtu (28/11) sore, menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) APBD Tahun Anggaran 2021 ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda).

Persetujuan dan penetapan Perda APBD Tulungagung Tahun Anggaran 2021 ini dilakukan dalam rapat paripurna di Ruang Rapat Paripurna Graha Wicaksana Lantai II Kantor DPRD Tulungagung.

Selain itu, dalam rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Tulungagung, Marsono SSos tersebut juga disetujui penetapan Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2021 dan penetapan perda lainnya, yakni Perda tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dan Perda tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung Pada Perusahaan Perseroan Daerah BPR Bank Tulungagung.

Adapun rincian APBD Tulungagung tahun anggaran 2021 yang telah ditetapkan menjadi Perda itu, di sisi pendapatan berjumlah Rp 2.394.260.047.478,00. Sedang belanja mencapai Rp 2.506.260.047.478,00.

zainal ibad/bhirawa

Dan ini menjadikan defisit Rp 112.000.000.000,00.

Sementara, di sisi pembiayaan, penerimaannya berjumlah Rp 120.500.000.000,00 dan pengeluaran sebesar Rp 8.500.000.000,00. Karena itu, menjadikan pembiayaan netto (bersih) sejumlah Rp 112.000.000.000,00. Dan SILPA tahun berkenaan berjumlah Rp 0 (nol) Kendati menyetujui dan telah ditetapkan sebagai Perda, namun semua fraksi dalam rapat paripurna tersebut memberi catatan-catatan untuk dilaksanakan oleh Bupati Tulungagung, Drs Maryoto Birowo MM. Seperti di antaranya yang disampaikan Rijal Abdulloh SIP, juru bicara dari Fraksi PAN. Ia menyoroti infrastruktur jalan di Tulungagung yang mulai banyak rusak.

“Mengingat kondisi infrastruktur di Tulungagung banyak yang rusak maka diharapkan kepada OPD yang membidangi agar semakin meningkatkan dan segera merealisasikan belanja untuk perawatan jalan,” katanya.

Anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Tulungagung, H Renno Mardi Putro SPd, membeberkan telah disepakati antara Bapemperda dan Tim Asistensi Pembahas Ranperda Pemkab Tulungagung pada tahun 2021 akan membahas 20 ranperda yang telah masuk Propemperda Tahun 2021.

Sementara itu, Bupati Maryoto Birowo saat menyampaikan sambutan dalam rapat paripurna, menyatakan terimakasihnya karena anggota DPRD Tulungagung telah menyetujui penetapan Perda APBD Tulungagung Tahun 2021.”Setelah persetujuan ini akan ditindaklanjuti dengan evaluasi Gubernur,” katanya.

Bupati Maryoto Birowo juga sepakat dengan permintaan dari Fraksi Hati Nurani Bersatu yang berharap pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) nantinya mengutamakan guru honorer yang sudah lama mengabdi.

“Kami sepakat yang diangkat menjadi PPPK diprioritaskan yang masa kerjanya lama. Nanti kita rekomendasikan bersama,” ucapnya. [wed/adv]

Wali Kota Risma memimpin penanaman Pohon Ketapang Kencana.

Dengan menggunakan masker dan sarung tangan, ia terlihat semangat melakukan penanaman. Bahkan, beberapa Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemkot Surabaya, juga sangat antusias menanam pohon di pinggir jalan yang baru dibangun itu.

Setelah melakukan penanaman pohon di pinggir jalan, lalu Wali Kota Risma bersama jajarannya bergeser ke sisi timur TPA Benowo.

Di tempat itu, ia memimpin penanaman Pohon Palem dan beberapa pohon pelindung lainnya.

“Pohon palemnya diletakkan disitu aja, diselang-seling,” kata Wali Kota

Risma kepada jajaran Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau (DKRTH), Jumat (27/11).

Presiden UCLG ASPAC ini juga meminta jajaran DKRTH itu untuk menanam tanaman pelindung seperti Pohon Trembesi, Flamboyan, Palem Jepang, Palem Perak yang rata-rata memiliki tinggi 2,5 meter. Tujuannya untuk menutupi pemandangan tumpukan sampah di TPA Benowo itu.

“Nanti tumpukan sampah itu ditutupi membran hitam, sehingga tidak terlihat sampahnya. Kemudian pohon-pohon pelindungnya ditanam di pinggirnya, sehingga sampahnya benar-benar tidak kelihatan,” kata dia.

Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala DKRTH Surabaya Anna

Fajriatin mengatakan sepanjang jalan yang baru dibangun oleh Dinas PU Bina Marga dan Pematusan itu akan ditanami Pohon Ketapang Kencana dan beberapa pohon lainnya. Penanaman pohon itu sudah dimulai sejak beberapa bulan lalu.

“Totalnya sampai saat ini sudah sekitar 300 pohon. Penanaman ini akan terus kami lanjutkan hingga tuntas,” tegas Anna di sela-sela penanaman pohon.

Sedangkan yang di sekitar TPA, ia memastikan bahwa pihaknya akan menanam pohon-pohon pelindung yang tingginya rata-rata 2,5 meter. Tujuannya memang untuk menutupi tumpukan sampah di TPA Benowo. [iib]

Sambut Taruna-Taruni Baru PPI, Wali Kota Beri Motivasi agar Jadi SDM Berprestasi Kota Madiun, Bhirawa Wali Kota Madiun, Maidi memberikan pembekalan kuliah umum kepada 192 taruna-taruni baru Politeknik Perkeretaapian Indonesia (PPI) Madiun,pada Sabtu (28/11). Dengan tema, arah kebijakan Pemkot Madiun dalam mendukung pembangunan SDM berkualitas dan handal.

Kesempatan itu, Wali Kota memaparkan berbagai materi seputar Kota Pendekar. Mulai dari gambaran Kota Madiun tempo dulu, hingga prioritas pembangunan yang akan dilaksanakan beberapa tahun ke depan.

Lebih lanjut wali kota mengatakan, dengan kehadiran para taruna-taruni PPI, berarti mereka sudah

menjadi bagian dari Kota Pendekar. Diantaranya, beberapa upaya yang telah terlaksana di antaranya pengembangan destinasi wisata kota. Yakni, dengan pembangunan Pahlawan Street Center. Lalu, pemberdayaan dan pengembangan UMKM dan IKM berciri khas Kota Madiun, melalui lapak kuliner kelurahan, pasar wisata, Sunday Market, serta padepokan pesilat.

Selain itu, pemkot juga mewujudkan pengembangan destinasi wisata dan kampung tematik. Tak lupa dikembangkan destinasi wisata religi dan destinasi wisata kota. Dilengkapi dengan pengembangan bumi perkemahan Ngrowo Bening, dan Peceland sebagai bentuk urban farming. [dar]

BPBD Kuatkan Peran Penyandang Disabilitas dalam Mitigasi Bencana BPBD Jatim, Bhirawa Penyadang disabilitas tak jarang dipandang sebelah mata oleh beberapa orang. Bahkan tak jarang juga keberadaan mereka seakan-akan tidak diperhitungkan dalam kehidupan bermasyarakat.

Pandangan tersebut coba dipatahkan oleh Badan Penanunggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Jatim. Ditangan BPBD Jatim, penyandang disabilitas seperti tunadaksa dibentuk memiliki jiwa yang tangguh dalam upaya mitigasi bencana. Terutama kesiapsiagaan dalam mengantisipasi ancaman bencana hidrometeorologi di Jawa Timur.

Melaluli Rapat Koordinasi (Rakor) dan Pelatihan Kesiapsiagaan Bencana bagi komunitas penyandang tuna daksa yang digelar pada 27-28 November 2020. BPBD Jatim menggandeng berbagai organisasi penyandang tuna daksa se Jatim.

“Bencana itu urusan bersama. Tidak bisa hanya ditangani oleh Pemerintah saja. Untuk itu, kami ingin dengan kegiatan ini ada keterlibatan dari komunitas (tunadaksa, red) teman-teman sekalian dalam upaya kesiapsiagaan bencana di Jatim,” ucap Kabid Pencegahan

istimewa

Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Jatim, Gatot Soebroto bersama Kasi Pencegahan BPBD Jatim, Dadang Iqwandy memberikan cinderamata kepada penyandang disabilitas.

dan Kesiapsiagaan BPBD Jatim, Gatot Soebroto mewakili Plt Kalaksa BPBD Jatim, Yanuar Rachmadi.

Dijelaskan Gatot, ada 13 jenis bencana yang berpotensi terjadi di Jatim. Yaitu berupa bencana alam maupun non alam. Pelatihan kesiapsiagaan bencana ini sangat penting. Mengingat saat terjadi bencana,ketangguhan individu dan orang terdekat menjadi faktor penyelamat terbesar.

“Berdasar hasil survei di Jepang, saat terjadi bencana, faktor yang mampu menyelamatkan korban adalah kesiapsiagaan diri sendiri 34,9 persen, keluarga 31,9 persen, teman atau tetangga 28,1 persen, orang lewat 2,6 persen, regu penolong 1,7 persen, lainlain 0,9 persen. Artinya, 94,9 persen keselamatan diri saat bencana disebabkan karena faktor diri sendiri dan orang terdekat,” ungkapnya. [bed]

Senin Kliwon, 30 November 2020

PILKADA SERENTAK

Halaman 3

Seno Beberkan Perlakuan Tak Manusiawi Risma terhadap Whisnu Sakti Surabaya, Bhirawa Buntut dari persoalan yel-yel ‘Hancurkan Risma’ yang digaungkan oleh Banteng Ketaton belum redah, justru semakin panas. Pro dan kontra datang dari berbagai kalangan. Ada beberapa aksi masyarakat yang membela Tri Rismaharini (Risma). Hingga tindakan ASN

Pemkot yang diduga menggerakab warga memasang spanduk bertuliskan ‘BELA RISMA’.

Namun, ada pula beberapa politisi di Surabaya yang justru menggambarkan yel-yel tersebut sebagai bentuk kekecewaan masyarakat kepada Risma.

Lain hal dengan Jagad Hari Seno (kakak kandung Whisnu Sakti Buana) yang

menganggap Risma terlalu menampilkan sederet drama di mata publik.

Melalui rekaman suara yang beredar luas, Seno, sapaan akrabnya, mengatakan bahwa Risma sekarang memainkan drama politik ala Drama Korea.

“Berpura-pura menjadi korban yang terdzalimi. Bahkan mengge-

rakan segelintir orang yang meneriakkan kata-kata kasar dan kotor.

Berdemo untuk membela Risma yang seolah-olah terdzalimi,” ujar Seno dalam rekaman suara yang berdurasi 2 menit 48 detik itu, Sabtu (28/11/2020).

Bahkan Seno menganggap Risma sudah mengabaikan prinsip netralitas ASN dengan mengintruksikan lurah

dan camat se-Surabaya ikut memasang spanduk ‘BELA RISMA’.

Seno tidak sepakat apabila ada yang mengatakan jika Risma sering mendapat kedzaliman oleh segelintir orang. Ia lantas bertanya siapa orang yang mendzalimi Risma.

“Siapa yang mendzalimi Risma? Apakah pegawai kontrak yang dipecat itu, mendzalimi

Risma? Apakah Whisnu Sakti Buana yang sudah diperlakukan dengan tidak manusiawi, itu yang mendzalimi Risma?” Tanya Seno dengan nada tegas.

Sampai saat ini, ia masih menganggap bahwasanya Risma memiliki tujuan menerapkan kekuasaan oligarki di PDI Perjuangan Kota Surabaya. [dre]

Baliho Pilkada Surabaya

Sekdakab Jombang Dr. H. Akhmad Jazuli SH, MSi bersama Dandim 0814 Jombang saat di lokasi kegiatan resik kali susur sungai Watudakon, Kesamben, Kamis pagi (26/11).

Tri Rismaharini bersama kandidat Cawali dan Cawawali nomor urut 1, Eri Cahyadi dan Armuji di Alat Peraga Kampanye (APK) yang terpasang disejumlah titik di Kota Surabaya, Minggu (29/11).

istimewa

Pemkab Jombang Sinergi TNI-Polri Dan Warga Watudakon Bersih Kali Menyusuri Sungai Di Watudakon Kesamben

trie diana/bhirawa

Jurus Pecah Belah Partai Tak Efektif

Badan Penanggulangan Bencana Daerah(BPBD), Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dan Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat (PUPR) Kabupaten Jombang bersinergi dengan TNI- POLRI dan warga Desa Watudakon mengggelar kegiatan bersih sungai menyusuri sungai di sepanjang Desa Watudakon, Kecamatan Kesamben, Kabupaten Jombang, Kamis pagi (26/11).

Kegiatan yang dipimpin langsung oleh Sekdakab Jombang Dr. H. Akhmad Jazuli SH, M.Si bersama Komandan Kodim (Dandim) 0814 Letkol Inf Triyono dan Wakapolres Jombang Kompol Ari Trestiawan, S.H , S.I.K. ini dalam rangka menindaklanjuti Apel Gelar Kesiapsiagaan Pasukan dan Perlengkapan Dalam Rangka Penanggulangan Bencana Hydrometeorologi di Wilayah Kabupaten Jombang tahun 2020 yang digelar pada (5/11) lalu, di Lapangan Pemkab Jombang.

Jajaran dari Pemkab Jombang terlihat bekerja bergotong royong guyub bersama anggota TNIPOLRI serta Forkopimcam juga warga masyarakat sekitar Desa Watudakon membersihkan sampah yang ada di sungai dan juga beberapa pohon yang ada di pinggir sungai.

Alat berat berupa Excavator juga dikerahkan untuk mempermudah kegiatan bersih-bersih susur sungai tersebut. Yakni, membersihkan eceng gondok yang ada di sepanjang sungai.

“Pemilihan lokasi ini dikarenakan tiap tahun air selalu meluap hingga menyebabkan banjir bahkan sampai ke wilayah Sumobito dan Peterongan. Banjir ini diakibatkan karena banyaknya sampah, juga tanaman Eceng

Surabaya, Bhirawa Ketua DPP PDI Perjuangan Djarot Syaiful Hidayat menegaskan, meski jagoannya Eri-Armudji selalu dikepung, difitnah, dan lawan mencoba terapkan politik pemecah belah, politik sembago, dan anggaran kampanye yang begitu besar, namun apa yang dilakukan justru menambah soliditas PDI Perjuangan dan semakin kuatnya dukungan masyarakat ke pasangan No. 1 penerus Risma tersebut. istimewa

Sekdakab Jombang Dr. H Akhmad Jazuli SH, M.Si bersama sejumlah pejabat saat susur sungai Watudakon menggunakan perahu karet, Kamis pagi (26/11).

Gondok, Kangkung, ranting dan pohon tumbang yang menyangkut di jembatan dekat dengan pompa air,” tutur Sekdakab Jombang Akhmad Jazuli.

Dengan kegiatan yang dilakukan bersama sama sinergi TNI-Polri bersama masyarakat ini, dirinya berharap di musim penghujan ini, air yang mengalir di sepanjang Sungai Watudakon ini bisa mengalir dengan lancar.

“Dan meminimalisir terjadinya banjir,” tandas Sekda Akhmad Jazuli.

Sementara itu, Dandim 0814 Letkol Inf Triyono saat memimpin apel dimulainya kegiatan tersebut menegaskan bahwa, TNIPolri selain bertugas membela negara juga siap untuk melakukan hal-hal yang sifatnya membantu masyarakat.

“Termasuk juga kegiatan bersih sungai menyusuri sungai di kawasan Desa Watudakon, Kesamben ini,” kata Letkol Inf Triyono.

Dandim juga berpesan agar dalam melakukan pekerjaan resik kali tetap berhati-hati.

“Meskipun kita hari ini melakukan kegiatan yang sifatnya baik, namun harus tetap hati-hati, jangan lengah, tetap waspada adanya Covid-19 dan selalu jaga jarak. Jangan kerja sendirian karena bisa jadi lokasi ini bisa berbahaya, jadi tetap harus hati-hati. Semoga apa yang kita lakukan hari ini selalu mendapatkan Ridho dari Allah SWT,” pesannya. [rif/adv/humas dan protokol]

“Jurus pemecah belah tidak efektif dan itu justru membuktikan rendahnya etika dan moralitas tim kampanye No. 2 tersebut. PDI Perjuangan makin solid. Apa yang dilakukan mereka dengan merekrut Seno atau Jagad Hariseno adalah langkah panik, karena memang tidak punya rekam jejak unggulan. MAMijiaman tidak punya narasi dan program yang membawa kemajuan Kota Surabaya. Maka mereka hanya bisa menjelek-kan pihak Risma, Eri dan Armudji. Lihat saja Lagu Habisi Risma, yang terjadi malah arus balik dan menguatnya dukungan paslon No.1”, ujar mantan Wali Kota Blitar, Wagub dan Gub. DKI tersebut.

Senada dengan Djarot, Puti Guntur Soekarno juga tidak tinggal diam. “Saya tahu persis bagaimana Ibu Megawati mengambil keputusan calon walikota Surabaya dengan hati-hati dan penuh pertimbangan. Yang dikedepankan oleh Ibu Megawati adalah kepentingan rakyat Surabaya, kemajuan kotanya, dan Eri dinilai paling pantas melanjutkan kepemimpinan Risma-Wisnu.

Ketika Mas Armudji sosok senior Partai ditetapkan sebagai calon wakil, maka disitulah kepentingan masyarakat Surabaya dikedepankan”, ujar Puti dengan penuh semangat.

Cucu Presiden Sukarno tersebut justru meminta seluruh simpatisan, anggota, dan kader Partai untuk terus berjuang dengan penuh keyakinan bersama rakyat.

“Seluruh simpatisan, anggota, dan kader Partai jangan tolahtoleh. Tetap berjuang untuk menangkan Eri-Armudji. Lawan telah terapkan politik devide et impera.

Jangan terengaruh. Mereka tidak percaya diri. Saya yakin, apa yang disampaikan saudara Seno tidak banyak pengaruhnya. Kita terus tegak lurus bersama Ibu Megawati untuk kehebatan Surabaya. Mari maju bersama PDI Perjuangan, galang kekuatan rakyat”, ujar Puti dengan bergelora.

Apa yang dilakukan Tim Kampanye MA-Mujiaman termasuk mendaur ulang wawancara Ketua DPD PDIP Jatim, Kusnadi pada bulan Juni yang lalu, semakin menambah deretan masalah etika dan moralitas kepemimpinan paslon No. 2 tersebut. [iib]

PDRI Gelar Kongres Pertama di Surabaya Surabaya, Bhirawa Partai Demokrasi Rakyat Indonesia (PDRI) menggelar Kongres I di Surabaya, Sabtu (28/11/2020). Sejumlah agenda dibahas dalam pertemuan yang menerapkan protokol kesehatan cukup ketat tersebut, di antaranya soal persiapan Pemilu 2024 mendatang.

Ini merupakan kongres pertama, setelah PDRI resmi berganti nama dari yang sebelumnya Partai Demokrasi Indonesia (PDI). Untuk diketahui, sejak berdiri di 1973, PDI lantas berganti nama menjadi Partai Penegak Demokrasi Indonesia (PPDI) setelah kalah dari PDI Perjuangan (PDIP) di Pemilu 1999. Nama PPDI kemudian digunakan pada Pemilu 2004 dan 2009 sebelum akhirnya berganti kembali menjadi PDI di 2009.

Pergantian nama dari PDI menjadi PDRI pun telah mendapatkan Surat Keputusan (SK) dari Kemenkumham RI pada 2016 lalu. Namun, mereka urung ikut serta dalam Pemilu 2019 karena terkendala persiapan.

Ketua Dewan Pertimbangan Pusat (Deperpu) DPP PDRI, Dimmy Haryanto memastikan, perubahan nama ini diyakini akan memperkuat basis pemilihnya. “Kami guna-

kan nama PDRI untuk pemilu 2024,” kata Dimmy Haryanto ditemui di sela kongres.

Sekalipun berganti nama, PDRI tetap menggunakan logo partai berlambang kepala banteng dan segi lima berwarna merah, khas PDI. Namun, ada tambahan padi dan kapas di dalamnya.

Sejumlah politisi senior PDI pun masih terlihat di dalam pengurus PDRI. Selain Dimmy, ada nama Mentik Budiwijono, Djuwardi Effendi, Deddy Panigoro hingga Merphin Panjaitan.

Dimmy menambahkan, sebagai persiapan menjelang Pemilu 2024, re-organisasi dilakukan secara menyeluruh.

Struktur akan lebih banyak diisi oleh figur muda.

“Kami ingin peremajaan pengurus di struktur, baik untuk DPP, DPD maupun DPC. Sehingga, merekalah yang akan mengawal partai ini hingga ikut serta di Pemilu 2024,” kata mantan Anggota DPR RI ini.

Kongres tersebut juga diharapkan melahirkan Ketua PDRI yang definitif, setelah Ketua Umum PDRI sebelumnya, Indira Damayanti mundur tahun lalu. Mengisi kekosongan tersebut, partai ini dipimpin Plt Ketua PDRI, Sutrisno Rachmadi.

Selain pembahasan struktur, kongres tersebut juga membahas strategi partai dalam mengawal pemerintahan Joko Widodo. “PDRI selalu memastikan akan menyatu dengan pemerintah,” katanya.

“Kami gunakan prinsip kolektif konstruktif untuk mendukung pemerintah. Kalau ada program yang tak mendukung rakyat, tetap akan kami kritisi,” kata politisi asal Malang ini.

Pengurus Deperpu PDRI yang juga mantan Ketua Umum PPDI, Mentik Budiwijono mengingatkan, bahwa partai ini secara konsisten membawa gagasan Presiden RI pertama, Ir Soekarno.

Selaras dengan ide Bung Karno, partai ini akan melawan berbagai potensi gangguan yang merongrong ideologis bangsa.

Ini selaras dengan tema kongres, “Dengan Semangat Nasionalisme dan Pancasila 1 Juni 1945, PDRI Memperkuat Barisan Nasionalis Indonesia”. [geh]

OPINI

Senin Kliwon, 30 November 2020

TAJUK

OTT KKN Sistemik SEMAKIN terbukti, banyak regulasi (terutama terutama level Peraturan Menteri) berpotensi menjadi ladang KKN (Kolusi Korupsi dan Nepotisme). Berbagai peraturan sampai tingkat Peraturan Bupati juga menghambat investasi perekonomian di daerah. Karena pembinaan ke-pegawai-an yang buruk menyebabkan aparat pemerintah menjadi “calo” perizinan. Bahkan birokrasi biasa “titip” harga pada proses pengadaan barang, serta ekspor – impor.

Salahsatu regulasi kontroversial sejak awal Kabinet Indonesia Maju (2019 – 2024), adalah Permen (Peraturan Menteri) Kelautan dan Perikanan Nomor 12 tahun 2020.

Karena berlawanan kebijakan dengan menteri sebelumnya, Permen Kelautan dan Perikanan Nomor 56 tahun 2016.

Permen (lama), bervisi konservasi, keberlanjutan ekosistem sumberdaya perikanan. Khususnya jenis lobster, kepiting, dan rajungan.

Visi konservasi juga ber-aspek hilirisasi lobster, yang dijaga hingga usia matang siap panen (dewasa, dengan berat lebih dari 250 gram per-ekor). Harganya bisa mencapai Rp 1,5 juta per-kilo (isi 3 ekor lobster jenis mutiara). Sedangkan harga benih (benur) lobster mutiara, paling mahal hanya Rp 20 ribu per-benih. Kenaikan harga lobster benih hingga dewasa mencapai 25 kali lipat. Hanya dibutuhkan kesabaran selama 7 bulan, sampai menjadi lobster dewasa.

Permen baru (Nomor 12 tahun 2020) yang dibuat menteri Edhy Prabowo, bervisi keekonomian, untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan. Serta realita “pasar gelap” ekspor benur lobster yang kerap terjadi. Sehingga ekspor benur lobster “di-izin-kan” dengan berbagai persyaratan. Diantaranya, hanya dilakukan oleh kelompok nelayan pembudidaya lobster.

Serta pe-lepas liar-an benur lobster yang telah melewati masa kritis survival.

Pertimbangan “izin” ekspor benur lobster, tidak seluruhnya salah. Karena potensi benur (puerulus) sebanyak 20 milyar ekor per-tahun. Terdapat di seluruh pantai di Indonesia. Benur yang dijumput dari laut dibatasi sebanyak 139,5 juta ekor. Jika harga per-benur dirata-rata Rp 7 ribu per-ekor, maka bisnis tangkapan benur lobster bernilai hampir Rp 1 trilyun.

Namun anehnya, serta-merta nilai ekspor benur meningkat tajam. Pada bulan Juni volume ekspor benur lobster hanya 32 kilogram, dengan nilai devisa US$ 112.900,- (sekitar Rp 1,66 milyar). Pada bulan Juli ekspor melonjak menjadi 1.388 kilogram (naik 43 kali lipat), senilai US$ 3,66 juta. Pada bulan Agustus melonjak sampai mencapai US$ 6,42 juta. Lalu pada bulan September makin meroket menjadi senilai US$ 15,09 juta.

Hanya empat bulan setelah penetapan Permen Nomor 12 tahun 2020 (ditandatangani 4 Mei 2020) ekspor benih lobster meningkat fastastis. Lebih dari 100 kali lipat (10 ribu persen).

Jumlah benur yang diekspor mencapai 12.100 kilogram.

Seharusnya, ekspor benur bisa dimulai setelah (setidaknya) pembudidaya dua kali panen. Yakni, budidaya lobster (nama latin panulirus spp) dewasa sampai siap menetaskan benur.

Sehingga baru bisa ekspor pada bulan Mei 2021 nanti.

Pelonjakan ekspor benur lobster itu yang patut dijejaki.

Juga patut dikhawatirkan eksploitasi (penangkapan benur secara serampangan). Karena benur sangat mudah menangkap dengan alat sederhana. Namun tingkat survival (bertahan hidup) sangat rentan. Maka pelonjakan ekspor benur menjadi “kemustahil-an” yang berlindung di balik regulasi (Peraturan Menteri).

Diduga kuat terdapat mens rea (mental) dan niat korupsi yang terselip dalam berbagai regulasi. “Kalau ada yang masih bandel, ada niat korupsi, ada mens rea (mental), silakan digigit.” Begitu pinta presiden dalam Rakornas Pengawasan Intern Pemerintah, diikuti pula oleh Kepolisian, Kejaksaan, dan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi).

Sudah dilakukan OTT (Operasi Tangkap Tangan) oleh KPK. Tetapi masih diperlukan perbaikan (bahkan penghapusan) regulasi yang berpotensi menyuburkan KKN. [*]

Sorotan Publik

Semua tanggapan baik berupa saran dan kritik atas wajah dan kinerja birokrasi kita dalam memberikan pelayan publik dapat dikirim melalui email: harian_bhirawa@yahoo.com atau manfaatkan fasilitas surat pembaca di www.harianbhirawa.co.id atau telp ke (031) 5470650 atau faks (031) 5343359. Untuk setiap email harap disertakan nomor telpon (untuk konfirmasi ulang).

Mengkaji Kebijakan Ekspor Benur Lobster AKHIR-akhir ini, perhatian masyarakat Indonesia telah dihebohkan dengan tertangkapnya Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Edhy Prabowo sebagai tersangka oleh KPK dalam kasus ekspor bibit lobster atau benur. Sejatinya, jika ditelesik secara mendalam dugaan kasus korupsi ekspor benih lobster yang menjerat Edhy Prabowo menampilkan fakta menarik terkait budidaya lobster. Pasalnya, pengaturan tata niaga ekspor benih lobster sebelumnya dilarang oleh Menteri Kelautan dan Perikanan periode 2014-2019 Susi Pudjiastuti. Tepatnya, melalui Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (Permen KP) Nomor 56 Tahun 2016 tentang Larangan Penangkapan dan Pengeluaran Lobster, Kepiting, dan Rajungan dari Indonesia.

Sementara, di era Edhy, aturan larangan ekspor benur tersebut, dicabut melalui Permen KP Nomor 12/Permen-KP/2020 tentang Pengelolaan Lobster (Panulirus spp), Kepiting (Scylla spp), dan Rajungan (Portunus spp) di Wilayah Negara Republik Indonesia. Kendati demikian, ada beberapa syarat bagi pihakpihak yang ingin mengekspor benih lobster. Hal tersebut, terjabarkan dalam Pasal 5 Ayat 1, disebutkan bahwa pengeluaran benih-benih lobster (puerulus) dengan harmonized system code 0306.31.10 dari wilayah Indonesia, dapat dilakukan melalui hasil kajian dari Komisi Nasional Pengkajian Sumber Daya Ikan (Komnas KAJISKAN), eksportir harus melaksanakan kegiatan pembudidayaan lobster di dalam negeri dengan melibatkan masyarakat. Dilanjutkan, eksportir benur harus terdaftar terlebih dahulu di KKP sebelum dapat mengekspor benur.

Merujuk dari aturan yang dikeluarkan oleh Menteri Edhy tersebut, sejatinya tidak ada yang salah. Namun, kendati demikian dalam prakteknya tetaplah rawan. Pasalnya, melalui proses dan persyaratan itulah, justru peluang relasi kuasa politik mempunyai andil besar untuk menetapkan aktor yang bermain dalam bisnis ekspor benur. Melalui indikasi itulah, besar kemungkinan Menteri Edhy diduga menerima gratifikasi dari perusahaan terkait eksportir benur. Oleh sebab itulah, kini saatnya kebijakan ekspor benur perlu dikaji ulang agar tidak menguatkan oligarki yang menghasilkan monopoli perdagangan tidak sehat yang berujung pada maraknya tindak pidana korupsi di negeri ini.

Ani Sri Rahayu Pengamat Politik Universitas Muhammadiyah Malang

HARIAN

PENDIRI : Alm. H. Moch. Said PENASIHAT HUKUM: Poerwanto, SH, MH

Halaman 4

Pra Kondisi Implementasi Vaksin Covid-19 di Amerika Serikat, berdasarkan hasil Survei Pusat Riset Pew merilis bahwa hampir separuh warga Amerika, atau 49 persen, menyatakan mereka pasti atau kemungkinan besar tidak mau diimunisasi apabila suatu vaksin virus coroOleh : komprehensif dengan na karena kekhawatiran Oryz Setiawan prinsip kehati-hatian. mengenai efek samping Meski terdapat potensi vaksin. Kondisi tersebut penolakan (resistensi) berpotensi menghambat sebagian masyarakat terhadap vaksin pengendalian pandemi dan konCovid-19 nanti namun upaya sosial- traproduktif dengan upaya dan strategi isasi dan pemahaman melalui berbagai pemerintah untuk sesegera mungkin medis sosial cetak maupun elektronik lepas dari cengkraman virus. serta menyakinkan masyarakat bahwa

Harus diakui sepanjang tahun 2020 ini atensi pemerintah fokus memerangi pandemi Covid-19 yang merajalela di seluruh wilayah tanah air sekaligus berupaya mencari jalan keluar dari lingkaran pandemi. Hampir semua aktivitas dan sector lumpuh, kesehatan, perekonomian, sosial kemasyarakatan, budaya hingga peningkatan angka kriminalitas akibat dampak pademi bahkan urusan ranjang juga tak lepas dari dampak pandemi.

S

alah satu harapan harus dilakukan pemerintah dengan segala daya upaya adalah pengadaan vaksin dan obat vaksin. Vaksin Covid-19 ini menjadi most wanted setiap negara tak terkecuali Indonesia. Komitmen negara dipertaruhkan dalam pengendalian pandemi dengan mengerahkan potensi dan sumber daya yang tersedia untuk “segera menyelamatkan” 270 juta penduduk negeri ini. Dengan kata lain keberadaan vaksin seolah menjadi juru selamat untuk menekan penyebarluasan kasus yang terus melonjak hari demi hari. Diprediksi hingga akhir November 2020 angka kasus terkonfirmasi positif mencapai setengah juta.

Sebuah angka yang kasus riil yang bukan sekedar data statistik belaka. Makna yang terkandung adalah angka penularan Covid-19 kian mengkawatirkan tanpa pandang bulu, semua berrisiko tertular virus asal Wuhan China tersebut.

Meski demikian harapan kesembuhan kasus juga meningkat sebagai gambaran bahwa penanganan kasus masih dalam jalur yang benar (on the right track). Secara empiris, vaksin adalah salah satu upaya untuk memutus rantai penularan meski secara simultan harus tetap dibarengi dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat. 3 M (Memakai Masker, Mencuci Tangan Pakai Sabun dan Menjaga Jarak) serta 3 T (Testing, Tracing dan Treatment) tetap menjadi kunci selain vaksin. Adanya roadmap vaksin nasional mencakup ketersediaan vaksin, cakupan jumlah penduduk, wilayah yang berisiko, sasaran klaster kelompok dan jejaring layanan untuk menjamin aliran distribusi. Selain itu juga agar penanganan kasus dapat dikelola secara

P

Harus dibutuhkan kajian mendalam terkait kelayakan dan keamanan vaksin, seperti tidak adanya Kejadian Ikutan Pasca-Imunisasi (KIPI) atau efek samping yang berat dan serius usai pemberian vaksin. Selain itu sesuai platform bank data virus influenza di dunia, GISAID telah mengidentifikasi terdapat tujuh strain virus corona SARSCoV-2 di dunia. Banyaknya strain itu menandakan bahwa virus SARS-CoV-2 mengalami perubahan genetik sejak pertama kali diidentifikasi di Wuhan, China sehingga vaksin juga harus mampu melawan strain virus terutama terjadi di wilayah Indonesia. vaksin Covid-19 harus aman, efektif dan dijamin halal. Rakyat Indonesia harus diyakinkan bahwa vaksin adalah salah satu jalan keluar untuk memutus rantai penularan yang lebih meluas. Jangan sampai terjadi seperti

Pra Kondisi Setidaknya terdapat beberapa pertimbangan seperti keamanan, imunogenitas, efikasi dan efektivitas vaksin, yang harus dijamin negara sehingga mampu memberikan rasa

aman di tengah masyarakat sehingga bukan pekerjaan yang mudah untuk melakukan penerapan vaksinasi secara massal meski dalam implementasinya dilakukan secara bertahap dan diprioritaskan pada kelompok berisiko seperti tenaga kesehatan.

Salah satu kandidat vaksin Covid-19 tengah menjalani uji klinis fase III di Bandung, Jawa Barat.

Hasil inspeksi dari Badan POM selaku pemegang otoritas hingga saat ini belum menemukan dampak yang cukup kritikal atau adanya reaksi yang berlebihan (Serious Adverse Event) yang dapat mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan vaksin. Hasilnya hanya ditemukan reaksi ringan seperti umumnya pemberian imunisasi. Badan POM akan melakukan monitoring secara berkala untuk mendapatkan data khasiat dan keamanan vaksin secara lengkap.

Data tersebut dibutuhkan dalam pemberian izin penggunaan dalam kondisi darurat atau Emergency Use Authorization (EUA). Berdasarkan penelitian beberapa ahli genetika populasi, setiap manusia dari berbagai etnis dan negara memiliki tingkat kekebalan tubuh atau imunitas yang berbeda-beda sehingga proses pengadaan vaksin tak dilakukan terburu-buru.

Harus dibutuhkan kajian mendalam terkait kelayakan dan keamanan vaksin, seperti tidak adanya Kejadian Ikutan Pasca-Imunisasi (KIPI) atau efek samping yang berat dan serius usai pemberian vaksin. Selain itu sesuai platform bank data virus influenza di dunia, GISAID telah mengidentifikasi terdapat tujuh strain virus corona SARS-CoV-2 di dunia.

Banyaknya strain itu menandakan bahwa virus SARS-CoV-2 mengalami perubahan genetik sejak pertama kali diidentifikasi di Wuhan, China sehingga vaksin juga harus mampu melawan strain virus terutama terjadi di wilayah Indonesia. Semoga negeri ini cepat dan mampu dari jeratan virus Covid-19 yang semakin liar.

Alumni Fakultas Kesehatan Masyarakat (Public Health) Unair Surabaya

Basmi Covid-19 Melalui Jalur Legislasi

andemi Covid-19 belum berakhir. Transmisi Covid-19 masih cukup tinggi, bahkan grafiknya kini melebar ke luar pulau Jawa. Selain melakukan upaya preventif dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat, kita juga tentu berharap agar vaksin Covid-19 segera ditemukan. Selain itu, kita sejatinya bisa membasmi Covid-19 melalui jalur legislasi.

Jalur pembentukan peraturan yang bisa mencegah transmisi Covid-19.

Sayangnya, tidak banyak legislator maupun organ pemerintah yang memahami dengan benar jalur legislasi untuk membasmi Covid19 ini, apalagi masyarakat awam.

Banyaknya regulasi yang dibuat justru membingungkan masyarakat.

Padahal, kadang regulasi tersebut tidak sesuai dengan kaidah hukum yang benar.

Pertama, terkait materi muatan dalam Peraturan Gubernur (Pergub), Peraturan Wali Kota (Perwali) atau Peraturan Bupati (Perbup). Merespon transmisi Covid-19 yang begitu luas, beberapa Pemerintah Daerah (Pemda) menerbitkan Pergub, seperti: 1) Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pedoman PSBB dalam Penanganan Covid-19 di Provinsi Jawa Timur; 2) Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengenaan Sanksi Terhadap Pelanggaran Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Di Daerah Kabupaten Bogor, Daerah Kota Bogor, Daerah Kota Depok, Daerah Kabupaten Bekasi, Dan Daerah Kota Bekasi; 3) Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pedoman Pendisiplinan Protokol Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease

yang benar tersebut perlu 2019 (Covid-19) Menuju jadi perhatian sebagai Tatanan Normal Baru di upaya konkret untuk Provinsi Gorontalo, dan melawan Covid-19. Kelain sebagainya. dua, dua mengenai tumpang Dari beragam Pergub, tindih regulasi terkait Perwali maupun Perbup dana bantuan sosial atau untuk merespon transbansos. Pemerintah damisi Covid-19, ada yang lam menyalurkan dana memasukkan aturan bansos selama pandemi tentang sanksi pidana.

Covid-19 ini, didasari Oleh : Sanksi pidana tersebut Sholahuddin Al-Fatih pada beberapa peraturan bisa berupa denda deyang dikeluarkan oleh ngan nominal beragam beberapa Kementerian. yang harus dibayar oleh Misalnya Surat Edaran pelanggar. Padahal, dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun Menteri Desa Nomor 8 tahun 2020 2011 tentang Pembentukan Peraturan tentang Desa Tanggap COVID-19 dan Perundang-undangan, sanksi pidana Penegasan PKTD yaitu terkait dana hanya boleh diatur dalam Undang- senilai 8,1 milyar yang digunakan unUndang dan Peraturan Daerah. Per- tuk padat karya desa dan bukan untuk gub, Perwali maupun Perbup bukan dana sosial. Sementara itu, terdapat merupakan bagian dari Undang- pula Instruksi Menteri Dalam Negeri Undang ataupun Peraturan Daerah, Republik Indonesia Nomor 3 Tahun sehingga secara normatif tidak boleh 2020 yang memerintahkan bupati memuat aturan tentang sanksi pidana. kepada kepala desa untuk menggeser Sehingga, jika ada Pergub, Perwali dana padat karya desa digunakan maupun Perbup yang memuat ke- untuk bantuan sosial covid-19 dan tentuan mengenai sanksi pidana dan masalah sosial. Beberapa minggu kediterapkan oleh para penegak hukum mudian muncul Surat Edaran Menteri seperti polisi atau satpol PP, maka Desa Nomor 11 tahun 2020 yang berisi masyarakat yang terdampak aturan tentang memperkuat Surat Edaran No tersebut bisa melakukan tanggung gu- 8 tahun 2020 tentang padat karya dan gat kepada pemerintah daerah terkait. dana desa yang bisa digunakan untuk Melalui upaya tanggung gugat terse- BLT (Bantuan Langsung Tunai), tetapi but, sanksi pidana yang sudah diterima yang membuat bingung adalah pada kriteria BLT, dimana dalam poin 1 ada oleh pelanggar, bisa dipulihkan.

Agar tidak terjadi upaya tanggung kriteria miskin tetapi bukan karena gugat masal, maka Pemda harus mulai dampak Covid-19.

Dijelaskan di dalam poin 1 yaitu mencabut Pergub, Perwali atau Perbup yang mereka buat dengan mencan- orang yang tinggal di rumah beraltumkan sanksi pidana, lalu diubah askan tanah dan berdinding bambu, menjadi Peraturan Daerah (Perda), tidak ada listrik karena itu merupakan baik Perda Provinsi maupun Perda problematika, dan pada poin ke 7 Kabupaten/Kota. Dengan perubahan ada yang tidak boleh menerima bantersebut, maka penegakan hukum ter- tuan BLT dari dana desa yaitu yang hadap masyarakat pelanggar protokol menerima bantuan dari pemerintah kesehatan selama pandemi Covid-19 kabupaten, provinsi dan pusat, dll (dan menjadi sah dan tidak menyimpangi lain-lain), kalimat dll seharusnya tidak regulasi yang ada. Model legislasi boleh digunakan karena memiliki

arti ambigu dan tidak memberikan kepastian hukum. Tidak hanya Kementerian Desa dan Kemendagri, Kementerian Sosial juga memberikan kuota bantuan sebesar 464 ribu bagi masyarakat yang terkena dampak, tetapi itu harus membuka rekening bank dan harus mengeluarkan modal 150 ribu rupiah untuk membuka rekening bank atau dengan alternatif lain melalui kantor pos, namun bagi masyarakat yang tinggal jauh dari kota/di pedalaman hal itu memerlukan ongkos transportasi yang lebih besar untuk pulang pergi. Solusinya cukup sederhana, yaitu pemerintah seyogyanya membuat RUU mengenai bansos. Atau jika RUU masih membutuhkan waktu yang cukup lama, pemerintah melalui Presiden cukup membuat Perppu.

Perppu mengenai bansos dibuat karena kegentingan yang memaksa penyaluran bansos harus sesegera mungkin dan menghindari tumpang tindih kewenangan serta regulasi.

Dengan demikian, maka dana bansos bisa segera tersalurkan dengan mudah, efektif dan efisien kepada masyarakat terdampak Covid-19. Kedua polemik dan solusi tersebut sepertinya sangat sederhana, namun dampaknya bisa cukup luar biasa dalam membasmi Covid-19 di Indonesia. Selama ini kita hanya terfokus pada penerapan protokol kesehatan yang ketata, menunggu vaksin dan upaya mengurangi dampak resesi di tengah pandemi, padahal melalui jalur legislasi, Covid-19 juga bisa diatasi. Produk legislasi yang baik tentunya akan bisa melakukan rekayasa sosial yang baik pula, yang diharapkan bisa berdampak baik bagi upaya melawan Covid-19 di Indonesia.

Dosen Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Malang Mahasiswa Doktor Ilmu Hukum Universitas Brawijaya

PEMIMPIN UMUM: Nawang Esthi Lestari PEMIMPIN REDAKSI/ PENANGGUNG JAWAB: Wahyu Kuncoro SN WAKIL PEMIMPIN REDAKSI : Wawan Triyanto REDAKTUR PELAKSANA: Gatot Suryo Widodo KOORDINATOR LIPUTAN : Bambang WN REDAKTUR: Choirul Anam, Anangsyah Isfianto, Sufendi Dimyati, Andre Endrayana Sasmita, Helmi Supriyatno, Zainal Ibad Reporter : M. Ali, Rachmat Caesar BSW, Zainal Ibad, Adit Hananta Utama, Abed Nego, Gegeh Bagus Setiadi, Diana Rahmatus Sholichah, Achmad Tauriq Imani Fotografer: Trie Diana Indahwati, Oki Abdul Sholeh Malang: M. Taufiq, Kabupaten Malang : Cahyono Nor Rochmah, Kota Batu: Anas Bachtiar, Kediri: Ervan Kholis, Pasuruan : Hilmi Husein, Pamekasan: Syamsuddin, Lumajang: Dwi Wismo Wardono, Probolinggo: Wiwit Agus Pribadi Jember: Effendi, Sampang: Nur Cholis, Sumenep: Agus Irianto, Samsul Arifin, Bondowoso: Samsul Tahar, Situbondo: Sawawi, Tulungagung: Hadi Sucipto, Wiwieko Dh, Ponorogo: Yanuar Lamongan: Suprayitno, Jombang: Romadlon, Fathoni, Arif Yulianto Mojokerto: Hasan Amin, Sidoarjo: Ali Kusyanto, Hadi Sujitno, Achmad Suprayogi Gresik: Kerin Ikanto, Rokim, Tuban: Khoirul Huda Madiun: Sudarno, Blitar: Hartono, Nganjuk: Ristika, Bojonegoro: Achmad Basir, Trenggalek: Wahyu Asmoro, Jakarta: Tjitjik Rahayu.

Direktur Utama: Nawang Esthi Lestari, Direktur Umum: Wahyu Kuncoro SN, Direktur Keuangan Mira Damayanti Komisaris Utama: Sugeng Praptoyo, Komisaris: Bambang WN, Hasan Amin, Suprayitno, Malang: Gatot Soekardi, Ratna Nirmala, Lumajang: Didit Nur Jadit, Bondowoso: Hasto Pramudyo, Manager Produksi, Sirkulasi dan Periklanan: Sri Eddy Haryanto, Manajer Keuangan: Anangsyah Isfianto, Administrasi Keuangan: Etti Sri Kustini, Sri Poernomo, Sekretaris Perusahaan: Rani Cholyvianti, Sirkulasi: Titiek Yuliati (Koordinator), Andi Basuki, Nike Kusumawati, Utomo Pagon, Distribusi: Tatok Arly (Koordinator), Suparto, Mulyadi, Pracetak:Ali Sulkan (Koordinator), Danu Setiawan, Trisno purnomo, Onny Agung S, Oki Abdul Sholeh, Rendy Agung. Sekuriti: Saiful Hidayat, Akhmad Mukhdor Daniyal, Ucha Torindiansyah Alamat Kantor Pusat/Iklan/Redaksi: Jalan Indragiri 73 Surabaya, Telp : 031- 561-5454, Fax : 031-561-9009, Email Iklan: bhirawa_indragiri@yahoo.com, Email Redaksi: harian_bhirawa@yahoo.com Sirkulasi: Jalan Pengenal 5, Surabaya (60174), Telp : 031- 547-0650 (3 lines), Fax : 031-534-3359, Email Sirkulasi: bhirawasirkulasi@yahoo.com Bhirawa Online : http://www.harianbhirawa.co.id Bank: Bank Mandiri (BBD Jembatan Merah) Surabaya, No. Rek:140.0080000053, Percetakan: PT Media Nusantara Press, Kawasan Industri SIER, Jl. Rungkut Industri III No.49, Surabaya SIUPP: Nomor 159/SK/Menpen/SIUPP/A.7/1986, 22 April 1986.

Tarif Iklan: Iklan Baris Rp. 7.500/baris (maksimal 5 baris), Iklan Tender/Lelang Rp.10.000/mm kolom, Iklan Display warna (FC) Rp.10.000/mm kolom, Iklan Display hitam putih (BW) Rp.7.500/mm kolom. Harga belum termasuk PPn 10%.

PELAYANAN PUBLIK RS Rujukan Pasien Covid-19 Overload Halaman 5

Senin Kliwon, 30 November 2020

Pemkab Malang, Bhirawa Rumah Sakit (RS) Rujukan Corona Virus Disease (Covid-19) di Kabupaten Malang kini tidak lagi mampu menampung atau tidak bisa menerima perawatan pasien yang terinveksi virus corona sejak satu Minggu terakhir ini. Menurut Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Malang drg Arbani Mukti Wibowo, Minggu (29/11), kepada wartawan, RS Rujukan pasien Covid-19 seperti Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kanjuruhan, Rumah Sakit Islam (RSI) Gandanglegi, RS Wafa Husada Kepanjen, dan RS Universitas Muhamdiyah Malang (UMM) kini sudah terisi penuh.

“Beberapa RS tersebut sudah tidak lagi menerima pasien Covid-19. Karenanya, hal ini harus ada solusi, agar

pasien Covid-19 asal Kabupaten Malang bisa dirawat,” tuturnya.

Dia mengatakan, dari empat

RS Rujukan itu total ruang isolasi sebanyak 126 kamar sudah terisi penuh. Karena pasien yang yang memiliki penyakit penyerta atau komorbid mendominasi pasien yang terinveksi Covid-19. “Jika ada pasien yang terpapar virus corona, maka dengan terpaksa kita rujuk ke rumah sakit lain, tapi bukan RS Rujukan. Namun kami tidak memiliki data, berapa ruang perawatan yang disiapkan oleh rumah sakit yang bukan sebagai RS Rujukan yang ada di Kabupaten Malang,” kata dia.

Biasanya, kata Arbani, pas-

ien yang datang ke rumah sakit karena keluhan penyakit biasa, tapi kini pasien yang datang mengeluh sesak nafas dan demam tinggi yang juga disertai penyakit penyerta.

Sehingga pasien tersebut harus melakukan perawatan secara intensif di rumah sakit. Bahkan, hasil pemeriksa rata-rata mereka terinveksi Covid-19. Sehingga dirinya mengimbau kepada masyarakat Kabupaten Malang, khusus yang memiliki komorbid untuk lebih menjaga protokol kesehatan.

“Karena Kabupaten Malang

sudah menerapkan New Normal Covid-19, masyarakat mempersepsikan bahwa itu sudah bebas Covid-19. Padahal itu sangat rawan akan tertularnya virus corona. Untuk itu kami sarankan agar tetap menjunjung tinggi protokol kesehatan terutama untuk komorbid,” ujarnya.

Oleh karena itu, Arbani akan meminta akan segera meminta bantuan ke Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim). Hal ini agar pasien yang positif Covid-19 asal Kabupaten Malang bisa tertampung untuk dilakukan per-

awatan di RS Rujukan Covid19 yang ada di wilayah Jatim.

Pihaknya akan secepatnya mengajukan secara resmi terkait bantuan perawatan pasien Covid-19 ke Pemprov Jatim.

“Kami ingin nantinya pasien Covid-19 bisa terakses untuk dilakukan perawatan di rumah sakit yang ditunjuk Pemprov Jatim. Karena RS Rujukan pasien Covid-19 di Kabupaten Malang sudah overload, sehingga harus dirujuk ke rumah sakit lain,” papar dia, yang pernah menjabat sebagai Direktur RSUD Lawang.[cyn]

cahyono/Bhirawa

Kepala Dinkes Kabupaten Malang drg Arbani Mukti Wibowo

LINTAS PELAYANAN

Pj Bupati Serahkan Tujuh Ambulans dan Mesin Serologi ke Puskesmas Sidoarjo, Bhirawa Momen Peringatan Hari Kesehatan Nasional (HKN) ke-56 tahun 2020 yang beremakan ‘Satukan Tekad Menuju Indonesia Sehat’ diperingati oleh Pemkab Sidoarjo dengan mengkampanyekan 3 M (Memakai Masker, Mencuci Tangan dan Menjaga Jarak) serta membagikan 7 Ambulan dan mesin Serologi ke Puskemas.

“Meski Sidoarjo sudah zona kuning, kita jangan kendor untuk mengkampanyekan 3 M, karena pengalaman yang lalu kita agak kendor, sehingg ada lagi yang kenaikan signifikan jumlah kasus positif,” terang Pj Bupati Sidoarjo Hudiyono usai penyerahan Ambulan dan Mesin Serologi, pada Jumat (27/11).

Dari 26 jumlah Puskesmas di Sidoarjo tinggal dua Puskesmas saja yang belum ada mobil ambulan. Dengan pemberian ambulan ini kita pastikan kepada masyarakat merupakan bentuk pendekatan pelayanan yang lebih cepa. “Pemkab sudah merealisasikan memberikan tujuh ambulance standar internasional kepada tujuh Puskesmas. Ditambah lagi dengan bantuan alat serologi depan mesin. Alat ini kegunaannya seperti alat rapid test tapi lebih akurat hasilnya,” kata Cak Hud_sapaan Pj Bupati Sidoarjo.

Hudiyono juga mempersilakan masyarakat untuk datang ke Puskesmas melakukan cek kondisi tubuhnya, karena mesin serologi sudah ada di puskesmas. “Ada delapan Puskesmas yang mendapat bantuan mesin serologi jenis Abbot, yakni Puskesmas Taman, Krian, Waru, Sidoarjo. Sedangkan empat Puskesmas lainnya, Puskesmas Porong, Sukodono, Tarik dan Wonoayu mendapat bantuan mesin Serologi Roche,” pungkas Hudiyono.[ach]

achmad suprayogi/bhirawa

Pj Bupati Hudiyono melihat kondisi ambulans sebelum diserahkan ke Puskemas.

Pandemi, 558 KK Daftar Transmigrasi Pemprov, Bhirawa Dalam masa pandemi Covid-19 ini, terdapat 558 KK (Kepala Keluarga) dari 25 Kabupaten/Kota di Jawa Timur yang mendaftar untuk mengikuti program transmigrasi. Program Transmigrasi menjadi salah satu solusi bagi masyarakat Jawa Timur untuk mengurangi pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang terdampak wabah pandemi Covid-19.

“Program Transmigrasi juga menjadi kegiatan investasi di mana memadukan antara pemanfaatan Sumber Daya Alam yang tersedia dan penyaluran potensi Sumber Daya Manusia untuk peningkatan Kesejahteraan (Human Investment dan Capital Investment),” kata Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur, Himawan Estu Bagijo.

Sebelumnya, Kepala Bidang Transmigrasi, Bapak Achmad Zaifoer, MSi menambahkan, adanya wabah pandemi covid-19, Program Perpindahan dan Penempatan Transmigrasi Tahun 2020 pelaksanaannya ditunda ke tahun 2021. “Beberapa waktu lalu, terdapat rapat konsolidasi yang diharapkan Dinas/OPD Kabupaten/Kota di Jawa Timur yang menangani Ketransmigrasian dapat menyiapkan lebih baik lagi calon transmigran yang terdaftar, terseleksi, untuk mengikuti pelatihan dan selanjut,” katanya. [rac]

sawawi/bhirawa

Kepala DPKH Kabupaten Situbondo dr MH Riwansia saat menerima penghargaan dari Mentan RI yang diwakili Kepala Balai Besar Penelitian Pengembangan Tehnologi dan Sumberdaya Genetik Pertanian Bogor Ir Mastur Msi PhD, Kamis (26/11).

DPKH Situbondo Terima Penghargaan dari Kementan Situbondo, Bhirawa Di tengah kabar duka meninggalnya orang nomor satu di lingkungan Pemkab Situbondo, Dadang Wigiarto, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (DPKH) Kabupaten Situbondo berhasil mendapatkan penghargaan bergengsi dari Menteri Pertanian RI, Syahrul Yasin Limpo, Kamis (26/11).

Prosesi peresmian acara penghargaan dibuka Menteri Pertanian RI secara virtual. Sedangkan piagam penghargaan diserahkan langsung Kepala Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Tehnologi dan Sumberdaya Genetik Pertanian Bogor Ir Mastur Msi PhD di gedung setempat.

Menurut Kepala DPKH Kabupat-

en Situbondo, dr HM Riwansia, penghargaan ini merupakan pertama kali diterima lembaganya setelah beberapa waktu lamanya berhasil mengembangkan produksi tanaman sorgum di Kabupaten Situbondo.

Bagi Udin-panggilan akrab dr HM Riwansia-penghargaan tersebut sebagai pelecut semangat keluarga besar DPKH Kabupaten Situbondo untuk meningkatkan kinerja saat ini hingga dimasa mendatang. “Penghargaan ini merupakan kebanggaan bersama. Capaian ini berhasil dicapai juga berkat adanya dukungan dari para petani dan peternak di Situbondo,” ujar Udin ketika dikonfirmasi di ruang kerjanya Jumat (27/11).

Masih kata Udin, ia sebenarnya kurang setuju memberitahukan capaian penghargaan dari Menteri Pertanian RI di akhir tahun 2020 ini.

Pasalnya, aku Udin, masyarakat Situbondo saat ini masih diliputi suasana duka setelah Bupati Situbondo Dadang Wigiarto meninggal dunia Kamis sore kemarin.

Namun karena penghargaan ini menyangkut hasil kerja keras semua elemen di bidang produksi tanaman sorgum, maka Udin harus memberitahukan kepada publik. “Ya Pak Menteri membuka secara virtual. Khusus piagam penghargaan saya terima langsung dari bapak Mastur, Kepala Balai Besar Litbang Tehnologi dan Sumber-

daya Genetik Bogor,” jelas Udin.

Secara tehnis, lanjut Udin, jenis penghargaan ini merupakan satu satunya berhasil diterima Kabupaten Situbondo dan diserahkan langsung di ruang rapat Garcinia Kantor Balai Besar Biogen Bogor Jawa Barat.

Dalam kegiatan penyerahan penghargaan ini, ulas Udin, panitia mengambil tema ‘biotehnologi untuk ketahanan pangan, kesejahteraan ekspor bersama mitra BB Biogen’. “Kami memilih menerima penghargaan secara tatap muka karena ini sudah mendapatkan persetujuan dari Bupati, kala itu. Tetapi kami tetap mematuhi secara protokol kesehatan (prokes),” ungkap Udin. [awi]

Dua Tahun, Bojonegoro Rehab 5.813 Rumah Tidak Layak Huni Bojonegoro, Bhirawa Program peningkatan taraf hidup masyarakat Pemerintah Kabupaten (pemkab) Bojonegoro berjalan maksimal. Melalui Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya (DPKPCK) Kabupaten Bojonegoro, dalam dua tahun terakhir, sebanyak 5.813 unit rumah warga yang masuk kategori Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) maupaun berhasil direnovasi.

Kepala Bidang Pemukiman dan Kawasan Perumahan, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya (DPKPCK) Kabupaten Bojonegoro, Zamroni merinci, penanganan RTLH pada tahun 2019 sudah terselesaikan sebanyak 1.617 unit. Selanjutnya tahun 2020 yang sudah terselesaikan ada sekitar 4.196 unit rumah

Kepala Bidang Pemukiman dan Kawasan Perumahan, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya (DPKPCK) Kabupaten Bojonegoro, Zamroni

“ RTLH selama dua tahun terlaksana 5.813unit tersebar di 28 Kecamatan di Kabupaten Bojonegoro,” ungkap, Zamroni, kemarin (29/11).

Selanjutnya, Zamroni menuturkan, bahwa program rehab rumah di Kabupaten Bojonegoro ini ada dua program yakni rehab RTLH dari Pemkab Bojonegoro dan ada program BSPS (Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya) yang sumber anggaran dananya dari pemerintah pusat.

“Untuk rehab RTLH yang anggaranya dari pemerintah pusat masingmasing rumah diberikan bantuan sebesar Rp 17,5 juta. Sedangkan untuk RTLH dari yang anggarannya bersumber dari APBD Bojonegoro setiap rumah mendapat bantuan Rp 20 juta,” jelasnya.

Untuk program BSPS di tahun 2020 ini, merehabilitasi sebanyak 500 unit Rumah Tidak Layak Huni (RTLH). Sedangkan RTLH yang sumber danan-

ya berasal dari bantuan dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Perumahan, untuk 106 unit rumah.

Sehingga RTLH yang direhab sumber dananya dari Pemerintah pusat (DAK), totalnya ada 506 unit rumah. ”Untuk program BSPS Rp 17.5 juta per unit rumah Itu, warga yang mendapat bantuan bantuan pembangunan rehab bisa menambah biaya tambahan lagi, bila sasaran rumah ingin lebih baik lagi,” jelasnya.

Selain dari Pusat, di tahun 2020 telah DPKCPK juga mendapat bantuan dari BPSP, DAK maupun APBD Bojonegoro, juga mendapat bantuan dari Corporate Social Responsibility (CSR) yakni sebanyak 218 unit rumah dengan anggaran Rp 4.36 miliar. [bas]

PELAKSANA PUBLIK

Mengintip Langkah Pemerintah Kota Mengatasi Kemacetan di Kota Kediri Mengatur laju kendaraan yang melintas di jalanan Kota Kediri adalah persoalan besar. Makin hari jumlah kendaraan yang melintas terus bertambah. Sementara pertumbuhan ruas jalan nyaris jalan di tempat.

Anehnya, meski jumlah kendaraan roda dua maupun roda empat terus bertambah, tak ada kemacetan atau pun jalur tengkorak yang mengancam keselamatan pengguna jalan.

Lalu lalang kendaraan berjalan teratur sesuai koridor keselamatan lalu lintas. Keteraturan ini seperti magnet yang menarik siapapun untuk mematuhinya. Kemacetan yang terjadi di jalur padat dan perempatan tak pernah berlangsung lama. Petugas akan sigap mengambil solusi praktis untuk mengurai kemacetan.

Mereka seperti tak pernah tidur untuk terus mengawasi kondisi jalan.

Tak banyak yang tahu jika di balik keteraturan tersebut, ada orangorang yang bekerja siang malam.

Mata mereka tak pernah lepas untuk memantau para pengendara

melalui layar monitor. Mereka adalah petugas pemantauan di Ruang Pusat Pelayanan Lalu Lintas (PPL) Dinas Perhubungan Kota Kediri. Dari ruangan yang tak terlalu besar di sudut Kantor Dinas Perhubungan kawasan Terminal Tamanan Kota Kediri, mereka memantau pergerakan kendaraan di jalan raya dan titik-titik kemacetan.

Pemantauan dilakukan melalui kamera CCTV yang terpasang di setiap ruas jalan, dan terhubung dengan satelit ke layar monitor ruang pengendali. Tak heran jika ruangan ini dipenuhi monitor beruku-

ran besar yang menayangkan kondisi jalan selama 24 jam.

“Kalau ada kemacetan kami bisa cepat mengetahui dan melaporkan kepada petugas lapangan. Kami juga bisa merekomendasikan jalur alternatif untuk mengurai kemacetan dari ruang kendali,” kata Bagus Hermawan, Kepala Bidang Lalu Lintas Dinas Perhubungan Kota Kediri.

Pentingnya tugas dan tanggungjawab mereka dalam mengawasi lalu lintas membuat ruangan ini tak boleh berhenti. Seluruh monitor selalu siaga menampilkan kondisi jalan secara real time untuk memastikan lalu lintas berjalan lancar. Karena itu satu-satunya ruangan yang tak pernah libur adalah tempat ini.

Untuk mengatur ritme bekerja agar tak kelelahan, Bagus memberlakukan sistem bergiliran di ruangan ini. Dalam kondisi apapun, tak boleh ada petugas kosong atau pun

lengah dalam mengawasi kondisi jalan. “Keselamatan pengguna jalan taruhannya,” kata Bagus.

Tentu saja para operator ini tak bisa bekerja sendiri. Di luar sana, petugas Dinas Perhubungan juga berjaga di titik-titik rawan untuk merespon laporan dari ruang kendali. Kecepatan merespon turut menentukan keberhasilan mereka dalam mengawal keamanan lalu lintas.

Tak hanya keamanan berkendara, institusi ini juga memastikan keselamatan masyarakat terhadap wabah Covid-19 di jalan raya. Melalui pengeras suara yang terpasang di perempatan jalan, masyarakat dihimbau mematuhi protokol kesehatan.

Di antaranya mengenakan masker, menjaga jarak, dan tidak bergerombol.

“Posisi pemberhentian kendaraan di lampu merah juga diatur menggunakan tanda garis. Ini agar kendaraan khususnya roda dua tidak berdekatan,”

Ruang Pusat Pelayanan Lalu Lintas (PPL) Dinas Perhubungan Kota Kediri. Tempat memantau pergerakan kendaraan di jalan raya dan titik-titik kemacetan.

kata Kepala Dinas Perhubungan Kota Kediri M Ferry Djatmiko.

Ferry menegaskan jika tugas pengendalian wabah tak hanya menjadi tanggungjawab petugas keseha-

tan, tetapi seluruh organ pemerintah termasuk Dinas Perhubungan.

Keselamatan masyarakat di jalan raya akan menentukan keselamatan mereka di rumah.[van]

Bhir

PENDIDIKAN, KEBUDA

Halaman 6

Senin Kliwon, 30

Jalin Silaturahmi Guna Menjaga Kamtibmas

Kapolda Beri Seribu Masker dan Satu Ton Beras ke Ponpes Lirboyo Polda Jatim, Bhirawa Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas) merupakan tanggungjawab semua elemen masyarakat, khususnya penegak hukum diantaranya Polri. Guna menciptakan Kamtibmas di Jawa Timur, Kapolda Jatim, Irjen Pol Nico Afinta beserta jajaran bersilaturahmi di Pondok Pesantren (Ponpes) Lirboyo, Kediri, Minggu (29/11).

Silaturahmi ini juga diikuti Wakapolda Jatim, Brigjen Pol Slamet Hadi Supraptoyo; Kabid Humas Polda Jatim, Kombes Pol Trunoyudo Wisnu Andiko dan serta Pejabat Utama (PJU) Polda Jatim. Dalam kunjungannya, Kapolda Jatim memberikan bantuan seribu masker dan 1 ton beras untuk Ponpes Lirboyo.

Kedatangan Kapolda Jatim beserta jajaran disambut hangat oleh Pengasuh Ponpes Lirboyo, KH Kafabihi Mahrus.

Kapolda mengatakan, tugas umaroh adalah menjaga stabilitas negara, keamanan dan kesejahteraan dan adaptasi terhadap keberagaman agama.

Irjen Pol Nico Afinta mengaku senang bisa silaturahmi dengan pihak Ponpes Lirboyo. Menurutnya silaturahmi ini sekaligus mendekatkan dirinya beserta jajaran dengan tokoh agama maupun seluruh elemen pendukung terciptanya Kamtibmas. Pihaknya pun kemudian memberikan bantuan seribu masker dan beras 1 ton untuk Ponpes Lirboyo, yang diterima KH Kafabihi Mahrus.

"Silaturahmi ini bisa terus kita jalin dengan baik, guna menciptakan situasi dan kondisi Jatim yang aman dan kondusif. Sedangkan untuk bantuan ini diharapkan dapat bermanfaat dan berguna bagi para santri Ponpes Lirboyo, Kediri,'' pungkasnya.

Usai melakukan kunjungan ke Ponpes Lirboyo, Kediri. Selanjutnya rombongan Kapolda Jatim bersama PJU Polda Jatim melanjutkan silaturahmi di Ponpes Al Amien, Kediri. Di Ponpes tersebut Kapolda Jatim juga memberikan bantuan seribu masker dan 1 ton beras. [bed]

Kapolda Jatim, Irjen Pol Nico Afinta menjalin silaturahmi dengan Pengurus Pondok Lirboyo, Kediri, KH Kafabihi Mahrus, Minggu (29/11).

"Umaroh ini menyangkut pejabat, yakni TNI dan Polri. Adapun tugas Umaroh adalah untuk keberadaan negara, stabilitas negara, menjaga ke-

manan, kesejahteraan, beradaptasi dalam pengetahuan agama, sebagaimana supaya masyarakat menjadi tentram dan aman,'' Jelasnya.

Sebelum PTM Dilaksanakan, Dispendikbud Visitasi Prokes Pasuruan, Bhirawa Pemkot Pasuruan melalui Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan memberlakukan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) di sekolah awal tahun depan. Kebijakan berlaku usai adanya revisi surat keputusan bersama (SKB) empat menteri.

Menurut Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dispendikbud) Kota Pasuruan, Mualif Arif, PTM yang selama ini menggunakan acuan zona risiko penyebaran Cov-

id 19 saat diganti dengan keputusan dari kepala daerah. Dalam waktu dekat pihaknya akan mensosialisasikan kebijakan PTM ke sekolah - sekolah di Kota Pasuruan.

"Selain melakukan sosialisasi, kami akan mengecek sarana prasarana sekolah terkait Protokol Kesehatan (Prokes). PTM di sekolah dilaksanakan awal tahun 2021,'' ujar Mualif Arif, Minggu (29/11).

Nantinya, sekolah - sekolah itu dipersilakan mengajukan proses

BANGKU POJOK

Demi memenuhi kebutuhan dan kesejahteraan masyarakat, Pemkot Surabaya melalui Dispusip menghadirkan inovasi dengan menciptakan perpustakaan yang diberi nama Perpustakaan Herbal.

Pemkot Surabaya Ciptakan Perpustakaan Herbal Surabaya, Bhirawa Demi memenuhi kebutuhan dan kesejahteraan masyarakat, Pemkot Surabaya melalui Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Dispusip) menghadirkan inovasi dengan menciptakan perpustakaan yang diberi nama Perpustakaan Herbal. Perpustakaan yang terletak di Kelurahan Nginden Jangkungan, Kecamatan Sukolilo itu, sudah berdiri sejak tahun 2016 silam.

Menurut Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Dispusip) Kota Surabaya, Musdiq Ali Suhudi, awalnya perpustakaan ini dibuat lantaran warga setempat menginginkan adanya tempat baca di sekitar wilayah itu. Namun setelah ditelusuri di lokasi ini, ditemukan potensi masyarakat yang dapat dikembangkan yakni pengelolaan tumbuh - tumbuhan herbal.

Sehingga perpustakaan ini diberi nama Perpustakaan Herbal.

"Kebetulan di lingkungan perpustakaan itu ada tumbuh tumbuhan herbal yang dikelola masyarakat setempat. Nah tanah yang ditanami itu milik Fasilitas Umum (Fasum) Pemkot,'' kata Musdiq Ali Suhudi, Minggu (29/11).

Musdiq menjelaskan, melihat potensi itu akhirnya koleksi buku yang terdapat dalam perpustakaan didominasi buku - buku herbal. Bahkan dari total koleksi 1.119 judul buku yang tersusun rapi dalam rak, 500 buku diantaranya membahas seputar tentang dunia perherbalan. ''Jadi itu kenapa koleksinya lebih spesifik tentang pengolahan tanaman herbal,'' urainya.

Sementara itu, Kepala Seksi Informasi dan Layanan Perpustakaan Dispusip Kota Surabaya, Imam Budi Prihanto menambahkan, saat sebelum pandemi Covid-19, dalam sehari pengunjung perpustakaan silih berganti. Jika di pagi hari sebagian besar pengunjung dipenuhi dari kalangan ibu - ibu yang hendak membaca literasi herbal. Sedangkan, di siang hingga sore hari perpustakaan tersebut dipadati para siswa. [iib]

izin PTM ke Dinas Pendidikan dan kebudayaan untuk selanjutnya dimintakan izin kepada kepala daerah. Meski sudah ada kebijakan tatap muka, kegiatan belajar mengajar tidak kembali seperti sebelumnya. Tetap ada ketentuan yang harus dipatuhi.

"Ketentuannya yaitu hanya 50% siswa yang masuk. Jam pelajaran dikurangi, tak ada jam istirahat. Ada yang tatap muka, ada pula yang Daring,'' jelas Mualif Arif. [hil]

Guru Positif C MAN 2 Situbo Situbondo, Bhirawa Mulai pekan lalu, Pembelajaran Tatap Muka (PTM) di MAN 2 Situbondo untuk sementara ditutup.

Langkah ini ditempuh menyusul ada salah satu gurunya dinyatakan terkonfirmasi positif Covid 19.

Sehingga Kantor Kementerian Agama (Kankemenag) Kabupaten Situbondo meliburkan semua aktifitas sekolah untuk mencegah penularan Covid 19 agar tak meluas.

Menurut Kepala Kemenag Kabupaten Situbondo, Misbahul Munir, dengan adanya guru yang terpapar positif Covid 19, Kemenag melakukan Rapid Test terhadap 28 orang guru yang mengajar di MAN 2 Situbondo. Hasilnya dua orang guru diantaranya dinyatakan reaktif. Kini kedua orang guru itu masih menunggu hasil tes swab sebagai tahapan tindakan medis lanjutan.

Munir menjelaskan, pihaknya mengambil kebijakan penutupan

sementara pembelajaran di MAN 2 Situbondo hingga satu pekan kedepan. Kemenag Situbondo juga akan terus berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Situbondo untuk mengetahui perkembangan penyebaran Covid19 di MAN 2 Situbondo.

"Kami menutup sementara KBM di

Petugas Satgas Covid-19 Kab Situbondo melakukan penyempro

Mualif Arif, Kepala Dispendikbud Kota Pasuruan

Terobosan Sederhanakan Aturan, Omnibus Law Untungkan UMKM Surabaya, Bhirawa Omnibus Law atau UU Cipta Kerja sebagai terobosan menyederhanakan aturan. Termasuk menguntungkan bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Hal itu terselip dalam acara Webinar Omnibus Law Harapan Kebangkitan Ekonomi Jatim PascaPandemi, Sabtu (28/11) kemarin.

Pengamat ekonomi Universitas Dr Soetomo (Unitomo) Surabaya, Dr Meithiana Indrasari mengatakan, ada sejumlah pasal di UU itu yang memberi akses dukungan dan kemudahan bagi UMKM. Misalnya di pasal 92 sampai 95 disebutkan, UMKM mendapatkan fasilitas pembiayaan, hak kekayaan intelektual, pendampingan hukum, pengadaan barang dan jasa, serta sistem keuangan. Juga di pasal 96 - 104 UMKM dipastikan memberi pendampingan dan fasilitas.

Wakil Rektor Unitomo itu optimistis kemudahan yang didapat UMKM dari UU Omnibus Law ini bisa membantu membangkitkan ekonomi di tengah pandemi. Mengingat perannya sejak tahun 1990-an cukup besar dalam membangun perekonomian Indonesia.

"Para pelaku UMKM kalau dilihat, memang sudah teruji dari tahun 1990 an cukup besar, cukup signifikan terhadap perekonomian di Indonesia. Tinggal sekarang menyelesaikan kendala - kendala yang dihadapi UMKM dari setiap tahunnya. Kalau saya bilang, ya belajar

dari histori yang lalu,'' tegasnya.

Mei berharap, kendala yang telah lama dihadapi ini bisa dicarikan solusi yang kemudian turunan teknisnya bisa dipahami daerah. Sehingga tercipta sumber daya yang kuat, terutama dalam pelaku bisnis. "Kami tidak bisa memungkiri masih banyak pendampingan dengan banyak ganjalan. Dalam artian programnya bagus, implementasinya kurang pas.

Karena yang disasar itu hanya selebrasi kesuksesan program,'' bebernya.

Wakil Ketua Komite Humas Kadin Jatim, Riko Abdiono mengatakan, dari beberapa poin UU Omnibus Law ini bisa menciptakan optimisme iklim dunia usaha. Terutama untuk menghadapi masa kenormalan baru di tahun 2021.

Jika jumlah pengusaha kembali bangkit maka otomatis dapat kembali menyerap tenaga kerja yang cukup signifikan. UU ini diyakini membuka kesempatan yang bagus untuk munculnya usaha - usaha baru. "Industri kreatif, jual beli Online dan sebagainya. Maka dengan adanya investasi dan usaha baru akan menciptakan tambahan lapangan kerja,'' imbuhnya.

Sementara itu, Sosiolog Universitas Negeri Surabaya (Unesa), Ali Imron mengatakan, tinggal sekarang upaya untuk mengarahkan kepada itu. ''Kalau bicara konteks pembangunan. Harus berjalan beriringan.

Jika memang kesejahteraan itu yang jadi utama,'' kata Ali. [geh]

Rektor Unesa Prof Nurhasan dan Bupati Magetan, Dr Suprawoto jalin kerjasam

Jalin Kerjasama deng

Unesa Bangun Kampus Baru d Surabaya, Bhirawa Universitas Negeri Surabaya (Unesa) jalin kerjasama dengan Kabupaten Magetan, Sabtu (28/11).

Penandatangan Memorandum of Understanding dilakukan Rektor Unesa, Prof Dr H Nurhasan MKes dengan Bupati Magetan, Dr Suprawoto MSi di Laboratorium Merdeka Belajar, Kampus Lidah Wetan.

Menurut Rektor Unesa, Prof Nurhasan, kerjasama tidak lepas dari azas Tri Dharma Perguruan Tinggi, yakni dengan dibukanya Kampus Unesa di Kabupaten Magetan. Selain itu, perancangan sport tourism yang berbasis pada sport science dengan mengeksplorasi berbagai potensi geografis dan kearifan lokal di Magetan. Serta peningkatan kompetensi guru melalui program kerjasama dengan pascasarjana Unesa.

"Acara ini diselenggarakan sebagai wujud kolaborasi peningkatan kemitraan global yang sudah dirancang beberapa waktu lalu.

Harapannya dapat membuka berbagai peluang peningkatan eksplorasi sumber daya alam dan manusia, khususnya dalam lingkup sport tourism dan pengembangan potensi

pendidikan dan pelatihan guru di Magetan sehingga mampu mencetak anak-anak bangsa yang berprestasi,'' ungkap Nurhasan.

Senada, Bupati Magetan, Suprawoto menuturkan, pentingnya inovasi dan kecepatan dalam memecahkan berbagai problematika di era yang serba cepat ini.

Karenanya, baik perguruan tinggi maupun pemerintah dna stakeholder lainnya harus jeli dalam melihat berbagai peluang pengembangan inovasi.

"Salah satunya kan Kampus Un Sudah saatnya, pusat di beberapa harus tersebar di keberadaan kam daerah memiliki dalam mengemba bangun kehidupa Sementara itu ngembang Pendi di di Luar Kamp KU), Drs Martadi kan, hasil studi

Webinar Omnibus Law Harapan Kebangkitan Ekonomi Jatim Pasca-Pandemi, Sabtu (28/11) kemarin.

GALERI

SISWA

Mahasiswa Unwaha Jombang Ciptakan Hand Sanitizer dan Sabun Cuci Tangan Otomatis Sejumlah mahasiswa Universitas KH Abdul Wahab Hasbullah (Unwaha), Tambak Beras, Jombang berhasil menciptakan alat untuk mempermudah penggunaan hand sanitizer dan sabun cuci tangan di masa Pandemi Covid 19 ini.

Oleh: Arif Yulianto, Kabupaten Jombang

Arif Yulianto/bhirawa

Mahasiswa Unwaha Tambak Beras, Jombang memperlihatkan hand sanitizer otomatis buatan mereka, Jumat (27/11).

Hand Sanitizer dan sabun cuci tangan atau hand shop otomatis ini diciptakan dengan rangkaian komponen elektronik yang terdapat alat sensornya. Sehingga, tanpa menekan atau menyentuh bagian yang digunakan untuk mengalirkan cairan hand sanitizer atau sabun cuci tangan, maka cairan hand sanitizer dan sabun cair bisa keluar dengan sendirinya dengan cara pengguna hanya mendekatkan jari ke sensor.

Untuk membuat satu unit hand sanitizer ataupun sabun

cuci tangan otomatis, mereka mengaku mengeluarkan biaya kurang lebih Rp100 Ribu. Bahkan, untuk membuat hand sanitizer otomatis, mahasiswa menyebutkan hanya membutuhkan biaya biaya sekitar Rp60 Ribu. Sejumlah instrumen dibutuhkan untuk membuat hand sanitizer otomatis ini, diantaranya yakni, kabel, sensor infra red, water pump, transistor, resistor, modul charger, solder, dan timah, serta baterai. Selain sensor infra red yang dibeli melalui toko online, mereka

mendapatkan instrument - intrumen itu dari membeli di toko elektronika di sekitar Jombang.

Salah satu mahasiswa semester VIII dari Prodi Informatika, Unwaha Jombang, Nurul Aini mengungkapkan, pembuatan hand sanitizer otomatis ini dilakukan berlatar belakang bagaimana cara pada masa pandemi Covid 19, bisa diciptakan sebuah tekhnokogi tepat guna.

"Dari mahasiswa Unwaha memang mempunyai inisiatif untuk membuat alat hand sanitizer otomatis yang bisa digunakan pada pandemi ini.

Jadi tepat kita menciptakan alat ini pada masa pandemi Covid 19,'' ungkap Nurul Aini, Jumat (27/11). Dan berharap, hand sanitizer otomatis ini bisa diproduksi secara massal dan berguna bagi masyarakat.

Sementara itu, salah satu mahasiswa yang membuat sabun cuci tangan otomatis dari bernama Mohammad Wahyu mengatakan, melihat adanya sabun cuci tangan di tempat - tempat umum yang penggunaannya harus ditekan menggunakan tangan, Mohammad Wahyu menuturkan, hal itu dimungkinkan berpotensi menjadi sarana penularan virus.

"Ini demi memutus mata rantai Virus Corona, saya dan teman - teman menciptakan hand shop otomatis,'' tutur Mohammad Wahyu. Sama halnya dengan yang disampaikan Nurul Aini, Mohammad Wahyu juga berharap, karyanya bersama rekan - rekannya ini bisa diproduksi secara massal ke depan dan bisa ditaruh di tempat-tempat umum. [*]

rawa

& OLAHRAGA Covid-19, KBM ondo Ditutup

AYAAN

0 November 2020

Halaman 7

Unair Raih Medali Emas Most Video di Ajang QS Apple 2O2O

MAN 2 selama satu minggu kedepan.

Ini untuk mencegah penularan agar bisa ditekan,'' ujar Misbahul Munir.

Disisi lain, juru bicara Satgas Covid-19 Situbondo, Dadang Aries Bintoro, meminta seluruh elemen masyarakat untuk selalu mematuhi protokol kesehatan, mengingat saat ini angka penularan

sawawi/bhirawa

otan cairan disinfektan di kawasan kompleks MAN 2 Situbondo.

Covid 19 mengalami peningkatan.

Selain itu, kini ada tambahan pasien baru yang terkonfirmasi positif serta ada pasien meninggal.

"Hingga kini pasien positif Covid 19 di Situbondo sebanyak 1.023 orang. Jumlah itu terbagi menjadi pasien meninggal sebanyak 88 orang, dirawat 135 orang dan sembuh sebanyak 800 orang,'' pungkas Dadang. Untuk itu, terang Dadang, pihaknya kembali meminta Satgas Covid 19 Kabupaten Situbondo terus bergerak melakukan pengawasan terutama di sejumlah pusat keramaian. Karena tim selalu mengalami kesulitan saat melakukan penertiban kerumunan massa di pusat perekonomian.

"Saat ini para pasien menjalani perawatan medis di RS dan sebagian lagi menjalani isolasi mandiri, serta sebagian kecil pasien menjalani isolasi di pusat karantina di gedung observasi kawasan objek wisata Pasir Putih Kecamatan Bungatan Situbondo,'' pungkas Dadang. [awi]

Surabaya, Bhirawa Universitas Airlangga (Unair) sukses medali emas kategori Most Video pada penghargaan bergengsi dalam Konferensi Pendidikan Tinggi Asia Pasifik QS Apple 2020. Dalam gelaran ini, Unair mengungguli Dankook, Korea Selatan yang mendapatkan silver medali dan IPB yang mendapatkan bronze medali lewat pembuatan film pendek berjudul Sometime in the Future.

Menurut Executive Producer, Suko Widodo, dalam video berdurasi empat menit 25 detik itu membawa pesan kepada generasi muda untuk mengambil peran dalam menjaga kelangsungan alam. Ide ini pun tercetus dari kegelisahan atas kerusakan alam. Manusia, khususnya generasi muda, harus membuat pesan bagi masa depan. Sekaligus meminta maaf, karena tidak menyiapkan masa depan anak cucu dengan baik.

"Video ini penuh satire dan kritik terhadap para pemangku kepentin-

gan. Bukan hanya pemerintah, tapi juga industri dan warga masyarakat,'' ucap Suko usai menerima penghargaan di ajang tahunan pertemuan antar perguruan tinggi terkemuka se Asia Pasific tersebut Jumat, (27/11) secara virtual.

Lebih lanjut, dalam pembuatan video itu juga didukung Badri Munir Sukoco, PhD, Alifian Sukma, Hedy Dyah Syahputri, Joko Susanto, dan Redo Nomadore. Penilaian video didasarkan konsep, cerita, isi, eksekusi. Kualitas gambar, desain suara, dan pengeditan menjadi nilai lebih dari penilaian video. Sedangkan untuk penjurian dilakukan oleh tim UCSI University, Kuala Lumpur, Malaysia. "Kami berharap melalui film pendek ini, kita bisa lebih menyadari pentingnya saling menjaga alam yang kita huni saat ini,'' ujar dia.

Selain kategori Most Creative Corporate Institution Video, kategori lain yang dilombakan dalam event itu antara lain Best International Print Adver-

Executive Producer, Suko Widodo bersama tim dalam pembuatan film pendek berjudul Sometime in The Future yang sukses meraih Gold Medali.

tisement, Best International Student Recruitment Brochure, dan Best International Website Page. Video berjudul

Sometime in the Future dapat dilihat pada laman www.youtube.com/ watch?v=d7VSimeqZZQ. [ina]

PTM Tetap Berpedoman pada SKB Empat Menteri Kabupaten Madiun, bhirawa Terkait SKB empat Menteri tertanggal 20 November 2020 tentang penyelenggaraan pembelajaran pada semester genap tahun ajaran 2020/2021, yang sudah diperbolehkan dengan Pembelajaran Tatap Muka (PTM). Pemkab Madiun menggelar Rakor Pelaksanaan Pembelajaran Tatap Muka di Kab. Madiun.

Rakor dipimpin Sekda Tontro Pahlawanto didampingi Asisten Administrasi Pemerintahan dan Kesra, dan Kadis Pendidikan Provinsi Jatim wilayah Madiun, diikuti Kadis Pendidikan, kepala sekolah, gugus tugas covid dan pihak terkait, di ruang Praja Mukti, Sabtu (28/11).

Meski pihak sekolah dan dinas

sering melakukan rapat, namun menurut Sekdakab Madiun, tidak ada salahnya Pemkab melakukan rakor untuk membicarakan langkah persiapan, sebelum PTM per Januari 2021. Menurutnya, PTM harus tetap berpedoman pada SKB empat Menteri, karena memang mengatur

beberapa persyaratan yang harus dipenuhi sekolah dan pihak terkait.

Menurut Sekda Tontro Pahlawanto, PTM ini harus melalui persetujuan secara berjenjang, seperti izin dari orang tua wali, penyiapan sarana prasarana di sekolah dan persiapan perangkat daring manakala ada

sudarno/bhirawa

Sekda Kabupaten Madiun, Tontro Pahlawanto (nomor dua dari kiri) memimpin Rakor Pelaksanaan Pembelajaran Tatap Muka di Kab. Madiun di ruang Praja Mukti, Sabtu (28/11).

orang tua yang keberatan. ''"Itu standar yang harus kita lakukan agar anak didik tetap mendapat pelajaran, tanpa adanya paksaan. Dan para siswa harus mematuhi Protokol Kesehatan (Prokes),'' jelasnya.

Kepala Dinas Pendidikan Jatim untuk wilayah Madiun, Supardi SH MPd mengatakan, beberapa pendidikan menengah sudah melaksanakan PTM mulai 1 November.

Intinya, sekolah harus mendapat izin dari orang tua, izin dari Ketua Gugus Covid (Pemkab), mengacu Prokes umum sekolah terdapat sembilan item yang harus dipenuhi sekolah digelar PTM. Kemudian sekolah mangajukan permohonan Kepala Cabang Pendidikan untuk menggelar PTM. [dar]

Seleksi PPLP Angkat Besi Jatim, Jaga Tradisi Emas Popnas 2021 Kota Kediri, Bhirawa Prestasi atlet angkat besi Pusat Pembinaan dan Latihan Olahraga Pelajar (PPLP) Jatim di ajang Pekan Olahraga Pelajar Nasional (Popnas) cukup moncer. Tebukti mereka selalu bisa menyumbangkan medali di multievent paling bergengsi di

kalangan pelajar itu. Saat Popnas digelar di Jakarta, atlet PPLP Jatim binaan Dinas Kepemudaan dan Olahraga (Dispora) Jatim berhasil meraih satu medali emas yang disumbangkan Luluk Diana Tri Wijayana dan satu perak diraih Arda Raya.

Melihat prestasi itulah pelatih

ma dalam pembangunan kampus baru dan Sport Tourism di wilayah Magetan.

gan Pemkab Magetan

dan Sport Tourism di Magetan

a dengan mendirinesa di Magetan.

Kampus tak tera kota, namun juga berbagai daerah, mpus di berbagai peranan penting angkan dan meman,'' jabarnya. u, Ketua Tim Perian Program Stuus Unesa (PSDMSn menambahkelayakan pem-

bangunan kampus Unesa di Magetan melalui penyebaran kuisioner sebanyak 86% masyarakat yang mengisi kuisioner sangat setuju dengan (PSDKU).

"Pilihan program studi juga telah dilakukan survei kepada masyarakat, hasilnya masyarakat sangat meminati Program Studi Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Olah Raga selain itu juga terdapat berbagai pilihan program studi bidang pendidikan lain yang juga diminati,'' jabarnya. Lebih lanjut,

dari hasil riset wilayah Maospati, Magetan akan dipilih berdasarkan pertimbangan aksesbilitas, luas dan kondisi lahan.

"Pendidikan menjadi kunci SDM unggul karena mampu menghadirkan aspek inovasi, networking dan teknologi. Ini artinya 90% kemajuan tenaga ditentukan Sumber Daya Manusia dan dua komponen penting dalam pengembangan SDM meliputi Pendidikan dan Kesehatan.

Di sinilah peran Unesa sebagai perguruan tinggi bereputasi mengambil posisi guna membangun potensi sumber daya manusia yang unggu,'' ungkap Martadi.

Sebelumnya, kunjungan kerja telah dilakukan antara Unesa dengan Kabupaten Magetan untuk menyiapkan perancangan pembukaan kampus di Magetan, Kerjasama peningkatan pendidikan guru dengan Pascasarjana Unesa juga telah dilaksanakan riset untuk mempersiapkan pembangunan sport tourism berbasis sport science, sehingga tak hanya potensi wisata yang terbentuk namun juga akan tumbuh insaninsan olahragawan berprestasi di Kabupaten Magetan. [ina]

wawan triyanto/bhirawa

Kabid Keolahragaan Dispora Jatim, Vitri Rahmawati didampingi Kasi Olahraga Pendidikan dan prestasi Nurul Anshori saat melihat teknik Luluk Diana Tri Wijayana yang berhasil meraih emas di Popnas Jakarta 2019.

PPLP angkat besi, Eko Agus Koko berharap, para atlet bisa meningkatkan pundi - pundi emas di Popnas XVI 2021 di Palembang-Babel.

"Kami masih ada waktu untuk mendongkrak angkatan atlet dan kita berharap Popnas 2021 bisa menyumbang emas buat Kontingen Jatim,'' kata pelatih yang biasa disapa Koko itu saat ditemui pada Seleksi PPLP Angkat Besi sekaligus pembentukan Tim Popnas bayangan di Kota Kediri, Sabtu (28/11).

Hanya saja, untuk Popnas 2021 Luluk masih bisa turun karena masih kelas X, namun Arda Raya tidak bisa bergabung dengan Kontingen Popnas Jatim karena saat ini sudah kelas XII. Untuk mencari pengganti Arda, pihak Dispora Jatim menggelar seleksi pada Sabtu (28/11) dan diikuti 30 atlet dari Kota Kediri, Tuban, Sidoarjo, Malang, Pacitan, Trenggalek, tulungagung dan Pamekasan.

Kini ada enam atlet yang sudah

Franki Effendi Terpilih Ketua Umum KONI Sidoarjo Lagi Sidoarjo, Bhirawa Dinilai berhasil mengangkat prestasi atlet Sidoarjo dalam berbagai pertandingan, dan berhasil menaikan peringkat ketiga pada Porprov Jatim. Ketua Umum KONI Sidoarjo Franki Effendi periode 20162020 dipercaya lagi mengemban tugas memimpin KONI Sidoarjo periode 2021-2024 dalam Musorkab pada Jumat dan Sabtu (27-28/11) lalu.

Menurut Ketua Panitia Musorkab KONI Sidoarjo 2020, Dr Imam Jawahir SPd MM, terpilihnya Franki Effendi, setelah memperoleh jumlah suaranya terbanyak. Dari 41 suara para pengurus Cabor, telah menyatakan dukungannya secara tertulis kepada Franki Effendi untuk memimpin kembali periode berikutnya sebanyak 35 suara.

"Dengan jumlah suara 85% itu,

otomatis mutlak Franki Effendi secara aklamasi ditetapkan kembali sebagai Ketua Umum KONI Kabupaten Sidoarjo 2021-2024,'' jelas Imam Jawahir.

Imam menambahkan, kalau alasan mereka memilih kembali karena mantan Ketum KONI Sidoarjo ini telah berhasil membawa gerbong KONI lebih baik lagi. Berhasil meningkatkan presetasi sebagai juara ketiga pada Porprov Jatim. Juga mensejahterakan para atlet, yakni bisa memberikan bonus yang lebih layak, bahkan kini juga ada program pemberian beasiswa kepada atlet yang berprestasi, dengan merapkan sesuai peraturan yang ada.

Pj Bupati Sidoarjo, Hudiyono, dalam arahannya meminta kepada KONI Sidoarjo agar memperbanyak event olah raga, karena bisa men-

dongkrak pertumbuhan ekonomi di sektor wisata olahraga. ''Jika banyak event olahraga masyarakat juga diuntungkan, ekonomi kreatif tumbuh,'' pintanya. Hudiono Ia juga berharap,

achmad suprayogi/bhirawa

GELANGGANG

Siswa Judo dan Silat Raih Juara Nasional Virtual Sirkuit Anggar Terbatas di Aceh. Kemudian Dwi Sri Wahyuni dari cabor Taekwondo juga berhasil meraih medali perunggu Kejurnas secara virtual di nomor Poomsae (kerapian teknik).

Kali ini giliran siswa Cabor Judo Nur A'imatus Aziza-Laura Fenicia Surtarto berhasil meraih medali perak di Jakarta Judo Kata Open Virtual Competition 3.0 28-29 November. Sedangkan di Cabor Pencak Silat Novita Fajrin meraih medali perunggu di Kejurnas UVC nomor seni.

Kepala Sekolah SMANOR, Suswanto mengaku senang dengan prestasi para siswa, sebab mereka tetap berlatih selama masa pandemi. "Tahun ini kejuaraan olahraga sangat sedikit karena pandemi Covid-19, namun alhamdulillah siswa kami masih bisa meraih prestasi. Saya berharap ada

lagi kejuaraan," katanya, Minggu (29/11).

Sementara itu pelatih Judo Kurniawan menjelaskan, sebelum meraih juara, Nur A'imatus Aziza-Laura Fenicia Surtarto harus mengirimkan vidio peragaan nomor kata atau junokata (seni) ke pihak panitia.

Kemudian setelah diseleksi, akhirnya keduanya berhasil masuk lima besar.

Baru pada saat final mereka melakukan gerakan junokata secara virtual.

Nur A'imatus Aziza-Laura Fenicia Surtarto meraih perak setelah mendapat 403 poin. Sedangkan juara pertama direbut atlet asal Pengprov PJSI Sulsel (408) dan perunggu Pengkab PJSI Bandung (401,5). "Syukurlah berhasil meraih perak," kata Kurniawan saat dihubungi melalui telepon genggamnya.

Lebih lanjut ia mengatakan, kalau selama masa pandemi para atletnya berlatih di rumah dan dipantau secara langsung oleh pelatih. [wwn*]

olahraga prestasi di bawah kendali KONI terus bisa membawa harum nama Sidoarjo di tingkat nasional. Di Jawa Timur yang memiliki wisata olah raga berkuda hanya Sidoarjo. [ach]

Pj Bupati, Ketua Harian KONI Jatim, Ketum KONI Sidoarjo bersama atlet yang mendapatkan bantuan beasiswa.

Sekolah Menengah Atas Negeri Olah Raga (SMANOR)

Sistem latihan dan belajar di rumah yang dilaksanakan oleh Sekolah Menengah Atas Negeri Olahraga (SMANOR) ternyata cukup efektif untuk menjaga kondisi atlet, buktinya ditengah masa pandemi Covid-19 mereka masih bisa meraih juara nasional yang digelar secara virtual.

Sebelumnya dua siswa SMANOR yakni Mada Satria Widodo dari cabang olahraga (Cabor) anggar berhasil meraih medali perunggu di Kejuaraan

bergabung dengan PPLP, terdiri dari dua atlet putra dan dua putri. Tim pelatih juga menerapkan sistem promosi dan degradasi (Promdeg).

"Diseleksi ini kami akan lihat siapa yang terbaik, nanti kalau ada peserta seleksi bisa mengalahkan atlet PPLP maka memiliki peluang untuk masuk PPLP karena kita menerapkan sistem promosi dan degradasi,'' kata pelatih yang berhasil mengantarkan Kota Kediri meraih 21 emas angkat besi diajang Porprov Jatim itu.

Ditemui ditempat yang sama, Kabid Keolahragaan Dispora Jatim, Vitri Rahmawati yang mewakili Kepala Dispora Jatim, Supratomo berharap atlet angkat besi Jatim memiliki semangat untuk meraih prestasi terutama di Popnas 2021, sebab Jatim sudah memiliki tekad untuk merebut kembali juara umum. ''Saya berharap atlet terus berlatih agar bisa meraih medali emas di Popnas,'' katanya. [wwn]

Festival SSB se-Kota Batu Lahirkan Dua Juara

dok smanor

Nur A'imatus Aziza-Laura Fenicia Surtarto berhasil meraih medali perak di Jakarta Judo Kata Open Virtual Competition 3.0.

Kota Batu, Bhirawa Dua SSB di Kota Batu menjadi juara dalam Festival Sekolah Sepak Bola (SSB) yang digelar Askot PSSI Kota Batu. Kedua SSB ini menjadi juara untuk kategori di U-10 dan U-12. Mereka merebut trophy juara setelah mengalahkan lawannya masing - masing dalam final yang dilaksanakan di Stadion Brantas Kota Batu, Sabtu (28/11). Untuk juara kategori di bawah usia 10 tahun (U-10) disabet SSB Persedapim Merah. Adapun untuk juara II, III, dan IV di kategori ini secara berturut diraih SSB Bafa, SSB IKC, dan SSB Karlos. Kemudian untuk juara kategori di bawah usia 12 tahun (U-12) disabet SSB Bhayangkara.

Adapun untuk juara II, III, dan IV di kategori ini secara berturut diraih SSB Biru, SSB Bafa, dan SSB Karlos.

"Festival SBB se-Kota Batu merupakan komitmen yang telah dijalankan Askot PSSI Kota Batu dalam menjalankan programnya. Dalam hal ini adalah pembinaan bagi atlet usia dini,'' ujar Ketua Koni Kota Batun, Drs Mahfud, Sabtu (28/11).

Mahfud menjelaskan, sepak bola usia dini merupakan kegiatan pemasalan. Selanjutnya setelah pemasalan, anak - anak ini akan memasuki era pembibitan. Dan bibit - bibit unggul, dan talenta unggul yang terpilih dalam festival sepak bola ini akan dibina untuk meningkuti program selanjutnya mewakili Kota Batu di even nasional hingga internasional. [nas]

JATIM MEMBANGUN Dukung Ketahanan Pangan Nasional, Pertanian Lamongan Dikuatkan Senin Kliwon, 30 November 2020

Halaman 8

22 BPP Kostratani Disusulkan Dapat Bantuan IT Lamongan,Bhirawa Menguatkan pertanian di Lamongan sebagai bagian ketahan pangan nasional, Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Jawa Timur dan Balai Besar Pelatihan Peternakan (BBPP) Jawa Timur menguatkan kerja sama dengan Pemkab Lamongan .

Kepala Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Jawa Timur mengingatkan kepada para petani soal fenomena anomali iklim (Lanina). Anomali iklim Lanina berdampak pada musim di Jawa Timur.

“Awal musim hujan tahun 2020 / 2021 diperkirakan awal November namun telah dijumpai banyak hujan menjelang masuk musim hujan. Curah hujan di atas normal dengan intensitas yang tinggi dan deret hujan yang lebih panjang akan berpotensi bencana hidrometeorologi”, Ungkap Kepala BPTP Catur Hermanto kemarin.

Namun, lanjutnya, petani diminta tak perlu khawatir, sebab Kepala BPTP Catur Hermanto merekomendasikan gerakan panen air hujan lebih dini dan penyesuaian Rencana Alokasi Air Tahunan (RAAT) dan Rencana Tata Tanam Global (RTTG) dengan merujuk kondisi musim hujan.

Apresiasi juga diberikan Balai Besar Pertanian Jatim untuk Pemerintah Kabupaten Lamongan.Sebab perhatiannya yang sangatlah besar terhadap bidang pertanian.

“Lamongan ini luar biasa, perhatiannya pada bidang pertanian sangatlah besar. Produktivitas padi nasional saja baru 5,35 ton per hektar, di Lamongan sudah 7,57 ton per

hektar apalagi jagungnya yang sudah mencapai lebih dari 9 ton per hektar”, Tutur Catur Hermanto.

Sementara itu, Balai Besar Pelatihan Peternakan (BBPP) Tata Sukmana menyebutkan bahwa peran Kostratani sangatlah penting, yakni sebagai pusat data dan informasi, pusat gerakan pembangunan pertanian, pusat pembelajaran, pusat konsultasi agribisnis dan pusat pengembangan jejaring kemitraan.

Hal tersebut dilaksanakan guna penguatan peran Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) berbasis informasi dan teknologi (IT).”Di Kabupaten Lamongan terdapat lima BPP kostratani yang sudah mendapat bantuan IT yakni Kembangbahu, Babat, Laren, Modo, Sugio. Selanjutnya 22 BPP Kostratani disusulkan untuk mendapat bantuan peralatan IT”, Ungkap Tata Sukmana.

Bupati Fadeli menyambut baik hal tersebut dan menilai bahwa hal ini menjadi momentum yang baik di tengah pandemi. Menurutnya, bidang pertanian, peternakan dan perikananlah yang tidak terpengaruh cukup besar akibat Covid 19.PDRB Kabupaten Lamongan masih didominasi oleh sektor pertanian. Ini berdampak baik di masa

KELANA JATIM

Eks Pecandu Nafza Diberi Ketrampilan Membatik Sidoarjo, Bhirawa Eks pecandu Napza atau Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Berbahaya Lainnya yang ada di Desa Barengkrajan dan Desa Terungwetan Kec Krian, diberi ketrampilan menggambar batik. Harapannya, mereka punya ketrampilan baru dan tidak lagi kembali menjadi pecandu Nafza.

Dinsos Kab Sidoarjo melatih eks pecandu Nafza itu, datanya diberikan oleh Badan Narkotika Nasional ( BNN) Kab Sidoarjo. Di Desa Barengkrajan ada 4 orang dan di Desa Terungwetan ada 16 orang.

“Mereka sudah selesai kita latih belum lama ini, selama 10 hari, mereka sangat semangat dan antusias,” kata Kasi Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Dinsos Kab Sidoarjo, Dra. Sriasih, Jum at (27/11), akhir pekan lalu.

Motif ketrampilan membatik yang diberikan diantaranya, batik tulis, batik ikat dan batik lukis. Semuanya tingkat dasar.

Instrukturnya dari Mojokerto.

Ada keinginan dari instruktur pembatik itu, untuk dikenalkan dengan pengusaha batik dari Kota Solo. Sehingga hasil produksi dari eks pecandu Nafza nantinya bisa dipasarkan .

“Kita juga ingin memasarkan hasil dari para eks pecandu Nafza ini lewat kegiatan pameran yang ada,” kata Sriasih.

Selama ini para eks pecandu Nafza yang diberi pelatihan tersebut, menurut Sriasih, memang masih termasuk pengangguran.

Diharapkan, latihan menggambar batik itu akan bisa sebagai bekal mereka untuk mendapat pekerjaan atau berwirausaha.

Kegiatan sejenis ini, kata Sriasih, termasuk kali pertama dilakukan. BNN Sidoarjo yang mendampingi pelatihan ini sangat mengapresiasi sekali. Informasinya, pegawai BNNK Sidoarjo ada yang memesan produk batik hasil pelatihan tersebut.

Kegiatan seperti ini menurut Sriasih pada tahun 2021 mendatang sudah tidak ada lagi. Karena perencanaannya sudah ditutup. Kemungkinan bisa digelar kembali pada tahun 2022 mendatang.[kus]

Pertanian Kab.Lamongan terus ditingkatkan, guna mendukung ketahanan pangan nasional di masa Pandemi Covid-19.

pandemi seperti ini.

Apalagi sebelumnya kita telah berusaha meningkatkan produksi tanaman pangan yakni padi dan jagung yang produktivitasnya di atas rata-rata nasional. Namun kita tidak

boleh berhenti sampai disini.

“Kita terus berupaya meningkatkan wawasan petani Lamongan serta meningkatkan kemampuan berorganisasi dan kelembagaan.Sehingga nantinya para petani dapat melaku-

kan berbagai inovasi di bidang pertanian,”terang Fadeli.

Saat ini ada 150 kelompok tani se Kabupaten Lamongan yang diberikan bantuan langsung oleh Bupati Fadeli kepada Kelompok Tani.Bantuan itu

Alimun Hakim/Bhirawa

berupa alat pasca panen dan power treser multiguna, asuransi usaha tani padi (AUTP) yang difasilitasi oleh PT Jasindo, benih jagung, alat perajang tembakau dan kendaraan bermotor roda tiga.[aha/yit]

Antisipasi PKL Bandel Larang Berjualan di Atas Trotoar Mojokerto. Bhirawa Puluhan Petugas gabungan Satpol PP, TNI, dan Polri melakukan penertiban pedagang kaki lima (PKL) di Kota Mojokerto, yang berjualan di atas trotoar dan bahu jalan, Sabtu (28/11).

Puluhan Petugas gabungan ini melakukan penyisiran disejumlah jalan dan tempat. Antara lain, jalan Niaga, jalan Karyawan, Karyawan baru dan Surodinawan Kota Mojokerto.

Tidak hanya menertibkan, petugas juga sekaligus memberikan imbauan dengan menggunakan pengeras suara, juga dibarengi memasang benner imbauan ten tang larangan pedagang kaki lima, berjualan di atas trotoar. Yakni Perda No. 13 Tahun 2013 tentang

Penyelenggaraan Ketertiban Umum.

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Mojokerto, Hariana Dodik Murtono menyampaikan, penertiban di-

lakukan karena dilihat PKL makin marak dan mengganggu fasilitas umum.

“Seperti trotoar atau jalan, hal ini menganggu warga untuk mencari te-

Tampak dalam foto petugas gabungan Satpol. PP. TNI. PoLri sedang memasang benner larangan jualan di atas trotoar

pat parkir atau juga hak penguna jalan kaki.Pada dasarnya, kami tidak melarang terhadap PKL. Namun, pada tempat yang telah disediakan bukan di trotoar jalan. Karena menurutnya wilayah Kota Mojokerto merupakan daerah yang mempunyai jalanan sempit, “terangnya .

Sejauh ini Pemkot. telah menyiapkan tempat untuk pedagang yang ada di jalan Niaga, dan juga Karyawan direlokasi di sejumlah pasar, namun masih ada saja yang bandel.

“Kita juga sudah memasang bener berukuran besar kalau pedagang disitu sudah dipindahkan sehingga masyarakat dengan muda mengetahui,” terangnya.[min]

Gerakan Tanam Pohon untuk Kota Malang Terus Digelorakan Malang, Bhirawa 10 ribu lebih bibit pohon pule disiapkan Wakil Walikota Malang, Sofyan Edi Jarwoko dalam rangka menggerakkan masyarakat untuk le-

KEHILANGAN

starikan lingkungan. Melalui Gerakan Tanam Pohon yang dilakukan secara bertahap di Kota Malang, Wawali Sofyan Edi berharap agar masyarakat dapat teredukasi untuk mencintai lingkungan.

Seperti dilakukan pada Sabtu (28/11) kemarin, di awali dengan apel gerakan tanam pohon yang dilakukan di Lapangan Sampo Malang; Wawali Sofyan Edi ber-

pesan agar kegiatan ini terus dilakukan secara merata pada seluruh wilayah Kota Malang.

“Terlebih, saat ini kita memasuki musim penghujan, sehingga dibutuhkan banyak pohon untuk menjadi resapan air yang dapat menghindarkan kita dari banjir” ujarnya.

Hari Jumat lalu, lanjutnya, gerakan serupa juga dilakukan pertama kali di lingkungan sekolah yaitu di SMPN 11; dengan harapan dapat memberikan edukasi secara dini bagi anak-anak kita untuk melakukan penghijauan, meskipun saat ini anak-anak masih dalam posisi belajar secara daring.

Setelah melakukan penanaman pohon di Lapangan Sampo; Bung Edi (red. Sapaannya) juga melakukan

penanaman pohon pule di kawasan Kelurahan Bakalan Krajan dan di Makam Mulyorejo.

Tak cuma sebagai peneduh dari teriknya cahaya matahari, rimbunnya pohon pule juga dipercaya memiliki segudang manfaat.

“Selain sebagai penghijauan, pohon pule juga dipercaya sebagai obat herbal; katanya mampu menurunkan demam; nanti kalo pohonnya sudah besar, harganya juga mahal” jelas Bung Edi lagi.

Pada kesempatan tersebut, turut hadir mendampingi adalah Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Rinawati beserta jajarannya dan Kepala Bagian Humas Kota Malang, Widianto.[mut]

SITUBONDO HILANG S TNK, P 6871 FB a/n Busirat d/a Semiring Utara RT 01/05 Ds STNK, Semiring, Mangaran Situbondo.

No. 7571/IMB/BI-IV/2020 HILANG SIM A, a/n Zairin Basoni Hidayat alamat Kendit Situbondo No. 7572/IMB/BI-IV/2020

TULUNGAGUNG Wakil Wali Kota Malang memimpin penanaman Pohon Pule Sabtu 29/11 kemarin.

HILANG S TNK, AG 3099 RAG, a/n. Tika Wulandari, Jl. Yos Sudarso IV/ STNK, 74 RT 2/6 Karangwaru – T.Agung No. 7573/IMB/BI-IV/2020 HILANG S TNK, AG 5248 RBR, a/n. Ariyanti, RT 5/1 Dsn Tenggong Ds. STNK, Wonokromo, Gondang – T.Agung No. 7574/IMB/BI-IV/2020

Kades Sekapuk Abdul Halim Diundang Pemdes Buko Demak Jateng sebagai Narsum Desa Miliader Gresik,Bhirawa Siapapun yang menjabat sebagai Kepala Desa (Kades), tentu ingin semua desa maju. Untuk menjadikan desanya berkembang, bahkan beragam terobosan dilakukakan. Seperti dilakukan Pemerintahan Desa (Pemdes) Buko, Kecamatan Wedung, Kabupaten Demak Jawa Tengah ini. Ingin menjadikan desanya sebagai Desa Miliader, mereka menghadirkan Abdul Khalim, Kepala Desa Sekapuk, Kecamatan Ujungpangkah, Kabupaten Gresik Jawa Timur sebagai nara sumber.

kerin ikanto/bhirawa

Kades Sekapuk, Abdul Halim saat diundang sebagai narasumber di Pemdes Buko Demak Jawa Tengah.

Keberhasilan Kades Abdul Halim menjadikan Desa Sekapuk sebagai Desa Miliarder benar-benar memotivasi Pemdes Buko. Bahkan, sejumlah Pemdes di tanah air ini telah mengundang Kades Abdul Halim untuk menjadi narasumber guna berbagi pengalaman dan memberikan motivasi kiat sukses

menjadi Desa Miliarder.

Diadapan 50 peserta dari unsur Perangkat Desa, Anggota BPD, dan Ketua Lembaga yang ada di Desa Buko Kades Abdul Halim memberi motivasi dan kiat-kiat khusus bagaimana cara menjadikan Desa Miliader. Selama acara berlangsung, peserta antusias dalam meny-

erap ilmu yang disampaikan oleh Ki Begawan Setigi julukan lain Kades Abdul Halim. Menurut Kades Abdul Halim, tiga kunci dalam mencapai kesuksesan Desa Miliarder adalah Komunikasi, Tertib Administrasi, dan Transparansi. Semua itu diuraikan secara mantap guna memberi contoh nyata bahwa membangun desa sama artinya dengan membangun bangsa.

“Alhamdulillah bisa berbagi dengan sesama, pentingnya silaturrahmi di antara kita. Kami sangat bersyukur, banyak desa yang termotivasi untuk menjadi Desa Miliarder. Lebih bersyukur lagi, Desa kami Sekapuk juga menjadi percontohan untuk semuanya, khususnya kebangkitan ekonomi di masa pandemi Covid-19,” ungkap Ab-

dul Halim yang dikenal sederhana dan gemar berbagi ilmu ini.

Sementara, Slamet Wahono selaku Kepala Desa Buko mengatakan, setiap desa pasti memiliki potensi. Termasuk Desa Buko juga memiliki potensi yang bisa dikembangkan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes), sehingga kesejahteraan masyarakat dapat segera terwujud dengan kerja sama dan gotong royong.

Pak Kades berharap, semua tokoh masyarakat yang hadir dalam acara ini, bisa mentransfer informasi dan motivasi yang diterima sebagai bahan pemacu dan pemicu bagi masyarakat Desa Buko untuk bersama-sama mewujudkan kesejahteraan yang merata di Desa Buko Demak Jawa Tengah.[eri]

Senin Kliwon, 30 November 2020

JATIM MEMBANGUN

Halaman 9

Potensi Pendapatan Daerah R-APBD Jatim 2021 Sebesar Rp 410,6 Miliar Sumbangsih BUMD Jatim Kalah dengan OPD DPRD Jatim, Bhirawa Pembahasan R-APBD Jatim 2021 di tingkat komisi nampaknya membuahkan hasil yang mengembirakan. Bahkan komisi bidang keuangan DPRD Jatim berhasil mendongkrak potensi pendapatan daerah sekitar Rp.410 miliar lebih sehingga pendapatan daerah secara otomatis meningkat dari usulan awal yang hanya dipatok Rp.30.705.543.371.623.

Ketua Komisi C DPRD Jatim Mohammad Fawaid menyatakan bahwa hasil pembahasan R-APBD Jatim 2021 di tingkat komisi meyakini potensi pendapatan daerah Pemprov Jatim tahun 2021 masih bisa dimaksimalkan atau ditingkatkan, kendati masih dalam kondisi Pandemi Covid-19.

Alasannya, kata politisi asal Fraksi Partai Gerindra, prediksi dari Bank Indonesia maupun pakar ekonomi menyatakan pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depan masih bisa tumbuh di kisaran 4,5 -5,8 persen, seh-

ingga Komisi C DPRD Jatim juga optimis pertumbuhan ekonomi Jatim tahun 2021 akan lebih menggeliat.

“Alhamdulillah, hasil kinerja Komisi C dalam pembahasan R-APBD Jatim 2021 berhasil menambah potensi pendapatan daerah sebesar Rp.410.604.237.851,13, sehingga perangkaan anggaran pendapatan daerag pasa stuktur R-APBD 2021 meningkat dari usulan awal,” kata Mohammad Fawaid usai mengikuti rapat paripurna tentang laporan komisi-komisi terhadap R-APBD Jatim

2021, Kamis (26/11) kemarin.

Penambahan pendapatan daerah itu rinciannya, kata Fawaid berasal dari BBNKB sebesar Rp.250 miliar, penerimaan Silpa tahun sebelumnya Rp.143.120.911.808,13, PT Air Bersih Rp.405.056.043, Dinkop dan UMKM Rp.2,7 juta, Dinas Kelautan dan Perikanan Rp.36 juta, Dinas Peternakan Rp.200 juta, Dinas ESDM Rp.67 juta, Disperindag Rp.82,590 juta dan BPSDM Rp.16.689.980.000.

Komisi C juga mengapresiasi optimalisasi pencapaian PAD yang dilakukan Bapenda Jatim sehingga merekomendasikan belanja Bapenda ditambah untuk mengimbangi peningkatan kinerja dan dukungan operasional OPD yang bertanggungjawab atas penerimaan PAD. “Dalam R-APBD 2021 Belanja

Bapenda awalnya diusulkan sebesar Rp.482.445.043.000 direkomendasikan Komisi C ditambah Rp.15 miliar yang diperuntukkan untuk belanja modal gedung dan bangunan, peremajaan sarana dan prasarana pelayanan, serta tambahan operasional pemungutan PAD di UPT-UPT,” ungkap politisi asli Jember.

Di sisi lain, Komisi C juga sudah sering kali menyampaikan dan mengingatkan kepada Gubernur Khofifah bahwa berdirinya BUMD itu adalah untuk menjadi sumber potensi pendapatan asli daerah selain dari sektor pajak dan retribusi yang harus bisa dimaksimalkan.

“Kalau kita hanya mengandalkan sektor pajak dan retribusi saya pikir itu sangat rentan sekali dalam kondisi krisis, maka BUMD yang hari

ini kami pandang masih belum optimal perannya sebagai penyumbang PAD. Bahkan ada beberapa BUMD yang kontribusi PAD-nya jauh dibawah kontribusi OPD yang sejatinya bukan peran utamanya untuk penyumbang PAD,” ungkap Fawaid.

Ia berharap ada keseriusan dari jajaran eksekutif dalam pengelolaan BUMD ini termasuk kita bisa lihat kedepannya nanti komisinya dan mendorong mana BUMD yang memang masih layak untuk dipertahankan dan mana yang memang sudah tidak layak sehingga perlu di marger.

“Kalau diperlukan BUMD baru untuk menggarap potensi untuk pendapatan daerah ya bisa jadi, namun tentu ini perlu keseriusan.

Salah satunya itu dibuktikan dengan pemenuhan personal jajaran komisaris dan direksi yang ada di

BUMD karena masih banyak terjadi kekosongan sehingga kinerja BUMD tak maksimal,” imbuhnya.

Penerimaan dari BUMD atau penyertaan modal hasil pembahasan di Komisi C juga berhasil ditingkatkan walaupun hanya sebesar Rp.405.056.043 berasal dari PT Air Bersih. Sehingga dari usulan awal sebesar Rp.435.327.670.637 berubah menjadi Rp.435.732.726.680.

Rincian sumbangsih PAD dari BUMD-BUMD Jatim yakni PT Bank Jatim sebesar Rp.375 miliar, PT. BPR Rp.13.350.000.000, PT PWU Rp.4.535.000.000, PT JGU Rp.3.861.000.000, PT PJU Rp.20 miliar, pT Jamkrida Rp.970 juta, PT SIER Rp.13.005.643.177, PT ASKRIDA Rp.2.294.398.220, dan PT Air Bersih sebesar Rp.2.716.685.283 dari yang semula hanya Rp.2.311.629.240. [geh]

KELANA JATIM

Satgas Lamban Tutup Puskesmas Berbek Nganjuk, Bhirawa Jumlah tenaga kesehatan (nakes) yang terpapar Covid-19 bertambah lagi, terdapat empat tenaga kesehatan di salah satu Puskesmas di Nganjuk yang akhirnya diisolasi. Namun demikian Satgas Covid 19 dinilai sangat lamban untuk melakukan langkah penutupan fasilitas kesehatan tersebut.

“Saya sudah tahu soal ada Nakes yang terkonfirmasi positif covid 19. Saat ini saya menunggu tindakan cepat kepala dinas kesehatan dan Bupati Nganjuk sebagai ketua satgas covid 19,” ujar Raditya Haria Yuangga, wakil ketua DPRD Nganjuk.

Menurut Raditya, meski ada nakes yang dinyatakan positif covid-19, hingga kemarin puskesmas tetap memberikan pelayanan seperti biasa. Langkah Satgas covid 19 Nganjuk, sangat berbeda dengan satgas daerah lain yang langsung menutup pelayanan puskesmas untuk isolasi mandiri semua pegawai. Penutupan pelayanan dilakukan sebagai upaya sterilisasi dan general cleaning.

“Mana kerja satgas covid 19 Kabupaten Nganjuk. Ada nakes terpapar covid 19 kok puskesmas tidak dilockdown,” ujar Raditya.

Raditya mengkritisi langkah lambat Dinkes dan Satgas covid 19 yang tidak segera menutup puskesmas yang nakesnya terpapar covid 19. Dikhawatirkan, gerak lambat satgas covid 19 dapat mengakibatkan penyebaran covid 19 di Kabupaten Nganjuk semakin tidak terkendali. [ris]

Cegah Kerumunan, Polisi Bubarkan Lomba Kelereng Sampang,Bhirawa Polsubsektor Pangarengan membongkar dan mengamankan arena lomba kelereng yang berada di rumah salah satu warga berinisial (ML) di Dusun Bringin, Desa Apa’an, Kecamatan Pangarengan, Kabupaten Sampang. Jumat (27/11) sekitar pukul 14:00 WIB. Berbekal laporan dari masyarakat tentang adanya perlombaan kelereng yang diikuti puluhan peserta, Ipda Darussalam SH memerintahkan 4 anggotanya menuju rumah ML dengan menaiki mobil dinas guna membubarkan lomba tersebut karena bisa menjadi salah satu faktor penyebab penyebaran Corona Virus Desease 2019 di masyarakat.

Melihat kedatangan mobil Polisi, puluhan orang yang berada di lokasi lomba kelereng langsung membubarkan diri. Ipda Darussalam SH dan anggotanya saat tiba dilokasi tidak melihat satupun warga disekitar tempat tersebut. Arena lomba kelereng yang berada di rumah ML langsung di bongkar Ipda Darussalam SH beserta anggotanya dan dinaikkan ke mobil dinas untuk di bawa ke Mako Polsubsektor Pangarengan.

Salah satu anggota yang ikut mendatangi rumah ML mengatakan sebelum kejadian sekarang ini Bhabinkamtibmas Desa Apa’an bahkan Kapolsubsektor Pangarengan sudah mendatangi rumah ML untuk memberikan himbauan dan larangan untuk tidak mengadakan kegiatan perlombaan kelereng guna menghindari kerumunan warga serta mencegah penyebaran Covid-19. [lis]

Ribuan Pohon Bakau Ditanam di Pinggir Sungai Brantas Sidoarjo, Bhirawa Ribuan pohon bakau dan gayam telah ditanam bersama-sama oleh Relawan Sidoarjo Tangguh (FOREST), Galena Rescue dan Nurul Hayat Sidoarjo, sekitar 1500 lebih pohon. Lokasi penanaman, berada di bantaran sungai Brantas di wilayah Kecamatan Jabon.

Menurut Branc Manager NH Sidoarjo, Riza Afif, kegiatan yang sudah digelar pada 26 -28 November, akhir pekan laku itu, selain memperingati Hari Pohon Nasional, kegiatan tersebut juga dilakukan

karena disana telah terjadi abrasi atau penggerusan tanah oleh air sungai Brantas.

Menurut Riza, akibat pinggir sungai itu telah tergerus oleh air sungai, akibatnya telah terjadi longsor selebar 5 meter. Dengan ditanami pohon, pinggiran Sungai Brantas di wilayah itu diharapkan tidak mengalami abrasi atau penggerusan lebih parah lagi.

“Bila ini terus dibiarkan maka jalan yang dilalui warga dan kawasan tambak disana, juga akan ikut rusak, kena dampak,” ujar Riza,

Pemkab Jombang Rumuskan Strategi Peningkatan Indeks SPBE Jombang, Bhirawa SPBE atau Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik merupakan penyelenggaraan pemerintahan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada instansi pemerintah, pegawai ASN, perorangan, masyarakat dan pihak lainnya yang memanfaatkan layanan SPBE. SPBE diatur dalam Peraturan Presiden No. 95 Tahun 2018 yang ditindak lanjuti dengan Permenpan RB No 5 Tahun 2018 dan diubah terakhir dengan Permenpan RB No 59 Tahun 2020. Setiap tahunnya Kemenpan-RB melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap penerapan layanan SPBE di instansi pemerintah pusat maupun daerah.

Dalam rangka meningkatkan hasil penilaian penerapan SPBE Lingkup Pemerintah Kabupaten Jombang, melalui Bappeda Bidang Pengembangan Prasarana Wilayah dan Tata Ruang merumuskan Strategi Perencanaan SPBE. Adapun strategi yang direncanakan meliputi tahap persiapan, pelaksanaan dan tahap pelaporan.

Langkah awal pada tahap persiapan peningkatan indeks SPBE ini adalah dengan penyusunan tim koordinasi SPBE. Dalam rapat yang dipimpin oleh Asisten Administrasi Umum serta dihadiri beberapa OPD teknis membahas dan menyepakati susunan keanggotaan tim koordinasi SPBE. “Pemerintah Daerah sesuai Perpres 95 Tahun 2018 diamanahkan untuk menetapkan tim koordinasi SPBE. Hal ini menjadi urgen karena untuk mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan dan penerapan SPBE maupun persiapan penilaian Indeks SPBE. Dengan tersusunnya tim ini diharapkan indeks SPBE ditahun 2021 menjadi lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya,” jelas Asisten Administrasi Umum, Ir. Hari Oetomo

alikus/bhirawa.

Relawan NH Sidoarjo, relawan sosial dan anggota TNI di Kab Sidoarjo bekerja sama menanam pohon bakau di pinggir aliran sungai Brantas di Kec Jabon.

selaku pemimpin rapat, Senin (23/11).

Dalam rapat tersebut disepakati untuk Ketua sesuai dengan Perpres SPBE adalah Sekretaris Daerah dengan wakil ketua Kepala Bagian Organisasi Setdakab Jombang. Selain menyusun tim koordinasi, Permenpan RB No. 59 Tahun 2020 juga mengamanatkan pemerintah daerah untuk menyusun tim assesor internal.

“Tim assesor internal adalah tim yang bertugas melakukan penilaian mandiri terhadap penerapan SPBE di lingkup pemerintah daerah. Untuk susunan keanggotaannya, kita berpedoman pada Permenpan RB No 59 Tahun 2020.

Pada Permenpan tersebut dijabarkan komponen penilaian indeks SPBE terdiri dari 47 indikator, 8 aspek dan 4 domain. Untuk itu susunan tim nantinya adalah OPD yang berkaitan langsung dengan komponen penilaian tersebut,” Kabid Bidang Pengembangan Prasara-

na Wilayah dan Tata Ruang Bappeda Jombang, Rudy Ananta, S.Si, MT. Selanjutnya setelah terbentuk tim koordinasi dan tim assesor internal langkah selanjutnya adalah menyiapkan perencanaan strategis kebijakan SPBE yang digunakan sebagai dasar penerapan dan pelaksanaan SPBE. “Saat ini banyak OPD kita yang telah memiliki embrio aplikasi yang membantu pelaksanaan tugas instansi, namun demikian perlu disusun rumah besar atau rencana induk yang disebut arsitektur SPBE untuk mensinergikan dari beberapa proses bisnis layanan pemerintah menjadi satu kesatuan yang terintegrasi,” tambah Rudy.

Arsitektur SPBE ini masih berupa dokumen pengkajian yang nantinya akan dibahas dan diusulkan menjadi salah satu kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah. Dengan terbentuknya tim koordinasi SPBE dan tim assesor internal yang solid serta didukung kebijakan perencanaan strategis yang berkualitas diharapkan penerapan layanan SPBE Pemerintah Kabupaten Jombang menjadi lebih mudah, cepat, efektif dan efisien. [rif/adv] Rapat penyusunan tim koordinasi SPBE yang dilaksanakan oleh Bappeda Kabupaten Jombang, Senin (23/11).

Istimewa

Minggu (29/11) kemarin.

Kegiatan peduli terhadap lingkungan tersebut, kata Riza, juga diikuti oleh relawan Sosial dan anggota TNI yang ada di Kabupaten Sidoarjo. Pohon bakau dan gayam, menurut Riza, diyakini dan sudah terbukti akan bisa mencegah abrasi air.

“Selain itu dengan adanya pohon bakau itu, akan bisa menjadi tempat tinggal dari ikan-ikan kecil dan bisa dimanfaatkan warga sekitar untuk mencari ikan,” lanjut Riza.

Dalam momen Hari Pohon Nasional tahun 2020 ini, secara serentak NH Zakat KIta, kata Riza, telah menanam lebih dari 10 ribu lebih pohon, yang ditanam dibeberpa daerah di Indonesia. Yang bertujuan, melestarikan lingkungan dan untuk meningkatkan perekonomian warga sekitar penanaman pohon itu.

“Kami ucapkan trimakasih kepada mitra dan #KeluargaSejuk yang membantu kegiatan ini. Semoga tanaman ini bisa membantu kelestarian alam di semua wilayah,” kata Riza. [kus]

Kapolres Siap Amankan Tiga Wilayah Pesta Demokrasi Kota Batu,Bhirawa Kasubdit Cybercrime Ditreskrimsus Polda Jatim, AKBP Catur Cahyono Wibowo SIK MH sekarang resmi memimpin Kepolisian Resor Kota Batu menggantikan pejabat lama AKBP Harviadhi Agung Pratama SIK MIK yang kini ditugaskan sebagai Kapolres Nganjuk.

Dalam serah terima jabatan (Sertijab) di Mapolres Batu, Sabtu (28/ 11), Catur C Wiboyo berkomitmen untuk mengamankan tiga wilayah hukum Polres Batu yang ikut dalam Pilkada Kabupaten Malang.

Diketahui, saat ini ada enam kecamatan yang menjadi wilayah hukum Polres Batu. Yaitu, Kecamatan Batu, Bumiaji, Junrejo, Pujon, Ngantang, dan Kasembon. Dari keenam kecamatan itu tiga di antaranya merupakan wilayah Kabupaten Malang. Yaitu, Pujon, Ngantang, dan Kasembon.

Otomatis semua warga yang ada di tiga kecamatan ini akan mengikuti pesta demokrasi Pilbup Malang yang akan dilaksanakan 9 Desember 2020.

“Kami akan segera berfokus pada Pilkada Kabupaten Malang. Ada tiga daerah yang masih masuk kawasan hukum Polres batu. Yakni Pujon, Ngantang dan Kasembon yang akan ikut dalam pilkada tersebut,”ujar Catur ditemui usai sertijab, Sabtau (28/11).

Menurutnya, pilkada tak boleh lepas dari perhatian dan pengawasan.

Karena akan banyak kejadian yang

Suasana Sertijab Kapolres Batu yang dilaksanakan sederhana dengan menjalankan protokol kesehatan di Mapolres Batu, Sabtu (28/11).

muncul secara tak terduga.

Selain itu, lanjut Catur, pihaknya juga akan menjaga komitmen dalam menegakkan protap kesehatan (prokes) Covid-19. Karena vaksin paling ampuh dalam pandemi adalah kedisiplinan menjalankan prokes. Hal ini sangat mujarab dalam menekan potensi penyebaran Covid-19.

“Dan ketiga, kami akan melakukan pengawalan pengamanan Natal dan tahun baru. Ini sudah dalam pembahasan internal untuk membuat Kota Batu semakin kondusif,”tambah Catur.

Sementara, AKBP Harviadhi Agung Prathama memberikan pesan kepada seluruh anggota keluarga Mapolres Batu untuk tetap solid dan menunjukkan kinerja baik kepada mas-

yarakat. “Dan jangan lupa untuk selalu menjaga sinergitas bersama TNI dan rekan media,”pesan Harviadhi.

Ia juga mendorong Polres Batu di bawah kepemimpinan AKBP Catur C Wibowo untuk terus meningkatkan prestasi dalam memberikan pelayanan dan perlindungan kepada masyarakat. Ia berharap meskipun dirinya dipindahtugaskan ke Kabupaten Nganjuk namun tidak membuat putusnya tali silaturahim Polres Batu dengannya.

Diketahui, prosesi sertijab kali dilaksanakan dengan nuansa yg sedikit berbeda. Karena masih dalam suasana Covid 19 sehingga banyak acara yang disederhanakan guna meminimalisir potensi penyebaran virus corona. [nas]

Senin Kliwon, 30 November 2020

EKONOMI

Halaman 10

BI Jatim Angkat Kopi Wonosalam ke Internasional Surabaya, Bhirawa Keseriusan kepala perwakilam BI Jatim Difi Ahmad Johansyah agar masyarakat khususnya UMKM mengarahkan pandangan bisnisnya le dunia perkopian bukanlah isapan jempol belaka, karena seiring dengan itu ia telah melakukan berbagai tindakan dengan jalan melakukan pembinaan pada para petani, produsen dan pedagang kopi.

Sebagaimana yang diakui oleh Ketua Kelompok kopi Wonosalam binaa BI Jatim Yayak, awal dilakukan pembinaan oleh BI Jatim, pihaknya ditarget harus bisa meinngkatkan hasil produksi antara 10 %, s/d 20 %. “Alhamdulillah, berkat binaan ilmu dan lain sebagainya dari BI Jatim kita malah bisa melampaui target di atas 20%,” ungkap Yayak.

Diceriterakan, sebelum mereka memilki mesin penggiling kopi, mere-

ka malah sering merigalami kerugian karena harus menyewa dan mengupahkan untuk menggiling dan mengupas kuilit kopi, namun setelah ada pembinaan dari BI Jatim dan kini mereka sudah punya mesin sendiri untuk menggiling dan pengupas kulit, kerugian yang biasa dialaminya bisa ditekan bahkan sudah tidak ada kerugian lagi.

Para petani kopi beserta semua pihak terkait lainnya terutama, sangat berterima kasih sekali terhadap BI Jatim. Harapan mereka agar BI tidak segan segan untuk langkah berikutnya terutama untuk go internasional bagi Wonosalam Jombang tentunya sangat berterima kasih sekali terhadap BI Jatim dalam hal ini dan harapan mereka tentunya hal tersebut sangat diharapkan agar ada keberlanjutan demi masa depan mereka yang lebih baik lagi.[ma]

Atasi Krisis Pangan Dunia, Kementan Butuh Petani Milenial Mentan: Kami Optimis 2,5 Juta Petani Milenial Segera Terwujud Jember, Bhirawa Kementrian Pertanian RI membutuhkan generasi milenial dalam mengatasi krisis pangan dunia.

Pasalnya, saat ini sektor pertanian kehilangan penerus karena banyak ditinggalkan oleh generasi muda.

“Sektor pertanian selama ini menjadi tulang punggung Indonesia.

Namun, dewasa ini, Pertanian seperti kehilangan penerus karena banyak ditinggalkan generasi muda.

Oleh karena itu, Kementrian Pertanian membutuhkan generasi muda untuk kembali mencintai Pertanian sekaligus memajukan sektor ini untuk mengatasi krisis pangan dunia,” ujar Menteri Pertanian Sahrul Yasin Limpo saat Webinar Nasional Humanize Farming dengan tajuk “Strategi Meningkatkan Kesejahteraan Petani dan Animo Petani Muda” yang digelar Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember, Sabtu (28/11) Menurut Sharul, sektor pertanian adalah sektor yang sangat kuat dalam kondisi apapun. Apalagi, Indonesia merupakan negara agraris yang sebagian besar rakyatnya petani yang hidupnya turun

temurun. “ Oleh karena itu, petani adalah penyedia pangan yang memiliki peran penting bagi bangsa Indonesia,”tandasnya.

Namun, Syahrul sadar hal itu tidak akan bisa berjalan optimal jika tidak ada peran dari generasi muda.

“Peningkatan kapasitas dan kemampuan dalam konteks pembangunan pertanian hanya bisa dilakukan dengan melibatkan generasi milenial dan mempekerjakan generasi muda kita untuk menyongsong masa depan yang lebih baik,”ungkapnya.

Sahrul menyakini petani milenial pasti akan bertranformasi dari petani tradisional menjadi petani yang modern, melalui kemampuan mereka mengadopsi inovasi dari hulu sampai hilir. Dengan demikian, nantinya dapat mengembalikan lagi minat generasi muda terhadap Pertanian.

“Kami akan mendorong generasi milenial untuk kembali memajukan Pertanian Indonesia. Bahkan, kami (Kementrian Pertanian) optimis dalam lima tahun terakhir, target 2,5 juta petani milenial akan tercapai,” tandasnya.

Target tersebut katanya cukup beralasan, karena tingkat pengangguran di Indonesia terus meningkat terutama dimasa pendemi saat ini, dapat diselesaikan dengan mengoptimalkan sektor pertanian.

“Cita-cita kita sebagai lumbung pangan dunia bukan hal yang mustahil, apalagi indonesia memiliki sumber daya alam yang sangat kaya dan beragam,” tuturnya.

Dalam kesempatan webinar juga hadir Charles Meikyansyah, Anggota Komisi DPR-RI, Iwan Taruna, Rektor Universitas Jember yang sekaligus membuka acara webinar.

Sementara itu, Rektor Universitas Jember Iwan Taruna menuturkan ini sesuai dengan visi dan misi Universitas Jember untuk menjadi pertanian industrial.

“Universitas Jember posisinya sudah tepat adalah berada di wilayah lingkungan agraris perkebunan, sudah selayaknya kajiankajian difokuskan atau ditonjolkan pada sektor pertanian dan industri,” terangnya. Universitas Jember akan mendorong agar kajian tersebut harus memiliki output yang bermanfaat bagi masyarakat.[efi]

SAMBUNGAN

Senin Kliwon, 30 November 2020

Menjaga Kinerja Korpri di Era Disrupsi

Sambungan hal 1 nya merupakan generasi Y. Mereka inilah generasi yang diharapkan dapat memberikan suasana yang lebih konstruktif dalam keanggotaan Korpri Pemprov Jawa Timur. l

Dalam usia ke 49 tahun KORPRI, tanggal 29 November tahun 2020 ini, kehadiran Generasi Y diharapkan memberikan semangat baru, menjadikan KORPRI makin siap merespon dan menjawab tantangan era disrupsi, bersedia melakukan pembenahan kedalam agar memiliki daya tahan dan daya saing dalam menjalankan tugas fungsi pelayanan kepada masyarakat. Anggota KORPRI harus semakin agile dan inovatif dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam suasana pandemi ini, anggota Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) Jawa Timur tidak boleh lengah.

Melalui momentum HUT Korpri, saya mengajak seluruh anggota Korpri untuk terus bergerak mencari terobosan, terus melakukan inovasi. Inovasi adalah ruhnya birokrasi. Anggota Korpri menjadi motor penggerak birokrasi yang inovatif. Saat ini, pemerintah jawa timur terus melakukan reformasi birokrasi melalui inovasi pemerintahan, yang menerapkan e-Government.

Pemerintahan yang berbasis elektronik, mampu memberikan pelayanan yang lebih baik, cepat, lebih murah, dan mampu meminimalkan praktek korupsi. Saya sungguh bergembira, dari waktu ke waktu anggota KORPRI semakin inovatif dan kreatif dalam melaksanakan tugas sebagai pamong pelayan masyarakat. Berbagai penghargaan dari Pemerintah Pusat diberikan kepada Pemprov Jawa Timur sebagai apresiasi bagi pelayanan yang cepat, mudah dan smart bagi masyarakat. Pada tanggal 25 November yang lalu Pemerintah Provinsi Jawa Timur menerima Penghargaan TOP 15 Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Tahun 2020 Kategori Pengelolaan Aspek dengan Keberlanjutan Inisiatif Terbaik dan juga Penghargaan TOP 45 Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2020 untuk Klinik BUM Desa yang diserahkan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Ketua Ombudsman RI. TOP 15 Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Tahun 2020, Provinsi dan Kabupaten/Kota di Jawa Timur, yakni Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Pacitan dan Kota Madiun. TOP 45 Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2020, Provinsi dan Kabupaten/Kota di Jawa Timur, yaitu Klinik BUM Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur, Rumahku SIP Pemerintah Kabupaten Gresik, GAYATRI Humas Pemerintah Kota Mojokerto dan SEPASAR PEDAS Pemerintah Kota Malang.

Penghargaan ini merupakan bentuk apresiasi dan dorongan motivasi bagi penyelenggara pelayanan publik untuk terus berinovasi serta meningkatkan kualitas pelayanan publik yang prima, sejalan dengan program kerja CETTAR (Cepat, Efektif/ Efesien, Tanggap, Transparan, Akuntabel dan Responsif) dalam mengimplementasikan Nawa Bhakti Satya yaitu Jatim Amanah.

Beberapa Pelayanan publik saat ini sudah sangat smart, profesional dan mudah diakses oleh masyarakat, Misalnya Pembuatan Kartu Keluarga, e KTP, Pembuatan Akte Kelahiran, Pembayaran pajak kendaraan, SIM, Paspor, serta adminstrasi lainnya yang menjadi kebutuhan utama masyarakat, saat ini bisa didapatkan tanpa harus bertatap muka di kantor pelayanan publik. Masyarakat cukup mengirim kelengkapan data secara online atau melalui smartphone melalui aplikasi, dan dapat diambil hasilnya ketika sudah selesai proses atau langsung diantar kerumah tanpa harus menuju ke kantor pelayanan.

Dengan berbagai inovasi tersebut, maka perubahan mindset anggota Korpri menjadi sebuah keniscayaan, hari ini anggota Korpri harus fasih dalam menggunakan peralatan pelayanan secara digital, harus mahir mengoperasikan sistem dan berbagai aplikasi layanan berbasis internet.

Dengan teknologi yang semakin canggih, cara bekerja juga harus berubah. Kecepatan merupakan faktor kunci kesuksesan dalam berkarya. Yang cepat akan mengalahkan yang lambat. Anggota Korpri tidak boleh lagi menyelesaikan masalah saat ini, dengan cara-cara masa lalu. Masalah saat ini harus diselesaikan dengan cara- cara kekinian yang lebih cepat, lebih efisien, dan lebih memberikan dampak luas dan berjangka panjang.

Dari masa ke masa, ekspektasi masyarakat terhadap kualitas layanan publik yang diberikan anggota Korpri akan semakin tinggi. Maka anggota Korpri harus semakin bersemangat dalam meningkatkan kualitas layanan publik, agar berseiring dengan target pemenuhan kebutuhan pelayanan masyarakat . Untuk itu, setiap anggota Korpri harus memiliki fisik dan mental yang sehat, serta karakter dasar sebagai birokrasi yang melayani, dan berkarya bagi bangsa dan negara.

Anggota Korpri juga harus menjadi agen perubahan dalam masyarakat, menjadi perekat nilainilai patriotisme dan kecintaan terhadap NKRI. Hal tersebut harus menjadi jati diri anggota Korpri yang tak boleh lekang oleh waktu (*).

Akan Tes Komputer ASN Baru l Sambungan hal 1 pekerjaan.

“Kalau sampai ada yang tidak bisa komputer, itu sungguh sangat dipertanyakan sekali,” kata Hudiyono, usai mengambil janji/sumpah ASN Kabupaten Sidoarjo formasi 2018, di Pendopo Delta Wibawa beberapa waktu lalu.

Hudiyono mengatakan, dalam waktu dekat ini, dirinya nanti akan menyampling untuk ngetes kemampuan 10 ASN baru yang ada di lingkungan kerja Pemkab Sidoarjo. “Saat ini semua pekerjaan harus bisa dipertanggungjawabkan lewat sarana IT ini, kalau tidak bisa, terus bagaimana,” lanjutnya.

Kemampuan di bidang IT ini, lanjut pejabat yang saat ini menjabat Kepala Biro Administrasi Kesejahteraan Sosial Setdaprov Jatim ini, tidak bisa dipungkiri saat ini menjadi tantangan eksternal yang harus dimiliki oleh ASN baru di era milenial saat ini. [kus]

Munas Tarjih Muhammadiyah ke XXXI

Gubernur Singgung Soal Makanan Halal Pemprov, Bhirawa Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa berharap Munas Tarjih Muhammadiyah ke XXXI dapat mengurai dan membedah kehalalan makanan, dimana masalah halal food ini Indonesia belum masuk peringkat 10 besar dunia.

Harapan tersebut, disampaikan Khofifah pada acara Munas Tarjih Muhammadiyah ke XXXI di Universitas Muhammadiyah, Gresik, Minggu (29/11).

Gubernur Khofifah juga berharap agar Indonesia sebagai penduduk muslim terbesar di dunia bisa menyiapkan produk halal food menjadi produk food 10 terbaik dunia. Tak hanya itu, Khofifah juga berharap agar dalam Munas ini juga bisa dibahas kerangka pembiayaannya seperti fintek (financial teknologi) yang banyak ditemukan ilegal. “Ini bisa menjadi kajian yang substantif untuk kemudian di bahas dalam munas tarjih ini. Menjadi sebuah solusi bersama,” tegasnya.

Khofifah meyakini, bahwa dalam Munas Tarjih akan memberikan berbagai solusi yang akan berdampak terhadap seluruh pemimpin di negeri ini, yang mencoba untuk mengedepankan pencarian solusi yang efektif yang bisa mengatasi persoalan kebangsaan di Indonesia.

Pada kesempatan itu Gubernur Khofifah juga menyampaikan, perkembangan teknologi informasi telah sampai menuju era 5.0 yang mendorong sektor terdorong untuk

Sambungan hal 1

skala kecil. Sehingga dengan pabrik itu mereka bisa produksi di kawasan industri yang terjamin suplai airnya, listrik dan tempat pengolahan limbah yang aman.

“Kira-kira kawasan industri ini akan memfasilitasi pelaku UKM dan IKM terutama untuk kawasan industry halal yang sedang dikembangkan. Pelaku IKM dan UKM di Jatim dapat semakin tumbuh lebih baik lagi dan produknya memiliki akses lebih dalam melakukan kegiatan ekspor. Karena ini satu jaringan terpadu yang baratnya ini one stop service,” tandas Khofifah.

Ia mengatakan, tepat apabila

Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa saat hadir dalam Munas ke-31 Majelis Tarjih PP Muhammadiyah di Universitas Muhammadiyah Gresik, Minggu (29/11).

berpacu dengan teknologi digital.

Akan tetapi, kemajuan teknologi digital yang efektif harus ditunjang dengan kualitas sumber daya manusia yang produktif dan inovatif.

“Saya berpesan kepada seluruh peserta dari Munas Tarjih Muhammadiyah ini mampu mengedepankan peran manusia dalam mengoperasikan teknologi atau mesin. Jadi antara mesin dan human harus dilihat menjadi sebuah kerangka yang saling melengkapi,” ungkap Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa saat memberikan sambutan pada Pembukaan Musyawarah Nasional Tarjih Muhammadiyah XXXI di Universitas Muhammadiyah Gresik, Minggu (29/11).

Khofifah mengatakan, ketika dunia dihadapkan pada era digitalisasi sistem yang didalamnya juga terdapat E-Education, maka harus ada pesan yang dibahas. Jangan

semua sektor mengandalkan kemampuan mesin.

Termasuk tidak menggunakan robot serta jangan kesemuanya menggunakan gadget dalam mendukung aktifitas kegiatan sehari-hari. Akan tetapi harus ada dukungan human atau manusia di dalamnya.

“Sederhananya, jangan manusia digerakkan oleh robot, namun dalam diri manusia terdapat akhlak, karakter dan kearifan yang tidak dimiliki oleh robot. Format seperti ini kami berharap bisa dibahas di keluarga besar dari PP Muhammadiyah. Format seperti ini juga bisa di break down dalam Munas Tarjih,” jelasnya.

Ia berharap, nantinya, semua kegiatan digerakkan oleh robot ataupun sistem tapi mengkolaborasikan antara human dengan mesin atau robot. Selain mengedepankan antara human dan mesin. [tam]

Jatim memiliki Kawasan Industri Halal, yang tidak saja berkontribusi terhadap perkembangan industri halal Jatim, namun juga nasional. “Nantinya, kawasan industri halal akan menyerap sekitar 15 ribu tenaga kerja” tutur dia.

Sementara itu, pengelola Safe and Lock Sidoarjo Dirut PT Makmur Berkah Amanda Tbk Adi Saputra Tedja Surya sebelumnya mengatakan, pada Januari atau Februari proyek kawasan ini akan dimulai dengan peresmian oleh Wapres RI KH Makruf Amin.

Sebab, ini merupakan bagian dari program KNKS (Komite Nasional Keuangan Syariah). Ini akan menjadi yang pertama di Jatim.

“Kawasan industry halal ini

sebenarnya tidak baru di dunia.

Tapi di Indonesia belum ada dan di Jatim yang pertama. Di Malaysia misalnya, sejak 2011 kawasan industry itu sudah ada dan diminati oleh perusahaan-perusahaan besar,” tutur Adi Saputra.

Adi menjelaskan, yang membedakan antara kawasan industry halal dengan yang konvensional adalah fasilitas yang terintegrasi antara sistem sertifikasi dan lab halalnya.

“Kita sudah melakukan MoU dengan MUI dan penyelia halal sudah ada empat yang sudah ada di kawasan kita. Jadi semua yang di dalam itu intinya untuk mempermudah produksi di tempat itu seperti makanan atau kosmetik menjadi produk halal,” pungkas Adi. [tam]

pintu TPA Tlekung.

“Ada petugas yang mendirikan posko di situ. Akses jalan itu sendiri masih bisa dilewati.

Walaupun, harus melewati pemeriksaan petugas PSBL yang berjaga,”jelas Mardi.

Sementara, Camat Junrejo, Bambang Hari Suliyan menambahkan bahwa pihaknya saat ini tengah mempersiapkan kebutuhan logistik dan makanan bagi warga yang tinggal di kawasan PSBL. Dan penyiapan pangan itu bukan hanya untuk pasien positif Covid-19, tetapi semua warga yang melakukan PSBL juga. “ A d a 1 . 6 7 0 w a rg a Desa

Tlekung terdampak PSBL. Dan dalam PSBL, ketersediaan logistik sangat penting dan harus diperhatikan, termasuk aspek keamanan,”kata Bambang.

Dapur umum mandiri pun dibuat. Petugasnya adalah Tim Penggerak PKK Desa Tlekung.

Mereka membuat ratusan bungkus nasi per hari. Ratusan makanan akan didistribusikan kepada masyarakat terdampak PSBL. Bambang berharap PSBL Desa Tlekung bisa berjalan sesuai harap­ an. Dengan demikian setelah masa PSBL berakhir tidak perlu ada masa perpanjangan PSBL. [nas]

Jadi Kluster Baru Covid-19, Desa Tlekung Batu Diisolasi l

Sambungan hal 1

Tlekung yang terisolasi PSBL ada sekitar 1.670 orang,”ujar Kades Tlekung, Mardi, Minggu (29/11).

Ia menjelaskan dengan penerapan PSBL ini otomatis menyekat akses masuk ke kawasan Desa Tlekung terutama di Dusun Gangsiran. Karena, ada jalan besar masuk ke dusun tersebut.

Adapun penyekatan dilakukan pada akses jalan di RW 03 Desa Tlekung. Yaitu, kawasan yang terdapat wahana wisata Predator Fun Park. Kemudian penyekatan juga dilakukan di akses jalandi sekitar

Pemkab Blitar Mulai Data Penerima Vaksin Covid-19 l

Bupati Tolak Usulan Dewan untuk Buka Sekolah l

Kebut Kawasan Industri Halal Pertama di Sidoarjo

l

Halaman 11

Sambungan hal 1

masi terbaru yang diterima, untuk vaksin Covid-19 akan diberikan pada awal tahun 2021 mendatang.

Sebab ini merupakan penyakit baru, sehingga pembuatan vaksin tidak

bisa secara instan dan perlu waktu yang panjang. “Saat ini pemerintah sedang melakukan uji klinis, sehingga disaat dilakukan pemberian vaksin benar-benar manfaat dan bisa mengurangi penyebarannya,” imbuhnya. [htn]

Krisna Yekti

Hartono/Bhirawa

Sambungan hal 1

Bupati Maryoto Birowo, Minggu (28/11).

Menurut dia, Kabupaten Tulungagung baru memungkinkan PTM untuk SD dan SMP pada awal Januari 2021 mendatang seperti yang disampaikan Mendikbud RI, Nadim Makarim. Tetapi dengan catatan tidak terjadi lonjakan tinggi kasus penularan Covid-19. “Kita tunggu satu setengah bulan kedepan, apa nanti boleh apa tidak (membuka sekolah),” terangnya.

Bupati Maryoto Birowo menyatakan sudah pula meminta pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tulungagung untuk melakukan kajian dalam pembelajaran tatap muka.

“Saya sudah minta Dindikpora untuk melakukan mitigasi dan kajian di masing-masing lembaga sekolah. Apa yang harus disiapkan harus memenuhi persyaratan protokol kesehatan, semisal tempat duduknya physical distancing, ada tempat cuci tangan pakai sabun dan pakai masker. Yang penting juga gurunya harus disiplin,” paparnya.

Sebelumnya, dalam laporan reses yang dibacakan oleh anggota DPRD Tulungagung, Ali Masrup meminta untuk dilakukan PTM karena pembelajaran lewat daring terkendala keterbatasan sarana dan prasarana (HP dan kuota internet).

“Metode pembelajaran di masa pandemi Covid-19 jangan hanya dilakukan lewat daring, tetapi bisa dilakukan tatap muka meskipun secara bergantian supaya siswa mendapatkan penjelasan langsung dari guru dan tidak hanya sekedar tugas dan tugas tanpa ada penjelasan yang memadai,” jelasnya.

Ketua DPRD Tulungagung, Marsono, dalam rapat paripurna usai penyampaian laporan reses ini juga sempat mengomentarinya. Ia menyebut tidak mungkin diadakan pembelajaran tatap muka untuk SD dan SMP pada saat ini. “Sudah kami bicarakan dengan bupati memang belum boleh untuk pembelajaran tatap muka sekarang. Langsung saya jawab sekarang daripada menunggu nanti,” tuturnya.

Hari Sabtu (28/11) kemarin, dari laporan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Tulungagung di Kota Marmer terjadi peningkatan kasus warga yang terkonfirmasi positif Covid-19. Peningkatan pada hari itu mencapai 62 orang dan merupakan yang tertinggi kasus penambahan Covid-19 per hari sejak bulan Maret lalu.

Bahkan kapasitas rumah sakit sebagai tempat perawatan pasien Covid-19 dan Rusunawa IAIN Tulungagung sebagai tempat karantina sudah tidak mencukupi lagi. [wed]

Syaifullah Jabat Plh Bupati Situbondo l

Sambungan hal 1

tubondo dan hanya melaksanakan tugas sehari hari Bupati Situbondo dan melaporkan pelaksanaan tugas itu kepada Gubernur Jatim.

Selain itu, lanjut Syaifullah, ia tidak berwenang mengambil keputusan dan atau tindakan yang bersifat strategis. “Misalnya yang berdampak pada perubahan status hukum pada aspek organisasi, kepegawaian dan alokasi anggaran,” jelas sawawi/bhirawa mantan Kepala Bappeda Ka- Plh Bupati Situbondo Syaifullah. bupaten Situbondo itu.

Masih kata Syaifullah, Keputusan Gubernur Jatim itu berlaku mulai ditetapkan sejak 26 November 2020 dan berakhir sampai dengan berakhirnya masa kampanye Wakil Bupati Situbondo, Yoyok Mulyadi, pada 5 Desember 2020 mendatang.

Surat keputusan Gubernur ini, terang Syaifullah, juga ditembuskan kepada Mendagri, Dirjen Otda Kemendgari dan Ketua DPRD Kabupaten Situbondo. ”Saya juga mendapatkan surat tembusan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya,” ujar Syaifullah.

Syaifullah memastikan, jika Wakil Bupati Yoyok Mulyadi sudah mulai masuk kantor, secara otomatis jabatan dia sebagai Plh Bupati Situbondo akan berakhir secara otomatis.

Syaifullah menerangkan, dirinya ditunjuk menjadi Plh Bupati Situbondo mengacu pada UU Nomor 23 tahun 2014 yang sudah diubah menjadi UU Nomor 09 tahun 2015. “Disana disebutkan, apabila bupati atau wakil bupati berhalangan sementara atu tetap, pelaksana tugas harian adalah Sekda,” urai mantan Kabag Perekonomian itu.

Syaifullah kembali memaparkan, untuk kebijakan strategis nanti bisa dijalankan oleh Wakil Bupati Situbondo Yoyok Mulyadi setelah rampung menyelesaikan masa cuti kampanye pilkada. Pasalnya, imbuh Syaifullah, setelah Bupati Situbondo Dadang Wigiarto meninggal dunia, Wabup Yoyok bisa menduduki jabatan sebagai Pj Bupati atau bupati Situbondo.

“Kepastian untuk statusnya hanya Gubernur Jatim yang memiliki kewenangan. Namun bisa saja Wabup Yoyok menjadi Pj Bupati atau Bupati Situbondo,” pungkas Syaifullah. [awi]

Pajang Benda Bersejarah Kuno, jadi Jujugan Studi Pelajar dan Mahasiswa l

Sambungan hal 1

liki sebuah museum khusus untuk benda bersejarah kuno. Cita-cita itu akhirnya di rangkai oleh Irwan seraya menunggu momen yang tepat untuk bisa terwujud.

Setelah dirasa cukup, Irwan meng­ ajak beberapa kolega terdekatnya yang sama sama memiliki kepedulian kepada benda bersejarah. “Akhirnya disepakati pada 4 April 2020 itu kami resmi mendirikan YMBS. Ada banyak elemen yang mau duduk dalam struktur kepengurusan YMBS. Diantaranya dari unsur ASN, guru, aktivis pariwisata dan pengamat kesenian di Kota Santri Situbondo,” jelasnya.

Agar gaung YMBS semakin berkibar, Irwan kala itu mengajak Dandim 023 Situbondo Letkol Inf Akhmad Juni Toa sebagai pembina. Sedangkan kursi Ketua Umum, dijabat Irwan Kurniadi dan Sekretaris ditempati Jamil Hakim. Irwan juga mengajak sahabatnya M Andiy Syamsul

Arifin sebagai bendahara dan menempatkan tiga orang sahabatnya sebagai pengawas. “Mereka diantaranya Ahmad Sani, Agung Hariyanto dan Zainul Hidayatullah. Ketiga teman saya ini memiliki kecintaan yang besar bagi kemajuan YMBS kedepan,” terang Irwan.

Irwan menambahkan, museum swasta yang ia kelola harus memenuhi sejumlah persyaratan yang salah satunya berbadan hukum. Untuk itulah sejumlah komunikasi dan koordinasi dilakukan guna mewujudkan legalitas formal lembaga YMBS. Irwan mengatakan, para pengurus tersebut tercatat sebagai tujuh perintis Yayasan Museum Balumbung Situbondo (YMBS) hingga saat ini.

“YMBS ini sudah resmi berakta notaris Mohammad Yusuf Ibrahim SH MKn pada 8 Juni 2020 dan berSK Menkumham pada 11 Juni 2020.

Dokumen tersebut kemudian diserahterimakan pada 23 Juni 2020. Termasuk meneruskan alat kelengkapan persyarat­

an museum lainnya,” ujar Irwan.

Agar kiprah YMBS semakin terlihat, ingat Irwan, disepakati oleh semua pengurus untuk melakukan afiliasi dengan PICB (Pusat Informasi Cagar Budaya) Balumbung. PICB Balumbung ini didirikan pada 10 Juli 2019 sebagai wadah komunitas pengumpul data cagar budaya di Kabupaten Situbondo.

Tak cukup itu, lanjut Irwan, YMBS juga menjalin sebuah kerja sama dengan FPPS (Forum Pustakawan dan Perpustakaan Situbondo) dengan menerbitkan buku seri cagar budaya. “Judulnya bernama ‘Jejak Majapahit di Kabupaten Situbondo’ hasil tulisan saya sendiri dan sudah diluncurkan pada penghujung tahun 2019, lalu,” ucap Irwan.

Selanjutnya, sambung Irwan lagi, pada 23 Juni 2020 usai legalitas YMBS diserahterimakan, PICB Balumbung secara resmi berafiliasi dengan yayasan.

Artinya, sejak resmi berafiliasi, ke­ giatan PICB Balumbung dinaungi oleh

yayasan. Hal ini dimaksudkan sebagai legalitas formal PICB Balumbung dalam melakukan semua kegiatan ditengah masyarakat. “Kedepan YMBS berencana membuka unit-unit pelaksana kegiatan baik di pusat maupun di daerah sebagai sebuah kantor cabang,” kupas Irwan.

Agung Hariyanto salah satu Pengawas YMBS menegaskan, ia bersama semua pengurus berkomitmen untuk terus meningkatkan keberadaan museum yang ia kelola secara bersama sama. Agung mengaku siap membuka pintu, bagi siapaun untuk melakukan kunjungan atau studi banding bagi kalangan pelajar dan mahasiswa.

Agung juga mencatat beberapa kali mahasiswa jurusan sejarah melakukan kunjungan ke YBMS baru baru ini.

“Kami sangat senang jika ada pengunjung yang datang menggali sebuah benda bersejarah yang dipajang di YMBS ini,” pungkas pria yang dikenal sebagai pecinta pariwisata ini. [*]

Senin Kliwon, 30 November 2020

KILAS DAERAH

Gus Ipul Gagas Revitalisasi Angkot di Kota Pasuruan Pasuruan, Bhirawa Calon Wali (Cawali) Kota Pasuruan, Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menyapa masyarakat Kota Pasuruan. Yang ditemui adalah para sopir angkutan umum (angkot). Dihadapan mereka, Gus Ipul akan menggagas revitalisasi angkutan umum di Kota Pasuruan. Pasalnya, selama ini para sopir angkot belum mendapat perhatian dari pemerintah. Gus Ipul menyatakan pada era digital dan di tengah banyaknya layanan transportasi berbasis digital, angkutan umum konvensional harus tetap mendapat perhatian. Sehingga, penghasilannya bisa meningkat.

"Harus ada perhatian, sehingga penghasilannya bisa meningkat. Saat ini kondisnya belum mendapat perhatian," ujar Gus Ipul, Jumat (27/11) sore. Mereka berkeluh kesah kepada Gus Ipul. Pasalnya, penghasilannya makin hari semakin menurun usai dihantam pandemi Covid-19. Yang paling terjun bebas yaitu semenjak pandemi, anak-anak sekolah belajar di rumah. Sehingga penghasilan mereka turun drastis.

Karena itu, pemerintah harus berperan aktif mengakomodir keluhan para sopir angkot. Gus Ipul menilai perlu adanya revitalisasi angkutan umum di Kota Pasuruan. Tentu, angkutan umum harus terintegrasi mulai dari gang, jalan besar hingga di tempat-tempat publik. "Jangan dibiarkan begini, angkutan umum ini harus direvitalisasi," jelas Gus Ipul. Tak hanya itu, adaptasi dengan dunia digital harus mutlak diperlukan. Nantinya, angkutan umum ini juga akan terintegrasi dengan program Smart City Gus Ipul. [hil]

Bhirawa

Halaman 12

Hasil Lembaga Survei TerUKUR Pilkada Kabupaten Malang 2020

Paslon SanDi Menang Tipis Kab Malang, Bhirawa Hasil survei dari ketiga Pasangan Calon (Paslon) Bupati Malang yang dilakukan Lembaga Survei TerUKUR, yakni Paslon Nomor Urut 1 HM Sanusi-Didik Gatot Subroto (SanDi), Nomor Urut 2 Lathifah Shohib-Didik Budi Muljono (SanDi), dan Paslon Nomor Urut 3 Heri Cahyono-Gunadi Handoko (Malang Jejeg), terkait kekuatan elektabilitas ketiga paslon masih unggul Paslon SanDi. Sedangkan keunggulan Paslon SanDi, kata Direktur Lembaga Survei TerUKUR Hasan Ubaidillah, Minggu (29/11), kepada sejumlah wartawan, berdasarkan hasil survei yang kita lakukan pada tanggal 6-11 November 2020, telah menunjukkan jika perolehan elektabilitas masing-masing paslon, seperti Paslon SanDi mendapatkan elektabilitas sebesar 54,4 persen, Paslon LaDub 30,3 persen, dan Paslon Nomor Urut 3 mendapatkan 7,6 persen, yang maju di Pemilihan Bupati (Pilbup) Malang 2020 melalui jalur independen.

"Dari melihat hasil survei yang kita lakukan, maka Paslon SanDi di Pemi-

lihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Malang 2020, hasil suaranya unggul dari kedua rivalnya, tapi menang tipis," terang dia.

Hasan mengatakan, data survei yang dilakukan Lembaga Survei TerUKUR tersebut, diambil melalui tatap muka secara langsung dengan responden sebanyak 800 responden, yang tersebar secara proporsional di 33 kecamatan di Kabupaten Malang.

Sedangkan metode yang kita pakai yankni dengan menggunakan multistage random sampling dengan margin of error +/- 3,4 persen dengan derajat kepercayaan 95 persen. Sehingga dengan menggunakan metode

tersebut, maka tingkat keakurasiannya bisa dipertanggunjawabkan.

Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya (UB) Malang ini melanjutkan, untuk massa Nahdlatul Ulama (NU)terpecah dukungannya ketiga paslon. Sehingga hal itu telah menguntungkan Paslon SanDi, karena massa NU lebih banyak mendukung HM

Sanusi-Didik Gatot Subroto. Seperti Paslon SanDi mendapatkan dukungan NU sebesar 52,5 persen, Paslon Lathifah Shohib-Didik Budi Muljono memperoleh dukungan 34, 4 persen, dan Paslon Heri Cahyono-Gunadi Handoko hanya pemperoleh 7,0 persen. Sedangkan massa NU yang tidak menjawab terkait dukungan ketiga paslon 6,0 persen. [cyn]

cahyono/bhirawa

Paslon Nomor Urut 1 HM Sanusi Didik Gatot Subroto di Pilkada Kab Malang 2020 menang tipis.

TIM SELEKSI PEMILIHAN ANGGOTA KOMISI PENYIARAN INDONESIA DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR Jl. A. Yani No. 242 – 244 Surabaya Telp. (031) 8294608 Fax. (031) 8294517 Website: http://kominfo.jatimprov.go.id/. Email: kominfo@jatimprov.go.id SURABAYA

PENGUMUMAN PENERIMAAN CALON ANGGOTA KOMISI PENYIARAN INDONESIA DAERAH (KPID) PROVINSI JAWA TIMUR PERIODE 2021 – 2024 NOMOR : 065/5003/114.3/2020 Tim Seleksi Pemilihan Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Jawa Timur Periode 2021 – 2024, membuka pendaftaran Calon Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Jawa Timur Periode 2021 – 2024, dengan ketentuan sebagai berikut : I. WAKTU DAN LAYANAN PENDAFTARAN 1. Pendaftaran dilaksanakan mulai tanggal 1 Desember 2020 sampai dengan tanggal 31 Desember 2020.

2. Berkas pendaftaran dapat langsung dikirimkan ke Sekretariat Tim Seleksi Pemilihan Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Jawa Timur Periode 2021 – 2024, pada hari dan jam kerja, paling lambat tanggal 31 Desember 2020 atau secara daring (online) paling lambat tanggal 31 Desember 2020 pukul 23.59 WIB. 3. Calon Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Jawa Timur Periode 2021 – 2024 yang akan mendaftarkan diri diharuskan memilih salah satu layanan pendaftaran, secara langsung atau secara daring (online). Jika berkas pendaftaran dikirimkan melalui kedua layanan pendaftaran sekaligus, Tim Seleksi hanya akan memverifikasi berkas yang dikirimkan secara langsung.

II. PERSYARATAN DAN TATA CARA PENDAFTARAN a. Persyaratan Umum : 1. Warga Negara Republik Indonesia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; 2. Setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 3. Berpendidikan minimal sarjana atau memiliki kompetensi intelektual yang setara; 4. Sehat jasmani dan rohani; 5. Berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela; 6. Memiliki kepedulian, pengetahuan dan/atau pengalaman dalam bidang penyiaran; 7. Tidak terkait langsung dan tidak langsung dengan kepemilikan media massa; 8. Bukan anggota legislatif dan yudikatif; 9. Bukan pejabat pemerintah; 10. Nonpartisan. b. Persyaratan Khusus : Pendaftar juga diharuskan menyertakan dokumen-dokumen persyaratan khusus sebagai berikut : 1. Surat Pendaftaran sebagai calon Calon Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Jawa Timur Periode 2021 – 2024; 2. Daftar Riwayat Hidup (Curriculum Vitae); 3. Fotocopy Ijazah sarjana yang telah dilegalisir; 4. Pasphoto terbaru berwarna ukuran 4 x 6 sebanyak 5 (lima) lembar; 5. Makalah yang berisi tentang visi, misi dan uraiannya jika nanti menjadi Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Jawa Timur masa jabatan Tahun 2021 - 2024; (ditulis dengan jenis huruf (font) Time New Roman, ukuran font 12, spasi 1,5 berumlah 7 – 10 halaman, kertas ukuran A4) 6. Surat pernyataan sebagai warga negara Republik Indonesia berikut foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP); 7. Surat pernyataan kesetiaan kepada Pancasila dan Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945; 8. Surat pernyatan ketidakterkaitan dengan kepemilikan lembaga penyiaran, bukan anggota legislatif dan yudikatif, bukan pejabat penyelenggara pemerintah, dan bukan anggota partai politik; 9. Surat dukungan dari masyarakat; 10. Surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari Rumah Sakit Pemerintah; 11. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari kepolisian; III. LAIN – LAIN 1. Informasi lebih lanjut, formulir pendaftaran dan format syarat pendaftaran lainnya dapat diunduh di website : http://kominfo.jatimprov.go.id/ 2. Pendaftaran secara langsung dilayani pada tanggal 1 Desember – 31 Desember 2020 pada jam kerja.

Dengan ketentuan pada jam kerja: Senin s/d Kamis : Pukul 08.00 WIB – 15.00 WIB Jumat : Pukul 08.00 WIB – 14.00 WIB 3. Berkas pendaftaran yang didaftarkan secara langsung diserahkan kepada: Sekretariat Tim Seleksi Pemilihan Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Jawa Timur Periode 2021 – 2024 d/a. Bidang Komunikasi Publik, Dinas Kominfo Provinsi Jawa Timur Jalan A. Yani No. 242 – 244 Surabaya 4. Pendaftaran secara daring (online) dapat dilakukan melalui tautan berikut: bit.ly/SeleksiKPIDJatim2021 paling lambat pukul 23.59 WIB tanggal 31 Desember 2020.

Surabaya, 25 November 2020 Tim Seleksi Pemilihan Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Jawa Timur Ketua,

Prof. Akh. Muzakki, M.Ag, Grad.Dip.SEA, M.Phil, Ph.D