Binder30okto2015

Harian Bhirawa Ditunjuk kembali sebagai sarana pengumuman iklan tender/lelang pemerintah di seluruh Jawa Timur berdasarkan SK Gubernur No.188/343/ KPTS/013/2011

HARIAN IKLAN/ LANGGANAN

031-5615454 Harga Langganan Rp 55.000/bulan Eceran Rp 3.000

Jumat Pahing, 30 OKTOBER 2015

http://www.harianbhirawa.co.id

30 OKTOBER 2015

AGENDA HARI INI

 Gubernur H Soekarwo

13.00 Menghadiri Rapat Paripurna DPRD Jatim 19.00 Menghadiri Wayangan di Halaman Kantor Gubernur Jatim

 Wagub H Saifullah Yusuf 13.00 Haul KH Husnan di PP Al Ibrohim Manyar Gresik 14.00 Pembukaan Kongres Pemuda Hindu di Gedung Moeljadi 19.00 Pembukaan Pasar Rakyat di Alun-alun Sidoarjo 21.00 Gabung Wayangan di Halaman Kantor Gubernur Jatim

 Sekdaprov H Akhmad Sukardi

06.30 Senam Pagi di Halaman Kantor Gubernur 13.00 Menghadiri Rapat Paripurna DPRD Jatim 19.00 Menghadiri Wayangan di Halaman Kantor Gubernur Jatim

Pemkot Batu Bantu Alat Laboratorium SMK Batu, Bhirawa Pemkot Batu menunjukkan komitmennya untuk meningkatkan mutu pendidikan bagi warganya. Selain membebaskan uang SPP, Pemkot Batu juga berupaya melengkapi kebutuhan sarana dan peralatan sekolah yang dibutuhkan para siswa. Kamis (29/10), Pemkot memberikan bantuan 3 set alat laboratorium untuk tiga SMK Negeri di Kota Batu.

“SMKN yang mendapatkan bantuan alat laboratorium kali ini adalah SMKN 1, SMKN 2, dan SMKN 3,”ujar Kabid Pendidikan Dasar (Dikdas) Dindikpora Batu Esty Dwi Astuti saat melaporkan hasil pengadaan peralatan laboratorium ke

Raut Bahagia Warnai Penyerahan 11 Balita pada Keluarga Baru Pemprov, Bhirawa Terharu dan bahagia.

Itulah perasaan yang dirasakan calon orangtua asuh ketika mereka resmi menggendong bayi berumur kurang dari lima tahun dari Kepala Dinas Sosial Jatim Dr Sukesi Apt MARS dalam pelepasan Calon Anak Angkat (CAA) pada calon orangtua asuh angkatan ke XII 2015 di kantor Dinsos Jatim.

Rata-rata para orangtua asuh atau keluarga angkat itu berasal dari berbagai latar belakang pendidikan.

Mulai dari dokter, pengusaha, PNS, dan sebagainya. Misalkan saja, salah satu pasangan suami istri Letkol Laut Farizworo Arfandi dan Ny Feni Hermawati, merupakan salah satu

 ke halaman 11

 ke halaman 11 rachmat/bhirawa

Salah satu calon orangtua asuh, Kartika Widyawati sedang mencium balita anak asuhnya dari tangan Kepala Dinsos Jatim Dr Sukesi Apt MARS, Kamis (29/10).

Siklus Akreditasi Lima Tahunan Mustahil Dicapai Tanpa Dukungan APBD, Reakreditasi Sembilan Tahun Sekali

Pj Bupati Zarkasi bersama dengan pimpinan dan anggota DPRD Banyuwangi, Kamis (29/10).

Dekatkan Hati, Pj Bupati Silaturahim ke Forpimda Banyuwangi, Bhirawa Setelah menggelar konsolidasi internal dengan pimpinan Satuan Kerja Perngkat Daerah (SKPD), Kepala Bagian / kantor di lingkungan Pemkab Banyuwangi, Pj Bupati Banyuwangi Zarkasi melaksanakan program silaturahim ke Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) termasuk dengan Pimpinan DPRD Banyuwangi, Kamis (29/10).

Pj Bupati Banyuwangi Zarkasi mengatakan silaturahim yang dilakukan merupakan upaya untuk saling mengenal dan mendekatkan hati agar ke depan bisa terbangun komunikasi yang enak.

Karena dengan jalinan komunikasi yang baik, tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan. ”Tidak ada pembicaraan khusus kehadiran saya di DPRD. Tadi di dalam kami hanya guyon dengan bahasa sederhana, nyedhekno ati dan madakno persepsi,” ujar Zarkasi.

BAN S/M Jatim, Bhirawa Masa akreditasi sekolah/madrasah harus diperbarui dalam kurun waktu lima tahun sekali. Namun hal ini mustahil dicapai sekolah. Sebab, kuota akreditasi dari Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah (BAN S/M) sangat minim.

Kepala BAN S/M Dr Abdul Mu’ti menuturkan, siklus akreditasi sekolah idealnya dilakukan lima tahun sekali. Tetapi dengan asumsi kuota APBN sebesar 30 ribu lembaga per tahun, siklus akreditasi bisa mencapai sembilan tahunan. Artinya, sekolah baru bisa melakukan akreditasi ulang (reakreditasi) setiap sembilan tahun sekali. Fakta ini

cukup memilukan. Sebab, status akreditasi cukup penting bagi sekolah. Baik sebagai syarat menyelenggarakan Ujian Nasional (UN), memasuki perguruan tinggi, dunia industri maupun untuk mengakses bantuan dari pemerintah dan swasta. “Itu sebabnya, langkah yang ditempuh Jatim untuk melaksanakan akreditasi mandiri dengan mengajak kabu-

Selalu Bersyukur Hari Sucahyono, ayah satu orang puteri belum lama ini.

Ia juga mengatakan meski berasal dari desa di Kabupaten Tuban, tapi selalu merasa bersyukur karena diberi kesempatan menjadi PNS di Kab Sidoarjo.

 ke halaman 11

 ke halaman 11

Akreditasi PTS Berimbas ke Status Dosen

Surabaya, Bhirawa Kewajiban akreditasi tidak hanya berlaku di sekolah. Pada perguruan tinggi, akreditasi juga diwajibkan mulai tingkat Prodi hingga akreditasi institusi. Berbagai implikasi dari aturan ini pun mulai terasa memberatkan bagi Perguruan Tinggi Swasta (PTS).

Hal itu terungkap dalam forum diskusi PTS se-Jatim di Universitas Ciputra, Kamis (29/10). Sekolah Tinggi Teknik Surabaya (STTS), misalnya. Ketua Prodi S2 Teknologi Informasi STTS Endang Setyati menjelaskan secara institusi, STTS mendapatkan akredi-

 ke halaman 11

Sunarno Jadi Pjs Dirut PDAM Surya Sembada

 ke halaman 11

PEJABAT eselon III Satpol PP Kab Sidoarjo ini selalu bersyukur.

Karena pada 3 September kemarin, ia masih diberi Allah SWT rejeki yakni kesehatan sehingga bisa berulang tahun ke-49. ‘’Kesehatan di atas segalanya, kesehatan lebih m a h a l daripada harta,’’ ujar

paten/kota agar mengalokasikan anggaran melalui APBD sudah tepat,” tutur Mu’ti saat dikonfirmasi, Kamis (29/10).

Menurutnya, siklus akreditasi lima tahunan hanya bisa dicapai jika ada dukungan APBD kabupaten/kota. Dukungan tersebut, sesungguhnya tidak selalu berupa anggaran untuk menambah kuota akreditasi. Karena selain itu, pemerintah daerah juga bisa memberi dukungan dalam bentuk sarana-prasarana, sumber daya manusia maupun dukungan kebijakan.

Tahun depan, lanjut Mu’ti,

gegeh/bhirawa

Pj Wali Kota Surabaya Nurwiyatno saat memberikan keterangan kepada media terkait penunjukan Sunarno sebagai Pjs Dirut PDAM Surya Sembada, Kamis (29/10).

Pemkot Surabaya, Bhirawa Setelah melalui rapat tertutup, akhirnya Penjabat (Pj) Wali Kota Surabaya Nurwiyatno memilih Direktur Pelayanan PDAM Sunarno untuk menjadi Pejabat Sementara (Pjs) Dirut PDAM yang habis masa jabatannya. Keputusan tersebut diambil dengan pertimbangan kuat dan setelah mendapat rekomendasi dari Bawas PDAM Surya Sembada.

“Sudah kami putuskan, tadi (kemarin) pagi, SKnya juga sudah kami sampai ke Pjs Dirut PDAM,” jelas Nurwiyatno kepada wartawan, Kamis (29/10).

Dia menegaskan, sesuai perda yang mengatur tentang mekanisme pemilihan Pjs, dalam prosesnya memang harus mempertimbangkan rekomendasi dari Bawas. Sedangkan direksi

 ke halaman 11

Sugiri Sancoko

Kartika Hidayati

Kartika dan Sugiri Resmi Di-PAW DPRD Jatim, Bhirawa Setelah menunggu hampir satu bulan lamanya sejak penetapan Kartika Hidayati (PKB) dan Sugiri Sancoko (Demokrat) sebagai Cabup yang maju dalam Pilkada serentak pada 9 Desember 2015 mendatang, akhirnya Mendagri menurunkan keputusan untuk memberhentikan keduanya.

 ke halaman 11

Melihat Kampoeng Sinau

Dari Menolong Tetangga, Kini Tamu 11 Negara Antri Berbagi Ilmu Bermula dari menolong satu anak tetangga untuk belajar bahasa Inggris dan menanamkan budi pekerti, sekarang sekolah informal ini mempunyai 600 siswa SD, SMP, SMA dan SMK. Menariknya ternyata 11 guru relawan dari luar negeri selalu antri untuk berbagi ilmu.

Achmad Suprayogi, Kabupaten Sidoarjo Hari Sucahyono SH

Sentil..  Membelot, Pengurus PDIP Terancam Dipecat  Yang abadi hanya kepentingan  Akhiri Jabatan, Bupati dan Wabup Sidoarjo Pamer Prestasi  Setelah ini, baru bersaing berebut kursi Sidoarjo 1  BPBD Perpanjang Tanggap Darurat Kekeringan  Panas dan krisis air bersih berarti masih lama juga

Karena selalu yakin dan sabar, serta istikomah yang mendalam, akhirnya pada 2006 terwujudlah Kampoeng Sinau di Desa Siwalanpaji, Buduran.

Itulah penuturan Muhammad Zamroni pendiri Kampoeng Sinau saat forum KIM (Kelompok Informasi Masyarakat) dari Kecamatan Taman berkunjung di KIM Melati Desa Siwalanpanji, Rabu (28/10) kemarin.

Pria yang akrab dipanggil Pak Zam, menceritakan ihwal munculnya Kampoeng Sinau, tempat pembelajaran informal yang popular di Sidoarjo ini. Awalnya dia dimintai tetangga agar mengajari anaknya pelajaran

bahasa Inggris. Dalam beberapa hari, tak disangka ternyata ada sekitar 7 anak yang minta diajari pelajaran bahasa Inggris. Karena kondisi ruang tamu rumah orangtuanya yang tidak memadai, akhirnya meja dan kursi terpaksa harus dipinggirkan.

Setelah meja dan kursi dipinggirkan, ternyata tidak cukup menampung jumlah siswa yang terus bertambah. Akhirnya meja kursi ditaruh di dapur. Begitu ada ruang kosong/gudang juga menjadi sasaran untuk ditempati anak-anak belajar,

 ke halaman 11

achmad suprayogi/bhirawa

Anna Rossi guru dari Inggris, rela menularkan ilmunya selama satu satu bulan gratis di Kampoeng Sinau.

SURABAYA

2

Jumat Pahing 30 OKTOBER 2015

LEGISLATIF - EKSEKUTIF

SKPD Harus Sudah Serahkan RPU Sebelum 10 November Pemprov, Bhirawa Sekdaprov Jatim, DR Akhmad Sukardi, MM meminta agar seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemprov untuk menyerahkan Rancangan Umum Pengadaan (RPU) sebelum tanggal 10 November.

Himbauan itu disampaikan oleh Sukardi di saat membuka Rapat Evaluasi Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa pada SKPD di Lingkungan Pemprov.

Jatim Tahun Anggaran 2015, di Ruang Rapat Bappeda Prov.

Jatim, Kamis (29/10).

Mantan Kepala Dispenda Jatim itu mengatakan bahwa APBD Pemprov Jatim Tahun Anggaran 2016 akan disahkan DPRD Jatim pada tanggal 10 Nopember 2015. Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomo 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat PP No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, maka pengguna anggaran harus sudah mempersiapkan dan menyusun RUP barang/jasa secara terbuka kepada masyarakat luas. Selanjutnya pemilihan penyedian barang/jasa dilakukan oleh UPT P2BJ atau Pejabat Pengadaan.

“Namun untuk pekerjaan yang kompleks dan/atau pekerjaan rutin yang harus dipenuhi pada awal tahun anggaran dan tidak boleh berhenti, maka proses pemilihan penyedia barang/jasa

wwn/bhirawa

Sekdaprov Akhmad Sukardi saat Rapat Evaluasi Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa pada SKPD di Lingkungan Pemprov. Jatim Tahun Anggaran 2015, di Ruang Rapat Bappeda Prov. Jatim, Kamis (29/10). dapat diumumkan sebelum RUP harus diajukan ke UPT P2BJ kebutuhan, penganggaran, ke- yang lebih cepat dan terkendali diumumkan,” katanya.

(Pelaksanaan Pengadaan Ba- bijakan umum dan kerangka akan berdampak positip dalam Dicontohkan, Dinas Kese- rang dan Jasa). Atau paket acuan kerja. Selain itu hen- pelayanan kepada masyarakat. hatan atau Dinas Sosial yang tersebut segera diproses oleh daknya memperhatikan juga Agar proses pengadaan bamiliki paket pelelangan untuk pejabat pengadaan untuk paket jadwal pelaksanaan pengadaan, rang/jasa dapat berjalan sesuai pekerjaan rutin dan tidak boleh pekerjaan yang memenuhi kri- sehingga jadwal pembayaran dengan rencana, menurut Sekda berhenti, yaitu makan minum teria pengadaan langsung, wa- kontrak dapat selaras dengan perlu kerjasama antar orgapasien untuk penghuni panti laupun RUP belum diumumkan. target penyerapan anggaran nisasi pengadaan yang ada. atau rumah sakit. Maka Bulan Penyusunan RUP tersebut yang telah ditetapkan.

Yaitu Pengguna Anggaran/KuaNopember 2015 paket tersebut adalah mulai dari identifikasi Dengan penyerapan anggaran sa Pengguna Anggaran, Pejabat

Pembuat Komitmen, UPT P2BJ atau Pejabat Pengadaan, serta Panitia Penerima Hasil Pekerjaan dalam melaksanakan tugasnya.

“Proses pengadaan barang/ jasa pemerintah merupakan bagian dari siklus manajemen pengelolaan keuangan daerah, sehingga pengadaan barang/jasa sangat penting peranannya karena menyangkut pelaksanaan tugas dari masing-masing SKPD,” ungkapnya.

Pada kesempatan itu ia berpesan agar para pengelola barang/jasa tidak usah menghindar, tidak usah takut. Kerjakan semua sesuai dengan prosedur dan lengkapi persyaratan yang ada.

“Saya berharap dengan adanya pertemuan ini dapat didiskusikan secara arif dan bijaksana untuk saling melengkapi dalam mengatasi permasalahan barang/jasa. Sehingga akan tercipta pengadaan barang/jasa yang efisien, efektif transparan, terbuka, bersaing, adil dan skuntabel sesuai Peraturan Perundang-undangan,” pesannya penuh harap.

Sementara itu Kepala UPT P2BJ Prov. Jatim Ir. Yuswanto, MSi mengatakan bahwa Rapat Evaluasi Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pada SKPD di Lingkungan Pemprov. Jatim merupakan salah satu upaya Pemprov. Jatim untuk mempercepat pengadaan barang/jasa serta penyerapan anggaran pada SKPD (Satuan Kerja PemeQ wwn rintah Daerah).Q

Digerojok Anggaran Triliunan, Pelayanan RSUD Masih Belum Optimal

Beberapa pengunjung terlihat mendatangi stan-stan UMKM binaan Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Timur.

Peringatan HUT Provinsi Jatim ke-70 di Kota Madiun

UMKM Binaan Diskanla Jatim Meriahkan Pesta Rakyat Memperingati Hari Jadi Provinsi Jawa Timur ke 70, di Kota Madiun dilaksanakan pesta rakyat yang berlangsung di alun – alun Kota Madiun. Kegiatan ini akan berlangsung selama 4 hari yakni mulai tanggal 29 oktober - 1 November 2015.

Dalam kegiatan tersebut, Dinas Perikanan dan Kelautan (Diskanla) Provinsi Jawa Timur ikut berpartisipasi dengan mengirimkan UMKM binaan untuk ikut serta mendirikan stan bazar produk olahan berbahan hasil perikanan dan kelautan.

Antusias pengunjung pesta rakyat sangat luar biasa. Berbagai stan yang menampilkan berbagai produk unggulan dari berbagai daerah hampir semua dibanjiri pengunjung. Terlihat berbagai kerajinan dan produk makanan paling banyak dikunjungi penonton.

Stan UMKM binaan Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jatim juga begitu ramai dikunjungi.

Dalam pesta rakyat kali ini, stan

setengah hati. Padahal gerojokan anggaran dari APBD itu diberikan agar pelayanan rumah sakit pemerintah terus membaik, begitu juga Kualitasnya, bukan malah tetap saja, bahkan semakin memburuk. Itu menunjukan manajemen rumah sakit pemerintah buruk,” tegas politisi dari Fraksi Nasdem ini, Rabu (29/10).

Memang dalam R APBD Jatim 2016 terdapat 5 RS Pemerintah yang mendapat gelontoran anggaran yang cukup besar. RSUD dr Soetomo misalnya sebesar Rp 1 triliun 511 miliar, RSUD dr Syaiful Anwar Malang mendapat Alokasi Rp 803 miliar, RSUD dr Soedono Madiun sebesar Rp 404 miliar, RSUD Haji Surabaya digelontor anggaran Rp 303 miliar dan RS jiwa Menur Surabaya mendapat Rp 83 miliar.

“Tidak ada alasan bagi rumah sakit pemerintah tidak lebih baik pelayanannya, apalagi setiap tahunnya mendapat subsidi anggaran hingga triliiunan rupiah.

Seharusnya rumah sakit pemerintah bisa menjadi kiblat rumah sakit swasta bukan malah sebaliknya, bahkan tidak ada rumah sakit pemerintah yang mampu menjadi rumah sakit favorit, sebaliknya banyak rumah Q cty sakit swasta yang menjadi rumah sakit favorit.Q

Forum Hotel Surabaya Dukung Paklik Rasiyo – Ning Lucy Dukungan dari berbagai elemen masyarakat terus mengalir ke pasangan Cawali-Cawawali Surabaya nomor urut satu, Dr Rasiyo - Lucy Kurniasari.

Beberapa produk olahan yang ditampilkan UMKM binaan Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Timur.

UMKM binaan menampilkan produk-produk olahan yang berbahan produk perikanan dan kelautan seperti kerupuk ikan, abon ikan, terasi ikan dan berbagai jenis kerupuk dari ikan.

“Kita senang bisa jualan di pesta rakyat ini. Produk yang kami jual ini dengan harga yang murah dan kualitasnya terjamin. Harga cocok untuk kelas bawah, namun kua-

litas produk untuk kelas atas,” tutur Ani salah seorang pemilik stan perwakilan UMKM binaan Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Timur.

Kepada Bhirawa, Ani juga mengungkapkan harapannya agar pelaksanaan pesta rakyat ini akan membuat para pelaku UMKM seperti dirinya ini bisa menemukan pasar Q adv baru yang lebih besar lagi.Q

KPU Surabaya Tetapkan Jumlah Daftar Pemilih Tetap Tambahan 1 KPU Surabaya, Bhirawa Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Surabaya telah menggelar Rapat Pleno Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Tambahan 1 (DPTb-1), Rabu (28/10/ 2015) siang. Dari hasil rapat pleno ini, tercatat jumlah DPTb 1 adalah sebanyak 812 yang terdiri dari 422 laki-laki dan 390 perempuan.

Komisioner KPU Kota Surabaya

DPRD Jatim, Bhirawa Pelayanan rumah sakit milik Pemprov Jatim dianggap belum optimal dan kalah jauh disbanding rumah sakit swasta. Padahal setiap tahun anggaran , rumah sakit milik pemprov selalu mendapat anggaran sangat besar, bahkan tahun 2016 nanti jauh lebih besar dibandingkan anggaran bidang pendidikan yang hanya dipatok Rp 290 miliar.

Anggota Komisi E DPRD Jatim, Muhammad Eksan menegaskan, pelayanan rumah sakit milik Pemerintah sampai saat ini belum mengalami peningkatan yang cukup baik. Padahal setiap tahun mendapat gelontoran anggaran yang tidak sedikit.

Harusnya, lanjut Eksan, kualitas dan pelayanannya terus mengalami peningkatan bukan malah stagnan atau malah mengalami penurunan, sedangkan rumah sakit swasta yang setiap tahunnya tidak mendapat gerojokan anggaran pelayanannya dan kualitasnya bisa terus membaik.

“Tidak sedikit masyarakat yang mengeluh pelayanan rumah sakit Pemerintah, dikarenakan pelayanannya yang buruk. Apalagi dalam menangani pasien terkesan

divisi Teknis Penyelenggaraan dan Data, Nurul Amalia mengatakan, data rekapitulasi ini sebelumnya juga telah direkapitulasi di tingkat kelurahan oleh PPS (Panitia Pemungutan Suara). Hasil rekapitulasi inilah yang diserahkan ke PPK untuk disampaikan dalam rapat pleno di kantor KPU Surabaya.

“Mereka yang namanya masuk dalam DPT Tambahan 1 ini

adalah yang sebelumnya tidak terdaftar dalam DPT, tetapi memiliki hak pilih atau memenuhi syarat sebagai pemilih,” ujar Nurul, Rabu (28/10/2015).

Setelah hasil rekapitulasi DPTb-1 ini diperoleh, tidak menutup kemungkinan masih ada warga yang mempunyai hak pilih namun belum terdaftar dalam Q gat DPT dan DPTb-1.Q

Paslon yang diusung Partai Demokrat-PAN kali ini mendapat dukungan dari karyawan dan pemilik hotel yang tergabung dalam Forum Hotel Surabaya.

Dukungan disampaikan secara langsung dihadapan Ning Lucy, Kamis (29/10) di Hotel Satelit.

Marketing Hotel Satelit ,Karti mengatakan, pihaknya mendukung penuh pasangan Paklik Rasiyo - Ning Lucy agar bisnis perhotelan lebih bergairah lagi. Hal itu dinilai penting, karena setelah keluarnya kebijakan larangan rapat di hotel yang dikeluarkan Kementrian Pendayagunaan Aparatur Pemerintah dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN & RB), penghasilan hotel langsung turun drastis.

Karena jarang, bahkan tidak ada kegiatan pemerintah yang digelar di hotel. Akibatnya, banyak hotel yang akhirnya dengan terpaksa mem-PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) pegawainya.

“Makanya, kalau nanti Ning Lucy terpilih, jangan sampai hal itu terjadi lagi. Event di hotel harus lebih ramai lagi,” tegas Karti.

Menanggapi hal itu, Mantan Ning Surabaya ini mengaku setuju dan mendukung penuh terciptanya iklim bisnis perhotelan yang semakin kondusif dan ramai pengunjung. ”Hotel tidak boleh dimatikan. Harus terus didorong

geh/bhirawa

Karyawan dan pemilik hotel yang tergabung dalam Forum Hotel Surabaya, menyatakan dukungan penuh ke pasangan Dr Rasiyo - Lucy Kurniasasi, Kamis (29/10) kemarin di Hotel Satelit. agar lebih maju dan mening- yang menyasar daerah tengah katkan kualitas layanannya,” kota. dirinya mengatakan, bahwa kata Ning Suroboyo 1986 ini. perhatian Pemkot Surabaya seUntuk itu, Ning Lucy menam- belumnya masih saja luput dari bahkan perlu digelar berbagai pemerintah sebelumnya. event di Surabaya agar semakin Sesuai tagline Sejahtera berbanyak orang yang datang ke sama Paklik Rasiyo dan Ning Surabaya dan menginap di ber- Lucy, salah satunya fokus dibagai hotel yang ada. ”Terpenu- dalam dunia kesehatan, yaitu hinya hunian dan okupansi sa- Aku Siap Sehat. “Program ‘Aku ngat penting. Karena dari situlah Siap Sehat’ ini salah satu upaya hotel mendapat penghasilan kami untuk memberikan eduuntuk membayar para pega- kasi kepada masyarakat suwainya,” tegas Lucy. rabaya secara luas, tentang Usai pertemuan selama se- betapa pentingnya pencegahan. kitar selama satu jam, Forum Terutama mencegah agar tidak Hotel Surabaya foto bersama terkena stroke, dengan meNing Lucy. Mereka kompak me- nerapkan pola hidup sehat saya ngacungkan salam satu jari, yakin stroke dapat di hindari,” mendukung pasangan SeRaSi. jelasnya.

Tak hanya itu, bertepatan Ditambahkannya, upaya upaya dengan Hari Stroke se-Dunia, pencegahan perlu di galakan Mantan Anggota DPR RI dari kepada masyarakat. “Karena Partai Demokrat mewakili Jatim lebih baik mencegah dari pada Q geh ini melakukan ‘Sambang Dulur’ mengobati,” pungkasnya.Q

PEMIMPIN UMUM/PEMIMPIN REDAKSI/PENANGGUNG JAWAB : Nawang Esthi Lestari REDAKTUR PELAKSANA: Titis Tri Wahyanti KOORDINATOR LIPUTAN : Wawan Triyanto REDAKTUR: Wahyu Kuncoro SN, Bambang WN , Choirul Anam, Anangsyah Isfianto, Sufendhi Dimyati, Helmi Supriyatno, Gatot Suryo Widodo Reporter : M. Ali, Siti Sulistiani, Andre Endrayana Sasmita, Rachmat Caesar BSW, Zainal Ibad, Danang Prastyo, Adit Hananta Utama, Abed Nego, William AK , Gegeh Bagus Setiadi Fotografer: Trie Diana Indahwati, Sekretaris Redaksi: Suryanthini Malang: M. Taufiq, Kabupaten Malang : Cahyono Nor Rochmah, Kota Batu: Anas Bachtiar, Pasuruan : Hilmi Husein, Pamekasan: Syamsuddin, Lumajang: Zainul Hidayat, Probolinggo: Wiwit Agus Pribadi Jember: Effendi, Sampang: Nur Cholis, Sumenep: Samsul Arifin, Bondowoso: Arum Hidayati, Situbondo: Sawawi, Tulungagung: Hadi Sucipto, Wiwieko Dh, Lamongan: Suprayitno, M. Yusuf Adnan, Jombang: Romadlon, Fathoni, Mojokerto: Hasan Amin, Kariyadi Sidoarjo: Ali Kusyanto, Hadi Sujitno, Achmad Suprayogi Gresik: Kerin Ikanto, Rokim, Tuban: Khoirul Huda Madiun: Sudarno, Blitar: Hartono, Ponorogo : Hari Bahrul Ulum, Magetan: Ivin Kurniawan, Nganjuk: Ristika, Bojonegoro: Achmad Basir, Banyuwangi: Dian Ananta Jakarta: Tjitjik Rahayu, Penerbit: PT. Harian Bhirawa (Perusahaan Pers SK: Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No. AHU-82337.AH.01.01.Tahun 2008) Direktur Utama: Nawang Esthi Lestari, Direktur Umum: Wahyu Kuncoro SN, Direktur Keuangan Mira Damayanti Komisaris Utama: Sugeng Praptoyo, Komisaris: Bambang WN, Hasan Amin, Suprayitno, Pemegang Saham: Seluruh karyawan/ koresponden Harian Bhirawa Malang: Gatot Soekardi, Ratna Nirmala, Lumajang: Didit Nur Jadit, Supriyadi, Bondowoso: Hasto Pramudyo, Manager Produksi, Sirkulasi dan Periklanan: Sri Eddy Haryanto, Manajer Keuangan: Anangsyah Isfianto, Administrasi Keuangan: Etti Sri Kustini, Sri Poernomo, Sekretaris Perusahaan: Rani Cholyvianti, Sirkulasi: Titiek Yuliati (Koordinator), Andi Basuki, Nike Kusumawati, Utomo Pagon, Distribusi: Tatok Arly (Koordinator), Suparto, Mulyadi, Pracetak:Ali Sulkan (Koordinator), Danu Setiawan, Achmad Tauriq Imani, Trisno purnomo, Onny Agung S, Oki Abdul Sholeh. Sekuriti: Saiful Hidayat, Agus Mulyono Alamat Kantor Pusat/Iklan/Redaksi: Jalan Indragiri 73 Surabaya, Telp : 031- 561-5454, Fax : 031-561-9009, Email Iklan: bhirawa_indragiri@yahoo.com, Email Redaksi: harian_bhirawa@yahoo.com Sirkulasi: Jalan Pengenal 5, Surabaya (60174), Telp : 031- 547-0650 (3 lines), Fax : 031-534-3359, Email Sirkulasi: bhirawasirkulasi@yahoo.com Bhirawa Online : http://www.harianbhirawa.co.id Bank: Bank Mandiri (BBD Jembatan Merah) Surabaya, No. Rek:140.0080000053, Percetakan: PT Media Nusantara Press SIUPP: Nomor 159/SK/Menpen/SIUPP/A.7/1986, 22 April 1986.

Tarif Iklan: Iklan Baris Rp. 7.500/baris (maksimal 5 baris), Iklan Tender/Lelang Rp.10.000/mm kolom, Iklan Display warna (FC) Rp.10.000/mm kolom, Iklan Display hitam putih (BW) Rp.7.500/mm kolom. Harga belum termasuk PPn 10%.

3

Jumat Pahing, 30 OKTOBER 2015

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jatim ‘Direct Promotion’ Produk Pariwisata Jatim

buyer asal Jabar dan seller asal Jatim sedang melangsungkan pertemuan bisnis.

Seluruh buyer dan seller berfoto bersama bergantian.

Kabid Pemasaran Disbudpar Jatim, dra Susariningsih memberikan kenang-kenangan pada pelaku industri pariwisata.

Jatim dan Jabar Sinergi Genjot Peningkatan Wisatawan Dari data Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Jatim, pergerakan wisatawan dari Jabar menempati posisi nomor dua tertinggi setelah DKI Jakarta, yang dalam lima tahun terakhir rata-rata sebanyak 108.000 orang per tahun. Sedangkan tahun 2014, pergerakan wisatawan dari Jabar sebanyak 89.600 orang.

M

enilik hal itu Jatim melakukan Direct Pro motion atau jual langsung produk wisata Jatim kepada pelaku pariwisata di Jabarterutama kepada anggota ASITA (Association of the Indonesian Tours & Travel) Jabarmelalui acara “Table Top Meeting”.

Dalam kegiatan Direct Promotion yang berlangsung di Jabar ini diselenggarakan Pemprov Jatim melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Jatim dengan membawa 94 orang , yang terdiri dari Peserta Seller 24 dari Hotel, Biro Perjalanan wisata, Obyek Wisata, Event Organizer, dan industri makanan, Sedangkan Buyer berasal dari Jabarsebanyak 70 orang dari Biro Perjalanan Wisata (Anggota ASITA), korporat dan berbagai Sekolah.

Kepala Disbudpar, Dr H Jarianto MSi mengatakan, pertimbangan lainnya memilih Jabar, dikarenakan adanya penerbangan langsung dari Bandung ke Surabaya dan sebaliknya sebanyak 6 kali per hari oleh 4 maskapai penerbangan. Sedangkan melalui jalan darat

Kadisbudpar Jatim, Dr H Jarianto MSi bersama Kepala Bakorwil II Bojonegoro saat akan membuka kegiatan Direct Promotion Kepariwisataan di Jatim tahun 2015.

tersedia jalur kereta api langsung dari surabaya ke bandung oleh empat kereta api dan enam perusahaan otobus. “Sekaligus adanya mitra bisnis antara industri pariwisata Ja-

Salah satu pelaku industri pariwisata sedang memaparkan potensi objek wisatanya.

tim dengan Jabar khususnya industri travel agent,” katanya. Kepala Bidang Pemasaran Disbudpar Jatim, dra Susariningsih mengatakan, kerjasama ini hasilnya akan lebih maksi-

Suguhan tarian tradisional mengiringi pembukaan Direct Promotion.

mal, mengingat pergerakan 88 persen wisatawan Jatim masih berputar di Kota/Kabupaten, dan hanya sebesar 12 persen sisanya yang merupakan wisatawan ke luar Jatim.

Seller asal Jatim fun trip di Floating Market Lembang.

Promosi Kepariwisataan Antar Bakorwil, Gerakkan Perekonomian di Jatim Promosi kepariwisataan tidak bisa dilakukan hanya sekali saja, perlu upaya berkalikali mempromosikan objek wisata dalam menggerakkan kunjungan wisatawan. Pariwisata mempunyai peran yang cukup penting dan strategis dalam pertumbuhan perekonomian Jatim. Pada tahun 2014, pertumbuhan perekonomian Jatim pada produk domestik regional bruto (PDRB) ADHB sektor pariwisata sebesar 101,97 trilyun rupiah memberikan kontribusi sebesar 7,89% pada PDRB ADHB Jatim (1,200 trilyun rupiah).

Rata-rata pertumbuhan PDRB sektor pariwisata dalam lima tahun terakhir sebesar 15,78%. PDRB tersebut ditunjang oleh kunjungan wisatawan mancanegara dan pergerakan wisatawan nusantara ke Jatim. Pergerakan kunjungan wisatawan nusantara yang tinggi di Jatim pada 2014 sebanyak 45.61 juta wisatawan dengan pertumbuhan selama 5 tahun terakhir sebesar 12,92%.

Menilik hal itu, Pemprov Jatim melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Jatim melakukan kegiatan Direct Promotion Produk Pariwisata Bakorwil III Malang di Bakorwil II Bojonegoro, (7/10).

Kepala Disbudpar Jatim, Dr H Jarianto MSi mengatakan, jika masyarakat Jatim ingin berwisata sebenarnya tidak perlu memilih objek wisata yang ada diluar Jatim. Di Jatim sebenarnya banyak objek wisata tidak kalah menariknya dengan provinsi lainnya. Saat ini, di Jatim ada767 obyek wisata baik alam, religi, buatan juga seni budaya yang bisa dikunjungi wisatawan.

Untuk itu, Pj Bupati Trenggalek ini meng-

harapkan, kegiatan Direct Promotion Produk Pariwisata Bakorwil III Malang di Bakorwil II Bojonegoro yang diikuti sekolah dan korporasi bisa menggenjot jumlah kunjungan wisata di Jatim. “Kita itu berharap, anak sekolah dan guru maupun karyawan perusahaan dan manajemen perusahaannya tidak berlibur ke provinsi lain,” ujar Jarianto. Adanya wisatawan seperti kalangan pendidikan dan perusahaaan dari provinsi sendiri, lanjutnya, maka nantinya akan terjadi peredaran uang di dalam provinsi. “Jangan sampai dibelanjakan ke luar provinsi lain tapi dibelanjakan di Jatim. Hal itu yang terpenting,’ katanya.

Jarianto juga mengatakan, perkembangan kepariwisataan Jatim pada beberapa tahun terakhir ini menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan, baik dari pergerakan wisatawan, tumbuhnya industri pariwisata baik hotel, BPW (Biro Perjalanan Wisata), DTW (Daya tarik Wisata) maupun event pariwisata di kabupaten / kota di Jatim.

Pergerakan wisatawan nusantara di kabupaten / kota Bakorwil Pamekasan pada lima tahun terakhir cukup bagus, hal ini ditunjukkan oleh data kunjungan wisatawan ke daya tarik wisata yang rata rata mengalami kenaikan sebesar 23,26 per tahun. disamping itu juga tumbuhnya beberapa industri pariwisata di kabupaten / kota Bakorwil Pamekasan, terutama di kota Surabaya.

Kembali, Kadisbudpar Jatim menambahkan, disamping perkembangan dan kinerja pariwisata yang cukup bagus, Namun, pada tahun 2015 Indonesia telah mulai menghadapi perdagangan bebas ASEAN. Dalam hal ini,

Seller asal Bakorwil Malang memberikan diskon khusus atau kenang-kenangan pada buyer dari Bakorwil Bojonegoro.

Suasana pertemuan bisnis yang dilakukan seller dan Buyer antar Bakorwil Malang dan Bakorwil Bojonegoro.

Disbudpar juga melakukan berbagai persiapan. “Berbagai upaya telah dilaksanakan Disbudpar Jatim dalam menghadapi perdagangan bebas tersebut, antara lain dengan menggencarkan promosi melalui digital marketing yang diresmikan Gubernur pada 28 Maret 2015 dan telah ditindaklanjuti Bimbingan Teknis Digital Marketing Pariwisata Jatim bagi kabupaten/kota yang bertujuan untuk menyempurnakan materi promosi media digital dan mensinergikan promosi antara kabupaten /kota, provinsi dan pusat,” paparnya. Sementara, Kepala Bidang Pemasaran Disbudpar Jatim, dra Susariningsih MM mengatakan, penyelenggaraandirect promotion produk pariwisataantar bakorwil ini juga bertujuan agar para siswa dan karyawan perusahaan di Jatim mencintai produk dalam negeri (inbound tour), khususnya dari Bakorwil Pamekasan, sehingga dapat membendung arus produk luar negeri (outbound tour).

“Ternyata banyak sekali sekolahan atau korporasi yang tidak mengetahui secara jelas gambaran objek wisata di Jatim. Contohnya saja, pihak sekolah yang mengira saat memasuki kawasan objek wisata, harus tiket masuknya mahal. Ketika bertemu dengan pelaku industri pariwisata, akhirnya mereka bisa mendapatkan harga murah untuk berwisata,” katanya. Dikatakan Susarininingsih, promosi kepariwisataan tidak hanya bisa dilakukan sekali saja, namun harus dilakukan berulang kali. “Di negara lain, anggaran untuk promosi kepariwisataan

cukup tinggi. Misalkan saja Malaysia dan Singapura yang nampak seringkali mengadakan event promosi kepariwisataan dalam mengundang ketertarikan wisatawan utamanya mancanegara,” katanya.

Ia juga mengatakan, promosi kepariwisataan yang dilakukan sampai saat ini, sebenarnya masih menghasilkan nilai tambah.

“Anggaran promosi kepariwisataan yang dilaksanakan baik di Jatim dan di provinsi lainnya sebenarnya tidak terlalu banyak. Terpenting hasil transaksi yang dilakukan baik seller dan buyer cukup tinggi dibandingkan pengeluaran anggaran untuk mempromosikan,” ujarnya. Sementara, dalam transaksi Table Top Meeting Bakorwil III Malang di Bakorwil II Bojonegoro berlokasi berlokasi di Hotel Aston Bojonegoro itu dan juga dihadiri Kepala Bakorwil Bojonegoro itu dan jajaran Pemkab Bojonegoro.

Pertemuan bisnis itu melibatkan 13 seller dan 60 sekolah dan perusahaan menghasilkan 405 appointmen didalamnya terdapat 101 perspektif dengan total nilai transaksi Rp405 juta. Objek wisata yang diminati yaitu wisata alam, wisata budaya, dan wisata belanja. “Kami berharap kegiatan direct promotion dapat menjadi salah satu strategi mempromosikan sekaligus menjual produk pariwisata Jatim. Pada akhirnya dapat menarik minat lebih banyak calon wisnus dan wisman dari jabodetabek membeli paket wisata maupun produk pariwisata lainnya melalui penawaran langsung oleh para seller dari Jatim,” katanya. Q rac*

Di sisi lain, Susariningsih menyatakan, pihaknya yakin target peningkatan pergerakan wisatawan akan tercapai, mengingat telah resminya penambahan bebas visa kunjungan ke Indonesia. “Hingga saat ini sudah ada 75 negara yang bebas visa kunjungan, ini dapat membantu kami mencapai target peningkatan pergerakan wisatawan Jatim dan Jabar,” ungkapnya saat Direct promotion Pariwisata Jatim dengan mengambil tema ‘Malang’, di Hotel Gino Feruci, Jalan Kebon Jati (22/10).

Sementara, Floating Market atau Pasar Terapung di Lembang merupakan Daerah Tujuan Wisata (DTW) yang diminati wisatawan nusantara, termasuk juga wisatawan dari Jatim. Namun Jatim juga memiliki DTW yang tidak ada di Jabar, diantaranya Museum Angkut, Museum Satwa, Tanjung Kodok Beach Resort dan Batu Secret Zoo. Direct Promotion atau jual langsung produk wisata Jatim kepada pelaku pariwisata di Jabarterutama kepada anggota ASITA (Association of the Indonesian Tours & Travel) Jabarmelalui acara “Table Top”. Jatim membawa 94 orang , yang terdiri dari peserta Seller 24 dari Hotel, Biro Perjalanan wisata, Obyek Wisata, Event Organizer, dan industri makanan, Sedangkan Buyer berasal dari Jabar sebanyak 70 orang dari Biro Perjalanan Wisata (Anggota ASITA), korporat dan berbagai Sekolah. Budianto Ardiansyah, Ketua ASITA Jabar memaparkan harmonisnya Jatim dan Jabar dalam memajukan Promosi Pariwisata sama harmonisnya dengan pendukung bola Viking dari Jabar dan Bonek dari Jatim.

Dikatakannya, Jatim dan Jabar memiliki karakteristik wisata yang berbeda sehingga bisa saling mengisi , masyarakat Jabar senang berwisata di Jatim terbukti dengan okupansi Kereta Api jurusan Bandung – Surabaya selalu terisi penuh dan demikian pula sebaliknya.

Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Malang, Ida Ayu Made Wahyuni mengatakan, Direct Promotion produk pariwisata Jatim membawa misi memperkenalkan Daya Tarik Wisata Kota Malang, diharapkan dapat menjual potensi kebudayaan dan pariwisata Jatim serta menarik minat lebih banyak calon wisatawan nusantara dan mancanegara dari Jabar untuk membeli paket wisata maupun produk pariwisata lainnya melalui penawaran langsung oleh para seller dari Jatim. “Pada akhirnya kegiatan ini untuk meningkatkan kerjasama promosi pariwisata antara Jatim dan Jawa Barat,” kata Ida Ayu. Dari hasil transaksi “Table Top Meeting” menghasilkan 691 appointment atau perjanjian.

Dari appointment terdapat 172 prospektif dengan nilai transaksi sebesar 864 Juta. Kebanyakan pelaku industri pariwisata, korporat dan sekolah lebih memilih kunjungan wisata alam, wisata budaya, wisata kuliner, dan wisata buatan di Jatim. Wisata buatan yang mereka ingin kunjungi adalah museum angkut. Q rac*

Suguhan Fashion Show yang turut mengundang perhatian dalam Direct Promotion.

SIDOARJO-GRESIK-MOJOKERTO

4

PDPM dan WPSH Dukung Perubahan Sidoarjo, Bhirawa Keinginan kuat adanya perubahan dari segala hal untuk Keb Sidoarjo, membuat Pimpinan Daerah Pemuda Muhamadiyah (PDPM) Sidoarjo bersilahturahmi dengan Calon Bupati Nomor urut 1, pada (28/10) malam.

Mereka langsung disambut Calon Bupati H MG Hadi Sutjipto SH MM di Posko Pemenangan di Jl Teuku Umar, Sidoarjo.

Usai pertemuan, Ketua Umum PDPM, Syamsul Hadi SE MM mengatakan, pertemuan bersama Pak Tjip_sapaan sehari-hari MG Hadi Sutjipto, merupakan bentuk keseriusan dukungan kepada Paslon dengan jargon Sidoarjo Hatiku. ‘’Kami siap memberikan dukungan semaksimal mungkin, sampai dengan pengelolaan data berbasis IT. ‘’Selain itu, komitmen Pemuda Muhamadiyah akan disosialisasikan secara terbuka,’’ katanya.

Menurutnya, Sidoarjo perlu perubahan dalam berbagai hal. Apa yang ada dalam visi dan misi pasangan Pak Tjip-Cak Kolik, bila diberi amanah memimpin Sidoarjo kami akan turut mengawal berbagai kebijakan yang telah dicanangkan. ‘’Masyarakat harus berani berubah dan berinovasi untuk kemandirian atau kesejahteraan yang lebih baik,’’ katanya.

Terpisah, WPSH (Wanita Peng gerak Sidoarjo Hatiku) juga me-

lakukan dukungan pada Paslon Pak Tjip–Cak Kolik. Mereka juga mengadakan pertemuan dengan Paslon asli dari birokrat dan politik ini.

Pertemuan yang dilakukan di salah satu rumah makan itu juga hadiri para timnya, yakni Musauwin, Suudi, dan beberapa anggota Tim Sukses Partai NasDem, Najib Martak. Hadir pula Ketua PC NU Sidoarjo KH Abdi Manaf (Gus Manaf) sebagai pribadi memenuhi undangan dan komuntas Hijabers Sidoarjo.

Koordinator WPSH, Imroatul Najwa mengungkapkan, ada beberapa pertimbangkan mengapa harus mendukung Pak Tjip, karena masih aktif sebagai Ketua Takmir Masjid Agung dan pernah menjabat Wakil Bupati Sidoarjo. ‘’Selain itu, kami juga sepakat dengan pernyataan Ketua Dewan Syuro DPP PKB, KH Abdul Azis Mansyur dan KH Solahudin Wahid (Gus Sholah) yang secara terbuka mendukung Pak Tjip maju menjadi calon Bupati Sidoarjo,’’ katanya.

Menanggapi pernyataan sikap dukungan itu, Pak Tjip dan Cak Kolik merasa sangat berterima kasih. ‘’Kami bangga memperoleh dukungan dari PDPM dan WPSH. Kami berkomitmen untuk menjaga amanah bila diberi kesempatan memimpin Sidoarjo lima tahun kedepan. Kami siap dikawal seluruh komponen publik, termasuk Muslimat dan Fatayat,’’ tegas Pak Tjip.Q ach

Santri KH Mujib Dukung Cak Nur Sidoarjo, Bhirawa Nur Ahmad menghadiri undangan jamaah istighotsah tahlil di Desa Rejeni Krembung dibawah asuhan KH Gus Mujib Mahsun, pengajian yang dihadiri sekitar 500 jamaah.

Dalam pidatonya Cak Nur—sapaan akrab Nur Ahmad memohon agar kegiatan rutin setiap Malam Rabu itu senantiasa tetap terus dijalankan, karena kegiatan itu sangat diminati dan dibutuhkan ibu-ibu dalam rangka untuk menjaga keseimbangan kebutuhan hidup jasmani dan rohani.

Dalam kesempatan itu, Cak Nur juga memohon doa restu untuk pencalonannya sebagai Cawabup yang mendampingi Saiful Ilah atau akrab disapa Abah Saipul, sehingga pencalonannya dibarengi oleh rahmat dan ridho Allah.

Maka spontanitas seluruh jamaah siap mendoakan dan memberikan dukungan, apalagi diperkuat fatwa pengasuh Gus Mujib Mahsun yang menyatakan sudah sepantasnya jamaah memilih dan mendukung pasangan Nomor urut 3. Menurut Gus Mahsun, Abah Saiful dan Cak Nur Ahmad adalah figur yg serasi dan istiqomah dalam mengabdi dan berjuang, baik di pemerintahan juga istiqomah di dalam NU dan partai PKB. Tanda-tanda orang ikhlas itu sebagian bisa dilihatt dengan istiqomahnya beliau berjuang.

Acara ditutup dengan doa dan yel-yel Sidoarjo BerSiNar oleh Ibu Nyai Ning Elok Asiah.Q hds

Jumat Pahing 30 OKTOBER 2015

SQ Pasang Target APBD Rp 8 T, Berkah Malah Lebih Tinggi Gresik, Bhirawa Debat Pilkada Gresik yang digelar KPU Kab. Gresik di Wahana Ekspresi Pusponegoro (WEP) Rabu (28/10) malam berlangsung seru. Masingmasing Paslon saling obral janji. Pada sesi tanya jawab antara Paslon Sambari Halim Radianto-Moh Qosim (SQ) dan Husnul Khuluq-Ahmad Rubaie (Berkah), beradu besaran target APBD jika terpilih sebagai bupati.

Sebagaimana disampaikan Cabup Sambari. Jika kembali terpilih sebagai Bupati Gresik bersama Cawabup Moh Qosim, dalam lima tahun ke depan berjanji akan meningkatkan APBD Gresik sebesar Rp8 triliun. Sementara, posisi APBD Gresik kini baru sekitar Rp2,9 triliun. ‘’Kalau target saya nanti Rp8 triliun. Kalau Pak Huluq berapa?,’’ tanya Sambari kepada Huluq.

Rupanya, bagi mantan Sekda Gresik ini target Rp8 triliun itu terlalu kecil. Apalagi Gresik cukup potensial.

Meski tak menyebut angka, Huluq berani memastikan akan bisa merubah APBD Gresik lebih dari Rp8 triliun. ‘’Jika semua potensi bisa digerakkan dan dikembangkan, kalau saya tidak hanya Rp8 triliun, tapi lebih,” kata Huluq menjawab pertanyaan Cabup Sambari.

Dalam sesi tanya jawab dua Paslon SQ dan Berkah saling menyerang. Hal ini berbeda ketika SQ dan Berkah mendapat giliran mengajukan pertanyaan kepada Paslon nomor urut 3,

Ahmad Nurhamim-Junaidi (Arjuna).

Pertanyaan yang diajukan datardatar saja. Seperti pertanyaan yang diajukan SQ. Sebagiamana yang ditanyakan Cawabup Moh Qosim kepada Cabup Ahmad Nurhamim.

Jika terpilih sebagai Bupati Gresik konsep apa yang akan dilakukan Arjuna untuk menata PKL (Pedagang Kaki Lima) di Gresik mendatang.

Pertanyaan itu, bagi Nurhamim cukup enteng. Agar tak semerawut, ke depan pihaknya akan melakukan sentralisasi terhadap PKL. Nurhamim juga menjelaskan, KUKMI Gresik sudah melakukan kerja sama dengan PT Semen Gresik untuk membangun stand bagi para PKL di sepanjang Jl Binti Mainun. Tak hanya itu, untuk mengatasi kesulitan modal usaha bagi PKL akan berkejasama dengan dunia perbankan. ‘’Selama ini kesulitan yang dihadapi pedangang itu adalah modal.

Tiga hari saja dagangannya tak laku, mereka sudah tak bisa jualan lagi,’’ ujar Nurhamim yang juga Ketua KUKMI Kab, Gresik ini.

Sementara, pada sesi closing statement debat itu Paslon Berkah lebih menyorot terkait proses pelaksanaan Pilbup yang diharapkan bersih dan transparan. Dikatakan Ketua PCNU Gresik ini, kemenangan merupakan anugerah Allah dan tak ada yang bisa menghalangi. Namun, kemenangan itu harus diraih dengan cara-cara terhormat.Q eri

hadi suyitno/bhirawa achmad suprayogi/bhirawa

Ketua WPSH Imroatul Najwa ketika menyatakan dukungan perubahan.

KELANA

Penjualan SI Capai 20,29 Juta Ton Gresik, Bhirawa Total penjualan PT Semen Indonesia (PT SI) Tbk hingga September 2015 mencapai 20,29 juta ton. Penjualan itu mengalami penurunan sebesar 1,9%, dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar 20,69 juta ton.

Termasuk volume penjualan semen dalam negeri perseroan yang mencapai 18,27 juta ton atau turun 3,5% dibandingkan periode yang sama tahun lalu yakni 18,92 juta ton. Sementara itu, volume penjualan ekspor Perseroan tercatat sebesar 697,56 ribu ton atau meningkat sebesar 47,5% dibanding periode yang sama tahun lalu sebesar 472,92 ribu ton.

Direktur Utama PT SI, Suparni mengatakan, menurunnya pertumbuhan ekonomi di semester 1 berpengaruh terhadap konsumsi semen dalam negeri, yang mengalami penurunan sebesar 0,9% atau 42,58 juta ton dibanding periode yang sama tahun lalu sebesar 42,99 juta ton.

Sementara itu, harga jual juga mengalami tekanan karena meningkatnya persaingan pasar dengan masuknya beberapa pemain baru industri semen, baik global maupun lokal di tanah air.

Secara garis besar kinerja perseroan hingga triwulan III 2015, mendapatkan pendapatan sebesar Rp19,11 triliun, atau turun 1,2% dibanding periode yang sama tahun 2014 sebesar Rp19,35 triliun. Beban pokok pendapatan Rp11,60 triliun, naik 6,5% dibanding periode yang sama tahun 2014 sebesar Rp10,90 triliun. Laba usaha Rp4,10 triliun, turun 19,8% dibanding periode yang sama tahun 2014 sebesar Rp5,11 triliun. Laba bersih Rp3,20 triliun, turun 21,6% dibanding periode yang sama tahun 2014 sebesar Rp 4,08 triliun.

Penurunan laba dipengaruhi oleh kenaikan beban pokok sebesar 6,5%. Antara lain kenaikan tarif listrik, beban penyusutan karena mulai beroperasinya beberapa fasilitas baru (kapitalisasi aset baru), beban raw material, nilai kurs yang berdampak kepada biaya pemeliharaan dan packaging (kertas kraft), serta kenaikan beban distribusi. Meski mengalami penurunan penjualan hingga September 2015, tetap optimis kinerja penjualan semakin membaik pada Triwulan IV 2015 ini hingga tahun depan. Karena, banyaknya proyek infrastruktur yang mulai dikerjakan.Q kim

Nur Ahmad Cawabup Nomor urut 3 ketika memberikan sambutan di hadapan santri KH Mujib Mahsun.

Ketiga Paslon Cabup Gresik saat pengambilan undian nomor sebelumnya.

kerin ikanto/bhirawa

Satu Kampung Digelontor Rp 1 Miliar Wali Kota Tinjau Proyek Bedah Kampung Kota Mojokerto, Bhirawa Pemkot Mojokerto mengalokasikan anggaran Rp 1 miliar untuk satu kampung dalam program bedah kampung. Dalam tahun 2015 ini ada lima kampung yang akan dibedah dan menghabiskan anggaran Rp 5 miliar.

Wali Kota Mojokerto, H Mas’ud Yunus meninjau langsung proyek bedah kampung di Lingkungan Meri Dukuhan, Kel Meri, Kec Magersari, Kamis (29/10) kemarin. Wali kota melihat dari dekat realisasi program penataan kampung atau bedah kampung yang diprakarsai Disnakertrans Kota Mojokerto itu.

Kepala Disnakertrans Kota Mojokerto, Amin Wachid mengatakan, bedah kampung merupakan program konkrit yang digagas wali kota. Tujuannya untuk perluasan kesempatan kerja dan pengembangan tenaga kerja sektor informal untuk masyarakat penganggur dan setengah pengangguran.

Bedah kampung, ujar Amin Wachid, bertujuan memberdayakan potensi SDM yang masih dapat dikembangkan, sebagai peluang peningkatan pendapatan, aksesbilitas masyarakat dan perekonomian lokal. ‘’Manfaatnya, antara lain untuk meningkatkan yakni daya dukung kampung alam dan daya tampung lingkungan.

Juga tersedianya prasarana infrastruktur sederhana se-

kariyadi/bhirawa

Wali Kota H Mas’ud Yunus berdialog dengan salah satu warga pekerja bedah kampung, Kamis (29/10) kemarin. bagai penunjang kegiatan sosial ekonomi masyarakat. Juga mampu menekan arus migrasi dan urbanisasi,’’ katanya.

Kegiatan dengan prinsip padat karya ini dilakukan secara berkelompok antara 10orang hingga 20 orang tiap titik dan menyerap tenaga kerja 100 hingga 115 orang tiap kelurahan.

Ditambahkan Amin Wachid, selain Kel Meri, terdapat empat titik bedah kampung lain. Diantaranya , Lingkungan

Kradenan Kel Miji, Lingkungan Randegan, Kel Kedundung, Lingkungan Keboan, Kel Gunung Gedangan. ‘’Penentuan kelima lokasi berdasarkan kriteria, yakni padat penduduk, banyak penganggur dan setengah penganggur, kantong kemiskinan, kantong TKI dan daerah yang memiliki potensi sumber daya yang belum terkelola secara optimal,’’ tambah Amin Wachid.

Sementara itu, Walikota Mojokerto, Mas’ud Yunus me-

ngatakan, titik sentral program yang mulai diluncurkan tahun 2015 ini, yakni perbaikan jalan, gorong-gorong dan prasarana kampung lainnya sehingga menjadi kampung yang sehat. ‘’Target kita, tidak akan ada lagi kesan kampung sempit, panas dan kumuh seperti yang ada di sejumlah sudut kampung kota dengan 18 kelurahan saat ini. Yang ada nantinya, kesan asri dan sejuk di setiap kampung,’’ tandasnya.

Tak hanya meninjau, ia pun turun berbaur dengan warga yang tengah mengikuti program padat karya itu. ‘’Dari 5 kampung yang dibedah, terkait perbaikan jalan, gorong-gorong, rumah, sehingga menjadi kampung bersih, sehat,’’ cetusnya.

Wali kota menyebut, peranan Pemkot sejatinya hanya sebagai stimulator. Paradigma pembangunan berpusat pada rakyat (people center development) menyebabkan peran Pemkot sebagai stimulator.Q kar

Akhiri Jabatan, Bupati dan Wabup Sidoarjo Pamer Prestasi Bupati Sidoarjo, Saiful Ilah dan Wabup MG Hadi Sutjipto, yang pada 31 Oktober besok mengakhiri masa jabatannya. Kedua pejabat masih ‘mesra’ diakhir masa jabatannya ini, sama-sama sempat pamer prestasi selama memimpin Kab Sidoarjo sejak 2010-2015.

Terhitung mulai 1 November, Bupati di Kab Sidoarjo ini akan digantikan sementara oleh Penjabat dari Pemprov Jatim, karena W1 dan W2 itu, akan sama-sama maju bersaing dalam Pilbup Sidoarjo tahun 2015.

Disela-sela kegiatan upacara peringatan Hari Sumpah Pemuda tahun 2015, 28 Oktober (Rabu lalu, red) di Alun-alun Kab Sidoarjo, Bupati Saiful Ilah, sempat bercerita tentang pertumbuhan perkonomian di Kab Sidoarjo yang sempat terpuruk gara-gara ada bencana Lumpur Lapindo pada tahun 2006. Tapi akhirnya sedikit demi sedikit bisa kembali bangkit, bahkan pertumbuhannya melebihi angka rata-rata angka nasional.

‘’Alhamdulilah akhirnya saat saya memimpin Sidoarjo, angka rata-rata pertumbuhan ekonomi di Sidoarjo terus naik, pada tahun 2011 Kab Sidoarjo malah banyak diincar investor, banyak investasi yang masuk,’’ kata Bupati Saiful Ilah.

Pertumbuhan ekonomi yang naik, menurut Saiful tidak lepas karena investasi yang masuk membuat ke Sidoarjo. Selama lima tahun ia memimpin Sidoarjo, menurutnya jumlah investasi yang masuk terus meningkat. Ia menyebut tahun 2011, investasi di Sidoarjo mencapai Rp4,8 triliun. Tahun 2012 meningkat 100% menjadi Rp9,8 triliun. Tahun 2013 menjadi Rp15,6 triliun. Dan tahun 2014

menjadi Rp13,3 triliun. ‘’Sementara tahun 2015 ini kita juga kembali juara,’’ katanya.

Saiful Ilah mendapat informasi, untuk Kab Sidoarjo banyak investor yang berminat dikarenakan beberapa faktor seperti adanya infrastruktur bagus, seperti jalan yang tidak ada hambatan, dekat pelabuhan dan Bandara Juanda. Sehingga memudahkan investor untuk mengirimkan barangnya. Baik ke dalam dan luar negeri. Lainnya, karena faktor proses pelayanan publik yang bagus yang diterapkan. Menurut Saiful Ilah, proses perizinan pada investor tidak bertele-tele. Ia berprinsip lebih cepat lebih bagus. ‘’Kata orang ikan sepat ikan gabus, lebih cepat lebih bagus,’’ ujarnya tersenyum.

Sedangkan faktor terakhir, karena wilayah Kab Sidoarjo yang kondisinya dianggap kondusif, tidak sampai ada konflik sosial politik di masyarakat.

alikusyanto/bhirawa

Bupati Saiful Ilah dan Wabup MG Hadi Sutjipto, mengaku kompak sampai masa jabatan mereka berakhir pada 31 Oktober 2015. Selanjutnya mereka akan bersaing maju sebagai Paslon Calon Bupati Sidoarjo tahun 2015. ‘’Banyaknya investasi juga membuat pendapatan dan anggaran daerah meningkat. Awal saya menjabat APBD ditarget Rp250 miliar, dalam waktu lima tahun menjadi Rp5 miliar,’’ ujarnya.

Dengan berbagai cara untuk

membuat Sidoarjo lebih bagus itu, menurut Saiful Ilah, sehingga target Rencana Program Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kab Sidoarjo, yang tadinya lima tahun sudah bisa dituntaskan dalam waktu tiga tahun.

Tak mau ketinggalan, dalam kesempatan yang sama, Wakil Bupati MG Hadi Sutjipto, juga menyampaikan keberhasilannya yang dapat tugas sebagai Ketua Tim Penanggulangan Kemiskinan di Kab Sidoarjo.

Menurutnya, angka kemiskinan di Kab Sidoarjo tiap tahun semakin menurun. Menurutnya awal ia menjabat, angka kemiskinan di daerah Delta ini mencapai 9.4%.

Kini menurun menjadi 6,6%.

Sehingga Kab Sidoarjo menjadi juara 1 masalah pengentasan kemiskinan di Jatim atau Poor Award tahun 2014 kemarin. ‘’Kalau saya nanti terpilih menjadi bupati, akan saya kawal dan evaluasi, paling tidak angka kemiskinan di Sidoarjo, serendahrendahnya 4,69, tiap waktu prosentase penurunan harus ada, jangan sampai gak ada sama sekali, maka itu anggaran untuk masalah kemiskinan akan kita tingkatkan,’’ komentarnya.Q kus

Jumat Pahing 30 OKTOBER 2015

KILAS JATIM

Pembacok Cabup Mujianto Dituntut 20 Tahun Penjara Lamongan, Bhirawa Dua eksekutor pembacok calon Bupati (cabup) Lamongan, mendapat tuntutan berat dari Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam sidang di Pengadilan Negeri (PN) Lamongan. Hakim diminta menghukum, Syaiful Arif, dan Slamet Supriyadi 20 tahun penjara akibat perbuatannya pembacokan terhadap Cabup Mujianto pada Agustus silam. Keduanya didakwa dengan pasal berlapis, dengan dakwaan primer pasal 340 KUHP dan Subsider 353 KUHP. “Ancaman hukumannya 20 tahun,” ungkap anggota JPU Yoyok Junaidi Kepada Bhirawa,Kamis (29/10).

Lebih lanjut, Yoyok menjelaskan, Syaiful Arif dalam aksinya berperan sebagai eksekutor pembacok Mujianto. Sementara, terdakwa dua, Slamet Supriyadi bertugas sebagai joki motor saat beraksi.

"Dua terdakwa ini jadi satu berkas karena saat kejadian mereka beraksi bersama-sama,” sebutnya.

Sesuai dengan berkas dakwaan yang dibacakan oleh JPU dalam persidangan, kedua terdakwa mengaku mengerti saat ditanya oleh Majelis Hakim Sefwitson, atas dakwaan yang telah dibacakan oleh JPU. “Sidang ditunda Kamis pekan depan dengan agenda keterangan saksi-saksi,’’ tandas majelis hakim seraya menutup sidang.

Untuk diketahui, kedua terdakwa menjalankan aksinya dengan diimingimingi oleh Rojin (otak pembunuhan) bayaran sebesar Rp 150 juta untuk membunuh Mujianto. Apabila target meninggal mereka.mendapat bayaran penuh, namun bila tidak tewas dibayar setengah.

Nanum, pasca melakukan aksinya dan korban tidak.meninggal, Syaiful Arif dan Slamet Supriyadi hanya dibayar Rp 20 juta oleh Edy Kamson (perantara) antara keduanya dengan Rojin. Keduanya sempat menagih, tetapi keduanya lebih dulu diringkus polisi.Q mb9

JAWA TIMUR

KPU Tuban Dinilai Lakukan Pembiaran Jember Tuntaskan Distribusi KS dan BS Tuban, Bhirawa Sepertinya Panitia Pengawas Pemilih (Panwaslih) Bupati-Wakil Bupati Kabupaten Tuban sudah gerang dengan alasan yang selalu disampaikan olek Komisi Pemilihan Umum (KPU) terkait dengan belum digantinya Alat Peraga Kampanye (APK) calon Bupati dan wail Bupati Tuban yang rusak atau hilang. “Kami meminta KPU segera mengganti APK yang rusak atau hlang, jangan dibiarkan terlalu lama, karean itu akan merugikan pasangan calon,” kata Sullamul Hadi,S.Ag, SH, Ketua Panwaslu Kabupaten Tuban (29/10).

Panwaslih menilai KPUK Tuban terkesan lamban dalam penanganan hilang dan rusaknya APK pasangan calon, karena mulai dari tingkat kecamatan, APK rusak maupun hilang sudah direkomendasikan, dimasing-masing Panitia Pengawas Kecamatan (PPK).

“Petugas kami (Panwaslih di kecamatan) sudah merekomendasikan setiap temuan ke PPK setepat, mestinya langsung dapat ditangani, atau PPK

melpor ke KPUD, masak begitu saja menunggu Rekomendasi dari Kabupaten,” terang Hadi.

Hingga saat ini (29/10), Panwaslih Bupati-Wakil Bupati Kabupaten Tuban, mencatat sedikitnya 116 APK berbagai jenis dilaporkan hilang atau rusak, seluruhnya tersebar di 20 kecamata yang ada di Tuban. “Dalam catatan kami, ada 116 APK, baik yang rusak maupun hilang,” tambah Gus

Boby pangilan akrab ketua Panwaslih Kabupaten Tuban.

Sebelumnya, Divisi Sosialisasi KPUK Tuban, Yayuk Dwi Agus Sulistyorini, menyampaikan, masih belum melakukan penggantian APK hilang maupun rusak, karena sesuai aturan KPU bersama pihak terkait tetap harus melakukan kajian terhadap laporan yang masuk, bukan asal melakukan penggantian begitu saja.

“Dalam setiap penggantian APK, kami harus melakukan kajian, karena penggantian hanya dapat dilakukan satu kali dan itupun terhadap APK yang rusak atau hilang yang disebabkan factor alam, bukan karena unsur yang lain, seperti kesengajan atau dicuri,” kata Komisioner KPUD Tuban, Yayuk, dikonfirmasi Bhirawa (29/ 10).

Distribusi KS dan BS Sementara itu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabu-

paten Jember telah menyelesaikan tahapan distribusi Kotak Suara (KS) dan Bilik Suara (BS) akhir Oktober 2015 ini. Hal ini diungkapkan oleh Divisi Perencanaan Anggaran dan Logistik KPU Jember, Dwi Endah Prasetyowati, Kamis (29/10) di Kantor KPU Jember.

“Hari ini kami telah menyelesaikan distribusi logistik berupa Kotak Suara dan Bilik Suara. Terakhir kami mengirim ke Kecamatan Sukorambi, Patrang dan Kaliwates,” tutur Endah.

Endah menyebutkan, jumlah total KS yang terdistribusikan ke 31 Kecamatan sebanyak 4.378 unit. Jumlah tersebut berdasarkan jumlah total Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Kabupaten Jember sebanyak 4.347 unit.

“Setiap TPS akan ditempatkan sebanyak satu unit KS dan tambahan satu KS untuk setiap kecamatan. Jadi total jumlah KS sebanyak 4.378

unit,” papar Endah.

Selain KS, Endah juga menyebutkan jumlah BS yang telah terdistribusi. Setiap TPS akan diberikan tiga BS. “Sehingga jumlah total BS yang telah terdistribusi sebanyak 13.041 unit,” ucapnya.

Mengenai perkembangan pengadaan pelengkap TPS lainnya dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2015 ini, Endah menambahkan, ada beberapa yang sudah rampung dan lainnya masih dalam proses. “Pelengkap TPS yang sudah datang di Jember, seperti Tinta dan Bolpoint. Sedangkan yang lainnya, seperti alat coblos, form, ID Card dan Surat Suara masih dalam proses,” ungkapnya. “Kami targetkan semua kelengkapan TPS akan kami terima secara keseluruhan pada akhir Oktober atau paling lambat awal November 2015,” imbuhnya.Q hud,efi

Prestasi Baru Pemkot Probolinggo

BOS Rp 23,862 M Akhirnya Cair Probolinggo, Bhirawa Walaupun terlambat, pemerintah pusat akhirnya mencairkan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) triwulan III untuk Kabupaten Probolinggo. Dana BOS triwulan III mencapai Rp 23.862.450.000 untuk 836 lembaga pendidikan dengan total siswa 111.765 siswa. Rinciannya, Rp 16.315.200.000 untuk 81.576 siswa di 641 lembaga SD dan Rp 7.547.250.000 untuk 30.189 siswa di 195 lembaga SMP. Diharapkan cairnya dana BOS triwulan III ini bisa meningkatkan pelayanan pendidikan di sekolah. Walaupun agak terlambat dari jadwal yang seharusnya, mudah-mudahan tidak mengganggu pelayanan pendidikan di sekolah. Semoga di triwulan yang akan datang tidak mengalami keterlambatan. Hal ini diungkapkan bupati Probolinggo, Hj.P Tantriana Sari, Kamis (29/10).

Menurut Bupati, peruntukkan dana BOS ini ada 13 item. Dari situlah maka lembaga pendidikan SD/MI tidak boleh menarik SPP. Tetapi sekolah boleh menerima sumbangan dari walimurid asal bukan atas kemauan sekolah. BOS ini bertujuan untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan dalam rangka wajib belajar 9 tahun, jelasnya.

Lebih lanjut dikatakannya, dana BOS ini bisa bermanfaat untuk kemajuan pendidikan di Kabupaten Probolinggo.

Artinya, dana BOS digunakan sesuai dengan peruntukkannya dan harus dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Dengan cairnya dana BOS tersebut, saya berharap agar pelayanan pendidikan dasar semakin baik. Proses pelayanan pendidikan bisa berjalan lancar dan baik karena sudah dibantu biaya oleh pemerintah pusat, harapnya.Q wap

5

irvan/bhirawa

Pemasangan jaringan internet dari provider biznet di Kota Kediri diprotes warga. Warga menempel sebuah tulisan pada tiang yang berisikan: ‘Mohon Tiang Dipindah,!!! TTD Pemilik’.

Belum Kantongi Izin, Tiang Jaringan Biznet Diprotes Warga Kota Kediri, Bhirawa Pemasangan jaringan internet dari provider biznet di Kota Kediri diprotes warga. Sebab tiang jaringan biznet yang ditolak itu dipasang pada tepi jalan, yang diklaim pemilik rumah masih berada di lahan yang menjadi haknya.

Penolakan pemasangan tiang jaringan biznet itu terjadi di Jalan Semeru, Kota Kediri. Warga menempel sebuah tulisan pada tiang yang berisikan: ‘Mohon Tiang Dipindah,!!! TTD Pemilik’. Ada tiga tiang baru berjajar yang terpasang tersebut, dan tulisan itu ditempel pada dua tiang.

Pemilik yang namanya dirahasiakan mengaku, pemasangan tiang tidak berizin.

Dia telah melaporkan hal itu kepada Kantor Kelurahan Setempat. "Lha wong dulu waktu masang tiang listrik PLN saja izin, kenapa ini tidak, asal pasang saja," kata pemilik lahan, Kamis (29/10).

Dari beberapa informasi yang dihimpun, pemasangan tiang jaringan dari provider Biznet ini diduga belum mengantongi izin resmi dari Pemerintah Daerah Kota Kediri.

Sebab menurut keterangan dari Satker terkait izin mereka masih dalam proses.

Namun ironisnya meskipun belum mengantungi izin mereka melakukan pemasangan tiang di 240 titik lokasi yang tersebar di tiga wilayah kecamatan di Kota Kediri.

Dijelaskan Kepala Bidang Pelayanan BPM Kota Kediri Herdiyanto Heri Cahyono, pihak proveder telah mengajukan izin pemasangan itu. Dan tahap perizinan sudah mencapai 60 persen. "Berdasarkan izin yang diajukan, ada 240 titik lokasi pemasangan yang tersebar di tiga wilayah kecamatan di Kota Kediri," kata Heri.

Menurutnya Pemasangan tiang dan kabel jaringan biznet umumnya dilakukan diatas pukul 12.00 WIB dan malam hari. Menurut Hari, itu dilakukan oleh pihak proveder karena mempertimbangkan arus lalu-lintas. Sementara itu diketahui Biznet sendiri merupakan jaringan fiber optic terbaru yang memiliki teknologi terkini. Jaringan biznet fiber menyediakan konektivitas didalam kota, antar kota dan antar pulau.Q van

Probolinggo, Bhirawa Pemerintah Kota (Pemkot) Probolinggo melalui Kantor Perpustakaan dan Arsip berhasil menorehkan prestasi di tingkat Provinsi.

Prestasi kali ini diraih dalam lomba penyelenggaraan kearsipan dan pengelolaan arsip pemerintahan Desa/ Kelurahan se-Jawa Timur yang diselenggarakan oleh Badan Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur.

Kepala Kantor Perpustakaan dan Arsip kota Probolinggo, Ir. Nuril Anwar, M.Ma melalui Kasubag TU, Sri Wahyuni, SE, M.Si, Kamis (29/10) mengatakan bahwa prestasi ini merupakan torehan perdana Pemerintah Kota Probolinggo dalam hal kearsipan. “Ini merupakan kebanggaan bagi kami (Pemerintah Kota Probolinggo-red) karena ini perdana dan kebetulan dapat meraih juara 1,” ujarnya.

Dalam lomba yang dilakukan dalam beberapa tahap ini, Kantor Perpustakaan dan Arsip Kota Probolinggo mempercayakan kepada Kelurahan Jrebeng Kulon untuk mewakili Kota Probolinggo. “Kelurahan ini dipilih karena memiliki inovasi yang belum dipunyai oleh Kelurahan lainnya, seperti ; telah menjalankan Perwali Nomor 40 tahun 2013 ten-

tang tata kearsipan, melaksanakan AMD (Arsip Masuk Desa-red), dan melakukan siakel (Sistem Informasi Admnistrasi Kelurahanred), Selain itu, juga merawat arsip vital berupa buku krawangan dan letter c dengan cara mengalihmediakan melalui proses scan, memakai 1 register untuk penomoran surat keluar dan masuk serta menyerahkan arsip statis ke Kantor Perpustakaan dan Arsip serta Seklur (Sekretaris Kelurahan-red) dijadikan sebagai pusat arsip yang tidak dimiliki oleh Kelurahan lain (terpusat-red),” terang wanita yang akrab disapa Yuni ini.

Proses penilaian dalam perlombaan ini dilaksanakan dalam beberapa tahap, yaitu diawali dengan tahap seleksi atau penilaian administrasi yang kemudian dilanjutkan dengan tahap verifikasi yang dilakukan oleh tim penilai dari Badan Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur dengan mendatangi langsung Kelurahan Jrebeng Kulon.

“Setelah melalui tahap verifikasi dan lolos, maka dilanjutkan dengan tahap selanjutnya yaitu presentasi. Dari sini yang kita kirim adalah Sekretaris Kelurahan Jrebeng Kulon, Rahmat Kusandani,” ujarnya.Q wap

wiwit/bhirawa

Prestasi baru Pemerintah Kota (Pemkot) Probolinggo melalui Kantor Perpustakaan dan Arsip berhasil menorehkan prestasi di tingkat Provinsi.

Minta Hujan, 500 Personel TNI dan Siswa di Situbondo Gelar Salat Istisqa Di Pasuruan, Ratusan Pegawai Kemenag Juga Berdoa agar Kobaran Asap Segera Berakhir Musim kemarau panjang yang mengakibatkan kekeringan lahan di beberapa titik Desa di Kabupaten Situbondo, mulai disikapi serius jajaran TNI yang ada di Kodim 0823 Situbondo, kemarin. Dengan memohon doa, dzikir dan sholat isitisqa, sedikitnya 500 personil TNI dengan beberapa pelajar, ikut dalam rangkaian ibadah kepada Sang Ilahi, dengan dipimpin Ketua MUI Situbondo, KH Syaiful Muhyi, pagi kemarin.

sawawi/bhirawa

KH Syaiful Muhyi, saat memimpin salat istisqa, di halaman Makodim 0823 Situbondo, pagi kemarin. Ikut serta sekitar 500 jamaah terdiri dari personil TNI se-Kab Situbondo dan beberapa siswa.

Seluruh perwira Kodim, Koramil dan berbagai personil satuan TNI, tampak khusuk mengikuti rangkaian dzikir, doa dan sholat isitsqa yang dimulai sekitar pukul 09.00 wib kemarin. Selain membacakan lafadz dzikir, para personil TNI juga mendengarkan kajian bedah agama oleh Ketua MUI, KH Syaiful Muhyi.

Meski berada ditengah sengatan panas matahari, ratusan personil TNI, tetap khusuk dalam berdzikir dan sholat Istisqa, diakhir bulan Oktober, kemarin.

“Mari kita semua minta ampunan atas dosa-dosa yang diperbuat

kepada Allah SWT,” tegas KH Syaiful Muhyi. kemarin.

KH Syaiful Muhyi mengatakan, dalam meminta ampunan Kepada Allah dengan menggelar sholat istisqa, berbeda dengan momen shalat hari raya dan sholat Jumat. Dalam sholat istisqa ini, kata KH Syaiful, diawali dengan sholat terlebih dahulu, baru menggelar khotbah.

Sebaliknya, lanjut dia, dalam sholat Jumat dan sholat hari raya digelar khotbah terlebih dahulu baru melakukan sholat berjamaah. “Ada dua khutbah juga dalam sholat istisqa. Yang jelas,

kita melakukan sholat dhuha dulu sebelum sholat istisqa,” terang KH Syaiful.

Asap Segera Berakhir Sementara itu, ratusan pegawai di lingkungan Kementrian Agama (Kemenag) Kabupaten Pasuruan melakukan shalat Istisga di halaman kantor Kemenag setempat. Shalat Istisga itu merupakan bentuk kepedulian terhadap daerahnya yang kekeringan serta bencana kabut asap yang melanda di sejumlah wilayah Indonesia.

Humas Kemenag Kabupaten Pasuruan, Fauzi menyampaikan shalat Istisqa untuk memohon ampunan atas segala khilaf kepada yang Maha Kuasa. Termasuk juga bertujuan agar daerah-daerah yang mengalami krisis air bersih selama musim kemarau berkepanjangan kembali dianugerahi dengan hujan.

"Pasuruan dilanda kekeringan, begitu pula kabut asap yang

melanda beberapa provinsi di Indonesia. Makanya kami melaksanakan shalat Istisga supaya hujan turun, sehingga bencana yang melanda Indonesia itu dapat berakhir," ujar Fauzi usai melaksanakan shalat Istisga, Kamis (29/10).

Di samping itu, salat Istisqa merupakan seruan dari Kemenag RI. Dalam surat dengan nomor Dt.II.I/5/HM.01/2376/2015, menyerukan supaya pegawai di lingkungan Kemenag untuk melaksanakannya.

Shalat Istisqa yang dipimpin oleh Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Pasuruan, KH Nurul Huda ini berlangsung dengan khusyuk. Shalat istisqa berjamaah ini kemudian dilanjutkan dengan ceramah agama. "Panas yang berkepanjangan ini jadikan penyemangat untuk meminta hujan kepada Allah SWT," papar KH Nurul Huda.Q awi,hil

JAWA TIMUR

6

Jumat Pahing 30 OKTOBER 2015

Tuntut Mubeslub, Puluhan Pendekar Setia Hati Terate Segel Padepokan

KILAS JATIM

Petani Disarankan Bentuk Kemitraan dengan Pabrik Rokok Lamongan, Bhirawa Tembakau menjadi komoditas produktif pada musim kemarau. Karena memiliki nilai ekonomi yang tinggi,itu di tunjukkan bahwa harga tembakau cenderung stabil dan ada kemungkinan bisa lebih naik lagi. Dikatakan dalam sambutan Dewan Pembina Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) dalam Munas III di Lamongan, Kamis (29/10), tanaman tembakau merupakan komoditas yang punya nilai ekonomi lebih tinggi dibanding dengan komoditas selain tembakau.

Namun, untuk kian meningkatkan kesejahteraan petani, dalam konteks pengembangan yang bercirikan inovasi, Lalju Amin menyarankan petani membentuk kemitraan. Pola kemitraan bisa meningkatkan efisiensi, efektivitas dan produktivitas. Selain itu, pola kemitraan dengan perusahaan bisa memperkuat akses terhadap pasar, modal, dan teknologi. “APTI merekomendasikan dan mendukung dijalankannya program kemitraan antara petani dengan pemasok atau pabrikan,” sambung Lalu Amin.

Ia menjelaskan, dalam pengembangan pola kemitraan, petani tembakau akan terbantu dari dana operasional. Belum lagi hasil yang meningkat drastis, dibanding pengelolaan secara mandiri.

Petani juga tidak kesulitan menjual hasil panennya. “Ini sebagia solusi yang paling efektif untuk meningkatkan produktifitas dan kualitas tembakau nasional. Melalui kemitraan petani bisa mendapatkan kepastian pasar,” ujar Lalu Amin.

Lebih lanjut ia menyebutkan, kemitraan merupakan program pendampingan yang dilakukan oleh perusahaan sebagai bentuk komitmen untuk mensejahterakan petani tembakau.

“Petani punya akses penjualan langsung, pengadaan sarana produksi, permodalan, pendampingan, dan bantuan teknis,” bebernya.Q mb9

PJU Hilang, Pemkab Rugi 100 Juta Lebih Tuban, Bhirawa Karena ulah tangan jahil dan tidak bertanggung jawab, Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Tuban, dirugikan hingga Rp 100 juta akibat hilangnya baterai tenaga surya yang diKepala Dinas Pekerjaan pasang untuk peUmum Tuban, nerangan jalan Ir.H. Choliq Qunnasich umum (PJU) pada beberapa titik di pinggir jalan tahun 2015 ini.

“Sepertinya pencurinya sudah profesional, selain belum satu bulan kita pasang sudah hilang, juga jarang orang yang tahu kalau baterai tenaga surya itu harganya mahal,” kata Kepala Dinas Pekerjaan Umum Tuban, Ir.H. Choliq Qunnasich (29/10).

Dari 35 titik lampu fasilitas umum seperti penerang jalan, terdapat 10 titik yang saat ini tidak berfungsi karena hilang. Ke 10 titik tersebar di antaranya di Kecamatan Kenduruhan, Jatirogo, juga di beberapa titik di pinggir pantai utara, mulai dari Kecamatan Kota, Jenu, Tambakboyo hingga di Kecamatan Bancar.

“Lampu tenaga surya yang kita pasang memang kita tempatkan pada wiyahah yang jauh atau belum ada aliran listriknya, dan kemungkinan hal itu dijadikan kesempatan mereka (Pencuri.red), karena kalau jauh dari aliran listrik, juga jauh dari keramaian atau perkampungan,” terang Choliq.

Dimugkinkan pencurian baterai tenaga surya juga dilakukan malam hari serta sudah direncanakan, selain harga baterai yang mahal, belum termasuk perangkat lain, seperti asesoris di lampu penerang dan lampu lalu lintas juga diambil.Q hud

Madiun, Bhirawa Puluhan pendekar perguruan pencak silat Setia Hati Terate (SH Terate) yang mengatasnamakan Gerakan Penyelemat Organisasi (GPO), melakukan penyegelan pintu Padepokan Pusat SH Terate yang berada di Jalan Merak Nomor 10, Kelurahan Nambangan Kidul Kecamatan Manguharjo Kota Madiun, Kamis (29/10).

Menurut salah satu penggagas GPO, Gembong Imam Kuskartono, tujuan dari penyegelan agar pihak pengurus pusat segera menyelenggaran Musyawarah Besar Luar Biasa (Mubeslub) yang sesuai AD/ ART Tahun 2000.

Dalam AD/ART Tahun 2000, pengurus pusat harus menyelenggaran musyawarah tiap lima tahun sekali. "Tapi sejak tahun 2005 sampai saat ini, pihak pengurus pusat belum pernah menyelenggaran Mubes," kata Gembong, yang juga adik kandung tokoh SH Terate, Iman Kuspangat, kepada wartawan.

Dengan tidak pernah digelarnya Mubes sejak tahun 2005, paparnya, otomatis tidak ada laporan apapun dari pengurus pusat kepada anggota.

Termasuk laporan keuangan.

"Organisasi ini bukan peguron.

Tapi persaudaraan. Kalau peguron itu milik satu orang.

Kita yang dipecat sudah ada sekitar 100 orang. Tidak ada persaudaraan itu main pecat," tambahnya.

Sebenarnya, lanjut Gembong, selama ini pihaknya sudah minta waktu untuk dialog dengan pengurus pusat. Tapi tidak pernah ditanggapi. Karena itu kemudian dilakukan penyegelan padepokan. "Kita dengan terpaksa, dengan ijin Polri, melakukan penyegelan.

Kita tidak ingin organisasi dibuat mainan. Kita hanya ingin meluruskan," pungkasnya.

Usai melakukan penyegelan di lima pintu masuk, pihak GPO bermaksud menitipkan kunci gembok kepada pihak Polres Madiun Kota. Namun hal itu ditolak oleh Kasat Binmas, Sigit Siswadi. "Ini masalah intern (SH Terate).

Sebaiknya bapak-bapak saja yang pegang kuncinya. Petunjuk pimpinan seperti itu," kata Kasat Binmas Polres Madiun Kota, Sigit Siswadi, kepada Gembong.

Sementara dari pihak pengurus pusat, dalam surat pernyataannya yang ditandatangani Ketua Umum PSH Terate, Arief Surjono, menyata-

sudarno/bhirawa

Salah seorang pendekar perguruan pencak silat Setia Hati Terate (SH Terate) yang mengatasnamakan Gerakan Penyelemat Organisasi (GPO), melakukan penyegelan pintu Padepokan Pusat SH Terate yang berada di Jalan Merak Nomor 10, Kelurahan Nambangan Kidul Kecamatan Manguharjo Kota Madiun, Kamis (29/10). kan, tidak akan melaksanakan Mubes yang tidak sesuai dengan aturan dan ketentuan yang

berlaku maupun kegiatan lain dalam bentuk apapun sebelum adanya pertemuan atau mus-

yawarah antara pihak Padepokan SH Terate dengan pihak GPO.Q dar

Datangkan Komisioner KIP Jatim, Humas Penyerapan Anggaran APBD Sangat Rendah Pemkab Gelar Sarasehan Jurnalistik Bondowoso, Bhirawa Sebagai ikhtiar untuk meningkatkan kualitas para jurnalis di Bondowoso dalam bidang Informasi Publik, Bagian Hubungan Masyarakat dan Pusat Data Elektronik (Humas dan PDE) Pemerintah Kabupaten Bondowoso menggelar sarasehan Jurnalistik dengan mendatangkan pemateri yang handal dari Komisi Informasi Publik (KIP) Jatim dan Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) Kamis (29/10) kemarin bertempat di Aula Taman Pemandian Tasnan.

Acara tersebut dibuka langsung oleh Asisten I Pemkab Bondowoso Drs H Agung Tri Handono SH MM didampingi KabagHumas dan PDE Haeriyah Yuliati mewakili Bupati Amin Said Husni yang berhalangan karena ada acara diluar kota.

Para pemateri yang datang tersebut diantaranya Mahbub Junaidi dari KIP Jatim yang memberikan materi meningkatkan profesionalisme wartawan dengan memberikan materi UU No 14 Tahun 2008 tentang Informasi Publik yang dikorelasikan dengan UU no 40 Tahun

1999 tentang Pers.

Sehingga diharapkan menurut Mahbub dengan berdasarkan UU Keterbukaan Informasi Publik, setiap masyarakat berhak mendapat informasi dari badan publik khususnya peneyelenggara negara mulai dari proses perencanaan pembangunan, pelaksanaan hingga evaluasi dan pelaporan. “Masyarakat itu berhak tahu apa yang akan dilakukan dan sedang dilakukan pemerintah, bahkan sampai pelaporan dan evaluasi harus disampaikan,” katanya.

Sedangkan Pemateri kedua Samsul Choiri dari IJTI menyampaikan materi tentang etika jurnalistik yang harus dipegang teguh oleh wartawan dalam melaksanakan tugasnya, sehingga jika ada wartawan atau jurnalis yang melaksanakan tugas dengan baik tentu akan bisa menyampaikan informasi yang baik sesuai aturan yang ada.

Samsul choiri mengingatkan karena jurnalis memiliki aturan sendiri, sementara penyelenggara negara sebagai mitra yang wajib menyampaikan infor-

samsul tahar/bhirawa

Sarasehan Jurnalistik yang mendatangkan Komisioner KPI Jatim Mahbub Junaidi.

masi juga memiliki aturan sendiri, maka diharapkan dalam menjalankan tugasnya bisa saling menghormati dan mengikuti etika yang sudah berlaku.

“Walaupun wartawan bekerja dilindungi undang-undang, bukan berarti bisa seenaknya, tetapi harus mengikuti aturan dalam pemerintah jika membutuhkan informasi,” katanya.

Acara yang penuh keakraban dan keleluargaan tersebut mendapat apresiasi positif dari peserta diantaranya sebagaimana disampaikan Samsul Tahar dari Bhirawa yang mengaku sangat mengapresiasi inisiatif Humas serta berharap kegiatan semacam itu ditingkatkan, bahkan kalau perlu tidak hanya dilakukan di Bondowoso. “Kami tentu berterimakasih atas dukungan Pemkab Bondowoso yang mendorong kami untuk terus belajar, apalagi segala fasilitas diberikan tentu hal ini harus ditingkatkan,” katanya.

Menanggapi hal itu Kabag Humas dan PDE Pemkab Bondowoso Haeriyah Yuliati S.Sos MM dalam acara penutupan mewakili Bupati Amin Said Husni berjanji akan terus berupaya memfasilitasi para wartawan Bondowoso baik dalam pemberikan informasi maupun peningkatan kualitas SDM. Pihaknya juga berjanji akan mendorong para wartawan terus memahami aturan Informadi Publik kalau perlu juga dilakukan study banding untuk meningkatkan pengetahuan.

“Kami atas informasi dari KIP ternyata juga bisa membantu untuk menggelar Study Banding ke beberapa daerah yang lebih memiliki kemampuan lebih, tentu ini akan kita lakukan dengan kemampuan anggaran yang dimiliki, karena ini akan sangat membantu Pemkab dalam penyebaran informasi,” katanya.Q har

Bangkalan, Bhirawa Penyerapan Anggaran Pendapatan Daerah (APBD) tahun anggaran 2015 baru terserap 57,83 persen dari total anggaran sebesar Rp 1,929 triliun. Padahal Pemkab pada tahun ini mengadakan perubahan APBD PUK. Hal ini tidak terlepas dari keinginan Pemkab agar anggaran pada tahun ini bisa terserap semua.

Dari total serapan anggaran tersebut, belanja tidak langsung yang meliputi gaji pegawai, hibah, bansos dan lain-lain terserap sebesar 68,89 persen. "Prosentase serapan anggaran tidak langsung sebesar 68,89% ini dari total anggaran tidak langsung sebesar 1,029 triliun rupiah," jelas Ahmat Hafid, SE, MM, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bangkalan. Kamis (29/10).

Lebih lanjut Hafit menjelaskan bahwa rincian belanja tidak langsung meliputi, belanja pegawai sebesar 71,74%, belanja bunga PIP (pinjaman pembangunan Rumah Sakit baru Bangkalan) sebesar 42,09%, belanja hibah sebesar 75,47%, Bansos sebesar 100%, bagi hasil pajak dan retribusi sebesar. 85,19% dan bantuan keuangan desa (ADD dan DD) sebesar 54,75%," terang Hafid.

Sementara menurut Hafid, penyerapan anggaran langsung tahun anggaran 2015 per 29 Oktober ini mencapai 45,35%. Sehingga total penyerapan anggaran langsung yang meliputi belanja pegawai (honor THL dan JKN/ paramedis) sebesar 69,62%, belanja barang dan jasa (belanja barang/ jasa, biaya operasional program JKN, biaya dan biaya

operasional publik lainnya) sebesar 45,31%," terang Hafid detail. Sementara itu belanja modal terserap sebesar 38,70persen.

"Sedangkan anggaran total untuk pos anggaran langsung ini sebesar 900 milyar rupiah," lanjutnya. Jadi, menurut Hafid, prosentase serapan anggaran langsung ini merupakan prosentase dari pos anggaran langsung senilai Rp 900 miliar tersebut,” jelasnya.

Dari postur serapan anggaran tahun 2015 ini jelas adanya ketidak-seimbangan neraca keuangan di Kabupaten Bangkalan. Serapan pos anggaran biaya sosial terlihat terserap lebih tinggi dibandingkan belanja modal dan investasi.

Namun Hafid menampik anggapan ini. "Biaya investasi tidak melulu berbentuk infrastruktur dan modal capital saja. Program peningkatan sumber daya manusia dan infrastruktur Desa merupakan cara investasi Daerah untuk keseimbangan pembangunan," kilah Hafid.

Meskipun tidak merinci lebih jauh, Hafid tetap optimis bahwa neraca keuangan Kabupaten Bangkalan masih tergolong sehat dan akuntabilitasnya bisa dipertanggung-jawabkan. "Pemerintah Pusat sendiri sudah meng-amanatkan untuk besaran anggaran pada pos infrastruktur dan belanja barang sebesar 30 persen.

Karena pada angka itu (30% red.) neraca anggaran kita berada pada posisi moderat (seimbang)," terang Hafid.

Sedangkan Kabupaten Bangkalan sendiri menurut Hafid, sudah meng-anggarkan biaya belanja barangn, jasa dan pembangunan infrastruktur sebesar 29%.Q mb8

Dispendukcapil Siap Bantu Data Pelaksanaan Pilkada Kabupaten Blitar Selain pelayanan administrasi kependudukan kepada masyarakat, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Kabupaten Blitar siap membantu Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Blitar untuk melakukan updating data kependudukan Kabupaten Blitar untuk pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) Kabupaten Blitar yang akan dilaksanakan Desember mendatang.

Diungkapkan Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaan dan Mutasi Penduduk Dispendukcapil Kabupaten Blitar, Anggo Takdir Hanudji, Dispendukcapil terus melakukan update data penduduk untuk kepentingan Pemilukada atau Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati (Pilbup) Blitar pada Desember mendatang.

“Kami selalu updating data kependudukan untuk membantu KPU, namun ini terus kami lakukan meski tidak ada agenda

Pilkada untuk mengetahui data penduduk yang sudah meninggal maupun pindah domisili,” kata Anggo Takdir Hanudji.

Sedangkan khusus untuk agenda Pilkada kali ini, pihaknya menyatakan siap untuk terus memberikan informasi terbaru terkait data terbaru ke KPU Kabupaten Blitar untuk acuan penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) sebelum ditetapkan menjadi Daftar Pemilih Tetap (DPT). “Meskipun saat ini KPU

hartono/bhirawa

Eko Budi Winarso, S.Sos

juga sudah memiliki program Sidalih, kami juga akan tetap menyampaikan perubahan data sampai menjelang pelaksanaan

Pemilihan dengan ditetapkannya DPT,” jelasnya.

Anggo menambahkan berdasarkan Undang-Undang No. 24 tahun 2013 dari lima fungsi data kependudukan yang diatur dalam Pasal 58 ayat 4 yang berbunyi data kependudukan digunakan untuk semua keperluan adalah data kependudukan dari Kementerian yang bertanggung jawab dalam urusan pemerintahan dalam negeri, yakni pelayanan publik, perencanaan pembangunan, alokasi anggaran, pembangunan demokrasi dan penegakan hukum dan pencegahan kriminal.

“Dari kelima fungsi tersebut salah satunya adalah untuk penyelenggaraan Pemilu maupun Pilkada, pada pembangunan demokrasi. Sehingga seperti saat ini membantu pelaksanaan Pilkada Kabupaten Blitar meru-

pakan tugas Dispendukcapil Kabupaten Blitar pada pelayanan administrasi kependudukan,” imbuhnya.

Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar, Eko Budi Winarso, S.Sos, juga berharap dengan adanya data kependudukan yang selalu di update untuk kebutuhan Pilkada Kabupaten Blitar ini diharapkan akan membantu dan memperlancar pelaksanaan Pilkada Kabupaten Blitar yang hanya diikuti satu calon tunggal saja, yakni Pasangan RijantoMarhaenis Urip Widodo (Ridho) yang diusung oleh PDI Perjuangan yang akan dipilih pada bulan Desember mendatang.

“Kami juga berharap pelaksanaan Pilkada Kabupaten Blitar berjalan dengan lancar dengan bantuan data kependudukan yang selalu kami update dan

kami kirimkan kepada KPU sebagai acuan jumlah pemilih di Kabupaten Blitar,” katanya.

Di sisi lain, pihaknya juga berharap adanya data-data yang diangap keliru atau data yang kurang falid dari temuan dilapangan untuk saling berkoordinasi, karena validasi data yang dilakukan Dispendukcapil berdasarkan laporan masyarakat atau kepengurusan administrasi kependudukan yang diurus langsung di Dispendukcapil.

“Seperti contoh jika ada warga yang meninggal dan pihak keluarga atau ahli waris belum melaporkan kepada kami, tentunya datanya masih belum berubah. Untuk itu kami juga menghimbau kepada masyarakat jika perlu melakukan perubahan data jika ada perubahan,” pungkasnya.Q htn,adv

EKONOMI - BISNIS

Jumat Pahing, 30 OKTOBER 2015

Kurs JUAL

BELI

USD

13,694.00

13,558.00

SGD

9,827.76

9,726.67

EUR

15,148.30

14,995.15

JPY

11,360.54

11,244.92

GBP

21,029.88

20,816.95

Sumber: Bank Indonesia (27 OKTOBER 2015)

RAGAM EKBIS

Program Mudik Gratis Pelindo III Raih Penghargaan IPRAS 2015

Surabaya, Bhirawa Program “Yuk Pulang Kampung” dalam rangka Mudik Gratis Bareng BUMN 2015 yang diselenggarakan oleh PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) atau Pelindo III pada musim lebaran lalu menjadi Pemenang Program PR Inspiratif 2015 untuk Kategori BUMN/BUMD pada The 4th Indonesian Public Relations Awards & Summit (IPRAS) 2015.

Direktur SDM & Umum Pelindo III Toto Heli Yanto menerima penghargaan tersebut pada malam penganugerahan di Gedung Dewan Pers, Jakarta, Selasa (27/10). Pada ajang tahunan yang digelar oleh Serikat Perusahaan Pers (SPS) Pusat tersebut, hadir juga Menteri Pariwisata Arief Yahya, Wali Kota Bandung Ridwan Kamil, serta sejumlah tokoh pers dan praktisi public relations.

“Penghargaan ini sangat berarti, karena menjadi apresiasi positif dunia public relations pada kegiatan sosial perusahaan yang dipersembahkan untuk pelayanan masyarakat”, kata Toto Heli Yanto usai penganugerahan. Lebih lanjut ia menjelaskan, bahwa sebagai BUMN, Pelindo III mengemas kegiatan CSR yang diselenggarakannya agar tidak hanya dapat memberikan manfaat untuk masyarakat, tetapi juga secara bisnis, meningkatkan branding perseroan.

Program ‘Yuk Pulang Kampung’ Pelindo III menjadi kegiatan mudik gratis pertama yang ada di Indonesia untuk para penumpang kapal laut. Para pemudik yang tiba di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, dan Pelabuhan Tanjung Emas, Semarang, diantar langsung ke kampung halaman dengan puluhan bus ke sepuluh rute selama seminggu penuh sebelum lebaran.

“Ini juga menjadi bagian strategi komunikasi perusahaan untuk me-rebranding image pelabuhan dari semula yang kesannya kumuh, menjadi tempat yang aman dan reliable sebagai tujuan transportasi, bahkan di musim mudik yang ramai sekalipun”, ungkap Toto Heli Yanto. Q ma

7

Gubernur Sosialisasikan Aplikasi Dashboard Kendalikan Ekspor Impor Surabaya, Bhirawa Gubernur Jatim Soekarwo mensosialisasikan aplikasi dashboard pengendalian ekspor impor untuk membantu pengusaha nasional melihat secara detail berbagai informasi mengenai alur perdagangan di wilayah setempat.

“Aplikasi ini sekaligus pengusaha lebih kuat dalam menghadapi kapitalisme nasional, dan bertarung menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA),” ujarnya di Gedung Negara Grahadi, Jalan Gubernur Surabaya, Kamis (29/30).

Pakde Karwo, sapaan akrabnya, menjelaskan pembuatan dashboard ini diharapkan mendorong kelancaran proses ekspor dalam rangka peningkatan daya saing produk dalam negeri, dan meningkatkan pengawasan terhadap barang impor dalam rangka

perlindungan konsumen.

Tidak itu saja, lanjut dia, aplikasi ini juga sebagai identifikasi yang bisa mengumpulkan data terkait ekspor dan impor, serta mengidentifikasi masalah dan hambatannya.

Kemudian, pihaknya membentuk tim koordinasi pengendalian ekspor dan impor, serta satuan adminitrasi pangkalan pengoperasian sistem aplikasi dashboard, mengkoordinasikan penyelesaian masalah dan hambatan proses ekspor impor, serta mengetahui tren perdangan luar

negeri di Jatim. “Di dalamnya ada tabulasi mengenai jenis komoditi, volume, nilai, Negara asal dan tujuan neraca perdagangan luar negeri,” kata mantan Sekretaris Daerah Provinsi Jatim tersebut.

Menurut dia, dengan adanya informasi detail maka pengusaha bisa melakukan berbagai kegiatan melakukan bisnis dan secara tidak langsung, sekaligus mampu menangkap peluang saat ini.

Sementara itu, di hadapan pengusaha nasional, orang nomor satu di Jatim tersebut memaparkan bahwa kinerja ekspor dan impor di wilayahnya mengalami kemajuan tiap tahunnya. Pada 2014, kata Pakde Karwo, ekspor Jatim mengalami surplus sebesar 70 juta dolar AS, yang kemudian pada 2015 sebesar

Pakde Karwo mensosialisasikan aplikasi dashboard pengendalian ekspor impor untuk membantu pengusaha nasional melihat secara detail berbagai informasi.

810 juta dolar AS. Ia juga menjelaskan bahwa peningkatan nilai ekspor dipengaruhai banyak hal, salah satunya semakin kompetitif bahan produksi Jatim. “Konsep daya saing menghadapi

MEA dipengaruhi berbagai hal, yaitu harga lebih murah dibandingkan harga pasar, distribusi lebih cepat dibanding kompetitor dan kualitas yang bagus,” tukasnya. Q rac,ant

Pembangunan Infrastruktur Tambak Garam Tak Terserap Di Sumenep Produksi Melimpah Sampang,Bhirawa Setelah dua kali dilakukan lelang, kegiatan pembangunan infrastuktur Tambak yang bersumber dari APBN 2015 dengan nilai Rp. 1.317.989.000, di bawah Dinas kelautan perikanan dan peternakan (DKPP) Sampang. Akhirnya dana APBN tersebut tidak bisa terserap dan gagal di-

Anggaran APBN 2015 untuk kegiatan pembangunan infrastruktur tambak garam tidak bisa terserap, hal ini menmgingat waktunya yang sangat singkat.

lakukan tahun ini. Mahfud kepala bidang kelautan DKPP Sampang yang juga sekaligus pejabat pembuat komitmen (PPK) proyek tersebut, ia membenarkan jika anggaran APBN 2015 untuk kegiatan pembangunan infrastruktur tambak garam tidak bisa terserap, hal ini menmgingat waktunya yang sangat singkat. Kamis (29/10).

“Pada beberapa waktu lalu sudah dilakukan lelang sebanyak dua kali, namun gagal tidak ada pemenangnya, bahkan setelah di evaluasi dengan menggunakan solusi penunjukan langsung, itupun tidak memenuhi kriteria minimal pelaksanaan kegiatan 75 hari, saat ini sudah memasuki bulan oktober akhir,” jelasnya.

Terpisah H. Wasik ketua

gabungan pengusaha kontraktor nasional Indonesia (Gapeknas) Sampang, ia mengatakan lelang kegiatan pembangunan infrastruktur tersebut awalnya dilakukan lelang di LPSE pada bulan september 2015, namun sayang pihak panitia secara sepihak membatalkan salah satu CV yang menang tender . “akibat dari kebijakan dibatalkan sepihak tersebut, CV Usaha Baru selaku pemenang

yang juga anggota asosiasi (Gapeknas) Sampang, melakukan penyegelan kantor unit layanan pengadaan (ULP), bahkan pihak CV Usaha Baru juga menempuh jalur hukum dengan melaporkan pada Kepolisian dan Kejaksaan negeri Sampang,” pungkasnya. Q lis,sul

KEHILANGAN TULUNGAGUNG HILANG STNK, Honda, th. 1995, Hitam, AG3647RC, a/n.

Rifai, Ds. Pecuk, Pakel-T.Agung No. 2113/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK, Isuzu Panther, th. 1996, Hijau Muda Metalik, AG1890RI, a/n. Endah Dewi Lukitasari, DSn. Kedungdowo RT 01/02, Ds. Sukorejo Kulon, Kalidawir-T.Agung No. 2114/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK, Honda Vario, th. 2015, Hitam, AG3333RAY, a/n. Suyono, Ds. Ngranti, Boyolangu-T.Agung No. 2115/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK, Honda Grand, th. 1993, Hitam, AG6973TF, a/n. Endang Dwi Rentani, Jl P Diponegoro III/08, Kel. Karangwaru-T.Agung No. 2116/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK, Yamaha, th. 2006, Hitam, AG5643SC, a/n.

Hariyanto, Dsn. Ringiagung RT 02/03, Ds. Ringinpitu, Kedungwaru-T.Agung No. 2117/IMB/BI-II/2015 HILANG BPKB, Mobil Daihatsu Espass Pick Up, th. 1996, Black 81, AG8524RA, a/n. Mulyoto, Dsn. Jangglengan RT/ RW: 003/004, Ds. Pulotondo, Ngunut-T.Agung No. 2118/IMB/BI-II/2015

SITUBONDO HILANG STNK nopol P4341.ES, a/n WAHYU CANDRA .H DS.Sumber PINANG RW.02/01 KEC.Mlandingan,Situbondo.

No. 2119/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK nopol P.6909.F, a/n Tomy Irmansyah ASHARI Ds.Wringin Anom RW.02/02 KEC.PANARUKAN SITubondo.

No. 2120/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK nopol P.6585.EF, a/n MISRIYANDI DS.KOTAKAN TENGAH RW.05/14 KEC. Kota SITUBONDO. No. 2121/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK nopol P.1908.EB, a/n MIMIK HENDRAWATI DS.WRingin ANOM RW.01/04 KEC.PANARUKAN SITubondo.

No. 2122/IMB/BI-II/2015

Pengurangan Subsidi Listrik Dinilai Belum Tepat Harga Komoditas Surabaya, Bhirawa Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen (YLPK) Jatim menilai kebijakan pemerintah mengurangi subsidi listrik merupakan langkah belum tepat diambil dan kontraproduktif di mata masyarakat. “Kalau subsidi listrik dikurangi maka semakin menambah beban rakyat di tengah kondisi perekonomian bangsa yang melemah, rupiah tidak stabil, dan bencana kabut asap di sebagian besar wilayah Indonesia,” kata Ketua YLPK Jatim Said Utomo ketika dikonfirmasi di Surabaya, Kamis (29/10).

Menurut dia, yang harus dilakukan pemerintah adalah meningkatkan produktivitas masyarakat, sekaligus menjadikan subsidi listrik sebagai tanggung jawab sosial negara.

“Terus terang masyarakat belum mengerti apa alasan dan tujuan utama pengurangan subsidi listrik. Pemerintah harus dengan jelas mengemukakannya,” ucapnya.

Tidak itu saja, pelayanan lis-

trik di Tanah Air juga dinilainya masih jauh dari keadilan, khususnya bagi masyarakat yang tinggal di kawasan terpencil dan kepulauan. “Pelayanan terhadap masyarakat miskin struktural atau yang tinggal karena hidup di desa terpencil sejak lahir masih jauh dari harapan. Kami harap mereka mendapat keadilan dan listrik bisa teraliri di sana,” katanya.

Ia mencontohkan masyarakat kepulauan di Jatim, seperti di Pulau Bawean, yang belum semuanya mendapat aliran listrik, apalagi subsidi dari pemerintah. “Belum lagi yang tinggal di kepulauan kawasan Sumenep, Madura. Ini yang harus mendapat perhatian dan harus ada langkah tanpa merugikan rakyat sebelum mengambil kebijakan,” kata Said. Q ant

YLPK Jatim menilai kebijakan pemerintah mengurangi subsidi listrik merupakan langkah belum tepat diambil dan kontraproduktif di mata masyarakat.

di Sumenep Stabil

Sumenep, Bhirawa Harga sebagian besar komoditas di Pasar Anom Baru di Kabupaten Sumenep, Kamis, stabil, sebagaimana hasil pemantauan yang dilakukan dinas perindustrian dan perdagangan (disperindag) setempat. “Hanya ada dua komoditas yang harganya mengalami perubahan, yakni minyak goreng curah dan cabai merah besar biasa. Kalau lainnya stabil,” ujar Kepala Bidang Perdagangan Disperindag Sumenep, R Heni Yulianto di Sumenep, Jatim, Kamis (29/30).

Sesuai hasil pemantauan yang dilakukan stafnya, kata dia, harga minyak goreng curah mengalami penaikan, dari Rp10 ribu menjadi Rp11 ribu per kilogram. “Sementara harga cabai merah besar biasa, turun, dari Rp6 ribu per ki-

logram menjadi Rp5 ribu.

Kalau harga cabai jenis lainnya stabil jika dibanding awal pekan ini (26/10),” ucapnya. Harga cabai merah besar keriting tetap Rp3 ribu per kilogram, cabai kecil biasa Rp8 ribu, dan cabai rawit Rp5 ribu.

Ia menjelaskan, harga beras premium dalam kemasan 25 kilogram merek “Ikan Paus” tetap Rp240 ribu, “Lima Jaya Super” Rp235 ribu, dan “Lima Jaya” Rp225 ribu. Begitu juga dengan harga sejumlah jenis daging, yakni daging sapi tetap Rp110 ribu per kilogram, daging ayam kampung Rp65 ribu, dan daging ayam broiler Rp30 ribu. Harga sayur mayur juga tidak mengalami perubahan, di antaranya kubis tetap Rp8 ribu per kilogram, kentang Rp10 ribu, tomat Rp4 ribu, dan wortel Rp14 ribu. Q sul,ant

Kuatkan Kapasitas Agribis Masyarakat

BKPPP Gelar Workshop Teknologi Pemanfaatan Pekarangan Guna mendukung program penguatan kapasitas agribis ditengahtengah masyarakat, Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan (BKPPP) Kab. Situbondo, menggelar workshop tehnologi pertanian pemanfaatan pekarangan, pagi kemarin (29/10).

sawawi/bhirawa

Kepala BKPPP Kab. Situbondo, Ir. H. Budi Priono Msi, didampingi Kabid Kajian dan SDM, Ir. Wiwik Mulyaningsih, M.Si, dan narasumber dari Prov. Jatim, Ir. Darminto, pada acara workshop tehnologi pertanian pemanfaatan pekarangan, kemarin.

Acara yang dilaksanakan di gedung BPP Panarukan itu diikuti puluhan peserta dari berbagai elemen yang ada di Kota Santri.

Mulai dari unsur kewanitaan, TPPKK, tenaga penyuluh dan tenaga pendidik dari SMA/SMK di Kab. Situbondo ikut dilibatkan.

Kepala BKPPP Kab. Situbondo, Ir. H. Budi Priono Msi, mengatakan, inti dari kegiatan workshop tehnologi pertanian pemanfaatan pekarangan adalah untuk menggerakkan kembali pola masyarakat terdahulu yang peduli terhadap lahan pekarangan kosong.

“Kalau dulu ada pekarangan kosong, masyarakat terbiasa mengelola pekarangan dengan

baik. Seperti misalnya menanam kebutuhan sehari hari, mulai buah buahan, membuat kolam kecil, sehingga disaat kita butuh, masyarakat tidak perlu lagi membeli. Ditambah lagi, saat kita butuh sayur seperti lombok, terong, bayam, kita bisa memetik dipekarangan,” papar mantan Kepala Dinas Pertanian Kab. Situbondo, Kamis (29/30).

Tujuan program ini agar lahan yang ada disekitar sekolah maupun pekarangan rumah penduduk dapat kembali dimanfaatkan dengan baik. Agar program ini tepat sasaran, kata mantan Kabid Perkebunan itu, mendatangkan narasumber dari Penyuluh Pertanian Sekretariat Bako-

rluh Prov Jatim, Ir. Darminto.

“Beliau yang akan menjelaskan lebih detail terkait dengan manfaat pekarangan untuk kepentingan gizi dan keluarga.

Kesimpulannya, lahan kosong itu bisa dijadikan lahan tanaman untuk kebutuhan hidup seharihari,” ujar Budi Priono, yang diamini Kabid Kajian dan SDM BKPPP, Wiwik Mulyaningsih, kemarin.

Masih kata Budi Priono, jika warga mengalami kesulitan, lembaganya siap untuk memberikan bantuan fasilitas benih dan konsultasi. Namun, lanjut Budi Priono, tidak semua permintaan benih oleh warga akan dilayani BKPPP Kab. Situbondo. “Jika ada warga butuh benih, nanti akan kita tunjukkan, jika itu masih ada.

Yang jelas, kita akan siap memfasilitasi sehingga pekarangan warga dan milik sekolah terkelola dengan baik. Jika lahan yang ada sempit, warga bisa memakai

polibek,” pungkas Budi Priono.

Sementara itu, narasumber dari Penyuluh Prov Jatim, Ir. Darminto, menuturkan, program pengelolaan pekarangan ini perlu diwujudkan guna untuk mensukseskan gerakan pemanfaatan pekarangan, yang merupakan gerakan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan (P2KP) di Indonesia. “Untuk itulah, diperlukan adanya kelembagaan masyarakat yang memiliki peran yang sangat strategis dalam program ini,” ungkap Darminto.

Ia menambahkan, ada beberapa arah pengembangan pekarangan sehingga memiliki multifungsi sebagai cadangan pangan keluarga; perbaikan gizi keluarga; peningkatan pendapatan keluarga dan tempat wisata bagi keluarga. Agar pola pengelolaan pekarangan berjalan sukses, ada beberapa strategi yang perlu dijalankan. Q awi

MALANG RAYA

8

Jumat Pahing 30 OKTOBER 2015

BPBD Perpanjang Tanggap Darurat Kekeringan Jumlah Desa yang Mengalami Kekeringan Meluas Kab Malang, Bhirawa Badan Penggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Malang memperpanjang masa tanggap darurat hingga awal bulan Desember 2015. Hal ini disebabkan meluasnya kekeringan akibat musim kemarau panjang, dan kini sudah terdapat 16 desa yang tersebar di 10 kecamatan.

Kepala BPBD Kabupaten Malang Hafie Lutfi, Kamis (29/10), kepada wartawan mengatakan, sebelumnya dirinya menghitung jika musim kemarau akan berakhir pada bulan Oktober ini, ternyata diluar dugaan. Sebab, di wilayah Kabupaten Malang hingga bulan ini masih terjadi kemarau, sehingga BPBD memperpanjang tanggap darurat kekeringan hingga bulan Desember 2015 mendatang.

“Dan saat ini sudah ada 16 desa yang tersebar di 10 kecamatan mengalami kekringan,” terangnya.

Dalam kemarau panjang kali ini, lanjut dia, setiap hari ada penambahan wilayah desa yang mengalami kekeringan. Sehingga

jumlah wilayah desa yang mengalami kekeringan akibat dampak kemarau panjang ini, melonjak menjadi 16 desa. Sementara, dampak kemarau panjang, warga mengalami krisis air bersih.

Untuk mengatasinya, BPBD men suplai air bersih sebanyak 15 ribu liter setiap dua hari sekali. Dan sejak bulan Agustus 2015 hingga kini sudah 1,6 juta liter air bersih yang dipasok di wilayah desa yang mengalami kesulitan air bersih.

Hafie menjelaskan, situasi dan kondisi anomali cuaca yang kian ekstrim, hingga kini wilayah Kabupaten Malang belum ada tanda-tanda akan turun hujan.

Bahkan ditiga wilayah, yakni Kecamatan Pagak, Gedangan, dan Donomulyo masuk kategori

terparah dampak kekringannya.

“Di tiga wilayah kecamatan tersebut, terutama Donomulyo daerahnya tandus dan berbatu.

Khusus untuk Donomulyo, dirinya akan meminta bantuan Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim) agar turun tangan, untuk memberikan bantuan berupa pembangunan sumur bor,” tuturnya.

Menurutnya, di wilayah Kecamatan Donomulyo selain kondisi geografisnya tandus dan berbatu, wilayah itu juga ada 6 desa yang mengalami kekeringan, termasuk padat penduduk. Sehingga untuk bisa mengatasi persoalan kekeringan di wilayah tersebut, maka dirinya akan memcoba meminta bantuan ke Pemprov Jatim, agar diprioritaskan pembangunan sumur bor di wilayah Donomulyo.

Bantuan air bersih ke wilayah Kecamatan Donomulyo, Hafie mengaku, BPBD mengalami kesulitan, karena medan tempuh

menuju lokasi sangat sulit sehingga tidak bisa maksimal.

Selain medannya sulit, banyak desa yang terkena imbas kemarau tidak memiliki tendon air.

Karena itu pihaknya meminta Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) kabupaten setempat, untuk menyediakan tandon di setiap desa.

Di tempat terpisah, Direktur Utama (Dirut) PDAM Kabupaten Malang H Syamsul Hadi mengaku, jika pihaknya telah menyediakan hidran berkapasitas 3000 liter air di beberapa wilayah.

Dan saat ini sudah ada 21 hidran yang disediakan sebagai tempat penampungan air dibeberapa desa yang mengalami kekeringan akibat musim kemarau.

“Dalam pendistribusian air ke warga, kita bagi secara merata.

Dan setiap warga yang berada di pedesaan berhak atas 100 liter air bersih. Sementara, untuk perkotaan, setiap warga berhak mendapatkan 60 liter air yang

cahyono/bhirawa

Salah satu mobil tangki miliki PDAM Kabupaten Malang saat akan mengirim bantuan air bersih ke wilayah desa yang mengalami kekeringan. disumbangkan baik melalui PDAM maupun instansi lintas sektoral lainnya, seperti Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang (DCKTR), PMI, maupun BPBD,” jelasnya.

Syamsul menegaskan, PDAM tidak bisa bekerja atas kemauan

Polres Batu Tertibkan Mobil Pikap Pengangkut Hasil Panen

KILAS AREMANIA

Membelot, Pengurus PDIP Terancam Dipecat Kab Malang, Bhirawa Pengurus Anak Cabang (PAC) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Kabupaten Malang, terancam dipecat oleh Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDIP, jika terbukti membelot dengan mendukung pasangan calon (paslon) Bupati Malang yang lain, selain calon bupati (cabup) yang didukung oleh PDIP. Hal ini disampaikan, Ketua Departemen Internal DPP PDIP Sudiatmiko Aribowo, Kamis (29/10), disela- sela rapat konsolidasi internal, di Kantor (Dewan Pimpinan Cabang) PDIP Kabupaten Malang, Desa Ngadilangkung, Kecamatan Kepanjen, kabupaten setempat.

Menurutnya, Ketua Umum (Ketum) PDIP Megawati Soekarno Putri dalam setiap rapat DPP PDIP selalu mengatakan secara jelas, bahwa seluruh struktur partai mulai dari DPP hingga ranting harus mengikuti dan mendukung rekomendasi DPP terhadap paslon kepala daerah.

“Apabila ditemukan adanya pengurus partai yang membangkang petunjuk DPP dan mendukung paslon bupati selain yang didukung PDIP, maka DPP tidak akan segan-segan melakukan pemecatan terhadap PAC,” tegasnya. Q cyn

Kemenangan Dewanti - Masrifah Tanggung Jawab Bareng 4 DPC Kab Malang, bhirawa Pilkada kabupaten Malang ternyata tidak termasuk yang ditargetkan dimenangkan oleh DPD PDIP Jawa Timur.

Namun melihat perkembangan yang ada, DPP PDIP menginstruksikan, Pilkada kab Malang harus dimenangkan. Sehingga Pilkada Kab Malang merupakan medan pertempuran bagi PDIP. Hal ini sebagaimana diungkapkan Wakil Sekjen PDIP Achmad Basyarah saat rapat konsolidasi di DPC PDIP Kab Malang, Kamis (29/10).

Dijelaskan, dalam pilkada serentak sebagai agenda demokrasi nasional dilaksanakan 269 pilkada, dan DPP PDIP mentargetkan menang di 155 pilkada atau 57,26 persen.

Sedangkan untuk di Jatim dari 19 Pilkada, DPD PDIP Jatim mentargetkan menang 11 pilkada. Dan dari 11 target menang, belum termasuk kemenangan pilkada kab malang.

Untuk memenangkan pilkada kab Malang, DPP PDIP menginstruksikan DPC se Malang Raya (Kab Malang, Kota Malang dan Kota Batu), serta DPC Kab Lumajang. Selain itu seluruh anggota DPRD kab/kota, DPRD Prov dan DPRRI diinstruksikan untuk mengampu masingmasing kecamatan sebagai perwujudan perjuangan secara bergotong royong.

“Mari kita keroyok bersama-sama mendulang suara untuk kemenangan Malang Anyar pasangan Dewanti Rumpoko - Masrifah Hadi,” kata Basyarah.Q sup

sendiri, karena untuk memberikan bantuan, harus ada permintaan dari warga melalui Camat. Dan itu pun setelah melakukan koordinasi dengan pihak BPBD. Karena jika tidak ada permintaan, dianggap tidak ada masalah. Q cyn

muhammad taufiq/bhirawa

Penandatanganan penanganan hutan disaksikan oleh Wakil Gubernur Jawa TImur Saifullah Yusuf, Kamis (29/10) kemarin.

Jatim Deklarasi Perangi Perusak Hutan Malang, Bhirawa Provinsi Jawa Timur menyatakan akan bertindak tegas tehadap perusak hutan. Sikap ini disampaikan Wakil Gubernur Jawa Timur Syaifullah Yusuf, usai menjadi inspektur upacara pada Apel Siaga Pengamanan Hutan, di Lapangan Brawijaya (Rampal), Malang, Kamis (29/10) kemarin.

“Kami telah membentuk satgas, pananganan hutan, siapa saja yang melakukan perusakan maupun dengan sengaja membakar hutan akan berhadapan dengan satgas pengamanan hutan.”tutur Saifullah Yusuf.

Menurut Wakil Gubernur yang kerap disapa Gus Ipul itu, luas hutan di Jawa Timur adalah 1361146 hektare, atau 28 persen dari luas wilayah Jawa Timur. Angka idealnya sebesar 30 persen. Sayangnya kata Gus ipul dari luasan hutan yang ada 6000 hektare terbakar.

“Ada empat persen wilayah hutan di Jawa Timur terbakar, ini menjadi penyebab kerusakan hutan terbesar, selain illegal logging. Karena itu kami akan serius untuk menangani persoalan tersebut secara kongkrit,” imbuh-

nya. Gus Ipul, menambahkan tindakan tegas akan diambil oleh tim, setelah melalui mekanisme pendekatan dan pencegahan gagal. Itu semua harus dilakukan agar menjaga kondisi hutan demi kelangsungan hidup bersama.

Diakui Gus Ipul kerusakan hutan paling memilukan itu, disebabkan oleh tangan-tangan manusia. Meski sebenarnya kerusakan juga disebabkan oleh faktor alam. Tetapi untuk kerusakan yang disebabkan oleh manusia harus dilakukan tindakan tegas.

Karena lanjut dia, jika hutan itu terbakar, dampak pertama adalah polusi, yang menggangu kesehatan, kemudian akan merembet pada terjadinya banjir dan tanah longsor, apabila sewaktuwaktu hujan deras terjadi, hutan yang gundul tidak mampu menyimpan air.

“Kalau sudah terjadi banjir dan tanah longsor, dampaknya sangat luas, makanya sebelum semua itu terjadi harus dilakukan pencegahan agar hutan di Jawa Timur ini tetap terjaga dan utuh,” imbuhnya.

Untuk itulah, pihaknya meminta kepada pihak terkait agar meningkatkan kewaspadaan, dengan mela-

kukan patroli secara terus menerus dan membuat pos pantau dengan yang strategis serta memanfaatkan teknologi yang canggih.

“Semua pihak yang terlibat dalam penanganan hutan hendaknya memanfaatkan pos pantau dan teknologi komunikasi, yang canggih.

Sebab dengan cara itu maka pengawasan terhadap semua persoalan hutan bisa segera di lakukan. Sehingga, setiap ada masalah akan mudah ditangani,” tutur Gus Ipul. Selain itu yang tidak kalah pentingnya adalah pemotretan berkala melalui satelit, untuk mengetahui kondisi hutan. Ini akan memudahkan petugas untuk mengambil tindakan jika dimunngkinkan ada kebakaran hutan. Karena di Jawa Timur ini, masih ada 26 titik api dari 60 titik api kebakaran hutan yang belum bisa dipadamkan, disebabkan oleh medan yang berat dan minimnya peralatan yang memadai. Pihaknya juga berpesan kepada seluruh masyarakat untuk tidak meninggalkan bekas pembakaran, khususnya mereka yang melakukan pendakian gunung, sehingga kebakaran tidak terjadi. Q mut

Batu, Bhirawa Kepolisian Resort Kota Batu menertibkan para petani yang membawa hasil pertanian mereka dengan menggunakan mobil pikap.

Karena selain diisi hasil pertanian dan beberapa barang, di atas bak terbuka itu masih diisi beberapa penumpang sehingga sangat membahayakan. Petugas tak ingin kecelakaan maut yang menewaskan penumpang bak mobil pikap kembali terjadi.

“Dulu di Kasembon ada orang yang meninggal garagara naik di bak terbuka mobil pikap. Saat itu korban terlempar dari bak mobil sehingga membuat yang bersangkutan tewas. Karena itu saat ini kita beri ketegasan dan kita tindak terhadap mobil pikap yang masih mengangkut orang,”ujar Kanit Laka POlres Batu, Ipda Priyadi, saat melakukan razia di simpang empat jalan Brantas, Kamis (29/10).

Tidak dipungkiri Batu sebagai kota agraris banyak penduduknya yang berkerja sebagai petani. Dan ketika memasuki masa panen, banyak di antara mereka yang mengangkut hasil panennya dengan menggunakan mobil pikap. Celakanya, di atas tumpukan hasil panen tersebut ter-

dapat beberapa orang sebagai penumpang. “Kalau ada mobil seperti ini langsung kita tilang, tujuan kami menilang mereka agar tidak terjadi hal serupa seperti yang terjadi di Kasembon,” imbuh Priyadi.

Dan dalam razia kemarin, petugas melakukan hukuman tilang 4 unit kendaraan roda empat jenis pikap. Hal ini dilakukan karena pengguna melanggar peruntukan dari mobil yang digunakan.

Selain menindak mobil pikap yang melanggar peruntukan, petugas juga menilang sebanyak 84 unit kendaraaan bermotor. Adapun kebanyakan pelanggar lalu lintas karena tidak melengkapi Surat Izin Mengemudi (SIM) dan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK).

Kendaraan roda dua yang ditilang kemudian dibawa ke Mapolresta Batu. Pelanggar diberi surat tilang supaya membayar langsung dendanya ke Negara. Kemudian baru bukti pembayaran dibawa ke petugas untuk mengambil sepeda motor. ”Kalau yang tidak punya SIM kami minta datang ke Polres untuk pengurusan, yang alasan STNK dibawa teman juga kami minta bawa sebagai persyaratan ambil motor,” pungkas Priyadi. Q nas

anas bachtiar/bhirawa

Polisi terlihat sedang memeriksa mobil pikap yang membawa barang ditambah penumpang di atasnya saat melintas di Jl.Brantas Kota Batu, Kamis (29/10)

Pj Wali Kota Blitar Targetkan Proyek 2015 Tuntas Desember Penjabat (Pj) Walikota Blitar Suprianto menargetkan pelaksanaan proyek pembangunan pada tahun 2015 pada akhir tahun ini atau pertengahan bulan Desember mendatang harus sudah selesai.

Penegasan ini disampaikan langsung oleh Pj. Walikota Blitar, Suprianto kepada seluruh SKPD terkait dan rekanan pelaksana pada saat melakukan sidak disejumlah lokasi pembangunan Gedung, Jalan, dan Trotoar yang saat ini sedang dikerjakan disejumlah lokasi.

Saat sidak, ikut mendamping Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kota Blitar, Hermansyah, Kepala Bappeda Kota Blitar, Priyo Istanto, Kepala Bagian Administrasi dan Pembangunan Setda Kota Blitar, Widodo Saptono, Sekretaris Inspektorat Daerah Kota Blitar, Wahjoe Tri Handoyo serta Plh. Humas dan Protokol Setda Kota Blitar, Susilo, Kamis siang (29/10) kemarin.

“Kami meminta kepada semua pihak untuk menuntaskan pembangunan proyek fisik ini sebelum pertengahan Desember depan,” kata Suprianto.

Bahkan dalam sidak tersebut Suprianto juga menemukan adanya rekanan yang belum melakukan penyerapan anggaran proyek fisik, baik termin I atau termin II yang seharusnya sudah diambil oleh rekanan untuk pekerjaan

tersebut. Sehingga berdampak pada penyerapan anggaran SKPD yang kurang atau terkesan penyerapannya rendah, padahal secara fisik kondisinya pekerjaan sudah lebih dari 30 persen yang seharusnya sudah bisa mencairkan dua termin tersebut.

“Untuk itu akan kami panggil rekanan untuk segera menyelesaikannya pekerjaan dan administrasinya. Selain itu akan kami

minta komitmenya untuk bisa menuntaskan pekerjaan sebelum tanggal 15 Desember meskipun ada kontrak yang berakhir tanggal 29 Desember,” jelasnya. Namun jika nantinya ditemukan adan rekanan yang belum bisa menyelesaikannya tepat waktu atau sesuai dengan jadwal kontrak, maka pihaknya akan memberikan sanksi, secara tertulis serta denda 1/1000 untuk perharinya.

“Sesuai kontrak mereka harus bisa menyelesaikan tepat waktu, namun kami berharap semua bisa tuntas sesuai dengan target,” imbuhnya.

Sementara Kepala Dinas PU dan Perumahan Kota Blitar, Hermansyah juga menegaskan meminta semua rekanan pelaksana pembangunan fisik di Kota Blitar bisa tuntas sebelum tanggal kontrak berakhir agar sanksi berupa denda tidak terjadi serta target selesai pekerjaan sebelum 15 Desember juga bisa terealisasi.

“Kami juga berharap semua pelaksana bisa tertib dalam pelaksanaan pekerjaan baik jadwal pelaksanaan, administrasi

hingga selesai pekerjaan 100 persen sebelum tanggal 15 Desember mendatang,” ujarnya.

Sementara beberapa proyek fisik yang sedang dikerjakan pada akhir tahun 2015 ini berdasarkan data Dinas PU dan Perumahan

Kota Blitar diantaranya pembangunan Kantor Dispendukcapil Kota Blitar yang berada di Jalan Kenari dengan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1,7 miliar saat ini masih mencapai 70 persen, Pembangunan Kantor Inspektorat

Pj Wali Kota Blitar Suprianto (tengah) pada saat melakukan sidak pelaksanaan pembangunan Gedung Dispendukcapil Kota Blitar di Jalan kenari Kota Blitar didampingi Kepala Dinas PU dan Perumahan Kota Blitar, Hermansyah Permadi, Kepala Bagian Adminidtrasi dan Pembangunan Setda Pemkot Blitar, Widodo Saptono, Kamis (29/ 30) kemarin. hartono/bhirawa

Dearah Kota Blitar yang berada di Jalan Imam Bonjol Kota Blitar dengan alokasi anggaran Rp 3,4 miliar telah mencapai 90 persen, Pembangunan Kantor Bakesbangpol yang berada di Jalan Kalimantan dengan anggaran Rp600 juta telah selesai 100 persen, Pembangunan Gedung Kesenian yang berada di Jalan Kenari Kota Blitar dengan alokasi anggaran Rp4,6 miliar untuk pembangunan Struktur dan Atap mencapai 45 persen, Pembangunan Kantor Kelurahan Kauman dengan anggaran Rp2,4 miliar telah selesai 70 persen, pembangunan Kantor Badan Lingkungan Hidup sebesar Rp3,3 miliar telah mencapai 90 persen, pembangunan trotoar di jalan Imam Bonjol sepanjang 2.061 meter dengan anggaran Rp3 miliar telah selesai 32 persen, pembangunan jalan di jalan Brigjend Katamso sepanjang 435 meter dengan anggaran Rp1,8 miliar dan pembangunan jalan di jalan Ciliwung sepanjang 1.182 meter dengan anggaran Rp4,6 miliar telah mencapai 40 persen. Q htn..adv

Jumat Pahing 30 OKTOBER 2015

LINTASAN

Jabar Raih Tiga Emas Kejuaraan Jateng Open Bandung, Bhirawa Atlet anggar Jawa Barat meraih tiga medali emas pada Kejuaraan Anggar Jateng Open 2015 yang digelar di Magelang, pada 21-28 Oktober 2015.

"Atlet Jabar meraih tiga medali emas, satu perak dan satu perunggu di Jateng Open 2015, mereka turun mewakili Pengcab Ikasi kabupaten/kota masingmasing," kata Pelatih Anggar yang juga pengurus Pengda Ikasi Jabar Christin Timisela di Bandung, Kamis.

Tiga keping emas diraih oleh Budi Darmanto (Karawang) pada nomor degen perorangan putra, Gea (Kabupaten Bandung Barat) pada degen putri. Sekeping emas lagi diraih dari beregu degen putra.

Sedangkan perak diraih oleh Bayu (Karawang) pada nomor floret perorangan putra dan perunggu dari beregu degen putri.

"Untuk beregu degen tim asal Jabar kalah dari tuan rumah Jateng yang juga keluar sebagai juara umum Jateng Open 2015," kata Christin.

Menurut Christin, hasil pertandingan di ajang itu belum bisa dijadikan acuan kekuatan tim Jabar, pasalnya tidak semua atlet Jabar turun. Mereka yang berlaga juga berangkat mewakili daerah asal masing-masing.

"Tidak semua atlet Pelatda turun di Jateng Open itu, daerah lain juga tidak turun full team, juga para atlet pelatnas juga absen," katanya.

Meski demikian, para atlet lebih memiliki jam terbang. Dengan seringnya mengirim ke berbagai kejuaran, mental tanding terus terasah dan lebih siap menghadapi berbagai ajang kejuaraan.

Ia menyebutkan, dari 16 Pengurus Cabang (Pengcab) Ikasi di Jabar, hanya enam daerah yang mengirimkan atletnya ke ajang itu.

Seusai mengikuti kejuaraan itu, para atlet Pelatda Jabar akan kembali melakukan seleksi tahap akhir pada 14-15 November 2015 untuk proses seleksi promosi dan degradasi.Q ant

OLAHRAGA

9

Siswa Beli Selimut untuk Kontingen POR SD/MI

Sebagian Orangtua Siswa Mengeluh Tulungagung, Bhirawa Perhelatan Pekan Olahraga (POR) SD/MI Jatim VII yang bakal diadakan di Tulungagung pada tanggal 2-6 November mendatang dikeluhkan sebagian orangtua siswa. Masalahnya, siswa yang sekolahnya ditetapkan sebagai tempat penginapan kontingen diminta untuk menyediakan fasilitas perlengkapan tidur.

Salah seorang orangtua siswa pada Bhirawa, Kamis (29/ 10), mengungkapkan telah membeli selimut untuk kontingen POR SD/MI yang bakal menginap di sekolah anaknya.

“Besok (hari ini) katanya harus sudah dikumpulkan. Untuk anak saya kebagian membeli selimut. Yang lainnya ada yang kebagian membeli bantal atau guling,” ujarnya.

Permintaan penyediaan fasilitas perlengkapan tidur ini, menurut dia, jelas membuat sebagian orangtua siswa mengeluh. Mereka mempertanyakan kesiapan penyelenggaraan POR SD/MI di Tulungagung karena harus melibatkan juga orangtua siswa dalam penyediaan fasilitas perlengkapan tidur.

Informasi yang diperoleh Bhirawa, selain ada siswa yang diminta menyediakan selimut, ada pula siswa di sekolah lain yang diminta

menyumbang masing-masing Rp 3.000. Hasil pengumpulan uang tersebut juga sama untuk memfasilitasi perlengkapan tidur bagi atlit dan ofisial POR SD/MI. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Kabupaten Tulungagung, Suharno SPd MPd, ketika dikonfirmasi kemarin menyatakan tidak mewajibkan siswa untuk membeli perlengkapan tidur bagi kontingen POR SD/ MI. “Kami tidak pernah memerintahkan. Apalagi sampai membuat surat agar siswa membeli selimut, bantal atau guling,” tandasnya.

Menurut pria berkacamata ini, sekolah yang ketempatan hanya diimbau untuk meminjam perlengkapan tidur. “Semisal untuk alas tidur, bisa pinjam karpet anggota yasinan di sekitar sekolah itu. Jadi tidak ada keharusan untuk beli,” tuturnya.

Suharno mengungkapkan tengah menyiapkan 38 sekolah mulai dari tingkat SD sampai SMA yang akan dijadikan tempat menginap kontingen dari 38 Kota/Kabupaten seJatim. Sekolah-sekolah tersebut telah disurvei dan memiliki fasilitas MCK (mandi, cuci dan kakus) memadai.

“Tapi biasanya tidak semua kontingen kemudian bersedia ditempatkan di sekolah-sekolah tersebut. Ada kontingen yang menginap di hotel. Kami belum tahu kontingen mana saja yang akan menginap di hotel itu,” terangnya.

Menjawab pertanyaan, Suharno menyatakan penyelenggaraan POR SD/MI merupakan leading sector Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga (Disparpora) Kabupaten Tulungagung bukan Dikbud.

“Kami sebenarnya hanya menyediakan atlit-nya saja. Soal sekolah sebagai tempat penginapan sebelumnya yang menentukan juga Disparpora.

Kami kemudian memilihkan sekolah yang layak untuk dijadikan tempat penginapan,” paparnya.

Sementara itu, Kepala Disparpora Kabupaten Tulungagung. Drs Heru Santoso MSi,

wiwieko/bhirawa

GOR Lembu Peteng bakal dijadikan tempat pembukaan POR SD/MI Jatim VII, Senin (2/11) mendatang. Rencananya, ada 11 cabang olahraga (cabor) yang dipertandingkan dalam POR tersebut. menyatakan hanya membantu Pemprov Jatim dalam penyelenggaraan POR SD/MI. Begitu pun dengan fasilitas perlengkapan bagi para kontingen di sekolah-sekolah, menurut dia, Disparpora Kabupaten Tulungagung tidak menyediakannya.

“Fasilitas perlengkapan

Surabaya United Rekrut Dua Striker Asing

12 Petinju Maluku Lolos ke Semi Final Ambon, Bhirawa Sebanyak 12 petinju Maluku melangkah menuju partai semi finas kejurnas Pra PON wilayah timur tahun 2015 di Kota Ambon.

12 petinju yang lolos ke partai semi final terdiri dari empat petinju putri di kelas 48 kg, 51 kg, 60 kg dan 64 kg, dan delapan petinju putra di kelas 46 kg, 52 kg, 56 kg, 60 kg, 64 kg, 69 kg dan 81 kg.

Mereka adalah Ona Paays kelas 48 kg yang berhasil mengalahkan Yunike Roti Sulawesi Utara, Welmy Pariama (64 kg), Femmy Benamen (54 kg), Juliana Patty (60 kg).

Sedangkan petinju putra Rocep Souhoka kelas 46 kg, Ferismon Ngarbingan (52 kg) yang mengalahkan Anton Sulawesi Tenggara, Julius Lumoly (56 kg) yang mengalahkan Rahmat Samper Maluku Utara, Ralin Lumoly (64 kg) mengalahkan petinju Papua Fellyx Deda, Lodewyk Batlayeri ( 69 kg) mengalahkan Charles Katiandago dari Sulawesi selatan.

Selain itu, petinju Bram Betaubun (75 kg) mengalahkan Alex Totontos Sulawesi selatan, dan Davis Iskiwar (81 kg) setelah mengalahkan petinju Maluku Utara, Alsar Abdullah.

Tiga petinju Maluku lainnya Semmy Leuwol (46 kg) harus mengakui kemenagan petinju Sulawesi selatan Busman Halim, Kenedy Pattinama (60 kg) kalah dari petinju Sulawesi Utara Orlando Limahelu, dan petinju Josua Sapulete (91 kg) yang kalah TKO dari petinju Papua Zemba Ronsumbre.

Josua Sapulete harus dirujuk ke Rumah Sakit setempat, karena mengalami retak tulang tangan dalam pertandingan di partai terakhir Rabu (28/10).

Semi final pra PON akan mempertandingkan 17 partai tiga diantaranya tiga partai putri kelas 48 kg, dan 64 kg putri, sedangkan 14 partai lainnya kelas 46 kg, 49 kg, 52 kg, 56 kg, 60 kg, 64 kg dan 69 kg.Q ant

Tim Hadang Raih Emas, Jatim Butuh Atlet Sumpitan

Indonesia Hadapi Lebanon Awali Kejuaraan FIBA U-16

Peserta ASEAN Respon Dingin Kejuaraan Lintas Laut

Jakarta, Bhirawa Tim Nasional U-16 Basket Putra Indonesia akan bertanding melawan Lebanon di Britama Arena, Jakarta, Kamis, mengawali gelaran Kejuaraaan FIBA Asia U-16 2015.

Menurut situs resmi Federasi Basket Internasional (FIBA), Kamis, tim basket Lebanon memiliki peringkat dunia FIBA yang lebih tinggi dari Indonesia.

Tim basket Lebanon berada di peringkat 49 dunia, sedangkan Indonesia berada di peringkat 77.

Tim Nasional U-16 Basket Putra Indonesia diperkuat oleh 12 pemain-pemain muda beserta Eddy Santoso sebagai pelatih dan Bambang Asdianto Pribadi sebagai asisten pelatih.

Di babak penyisihan grup kejuaraan yang berlangsung 29 Oktober-7 November 2105 tersebut, Indonesia berada di Grup B bersama dengan Taiwan, Bangladesh, dan Lebanon.

Tim basket yang berada di Grup A adalah Jepang, Kuwait, Hong Kong, dan Malaysia. Kemudian di Grup C diisi oleh Filipina, Bahrain, dan Thailand.

Sedangkan Grup D diramaikan oleh Tiongkok, India, Korea, dan Irak.

Tahap pertama dan kedua babak penyisihan grup berlangsung Kamis (29/10) hingga Selasa (3/11). Kemudian, tahapan akhir kejuaraan akan berlangsung Kamis (5/11) hingga Sabtu (7/11).Q ant

tidur itu menjadi tanggungan kontingen masing-masing.

Bukan tanggungan kami. Kalau kemudian ada siswa yang membeli selimut atau bantal untuk kontingen, itu bukan permintaan kami. Tanyakan saja pada Dikbud karena mereka yang punya sekolah,” pungkasnya. Q wed

dok dispora jatim

Tim hadang Jatim berhasil meraih medali emas di Invitasi Olahraga Tradisional di Makassar.

Surabaya, Bhirawa Kontingen Jatim berhasil meraih satu medali emas di ajang Invitasi Olahraga Tradisional yang digelar di Lapangan Karebosi Makassar 23-26 Oktober. Satu keping medali emas itu diraih di cabang olahraga (Cabor) hadang (gobag sodor).

Kepala Bidang Kabid Pengembangan Olahraga Rekreasi Dispora Jatim, Harti'in SH mengaku puas dengan hasil yang sudah dicapai oleh para atlet, namun ia berharap untuk tahun depan Jatim memiliki atlet di cabor sumpitan.

Karena cabor sumpitan rencanannya akan kembali dilombakan di Riau tahun depan.

Selain itu Dispora juga akan

Makassar, Bhirawa Sejumlah peserta dari negara ASEAN memberikan respon dingin terhadap pelaksanaan renang lintas laut bertajuk " Makassar Open Water Swimming Championship' di Makassar, Sulawesi Selatan, 1 November 2015.

Panitia Kejuaraan Renang Lintas Laut 2015, Nadwi di Makassar, Kamis, mengatakan dari sembilan negara ASEAN plus Maladewa yang diundang ternyata hanya satu negara yang bersedia ambil bagian pada pelaksanaan ini yakni tim renang Thailand.

"Sejauh ini memang baru Thailand yang menyatakan kesiapanya berparisipasi. Sementara untuk negara lain yang juga kita harapkan memang belum ada kepastian," jelasnya.

Selain Thailand, pihak penyelenggara sebelumnya juga telah mengundang sejumlah negara ASEAN lainnya seperti Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam, Laos, Kamboja, Vietnam, serta Myanmar.

Mengenai respon yang kurang positif dari negara ASEAN terhadap pelaksanaan kejua-

menggelar lomba sumpitan tingkat Jatim, mereka yang terbaik akan dikirim ke tingkat nasional.

"Saat di Invitasi Olahraga Tradisional, kita menurunkan 3 atlet sumpitan, namun mereka berada di posisi 20 besar. Kami berharap tahun depan ada atlet sumpitan yang bisa meraih juara," kata Harti'in, Kamis (29/ 10).

Saat disinggung mengenai keberhasilan hadang meraih emas, ia mengatakan kalau tim yang berangkat adalah gabungan atlet dari Kabupaten Kediri dan Surabaya. Karena Kabupaten Kediri berhasil meraih juara pertama di tingkat Jatim.

Sedangkan Surabaya juara

raan lintas laut Makassar, dirinya mengaku salah satunya karena jadwal kejuaraan yang bertepatan dengan agenda kejuaraan di negara lain.

"Saya dengar ada juga kejuaraan di Myanmar, mungkin para peserta terlanjur mendaftar di sana sehigga tidak ambil bagian di Makassar," katanya.

Khusus untuk Thailand yang menjadi satu-satunya peserta luar negeri, kata dia, sudah mendaftarkan sebanyak enam atletnya untuk bersaing menjadi tang terbaik.

Sementara untuk kontingan dalam negeri, sejumlah daerah juga telah menyatakan kesiapannya seperti tim DKI Jakarta dan Jawa Barat yang rencana mengirimkan 12 atlet.

Selain DKI dan Jawa Barat, adapula tim Jawa Timur (enam atlet), Kalimantan Timur (empat atlet), Kalimantan Barat (tiga atlet) Bali, serta tuan rumah Sulsel sebanyak 10 atlet.

Sekretaris Panitia Kejuaraan ASEAN, Hartawansyah Amien, mengatakan pelaksanaan kejuaraan renang itu akan mempertandingkan dua kategori masing-masing renang terbuka

nasional di Bali.

Untuk menentukan tim hadang yang terdiri dari tujuh orang, pihak Dispora Jatim melakukan seleksi secara ketat, akhirnya terpilih empat atlet dari dan sisanya Surabaya.

"Sebenarnya kemampuan atlet dua daerah itu sangat bagus, namun karena membawa nama Jatim maka kami harus memilih yang terbaik, baik dari segi fisik, teknik dan kecepatan masing-masing pemain," katanya.

Ia berharap pembinaan olahraga tradisional terus dikembangkan di Jatim, karena tahun depan Jatim berharap prestasi yang diraih tahun ini bisa meningkat. Q wwn

se-ASEAN 10 kilometer (khusus atlet) dan renang rakyat yang diperuntukkan bagi kalangan TNI/Polri, mahasiswa, pelajar, dan usia di bawah 12 tahun serta umum.

Khusus kategori renang rakyat akan mengambil lokasi dari Anjungan Pantai Losari ke Pulau Lae-Lae yang jaraknya memang tidak terlalu jauh atau sekitar 750 meter.

Kejuaraan renang lintas laut 2015 sebenarnya bukan yang pertama. Pengprov PRSI Sulsel bersama Pemkot Makassar juga telah menggelar ajang serupa pada 2014 meski dengan skala lokal.

Adapun untuk pelaksanaan 2014, pihak penyelenggara mengambil rute dari Pulau Lae-lae ke Makassar, Sulsel, dan finis di Pantai Losari. Untuk pesertanya sendiri berasal dari berbagai instansi dan perkumpulan termasuk dari kalangan TNI. "Kejuaraan renang menyambut HUT Makassar sudah kita laksanakan 2014 meskipun saat itu baru sebagai ajang lokal. Untuk tahun ini tentu jauh lebih besar karena kita akan mengundang atlet dari sejumlah negara ASEAN," ujarnya.Q ant

Surabaya, Bhirawa Jumlah pemain asing di tim Surabaya United bakal bertambah, karena sang CEO Gede Widiade berencana mendatangkan dua striker asing untuk mempertajam lini depan di ajang Indonesia Championship, Jenderal Sudirman Cup, 14 November mendatang.

Selama ini tim asal Surabaya itu hanya memiliki satu pemain asing yakni Otavio Dutra. "Kami akan tambah dua striker asing, salah satunya adalah Pedro Javier," kata Gede, Kamis (29/10).

Gede tampaknya terpikat dengan penampilan pemain asal Argentina di Piala Presiden lalu. Saat itu, dari tiga penampilannya, Pedro sukses mencetak empat gol.

"Kalau Pedro sudah pasti akan bergabung dengan kami," kata Gede.

Dengan demikian, tinggal satu slot lagi untuk striker asing. Gede menginginkan ada satu striker asing lagi yang akan berduet dengan Pedro. Bukan pemain asing di posisi lainnya. "Kami akan menambah dua pemain asing. Dua-duanya striker," kata mantan CEO Persebaya 1927 tersebut.

Namun Gede enggan menyebutkan siapa satu stri-

ker asing yang akan direkrut. Sebelumnya, Gede dikabarkan tertarik untuk merekrut striker Persib Bandung, Zulham Zamrun.

Ini terlihat saat di Piala Presiden lalu, Gede sempat memuji penampilan Zulham.

Penampilan Zulham saat melawan Persebaya United di babak penyisihan Piala Presiden, dikabarkan membuat Gede tertarik untuk merekrut striker Timnas tersebut. Bahkan Gede sempat berbincang dengan Zulham usai pertandingan itu. Saat itu, Persebaya United takluk atas Persib, 0-2, dan Zulham mencetak satu gol indah.

Namun kabar tersebut dibantah oleh Gede. Menurut pengusaha asal Wonokromo itu, dirinya tidak tertarik merekrut Zulham. "Tidak benar itu. Kami ingin menambah stirker asing, bukan Zulham," kata Gede.

Gede mengatakan, untuk pemain lokal dirinya akan memaksimalkan pemain yang ada saat ini. Menurutnya, komposisi pemain lokal Surabaya United, dinilai mampu bersaing di Jenderal Sudirman Cup. "Kami punya pemain-pemain lokal yang bagus. Untuk pemain lokal, kami maksimalkan pemain yang ada," kata Gede. Qwwn

24 Atlet Pelajar Jabar Ikut ASG 2015 Bandung, Bhirawa Sebanyak 24 atlet pelajar Jawa Barat terpanggil masuk Kontingen Indonesia ke ajang ASEAN School Games VII/ 2015 di Bandar Seri Bengawan, Brunei Darussalam, 21-29 November 2015.

"Total atlet pelajar Jabar yang terpanggil sebanyak 24 orang, sebelas di antarnya dari cabang pencak silat," kata Sekretaris Umum Pengda Ikatan Pencak Silat Indonesia (IPSI) Jabar Dede Iman Nurgana di Bandung, Kamis.

ASEAN Schools Games 2015 akan mempertandingkan enam cabang olahraga yakni atletik, bulu tangkis, renang, repak takraw, pencak silat dan golf.

Sementara total 24 atlet pelajar asal Jawa Barat, terbagi di lima cabang olahraga. Yakni atletik (2 atlet), renang (2 atlet), bulu tangkis (5 atlet), golf (2 atlet) dan

pencak silat (11 atlet).

"Para atlet yang dipanggil adalah para juara atau peraih emas pada Pekan Olahraga Pelajar Nasional (Popnas) 2015," kata Dede.

Para atlet pelajar itu akan mulai memasuki kamp pemusatan latihan pada 31 Oktober hingga 20 November 2015 di Jakarta.

"Jabar termasuk penyumbang atlet terbanyak untuk ajang itu," katanya.

Khusus untuk cabang olahraga pencak silat, akan dilatih oleh dua pelatih asal Jabar. Yakni Istiar Vidia Irianti dan Cece Hermawan.

Ia menyebutkan masih ada potensi atlet pencak silat pelajar lain yang bisa masuk dalam kontingen ASG 2015, namun ada pembatasan nomor yang dipertandingkan. Salah satunya, Hanifan yang menjadi juara di nomor tanding kelas F putra,.Q ant

24 atlet pelajar Jabar terpanggil masuk Kontingen Indonesia ke ajang ASEAN School Games VII/2015 di Bandar Seri Bengawan, Brunei Darussalam.

SURABAYA

10

Jumat Pahing 30 OKTOBER 2015

Hari Ini Debat Publik Pertama, Kedua Paslon Klaim Berpengalaman Debat Publik pasangan calon dalam Pilkada Surabaya bakal digelar mulai hari ini, Jum’at (30/10). Pada kesempatan pertama ini, masyarakat bisa menyaksikan langsung di Kompas TV salah satu chanel televisi local di Surabaya.

Menghadapi debat public pertama ini, kedua pasangan calon sama-sama mengaku sebagai pasangan berpengalaman dalam pemerintahan dan politik. Dikonfirmasi , kedua tim pemenangan, baik Rasiyo-Lucy Kurniasari maupun Tri Rismaharini-Whisnu Sakti Buana, sama-sama optimistis mampu meyakinkan masyarakat siapa yang layak menjadi pemimpin Kota Surabaya dalam debat publik tersebut.

Ketua Tim Pemenangan RasiyoLucy, Agung Nugroho mengatakan, debat publik pertama akan mengambil tema mamajukan kesejahteraan masyarakat Surabaya dan pelayanan publik. Tema tersebut dianggap sejalan dengan visimisi calon yang diusung Partai Demokrat dan PAN. “Masalah tersebut sudah menjadi fokus kami sejak pencalonan Paklik Rasiyo dan Ning Lucy, tentu kami siap,” katanya kemarin (29/10).

“Kedua beliau (Paklik Rasiyo-

Ning Lucy) sudah sangat mumpuni. Beliau ini bukan orang-orang karbitan, jadi sudah jagonya berpidato untuk memaparkan visi dan misi. Nah, sesuai tagline kan Mbangun Suroboyo teko pinggiran,” Kata Ketua Tim Pemenangan paslon Rasiyo-Lucy, Agung Nugroho saat dikonfirmasi.

Agung menganggap calon petahana mempunyai banyak celah untuk tema tersebut. Dalam berbagai kesempatan Rasiyo-Lucy mengunjungi masyarakat Surabaya, masih banyak disparitas kesejahteraan antara warga di wilayah pusat dengan pinggiran.

Termasuk ketersediaan fasilitas publik yang belum merata.

Agung yang juga mantan Komisioner KPU Jatim ini merasa yakin Paklik Rasiyo-Ning Lucy bisa unggul dalam debat kali ini. sebab, menurutnya, dengan tema yang diangkat sudah sesuai tagline pasangan pasangan SeRaSi. “Kesiapannya sudah sejak

lama, untuk besok (hari ini, red) hanya menyiapkan terkait batasan waktu saat debat yang telah ditentukan panitia penyelenggara. Jadi, kalau materi tersebut sudah dikuasai semua, yang perlu dimantabkan yakni batasan waktu secara efektif.

Intinya biar mengena kepada masyarakat,” jelasnya.

Dirinya juga menambahkan, Kalau Kota Surabaya dikatakan Kota Metropolis tidak ada lagi masyarakat yang merasa dipinggirkan. Menurutnya, masih banyak masyarakat pinggiran Kota Surabaya yang belum tersentuh oleh pemerintah Kota sebelumnya. “Termasuk kesejahteraannya, infrastrukturnya, serta pembangunannya yang belum merata. Ya itu tadi, masih terpusat di tengah kota saja,” pungkasnya.

Oleh karena itu, menurut Agung, dengan adanya Calon Wali Kota yang sudah paham betul jalur birokrasi yakni Paklik Rasiyo dan Ning Lucy di bidang politiknya.

“Sudah saatnya Kota Surabaya berbenah. Selain itu, kesejahteraan masyarakat Kota Surabaya juga harus merata. Dan Paklik Rasiyo-Ning Lucy siap merubah

ist

Kedua pasangan calon saat peresmian nomer urut di KPU Surabaya.

Kota Surabaya lebih sejahtera, rakyat. Tentunya sejahtera bersadengan mbangun Suroboyo teko ma Paklik Rasiyo-Ning Lucy,” tupinggiran,” tambahnya. turnya mantap.

Mantan Komisioner KPU Jatim Terpisah, Ketua Tim Pemenanitu menegaskan, dengan kondisi gan Tri Rismaharini-Whisnu demikian, Rasiyo-Lucy dalam de- Sakti Buana, H Syaifuddin Zuhri bat publik hari pertama cukup per- mengatakan, pasangan calon caya diri. Apalagi, moderator de- (paslon) nomor urut 2 tidak bat publik dipercaya sangat profe- melakukan persiapan khusus sional dan objektif dalam mema- untuk menghadapi debat publik najemen debat publik. “Di debat yang akan digelar KPU Surabaya, publik itu nanti masyarakat bisa Jumat (30/10) hari ini. menilai mana calon yang mumpu“Tak ada persiapan khusus. ni dan mampu mensejahterakan Tentu Bu Risma dan Pak Whis-

nu sudah siap, karena keduanya calon yang punya konsep, sudah terbukti dan teruji selama memimpin Kota Surabaya periode 2010-2015,” kata Syaifuddin.

Meski sudah berpengalaman memimpin Surabaya, tambah Ipuk, sapaan akrab Syaifuddin Zuhri, ada beberapa masukan yang disampaikan tim pemenangan untuk penajaman data. “Bekal kemampuan Risma-Whisnu juga dipertajam dengan dukungan data terkini dari tim pemenangan,” ungkapnya.

Terkait problematika persoalan kota, pria yang juga Ketua Komisi C DPRD Surabaya ini mengatakan, pasangan calon petahana sudah paham. “Sehingga keduanya tinggal memikirkan kelanjutan program yang sudah dilakukan selama menjabat sebagai wali kota dan wakil wali kota periode kemarin,” ujar dia.

Sekadar diketahui, selama proses Pilkada Surabaya, akan digelar tiga sesi debat publik.

Setelah debat publik pertama 30 Oktober, sesi berikutnya akan diselenggarakan pada 6 dan 27 November, dengan tema beda Q geh.gat tiap sesi debat.Q

Kejati Targetkan Lima Kasus Korupsi Selesai di Akhir Tahun Kejati Jatim, Bhirawa Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jatim menargetkan penyelesaian lima kasus korupsi pada akhir tahun 2015. Kendati terhambat hasil audit kerugian keuangan negara yang dilakukan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Kejati bakal mencari alternative lain guna menyelesaikan perkara hingga tahap penuntutan.

trie diana/bhirawa

HUT dan Peluncuran Website

Ketua Umum BKOW Jatim (Badan Kerjasama Organisasi Wanita) Dra Hj Fatma Saifullah Yusuf didampingi Dewan Penasehat dan Pengurus BKOW Jatim, serta pengurus BKOW lainnya saat memotong tumpeng HUT BKOW Jatim ke-53 juga dibarengkan peluncuran dengan website (bkow-jatim.org).

Acara ini digelar di Graha Wicaksana Praja Kantor Gubernur Jatim di Jl Pahlawan, Surabaya, Kamis (29/10).

Adapun target lima perkara korupsi yang diselesaikan akhir tahun nanti adalah kasus dugaan korupsi bantuan Kredit Usaha Penggemukan Sapi (KUPS) Bank Jatim cabang Jombang, dugaan kredif fiktif Bank Jatim Malang, dugaan korupsi dana Program Kemitraan Bina Lingkungan (PKBL) di PT Garam (Persero), dugaan korupsi pasir besi oleh PT IMMS di Lumajang, dan dugaan korupsi PT Pasuruan Migas (Pami).

“Target kami, lima kasus korupsi seperti KUPS Bank Jatim Jombang, kredit fiktif Bank Jatim Malang, PKBL PT

Garam, PT IMMS dan PT Pami akan diselesaikan sebelum akhir tahun 2015. Kalau bisa harus sudah di penuntutan,” tegas Plt Kepala Penyidikan (Kasidik) Pidana Khusus (Pidsus) Kejati Jatim Dandeni Herdiana, Kamis (29/10).

Target ini, lanjut Dandeni, merupakan upaya keseriusan Kejaksaan dalam menangani perkara korupsi. Dengan adanya hal itu, pihaknya berharap agar lima kasus korupsi diantara beberapa kasus korupsi yang ditangani Kejati dapat terselesaikan lebih dulu. “Harapan kami kelimanya dapat segera masuk penuntutan,” ungkapnya.

Perihal kesulitan penyidikan kelima kasus itu, Dandeni mengaku, sampai saat ini masih ada perkara yang audit kerugian negara dari BPKP belum turun. Padahal, pihaknya selalu berkoordinasi dengan BPKP perihal permintaan dokumen maupun data pendukung perhitungan kerugian negara dari Kejati Jatim.

“Koordinasi dengan BPKP selalu kami lakukan. Hal ini guna mempermudah perhitungan kerugian negara yang dilakukan BPKP,” katanya.

Pria yang jugas menjabat sebagai Kepala Seksi Penuntutan (Kasitut) Kejati Jatim itu menambahkan, meskipun audit BPKP sangat dibutuhkan. Namun dirinya tak mau hal itu akan menghambat penyelesaian penyidikan kasus korupsi. “Jika mepet, terpaksa kami akan mengunakan audit dari Kejaksaan dan ahli yang berkompeten untuk hal ini,” pungkasnya.Q bed

Pameran LKP dan PKBM 2015

Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Surabaya, 26-29 Oktober 2015

Saatnya Mengintegrasikan LKP, TUK dan DUDI dalam Satu Misi Masih tentang persiapan menyambut Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA).

Dunia pendidikan, baik formal maupun non formal diharap-harap menjadi leading sector dalam mencetak sumber daya manusia yang kompeten dan berdaya saing.

Tak terkecuali Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) yang eksistensinya fokus untuk melahirkan tenaga kerja terampil.

Ketika momentum MEA dimulai, persaingan ketat dipastikan terjadi. Termasuk pada pasar kerja yang akan terbuka bagi seluruh pencari kerja dari negaranegara di ASEAN. Bagaimana kesiapan LKP? Kasubdit di Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan Dirjen PAUD dan Dikmas Dr Abdullah menuturkan, perlu ada integrasi yang menghubungkan antara LKP Tempat Uji Kompetensi (TUK) dan Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI). Dari ketiga sektor itu, misinya adalah menjawab tantangan MEA. “Uji kompetensi itu perlu untuk memberi legalitas kompetensi yang dimiliki peserta didik. Kedepan Dindik Jatim perlu mempertemukan LKP, TUK dan DUDI dalam satu pameran seperti ini,” tutur Dr Abdulla saat menutup Pameran LKP dan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) se-Jatim 2015 di Surabaya Town Square (Sutos), Kamis (29/10).

Abdullah mengaku bangga dengan keseriusan Pemprov Jatim dalam membina LKP dan PKBM se-Jatim. Menyelenggarakan pameran di pusat perbelanjaan seperti ini, menurutnya sangat tepat un-

Non Formal Punya Hak yang Sama

Demonstrasi tata rias pengantin diperagakan oleh DPD Tiara Kusuma dalam Pameran LKP dan PKBM se Jatim 2015 di Surabaya Town Square, Kamis (29/10). tuk menyosialisasikan eksistensi LKP dan PKBM di tengah masyarakat.

Gayung bersambut, Kepala Dindik Jatim Dr Saiful Rachman mengakui pentingnya uji kompetensi untuk memberi sertifikasi lulusan LKP. Namun, hal ini juga harus ditata dari manajemen pengelolaan LKP lebih dulu.

“Kita tata dulu LKP-nya. Apakah lembaganya sudah sesuai standar dan memiliki kre-

dibilitas. Kita perlu pemetaan itu sebelum memfasilitasinya,” ungkap dia.

Perkara uji kompetensi peserta didik LKP, diakui Saiful memang cukup sulit jika hanya mengandalkan TUK di LKP yang jumlahnya cukup minim. Karena itu, perlu juga kerjasama antara LKP dengan lembaga pendidikan kejuruan yang sudah menjadi TUK maupun Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP)

Produk olahan dari pengelola LKP Tuban yang ikut dalam pameran sejak 26-29 Oktober 2015.

satu. “Yang jelas ke depan ini bisa kita upayakan. Koordinasi akan kita lakukan dengan BNSP (Badan Nasional Sertifikasi Profesi) khusus untuk memfasilitasi warga belajar dari LKP ini,” ungkap mantan Kepala Badan Diklat Jatim ini.

Kabid Pendidikan Non Formal, Informal (PNFI) dan Nilai Budaya Dindik Jatim Abdun Nashor menambahkan, pameran yang digelar selama empat hari ini berhasil menarik animo dari 38 kabupaten/kota se Jatim. Masing-masing mengirimkan perwakilannya dan memamerkan produk unggulan yang sesuai dengan kearifan lokalnya. Tidak hanya pengelola, mitra PNFI yang terdiri dari berbagai asosiasi keterampilan juga ikut menjadi satu. “Ada 50 stan yang diisi 38 perwakilan kabupaten/kota dan 12 mitra PNFI di Jatim, kata Nasor.

Selama empat hari, lanjut Nashor, pengelola lembaga dapat berbagi wawasan dengan mitra PNFI yang selama ini telah konsern di dunia pendidikan non formal.

“Setiap hari, kami juga memberi kesempatan bagi pengelola lembaga maupun mitra PNFI untuk mempragakan keunggulannya di atas panggung. Mulai tata kecantikan, tata rias rambut, merangkai bunga maupun rias Q tam* pengantin,” pungkas Nashor.Q

Tidak boleh ada kesenjangan antara pendidikan formal maupun non formal. Peserta didik di masing-masing lembaga harus mendapat perhatian yang sama. Termasuk dalam mendapat fasilitas untuk melakukan sertifikasi kompetensi bagi warga belajar di LKP. “Sementara ini memang baru siswa SMK yang kita dorong untuk melakukan sertifikasi kompetensi. Ini saja baru satu-satunya di Indonesia.

Tapi nanti, peserta didik non formal juga harus kita dorong memiliki sertifikasi kompetensi,” tutur Kepala Dinas Pendidikan Jatim Dr Saiful Rachman MM, MPd. Menurut Saiful, intergrasi antara LKP, TUK dan DUDI memang harus terbangun. Ini agar supply and demand antara pencari kerja denga peluang kerja terjaga stabil. “Ini memang membutuhkan kerja cepat dan kerja keras.

Prinsipnya, baik pendidikan non formal maupun formal harus punya hak yang sama,” pungDr Saiful Rachman Q tam* kas dia.Q

MM, MPd.

Jumat Pahing, 30 OKTOBER 2015

Siklus Akreditasi Lima Tahunan Mustahil Dicapai l Sambungan hal 1

Esty Dwi Astuti

Pemkot Batu Bantu Alat Laboratorium SMK l Sambungan hal 1

Balaikota Batu, Kamis (29/10).

Ia menjelaskan rincian bantuan peralatan laboratorium itu adalah Lab Fisika untuk SMKN 1, Lab Biologi untuk SMKN 2, dan Lab Kimia untuk SMKN 3 Batu.

Adapun pengadaan peralatan laboratorium itu berasal dari dana APBD 2015 dengan nilai total Rp 270 juta.

“Setiap laboratorium anggarannya Rp 90 juta. Sebenarnya per lab Rp 100 juta, tapi kita sesuaikan dengan indeks kemahalan di Kota Batu, hingga akhirnya kita mendapatkan harga Rp 90 juta,”jelas Esty.

Peralatan laboratorium yang sudah datang, lanjutnya, telah diteliti Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP). PPHP ini memeriksa spesifikasi sesuai pemesanan. Itu standar, sebagaimana yang dilakukan pada saat menerima hasil proyek. Jika ditemukan spesifikasi yang tidak sesuai, maka Pemkot Batu tidak akan mencairkan dana untuk pembayaran.

Saat ini peralatan laboratorium itu juga sedang diperiksa oleh sekolah yang menerima. “Jadi harus ditandatangani kepala sekolah dulu, kalau sudah oke baru saya bayar. Ini barang-barang lab juga ada garansinya selama satu tahun,” tambahnya.

Esty menegaskan, dengan pengadaan peralatan laboratorium ini diharapkan siswa bisa belajar lebih baik. Karena para siswa kini didukung dengan fasilitas yang memadai. Adapun untuk laboratorium bagi sekolah swasta, akan diagendakan pada tahun mendatang. n nas

kuota akreditasi nasional ditarget bisa mencapai 50 ribu lembaga. Kuota ini sangat minim untuk dibagi ke- 33 provinsi di Indonesia. “Karena sangat minim, kita akan mengalokasikan kuota ini bagi daerah yang kekuatan APBD-nya kecil,” kata Mu’ti.

Seperti diberitakan sebelumnya, Badan Akreditasi Provinsi Sekolah/Madrasah (BAP S/M) Jatim telah mengimbau Dinas Pendidikan (Dindik) kabupaten/ kota untuk mengalokasikan anggaran akreditasi mandiri. Hal ini untuk memenuhi kebutuhan reakreditasi 13.775 lembaga se-Jatim. Lembaga-lembaga tersebut telah habis masa akreditasinya ter-

catat sejak Desember 2014. “Lembaga yang perlu reakreditasi dimungkinkan bertambah dengan data sekolah yang masa akreditasinya habis per Desember 2015,” tutur Sekretaris BAP S/M Jatim Soeparno.

Dia menuturkan, tahun ini kuota akreditasi Jatim sebanyak 8.638 lembaga. Jatim termasuk penerima kuota terbesar di antara provinsi-provinsi di Indonesia dan mampu menuntaskan serapan hingga 99,41 persen.

Melihat kuota akreditasi dari pusat, Soeparno juga mengakui siklus akreditasi lima tahun sekali tidak mungkin terjadi. Karena, setiap tahun jumlah sekolah yang masa akreditasinya habis terus bertambah. Selain itu, sekolah baru juga terus berdiri. “Sebenarnya

tahun ini juga masih ada sekolah yang belum mengikuti akreditasi. Tapi itu hanya sekolah baru yang memang belum memiliki lulusan dan secara administrasi memang belum bisa mengajukan akreditasi,” kata dia.

Sampai saat ini, lanjut mantan Kepala Dindik Surabaya itu, respon dari daerah cukup baik dalam melaksanakan akreditasi mandiri itu.

Beberapa daerah seperti Magetan, Lumajang, Kabupaten Probolinggo dan Banyuwangi sudah mengajukan.

“Surabaya belum ada kabar akan mengajukan atau tidak. Padahal Surabaya jumlah sekolah yang perlu reakreditasi tahun depan cukup besar. Sekitar 500 lembaga,” pungkas dia. n tam

Sunarno Jadi Pjs Dirut PDAM Surya Sembada l Sambungan hal 1

yang direkomendasikan dari Bawas adalah Sunarno. Sehingga pemilihan Sunarno sudah cukup relevan dan transparan.

Lebih lanjut, dalam penyerahan SK kemarin, Nur menyebutkan, semua pihak yang terkait dengan PDAM, mulai dari Asisten II, Bagian Perekonomian, Bawas dan juga seluruh Direksi PDAM semuanya hadir.

Hanya mantan Dirut PDAM yang baru saja lengser, Ashari Mardiono yang absen. Ketidakhadiran Ashari dikarenakan ada acara di Bali.

Dalam kesempatan tersebut, Nurwiyatno juga berpesan agar Bawas segera melakukan perekrutan untuk Dirut definitif PDAM. “Saya sendiri tidak menargetkan waktu. Tapi saya sudah pesan secepatnya. Tujuannya agar pelayanan kebutuhan air di Surabaya tidak terhambat dan operasional bisa berjalan lebih optimal,” imbuh Nur.

Hal senada juga disampaikan oleh Kabag Perekonomian Khalid. Dia menyatakan jabatan Pjs Dirut PDAM ini berlaku sampai enam bulan. Masa jabatan itu sesuai dengan SK yang dikeluarkan oleh Pj Wali Kota Surabaya dan sesuai yang ada di perda. Menurut Khalid dengan sudah dipilihnya Sunarno, maka pihaknya berharap agar tidak ada pelayanan yang terganggu.

“Jadi nanti paralel. Bawas yang nanti akan mengurus tentang rekrutmen dirut baru,” kata Khalid.

Sementara itu, Sunarno yang dihubungi usai menerima SK dari Pj Wali Kota Surabaya mengaku cukup gembira dengan keputusan tersebut.

Akan tetapi ia mengakui bahwa menjadi Pjs Dirut PDAM tidaklah mudah. Terlebih dengan status yang juga mewajibkan dirinya merangkap sebagai Direktur Pelayanan.

“Mohon doa dan supportnya. Untuk saat ini, ada beberapa target, yang pertama adalah kami ini ingin

meningkatkan pelayanan. Saat ini 92 persen warga surabaya sudah terlayani, targetnya kita bisa menjangkau 100 persen melayani warga,” kata Sunarno.

Selain itu, dia juga ingin mengatasi permasalahan ketersediaan air khususnya di wilayah barat. Pasalnya, di wilayah tersebut terbilang memang memiliki kontur tanah yang sulit. Yaitu daratan tinggi. Sedangkan saat ini baru ada satu pompa di sana yang membuat pelayanan terkadang terganggu.

“Akan tetapi tugas utama yang akan dilakukan adalah membenahi layanan, baik itu kontinuitas, kualitas dan juga kuantitas,” tegas Sunarno.

Pihaknya juga berharap agar proses rekrutmen bisa berjalan cepat.

Sebab jika formasi direksi definitif lengkap maka akan semakin banyak kepala yang akan berkontribusi menemukan solusi dari permasalahan yang ada. n geh

Kartika dan Sugiri Resmi Di-PAW l Sambungan hal 1

Selanjutnya ditunjuk dua penggantinya yang rencananya dilantik Jumat (30/10) ini dalam rapat paripurna yang dihadiri oleh Gubernur Jatim Dr H Soekarwo.

Wakil Ketua DPRD Jatim Achmad Iskandar mengakui jika surat Mendagri terkait Pergantian Antar Waktu (PAW) untuk Kartika Hidayati dan Sugiri Sancoko sudah turun.

Dengan begitu keduanya resmi bukan lagi sebagai anggota DPRD Jatim. Selanjutnya hak keduanya sebagai wakil rakyat dicabut dan diberikan kepada penggantinya yang resmi Jumat hari ini dilantik dalam proses rapat paripurna DPRD Jatim.

“Kami merasa lega dengan turunnya surat dari Mendagri ini. Dengan begitu proses Pilkada serentak pada 9 Desember mendatang bisa berjalan dengan baik dan kondusif. Di satu sisi untuk menepis adanya rumor jika keduanya masih menerima gaji sebagai anggota dewan, karena memang surat pemberhentian sebagai wakil rakyat dari Mendagri belum turun,”tegas politisi asal Partai Demokrat, Kamis (29/10).

Terkait, di manakah kedua anggota dewan yang baru akan ditempatkan, menurut politisi asal Madura ini tergantung dari masing-masing partai, yaitu PKB dan Demokrat. “Untuk masalah komisi apa yang akan ditempati oleh kedua anggota dewan yang baru merupakan kewenangan penuh partai masing-masing yaitu PKB dan Demokrat,”jelas Iskandar.

Terpisah Sekwan DPRD Jatim Jaelani yang diklarifikasi menegaskan jika surat Mendagri baik untuk pemberhentian Kartika Hidayati dan Sugiri Sancoko maupun pelantikan terhadap Suparta dan Ninik Sulistyaningsih sudah turun. Masing-masing SK Mendagri Nomor 161.35-5656 Tahun 2015 tentang pemberhentian Sugiri Sancoko dan SK Mendagri Nomor 161.35-5657 Tahun 2015 tentang pengangkatan PAW atas nama Ninik Sulistyaningsih.

Selanjutnya, SK Mendagri Nomor 161.355677 Tahun 2015 tentang pemberhentian Kartika Hidayati dan sebagai penggantinya ditunjuk Suparta dengan SK Mendagri Nomor 161.35-5678 Tahun 2015. “Setelah turunnya surat dari Mendagri ini resmi proses PAW dilaksanakan,”tutur Jaelani. n cty

Dekatkan Hati, Pj Bupati Silaturahim ke Forpimda l Sambungan hal 1

Bagi Zarkasi, Banyuwangi merupakan kabupaten yang luar biasa karena sudah mengesahkan APBD 2016 padahal kabupaten / kota lain Kebijakan Umum Anggaran / Prioritas Plafon Anggaran Sementara / KUA PPAS belum dibahas.

Selanjutnya untuk menjaga dan menjamin kondusifitas wilayah dalam masa kampanye, pelaksanaan Pilkada maupun pasca Pilkada, menurut Zarkasi pihaknya akan menggelar pertemuan yang lebih besar dengan mengundang pengurus partai politik dan pasangan calon bupati/wakil bupati dan komponen terkait.

Sementara itu Ketua DPRD Banyuwangi I Made Cahyana Negara menyatakan sebagai mitra eksekutif kehadiran Pj Bupati merupakan upaya untuk membangun silaturahim dan komunikasi agar roda pemerintahan tetap berjalan. ”Belum ada pembicaraan khusus dalam pertemuan pertama. Ini merupakan pertemuan perdana yang menurut Pak Zarkasi untuk menyamakan frekuensi dan mendekatkan hati,”jelas Made Cahyana. n mb12

11

SAMBUNGAN

adit hananta utama/bhirawa

Ketua Umum APTISI Edy Suandi Hamid (dua dari kiri) memberikan keterangan pers usai mengikuti forum diskusi PTS se-Jatim di Universitas Ciputra, Kamis (29/10).

Akreditasi PTS Berimbas ke Status Dosen l Sambungan hal 1

tasi B. Sedangkan, Prodi S2 Teknologi Informasi mendapatkan akreditasi C. “Status akreditasi C itu yang sering dikeluhkan alumni,” ujar perempuan yang juga Direktur Pengembangan Kelembagaan STTS tersebut.

Dia mengaku, akreditasi C pada Prodi mengakibatkan alumni kesulit­ an mendapatkan jabatan fungsional akademik (Jafa) saat diterima mengajar di perguruan tinggi. “Alumni dari pasca sarjana yang terakreditasi C hanya diberi status sebagai tenaga pendidik. Bukan dosen,” kata Endang. Mereka, lanjutnya, juga tidak bisa mengurus Jafa meski sudah memiliki NIDN (Nomor Induk Dosen Nasional).

Pihak kampus sudah memberikan laporan terkait peraturan tersebut ke Kopertis VII Jatim. Endang mengharapkan peraturan tersebut dapat dikaji ulang. “Sebelumnya akreditasi Prodi tidak mempengaruhi. Kenapa sekarang harus ada peraturan, malah minimal akreditasi Prodi B,” paparnya.

Padahal, menurut Endang, Indonesia masih mengalami kekurangan dosen. Namun, nyatanya untuk mencetak dosen juga mengalami ba­ nyak kendala. Karena itu, STTS terus berupaya melakukan reakreditasi untuk mencapai nilai B. “Secepatnya terus kami proses. Targetnya tahun

ini selesai,” tambahnya.

Ketua Bidang Organisasi Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (APTISI) Budi Djatmiko mengungkapkan, Indonesia masih mengalami kekurangan 47 ribu dosen. Jumlah itu disesuaikan dengan perbanding­ an mahasiswa dan PTS yang ada saat ini. Krisis dosen ini diperparah dengan aturan Kemenristek-Dikti yang justru memperumit lahirnya dosen-dosen baru. Terutama terkait akreditasi Prodi maupun institusi.

“Kalau dihitung-hitung dalam dua tahun, bisa meluluskan 20 mahasiswa S2 untuk jadi dosen. Nggak bakal mungkin kekurangan 47 ribu itu dapat diselesaikan,” kata Budi.

Karena itu, Aptisi berharap Kemeristek-Dikti mampu memberikan solusi terkait permasalahan tersebut. Di­ tambah lagi, lanjutnya, kuota akreditasi adalah rata-rata 120 perguruan tinggi per tahun. Kuota yang ditentukan oleh Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi (BAN-PT) itu sangat minim.

Mengingat jumlah perguruan tinggi yang belum terakreditasi sebanyak 4.110 institusi dan 18.401 Prodi. “Proses akreditasinya lambat. Aturan menjadi dosen juga dipersulit,” paparnya.

Ketua Umum APTISI Edy Suandi Hamid menambahkan, pihaknya terus mendesak Kopertis dan Kemenristek-Dikti untuk memberikan solusi secepatnya terkait permasalahan

yang dihadapi oleh PTS di lapangan.

Misalnya, dengan cara memberikan beasiswa S2 lebih banyak dan membuka Prodi baru di PTS. “Salah satu kendala tidak bisa meloloskan dosen juga dikarenakan jurusan tidak linier.

Padahal, di lapangan, banyak prodi S2 yang tidak bisa menampung mereka yang ingin melanjutkan pendidikan liner. Terutama di bidang kesehatan,” katanya.

Dia melanjutkan kalau memang ada PTS ‘nakal’, APTISI setuju Kemenristek-Dikti membawa ke ranah hukum. Namun, apabila PTS tersebut melakukan kesalahan kecil, Kemenristek-Dikti wajib memberikan pembinaan secara cepat dan solutif.

“Jangan asal non aktifkan saja. Tapi berikan solusi yang tepat untuk perguruan tinggi itu,” tegasnya.

Koordinator Kopertis VII Jatim Suprapto menjelaskan, kopertis berperan penting dalam pendampingan PTS saat berstatus non aktif maupun aktif. “Kalau ada masalah, segara dikonsultasikan. Kami bisa berperan sebagai penyalur aspirasi ke pusat,” katanya.

Suprapto tidak memungkiri bahwa keputusan yang diberikan Keme­ ristek-Dikti terkadang turun secara cepat, namun tidak jarang pula sangat lambat. “Kami juga terus memberikan laporan ke Dikti,” pungkasnya. n tam

Raut Bahagia Warnai Penyerahan 11 Balita pada Keluarga Baru l Sambungan hal 1

pasangan calon pengadopsi asal Gresik yang mengaku gembira sebab dipercaya untuk bisa mengasuh dan membesarkan balita bernama Bagus Ardiansyah.

Mereka mengaku bahagia karena selama belasan tahun menikah, belum dikaruniai anak. “Setelah berbulan-bulan kami menunggu, akhirnya ada kabar dari Dinas Sosial tentang kepastian kami untuk bisa mengadopsi anak,” kata Farizworo, Kamis (29/10).

Diceritakannya, sebelum mendapatkan kepastian pelepasan anak, ia bersama istrinya berupaya menjumpai anak yang ada di UPT Pelayanan Sosial Asuhan Balita di Sidoarjo. “Ketika di UPT tersebut, kami melihat banyak anak-anak di sana. Hati kami merasa trenyuh melihat hal itu. Banyak sekali, siapa lagi kalau tidak kita-kita seperti ini yang ikut merawat,” katanya yang mengaku baru pindah dari Kupang, Nusa Tenggara Timur.

Raut wajah kebahagiaan juga tersirat pada wajah Kartika Widyawati yang juga salah satu Kasie di UPT Taman Budaya Jatim. Bahkan, ia juga sudah langsung mempersiapkan syukuran yang diselenggarakan di rumahnya untuk menyambut datangnya balita yang akan mengisi kebahagiaan dalam keluarganya. “Senang sekali, banyak anak yang membutuhkan kasih sayang dan mendapatkan kehidupan yang lebih baik dan pantas,” katanya.

Kepala Dinsos Jatim Dr Sukesi Apt MARS mengatakan, Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Sosial Asuhan (UPT UPA) Balita Dinsos Pemprov Jatim di Sidoarjo pada angkatan ke XII menye­ rahkan 11 bayi usia balita kepada calon orangtua asuh.

Selain penyerahan balita yang sebelumnya terlantar dan kemudian diasuh di UPT PSA Balita Sidoarjo, Dinsos Pemprov Jatim juga menyerahkan SK pengasuhan kepada para calon orangtua asuh.

Menurut Sukesi, para orangtua asuh yang menerima pelimpahan pengasuh­ an itu sebelumnya harus mengajukan permohonan dan kemudian sesudah dipertimbangkan segala sesuatunya, utamanya dalam mengasuh, permohonan dikabulkan. “Mereka telah melewati proses penilaian tentang kesiapannya menjadi orangtua asuh, termasuk meng­ adopsinya sebagai anak,” katanya.

Selanjutnya, Dinsos Pemprov Jatim akan terus melakukan evaluasi hingga enam bulan ke depan. Jika orangtua asuh memberikan seluruh hak-hak dasar serta memperhatikan kesejahteraan, serta kesehatan balita yang diasuhnya tumbuh dengan baik, pemerintah melalui Pengadilan Negeri (PN) akan membantu proses hukum berkaitan dengan adopsi.

Namun kalau yang terjadi sebaliknya atau hak balita diabaikan, maka akan ditarik untuk kembali dirawat di panti asuhan. “Nantinya kami juga akan melangsungkan inspeksi mendadak ke orangtua asuh hingga usia anak balita tersebut memasuki TK. Upaya ini untuk memastikan kalau anak tersebut kondisi­ nya sudah baik atau tidak,” katanya. n rac

Selalu Bersyukur l Sambungan hal 1

Saat bekerja di Sidoarjo, fasilitas yang ia dapatkan mungkin tidak sampai diperoleh oleh pejabat setingkatnya di kab/kota lainnya. Misalnya soal mobil dinas. Di Kab Sidoarjo, pejabat setingkat jabatan ini semuanya mendapatkan fasilitas mobil dinas yang terbilang lumayan. Padahal di kab/kota tertentu, belum tentu mendapatkan mobil dinas. ‘’Ini harus disyukuri dengan bekerja yang baik, berkomitmen dan berintegritas pada daerah di mana tempat kita bekerja,’’ kata Hari saat ini menjabat sebagai Kabid Penegakan Perda Satpol PP Sidoarjo itu.

Karena merasa bersyukur atas nikmatNya itu sangat penting, sehingga pada saat diminta sang istri untuk membantu memasak di rumah untuk dibawa ke kantor sebagai syukuran atas HUT nya belum lama ini, warga perumahan Pondok Jati Sidoarjo ini mengaku siap.

Di kantor, kata dia, masakan bikinan istri dimakan bersama-sama dengan anak buah. Ia juga mendapatkan ucapan selamat ulang tahun dari rekan kerja. ‘’Berbagi saja dengan teman kantor.

Kalau saya gak bisa masak yang lain, cuma diminta membantu masak sayur kulupan saja sama istri,’’katanya tersenyum. n kus

Dari Menolong Tetangga, Kini Tamu 11 Negara Antri Berbagi Ilmu l Sambungan hal 1

berbagi ilmu dan pengalaman.

Dalam beberapa bulan, peminat belajar semakin bertambah.

Kondisi rumah sudah tidak muat lagi menampung jumlah siswa. Pak Zam pun kena damprat orangtua karena rumahnya dipenuhi anak-anak. “Saya pun sadar, marahnya orangtua adalah marah yang mendidik,” ungkap pria kelahiran 10 Agustus 1979 ini.

Ketika pergi ke Malang dan makan siang di suatu tempat yang menggunakan sistem gazebo, dari situ dia mulai terpikir mungkin anak-anak akan belajar di tempat seperti ini agar

lebih nyaman. Inspirasi gazebo tersebut akhirnya diwujudkan di halaman rumah orangtuanya.

Dan ternyata benar, anak-anak senang sekali hingga pemba­ ng­unan gazebo terus berkembang ke seluruh halaman dan belakang rumah. “Dan terus berkembang, akhirnya halaman rumah-rumah tetangga ikut jadi sasaran, tentunya setelah me­ reka juga setuju. Sekarang satu gang di sekitar rumah terpakai gazebo semuanya,” jelas alumnus Ponpes Al Fallah Ganjaran Gondhang Legi Malang.

Oleh karena itu, banyak orang menyangka kalau tempat itu sebagai Pujasera, atau kafe, sekaligus sebagai tempat

pembelajaran. Yang membuat anak-anak kerasan, karena suasananya diperlakukan se­ perti di rumah sendiri. Selain belajar, juga terciptalah beberapa komunitas, termasuk juga mengaji, bahkan mengaji kitab kuning. “Anak-anak juga bisa belajar huruf Arab yang tanpa ada harakatnya alias huruf gundul,” ungkap Zamroni.

Sekarang ini sudah banyak sekali ektra-ekstra yang sudah berjalan dengan baik, di antaranya fotografi, kaligrafi, jurnalistik, teater, tari tradisional, nature club dan english debate serta english speech.

Adapun guru-gurunya merupakan alumni dari Kampoeng Sinau

sendiri. Yang tidak disangka, setiap bulan ada sekitar 11 guru dan relawan dari luar negeri antri ingin membagi ilmunya secara gratis. “Hasilnya anakanak juga banyak yang belajar di luar negeri, seperti Singapura, Philipina, Makau, Spanyol dan lainnya,” jelas Zamroni lagi.

Pembina KIM Melati yang juga Kasubag P3M Humas dan Protokol Pemkab Sidoarjo Muhammad Rofik S Sos, meng­ atakan kalau pembentukan KIM ini sangat berdampak baik untuk desa-desa. Karena bisa menumbuhkan potensi desa, selain itu juga bisa memberikan tingkat kecerdasan masyarakat, menggali potensi desa. Selain

itu juga dapat menginformasikan, mempromosikan segala produk-produk usaha kecil yang ada di desa sekitarnya. “Baik yang bersifat wirausaha/bisnis, bahkan sampai yang sosial kemasyarakatan,” katanya.

Sedangkan, ketua rombongan dari Kecamatan Taman, Kasi Ekonomi Hari Subagiyo mengatakan kalau pihaknya juga ingin mendirikan KIM. Dari 24 desa/kelurahan yang ada, sekitar 20 orang wakilnya sengaja dibawa kesana untuk menimba ilmu. Karena KIM Melati sudah lama terwujud dan berhasil. “Kampoeng Sinaue ini menarik sekali,” jelas Hari Subagiyo.*

12

Jumat Pahing, 30 OKTOBER 2015

Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Timur Pendidikan dan Latihan Perkoperasian, Pengawasan dan Akutansi Dasar

Dr H Soekarwo

Di Aula UPT Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jatim Karanglo, Kabupaten Malang, Senin (26/10) – Jumat (30/10).

Drs H Saifullah Yusuf

Pemprov Jatim Gerojok Bantuan, Kopwan Tumbuh Pesat Pengembangan koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Jatim telah menjadi pusat perhatian provinsi lain di seluruh Indonesia. Hal ini karena keberhasilan duet Gubernur Jatim Dr H Soekarwo dan Wakil Gubernur Jatim Drs H Saifullah Yusuf dalam mengembangkan koperasi dan UMKM. Selain itu konsistensi dalam menjalankan program untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui gerakan pemberdayaan koperasi dan UMKM.

K

epala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jatim Karanglo, Kabupaten Malang Agus Pudji Walujo SSos, MSi menjelaskan bahwa Jatim tidak hanya menjadi pusat perhatian bagi daerah-daerah lain di seluruh Indonesia saja, tapi juga diakui telah menjelma menjadi provinsi industri berbasis UMKM. Apalagi Jatim juga memiliki banyak Kopwan (Koperasi Wanita) yang menjadi ikon provinsi ini.

“Keberadaan Kopwan ini sebagai bukti Pemprov Jatim mampu mengembangkan usaha mikro di pedesaan melalui gender. Sehingga pertumbuhan Kopwan di Jatim cukup pesat, bahkan bisa meningkatkan taraf perekonomian masyarakat,” ungkapnya seusai membuka Pendidikan dan Latihan Perkoperasian, Pengawasan dan Akutansi Dasar, di Aula UPT Dinkop dan UMKM Provinsi Jatim Karanglo, pada Senin (26/10).

Agus menjelaskan Kopwan di Jatim bisa tumbuh dan berkembang, karena Pemprov Jatim selain memberikan modal kerja kepada Kopwan totalnya sebesar Rp 50 juta, juga memberikan pelatihan untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) dan bimbingan teknis kepada pengurus dan anggota koperasi secara berkala. Dan tidak hanya Kopwan saja yang diberikan modal kerja dan pelatihan, namun juga koperasi berbasis syariah dan UMKM. Dari modal kerja atau modal

Peserta diklat bidang pengawasan saat diberikan materi oleh pengajar Widyaiswara.

cahyono/bhirawa

Agus Pudji Walujo SSos, MSi

awal yang diterima pelaku usaha Kopwan, jelas dia, sebagian mampu mengembangkan modal dan modal awal itu hingga bisa berkembang mencapai ratusan juta rupiah. Bantuan modal kerja yang diterima pengurus koperasi memang ada yang nilainya di atas rata-rata, ada yang mendekati, dan ada pula yang di bawah. “Artinya, dana yang diberikan sebagai modal kerja sebagian mampu dikembangkan. Kalau ada pengurus koperasi yang belum bisa mengembangkan modal kerja tersebut, mungkin dikarenakan lemahnya kualitas SDM,” paparnya.

Ini bisa dimaklumi karena sebagian besar mereka menganggap profesi pengurus koperasi sebagai pekerjaan sampingan. Sehingga usaha koperasi yang mereka kelola tidak bisa berkembang maksimal, karena tidak fokus pada pengelo-

Pengembangan diklat Sutoyo (kanan), dan Koordinator diklat Rr Ratna Sakti Janingdijah (kiri) saat pembukaan diklat.

Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jatim Karanglo, Kabupaten Malang Agus Pudji Walujo SSos, MSi saat mengalungkan tanda peserta kepada perwakilan peserta diklat.

laan koperasi.

Dikatakan Agus selain banyak koperasi yang belum berkembang, banyak juga koperasi yang berkembang karena kualitas SDM-nya bagus, pengurusnya mampu melakukan inovasi dalam mengelola koperasi,

Pengajar Widyaiswara

dan mampu dalam mengakses teknologi. “Karena itu pelatihan kepada pengurus koperasi menjadi salah satu fokus perhatian Pemprov Jatim,” katanya.

Pada 2015 ini, UPT Dinkop dan UMKM Provinsi Jatim Karanglo ini,

kata dia, sudah melakukan pelatihan kepada pengurus koperasi sebanyak 12 angkatan. Setiap angkatan diikuti 90 orang peserta yang dibagi dalam tiga kelas. Peserta yang ikut pelatihan dari Januari hingga Oktober 2015 ini totalnya sudah

Peserta diklat saat menyanyikan lagu Indonesia Raya.

Tingkat Pendidikan Beragam, Penyerapan Materi Belum Capai 100% SETIAP peserta Pendidikan dan Latihan (Diklat) di UPT Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jatim Karanglo harus mengikuti kegiatan minimal 80 persen. Dan jika ada peserta yang belum mencapai angka minimal, maka peserta tidak memperoleh surat keterangan telah mengikuti diklat.

Kasi Penyelenggara Diklat Iva Candraningtyas SSos, MAB menjelaskan peserta juga tidak boleh dua kali dalam mengikuti diklat dengan jenis yang sama. “Sebab, jika peserta nekat ikut diklat yang sudah pernah mereka ikuti, maka peserta harus mengembalikan biaya selama mengikuti diklat, itu aturan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK),” ujarnya.

Mengikuti diklat dengan jenis yang sama, kata dia, peserta tidak mendapatkan manfaat apa-apa, karena sudah pernah diikuti. Sehingga peserta jika mau ikut diklat yang diselenggarakan UPT Dinkop dan UMKM Provinsi Jatim Karanglo maka peserta harus mengetahui terlebih dahulu jenis diklatnya. Karena setiap tahun UPT Dinkop dan UMKM Provinsi Jatim secara terus menerus menggelar diklat dan bimtek.

Pemprov Jatim menggelar diklat dan bimtek, tegas Iva, untuk meningkatkan pengetahuan tentang perkoperasian, serta meningkatkan keterampilan dan SDM bagi pengurus dan anggota koperasi se-Jatim. Sedangkan peserta diklat dan bimtek tidak dikenakan biaya oleh pemerintah, tapi sebaliknya pemerintah memberikan biaya gratis kepeda peserta. “Bahkan, peserta memperoleh uang transpor setelah mengikuti diklat

cahyono/bhirawa

Iva Candraningtyas SSos, MAB saat memberikan pengarahan kepada peserta diklat di Aula UPT Dinkop dan UMKM Karanglo, Kab Malang.

maupun bimtek,” terangnya.

Sementara itu, Koordinator Pendidikan dan Latihan Perkoperasian, Pengawasan dan Akutansi Dasar Rr Ratna Sakti Janingdijah SE juga menyampaikan, untuk diklat kemarin diikuti 91 peserta pengurus dan anggota kopwan se-Jatim yang dibagi dalam tiga kelas. Sehingga untuk peserta diklat pada Oktober 2015 ini melebihi kuota. Kegiatan diklat dilakukan sejak 26-30 Oktober 2015.

Peserta sebelum mengikuti diklat, kata dia, mereka terlebih dahulu harus mengikuti pre

Peserta diklat Perkoperasian saat mengikuti pelajaran di kelas.

mencapai 1.080 orang. “Kita menargetkan 3.750 orang sebagai peserta pelatihan di UPT Dinkop dan UMKM Karanglo ini hingga akhir Desember 2015,” kata Agus.

Dijelaskannya jumlah Kopwan di Jatim kini mencapai 8.506 unit, dari total jumlah koperasi yang tersebar di 38 kota/kabupaten sebanyak 30.866 unit. Sedangkan untuk jumlah anggota koperasi di Jatim mencapai 7,5 juta orang. “Jumlah usaha di Jatim sebanyak 6,825 juta, rinciannya untuk usaha mikro sebesar 95 persen, dan yang 5 persennya adalah UMKM,” jelasnya.

Menurut dia, dari jumlah koperasi yang tersebar di Jatim sebanyak 30.866 unit, yang pasif sebesar 20 persen, dan 80 persennya aktif. Sehingga dengan tidak aktifnya koperasi tersebut, maka Pemprov Jatim akan melakukan revitalisasi agar koperasi yang pasif menjadi aktif. Seperti di Kabupaten Jombang telah melalukan terobosan yakni koperasi pasif bisa menyelenggarakan Rapat Anggota Tahunan (RAT). Selain itu Pemkab Jombang juga memberikan bantuan dana sebesar Rp 1,5 juta pada masing-masing koperasi.

“Tapi sebaliknya, di Kota Surabaya jika ada koperasi pasif akan ditangguhkan, dengan syarat tidak memiliki utang pada perbankan.

Dan jika Dinas Koperasi langsung menangguhkan koperasi pasif, lalu masih memiliki tanggungan utang, maka bisa di ajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN),” terang Agus.

Ditegaskannya, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Jatim pada 2014 mencapai 1.136 triliun.

Sedangkan kontribusi koperasi dan UMKM pada PDRB sebesar 54,85 persen atau Rp 548,9 miliar. Dari pertumbuhan koperasi di Jatim, maka dana yang diberikan APBD Jatim hampir mencapai Rp 1,5 triliun secara bertahap. Baik itu melalui bantuan permodalan, peralatan pelatihan hingga pemasaran.  cyn*

tes atau tingkat pemahaman materi yang akan disampaikan oleh pengajar dari Widyaiswara, serta post tes atau tingkat penyerapan materi.

Dan biasanya saat dilakukan pre tes, 40 persen peserta belum paham tentang perkoperasian, namun setelah mereka selesai mengikuti diklat dan dilakukan post tes, maka 85 persen mereka bisa menyerap materi. “Penyerapan materi belum bisa mencapai 100 persen, karena beragam tingkat pendidikan peserta. Terutama penyerapan materi bidang pelatihan akutansi dasar,” tegasnya.  cyn*

Peserta diklat Akutansi Dasar saat mengikuti pelajaran di kelas.

Modal Kerja Diberi Pemprov, Raup Omzet Rp 650 Juta dan bimtek yang MODAL awal yang diberidiperoleh sangat kan Pemprov Jatim dalam membantu bagi mengelola Kopwan yang pengurus dan diberikan dalam dua tahap, anggota Kopwan satu tahap diberikan Rp 25 dalam meningjuta, telah meningkatkatkan ketkan perputaran uang erampilan di Koperasi Dewi dan SDM. Sartika Kota MaUntuk itu, lang. Dari modal pihaknya kerja sebesar berharap Rp 50 juta, agar Pemkini Kopwan prov Jatersebut tetim terus lah memiliki melakukan omzet sebeupaya dasar Rp 650 lam meningjuta. katkan SDM Pengabagi pengwas Kopwan urus dan angDewi Sartika cahyono/bhirawa gota koperasi.

Laura Andres Laura Andres Sehingga ketika di sela-sela mengikuti Pendidikan dan Masyarakat Ekonomi Asean Pelatihan di UPT Dinkop (MEA) masuk di Jatim, maka dan UMKM Pemrov Jatim pelaku usaha koperasi dan Karanglo, Kabupaten Ma- UMKM mampu bersaing lang mengatakan, Kopwan dengan produk impor.

Dikatakan Laura, tiga Dewi Sartika berdiri pada 2011. Dalam kurun waktu produk yang dihasilkan anglima tahun terakhir ini, telah gota Kopwan Dewi Sri saat memiliki omzet sebesar Rp ini pasarnya masih menjang650 juta. Kopwan ini ber- kau dua kota yakni Pasuruan gerak di bidang Koperasi dan Pandaan. Selain itu, Simpan Pinjam (KSP), den- tiga produk tersebut dalam gan jumlah anggota 382 penjualannya tidak hanya orang. “Kopwan Dewi Sar- dilakukan dengan model tika kini juga memiliki produk konvesional, namun juga unggulan, yakni bandeng ditawarkan melalui online. cabut duri, moci ice cream, “Kopwan Dewi Sri tidak terdan kerupuk puli dari beras,” pengaruh jika MEA masuk Jatim, karena produk yang ungkapnya.

Produk yang dihasilkan dihasilkan kesemuanya beroleh anggota Kopwan Dewi bahan dasar asli Indonesia.

Sartika ini berkat ilmu yang Hanya saja yang harus kita didapat dari mengikuti diklat tingkatkan adalah kualitas, dan bimtek yang diseleng- dengan begitu akan mampu garakan UPT Dinkop dan bersaing dengan produk imUMKM Karanglo. Diklat por,” paparnya.  cyn*