binder30sep20R

Harian Bhirawa Ditunjuk kembali sebagai sarana pengumuman iklan tender/lelang pemerintah di seluruh Jawa Timur berdasarkan SK Gubernur No.188/343/ KPTS/013/2006

HARIAN

harian_bhirawa@yahoo.com bhirawa_indragiri@yahoo.com suratkabar_harianbhirawa

IKLAN/ LANGGANAN

Surat Kabar Harian Bhirawa

031-5615454 Harga Langganan Rp 55.000/bulan Eceran Rp 3.000

www.harianbhirawa.co.id

Mata Rakyat Mitra Birokrat

Rabu Wage, 30 SEPTEMBER 2020

Hari Terakhir Sensus Penduduk

Pemprov, Bhirawa Proses sensus penduduk offline yang dilakukan Badan Pusat Statistik akan berakhir hari ini, Rabu (30/9). Untuk memastikan proses verifikasi dan validasi data sensus penduduk, Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa bersama Kanwil BPS Jatim meninjau langsung verifikator yang bertugas di Kabupaten Sumenep.

Gubernur Khofifah menuturkan, pelaksanaan sensus penduduk offline akan berakhir, maka pastikan seluruh warga terdata. Sebab, sensus penduduk ini hanya dilakukan selama sepuluh tahun sekali. Sehingga, validitas dan akurasi data menjadi sangat penting.

“Kita sudah mengunjungi untuk verifikasi dan validasi data. Ada di Pamekasan dan Sumenep, dan besok (hari ini) adalah hari terakhir sensus offline disamping sensus penduduk online yang sudah berjalan sejak Februari lalu,” tutur Khofifah usai melakukan kunjungan verifikasi offline di Kabupaten Sumenep, Selasa (29/9) kemarin.

Khofifah memantau langsung petugas sensus melakukan verifikasi, cek NIK, cek nomor KK dan juga cek keanggotaan keluarga.

Wawancara dengan setiap keluarga menjadi proses penting dalam melakukan verifikasi.

Khofifah menegaskan, pendataan sensus pendiluduk ini penting untuk perencanaan pembangunan yang semakin baik mulai tingkat nasional, provinsi, kabupaten /kota, sampai tingkat desa. “Kalau datanya valid, perencanaannya baik maka capaian pembabgunan juga insyallah akan baik,” tandasnya.

Mantan Menteri Sosial RI tersebut men-

Seluruh Warga Harus Terdata

 ke halaman 11 Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa didampingi Bupati Sumenep dan Kepala BPS Jatim meninjau pelaksanaan sensus penduduk offline di Kabupaten Sumenep, Selasa (29/9).

Delapan Kabupaten Potensi Tsunami

Khofifah Pastikan EWS Berfungsi Pemprov, Bhirawa Hasil penelitian Institut Teknologi Bandung (ITB) terkait potensi bencana tsunami di selatan Pulau Jawa, mendapat perhatian serius Pemprov Jatim. Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa memastikan kesiapan mitigasi hingga evakuasi jika terjadi ancaman bencana tsunami.

Hasil kajian yang menjelaskan potensi tsunami hingga setinggi 20 meter tersebut akan terus didalami. Karena itu, pihaknya akan mengundang para pakar dari sejumlah perguruan tinggi seperti ITB dan

Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) untuk mengkaji potensi bencana tersebut.

“Diskusi juga sudah pernah kami lakukan secara khusus dengan BMKG yang sekaligus dilakukan pemetaan retakan lempengan bumi sampai kemungkinan potensi tsunami sejak tahun lalu,” tutur Khofifah, Selasa (29/9).

Adanya potensi tersebut harus diperhatikan. Karena itu, penting sekali peran Early Warning System (EWS) dalam mendukung

Dua Minggu Operasi Yustisi

19 Ribu Melanggar, Denda Capai Rp 838 Juta Polda Jatim, Bhirawa Selama dua minggu pelaksanaan Operasi Yustisi Protokol Kesehatan (Prokes) Covid-19, tercatat denda yang terkumpul sekitar Rp 838.426.000 juta. Dalam operasi yang dimulai tanggal 14 hingga 28 September 2020 ini, ada sanksi berupa denda yang dikenakan kepada pelanggar prokes.

Kabid Humas Polda Jatim, Kombes Pol Trunoyudo Wisnu Andiko menjelaskan, data selama dua minggu mencatat jum-

lah Operasi Yustisi mencapai 35.969 kegiatan. Dari sini, ada 19.385 masyarakat melanggar hukum yang terkena sanksi

denda administrasi.

“Untuk masyarakat pelanggar protokol kesehatan yang terkena sanksi denda administrasi ada 19.385 orang dengan nilai denda Rp 838.426.000,” kata Kombes Pol Trunoyudo Wisnu Andiko, Selasa (29/9).

Yudo menambahkan, kebanyakan masyarakat melang-

Ist

Sekdaprov Jatim Heru Tjahjono, Pangdam V/ Brawijaya Mayjen TNI Widodo Iryansyah dan Kapolda Jatim, Irjen Pol M Fadil Imran meninjau sidang di tempat pelanggar Prokes beberapa waktu lalu.

 ke halaman 11

Dirikan Resto Pakan Sorgum masyarakat Kota Situbondo.

Selain stok air berkurang, tanaman untuk kebutuhan pakan ternak sapi juga mulai kesulitan. Namun MH Riwansia sebagai Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (DPKH) Kabupaten Situbondo punya solusi jitu, mengatasi kesulitan suplai pakan ternak. Yakni dengan cara menanam sorgum.

Ta n a m a n sorgum ini dalam pandangan Udinpanggilan

MH Riwansia

Sentil

19 Ribu Melanggar, Denda Capai Rp 838 Juta

- Lumayan, Menyumbang uang ke negara 7 Kecamatan di Sumenep Alami Kering Kritis - Ini juga butuh bantuan Dewan Beri Warning Pemkot Soal Realisasi Dana Kelurahan - Ingat, jangan disalahgunakan

 ke halaman 11

Pemprov, Bhirawa

 ke halaman 11

MITRA MEMASUKI musim kemarau, mulai dirasakan betul

Tunjang OPOP, Garap Podcast dan Kopilaborasi

Tunggakan Premi Peserta BPJS Kesehatan Tulungagung Capai Rp 16,3 Miliar

Tulungagung, Bhirawa Tunggakan pembayaran premi peserta BPJS Kesehatan Cabang Tulungagung, Jatim, hingga akhir Agustus 2020 tercatat mencapai Rp16,39 miliar atau sekitar 28,36 persen dari total premi yang harus dibayar sebesar Rp57,79 miliar.

“Itu data global piutang peserta JKN-KIS di BPJS Kesehatan Cabang Tulungagung hingga

akhir Agustus kemarin,” kata Kepala BPJS Kesehatan Cabang Tulungagung M. Idar Aries Munandar dalam keterangannya usai sosialisasi aplikasi PANDAWA di Hotel Crown Victoria, Tulungagung, Selasa.

Menurut Idar Aris, dari tiga wilayah/kabupaten yang ada di bawah pengelolaan BPJS Kesehatan Cabang Tulungagung, tunggakan peserta JKN-KIS di

Kabupaten Tulungagung adalah yang terbesar dengan total nilai Rp8,723.5 miliar. Sementara peserta JKN-KIS di wilayah Kabupaten Trenggalek dan Pacitan masing-masing menyumbang tunggakan sebesar Rp3,411 miliar serta Rp4,254 miliar.

Relaksasi tersebut berlaku untuk kepesertaan BPJS Kes-

Pemprov Jatim melalui Dinas Komunikasi dan Informasi (Kominfo) Jatim serius untuk menggarap program Podcast (radio online) dan Kopilaborasi untuk menunjang Program One Pesantren One Product (OPOP) yang sudah di gagas oleh Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa.

Menurut Kepala Dinas Kominfo Jatim, Benny Sampirwanto dengan adanya

Benny Sampirwanto Kadis Kominfo Jatim

 ke halaman 11

7 Kecamatan di Sumenep Alami Kering Kritis Sumenep, Bhirawa Sebanyak 28 desa di 7 Kecamatan dari 28 Kecamatan di Kabupaten Sumenep mengalami kering kritis. Akibatnya, warga yang ada di desadesa itu mengalami kekurangan air bersih. Untuk memenuhi kebutuhan air beraih, selama ini mereka harus membeli ke desa tetangga dan bergantung

Kering Kritis 7 Kecamatan di Sumenep

 ke halaman 11  Pasongsongan  Ambunten  Rubaru  Batuputih

 Batang-batang  Saronggi  Talango

 ke halaman 11

Risma Bedah Rumah RTLH Milik Nenek 82 Tahun

Sementara Tinggal di Griya Wredha, akan Terima Intervensi Permakanan Tiap Hari Tindakannya nyata tak perlu basa-basi. Begitu mendengar ada nenek berusia 82 tahun tinggal di rumah tak layak huni, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini langsung meminta jajaran Dinas Sosial Surabaya untuk turun tangan. Bahkan, Wali Kota Risma langsung meminta mereka untuk membedah rumah nenek bernama Yami itu. Wali Kota Risma selalu membuktikan bahwa pemerintah hadir di tengah-tengah warga.

Zainal Ibad, Kota Surabaya

Nenek Yami namanya. Dia tinggal di Jalan Mojo Kidul, nomor 115, Surabaya. Rumah tempat tinggalnya itu memang tergolong Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu). Karena di Pemkot Surabaya memang ada program bedah rumah, akhirnya rumah Nenek Yami langsung dibedah dan diperbaiki hingga layak huni.

Nenek Yami pun mengaku sangat senang saat mengetahui bahwa rumahnya akan segera direnovasi oleh Pemkot Surabaya. Bahkan, ia juga mengaku tidak sabar menanti rumahnya rampung renovasi. “Seneng nak, matur nuwun, alhamdhullillah.

Mugo diparingi lancar sedoyo (Semoga diberi kelancaran semuanya),” ucapnya sembari tersenyum.

Di sampingnya, putri Nenek

Yami yang bernama Soemarni tak mampu menahan tangis bahagianya.

Dengan wajah penuh haru dan mata berkaca-kaca, ia mengungkapkan rasa syukurnya atas apa yang telah diterima sang ibunda. Berkali-kali ia mengucapkan terima kasih banyak kepada Wali Kota Risma beserta jajarannya yang telah membantu merenovasi rumah ibunya itu. “Terima kasih banyak Bu Risma atas bantuannya. Semoga Ibu Risma sehat selalu dan dilindungi Allah SWT,” kata Soemarni.

Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Kota Surabaya, Suharto Wardoyo, mengatakan begitu mendengar Dinsos Kota Surabaya saat menjemput Nenek Yami yang informasi ada nenek yang tinggal di Petugas sedang jualan di pasar untuk diberitahu jika rumahnya akan dibedah  ke halaman 11 Pemkot Surabaya.

EKSEKUTIF

Rabu Wage, 30 September 2020

Halaman 2

Pemkab Gelar Asistensi Kelompok Budaya Kerja Tingkatkan Produktifitas Kinerja ASN Situbondo, Bhirawa Untuk menciptakan agen perubahan dikalangan ASN (Aparatur Sipil Negara) Pemkab Situbondo melalui Bagian Organisasi menggelar kegiatan asistensi kelompok budaya kerja Selasa (29/9).

Kegiatan tersebut dibuka Sekda Syaifullah dengan didampingi Kabag Organisasi Puguh Wardoyo serta Imas S Wicaksono Kasubag Pengembangan Kinerja. Puluhan peserta merupakan perwakilan dari sejumlah OPD yang ada di lingkungan Pemkab Situbondo.

Menurut Sekda Syaifullah, budaya kerja dinilai sangat penting karena didalamnya mengatur tentang kepercayaan proses berpikir serta merupakan prilaku karyawan yang didasarkan pada ideologi dan prinsip suatu organisasi.

Adapun tujuan dari budaya kerja, kata Sekda Syaifullah, untuk mengubah sikap dan prilaku SDM yang ada agar dapat meningkatkan produktifitas kerja.

“Ini juga untuk disiapkan menghadapi tantangan dimasa mendatang makanya kini diperlukan sebuah budaya kerja,” tegas Sekda Syaifullah.

Masih kata Sekda Syaifullah, ada sejumlah manfaat dari adanya budaya kerja tersebut, diantaranya meningkatkan produktifitas kerja dengan kualitas yang lebih baik serta dapat membuka jaringan komunikasi.

Selain itu, imbuh mantan Kepala Bappeda Kabupaten Situbondo itu, dapat menumbuhkan keterbukaan, kebersaamaan dan kerjasama dengan sesama karyawan.

“Terakhir dapat menumbuhkan rasa nyaman dalam bekerja serta

mempercepat penyesuaian diri dengan perkembangan dari luar,” beber Sekda Syaifullah.

Mantan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Situbondo itu menambahkan, sasaran dari budaya kerja adalah ASN yang mampu merubah pola pikir menjadi budaya yang dapat mengembangkan sikap dan prilaku kerja yang berorientasi pada hasil. Itu semua akan efektif, kata Sekda Syaifullah, mana kala setiap ASN memiliki produktifitas kerja dan kinerja yang tinggi, terutama saat memberikan pelayanan kepada masyarakat.

“Saya berharap semua peserta dari OPD dan UPT ini dapat memahami materi tentang kelompok budaya kerja. Selain itu peserta nanti dapat menyusun risalah KBK (Kelompok Budaya Kerja) sesuai dengan kaidah yang disampaikan narasumber,” jelas mantan Kabag Perekonomian Pemkab Situbondo itu.

sawawi/bhirawa

Sekda Syaifullah didampingi Kabag Organisasi Pemkab Situbondo Puguh Wardoyo dan pemateri saat pembukaan kegiatan asistensi kelompok budaya kerja Selasa (29/9).

Sementara itu Kabag Organisasi Pemkab Situbondo Puguh Wardoyo menimpali dengan adanya kelompok kerja yang didalamnya diisi sekelompok orang dari lingkup kerja

yang sama dapat melakukan kegiatan pengendalian dan perbaikan pada proses kerja yang bersangkutan.

“Diharapkan adanya kelompok kerja itu memiliki hasil kerja secara

berkesinambungan dengan menggunakan konsep dan tehnik budaya kerja,” pungkas Puguh dengan diamini Kasubag Pengembangan Kinerja Imas S Wicaksono. [awi]

Pemkot Cabut Izin Tempat Hiburan Malam yang Langgar Perwali Pemkot Surabaya, Bhirawa Penegakan Perwali Surabaya nomor 33 tahun 2020 tentang pencegahan penyebaran Covid-19 terus digalakkan Pemkot Surabaya. Kali ini, Pemkot menyasar tempat hiburan malam atau Rekreasi Hiburan Umum (RHU) malam. Bahkan, sejumlah tempat hiburan malam di Surabaya dikenai sanksi pencabutan izinnya.

trie diana/bhirawa

Kembali Merazia

Langkah untuk mencegah penularan terutama diwarung - warung dan ditempat umum, Trantib (ketentraman dan ketertiban) Pol PP Kecamatan Wonokromo Surabaya, dipimpin Komandan regu Hariadi merazia disalahsatu Warkop di Jl Jetis dan Ketintang Surabaya, mereka menghimbau tidak lama-lama dan tidak berkerumunan dan mematuhi protokol kesehatan, Selasa (29/9).

30 Pejabat Fungsional Disnakertrans Jatim Dilantik dan Sumpah Jabatan Ingatkan Asah Keterampilan dan Tetap Jaga Profesionalisme

Pemprov, Bhirawa Sebanyak 30 pejabat fungsional dilingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur (Disnakertrans Jatim) melangsungkan pelantikan dan sumpah jabatan fungsional, di Gedung Wawasan Disnakertrans Jatim, kemarin sore. Dari 30 pejabat fungsional, ada 21 pengawas ketenagakerjaan dan 9 instruktur.

Dalam kegiatan tersebut, Kepala Disnakertrans Jatim, Himawan Estu

Bagijo HImawan menyampaikan kalau dirinya mendukung seluruh pejabat fungsional bisa turut naik pangkat.

Namun ia berpesan agar mereka meningkatkan profesionalisme.

“Jangan jabatan tinggi, kewenangan tinggi, tetapi keahlian tidak diasah,” katanya. Menurutnya, dari sisi keahlian, pejabat fungsional juga tidak perlu diragukan lagi.

Semakin tinggi jenjang ASN dalam jabatan sebuah fungsional, maka dapat

dipastikan semakin tinggi juga keahlian di bidangnya. “Jika mereka semakin profesional, maka semakin baik dalam mendukung kinerja kita di Disnakertrans Jatim,” katanya.

Ia berharap pejabat fungsional dapat mengaplikasikan seluruh kemampuannya guna meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan.

Misalkan, Pejabat Pengawas Ketenagakerjaan, perlu memperhatikan perubahan dalam struktur

pasar kerja dan dalam hubungan kerja telah membawa dampak perubahan pada pola kerja pengawasan ketenagakerjaan.

Sehingga Pengawasan ketenagakerjaan harus dapat merespons dengan cara yang lebih efisien untuk memastikan kepatuhan melalui langkah-langkah pencegahan, saran dan deteksi atas pelanggaran undang-undang ketenagakerjaan. [rac]

Kepala Bagian Humas Pemkot Surabaya, Febriadhitya Prajatara menjelaskan bahwa dalam Perwali 33 tahun 2020 itu memang ada ketentuan melarang pembukaan atau operasional tempat hiburan malam seperti diskotik, karaoke, panti pijat, bar, dan spa.

Makanya, tim dari gugus tugas yang melibatkan Satpol PP, Disbudpar, jajaran TNI/ Polri melakukan pengawasan terhadap RHU ini, termasuk tempat hiburan malam ini.

Ternyata, sejumlah tempat hiburan malam masih ada yang beroperasi, sehingga tim langsung menutup dan membubarkan serta memberikan peringatan kepada tempat hiburan malam itu.

Saat pengawasan kedua ternyata dia masih nekad membuka kembali, sehingga dibubarkan lagi dan diberi tanda silang pelanggaran dari Satpol PP. “Nah, setelah kita melakukan pengawasan lagi, ternyata dia masih saja beroperasi, sehingga atas rekomendasi dari tim pengawasan termasuk dari TNI/Polri, dire-

komendasikan untuk dicabut izinnya. Atas rekomendasi dari tim pengawasan itu, akhirnya Disbudpar mencabut tanda daftar usaha pariwisatanya. Secara otomatis, karena surat izinnya dicabut, mereka belum boleh beroperasi dulu,” kata Febri, Selasa (29/9).

Menurut Febri, ketika izinnya dicabut, belum ada ketentuan batas waktu penutupannya, sehingga apabila pemilik usaha ingin membuka usahanya kembali, maka harus mengurus izin lagi dari awal.

“Jadi, mereka harus mengurus izin usahanya dulu jika ingin membukanya lagi,” tegasnya.

Sebenarnya, lanjut dia, proses sosialisasi Perwali 33 ini sudah lama dan terus dilakukan oleh jajaran Pemkot Surabaya bersama jajaran samping. Setelah proses sosialisasi, maka sudah waktunya tahap pemberian sanksi, sehingga penegakan sanksi tegas itu harus diberlakukan tanpa terkecuali. [iib]

1.745 Orang Ikuti Seleksi SKB CPNS Kabupaten Probolinggo

hartono/bhirawa

Tampak Pjs Wali Kota Blitar, Jumadi saat menyampaikan usulan Dua Ranperda pada Rapat Paripurna DPRD Kota Blitar merupakan kegiatan pertama kalinya di DPRD Kota Blitar, Senin (28/9) kemarin.

Pjs Wali Kota Blitar Jumadi Langsung Tancap Gas Pimpin Kota Blitar Setelah dilantik Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, Jum’at malam (25/9) kemarin, Pjs Wali Kota Blitar, Jumadi langsung tancap gas melaksanakan tugas-tugasnya di Kota Blitar.

Bahkan setelah dilantik di Gedung Grahadi, keesokan harinya Pjs Wali Kota Blitar, Jumadi sudah sampai di Kota Blitar untuk menggantikan dan melaksanakan tugastugas Wali Kota Blitar, Santoso selama 71 hari sebagai Penjabat Sementara (Pjs) karena menjalani cuti kampanye pemilihan Wali Kota Blitar dan Wakil Wali Kota Blitar yang akan dilaksanakan pada tangal 9 Desember mendatang.

Mengawali tugasnya di Kota Blitar, pada Sabtu (26/9) kemarin, Pjs Wali Kota Blitar, Jumadi yang tiba di Rumah Dinas Wali Kota Blitar pada pukul 09.30 WIB, langsung bertemu dengan Sekretaris Daerah Kota Blitar, Rudi Wijonarko untuk melakukan koordinasi serta melakukan ramah tamah dengan Organisasi Pe-

rangkat Daerah (OPD) Jajaran Pemerintah Kota Blitar.

“Selama masa kampanye Pilkada tahun 2020 ini, untuk sementara waktu Kota Blitar dipimpin oleh Bapak Jumadi sebagai Pjs Wali Kota Blitar, dan beliau sangat sigap dan cepat untuk melaksanakan tugasnya dengan datang ke Kota Blitar setelah dilantik,” kata Sekda Kota Blitar, Rudi Wijonarko.

Usai melakukan pertemuan singkat dengan Sekda Kota Blitar dan jajaranya, Pjs Wali Kota Blitar, Jumadi juga langsung mengikuti acara pertamanya dengan agenda Deklarasi Kampanye Damai di Hotel Puri Perdana Kota Blitar pada pukul 11.00 WIB hari Sabtu (26/9) kemarin.

Kemudian pada hari Senin (28/9) kemarin , pjs Wali Kota Blitar, Jumadi juga langsung mengikuti Rapat Pa-

ripurna DPRD Kota Blitar yang pertama kalinya dengan agenda Penyampaian Penjelasan Wali Kota Blitar terhadap dua Rancangan Peraturan Daerah (Raperda), yakni Raperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah nomor 19 tahun 1989 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar dan Raperda tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah nomor 15 tahun 2004 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Pemerintah Kota Blitar.

“Dalam pembahasan dua Raperda ini kami berharap kedepan adanya peningkatan usaha serta memberikan manfaat yang lebih kepada masyarakat Kota Blitar dan tidak semata-mata berorientasi pada keuntungan atau profit oriented saja,” kata Jumadi yang baru pertama kali bertemu dengan Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Blitar yang kemudian usai mengikuti Paripurna DPRD Kota Blitar langsung menggelar Rapat Koordinasi dengan Kepala OPD di ruang kerjanya. [htn.adv]

Probolinggo, Bhirawa Sebanyak 1.745 orang yang telah lolos Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) mengikuti Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Formasi Tahun 2019 di Auditorium Madakaripura Kantor Bupati Probolinggo, Senin (28/9) hingga Jum’at (2/10).

Ribuan peserta SKB CPNS tahun 2019 ini berasal dari Kabupaten Probolinggo sebanyak 810 orang pada Senin dan Selasa (28-29/9), Kabupaten Situbondo sebanyak 275 orang pada Rabu (30/9/2020) dan Kabupaten Bondowoso sebanyak 660 orang pada Kamis dan Jum’at (1-2/10). Setiap sesinya diikuti sebanyak 135 orang peserta dengan waktu 90 menit.

Pelaksanaan SKB CPNS tahun 2019 ini menerapkan protokol kesehatan Covid-19 yang cukup ketat. Semua peserta wajib membawa hasil rapid test dengan tetap memakai masker, memakai sarung tangan, memakai face shield, cuci tangan pakai sabun dan air mengalir, jaga jarak serta tidak bersentuhan fisik.

Peserta yang rapid test reaktif maupun swab yang hasilnya belum keluar tetap bisa mengikuti SKB setelah ada rekomendasi dari Satgas Penanganan Covid -19 Kabupaten Probolinggo dengan tempat yang berbeda.

SKB CPNS formasi tahun 2019 ini dihadiri oleh Wakil Bupati (Wabup) Probolinggo Drs. HA. Timbul Prihanjoko, anggota Komisi II DPR RI Aminurrokhman, Kepala Kantor Regional II BKN Surabaya Tauchid Djatmiko dan Sekretaris Daerah Kabupaten Probolinggo H. Soeparwiyono.

Anggota Komisi II DPR RI Aminurrokhman, Selasa (29/9) me-

Seleksi SKB CPNS formasi 2019 dengan protokol kesehatan ketat.

ngungkapkan bahwa pelaksanaan CPNS di Kabupaten Probolinggo cukup bagus dan representatif sebagaimana yang diinginkan oleh anggota DPR RI bahwa protokol kesehatan Covid -19 menjadi prioritas agar tidak menimbulkan klaster baru. Mulai dari peserta hadir sampai dengan verifikasi data dan seterusnya menggunakan pendekatan protokol kesehatan Covid -19.

“Saya menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi kepada Bupati Probolinggo yang menyediakan ruang yang cukup representatif, sehingga peserta dapat nyaman dalam mengikuti seleksi dan mudah-mudahan ini menjadi spirit dia lebih bisa optimis untuk mengerjakan semua pertanyaanpertanyaan yang ada,” ungkapnya.

Aminurrokhman berharap kepada Kantor Regional II BKN Surabaya agar penyelenggaraan di seluruh wilayah di titik-titik simpul kegiatan ini harapannya sama dengan di Kabupaten Probolinggo yang cukup bagus.

wiwit agus pribadi/bhirawa

“Saya ingin memastikan bahwa sistem ini betul-betul memberikan suatu harapan yang baru untuk melahirkan sumber daya manusia yang profesional dan berkualitas,” harapnya.

Sementara Kepala Kantor Regional II BKN Surabaya Tauchid Djatmiko menyampaikan pelaksanaan CPNS tahun 2019 di Kabupaten Probolinggo ini sudah sesuai dengan prosedur protokol kesehatan Covid -19.

“Mulai dari awal peserta masuk di pintu gerbang sampai peserta piket dan nantinya peserta pulang kembali. Semua itu memang ada titik-titik alur tahapan yang memang semua diarahkan sesuai dengan prosedur protokol kesehatan Covid -19,” ujarnya.

Tauchid menyampaikan semua penyelenggaraan CPNS di wilayah kerja Kanreg II BKN Surabaya semuanya memang standart prosedurnya sudah sama sesuai protokol kesehatan Covid -19. [wap]

LEGISLATIF Dewan Warning Pemkot Soal Realisasi Dana Kelurahan Rabu Wage, 30 September 2020

Halaman 3

DPRD Surabaya, Bhirawa Kalangan dewan mengingatkan Pemkot Surabaya dalam menggunakan dana kelurahan. Warning ini dinilai penting agar dana yang diperuntukkan untuk pemberdayaan masyarakat itu tidak disalahgunakan, apalagi ini momen Pilwali Surabaya 2020.

Wakil Ketua DPRD Surabaya Reni Astuti, dalam paripurna yang berlangsung pada Senin (28/9) mengingatkan kepada Pemkot yang saat itu dihadiri Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini agar kesehatan dan kebutuhan masyarakat menjadi pijakan dalam melaksanakan dan menganggarkan dana kelurahan.

“Kita berharap hati-hati dalam konteks tahapan agar sesuai Perwali.

Ngak pilkada saja harus hati-hati, apalagi menjelang pilkada maka benar-benar hati-hati,” ujarnya.

Politisi perempuan yang terkenal vokal ini mengatakan, ada indikasi tahapan perencanaan dana kelurahan melanggar Perwali 68/2019 pasal 19 ayat 1, 2, dan 3. Dugaan

pelanggaran ini berdasarkan temuan-temuan yang terjadi di banyak wilayah.

Menurutnya, Pemkot Surabaya baru merealisasikan dana kelurahan dengan anggaran yang cukup besar pada tahun 2020. Dana kelurahan itu dirupakan dalam bentuk bantuan barang, sarana dan prasarana kepada masyarakat.

“Awalnya anggarannya hampir Rp500 miliar, namun karena Covid dana itu banyak digunakan untuk bantuan permakanan sehingga dana kelurahan tinggal Rp63 miliar.

Namun dalam proses realisasinya ada indikasi tidak sesuai Perwali, karena dana kelurahan dana yang bersumber dari usulan masyarakat

dalam musyawarah usulan masyarakat Kelurahan atau Musrembangkel,” jelasnya.

Karena Covid, Reni mengatakan, anggaran itu banyak berubah.

Sayangnya, dari 8 RW di 5 kecamatan mengatakan tidak pernah diajak musyawarah untuk melakukan perubahan anggaran. Mereka hanya diberi tahu oleh Lurah.

“Nah disini saya melihat tahapan perencanaan tidak sesui Perwali, dimana usulan itu berdasarkan musyawarah pembangunan Kelurahan, jika terjadi pengurangan atau penambahan, harusnya usulan itu dilakukan dalam musyawarah lagi, dengan melibatkan masyarakat yang diwakili RW, praktiknya yang terjadi tidak demikian, hanya LPMK dan Lurah,” ungkapnya.

Terbukti, kata Reni, dalam berita acara perubahan yang tanda tangan hanya lurah dan LPMK. Padahal, dana kelurahan itu sebagai partisipasi masyarakat dalam membangun

andre/bhirawa

Wakil Ketua DPRD Surabaya Reni Astuti.

wilayahnya berdasarkan azas kemanfaatan dan kecermatan.

“Makanya proses itu harus benar, kalau ngak benar kasihan lurah karena dia yang tanggung jawab sebagai kuasa pengguna anggaran,” terangnya.

Politisi PKS ini meminta Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini melakukan cek kembali. Jika dalam tahapan perencanaan tidak sesuai Perwali, maka dana itu tidak bisa dilakukan. Lebih baik dialihkan saja untuk penanganan

Covid di bidang kesehatan dan ekonomi masyarakat sebagai kebutuhan dasar.

Reni mengatakan, dasar dana kelurahan tercantum dalam Permendagri 130 tahun 2018. Mestinya, tahun 2019 dana kelurahan sudah bisa digunakan, tapi sayangnya perwali belum dikeluarkan.

“Permendagri keluar tahun 2018, harusnya jika pemkot ingin mencairkan program tersebut, pada tahun 2019 Perwali sudah bisa dikeluarkan, tapi itu tidak dilakukan, dan Perwali baru dikeluarkan Desember 2019, dan itu dijadikan pijakan Pemkot mengeluarkan dana keluarga di moment Pilwali ini.

Saya sebagai wakil rakyat hanya bisa mengingatkan, agar dana kelurahan itu bisa dipergunakan seusai tujuannya yakni azas kemanfaatan dan kecermatan, dan jangan sampai yang menjadi hak warga surabaya itu ditungangi kepentingan tertentu,” imbuhnya. [dre]

KILAS DEWAN

Komisi I Dorong Kecamatan Laksanakan SPBE DPRD Trenggalek, Bhirawa Dalam rangka optimalisasi pemanfaatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Bumi Minak Sopal komisi I DPRD Kabupaten Trenggalek dorong Kecamatan yang ada di Trenggalek. Ini agar berbagai pelayanan kepada publik dan penyelenggaraan pemerintah lebih efektif.

Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Trenggalek Muh Husni Tahir Hamid mengungkapkan bahwa pihaknya telah melakukan pembahasan terkait persiapan Kabupaten Trenggalek untuk menghadapi era digitalisasi.

“Kita membahas persiapan Kabupaten Trenggalek menghadapi era digitalisasi tentang SPBE,” ungkap Politisi Partai Hanura usai rapat bersama 5 Camat di ruang banmus Gedung DPRD Kabupaten Trenggalek.

Dalam melakukan percepatan penerapan SPBE Husni mempertanyakan kesiapan setiap Kecamatan dalam menghadapi era globalisasi dalam bentuk digital, sehingga ketika hal tersebut sudah siap semua, diperkirakan bisa berjalan sampai ke tingkat desa.

“Untuk menghadapi era globalisasi dalam bentuk digitalisasi ini, semua kecamatan sudah punya kesipan apa tidak, mulai dari insfrastrukturnya penunjang di kecamatan, karena Kecamatan itu sebagai sentral dari para desa dalam mendorong percepatan penerapan SPBE,” kata Husni.

Sejauh ini ia mengaku kalau Pemkab Trenggalek sendiri dinilai sudah siap dengan penerapan SPBE. sejumlah fasilitas dan perangkat lunak serta berbagai kebutuhan yang diperlukan dalam pelaksanaan SPBE, namun tidak berjalan secara maksimal karena perencanaannya tidak secara inklusif.

“Kita sudah ada akan tetapi tidak maksimal,” tuturnya. Maka dari itu Husni menekankan kecamatan untuk mempunyai kesiapan dalam menghadapai era digitalisasi, jangan sampai ketika pemerintah daerah dianggarkan dan sudah jalan di kecamatan tidak siap.

“Untuk memaksimalkan hal tersebut sehingga kita perlu terkoneksikan semua agar bisa berjalan dengan baik, karena kalau misal sini dianggarkan yang sana tidak, lebih baik ya tidak usah, kalaupun memaksa dianggarkan tetap tidak bisa jalan,”ujarnya.

Lebih lanjut ditambahkan Husni kalau selama ini yang menjadi kendala karena terkait perencanaannya tidak secara inklusif, dan tidak secara terkoneksi secara semuanya dan saat ini sedang dalam proses penganggaran.

“Kita lihat secara global sejauh ini mana yang macet,” tutupnya. [wek]

Anggota Komisi D DPRD Tulungagung melihat keadaan jalan beraspal yang rusak parah saat sidak ke sejumlah daerah pelosok Tulungagung, Selasa (29/9).

Komisi D Temukan Banyak Jalan Rusak di Pelosok Tulungagung Tulungagung, Bhirawa Komisi D DPRD Tulungagung menemukan banyak jalan beraspal rusak di beberapa pelosok desa.

Mereka berharap Pemkab Tulungagung dapat segera memperbaikinya sehingga dapat memperlancar bangkitnya perekonomian warga di tengah pandemi Covid-19 yang masih berlangsung.

“Jalan rusak yang kami sidak sudah parah keadaannya dan ini perlu penanganan segera dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Tulungagung,” ujar Ketua Komisi D DPRD

hartono/bhirawa

Pjs Wali Kota Blitar, Jumadi saat ziarah di Makam Presiden Pertama RI, Ir. Soekarno yang di kenal dengan Bung Karno pada saat melakukan monitoring kawasan wisata di Kota Blitar, Selasa (29/9).

Pjs Wali Kota Blitar Jumadi Monitoring Kawasan Wisata Kota Blitar Untuk mengetahui kesiapan serta potensi wisata yang ada di Kota Blitar pada masa pandemic Virus Corona (Covid-19), Pjs Wali Kota Blitar, Jumadi lakukan monitoring langsung kawasan wisata yang ada di Kota Blitar, Selasa (29/9).

Diawali kunjungannya di Istana Gebang yang merupakan rumah keluarga Bung Karno atau rumah masa kecil Bung Karno, Pjs Wali Kota Blitar, Jumadi langsung keliling kawasan wisata Istana Gebang yang didampingi Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) Kota Blitar, Tri Iman Prasetyono, Kepala Bidang Pengelola Kawasan Wisata Disparbud, Heru Santoso dan Camat Sananwetan Heru Eko Pramono yang tiba pukul 08.30 WIB. Di Istana Gebang, Pjs Wali Kota B l i t a r , J u m a d i s e l a i n i n g i n m engetahui detail lahan dan fasilitas yang ada, juga ingin memantau langsung penerapan protokol kesehatan kawasan wisata yang ada di Istana Gebang.

“Di masa pandemic Covid-19 ini kita juga harus hati-hati dan selalu menerapkan protokol kesehatan untuk semua lokasi wisata yang

wiwieko/bhirawa

kini sudah buka untuk umum,” kata Jumadi yang sempat melihat seluruh sudut dan ruangan yang ada di Istana Gebang.

Usai mengunjungi Istana gebang, Pjs Wali Kota Blitar, Jumadi langsung melanjutkan perjalanan ke Makam Bung Karno (MBK) yang berada di Kelurahan Bendogerit Kecamatan Sananwetan Kota Blitar, dimana tiba di MBK Pjs Wali Kota Blitar, Jumadi langsung melakukan doa bersama di pusara Makam Bung Karno.

“Di area Makam Bung Karno untuk melakukan berdoa, juga wajib jaga jarak. Bahkan sudah disediakan tanda jaga jarak untuk mencegah penyebaran Covid-19 bagi para peziarah,” ujarnya.

Selesai monitoring di MBK, Pjs Wali Kota Blitar, Jumadi melanjutkan perjalanan ke Agrowisata Belimbing Karangsari yang berada di Kelurahan Karangsari Kecamatan Sukorejo Kota

Blitar, dimana dikawasan wisata petik buah dan edukasi buah Belimbing Karangsari ini Pjs Wali Kota Blitar, Jumadi juga sempat bertemu dan melakukan ramah tamah dengan Kelompok Masyarakat (Pokmas) yang mengelola Agrowisata Belimbing Karangsari yang didampingi Camat Sukorejo, Juyanto.

“Adanya potensi wisata yang ada di Kota Blitar ini kita harapkan bisa mejadi satu paket wisata, mulai Istana Gebang, Makam Bung Karno, Agrowisata Belimbing Karangsari dan yang lainnya. Sehingga perekonomian lokal bisa berkembang.

Termasuk kita siap bekerjasama dengan Kabupaten Blitar khusus kawasan wisata,” jelasnya.

Lokasi terakhir monitoring, Pjs Wali Kota Blitar, Jumadi juga mendatangi Pasar Hewan Dimoro yang didampingi Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disperindag) Kota Blitar, Arianto untuk melihat secara langsung kondisi serta penerapan protkes yang ada di Pasar Hewan satu-satunya milik Pemerintah Kota Blitar. [htn.adv]

Tulungagung, Abdulah Ali Munib, Selasa (29/9).

Ia membeberkan selama dua hari terakhir ini Komisi D DPRD Tulungagung melakukan sidak kondisi jalan dan jembatan di sejumlah wilayah di Kecamatan Sendang dan Kecamatan Pagerwojo. “Hari ini (kemarin) kami pun melakukan sidak di Wilayah Kecamatan Sumbergempol dan Kecamatan Tanggunggunung,” tuturnya.

Diakui pula oleh Munib, jalan atau jembatan yang rusak banyak ditemui di wilayah pelosok desa, bukan di jalur utama atau jalur sirip. Namun

demikian, jalan-jalan tersebut menjadi sarana sangat vital bagi penduduk setempat untuk beraktifitas dan menjalankan roda perekonomian.

“Memang bukan jalan utama. Kalau jalan utama sudah bagus-bagus. Yang jalan di desa-desa ini juga perlu perhatian.

Apalagi rusaknya sudah parah,” paparnya.

Komisi D DPRD Tulungagung berharap Dinas PUPR Kabupaten Tulungagung segera melakukan perbaikan jalan dan jembatan yang sudah rusak tersebut. “Kalau tidak bisa dengan anggaran tahun ini, maka tahun 2021 harus sudah diperbaiki,” tandasnya.

Menjawab pertanyaan, Munib yang politisi asal PKB ini mengungkapkan sidak ke sejumlah wilayah yang jalan dan jembatannya rusak itu juga atas laporan masyarakat. “Banyak warga yang lapor juga. Kami pun akan datang ke lokasi yang telah dilaporkan itu untuk dilakukan pengecekan,” paparnya lagi.

Sementara itu, Plt Kepala Dinas PUPR Kabupaten Tulungagung, Robinson Nadeak, ketika dikonfirmasi menyatakan akan berusaha sesegera mungkin melakukan perbaikan jalan atau jembatan yang rusak tersebut. Menurut dia, bisa saja perbaikan dilakukan pada tahun ini juga. [wed]

Paslon Tak Boleh Pasang APK Disembarang Tempat Pasuruan, Bhirawa Para pasangan calon (paslon), yang maju dalam Pilwali Kota Pasuruan tidak boleh memasang alat peraga kampanye (APK) di sembarang tempat. Pasalnya, ada sejumlah titik yang dilarang untuk dipasang APK. Komisioner KPU Kota Pasuruan, Hasan Asuro menyampaikan ketentuan tidak boleh memasang APK di sembarang tempat sesuai Perwali Nomor 57 tahun 2015. Hal ini dikarenakan sudah memasuki tahapan kampanye Pilwali Kota Pasuruan 2020.

“Dalam Perwali Nomor 57 tahun 2015, diatur ada 10 titik yang menjadi pengecualian untuk pemasangan APK masing-masing paslon. Jadi, APK tak boleh dipasang disembarang tempat,” ujar Hasan Asuro, Selasa (29/9).

Sekadar diketahui, pada tahapan kampanye ini, KPU memfasilitasi APK seperti baliho, spanduk dan umbul-umbul bagi kedua paslon.

Untuk baliho, KPU memfasilitasi sebanyak 5 buah untuk dipasang di seluruh kota.

Selanjutnya, untuk spanduk akan disediakan sebanyak 2 buah untuk tiap-tiap kelurahan di Kota Pasu-

Kantor KPU Kota Pasuruan di Jl Panglima Sudirman Kota Pasuruan.

ruan. Sementara itu, untuk umbulumbul akan disediakan 20 buah untuk tiap kecamatan.

Kesepuluh titik itu yakni tempat ibadah, gedung-gedung pemerintah, tugu batas kota, gapura masuk atau keluar pemukiman, taman, pohon (dipaku), jalur pedestrian, rambu-rambu lalu lintas, tiang listrik dan juga dilarang memasang APK melintang jalan.

KPU juga telah memberikan sejumlah lokasi kepada kedua paslon terkait jalanjalan yang diperbolehkan untuk pemasangan APK. Pemetaan lokasi, juga mempertimbangkan estetika kota.

hilmi husain/bhirawa

Karenanya, pihaknya menekankan dalam tahapan kampanye, kedua Paslon yakni Saifullah Yusuf-Adi Wibowo dan Raharto Teno Prasetyo-Moch Hasjim Asjari benar-benar mematuhi ketentuan yang berlaku.

“Apabila masih ada temuan di lapangan, nanti itu ada mekanismenya. Kami akan berkoordinasi dengan Bawaslu. Terlebih juga kami akan mengirimkan surat peringatan kepada paslon yang bersangkutan,” kata Hasan Asuro. [hil]

Ketua DPR RI Minta Pemerintah Turunkan Tarif Tes Swab Jakarta, Bhirawa Ketua DPR RI Puan Maharani minta pemerintah menurunkan tarif Tes Swab, sebagai salah satu langkah pengendalian dan penanganan pandemi Covid-19. Jika tarif Tes Swab terjangkau, diyakini jumlah masyarakat yang melakukan Tes Swab mandiri pasti akan meningkat.

“Jika tarif Tes Swab lebih terjangkau, maka kesadaran masyarakat untuk memeriksakan diri akan meningkat. Dengan meningkatnya kesadaran masyarakat dan meningkatnya tes swab, maka pengendalian penyebaran Covid-19 dapat dilakukan dengan hasil yang lebih baik,” ujar Puan Maharani, Selasa (29/9).

Ditegaskan, penanganan pandemi Covid-19 harus dilakukan secara menyeluruh dengan koordinasi yang

baik antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Kesadaran masyarakat juga harus terus ditingkatkn dalam memutus mata rantai Covid-19.

Khususnya dengan disiplin menjalankn protokol kesehatan, yakni dengan mengenakan masker, menjaga jarak dan sering mencuci tangan menggunakan sabun dengan air mengalir.

“Saya minta penanganan Covid-19 punya standardisasi atau pakek yang jelas di seluruh Indonesia. Sehingga penanganannya akan ber manfaat dan secara komprehensif menjadi satu kesatuan gotong royong, menangani Covid-19 secara menyeluruh,” tandas Puan. [ira]

OPINI

Rabu Wage, 30 September 2020

TAJUK

Sejarah Kelam Ekstremitas MEREBUT kekuasaan dengan cara ekstremitas kiri (dan kanan) tidak akan memperoleh dukungan rakyat. Sejarah penumpasan ke-ganas-an ekstremitas kiri pada tahun 1948, dan tahun 1965, menjadi bukti perlawanan rakyat. Sampai lembaga politik tertinggi menerbitkan Ketetapan MPRS Nomor XXV tahun 1966. Serta dikukuhkan dengan TAP MPR Nomor I Tahun 2003. PKI dan ajaran komunisme dilarang. Hingga kini tidak pernah dicabut.

Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) hasil pemilu legislatif (tahun 2009, 2014, dan 2019) juga tidak pernah mencabut TAP MPRS Nomor XXV tahun 1966. Walau terdapat wacana (terbatas) berkeinginan meninjau ulang. Namun peninjauan ulang, bisa jadi, memperkuat TAP MPRS Nomor XXV tahun 1966. Misalnya, men-sejajar-kan ekstremitas PKI dengan kejahatan pelanggaran HAM (Hak Asasi Manusia) berat. Terdapat bukti-bukti pelanggaran HAM di sekitar Madiun (Jawa Timur) 1948, dan di Lubang Buaya, Jakarta, 1965.

Ironisnya, terdapat fakta sejarah hubungan (personalitas) antara ekstremitas kiri (PKI) dengan organisasi keagamaan Islam terbesar pada awal dekade 1920-an. Ketua Umum PKI pertama (tahun 1921), adalah Ketua Serikat Islam (SI) Semarang. Bukan SI-nya yang tergabung dalam struktural PKI. Melainkan personel (oknum) yang ekstremis, memproklamirkan diri sebagai “SI merah.” Tokoh yang ultra-progresif dan revolusioner, beberapa kali sukses memobilisir pemogokan buruh.

Sejarah kelam ekstremitas kiri hingga kini masih di-gelorakan. Beberapa bukti otentik ditemukan berupa sumur-sumur tua di daera-daerah se-eks karesidenan Madiun, sebagai kuburan masal. Misalnya sumur tua di desa Kresek, Madiun, yang berisi 17 jenasah. Ada ulama, perwira Polisi, guru, patih (setara Sekretaris Daerah), anggota DPRD, dan wartawan.

Sudah dibuatkan monument berisi nama-nama korban. Di Tirtomoyo, Wonogiri (Jawa Tengah) juga ditemukan kuburan masal korban keganasan PKI. Termasuk KH Hamid Dimyati, pengasuh pesantren Tremas, Pacitan.

Maka ekstremitas (makar) PKI pada tahun 1965, tidak dapat dipisahkan dari aksi brutal (dan pemberontakan) pertama, tahun 1948. Kekejaman paling dikenal adalah pembunuhan sadis terhadap Gubernur Jawa Timur RMT Soerjo. Jasadnya ditemukan di tengah hutan desa Gedunggalar, Ngawi, Jawa Timur. Saksi sejarah (korban tahun 1948) sebagian masih hidup, dan menuturkan pengalaman kelam kepada masyarakat. Juga ditulis dalam bentuk buku, serta di-dokumetasikan secara audio visual.

Termasuk penyiaran film fiksi “Pengkhianatan G 30 S PKI.” Walau film ber-genre doku-drama, niscaya, tidak sama persis dengan peristiwanya. Biasa diputar pada akhir September.

Ironis lagi, setiap sepekan akhir September, selalu terjadi adu fakta tentang tragedi kekejaman PKI. Fakta-fakta fiktif bercampur asli, di-kemukakan oleh pihak-pihak yang berbeda kepentingan. Gestapu (Gerakan September tiga puluh) 1965, coba digali-gali kembali dengan subyek pokok eks PKI. Berbagai pihak terlibat, termasuk anak-anak eks PKI yang kini menjadi pejabat publik (anggota DPR maupun Kepala Daerah). Tetapi sebagian fakta yang diadu, berasal berisi dokumen palsu, dari luar maupun dalam negeri. Antaralain, dokumen dari kedutaan besar Inggris di Jakarta. Semakin menambah rumit pengungkapan kebenaran sejarah. Padahal yang dibutuhkan usai sejarah kelam ekstremitas kiri, dan kanan, niscaya bukan sekadar adu fakta, bukan adu dokumentasi, bukan adu kebenaran.

Setiap negeri memiliki sejarah kelam, termasuk ekstremitas perebutan kekuasaan. Termasuk ke-terlibat-an militer pada partai politik (parpol) bisa memecah belah tentara. Yang dibutuhkan adalah rekonsiliasi nasional, dan saling memaafkan.

Karena generasi (kedua, cucu pelaku dan korban) masa kini memiliki kepentingan, dan kebutuhan zaman yang khas.

Melepas sejarah kelam (ekstremitas) selalu terdapat hikmah (pembelajaran), menuju rekonsiliasi, semacam ishlah tanpa provokasi kegaduhan politik. [*]

Sorotan Publik

Semua tanggapan baik berupa saran dan kritik atas wajah dan kinerja birokrasi kita dalam memberikan pelayan publik dapat dikirim melalui email: harian_bhirawa@yahoo.com atau manfaatkan fasilitas surat pembaca di www.harianbhirawa.co.id atau telp ke (031) 5470650 atau faks (031) 5343359. Untuk setiap email harap disertakan nomor telpon (untuk konfirmasi ulang).

Efektifitas Program Digitalisasi Sekolah DIGITALISASI sekolah adalah sebuah konsekuensi logis dari perubahan zaman. Melalui perubahan zaman itu pula, nilai adaptasi untuk bisa menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi menjadi mutlak dibutuhkan. Termasuk pemanfaatan terobosan perkembangan teknologi informasi dalam proses belajar dan pengajaran sangat mutlak dibutuhkan. Wajar adanya, jika hingga kini pemanfaatan teknologi dalam proses belajar dan pengajaran yang kita kenal dengan Program Digitalisasi Sekolah yang diformulasikan oleh pemerintah melalui Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) terus mendapat sorotan publik.

Bahkan, perhatian publik semakin santer manakala selama pandemi Covid-19 ini telah mewajibkan publik untuk bekerja dan beraktivitas dirumah. Begitupun, dalam proses belajar di sekolah harus tergantikan dengan pembelajaran jarak jauk (PJJ). Hingga akhirnya, pemerintah pun mengeluarkan suatu kebijakan terkait digitalisasi sekolah untuk mendukung kegiatan belajar mengajar secara digital. Yakni dengan memasukkan bahan ajar ke dalam jaringan untuk dapat digunakan bersama-sama aktor pendidikan, baik guru, siswa, sekolah dan orang tua.

Selebihnya, kebijakan tersebut lebih menekankan penggunaan sarana teknologi informasi dan komunikasi (TIK), berupa komputer tablet dan portal rumah belajar. Program itupun telah menggunakan anggaran melalui skema Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Afirmasi dan BOS Kinerja. Regulasi tentang program digitalisasi sekolah, setidaknya bisa dirujuk melalui Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 31 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Afirmasi dan Bantuan Operasional Sekolah Kinerja, dan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Kepmendikbud) Nomor 320/P/2019 tentang Satuan Pendidikan Penerima BOS Afirmasi dan BOS Kinerja Tahun 2019.

Melalui regulasi tersebut, setidaknya program digitalisasi sekolah yang dicanangkan Kemendikbud bisa terealisasi dengan baik dan tepat sasaran. Sehingga, cita-cita agung dari pemerintah untuk mewujudkan kemandirian dan kreatifitas siswa dalam menggali pengetahuan untuk bisa bersaing di era Revolusi Industri 4.0 bisa terkabulkan. Berangkat dari situlah, sejatinya kita sudah menimbang efektifitas program digitalisasi sekolah yang dicanang pemerintah bisa rampung pada tahun 2024.

Asri Kusuma Dewanti Pengajar Universitas Muhammadiyah Malang

HARIAN

PENDIRI : Alm. H. Moch. Said PENASIHAT HUKUM: Poerwanto, SH, MH

Halaman 4

Ketidakadilan; Lahan Subur Komunisme Fakta sejarah tak bisa dibantah bahwa idiologi komunis dan PKI pernah ada dan tumbuh-kembang di negeri ini. Bahkan pernah menjadi kekuatan politik nomor 4 (baca: pemilu 1955).

Pemberontakan PKI di Madiun dan tempat-tempat lain, termasuk puncaknya tragedi berdarah peristiwa G 30 S PKI adalah serentetan fakta sejarah yang tak terbantahkan.

P

eristiwa tersebut menjadi salah satu sejarah kelam dan traumatik dalam perjalanan bangsa Indoensia. Peristiwa tersebut tak bisa dilupakan begitu saja oleh semua elemen bangsa Indonesia.

Terlepas dari pro-kontra terkait dengan penayangan dan nonton film peristiwa kelam G 30 S/PKI, kita bangsa dan masyarakat Indoensia sebagai bangsa dan masyarakat berPancasila, berketuhanan Yang Maha Esa, pernah hidup dan berkembang idiologi komunis dan pengusungnya, PKI. Idiologi tersebut pernah menumpahkan darahnya di bumi Pancasila. Ini adalah fakta sejarah yang sekali lagi tak terbantahkan, Jika kita melihat sejarah komunisme dunia, kita menyaksikan betapapun indah janji mereka untuk menciptakan perdamaian dan keadilan di dunia. Teori Marx dan Engel ternyata bersimbah darah dan menebar maut.

Dengan menjadikan teori Evolusi Darwin sebagai pembenar ilmiahnya.

Idiologi komunisme tersebar begitu cepat dan memunculkan revolusi pertamanya di Rusia. Lebih lanjut, kita juga tahu bahwa kelaparan dan penindasan sebagai akibat dari kebijakan Lenin (Rusia) yang telah merenggut 5 juta nyawa rakyat yang tak berdosa.

Fakta sejarah juga telah membuktikan kepada kita semua bahwa (idiologi) komunisme adalah idiologi yang paling berdarah di dunia.

Apakah idiologi komunisme masih bisa bangkit di Indonesia?

Jawabnya masih bisa. Idiologi komunisme akan tumbuh subur di dalam lahan ketimpangan sosial-ekonomi atau ketidakadilan sosial-ekonomi.

Laporan Oxfam Indonesia dan International NGO Forum on Indonesia Development (lNFID) tahun 2017 menyebutkan ketimpangan sosial-ekonomi Indonesia sudah cukup memprihatinkan. Hal ini salah

P

emerintah Daerah Kota Surabaya patut berbangga atas keberhasilan menurunkan kasus kekerasan pada perempuan dan anak sehingga mendapatkan penghargaan dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) untuk kategori pemerintah daerah yang memiliki komitmen dalam penyelenggaraan perlindungan anak dan melaporkan capaian berbasis SIMEP (Sistem Monitoring Evaluasi dan Pelaporan). Anugerah KPAI yang telah diserahkan secara virtual oleh Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), I Gusti Ayu Bintang Dharmawati pada 22 Juli 2020 lalu adalah catatan emas yang sekaligus mengingatkan kita pada pekerjaan rumah yang belum rampung yaitu masih adanya pihakpihak yang sebetulnya juga rawan mendapat perlakuan kekerasan seperti tenaga pendidik atau guru.

Menjadi tenaga pendidik di era sekarang memang penuh dengan tantangan yang kian berat. Hal ini sangat berbeda apabila dibandingkan dengan kondisi beberapa tahun lalu.

Perlindungan profesi guru sekarang berhadapan langsung dengan Undang-undang Perlindungan Anak.

Guru acapkali dilaporkan oleh orang tua atau wali murid atau oleh murid sendiri karena dinilai melanggar hak perlindungan anak ketika memberikan sanksi pelanggaran displin terhadap peserta didiknya. Bahkan menyuruh push up atau menyuruh berlari mengelilingi lapangan misalnya, telah dinilai tidak lagi mendidik dan dianggap melanggar Undangundang Perlindungan Anak.

Padahal dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen disebutkan bahwa guru, secara khusus adalah pendidik profesional dengan tugas mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, dan mengevaluai peserta didik. Namun masyarakat dan orangtua banyak

masyarakat yang mengalami kerusakan sosialekonomi, dan politik.

Ekspolitasi kemiskinan, pengangguran, keterbelakangan, dan ketidakadilan yang begitu masif dikampanyekan untuk satunya ditunjukkan menentang rejim pemerdengan data; Tercatat intahan yang mapan, Oleh : kekayaan empat orang dengan melalui gerakanUmar Sholahudin terkaya di Indonesia gerakan (perubahan) setara dengan gabungan politik-ekonomi yang kekayaan 100 juta orang konfliktual, sebagaimana termiskin. Data lain sebagaimana hasil yang dilakukan kalangan Marxist. Kasurvey lembaga keuanagan Swiss, langan Marxist dan Marxian percaya Credit Suisse pada Januari 2017, me- bahwa perubahan akan terjadi, jika nyebutkan, Ketimpangan kekayaan ada perlawanan terhadap kelompok antara orang kaya dan miskin di In- dominan/mapan (baca: borjuis) meladonesia termasuk yang paling buruk lui gerakan konfliktual di dunia. Menurut survei tersebut, Kondisi tersebut di atas, jika dibisatu persen orang terkaya di Indone- arkan dan bahkan negara, dalam hal sia menguasai 49,3 persen kekayaan ini pemerintah dengan mudahnya nasional. Kondisi ini hanya lebih baik memberikan previllage kepada orangdibanding Rusia, India, dan Thailand. orang kaya, maka akan pada tahap Jika dinaikkan menjadi 10 persen awal akan melahirkan kecemburuan terkaya, penguasaannya mencapai sosial. Dan jika kecemburuan sosial 75,7 persen. menyebar secara masif dan meluas, Data Tim Percepatan Percepat- akan melahirkan suara-suara protes an Penanggulangan Kemiskinan yang berujung pada gerakan sosial (TNP2K) pada Oktober 2019 meng- yang menentang ketidakadilan. Isu eluarkan data yang menyebutkan, ketimpangan dan ketidakadilan, akan bahwa kesenjangan sosial-ekonomi menjadi lahan subur bagi lahir dan antara orang kaya dan miskin indone- bangkitnya idiologi komunis. sia berada di urutan No 4 terparah di dunia setelah Rusia, India, dan Thai- Memperkuat Idiologi Pancasila land. Detailnya, 1% WNI menguasai Salah satu alat cegah bangkit dan 50% asset nasional, sementara 10% tumbuhkembangnya idiologi komuWNI menguasai 70% asset nasional. nisme adalah memperkuat nasionalisme Sisanya 90% WNI memperebutkan Indonesia yang berlandaskan nilai-nilai 30% asset nasional. Jika dinaikkan jadi Pancasila. Nasionalisme yang harus 10% keluarga, maka ini menguasai ditegakkan dalam kondisi seperti seka70%. Artinya sisanya 90% penduduk rang adalah nasionalisme ekonomi. memperebutkan 30% sisanya.

Nasionalisme ekonomi harus dikemSementaraitu, fakta, data BPS me- baikan pada khittoh-nya, yakni nasionyebutkan, jumlah penduduk miskin nalisme ekonomi yang berlandaskan per September 2018 mencapai 25,26 pada spirit pasal 33 UUD 1945. Inilah juta jiwa atau sebesar 9,66 persen dari idioogi ekonomi kita yang berlandaskan total penduduk Indonesia. Jumlah terse- pada Pancasila, idiologi ekonomi yang but menurun 280 ribu jiwa dibanding- lebih berorientasi pada tujuan negara, kan dengan total penduduk miskin per yakni memuwujkan keadilan sosial bagi Maret 2018 yang mencapai 25,95 juta seluruh rakyat Indonesia. jiwa. Meskipun pemerintah mengklaim Di tengah globalisasi dan liberaliangka kemiskinan turun, kesenjangan sasi yang begitu masif, faham-faham antar daerah dinilai masih tinggi. idiologi global, termasuk idiologi Benih-benih komunisme biasanya komunisme bukan tidak mungkin tumbuh subur dalam lingkungan menginfiltrasi kehidupan sosial-politik,

ekonomi, dan budaya bangsa Indonesia. Idiologi komunisme berpotensi hadir kembali dalam wajah yang berbeda, dengan substansi yang sama.

Melarang, menangkap, menghukum, dan memenjarakan orang-orang yang berhaluan dan bertindak ala komunisme jauh lebih mudah daripada membunuh idiologinya. Para penganut komunisme bisa saja dipenjara sampai puluhan tahun dan dihukum mati, namun idiologinya masih berpotensi muncul kembali dengan wajah yang baru. Bak pepatah mengatakan; “hilang satu tumbuh seribu”. Itulah idiologi komunisme. Penganutnya bisa saja mati, tapi idiologinya tak pernah mati.

Masyarakat dan bangsa Indonesia tidak dapat dibendung akan memiliki banyak sistem nilai dan idiologi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Dalam masyarakat, bangsa dan Negara berdasarkan Pancasila akan ada dan akan terdapat enclave ideologi, dalam arti akan ada faham dan ideologi Kapitalisme liberal, akan hidup dan berkembang faham Komunisme, akan ada dan hidup faham Pragmatisme, dan sebagainya.

Di masa lalu ada enclave ideologi Komunisme, dan secara formal dilarang oleh Pemerintah RI sejak tahun 1965/1966. Apakah komunisme itu telah mati? Tidakkah kini ada enclave ideologi Kapitalisme liberal di bumi Indonesia?

Diakui secara terpaksa atau sukarela, fenomena gaya hidup liberal (liberal life style) yang berbasis kepada materialisme telah hidup subur dan berkembang di Indonesia. Arus budaya asing yang dibawa modernisasi dan globalisasi sangat deras dan membawa faham-faham sekuler yang datang dari Barat.

Apakah kita tetap terlena dan membiarkan tumbuhnya enclave ideologi asing di negeri sendiri? Apakah kita membiarkan faham kapitalisme liberal itu membangun di berbagai sudut bumi Nusantara ini? Mengapakah kita membiarkan kekuatan asing mencerabut akar-akar kehidupan bangsa yang berbasis kepada Pancasila? Kita harus sadar dan bangkit sekarang juga untuk menyelamatkan kehidupan nasional yang berbasis kepada Pancasila.

diperlukan apabila ada yang belum memahami peserta didik yang mebahwa tugas guru bukan langgar tata tertib yang hanya sekadar mengajar berlaku. Hukuman yang tetapi juga mendidik, dimaksud adalah benmembimbing dan memtuk upaya positif menbina peserta didik. Bahdisiplinkan peserta didik kan beberapa tahun lalu, terhadap peraturan yang Aop Saopiudin, seorang telah disepakati bersama. guru honorer di SDN Guru yang secara yuPenjalin Kidul, KabupatOleh : ridis telah diakui sebagai en Majalengka, Provinsi Yogyantoro sebuah profesi, seringkali Jawa Barat harus berurudituntut secara hukum san dengan hukum hanya karena dianggap melangkarena mencukur rambut peserta didiknya. gar hak-hak anak ketika melakukan Apabila kasus demi kasus seperti upaya mendisiplinkan peserta didik. contoh di atas selalu terjadi maka akan Sedangkan hak-hak guru sendiri untuk menjadikan guru-guru Indonesia ber- mendapatkan perlindungan hukum,

dengan menerbitkan aturan hukum seperti Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Guru dan Dosen, Pasal 39 yang menegaskan bahwa “Pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, organisasi profesi, dan atau satuan pendidikan wajib memberikan perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perlindungan hukum, perlindungan profesi serta perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja (ayat 3).

Beberapa alternatif lain dalam penyelesaian masalah yang dapat dilakukan yaitu pertama, mensosialisasikan aturan hukum perlindungan guru kepada masyarakat luas yang melibatkan pihak-pihak terkait seperti komite sekolah, tokoh masyarakat dan tokoh agama. Kedua, mengoptimalkan peran guru Bimbingan Konseling (BK) sebagai mediator antar guru dan orangtua/ wali murid, dan ketiga, menyelenggarakan Bimbingan Teknis (Bimtek) tentang perlindungan hukum bagi guru yang meliputi konsultasi, mediasi, konsiliasi, advokasi ligitasi, advokasi nonligitasi dan negosiasi .

Penulis sependapat dengan konsep Tri Sentra Pendidikan yang disampaikan oleh Bapak Pendidikan Indonesia, Ki Hajar Dewantoro bahwa ada 3 (tiga) pusat pendidikan bagi anakanak atau peserta didik, yaitu alam keluarga, alam perguruan (sekolah), dan alam pergerakan (masyarakat).

Berbagai kasus kekerasan terhadap guru yang terjadi di dunia pendidikan kita di sebabkan oleh kurang terjalinnya kerja sama atau hubungan antara 3 elemen pendidikan tersebut.

Perlindungan yang komprehensif terhadap profesi guru yang meliputi: perlindungan hukum, perlindungan profesi, perlindungan kesehatan dan keselamatan kerja (K3) dan perlindungan hak atas Kekayaan Intelektual (HaKi) sepatutnya dipahami oleh seluruh elemen masyarakat. (*)

Perlindungan Guru dan Anak

Penulis sependapat dengan konsep Tri Sentra Pendidikan yang disampaikan oleh Bapak Pendidikan Indonesia, Ki Hajar Dewantoro bahwa ada 3 (tiga) pusat pendidikan bagi anak-anak atau peserta didik, yaitu alam keluarga, alam perguruan (sekolah), dan alam pergerakan (masyarakat). Berbagai kasus kekerasan terhadap guru yang terjadi di dunia pendidikan kita di sebabkan oleh kurang terjalinnya kerja sama atau hubungan antara 3 elemen pendidikan tersebut. Perlindungan yang komprehensif terhadap profesi guru yang meliputi: perlindungan hukum, perlindungan profesi, perlindungan kesehatan dan keselamatan kerja (K3) dan perlindungan hak atas Kekayaan Intelektual (HaKi) sepatutnya dipahami oleh seluruh elemen masyarakat.

sifat apatis dan memiliki ketakutan untuk bertindak dalam menerapkan hukuman dalam upaya mendisiplinkan siswa. Mereka akan cenderung mendiamkan apabila menyaksikan tindakan indisipliner yang dilakukan oleh peserta didik karena khawatir akan terjerat ke dalam kasus hukum atau bahkan bisa berujung kepada dipenjarakannya guru yang bersangkutan.

Sementara itu untuk mewujudkan tujuan pendidikan perlu ditanamkan sikap tanggung jawab, disiplin, tertib, jujur, beriman dan bertakwa dan lain sebagainya. Oleh karena itu, hukuman

perlindungan profesi, dan keselamatan kerja masih kurang mendapat perhatian bahkan masih terabaikan. Di Amerika Serikat (AS) sebagai sebuah negara maju kasus kekerasan terhadap guru juga masih terjadi. Berdasakan survei yang dilakukan oleh American Psychological Association, sebuah organisasi profesional dalam bidang psikologi terungkap bahwa sekitar 80% pendidik di AS dilaporkan pernah menjadi korban kekerasan di sekolah antara 2010-2011.

Ada upaya penyelesaian masalah yang telah ditempuh pemerintah

Mahasiswa S3 FISIP Unair, Dosen Sosiologi FISIP UWK Surabaya

Pendidik dan Penulis Lepas

PEMIMPIN UMUM/PENANGGUNG JAWAB : Nawang Esthi Lestari PEMIMPIN REDAKSI : Wahyu Kuncoro SN WAKIL PEMIMPIN REDAKSI : Wawan Triyanto REDAKTUR PELAKSANA: Gatot Suryo Widodo KOORDINATOR LIPUTAN : Bambang WN, Zainal Ibad REDAKTUR: Choirul Anam, Anangsyah Isfianto, Sufendi Dimyati, Andre Endrayana Sasmita, Helmi Supriyatno, Reporter : M. Ali, Rachmat Caesar BSW, Zainal Ibad, Adit Hananta Utama, Abed Nego, Gegeh Bagus Setiadi, Diana Rahmatus Sholichah, Achmad Tauriq Imani Fotografer: Trie Diana Indahwati, Oki Abdul Sholeh Malang: M. Taufiq, Kabupaten Malang : Cahyono Nor Rochmah, Kota Batu: Anas Bachtiar, Kediri: Ervan Kholis, Pasuruan : Hilmi Husein, Pamekasan: Syamsuddin, Lumajang: Dwi Wismo Wardono, Probolinggo: Wiwit Agus Pribadi Jember: Effendi, Sampang: Nur Cholis, Sumenep: Agus Irianto, Samsul Arifin, Bondowoso: Samsul Tahar, Situbondo: Sawawi, Tulungagung: Hadi Sucipto, Wiwieko Dh, Ponorogo: Yanuar Lamongan: Suprayitno, Jombang: Romadlon, Fathoni, Arif Yulianto Mojokerto: Hasan Amin, Sidoarjo: Ali Kusyanto, Hadi Sujitno, Achmad Suprayogi Gresik: Kerin Ikanto, Rokim, Tuban: Khoirul Huda Madiun: Sudarno, Blitar: Hartono, Nganjuk: Ristika, Bojonegoro: Achmad Basir, Trenggalek: Wahyu Asmoro, Jakarta: Tjitjik Rahayu.

Direktur Utama: Nawang Esthi Lestari, Direktur Umum: Wahyu Kuncoro SN, Direktur Keuangan Mira Damayanti Komisaris Utama: Sugeng Praptoyo, Komisaris: Bambang WN, Hasan Amin, Suprayitno, Malang: Gatot Soekardi, Ratna Nirmala, Lumajang: Didit Nur Jadit, Bondowoso: Hasto Pramudyo, Manager Produksi, Sirkulasi dan Periklanan: Sri Eddy Haryanto, Manajer Keuangan: Anangsyah Isfianto, Administrasi Keuangan: Etti Sri Kustini, Sri Poernomo, Sekretaris Perusahaan: Rani Cholyvianti, Sirkulasi: Titiek Yuliati (Koordinator), Andi Basuki, Nike Kusumawati, Utomo Pagon, Distribusi: Tatok Arly (Koordinator), Suparto, Mulyadi, Pracetak:Ali Sulkan (Koordinator), Danu Setiawan, Trisno purnomo, Onny Agung S, Oki Abdul Sholeh, Rendy Agung. Sekuriti: Saiful Hidayat, Akhmad Mukhdor Daniyal, Ucha Torindiansyah Alamat Kantor Pusat/Iklan/Redaksi: Jalan Indragiri 73 Surabaya, Telp : 031- 561-5454, Fax : 031-561-9009, Email Iklan: bhirawa_indragiri@yahoo.com, Email Redaksi: harian_bhirawa@yahoo.com Sirkulasi: Jalan Pengenal 5, Surabaya (60174), Telp : 031- 547-0650 (3 lines), Fax : 031-534-3359, Email Sirkulasi: bhirawasirkulasi@yahoo.com Bhirawa Online : http://www.harianbhirawa.co.id Bank: Bank Mandiri (BBD Jembatan Merah) Surabaya, No. Rek:140.0080000053, Percetakan: PT Media Nusantara Press, Kawasan Industri SIER, Jl. Rungkut Industri III No.49, Surabaya SIUPP: Nomor 159/SK/Menpen/SIUPP/A.7/1986, 22 April 1986.

Tarif Iklan: Iklan Baris Rp. 7.500/baris (maksimal 5 baris), Iklan Tender/Lelang Rp.10.000/mm kolom, Iklan Display warna (FC) Rp.10.000/mm kolom, Iklan Display hitam putih (BW) Rp.7.500/mm kolom. Harga belum termasuk PPn 10%.

Rabu Wage, 30 September 2020

PELAYANAN PUBLIK

Halaman 5

Bupati Tuban Bersama Kepala BNNP Jatim

Canangkan WBK dan WBBM di Bumi Wali Tuban, Bhirawa Bersama Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Jawa Timur, Brigjen Pol Bambang Priyambadha, Bupati Tuban H Fathul Huda, Kepala BNNK Tuban, AKBP I Made Arjana, Kapolres, Dandim 0811 Tuban, beserta Forkopimda telah mencanangkan zona integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) 2020, Selasa (29/09).

Deklarasi WBK dan WBBM 2020 yang dilaksankan di Kantor BNNK Tuban Jl. Ronggolawe No.35 Kelurahan Ronggomulyo Tuban ini juga dihadiri oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Tuban, Dr. Ir. Budi Wiyana, serta pimpinan organisasi keagamaan baik Nahdlatul Ulama (NU), Muhamadiyah (MD) juga tokoh masyarakat setempat.

Dalam sambutannya ini, Bupati Tuban, H. Fathul Huda mendukung penuh pencananganan zona integritas di lingkungan BNNK Tuban.

Hal tersebut berdampak positif pada peningkatan tata kelola pemerintahan yang dibaik, khususnya bagi jajaran aparatur BNNK Tuban.

Di samping itu, reformasi birokrasi yang menjadi komitmen bersama dapat mengarah pada perubahan besar secara bertahap. “Keberhasilan pembangunan zona integritas ditentukan kapasitas dan kualitas individu. Saya mengajak semua pihak untuk memberi dukungan mewujudkan WBK dan WBBM,” kata Bupati.

Bupati Huda juga mengungkapkan, peningkatan penyelenggaraan pemerintahan hendaknya dapat diterapkan di seluruh lembaga di kabupaten Tuban. Khususnya, pada lembaga pelayanan masyarakat yang memerlukan pelayanan yang prima, akuntabel, dan kekinian.

Orang nomor satu di Bumi Wali

menekankan pentingnya arti kejujuran dalam menjalankan setiap tanggungjawab yang diberikan. Di samping itu, diperlukan aparatur yang disiplin dan berdedikasi pada tugasnya. “Saya memberikan apresiasi kepada BNNK Tuban yang berkomitmen mencanangkan Zona Integritas ini, komitmen ini dapat ditindaklanjuti dengan langkah nyata dan berkelanjutan,” harapannya.

Sementara itu, Kepala BNNP Jatim, Brigjen Pol. Bambang Priyambadha mengatakan penerapan zona integritas menjadi misi BNN di seluruh Jawa Timur. Sebanyak 17 BNN kabupaten dan Kota di Jawa Timur terus didorong untuk mampu menyelenggarakan pelayanan yang bebas korupsi, akuntabel, dan bertanggung jawab perihal Program Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN).

“Melalui deklarasi ini diharapkan menjadi penyemangat bagi BNNK Tuban untuk bekerja sesuai dengan aturan dan konsisten. Pemkab Tuban dan stakeholder terkait diharapkan menjadi pengawas atas operasional BNNK Tuban,” kata Kepala BNNP Jatim yang pernah menjabat sebagai Kapolres Tuban ini.

Sedangkan Kepala BNNK Tuban, AKBP I Made Arjana berharap zona integritas ini menjadi penyemangat

BNN yang handal dan profesional.

Tidak hanya itu, BNNK Tuban siap memberi pelayanan yang maksimal kaitannya dengan edukasi,

rehabilitasi, surat bebas narkoba, asesmen terpadu maupun penegakan hukum. “BNNK Tuban akan mengadopsi pelayanan dengan

konsep one gate system terpadu,” ujarnya. Juga akan memanfaatkan kecanggihan teknologi untuk mendukung kinerjanya.[hud]

TMMD Jawab Kebutuhan Irigasi Sawah Warga

Lestarikan Budaya Grebeg Suro di Tengah Pandemi

Tari tradisional khas Kediri digelar untuk memperingati bulan Suro penanggalan Jawa.

dan pondasi untuk meningkatkan wibawa dan kinerja petugas BNNK. Pihaknya berjanji secara konsisten akan menghadirkan insan aparatur

Perakitan Ram Besi Bak Pengairan Sawah

LINTAS PELAYANAN

Kota Kediri, Bhirawa Di tengah pandemi covid 19 pemerintah kota kediri tetap komitmen untuk melestarikan seni budaya yang ada, Tahun ini tari tradisional khas Kediri digelar untuk memperingati bulan suro penanggalan Jawa tersebut diselenggarakan secara virtual guna mengantisipasi penyebaran covid-19.

Diungkapkan Kabid Budaya Dinas Pariwisata Pemuda dan olah Raga Kota Kediri Sunawan mengatakan jika ada beberapa pagelaran tari dan pertunjukan budaya pada grebeg suro tahun ini, meskipun saat ini dalam kondisi pandemi covid 19.

Menurutnya ini sebagai wujud kepedulian pemerintah kota kediri pada pelaku seni maupun keberadaan seni di kota kediri ini. “Mungkin inilah yang bisa kami berikan sebagai pemerintah dalam memberikan perhatian pada seni budaya di bulan suro ini,” kata Sunawan di ruang kerjanya.

Lebih lanjut dalam pagelaran yang dilakukan secara virtual di Gelanggang Olah Raga (GOR) Jaya Baya pemerintah Kota Kediri menyajikan tarian jaranan khas Kediri dari paguyuban Wahyu Krido Budaya, seperti Rogo Samboyo Putra, Sela Kencana, Joko alelo, serta pertunjukan seni Pecut, yang menampilkan Pecut Samandiman.[van]

Penandatanganan zona integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) 2020 yang dilakukan oleh Bupati, Kepala BNNP Jatim, BNNK Tuban bersama Forkopimda setempat.

Satgas TMMD 109 Lamongan merakit ram besi bak pengairan sawah, Selasa (29/9).

Surabaya, Bhirawa Kodim 0812/Lamongan beserta jajaran yang tergabung dalam Satgas TMMD 109 berupaya menuntaskan

pembangunan TMMD di Desa Tebluru, Kecamatan Solokuro, Kabupaten Lamongan. Kini Satgas TMMD merakit ram besi pengerjakan bak pem-

bagi pengairan sawah.

Nantinya bak pembagi air berfungsi untuk membagi air ke ratusan hektar sawah milik petani warga Desa Tebluru. Sehingga warga setempat tidak khawatir akan kebutuhan air untuk persawahan. ”Saat ini sudah dilakukan pengeraman besi pengerjaan bak pembagi air. Fungsinya yakni sebagai pembagi air ke sawahsawah milik warga,” kata Danki Satgas TMMD 109, Kapten Chb Suroso, Selasa (29/9).

Proses pengerjaan ini, selain ditinjau Danki Satgas TMMD 109. Turut hadir juga Kepala Desa (Kades) Tebluru, Hamtoro Huda bersama Komandan Koramil (Danramil) 0812/23 Solokuro, Kapten Inf Mulyanto. Suroso menjelaskan, bak pembagi air ini rencananya dibangun dengan ukuran 2,5 X 2,5 meter.

Sehingga dapat menampung air yang digunakan untuk kebutuhan bercocok tanam warga setempat. Dengan harapan dapat juga meningkatkan perekonomian warga Desa Tebluru yang mayoritas penduduknya bermata pencaharian sebagai petani.

Masih kata Suroso, perakitan ram besi ini merupakan sasaran fisik TMMD 109. Terutama dalam menjawab problem petani di Desa Tebluru yang terkendala akan pasokan air untuk pengairan sawah warga. Nantiny didukung juga dengan adanya pengiptinalan fungsi waduk dan pipanisasi.

Sehingga menjadi solusi utama yang dapat membantu para petani. ”Ini termasuk sasaran fisik TMMD 109.

Sekaligus menjawab keluh kesah warga mengenai pasokan air untuk pengairan sawah masing-masing warga,” pungkasnya. [bed,aha]

Pemkab-Bulog Rakor Bansos Beras Kemensos

Bondowoso, Bhirawa Kamis besok (1/10) Perum Bulog Bondowoso yang mewilayahi Kabupaten Situbondo dan Bondowoso bersama Pemkab Situbondo akan menyalurkan bantuan sosial (bansos) beras dari Kementerian Sosial (Kemensos) RI. Kepastian ini disampaikan Pemimpin Cabang Perum Bulog Bondowoso Rudy Prasetya, usai mengikuti rapat koordinasi (rakor) bersama Bupati Situbondo Dadang Wigiarto serta Sekda Syaifullah di IR lantai II Pemkab Situbondo Selasa (29/9) kemarin.

Menurut Rudy Prasetya, Perum Bulog Cabang Bondowoso siap untuk menyalurkan bantuan sosial beras Kemensos RI di Kabupaten Situbondo dengan alokasi sebanyak tiga bulan (Agustus, September dan Oktober). “Tadi sesuai dengan hasil rakor disepakati peresmian penyaluran

Bupati Dadang Wigiarto bersama Sekda Syaifullah serta Pemimpin Cabang Perum Bulog Bondowoso Rudy Prasetya serta OPD terkait saat mengadakan rakor di IR lantai II Pemkab Situbondo Selasa (29/9).

sawawi/bhirawa

bantuan sosial beras Kemensos RI akan dilakukan pada Kamis lusa (1/ 10). Inya Allah akan kami salurkan untuk dua alokasi yakni bulan Agustus dan September 2020,” tegas Rudy.

Lebih jauh Rudy memastikan, kegiatan bansos beras Kemensos RI tidak ada kaitannya dengan agenda pilkada serentak. Sebaliknya, ujar Rudy, kegiatan tersebut murni untuk membantu mas-

yarakat Kota Santri Situbondo yang terdampak pandemi korona. “Ya meski agenda penyerahan bansos beras ini berbarengan dengan tahapan kampanye pilkada kami memastikan tidak terkait dengan momen tersebut. Ini murni bantuan beras dari Kemensos RI,” ujar Rudy.

Masih kata Rudy, kegiatan bansos Kemensos ini berasnya murni berasal dari Bulog yang dibeli oleh Kementerian Sosial dan diserahkan kepada 39.975 keluarga penerima manfaat (KPM ) yang ada di Kabupaten Situbondo. “Ya rakor tadi ini juga dibahas agar kegiatan bansos tidak ditunggangi dengan kegiatan politik. Itu juga disampaikan dalam poin poin rakor yang dihadiri Bupati Dadang Wigiarto bersama Sekda Syaifullah serta Plt Kepala Dinas Sosial Kabupaten Situbondo Edy Wiyono,” jelas Rudy. [awi]

PELAKSANA PUBLIK

Zona Merah Kabupaten Mojokerto Dapat Perhatian Khusus PJS Bupati Sehari setelah ditetapkan Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa menjadi Pjs. Bupati Mojokerto, Himawan Estu Bagijo, langsung tancap gas tingkatkan kinerja seluruh staf untuk tangani kendala yang masih menyelimuti di Pemerintah Kabupaten Mojokerto.

Di antaranya status zona merah yang masih disandang Pemkab Mojokerto, menjadi salah satu priorotas utama yang harus segera ditekan dan diturunkan statusnya. Hal ini mengingat per 28/9, jumlah warga yang terkonfirmasi virus covid-19 berjumlah 846. Sebanyak 108 orang di antaranya dalam perawatan dan 709 sembuh. Sedangkan sebanyak 29 orang yang meninggal dunia.

Untuk itu Pjs. Bupati Himawan Estu Bagijo pada Senin sore (28/9), langsung rapat koordinasi dengan Forkopimda dan Tim gugus tugas Covid-19. Terkait penanggulangan Covid-19, Pjs Bupati Mojokerto

mengingatkan bahwa keberadaan orang tanpa gejala (OTG), menjadi tren belakangan ini.

Terlebih dengan keadaan Kabupaten Mojokerto yang masih berstatus merah (risiko tinggi), kewaspadaan pun semakin perlu untuk ditingkatkan. Setiap kantor harus dilengkapi dengan fasilitas kesehatan yang memadai untuk menekan kemunculan cluster kantor, seperti yang banyak bermunculan belakangan ini.

Mengingat laporan penting disampaikan Satgas Covid-19. update kasus Covid-19 per tanggal 28 September oleh Kepala Dinas Keseha-

tan Sujatmiko. Tercatat ada 846 kasus terkonfirmasi, 108 dalam perawatan, 709 sembuh, dan 29 orang meninggal dunia.

Untuk itu cara menekan kluster paling rawan saat ini yakni perkantoran, Pemerintah Kabupaten Mojokerto akan menambah lagi ribuan rapid test, dari jumlah yang ada.

Apabila setelah dilakukan rapid test hasil yang keluar reaktif, akan langsung dilakukan swab. Apalagi pada beberapa kecamatan di Kabupaten Mojokerto telah menjadi zona merah (risiko tinggi) Covid-19 saat ini antara lain Kecamatan Jetis, Sooko, Puri, Bangsal, Mojosari dan Mojoanyar.jelas Himawan.

Lebih lanjut Himawan menambahkan, dari arahan tim satgas maka kami instruksikan agar penanganan covid -19 dipercepat dengan memperhatikan SOP. Maupun ketentu-

an hukum yang telah diputuskan.

“Kita harus siap dengan tugas penanganan Covid-19, dengan prosedur yang ada. Kegiatan operasi yustisi pengetatan protokol kesehatan pun harus digencarkan sebagai pendukungnya. Saya juga ingin para penyintas Covid-19 yang sudah sembuh, bisa kita minta untuk memberi motivasi semangat kesembuhan dan hidup sehat bagi yang lain. Kita ajak untuk ikut mendorong angka kesembuhan,” kata Pjs Bupati Mojokerto, Himawan.

Sementara itu Dandim 0815. Letkol. Inf. Dwi mawan sutanto menyarankan terkait persiapan rumah sakit rujukan baru, dalam membantu rumah sakit rujukan yang sudah penuh, Dandim menekankan pananganan secara mengerucut pada daerah yang maduk zona merah secara khusus.[min]

Pjs. Bupati Mojokerto sedang melakukan rapat koordinasi dengan forkopimda untuk membahas penanganan covid -19 guna menurunkan status zona merah yang saat ini disandang Pemkab.

Mojokerto.

PENDIDIKAN, KEBUDA

Halaman 6

Rabu Wage, 30

Dindikpora Sulit Pantau Penerimaan Kuota Internet Siswa dan Guru Tulungagung, Bhirawa Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Dindikpora) Kabupaten Tulungagung kesulitan memantau penerimaan kuota internet bagi siswa dan guru. Masalahnya, penerimaan kuota internet itu tidak melalui Dindikpora melainkan langsung ke siswa dan guru.

"Memang sulit untuk memantau, apakah semua siswa atau guru di Tulungagung sudah menerima atau kuota internet atau belum. Kuota internet langsung diterima siswa dan guru ke nomor telepon selulernya masing masing,'' ujar Plt Kepala Dindikpora Kabupaten Tulungagung, Haryo Dewanto Wicaksono, Selasa (29/9).

Hingga kini, Dindikpora Kabupaten Tulungagung juga belum mendapat laporan dari para kepala sekolah terkait penerimaan kuota internet di setiap sekolah. ''Maka dalam pekan ini kami akan memanggil para kepala sekolah untuk mencari data, apakah kuota internet sudah diterima semua siswa dan guru,'' tuturnya.

Haryo Dewanto yang biasa disapa dengan sebutan Yoyok ini menjelaskan, seharusnya setiap siswa SD dan SMP mendapat kuota internet 35 GB per bulan dengan rincian 5 GB untuk umum dan 30 GB kuota belajar.

Sedang untuk guru 42 GB. Rinciannya 5 GB untuk umum dan kuota belajar 37 GB. "Untuk siswa atau guru yang berada di daerah yang tidak terjangkau jaringan internet juga harus

mendapatkannya. Meski kemudian tidak bisa digunakan. Untuk yang di daerah tanpa jaringan internet tetap luring,'' paparnya.

Sebelumnya, Giman, orang tua siswa di Kecamatan Pagerwojo mengeluhkan karena dua putranya masih belum mendapat kuota internet. Padahal, sebagian besar teman teman putranya sudah mendapat-

kannya sejak pekan lalu.

"Dua anak saya yang SMP dan SD belum mendapat kuota internet.

Selain mereka katanya juga ada teman-temannya yang lain juga belum menerima. Tetapi hampir sebagian besar (teman-temannya) sudah menerima kuota internet.

Jadi bingung juga, sampai sekarang hanya menunggu saja,'' katanya.

Dengan adanya pemberitaan di Harian Bhirawa (Selasa, 29/9), yang menyebut bagi siswa atau guru yang belum mendapat kuota internet untuk melapor ke sekolah, Giman menyatakan akan melaporkannya pada sekolah dimana anak-anaknya

Setiap siswa yang sudah menerima kuota internet mendapat kuota 35 GB. Rinciannya, 5 GB untuk umum dan 30 GB untuk kuota belajar.

LIPUTAN

Haryo Dewanto W

bersekolah. "Besok saya akan lapor ke sekolah. Soalnya juga sudah relatif lama menunggu dan teman - temannya sudah menerima. Apalagi nomor HP kedua anak saya juga tidak berubah,'' paparnya.

Sementara itu, salah seorang guru honorer SD di Kecamatan Tulungagung mengakui juga belum semua guru dan siswa di sekolahnya menerima kuota internet. ''Yang menerima kuota internet baru ada beberapa,'' ujarnya. Ia pun membeberkan meski sudah mendapat kuoata internet namun serasa percuma untuk pembelajaran. Masalahnya, harus instal beberapa aplikasi tertentu. ''Pakai platform A, B, C dan D,'' keluhnya. [wed]

Wakil Bupati Bangkalan Drs Mohni (kiri) dan Rektor Institut Teknologi Sepuluh November Surabaya (ITS) yang memanfaatkan kecanggihan teknolo

Pembelajaran Musim Pandemi, Guru Dituntut Lebih Atraktif dan Inovatif

BANGKU POJOK

sawawi/bhirawa

Tim verifikasi adiwiyata Provinsi Jatim melakukan kunjungan lapangan di SDN 3 Olean Kecamatan Kota Situbondo.

SDN 3 Olean-Situbondo Optimis Lolos Adiwiyata Tingkat Nasional Situbondo, Bhirawa Usai dikunjungi Tim Verifikasi Adiwiyata Provinsi Jatim beberapa waktu lalu, SDN 3 Olean Kecamatan Kota Situbondo optimis lolos ke tingkat adiwiyata nasional.

Hal ini diakui Kepala SDN 3 Olean Sawiyati MPd saat ditemui di ruang kerjanya Selasa (29/9). Menurut Sawiyati, semua rangkaian penilaian dari tim verifikasi lapangan adiwiyata tingkat Provinsi Jatim berjalan dengan lancar dan sukses.

Sawiyati menjelaskan, dari 420 peserta lembaga baik SD, SMP dan SMA yang ikut verifikasi lapangan hanya ada 102 lembaga pendidikan yang lolos ke tingkat Provinsi Jatim. Kepastian ini, disampaikan Ketua Tim Verifikasi Adiwiyata Provinsi Jatim saat memberikan penilaian di SDN 3 Olean-Situbondo beberapa waktu yang lalu. "Ya menurut tim penilai hanya ada 102 lembaga sekolah yang lolos penilaian adiwiyata Provinsi Jatim. Salah satunya adalah SDN 3 Olean Situbondo,'' kupas Sawiyati.

Peserta adiwiyata tingkat Provinsi Jatim asal Kabupaten Situbondo tidak hanya diikuti SDN 3 Olean saja, tetapi juga diikuti salah satu SMP dan SMA yang ada di Situbondo. Hanya saja, SDN 3 Olean sudah dinyatakan lolos ketingkat Provinsi Jatim bersama 101 sekolah lain yang tersebar di Provinsi Jawa Timur.

Sawiyati menuturkan, penilaian saat ini masih menyisakan satu tahapan yakni lolos administrasi. [awi]

Sidoarjo, Bhirawa Proses pembelajaran pada musim pandemi Covid 19 yang menggunakan sistem Daring/Online kini banyak dirasakan para guru dan murid terasa monoton, bahkan cenderung membosankan dan jenuh. Untuk menghindari kondisi ini, para guru dituntut harus mempunyai kreasi dan inovasi yang tinggi. Cara mengajarnya harus atraktif dan inovatif.

Seperti yang telah dilakukan para guru SMA Antartika 2 Sidoarjo, pada Selasa (29/9) kemarin. Para guru yang memiliki terobosan ilmu pembelajaran lebih atraktif dan inovatif bisa memberikan ilmunya kepada teman - teman sesama guru lainnya. Agar mereka bisa saling mengisi kekurangannya.

Menurut Kepala SMK Antartika 2 Sidoarjo, Retno Purwo Lystiorini, disela - sela memantau Pelatihan Peningkatan Mutu Pembelajaran Pada Masa Pandemi Menggunakan Aplikasi Atraktif dan Inovatif. Pelatihan Peningkatan Mutu Pembelajaran digelar, agar para siswa tak merasa bosan dan jenuh dalam proses belajarnya. Kalau guru tidak kreatif dan inovatif, ternyata yang mengal-

ami kejenuhan itu bukan hanya siswa, tetapi juga para guru sendiri. Karena belajar malalui Daring sangat monoton dan kurang maksimal.

Retno menjelaskan, para guru kini sedang sharing informasi tentang media pembelajaran yang inovatif, yang aplikatif, yang menarik supaya para siswa tidak bosan dengan metode Daring yang sudah berjalan sekian lama.

"Saya melihat materi yang disampaikan para guru tadi sangat variatif sekali.

Saya juga tidak menyangka, ternyata mereka sebenarnya mempunyai keahlian, tetapi hanya terpendam saja. Dengan adanya kegiatan seperti ini banyak bermunculan kehaliahnya,'' ujarnya.

Namun, bila para guru ini mendapatkan kesempatan di luar, sebagai guru tamu untuk sharing ilmu - ilmunya kami juga memberikan keleluasaan. Tetapi, tanggungjawab di sekolah yang dituntaskan terlebih dahulu. Tetapi tak semua guru bisa memberikan pelajaran yang dinanti atau dirindukan para siswa, dalam kondisi sekarang hal itu sulit sekali. Justri sebaliknya, kalau jam kosong para siswa malah senang. [ach]

achmad suprayogi/bhirawa

Misi rescue, Kapal Autonomuos atau ITS Autonomous Boat (I Boat) saat diuji coba penjemputan korban di selat Madura, Bangkalan, Selasa (29/9).

Dimanfaatkan untuk Ke

Terapkan Perangkat Pintar, ITS Lu Surabaya, Bhirawa Terobosan inovasi dibidang teknoligi terus dilakukan Institute Teknologi Sepuluh November (ITS). Kali ini, inovasi buatan 41 orang, yang beranggotakan dosen dan mahasiswa meluncurkan kapal pintar tanpa awak yang diberi nama Intelligent Boat (i-Boat) di PT Galangan Kapal Madura, Selasa (29/9). Menurut Rektor ITS, Prof Dr Ir Mochamad Ashari MEng, peresmian i-Boat ini sekaligus rangkaian Lustrum XII ITS. Di samping itu, i-Boat ini sekaligus melengkapi produk - produk sebelumnya, seperti Robot Raisa dan mobil pintar (I-Car) yang telah diluncurkan pada tanggal 17 Agustus 2020 dalam rangka peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-75. "Dengan kondisi laut yang bergelombang terutama di saat cuaca buruk, kapal ini sangat presisi digunakan ke pulau pulau kecil,'' ujarnya.

Prof Ashari menjelaskan, dengan dikendalikan teknologi, i-Boat mampu menembus di berbagai cuaca serta berani melawan gelombang tinggi. Sehingga mampu membantu kecelakaan pada pelayaran seperti korban tenggelam. Apalagi kapal tanpa awak ini dikendalikan oleh teknologi berkat perangkat pintar yang dipasang.

"Dengan kemampuannya kapal ini dirancang dapat diperintah untuk menuju lokasi koordinat tertentu yang sudah ditetapkan sebelumnya. Jika terdapat koneksi internet di wilayah operasionalnya, pengguna dapat mengendalikan i- Boat melalui aplikasi user interface. Baik yang bersifat web-based maupun yang beroperasi melalui gadget android (smart-phone),'' paparnya.

Melalui perintah operator, i-Boat akan berlayar menuju sasaran koordinat yang diinginkan. Dalam pengembangan penelitian tahap berikutnya, i-Boat akan memiliki fi-

tur berupa peman tapan koordinat tu kan untuk areal la Sementara it Klaster Inovasi K Achmadi PhD m Boat bisa menem 10 kilometer de oleh operator me likasi tertentu. "i jalankan sendiri d dengan otomati menjalankan me tentu seperti apl namun i-Boat bisa pat semula,'' tera

Misi rescue, Kapal Autonomuos atau ITS Autonomou

Para guru asyik sedang belajar membuat program pembelajaran animasi yang menyenangkan.

GALERI

SISWA

Pemenuhan TA, PTM SMKN 12 Surabaya Digelar dengan Prokes Ketat Projek Tugas Akhir (TA) menjadi syarat utama dalam penilaian kelulusan siswa. Terlebih bagi siswa SMK yang unggul secara kompetensi keahlian. Maka kendati masih berada di masa pandemi, keahlian siswa tetap diasah melalui Pembelajaran Tatap Muka (PTM). Hal itulah yang dilakukan SMKN 12 Surabaya.

Oleh: Diana Rahmatus Sholichah, Kota Surabaya

Diana Rahmatus Sholichah/bhirawa

Terapkan Protokol Kesehatan ketat, tugas akhir siswa kelas 12 tetap berjalan dengan jumlah siswa yang terbatas.

Dengan penerapan Protokol Kesehatan (Prokes) secara ketat, sejumlah siswa terlihat membentuk kelompok kecil mengerjakan projek tugas akhir. Maksimal 18 anak setiap kelasnya. Setidaknya dalam seminggu ada dua kali PTM. Masing-masing sesi maksimal membutuhkan waktu 2 jam 30 menit.

Menurut Kepala SMKN 12

Surabaya, Biwara Sakti Pracihara, projek TA ini sebagai penilaian produktif dalam ketentuan kelulusan. Untuk kelas 12, lebih mengarah pada base projek sesuai dengan kesepakatan siswa dan jurusan. Seperti halnya jurusan seni tari, Praci menjelaskan, mendapat garapan projek drama tari Panji Inukertapati.

"Di projek ini siswa langsung bergerak menyusun skenario,

dan gerakan. Dari projek itu kompetensi yang mendukung akan banyak. Seperti kompetensi dibidang kostum, tata rias atau make up, tata artistik dan panggung, lighting,'' ujar Praci kepada Bhirawa, Selasa (29/9).

Tak hanya itu, menurut Praci, melalui projek besar kompetensi dasar tari juga digali. Selain itu, keterampilan softskill dan hard skill siswa pun terasah.

"Projek bersama ini akan memunculkan tantangan - tantangan baru bagi siswa. Kalau sudah dikerjakan, lulus, diharapkan tantangan kerja di masyarakat para siswa akan mampu menguasai. Karena kita juga tanamkan sikap disiplin, kerjasama, tanggung jawab dan managemen dalam tim,'' jelas dia.

Sedangkan untuk jurusan

seni lukis dan jurusan lainnya seperti kriya logam, kriya kulit, seni lukis dan beberapa jurusan lainnya hasil produk akan digelar lewat pameran.

Tak hanya seni tari, jurusan lain yakni kriya kulit juga tengah mengerjakan projek TA. Guru pembimbing Kriya Kreatif Kulit dan Imitasi, Supiyanto mengungkapkan, untuk kelas 12 pihaknya membagi tiga kelompok sesuai dengan projeknya. Mulai dari pembuatan handbag, tas punggung, dompet, dan sepatu.

"Yang terpenting keseluruhan produk sesuai dengan tema klasik dan minimalis.

Siswa juga harus jeli dalam mengkombinasikan bahan kulit. Hasilnya nanti akan kita pamerkan,'' jelas dia. [*]

AYAAN September 2020

& OLAHRAGA

Halaman 7

KHUSUS

MTQ Kabupaten Sidoarjo 2O2O Digelar Selama Tiga Hari Sidoarjo, Bhirawa Meski dalam masa pandemi Covid 19, tetapi MTQ tingkat Kecamatan di Kab Sidoarjo tetap berjalan. Tentu harus menerapkan Protokol Kesehatan (Prokes), agar tak terjadi penularan Covid 19. MTQ dijadwalkan dimulai 6 November sampai 8 November mendatang. "Tanggal 6 November pembukaan, sedangkan 7 dan 8 November perlombaannya,'' jelas M Hudori SKom MiKom, Kasubag Agama dan Kemasyarakatan Bagian Kesra Pemkab Sidoarjo, Senin (28/9) kemarin.

Sebelum acara dimulai, dalam waktu jeda ini, akan dimanfaatkan untuk melakukan monitoring kesiapan dari 18 kecamatan di Kab Sidoarjo yang akan ikut menjadi pesertanya. Sejumlah Kecamatan yang dimonitoring menyatakan kesiapan untuk mengerahkan pesertanya dalam mengikuti kegiatan tiap dua tahun sekali itu.

Diantaranya, sudah monitoring ke Kec Buduran, Kec Candi, Kec Tanggulangin, Kec Porong dan Kec Jabon.

Namun dari hasil monitoring yang dilakukan bersama tim, mungkin dari Kec Jabon, yang dianggap tidak siap un-

foto-foto: oki abdul sholeh/bhirawa

tuk mengerahkan pesertanya.

"Karena dalam MTQ ini, bila ikut semua lomba, ada sekitar 50 orang pesertanya. Namun dari Kec Jabon, melaporkan hanya ada 13 orang pesertanya,'' kata M Hudori, usai melakukan monitoring pada tiga kecamatan, Senin (28/9) kemarin.

Menurut Hudori, inilah tujuan dari kegiatan monitoring yang dilakukan. Yakni melihat dan mengetahui sejauh mana kesiapan masing - masing kecamatan.

Apabila masih ada kekurangan dan kendala akan diusahakan dipecahkan, mumpung masih ada waktu. ''Besok kami akan ke Kec Tulangan, Krembung dan Prambon, semoga mereka siap dari semua aspek,'' ujarnya.

Hudori juga menjelaskan, kegiatan ini selain pembinaan masalah agama, juga dimanfaatkan sebagai sarana untuk menyaring bakat dari peserta yang punya prestasi. Sehingga akan bisa diikutkan dalam lomba MTQ tingkat Jawa Timur tahun 2021 di Kab Pamekasan, Madura. Sementara itu, Abdul Karim, Panitia MTQ Kabupaten dari Kec Tanggulangin, menambahkan pihaknya menyatakan sudah siap 95%. Sisa

waktu yang masih ada ini akan dimanfaatkan untuk pengarahan saja kepada anak didiknya.

Di wilayahnya, peserta diambilkan dari TPQ dan Ponpes yang ada di Kec Tanggulangin. Sebanyak 55 TPQ akan dilibatkan dalam MTQ dan enam Ponpes.

Semua yang dilombakan dalam MTQ antar kecamatan itu akan diikutinya. ''Kami siap, tiap Minggu selama ini rutin

kita lakukan pembinaan,'' katanya.

Khoirudin, Sekretaris Panitia MTQ antar kecamatan, dari Kec Porong menegaskan, ada satu TPQ dan lima Ponpes yang santrinya ikut dalam MTQ Kabupaten Sidoarjo ini. Para santri juga sudah melakukan persiapan latihan rutin di lembaganya masing-masing. ''Persiapan kami saat ini sudah 90%,'' katanya. [kus]

alikus/bhirawa

Bagian Kesra Pemkab Sidoarjo melakukan monitoring ke Kec Tanggulangin untuk melihat persiapan MTQ Kab Sidoarjo 2020.

Kacabdindik Apresiasi SMAN 2 Gelar Pemilos Secara Daring Bondowoso, Bhirawa Kepala Cabang Dinas Pendidikan (Kacabdindik) Jawa Timur wilayah Bondowoso - Situbondo, Sugiyono Eksantoso mengapresiasi, SMAN 2 Bondowoso yang sukses menyelenggarakan Pemilihan Osis (Pemilos) secara daring (online) beberapa hari yang lalu. Menurut Sugiyono, hal ini merupakan terobosan yang patut ditiru SMA dan SMK yang ada di Bondowoso, Jawa Timur ini. Ini terobosan baru, meski ditengah pandemi para murid di SMAN 2 masih bisa tetap melaksanakan proses pembelajaran demokrasi, yakni pemilihan ketua Osis.

Sugiono mengaku, sebelum dilak-

Mochamad Ashari saat melihat Misi rescue, Kapal Autonomuos atau ITS Autonomous Boat (I Boat) Kapal ogi sehingga bisa beroperasi tanpa awak.

Sugiyono Eksantoso, Kacabdindik Jawa Timur wilayah Bondowoso - Situbondo

sanakannya Pemilos SMAN 2 Bondowoso, pihaknya telah menegaskan kepada pihak sekolah, agar jangan sampai melanggar protokol kesehatan pada pelaksanaan kegiatannya. Dan ternyata saat dilaksanakannya Pemilos di SMAN 2 sudah sesuai Protokol Kesehatan (Prokes) yang ditetapkan pemerintah. Dan digelar secara daring, sehingga harus diberikan apresiasi.

Kacabdindik memaparkan, jika kedepan pihaknya berkomitmen akan membentuk sebuah forum, yang anggotanya terdiri dari ketua osis setiap sekolah. ''Ketua osis akan saya kumpulkan. Ini kan kader masa depan, maka harus saya dorong agar

tidak bersaing secara kotor antar sekolah, agar ada kerukunan dan maju bersama,'' katanya.

Disisi lain, Kacabdindik Wilayah Bondowoso - Situbondo mengaku sangat berterima kasih kepada Bawaslu Bondowoso yang telah membina dan mengawasi pelaksanaan Pemilos di SMAN 2 Bondowoso itu. ''Ya, sesuai Mou dengan Bawaslu.

Pemilos ini merupakan bentuk pengaplikasiannya,'' tandasnya.

Informasi, Sekolah Menengah Atas Negeri 2 (SMADA) Kabupaten Bondowoso melaksanakan pesta demokrasi dalam pemilihan Ketua OSIS secara daring (online) pada, Kamis (24/9) lalu. [san]

Beasiswa Siswa SD-SMP di Kota Probolinggo Tak Terserap

BOS SD-SMP di Kota Probolinggo Bertambah Rp4,6 M

Rektor Institut Teknologi Sepuluh November Surabaya (ITS) Mochamad Ashari memperlihatkan aplikasi titik lokasi darurat.

eperluan Bencana Alam

uncurkan I-Boat Kapal Tanpa Awak

nggilan dan peneujuan dapat dilakuaut yang lebih luas. u, Manajer Unit Kemaritiman, Ir Tri menambahkan, impuh jarak hingga ngan dikoordinir enggunakan ap-Boat ini bisa didan akan kembali s. Jadi operator elalui aplikasi terikasi ojek online, a kembali ke temangnya.

Dengan dilengkapi kamera yang beresolusi tinggi, i-Boat juga mampu memilih objek mana yang harus diangkut terlebih dahulu saat adanya tenggelam di laut. Seperti pada simulasi orang tenggelam tetapi ada pula boks yang tenggelam tidak direncanakan. i-Boat akan memilih menolong orang yang tenggelam. Achmadi menambahkan, i-Boat buatan ITS ini akan dimanfaatkan ke segala keperluan bencana seperti penolongan korban di laut dan bencana lainnya. ''IBoat juga bisa memilih titik aman saat menemukan korban tengge-

us Boat (I Boat) saat diuji coba pengangkutan logistic.

lam. Dengan begitu I-Boat ini sudah dalam uji kelayakan,'' urainya.

Tahap Pengujian, Belum Produksi Massal Kendati begitu, bukan berarti kapal tanpa awak ini sudah bisa diproduksi secara masal. Pasalnya, hingga kini i-Boat masih dalam tahap pengujian. Hal ini dijelaskan Direktur Operasi Biro Klasifikasi Indonesia, Mohammad Cholil. Menurutnya, untuk alat transportasi bahkan di sektor maritim tidak bisa langsung dijual. Harus melalui uji kelayakan untuk memastikan semua sistem tidak ada yang gagal.

"Selain aspek efisiensi dan efektivitas, aspek lain yang wajib dipenuhi dalam dunia transportasi laut adalah keselamatan awak kapal dan penumpang serta perlindungan lingkungan laut. Ketentuan ini telah ditetapkan International Maritime Organization (IMO) dan UU Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran,'' jabarnya.

Kapal tanpa awak pertama yang masih harus diuji keselamatan 0 PP. Aturan sudah ada tapi harus diuji publik dulu. Ini baru tahap awal, belum pada tahap sertifikasi. Rencananya, aturan untuk pengajuan keamanan akan disusun dalam dua bulan. Sehingga bisa diajukan untuk sertifikasi. [ina]

Probolinggo, Bhirawa Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dari Pemerintah Pusat untuk siswa SD - SMP di Kota Probolinggo, bertambah. Awalnya, hanya mendapatkan Rp20,6 miliar, kini ditambah menjadi Rp4,6 miliar.

Menurut Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Probolinggo, Moch. Maskur, Selasa (29/9), tahun 2020 ada penambahan dana BOS sebesar Rp4,6 miliar. Ini dana BOS dari Pemerintah Pusat. Tambahan anggaran ini karena dua hal. Yakni, adanya penambahan anggaran untuk kuota BOS per siswa, serta dari sisa lebih penggunaan anggaran (Silpa) setelah dilakukan pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

"Pertama ada penambahan BOS Pusat sebesar Rp2,018 miliar mengacu pada Permendikbud Nomor 8 tahun 2020. Kenaikan

ini karena BOS yang diberikan kepada peserta didik bertambah.

Berdasarkan pemeriksaan BPK, ada Silpa Rp2,56 miliar. Jadi, total dana BOS ada penambahan Rp4,6 miliar,'' tandas Maskur.

Siswa SD sebelumnya hanya

mendapatkan Rp800 ribu per siswa, kini mereka bisa memperoleh Rp900 ribu. Sedangkan, pelajar SMP akan mendapatkan Rp1,1 juta dari yang sebelumnya hanya Rp1 juta per siswa. Selama ini, tercatat ada 19.486 pelajar SD yang menda-

wiwit agus pribadi/bhirawa

Kadisdikbud M Maskur dalam merdeka belajar.

KONI Kabupaten Malang Bekerjasama dengan IBU Malang Kab Malang, Bhirawa Komite Olahraga Nasional (KONI) Kabupaten Malang tidak hanya meningkatkan atlet di masing - masing Cabang Olah Rraga (Cabor), tapi juga terus meningkatkan kualitas pendidikannya. Untuk meningkatkan kualitas pendidikan atlet, maka KONI setempat bekerjasama dengan IKIP Budi Utomo (IBU) Malang.

Menurut Ketua KONI Kabupaten Malang, H Rosydin, Selasa (29/9), kerjasama dengan IBU Malang ini selain untuk meningkatkan kualitas pendidikan atlet, juga untuk memberikan perhatian kepada para atlet yang berprestasi. Dan tidak menutup kemungkinan, nantinya tidak hanya para atlet melanjutkan pendidikan Sarjana (S1), namun juga

para Pengurus KONI dan Cabor bisa untuk melanjutkan S1 di IBU Malang. ''Ini sebagai bentuk perhatian KONI Kabupaten Malang untuk mendukung peningkatan kualitas pendidikan atlet,'' jelasnya.

Rosydin menjelaskan, dengan memberikan pendidikan tinggi dapat meningkatkan perekonomian para atlet, yang nantinya akan lebih mudah untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih layak, setelah mereka tidak lagi menjadi atlet. Sehingga para atlet memliki status pendidikan S1, maka akan membentuk Sumber Daya Manusia (SDM) yang lebih bagus. Diharapkan, agar para atlet bisa memiliki penghasilan yang lebih baik dan terjamin. Rosydin menegaskan, pendidikan sangat

penting, karena prestasi dalam olah raga memiliki keterbatasan usia.

Sehingga kalau atlet tidak dibekali

sesuai dengan ketentuan, seperti peserta harus warga Kota Batu dan durasi video,'' jelas Samsul. Samsul mencontohkan, ada karya yang sangat bagus yang dibuat pemilik akun Cheese One. Hasil karya videonya sangat profesional dan sangat indah. Laki-laki pemilik

nama asli Siswantono ini berasal dari Dusun Gintung, Desa Punten, Kecamatan Bumiaji. Sayangnya, Siswanto ternyata ber KTP Jakarta Timur sehingga gagal menjadi juara.

Namun demikian, Samsul mengatakan para peserta yang gagal menjadi

Suasana penjurian Lomba Foto dan Video KONI Kota Batu yang dilaksanakan diruang tertutup.

dengan akademik yang cukup, maka dikhawatirkan tidak memiliki masa depan yang diinginkan. [cyn]

cahyono/bhirawa

Ketua KONI Kab Malang H Rosydin foto bersama Rektor IBU Malang, Nurcholish Sunuyeko yang juga didampingi Sekum dan Bendahara KONI setempat.

KONI Kota Batu Tetapkan Juara Lomba Foto dan Video Haornas 2020 Kota Batu, Bhirawa Dalam rangka memperingati Hari Olah Raga Nasional (Haornas) tahun 2020, Komite Olah Raga Nasional Indonesia (KONI) Kota Batu juga telah mengelar Lomba Foto dan Video bertema olah raga. Setelah melewati proses penilaian, akhirnya dewan juri dipimpin Samsul Riyadi SE mengumumkan para pemenang, Selasa (29/9) kemarin.

Menurut Samsul, karya para peserta yang masuk ke dewan juri seluruhnya bagus. Hal ini membuat dewan juri sempat kesulitan menentukan pemenangnya. Sehingga seringkali foto dan video harus diputar ulang untuk memastikan pilihan dan pemberian nilai.

Selama penjurian, jelas Samsul, tak sedikit harus dilakukan pencoretan atau diskualifikasi terhadap peserta.

Hal ini dikarenakan beberapa hasil karya peserta tidak memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan panitia.

"Ada beberapa peserta yang termasuk gagal menjadi juara karena tidak

patkan BOS dan 8.689 pelajar SMP. Selain itu, minimnya serapan anggaran beasiswa yang dipersiapkan Pemkot Probolinggo selama 2019, menjadi perhatian Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Probolinggo.

Terlebih, adanya anggaran untuk beasiswa SD - SMP yang serapannya nol atau 100% tak terserap. Anggaran beasiswa untuk SD - SMP itu melekat di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud). Beasiswa pembinaan SD dianggarkan Rp112,5 juta dan beasiswa pembinaan SMP dialokasikan Rp25 juta.

Namun, keduanya tidak ada yang terserap sama sekali.

"Ada dua beasiswa pembinaan SD sebesar Rp112,5 juta dengan serapan nol. Serta, beasiswa lainnya, Rp25 juta dengan serapan juga nol.

Mengapa sampai tidak terserap?,'' tanya anggota Banggar DPRD Kota Probolinggo, Sibro Malisi. [wap]

juara tidak perlu bersedih. Karena rencananya tahun depan, KONI Kota Batu juga akan menggelar lomba yang sama dengan cakupan yang lebih besar.

"Baru pertama kali diselenggarakan lomba ini, kami tak menyangka ternyata antusias pecinta olah raga sangat besar untuk mengikuti kegiatan ini. Karena itu kami haturkan terima kasih,'' kata Samsul.

Daftar juara Lomba Foto dan Video dalam rangka memperingati Haornas tahun 2020. Adapun penjurian lomba foto telah dilaksanakan pada hari Rabu (23/9) lalu. Dan Dewan Juri memutuskan pemenang lomba foto. Juara I Afos Katana, juara II Valentino Firdaus Tryan Resmianto, dan juara III Muhammad Fikri Alafi. Adapun untuk juara favorit diraih Andhien Rahmadhani.

Sedangkan penjurian lomba video, pemenang yaitu, Juara I Muhammad Khozin, juara II Wahyu Putra Jaya, dan juara III Ari Fitriaji. Adapun untuk juara favorit diraih Arik Indi. [nas]

GELANGGANG

Empat Pemain dan Dua Official Persebaya Positif Covid-19 Surabaya, Bhirawa Empat pemain dan dua official Persebaya Surabaya terkonfirmasi positif Covid-19 berdasarkan hasil tes usap PCR yang dilakukan PT Liga Indonesia Baru (LIB) selaku operator kompetisi beberapa hari lalu. Presiden Persebaya Azrul Ananda membernarkan kabar tersebut dan mereka dilarang mengikuti sesi latihan yang digelar Hari Senin (28/9). "Apa yang dikhawatirkan lebih cepat dari dugaan. Ada anggota tim Persebaya yang positif," katanya, Selasa (29/9).

Azrul menjamin keenam anggota tim yang positif tersebut akan mendapat penanganan maksimal dari manajemen agar bisa secepatnya bergabung dengan tim.

"Syukur, Alhamdulillah, kondisi mereka baik-baik saja. Kami langsung menerapkan protokol yang sesuai agar mereka segera pulih dan kondisi anggota tim lain terjaga. Dalam beberapa hari lagi, kami akan melakukan tes ulang. Semoga mereka segera dinyatakan pulih," katanya.

Menurut Azrul, ini adalah peringatan nyata bahwa semua tidak boleh kendur dalam menjaga kondisi masing-masing, khususnya disiplin menjalankan protokol kesehatan. [wwn.ant]

JATIM MEMBANGUN Gubernur Ingatkan Haram Pakai Bansos Buat Judi Online Rabu Wage, 30 September 2020

Halaman 8

Pasuruan, Bhirawa Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa mengingatkan kepada masyarakat agar tidak memanfaatkan bantuan sosial (bansos) yang diberikan oleh pemerintah, untuk kegiatan judi online.

Pasalnya, ia khawatir melihat banyaknya fenomena yang menyebutkan adanya kegiatan judi online, meski dengan nominal yang sangat kecil.

hilmi husain/bhirawa

Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa saat memberikan bansos kepada warga Kabupaten Pasuruan di Dusun Biru, Desa Randugong, Kecamatan Kejayan, Senin (28/9) petang kemarin.

“Meski nilainya kecil, cuman seribu rupiah. Tapi ini sangatlah miris.

Ditambahkan lagi, saat ini dalam kondisi pandemi,” ujar Khofifah Indar Parawansa saat memberikan bantuan sosial (bansos) kepada warga Kabupaten Pasuruan di Dusun Biru, Desa Randugong, Kecamatan Kejayan, Senin (28/9) petang kemarin.

Menurut Khofifah, pihaknya

mengetahui judi online dalam sepekan terakhir ini. Fenomena judi online seperti toto, togel, lotre berkembang di masyarakat hingga kelas menengah ke bawah.

“Saya lihat di tulisannya ada link dari negara A, negara B dan berpusat di New York,” tegas Khofifah Indar Parawansa.

Khofifah kembali berpesan agar

penerima bantuan sosial bisa memahami bahwa judi itu haram dan uang ini juga haram apabila digunakan untuk beli lotre atau toto.

“Jadi, uang Rp 10.000 itu seolaholah kecil, tapi kalau sehari dipakai berapa kali pasang berapa rupiah.

Tidak jadi beli gizi untuk keluarga, tidak jadi modal usaha, uang ini habis untuk beli lotre atau toto,” paparnya.

Karenanya, Khofifah meminta kepada seluruh Bupati atau Walikota serta Dinas PMD hingga Kepala Desa, untuk ikut mengawal seluruh bantuan tersebut. Utamanya agar modal yang diterima semakin produktif.

“Siapa saja yang menerima bantuan, baik BKK Bumdes, Jatim Puspa, saya meminta untuk dikawal agar tidak dimanfaatkan dengan

kegiatan yang tidak bermanfaat,” kata Khofifah Indar Parawansa.

Dalam kesempatan yang sama, Khofifah juga menyerahkan bantuan Keuangan Khusus (BKK) Jatim Puspa (Pemberdayaan Usaha Perempuan) untuk 7 desa di Kabupaten Pasuruan dengan nominal mencapai Rp 1.619.125.000.

Selain itu, Khofifah juga menyerahkan bantuan Keuangan Khusus Bumdes untuk 4 desa dengan total mencapai 200 juta, kemudian bantuan BLT DD, bantuan masker, Dana Pemulihan Ekonomi Nasional dalam rangka Pemulihan Ekonomi Jatim, Dana Bergulir dan Bantuan Subsidi Upah (BSU) serta bantuan untuk Penerima Manfaat Santunan BPJS Ketenagakerjaan. [hil]

KELANA JATIM

Kota Batu Bentuk Satuan Penegak Disiplin Prokes Obyek Wisata Kota Batu,Bhirawa Berstatus sebagai wisatawan di Kota Batu bukan berarti bisa bersenang- senang tanpa mempedulikan protokol kesehatan (prokes). Wisatawan yang kedapatan melanggar prokes di obyek wisata akan mendapatkan teguran dan sanksi dari Satuan Penegak Disiplin Protokol Kesehatan Berbasis Komunitas Pariwisata. Selasa (29/9) kemarin satuan khusus ini dilantik Forkompimda Batu bertempat di Jawa Timur Park (JTP) 2 Kota Batu.

Satuan khusus pariwisata ini bertugas menegakkan protokol kesehatan di lingkungan obyek wisata. Keberadaan mereka ini menjamin tetap diterapkannya prokes walaupun di dalam wana wisata dimana warga harus membayar tiket untuk bisa masuk ke dalamnya. Karena Satuan Pemburu Pelanggar Prokes yang dilantik sebelumnya, dalam beroperasi hanya sampai di luar obyek wisata saja.

“Diprakarsai Dinas Pariwisata kita mengadakan Satgas untuk komunitas masing-masing. Mereka tidak hanya memantau komunitas masing-masing, namun juga memantau kedisiplinan wisatawan. Dengan demikian semua yang datang ke tempat wisata tetap bisa diawasi dengan baik,”ujar Wali Kota Batu, Dra Hj Dewanti Rumpoko MSi saat melantik satuan khusus pariwisata ini, Selasa (29/9).

Selain walikota, giat pelantikan ini juga dihadiri Pamobvit Polda Jatim, AKBP Saiful Alam SH SIK MIK, Wakil Wali Kota Batu, Ir Punjul Santoso SH MM, dan Kapolres Batu, AKBP Harviadhi Agung Pratama SIK MIK. Diketahui, ada 110 orang yang menjadi pelopor kedisiplinan dari 10 komunitas yang disiapkan. Dan mereka sudah dibekali beragam pengetahuan dan keahlian terkait dengan penegakan disiplin protokol kesehatan di lingkungan komunitas dan obyek wisata.

Ditambahkan AKBP Saiful Alam SH SIK MIK bahwa tugas Polri adalah melindungi dan mengayomi masyarakat serta melakukan tindakan hukum atas pelanggaran yang terjadi. Saat ini Polri juga memiliki semangat yang sama untuk memutus rantai Covid-19.[nas]

Suasana launching Satuan Penegak Disiplin Protokol Kesehatan Berbasis Komunitas Pariwisata yang dilaksanakan di JTP2 Kota Batu, Selasa (29/9).

Tim Patroli Air Jatim sedang melangsungkan pemantauan di pipa milik perusahaan yang diduga membuang limbah di Kali Surabaya

Susuri Kali Surabaya, Pantau Buangan Limbah Lima Industri Pemprov, Bhirawa Tim Patroli Air Provinsi Jawa Timur kembali melangsungkan kegiatanpemantauan pencemaran limbah di Sungai, Tim tersebut merupakan gabungan dari Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jatim, PJT I, BBWS Brantas dan sejumlah LSM Lingkungan Hidup.

Dari hasil susur sungai di Kali Surabaya, tim menemukan lima industri yang membuang limbah ke sungai.

Kelimanya, yakni PT Mount Dream Indonesia, PT Miwon, PT Adiprima Suraprinta, PT Dewasa Aria Prima, dan UD Sumber Agung.

“Dari hasil pemantauan tim menyusuri Kali Surabaya mulai pukul 10.30 hingga 15.00 WIB ada lima industri yang buang limbah ,” kata Koordinator Garda Lingkungan Jatim, Didik Harimuko saat dikonfirmasi, Selasa (29/9).

Menurutnya, secara kasat mata memang limbahnya nampak cukup bagus.

Begitupula saat patroli sebelumnya, sampel limbah sudah pernah diambil dan hasilnya masih memenuhi baku mutu.

Didik menjelaskan, sejak pandemi Covid-19, tim sempat menghentikan kegiatan sidak patroli di bulan Maret hingga Juni atau selama empat bulan.

Namun, kini patroli yang kembali dilanjutkan, hanya menggunakan perahu dengan memantau outlet pembuangan limbah industri.

Ia juga mengatakan, tim hanya memantau dan mengambil sampel limbah dari sungai. Mereka tidak langsung masuk ke dalam pabrik, karena banyak industri yang menerapkan protokol kesehatan ketat. Sehingga, tim diminta menunjukkan hasil rapid test atau swab.

“Jadi dari sampel limbah yang di-

Polda Jatim Supervisi Pelayanan Publik dan Zona Integritas di Situbondo Situbondo, Bhirawa Polres Situbondo menerima kunjungan Tim Penilai Internal (TPI) Polda Jatim Selasa (29/ 9). Tim tersebut hadir dalam rangka untuk melakukan supervisi dan asistensi bidang pelayanan publik (yanlik) dan zona integritas (ZI) di lingkungan Mapolres Situbondo.

Tim penilai ini dipimpin Kombes Pol Dwi Safitri, auditor di Inspektorat Pengawasan Umum Daerah (Itwasda) Polda Jatim.

Rombongan Polda Jatim disambut Kapolres Situbondo AKBP Achmad Imam

Rifai bersama Wakapolres Kompol Zein Mawardi serta Pejabat Utama Polres, para Kapolsek serta penanggung jawab program pelayanan publik di Polres Situbondo.

Kegiatan diawali dengan pengarahan kepada seluruh satuan dan petugas yang membidangi pelayanan publik di ruang Tribrata Polres Situbondo dengan dilanjutkan dengan pemeriksaan administrasi dan pengecekan ruang dan proses pelayanan di masing-masing satuan.

Menurut Kombes Pol Dwi Safitri, pelay-

anan merupakan salah satu tugas pokok Polri yang harus ditingkatkan sesuai dengan tuntutan dan harapan masyarakat.

Kata Kombespol Dwi, pelayanan juga harus memiliki peningkatan kualitas maupun fasilitas penunjang sehingga dapat mewujudkan pelayanan masyarakat yang cepat prima dan mudah.

“Pelayanan itu harus menyesuaikan dengan situasi pandemi Covid-19 dengan penerapan protokol kesehatan,” jelas Kombespol Dwi.[awi]

Babinsa Koramil 0814/12 Kesamben gunakan Drone Bantu Petani Jombang, Bhirawa Untuk meningkatkan dan menguatkan ketahanan pangan teritorial Kodim 0814/ Jombang, Bintara Pembina Desa (Babinsa) Desa Jombok, Koramil 0814/12 Kesamben, Jombang, Kopda Widodo bersama Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) desa setempat menggunakan Drone untuk melakukan pemupukan dan pembasmian hama pada lahan pertanian, Selasa (29/ 09).

Komandan Koramil (Danramil) 0814/12 Kesamben, Jombang, Kapten Inf Tatok Budiono mengatakan, penggunaan drone di lahan seluas sekitar 2 Hektar sangat ringan, cepat, dan tepat.

“Demi meningkatkan hasil pertanian walaupun dalam pandemi Covid-19. Sehingga hasil pertanian lebih maksimal karena sudah memasuki musim kemarau saat ini,” kata Kapten

arif yulianto/bhirawa

Kopda Widodo bersama Gapoktan Desa Jombok, Kecamatan Kesamben, Kabupaten Jombang menggunakan Drone untuk memupuk dan membasmi hama tanaman, Selasa (29/09).

Inf Tatok Budiono.

Alat drone yang digunakan untuk pemupukan dan pembasmian hama di lahan pertanian ini merupakan hasil kerjasama antara Gapoktan Desa Jombok dengan Babinsa 0814/12 Kesamben, Jombang bersama sebuah perusahaan.

“Untuk ketahanan pangan demi meningkatkan hasil panen dan membasmi hama di Desa Jombok,” ujar Kopda Widodo.

Dia menambahkan, untuk meningkatkan ketahanan pangan di wilayah teritorial, selain menggunakan Alsintan (Alat Mesin Pertanian) yang cukup

dan mekanisasi alat yang proposional, juga menggunakan drone sebagai alat pemupukan dan pembasmian hama.

“Lebih efisien dan meghemat tenaga, sehingga petani lebih cepat dalam mengerjakan pemupukan walaupun di lahan yang luas,” pungkasnya.[rif]

ujikan di lab dan hasilnya tidak memenuhi baku mutu, maka akan ditindaklanjuti oleh tim,” ungkapnya.

Tak hanya pencemaran limbah industri, lanjutnya, limbah domestik dari pembuangan sampah di bantaran sungai juga menjadi perhatian tersendiri dari Tim Patroli Air Jatim.

“Banyak sampah menumpuk di bantaran sungai yang dibakar. Bisa jadi karena pandemi ini, banyak masyarakat sekitar bantaran yang membeli makanan siap saji yang dibungkus. Lalu kemasannya dibuang di pinggir sungai dan dibakar. Kami melihat ada lebih dari 10 titik di sepanjang Kali Surabaya,” jelasnya.

Sementara, Kepala Sub Divisi Jasa ASA II/2 Perum Jasa Tirta I, Firman Sarifuddin Efendi mengatakan, pihaknya mendukung penuh pelaksanaan Patro-

li Air, khususnya di Kali Surabaya.

“Memang sejak Covid-19 sempat berhenti (kegiatan patroli air). Dan kini sudah mulai digelar kembali. Tentunya, kami menerapkan protokol kesehatan dengan wajib mengenakan masker, cuci tangan dengan sabun, serta menggunakan rompi pelampung,” katanya.

Ditanya mengenai kondisi Kali Surabaya selama pandemi Covid-19, Ia memastikan tidak ada perubahan secara signifikan. Menurutnya, dibandingkan dengan tahun lalu, selama pandemi ini tidak ada perubahan dan masih sama “Hanya untuk laporan pencemaran dari pembuangan limbah industri ini hampir tidak ada. Fenomena shock loading (pembuangan limbah industri) yang menyebabkan ikan munggut hanya terjadi sekali dan itu bukan di Kali Surabaya,” katanya. [rac]

Rabu Wage, 30 September 2020

JATIM MEMBANGUN

Halaman 9

Zona Merah, Pelanggar Prokes Layak Disanksi Mojokerto. Bhirawa Pjs Bupati Mojokerto Himawan Estu Bagijo menginstruksikan perbanyak operasi yustisi dan pelanggar protokol kesehatan, uatamanya tidak mengenakan masker atau menggunakan masker yang betul. Layak dikenahi sangsi denda dan pidana. ”Hal ini penting diterapkan karena msyarakat banyak yang menbandel apalagi kita sudah punya payung hukum yakni Perda no 2 tahun 2020,” terangnya .

Menurut Himawan yang juga menjabat sebagai Kadisnakertrans jatim ini, semua merupakan langkah-langkah strategis dan tegas untuk menanggulangi pandemi Covid-19.

Terlebih lagi, saat ini wilayah Kabupaten Mojokerto kembali berstatus zona merah (risiko tinggi) Covid-19.

Hal tersebut dipaparkannya dalam rapat penanganan Covid-19 pada tujuh kecamatan di Kabupaten Mojokerto dengan kasus Covid-19 tinggi atau berstatus zona merah, Selasa(29/ 9). Tujuh kecamatan yang dimaksud adalah Sooko, Puri, Mojoanyar, Bangsal, Mojosari, Pungging dan Jetis, Hadir dalam rapat jajaran Forkopimda. Antara lain Dandim 0815 Letkol Inf Dwi Mawan Sutanto, Kapolres Mojokerto AKBP Dony Alexander, Kapolresta Mojokerto AKBP Deddy Supriyadi, Kajari diwakili Kasipidum serta OPD. “Tolong tim gugus tugas covid segera susun kebutuhan. Belanjakan untuk keperluan Covid. Dukung operasi yustisi. Siapkan masker dan rapid test on the spot. Penyakit ini tidak kenal wilayah kerja, jadi harus

sinergi. Kalau masih ada JPS, hitung kembali, belikan sembako untuk masyarakat yang membutuhkan,” kata Pjs Bupati Mojokerto, Himawan Estu di Pendapa Graha Majatama.

Tak cukup itu, Pjs Bupati Mojokerto secara tegas menginstruksikan penguatan sanksi bagi pelanggar aturan protokol kesehatan. Ia meminta untuk memetakan wilayahwilayah rawan pelanggaran, dengan pengetatan operasi penindakan, disertai rapid test di tempat.

“Kalo sanksi nyanyi, push up dan sejenisnya tidak akan ada efek jera.

Itu mangkannya kita punya Perda No.2 dengan sanksi tegas. Jika diperlukan, bagi yang terjaring melanggar protokol, langsung rapid di tempat. Kalau reaktif, langsung amankan. Pakai hazmat jika perlu, biar ada shock therapy,” tegasnya.

Sementara untuk mendorong kesembuhan secara psikis dengan memerintahkan blow up media guna mengabarkan kesembuhan para penyintas Covid-19.

“Jangan cuma yang sakit, yang sembuh juga harus diberitakan dan viral. Buatkan testimoni. Sebarkan ke masyarakat. Saya dorong untuk berlomba ciptakan zona hijau (risiko terkendali) Covid-19,” Pjs bupati [min]

KELANA JATIM

Nelayan Gresik Utara Mengeluh Tak Pernah Diperhatikan Pemerintah Gresik, Bhirawa.

Memasuki hari ke empat masa kampanye, paslon bupati dan wakil bupati Gresik, Fandi Akhmad Yani (Gus Yani) - Aminatun Habibah (Bu Min), keliling wilayah Kecamatan Ujungpangkah.

Di Desa Ngemboh misalnya, kedatangan Gus Yani - Bu Min ( Niat ). Mendapat sambutan meriah dari para pendukung, relawan dan warga setempat. Sejumlah nelayan yang hadir langsung menyampaikan keluhan, karena tidak diperhatikan pemerintah.

Mereka menaruh harapan besar, jika terpilih menjadi bupati dan wakil pada 9 Desember mendatang. Agar benar memperhatikan nasib para nelayan, sebab selama ini mereka tak pernah mendapat perhatian utama soal bantuan peralatan dari pemerintah.

“Selama ini, kami beli peralatan sendiri. Selama lima tahun tidak pernah ada bantuan apapun dari pemerintah,” ujar Samsuri, nelayan kerang hijau, warga Dusun Cabean Desa Ngemboh, Kecamatan Ujungpangkah.

Belum lagi, modal yang dikeluarkan begitu besar. Sementara harga jual tidak stabil. Keluhan tersebut sudah pernah disampaikan kepada dinas terkait, [kim]

Dukung Gerakan Jatim Bermasker, Tiga Pilar Kauman Ngoro Bagi Masker ke Warga Jombang, Bhirawa Sebagai wujud pencegahan terhadap Virus Corona (Covid19) dan mendukung Gerakan Jawa Timur (Jatim) Bermasker, segala upaya di lakukan Tiga Pilar Desa Kauman Kecamatan Ngoro, Kabuapten Jombang. Mereka serius melakukan pencegahan terhadap penyebaran Covid-19, khususnya di wilayah Desa Kauman, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang, salah satunya dengan melakukan pembagian masker kepada warga desa setempat.

Hal itu seperti terlihat saat Bintara Pembina Desa (Babinsa) Desa Kauman, Koramil 0814/14 Ngoro, Kodim 0814 Jombang, Serka Rizki DN bersama Bhabinkamtibmas desa setempat, Bripka Wahyudi Sujiwo serta Perangkat Desa Kauman yang dibantu pengurus RT dan RW setempat membagikan masker kepada warga Desa Kauman, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang, Selasa (29/09).

Pembagian masker kepada warga ini untuk mendukung Gerakan Jatim Bermasker dan untuk memutus penyebaran Covid19, serta untuk memberi imbauan agar warga selalu menjaga kebersihan dengan rajin mencuci tangan sesering mungkin dengan baik dan benar mengunakan sabun atau antiseptic.

“Menghindari bersalaman atau kontak langsung dengan orang lain dan jangan keluar rumah kalau tidak ada kebutuhan yang mendesak,” ujar Serka Rizki.

Bhabinkamtibmas Desa Kauman, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang, Bripka Wahyudi Sujiwa juga menyampaikan, kepedulian terhadap penanganan pandemi Covid-19 juga dibutuhkan peran aktif warga Desa Kauman. [rif]

Pjs. Bupati sedang bertanya kepada pelanggar yang tidak mengenakan masker dalam operasi yustisi di kecamatan kutorejo.

Dandim 0812 : Adanya Posko Covid-19 Yakinkan Warga Desa Tebluru Aman Lamongan,Bhirawa Pengerjaan salah satu sasaran pokok yakni Posco Covid-19 dan rumah singgah di lokasi TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) ke-109 Desa Tebluru,Kecamatan Solokuro sudah mencapai 80 persen.

Pemasangan genteng,saluran air dan beberapa fasilitas kamar mandi telah rampung digarap.Saat ini tinggal pemasangan instalasi listrik di Posco Covid-19 dan rumah singgah.

“Pengerjaan rumah singgah atau rumah isolasi Covid-19 sudah pada tahap finishing.Ini adalah program sasaran pokok TMMD ke-109,” kata Dansatgas TMMD ke-109 Letkol Inf Sidik Wiyono.

Pria yang juga merupakan Dandim 0812 ini menjelaskan lebih jauh akan pentingnya Posko Covid-19 pada TMMD Tahun 2020 ini.

Dalam penjelasanya,nanti kita akan

fungsikan bersama petugas atau relawan Desa Tebluru,Kecamatan Solokuro untuk pengecekan kesehatan.

“Dengan dilakukanya pengecekan warga terkait protokol kesehatan di Posko Covid-19 dan disampingnya juga sudah disiapkan rumah singgah,sehingga desa setempat dapat memastikan dan meyakinkan warga yang keluar masuk desa aman dari Covid-19,”jelas Dandim.

Hal tersebut merupakan antisipasi dini bersama TNI yang masuk dalam Satgas Covid-19 sebagai upaya percepatan dan penanganan Covid - 19 di Lamongan.Meski sampai saat ini di Desa Tebluru masih aman dari virus yang mendunia ini. “apabila pandemi selesai Rumah singgah dan Posko ini bisa dipergunakan sebagai Poskamling atau posko keamanan bagi masyarakat sekitar.”imbuhnya. [Aha/yit]

Alimun Hakim/Bhirawa

Dandim 0812 Lamongan Letkol Inf Sidik Wiyono saat meninjau posko Covid-19 yang telah rampung didampingi Kepala Desa Tebluru,Kecamatan Solokuro Hamtoro.

Terjaring Razia Masker, Pelanggar Dihukum Menyapu

arif yulianto/bhirawa

Warga yang melanggar razia penggunaan masker dihukum menyapu, Selasa (29/09).

Jombang, Bhirawa Meski beberapa kali dilakukan razia penggunaan masker oleh petugas di Jombang, namun masih

saja ada warga yang tetap tidak menggunakan masker saat berada di luar rumah. Akibatnya, saat razia, mereka pun dihukum dengan

menyapu. Ada juga yang diganjar dengan menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya, lagu wajib nasional, hingga membaca teks Pancasila.

Hal itu tampak ketika petugas gabungan dari Satuan Pamong Praja (Satpol PP) bersama aparat kepolisian setempat melakukan razia penggunaan masker di jalan raya depan Perum Citra Raya, Desa Pandanwangi, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang, Selasa (29/09).

Setidaknya ada 20 lebih warga terjaring pada razia yang dilakukan petugas kali ini. Selain warga pengendara roda 2, petugas juga tampak beberapa kali menghentikan pengemudi kendaraan roda 4 yang kedapatan tidak menggunakan masker.

Salah seorang pelanggar berinisial C, mengaku, ia dihentikan petugas karena tidak menggunakan masker. Meski begitu, ia sebenarnya mengetahui jika ada aturan harus menggunakan masker ketika bera-

da di luar rumah. Oleh petugas di lokasi razia, ia pun dihukum membaca teks Pancasila.

“Saya tidak akan mengulangi (pelanggaran) lagi,” kata dia.

Sementara itu, Kasubag Umum dan Kepegawaian, Satpol PP Pemkab Jombang, Arbanu menjelaskan, pada razia kali ini, kepada para pelanggar, pihaknya menerapkan sanksi sesuai Peraturan Bupati (Perbup) Jombang Nomor 57 Tahun 2020 yakni dengan sanksi sosial.

“Kalau yang di sini, yang tidak membawa identitas, bisa langsung disanksi di sini berupa menyanyi Indonesia Raya, menyanyi lagu wajib. Yang membawa identitas, nanti kita bawa ke kantor, besok kita laksanakan di kantor untuk membersihkan fasilitas umum, jalan, makam pahlawan, dan sebagainya,” jelas Arbanu.

Kepada seluruh masyarakat, Arbanu mengimbau agar patuh terhadap protokol kesehatan.

“Ke mana-mana, keluar harus pakai masker,” tandas Arbanu. [rif]

PWI Malang Raya Bagikan Ribuan Masker ke Masyarakat Jumlah masyarakat Kota Malang, yang terpapar Covid 19 tercatat ada 1.770, Dengan rincian, angka kesembuhan mencapai 1.430 orang, 170 orang tengah dirawat, dan 170 orang dinyatakan meninggal dunia.

Salah satu langkah yang dilakukan dengan memberikan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat untuk menerapkan protokol kesehatan.

Mereka rutin mengkampanyekan, penggunaan masker yang baik dan benar saat beraktivitas, hingga mencuci tangan menggunakan air mengalir dan sabun serta melakukan physical distancing. Bahkan, paling baru Pemkot Malang juga menerapkan sanksi administrasi berupa denda.

Angka kepatuhan masyarakat masih diangka 65 persen hingga 70 persen.

Sehingga, upaya sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat ditargetkan untuk bisa lebih dimaksimalkan.

PWI Malang Raya didukung

BPJS-Kesehatan Malang, ikut ambil bagian melakukan sosialisasi protokol kesehatan dan pembagian APD mengantisipasi Covid-19 di kawasan Pasar Bunga dan Pasar Burung Splendid, Kota Malang, Selasa, (29/9) kemarin.

Wali Kota Malang, Sutiaji yang hadir dan turut mensosialisasikan gerakan kampanye mengenakan masker mengingatkan kepada seluruh masyarakat Kota Malang untuk selalu menerapkan protokol kesehatan. Terutama mengenakan masker.

Menurut Sutiaji, ketika mengenakan masker setiap akan mengurangi persebaran Covid-19.

Kota Malang secara pelan tapi pasti

menurutnya akan terus melakukan koordinasi dan upaya untuk pencegahan covid-19. Kolaborasi dengan berbagai pihak terus dilakukan. Terutama dengan media massa dalam mensosialisasikan dan memberikan berita yang benar kepada masyarakat berkaitan dengan Covid-19.

“Pentahelix sangat penting dalam hal ini. Maka kami mengucapkan terima kasih atas kegiatan sosialisasi yang digelar kali ini bersama BPJS-Kesehatan dan beberapa unsur lain,” papar Sutiaji.

Sementara itu, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Malang, Dina Diana Permata menyebut mereka ingin berperan langsung dalam mencegah persebaran Covid-19. Salah satunya dengan mendukung kegiatan sosialisasi kepada masyarakat menengah ke bawah yang memang harus didatangi langsung untuk menerapkan

protokol kesehatan dengan ketat.

“Harapan kita, masyarakat akan lebih meningkatkan kedisiplinannya dengan penerapan protokol kesehatan,” ujar Dina.

Ketua PWI Malang Raya, Ariful Huda menyampaikan, kegiatan sosialisasi sengaja dilaksanakan di kawasan Pasar Burung dan Pasar Bunga Splendid Kota Malang, lantaran di pasar masih banyak ditemui masyarakat yang melanggar protokol kesehatan.

Salah satunya seperti tidak mengenakan masker.

“Kegiatan yang dikemas lebih santai, diharapkan masyarakat akan lebih terbuka dengan kebiasaan baru yang ada. Sehingga, masyarakat tidak lagi abai dengan protokol kesehatan, dan lebih waspada terhadap kemungkinan persebaran Covid19,” tandasnya. [mut]

Bersama Pemkot Malang PWI Malang Raya, BPJS dan sejumlah instansi membagikan masker kepada masyarakat.

EKONOMI

Rabu Wage, 30 September 2020

Halaman 10

Didukung Kemendikbud dan BPOM RI

FFI Tingkatkan Peran Aktif terhadap Literasi Gizi Surabaya, Bhirawa PT Frisian Flag Indonesia (FFI) telah menggelar kegiatan webinar Gerakan Nusantara (Gernus) bertema ‘Menjadi Orang Tua Tangguh di Era Adaptasi Kebiasaan Baru’ bersama lebih dari 700 guru dan orang tua dari sekolah-sekolah dasar.

Penyelenggaraan Gernus tahun ini memasuki tahun kedelapan dan pelaksanaannya dilakukan secara daring menghadirkan pembicarapembicara ahli yang membahas pendidikan gizi serta pembelajaran daring yang kondusif sebagai bagian dari program Belajar Dari Rumah (BDR) yang dicanangkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud).

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, Nadiem Anwar Makarim, B.A, M.B.A dalam sambutannya saat membuka webinar sangat mengapresiai kepada Frisian Flag Indonesia yang telah menginisiasi Gerakan Nusantara Program Edukasi Gizi. Orang tua memiliki peran sangat penting dalam proses pendidikan anak termasuk dalam penera-

pan pola hidup bersih dan sehat.

“Hikmah di masa pandemi kita diajarkan mengenalkan paradigma baru pendidikan yang lebih kolaboratif , kreatif dan inovatif. Orang tua adalah sentral di dalam pendidikan anak. Inilah saatnya semua komponen pendidikan, orang tua, guru dan siswa berkolaborasi mencoba hal baru, banyak tanya, banyak coba dan banyak karya,” terangnya, Selasa (29/9).

Sejak diluncurkan tahun 2013, Gernus terus memaksimalkan kontribusinya untuk meningkatkan kualitas pendidikan khususnya dalam hal literasi gizi kepada siswasiswa sekolah dasar. Gernus mengutamakan kegiatan-kegiatannya untuk mendukung Program Gizi Anak Sekolah (ProGAS) yang di-

Orang tua memiliki peran sangat penting dalam proses pendidikan anak termasuk dalam penerapan pola hidup bersih dan sehat.

gagas Kemendikbud RI. Dalam situasi yang mengutamakan pertimbangan kesehatan dan keselamatan semua, dunia pendidikan menghadapi tantangan pelaksanaan kegiatan belajar dan mengajar bagi siswa, orangtua serta guru termasuk pendidikan gizi.

Literasi gizi semakin penting untuk dipelajari, dipahami dan diter-

apkan oleh siswa di sekolah sebagai bagian dari pola konsumsi pangan sehat dan gaya hidup aktif yang diperlukan bangsa Indonesia untuk melalui masa pandemi.

Sementara itu menyikapi partisipasi aktif korporasi dalam meningkatkan kesadaran akan pola konsumsi pangan sehat dan gaya hidup aktif, Direktur Pemberdayaan Masyarakat

dan Pelaku Usaha BPOM RI, Dra. Dewi Prawitasari, Apt., M.Kes. juga menyampaikan apresiasinya.

“BPOM RI memberikan penghargaan atas kerja sama korporasi sebagaimana inisiatif yang disampaikan oleh FFI untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang Kesehatan melalui sosialisasi keamanan pangan kepada anak-anak kita dengan melibatkan komunitas sekolah termasuk guru dan orang tua,” jelasnya.

Dra. Dewi Prawitasari menambahkan kesadaran untuk menjaga kesehatan adalah sebuah perilaku yang harus kita tanamkan kepada anak-anak sejak pendidikan dini. Saat di sekolah, Bapak dan Ibu Guru adalah role model, dan saat anak-anak pulang, maka orang tua menjadi role model ini.

“Pengetahuan dan perilaku yang sadar pangan aman akan membentuk generasi yang sehat dan siap membawa Indonesia menjadi bangsa yang maju dan bermartabat,” ujarnya.

Corporate Affairs Director PT. Frisian Flag Indonesia, Andrew F. Saputro, kembali menyampaikan komit-

men perusahaan untuk berkontribusi nyata bagi pendidikan gizi di Indonesia. Frisian Flag Indonesia akan terus melakukan sosialisasi pendidikan gizi. Gernus adalah salah satu kendaraan kami, dan tahun ini kami sangat senang dapat terlibat program BDR dari Kemendikbud dan mendukung program ‘keamanan pangan’ dari BPOM. “FFI juga terus-menerus menjalin kerjasama dengan akademisi dan para ahli untuk menghadirkan program-program yang sesuai dengan kebutuhan pendidikan gizi anak-anak kita di sekolah. Kami juga menyambut baik dan bersemangat menghadirkan programprogram pendidikan gizi yang memanfaatkan kemajuan teknologi digital. Dengan kerjasama yang baik kami sangat optimis melihat masa depan bangsa Indonesia. Ayo minum susu setiap hari, dan mari kita terapkan pola konsumsi pangan sehat dan gaya hidup aktif, di rumah, di sekolah, dan di tengah masyarakat,” pungkasnya.[riq]

BURSA EKONOMI

Pandemi Tak Surutkan Q-Net Buka Kantor Baru di Surabaya Surabaya, Bhirawa Terpaan Gonjang ganjing dan Pandemi yang sedang melanda dunia, termasuk Indonesia. Tidak mampu menyurutkan Q:Net untuk membuka kantor baru di Jl Sono Kembang 4-6 Surabaya.

Demikian, Konsultan hukum Q-Net Internasional Indonesia Tony Akbar Hasibuan saat ditemui di sela sela pembukaan kantor baru Selasa (29/9) siang kemarin.

Lebih jauh dijelaskan sebenarnya apa yang terjadi di Jatim menyangkut Q-Net bukan gonjang ganjing tapi menyangkut perijinan dan bukan pidana, terjadinya di Lumajang Jatim. ‘Surat Ijin Perdagangan Langsung (SiPL) sudah dimiliki Q-Net hanya tertunda saja jadi intinya ada dan tidak ada masalah,” tegasnya.

Demikian juga soal isu penculikan anak, dikatakan pada akhirnya itu tidak terbukti, makanya Bareskrim Lumajang pada akhirnya membebaskan tersangka dan bahkan menghentikan masalah tersebut. QNET, salah satu perusahaan Penjualan Langsung berbasis teknoiogi dengan pertumbuhan tercepat di Asia, telah membuka kantor baru dl Indonesia dl Surabaya. Kantor akan mendukung penjua|an langsungnya distributor dl wilavah lawn Timur Indonesia dan merupakan yang ke tiga di Tanah Air setelah Jakarta dan Bali, mendukung leblh banvak distributor aktifnya.[ma]

Budidaya Tanaman Hidroponik Jadi Gaya Hidup Sehat Warga Sidoarjo, Bhirawa Budidaya tanaman hidroponik, saat ini menjadi gaya hidup sehat, gaya hidup baru masyarakat perkotaan, termasuk di Sidoarjo. Cara bercocok tanam dengan media air ini, selain mudah, juga menghasilkan sayur dan buah-buahan yang sehat serta tidak memerlukan banyak tempat.

Seperti yang dikatakan Soejono saat memberikan pelatihan bercocok tanam hidroponik kepada puluhan anggota PKK di RW V, Desa Ngampelsari, Kecamatan Candi Sidoarjo. “Budidaya tanaman hidroponik saat ini banyak dilakukan warga karena caranya yang mudah dan tidak memakan tempat. Jenis tanaman yang dapat dikembangkan juga bervariasi. Mulai dari sayuran hingga buah-buahan,” jelas Soejono.

Soejono menjelaskan, warga bisa menggunakan plastik bekas air minum dalam kemasan maupun paralon. “Hal yang perlu diperhatikan adalah ketepatan pemberian nutrisi, intensitas cahaya dan suhu disekitarnya. Pemberian nutrisi pada air harus pas agar bisa terserap dengan sempurna,” imbuh Soejono, kemarin (29/9).

Ketua Pimpinan Daerah Persaudaraan Muslimah (Salimah) Sidoarjo Hai Rohayati yang hadir di lokasi mengatakan, pelatihan hidroponik tersebut sejalan dengan visi Salimah sekaligus turut membantu pemerintah meningkatkan kualitas perempuan, keluarga, serta anak Indonesia.[ach]

KEHILANGAN TULUNGAGUNG HILANG STNK, Honda, AG 3562 RCC, a/n. Tri Suharno, Ds/Kec. Ngantru – T.Agung No. 7422/IMB/BI-III/2020

Aktivitas pasar tradisional di Kota Malang masih sepi.

Dampak Covid 19 Omset Pedagang Anjlok 50 Persen Malang, Bhirawa Dampak terhadap perekonomian, sangat terasa, sejak Pandemi Covid19 berlangsung mulai, Maret lalu. Sektor perekonomian, termasuk pasar tradisional. Di Kota Malang, begitu terasa daya beli masyarakat lesu, pasar tradisional pun sepi pengunjung. omset para pedagang menurun drastis.

“Pendapatan menurun hampir 50 persen. Sepertinya masyarakat takut belanja ke pasar. Mayoritas pelanggan yang jualan di warung juga mengurangi jumlah pembelian, karena aktivitas juga dibatasi akibat adanya virus Corona,” kata Agus Salam, salah seorang

pedagang bumbu dapur di Pasar Besar Malang, Selasa (29/9) kemarin.

Menurutnya, pasar sebenarnya sempat ramai lagi saat adanya kebijakan tatanan kehidupan baru atau new normal. Namun melihat perkembangan penyebaran Covid-19 yang tak kunjung mereda, kondisi pasar tradisional kembali sepi. “Awal corona sepi, lalu sempat rame lagi, sekarang sepi lagi karena ada berita jumlah orang yang kena Covid-19 semakin banyak,” tuturnya.

Terkait harga, Agus mengungkapkan jika harganya relatif normal.

Meskipun ada kenaikan sedikit

dibandingkan minggu lalu. Cabai rawit misalnya, minggu lalu harganya Rp 15 ribu per kilogram kini dibanderol Rp 20 ribu per kilogram.

“Bawang merah harganya Rp 25 ribu, kalau bawang putih stabil Rp 22 ribu per kilogram,” ungkap Agus.

“Pasokan barang-barang lancar, stoknya melimpah, tapi pembelinya yang susah. Biasanya jualan sampai sore, sekarang siang sudah banyak lapak pedagang yang tutup,” tambahnya.

Hal serupa diungkapkan, Hamidah, pedagang ayam di pasar tersebut. Ia juga mengakui jika omsetnya

menurun sekitar 50 persen. Pada kondisi normal, Hamidah bisa menjual 100 kilogram daging ayam. Pada saat, kalau kondisi saat ini bisa terjual 60 kilogram saja sangat bersyukur, karena pasar sangat sepi.

Pembeli jauh menurun.

Harga daging ayam pun kini relatif terjangkau. Saat ini dibanderol Rp 26 ribu hingga Rp 28 ribu per kilogram.

Meski begitu, pembeli justru mengurangi kuantitas pembeliannya. “Harapannya, masyaraka bisa kembali belanja di pasar tradisional, memang pandemi ini sangat berdampak bagi kami para pedagang di pasar,” pungkasnya.[mut]

Kunjungi Pelaku UMKM, Cawabup Janji Akan Bantu Modal dan Pemasaran Lamongan, Bhirawa Di tengah Pandemi, Cawabup Lamongan Astiti Suwarni mendorong pelaku UMKM bisa manfaatkan digital. Hal itu diungkapkan oleh Cawabup yang kerap di sapa Astried Wahid saat mengunjungi UMKM yang memproduksi Kebab dan Bakso Ikan di Desa Duriwetan, Kecamatan Maduran, Kabupaten Lamongan.

Selasa (29/09). “Di era digital ini harus dimanfaatkan bagi pelaku UMKM. Jika pasangan Suhandoyo-

Astried menang, kita akan memberdayakan UMKM berupa membantu akses permodalan dan pemasaran,” terangnya.

Selain itu, Cawabup nomor urut 1 itu menilai agar produk UMKM menarik dipasaran, kemasan produk harus diperhatikan sehingga bisa menarik para pembeli. “Doakan agar kita menang, agar bisa memperhatikan lebih lagi untuk pelaku UMKM, kita akan bantu segalanya untuk menaikkan daya saing produk UMKM Lam-

ongan, mulai dari akses modal, pelatihan hingga pemasaran,” jelasnya.

Lebih lanjut, Astried Wahid menjanjikan modal 200 M ke pelaku UMKM, jika dirinya terpilih jadi Bupati dan Wakil Bupati Lamongan.

Sementara menurut pelaku UMKM atau pemilik Kebab dan Pengolahan Bakso Ikan selama 8 tahun, Nasruddin menilai perhatian dari pemerintah kabupaten Lamongan masih kecil, apalagi dimusim pandemi berkurang omsetnya.

Untuk itu dirinya berharap jika pasangan Cabup Cawabup Suhandoyo-Astried menang, bisa mewujudkan janjinya agar lebih memperhatikan pelaku UMKM di Lamongan.

“Alhamdulillah, apa yang dijanjikan bu Astried dapat terwujud dalam realita yang nyata, seperti penambahan modal, pembinaan hingga dibantu pemasaran dalam konteks digital,” jelas owner Kebab dan Pengolahan Bakso Ikan Maduran Lamongan itu.[aha]

SELAYANG PANDANG

Diskoperindag Intens Membranding Ijen Geopark pada Pelaku IKM Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan (Diskoperindag) Kabupaten Bondowoso gencar melakukan percepatan digitalisasi pada pelaku IKM Geoproduk - Ijen Geopark menuju industri 4.0 yang dikemas dalam bentuk kegiatan sosialisasi.

Kepala Diskoperindag Bondowoso, Drs Sigit Purnomo, MM, menyampaikan bahwa hal ini dilakukan guna menyiapkan pelaku IKM (Industri Kecil dan Menengah) untuk kemudian bisa menangkap apa saja yang menjadi peluang bisnis di era industri 4.0 ini. “Menyiapkan pelaku IKM untuk menangkap peluang bisnis di era industri 4.0,” katanya saat dikonfirmasi, Selasa (29/9).

Menurutnya, jika melihat tentang peluang pasar yang saat ini cukup besar dan juga pola bisnis pelaku IKM yang sudah harus mengikuti

perubahan perilaku konsumen.

Maka secara pasti, produsen harus tau apa yang diinginkan dan dibutuhkan konsumen. ”Di era digitalisasi, apalagi di tengah pandemi ini, perubahan perilaku konsumen sangat mendominasi,” urainya.

Sementara itu saat dikonfirmasi ditempat terpisah, Kepala Sekssi Industri Kimia, Tekstil dan Aneka Diskoperindag, Iffah Febriyani, ST, memaparkan bahwa Diskoperindag Bondowoso saat ini intens membranding produk-produk IKM binaannya dengan melakukan sosial-

isasi-sosialisasi. “Demi menuju Ijen Geopark, semua produk IKM binaan kami harus bisa menjadi Geoproduk,” katanya.

Dia mengaku, jika sosialisasi dan pelatihan ini terus gencar dilaksanakan oleh pihaknya kepada para pelaku usaha dari semua komodity.

Yang mana, dari semua kemasan produk IKM ini kemudian ditambahi logo Bondowoso Ijen Geopark.

“Intinya, untuk menonjolkan Ijen Geopark, agar Bondowoso lebih dikenal. Salah satunya melalui produk-produk IKM binaan kami,” terangnya.

Dijelaskannya, dengan menyajikan profil produk yang menarik dengan bermodalkan smartphone.

Maka pelaku IKM bisa menyuguhkan gambar produknya melalui

pasar, dengan menggugah kepada konsumen agar lebih tertarik untuk membeli.

“Selain menyuguhkan produk yang kece, membuat copy wrinting yang dapat memikat hati calon pembeli serta mengisi konten bisnisnya bukan hanya produk akhir saja, tapi mulai dari pemilihan bahan baku, proses produksi dan pelayanan after sales,” jelasnya.

Tak cukup itu, pihaknya meminta agar pelaku IKM untuk memisahkan akun pribadi dengan akun bisnis yang dimilikinya. “Untuk lebih memudahkan menawarkan produknya dan untuk lebih fokus pada lapak penjualannya. Jadi ndak nyampur, akun pribadi dan akun buat dodolan produknya (jualan barang-red),” pungkasnya.[san]

Ihsan Kholil/Bhirawa

Diskoperindag Bondowoso lakukan sosialisasi pada pelaku IKM Geoproduk - Ijen Geopark menuju industri 4.0.

SAMBUNGAN

Rabu Wage, 30 September 2020

Halaman 11

Tunggakan Premi Peserta BPJS Kesehatan Tulungagung Capai Rp 16,3 Miliar l

Sambungan hal 1

ehatan program mandiri maupun yang disubsidi oleh kantor/badan/ lembaga usaha, dengan sisa tunggakan yang wajib dilunasi paling lambat Desember 2021.

“Kebijakan (relaksasi) ini hanya berlaku bagi peserta yang memiliki tunggakan lebih dari enam bulan dan ingin mengakhiri pemberhentian sementara penjaminan peserta dan status kepesertaannya aktif kembali,” kata Nandar.

Ia menjelaskan program relaksasi tunggakan itu telah diatur dalam Perpres Nomor 64 Tahun 2020. Relaksasi tunggakan diberikan hingga batas waktu Desember 2020, dan sisa tunggakannya harus dilunasi paling lambat 31 Desember 2021.

“Bagi peserta PBPU atau jalur mandiri yang ingin mendaftar melalui aplikasi mobile JKN, ada pada menu program relaksasi tunggakan. Sedang apabila ingin mendaftar melalui kantor cabang, harus membawa kartu JKN-KIS, fotokopi kartu keluarga dan KTP,”

katanya.

Selain itu, apabila diwakilkan dapat membawa surat kuasa bermaterai dan fotokopi KTP peserta yang memberi kuasa.

“Dan jika melalui BPJS Kesehatan Care Center 1500 400, pilih menu relaksasi,” kata Nandar.

Peserta yang telah disetujui permohonan relaksasi tunggakannya, dapat melakukan pembayaran keesokan harinya ke kanal-kanal pembayaran yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan, seperti Bank Mitra, PPOB (Alfamart, Kantor Pos, Indomaret, Pegadaian dan berbagai agen pulsa/warung/toko) dan uang elektronik (MCash, Gopay, Ovo, Link Aja, Doku, Dana).

“Intinya, semua kemudahan dan keringanan yang diberikan Negara dalam menjamin kesehatan rakyatnya sebaiknya bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin oleh seluruh peserta JKN-KIS, dengan demikian seluruh peserta JKN-KIS bisa mendapatkan kepastian jaminan kesehatan tanpa harus khawatir secara finansial,” katanya. [ant]

Seluruh Warga Harus Terdata Sambungan hal 1 gatakan, kehadirannya bersama rombongan instansi vertikal maupun OPD di lingkungan Pemprov Jatim untuk bersinergi agar kekuatan lebih utuh dalam melaksanakan berbagai program strategis pemerintah. “Sambungan antara instansi vertikal jika bisa dimaksimalkan, kemungkinan terjadinya koneksi antara satu institusi dengan institusi lain akan bisa terbangun sinergitas,” tutur dia.

Seperti diketahui, sensus penduduk offline ini telah dilakukan sejak 1 September lalu. BPS menerjunkan tim verifikator lapangan sebanyak 32 ribu petugas.

Petugas sensus tersebut door to door ke rumah warga untuk melakukan pencatatan kependudukan.

Selain melakukan verifikasi sensus penduduk, Gubernur Khofifah juga membagikan sertifikat tanah bagi masyarakat di Pamekasan sebanyak 2.096 lembar dan di Sumenep sebanyak 1.372 lembar. Penyerahan sertifikat ini merupakan bagian dari tri juang Kementerian Pertanahan untuk menyertifikasi tanah kepemilikan rakyat. “Di sini ada Kepala Kanwil BPN, Bupati dan Pak Klebun, maka jika ada musala, masjid, pesantren, atau tempat ibadah lain belum tersertifikasi agar segera diproses,” jelas Khofifah.

Sebelumnya, Kepala BPS Jatim Dadang Hardiwan mengakui, progres sensus penduduk per tanggal 28 September, masih ada sebanyak 5 persen warga Jatim yang belum diverifikasi melalui sensus penduduk.

“Progresnya saat ini sudah 95 persen sensus penduduk offline yang kita lakukan. Berbekal data dari Dukcapil, satu per satu data penduduk kita verifikasi dari rumah ke rumah. Kita berharap semua warga tercatat dan terverifikasi dengan kuisioner yang dilakukan,” tegasnya.

Ia menjelaskan bahwa sensus penduduk ini ada beberapa pentahapan, pertama online, yang dilakukan pada awalnya tanggal 15 Februari sampai 31 Maret. Yang kemudian diperpanjang sampai 29 Mei 2020. Dan kemudian dilanjutkan metode offline.

“Secara keseluruhan 6,8 juta penduduk Jatim yang melakukan sensus penduduk secara online atau 17,13 persen dari total penduduk yang ada di Jatim,” kata Dadang.

Setelah tahapan online, maka selanjutnya yang dilakukan oleh BPS adalah pencatatan sensus penduduk secara offline selama bulan September. BPS melakukan verifikasi dan pemeriksaan data penduduk. Data di Dispendukcapil akan menjadi data acuan petugas sensus untuk diverifikasi door to door di lapangan.

Pengecekan dimulai dengan verifikasi daftar penduduk ke Ketua RT kemudian juga dicek dari rumah ke rumah. Yang dilakukan pengecekan adalah termasuk yang sudah melakukan pendataan secara online dan juga yang belum. [tam]

l

Dirikan Resto Pakan Sorgum

Sambungan hal 1 akrab MH Riwansia, selain dapat memudahkan suplai pakan ternak juga memiliki keunggulan lain.

Yakni mudah tumbuh dilahan tadah hujan atau lahan tandus sekalipun. Biaya perawatan juga tidak menuntut biaya yang besar dan sebaliknya biaya perawatan yang dibutuhkan sangat murah. “Makanya saya getol mengajak warga atau petani sekaligus peternak untuk intens menanam sorgum. Ini untuk memudahkan dalam memenuhi stop pakan ternak,” jelas Udin.

Mantan Sekretaris DPKH Kabupaten Situbondo itu menambahkan, ada nilai ekonomis yang terkandung dalam tanaman sorgum. Udin membeberkan, selain bisa dikonsumsi untuk pakan ternak, ternyata sorgum juga bisa dikonsumsi sebagai pengganti beras di tengah masyarakat.

“Rasanya enak sekali. Apalagi dirubah menjadi nasi goreng sangat lezat. Itu tampak saat tadi kami mengkonsumsi sorgum dengan menu nasi goreng,” jelas Udin.

Udin merasa gembira, karena lambat laun, ajakan dirinya kepada masyarakat untuk ikut menanam sorgum mendapat tanggapan yang luar biasa. Dalam waktu pendek saja, kini ada puluhan hektare lahan yang mulai di tanami sorgum. Salah satu contohnya, ada banyak lahan di Desa Klatakan, Kecamatan Kendit, Kabupaten Situbondo sudah mulai memasuki masa panen komoditas tanaman sorgum,” tuturnya.

Kata Udin, dengan tanaman sorgum, pakan ternak bisa diproduksi lebih hemat, tentunya dengan kualitas tinggi. Harganya pun lebih murah dibandingkan harga pakan saat ini. “Harga jerami saja Rp 1.500/kgnya padahal kualitasnya tidak jelas. Sedangkan sorgum, cukup Rp 800/kg dengan kadar kualitas standar untuk kebutuhan produktivitas ternak,” kupas Udin.

Kelebihan lainnya, imbuh Udin, sorgum bisa dikelola dengan teknologi yang berbasis tinggi untuk selanjutnya diubah menjadi pakan ternak. Untuk mewadahi aspirasi tersebut, aku Udin, kini Pemkab Situbondo berencana mendirikan resto, yang menjadi tempat pengolahan sorgum. [awi]

l

19 Ribu Melanggar, Denda Capai Rp 838 Juta l

Sambungan hal 1

gar Prokes tidak menggunakan masker. Dan juga masih dijumpai kerumunan dan tidak menjaga jarak saat berada di tempat umum.

Sementara untuk jumlah pelanggar yang mendapat teguran ada 426.332 orang. Rinciannya, ada 328.161 yang mendapat teguran lisan dan 98.171 mendapat teguran tertulis. “Sedangkan pelanggar yang mendapat sanksi kerja di fasilitas umum ada 78.769 orang,” bebernya.

Masih kata Yudo, ada juga 34 tempat usaha yang terpaksa

ditutup karena melanggar protokol kesehat­an. Sedangkan yang disita KTPnya ada 8.441 orang dan sanksi kurungan ada satu orang. Pihaknya juga mengimbau masyarakat senantiasa mentaati protokol kesehatan yang telah disosialisasikan Pemerintah dan Forkopimda.

“Kami imbau kepada masya­ rakat untuk menaati protokol kesehatan yang sudah ada. Hal ini untuk memutus mata rantai penularan Covid-19,” pungkasnya.

Dihubungi terpisah, Sekretaris Satpol PP Pemprov Jatim, Slamet Setyoaji menjelaskan,

mereka yang mendapat sanksi kerja di fasilitas umum wajib menjalankan hukuman tersebut.

“Biasanya mereka akan diberikan jadwal untuk kerja di fasilitas umum, seperti lokasi pemakaman, Liponsos. Rata-rata mereka bekerja sosial selama 3-4 jam,” katanya.

Ia berharap masyarakat memiliki kesadaran mentaati Prokes untuk mencegah penyebaran Covid19. “Sanksi kerja sosial maupun denda itu agar masyarakat jera dan mematuhi protokol kesehatan,” katanya. [bed, wwn]

OPOP ini. Selain untuk meningkatkan pesantren unggulan agar berkontribusi yang lebih besar lagi kepada masyarakat luas secara ekonomi dan kesejahteraan,” papar mantan Kepala Biro Humas Protokol Pemprov Jatim ini.

Jangkauan publikasi dari OPOP yang terdiri dari Santri preneur, pesantrenreur dan sosio preneur.

Sehingga pada kegiatan Podcast diperuntukkan pada 12 pondok pesantren. Podcast itu sendiri diambilkan narasumber dari pengasuh ponpes, alumni pesantren dan pelaku usaha di lingkungan pesantren yang telah berhasil bisnisnya. “Podcast ini semacam Radio Online. Yang kemudian hasilnya kita bisa pasang ke Radio-radio serta media social,” paparnya.

Sedangkan Kopilaroborasi secara anggarannya lebih besar dari-

pada podcast. Ini nanti dikemas Semacam talkshow. Salah satunya mengangkat Tema kemandirian pangan berbasis pesantren dari akademisi, perbankan, tim OPOP dan pesantren di Nganjuk yang konsen di pertanian organik.

“Audiensi kopilaborasi itu selain pesantren juga santri se Jatim juga masyarakat umum,” sebutnya.

Dinas Kominfo mendukung upaya agar OPOP ini berhasil menciptakan santripreneur sebanyak mungkin di Jatim. Sebab banyak pesantren yang sudah memiliki produk tapi belum terpublikasi secara luas dengan cara podcast dan kopilaborasi.

“Kita juga menyiapkan produk promosi dan informasi. Seperti video profile yang ditayangkan di Youtube, ataflyer dan medsos serta website,” pungkasnya. (geh)

Tunjang OPOP, Garap Podcast dan Kopilaborasi

l

Humas BPJS Kesehatan Cabang Tulungagung

Kepala BPJS Kesehatan M. Idar Aris Munandar saat diwawancarai awak media di Tulungagung, Selasa (29/9).

Sambungan hal 1

podcast dan Kopilabirasi maka produk dari pondok pesantren bisa diplublikasikan. Selain itu masing-masing pondok pesantren berbeda dalam hal bidang kekuatan usaha. Ada yang usaha air dalam kemasan, ada pengelolaan bahan pangan hasil perikanan, mengolah sabun dan konveksi.

“Pondok pesantren yang sudah berhasil ini yang dipilih oleh tim OPOP pantas untuk dipublikasikan,” jelasnya, Selasa (29/9).

Tujuannya, kata Benny, agar masyarakat biar tahu, kemudian antar pondok pesantren termotivasi untuk melakukan keberhasilan hal yang sama. “Kita sudah terplaning dengan baik mana saja ponpes yang berhasil dan menjadi narasumber untuk sosialisasi

Khofifah Pastikan EWS Berfungsi l

Sambungan hal 1

mitigasi bencana. EWS telah dipasang di beberapa titik yang kemungkinan beresiko.

“Keberadaan EWS ini penting juga untuk diketahui warga supaya alat tersebut dicek fungsinya secara berkelanjutan. Jangan sampai alat ini setelah dipasang tidak dicek sehingga ketika ada resonansi tertentu atau magnitudo tertentu alat tidak berfungsi optimal,” jelas gubernur perempuan pertama di Jatim tersebut.

BMKG, lanjut Khofifah, juga telah meminta didampingi dalam pemasangan dan proses tersebut telah berjalan. Di samping EWS, BPBD Jatim juga telah menyiapkan desa tangguh dalam menghadapi kemungkinan bencana. Artinya, mereka yang ada di desa tersebut sudah dilatih untuk melakukan mitigasi hingga evakuasi bencana yang sudah diprediksi secara scientific berpotensi terjadi tsunami.

Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan (PK) BPBD Provinsi Jatim, Gatot Soebroto menjelaskan, 8 Kabupaten di sisi Selatan Jatim berpotensi tsunami lantaran berada di lempeng Indo-Australia. Adapun 8 Kabupaten ini adalah Banyuwangi, Jember, Lumajang, Malang, Blitar, Tulungagung, Trenggalek dan Pacitan.

“Potensi tsunami ini sudah disampaikan dari tahuntahun sebelumnya. Sehingga sejak Juli hingga Agustus 2019, sudah dilalukan mitigasi bencana ke delapan Kabupaten tersebut. Yakni dengan melakukan Ekspedisi Destana (Desa Tangguh Bencana) Tsunami,” katanya.

Ia menjelaskan, mitigas bencana itu dilakukan melalui anggaran BNPB bekerjasama dengan BPBD Kabupaten/Kota dan Provinsi, serta Tim Pentahelik.

Diantaranya akademisi, Pemerintah, dunia usaha, masyarakat dan media. Ekspedisi Destana Tsunami ini dilakukan mulai dari Banyuwangi sampai Pacitan.

Ekspedisi tersebut masyarakat diberikan edukasi terkait apa itu tsunami, penyebab tsunami dan apa yang harus dilakukan bilamana tsunami itu terjadi.

Edukasi itu diberikan ke semua Desa yang berada di wilayah pesisir Selatan Jawa, yakni 8 Kabupaten yang berpotensi tsunami.m “Pemerintah Provinsi juga sudah memasang ramburambu terkait sistem peringatan dini atau EWStsunami dibeberapa titik,” jelasnya. [tam,bed]

7 Kecamatan di Sumenep Alami Kering Kritis l

Sambungan hal 1

pada bantuan pemerintah.

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sumenep, Abd Rahman Riadi mengatakan, 7 kecamatan yang mengalami kekeringan kritis itu yakni Kecamatan Pasongsongan, Ambunten, Rubaru, Batuputih, Batang-batang, Saronggi dan Talango.

Sebagian warga yang ada di kecamatan tersebut sangat kekurangan air bersih dalam kebutuhan sehari-hari.

Baik untuk kebutuhan minum warga maupun hewan ternak peliharaannya.

“Ada 28 desa yang saat ini sangat membutuhkan air bersih. Puluhan desa itu tersebar di 7 kecamatan. Kecamatan itu memang sudah langganan setiap tahun, pada musim kemarau,” kata Abd. Rahman Riadi, Selasa (29/9).

Untuk memenuhi kebutuhan warga Abd. Rahman Riadi atas air bersih di 28 desa itu, pihaknya Kepala BPBD Sumenep

mengaku telah menyiapkan pendistribusian air bersih sesuai mengajukan permohonan dari masing-masing desa yang mengalami kekeringan.

Ia juga menegaskan akan memprioritaskan kebutuhan warga yang ada di 28 desa itu. Sebab, kondisi 28 desa itu sangat memprihatinkan. “Dalam waktu dekat kami akan mendistribusikan air bersih ke desa-desa yang mengalami kekeringan itu. Kami memprioritaskan desa yang mengalami kekeringan kritis seperti di 28 desa itu,” ucapnya.

Ia memprediksi, kekeringan yang mengakibatkan kekurangan air bersih ini akan terus bertambah. Mengingat, saat ini masih baru masuk pertengahan musim kemarau. Untuk itu, pemerintah daerah telah menyiapkan air bersih bagi warga yang ada di daerah kekeringan tersebut. Suplai air bersih ke daerah kekeringan itu akan dilakukan hingga datang musim hujan.

“Ke depan pasti ada penambahan

wilayah kekeringan. Tapi, kami telah menyiapkan bantuan air bagi warga.

Bantuan itu secara gratis, warga tinggal menyediakan tempat air di rumahnya,” terangnya.

Bencana kekurangan air bersih disejumlah desa itu memang terjadi setiap musim kemarau. Hal itu bukan berarti tidak ada upaya dari Pemda, hanya saja masih belum terakomodir secara keseluruhan. Sudah ada program pengeboran di sejumlah desa untuk memenuhi kebutuhan air bersih, utamanya saat tiba musim kemarau.

Bagi desa yang tidak memiliki sumber air, untuk sementara waktu telah diambilkan dari desa terdekat dengan cara mengalirkan air bersih melalui pipa. “Selama ini sudah banyak program pengeboran air. Tapi masih belum tersentuh semua. Ada desa yang memang sulit mencari sumber air, akhirnya kami melakukan pipanisasi,” tegasnya. [sul]

Sementara Tinggal di Griya Wredha, akan Terima Intervensi Permakanan Tiap Hari l

Sambungan hal 1

rumah tak layak huni dan setelah mendapatkan perintah dari Wali Kota Risma, ia langsung turun ke rumah Nenek Yami itu.

Jajaran Dinsos tiba di rumah Nenek Yami sekitar pukul 07.00 WIB. Namun, setelah ditelusuri, ternyata nenek tersebut sedang berdagang sayuran di pasar.

Akhirnya seketika itu juga, ia bergegas menuju pasar dan membawa Nenek

Yamik pulang ke rumah.

“Di situ kami sampaikan bahwa rumahnya akan kami bedah. Lalu kami tawarkan untuk sementara waktu untuk tinggal di Panti Jompo Griya Weda, Jambangan, Surabaya, sembari menunggu rumahnya direnovasi,” kata Suharto Wardoyo di Griya Weda, Selasa (29/9).

Anang, sapaan akrab Suharto Wardoyo menjelaskan, saat ini nenek kelahiran Surabaya, 1938 tersebut sedang berada di dalam kamar Griya Wredha.

Saat tiba di lokasi, ternyata kedatangan Nenek Yami disambut hangat oleh para petugas. Namun sebelum dibawa ke kamarnya, para petugas terlebih dahulu melakukan pemeriksaan. Mulai dari cek suhu tubuh hingga tensi darahnya.

“Sekarang sudah kami proses untuk perbaikan rumah Nenek Yami. Kita sudah periksa kesehatannya, nanti juga akan kami swab dari puskesmas terdekat. Mengingat Nenek Yami mobilitasnya ke pasar setiap hari,” urai dia.

Setelah itu, nantinya Nenek Yami akan mendapat intervensi berupa permakanan dari Pemkot Surabaya setiap harinya. Tidak hanya itu, hingga kini Nenek Yami juga telah menerima Bantuan Sosial Tunai (BST) dari Kementerian Sosial (Kemensos). “Untuk intervensi BST sudah beliau terima yang disalurkan melalui Kantor Pos Kebon Rojo. Beliau juga akan menerima bantuan permakanan dari pemkot,” pungkasnya. [*]

Rabu Wage, 30 September 2020

PILKADA SERENTAK

Halaman 12

Pilwali Surabaya Diwarnai Jurkam Kepala Daerah Surabaya, Bhirawa Pertarungan di Pilkada Surabaya 2020 bakal sengit. Pasalnya, kepala daerah bakal menjadi juru kampanye (jurkam) pada masing-masing pasangan calon Eri Cahyadi-Armuji dan lawannya Machfud Arifin-Mujiaman.

Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini dipastikan menjadi jurkam paslon nomor urut 1 yang diusung PDI Perjuangan. Sedangkan, paslon nomor urut 2 yang diusung delapan partai politik ini yang menjadi jurkam adalah Wakil Gubernur Jatim, Emil Elestianto Dardak. Dua kepala daerah dari Pemkot Surabaya dan Pemprov Jatim ini dipastikan turun langsung mendukung paslon yang diusung.

Seperti yang disampaikan Ketua Bappilu DPC PDI Perjuangan Surabaya, Anas Karno. Pihaknya menyebut, Tri Rismaharini memiliki sederet prestasi dan sudah terbukti berhasil menata kota Surabaya. "Insya Allah beliau nanti menjadi juru kampanye bagi Mas Eri Cahyadi dan

Cak Armudji," ujarnya.

Anas menyebut Risma memiliki pendukung loyal dari kalangan masyarakat yang sudah merasakan perubahan di Surabaya. Hal itu yang akan mendulang suara cukup signifikan.

"Warga Surabaya sudah bisa merasakan perubahan di Surabaya yang dirasakan masyarakat. Bu Risma punya andil besar disitu," imbuhnya.

Sementara, Emil Elestianto Dardak pun demikian. Partai Demokrat Surabaya juga mengusulkan Emil Elestianto Dardak sebagai jurkam Machfud Arifin-Mujiaman.

Hal itu dikemukakan Ketua DPC Partai Demokrat Kota Surabaya, Lucy Kurniasari. Ia menanggapi turunnya Tri Rismaharini sebagai jurkam pasangan Eri Cahyadi-Armuji.

Memurut Anggota Komisi IX DPR RI tersebut, Emil Dardak diusulkan sebagai jurkam bertujuan untuk memenangkan pasangan Machfud Arifin-Mujiaman pada 9 Desember 2020. "Partai Demokrat all out untuk memenangkan MAMujiaman. Semua kekuatan partai kami turunkan full team bersama partai koalisi lainnya," tegas Ning Surabaya tahun 1986 ini.

Lucy menambahkan, Emil Dardak merupakan sosok muda yang dapat menjadi panutan kaum milenial Surabaya. "Kalau Pak Emil Dardak sebagai jurkam, maka kaum milenial Surabaya akan bergairah dan menjadi melek politik. Sehingga pada 9 Desember 2020 MA-Mujiaman menang, Insya Allah," tegas Lucy optimis.

Terpisah, Anggota Komisi A DPRD Jatim, Hadi Dediansyah menyebut turunnya kepala daerah menjadi jurkam dinilai wajar. Pasalnya, Pilwali Surabaya sangat menarik karena menyimbolkan Surabaya merah mela-

Emil Elestianto Dardak

wan Surabaya pelangi.

"Saya rasa semua bisa menjadi jurkam, termasuk ketua partai di semua tingkatan. Tergantung kepentingan partai masing-masing, juga kepentingan para pejabat yang sedang berkuasa atau mungkin yg mau

Tri Rismaharini

selesai masa baktinya," jelasnya.

"Jadi perlu ada yg meneruskan Kebaikannya juga ada yang mau menggantikan yang lebih baik yaitu maju kotanya dan makmur Warganya," tambah politisi Partai Gerindra dari Dapil Surabaya ini.

Dedi, sapaan akrab Hadi Dediansyah menegaskan bahwa perlu menjadi perhatian khusus kebijakan atau tindakan dalam kampanye nanti. "Jangan ada keberpihakan karena pemilih surabaya sudah cerdas tidak bisa dibodohi lagi," pungkasnya. [geh]

PANGGUNG DAERAH

Ambulan Desa yang masih dibranding gambar petahana.

Bawaslu Deadline Plt Bupati Terkait APK Petahana Jember, Bhirawa Badan Pengawas Pemilu (Banwaslu) Kab. Jember memberikan tenggat waktu tiga hari kepada Plt. Bupati untuk mencopot seluruh gambar Bupati Faida yang masih terpasang di lingkungngan OPD maupun di kendaraan dinas dan ambulan desa. Jika tidak dilakukan, Bawaslu akan melakukan pencopotan secara paksa.

Hal ini disampikan oleh Ketua Bawaslu Jember Imam Tabrony Pusaka kepada media, Selasa, (29/9). Tabrony berharap agar OPD masing-masing-masing yang melakukan penutupan gambar tersebut." Seperti ambulan, Dinas Kesehatan yang melakukan penutupan. Jika petugas yang akan melakukan penutupan, dikawatirkan akan rusak, karena ini juga menyangkut aset pemerintah. Namun jika dalam waktu yang ditentukan, tidak dilakukan terpaksa kami sendiri yang akan di turun melakukan penutupan," jelas Tabrony.

Menurut Tabrony, sejak ditetapkanya Faida sebagai salah satu kontestan pilkada, semua APK harus dibersihkan termasuk paslon lain." Ini sesuai aturan, sejak 26 September 2020 hingga lima hari ke depan, kami (Bawaslu) fokus terhadap pembersihan APK. Diakaui memang SDM Bawaslu sangat terbatas, sedang APK banyak bertebaran, termasuk milik petahana," ungkapnya. [efi]

FBPD Butuh Bupati yang Peduli Kesehatan dan Pendidikan Sidoarjo, Bhirawa Bupati Sidoarjo mendatang diharapkan mampu menyediakan sarana kesehatan murah, pendidikan gratis sampai SLTP dan mensejahterakan warga Sidoarjo lebih baik.

Itulah yang diinginkan Forum Badan Permusyawaratan Desa (FBPD), bahwa calon bupati dan wakil bupati Sidoarjo terpilih harus memiliki pengalaman di bidang birokrasi pemerintahan.

Ketua FBPD Kabupaten Sidoarjo Sigit Setiawan S.Sos, saat diwawancarai wartawan, Selasa (29/9). "Kita butuh perubahan yang lebih baik untuk Sidoarjo dengan Pilkada 2020 ini. FBPD sebagai sebuah forum lembaga desa, memiliki harapan calon kepala daerah Sidoarjo yang memimpin nanti,memiliki pengalaman luas dalam bidang pemerintahan.

Karena bagaimanapun juga, kepentingan kita adalah kesejahteraan masyarakat Sidoarjo termasuk juga para anggota BPD di Sidoarjo," ujar Sigit Setiawan.

Menurut Sigit, FBPD akan melakukan komunikasi dengan para penyelenggara pilkada 2020 termasuk Bawaslu maupun KPU, untuk mencari format yang tidak melanggar aturab, dalam berkomunikasi dengan para calon kepala daerah Sidoarjo 2020.

"Kita ingin melakukan komunikasi dengan calon kepala daerah, untuk mengetahui visi dan misinya dalam bidang pemerintahan desa termasuk soal BPD," ujar Sigit setiawan. [hds]

Hilmi Husain/bhirawa

Cawali Kota Pasuruan, Raharto Teno Prasetyo saat menyapa pedagang dan warga di Pasar Besar, Kota Pasuruan, Selasa (29/9).

Sapa Warga, Teno Bagikan Masker dan Hand Sanitizer ke Pasar Besar Pasuruan, Bhirawa Calon Wali Kota (Cawali) Pasuruan, Raharto Teno Prasetyo melakukan kampanye di Pasar Besar, Kota Pasuruan, Selasa (29/9). Di pasar tradisional itu, pasangan calon (paslon) nomer urut dua, Raharto Teno Prasetyo-Moch Hasjim Asjari (TEGAS) menyapa warga sekaligus membagikan ratusan masker dan hand sanitizer kepada pedagang hingga pengunjung. "Jaga protokol kesehatan dan maskernya dipakai," ujar Raharto Teno Prasetyo.

Saat blusukan, Teno sapaan akrabnya, sempat mengajak ngobrol para peda-

gang dan pengujung terkait persoalan pasar hingga harga bahan pokok.

Layaknya seorang pembeli, Teno juga mampir membeli bawang merah, bawang putih dan lombok besar. Tak hanya itu, buah-buahannya juga dibelinya yang kemudian dibagikan ke pengunjung. Jajanan gorengan juga dibelinya memastikan takaran perkembangan perekonomian.

Hal itu untuk mengetahui tingkat perkembangan perekonomian di tengah-tengah pndemi Covid-19 di Kota Pasuruan.

"Kami datang kesini untuk meminta pangestu masyarakat di Kota Pasuruan untuk melanjutkan kepemimpinan saya.

Sekaligus untuk mengetahui tingkat kepatuhan masyarakat pada protokol kesehatan. Salah satunya memakai masker saat di luar rumah," kata Teno.

Teno juga memberikan edukasi pada para pedagang maupun pengunjung, yakni membagikan masker agar langsung dipakai. "Harapannya seluruh warga Kota Pasuruan saat beraktifitas ke luar rumah selalu pakai masker. Ini untuk protokol new normal dalam kehidupan sehari-hari," jelas Teno.

Tak hanya itu, pihaknya datang ke pasar tradisional untuk mengetahui tingkat harga kebutuhan pokok hingga

daya beli masyarakat di tengah-tengah pandemi Covid-19. Hasilnya, harga kebutuhan pokok relatif stabil dan cenderung turun. "Hasil dari blusukan ini, harga kebutuhan pokok stabil dan bahkan ada yang turun. Tingkat daya beli masyarakat normal," tegas Teno.

Selanjutnya, Teno melanjutkan kampanye ke terminal wisata di Kelurahan Kandangsapi, Kota Pasuruan. Di lokasi, calon yang diusung PDI Perjuangan, Partai Hanura, Partai Gerindra dan Partai Nasdem, sempat berbincang-bincang santai dengan para tukang becak wisata religi. [hil]

NU Sidoarjo Bersikap Netral di Pilkada 2020

Ketua PC LP Ma'arif NU Sidoarjo Misbahuddin

Sidoarjo, Bhirawa Dalam menyikapi Pilkada 2020 Kabupaten Sidoarjo pada 9 Desember 2020 mendatang. PC Lembaga Pendidikan Ma'arif NU Kabupaten Sidoarjo bersikap netral sesuai dengan arahan-arahan dari PWNU dan PC NU Sidoarjo. Tidak akan berpihak kepada Paslon Bupati dan Wakil Bupati Sidoarjo siapapun.

"Namun kami hanya menitipkan beberapa program LP Ma'arif NU Sidoarjo yang harus diakomodir, yang harus dipelajari, yang harus dijabarkan oleh masing-masing calon. Jadi kami hanya menitipkan program pendidikan, khususnya di LP Ma'arif. Semoga ketiga Paslon ini menerima den-

gan baik," ungkap Ketua PC LP Ma'arif NU Kabupaten Sidoarjo Misbahuddin, (29/9) kemarin.

Lanjutnya, jadi dengan tegas hingga saat ini sikap kami ada sesuai dengan arahan PWNU, PW LP Ma'arif, PCNU Sidoarjo dengan sangat netral.

Karena ini sebuah lambaga, kami mengemban amanat umat, amanat masyarakat, tugasnya hanya mengembangkan pendidikan di lingkungan Ma'arif NU Sidoarjo.

Oleh karena itu, saya berharap kepada ketiga Paslon terbuka dengan pendidikan di Sidoarjo, khususnya LP Ma'arif Sidoarjo. "Adapun program kami yang utama adalah menjadikan sekolah atau menjadikan madrasah

unggul dan lulusan yang bermtutu.

Program ini sangat prospek, dan beberapa hari ini kita akan mengadakan workshop untuk mewujudkan program tersebut," tegasnya.

Ia juga mengaku, kalau pihaknya juga mendapatkan tamu dari ketiga Paslon Bupati dan Wakil Bupati Sidoarjo. Mereka hanya sowan saja, kunjungan biasa, tidak ada paparan visi misi, tidak ada ajakan dukung mendukung. Jadi, mereka ini semua saudara yang ingin memperbaikan Kabupaten Sidoarjo. "Jika ada isu LP Ma'arif cenderung mengarah ke salah satu Paslon itu tidak benar. Sekali lagi saya tegaskan. Itu sangat tidak benar," tegas Misbahuddin. [ach]

GALERI KAMPANYE

Bawaslu Jatim Pastikan Foto Risma di APK Tak Melanggar PKPU Koordinator Divisi Sengketa Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jatim, Totok Hariyono, memastikan jika Tri Rismaharini selaku Ketua DPP Bidang Kebudayaan PDI Perjuangan, tidak melanggar aturan jika fotonya dipasang dalam alat peraga kampanye (APK) pemilihan kepala daerah (Pilkada) Surabaya. Walaupun saat ini Risma menjabat sebagai wali kota Surabaya.

Oleh: Zainal Ibad, Kota Surabaya

Bawaslu Jatim memastikan jika foto Ketua DPP PDI Perjuangan Tri Rismaharini yang dipasang di APK Cawali Surabaya Eri Cahyadi tidak melanggar aturan PKPU.

Kepastian tidak melanggar itu disampaikan Totok, jika melihat aturan yang tercantum dalam Pasal 24 ayat (3) dan Pasal 29 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan

Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

"Tidak masalah dan tidak melanggar aturan jika kepala daerah fotonya dipasang di APK, selama kepala daerah itu termasuk pengurus partai.

Yang tidak boleh itu, kepala daerah yang tidak menjadi pengurus partai.

Apapun alasannya, kalau tidak pengurus partai tidak boleh fotonya dipasang di APK," tegas Totok, saat dikonfirmasi, Selasa (29/9).

Meski tidak melanggar aturan, jelas Totok, tetap ada rambu-rambunya. Yakni dalam APK tersebut tidak boleh menyebut jabatannya sebagai pejabat publik. Seperti menyebut sebagai wali kota atau bupati. Selain itu, juga tidak boleh mengenakan pakaian dinas resmi.

Sebab hal itu akan berbenturan dengan aturan lain.

"Kalau dalam APK itu, contohnya Bu Risma memakai baju batik atau memakai baju partai tidak masalah.

Tapi kalau memakai baju dinas wali

kota atau di bawahnya nama Risma ada tulisan wali kota Surabaya sebagai keterangan, itu yang melanggar," ungkapnya.

Terkait larangan-larangan dalam APK, Totok menjelaskan, dalam APK tidak boleh berisi tentang SARA (suku, agama, ras dan antar golongan) dan menempelkan lambang negara. "Jadi saya tegaskan lagi, selama kepala daerah itu menjadi pengurus partai boleh fotonya dipasang di APK. Yang tidak boleh adalah yang tidak memiliki jabatan partai. Sebab banyak kepala daerah yang tidak memiliki jabatan di partai meski diusung partai," tandasnya. [*]