Binder30sept2015

Harian Bhirawa Ditunjuk kembali sebagai sarana pengumuman iklan tender/lelang pemerintah di seluruh Jawa Timur berdasarkan SK Gubernur No.188/343/ KPTS/013/2011

HARIAN

Karena netralitas PNS itu sudah diatur secara tegas dan jelas pada UU ASN,’’

IKLAN/ LANGGANAN

031-5615454

Baca Hal 4

Harga Langganan Rp 55.000/bulan Eceran Rp 3.000

Pj Bupati Gresik Akmal Boedianto

Rabu Pahing, 30 SEPTEMBER 2015

http://www.harianbhirawa.co.id

30 SEPTEMBER 2015

AGENDA HARI INI

 Gubernur H Soekarwo 09.00 Menerima Dubes Australia

 Wagub H Saifullah Yusuf 07.00 Di Ruang Kerja 19.00 Dinner Bersama Konjen Jepang di Rumah Kediaman Konjen

 Sekdaprov H Akhmad Sukardi Tugas di Jakarta

Kurang Persyaratan, Anggaran Hibah Kesbangpol Tak Teserap Madiun, Bhirawa Anggaran bantuan hibah 2015 yang berada di Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Madiun tidak terserap maksimal karena kurangnya persyaratan pencairan lembaga penerima bantuan.

Data Kesbangpol Kota Madiun mencatat, total dana hibah yang bersumber dari APBD Kota Madiun 2015 mencapai Rp 450 juta. Dari jumlah tersebut, diperkirakan besaran dana yang terserap atau dicairkan hanya sekitar Rp 20 juta saja.

“Dari 134 Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) yang ada di Kota Madiun, hanya empat lembaga saja yang berbadan hukum,” ujar Kepala Kesbangpol Kota Madiun Bambang Subanto kepada wartawan, Selasa (29/9).

Menurut dia, karena keempat lembaga tersebut telah berbadan hukum, maka secara otomatis pengurus lembaga bersangkutan dapat mengajukan pencairan dana ke Kesbangpol yang nantinya diteruskan ke Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) setempat.

Adapun anggaran yang dapat dicairkan masing-masing lembaga sesuai dengan aturan yang berlaku, maksimal hingga Rp 5 juta.

Keempat lembaga yang sudah berbadan hukum tersebut antara lain, Perhimpunan Purnawirawan

 ke halaman 11

Surabaya Tak Terpengaruh Putusan MK Surabaya, Bhirawa Mahkamah Konstitusi (MK) telah mengambil putusan atas Permohonan Uji UU (PUU) tentang Pilkada, khususnya mengenai pasal calon tunggal.

Dalam amar putusannya, MK mengabulkan sebagian pengajuan pemohon. Seluruh frasa yang bermakna setidaknya dua pasangan calon (paslon) atau paling sedikit dua paslon dapat diterima dalam bentuk paslon tunggal dengan paslon kotak kosong yang ditampilkan pada kertas suara.

Dengan demikian, seluruh tahapan Pilkada tetap dapat dilanjutkan. Jika pada hari pemungutan dan penghitungan suara ternyata paslon gegeh bagus/bhirawa tunggal menang terhadap Didik Prasetyono paslon kotak kosong, maka paslon calon tunggal ditetapkan sebagai calon terpilih. Sebaliknya, apabila paslon tunggal kalah terhadap paslon kotak kosong maka Pilkada diulang atau ditunda sampai pada pemilihan selanjutnya.

Tiba di Tanah Air, Jamaah Haji Kloter I Sujud Syukur Surabaya, Bhirawa Jamaah haji yang tergabung dalam kloter 1 Embarkasi Surabaya langsung melakukan sujud syukur saat menginjakkan kaki di Tanah Air, Selasa (29/9).

Sujud syukur itu dilakukan baik di Bandara Juanda dan Asrama Haji Sukolilo.

“Alhamdulillah, saya bisa sampai lagi di Tanah Air de-

ngan selamat tanpa ada kendala yang berarti,” kata M Ikwan, salah seorang jamaah haji asal Surabaya, Selasa (29/9).

Ia mengemukakan, saat melaksanakan ibadah haji tahun ini dia bisa selamat dari berbagai macam cobaan yang terjadi di tanah suci tersebut.

“Alhamdulillah, tidak ikut menjadi korban dalam peristiwa

maut yang terjadi di Tanah Suci, baik musibah jatuhnya crane dan tragedi di Mina yang menewaskan banyak jamaah dari berbagai negara,” katanya.

Legal and Communication Bandara Internasional Juanda, Liza Anindya mengatakan, sebanyak 448 jamaah haji kloter 1 tiba di Juanda dengan menaiki pesawat Saudi Arabia Airlines

Pemprov, Bhirawa Pendaftaran seleksi terbuka pengisian jabatan tinggi pratama atau setingkat kepala SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) di lingkungan Pemprov Jatim telah dibuka. Pendaftaran dimulai sejak 28 September dan berakhir 4 Oktober.

Pendaftaran dilakukan dengan membuat surat lamaran sesuai dengan jabatan yang diminati, yang ditujukan kepada Panitia Seleksi Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Pemprov Jatim bermaterai Rp 6.000. Surat lamaran disampaikan secara langsung ke panitia, tepatnya ke Bidang Mutasi Pegawai Badan Kepegawaian Daerah

(BKD) Provinsi Jatim, Jalan Jemur Andayani 1 Surabaya.

Surat lamaran yang dikirim dilengkapi persyaratan-persyaratan di antaranya fotocopy ijazah yang dilegalisir, fotocopy SK kenaikan pangkat terakhir yang dilegalisir, fotocopy SK pengangkatan dalam jabatan terakhir yang dilegalisir, fotocopy Surat Tanda Tamat Pendidikan Pelatihan (STTPP)

 ke halaman 11

Saiful Ilah

Sentil..  Warga Sidoarjo Ramai-ramai Bayar Pajak  Yang bawah patuh, yang atas hobi ngemplang  UKS Harus Bisa Ubah Perilaku Siswa  Keteladanan guru dan orangtua dalam berperilaku juga menentukan  Yakobus Musa, DPO Super Istimewa  Yang istimewa biasanya mahal

Diklat kepemimpinan tingkat II, atau surat keterangan sedang mengikuti Diklat kepemimpinan tingkat II, surat keterangan lulus seleksi mengikuti diklat kepemimpinan tingkat II dari Badan Pendidikan dan Pelatihan (Badiklat) Provinsi Jatim.

Lalu fotocopy DP-3 tahun 2013 dan SKP tahun 2014 yang dilegalisir, daftar riwayat hidup, surat persetujuan atasan langsung, surat keterangan dari kepala SKPD bahwa tidak sedang dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat, Surat Pernyataan Pakta Integritas

 ke halaman 11

Jamaah haji yang tergabung dalam kloter 1 Embarkasi Surabaya melakukan sujud syukur saat menginjakkan kaki di Asrama Haji Sukolilo, Selasa (29/9).

kariyadi/bhirawa

Sekdakot Mojokerto Mas Agoes Nirbito (tengah) bersama Wakil Ketua DPRD (kanan) dan Direktur Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan dan Kerjasama Dirjen Biro Administrasi Kewilayahan Kemendagri, Selasa (29/9) kemarin.

Area Budi Daya Ikan di Malang Diperluas

Malang, Bhirawa Pemkab Malang terus berupaya memperluas area pengembangan budi daya ikan air tawar melalui program mina tani di sejumlah kawasan pertanian padi (sawah) yang ada di wilayah itu.

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kabupaten Malang M Nasri Abdul Wahid mengatakan setiap tahun ditargetkan ada tambahan luasan area budi daya ikan air tawar melalui mina tani seluas 5 hektare.

Saat ini baru ada 20 hektare sawah yang

 ke halaman 11

 ke halaman 11

Kota Mojokerto Bakal Dimekarkan Jadi Tiga Kecamatan

Tak Kenal Maka Tak Sayang mat di Desa Kedungsukodani, Kec Balonbendo, ia berpisah dengan rombongan bus peserta safari salat Jumat dan meluncur sendiri bersama Patwal ke Kec Tarik. ‘’Sayang kalau tak datang, s e telah a c ara ini

Selasa kemarin sekitar pukul 14.00. Jadwal pesawat kloter pertama ini seharusnya tiba di Bandara Juanda sekitar pukul 09.30, namun sempat tertunda selama empat jam lebih karena alasan teknis. Tak beberapa lama jamaah kloter 2 juga datang.

Lelang Jabatan di Pemprov Jatim Dibuka

 ke halaman 11

SAAT kampanye Pilbup Sidoarjo 2015 ini, calon incumbent Bupati Saiful Ilah memiliki kesibukan luar biasa.

Setiap undangan dari masyarakat Sidoarjo yang ditujukan padanya, ia memastikan untuk datang.

Menurutnya, kalau masyarakat tidak kenal dirinya, maka nanti tidak akan sayang saat waktu coblosan itu tiba. Karena itu, ia tidak menyia-nyiakan setiap undangan dari masyarakat Sidoarjo untuk hadir.

Seperti akhir pekan lalu, usai melakukan kegiatan safari salat Ju-

trie diana/bhirawa

Kota Mojokerto, Bhirawa Pemecahan wilayah Kota Mojokerto menjadi tiga kecamatan tinggal selangkah lagi.

Kemendagri merespon usulan pembentukan kecamatan baru dengan menurunkan tim survey teknik, Selasa (29/9) kemarin.

Rizari selaku Direktur Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan dan Kerjasama Dirjen Biro Administrasi Kewilayahan Kemendagri mengatakan akan memperjuangkan usulan dari Pemkot Mojokerto agar bisa terealisasi.

“Hasil kajian yang dilakukan Pemkot Mojokerto dan Universitas Negeri Surabaya, pembentukan kecamatan telah memenuhi syarat adminis-

 ke halaman 11

Jatim Gagal Wujudkan Rasio SMK-SMA 60:40 Dindik Anggap Dapodik Perlu Dievaluasi Dindik Jatim, Bhirawa Keinginan Gubernur Jatim untuk memperbanyak jumlah lembaga pendidikan kejuruan SMK dan SMA ternyata belum bisa terwujud hingga kini.

Alih-alih mencapai target 70: 30 SMK-SMA. Rasio SMK-SMA yang diklaim sudah mencapai 60 : 40 nyatanya juga tidak terbukti Dr Saiful Rachman

 ke halaman 11

Melihat dari Dekat Busan, Sister City Surabaya di Korea Selatan (3-Bersambung)

Belajar Budaya dan Pendidikan, Surabaya Rutin Kirim Guru dan Pelajar Jika Surabaya belum menggarap maksimal pasar Busan di Korea Selatan, namun kerjasama antara Pemkot Surabaya dengan Pemkot Busan sudah terjalin optimal di bidang pendidikan. Salah satu agenda rutinnya mengirim delegasi guru untuk belajar di kota metropolis kedua setelah Seoul. Tak hanya pendidikan, para guru ini juga belajar budaya, karakter warga Busan dan Korea Selatan yang dikenal disiplin, pekerja keras dan memiliki nasionalisme yang tinggi.

Titis Tri Wahyanti, Surabaya Ada sejumlah universitas di Busan yang menjalin kerjasama dengan Pemkot Surabaya dalam bidang pendidikan.

Namun kerjasama yang sudah dirintis lama yakni dengan Dong Eui University. Tercatat ratusan pelajar serta guru di Surabaya telah dikirim ke Dong Eui University untuk mengikuti program pertukaran pelajar dan pelatihan guru.

Golnya untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Kota Surabaya.

Kepala Sub Bagian Kerjasama

Luar Negeri Pemkot Surabaya Yanuar Hermawan menjelaskan kerjasama di bidang pendidikan dengan Busan dilakukan karena etos kerja serta karakter yang kuat dari orang Korea Selatan menjadi salah satu alasan menjadikan sistem pendidikan di Busan sebagai acuan untuk pendidikan di Surabaya.

“Untuk guru akan belajar tentang sistem pengajaran secara komprehensif.

 ke halaman 11

titis tri wahyanti/bhirawa

Spanduk sambutan kepada delegasi pendidikan dari Surabaya terpasang di Dong Eui University. Kampus swasta elit di Busan Korea Selatan tersebut selama ini menjalin kerjasama di bidang pendidikan dengan Pemkot Surabaya.

SURABAYA

2

Rabu Pahing 30 SEPTEMBER 2015

LEGISLATIF - EKSEKUTIF

Calon Kepala Daerah Wajib Masukkan Kebijakan Pajak di Visi Misinya Surabaya, Bhirawa Para calon kepala daerah yang akanbertarung dalam Pilkada zserentak Desember mendatang diingatkan untuk memasukkan materi kebijakan perpajakan dalam visi misinya. Bahkan materi mengenai perpajakan wajib disampaikan saat debat calon kepala daerah sebagai komitmen pimpinan daerah terhadap kesadaran membayar pajak.

“Materi perpajakan saat debat calon kepala daerah itu sifatnya wajib disampaikan, karena program dan visi misi apa pun yang disampaikan akan terkait dengan perpajakan, sehingga materi ini sangat wajib dikuasai oleh calon kepala daerah,” ucap Kepala Bidang P2 Humas Kanwil

DJP Jatim I, Teguh Pribadi Prasetya, saat kegiatan “Pra Gathering Media” di Surabaya, Selasa (29/9).

Ia mengatakan, kewajiban materi perpajakan disampaikan saat debat calon kepala daerah mengacu pada MoU atau kerja sama antara Dirjen Pajak dengan

Sekjen KPU beberapa waktu lalu di Jakarta. “kewajiban terkait materi dan kebijakan perpajakan ini merupakan bagian dari kesepakatan Dirjen Pajak dengan KPU RI beberapa waktu lalu,” terangnya.

Selain itu, Teguh dalam kesempatan kemarin juga mengingatkan calon kepala daerah yang telah lolos verifikasi juga diwajibkan mempunyai surat keterangan fiskal yang diterbitkan Dirjen Pajak untuk memenuhi salah satu syarat administrasi dalam maju kepala daerah.

“Apabila ada calon kepala

daerah yang maju dalam Pilkada tapi tidak memiliki surat keterangan fiskal, otomatis akan gugur dan bisa dibatalkan di tengah jalan,” kata Teguh, menegaskan.

Ia mengatakan, kewajiban surat keterangan fiskal bagi calon kepala daerah yang maju Pilkada mengacu pada kerja sama Menteri Keuangan dengan KPU yang disaksikan Presiden Joko Widodo beberapa waktu lalu di Jakarta.

“Di situ ada satu kewajiban, bahwa setiap bakal calon kepala daerah wajib hukumnya untuk mendapatkan surat keterangan

fiskal yang diterbitkan oleh Direktorat Jendral Pajak untuk memenuhi salah satu syarat administrasi dalam maju kepala daerah,” katanya.

Terkait upaya itu, Teguh mengaku telah berkoordinasi dengan KPU Surabaya dan wilayah turunan dari Kanwil Direktorat Jendral Pajak (DJP) Jawa Timur I di beberapa daerah yang akan menggelar Pilkada serentak.

“Oleh karena itu, materi perpajakan ini sangat penting dikuasai kepala daerah karena setiap program apa pun pasti ada kaitannya dengan pajak, termasuk darimana dananya, dan tidak akan mungkin

program apa pun tanpa adanya pajak, baik pajak pusat atau daerah,” katanya.

Ia mengaku, dengan penguasaan materi perpajakan oleh setiap calon kepala daerah diharapkan mampu membangun kesadaran warganya untuk membayarkan pajak.

“Pajak menjadi sistem pertahanan negara bukan militer, dan bila perpajakan gagal, APBN gagal dan negara dianggap tidak mampu menjalankan fungsinya, padahal pajak yang merupakan komitmen bersama itu telah diatur dalam UU Pasal 23 A UUD Q mal 1945,” katanya.Q

PANGGUNG BIROKRASI

Media Sosial Termasuk Alat Kampanye Surabaya, Bhirawa Direktur Pengelolaan Media Publik (PMP), Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik (IKP), Kemkominfo, Sunaryo mengatakan bahwa media sosial menjadi alat kampanye dalam Pilkada.

“Kita mengetahui bahwa pengguna media social sangat banyak di Indonesia, dari data Kementerian Komunikasi dan Informatika pada 2013 menunjukkan, setidaknya ada 63 juta pengguna internet di Indonesia,” katanya dalam acara “Seminar Nasional Kemerdekaan Pers Dalam Pilkada” di Surabaya, Selasa, (29/9).

Ia mengatakan ada sekitar 95 persen yang menggunakan internet untuk mengakses situs jejaring sosial, sehingga kemunculan ruang publik digital tersebut juga membuka kesempatan bagi politisi untuk berkampanye.

“Sekarang kita melihat bahwa media sosial membuka kesempatan bagi politisi untuk berkampanye, karena bagi saya media televisi, online atau daring, cetak sudah semakin bagus dan dewasa yang kemungkinan disebabkan para pemilik media sudah lebih dewasa dan bijak dalam hal politik,” tuturnya.

Menurut dia, kecenderungan keberpihakan media berbeda dengan pilihan presiden yang lalu, karena beberapa media nasional, bahkan lokal sangat terlihat memihak salah satu kubu, sehingga media seakan terpecah menjadi dua kelompok.

“Jika media terpecah menjadi dua kubu, maka peran dan fungsi media bisa saja menjadi hilang, karena media merupakan pilar keempat demokrasi setelah edukatif, yudikatif, dan legislatif, sedangkan pemilik media berafiliasi dengan para politisi,” paparnya.

Lebih lanjut dia mengungkapkan, keberpihakan media ini kemungkinan karena efektivitas regulasi UndangUndang Pers yang masih terlihat belum Q tam jelas dan kurang begitu menyoroti.Q

Maskot Pilwali Surabaya Jelang pemilihan Wali Kota dan Wakil Walikota Surabaya tanggal 9 Desember mendatang, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Surabaya mulai menyemarakan dengan memasang maskot nerupa ikan Suro yang terpampang didepan kantor KPU Surabaya Jl Adityawarman Surabaya, Selasa (29/9). trie diana/bhirawa

Cari Masukan, Pansus UU Paten Kunjungi Jawa Timur PKS Jatim Siap Gelar Muswil Sekdaprov Jatim Dr H Akhmad Sukardi memimpin pertemuan dengan Tim Pansus RUU tentang Paten DPR RI di Ruang Kertanegara Kantor Gubernur Jatim. iib/bhirawa

Pemprov, Bhirawa Sekdaprov Jatim Dr H Akhmad Sukardi menerima kunjungan kerja Tim Pansus RUU tentang Paten DPR RI di Ruang Kertanegara, Jl. Pahlawan 110 Surabaya, Selasa (29/9).

Pansus melakukan kunjungan selama tiga hari mulai 28 - 30

September 2015 ini dipimpin oleh Didik Muskrianto dari Fraksi Golangan Karya (Golkar) dimaksudkan untuk mengadakan pertemuan dengan Pimpinan DPRD Provinsi Jatim, Gubernur atau yang mewakili dan para kepala SKPD yang terkait dengan Rencana Undang-

Undang tentang Paten.

SKPD yang dikunjungi yakni Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Koperasi dan UKM, Kanwil Kementrian Hukum dan HAM, Dekan Fakultas Ekonomi Unair, Dekan Fakultas Hukum Unair, Kamar Dagang dan Industri Daerah Jatim dan Asosiasi Perusahaan Indonesia ( APINDO) Jatim.

Tujuannya, untuk menggali informasi dan memperoleh masukan langsung dari para cendekiawan serta user terkait dengan rencana Undang-Undang tentang Paten yang dibuat atau diterbitkan oleh Pemerintah dan Anggota DPR RI. Rencana tersebut tercetus dari usulan pemerintah serta hasil rapat DPR RI masa Persidangan I Q iib Tahun Sidang 2015 – 2016.Q

Dewan Jatim Siap Awasi Ketat Bongkar Muat Impor Beras di Tanjung Perak DPRD Jatim, Bhirawa Legislative Jawa Timur mengancam akan memperketat mengawasi bongkar muat pelabuhan Tanjung Perak untuk mengantisipasi merembesnya beras impor ke Jatim. Ancaman ini

merupakan penegasan penolakan Jatim atas impor beras yang dilakukan pemerintah pusat.

Anggota Komisi B DPRD Jatim, Pranaya Yudha Mahardhika menegaskan untuk kesekian kalinya pe-

merintah pusat tidak berpihak kepada petani. Hal ini dibuktikan dengan dibukanya kran impor beras yang akan dibuka lebar oleh pemerintah pusat dan itu akan sangat mematikan nasib petani lokal.

“Di dalam kondisi ekonomi yang terus melemah ini harusnya pemerintah pusat menguatkan tiang ekonomi para masyarakat kecil salah satunya petani, bukan malah melakukan impor besar-besaran yang dipastikan akan

merusak harga beras para petani, Untuk itu kami akan bersiap melakukan pengawasan secara ketat bingkar muat barang di Pelabuhan Tanjung Perak” ungkap politisi dari Fraksi Golkar ini, Selasa Q cty (29/9).Q

Surabaya, Bhirawa PKS Jatim siap menggelar Musyawarah Wilayah (Muswil) ke 4 pada 13-14 Oktober 2015. Muswil akan diikuti oleh 300 peserta, berasal dari utusan DPP PKS, pengurus DPTW dan utusan dari 38 DPD PKS se Jawa Timur. Kegiatan dipusatkan di WTC Surabaya.

Ketua Panitia Pelaksana Muswil. Irwan Setiawan menegaskan tema Muswil kali ini adalah Berkhidmat Untuk Rakyat. PKS sengaja mengambil tema ini sebagai pengingat kepada seluruh keluarga besar PKS agar lebih dekat dengan masyarakat. “PKS lahir dan tumbuh bersama rakyat dan harus terus turut merasakan langsung denyut nadi kehidupan rakyat”, ujar pria yang juga Anggota DPRD Jatim ini, Selasa (29/9).

Ditambahkannya, agenda utama Muswil kali ini adalah pemilihan dan pelantikan jajaran pengurus baru DPTW (Dewan Pengurus Tingkat Wilayah) masa khidmah 20152020, yang terdiri dari pengurus Dewan Syariah Wilayah (DSW), Majelis Pertimbangan Wilayah (MPW) dan Dewan Pimpinan Wilayah (DPW). Agenda berikutnya berupa sidang-sidang komisi dan rekomendasi untuk menentukan arah kebijakan PKS di masa mendatang.

Selain itu, untuk memeriahkan Muswil, panitia juga menggelar banyak kegiatan kerakyatan yang dipusatkan di area Frontage A Yani. Kegiatannya berupa Bazar Rakyat, Jalan Sehat, berbagai macam lomba seni budaya, dan pagelaran wayang kulit. Para aktivis Garda Keadilan (organisasi anak muda PKS) secara khusus akan menggelar Kontes Robotika.

Mengawali agenda Muswil, hari Minggu 4 Oktober, lanjut Irwan akan digelar Pemilihan Umum Internal (PUI) secara serantak di seluruh kantor DPD PKS. PUI akan memilih calon pengurus DPTW dan calon pengurus DPD. Untuk calon pengurus DPTW, ada 27 nama yang telah lolos seleksi. Untuk pengurus DPD, ada 20 calon yang akan dipilih untuk menjadi pengurus inti DPD. Hasil PUI nantinya akan jadi pertimbangan penting untuk menentukan siapa calon pengurus DPTW dan DPD yang Q cty dianggap layak.Q

Bayar Utang Saat Jam Sekolah, ‘Risma’ Terjaring Razia Tim Odong-odong Risma Sri Wulandari, pelajar SMK Satya Widya Surabaya terjaring razia Tim Odong-Odong Satpol PP Kota Surabaya, Selasa (29/9) kemarin. Risma bersama temannya, Maryam pelajar SMK Pawiyatan memilih membayar hutang kepada pemilik warung di taman Skate Park ketimbang pulang terlebih dahulu.

Gerak-gerik kedua pelajar kelas XI ini telah dicurigai Tim OdongOdong yang masih mengenakan seragam sekolah di saat jam pelajaran berlangsung, yakni pukul 10.00 WIB. Setelah diciduk, kedua pelajar yang beralamat di Simo Gunung ini langsung digiring ke Markas Komando (Mako) Satpol PP untuk dimintai keterangan lebih lanjut.

“Saya ndak pernah nongkrong di situ (Taman Skate Park), tadi itu hanya membayar hutang ke pemilik

warung,” kata Risma saat ditanya petugas Satpol PP, Meylinda di Mako Satpol PP ruang penyidik.

Risma beralasan bahwa dirinya memang sudah pulang karena ada ujian di sekolahnya. Namun, niat Risma tetap dinilai salah oleh penegak Perda. “Tadi itu saya ada ulangan (ujian, red) jadi pulangnya cepat,” tepis Risma.

Kedua pelajar tersebut tetap di data oleh petugas Satpol PP untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Tak hanya itu, pe-

tugas menyuruh kedua pelajar untuk menghubungi pihak sekolahnya untuk memastikan apakah memang benar ada ujian, atau membolos. Selain itu, kedua pihak orang tua harus menjemputnya supaya tahu kegiatan anaknya.

“Kalau memang sudah pulang sekolah, harus pulang terlebih dahulu untuk pamitan (izin, red) sama orang tuanya. Dan juga tidak diperkenankan untuk memakai seragam sekolah saat di jalanan apalagi masih jam sekolah berlangsung,” kata Meylinda bidang penyidikan Satpol PP Kota Surabaya pada Bhirawa.

Tak hanya sebatas mendata, dirinya juga memeriksa tas yang dibawa kedua pelajar tersebut. didalam tas tersebut, petugas me-

geh/bhirawa

Kedua pelajar yang terjaring Razia di data di Mako Satpol PP Kota Surabaya, Selasa (29/9) kemarin. nemukan sejumlah alat ma- buku pelajaran yang ia ba“Masak sekolah bawake up serta beberapa An- wa. Tak luput, petugas juga annya alat make up gini. Apa jungan Tunai Mandiri memeriksa handphone yang ngga dimarahi sama se(ATM). Tak ada satupun dibawa kedua pelajar. kolahnya?,” tanya Meylinda

kepada kedua pelajar.

Ia pun tidak menyangka akan terjaring razia yang dilakukan petugas Satpol PP. Ia menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tidak terpuji itu. Selain memberi pembinaan kepada para pelajar itu, petugas juga memberikan imbauan kepada seluruh pemilik warung untuk menolaknya jika ada pelajar nongkrong saat jam sekolah berlangsung.

Perlu diketahui, Tim Odong-Odong yang dibentuk Satpol PP Kota Surabaya selalu mobile di setiap sudut jalan Kota Pahlawan.

Dengan mengendarai motor dilengkapi dengan rompi layaknya tim kepolisian.

Bedanya, dalam rompi tersebut bertuliskan Tim Odong-Odong dengan tujuan agar melekat kepada warQ geh ganya.Q

PEMIMPIN UMUM/PEMIMPIN REDAKSI/PENANGGUNG JAWAB : Nawang Esthi Lestari REDAKTUR PELAKSANA: Titis Tri Wahyanti KOORDINATOR LIPUTAN : Wawan Triyanto REDAKTUR: Wahyu Kuncoro SN, Bambang WN , Choirul Anam, Anangsyah Isfianto, Sufendhi Dimyati, Helmi Supriyatno, Gatot Suryo Widodo Reporter : M. Ali, Siti Sulistiani, Andre Endrayana Sasmita, Rachmat Caesar BSW, Zainal Ibad, Danang Prastyo, Adit Hananta Utama, Abed Nego, William AK , Gegeh Bagus Setiadi Fotografer: Trie Diana Indahwati, Sekretaris Redaksi: Suryanthini Malang: M. Taufiq, Kabupaten Malang : Cahyono Nor Rochmah, Kota Batu: Anas Bachtiar, Pasuruan : Hilmi Husein, Pamekasan: Syamsuddin, Lumajang: Zainul Hidayat, Probolinggo: Wiwit Agus Pribadi Jember: Effendi, Sampang: Nur Cholis, Sumenep: Samsul Arifin, Bondowoso: Arum Hidayati, Situbondo: Sawawi, Tulungagung: Hadi Sucipto, Wiwieko Dh, Lamongan: Suprayitno, M. Yusuf Adnan, Jombang: Romadlon, Fathoni, Mojokerto: Hasan Amin, Kariyadi Sidoarjo: Ali Kusyanto, Hadi Sujitno, Achmad Suprayogi Gresik: Kerin Ikanto, Rokim, Tuban: Khoirul Huda Madiun: Sudarno, Blitar: Hartono, Ponorogo : Hari Bahrul Ulum, Magetan: Ivin Kurniawan, Nganjuk: Ristika, Bojonegoro: Achmad Basir, Banyuwangi: Dian Ananta Jakarta: Tjitjik Rahayu, Penerbit: PT. Harian Bhirawa (Perusahaan Pers SK: Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No. AHU-82337.AH.01.01.Tahun 2008) Direktur Utama: Nawang Esthi Lestari, Direktur Umum: Wahyu Kuncoro SN, Direktur Keuangan Mira Damayanti Komisaris Utama: Sugeng Praptoyo, Komisaris: Bambang WN, Hasan Amin, Suprayitno, Pemegang Saham: Seluruh karyawan/ koresponden Harian Bhirawa Malang: Gatot Soekardi, Ratna Nirmala, Lumajang: Didit Nur Jadit, Supriyadi, Bondowoso: Hasto Pramudyo, Manager Produksi, Sirkulasi dan Periklanan: Sri Eddy Haryanto, Manajer Keuangan: Anangsyah Isfianto, Administrasi Keuangan: Etti Sri Kustini, Sri Poernomo, Sekretaris Perusahaan: Rani Cholyvianti, Sirkulasi: Titiek Yuliati (Koordinator), Andi Basuki, Nike Kusumawati, Utomo Pagon, Distribusi: Tatok Arly (Koordinator), Suparto, Mulyadi, Pracetak:Ali Sulkan (Koordinator), Danu Setiawan, Achmad Tauriq Imani, Trisno purnomo, Onny Agung S, Oki Abdul Sholeh. Sekuriti: Saiful Hidayat, Agus Mulyono Alamat Kantor Pusat/Iklan/Redaksi: Jalan Indragiri 73 Surabaya, Telp : 031- 561-5454, Fax : 031-561-9009, Email Iklan: bhirawa_indragiri@yahoo.com, Email Redaksi: harian_bhirawa@yahoo.com Sirkulasi: Jalan Pengenal 5, Surabaya (60174), Telp : 031- 547-0650 (3 lines), Fax : 031-534-3359, Email Sirkulasi: bhirawasirkulasi@yahoo.com Bhirawa Online : http://www.harianbhirawa.co.id Bank: Bank Mandiri (BBD Jembatan Merah) Surabaya, No. Rek:140.0080000053, Percetakan: PT Media Nusantara Press SIUPP: Nomor 159/SK/Menpen/SIUPP/A.7/1986, 22 April 1986.

Tarif Iklan: Iklan Baris Rp. 7.500/baris (maksimal 5 baris), Iklan Tender/Lelang Rp.10.000/mm kolom, Iklan Display warna (FC) Rp.10.000/mm kolom, Iklan Display hitam putih (BW) Rp.7.500/mm kolom. Harga belum termasuk PPn 10%.

3

Rabu Pahing, 30 SEPTEMBER 2015

Peringatan Hari Olahraga Nasional (HAORNAS) XXXII 2015 Provinsi Jawa Timur

Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan (Dispora) Jatim

Revolusi Mental Melalui Budaya Olahraga Olahraga tidak hanya mencetak atlet berprestasi atau membuat tubuh menjadi sehat, namun olahraga juga bisa menjadi wahana untuk revolusi mental. Karena dengan berolahraga bisa mencetak generasi yang kuat baik fisik, mental maupun spiritual.

M

enurut Gubernur Jatim, Dr H Soekarwo, olahraga harus menjadi bagian dari bu daya masyarakat. Untuk itulah tugas orang tua harus mengenalkan budaya berolahraga kepada putra-putrinya. “Dari keluarga setiap masyarakat akan terbiasa untuk berolahraga dan kemudian secara tidak langsung mencintainya,” kata Gubernur Soekarwo saat memberikan sambutan di Upacara Peringatan Hari Olahraga Nasional (HAORNAS) XXXII Prov. Jawa Timur tahun 2015 bertemakan Gerakan Budaya Olahraga Untuk Indonesia Sehat dan Pembukaan Women Futsalic 2015 Putri Kategori Umum dan SMA Se- Jawa Timur Memperebutkan Piala Bude Karwo di Gedung ITS , Surabaya, Selasa (29/9).

Pakde Karwo sapaan akrabnya menuturkan olahraga harus dibudidayakan dan dicintai masyarakat. Beragam manfaat diperoleh dengan berolaharaga diantaranya meningkatkan pola hidup yang sehat dan bugar. “ Momentum HAORNAS ke XXXII menjadi bagian penting dalam dunia olahraga, selain momentum mengingatkan masyarakat akan pentingnya olahraga juga sebagai ajang ber-

Ratusan perempuan dari beberapa klub senam turut memeriahkan Haornas 2015.

Gubernur Jatim Soekarwo memberikan penghargaan kepada para penggiat olah raga dan atlet berprestasi di Jawa Timur.

prestasi dalam kancah nasional maupun internasional demi mengharumkan nama Indonesia, “ ucapnya.

Budaya olahraga tidak bisa terbentuk secara instan di lingkungan masyarakat, akan tetapi harus melalui proses yang berkesinambun-

gan mulai dari masyarakat lingkup kecil hingga komunitas yang lebih besar. “Faktor keluarga dan lingkungan sangat penting agar mas-

Gubernur Soekarwo juga memberikan penghargaan kepada para atlet difabel yang berhasil mengantarkan Jatim meraih juara umum di Peparpenas 2015 (atas). Nina Soekarwo didampingi Fatma Saifullah Yusuf saat menekan tombol tanda dimulainya Women Futsalic 2015 Putri Kategori Umum dan SMA Se- Jawa Timur memperebutkan Piala Bude Karwo (kanan).

yarakat bisa mencintai olahraga,” katanya.

Selain itu, peran aktif pemerintah juga tidak kalah pentingnya dalam menciptakan budaya olahraga di lingkungan masyarakat.

Dimulai dari institusi terendah yakni di lingkungan RT maupun RW hingga keatasnya harus mengedukasi masyarakat akan pentingnya olahraga bagi kehidupan. Selain itu dengan mencintai olahraga menjadi bagian membentuk karakter bangsa dan menciptakan revolusi mental.

Pakde Karwo menegaskan agar Jatim mulai menyaring olahraga yang berpotensi menghasilkan prestasi bagi Jatim maupun nasional. Dengan begitu, nama Jatim maupun Indonesia akan terus terngiang di dunia internasional. “Paling tidak ada dua cabang olahraga unggulan yang menjadi keistimewaan Jatim. Pemerintah daerah harus menemukan potensi tersebut sehingga dari cabang olahraga unggulan tersebut akan terjaring bakat atlet potensial yang berguna untuk mengharumkan nama Indonesia di kancah internasional,” tambahnya.

Pada kesempatan itu, Pakde Karwo memberikan penghargaan kepada pelaku olahraga seperti Pembina olahraga, pelatih, atlet dan perusahaan peduli olahraga. Penghargaankategori pembina olarhaga diberikan kepada, Tri Basuki, Achmad Rifa’I, Firman Efendi, Suwanto, Oe Widjanarko dan Rasul.

Sedangkan penghargaan kategori pelatih, Bambang Eko Suhartawan, Sigit ARyono dan Iwan Rosidi, sedangkan untuk atlet, Yudi Nugroho, Herwin Jaya, Catur Adi Sagita dan beberapa atlet difabel yang tahun ini berhasil mengantarkan Jatim meraih juara umum di Peparpenas 2015 yang digelar di Bandung Jawa Barat. Q wwn*

Soal Pemberian Participating Interest (PI) oleh Kementrian ESDM Jatim Tuntut PI Blok Ketapang Pemprov Jatim mengharapkan Menteri ESDM tidak bertindak diskriminatif dalam pemberian hak Participating Interest (PI) pada daerah penghasil migas, termasuk Jawa Timur.

Apalagi Komisi CDPRD Jatim, telah meminta klarifikasi SKK Migas di Jakarta terkait persiapan Jawa Timur, untuk mempersiapkan diri, agar Kementerian ESDM memberikan persetujuan Participating Interest 10 persen dari bagi hasil penggelolaan suber daya migas.

“DPRD Jatim siap mendukung langkah Pemprov mendapatkan PI,” terang Ketua Komisi C DPRD Jatim, Thoriqul Haq. Komisi C yang membidangi keuangan dan menjadi mitra kerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) plat merah milik Pemprov Jatim ini, juga mendesak adanya bagi hasil PI di Blok Ketapang.

Upaya itu, disiapkan DPRD dan Pemprov Jatim dengan mempersiapkan revisi Perda pendirian PT Petrogas Jatim Utama (PJU) agar lebih jelas posisi anak perusahaan PJU sebagai milik Pemprop. “Penyertaan modal Pemprop akan kami pertegas,” kata politisi asal PKB ini.

Dijelaskan, Jawa Timur saat ini sedang berupaya mendapatkan PI dari empat blok yakni dari Blok Ketapang yang dikuasai Petronas Carigali Ketapang, Blok Kangean PSC Extension yang kini dipegang KKKS Kangen Energy Indonesia (KEI), Blok WMO yang dikelola Pertamina Hulu Energi (PHE) dan Blok Husky Madura Strait yang sedang digarap Husky CNNOC Madura Limited.

“Namun agar efektif pembahasannya, kami fokus pada PI Blok Ketapang. Jika mengacu pada pemberian PI Blok Muriah untuk Pemprov Jateng, maka Pemrov Jatim semestinya juga sudah mendapat persetujuan karena yang meng e l o l a s a m a s a m a anak perusahaan BUMD,” tegas pria yang juga Sekretaris DPW PKB Jatim ini. Q cty* Thoriqul Haq

Pemprov Minta Tidak Ada Diskriminatif Kabiro Hukum Pemprop Jatim, Dr Himawan Estu Bagiyo meminta Kementerian ESDM tidak diskriminatif untuk mendapatkan Participating Interest. Karena, anak perusahaan BUMD milik Pemprov Jatim mendapat PI dari Blok Muria, sementara Jawa Timur sampai saat ini, terus berjuang agar Kementerian ESDM tidak memberlakukan diskriminatif terhadap kepentingan rakyat Jawa Timur. ”Kalau anak perusahaan BUMD Jateng bisa mendapat PI dari Blok Muria, semestinya Kementerian ESDM juga memberikan PI Blok Ketapang untuk anak perusahaan BUMD Jatim. Jangan ada diskriminasi,” tegas Himawan.

Himawan menambahkan, untuk memperjelas masalah yang menjadi penghambat anak perusahaan BUMD Jatim mendapat PI di Blok Ketapang, Gubernur Jatim Soekarwo pada pekan ini akan mengirim surat pada SKK Migas agar bisa difasilitasi pertemuan dengan pihak kementerian ESDM. “Sesuai hasil rapat di SKK Migas, Gubernur Jatim akan mengirim surat. Biar cepat selesai urusan PI Blok Ketapang karena masih ada beberapa blok lainnya yang juga sedang diproses,” kata Himawan.

Menanggapi hak itu Kabiro Hukum Pemprov Jatim Himawan Estu Bagiyo menegaskan, kententuan pembentukan anak perusahaan yang 100 persen sahamnya Pemprov diluar kewajaran. Karena, Peraturan Mendagri No 3 tahun 1996 hanya mensyaratkan bagian terbesar dari saham PT (anak perusahaan,red) dimiliki oleh Pemda dan perusahaan daerah (BUMD).

“Bagaimana mungkin membentuk anak perusahaan yang 100 sahamnya milik Pemprov, sementara saham BUMD pun tidak 100 persen milik Pemprov Jatim. Ada 2 persen yang menjadi saham Koperasi Karyawan. Yang membuat aturan tidak paham hukum. Yang terpenting saham terbesar milik Pemda dan BUMD,” katanya.

Menanggapi hal itu, Sekretaris SKK Migas Budi Agustiono berjanji akan menyampaikan aspirasi Pemrov Jatim untuk bisa bertemu dengan kementerian ESDM. “Silakan, kami akan membantu sesuai kewenangan yang dimiliki SKK Migas,” kata Budi Agustyono didampingi Kepala Humas SKK Migas Elan Biantoro.

Merujuk pada Surat Menteri ESDM tanggal 1 Desember 2014 lalu, staf Bagian Hukum SKK Migas menjelaskan , PI Blok Ketapang tidak bisa diberikan pada Pemprov Jatim karena yang akan menerima adalah anak perusahaan BUMD Jatim.

Alasannya, sesuai UU No 22 tahun 2001 yang berhak menerima PI adalah BUMD. Alasan lainnya, setiap badan usaha termasuk BUMD, hanya boleh diberikan hak PI 10 persen untuk satu Wilayah Kerja. Jika hendak mengusahakan beberapa WK harus dibentuk badan hukum yang terpisah untuk setiap WK. Q cty* Himawan Estu

Ketentuan Kementerian ESDM Tak Masuk Akal Wakil Ketua Komisi C DPRD Jatim, Renville Antonio kebijakan Kementerian ESDM dinilai tidak masuk akal jika Pemprov Jatim harus membentuk beberapa BUMD sejenis karena masih memiliki hak PI di 4 WK. “Bisa saja DPRD Jatim menyetujui pembentukan beberapa BUMD agar bisa menerima PI, namun Raperda pembentukan beberapa BUMD itu pastilah ditolak oleh Depdagri. Karena itu, ketentuan Menteri ESDM Itu tidak masuk akal,” kata Renville.

Direktur Utama Petrogas Jatim Utama Abdul Muid menambahkan ketentuan satu BUMD hanya boleh menerima satu PI hanya akan memberatkan keuangan BUMD. Alasannya, masing-masing BUMD harus memiliki tenaga ahli di industri migas.

Dijelaskan, Jatim menempatkan BUMD PT Petrogas Jatim Utama (PJU) sebagai holding, cukup PJU yang punya tenaga ahli perminyakan dan ditempatkan dalam anak perusahaan yang khusus menangani services. “Tenaga ahli itu bekerja untuk semua anak perusahaan yang membutuhkan. Ini lebih hemat, efektif dan efisien. Tidak memberatkan BUMD,” katanya.

Menyikapi hal itu, staf Bagian Hukum SKK Migas mengatakan, anak perusaan BUMD Jateng bisa diberikan hak mengelola PI Blok Muria karena 100% sahamnya dimiliki oleh Pemprov Jateng. Ia melihat, jika ingin mengikuti jejak anak perusahaan BUMD Pemprov Jateng, maka Pemrov Jatim juga bisa membentuk anak perusahaan yang sahamnya dimiliki 100 persen oleh Pemprov Jatim. Q cty*

Renville Antonio

SIDOARJO-GRESIK-MOJOKERTO

4

Rabu Pahing 30 SEPTEMBER 2015

KELANA

Yakobus Musa, DPO Super Istimewa Sidoarjo, Bhirawa Yakobus Musa menjadi manusia sakti di Sidoarjo, sebab sudah lebih 10 tahun menjadi DPO namun Kejaksaan Negeri (Kejari) Sidoarjo belum berhasil menangkap, bahkan jejaknya juga bagai ‘ditelan bumi’.

Terpidana kasus tanah Desa Jemundo, Kec Taman seluas 50 hektar yang kini digunakan sebagai Pasar Induk Agrowisata seolah tak tersentuh hukum.

Padahal Mahkamah Agung (MA) sudah memutus perkaranya dengan hukuman 8 tahun. Yakobus dinyatakan bersalah mulai dari Pengadilan Negeri (PN) Sidoarjo sampai putusan Pengadilan Tinggi (PT) Jatim, dan kini perkaranya telah berkekuatan hukum tetap. Namun terpidana kasus korupsi ini tak segera dieksekusi untuk menjalai masah tahanannya.

Berbagai informasi menyebutkan Yakobus berada dalam pelarian di Kalimantan dan Papua.

Mantan kepala desa di Kec Taman mengatakan, informasi itu untuk mengaburkan fakta saja. Mungkin benar yang bersangkutan berada di Kalimantan atau Papua. Tetapi tidak lama, DPO ini masih di Sidoarjo karena masih mempunyai lahan luas. ‘’Tempat mencari makannya di Sidoarjo, mana mungkin berani jauh dari Sidoarjo,’’ ujarnya sambil mewantiwanti agar nama tak ditulis di koran.

Sumber ini bahkan pernah bertemu dengan Yakobus secara tak sengaja. Bila bepergian, lelaki yang usianya kisaran 5060 tahun ini tidak pernah naik mobil.

Tetapi mengendarai motor butut. Pakai helm full face, dan siapapun tak akan menduga bahwa orang ini adalah bos mafia tanah yang tengah dikejar kejar aparat penegak hukum. Penyaruan ini terbukti ampuh karena tak terendus hingga kini. Menurut sumber ini,bila mau menangkap Yakobus gampang sekali. ‘’Diubek-ubek saja di sekitar Kletek dan Trosobo, pasti kena dia,’’ katanya.Q hds

Pj Bupati Gresik Akmal Boedianto Minta PNS Netral Gresik, Bhirawa Pasca dilantik menjadi Pj Bupati Gresik, Akmal Boedianto langsung membuat kebijakan tegas. Terkait Pilbup Gresik yang akan digelar pada 9 Desember 2015 mendatang, seluruh PNS (Pegawai Negeri Sipil) di jajaran Pemkab Gresik harus bersikap netral.

Penegasan itu disampaikan Akmal saat memimpin apel pagi di halaman Kantor Pemkab, Selasa (29/9). Dihadapan PNS yang mengikuti apel, Akmal meminta kepada seluruh PNS untuk bersikap netral dalam pelaksanaan Pilbup Gresik mendatang. ‘’Karena netralitas PNS itu sudah diatur secara tegas dan jelas pada UU ASN,’’ tegas Kepala Badan Diklat Pemprov Jatim ini.

Maka PNS diharapkan tidak sekali-kali mendukung salah satu Paslon jika ingin tetap menjadi PNS. Sebab, jika terbukti ada yang melanggar

akan menerima saksi tegas, bahkan terancam dipecat.

Maka jika ingin aman, sebaiknya kata Akmal, bersikap netral saja. ‘’Sebab, nanti yang rugi dirinya sendiri jika tak netral,’’ jelasnya.

Selain itu, selaku Pj Bupati Gresik, Akmal juga berharap adanya bantuan dan dukungan para PNS selama dirinya menjalankan tugas yang diberikan Gubernur Jatim sebagai Penjabat Bupati Gresik, seperti dukungan yang diberikan terhadap mantan Bupati Sambari Halim Radianto dan Wabup Moh Qosim. ‘’Untuk itu, kepada anda se-

mua agar selalu meningkatkan kinerja sesuai bidangnya masing-masing. Terutama dalam pelayanan masyarakat,’’ tutur Akmal.

Setelah melaksanakan apel, Akmal Boedianto, diikuti Sekda Gresik. M Nadjib dan segenap pejabat Pemkab melaksanakan kunjungan ke kantor Dinas Pekerjaan Umum Gresik. Di kantor itu Akmal masuk masing-masing ruangan staf Sub Dinas yang dipimpim Bambang Isdianto itu.

Terkait kunjungannya ke Dinas PU, Akmal mengatakan hanya sekedar ingin bersilaturahmi dan berkenalan dengan staf yang lain. Saat melihat staf sedang bekerja di ruangan masing-masing, Akmal sempat menyatakan ruangan Dinas PU terlalu sesak. ‘’Kok terasa sangat padat ya dan terkesan terlalu banyak penghuninya. Bahkan,ada yang berboncengan,’’ kata Akmal

dengan nada tanya.

Kepada Akmal Budianto, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Gresik, Bambang Isdianto mengatakan kalau kini pihaknya tengah melaksanakan

pembangunan dan perluasan kantor yang lokasinya ada di belakang. ‘’Ini nanti beberapa tempat akan pindah, termasuk ruangan saya ini,’’ kata Bambang.Q eri

Purnomo Resmi Menjabat Ketua DPRD Gantikan Yunus

Warga Sidoarjo Ramai-ramai Bayar Pajak Sidoarjo, Bhirawa Jatuh tempo pembayaran PBB di Kab Sidoarjo, dengan nilai dibawah Rp500 ribu berakhir pada Rabu (30/9) hari ini. Sehari sebelumnya, di salah satu tempat pembayaran PBB, yakni di Kantor Dinas Pendapatan Pengelolahan Keuangan dan Aset (DPPKA) Kab Sidoarjo, warga nampak ramai-ramai membayar, daripada didenda.

Menurut Kepala DPPKA Kab Sidoarjo, Joko Sartono SH MSI yang didampingi Kabid Penetapan dan Penagihan DPPKA Kab Sidoarjo, Megalatri Paripurna, Selasa (29/9) kemarin. untuk PBB yang nilainya diatas Rp500 ribu jatuh tempo pembayarannya pada akhir Agustus, kemarin. Bila telat membayar, maka akan kena denda sebesar 2% per bulan dari SPPT yang diterima.

Joko juga menjelaskan, Surat Pembayaran Pajak Terhutang (SPPT) yang dikirimkan kepada obyek pajak PBB di Kab Sidoarjo tahun 2015 ini kurang lebih sekitar 780 ribu. Tetapi diakui masih saja ada wajib pajak yang belum membayar PBB dengan berbagai alasannya.

Untuk mengingatkan mereka, biasanya dilakukan dengan cara mengirimkan SMS, mengingatkan dengan spanduk, lewat media radio dan melakukan kegiatan operasi sisir (Opsir).

Kegiatan yang terakhir itu, sebagai kegiatan jemput bola untuk mendekatkan pelayanan pada masyarakat. ‘’Biasanya sering dilakukan di lingkungan perumahan, karena biasanya warga tak ada waktu untuk membayar PBB. Bagi yang terlambat, kita juga mengirimkan surat tagihan pajak, dan untuk menyampaikan teguran bilamana juga sampai ada tunggakan pajak terhutang pada tahun-tahun sebelumnya,’’ papar Joko.Q kus

kerin ikanto/bhirawa

Pj Bupati Gresik, Akmal Boedianto saat memimpin apel pagi di Halaman Kantor Pemkab Selasa (29/9) kemarin.

Suasana jual beli ikan segar di Depo Pasar Ikan di Jl Lingkar Timur, Sidoarjo.

achmad suprayogi/bhirawa

Nelayan Jangan Gunakan Formalin Sidoarjo, Bhirawa Dinas Kelautan dan Perikanan Sidoarjo berkali-kali melakukan sosialisasi agar para nelayan tak menggunakan formalin. Karena bila ikan sudah berformalin sangat membahayakan masyarakat yang mengkonsumsinya.

Sekretaris Dinas Kelautan dan Perikanan Sidoarjo, Ir Bachruni Aryawan, Selasa (29/ 9) menegaskan, kalau keberadaan komoditi ikan di Sidoarjo ada dua macam, yakni produksi hasil budidaya dan hasil tangkap. Ikan hasil tangkap biasanya mengalami pembusukan dengan lebih cepat jika tak diawetkan dengan es batu. ‘’Disisi lain masyarakat juga harus berhati-hati dalam penggunaan es batu, karena dari es batu itu sendiri juga masih ada beberapa yang mengandung

formalin,’’ jelasnya.

Kondisi lapangan, diduga masih adanya ikan berformalin yang masuk dan beredar di kalangan masyarakat Sidoarjo. Sehingga jajaran Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Pemkab Sidoarjo terus memberikan sosialisasi, menggelar pelatihan teknis bahaya penggunaan formalin pada produk hasil perikanan. Tujuannya untuk mengantisipasi masuknya ikan berformalin dari luar daerah. Pasalnya, yang diduga melakukan atau memberi formalin pada ikan segar, dengan tujuan agar tahan lama itu kebanyakan tengkulak/pengepul, bukan pemasok/produsen, juga bukan pula pada pengecer.

Bachruni juga memaparkan, beberapa ciri-ciri produk makanan/ikan yang terin-

dikasi formalin, perbedaan ikan negatif formalin dan tanpa formalin, ciri-ciri ikan di formalin dengan lama perendaman, Formalin itu sendiri beracun, beberapa bahaya yang di timbulkan diantaranya, jika terkena kulit bisa mengalami luka bakar, iritasi pada saluran pernafasan, bahaya kanker pada manusia. ‘’Sedangkan bahaya jangka pendek atau akut dan bahaya jangka panjang atau kronis,’’ katanya.

Kabid Perikanan Sidoarjo, Ir Septiwati Nugraheni MM mengatakan, dari banyaknya kasus yang ditemukan, ratarata yang bermain formalin itu pihak pengepul, bukan pihak produksikan segar. ‘’Penyebab ramainya dugaan muncul formalin ini, bukan dari pengepul Sidoarjo, tetap terindikasi dari luar Sidoarjo,’’ katanya.Q ach

Kota Mojokerto, Bhirawa Purnomo anggota DPRD Kota Mojokerto resmi dilantik sebagai Ketua DPRD Kota Mojokerto menggantikan Yunus Supraiyitno. Pelantikan digelar di Gedung DPRD Kota Mojokerto melalui sidang paripurna, Selasa (29/9) kemarin. Purnomo dan Yunus Suprayitno merupakan politikus PDIP Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDIP mencopot Yunus Suprayitno, sekaligus mengangkat Purnomo melalui SK yang ditandatangani Ketua Umum PDIP, Megawati. Yunus Suprayitno sebelumnya menjabat sebagai Ketua DPC PDIP Kota Mojokerto, sedangkanPurnomo semula menjabat sebagai Ketua Fraksi partai banteng gemuk dalam lingkup dewan setempat.

Yunus selanjutnya bakal menjabat anggota dewan biasa. Posisi Ketua Fraksi PDIP kini diduduki Febriana Meldyawati, yang sekarang menjabat sebagai Ketua DPC PDIP kota setempat. Pergantian jabatan pimpinan wakil rakyat ini diduga tak lepas dari kegagalan Yunus mengamankan posisinya sebagai Ketua DPC PDIP dalam Muskercab pemilihan Ketua DPC PDIP. ‘’Dasar pelantikan SK Gubernur dan yang meantik tadi Ketua Pengadilan Negeri Mojokerto. Lewat forum sidang paripurna,’’ lontar Kasih, Sekretaris DPRD Kota Mojokerto usai pelantikan kemarin.

Purnomo dilantik tepat di hari jadinya ke 50 tahun. Usai dilantik, Purnomo mengaku mempunyai dua skala prioritas dalam kepemimpinannya. ‘’Saya menjadikan hal minimnya serapan anggaran pemerintahan, terutama di PU ( Dinas Pekerjaan Umum) dan koordinasi dengan Forpimda dalam hal kaitan pengawasan sebagai program jangka pendek kedepan,’’ tegasnya.

Purnomo mengungkapkan, pihaknya akan mengadakan lobi-lobi dengan jajaran Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) untuk diajak bekerjasama membangun daerah ini. Ia berharap, pihak penegak hukum bersikap lunak dalam pengawasan. ‘’Ya kita ke Forpimda berharap agar lunak.

Namanya manusia kan juga tempatnya salah’’ ujarnya.Q kar

kariyadi/bhirawa

Pelantikan Purnomo digelar dalam sidang paripurna di Gedung DPRD Kota Mojokerto, Selasa (29/9) kemarin.

Lima Tahun Mengabdi, Sambari-Qosim Torehkan Banyak Prestasi Lima tahun sudah mantan Bupati Sambari Halim Radianto bersama Wakil Bupati (Wabup) Moh Qosim memimpin Gresik.

Sebagai Bupati dan Wabup, tentu sudah cukup banyak pengorbanan yang dilakukan untuk kemajuan Gresik, baik tenaga maupun pikiran. Sejumlah pembangunan prestesius bahkan telah berhasil ditorehkan.

Bahkan, yang masih terngiang di telingga masyarakat Gresik diresmikannya Stadion Gelora Joko Samudro (GJS) pada 22 September 2015. Berkat perjuangan keras Sambari-Qosim, Gresik yang selama ini tak mempunyai stadion kini sudah mempunyai stadion baru. Gubernur Jatim Soekarwo saat meresmikan Stadion GJS bahkan memuji keberhasilan Sambari-Qosim dalam mewujudkan pembangunan Stadion GJS yang menelan dana sekitar Rp50 triliun itu. Namun, kendati telah menorehkan banyak keberhasilan, karena aturan yang membatasi, Sambari-Qosim harus meninggalkan jabatan yang menjadi rebutan banyak orang itu.

Saat peletakan batu pertama pada 15 Mei 2013 lalu, lahan GJS berlokasi di perbukitan

Lengis masih tampak kumuh dan tak terurus. Namun, hanya dalam waktu dua tahun lebih, GJS telah berdiri megah di lokasi ini. Ini semua berkat kerja keras yang dilakukan SambariQosim.

Meski di mata masyarakat Gresik, Stadion GJS tampak megah. Namun, bagi Sambari yang memang seorang perfeksionis, menyatakan pembangunan stadion itu belum sempurna. ‘’Keadaan sekarang ini masih tahap I dengan anggaran sebesar Rp270 milIIar. Ada tahap selanjutnya yang akan membikin stadion ini sempurna dan berkaliber international,’’ kata Sambari pada suatu kesempatan.

Untuk membuat Gresik lebih baik, tak hanya Stadion GJS yang dibangun. Selama lima tahun masa masa kepemimpinan,

Sambari-Qosim telah banyak mewujudkan program pembangunan yang diraihnya. Diantaranya, selain Stadion GJS, masih ada Pelabuhan International, Gedung Wahana Ekspresi Poesponegoro (WEP) baik tahap I maupun tahap II. Bendung Gerak Sembayat (BGS) Gedung Serbaguna di Sidayu dan beberapa wilayah yang lain.

Selain itu, pembangunan RS Ibnu Sina lima lantai sudah mendekati penyelesaian. Pembangunan dua jalan tembus yaitu Jl Siti Fatimah Binti Maimun dan Jl Puteri Cempo, yaitu jalan tembus (Kalitutup) dari Jl RE Martadinata sampai ke Jl Samanhudi Gresik. Peningkatan infrastruktur jalan tembus antara Desa Surowiti, Kec Panceng sampai ke wilayah Kec Dukun.

Sementara, di Pulau Bawean ada peningkatan kualitas kelistrikan dan kini bisa hidup 24 jam nonstop. Pembangunan RS Umar Mas’ud, type D di Kec Sangkapura, Pembangunan Jl lingkar di Pulau Bawean. Serta pembangunan lapangan terbang perintis yang siap beroperasi pada Desember 2015 yang ter-

letak di Desa Tanjungori, Kec Tambak, Pulau Bawean. ‘’Untuk lapangan terbang perintis di Pulau Bawean dipastikan akan segera beroperasi.

Hal ini ditegaskan Menteri Perhubungan Ignasius Jonan saat berkunjung ke Pulau Bawean pada Rabu pekan lalu. Bahkan Menhub Ignasius Jonan yang naik pesawat khusus, mendarat dengan mulus di Lapter itu,’’ ungkap Kabag Humas Suyono.

Banyak sekali pembangunan yang telah dilaksanakan dalam lima tahun terakhir. Pada saatsaat terakhir, Sambari-Qosim sering menyampaikan, masih banyak yang harus dikerjakan untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Gresik. Bahkan, saat berpamitan pada seluruh Kades di Gresik pada Jumat lalu Sambari telah menyusun buku memori. Buku memori ini menurut Sambari akan disampaikan pada Pj Bupati Akmal Budianto. Bupati berjanji akan memberikan buku memori itu kepada para Kades dan Lurah sebagai ujung tombak pemerintahan di tingkat bawah untuk menjaga dan melaksanakan program itu serta

kerin ikanto/bhirawa

Pj Bupati Gesik Akmal Budianto bersama mantan Bupati Gresik Sambari Halim Radianto dididampingi istri usai acara serah terima jabatan. beberapa program yang belum dilaksanakan.

Disadari, betapa pentingnya program yang sudah dicanangkan dan dilaksanakan SambariQosim agar terus berkelanjutan.

Hal ini pernah disampaikan kepada Gubernur Jatim melalui Kepala Bakorwil IV Pamekasan, Jonathan Yudianto saat pembukaan Musrenbang pada 25 Maret 2015.

Saat itu Sambari meminta agar Penjabat Bupati Gresik nanti tak mengurangi program

pembangunan yang sudah diputuskan bersama melalui Musrenbang ini. ‘’Meski beda pimpinan, tapi pembangunan harus terus berjalan,’’ ujar Sambari ketika itu yang meminta agar pesan ini disampaikan kepada Gubernur Jatim.

Setelah lima tahun tinggal di pendopo dan hidup selalu dalam pengawalan ajudan,SambariQosim kini harus balik ke rumahnya masing-masing kembali menjadi warga biasa. Q eri.adv

JAWA TIMUR

Rabu Pahing 30 SEPTEMBER 2015

5

Panwas dan Timses Salahkan KPUD Kampanye di Medsos Diperbolehkan, tapi Harus Didaftarkan Tuban, Bhirawa Ketua tim sukses (Timses) pemenangan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Tuban nomor urut satu, H. Fathul Huda dan Ir. H. Noor Nahar Husein, M.Si (Hudanor), geram dengan aksi pencoretan spanduk pasangan calon bupatinya, di Keluarahan Doromukti, kawasan stasiun lama Tuban, oleh tangan Jahil.

Ketua Tim Pemenangan yang juga Ketua DPRD dan juga sekertaris DPC PKB Tuban itu mengaku akan langsung berkordinasi dengan Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten (Panwaskab) Tuban dan Juga Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) setempat agar spanduk tersebut diganti atau diperbaiki secepatnya. “Saya sudah menyampaikan kepada panwas dan KPUD, yang jelas ini merugikan kami,” tegas Miyadi.

Mestinya, lanjut Miyadi, KPUD Tuban mampu menghindari kemungkinan pengerusakan maupun aksi jahil dengan memasang sepanduk tidak terlalu rendah dan mudah dijangkau tangan tidak bertanggung jawab, bukan

asal menempel.

Miyadi menyayangkan ketidakseriusan KPUD dalam pemasangan spanduk hingga aksi pencoretan dan pengerusakan terjadi.

“Mestinya pemasangan itu lebih tinggi, sehingga tidak mudah dijagkau tangan,” kata Miyadi, yang ditemui di gedung DPRD Tuban.

Sementara Itu, Ketua Panwaslu Kabuaten Tuban Sulamul Hadi menuding KPUD asal-asalan memasang sepanduk, sebab bukan kali pertama kejadian tersebut terjadi, bahkan beberapa aktu lalu, sepanduk pasangan calon juga hilang diambil orang.

“Menstinya pemasangan itu tidak terlalu rengah, kalau saya meli-

hat KPUD ini asal-asalan memasang, selain terlalu rendah beberapa juga kami temukan pemasangan masih melanggar,“ tegas Hadi.

Menurut dia, pemasangan harusnya memiliki ketentuan agar terhindar dari aksi pengerusakan dan sejenisnya. “Selain itu paling penting adalah tidak melanggar ketentuan dan peraturan yang ada,” pinta Hadi.

Di tempat terpisah, salah satu komisioner KPUD Tuban, Yayuk Dwi S saat dikonfirmasi akan melakukan kordinasi dengan semua komisioner yang lain untuk mengantikan baliho yang rusak. "Kita akan kordinasi dulu dengan komisioner yang lain mas," Kata Yayuk singkat.

Kampanye di Medsos Sementara itu, Panwasli Kota Pasuruan memperbolehkan tim sukses (timses) pasangan calon melakukan kampanye di media sosial (medsos). Diperbolehkannya berkampanye di medsos ka-

rena sudah diatur dalam PKPU no 7 pasal 41 tentang kampanye.

Hanya saja, timses harus mendaftar admin media sosial itu secara resmi ke KPU Kota Pasuruan. Medsos itu misalnya facebook, twitter serta media sosial lainnya.

“Diperbolehkan kampanye di medsos, tapi adminnya terlebih dahulu harus didaftarkan. Tujuannya admin akun timses paslon didaftarkan untuk menghindari black campaign terhadap salah satu pasangan calon,” kata Anas Muslimin, Ketua Panwasli Kota Pasuruan, Selasa (29/9).

Selanjutnya pada pasal 46, pasangan calon wajib mendaftarkan akun resmi paling lambat satu hari sebelum pelaksanaan kampanye. Yakni dengan mengisi formulir model BC4-kwk di KPU dan ditembuskan ke Panwas serta pihak Kepolisian.

Sementara itu, Ketua KPU Kota Pasuruan Fuad Fatoni menyatakan pihaknya belum mempelajari aturan pasangan calon

khoirul huda/bhirawa

Baliho pasangan Cabub-cawabub Nomor satu (HudaNoor) yang di coret-coret dan dikasih kumis oleh tangan-tanyan jahil. yang berkampanye menggunakan medsos. “Seingatnya saya pasangan calon sudah pernah mendaftarkan medsos yang akan diguna-

Satu Jamaah Haji Asal Jombang Meninggal di Mina

KILAS JATIM

Hari Ini Harus Kibarkan Bendera Setengah Tiang Tulungagung, Bhirawa Semua instansi lingkup Pemkab Tulungagung dan masyarakat pada hari ini, Rabu (30/9) diharuskan mengibarkan bendera setengah tiang. Pengibaran bendera setengah tiang tersebut untuk memperingati terjadinya tragedi nasional Gerakan 30 September (G30S/PKI).

Kepala Bagian Kesejahteraan Masyarakat (Kesra) Setda Kabupaten Tulungagung, Suyadi, pada Bhirawa, Selasa (22/ 9), mengatakan sudah berkirim surat pada setiap instansi di lingkup Pemkab Tulungagung terkait pengibaran bendera setengah tiang tersebut. Termasuk pada camat-camat se-Tulungagung. “Jadi harus mengibarkan bendera (merah putih) setengah tiang besok (hari ini),” ujarnya menjawab Bhirawa.

Menurut Suyadi, jika ada instansi atau SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) lingkup Pemkab Tulungagung yang lalai tidak mengibarkan bendera merah putih setengah tiang akan diingatkan. Apalagi masyarakat diharuskan pula untuk mengibarkan. “Untuk masyarakat kami sudah mengirim surat ke camat-camat.

Dari camat-camat ini yang meneruskan ke masyarakat setempat untuk mengibarkan bendera setengah tiang,” paparnya.Q wed

166 K2 Hingga Kini Nasibnya Tidak Jelas Probolinggo, Bhirawa Nasib pegawai kategori 2 (K2) di Dinas Pendidikan Kabupaten Probolinggo tidak jelas, sebanyak 15 perwakilan K2 mendatangi Kantor DPRD Kabupaten Probolinggo. Mereka mempertanyakan, nasib K2 yang selama ini terkatung-katung. Sebab, di beberapa daerah lainnya, sudah ada keputusan serta prosesnya untuk mengurus Nomor Induk Pegawai Negeri (NIP).

Menurut Koordinator perwakilan K2 Dwi Tonson, Selasa 29/9 saat itu di kantor dewan, kami diterima ketua Komisi A, Suhud, Anggota Komisi C, Miskur dan Anggota Komisi D Amin Haddar di ruang Banmus DPRD Kabupaten Probolinggo.

“Kenapa nasib kami ini tidak jelas, padahal kami sudah dinyatakan lulus ketika uji tes K2. Kami K2 yang terkatungkatung di Kabupaten Probolinggo ada 166 orang dari yang mengikuti tes sebanyak 168, namun 2 orang dinyatakan tidak lulus.

Saat ini tinggal 165 orang yang 1 orang meninggal dunia atas nama Widya Wahyuningsih asal Bulu Jaran Kecamatan Tegalsiwalan. Dia meninggal kemungkinan karena menunggu kejelasan nasibnya (K2) ini," ungkapnya. Q wap

kan berkampanye saat melakukan pendaftaran pasangan calon beberapa waktu lalu,” jelas Fuad Fatoni.Q hud,hil

mb12/bhirawa

Pimpinan DPRD bersama bupati dan wakil bupati Banyuwangi.

DPRD Minta Eksekutif Kirim Raperda Banyuwangi, Bhirawa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Banyuwangi beberapa waktu lalu mengirimkan surat kepada bupati Banyuwangi untuk segera mengirimkan usulan Rencana Peraturan Daerah yang menjadi program prioritas untuk dibahas pada tahun 2016.

Di samping itu, Badan Pembentuk Peraturan Daerah DPRD Banyuwangi juga mengingatkan kepada semua anggota dewan melalui masing-masing fraksi dan alat kelengkapan dewan yang ada agar supaya untuk secepatnya mengusulkan perda-perda inisiatif DPRD Banyuwangi.

Menurut Khusnan Abadi, Ketua Badan Pembentukan Perda DPRD Banyuwangi, karena Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Banyuwangi tahun 2016 sudah dalam proses pembahasan, maka sesuai dengan tata tertib di DPRD Banyuwangi maka Program Legislasi Daerah (Prolegda) tahun 2016 harus ditetapkan terlebih dahulu. ”Kami berharap paling lambat pada tanggal 30 September mendatang semua raperda usulan dari eksekutif dan inisiatif dewan sudah dikirimkan ke sekretariat dewan untuk dilakukan pengkajian dan pembahasan bersama antara DPRD dengan Tim Eksekutif untuk menetapkan prioritas Prolegda Banyuwangi tahun depan’, tegas Khusnan.

Selanjutnya Khusnan menyatakan, dalam pengkjian dan pembahasan dewan bersama tim eksekutif maka akan ditetapkan prioritas

raperda yang menjadi kebutuhan pada tahun 2016 maupun merubah / mengganti perdaperda lama yang dinilai sudah kurang berfungsi maupun perda yang tidak sesuai dengan situasi kondisi yang ada saat ini.

Sementara Hagni Ngesti Sriredjeki, SH, M H. Kepada Bagian Hukum pada Sekretariat Pemerintah Kabupaten Banyuwangi menyatakan pada dasarnya eksekutif berupaya membuat perda yang pro rakyat dan tidak membebani warga masyarakat, termasuk usulan raperda yang akan dikirimkan sesuai dengan batas akhir yang ditetapkan oleh DPRD Banyuwangim pada 30 September mendatang.

Menurut Hagni, setelah menerima surat dari legislatif, bagian hukum langsung bergerak cepat dan melaksanakan rapat koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah / SKPD yang ada untuk mengusulkan raperda sesuai dengan bidang masing-masing SKPD. Untuk sementara, lanjut Hagni eksekutif mengusulkan 9 (Sembilan) Raperda baik yang bersifat wajib maupun yang dinilai mendesak dan dibutuhkan saat ini. Raperda yang diusulkan antara lain; usulan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah / BPKAD kabupaten Banyuwangi yakni; (1) APBD Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2016, (2) Perubahan APBD Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016, (3) Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2015. Q mb12

Jombang, Bhirawa Robongan Jamaah Haji asal Kabupaten Jombang dijadwalkan tiba di tanah air pekan depan yakni, Senin 5 Oktober 2015. Satu jamaah dikabarkan meninggal di Mina dan dimakamkan di sana. “Untuk jamaah haji kloter 14 dan 15 sesuai jadwal akan tiba di pendopo Jombang pada tanggal 5 Oktober sekitar pukul 07.30 WIB, sedangkan kloter 16 besuknya,” ujar Nur Habib Adnan, Kasi Haji dan Umrah Kantor Kementria Agama (Kemenag) Jombang, Selasa (29/9).

Nur Habib mengatakan satu jamaah haji asal Jombang, meninggal dunia di Mina usai menjalankan wukuf. Meninggalkan Siti Masitah dikatkatannya bukan karena berdesakan saat melempar jumrah. Akan tetapi karena sakit “Jamaah yang meninggal atas nama Siti Masitah (54), warga Kecamatan Mojoagung masuk dalam Kloter 15, ” ungkapnya seraya menegaskan bahwa Almarhum Siti Masitah tidak menjadi korban tragedi Mina.

Nurhabib menjelaskan, Siti Masitah meninggal karena sakit kanker. Bukan karena terlibat desak-desakan

antar jamaah hingga menyebabkan ratusan orang meninggal. Makanya, warga Mojoagung itu sempat menjalani perawatan beberapa hari di rumah sakit setempat. ”Almarhum sempat dirawat di salah atu RS di sana, karena memang sekali lagi sejak berangkat kondisinya sudah sakit,” tandasnya.

Dia menambahkan, sejak berangkat ke tanah suci, Siti Masitah memang sudah sakit. Dan sempat dirawat di RS Asrama Haji Sukolilo Surabaya. Karenanya, keberangkatannya ke Arab Saudipun, lanjutnya sempat terlambat dan tidak bersamaan dengan CJH asal Jombang lainnya. Dia bergabung dengan kloter 26 asal Mojokerto. "Seharusnya almarhumah berada di kloter 15.

Namun saat berangkat sedang sakit, sehingga kita titipkan di kloter 26," katanya menambahkan.

Dengan meninggalnya Siti Masitah, secara otomatis jamaah haji asal Jombang berkurang satu. "Jumlah sebelumnya sebanyak 1.039 CJH (Calon Jamaah Haji), karena ada yang meninggal satu orang, jumlahnya sekarang 1.038 CJH," katanya merinci.Q rur

ramadlan/bhirawa

Jamaah Haji Asal Jombang saat pemberangkatan di pendopo kabupaten Jombang beberpa waktu lalu.

Ketertiban Leading Sector Polri, Kearifan Lokal Peran Serta Kiai dan Masyarakat Kapolres Situbondo Resmi Diserahterimakan Jabatan Kapolres Situbondo, AKBP Hadi Utomo, SH. M.Hum diserahterimakan kepada AKBP Puji Hendro Wibowo, SH. SIK. Serah terima jabatan Kapolres Situbondo yang berlangsung sederhana, namun penuh makna tersebut terselenggara di Mapolres Situbondo, kemarin lusa.

sawawi/bhirawa

Mantan Kapolres Situbondo AKBP Hadi Utomo didampingi kapolres baru, AKBP Puji Hendro Wibowo, saat prosesi pelepasan di halaman Mapolres Situbondo.

AKBP Hadi Utomo Kapolres lama yang sangat akrab dengan masyarakat ini menduduki jabatan barunya sebagai Inspektorat Bidang Operasi Irwasda Polda Kalimantan Tengah, Sedangkan AKBP Puji Hendro Wibowo Kapolres baru, sebelumnya menjabat Kasbubdit Gakkum Dit Pol Air Polda Jatim.

Dihadapan sejumlah wartawan, AKBP Hadi Utomo mengucapkan terima kasih atas dukungan dan partisipasi masyarakat Situbondo yang telah membawa Kabupaten Situbondo kondusif.

“Saya ucapkan terima kasih kepada masyarakat Kabupaten Situbondo yang telah banyak membantu kepolisian dalam menciptakan suasana yang aman, tertib dan kondusif,” ujar Hadi

Utomo.

Bukan hanya itu saja yang disampaikan Hadi Utomo, namun Kapolres yang akrab dengan semua komunitas di Kabupaten Situbondo ini juga berpesan agar senantiasa mengedepankan jalinan silaturrahmi dengan kapolres yang baru. “Saya meminta kepada masyarakat Kabupaten Situbondo tetap menjalin hubungan silaturrahmi dengan Kapolres yang baru,” pintanya.

Selain itu, Hadi Utomo juga memohon maaf kepada seluruh masyarakat Kabupaten Situbondo apabila dalam menjalankan tugas sebagai Kapolres Situbondo mempunyai kesalahan.

“Saya mohon maaf kepada seluruh masyarakat Kabupaten Situbondo jika mempunyai kelalaian

atau kesalahan dalam menjalankan tugas sebagai Kapolres Situbondo,” tuturnya.

Menurut Hadi Utomo, keamanan dan ketertiban merupakan leading sektornya Polri. Namun, kearifan lokal merupakan peran serta Kiai dan masyarakat yang terdiri dari berbagai lapisan.

"Untuk itu, saya juga meminta kepada para kiai tokoh masyarakat, tokoh LSM, tokoh agama, termasuk kepada media agar senantiasa menjalin hubungan silaturrahmi dengan Kapolres yang baru,” pungkasnya.

Sementara itu, Kapolres Situbondo yang baru, AKBP Puji Hendro Wibowo mengatakan pihaknya berterima kasih dengan amanat yang telah diberikan kapolres lama kepadanya. “Saya akan meneruskan tugas-tugas kapolres lama dan akan membuka jalinan silaturrahmi kepada masyarakat, sehingga bisa memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat,” ujarnya.

Ketika dimintai komentar seputar tingginya tensi politik di

Situbondo, AKBP Puji Hendro Wibowo menegaskan pihaknya akan bekerja sama dengan Muspida, komunitas masyarakat, tokoh masyarakat, tokoh agama, para kiai, serta Stakeholder lainnya untuk saling menciptakan suasana Kamtibmas di Kabupaten Situbondo secara kondusif. "Jika ada gangguan kamtibmas, kita akan melakukan pengamanan sesuai dengan Standart Operasi Prosedure (SOP ) Polri," kata AKBP Puji Hendro Wibowo.

Usai melakukan jumpa pers dengan media massa di Kabupaten Situbondo, Kapolres Situbondo AKBP Puji Hendro Wibowo bersama Waka Polres dan jajaran Polres Situbondo lainnya, melepas sekaligus mengiringi AKBP Hadi Utomo, SH. M.Hum bersama Ibu Fesky Hadi Utomo ketempat tugas yang baru. “Selamat Jalan AKBP Hadi Utomo, SH. M.Hum, semoga sukses ditempat tugas yang baru,” pungkas salah satu anggota Polres Situbondo.Q awi

JAWA TIMUR

6 KILAS JATIM

Edy Wijaya Diganti M Rafik Lamongan, Bhirawa Dipandu oleh Ketua DPRD Lamongan Kaharudin dalam sebuah Rapat Paripurna Istimewa di Gedung DPRD Lamongan, Selasa (29/9), M. Rafik resmi menggantikan Edy Wijaya menjadi anggota DPRD dari Fraksi Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura).

Edy Wijaya sendiri telah mengundurkan diri sebagai legislator Lamongan karena mencalonkan diri melalui jalur independen sebagai wakil bupati bersama calon bupatinya Nur Salim di Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lamongan 9 Desember nanti.

Melalui Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor : 171.413/633/011/2015 tanggal 21 September 2015 tentang Peresmian Pemberhentian Anggota DPRD Kabupaten Lamongan, Edy Wiajaya Anggota DPRD dari Fraksi Partai Hanura secara resmi diberhentikan dari keanggotaannya.

Melalui Keputusan Gubernur Jawa Timur bertanggal yang sama, 21 September 2015, Nomor : 171.413/634/011/2015 tentang Peresmian Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Lamongan, disebutkan bahwa M. Rafik yang diangkat menggantikan Edy Wijaya.Q yit

Cek Izin Tambang, Pemprov Turunkan Tim Pemprov, Bhirawa Adanya tragedi pembunuhan mengakibatkan tewasnya aktivis penolak tambang di Lumajang, Jatim. Gubernur Jatim Dr H Soekarwo SH MHum turut merespon dengan menurunkan tim untuk memantau perizinan tambang ini. Dari hasil pengecekan izin tambang ini diketahui aktifitas penambangan didaerah tersebut dipastikan illegal.

Penambangan pasir besi yang dilakukan di Desa Selok Awar awar, Kabupaten Lumajang, dinilai liar. Karena penambangan pasir ini dilakukan di atas lahan penambangan milik PT Indo Modren Maining Sejahtera (IMMS) selaku pemilik izin penambangan.

Dari evaluasi yang dilakukan Dinas ESDM dengan mengecek legalitas penambangan, ditemukan bahwa daerah penambangan tersebut resmi memiliki izin yang dikeluarkan Bupati

Lumajang. Tetapi izin itu bukan atasnama warga daerah selok awar-awar maupun kepala desanya. “Apa yang dilakukan oleh kepala desa dengan menambang pasir di lokasi itu adalah liar,” kata Kepala Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Jawa Timur Dewi J Putriatmi, Selasa (29/9).

Perusahaan yang mendapat izin penambangan sekan tahun 2012-2022 adalah IMMS. Namun, sejak Januari 2014 mereka tidak beroperasi kare-

na ada larangan mengekspor pasir besi dalam bentuk mentah. Namun Kepala Desa Selok Awar Awar dilakukan penambangan dengan alasan untuk desa wisata kemudian mengeruk mengunakan pasir tersebut. Faktanya, kata Dewi, bukan untuk desa wisata saja tapi juga pasirnya dijual ke umum. “Jadi, melakukan penambangan tanpa izin di atas penambangan resmi,” katanya.

Karena itu, yang terjadi kasus Lumajang adalah penambangan liar. Meskipun, tegasnya, menguruk menggunakan pasir juga harus mengajukan izin, tapi faktanya juga tidak mengajukan izin ke Pemprov Jatim. Dalam kasus ini, lanjut Dewi , Pemprov tidak mau disalahkan, sebab proses perizinan ada di Kabupetan.

Diakui perizinan memang diserahkan ke Provinsi, namun

Pelaksanaan KFD 2015 Terkendala MoU Bangkalan, Bhirawa Sebanyak 26 lembaga calon penerima program Keaksaraan Fungsional Dasar (KFD) belum fixed. Kepastian ini diperoleh melalui Kabid Dikluseniraga pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (P dan K) Kabupaten Bangkalan , Sumriyah, S.Sos, MM, Selasa (29/9/2015). "Kami belum membuat Memorandum of. Understanding (MoU) atau Nota kesepahaman Bersama dengan ke-26 lembaga tersebut," ujar Sumriyah didampingi Sulistiawati, M. Pd, Kasi PLS (Pendidikan Luar Sekolah) di kantornya.

Sampai saat ini masih sebatas seleksi administratif kepada 26 lembaga calon penerima program KF ini," lanjutnya.

"Jadi masih ada kemungkinan berubah bila syarat administratif-nya tidak lengkap," terangnya.

Beberapa syarat mendasar dan fundamental yang harus dipenuhi lembaga penerima KF antara lain berbadan hukum, memiliki rekening organisasi, memiliki kantor sekretariat dan lainlainnya, menurut Sulistiawati, M. Pd, Kasi PLS (Pendidikan Luar Sekolah) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bangkalan harus dipenuhi.

"Kita akan verifikasi di lapangan terkait kelengkapan administratif tersebut," jelas Tia, sapaan akrab Kasi PLS Dinas P dan K Kab. Bangkalan ini. Q mb8

khusus PT IMMS izinnya masih berlaku sampai 2022. “Bila dihentikan maka Pemprov akan menyalahi aturan, kecuali bila perusahaan tersebut melakukan pelanggaran. Kali ini tidak ada pelanggaran, yang ada penambangan liar di atas yang resmi,” katanya.

Meski begitu, Dinas ESDM akan melakukan penertiban terhadap 60 penambangan yang dikeluarkan Pemkab Lumajang.

Semua izin akan dievalasui secara menyeluruh. Sebelumnya atas kejadian ini, Gubernur Jatim minta Kapolda untuk mengusut tuntas kasus tewasnya aktivis penolak tambang di Lumajang, Jawa Timur. Selain itu dirinya juga akan mengecek terkait perizinan masalah tambang di daerah tersebut.

Gubernur menegaskan, kasus pidana dalam hal ini mengenai penganiayaan hingga

mengakibatkan tewasnya aktivis harus diurus secara pidana. Sedangkan persoalan pertambangannya masih dilakukan cek di lapangan. Jika dalam proses pengecekan diketahui proses penambangan yang berlokasi di obyek wisata Watu Pecak Pinggir Pantai Selatan itu legal maka bisa tetap dilanjutkan. Namun, lanjutnya, kalau diketahui ilegal maka benar-benar harus dihentikan secepatnya.

Saat ini Polda Jatim telah mengamankan 17 orang yang diduga terlibat dalam kejadian di Desa Desa Selok Awar-awar, Kecamatan Pasirian. Kabid Humas Polda Jatim, Kombes Pol Raden Prabowo Argo Yuwono mengatakan, ke-17 orang itu bisa bertambah ataupun bisa berkurang, karena hingga saat ini masih diperiksa secara intensif.Q rac

Kapolda Jatim dan Pangdam V ke Sumenep

Angka Pengangguran Tak Sebanding dengan Loker Kab Kediri, Bhirawa Mengingat kondisi ekonomi yang tidak menentu, angka pengangguran di Kabupaten Kediri berpotensi terus meningkat.

Sementara peluang kerja di Kabupaten Kediri tidak sesuai dengan jumlah pengaturan yang ada. Dikatakan Kepala Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Kediri Soleh Udin, untuk mengurangi angka pengangguran di Kabupaten Kediri pihaknya berupaya memfasilitasi pencari kerja dengan mengundang perusahaan pencari tenaga kerja melalui Job Fair. "Ada 50 perusahaan yang kami undang, dan dalam catatan kami ada sekitar 700 lowongan pekerjaan dal agenda Job Fair ini," kata Soleh Udin, Selasa (29/9).

Dia menjelaskan tingginya angka pengangguran ini disebabkan, tidak sesuainya antaranya jumlah pencari kerja dan peluang kerja. Selain itu tidak sesuainya kompetensi pencari kerja dan peluang kerja. "Ada sekitar 65 ribu jumlah pengangguran, sementara jumlah peluang kerja terbatas, dari ketahui ketahui, jumlah pengangguran bertambah sekitar 15 ribu lebih, dan peluang kerja hanya menampung sekitar 5 ribu saja," terangnya.

Untuk mengatasi jumlah pengangguran dan tingginya jumlah pencari kerja itu pihaknya akan menggerakkan sektor riil berbasis ekonomi lokal. Seperti mengundang pelaku UMKM yang telah berhasil. "Sealin mengundang perusahaan tingkat regional maupun lokal, juga akan menggerakkan sektor UMKM karena para pelaku UMKM, mampu bertahan disaat perekonomian yang tidak menentu," tandasnya.Q van

Rabu Pahing 30 SEPTEMBER 2015

Distribusi Logistik Jadi Atensi

suprayitno/bhirawa

Kolonel Inf FX Giono, pemimpin rombongan dari Balitbang Kemenhan RI berdiskusi dengan Sekkab Yuhronur Efendi.

Balitbang Kemenhan Cari Formula Deradikalisasi dari Lamongan Lamongan, Bhirawa Selama tujuh hari, staf dari Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Kementerian Pertahanan (Kemenhan) RI melakukan pengumpulan data terkait pencegahan dan penanggulangan terorisme di Lamongan. Tidak ada pernyataan resmi dari Kolonel Inf FX Giono, pemimpin rombongan dari Balitbang Kemenhan RI, tentang dipilihnya Lamongan sebagai lokasi pengumpulan data tersebut.

Saat diterima Sekkab Yuhronur Efendi di Guest House Pemkab Lamongan, Selasa (29/ 9), Kolonel Inf FX Giono hanya menyebutkan dia bersma staf dari Balitbang Kemenhan akan berada di Lamongan selama tujuh hari.

Disebutkan olehnya, lima instansi yang dijadikannya lokasi pengumpulan data selama di Lamongan. Yakni Kodim 0812 Lamongan, Polres Lamongan Kantor Kemenag di Lamongan, Badan Kesatuan Kebangsaan Politik dan Dinas Pendidikan.

“Tujuan kami ke Lamongan ini bukan dalam rangka kunjungan kerja. Namun dalam rangka melaksanakan pengumpulan data sebagai bahan penelitian kami untuk menyusun rekomendasi kepada pimpinan.

Sehingga nanti kami akan lebih banyak mendengarkan dari pada memberikan arahan,“ tutur dia saat di Guest House Pemkab Lamongan.

Penelitian dan pengumpulan data tersebut, lanjut dia, terutama terkait kegiatan pencegahan dan penanggulangan terorisme melalui lembaga pendidikan formal dan non formal.

“Kami berharap lewat penelitian ini bisa menemukan model, cara pendidikan yang bisa diterima semua faham, bisa diakomodir semua golongan sehingga mereka bisa diarahkan . karena kami yakin semua (faham) memiliki tujuan untuk membangun Negara Indonesia,“ jelas dia dalam acara yang juga diikuti Forum Komunikasi Umat Beragama Lamongan dan Camat dari Kota Lamongan, Babat, Solokuro dan Brondong tersebut.

Sementara Yuhronur Efendi menyebutkan Satuan Kerja Perangkat daerah (SKPD) di Lamongan bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah seringkali mengadakan koordinasi terkait upaya deradikalisasi.

Diantaranya dengan membuat program kegiatan ekonomi produktif.Q yit

Sumenep, Bhirawa Kapolda Jatim, Irjen Pol Anton Setiadi dan Pangdam V/Brawijaya Jawa Timur Mayor Jenderal TNI Sumardi melakukan kunjungan kerja bersama di Sumenep. Dua petinggi Polri dan TNI di Jatim ini bertemu jajarannya di Makodim 0827 dan Mapolres setempat.

Kapolda Jawa Timur, Irjen Pol Anton Setiadi mengatakan, kunjungannya ke Sumenep ini, selain perkenalan dengan Kapolres dan jajarannya juga melihat persiapan pengamanan pelaksanaan pilkada yang akan digelar seretntak 9 Desember 2015, sebab di Sumenep ini merupakan kabupaten yang menyelenggarakan pilkada tahun ini.

"Kunjungan kerja ini dalam rangka perkenalan karena saya kapolda baru di Jatim, sekaligus melihat persiapan pengamanan pelaksanaan pilkada di Sumenep ini. Saya tidak sendirian, tapi bersama Pangdam V/Brawijaya Jawa Timur," kata Kapolda Jatim di Sumenep, Selasa (29/9).

Ia menyatakan, pendistribusian logistik pilkada Sumenep menjadi atensinya, sebab Sumenep memiliki wilayah kepulauan yang sangat jauh seperti Masalembu dan Sapeken, ditambah ada pulau-pulau kecil berpenghuni. Distribusi logistik pilkada ini harus mendapatkan pengamanan yang cukup ketat mengingat

sangat rentan dengan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. "Pendistribusian logistik pilkada di Sumenep ini harus benar-benar dikawal karena banyak wilayah kepulauan, beda dengan kabupaten lain di Jawa Timur yang menyelenggarakan pilkada tahun ini," ujarnya.

Ia meminta, Kapolres Sumenep, AKBP Rendra Radita Dewayana agar selalu berkoordinasi dengan KPU selama tahapan pilkada ini, terutama menjelang pendistribusian logistik. Secara politik praktis, Polri memang harus netral, tapi untuk pengamanan harus berperan aktif agar pelaksanaan pilkada berjalan aman dan masyarakat pun merasa aman dalam menggunakan hak suaranya. "Pilkada di Jawa Timur termasuk di Sumenep harus berjalan aman," harapnya.

Sementara itu, Pangdam V/Brawijaya Jawa Timur, Mayor Jenderal TNI Sumardi juga mengingatkan kepada anggota TNI Kodim 0827 Sumenep. Ia meminta semua anggota TNI tidak ikut kampanye atau dukung mendukung salah satu pasangan calon bupati dan wakil bupati dalam pilkada 9 Desember 2015. "TNI harus netral, tidak boleh ikut kampanye, apalagi menggunakan fasilitas TNI untuk kepentingan kampanye salah satu paslon," papar Pangdam Brawijaya di hadapan ratusan TNI.Q sul

Kapolda saat berkunjung ke Sumenep.

samsul/bhirawa

Tingkatkan Penerapan Iptek, Bupati Teken MoU dengan Poltek Malang Untuk peningkatan penerapan Ilmu Pengetahuan dan Tekonologi (IPTEK) yang berbasis terapan, Bupati Bondowoso Drs H Amin Said Husni terus melakukan terobosan dengan menjalin kerjasama dengan salah satu Perguruan Tinggi Negeri (PTN) ternama di Malang yaitu Politeknik Negeri Malang dalam bentuk penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) yang dilaksanakan di Malang, Senin (28/ 9) malam kemarin.

samsul tahar/bhirawa

Ir Tundung Subali Patma MT Direktur Politeknik Negeri Malang disaksikan Bupati Bondowoso Drs H Amin Said Husni saat penandatangan Mou kemarin malam.

Tampak hadir dalam acara penandatangan MoU tersebut mendampingi Bupati amin said Husni diantaranya Sekda Drs H Hidayat MSi, Kepala Dinas Pertanian H Hindarto, Kepala Bappeda Ir Matsakur, Kepala Diskoperindag Drs H Harimas MSi, Kepala Disparporahub Drs Sigit Purnomo, Kepala Dinas Pendidikan Dra Hj Endang Hardiyanti, Kepala DPPKA Dra Farida serta tampak hadir mendampingi Direktur Poltek Malang jajaran wakil Direktur, Lembaga Pengabdian Masyarakat, Lembaga Penelitian dan staf.

Dalam sambutannya sebelum

ditandatanganinya MoU tersebut Bupati Amin Said Husni mengungkapkan jika dalam rangka memajukan suatu daerah maka tidak lepas dari perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Tekonologi (Iptek) yang saat ini terus berkembang khususnya pada Perguruan Tinggi, sehingga agar perkembangan iptek tersebut bisa bersinergi dengan pengambil kebijakan maka MoU ini dirasa sangat perlu untuk dilakukan. “Maksud kita bekerjasama ini adalah untuk ‘mengawinkan’ antara perkembangan teknologi dengan pengambilan kebijakan dalam rangka

peningkatakan kesejahteraan maasyarakat,” katanya.

Menurut Bupati nantinya ada beberapa hal uang menjadi maksud dan tujuan MoU ini, diantaranya untuk pengembangan dan peningkatan penerapan ilmu pengetahuan, teknologi, seni resource sharing dan pengabdian kepada masyarakat dengan tujuan meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat bondowoso.

“Kegiatan yang menjadi pendukung yaitu melalui penyelenggaraan pendidikan, workshop dan kegiatan yang lain yang sesuai fungsi masing-masing,” ungkapnya.

Sementara itu Direktur politeknik negeri Malang Ir Tundung Subali Patma, MT dalam sambutannya mengungkapkan jika nantinya kegiatan penyelenggaraan kegiatan penelitian dan pengabdian pada masyarakat yang disesuaikan dengan kebutuhan antara Poltek Malang dengan Pemkab Bondowoso, sehingga keinginan kedua belah pihak bisa

sama-sama tercapai. “Kami sebagai Perguruan Tinggi tentunya akan mendukung keinginan Pemkab Bondowoso untuk meningkatkan kesejahteraan warganya melalui teknologi terapan yang saat ini kita kembangkan,” katanya.

Dalam rangka pengembangan dan peningkatan penerapan ilmu pengetahuan teknologi, seni (Iptek) dan resource sharing tersebut menurut Tundung diantaranya dalam bidang Sumber Daya Manusia (SDM), Sumber Daya Alam (SDA) dan Sumber Daya Lingkungan (SDL) yang tentunya disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing pihak.

Usai penandatanganan MoU tersebut Bupati Amin Said Husni beserta jajarannya yang mendampingi didaulat untuk mengelilingi lokasi penelitian dan pengembangan teknologi terapan yang dilakukan Poltek Negeri Malang, sehingga bisa melihat langsung segala potensi yang dimiliki dan bisa dikembangkan di Bondowoso.Q har

EKONOMI BISNIS

Rabu Pahing 30 SEPTEMBER 2015

Kurs Jual

Beli

USD

14,802.00

14,654.00

SGD

10,334.43

10,228.95

EUR

16,658.17

16,485.75

JPY

12,363.85

12,235.12

GBP

22,445.75

22,214.00

Sumber : Bank Indonesia ( 29 SEPTEMBER 2015 )

RAGAM EKBIS

17 Mamin di Sekolah Positif Mengandung Zat Berbahaya Probolinggo, Bhirawa Pemkab Probolinggo terus berupaya mengantisipasi beredarnya produk makanan dan minuman (mamin) yang membayakan bagi anak-anak. Salah satunya seperti yang dilakukan dengan memberikan sosialisasi pemakaian zat aditif pada produk mamin di wilayahnya. Kegiatan itu dilakukan setelah ada 17 Sekolah jajanannya dinyatakan Positif Mengandung Zat Tambahan Pangan Yang Dilarang.

“Sosialisasi dilakukan di masing-masing kecamatan sebanyak 24 kecamatan. Setiap kegiatan diikuti setidaknya 75 orang peserta terdiri dari guru sekolah dan pelaku usaha produk makanan dan minuman,” Kepala Disperindag Kabupaten Probolinggo M. Sidik Widjanarko, Selasa (29/9).

Sosialisasi pemakaian zat aditif ini digelar dengan tujuan agar masyarakat sebagai konsumen lebih berhati-hati dan menjadi konsumen yang cerdas dalam memilih mamin. Karena tidak semua mamin diproduksi dengan benar yang pada akhirnya membahayakan kesehatan.

Dampak jangka panjang dari mamin yang menggunakan bahan tambahan pangan yang dilarang adalah mengganggu kesehatan. Makanya kalau bisa mengkonsumsi mamin yang sudah berlabel.

Jadi jelas karena sudah tertera di labelnya, ungkapnya. “Guru lebih selektif dan bisa menjelaskan kepada siswanya supaya mengkonsumsi mamin yang mengandung zat tambahan pangan yang diperbolehkan,” katanya.Q wap

Mentan Apresiasi Produksi Gabah di Blitar Janjikan Bantuan Rp 2,4 T untuk Jatim Kabupaten Blitar, Bhirawa Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengapresiasi kinerja pemerintah serta petani di Kabupaten Blitar, Jatim yang mampu memproduksi gabah hingga melebihi produksi. Bahkan pada kesempatan itu ia berjanji akan memberikan bantuan Rp2,4 T bagi Jatim.

Amran Sulaiman juga mengatakan pemerintah akan memberikan bantuan anggaran sebesar Rp. 2,4 triliun khusus buat Jatim untuk tahun ini. Bantuan tersebut meningkat sebesar Rp. 1 triliun dari sebelumnya yang hanya sebesar Rp1,4 triliun karena Jatim dianggap telah mampu mencapai produktivitas padi di atas lima persen.

“Bantuan anggaran untuk Blitar tahun lalu sebesar Rp. 6 miliar, tahun ini menjadi Rp. 25 miliar naik 500 persen, artinya produksinya di Blitar juga naik lima kali,” kata Amran Sulaiman saat ditemui pada acara panen raya jenis Ciherang bersama Bupati Blitar, H Herry

Noegroho, SE, MH di Desa Siraman Kecamatan Kesamben Kabupaten Blitar, Jatim, Selasa (29/9).

Ia mengatakan, pemerintah berupaya mengoptimalkan 3,5 juta hektare lahan pertanian di Indonesia, termasuk di Kabupaten Blitar. Pemerintah daerah serta petani diharapkan bisa memproduksi dengan baik tanaman, sehingga bisa menyangga ketahanan pangan.

“Di Blitar ini bisa tiga kali tanam setiap tahun dan semua harus dioptimalkan tidak boleh berpangku tangan pasrah dengan keadaan,” katanya.

Ia mengatakan, pemerintah memang harus memikirkan tentang dampak perubahan iklim, El Nino. Pasalnya, fe-

hartono/bhirawa

Tampak Menteri Pertanian (Mentan) Amran Sulaiman (tengah) didampingi Bupati Blitar, H Herry Noegroho, SE, MH saat memanen Padi jenis Ciherang di Desa Siraman Kecamatan Kesamben Kabupaten Blitar, Jatim, Selasa (29/ 9) kemarin. nomena El Nino dinilai bisa mengancam ketahanan pangan mengingat kejadian alam ini akan menggeser waktu tanam.

Fenomena El Nino terjadi di sebelah selatan Katulistiwa, sementara di sebelah utara tidak terlalu berdampak. Pemerintah pun memikirkan

berbagai program mengantisipasi berbagai hal yang bisa mengancam ketahanan pangan di Indonesia.

Mentan juga berjanji, pemerintah akan memberikan tambahan kucuran dana lagi, jika prestasi itu bisa dipertahankan. Bantuan akan di-

KEHILANGAN TULUNGAGUNG Hilang STNK, Honda 125, th. 2005, Hitam, AG4992S, a/n. Erawati, Ds. Pulosari RT 1/4-T.Agung No. 1824/IMB/BI-II/2015 Hilang STNK, Yamaha, th. 2014, Merah, AG6143RAN, a/n. Maryanto Adi Saputro, Ds. Geger, Sendang-T.Agung No. 1825/IMB/BI-II/2015 Hilang STNK, Mobil Honda Mobilio, th. 2014, Merah Tua Mutiara, AG1975R, a/n. Agyl Setyo Firmansyah, Ds. Ketanon, Kedungwaru-T.Agung No. 1826/IMB/BI-II/2015 Hilang STNK, Honda Supra, th. 2009, Hitam Merah, AG5811TT, a/n. Sri Astutiningsih, Ds. Dukuh, GondangT.Agung No. 1827/IMB/BI-II/2015

SITUBONDO Hilang STNK, nopol P2442.EH, a/n FADIL KEL.DAWUmHAN RW.03/03 KEC.SITUBONDO. No. 1828/IMB/BI-II/2015 Hilang STNK, nopol. P.6059.EU, a/n MARIANITA DS.JUGLANGAN RM.01/04 KEC.PANJI SITubondo.

No. 1829/IMB/BI-II/2015 Hilang STNK, nopol P.6217.EJ, a/n IMAM GHOFRON ZAMRONI.H DS.B.PUTIH RW.02/01 KEC.B.PUTIH SITubondo.

No. 1830/IMB/BI-II/2015 Hilang STNK, nopol P6822.EW, a/n SAMSUL ARIFIN DS.B.GLUGUR RW.01/04 KEC.B.GLUGUR SITubondo.

No. 1831/IMB/BI-II/2015 Hilang STNK, nopol P5488.EV, a/n SUNARSONO DS.KOTAKAN RW.04/10 KEC.SITUBONDO. No. 1832/IMB/BI-II/2015 Hilang STNK, nopol P 5437.ET, a/n DESIANA HENDRIYANTI DS.SB.KOLAK RW.02/01 KEC.PANARUKAN SITubondo.

No. 1833/IMB/BI-II/2015

berikan ke petani dengan berbagai bentuk baik alat pertanian ataupun untuk perbaikan saluran irigasi.

Sementara itu, Bupati Blitar, H Herry Noegroho, SE, MH mengatakan, tanaman Padi di Blitar mampu memberikan sumbangan dari PDB sebesar 46,7 persen. Saat ini luas tanam area sawah di Desa Siraman mencapai 59 ribu hektare (ha). Menurutnya angka ini sudah melampaui dari target nasional yang ditetapkan oleh pemerintah sebesar 55 ribu ha. “Banyaknya lahan pertanian di Kabupaten Blitar ini memberikan dampak terhadap pertumbuhan ekonomi di Blitar,” jelasnya.

Berdasarkan rakor dengan menteri lain, pertumbuhan ekonomi di Blitar juga melebihi dari pertumbuhan tahun lalu. Yakni pertumbuhan saat ini 6,5 persen diatas Nasional dan Jatim.

“Pertumbuhan pertanian stabil dapat menopang kehidupan di Blitar,” katanya. Q htn

19 Waduk Kering, Ribuan Hektare Sawah Mengering

Negara Wajib Hadir dan Melindungi TKI di Luar Negeri Jakarta, Bhirawa Ketua Migrant Care Anis Hidayah minta pemerintah ikut bertanggung jawab pada perlindungan TKI di luar negeri.

Bukan seperti kondisi selama ini, dimana TKI hanya diurus oleh swasta yaitu PJTKI. Sehingga perlindu ngan terhadap TKI hanya ala kadarnya dan kesejahteraan TKI sangat minim. Sebaliknya PJTKI bisa meraup untung besar dari ekploitasi TKI di manca negara.

“Revisi UU tentang Penempatan dan Perlindungan TKI yang bekerja di luar negeri sangat mendesak dan perlu. Sebab dua buah UU yang ada, cacat hukum dan tidak berdemensi pada HAM. Kedua UU hanya mengatur PJTKI, tidak mengatur perlindungan pada TKI. Revisi UU ini harus mengha silkan perlindungan yang seutuhnya pada TKI. Sesuai UUD 45 yang mengamanatkan, semua warga negara berhak memperoleh pekerjaan dan mendapat upah yang layak,” ungkap Anis Hidayah dalam dialog Revisi UU tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di luar negeri, di pressroom DPR RI, kemarin. Nara sumber lainnya Ketua Komisi IX DPRRI Dede Yusuf dan Kepala BNP2TKI Nusron Wahid.

Anis Hidayah menuntut kehadiran negara dalam penempatan dan perlin dungan TKI.Khususnya Pemda tempat asal TKI, harus ikut bertanggungjawab pada penempatan dan perlindungan TKI.Pemda harus menjadi pilar penting bagi kesejahteraan warganya, termasuk warga yang bekerja di luar negeri. Pemda, harus memiliki data lengkap dalam hal ini kecamatan dan kelurahan, bertanggungjawab penuh atas data warganya yang pergi bekerja keluar desanya.Q ira

7

Trie Diana/bhirawa

Dengan diturunkannya harga BBM diharapkan mampu mendongkrak perekonomian yang sedang lesu. Sehingga diperlukan langkah riil dari pemerintah untuk segera bertindak.

Pemerintah Diminta Turunkan Harga BBM Surabaya, Bhirawa Guna meningkatkan daya beli masyarakat sebagai dampak pelemahan ekonomi global, pemerhati ekonomi di Surabaya meminta pemerintah untuk menurunkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM). Bukan tanpa alasan gagasan tersebut muncul, hal ini karena turunnya harga minyak dunia yang sedang anjlok di tambah janji pemerintah untuk merevisi harga apabila terjadi kenaikan atau turunnya harga minyak dunia.

Wiyono Pontjoharyo, Drs, MM, Ak, salah satu praktisi pemerhati ekonomi di Surabaya ini mengungkapkan merupakan hal yang wajar jika sejumlah pihak meminta untuk harga BBM dapat diturunkan. Dengan diturunkannya harga BBM dinilai dapat membantu meningkatkan daya beli masyarakat, termasuk bagi industri yang selama ini tertekan dengan naiknya berbagai ke-

butuhan dan melambungnya nilai dolar terhadap rupiah.

“Dampak penurunan BBM memang tidak akan memberikan efek yang signifikan, tetapi dapat mengurangi ditengah-tengah masyarakat. Minimal, pengurangan BBM dapat meningkatkan daya beli masyarakat agar bisa pulih secara bertahap. Sambil menunggu segala kebijakan ekonomi yang dibuat pemerintah, “ jelas pengisi program radio swasta tersebut, Selasa (29/9) kemarin.

Untuk harga minyak dunia saat ini sudah jauh dibawah harga minyak dalam asumsi makro APBN 2015 60 USD per barel, sedangkan saat ini harga minyak dunia telah sampai dibawah 50 USD per barel. “ Saat ini selisih dari harga beli dan harga jual minyak tersimpan sebagai pendapatan yang di kelola Pertamina. Alangkah baiknya jika selisih harga tersebut dimanfaatkan dengan menurunkan BBM untuk membantu pergerakan

ekonomi masyrakat yang sedang lesu,” tuturnya.

Sementara itu, terkait program pemerintah yang mengumumkan perubahan harga BBM saat ini belum diklakukan kembali. Pada hal sesuai yang disampaikan oleh kepala negara, bahwa setiap 3 atau 6 bulan sekali akan dilakukan revisi perbaikkan harga BBM. “Saya rasa, pemerintah perlu menyampaikan kepada publik bahwa harga BBM sudah harus terjadi revisi. Sesuai harga minyak dunia yang sudah mengalami penurunan di bawah 50 USD per barel, yang tentunya akan mampu menggerakkan sektor paling bawah hingga paling tinggi. Terlebih lagi sejumlah, perusahaan telah banyak melakukan PHK karena ketidakmampuan finansial. Dengan BBM turun, sejumlah industri bisa bergeliat lagi, dan mampu menekan PHK yang sudah marak disejumlah perusahaan,” tutupnya. Q wil

Jombang, Bhirawa Sedikitnya 1.466 hektare sawah produktif di Jombang Jatim tidak bisa ditanami, akibatnya petani terpaksa menunggu turun hujan untuk bisa mengolah lahan mereka. Kondisi ini disebabkan 19 waduk atau embung yang menjadi sumber air sebelum musim kemarau kini telah mengering.

Kekeringan waduk paling parah terjadi di Kecamatan Kabuh dan Plandaan Jombang, tercatat sebanyak lima waduk di kawasan wilayah utara Jombang ini debit airnya menyusut.

Bahkan tiga waduk diantaranya Waduk Grojogan Di Desa Pelabuhan Plandaan. Waduk seluas lima hektare ini telah kering krontang sejak dua bulan lalu telah kering total.” Sudah sejak dua bulan lalu, waduk ini kering, padahal petani mengandalkan wadukkhususnya waktu musim kemarau seperti sekarang ini,”ujar Suladi warga desa pelabuhan Akibat kekeringan ini, kondisi tanah di dasar waduk telah retak-retak selain itu pintu air juga tampak tak terurus.

Padahal waduk ini biasanya mengairi lahan sawah seluas 98 hingga 200 hektare kini lahan yang mengandalkan Waduk Grojogan hanya menunggu hujan turun warga berharap pada bantuan pemerintah setempat untuk dibuatkan sumur bor atau sumur artesis.

Kepala Dinas PU Pengaran, Arif Gunawan mengatakan, selain Waduk Grojogan, waduk yang telah mengering sebanyak 18 waduk yang tersebar di lima kecamatan yakni kecamatan Kabuh, Plandaan, Ploso, Kudu Dan Ngusikan air waduk ini belum kering sama sekali. “ Namun air yang ada tidak bisa dimanfaatkan petani sebab pintu air jauh lebih tinggi dibanding permukaan air waduk,” ujarnya mengatakan.

Akibat keringnya ke-19 waduk tersebut, lahan sawah seluas 1.466 hektare kini tidak bisa ditanami sehingga banyak petani yang alih profesi. Sebab untuk turun ke sawah lagi menunggu turun hujan jika para petani memaksa tanam maka harus menggunakan air bawah tanah dengan biaya produksi yang tinggi.Q rur

BKPPM Fasilitasi UKM Pasarkan Produk ke Luar Negeri Menghadapi era Masyarakat Ekonomi Asia (MEA) 2015 Badan Koordinasi Pelayanan dan Penanaman Modal (BKPPM) Kota Surabaya berusaha membantu Usaha Kecil Menengah (UKM) Kota Surabaya untuk memasarkan produknya hingga ke luar negeri.

Kepala BKPPM kota Surabaya, Eko Agus Supiadi Sapoetra kepada Bhirawa agar produk UKM di kota Surabaya bisa bersaing dengan produk dari luar negeri yang banyak masuk ke Indonesia. ‘’Untuk mewujudkan hal itu kita menggandeng perusahaan besar untuk pemasarannya.

Kita juga menggandeng pihak universitas Airlangga untuk terjun ke setiap kecamatan membantu UKM yang ada,’’ kata Eko Agus, Selasa (29/9).

Dari hasil seleksi Unair menurut Eko Agus akan di ambil 3 UKM yang kemudian difasilitasi pemasaran produknya oleh pihak swasta. ‘’Nantinya kita kerjasamakan dengan perusahaan besar untuk meningkatkan pemasaran-

nya yang otomatis meningkatkan omsetnya,’’ tambahnya.

Untuk program peningkatan omset UKM menurut Eko selama setahun dilakukan 2 kali.

Selama itu pula BKPPM telah menggandeng sekitar 6-7 perusahaan swasta. ‘’Semoga dengan program ini UKM yang lain bisa meniru sehingga dari segi administrasi dan pembukuan bisa bagus,’’ ujarnya.

Menurut Eko Agus sebenarnya dengan program ini BKPPM juga berusaha menata manajemen dan keuangan UKM agar bisa meningkat. ‘’Kalau perharinya omset UKM hanya Rp1-2 juta maka diharapkan bisa meningkat.

Kita lihat juga besar kecilnya perusahaan sehingga mereka bisa bersaing di era MEA ini,’’

istimewa

Produk UKM di kota Surabaya yang akan di pasarkan ke luar negeri dan di pasarkan melalui online. tambahnya.

Untuk pemasaran produk UKM Eko Agus telah menggandeng pihak PT Wonokyo. ‘’PT ini selain bergerak di bidang pakan ternak juga melakukan pemasaran produk dari UKM,’’ katanya lagi.

Alasan BKPPM bekerja sa-

ma dengan PT Wonokoyo dikarenakan telah berpengalaman dalam pemasaran produk ke luar negeri. ‘’Mereka tahu barang-barang yang bagaimana yang bisa dijual di luar negeri,’’ tambahnya.

Selain dengan PT Wonokoyo, menurut Eko Agus instansinya

juga menggandeng Rakuten online. Rakuten online ini nantinya akan membimbing para UKM untuk bisa berjualan online. ‘’Di Jakarta Rakuten online sudah berhasil maka kita gandeng agar bisa memasarkan secara online produk makanan olahan dan kerajinan,’’ katanya.

Sedangkan Kepala Bidang Kerjasama dan Promosi BKPPM Surabaya, Witarko Agung Samudra ketika ditemui menjelaskan kegiatan ini memfasilitasi UKM dan pengusaha yang memiliki komitmen untuk memajukan UKM di Surabaya. Melalui kemitraan ini diharapkan memberikan efek positif masyarakat Surabaya. ‘’Juga mensinergikan program pemkot Surabaya yang sangat konsen dan komitmen untuk meningkatkan UKM. Sehingga, UKM di Surabaya bisa tumbuh pesat baik dari sisi jumlah maupun kualitas produk,’’ ujarnya.Q dre

MALANG RAYA

8 KILAS AREMANIA

Sumber Pitu Dibendung, Petani Kesulitan Air Kab Malang, Bhirawa Keputusan Pemkab Malang membendung air Sumber Pitu Tumpang untuk proyek PDAM mulai mengancam kelangsungan pertanian di sejumlah desa yang memanfaatkan air sumber tersebut.

Siani petani dari dusun Glanggang desa Slamet Wiroto kecamatan Tumpang mengaku, setelah pembendungan sumber air, debit air yang mengalir ke saluran irigasi langsung turun drastis.

“Saat musim kemarau seperti sekarang ini, warga harus rebutan air.

Walaupun sudah digilir tetap saja kurang, sehingga sejumlah lahan pertanian tak kebagian air,” ungkap Siani kepada bhirawa, Selasa (29/9).

Dijelaskan, air Sumber Pitu merupakan bahan baku untuk air minum desadesa di bawahnya. Selain untuk memenuhi kebutuhan air bersih, sumber air tersebut juga digunakan untuk keperluan air irigasi warga.

Ditambahkan, setelah mendapat protes warga, pembangunan proyek air bersih Sumber Pitu ternyata dihentikan karena warga mengancam akan memboikot Pilkada dan tidak memilih Rendra dalam Pilkada 9 Desember mendatang.

“Sekarang proyeknya memang dihentikan. Tetapi warga yakin setelah Pilkada akan dilanjutkan, makanya warga, khususnya petani akan terus melakukan perlawanan,” tandas Siani. Q sup

Jawab MEA, Pelaku Wisata 4 Negara Kumpul di Kota Batu Sedikitnya 60 seller dari perusahaan biro perjalanan, destinasi wisata, dan perhotelan berkumpul di Kota Batu. Mereka mengikuti acara Batu Travel Fair Plus (BTFP) 2015 yang pembukaannya dilakukan di Hotel Purnama, Senin (28/9) malam. Selain dihadiri 120 peserta dari seluruh Indonesia, acara ini juga dihadiri biro perjalanan wisata dari Malaysia, Singapura, dan India.

“Sebagai undangan, hadir pula dari berbagai organisasi kepariwisataan antara lain ASPPI, ASITA, PPW Jateng, IPI, Malang Travel Community, PHRI Batu, FOSIPA Jogja,”ujar Ketua Pelaksana BTFP, Eko Nurwahyudi.

Ia mengatakan, acara BTFP 2015 ini dilaksanakan secara mandiri oleh Batu Professional Tourism Assosiation (BAPTA). Adapun Bapta sendiri merupakan perkumpulan Biro Perjalan Wisata, Agen Tiket, Transportasi, dan Operator Pariwisata yang ada di Batu. Dan acara ini merupakan bentuk respon Bapta un-

tuk menghadapi MEA yang akan dilaksanakan.

Sementara, ketua Bapta, Satrio Budi Santoso mengatakan, sebenarnya peminat untuk menjadi buyer sangat banyak. Yaitu lebih dari 200 biro perjalanan wisata. Namun panitia harus memverifikasinya dan menseleksinya 1 per 1 untuk menentukan buyer yang terpilih.

“Para Buyer kami jemput dari bandara/ stasiun/ terminal lalu kami inapkan di hotel yang ada di Batu dan Malang.

Dan yang pasti akomodasi , transportasi, termasuk makan kami jamin. Para peserta BTF

plus ini akan beraktifitas selama 3 hari sejak Senin (28/ 9) ini,” ujar Satrio.

Pada Selasa (29/9) kemarin, para buyer dan seller peserta BTFP akan menggelar pertemuan dalam ajang Table Top di hall hotel Singhasari. Dalam pertemuan langsung itu saling membangun jaringan antara kedua belah pihak, dengan mengabil tema ‘Wisata Peduli lingkungan’.

Terpisah, sekretaris DPD ASITA Jatim, Imam Mahmudi memberikan apresiasi khusus kepada Bapta yang secara mandiri bisa menyelenggarakan acara BTFP ini. Ia mengatakan bahwa apa yang dilakukan Bapta patut ditiru oleh daerah lainnya.

Namun demikian Imam juga mengkritisi masih adanya kasus penipuan berkedok biro perjalanan. Korbannya antara lain grup atau calon rombongan dari sekolah. Mo-

anas bachtiar/bhirawa

Suasana pembukaan Batu Travel Fair Plus (BTFP) 2015 yang digelar di Hotel Purnama Kota Batu, Senin (28/9). dusnya adalah menawarkan paket wisata rombongan dengan harga yang menggiurkan/ murah. Namun setelah uang ditransfer, pelakupun melarikan diri. “Calon peng-

Pemkot Batu Santuni Lansia Terlantar Rp 4,2 Juta Kota Batu, Bhirawa Pemkot Batu memberikan perhatian khusus kepada kalangan Lanjut Usia (Lansia), terutama yang terlantar. Tahun ini Pemkot Batu melalui Dinas Sosial dan Tenaga Kerja (Dinsosnaker) mendapatkan uang makan menggunakan dana hibah sebesar Rp 4,2 juta.

“Rinciannya yaitu setiap lansia mendapat santunan sebesar Rp 350 ribu/ bulan, dan akan diberikan secara langsung dari 12 bulan tahun ini, sehingga totalnya Rp 4,2 juta,” ungkap Kepala Dinsosnaker, Eko Suhartono kepada bhirawa, Selasa (29/9).

Saat ini jumlah lansia di Kota Batu sebanyak 2.000 orang, dan 189 orang diantaranya masuk kategori lansia terlantar.

Jumlah itu berdasarkan pengajuan dari setiap desa di Batu. Mereka termasuk kategori lansia yang tidak bisa menghidupi dirinya dengan layak. Untuk dikategorikan lansia yaitu orang berusia di atas 60 tahun.

“Untuk lansia yang terlantar ini, ratarata berusia diatas 70 tahun,” tuturnya.

Pencairan santunan tersebut saat ini masih dalam proses pengajuan SK Walikota Batu. Santunan ini adalah yang pertama kali dilakukan Dinsosnaker sebagai wujud kepedulian Pemkot Batu terhadap kehidupan lansia.

“Kalau dulu tidak kita bantu uang santunan, tetapi berupa barang yaitu dibelikan kasur,” ungkap Eko. Dari 24 desa/ kelurahan di Kota Batu, hanya 1 Desa tidak mengajukan anggaran untuk santunan lansia terlantar, yaitu Desa Pendem.

Agar program santunan ini tetap berlangsung, Dinsosnaker mengusulkan agar nantinya anggaran tersebut masuk di Alokasi Dana Desa (ADD) yang bersumber dari hibah APBD Kota Batu. Sebab sesuai ketentuan Menkeu, pemberian hibah tidak boleh dilakukan secara terus menerus.

Sehingga untuk tahun depan diharapkan ditanggung oleh ADD.Q sup

guna jasa biro perjalanan hendaknya lebih teliti dengan keberadaan biro seperti ini, dan harus bisa memastikan legalitasnya,”pesan Imam. Q nas

Balaikota Disulap Jadi Rumah Dinas Menunggu Pemkot Batu Boyongan ke Block Office Batu, Bhirawa Gedung aset Pemkot Batu yang saat ini dijadikan Kantor Walikota Batu akan disulap menjadi Rumah Dinas Walikota dan Kantor Inspektorat. Hal ini dilakukan jika Pemkot Batu telah ‘boyongan’ ke perkantoran terpadu atau Block Office (BO) yang juga berada di Jalan Panglima Sudirman.

UKS Harus Bisa Ubah Perilaku Siswa Malang, Bhirawa Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) sebagai salah satu bagian penyelenggara lingkungan sehat, diharapkan mampu mengubah pola pikir siswa dalam melakukan upaya menyehatkan dirinya sendiri dan lingkungan.

Pernyataan tersebut disampaikan oleh Wakil Walikota Malang Sutiaji, pada saat membuka Rapat Kerja (Raker) Daerah UKS, di Aula Dinas Pendidikan Kota Malang, Selasa (29/9) kemarin.

Perilaku yang dimaksudkan Wakil Walikota Malang itu, adalah membentuk karakter siswa dengan membiasakan makan jajanan yang sehat, dan tidak mengandung bahan-bahan yang berbahaya.

“Kita harus menanamkan kepada para siswa agar selektif memilih makanan, jangan asal makan tapi kondisi kesehatan makanan tersebut tidak dipertimbangkan. Karena saat ini banyak sekali jajanan yang mengunakan bahan berbahaya,”tuturnya.

Sutiaji juga menyampaikan menjaga kesehatan dapat dimulai di lingkungan sekolah, bukan hanya pada perbaikan kondisi fisik sekolah, namun lebih menekankan kepada perubahan perilaku warga sekolah untuk mendukung program UKS. Karena itu, lanjut dia Program UKS menjadi penting diselenggarakan karena program tersebut memuat kegiatankegiatan pendidikan tentang kesehatan.

Berkaitan dengan hal itu, pihaknya berharap, semoga melalui kegiatan ini dapat mewujudkan sasaran program UKS sekaligus menciptakan terobosanterbosan baru agar UKS menjadi kebutuhan bersama.

Pihaknya juga berpesan dengan adanya forum ini diharapkan pula dapat menghasilkan solusi terbaik, termasuk upayaupaya yang layak dapat dilakukan untuk menciptakan masyarakat sekolah yang sehat. Rakerda UKS Tahun 2015 ini dihadiri oleh 100 peserta yang terdiri dari Dinas Pendidikan Kota Malang, Dinas Kesehatan Kota Malang, Departemen Agama, Departemen Dalam Negeri, Program Kesejahteraan Keluarga (PKK), dan Tim Pelaksana UKS.Q mut

Rabu Pahing 30 SEPTEMBER 2015

muhammad taufiq/bhirawa

Tim Dispenda Kota Malang saat menyegel bangunan Pusat Grosir Matahari Pasar Besar, Selasa (29/9) kemarin

Dispenda Segel Pusat Grosir Matahari Malang, Bhirawa Upaya Dinas Pendapatan (Dispenda) Kota Malang, untuk menertibkan, potensi pajak terus dilakukan. Tidak segansegan melakukan penutupan terhadap penunggak pajak.

Dalam operasi sadar pajak, Selasa (29/9) kemarin, tim Dispenda Kota Malang menyegel bangunan Pusat Grosir Matahari Pasar Besar, kota setempat. Bangunan yang dikelola PT Untain Rezeki Abadi, itu menunggak pajak bumi dan bangunan (PBB) sebesar Rp 160 juta.

Petugas Dispenda terpaksa menempelkan stiker penyegelan di pintu masuk bangunan tersebut. Stiker itu bertuliskan tanah bangunan ini dalam pengawasan tim pemeriksa pajak karena menunggak PBB. Bangunan yang disegel itu berada di lantai tiga kawasan Pasar Besar.

Kasi Penagihan PBB Dispenda Kota Malang, Luluk

Khofifah kepada wartawan, mengutarakan bangunan yang digunakan oleh Matahari itu menunggak PBB selama empat tahun. Yakni, pada 2009, 2011, 2013, dan 2015. Nilai tunggakannya mencapai Rp 160 juta.

“Per tahun rata-rata mereka harusnya membayar PBB Rp 40 juta. Mereka menunggak PBB selama 4 tahun,” kata Luluk.

Dikatakannya, sebelum melakukan penyegelan, Dispenda sudah mengirim surat ke pengelola bangunan itu.

Bahkan Dispenda sudah dua kali mengirim surat ke pengelola, tapi tidak ada respon.

“Semua upaya sudah kami lakukan, tapi tidak ada respon, akhirnya dengan terpaksa kami mengambil tindakan penyegelan,”tukasnya.

Kalau penyegelan tetap tidak direspon, kami akan pasang garis pajak dan melimpahkan penagihan ke kejaksaan. Tetapi, lanjut Luluk, biasanya

setelah penyegelan, pengelola langsung melunasi tunggakan PBB. Hal itu berdasarkan pengalaman yang sudah dilakukan petugas pajak ke wajib pajak lainnya.

Menurutnya, sebelumnya, Dispenda juga menyegel Ramayan yang nunggak PBB mencapai 812 juta. Namun Seminggu setelah dilakukan penyegelan, pengelola langsung melunasi tunggakan pajak. Tetapi penyegelan ini tidak mengganggu aktivitas di dalam gedung. Mereka tetap bisa beraktivitas seperti biasa meski disegel. Pihaknya lantas menjelaskan, sampai sekarang, realisasi pendapatan PBB di Dispenda Kota Malang hampir 100 persen.

Saat inu realisasi pendapatan PBB sudah mencapai Rp 52,7 miliar dari target yang ditentukan Rp 53 miliar. Dia berharap minggu ini pendapatan PBB sudah memenuhi target.Q mut

Ruang Praktik Las SMK Brawijaya Terbakar Batu, Bhirawa Kebakaran di siang bolong terjadi di SMK Brawijaya, Jl. Sudarno Kota Batu, Selasa (29/ 9). Api tiba-tiba muncul dari Ruang Las yang sedang digunakan kegiatan praktek las siswa kelas X. Para siswapun berhamburan keluar hingga akhirnya 2 unit mobil Pemadam Kebakaran (PMK) datang ke lokasi.

Siang itu sekitar jam 10.00 WIB, ada 10 siswa kelas X melaksanakan praktek las di tempat kejadian perkara (TKP).

Mereka diawasi 3 orang guru, Sugeng Suryono, Novi, dan Cuncun. “Saat saya sedang mengawasi siswa mengelas besi siku, tiba-tiba muncul letupan api dari selang tabung asetelin atau tabung karbit,”ujar Sugeng Suryono, Selasa (29/9).

Letupan ini langsung membakar selang dan tabung asetelin. Kebakaran ini tak membuat tabung meledak. Tetapi api terus membakar tabung dan menguras isi tabung. Apipun langsung padam ketika asetelin/ karbit yang ada di tabung tersebut habis.

“Memang biasanya api yang membakar tabung asetelin itu

akan padam dengan sendirinya ketika isi gas dalam tabung tersebut habis. Dan karena saat itu semua peralatan cepat dievakuasi ke luar ruang Las, maka api tidak sempat membesar dan segera dapat dipadamkan,”jelas Sugeng.

Pernyataan yang sama juga disampaikan Kepala SMK Brawijaya, Mulyono. Ia mengatakan tidak ada korban jiwa maupun korban luka dalam insiden yang terjadi di institusi pendidikan yang dipimpinnya.

“Kebakaran kemarin hanya merusak beberapa peralatan

praktek las dengan perkiraan kerugian mencapai Rp 5 juta,”ujar Mulyono.

Untuk mencegah munculnya api susulan, petugas PMK Kota Batu membatu mengeluarkan gas asetelin yang sempat memenuhi Ruang Las. Mereka menggunakan mesin blower untuk mengeluarkan sisa-sisa gas yang masih ada di Ruang Las. “Hal ini dilakukan untuk mencegah terjadinya kebakaran yang bisa membakar ruang praktek las di sekolah tersebut,”ujar Kepala PMK Kota Batu, Santoso Wardoyo. Q nas

anas bachtiar/bhirawa

Para petugas PMK, Polisi, dan warga terlihat mengeluarkan dan mengamankan barang-barang yang ada di Ruang Las SMK Brawijaya saat kebakaran terjadi kemarin (29/9).

“Kantor Pemkot Batu saat ini akan menjadi Rumah Dinas Wali Kota, bukan mall ya. Tidak ada rencana membangun mall di sini (kantor Pemkot -red),” ujar Wakil Wali Kota Batu, Punjul Santoso, Senin (28/9).

Ia menjelaskan, dengan berubahnya Kantor Wali Kota yang ada saat ini menjadi rumah dinas wali kota, tentu diimbangi dengan perubahan desain dengan menambah garasi mobil dan pembenahan taman. Kantor pemkot yang ada sekarang akan disulap menjadi tempat yang bagus sebagaimana rumah dinas pada umumnya.

Selain untuk rumah dinas wali kota, lanjut Punjul, kemungkinan Kantor Inspektorat juga akan ditempatkan di kantor pemkot . Karena Inspektorat, sambungnya, logikanya harus berpisah dengan kantor SKPD lainnya guna menjaga independensinya.

Adapun perencanaan untuk me-redesign kantor walikota sudah ada di Bappeda tahun ini. Intinya akan dilakukan perubahan dari suasana Pem kot ke suasana rumah dinas.

Jadi, tidak ada perubahan yang berarti hanya penambahan beberapa hal saja.

“Pendoponya kan sudah megah. Jadi sekarang rencana, anggarannya nanti tahun 2016,”jelas Punjul.

Untuk itu pada tahun ini pihaknya terus berupaya mengefektifkan anggaran yang ada APBD 2015. Dan dalam efisiensi ini, beberapa proyek terpaksa dibatalkan.

Adapun proyek yang diba-

talkan tersebut di antaranya, pembangunan wana wisata Coban Talun di Kecamatan Bumiaji, dan penempatan videotron di pulau Bali.

“Sudah fix pembangunan Coban Talun tidak bisa dilaksanakan tahun ini.

Makanya kita tunda dulu pembangunannya, bersama dengan videotron di Bali juga gak jadi,” jelas Punjul.

Sesuai rencana, Coban Talun akan dijadikan wana wisata sekaligus bumi perkemahan tingkat nasional dan pembangunannya dianggarkan Rp 3,7 miliar. Dana tersebut untuk melengkapi berbagai fasilitas sebagaimana lokasi wisata pada umumnya.

Fasilitas yang akan dibangun di Coban Talun, di antaranya pendopo, masjid, toilet yang representatif, tempat bermain, penginapan, pertokoan dan kantin. juga pelebaran jalan termasuk penyiapan ground untuk perkemahan dan lam pu-lampu penerangan.

Kendalanya, Pemkot batu membutuhkan adanya MoU. Karena di Coban Talun tersebut bukan hanya wilayah Pemkot Batu, tetapi ada dua pemilik lain yakni, Tahura (Taman Hutan Raya) dan KPH (Kesatuan Pengelolaan Hutan).

“MoU dengan KPH tidak ada masalah. Sementara MoU dengan Tahura masih butuh pendekatan dan pembicaraan lebih lanjut. Karena belum ada kesepakatan, maka MoU belum bisa dilakukan dan akhirnya agenda tersebut ditunda,”pungkas Punjul. Q nas

anas bachtiar/bhirawa

Kantor Pemkot Batu saat ini akan segera disulap menjadi ruman dinas Wali Kota jika pemkot telah boyongan ke block office

Paripurna P-APBD 2015 Digelar hingga Malam Batu, Bhirawa Ada sejumlah pos anggaran dalam penyelarasan PAPBD 2015 yang memerlukan perhitungan lebih detail. Akibatnya, rapat paripurna penetapan PAPBD 2015 yang digelar di DPRD Kota Batu baru terselesaikan Senin (28/9) malam. Rapat paripurna ini sempat mengalami beberapa kali penundaan akibat panjangnya waktu untuk menyelesaikan penyelarasan PAPBD antara Tim Anggaran dan Badan Anggaran DPRD. “Alhamdulillah, penyelarasan anggaran bisa diselesaikan semua. Walaupun paripurna digelar hingga malam hari, namun PAPBD Kota Batu 2015 bisa ditetapkan hari ini,” ujar anggota Banggar DPRD Kota Batu, Heli Suyanto, ditemui usai paripurna, Senin (28/9) malam.

Ia menjelaskan, penyelarasan PAPBD 2015 telah dilakukan antara Banggar dengan Kepala Daerah. Hal ini dilakukan setelah mereka (Banggar) menyelesaikan penyelarasan dengan Tim Anggaran Eksekutif.

“Dan setelah penyelarasan dengan Kepala Daerah, maka langsung digelar paripurna internal DPRD Kota Batu, baru kemudian dilanjutkan dengan Rapat Paripurna Penetapan PAPBD 2015,”jelas Heli.

Ditambahkan Wakil Ketua DPRD Batu, Hari Danah Wahyono, waktu pengesahan PAPBD 2015 sudah semakin sempit. Untuk itu DPRD menggelar rapat paripurna malam untuk menetapkan PAPBD tersebut.

“Bagi DPRD paripurna malam tidak menjadi soal demi rakyat dan pembangunan Kota Batu,” kata Hari Danah.

Sementara, Wakil WaliKota Batu Punjul Santoso mengatakan, sempitnya waktu pengesahan PAPBD 2015 menjadi pertimbangan dilakukan penetapan pada malam hari. Karena proses pembahasan PAPBD 2015 yang disampaikan ke DPRD pada bulan Agustus baru selesai di bulan September ini.Q nas

OLAHRAGA

Rabu Pahing 30 SEPTEMBER 2015

LINTASAN

Arema Bertemu Sriwijaya di Semifinal Piala Presiden Jakarta, Bhirawa Arema Cronus akan bertemu Sriwijaya FC pada pertandingan semifinal Piala Presiden 2015 berdasarkan hasil drawing yang dilakukan oleh Mahaka Sports and Entertainmet selalu promotor di Hotel Century Senayan, Jakarta, Selasa.

Tim yang berjuluk Singo Edan jika didasarkan hasil drawing keluar nomor dua dan harus bermain tandang. Namun, karena sebelumnya ada kesepakatan terkait dengan kabut asap di Palembang, maka Arema berbalik menjadi tuan rumah terlebih dahulu di Stadion Kanjuruhan Malang, Sabtu (3/10).

"Karena ada kesepakatan yang telah ditandatangani, kami tidak mempermasalahkan meski harus menjadi tuan rumah terlebih dahulu. Yang jelas kami siap bermain dengan siapa saja," kata General Manager Arema Cronus, Rudy Widodo di sela drawing.

Menurut dia, sejak awal Arema tidak memilih siapa calon lawan yang akan dihadapi di semifinal karena pihaknya sudah mempersiapkan tim dengan baik.

Apalagi Cristian Gonzales dan kawankawan saat ini dalam kondisi terbaik.

Selain itu, kata dia, Arema Cronus sudah cukup mengenal karakter Sriwijaya FC karena pada babak penyisihan sudah bertemu bahkan mampu mengalahkan. Hanya saja pihaknya tidak mau gegabah di babak empat besar ini karena iklim persaingan akan lebih ketat.Q ant

9

Gubernur Putuskan Porprov Empat Tahun Surabaya, Bhirawa Calon tuan rumah Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) VI Gresik harus bersabar untuk menggelar multievent yang rencanannya digelar 2017.

Karena Gubernur Jatim, Dr H Soekarwo memutuskan kalau Porprov akan dilaksanakan empat tahun sekali.

Selama ini pelaksanaan Porprov digelar dua tahun sekali, Porprov I digelar di Surabaya 2007, kemudian Porprov II di Malang 2009, setelah itu Porprov III 2011 di Kediri, Porprov IV di Madiun 2013 dan Porprov V di Banyuwangi 2015.

Rencanannya pada Porprov selanjutnya yang digelar tahun 2017 akan dilaksanakan di Gresik.

Namun dengan keputusan gubernur maka Gresik akan menjadi tuan rumah pada 2019.

Salah satu alasan Soekarwo, kabupaten/kota memiliki waktu lebih banyak untuk mempersiapkan para atletnya sebelum turun di Porprov. Selain itu orientasi Porprov adalah untuk mencetak atlet yang bisa diandalkan untuk bisa bertanding atau berlomba di PON. "Kita ubah Porprov dari dua tahun sekali menjadi empat tahun sekali jadi kita lebih fokus mempersiapkan semuanya. Berarti di

tahun 2019 mendatang baru diadakan Porprov, baru ditahun 2020 dilanjut dengan PON di Papua," ujar Gubernur yang kerap disapa pakde Karwo.

Perubahan ini dilakukan sebagai penyesuaian untuk menghadapi ajang PON di papua yang rencananya digelar tahun 2020 mendatang atau satu tahun setelah digelarnya porprov tahun 2019.

Sebelumnya anggota DPR RI, Bambang Harjo yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Ikatan Pencak Silat Indonesia (IPSI) malah mengusulkan agar PON yang semula digelar 4 tahun dirubah menjadi 2 tahun. "SEA Games aja digelar dua tahun sekali, harusnya PON juga dua tahun sekali agar para juara PON bisa berlaga di SEA Games," kata pria yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Keluarga Tarung Derajat (Kodrat) Jatim itu. Q wwn

Pelaksanaan Porprov yang biasanya dua tahun sekali, kini akan dirubah menjadi empat tahun sekali.

25 Tim Futsal Berebut Piala Bude Karwo

wawan t/bhirawa

Nina Soekarwo membuka Turnamen Women Futsalic dengan menendang bola.

Surabaya, Bhirawa Komitmen Nina Soekarwo untuk menghidupkan olahraga di kalangan perempuan terus berjalan. Setelah sukses menggelar turnamen sepak bola wanita, kini istri Gubernur Jatim, Dr H Soekarwo untuk menggelar futsal khusus putri.

Women Futsalic memperebutkan Piala Bude Karwo kembali digelar tahun ini.

Terdapat dua kategori, umum dan SMA. "Kami akan menggelar turnamen ini tiap tahun," kata Nina Soekarwo atau yang akrab disapa Bude Karwo itu, usai membuka turnamen, di GOR Futsal ITS Surabaya, Selasa (29/9).

Menurut Bude, sebenarnya turnamen serupa pernah digelar. Namun sempat vakum, dan kali ini kembali digelar. Ia mengatakan, dari turnamen-turnamen seperti ini, mampu mencetak pemain-pemain potensial.

Apalagi, turnamen futsal wanita, tidak banyak pihak

yang menggelar. "Jatim sendiri punya dua klub profesional (Bintang Timur Surabaya) dan Jember futsal.

Tapi Jember Futsal terdegradasi," kata Bude.

Bude menambahkan untuk sekarang turnamen ini mulai dibenahi. Aturan pemain diperketat. Pemain yang bisa berlaga di turnamen ini hanyalah pemain yang memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) Jatim. Itulah yang membuat banyak tim yang tereleminasi.

Saat pendaftaran terdapat 47 tim yang mendaftar.

Namun karena aturan ketat tersebut, hanya 25 tim yang masuk. Untuk kategori umum diikuti 11 tim, sedangkan SMA 14 tim.

Bude Karwo sendiri dikenal intens mengembangkan olahraga utamanya futsal dan sepak bola wanita. Sepak bola wanita, telah beberapa kali digelar. "Untuk sepak bola, bahkan banyak pemain Jatim yang masuk Timnas. Beberapa waktu

lalu bermain di Korea," kata Bude. Karena itu, Bude berharap agar dari turnamen ini, mampu memunculkan pemain yang potensial.

Sebagai laga pembuka, menyajikan pertandingan SMAN 9 Surabaya melawan SMAN 1 Cerme, Gresik. Di laga perdana tersebut, SMAN 1 Cerme sukses memetik tiga poin, usai menang, 3-2. Selain pembukaan Women Futsalic, juga digelar peringatan Hari Olahraga Nasional (Haornas) 2015. Peringatan ini dipimpin Gubernur Jatim, Soekarwo.

Dalam peringatan tersebut, hadir Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Jatim.

Dalam pembukaannya, gubernur yang akrab disapa Pakde Karwo itu, berharap agar seluruh aparatur mulai desa hingga pusat, bisa terlibat aktif dalam olahraga.

"Seluruh aparatur harus terlibat dalam olahraga. Mental-mental sportivitas, harus digalakkan sejak dari keluarga," kata Pakde.Q wwn

UMKM Jatim Siap Hadapi MEA (2-Habis)

Menyudahi Kesulitan dengan Bantuan Modal tuk membela rakyat, ini permasalahan keadilan.

Mengapa kalau kredit korporasi bunganya jauh lebih rendah dari pada UMKM ?.

Karena itu, UMKM harus diintervensi oleh pemerintah agar bisa mendapat modal dan produknya lebih baik, lebih murah, dan cepat. Kami harap, UMKM bisa lebih produktif dan modern lagi dalam mengolah produknya” katanya.

Setelah terbukti mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat dan tahan krisis, pemerintah pun bekerja keras mengembangkan sektor UMKM (usaha mikro kecil dan menengah). Sebab UMKM pula yang paling banyak menyerap tenaga kerja dan memberikan kontribusi PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) sangat tinggi.

Zaenal Ibad, Surabaya Berdasarkan data yang didapat dari Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jatim, jumlah UMKM Jatim pada 2012 sebanyak 6,8 juta dan mampu menyerap 11,12 juta tenaga kerja. Sementara kontribusi PDRB Jatim pada 2014 sebesar 54,98 persen atau senilai Rp1.100 triliun.

Saat ini sudah ada 3.476 UMKM yang siap ekspor dan 1.330 UMKM perintis ekspor.

Selain itu, terdapat 70.000 usaha rakyat lainnya yang saat ini masih dalam tahap inkubasi.

Jika dirinci, jumlah usaha paling banyak di Jatim ada pada usaha mikro mencapai 6.533.694 atau 95,58 persen, lalu usaha kecil 261.827 atau 3, 85 persen dan usaha menengah 30.410 atau 0,57 persen. Dikatakan usaha mikro jika asetnya kurang dari Rp50 juta dengan jumlah penjualan kurang dari Rp300 juta per tahun.

Sedangkan untuk usaha kecil asetnya antara Rp50 hingga Rp500 juta dan penjualannya antara Rp300 juta hingga Rp2,5 miliar per tahun. Untuk usaha menengah asetnya antara Rp500 juta hingga Rp10 miliar dan penjualannya mencapai Rp2,5 miliar hingga Rp50 miliar per tahun.

Menurut pemerhati UMKM yang juga dosen Fakultas Ekonomi Universitas Narotama Surabaya, Dr Wahyudiono MM, pelaku UMKM Jatim masih mengalami beberapa kesulitan untuk mengembangkan

usahanya. Seperti sulitnya memperoleh bantuan modal, karena meski sudah feasible (memenuhi kriteria layak) tetapi masih belum bankable. Masalah lain, pelaku UMKM juga mengalami kesulitan tentang manajemen yang baik dan benar.

Untuk itu, ia menyarankan agar pelaku UMKM perlu mendapat penanganan secara terintegrasi, agar faktor permodalan dan faktor manajemen dapat teratasi secara komprehensif.

Pola edukasi sangat diperlukan agar pelaku UMKM dapat menjalankan usahanya dengan cara menerapkan prinsip manajerial yang efektif, sekaligus mampu mengakses permodalan di lembaga perbankan.

“Pemprov Jatim telah memberikan perhatian serius terhadap pengembangan UMKM. Namun akan menjadi lebih baik jika pengembangan dilakukan secara holistik dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan mulai Dinas Koperasi dan UMKM, lembaga pembiayaan, perguruan tinggi dan pelaku UMKM,” kata Wahyudiono.

Pernyataan sama juga disampaikan Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Jatim Bidang UMKM, M Rizal.

Menurut dia, akses pembiayaan masih menjadi kendala utama bagi sebagian besar UMKM di seluruh Indonesia, termasuk Jatim.

zaenal ibad/bhirawa

Salah satu strategi Pemprov Jatim untuk memberdayakan UMKM adalah dengan membuat Klinik UMKM Jatim. Klinik ini menyediakan layanan pengembangan usaha secara terpadu dan komprehensip

Untuk itu, perlu penanganan cermat dan cerdas agar mereka bisa lebih mudah mendapatkan pembiayaan.

“Dari berbagai program peningkatan daya saing UMKM yang telah kami lakukan, Kadin Jatim mencatat setidaknya ada empat kendala yang dihadapi UMKM. Yaitu pembiayaan, teknologi dan inovasi produk, riset pasar dan terakhir inefisiensi. Empat kendala itu harus segera diatasi karena sebentar lagi MEA (Masyarakat Ekonomi ASEAN). Jika kita abai, UMKM akan kelimpungan hadapi persaingan global,” ungkapnya.

Pembiayaan masih menjadi kendala karena sulitnya persyaratan untuk mendapatlan kredit perbankan bagi UMKM seperti kelayakan usaha, rekening tiga bulan harus bagus dan keberadaan agunan serta lamanya berbisnis. Fakta di lapangan, banyak pengusaha UMKM yang sebenarnya bisnisnya sangat feasible, namun dinilai tidak bankable hanya karena masalah agunan atau lamanya berbisnis.

“Memang ada KUR (Kredit Usaha Rakyat), tapi skema kredit ini mematok

bunga yang masih sangat tinggi bagi UMKM, utamanya yang baru merintis usaha,” tandasnya.

Intervensi Bantuan Modal Mengatasi masalah yang masih membelenggu UMKM itu, Gubernur Jatim Dr H Soekarwo memiliki sederet strategi untuk memperkuat UMKM. Dalam master plan Jatimnomics yang digagas Soekarwo, Pemprov Jatim memetakan ada tiga permasalahan utama dalam pengembangan UMKM yang bersifat partisipatori, yaitu problema sumber daya manusia (SDM), modal dan pasar.

“Solusi kami bagi UMKM adalah inkubator bisnis melalui kerja sama dengan ITS (Institut Teknologi Sepuluh November) dan Universitas Brawijaya. Untuk SDM, standardisasi ditingkatkan dengan membangun SMK (sekolah menengah kejuruan) mini,” katanya.

Sementara untuk mempermudah bantuan modal, strategi yang dijalankan adalah memberikan stimulus APBD dan sumber lain seperti SILPA (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran) dengan skema linkage program kepada Bank Perkreditan

Rakyat (BPR) kabupaten/ kota untuk disalurkan kepada UMKM. Pakde Karwo, sapaan lekat Soekarwo, menjelaskan, pada 2016 mendatang pemprov menganggarkan APBD sebesar Rp400 miliar untuk disalurkan kepada Bank Jatim dengan bunga 2 persen per tahun, kemudian Bank Jatim berperan menjadi Apex Bank (Bank Central) untuk BPR di Jatim dengan suku bunga kredit efektif sebesar 5 persen per tahun.

Lantas BPR diperkenankan menyalurkan dana kepada UMKM dengan suku bunga maksimal 10 persen per tahun. “Bunga itu sudah sangat rendah dibanding ke pinjaman lain yang mencapai 18 persen,” kata mantan Sekdaprov Jatim itu.

Dengan begitu, diharapkan makin banyak UMKM yang bisa mengakses modal dengan bunga yang murah.

Sebab, UMKM mendapat ketidakadilan jika ingin mendapatkan modal dari bank, suku bunga yang dibebankan kepada UMKM lebih besar dari pada bunga yang dibebankan kepada perusahaan besar.

“Negara harus hadir un-

Bangun ‘Jatim Mart’ Tak hanya itu, Pemprov Jatim terus berupaya memberdayakan UMKM agar bisa go internasional menghadapi MEA. Salah satu upayanya adalah dengan menjalin kerjasama dengan berbagai pihak untuk memasarkan produk unggulan UMKM. Asisten II Sekdaprov Jatim Bidang Ekonomi dan Pembangunan Hadi Prasetyo menuturkan, rencananya Pemprov Jatim akan bekerjasama dengan investor Singapura untuk mengembangkan UMKM tersebut. Caranya dengan membangun ‘Jatim Mart’ dan akan didirikan ditiga lokasi sekaligus yakni Singapura, Vietnam dan Tianjin Tiongkok. “Munculnya ide dan kesepakatan ini merupakan salah satu hasil kunjungan lima hari Tim Ekonomi Pemprov Jatim dan Pak Gubernur ke Singapura awal September lalu,” katanya.

Menurut Hadi Pras, ‘Jatim Mart’ sepenuhnya akan dibiayai salah satu investor asal Singapura. Sedangkan tugas Jatim adalah mengisi produk-produk andalan dari perusahaan maupun UMKM asal provinsi paling ujung timur Pulau Jawa tersebut.

Nantinya, produk UMKM yang akan dikirimkan adalah produk-produk yang telah memiki brand serta memiliki standarisasi produk yang baik. Karennya

Pemprov Jatim saat ini juga akan segera menggandeng sentra-sentra UMKM untuk segera melakukan proses standarisasi dan pemilahan produk yang akan dikirimkan ke ‘Jatim Mart’.

“Nama ‘Jatim Mart’, sengaja dipilih karena menurut investor dari Singapura, nama Jatim lebih unik ketimbang menggunakan nama east java. Ide pembuatan Jatim Mart sendiri, terinspirasi dengan strategi Tiongkok yang saat ini mulai membangun ‘Dragon Mart’ yang tersebar di berbagai macam negara,” tuturnya.

Tak cukup itu saja, pemprov juga mengandalkan Klinik UMKM Jatim yang telah berdiri sejak 2008 lalu untuk ‘mengobati’ UMKM yang butuh perawatan.

Lembaga di bawah Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jatim ini bertugas mengembangkan dan memberdayakan masyarakat dan pelaku UMKM Jatim.

Klinik UMKM ini memiliki program penyediaan layanan pengembangan usaha secara terpadu dan komprehensip. Menyediakan berbagai jenis layanan pengembangan usaha secara gratis, personal dan profesional kepada masyarakat dan pelaku UMKM di Jatim sesuai permasalahan dan kebutuhannya.

Saat ini Klinik UMKM Jatim memiliki 12 layanan pengembangan usaha kepada masyarakat dan pelaku UMKM. diantaranya layanan konsulasi bisnis, layanan informasi bisnis, layanan akses pembiayaan, layanan akses pemasaran produk, layanan IT entrepreneur, layanan pendampingan pengurusan ekspor dan layanan pendampingan pengurusan SNI (Standar Nasional Indonesia) dan HAKI (Hak Kekayaan Intelektual). Q

SURABAYA

10

Rabu Pahing 30 SEPTEMBER 2015

Harusnya Kuota Siswa Miskin Tidak Dibatasi Surabaya, Bhirawa Jaminan pendidikan gratis bagi siswa dari keluarga miskin di Surabaya dianggap masih belum optimal. Salah satunya lantaran kuota yang diberikan Pemkot Surabaya sejauh ini hanya berdasarkan angka lima persen. Padahal, pemberian fasilitas pendidikan gratis seharusnya bisa dinikmati untuk seluruh warga miskin.

dna/bhirawa

Peralatan canggih yang dimiliki rumah sakit dalam melayani pasien.

Pajak Alat Kesehatan Harus Dibebaskan Surabaya, Bhirawa Agar bisa bersaing dalam Masyarakat Ekonomi ASIA (MEA) diharapkan pemerintah meringankan dan membaskan beban pajak kepada rumah sakit lokal yang ingin membeli alat-akat kesehatan.

Ketua Asosiasi Rumah Sakit Swasta Surabaya Widorini merasa keterlibatan dalam MEA membawa dampak yang positif bagi rumah sakit maupun pasien. Para pelaku di industri itu pun sudah berupaya keras untuk bersaing dengan menggembleng SDM semakin unggul hingga melengkapi peralatan agar semakin canggih.

Menurut Widorini, persiapan dari sisi internal sudah dilakukan dengan baik.tinggal dukungan dari pemerintah. Termasuk kebijakan-kebijakan yang memudahkan rumah sakit untuk dapat terus meningkat-

kan layanannya. Salah satu yang diharapkan adalah pembebasan pajak pembelian alat kesehatan dan subsidi energi bagi rumah sakit.

“Dua hal tersebut sangat penting bagi kami untuk lebih optimal meningkatkan kualitas layanan kami,” ujarnya.

Widorini berharap, kebijakan-kebijakan yang dibuat pemerintah akan pro dan mendukung rumah sakit dalam peningkatan kualitas layanan. Dengan demikian, dari segi SDM, peralatan, dan layanan dengan keringanan pembelian alat kesehatan dan subsidi energi, kualitas pelayanan rumah sakit di Surabaya tidak kalah oleh rumah sakit di luar negeri. Akhirnya, hal itu akan mengurangi jumlah masyarakat yang berobat ke luar negeri.

“Saat ini rumah sakit-rumah sakit memang sudah siap. Tapi, keingianan kami untuk peningkatan kual-

itas pelayanan tidak berhenti di sini.

Kami ingin terus meningkatkan layanan,” papar direktur RS Bedah tersebut.

Wakil Direktur pelayanan medik dan keperawatan RSUD dr Soetom Dr Kohar Hari Santoso dr SpAn KAP KIC, mengatakan bahwa MEA menjadikan industri kesehatan semakin terbuka terhadap persaingan. Tidak hanya menghadapi persaingan di dalam negeri, tapi juga terbuka pada pesaing-pesaing dari kawasan ASEAN. Kohar menjelaskan saat ini rumah sakit mulai berbenah dari segi SDM, fasilitas, manajemen, hingga tata pelayanan pasien. Yang tidak kalah penting adalah sertifikasi rumah sakit. Baik sertifikasi nasional maupun internasional. Sebab, sertifikasi mampu menjadi pendorong dan patokan kualitas pelayanan ruQ dna mah sakit.Q

Pemerhati pendidikan, Dr Rasiyo , saat mengunjungi SMK PGRI 13 Surabaya, Selasa (29/ 9), mengatakan kemudahan terhadap pendidikan harus benar-benar dapat dijangkau oleh semua lapisan masyarakat termasuk di dalamnya siswa dari keluarga tidak mampu.

Oleh karena itu, menurut pria yang sedang mencalonkan diri sebagai calon Wali kota Surabaya ini, penetapan kuota lima persen bagi warga miskin untuk setiap sekolah justru tidak tepat. Seharusnya, menurut Rasiyo yang dalam Pilkada Surabaya nanti berpasangan dengan Lucy Kurniasari ini, penetapan jatah kursi warga miskin di sekolah negeri mengacu jumlah warga miskin yang ada di Surabaya.

“Keluarga miskin itu kan ada kriterianya.

Datanya seharusnya juga ada di pemerintah. Jadi kalau ada siswa mitra warga mau daftar sekolah jangan dibenturkan dengan aturan lima persen atau berapa persen. Tapi acuannya dia sesuai kriteria atau tidak,” ungkap Rasiyo yang mendapat pasangannya mendapat nomor urut satu ini.

Mantan Kepala Dinas Pendidikan Jatim ini menegaskan. Program sekolah gratis sesungguhnya bukan perkara anggaran pemerintah cukup untuk membiayai operasional pendidikan. Namun lebih penting dari itu, pendidikan gratis untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan peserta didik agar lebih sadar terkait pentingnya pendidikan.

“Percuma saja gratis kalau tidak ada kemauan yang sungguh-sungguh. Gratis itu untuk memastikan semua siswa sekolah dengan baik. Sehingga prestasinya juga

baik,” tutur dia.

Rasiyo yang juga pengurus Dewan Penasihat Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Jatim itu melihat prestasi pendidikan di Surabaya yang jeblok juga karena kurang ada kesungguhan. “Ujian nasional sampai di peringkat 33 itu kan sungguh memperihatinkan,” lanjut dia.

Selain akses pendidikan gratis, Rasiyo menganggap prioritas yang juga harus didorong dalam bidang pendidikan ialah aspek spiritual. Sikap agamis para siswa dianggap penting untuk peningkatan nilai moral. Sebab, ia menyebut tingkat kenakalan di Surabaya cukup tinggi dibandingkan kota-kota lain di Jawa Timur.

Salah satu solusi yang bisa dilakukan pemerintah kota yakni membikin intervensi yang bersangkutan langsung dengan sikap spiritual para siswa. Salah satu caranya dengan menyediakan sarana beribadah di lingkungan sekolah, mulai dari tingkat dasar sampai menengah atas.

“Dengan cara itu, para siswa bisa mempraktekkan langsung pelajaran agama beribadah di tempat masjid yang disediakan sekolah. Itu termasuk peraktek dalam pembelajaran yang bisa diterapkan tanpa menganggu implementasi kurikulum 2013,” kata dia.

Disinggung soal kampanye di satuan pendidikan, Rasiyo hanya tersenyum. Menurut dia, kunjungan di sekolah-sekolah ini bukan yang pertama kalinya atau karena pencalonan. Sebagai pemerhati pendidikan yang juga mantan guru di Surabaya, Rasiyo menQ tam ganggap perlu menjaga silaturahmi.Q

Kloter I Terlambat Akibat Antre Penerbangan Surabaya, Bhirawa Kantor Wilayah Kementerian Agama Jawa Timur mengklarifikasi tertundanya kedatangan jamaah haji kelompok terbang (kloter) pertama debarkasi Surabaya karena pesawat antre terbang atau tinggal landas di Bandara King Abdul Aziz di Jeddah, Arab Saudi.

“Penundaan karena pesawat antre tinggal landas di Jeddah, jadi bukan karena permasalahan apa-apa,” ujar Kepala Kanwil Kemenag Jatim Mahfud Shodar ketika dikonfirmasi saat menyambut kedatangan kloter pertama di Asrama Haji Sukolilo Surabaya, Selasa sore.

Pihaknya mengaku tidak mengetahui secara detail per-

Calon Wali Kota Surabaya Dr Rasiyo bertemu dengan siswa dan guru SMK PGRI 13 Surabaya.

masalahan teknis di Bandara King Abdul Aziz hingga mengakibatkan tertundanya jamaah haji Indonesia.

“Kalau dari Jeddah tepat waktu maka sampai di Bandara Juanda juga tepat waktu. Semisal, kedatangan kloter dua tidak menemui kendala dan sudah sampai di Asrama Haji,” ucapnya.

Ia juga menjamin jamaah haji yang tertunda keberangkatannya tidak akan kelaparan selama menunggu keberangkatan karena sudah dijamin oleh Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi.

“Semua pasti sudah diantisipasi dan tidak perlu khawatir lapar, karena PPIH setempat sudah menyiapkan,” Q ant katanya.Q

tam/bhirawa

Diduga Empat Industri Buang Limbah Pemprov, Bhirawa Meski sudah ada gerakan pengolahan limbah industry, namun masih ada saja industri di Jatim yang membuang limbah cairnya ke sungai. Dari hasil inspeksi mendadak (sidak) yang dilakukan Tim Patroli Air Terpadu Jatim diduga ada empat industri yang diduga melanggar, dan mereka kini telah diambil sampel limbahnya.

Koordinator Garda Lingkungan Jatim, Didik Harimuko mengatakan, empat industri yang terkena sidak yakni PT Surya Indoalgas, pabrik kulit sapi

milik Suyono, pabrik tahu Fajar, dan PT Mountdreams Indonesia.

Untuk sidak di PT Surya Indoalgas dilakukan oleh tim jalur darat dengan menggunakan mobil dan langsungmendatangi pabrik yang berlokasi di kawasan Wonoayu Sidoarjo. Hasil sementara limbah cair pabrik agar-agar yang diuji petugas menunjukkan keasaman pada air (pH) 6,29 dengan suhu 31,5 0C. Diceritakan Didik, saat itu Agung Sartono, karyawan bagian produksi PT Surya Indoalgas, menunjukkan semua dokumen lingkungan kepada tim pa-

troli air yang dipimpin Bagian Wasdal BLH Jatim, Zaenal.

Setelah itu, tim melanjutkan sidak di perusahaan yang berada di kawasan Dusun Maduretno, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo. Sayangnya, Suyono pemilik parusahaan gagal ditemui, sebab tidak ada di tempat. Diduga, perusahaan makanan yang bahan bakunya dari kulit sapi ini tidak memiliki Instalasi Pengolahan Air limbah(IPAL).

Selain itu, tim patroli air juga mendatangi perusahaan Tahu milik Fajar di

kawasan RT 08, RW 02, Desa Penambangan,Kecamatan Balongbendo, Kab Sidoarjo. Saat sampel limbah diuji di lokasi, diketahui kadar yakni pabrik tahu itu dropdengan tingkat keasaman pH 4,7 dan suhu 33 0C. Sementara itu, tim yang menggunakan perahu menyusuri Kali Surabaya juga menemukan pabrik kertas, PT Mount Dreams Indonesia yang membuang limbah cair. Hasil uji sementara pH Moundt Dreams pH: 6,46 pada suhu 32,5 0C. “Saat tim perahu ambil sampel dari outlet Mount

Dreams di Gresik,tim darat masih berada di Sidoarjo , sehingga hanya diambil sampel limbahnya saja tanpa harus masuk ke lokasi IPALpabrik,” ungkap Didik.

Selain itu, lanjut Didik, sidak yang dilakukan kemarin juga tidak bisa optimal karena pihak BLH Jatim tidak bisa ikut patrol hingga sore hari seperti biasanya. “Sayangnya perwakilan BLH Jatim jam 1 siang sudah harus pulang, jadi memang sidak kemarin kurang optimal.

Namun tim sudah melakukan pengawasan semamQ rac punya,” ujarnya.Q

Kemenkumham: Pendirian Perseroan Terbatas Selesai Tujuh Menit Cegah Narkoba dengan Karya Positif Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Sidoarjo, AKBP Suprianto SH MSI, mengatakan, mencegah penyalahgunaan Narkoba salah satunya adalah dengan berkarya positif.

Menurut evaluasi selama ini, menurut Supriyanto, kalangan muda termasuk kalangan yang rawan dan gampang tergoda dalam penyalahgunaan obat-obatan berbahaya itu. Karena biasanya, dalam masa-masa muda, mereka biasanya sering mencoba-coba. ‘’Untuk memberi ruang sempit agar mereka tidak sampai coba-coba Narkoba, salah satu caranya adalah dengan berkarya positif, mudah-mudahan akan bisa menghindarkan kalangan muda atau siapa saja dari penyalahgunaan Narkoba, ’’ kata Supriyanto.

Kepala BNNK Sidoarjo ini, sempat kagum dengan sejumlah karya inovasi yang pernah ditampilkan kalan-

gan muda dari mahasiswa Umsida Sidoarjo, dalam suatu kesempatan, belum lama ini. Seperti pemanfaatan IT untuk pembuatan film, pembuatan mesin yang bisa merubah ampas menjadi produk yang berguna dan masih banyak lagi lainnya.

Dengan berkarya positif dan bebas dari penyalahgunaan Narkoba, mahasiswa nanti juga diharapkan selepas lulus bisa mandiri, sehingga tidak sampai sulitsulit untuk mencari pekerjaan. ‘’ Karya-karya inovasi mahasiswa itu sangat bagus, sangat berguna untuk menyongsong apa –apa yang dibuQ kus tuhkan oleh masyarakat kedepan,’’komentarnya.Q

Surabaya, Bhirawa Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) RI menjamin pendirian badan hukum berbentuk perseroan terbatas (PT) selesai dalam waktu tujuh menit.

“Proses pendirian cukup tujuh menit sejak pemohon entri data dan mendapat surat keputusan menteri,” ujar Kepala Bagian Keuangan Direktorat Jenderal Adminitrasi Hukum

Umum (AHU) Kemenkumham R. Natanegara di Surabaya, Selasa.

Ia mengatakan, meski kepengurusan pembentukan badan hukum harus melalui notaris, namun pihaknya menjamin adanya akuntabilitas pelayanan publik dan menghapus kekhawatiran pungutan liar yang berdampak munculnya korupsi, kolusi dan nepQ ant otisme (KKN).Q

Kasus Hipertensi Picu Penyakit Stroke Surabaya, Bhirawa Banyak orang menganggap penyakit stroke berasal dari genetik.

Padalah jika ditelusuri banyak penderita stoke banyak disebabakan dari pola hidup. ‘’Kasus stroke akibat genetik ini hanya 10 persen, sedangkan kebanyakan penderita stroke berawal dari hipertensi atau tekanan darah tinggi yang menyangkut pola hidup tidak sehat, yaitu sekitar 80 persen,’’ ujar dr Arsa Al Fauzi Sp BS, dokter spesialis bedah saraf anggota Surabaya Neuroscience Institute (SNEI).

Oleh karena penyakit ini kini banyak menyerang berbagai kalangan dan berbagai umur, bukan lagi usia tua diatas 40 tahun seperti beberapa puluh tahun yang lalu. Namun kini justru stroke banyak ditemukan pada kalangan usia lebih muda dikisaran 30 hingga 45 tahun.

“Sebagian orang yang memiliki potensi stroke karena genetik tersebut justru terhindar dari stroke karena mereka lebih waspada dan menjada pola hidup.

Justru kebanyakan orang yang tidak punya riwayat keluarga srtoke banyak yang terserang stroke karena mengabaikan pola hidup yang benar,” papar Arsa Ia menjelaskan, banyak diantara keluarga pasien stroke yang mereka juga melakukan konsultasi sejak dini bagaimana agar jangan terserang penyakit stroke

dna/bhirawa

Olah raga rutin dapat mencegah seseorang terkena penyakit stroke yang sama dengan yang dialamai nya pasti membutuhkan tindaanggota keluarga mereka terse- kan operasi bisa menjadi perinbut. Karena waspada dengan resi- gatan dini bagi mereka yang ko genetik tersebut membuat ke- berisiko secara genetik. sadaran seseorang tentang pola Saat ini yang menjadi musuh utahidup sehat semakin meningkat ma bagi kesehatan masyarakat dan membuat mereka lebih pedu- adalah gaya hidup mereka yang cenli terhadap kesehatan dan pola derung tidak sehat. Yaitu makanhidup mereka. makanan berlemak dan kurang “Jika bandingkan dengan pola kandungan serat, kurang aktivitas hidup orang di negara maju me- fisik (olah raga) dan kondisi lingkunmang masih kalah, tapi perilaku gan yang semakin banyak polusi. preventif ini semakin hari kian Ditambahkan Arsa, bukan hanya meningkat,” tegasnya. fasilitas layanan kesehatan yang Karena gejala-gejala dan komp- terus ditingkatkan, tetapi upaya likasi yang diderita oleh pasien preventif seperti sosialisasi dan stroke, dimana pasien yang edukasi tentang hidup sehat juga Q dna dalam kondisi parah 30 persen- perlu ditingkatkan.Q

Rabu Pahing, 30 SEPTEMBER 2015

Kurang Persyaratan, Anggaran Hibah Kesbangpol Tak Teserap l Sambungan hal 1

Angkatan Udara Cabang Madiun, Persatu­ an Keluarga Putra Putri Perintis Kemerde­ kaan Indonesia (PKP3KI), DPC Projo, dan Penghayat Kepercayaan Terhadap YME Ngudi Utomo.

Sedangkan lembaga lain yang belum memiliki badan hukum, terpaksa tidak mendapat bantuan dana hibah tersebut.

Pemkot Madiun tidak berani melanggar aturan, meski banyak sekali lembaga yang ngotot meminta bantuan walapun belum berbadan hukum.

Soal masih banyaknya anggaran ban­ tuan hibah yang tidak terserap tersebut, maka akan dikembalikan ke kas daerah (kasda) pemda setempat.

“Kalau tidak terserap, maka akan kita kembalikan ke kas daerah. Itu telah sesuai aturan yang berlaku,” kata dia. n dar

Surabaya Tak Terpengaruh Putusan MK l Sambungan hal 1

PUU yang dikabulkan itu diajukan pemohon Effendi Gazali dengan kuasa pemohon Wakil Kamal. Sementara, PUU dari termohon Whisnu Sakti Buana sebagai calon Wakil Wali Kota Surabaya bersama Syaifuddin Zuhri sebagai anggota DPRD Surabaya dengan kuasa pemohon Edward Dewaruci, tidak dapat diterima MK. Juru Bicara Tim Pemenangan Tri Risma­ harini-Whisnu Sakti Buana, Didik Praseti­ yono mengaku, PUU tentang pasal calon tunggal di UU Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pilkada diajukan tiga termohon dengan nomor PUU 95, 96, dan 100. Utamanya pengujian pasal 51 dan 52 UU tersebut.

“Dan hasilnya calon tunggal diputuskan tetap bisa ikut Pilkada serentak 2015,” kata Didik saat ditemui Bhirawa, Selasa (29/9) kemarin.

Dikdong sapaan akrabnya mengatakan, Whisnu Sakti Buana memang tidak hadir dalam pembacaan putusan MK. Tapi, PUU dari Whisnu tetap dikabulkan sebagian.

Terbukti dibatalkannya mengenai pasal calon tunggal. Hanya saja solusi yang di­ tawarkan PDIP bahwa calon tunggal bisa ditetapkan langsung sebagai pemenang dan melalui jajak pendapat atau referen­ dum, tidak diterima MK. Meski demikian, PDIP tetap merasa gem­ bira dan antusias karena putusan tentang calon tunggal ini akan bermanfaat untuk daerah lain. “Kita tahu ada tiga kabupaten yang sampai saat ini hanya memiliki calon tunggal. Sebagian ada calon dari PDIP. Jadi mereka tetap bisa ikut tahapan Pilkada serentak tahun ini,” ungkap Didik yang juga Wakil Ketua DPC PDIP Surabaya ini.

Hanya saja, lanjut dia, tiga daerah yang melaksanakan Pilkada dengan calon tung­ gal akan memiliki perbedaan dalam surat suaranya. Surat suaranya khas. “Kami berharap putusan ini tidak lagi memuncul­ kan calon tunggal dalam Pilkada ke depan.

Semua partai politik jadi berlomba-lomba mengajukan calon,” jelasnya.

Apakah Surabaya akan terpengaruh pu­ tusan MK? Didik menegaskan, Pilkada Sura­ baya masih terus berjalan dengan dua pasang calon, yaitu Risma-Whisnu dengan RasiyoLucy. “Kami berharap segera DPR melakukan revisi terbatas terhadap UU Pilkada agar dapat dipedomani oleh KPU di daerah yang bersangkutan,” tandas dia. n geh

Tak Kenal Maka Tak Sayang l Sambungan hal 1

ada undangan, tak kenal maka tak sayang,’’ kata Cabup Sidoarjo yang mengusung Jargon Sidoarjo Bersinar itu sembari tersenyum.

Saat melakukan safari salat Jumat, ia berharap kepada warga desa agar tidak sampai golput atau tidak memilih. Sebab satu suara, sangat berpengaruh dan pen­ ting untuk pembangunan Kab Sidoarjo dalam lima tahun ke depan.

Menurutnya Kab Sidoarjo itu kaya.

Saiful Ilah pernah dibisiki oleh Gus Dur, mantan Presiden RI, kalau di bawah bumi Sidoarjo ada tambang minyak bumi yang kandungannya terbesar se-Indonesia. Ka­ lau itu dimanfaatkan, kata Saiful Ilah, akan bisa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Sidoarjo. ‘’Kebetulan saya dan Pak Tjip dalam Pilbup 2015 ini sama-sama maju kembali sebagai calon bupati, meski demikian kita akan bersaing sehat, tidak akan saling menjelek-jelekkan,’’ kata pria 66 tahun itu. n kus

11

SAMBUNGAN Lelang Jabatan di Pemprov Jatim Dibuka l Sambungan hal 1

(SPPI) dan surat keterangan dari dokter pemerintah yang terdiri dari keterangan sehat jasmani dan bebas narkoba, psikotropika, prekusor dan zat adiktif lainnya dari dokter umum dan keterangan sehat rohani dari dokter jiwa/psikiater.

Menurut Kepala BKD Provinsi Jatim Siswo Heroetoto SH, MHum, MM, ada tiga formasi yang akan dilelang yaitu, Kepala Biro Adminis­ trasi Perekonomian, Wakil Direktur Umum dan Keuangan RSUD dr Soetomo dan Kepala Biro Umum.

Sedangkan satu jabatan yang kini masih dijabat Pelaksana Tugas (Plt) yaitu Direktur Umum RSUD dr Soetomo masih belum bisa dile­ lang karena masih menyelesaikan rekomendasi administrasi dari BPK (Badan Pemeriksa Keuangan).

“Setiap PNS yang ingin ikut seleksi terbuka ini, harus memenuhi persyaratan umum. Seperti berstatus PNS pemprov, pada saat pendaf­ taran usia maksimal 58 tahun per 1

Desember 2015, sekurang-kurangnya memiliki pangkat Pembina Tingkat I (IV/b) dan sedang menduduki jabatan Administrator atau setara eselon III. Selain untuk pejabat fungsional ter­ tentu sekurang-kurangnya memiliki pangkat Pembina Utama Muda (IV/c) minimal dua tahun,” tutur Siswo, Selasa (29/9).

Syarat lainnya yakni, telah dinya­ takan lulus diklat kepemimpinan ting­ kat II, atau sedang mengikuti diklat kepemimpinan tingkat II atau telah dinyatakan lulus seleksi untuk meng­ ikuti diklat kepemimpinan tingkat II kecuali pejabat fungsional tertentu.

PNS yang ingin daftar juga harus masuk kualifikasi pendidikan mini­ mal S1 bidang ilmu ekonomi, mana­ jemen dan akuntansi atau memiliki pengalaman di bidang perencanaan dan ekonomi, kesekretariatan atau manajemen/pengelolaan adminis­ trasi keuangan atau manajemen/ pengelolaan atau koperasi, per­ dagangan, industri dan peraturan perundang-undangan untuk jabat­ an kepala biro perekonomian dan

wadir umum dan keuangan RSUD dr Soetomo.

“Yang tidak kalah pentingnya ada­ lah tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat, tidak sedang dalam proses peradilan pidana yang dibuktikan dengan surat pernyataan dari pejabat setingkat ese­lon II dari SKPD dan sehat jas­ mani dan rohani,” jelas Siswo.

Dia menegaskan, berkas yang diproses adalah berkas yang lengkap sesuai dengan ketentuan persyaratan. “Dalam seleksi ini tidak dikenakan biaya atau pungutan dalam bentuk apapun,” tegasnya.

Setiap pelamar yang telah mendaftar, kata Siswo, jika ada kelalaian tidak mengikuti perkembangan informasi menjadi tanggung jawab pelamar. Begitu juga apabila di kemudian hari diketahui pelamar memberikan data/keterangan tidak benar, maka panitia seleksi berhak membatalkan hasil seleksi.

“Setiap perkembangan atau peruba­ han dalam proses seleksi ini akan di­ sampaikan melalui website BKD Jatim dengan alamat www.bkd.jatimprov. go.id,” ungkapnya. n iib

Kota Mojokerto Bakal Dimekarkan Jadi Tiga Kecamatan l Sambungan hal 1

trasi, syarat teknis dan syarat fisik kewilayahan berdasarkan PP No19 Tahun 2008 tentang Kecamatan,” terang Rizari.

Menurut Rizari, usulan pembentu­ kan kecamatan ini memiliki kekuatan di antaranya jumlah penduduk yang tinggi di Kota Mojokerto, tidak efisien dan efektifnya pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat apabila hanya dilaksanakan dua kecamatan.

“Selain itu dukungan dari warga masyarakat, Pemkot Mojokerto dan DPRD Kota Mojokerto sudah satu suara,” tambahnya usai melihat pe­ maparan dari Sekdakot Mojokerto.

Selain itu, Rizari juga menyam­ paikan rekomendasi secara teknis pembentukan kecamatan di Kota Mojokerto tetap menggunakan indika­ tor yang ada di Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008. Namun meng­ ingat ranperda tentang pembentukan kecamatan tersebut akan ditetapkan pada masa berlakunya UU Nomor 23 Tahun 2014, maka rancangan pera­ turan daerah tentang pembentukan

kecamatan di Kota Mojokerto tersebut akan disampaikan ke Mendagri mela­ lui Gubernur Jatim untuk mendapat­ kan persetujuan.

Sekdakot Mojokerto Mas Agoes Nirbito Moenasi Wasono mengata­ kan Pemkot Mojokerto telah lama berharap respon Kemendagri untuk terlaksananya program pemekaran kecamatan tersebut.

Turut hadir dalam pemaparan kemarin di antaranya Wakil Ketua DPRD, Asisten Pemerintahan Per­ ekonomian dan Pembangunan, Kepala SKPD, Camat dan Lurah se-Kota Mojokerto.

Sekdakot sangat berharap ter­ wujudnya pemekaran wilayah demi memberikan yang terbaik untuk masyarakat Kota Mojokerto.

Digagasnya pemekaran kecamatan dari dua menjadi tiga kecamatan terkait situasi dan kondisi yang se­ makin mendesak, di antaranya jumlah penduduk yang semakin banyak. Saat ini jumlah penduduk Kota Mojokerto berjumlah 141.313 dengan luas 16,47 kilometer persegi sehingga diperlukan tambahan aparat terdepan untuk men­

goptimalkan pelayanan.

“Asumsi bahwa pemekaran wilayah dengan menambah wilayah dari Kabu­ paten Mojokerto mengalami kesulitan, maka saat ini dalam rangka menjawab tantangan pelayanan hanya dimung­ kinkan melakukan pemekaran kota,” kata Sekdakot.

Sementara itu, peninjauan lapan­ gan juga telah dilakukan oleh Tim Kemendagri RI dan Tim Pembentu­ kan Kecamatan Provinsi Jawa Timur ke Wilayah Calon Kecamatan Krang­ gan Kota Mojokerto yang hasilnya nanti dijadikan dasar bagi penerbitan rekomendasi Gubernur Jatim.

Rencana pemekaran Kecamatan Kranggan merupakan penggabun­ gan kelurahan dari Kecamatan Prajurit Kulon sejumlah 2 kelurahan yaitu Kelurahan Kranggan dan Kelurahan Miji dan dari Kecamatan Magersari sebanyak 4 kelurahan yaitu Kelurahan Meri, Kelurahan Jagalan, Kelurahan Senatan dan Ke­ lurahan Purwotengah sehingga total kelurahan sebagai cakupan wilayah di kecamatan hasil pemekaran terse­ but sebanyak 6 kelurahan. n kar

Area Budi Daya Ikan di Malang Diperluas l Sambungan hal 1

dikembangkan menjadi lahan budi daya ikan air tawar.

“Kalau bisa setiap tahun ada tam­ bahan lahan untuk budi daya ikan air tawar melalui program mina tani ini minimal seluas 5 hektare dengan be­ berapa jenis ikan yang dibudidayakan, seperti lele, nila, gurame, mas, dan lob­ ster air tawar. Panen raya ikan budi daya itu dilakukan setiap 4-5 bulan sekali,” katanya, Selasa (29/9).

Ia mengatakan untuk sekali panen raya, rata-rata ikan yang dihasilkan mencapai 6-8 ton per hektare atau dengan hasil kotor sekitar Rp 18 juta per hektare. Hasil panen sebanyak itu mampu meningkatkan pendapatan petani sekitar 30-40 persen dari per­ tanian padi (sawah), dengan asumsi panen 3 kali dalam satu tahun.

Dengan adanya usaha mina tani tersebut, katanya, petani bisa berkon­ sentrasi pada usaha pertanian, sehing­ ga tidak lagi bekerja sambilan untuk menunjang perekonomiannya.

Pada tahun ini, lanjutnya, akan dikem­ bangkan kegiatan mita tani di Kecamatan Tumpang dan Wajak, bahkan DKP akan membantu bibit untuk kegiatan usaha tersebut. Setiap tahun Balai Benih Perikanan milik Pemkab Malang di Desa Sukorejo, Kecamatan Gondanglegi mem­ produksi benih sebanyak 800.000 ekor bibit ikan nila, lele, dan mas.

Dengan produksi sebanyak itu, sangat mencukupi untuk membantu petani membuka usaha budi daya ikan air tawar di lahan seluas 5 hek­ tare setiap tahunnya. Saat ini ada 15 kecamatan yang menjadi sentra produksi padi di Kabupaten Malang dan berpeluang menjadi sentra

kegiatan mina tani, seperti di Ke­ camatan Ngajum, Kromengan, Dau, Poncokusumo, serta Tumpang.

Sementara itu Bupati Malang Rendra Kresna mengatakan potensi budi daya ikan air tawar di Kabupaten Malang jauh di atas hasil produksi ikan tangkapan.

“Potensi budi daya ikan air tawar di Kabupaten Malang sangat luar biasa, bahkan melebihi hasil ikan tangkapan di laut lepas,” kata Rendra Kresna.

Menurut Rendra, ikan budi daya menyumbang produktivitas terbanyak, baik dari program minapolitan, ikan kolam maupun yang mengunakan me­ tode jaring apung seperti di Kecamatan Kalipare yang memanfaatkan waduk Sutami untuk membudidayakan ikan.

Nelayan dan Gabungan Kelompok Masyarakat (Gapokmas) mengguna­ kan sistem jaring apung untuk mem­ budidayakan ikan nila. n cyn

Jatim Gagal Wujudkan Rasio SMK-SMA 60:40 l Sambungan hal 1

Fakta ini dapat dilihat melalui Data Pokok Pendidikan (Dapodik) Jatim semes­ ter satu tahun ajaran 2015/2016. Dalam rekaman data tunggal pendidikan nasional itu tercatat, perbandingan SMK-SMA di Jatim baru mencapai 55,6 persen banding 44,4 persen. Secara rinci, jumlah SMK di Jatim mencapai 1.808 lembaga dan SMA terdapat 1.444 lembaga. Ironisnya, keseriusan peme­rintah dalam meningkat­ kan jumlah SMK ini juga belum terlihat signifikan. Sebab jumlah SMK negeri di Jatim ternyata jauh lebih kecil daripada SMA. Jumlah SMA negeri mencapai 420 lembaga, sedangkan SMK negeri hanya terdapat 288 lembaga.

Menanggapi ini, Kepala Dinas Pendidik­ an (Dindik) Jatim Dr Saiful Rachman membantah tegas. Pihaknya bahkan menilai kualitas data dalam Dapodik masih perlu dievaluasi secara mendalam. Sebab, datadata yang diupload langsung oleh sekolah ke pusat seringkali terjadi perbedaan. “Kita perlu kroscek ke lapangan langsung untuk membuktikan data itu benar atau tidak,” un­ gkap Saiful saat ditemui di ruang kerjanya, Selasa (29/9).

Menurut data statistik pendidikan tahun 2014 yang dikelola Dindik Jatim, perbanding­an SMK-SMA diakui Saiful te­ lah melebihi 60 : 40. Jumlah SMK di Jatim dalam data tersebut mencapai 1.808 dan SMA hanya 1.347 lembaga. “Mana mungkin dalam waktu kurang dari satu tahun data lembaga SMA sudah bertambah sebanyak itu di Dapodik,” ungkap mantan Kepala Badan Diklat Jatim itu.

Pihak swasta, diakui Saiful memiliki per­ an yang cukup besar dalam pengembangan pendidikan kejuruan. Jumlahnya hampir 80 persen dari seluruh SMK di Jatim. Namun demikian, pihaknya membantah jika pemer­ intah tidak bekerja keras dalam pengemban­ gan SMK. Sebab, peningkatan kompetensi guru dan bantuan sarana prasarana juga diberikan oleh pemerintah ke swasta.

Tidak hanya lembaga yang telah menca­ pai target, Saiful juga mengklaim jumlah ruang kelas dan siswa SMK jauh lebih besar dari SMA. Rinciannya, 21.211 ruang kelas SMK dengan jumlah peserta didik sebanyak 706.140 siswa. Sementara untuk SMA terdapat 15.410 ruang kelas den­ gan jumlah peserta didik 432.429 siswa.

“Akurasi Dapodik itu masih perlu diuji di lapangan. Sementara data statistik ini kita kumpulkan melalui kuisioner yang disebar ke kabupaten/kota,” tutur dia.

Sejauh ini, data yang masuk ke Dapodik banyak digunakan untuk acuan penerimaan bantuan dari pusat. Baik Bantuan Opera­ sional Sekolah (BOS) maupun bantuan Program Indonesia Pintar (PIP). Sehingga data yang dimasukkan bisa dimainkan agar bantuan yang diterima sekolah juga lebih besar. “Kalau pencairan BOS tidak kita verifikasi lagi di lapangan bisa berbahaya itu. Karena itu kita selalu memverifikasi lagi data penerima BOS,” ungkap pria yang juga mantan Kepala SMKN 4 Malang itu.

Tidak hanya pencairan BOS, data siswa di Dapodik yang digunakan untuk acuan pe­ serta Ujian Nasional (UN) seringkali terjadi selisih di lapangan. Misalnya jenjang SD, se­ tiap tahun pihaknya mengembalikan sekitar seribu peserta Ujian Sekolah (US) karena tidak sesuai dengan lapangan. “Dapodik itu sebenarnya baik. Tapi kontrolnya yang tidak jelas. Jadi kalau ada seperti ini, kita pasti akan evaluasi data yang masuk di Dapodik itu, ” pungkas Saiful. n tam

Tiba di Tanah Air, Jamaah Haji Kloter I Sujud Syukur l Sambungan hal 1

Sebelum dipulangkan ke rumah masing-masing, seluruh jamaah dian­ tar ke Asrama Haji Sukolilo di Sura­ baya untuk menjalani serangkaian tes medis khususnya MERS. Wakil Gubernur Jatim Drs H Saifullah Yusuf yang menyambut jamaah haji klot­ er 1 Embarkasi Surabaya yang datang kemarin. Prosesi penyambutan dilaku­ kan di Asrama Haji Sukolilo Surabaya dengan saling mendoakan dan berjabat tangan dengan para jamaah haji.

Dalam kesempatan itu, Gus Ipul sapaan lekat Saifullah Yusuf, juga didampingi jajaran dari Kementerian Agama dan didampingi Kepala Kantor Wilayah Ke­ menterian Agama Jatim Mahfidz Sodhar.

“Kami semua yang datang ke sini ditugasi pimpinan untuk menyambut kedatangan jamaah haji kloter pertama. Termasuk saya juga ditugas Pak Gubernur (Gubernur Jatim Dr H Soekarwo),” terangnya.

Gus Ipul mengaku sangat bersyukur karena jamaah haji kloter I telah datang dengan selamat dan sehat semua. Ia berharap semua jamaah haji Indonesia khususnya Jatim menjadi jamaah haji yang mabrur dan mereka yang meninggal di Tanah Suci langsung masuk surga.

“Alhamdulillah jamaah haji kloter pertama sehat semua, segar badannya dan perjalanannya lancar. Meskipun ada ada beberapa saudara kita yang mengalami musibah crane dan Mina, yang meninggal termasuk golongan orang-orang sahid, terpilih langsung masuk surganya Allah,” katanya.

Menurut mantan Menteri Pemban­ gunan Daerah Tertinggal ini, jamaah haji yang meninggal akibat crane jatuh di Makkah 2 orang asal Malang. Semen­ tara untuk tragedi Mina yang meninggal hingga saat ini sebanyak 10 orang dan yang hilang kontak 20 orang.

“Sebagian besar korban dan jamaah haji yang hilang kontak berasal dari

kloter 48 yang meliputi Kabupaten dan Kota Probolinggo. Mudah-mudahan yang belum ditemukan ini dalam keadaan sehat wal afiat tidak ada apa-apa,” harapnya.

Kompensasi Korban Crane Selain jamaah kloter 1, kemarin jamaah kloter 2 juga mulai datang ke Asrama Haji Sukolilo. Total kedua kloter ini sebanyak 900 jamaah, be­ rasal dari Surabaya, Magetan, Ngawi dan Madiun. Dalam rombongan ini ada salah satu jamaah haji korban crane yang luka-luka yakni Murodi Yahya Kasani dari Magetan.

Menurut Kakanwil Kemenag Jawa Timur Drs Mahfudh Shodar MAG pihak Embarkasi Surabaya akan terus memantau perkembangan kompensasi yang harus diterima oleh korban crane maupun jamaah yang meninggal karena musibah Mina saat menunaikan haji.

“Bagi korban crane maupun Mina kami masih belum mendapatkan infor­

masi apakah korban akan mendapatkan kompensasi atau tidak, sebab sampai saat ini di Saudi Arabia sendiri masih dalam proses identifikasi para korban Mina yang belum selesai,” ujarnya.

Sementara itu pihak Embarkasi Surabaya masih menunggu proses iden­ tifikasi selesai secara menyeluruh. “Set­ elah semua selesai kita akan menunggu kebijakan dari pemerintah sebab sampai saat ini kami masih belum tahu kebi­ jakan itu,” jelas Mahfudh.

Akan tetapi para korban baik yang meninggal maupun terluka tetap akan mendapatkan asuransi dari Embarkasi Surabaya. “Bagi para korban meninggal karena kecelakaan akan mendapatkan asuransi sebesar Rp 37 juta, dua kali atau 200 persen dari biaya pertanggungan yakni 18,5 juta. Sedangkan untuk korban luka-luka tetap atau sebagian karena kecelakaan akan menerima pertanggun­ gan sebesar 23 persen hingga 70 persen,” terangnya. n iib, riq

Belajar Budaya dan Pendidikan, Surabaya Rutin Kirim Guru dan Pelajar l Sambungan hal 1

Mereka akan belajar sistem dan metode belajar mengajar di Korea Selatan, penye­ diaan infrastruktur, materi yang diberikan, hingga budaya mereka secara umum . Sela­ ma ini kita melihat orang Korea Selatan itu karakternya kuat dan itu dasarnya ya dari pendidikan,” kata Yanuar Hermawan.

Sejak lima tahun terakhir Pemkot Surabaya rutin mengirimkan delegasi pendidikan ke Busan, yaitu kelompok guru SD, SMP, SMA, kepala sekolah, para pelajar untuk belajar di sana. Sepanjang 2015 ini, 31 orang belajar di Dong Eui University. Mereka terdiri dari 20 guru SMP, 11 kepala sekolah SMP dan SMA. Dan sebaliknya Agustus tahun ini juga, sebanyak 32 mahasiswa Dong Eui Univer­ sity telah berkunjung ke Surabaya. Berba­ gai kegiatan cultur exchange, cultur class sampai city tour menjadi sebuah kegiatan yang cukup menarik bagi 32 mahasiswa asal Dong Eui University. Rombongan itu juga mengunjungi SMAN 14, SMAN 17, SMKN 10, serta beberapa perguruan tinggi di Surabaya di antaranya ITS. Kong Sun Jin selaku Rektor Dong Eui

University menjelaskan kampus yang dibuka sejak 1977 ini terbuka untuk men­ jalin kerjasama bidang pendidikan dengan luar negeri. Dan sejak beberapa tahun terakhir, kerjasama dengan Indonesia, termasuk Surabaya sudah terjalin. Saat ini universitas swasta tersebut tercatat memiliki hubungan pertukaran inter­ nasional dengan 25 lembaga di seluruh dunia, di antaranya Thailand, Taiwan, Tiongkok. “Semoga delegasi pendidikan dari Surabaya bisa belajar banyak di Dong Eui University dan ilmu yang diperoleh bisa diterapkan saat kembali ke Tanah Air,” katanya saat menyambut rombongan Pemkot Surabaya yang berkunjung ke Dong Eui University belum lama ini.

Yunsook Jun selaku Wakil Kepala Education Training Institut Dong Eui University mengatakan pengajaran dan pelatihan yang diberikan kepada guru-guru dari Surabaya telah diberikan seperti sistem pengajaran di Korea Sela­ tan, di mana para guru diajarkan untuk dapat menjadikan para murid lebih aktif, kreatif dan mampu mengungkapkan pendapat secara bebas tapi santun.

“Kami di sini mengajarkan sistem

pengajaran Korea Selatan kepada para guru, jadi bagaimana guru-guru di In­ donesia bisa berinovasi agar para siswa lebih aktif di kelas. Jadi bukan hanya guru yang menerangkan, tapi siswa juga diajak berdialog , melakukan presentasi, bertanya hingga menggunakan alatalat IT, film, games untuk membantu menjelaskan materi pada mereka,” kata Yunsook Jun. Yunsook juga menjelaskan delegasi pendidikan dari Surabaya juga dikenal­ kan karakter warga Korea yang memiliki sikap disiplin, pekerja keras, dan memi­ liki nasionalisme tinggi. Nilai-nilai itu diajarkan dan dipraktikkan dalam kes­ eharian seluruh warga di sana, terlebih di institusi pendidikan. “Nilai itu yang harus dijaga oleh semua warga Korea Selatan agar negara bisa kuat, maju, sejahtera,” katanya.

Sedangkan di Silla University dalam beberapa tahun terakhir juga menjadi tujuan kerjasama bidang pendidikan dengan sejumlah negara, termasuk In­ donesia. Kang Kyung Tae selaku Kepala Departemen Hubungan Internasional Silla University mengatakan lima bulan

lalu beberapa kelompok petani dari Indo­ nesia belajar cara bertanam yang efisien ke universitas swasta yang memiliki 20 ribu mahasiswa asing dari 17 negara ini.

Di sana mereka ikut melihat teknik ber­ tanam secara langsung dari para petani di Busan. “Di Busan kami juga punya lahan padi karena kami juga makan nasi. Tapi cara bertanam padi kami lebih efisien. Bagaimana dengan lahan yang tak begitu luas tapi hasil panen maksi­ mal. Itu yang kami ajarkan,” katanya.

Keunggulan sistem pendidikan di Busan juga diakui Caroline, salah seorang mahasiswi asal Indonesia di Busan. Menurutnya sistem pendidikan di Korea mengharuskan para murid untuk bekerja keras agar memperoleh hasil yang baik. Semangat tinggi, kerja keras, disiplin yang dimiliki orang Korea, merupakan salah satu kunci keberhasil­ an pendidikan di Busan. “Kalau siswa SMA (di Indonesia) belajar dari jam 7 pagi sampai jam 2 (siang), di sini juga sama jam 7 pagi sampai jam 2 (siang), tapi setelah selesai jam 2 mereka ada program belajar lagi di sekolah sampai jam 9 malam. Mereka sejak dini dilatih

belajar keras, mandiri dan disiplin. Na­ sionalisme mereka juga sangat tinggi, mereka cinta dan bangga dengan produk negara mereka sendiri,” kata Caroline, mahasiswai Kyungsung University di Busan.

Wali Kota Surabaya Tri Rismahari dalam satu kesempatan mengatakan untuk kerjasama di sektor pendidikan, tercatat sudah ada dua universitas di Surabaya yang menjalin kesepakatan dengan perguruan tinggi di Busan, yakni Universitas Kristen Petra dengan Dong Seo University serta Untag dengan Dong Eui University. Selain itu, pertukaran guru dan pelajar rutin dilakukan guna meningkatkan kualitas kegiatan belajar mengajar.

Untuk bidang budaya, lanjut dia, del­ egasi Busan tak pernah absen berpartisi­ pasi dalam Cross Culture Festival (CCF) yang diselenggarakan Pemkot Surabaya.

Mereka secara rutin menampilkan duta seni dalam acara seni tahunan itu. Se­ baliknya, penari-penari asal Surabaya juga dikirim untuk menyemarakkan acara serupa di Busan, yakni Global Gathering. *

12

Rabu Pahing, 30 SEPTEMBER 2015

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur Direct Promotion Kepariwisataan Tahun 2015 di Jakarta dan Madiun

Kadisbudpar Jatim, Dr H Jarianto MSi sedang memukul gong sebagai tanda dibukanya direct promotion di DKI Jakarta.

Kadisbudpar Jatim, Dr H Jarianto MSi memberikan cindera mata pada perwakilan DKI Jakarta.

Garap Luar Dalam Jatim, Tingkatkan Kunjungan Wisatawan ‘Kampung Inggris’ Diusung Pemkab Kediri Laris Manis Upaya meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan untuk berkunjung di Jawa Timur, salah satu yang terpenting adalah dengan promosi.

Produk wisata yang dimiliki oleh suatu daerah tidak akan diketahui oleh orang lain kalau tanpa promosi, sehingga promosi dianggap sebagai jembatan menuju konsumen.

S

aat ini banyak kegiatan yang di lakukan Pemprov Jatim melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Jatim dalam membantu setiap daerah untuk mempromosikan objek wisata yang ada.

Kegiatan yang dilakukan diantaranya seperti promosi langsung atau Direct Promotion Kepariwisataan antar provinsi maupun antar Bakorwil Jatim atau juga bisa melalui Digital Marketing Kepariwisataan.

Beberapa pekan lalu, tepatnya 17 September lalu, Disbudpar Jatim melangsungkan kegiatan direct

promotion ke DKI Jakarta. “DKI Jakarta merupakan provinsi yang kami pilih untuk pelaksanaan direct promotion produk pariwisata Jatim, sebab DKI Jakarta merupakan pintu kedua setelah Bali. Tentunya potensi yang besar dan perlu terus kita garap,” kata Kepala Disbudpar Jatim, Dr H Jarianto MSi. Menurutnya, berdasarkan data yang Disbudpar Jatim miliki, jumlah tamu yang menginap di akomodasi di Jatim yang paling tinggi berasal dari DKI Jakarta yang dalam lima tahun terkahir rata rata mengalami kenaikan sebesar 50,4 persen per tahun.

Disamping itu, juga karena adanya penerbangan langsung dari Jakarta ke Surabaya sebanyak 58 kali per hari oleh 7 maskapai penerbangan, serta penerbangan langsung dari Jakarta ke kota tujuan wisata yang cukup populer di Jatim yaitu Malang.

“Sedangkan saat ini juga telah tersedia penerbangan dari Surabaya ke daerah lainnya seperti kabupaten Banyuwangi, Jember dan Sumenep.

Hal ini memudahkan wisatawan untuk berkunjung di setiap daerah yang ada di Jatim,” katanya.

Sedangkan Kepala Bidang Pemasaran Disbudpar Jatim, dra Susariningsih MM mengatakan, bagi Jatim sebenarnya direct promotion di Jakarta ini merupakan yang pertama kalinya dilaksanakan. Sementara bagi Dinas Pariwisata DKI Jakarta, direct promotion ke Jatim telah dilaksana-

kan beberapa kali.

“Kami percaya bahwa masih ada produk pariwisata di Jatim yang belum dikunjungi oleh wisatawan dari Jakarta dan mempunyai potensi yang bagus untuk dijual oleh BPW (Biro Perjalanan Wisata) di jakarta,” katanya.

Kampung Inggris Diusung Pemkab Kediri Dalam direct promotion di Jakarta, Disbudpar Jatim mengusung berbagai industri pariwisata yang beragam dan produk dari Kabupaten Kediri sebagai tema pada direct promotion Jatim.

Pemkab Kediri juga mengusung kawasan ‘Kampung Inggris’ sebagai salah satu tujuan wisata unggulan bagi wisatawan nusantara yang akan berkunjung ke wilayah tersebut.

Dalam transaksi pertemuan bisnis, stand Kampung Inggris nampak banyak diminati para buyer. Bahkan, peserta buyer juga mengantri untuk mengetahui seluk beluk kampung yang terletak di Desa Tulungrejo, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri.

“Pariwisata Kabupaten Kediri tidak kalah menarik untuk dikunjungi karena kami memiliki sejumlah produk unggulan, baik wisata alam, wisata kuliner dan wisata pendidikan, di antaranya English Village alias Kampung Inggris,” kata Ketua Tim Pertimbangan Percepatan Pembangunan Kabupaten Kediri Eko Ediono di Direct Promotion Produk Pariwisata Jawa Timur saat di Jakarta.

Kampung Inggris memiliki 102 lem-

baga kursus dan setiap tahunnya dikunjungi tidak kurang dari 50 ribu wisatawan baik untuk mengikuti kursus Bahasa Inggris atau hanya untuk sekadar berkunjung mengikuti wisata singkat di kawasan itu.

“Wisatawan atau peserta kursus yang belajar di Kampung Inggris tidak hanya dari kawasan Jawa Timur saja tetapi juga provinsi lain, termasuk dari Kalimantan,” katanya.

Disisi lain, Pemkab Kediri juga sedang gencar mempromosikan wisata kulinernya diantaranya Pecel Krupuk dan Es Dawet “Bek Kasih” Menang, Warung Kampung Puh Sarang, Ayam Bakar Bangi Purwoasri, Sawo Bringin, hingga Mangga Podangnya.

Ia mengatakan, pariwisata Jawa Timur, khususnya Kabupaten Kediri saat ini gencar melakukan program yang didesain seperti pasar dengan konsep mempertemukan secara langsung antara pelaku pariwisata dan pengguna pariwisata, seperti kalangan hotel dan perusahaan agen wisata sehingga dimungkinkan terjadinya transaksi langsung dari kedua belah pihak.

Sementara itu, direct promotion antar provinsi diikuti 21 seller dan 54 buyer dan menghasilkan 861 appointmen dan 172 perspektif dengan total transaksi sebanyak Rp726 juta.

Wisata yang diminati di Jatim yaitu wisata alam, wisata buatan, wisata belanja, wisata pendidikan, dan wisata budaya. Q rac*

Suasana pertemuan bisnis antara buyer dari DKI Jakarta dan seller dari Jatim.

Peserta seller bersama jajaran Disbudpar Jatim mengunjungi Museum Sejarah Jakarta.

Wisata Tak Perlu Jauh-Jauh, Cukup di Jatim Jika ingin berwisata sebenarnya objek wisata yang ada di Jawa Timur ini begitu banyak dan tidak kalah menariknya dengan provinsi lainnya. Saat ini di Jatim terdapat 767 obyek wisata baik alam, religi, buatan juga seni budaya yang bisa dikunjungi wisatawan baik nusantara dan mancanegara.

Dalam kesempatan ini, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Jatim menyelenggarakan direct promotion antar Bakorwil di Jatim. Kali ini industri pariwisata dari Bakorwil Pamekasan diberikan kesempatan untuk mempromosikan produknya di Bakorwil Madiun. Peserta seller adalah pengelola DTW (daya tarik wisata) dan instansi yang membidangi pariwisata di Bakorwil Pamekasan (Suroboyo Carnival Night Market, Wisata Bahari Lamongan, Kebun Binatang Surabaya, Monumen Kapal Selam, Asosiasi Pengusaha Perjalanan Wisata Sidoarjo, Badan Promosi Daerah (BPD) Jatim, Dinas Pemangku Kebudayaan Dan Pariwisata di Surabaya, Gresik, Sidoarjo, Bangkalan, Sampang, Pamekasan, Sumenep) Sedangkan peserta buyer yaitu guru atau wali kelas siswa sekolah menengah pertama dan atas atau kejuruan, dan manager HRD (Human Resources Development) perusahaan

atau corporate di Bakorwil Madiun.

“Kita itu berharap, anak sekolah dan guru maupun karyawan perusahaan dan manajemen perusahaannya tidak berlibur ke provinsi lain. Di Jatim sebenarnya luar biasa objek wisata. Potensi wisatanya banyak sekali,” kata Kepala Disbudpar Jatim, Dr H Jarianto MSi. Adanya wisatawan seperti kalangan pendidikan dan perusahaaan dari provinsi sendiri, lanjutnya, maka nantinya akan terjadi peredaran uang di dalam provinsi. “Jangan sampai dibelanjakan ke luar provinsi lain tapi dibelanjakan di Jatim. Hal itu yang terpenting,’ katanya. Jarianto juga mengatakan, perkembangan kepariwisataan Jatim pada beberapa tahun terakhir ini menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan, baik dari pergerakan wisatawan, tumbuhnya industri pariwisata baik hotel, BPW (Biro Perjalanan Wisata), DTW (Daya tarik Wisata) maupun event pariwisata di kabupaten / kota di Jatim.

Pergerakan wisatawan nusantara di kabupaten / kota Bakorwil Pamekasan pada lima tahun terakhir cukup bagus, hal ini ditunjukkan oleh data kunjungan wisatawan ke daya tarik wisata yang rata rata mengalami kenaikan sebesar 23,26 per

Sebelum kegiatan pertemuan bisnis, seller dan buyer mendapat suguhan tarian khas dari daerah setempat.

tahun. disamping itu juga tumbuhnya beberapa industri pariwisata di kabupaten / kota Bakorwil Pamekasan, terutama di kota Surabaya.

Disisi lain, Kadisbudpar Jatim menambahkan, disamping perkembangan dan kinerja pariwisata yang cukup bagus, Namun, pada tahun 2015 Indonesia telah mulai menghadapi perdagangan bebas ASEAN. Dalam hal ini, Disbudpar juga melakukan berbagai persiapan.

“Berbagai upaya telah dilaksanakan Disbudpar Jatim dalam menghadapi perdagangan bebas tersebut, antara lain dengan menggencarkan promosi melalui digital marketing yang diresmikan Gubernur pada 28 Maret 2015 dan telah ditindaklanjuti Bimbingan Teknis Digital Marketing Pariwisata Jatim bagi kabupaten/kota yang bertujuan untuk menyempurnakan materi promosi media digital dan mensinergikan promosi antara kabupaten / kota, provinsi dan pusat,” paparnya.

Sementara, Kepala Bidang Pemasaran Disbudpar Jatim, dra Susariningsih MM mengatakan, penyelenggaraan direct promotion produk pariwisata antar bakorwil ini juga bertujuan agar para siswa dan karyawan perusahaan di Jatim mencintai produk dalam negeri (inbound tour), khusus-

nya dari Bakorwil Pamekasan, sehingga dapat membendung arus produk luar negeri (outbound tour).

“Sebagaimana slogan kementerian pariwisata ‘kenali negerimu cintai negerimu’. Setidaknya kegiatan ini tetap menjadi manfaat tidak hanya pelaku kepariwisatan, namun masyarakat baik kalangan pendidikan dan perusahaaan. “Jika bukan kita yang mengunjungi, siapa lagi. Jika tidak saat ini, kapan lagi,” katanya.

Sementara, dalam transaksi yang dilakukan di Bakorwil Madiun tepatnya di Hotel Aston Madiun ini terjadi pertemuan bisnis yang melibatkan 9 seller dan 65 sekolah dan perusahaan menghasilkan 360 appointmen dan 72 perspektif dengan total nilai transaksi Rp360 juta. Objek wisata yang diminati yaitu wisata alam, wisata belanja, wisata budaya, wisata pendidikan, dan wisata buatan.

“Kami berharap kegiatan direct promotion dapat menjadi salah satu strategi mempromosikan sekaligus menjual produk pariwisata Jatim. Pada akhirnya dapat menarik minat lebih banyak calon wisnus dan wisman dari jabodetabek membeli paket wisata maupun produk pariwisata lainnya melalui penawaran langsung oleh para seller dari Jatim,” katanya. Q rac*

Seller dari Kediri 'Kampung Inggris' sedang memaparkan mengenai produknya pada buyer yang diikuti kalangan pendidikan dan perusahaan.

Seller dari Bakorwil Pamekasan mempromosikan produk kepariwisataannya pada buyer Bakorwil Madiun.

Kepala Bidang Pemasaran, dra Susariningsih MM memberikan paket wisata pada salah satu buyer.

Kepala Bidang Pemasaran, dra Susariningsih MM saat berfoto bersama dengan seluruh seller dan buyer secara bergantian.