binder31ags21

Harian Bhirawa Ditunjuk kembali sebagai sarana pengumuman iklan tender/lelang pemerintah di seluruh Jawa Timur berdasarkan SK Gubernur No.188/343/ KPTS/013/2006

HARIAN

harian_bhirawa@yahoo.com bhirawa_indragiri@yahoo.com suratkabar_harianbhirawa

IKLAN/ LANGGANAN

Surat Kabar Harian Bhirawa

031-5615454 Harga Langganan Rp 55.000/bulan Eceran Rp 3.000

www.harianbhirawa.co.id

Mata Rakyat Mitra Birokrat

Selasa Wage, 31 AGUSTUS 2021

Khofifah Apresiasi Petrokimia Percepat Produksi Oksigen Liquid 23 Ton Per Hari Pemprov, Bhirawa Dukungan terhadap Pemprov Jatim dalam penanganan Covid-19 terus mengalir dari berbagai pihak. Salah satunya ialah dari Kementerian BUMN yang dikoordinatori oleh PT Petrokimia Gresik untuk wilayah Jatim.

PT Petro Kimia Gresik terus memaksimalkan dukungannya terhadap Pemprov Jatim, khususnya dalam memberikan suplai oksigen untuk masyarakat. Bahkan secara khusus, perusahaan

tersebut harus mengoperasikan Kembali Air Separation Plant (ASP) yang telah berhenti beroperasi selama 10 tahun.

Namun, untuk kembali dapat memproduksi oksigen, pada Juli lalu telah dilakukan perbaikan dan telah dilakukan produksi oksigen sejak pertengahan Agustus ini.

Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa memberikan apresiasi atas upaya yang telah dilakukan PT Petrokimia  ke halaman 11

Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa saat melakukan kunjungan untuk meninjau langsung proses produksi oksigen liquid di PT Petrokimia Gresik, Senin (30/8).

PTT RSUD Lawang Belum Digaji

Bupati Tagih Utang BPJS

Kabupaten Malang, Bhirawa Persoalan yang menyelimuti Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Lawang terkait ratusan PTT yang hingga kini belum digaji, mendapatkan respon dari Bupati Malang HM Sanusi yang akan menindaklanjuti persoalan yang kini dihadapi RSUD yang kini juga berstatus Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).  ke halaman 11

Pemprov Siapkan Plt Bupati Probolinggo NasDem Hormati Proses Hukum Pemprov, Bhirawa Pemprov Jatim segera memproses pengangkatan pelaksana tugas (Plt) Bupati Probolinggo setelah ditangkapnya Bupati Tantriana Sari dalam operasi tangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hal tersebut dilakukan agar Pemkab Probolinggo tidak terjadi kekosongan pemerintahan.

Kepala Biro Administrasi Pemerintahan dan Otoda Setdaprov Jatim Jempin Marbun menuturkan, dalam proses pengangkatan Plt, Pemprov akan melakukan koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri.

Selanjunya, Kemendagri akan

cahyono/Bhirawa

RSUD Lawang Kabupaten Malang yang kini menjadi polemik karena belum memberikan gaji ratusan tenaga PTT

memberi izin untuk mengangkat Plt oleh Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa.

“Kita tunggu statusnya 1 x 24 jam. Jika dinyatakan sebagai tersangka dan dilakukan penahanan maka akan langsung diangkat Plt-nya,” tutur Jempin saat

Polda Jatim, Bhirawa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengamankan Bupati Probolinggo, Puput Tantriana Sari bersama sembilan orang lainnya ke Mapolda Jatim, Senin (30/8). Bertempat di gedung Ditreskrimsus Polda Jatim, penyidik KPK memeriksa kesepuluh orang tersebut beserta barang-barang yang turut diamankan.

Pemeriksaan Bupati Probolinggo, Puput Tantriana Sari dan suaminya, yakni anggota DPR RI Fraksi Nasdem, Hasan Aminudin berlangsung sekitar pukul 07.15 hingga 11.13 WIB. Tak ada keterangan sedikitpun dari Puput

Inovasi Widyaiswara Metode 10:20:70

 ke halaman 11

Sentil

Kasus Jual Beli Jabatan Seperti Fenomena Gunung Es - Mungkin sudah jadi budaya Dampak Temuan BPK, Dinsos Takut Salurkan Bansos - Kalau benar, mengapa takut Bupati Hendy Minta Maaf - Yang penting jangan diulangi

 ke halaman 11

Kasus Jual Beli Jabatan Seperti Fenomena Gunung Es

MITRA

M A S A pandemi tidak boleh membuat berhenti berinovasi dan berprestasi.

Tetapi justru dalam situasi yang sulit dan penuh keterbatasan ini terpacu untuk melakukan inovasi. Seperti misalnya yang dilakukan Widyaiswara Utama Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Jawa Timur Dr Hary Wahyudi.

Dalam kondisi panDr Hary Wahyudi demi --yang umumnya

dikonfirmasi, Senin (30/8).

Kendati demikian, Pemprov Jatim akan tetap menghormati setiap proses hukum yang saat ini sedang dijalani oleh Bupati Tantri. Karena itu, sampai dengan adanya putusan hukum tetap maka status Tantriana tetap sebagai Bupati Probolinggo. Sementara Wakil Bupati Probolinggo dalam hal ini akan menjabat sebagai Plt Bupati Probolinggo. “Kita menunggu keputusan KPK dalam waktu 1

Abednego/Bhirawa

Bupati Probolinggo, Puput Tantriana Sari usai menjalani pemeriksaan penyidik KPK di gedung Ditreskrimsus Polda Jatim, Senin (30/8).

2.536 Pelajar di Jatim Mulai Gelar PTM

 ke halaman 11

Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa (kiri) saat memantau pembelajaran tatap muka terbatas di SMK Negeri 7 Surabaya, Senin (30/8).

Surabaya, Bhirawa Sebanyak 2.536 SMA/SMK hingga SLB di Jatim menggelar pembelajaran tatap muka (PTM) secara terbatas. “Ada 696 ribu sekian siswa SMA/SMK dan SLB yang masuk hari ini secara terbatas

Baca Berita Selengkapnya di Hal 3

 ke halaman 11

Bupati Hendy Minta Maaf Jember, Bhirawa Bupati Hendy Siswanto meminta maaf atas kegaduhan yang selama ini terjadi di Jember. Permintaan maaf tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD Jember dalam agenda Rapat Paripurna DPRD Jember Kab Jember “ Penyampaian Nota Pengantar Raperda RPJMD Kab.Jember tahun 2021-2026, Senin (30/8) sore.

Dihadapan para wakil rakyat, Bupati Hendy mengatakan, bahwa belakangan terakhir Jember menjadi sorotan dan pemberitaan nasional dan  ke halaman 11

Rofi Dwi Segara, Marinir yang Sukses Budidaya Lebah Madu

Tak Sekadar Budidaya, juga Ingin Wilayahnya menjadi Wisata Edukasi Lebah

Pekarangan rumah Praka Marinir, Rofi Dwi Segara warga Rt 01/Rw 03 Jalan Tambora, Kelurahan Kademangan, Kecamatan Kanigaran, Kota Probolinggo memiliki sekitar 450 kotak kayu yang berisi sarang lebah (stup). Hanya bermodal kotak kayu untuk tempat stup lebah, Praka Marinir Rofi bisa meraih omzet hingga jutaan rupiah per bulan, terutama saat musim panen madu tiba.

Wiwit Agus P, Kota Probolinggo

Agar menghasilkan madu alami, lebah-lebah yang dibudidaya, tidak perlu dikasih makanan. Dia hanya butuh menunggu frame (tempat bertelur anakan lebah) penuh dan siap panen setiap satu bulan sekali.

Anggota Marinir yang berdinas di Sidoarjo ini mengungkapkan, usaha budidaya lebah bisa dika-

takan tidak perlu mengeluarkan modal produksi, bila semua bahan pembuatan sarang sudah dimiliki.

Pembudidaya hanya cukup membuat kotak sarang dari kayu yang lunak seperti randu dan sengon sebagai sarang lebah.

Selebihnya, hanya menunggu manisnya madu dan anakan lebah yang bisa diracik menjadi kuliner.

Dalam budidaya lebah, kata Praka Marinir Rofi, yang perlu diperha-

tikan harus rutin memanen madu dan frame anakan lebah. Bila tidak dipanen, koloni lebah akan pergi dari sarangnya. “Harus rutin dipanen sebulan sekali. Kalau tidak, frame dalam sarang akan penuh, dan lebah dipastikan akan mencari sarang lain,” ujarnya.

Selain itu, agar koloni lebah tidak kabur, hanya perlu memastikan tidak ada semut dan kupu-kupu yang masuk ke dalam sarang. Praka Rofi mulanya hanya seorang yang suka minum madu, alasannya sangat jelas di Alquran juga diterangkan barang siapa yang suka minum madu insyaallah tubuh menjadi sehat dan  ke halaman 11

wiwit agus pribadi/bhirawa

Praka Marinir, Rofi Dwi Segara warga dengan lebah madunya. Dia ingin agar wilayahnya menjadi wisata budidaya lebah.

EKSEKUTIF

Selasa Wage, 31 Agustus 2021

Halaman 2

Bupati Minta Pimpinan OPD Penuhi Target dan Indikator Kinerja Jika Berhasil dapat Reward, Tak Berhasil Siap Terima Punishment Situbondo, Bhirawa Usai menggelar prosesi pelantikan Jumat (27/8) akhir pekan kemarin, Bupati Karna Suswandi dengan didampingi Wabup Khoirani dan Sekda Syaifullah kembali memimpin pelaksanaan penandatangan perjanjian kinerja para pimpinan OPD yang baru Senin (30/8).

Kegiatan tersebut digelar di aula lantai II Pemkab Situbondo dengan dihadiri seluruh pimpinan OPD dan para Kabag serta Camat se-Kabupaten Situbondo.

Bupati Situbondo Karna Suswandi mengatakan, perjanjian kinerja akan menjadi perhatian semua pimpinan OPD atau pejabat tinggi pratama (PTP) untuk bisa melihat tugas pokok dan fungsi

(tupoksi)-nya. Termasuk diantaranya, sebut dia, para PTP harus bisa mewujudkan indikator dan target kinerja.

“Saya berharap dengan mempelajari itu semua, ada program priortas dari pimpinan OPD. Sehingga bisa merialisasikan indikator dan target kinerja tersebut.

Intinya semua pimpinan OPD diminta harus bisa memenuhi target seperti tertuang dalam RPJMD,” ujar Bupati Karna.

Semua PTP, lanjut Bupati Karna, diminta juga untuk bisa mewujudkan prioritas seperti tercantum dalam visi misi Bupati dan Wakil Bupati Situbondo.

Jika dalam pelaksanaannya para pimpinan OPD tidak berhasil,

kata Bupati Karna, maka akan diberi punishment (sanksi). Sebaliknya, jika pimpinan OPD atau PTP itu berhasil akan mendapatkan reward dari Bupati.

“Ya nanti kami akan melakukan evaluasi dari target yang tidak tercapai itu apa saja. Nanti setiap kegiatan yang berhasil akan kami beri reward dan jika gagal kita beri punishment,” beber mantan Plt Sekda Pemkab Bondowoso itu.

Dalam paparannya, Bupati Karna menambahkan kinerja merupakan tingkat keberhasilan seseorang dalam melaksanakan tugas serta kemampuan mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Tentunya, imbuh dia, dalam mencapai tujuan kinerja tersebut diperlukan suatu perjanjian kinerja.

“Ya ini penugasan dari Bupati Situbondo kepada pimpinan instansi atau OPD untuk melaksanakan program atau kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja,” kupas Bupati Karna.

Masih kata Bupati Karna, perjanjian kinerja merupakan wujud nyata komitmen antara Bupati Situbondo dan Kepala OPD untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur yang menjadi tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi aparatur.

Tak cukup itu, dalam pandangan Bung Karna, perjanjian kinerja juga menjadi dasar penilaian keberhasilan atau kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi.

“Ya kami kedepan akan melakukan monitoring, evaluasi dan

sawawi/bhirawa

Bupati Situbondo Karna Suswandi didampingi Wabup Khoirani dan Sekda Syaifullah saat memimpin penandatanganan perjanjian kinerja pejabat eselon II Senin (30/8).

supervisi atas kemajuan kinerja pimpinan OPD,” sebut Bung Karna.

Terakhir, Bupati Karna berharap semua upaya itu bisa terwujud sesuai dengan komitmen dan kesepakatan antara pimpinan OPD dan Bupati Situbondo.

Bung Karna juga meminta agar perjanjian kinerja itu mampu mendukung pencapaian target yang tertuang dalam RPJMD. “Sehingga dapat mewujudkan masyarakat Situbondo yang berAkhlak, Sejahtera, Adil dan Berdaya,” pungkas Bupati Karna. [awi]

Dampak Temuan BPK, Dinsos Takut Salurkan Bansos Pemkab Malang, Bhirawa Buku Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), pada tahun 2021 ini. Hal itu telah ditemukan adanya ketidak sesuaian bantuan sosial (bansos) yang disalukan Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Malang untuk penanganan Covid-19. Dan dengan adanya LHP dari BPK tersebut, maka Dinsos setempat kini lebih berhati-hati dalam menyalurkan bansos.

kerin ikanto/bhirawa

Para pejabat saat menjalani prosesi pelantikan di halaman parkir gedung pemkab.

Bupati Gresik Gulirkan Gerbong Mutasi Pemkab Gresik, Bhirawa Gerbong mutasi digulirkan oleh Bupati Gresik, Fandi Akhmad Yani (Gus Yani) Senin (31/8/2021). Mutasi yang dilakukan Gus Yani ini merupakan kali pertama sejak dilantik sebagai Bupati Gresik menggantikan Sambari Halim Radianto pada 26 Februari 2021 lalu.

Setidaknya terdapat sekitar 483 lebih peiabat dilingkungan Pemkab Gresik yang dilantik itu, baik eselon II, III dan IV. Dari jumlah itu ada 18 pejabat eselon IIb yang dipindah dari posisinya semula.

Di antaranya, Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) semula diduduki Nanang Setiawan kini digantikan oleh Tursilowanto Hariogi. Jabatan lama Tursilowanto adalah Asisten III Pemkab Gresik.

Sementara, posisi yang ditinggalkan Tursilo diduduki oleh Abu Hasan yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Satpol PP Pemkab Gresik.

Selain itu, Gus Yani juga menggeser Kepala Dinas Pekerjaan Umum (DPU), Gunawan Setijadi menjadi Asisten III. Kursi yang ditinggalkan Gunawan selanjutnya diisi Ach Wasil yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Disperkim.

Ida lailatus Sa’diyah yang sebelumnya menjabat sebagai asisten II Pemkab Gresik dilantik menjadi Kepala Disperkim. Sementara itu, bupati 36 tahun itu juga menggeser posisi kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) yang diduduki M. Nadlif lebih dari 6 tahun kepada dr.

Adi Yumanto yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala KBPP. Kursi yang ditinggalkan dr. Adi diserahkan pada drg. Syaifuddin Ghozali yang sebelumnya duduk diposisi strategis sebagai Kepala Dinas Kesehatan Gresik.

Sementara, Kepala Disparbud yang semula diduduki Agustin Halomoan Sinaga kini diduduki Sutaji Rudi

KILAS BIROKRASI

yang sebelumnya sebagai Kepala Dinas Pertanahan.

Posisi yang ditinggal Rudi diisi Nanang Setiawan yang sebelumnya sebagai Kadishub Gresik.Sementara jabatan baru Agustin Halomoan Sinaga sebagai Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga.

Uniknya, dalam pelantikan kali ini ada tiga posisi eselon II yang dibiarkan kosong, antara lain jabatan Kepala Satpol PP, jabatan Kepala Bappeda, dan Kepala Dinas Kesehatan Gresik.

Tidak hanya itu, Andhi Hendro Wijaya (AHW) mantan Sekda Gresik juga mendapat jabatan baru sebagai Staf Ahli Bupati Bidang Hukum, Politik dan Pemerintahan.

Sementara itu, Kepala Bappeda Pemkab Gresik, Hermanto Sianturi yang dimutasi ke Staf Ahli Bupati Bidang Fisik dan Prasarana. Dalam jajaran staf ahli Hermanto tidak sendiri dia juga ditemani Darmawan

yang sebelumnya duduk sebagai Sekretaris DPRD Gresik.

Bupati Gresik, Fandi Akhmad Yani nomenyampaikan jika saat ini eranya yang dibutuhkan adalah pejabat yang mampu berjuang di tengah pandemi Covid 19.

“Kondisi sosial politik ekonomi semuanya terpukul oleh pandemi covid 19 dengan penyegaran baru, mudah mudahan semangat baru arus baru terus dilakukan. Tujuannya hanya satu yaitu membawa Gresik baru yang lebih bermanfaat dan berkah,” kata Yani.

Dalam sambutannya Gus Yani ini menyampaikan selamat kepada semua pejabat yang dilantik. Dia berharap agar para Pejabat yang baru dilantik ini harus punya menset pejuang.

“Kali ini kita bersama-sama berjuang untuk menciptakan Gresik baru yang bisa dirasakan oleh masyarakat. Semoga anda semua sukses dan amanah,” katanya. [eri]

Sebab, bansos yang bersumber pada anggaraan Belanja Tak Terduga (BTT) dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim) Tahun 2020, disinyalir berdampak ketakutan Dinsos Kabupaten Malang untuk menggulirkan program bansos yang bersumber pada anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) kabupaten setempat.

Hal ini yang disampaikan, Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Malang Zia Ulhaq, Senin (30/8), kepada wartawan. Dikatakan, dari temuan BPK itu tidak menutup kemungkinan membuat Dinsos Kabupaten Malang ketakutan, dan lebih memilih untuk hanya menyalurkan program bansos dari Pemprov Jatim atau Pemerintah Pusat.

“Ya memang kelihatan ketakutan, dan buktinya Dinsos tidak mengambil BTT. Padahal, Dinsos sangat kita butuhkan kehadirannya di masyarakat, untuk menyalurkan bansos ditengah Pandemi Covid-19 seperti sekarang ini,” paparnya.

Dia menegaskan, Dinsos itu telah memiliki Policy atau aturan sendiri. Dan itu terlihat dari evaluasi penanganan Covid-19 sebelumnya, dan Dinsos tidak banyak mengambil BTT, karena bisa saja ada ketakutan untukm menyalurkan.

Karena tidak menutup kemungkinan ada unsur kesengajaan dalam perkara temuan tersebut. Sebab ada beberapa hal yang menjadi temuan juga menjadi rujukan untuk melakukan sebuah audit. Salah satunya adalah ada unsur kesengajaan, padahal Pandemi Covid-19 ini kita semua tidak tahu kapan berakhir.

“Jika Dinsos Kabupaten Malang tidak menyerap anggaran BTT untuk bansos bagi

Masa Pandemi, Pemkot Manfaatkan Lahan BTKD untuk Ketahanan Pangan

Tes Kompetensi CPNS Sampang Direncanakan Bulan Depan Sampang, Bhirawa Para peserta seleksi CPNS 2021 yang telah lolos tahap administrasi menunggu jadwal pelaksanaan tes Seleksi Kompetensi Dasar (SKD).

Akan tetapi, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) di Kabupaten Sampang belum mengumumkan jadwal tes SKD. Padahal Badan Kepegawaian Negara (BKN) sudah mengumumkannya yakni dilaksanakan pada 2 September 2021 mendatang.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala BKPSDM Sampang, mengatakan bahwa untuk jadwal yang diinformasikan BKN untuk wilayah regional.

“Sedangkan untuk di daerah rencananya tanggal 14 September 2021, namun untuk kepastiannya masih menunggu Rakor dari pusat,” ujarnya, Senin (30/8/21).

Bila nantinya jadwal tersebut sudah tentukan, pihaknya akan segera mengumumkan di halaman web resmi BKPSDM Sampang. Tentunya langkah itu sama dengan informasi lainnya terkait seleksi CPNS yang sudah diumumkan sebelumnya.

Adapun teknisnya, kata Arif Lukman tidak akan jauh berbeda dengan yang diumumkan BKN kemarin, seperti ada tiga sesi pelaksanaannya.

“Teknis pasti hampir sama, tapi nunggu hasil dari Rakor dulu,” ucapnya. Sementara, untuk lokasi pelaksanaan SKD tahun ini direncanakan sama dengan tahun sebelumnya yakni, di Gedung SMP Negeri 1 Sampang. [lis]

masyarakat, akhirnya kita juga meragukan peran Dinsos untuk memberikan perlindungan terhadap masyarakat, artinya kualitasnya juga jeblok,” tegas Zia. Sehingga, kata dia, pihaknya sangat menyayangkan Dinsos yang cenderung hanya memilih menyalurkan program bantuan dari Pemerintah Pusat maupun Pemprov Jatim, ketimbang menggulirkan program bantuan sendiri.

Sedangkan anggota dewan juga siap jika Dinsos mengajukan tambahan dana untuk kepentingan penyaluran bansos bagi masyarakat Kabupaten Malang. Sehingga dengan adanya ketakutan Dinsos itu, maka penyaluran bansos ditengah Covi-19 ini menjadi terhambat.

“Saat ini masyarakat Kabupaten Malang yang terdampak Covid-19 sangat membutuhkan bansos. Sehingga dibutuhkan kecepatan dalam menyalurkan bansos, karena anggaran bansos yang bersumber pada APBD sudah ada dan tinggal menyalurkan saja,” tegas Zia. Perlu diketahui, berdasarkan LHP BPK Tahun 2021, dalam proses penyaluran bansos di Kabupaten Malang, BPK telah menemukan adanya pengeluaran di luar kontrak dengan 9 penyedia, yang nilainya mencapai Rp862,5, juta.

Sedangkan rinciannya selisih lebih pembayaran tersebut, seperti pada CV CBP sebesar Rp 116.995.250, CV ABL sebesar Rp 106.478.500, CV SK sebesar Rp 64.026.250, CV MB sebesar Rp 105.656.250, CV SM sebesar Rp 107.226.000, CV RJ sebesar Rp 74.617.750, CV MB sebesar Rp 192.383.500, CV.SM sebesar Rp 75.365.250, dan CV PJA sebesar Rp 19.751.250. [cyn]

zainal ibad/bhirawa

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi saat panen padi di halaman Balai Kota Surabaya. Disama pandemi ini, pemkot memanfaatkan lahan BTKD untuk memperkuat ketahanan pangan.

Pemkot Surabaya, Bhirawa Pemkot Surabaya melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKKP) terus memanfaatkan lahan bekas tanah kas desa (BTKD) untuk

memperkuat ketahanan pangan di masa pandemi Covid-19 ini. Di Surabaya, ada sebanyak 18 lahan BTKD yang dimanfaatkan untuk menanam tanaman pangan.

Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kota Surabaya, Yuniarto Herlambang memastikan pihaknya terus memanfaatkan lahan kosong seperti lahan

BTKD untuk memperkuat ketahanan pangan di Kota Pahlawan.

Bahkan, sebanyak 18 lahan BTKD yang tersebar di berbagai titik di seluruh Surabaya sudah ditanami berbagai tanaman pangan. Adapun 18 lahan BTKD itu adalah BTKD Jambangan, Kelurahan Sumber Rejo, Sambikerep, Lakarsantri, Kelurahan Jeruk RW 03, Persil 12 RW 13 Kelurahan Kebraon, Rusun Warugunung, Kecamatan Wonocolo, Tambak wedi, Bangkingan, Kutisari Indah Utara, Kutisari Indah Utara VIII Dekat Pasar, Pakal Jalan Kauman, Taman Balas Klumprik, Wonocolo 2, Medokan Asri, Wonocolo 3, Medayu Kosagra Rungkut.

“Sedangkan tanaman pangan yang sudah kami tanam diantaranya ubi kayu, talas, ubi jalar, pisang, padi, jagung manis, sorgum, jagung bisi dan berbagai tanaman lainnya,” kata Herlambang, Senin (30/8).

Menurut Herlambang, pada saat akan membuka lahan BTKD itu, DKPP selalu melibatkan lurah, camat, LPMK dan juga masyarakat. Bahkan, ketika melakukan penanaman pihaknya juga melibatkan masyarakat, sehingga perlahan mereka banyak yang tertarik untuk mengelola lahan BTKD itu. [iib]

LEGISLATIF Ketua DPRD Angkat Bicara Terkait Pemotongan Tunjangan ASN

Selasa Wage, 31 Agustus 2021

Halaman 3

Malang, Bhirawa Menanggapi polemik pemotongan tunjangan ASN, ditanggapi Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Malang, I Made Rian Diana Kartika.

Made sangat menyesalkan kebijakan pemotongan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) ASN sebesar 15 persen.

Pihaknya sejak awal tidak merestui langkah yang diambil Wali Kota

Malang ini untuk membantu biaya penanganan Covid-19.

Pasalnya, masih banyak cara yang bisa dilakukan untuk menambah anggaran penanganan

Covid-19 di Kota Malang. “Pemotongan TPP ASN sebesar 15 persen sangat kami sesalkan. Diawal wacana pemotongan, DPRD Kota Malang sudah tidak setuju dan sudah kami komunikasikan dan dapat diterima. Tapi ternyata tetap akan dilakukan,” kata Made kepada wartawan, pekan kemarin.

Menurutnya, Pemkot Malang harus berhati-hati dalam mengambil

kebijakan pemotongan hak ASN karena berpotensi memunculkan masalah baru.

“Kontroversi ini sudah terkait dengan hak individu ASN. Karena kalau bicara masalah terdampak, tidak ada lapisan masyarakat yang tidak terdampak pandemi ini,” terang Made.

Secara tegas dia mengingatkan, mekanisme pemotongan harus jelas

dasarnya agar tidak bertentangan dengan Undang-Undang yang ada.

“Penggunaannya seperti apa harus jelas, pelaporannya juga. Jika ada yang tidak puas dari penggunaan anggaran itu, maka bisa memunculkan gugatan di kemudian hari,” tandasnya.

Apa yang disampaikan Made ini bukan tanpa alasan. Sebab pihaknya mendengar adanya keberatan dari para ASN. “Ini menunjukan pola

komunikasi yang kurang baik dan sangat kontroversial,” tuturnya.

Pihaknya menambahkan, seharusnya para ASN tetap bekerja dengan tenang tanpa dihantui oleh pemotongan hak mereka. “Kalau alasan untuk neramal dan berbagi setiap bulan, mereka sudah dipotong lewat Baznas. Itu saja dimanfaatkan secara optimal dulu, kita juga belum tahu berapa saldo di Baznas saat ini,”pungkas made mempertanyakan. [mut]

KILAS DEWAN

Tak punya Bukti Kepemilikan GOCI Mangkir Panggilan DPRD DPRD Surabaya, Bhirawa Dugaan Golden City (GOCI) mencaplok tanah milik alm.

Parlian di wilayah Dukuh Pakis kian terang benderang. Golden City terkesan mokong, pihaknya kesekian kali tidak memenuhi panggilan dari Komisi C DPRD Kota Surabaya.

Komisi C DPRD Kota Surabaya kembali menggelar hearing menindaklanjuti pengaduan warga terkait berdirinya pagar di atas lahan, Senin (30/8).

Dihadiri Bagian Hukum Pemkot Surabaya, Camat Dukuh Pakis dan ahli waris almarhum Parlian di ruang Badan Anggaran DPRD Kota Surabaya.

“Yang jelas Goci tidak punya bukti alas hak. Bahkan, sekian kali kita panggil tidak hadir dan sampai hari ini pun juga tidak bisa menunjukkan bukti lain kepemilikan alas hak tersebut,” tegas Ketua Komisi C Baktiono usai memimpin rapat tersebut.

Soal pengaduan warga terkait tanah dipagari Golden City di wilayah Kecamatan Dukuh Pakis ini. Sebelumnya, Komisi C DPRD Kota Surabaya telah memfasilitasi selama setahun.

Mulai melakukan pengumpulan data-data yang ada, dan yang terakhir melaksanakan tinjauan langsung di Kantor Dukuh Pakis di saksikan seluruh pihak terkait.

“Saat itu Golden City akan membuktikan bahwa lahan yang telah dipagari milik warga itu benar-benar miliknya. Tapi sampai di sana pihaknya tidak bisa menunjukkan alat bukti kepemilikan tanah tersebut. Bahkan membawa sertifikat titik lokasinya tidak di situ,” ungkap Legislator PDI Perjuangan ini kepada wartawan. [dre]

andre/bhirawa

Komisi C DPRD Kota Surabaya kembali menggelar hearing menindaklanjuti pengaduan warga terkait berdirinya pagar di atas lahan, Senin (30/8).

gegeh bagus setiadi/bhirawa

Sekretaris DPD Golkar Jatim Sahat Tua Simanjuntak didampingi Kodrat Sunyoto memberikan semangat salah satu mahasiswa UWP yang takut divaksin, Senin (30/8) kemarin.

Jelang PTM, Golkar Jatim Vaksinasi Dosen dan Mahasiswa UWP Surabaya, Bhirawa DPD Partai Golkar Jatim menggelar serbuan vaksinasi bagi dosen dan mahasiswa di Universitas Wijaya Putra (UWP) Surabaya, Senin (30/8) kemarin.

Hadir dalam giat tersebut Sekretaris DPD Golkar Jatim Sahat Tua Simanjuntak dan Ketua Fraksi Golkar DPRD Jatim Kodrat Sunyoto mewakili Ketua DPD Golkar Jatim M Sarmuji.

Sahat mengatakan, vaksinasi ini merupakan wujud pengabdian DPD Partai Golkar bekerja sama dengan kalangan pendidikan. Serbuan vaksin ini, kata Sahat yang juga Wakil Ketua DPRD Jatim, juga diharapkan

menjadi salah satu upaya mendukung terciptanya herd immunity dengan total warga tervaksin 80 persen.

Ia berharap dengan kerja sama seluruh elemen angka prosentase vaksinasi di Jatim bisa menyentuh di angka 50 persen. ”Agar target vaksinasi bisa lebih 50 persen skala Jatim,” kata Sahat.

Pada kesempatan yang sama, Rektor UWP Dr Budi Endarto mengapresiasi vaksinasi yang diinisiasi Golkar Jatim. Total 500 dosis vaksin Sinovac. Setidaknya masih kurang 1000 dosis agar seluruh civitas akademika tervaksin.

Ia mengatakan, momen tersebut bertepatan saat kementerian telah memberikan lampu hijau diberlakukannya Pembelajaran Tatap Muka (PTM).

“Momen ini sangat pas, begitu dapat informasi DPD (Partai Golkar, red) langsung memfasilitasi,” terangnya. Dr Budi menambahkan, sejumlah mahasiswa asal NTT dua bulan lalu saat pandemi gelombang kedua, terpapar Covid-19. Kampus kemudian membuat ruang isolasi mandiri.

Mahasiswa yang berasal dari luar pulau mendapat prioritas utama karena mereka sudah satu setengah tahun tersandera dengan adanya pandemi.

Mereka dititipkan pendidikan di UWP dan tidak bisa pulang kampung. Kampus menjamin pendidikan dan kesehatan mahasiswa. ”Allah memberikan jalan melalui DPP. Kekhawatiran orang tua mereka Insya Allah dengan vaksinasi ini akan sedikit melegakan apalagi persiapan PTM segera dimulai,” tandasnya.

Menanggapi hal itu, Sahat mengatakan, secara khusus ia akan mencoba meminta kepada Pemprov agar menambah vaksin bagi dosen dan mahasiswa agar seluruh mahasiswa dan dosen bisa tervaksin. [geh]

Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur

Serentak Dimulai Hari ini, 696 Ribu Lebih Siswa Ikuti PTM SMA/SMK dan SLB se Jatim Kolaborasikan Penerapan Hybrid Learning dalam Pembelajaran Tatap Muka

Pelaksanaan pembelajaran tatap muka (PTM) terbatas jenjang SMA/SMK di Jatim, serentak digelar Senin (30/8).

Pelaksanaan ini diikuti 696.183 ribu siswa dari 2.563 lembaga dengan kapasitas kelas maksimal 50 persen. Metode hybrid learning diterapkan dalam kolaborasi pembelajaran tatap muka (PTM) di sekolah dan pembelajaran daring. Gubernur Khofifah Indar Parawansa mengecek langsung PTM hari pertama di SMK Negeri 7 Surabaya.

“Kita memulai pembelajaran tatap muka di 2.563 unit pendidikan SMA/SMK dan SLB. Ada 696 ribu sekian siswa SMA/SMK dan SLB yang masuk hari ini secara terbatas bertahap,” kata Khofifah di SMK Negeri 7 Surabaya Jalan Bubutan Surabaya.

Khofifah menyebut PTM terbatas ini digelar di 20 kabupaten/kota di Jatim yang telah menerapkan PPKM Level 2 dan 3.

Sedangkan di wilayah PPKM level 4, PTM secara terbatas belum digelar.

“Jumlah ini adalah jumlah yang mewakili 20 kabupaten/kota yang masuk pada PPKM level 3 dan dua. Hari ini kan hari terakhir PPKM level 4 di seluruh Indonesia akan dievaluasi sore nanti, jikalau nanti sore ada evaluasi, maka kita akan evaluasi kembali,” tambahnya.

Khofifah menambahkan PTM terbatas ini digelar sesuai SOP. Para siswa yang akan masuk ke sekolah diwajibkan memakai masker, dicek suhunya hingga mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir.

Selain itu, setiap kelas hanya berkapasitas 50 persen.

Pada PTM terbatas, SMKN 7 Surabaya prioritaskan siswa kelas 3 yang tengah menjalani Uji Kompetensi Profesi. Kegiatan ini pun ditinjau langsung oleh Gubernur Khofifah yang didampingi Kadindik Jatim, Wahid Wahyudi.

Gubernur Khofifah didampingi Kepala Dindik Jatim, Wahid Wahyudi dan Kepala SMKN 7 Surabaya Bambang Purwo “PTM terbatas hanya digelar dua kali Khofifah menegaskan, pada pelak“Saya minta Kepala Dinas Pendidikan dalam seminggu sesuai Inmendagri sanaan PTM terbatas, ijin orangtua Jatim (Wahid Wahyudi) dan dinkes untuk nomo 35 tahun 2021. Pembelajaran menjadi prasyarat. Sebab vaksinasi vaksinasi pelajar. Karena stok tidak terlalu akan dilakukan maksimal empat jam siswa belum tuntas hingga saat ini. banyak. Maka kepada siswa yang kelas pelajaran, masing- masing mata Namun, ia meyakinkan untuk siswa yang 10 dan 11 saya mohon bersabar. Karena pelajaran selama 30 menit atau hanya belum melakukan vaksinasi, akan segera kita ingin memprioritaskan vaksinasi kelas dua jam,” jelasnya. diupayakan percepatan vaksinasi.

12 SMA/SMK agar lebih maksimal PTM terbatas juga dilakukan SMAN 2 Lamongan. Pada kesempatan ini, Wagub Emil Elestianto Dardak meninjau langsung pelaksanaan PTM dan berkomunikasi dengan siswa yang mengikuti pembelajaran Hybrid learning.

meninjau pelaksanaan PTM terbatas bertahap di mengikuti proses pembelajaran. Sambil menunggu droping secara lebih maksimal,” jabar Khofifah.

Khofifah juga menyebut, dengan kapasitas 50 persen PTM terbatas, maka penerapan metode pembelajaran menggunakan hybrid learning. Dengan kata lain, siswa yang belajar dari rumah bisa mengikuti belajar daring, dengan materi yang sama saat tatap muka.

Vaksinasi Siswa SMA/SMK dan SLB Baru Capai 12 Persen Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan (Dindik) Jatim, Wahid Wahyudi menuturkan untuk pelaksanaan PTM ini salah satu syarat dan SOP sekolah sudah lengkap.

Termasuk pembentukan satgas Covid-19 di lingkup sekolah. Syarat wajib lainnya, guru dan tendik harus wajib divaksin.

“Alhamdulillah untuk guru di Jatim sudah 88 persen divaksin. Tinggal 12 persen yang

SMKN 7 Surabaya. belum karena beberapa kendala. Seperti darah tinggi. Siswa masih relatif sedikit yang vaksin baru 12 persen. Karenanya bu gubernur memberikan arahan kepada bupati walkot se Jatim agar meaksanakan vaksinasi bagi siswa,” jelasnya.

Wahid menyebut, pelaksanaan PTM terbatas dilaksanakan serentak mulain Senin (30/8). Namun, berdasarkan laporan yang diterima dari dinas kab/ kota, untuk jenjang SD dan SMP baru sekitar 90 persen sudah melakukan PTM. “Yang 10 persen bupati walkot masih melakukan koordinasi dengan dinkes terkait. PTM akan disesuikan perkembangan wilayah. Jika kab kota tertentu berubah merah, maka PTM terbatas dihentikan. Begitupun sebaliknya. Harus ada rekomendasi dari satgas Covid-19 setempat dan ijin dari orangtua yang utama,” pungkasnya. [ina*]

OPINI

Selasa Wage, 31 Agustus 2021

TAJUK

Ujicoba Masuk Sekolah MEMINIMALISASI risiko pandemi dengan mentaati protokol kesehatan menjadi “prosedur wajib” memulai ujicoba pembelajaran tatap muka. Masuk sekolah hanya berlaku pada kawasan yang melaksanakan PPKM level 3, 2, dan 1.

Serta seluruh guru (dan tenaga administrasi) harus sudah divaksinasi. Juga dibawah supervisi Satgas CoViD-19. Namun partisipasi kehadiran di sekolah tetap bergantung pada “keberanian” orangtua murid. Kesehatan dan keselamatan menjadi prioritas seluruh warga sekolah.

Sekolah tatap muka bisa dihentikan sementara selama 3 hari, manakala terjadi peningkatan kasus CoViD-19 pada skala mikro (kelurahan) lokasi sekolah. Walau sudah boleh masuk kelas, pembelajaran tatap muka (PTM) masih dilakukan terbatas. Terutama ruang kelas hanya boleh diisi separuh kapasitas, maksimal 15 murid. Seluruh tenaga pendidik, dan murid wajib mematuhi Prokes (protokol kesehatan). Terutama 3M, mengenakan masker secara benar, mencuci tangan dengan sabun, dan menjaga jarak antar-murid.

Ujicoba sekolah TPM dilakukan setelah pandemi menunjukkan tren penurunan selama dua pekan berturut-turut selama bulan Agustus. Juga berdasar SKB (Surat Keputusan Bersama) 4 Menteri. Yakni, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Dalam Negeri, serta Kementerian Agama, dan Kementerian Kesehatan. Juga telah diterbitkan panduan sekolah PTM terbatas. Berlaku untuk jenjang pendidikan dasar hingga perguruan tinggi. Termasuk Sekolah Luar Biasa (SLB).

Di berbagai daerah, sesungguhnya telah dilakukan ujicoba sekolah PTM, pada April 2021 lalu. Namun tak dinyana, terjadi lonjakan kasus positif CoViD-19 sejak sepekan akhir Mei. Setiap hari sepanjang bulan Juni hingga Juli, terjadi pecah kasus sampai 54 ribu per-hari. Ujicoba sekolah PTM terhenti oleh pelaksanaan PPKM level 4, dengan pembatasan sangat ketat seluruh kegiatan masyarakat. Tak terkecuali sektor pendidikan, kembali melaksanakan sekolah daring.

Sekolah PTM saat ini telah disiapkan lebih seksama di setiap sekolah. Juga disupervisi Dinas Kesehatan (selaku Satgas penanganan CoViD-19), serta Dinas Pendidikan di setiap kabupaten dan kota. Dalam SKB 4 Menteri, disebutkan pertimbangan, “Berdasarkan hasil evaluasi Pemerintah, terdapat kebutuhan pembelajaran tatap muka dari peserta didik yang mengalami kendala dalam melaksanakan pembelajaran jarak jauh.”

Terdapat frasa kata “kendala” diantaranya berupa kepemilikan (dan penguasaan) smartphone kalangan orangtua, serta sinyal sambungan internet. Walau telah diberikan subsidi pulsa paket data internet. Namun belum seluruh kawasan perdesaan bisa menikmati sambungan internet yang baik dan lancar. Sehingga di berbagai daerah banyak tenaga pendidikan harus lebih keringat mendatangi rumah orangtua murid untuk memberikan lembar “tugas belajar” di rumah.

Sekolah PTM terbatas tidak sembarang dilaksanakan.

Daerah dengan PPKM level 4, belum diizinkan. Di seantero Jawa dan Bali, masih terdapat 52 daerah PPKM level 4.

Termasuk 3 kabupaten, dan 1 kota di Jawa Timur. Namun diperkirakan tidak lama (sekitar sepekan mendatang) akan menyusul masuk sekolah tatap muka terbatas. Prinsip ke-hati hati-an (kesehatan dan keselamatan jiwa) akan mengiringi hak setiap anak memperoleh pendidikan. Seluruh “warga sekolah” (guru dan murid) wajib dilindungi dalam melaksanakan hak dan kewajiban.

Orangtua murid, dan peserta didik nampak bergembira menjalani sekolah PTM, walau hanya berlangsung selama 3-4 jam sehari. Terutama murid SD kelas 1 yang mengenakan seragam baru. Begitu pula murid kelas 7, dan kelas 10, bisa bertemu guru dan kawan yang selama ini hanya melalui kelas virtual. Prokes, dan vaksinasi menjadi prosedur standar proses pendidikan. Termasuk menunda berangkat ke sekolah manakala nampak gejala sakit.

Pada saatnya, setiap murid wajib kembali masuk ruang kelas, setelah akhir pandemi. [*]

Sorotan Publik

Semua tanggapan baik berupa saran dan kritik atas wajah dan kinerja birokrasi kita dalam memberikan pelayan publik dapat dikirim melalui email: harian_bhirawa@yahoo.com atau manfaatkan fasilitas surat pembaca di www.harianbhirawa.co.id atau telp ke (031) 5470650 atau faks (031) 5343359. Untuk setiap email harap disertakan nomor telpon (untuk konfirmasi ulang).

Menelaah BPN di Tengah Sengkarut Impor BADAN Pangan Nasional (BPN) dari awal dibentuk bertujuan untuk membatu upaya peningkatan produksi dan stabilisasi harga, yang endingnya diharapkan dapat membawa dampak pada menurunan volume impor pangan. Namun sayang, Badan yang resmi dibentuk Presiden Jokowi melalui Peraturan Presiden Nomor 66 tahun 2021 tentang Badan Pangan Nasional per tanggal 29 Juli 2021 tersebut, Justru kini tengah menjadi pembicaraan sekaligus sorotan publik.

Pasalnya, impor pangan yang dilakukan oleh pemerintah hingga saat inipun masih tergolong tinggi.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, sejak Januari-Juni 2021 atau sepanjang Semester I-2021, Indonesia telah melakukan impor pangan hingga US$ 6,13 miliar atau setara dengan Rp 88,21 triliun. Komoditas pangan yang diimpor oleh Indonesia terdiri dari berbagai jenis daging, susu, kopi, teh, hingga bahan pangan seperti cabai, bawang putih, lada, kedelai, serta jagung, gandum, tepung gandum, minyak goreng, mentega, kentang, kelapa, kelapa sawit. Hingga berbagai jenis rempahrempah juga diimpor oleh Indonesia, seperti cengkeh, kakao, tembakau, dan ubi kayu. (Republika, 29/8/2021).

Melihat masih tingginya tingkat impor pangan tersebut, maka sudah semestinya BPN mampu membuat kebijakan sektor pangan dalam negeri agar lebih efektif dalam mendorong pemenuhan cadangan pangan dari produksi lokal, seperti yang tertera jelas dalam bunyi Pasal 2 Perpres 66 tahun 2021.

Termasuk bertugas untuk koordinasi, penetapan kebijakan dan ketersediaan pangan, stabilisasi harga dan pasokan pangan, pelaksanaan pengadaan, pengelolaan dan penyaluran cadangan pangan, pelaksana pengendalian kerawanan pangan, pembenihan hingga bimbingan teknis dan supervisi atas pangan.

Selebihnya, agar kinerja BPN ini maksimal maka perlu terus dikawal agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan dengan lembaga lain. Pasalnya, sistem ketahanan pangan ini sangatlah kompleks dan membutuhkan koordinasi lintas-kementerian, yang kuat. Mulai dari isu pertanian di hulu, industri pengolahan pascapanen, distribusi dan logistik, keamanan dan kualitas, pola konsumsi masyarakat, perdagangan pangan dan tata niaga komoditas. Dari situlah, endingnya BPN harus mampu memperkuat ketahanan pangan.

Dyah Titi Muhardini Dosen FPP Universitas Muhammadiyah Malang

HARIAN

PENDIRI : Alm. H. Moch. Said PENASIHAT HUKUM: Poerwanto, SH, MH

Halaman 4

Wacana Urgensi Amandemen UUD 1945 Ketepatan waktu amendemen UUD 1945 Amendemen atau perubahan konstitusi merupakan sesuatu yang tidak asing dalam kajian hukum konstitusi. Secara umum, perubahan dan kebebasan beragama konstitusi dimaksudkan Oleh : masih banyak terjadi untuk merespon perubaAni Sri Rahayu pelanggaran, maka bisa han-perubahan tertentu dibilang persoalan terseyang mengharuskan pebut menjadi hal yang rubahan itu dilakukan. urgen untuk diperhatikan bangsa ini, Dengan demikian, dapat dikatakan yang selebihnya serius bagi bangsa bahwa perubahan suatu konstitusi ini untuk memunculkan persepsi digunakan untuk memenuhi tuntutan mendasar bahwa norma hukum yang zaman agar aturan yang termuat dalam mengatur seputar kehidupan beragama konstitusi tidak ketinggalan zaman. dan berkepercayaan belum sepenuhIntinya lagi, perubahan konstitusi nya sempurna. merupakan konsekuensi dari teori Belum lagi, seandainya disusul konstitusi dimana konstitusi merupadengan berbagai persoalan yang di- kan ‘resultante’ dari keadaan politik, akibatkan oleh ketidaksempurnaan ekonomi, sosial, dan budaya (Polekmodel penormaan tersebut, termasuk sosbud). Oleh sebab itu, konstitusi model penormaan dalam menjamin menggambarkan kebutuhan dan jawahak dan kebebasan beragama dalam ban atas persoalan yang dihadapi saat konstitusi. Hal ini karena peraturan itu (ketika konstitusi dibuat). Mengperundang-undangan yang bersifat ingat kondisi kehidupan masyarakat teknis dan berada di bawah konstitusi yang bergerak dinamis dan berubah, merupakan peraturan pelaksana dari kebutuhan masyarakat juga akan apa yang diatur dalam konstitusi. berubah. Pada dasarnya, konstitusi Kondisi tersebut bisa dipastikan akan yang disusun merupakan ‘resultante’ menghadirkan banyak reaksi dari Poleksosbud tertentu sehingga konstiwarga negara untuk melakukan pe- tusi juga harus terbuka kemungkinan rubahan UUD NRI 1945. untuk diubah. Sekaligus, berlaku Jadi, adanya hukum yang belum sebaliknya amendemen UUD 1945 dapat diselesaikan dengan baik. Di juga bisa tidak perlu dan urgen untuk samping itu, perkembangan kehidupan dilakukan. Lebih detailnya, berikut ini bernegara yang begitu dinamis se- beberapa alasan yang bisa disampaimestinya direspon dengan mengubah kan oleh penulis, mengapa amendekonstitusi agar mampu mengikuti men Undang-Undang Dasar (UUD) perkembangan zaman. Alasan-alasan 1945 tidak perlu dilakukan. mendasar tersebut pada dasarnya dapat Pertama, situasi saat ini mengdijadikan modal dasar atas keinginan gabarkan bahwa bangsa ini tengah mengubah UUD NRI 1945. Perso- murni mengadapi persoalan pandemi alannya, jika terperhatikan masalah covid-19 dengan berbagai dampakbesar bangsa Indonesia yang paling nya, sehingga situasi saat ini tidak nyata dalam dua tahun terakhir ialah ada urgensi atau kondisi darurat pandemi Covid-19. Wabah virus co- yang mengharuskan UUD 1945 rona ini menyebabkan krisis ekonomi, diamendemen. Urgensi saat ini yang bertambahnya penduduk miskin, dan harus diselesaikan adalah bagaimana masalah sosial lainnya. Itu artinya, mengatasi kondisi ekonomi dan kemasalah tersebut bukan karena UUD sehatan yang tengah terpuruk akibat atau akibat tidak adanya GBHN atau pandemi Covid-19. Kalau kita bicara kini disebut PPHN. Berangkat dari covid berarti memerlukan konsentrasi realitas itulah, bangsa ini harus bijak dari semua lembaga lembaga negara, sebelum mengamendemen UUD agar kita lepas merdeka dari covid ini, 1945. bukan justru mengusulkan amende-

Belakangan ini, ranah jagad politik Tanah Air tengah diramaikan dengan wacana urgensi Amandemen UUD 1945.

Persoalannya, adalah apakah masalah besar bangsa dan negara saat ini, bersumber dari konstitusi atau UndangUndang Dasar 1945, sampai-sampai harus ada wacana untuk mengamendemennya, itulah pertanyaan yang memang harus terjawab.

N

ah, melalui rubrik opini inilah penulis berusaha ingin mengulas wacana urgensi tidaknya amendemen UUD 1945 saat ini untuk dilakukan.

Bijak mengamendemen UUD 1945 Situasi yang terjadi di negeri ini, jika terperhatikan masalah besarnya bangsa Indonesia dalam dua tahun terakhir ialah pandemi Covid-19. Wabah virus corona ini menyebabkan krisis ekonomi, bertambahnya penduduk miskin, dan masalah sosial lainnya. Pertanyaannya adalah apakah masalahmasalah tersebut karena UUD atau akibat tidak adanya Garis Besar Haluan Negara (GBHN) atau kini disebut Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) sehingga timbul rencana perubahan konstitusi.

Ada sebagian pihak menilai bahwa tidak adanya GBHN itu mengakibatkan tidak konstannya proses pembangunan, sehingga memberikan dampak selalu berubah-ubah. Mungkin boleh kita tanya, yang berubahubah atau tidak konstan itu gara-gara konstitusinya atau gara-gara politiknya yang berubah-ubah. Situasi saat ini, justru mengilustrasikan atau menggambarkan bahwa para politikus lah yang memandang persoalan bangsa dan negara secara lima tahunan sehingga proses pembangunan pun tidak konstan. Sedangkan, konstitusi berlaku dalam jangka panjang.

Terlebih persoalan yang akhir-akhir ini terjadi tidak mencerminkan kalau Negara sedang mengalami pelanggaran terhadap jaminan dan penegakan atas prinsip hak dan kebebasan beragama. Itu artinya, persoalan yang saat ini dihadapi Indonesia bukanlah karena UUD. Berlaku sebaliknya, jika kondisi negara dalam memberikan jaminan dan penegakan atas prinsip hak

P

men UUD 1945 ditengah situasi yang kurang tepat.

Kedua, wacana pembahasan amendemen UUD 1945 saat ini, justru bisa membuka potensi pelemahan terhadap sistem presidensial, pasalnya dengan memasukkan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) akan bisa melemahkan posisi presiden. Pasalnya, adanya haluan negara yang ditetapkan di pundak presiden tersebut akan dikontrol ketat oleh parlemen (MPR, DPR, dan DPD). Hal itulah, yang menurut hemat penulis bisa melemahkan sisi presidensial atau paling tidak akan mengubah kriteria karateristik presidensial yang kita anut dalam UndangUndang Dasar Ketiga, terkait pembahasan PPHN, jika Ketua MPR bersikeras ingin memasukan haluan negara sebaiknya tetap menggunakan UU No 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025.

Pasalnya, UU tersebut masih memiliki kekurangan, sebaiknya diubah saja UU tersebut terlebih dulu dibanding harus mengamendemen UUD 1945.

Keempat, jika saat ini MPR membuat GBHN atau PPHN yang harus dipatuhi presiden, maka posisi MPR di atas presiden. Hal tersebut, sejatinya menyalahi demokrasi karena mandat yang diberikan rakyat kepada anggota MPR setara dengan mandat yang diberikan kepada presiden. Itu artinya, jika presiden dipilih MPR, maka menurut logika penulis sebagai bentuk yang menyalahi prinsip demokrasi presidensial karena presiden bergantung pada MPR. Pasalnya, GBHN atau PPHN dan pemilihan presiden oleh MPR itu berpotensi mengubur demokrasi presidensialisme saat ini.

Atas alasan-alasan dan argumentasi hukum tersebut itulah, usaha-usaha dan langkah ilmiah untuk mengkaji dan menalaah seputar wacana dan urgensi perubahan UUD NRI 1945 saat ini penting dilakukan agar wacana yang berkembang di masyarakat tidak sekedar menjadi wacana tanpa analisis dan pembahasan yang memadai.

Dosen PPKn (Civic Hukum) Univ. Muhammadiyah Malang

Melek Demokrasi di Masa Pandemi

enetapan status pandemi oleh World Health Organization (WHO) yang disebabkan oleh corona virus desease 2019 (Covid-19) pada 11 Maret 2020 lalu, memberikan dampak yang signifikan dalam perubahan sistem tatanan sosial dunia.

Perubahan tersebut mengharuskan adanya diskursus dalam membentuk tatanan kehidupan sosial yang baru, termasuk Indonesia.

Menjadi barang tentu juga bahwa perubahan sosial memicu warna regulasi demokrasi politik baru, baik melalui pemerintah ataupun para elit politik. Pola perilaku dan kebiasaan baru dalam masyarakat di tengah pandemi menghasilkan produk pemikiran yang harus relevan pula untuk mewujudkan misi kesejahteraan masyarakat.

Kebijakan pemerintah yang terjadi selama pandemi ini sering mengalami kontroversi di kalangan publik, mulai dari para akademisi, aktivis, ataupun kelompok lain yang terlibat langsung terhadap kebijakan pemerintah di tengah berlangsungnya pandemi Covid-19.

Pasalnya, beberapa fenomena yang terjadi di beberapa tahun terakhir ini cenderung membuka peluang intervensi kepentingan pribadi atau kelompok yang berlabel kepentingan Negara. Sebut saja Revisi UU KPK, RUU Cipta Kerja/Omnibus Law, dan aspek lain di dalamnya yang diklaim memberikan keuntungan sepihak. Dapat dikatakan kejadian ini adalah bentuk nyata bahwa demokrasi di negara ini mengalami dekadensi.

Jika dilihat secara substansi, demokrasi di Indonesia mengalami

Rancangan Undangbanyak penurunan selama Undang Kitab Undangmusim pandemi ini berUndang Hukum Pilangsung. Sebagaimana dana (RUU KUHP) yang dirilis oleh EIU menjelaskan bahwa (Economist Intelligence presiden merupakan Unit), indeks demokrasi lambang kehormatan di Indonesia di tahun 2020 negara yang harus dimenduduki peringkat kejaga harkat dan mar64 dari 167 negara dengan tabatnya. RUU KUHP skor 6.30 yang pada tahun Oleh: mendapatkan kekuatan sebelumnya mendapatkan Lailur Rahman legitimasi dikarenakan skor 6.48 dengan peringtelah masuk ke dalam kat yang sama.

Program Legislasi NaArtinya Indonesia masuk dalam kategori flawed democ- sional (Prolegnas) 2021 yang dikejar racy atau demokrasi tidak sempurna pengesahaannya di tahun ini.

Namun, pasal tersebut menjadi dikarenakan Indonesia mendapatkan angka terendah dalam kurun waktu keniscayaan bagi Yayasan Lem14 tahun terakhir. Penurunan ini baga Bantuan Hukum dan Institute secara tidak langsung dikonfirmasi of Criminal Justice Reform, yang dalam menentukan kebijakan selama menolak terhadap pengaturan pasal musim pandemi yang hanya dihasi- penghinaan presiden dikarenakan kan oleh pemerintah dan para elite dalam pasal tersebut dianggap dapat politik untuk merumuskan suatu membatasi kebebasan berpendapat kebijakan yang kurang memandang dan menghambat demokrasi.

Jika melihat demokrasi langsung, evaluasi atau aspirasi penyampaian dari masyarakat sebagaimana ha- yang akrab dikenal istilah referrusnya demokrasi berjalan dengan endum, maka RUU KUHP sebagaimana pasal penghinaan presiden semestinya.

Kebebasan berpendapat dalam yang disinggung di atas, perlu penerapan demokrasi di Indonesia, untuk dipertimbangkan kembali saat ini terkesan mengurangi prinsip karena pengesahan undang-undang dari 10 Pilar Demokrasi Indonesia, mengharuskan peran rakyat untuk salah satunya menyinggung poin mencapai suatu keputusan.

Di samping itu pasal penghinaan Demokrasi dengan Rule of Law dan Demokrasi dengan Hak Asasi presiden berpotensi multitafsir yang seharusnya dicabut oleh Mahkamah Manusia.

Faktanya, ada beberapa fenom- Konstitusi (MK) untuk dapat menjaena akhir-akhir ini yang disoroti min demokrasi dan HAM sebagaimapublik, sebut saja polemik pasal na MK berpendapat bahwa Indonesia penghinaan terhadap Presiden. Po- suatu negara hukum yang demokratis, lemik ini mengalami kontroversi berbentuk republik, berkedaulatan publik yang berkepanjangan dikar- rakyat, serta menjunjung tinggi hak enakan adanya perang opini publik asasi manusia.

Dengan melihat beragamnya faktadi dalamnya.

Berdasarkan pandangan dari fakta situasi yang memanas ditambah

ekosistem politik yang terjadi di sepanjang pandemi ini tentu menjadi indikator garis besar bahwa esensi politik kita tidak mengarah pada peningkatan demokrasi, melainkan terhadap peluang penguatan oligarki, birokratisasi sentralisasi, restriksi, represi, dan sikap anti kritik. Jika kita hanya mengamati demokrasi yang dijadikan sebagai dalih oleh sekelompok elite oligarki untuk mendapatkan kekuasaan, maka kualitas demokrasi di Indonesia akan semakin merosot pasca pandemi ini.

Sudah seharusnya terobosan warna demokrasi yang berarti segara direalisasikan untuk dapat memberantas segala macam problematika yang mengalir deras dari masa ke masa. Tidak ada pilihan lain bagi kalangan civil society untuk dapat memainkan peran asasinya dalam melindungi serta memupuk kehidupan demokrasi, baik di masa pandemi ataupun pasca pandemi yang akan datang. Adalah membentuk bangsa yang kolektif salah satu untuk meningkatkan kualitas kehidupan demokrasi yang berjalan dengan baik.

Selayaknya, ada dua hal untuk mencapai kehidupan demokrasi yang baik serta dapat memberikan dampak kesejahteraan bagi masyarakat, yakni kebebasan dan penegakan hukum.

Dua hal ini harus berdampingan, yang mana kebebasan untuk mengekspresikan pikiran dan pendapat harus dipayungi oleh supremasi hukum.

Penegakan hukum harus menjadi panglima untuk memberikan hak yang sama di depan hukum tanpa memandang bulu.

Mahasiswa Hukum Tata Negara UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

PEMIMPIN UMUM: Nawang Esthi Lestari PEMIMPIN REDAKSI/ PENANGGUNG JAWAB: Wahyu Kuncoro SN WAKIL PEMIMPIN REDAKSI : Wawan Triyanto REDAKTUR PELAKSANA: Gatot Suryo Widodo KOORDINATOR LIPUTAN : Bambang WN REDAKTUR: Choirul Anam, Anangsyah Isfianto, Sufendi Dimyati, Andre Endrayana Sasmita, Helmi Supriyatno, Zainal Ibad Reporter : M. Ali, Rachmat Caesar BSW, Zainal Ibad, Adit Hananta Utama, Abed Nego, Gegeh Bagus Setiadi, Diana Rahmatus Sholichah, Achmad Tauriq Imani Fotografer: Trie Diana Indahwati, Oki Abdul Sholeh Malang: M. Taufiq, Kabupaten Malang : Cahyono Nor Rochmah, Kota Batu: Anas Bachtiar, Kediri: Ervan Kholis, Pasuruan : Hilmi Husein, Pamekasan: Syamsuddin, Lumajang: Dwi Wismo Wardono, Probolinggo: Wiwit Agus Pribadi Jember: Effendi, Sampang: Nur Cholis, Sumenep: Agus Irianto, Samsul Arifin, Bondowoso: Ihsan Khalil, Situbondo: Sawawi, Tulungagung: Hadi Sucipto, Wiwieko Dh, Ponorogo: Yanuar Lamongan: Suprayitno, Jombang: Romadlon, Fathoni, Arif Yulianto Mojokerto: Hasan Amin, Sidoarjo: Ali Kusyanto, Hadi Sujitno, Achmad Suprayogi Gresik: Kerin Ikanto, Rokim, Tuban: Khoirul Huda Madiun: Sudarno, Blitar: Hartono, Nganjuk: Ristika, Bojonegoro: Achmad Basir, Trenggalek: Wahyu Asmoro, Jakarta: Tjitjik Rahayu.

Direktur Utama: Nawang Esthi Lestari, Direktur Umum: Wahyu Kuncoro SN, Direktur Keuangan Mira Damayanti Komisaris Utama: Sugeng Praptoyo, Komisaris: Bambang WN, Hasan Amin, Suprayitno, Malang: Gatot Soekardi, Ratna Nirmala, Lumajang: Didit Nur Jadit, Bondowoso: Hasto Pramudyo, Manager Produksi, Sirkulasi dan Periklanan: Sri Eddy Haryanto, Manajer Keuangan: Anangsyah Isfianto, Administrasi Keuangan: Etti Sri Kustini, Sri Poernomo, Sekretaris Perusahaan: Rani Cholyvianti, Sirkulasi: Titiek Yuliati (Koordinator), Utomo Pagon, Distribusi: Tatok Arly (Koordinator), Suparto, Mulyadi, Pracetak:Ali Sulkan (Koordinator), Danu Setiawan, Trisno purnomo, Onny Agung S, Oki Abdul Sholeh, Rendy Agung. Sekuriti: Saiful Hidayat, Akhmad Mukhdor Daniyal, Ucha Torindiansyah Alamat Kantor Pusat/Iklan/Redaksi: Jalan Indragiri 73 Surabaya, Telp : 031- 561-5454, Fax : 031-561-9009, Email Iklan: bhirawa_indragiri@yahoo.com, Email Redaksi: harian_bhirawa@yahoo.com Sirkulasi: Jalan Pengenal 5, Surabaya (60174), Telp : 031- 547-0650 (3 lines), Fax : 031-534-3359, Email Sirkulasi: bhirawasirkulasi@yahoo.com Bhirawa Online : http://www.harianbhirawa.co.id Bank: Bank Mandiri (BBD Jembatan Merah) Surabaya, No. Rek:140.0080000053, Percetakan: PT Media Nusantara Press, Kawasan Industri SIER, Jl. Rungkut Industri III No.49, Surabaya SIUPP: Nomor 159/SK/Menpen/SIUPP/A.7/1986, 22 April 1986.

Tarif Iklan: Iklan Baris Rp. 7.500/baris (maksimal 5 baris), Iklan Tender/Lelang Rp.10.000/mm kolom, Iklan Display warna (FC) Rp.10.000/mm kolom, Iklan Display hitam putih (BW) Rp.7.500/mm kolom. Harga belum termasuk PPn 10%.

Selasa Wage, 31 Agustus 2021

PELAYANAN PUBLIK

Halaman 5

Permudah Pelayanan Publik

Lamongan Hadirkan Pembayaran Pajak Berbasis Digital Lamongan, Bhirawa Pemerintah Kabupaten Lamongan melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) bersama Bank Mandiri bekerja sama dalam penyediaan pelayanan perbankan dalam rangka penerimaan pembayaran wajib pajak daerah melalui sistem digital. Tujuannya tidak lain untuk memberikan kemudahkan kepada masyarakat dalam membayar pajak khusunya pajak PBB P2 (Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan).

Disaksikan Bupati Lamongan Yuhronur Efendi dan Wakil Bupati Abdul Rouf, nota kesepahaman (MoU) kerjasama dimaksud ditandatangani oleh Kepala Bapenda Moch Wahyudi dan CEO Bank Mandiri (Persero) Tbk Regional VIII/Jawa 3, I Gede Raka Arimbawa yang diwakilkan Kepala Area Head Gresik, Riandodjo Tri Banto Juwono serta disaksikan Sekda Kab Lamongan Moh Nalikan, Transaction Banking Sales Manager Bank Mandiri Regional VIII Jawa 3, Yanuar, Poedji selaku Area Transaction Funding Manager dan Rahma selaku Branch Manager Bank Mandiri KCP Lamongan di

Ruang Bina Praja Pemkab Lamongan, Senin (30/8).

Pada kesempatan tersebut, Bupati yang akrab disapa Pak Yes itu menuturkan jika sudah seharusnya dan sudah selayaknya pembayaran berbasis digital ditingkatkan untuk memudahkan masyarakat dalam membayar pajak.

“Sudah seharusnya dan sudah selayaknya pembayaran berbasis digital semacam ini ditingkatkan. Lamongan juga terus meningkatkan pembayaran berbasis digital baik dari segi pendapatan maupun dari transaksi-transaksi lainnya,” tuturnya.

Bupati Yes juga menuturkan, bah-

wa banyak sekali kuliner-kuliner Lamongan tersebar diseluruh Indonesia bahkan mendunia. Itu artinya diperlukan sebuah alat pembayaran yang lebih mudah. “Mudah-mudahan melalui kerjasama ini bisa membantu baik pemerintah dan masyarakat. Saya yakin kerjasama ini bisa ditindaklanjuti untuk hal-hal lain, tidak hanya transaksi perpajakan saja, yang tentu bisa saling meningkatkan aset daerah,” imbuh Bupati Yes. Potensi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Kabupaten Lamongan tahun 2021 sendiri menurut Kepala Bapenda Kabupaten Lamongan, Moch Wahyudi mencapai 44,1 Milyar dan baru terealisasi 50,75 persennya. Melalui cara ini, Wahyudi berharap pelayanan pembayaran semakin dekat dan mudah untuk diakses masyarakat terutama dalam proses pembayaran PBB P2.

“Potensi PBB Kabupaten Lamongan tahun 2021 mencapai 44,1 Milyar. Realiasai sampai bulan Agustus 2021 baru mencapai 22,3 Mil-

yar atau 50,75 persen. Yang menjadi sasaran dari kegiatan ini adalah wajib pajak PBB P2 Yang jumlahnya mencapai 820.120 wajib pajak.

Tentu dengan cara ini kita dapat mendekatkan pelayanan pada masyarakat, juga perbaikan administrasi dalam proses pembayaran PBB,” ungkap Wahyudi.

Sementara itu, Kepala Area Head Gresik Bank Mandiri, Riandodjo Tri Banto Juwono mengungkapkan apresiasinya kepada Pemkab Lamongan untuk turut serta memberi kontribusi yang bermanfaat untuk masyarakat.

Dalam kerjasama ini, Bank Mandiri akan menyediakan layanan pembayaran pajak daerah yang dapat diakses melalui smartphone maupun mesin ATM yang tersebar diseluruh pelosok kecamatan.

“Terima kasih atas kesempatan yang diberikan Pemkab Lamongan kepada Bank Mandiri untuk memberi kontribusi yang bermanfaat. seperti taglinenya #SpiritMembangunNegeri, dimana pada saat pan-

Alimu Hakim/Bhirawa

Dalam rangka mempermudah pelayanna publik mengenai penbayaran pajak, sistim digital terus dikembangkan di Kabupaten Lamongan.

demi seperti sekarang ini kami dituntut untuk kreatif, salah satunya dengan memberikan pelayanan pembayaran pajak secara online.

Sehingga masyarakat semakin mu-

dah dalam membayar pajak dari smartphone maupun ATM bahkan dapat membayar lewat agen Mandiri yang tersebar dipelosok desadesa,” tukasnya.[aha,yit].

LINTAS PELAYANAN

BOR Pasien Covid-19 di RSUD Grati Menurun Pasuruan, Bhirawa Bed Occupancy Ratio (BOR) atau ketersediaan tempat tidur bagi pasien Covid-19 di RSUD Grati, Kabupaten Pasuruan mengalami penurunan. Totalnya, jumlah tempat tidur untuk pasien Covid-19 di RSUD Grati sebanyak 58 unit. Rincian ruang isolasi sebanyak 48 TT dan ruang ICU 10 TT. Direktur RSUD Grati, drg Dyah Retno Lestari menyatakan saat ini, rasionya tak sampai 50 persen dari kapasitas.

Baik ruang isolasi maupun intensive care unit (ICU). Bahkan, jumlah BOR pasien Covid-19 kali ini merupakan yang paling rendah selama tahun terakhir. Sebab, tempat tidur bagi pasien di ICU hanya terisi 4 orang saja atau 40 persen dari total kapasitas.

Begitu pula dengan ruang isolasi yang hanya terisi dua TT atau 4 persen dari total kapasitas. “Ini yang paling rendah sepanjang tahun ini. Sebelumya BOR selalu di atas 80 persen. Dengan hal ini, kami sangat bersyukur,” ujar drg Dyah Retno Lestari, Senin (30/8).

Tentusaja, menurunnya TT bagi pasien Covid-19 merupakan kabar baik. Karena, kondisi ini berbanding lurus dengan angka konfirmasi positif di Kabupaten Pasuruan yang juga turun. “Menurunnya BOR sama dengan menurunnya jumlah pasien terkonfimasi Covid-19,” jelas drg Dyah Retno Lestari.[hil]

1.800 Bidang Tanah Warga Desa Entalsewu Disertifikatkan Sidoarjo, Bhirawa Animo warga Desa Entalsewu Kec Buduran untuk mensertifikatkan bidang tanahnya atau yang kini lebih populer dengan istilah PTSL atau pendaftaran tanah sistematis lengkap, pada tahun 2021 sangat besar sekali.

Menurut Sekdes Entalsewu, Heru Ageng Prasetya, pada tahun 2021 ini di desa itu awalnya mengusulkan sebanyak 1.500 bidang tanah untuk disertifikatkan. Namun dari pihak BPN Sidoarjo malah mendapatkan quota sebanyak 1.800. “Warga desa semakin sadar dan paham akan manfaat dari mensertifikatkan lahan tanah,” kata Heru, Senin ( 30/8) kemarin.

Menurut Heru kegiatan PTSL di desanya tersebut, akan diselesaikan pada tahun 2021 ini juga. Ia berharap semoga berjalan aman dan lancar. Sesuai dengan SKB tiga Menteri, yakni Menteri Desa, Menteri Agraria Tata Ruang dan Mendagri, biaya dari kegiatan PTSL ini sebesar Rp.150.000.

Heru masih belum mendata berapa kira-kira bidang tanah warga Desa Entalsewu yang masih belum ikut dalam kegiatan PTSL tahun 2021. Pada tahun 2020 lalu , di desa itu belum mendapat quota untuk kegiatan PTSL.[kus]

alikus/bhirawa

Warga Desa Entalsewu Kec Buduran mengikuti penyuluhan PTSL tahun 2021 dan BPHTB, di kantor Balai Desa.

Kapolres Situbondo AKBP Ach Imam Rifai saat menyalurkan bantuan peralatan pencegahan Covid-19 Senin (30/).

sawawi/bhirawa

Giatkan KTS, Salurkan Bantuan Peralatan Pencegahan Covid-19 Situbondo, Bhirawa Dalam rangka untuk memaksimalkan pencegahan penyebaran Covid19, Polres Situbondo kembali menghidupkan program Kampung Tangguh Semeru (KTS) Senin (30/). Kegiatan ini dipimpin langsung Kapolres Situbondo AKBP Ach. Imam Rifai dengan memberikan bantuan peralatan pendukung atau sarana prasarana pencegahan Covid-19 di Kampung Tangguh Semeru (KTS).

Penyerahan peralatan pendukung dilakukan saat apel pendistribusian perlengkapan Kampung Tangguh Semeru di halaman Mapolres Situbon-

do, Senin (30/8). Apel tersebut dihadiri sejumlah Pejabat Utama Polres, Kapolsek dan Bhabinkamtibmas serta pengurus kampung tangguh semeru sebagai perwakilan penerima peralatan atau sarana prasarana kelengkapan Kampung Tangguh Semeru.

Kapolres Situbondo, AKBP Ach Imam Rifai, mengakui Polres Situbondo menghidupkan kembali program Kampung Tangguh Semeru (KTS) yang ada di 17 kecamatan seSitubondo agar angka sebaran Covid bisa ditekan sekecil mungkin.

Pasalnya, sebut Kapolres Imam, belakangan ini kegiatan dimaksud tam-

pak pasif di lapangan. “Ini dilakukan bertujuan untuk mencegah secara dini terjadinya peningkatkan kasus positif Covid-19,” paparnya.

Kapolres Imam menegaskan, dihidupkannya kembali program Kampung Tangguh Semeru selain untuk pencegahan Covid-19 sejak awal, juga untuk menekankan penerapan protokol kesehatan agar dapat dilakukan secara ketat di KTS. “Ya semua ini dalam rangka untuk pencegahan dan penanganan pandemi Covid-19 di Kota Santri Situbondo,” jelas Kapolres Imam.

Dalam kegiatan apel tersebut,

Kapolres Imam sempat menyerahkan bantuan secara simbolis berupa peralatan pendukung Kampung Tangguh Semeru kepada perwakilan Bhabinkamtibmas dan pengurus kampung tangguh semeru di Kabupaten Situbondo.

Di antaranya, sebutnya, berupa peralatan pendukung untuk 59 Kampung Tangguh Semeru yang didalamnya terdapat disinfektan, alat semprot elektrik, handsanitizer, APD, masker, sarung tangan, sepatu boat, faceshield, sabun cuci tangan, tempat cuci tangan dan thermogun,” beber Kapolres Imam. [awi]

Bumil Divaksinasi Covid-19 Serentak Satu Hari Tulungagung, Bhirawa Ibu hamil (bumil) yang memenuhi syarat di Tulungagung disuntik vaksin Covid-19 secara serentak, Senin (30/8). Mereka divaksinasi di 31 Puskesmas yang tersebar di seluruh Kabupaten Tulungagung.

Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Tulungagung, dr Kasil Rohmad, di sela pemantauan vaksinasi Covid-19 bagi bumil di Puskesmas Sumbergempol mengungkapkan ada sebanyak 2.900 bumil yang terdata untuk mendapat suntikan vaksin. “Semuanya divaksinasi serentak pada hari ini, Senin (30/8) di semua Puskesmas,” ujarnya.

Namun demikian, lanjut dia, bagi bumil yang masih berhalangan hadir di Puskesmas akan dilakukan penyuntikan vaksin Covid-19 pada lain hari. “Termasuk bagi mereka yang belum lolos skrining saat dilakukan pemeriksaan kesehatan sebelum dilakukan vaksinasi. Mereka akan menyusul untuk mendapat vaksinasi,” sambungnya.

Dokter Kasil menandaskan vaksinasi Covid-19 bagi bumil sangat penting dilakukan. Khususnya bagi bumil yang usai kehamilannya 13 minggu sampai menjelang persalinan.

Sesuai data Dinkes Tulungagung menyebutkan dari tahun 2020 sampai

bulan Agustus 2021, bumil yang meninggal dunia akibat terpapar Covid-19 mencapai 23 orang. Dan 17 orang di antaranya meninggal dunia pada kurun waktu antara bulan Juli – Agustus 2021.

“Karena itu, untuk pula menurunkan angka kematian dikasih vaksinasi Covid-19. Ini supaya timbul kekebalan sehingga kalau ada serangan Covid-19 tidak sampai terpapar,” tuturnya.

Menurut dr Kasil, bumil termasuk orang yang rentan terhadap serangan Covid-19. “Secara fisik bahkan lebih rentan karena dalam kehamilan ada janin. Kondisi tubuh bumil juga berubah sehingga perlu penyesuaian dan kalau ada serangan penyakit akan tentu pula akan

berdampak,” ucapnya.

Sementara itu, Eka Priatin, salah seorang bumil yang disuntik vaksin Covid-19 di Puskesmas Sumbergempol mengatakan puas dengan pemberian vaksin tersebut. “Dengan pemberian vaksin Covid-19 ini saya berharap tidak sampai terserang penyakit Covid-19,” katanya.

Selanjutnya ia membeberkan pula jika sempat grogi ketika menjalani vaksinasi. Masalahnya, yang menyuntikkan vaksin Covid-19 bukan sembarang vaksinator, tetapi dr Kasil yang saat itu tengah melakukan pemantauan di Puskesmas Sumbergempol.[wed]

Gandeng Pemkab Jember, Lanud Abdurrachman Saleh Gelar Serbuan 1500 Vaksin Lanud TNI AU Abdurrahman Saleh Malang gandeng Pemkab Jember adakan acara serbuan 1500 Vaksin gratis dalam rangka memperingati HUT RI ke-67 di Bandara Notohadinegoro, Senin (30/8). Kegiatan tersebut dihadiri Bupati Jember H. Hendy Siswanto, Wakil Bupati Jember KH. Firjaun Barlaman, Forkopimda beserta Kepala OPD terkait.

Selain itu, Lanud Abdul Rachman Saleh Marsma TNI Wayan Superman, beserta rombongan turut meninjau kegiatan yang menerapkan protokol kesehatan tersebut. Kegiatan tersebut di warnai dengan atraksi Fly past C 130 dan Super Tucano oleh Tim LANUD dilanjutkan peninjauan Vaksinasi.

Bupati Jember Ir.H.Hendy Siswanto berterima kasih kepada seluruh pihak yang memfasilitasi program vaksin sehingga berjalan dengan baik. “Adanya Fly Past di Jember membawa perekonomian di Jember bisa tumbuh dan ini adalah kegiatan yang positif. Kami atas nama Pemerintah berterima kasih atas

terselenggaranya serbu 1500 vaksin,” ungkap Bupati.

Dikatakan Bupati Hendy, penangan covid 19 ini bukan hanya tanggung jawab pemerintah saja, tapi semua pihak termasuk TNI AU Lanud Abdul Rachman Saleh Malang. “Penanganan Covid-19 ini tidak mungkin kita kerjakan sendiri tanpa kita bekerja sama saling bergotong royong dengan semua instansi terkait. Hari ini TNI AU Lanud Abdul Rachman Saleh menunjukkan aksi konkrit membantu kita semua,” Imbuh Bupati.

Menanggapi sambutan Bupati, Komandan Dan Lanud Abdul Saleh

Marsma TNI Wayan Superman, berterimakasih kepada Pemkab Jember telah memfasilitasi kegiatan vaksin.

“Kegiatan serbu vaksin ini bertujuan menarik minat masyarakat khususnya adik-adik SMA berkenan bergabung membaktikan kepada Negara. Serta memberikan informasi kepada masyarakat bahwa TNI udara hadir membantu masyarakat Jember,” ungkap Dan Lanud kemarin.

“Mudah-mudahan kegiatan vaksin berjalan lancar juga kegiatan ekonomi bangkit kembali sehingga masyarakat bisa menjalankan aktivitas secara normal,” pungkasnya.[efi]

Komdan Lanud TNI AU Marsma TNI Wayan Superman disambut Bupati Jember Ir H.Hendy Siswanto dan Wakil Bupati H.Balya Firjaun Barlaman saat tiba di Bandara Notohadinegoro Jember, Senin (30/8).

Bhir

PENDIDIKAN, KEBUDA

Halaman 6

Selasa Wage, 31

Persiapkan Prakerin, 786 Siswa dapat Prio Surabaya, Bhirawa Pelaksanaan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) terbatas jenjang SMA/ SMK dan SLB serentak dilaksanakan Senin (30/8) kemarin. Di beberapa sekolah, PTM hanya diprioritaskan untuk Mata Pelajaran (Mapel) yang sifatnya esensial. Seperti yang dilakukan SMKN 6 Surabaya.

PTM Terbatas SMAN 3 Sidoarjo Model Blended Learning Sidoarjo, Bhirawa Pelaksanaan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) terbatas di SMAN 3 Sidoarjo dilakukan dengan model Blended Learning, yakni penggabungan pembelajaran secara tatap muka di untuk siswa yang belajar di sekolah dan pembelajaran secara virtual siswa di rumah. Menurut Kepala SMAN 3 Sidoarjo, Dr Ristiwi Peni MPd, PTM terbatas ini sudah sesuai dengan nota dinas Dindik Jatim. Dan dilakukan secara bergilirian dengan koordinasi pada orang tua, serta mendata siswa yang sudah vaksin.

Dari jumlah siswa sebanyak 1.217, ada yang diizinkan orang tuanya dan ada yang tak diizinkan ikut PTM. Maka proses pembelajaran tetap dilakukan dengan metode Blended Learning, artinya siswa yang belajar secara tatap muka di sekolah mendapatkan

mata pelajaran langsung dari gurunya. Sedangkan yang di rumah juga bisa mendapatkan hak yang sama, yakni dengan melakukan pembelajaran secara virtual.

"Metode yang kami pakai adalah LMS (Learning Manajeman Sistem). Jadi mereka bisa belajar bersama - sama dengan mata pelajaran yang sama pula.

Siswa yang sudah vaksin dan mendapatkan izin dari orang tua bisa PTM terbatas di sekolah dan yang tak mendapatkan izin dari orang tua juga bisa belajar di rumah secara virtual. Intinya sama belajarnya tapi beda tempat,'' tegas Peni, Senin (30/8) kemarin.

Peni jelaskan, siswa yang sudah mendapatkan izin dari orang tua sebanyak 1.030 siswa, yang belum mendapatkan izin sebanyak 146 siswa. Sedang siswa yang sudah menjalani vaksin secara mandiri sebany-

Kasek SMAN 3, Ristiwi Peni, memantau jalannya PTM terbatas dengan metode Blended Learning.

ak 331 siswa, terdiri dari vaksin pertama juga ada yang sudah vaksin kedua. Dan siswa yang belum vaksin

akan mengikuti vaksin pelajar yang dijadwalkan Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo. [ach]

Siswi SMP Satu Atap Kota Batu Juarai Lomba Video Kreatif Nasional Kota Batu, Bhirawa Prestasi gemilang berhasil ditorehkan pelajar Kota Batu. Meskipun bersekolah d SMPN Satu Atap di wilayah terpencil di Kota Batu, Devi Kisnadelia Indah Suci berhasil menjuarai lomba video kreatif tingkat nasional. Lomba ini diselenggarakan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbud Ristek) dalam memperingat HUT Kemerdekaan ke-76.

Kini Devi tercatat sebagai siswi kelas VIII di SMPN Satu Atap Pesanggrahan 02 yang ada di salah satu kawasan terpencil di Desa Pesanggrahan, Kecamatan/Kota Batu. Dan dinobatkan sebagai juara I dalam Lomba

Video Kreatif Kemerdekaan ke 76.

Menurut Kepala SMPN Satu Atap Pesanggrahan 02 Kota Batu, Dra Ida Misaroh MPd, dalam lomba yang mengambil tema Rayakan Merdekamu, Devi berhasil menjadi juara I untuk kategori SMP/ SMPLB/sederajat dan SILN jenjang SMP. Untuk mengikuti lomba ini, Devi membuat video kreatif berdurasi 1 menit dengan judul Remaja Bicara Bhineka. Ternyata video milik Devi berhasil masuk 50 besar dari 9.260 video yang mengikuti lomba.

Ida menjelaskan, dalam seleksi selanjutnya Devi berhasil lolos 10 besar. Dan di babak ini Devi sukses masuk finalis 2 besar yang bisa berbin-

BANGKU POJOK

Bupati Arifin saat meninjau pelaksanaan vaksin di Stadion Menaksopal Trenggalek.

Vaksin Pelajar Diberikan Porsi Lebih untuk Dorong Segera PTM Trenggalek, Bhirawa Bupati Trenggalek, Mochamad Nur Arifin meminta porsi lebih vaksinasi Covid 19 untuk kalangan pelajar dalam serbuan vaksinasi bersama Panglima Komando Armada Timur (Pangkoarmatim) 2, pada 30 hingga 31 Agustus.

Menurut Arifin, hal Ini dimaksudkan oleh pria yang getol memperjuangkan inklusifitas di daerahnya itu, untuk mendorong percepatan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) dapat segera dilaksanakan. Agar bisa menyelamatkan nyawa warga masyarakat sebagai keberlangsungan generasi bangsa.

"Alhamdulilah basisnya kita undangan cukup banyak.

Khususnya pelajar, karena dipersiapkan PTM agar bisa segera terlaksana,'' ungkap Bupati Arifin saat meninjau pelaksanaan vaksin di Stadion Menaksopal Trenggalek, Sabtu (30/8).

Sebanyak 30 ribu dosis vaksin sendiri merupakan kado ulang tahun dari Korps TNI Angkatan Laut, Koarmada 2. Rencananya akan dihabiskan dalam kurun waktu dua hari. Dalam pelaksanaan serbuan vaksin pemerintah melibatkan unsur TNI - Polri, Dinas Kesehatan dan unsur masyarakat.

Sebelumnya dari total 30 ribu dosis vaksin yang ada, porsi pelajar hanya 25% nya. Selebihnya diutamakan Lansia dan masyarakat dengan penyakit penyerta guna menekan kematian. Atas usulan Bupati Trenggalek, porsi pelajar bertambah menjadi 33% dari total vaksin yang ada. Sedangkan untuk capaian vaksinasi di Kabupaten Trenggalek sendiri, baru mencapai 14% hingga 15% dari 580 ribu warga yang ditargetkan. Serbuan vaksin ini ditargetkan dapat mencapai 20% dari total target yang ada. [wek]

cang langsung dengan Mendikbud Ristek, Nadiem Anwar Makarim.

"Alhamdulillah siswa kita menjuarai lomba video kreatif Kemerdekaan ke-76 Republik Indonesia yang digelar Kemendikbud. Sama sekali kami tidak menyangka kalau siswa kami juara 1,'' ungkap Ida. Ida menegeskan, awal mula keikutsertaan Devi dalam lomba ini berawal saat para guru mendengar pengumuman Lomba Video Kreatif Kemendikbud.

Kemudian para guru segera mensosialisasikan adanya lomba ini kepada para siswa. Dan di SMP Satu Atap Pesanggrahan 02 ada dua siswa yang berminat untuk ikut serta, salah satunya Devi Kisnadelia Indah Suci. [nas]

Dalam pelaksanaanya, sekolah memprioritaskan praktek kejuruan dan beberapa Mapel adaptif seperti Matematika, Fisika dan Kimia. Bahkan, sebagai persiapan dalam Pembekalan Praktek Kerja Industri (Prakerin), sekolah mengutamakan siswa kelas XI yang berjumlah 786 siswa untuk divaksinsi di hari pertama PTM terbatas. Dijelaskan Kepala SMKN 6 Surabaya, Bahrun, pelaksanaan PTM di sekolahnya dilandasi dari Nota Dinas Pendidikan Jatim. Di mana SMA/SMK diizinkan untuk PTM dengan catatan guru dan Tendik sudah divaksin semua.

"Semua guru dan tendik di sekolah sudah vaksin dosis kedua. Untuk siswa hari ini (kemarin) 786 sudah divaksin. Sedangkan vaksin mandiri sudah dilakukan 147 siswa,'' urainya.

Bahrun menyebut, dalam PTM ini, fasilitas dan sarana prasarana Protokol Kesehatan (Prokes) sudah disiapkan. Siswa yang hadir maksi-

mal 50% dari 2.435 siswa. Dengan kata lain, setiap kelasnya terisi 18 siswa tiap tingkatan. Waktu pembelajaran pun maksimal empa jam secara bergantian atau setiap minggu sekali siswa berkesempatan tatap muka selama dua kali.

"Ini jika orang tua mengizinkan.

Sebelum pelaksanaan Prakerin yang rencananya terjadwal O untuk kelas XI. Selain itu, sekolah juga mengutamakan praktek

Salah satu cuplikan video kreatif yang dibuat Devi Kisnadelia Indah Suci, siswi SMPN Satu Atap Pesanggrahan 02 yang berhasil menjuarai lomba video kreatif nasional.

Wabup Sebut Partisipasi Pelajar Smada untuk Vaksin Cukup Tinggi Bondowoso, Bhirawa Wakil Bupati Bondowoso, H Irwan Bachtiar Rahmat SE MSi meninjau jalannya vaksin dosis 2 di SMA Negeri 2 (Smada) Bondowoso, Sabtu (28/8) lalu, digelar di Aula Smada. Ada sekitar 800an pelajar yang mengikuti vaksinasi.

Wabup Irwan mengatakan, partisipasi pelajar di Smada untuk melakukan vaksin cukup tinggi. Bahkan, hingga kini dari total 900 pelajar di sekolah ini, 95% diantaranya telah selesai divaksin. Sisanya, hanya sekitar 5% belum divaksin karena sakit, ada juga yang merupakan penyintas. "Karena ada yang sakit, seperti anak saya sekolah disini baru terpapar Covid 19, jadi mesti menunggu tiga bulan,'' jelasnya.

Menurutnya, vaksinasi pelajar di tingkatan SMA/SMK di Bondowoso memang terbilang tinggi. Meski saat setiap akan melakukan vaksinasi harus tetap mendapatkan izin dari orang tua.

Artinya, kesadaran orang tua ataupun pelajar itu sendiri juga tinggi untuk vaksinasi. Bahkan, banyak pelajar SMA/SMK yang justru mengedukasi orang tuanya agar turut divaksin.

"Kalau SMP ini masih rendah, ini jadi PR kita. Kalau SMA kan sudah menjadi kewenangan Jawa Timur, edukasinya lebih mudah,'' terangnya.

Irwan menerangkan, meskipun partisipasi vaksinasi di SMADA tinggi namun Pembelajaran Tatap Muka (PTM) tetap menggunakan sistem 50%. Yakni dengan mengikuti aturan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level 3 sebagaimana dalam Imendagri Nomor 35.

Sementara itu, Plt Kepala SMA Negeri 2 Bondowoso, Jarimin menjelaskan, pihaknya memastikan seluruh warga sekolah mulai dari guru, staf Tata Usaha (TU) dan warga sekolah lainnya telah divaksin. Jarimin mengaku, mayoritas telah divaksin dosis 1 dan PTMnya sendiri tetap memberlakukan 50% dengan jam pembelajaran dari pukul 07.00 hingga 11.00 WIB. "Pelajar yang belum vaksin bukan berarti tak boleh sekolah. Tapi didorong agar mau divaksin. Tapi, kalah sakit, atau penyintas kan belum divaksin,'' terang Jarimin yang juga sebagai Kepala Sekolah SMA Negeri 3 Bondowoso itu. [san]

ihsan kholil/bhirawa

Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Dardak saat melaku

Wagub Pastikan PTM Terbatas Hari P Lamongan, Bhirawa Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak melakukan kunjungan pendidikan ke Kabupaten Lamongan di hari pertama Pembelajaran Tatap Muka (PTM) terbatas, Senin(30/8).

Didampingi Wakil Bupati Lamongan, Abdul Rouf, Wagub Jatim memastikan PTM di Lamongan berjalan baik dengan dukungan sarana prasarana yang memadai.

Mas Emil--sapaan akrabnya, mengunjungi dua sekolahan di Lamongan. Pertama di SMKN 1 dan SMAN 2 Lamongan. Menurutnya, kunjungannya ke SMA/SMK Negeri Lamongan bersama Wakil Bupati, Kepala Bakorwil dan Sekretaris Dinas Pendidikan Jatim.Peninjauan PTM terbatas hari pertama yang dimulai hari ini amanah Gubernur Jatimm, Khofifah Indarparawasa.

"Tujuanya kami melaksanakan PTM untuk memberikan layanan pendidikan yang lebih baik kepada para siswa,'' ujar Mas Emil.

Mas Emil menjelaskan, PTM digelar menselaraskan dengan kebijakan kementerian, dimana Lamongan sudah masuk wikayah

Level III. Artinya, memang sudah diperkenankan untuk memulai PTM. Namun untuk memastikan PTM dapat terlaksana dengan baik maka dilakukan peninjauan secara langsung.

"Hasil tinjauan kami di dua sekolah SMA/SMK Negeri Lamongan ini sudah berjalan baik. Dari segi sara-

na dan prasarany madai dan tidak te diantara para sisw Dari teknis p Pemprov juga sangat detail. Me penerapan Prot (Prokes). Soal pe am pendidikan j

Wakil Bupati Bondowoso, H Irwan Bachtiar Rahmat saat meninjau langsungnya vaksinasi di SMA 2 Bondowoso.

GALERI

SISWA

Persiapan PTM, Smamda Surabaya Gelar Vaksinasi untuk Semua Siswanya SMA Muhammadiyah 2 (Smamda) Surabaya, Senin (30/8) kemarin, menggelar vaksin Covid 19 untuk para siswanya.

Vaksinasi diberikan untuk persiapan menjelang digelarnya Pembelajaran Tatap Muka (PTM) akan digelar pekan depan.

Oleh: Sufendi Dimyati, Kota Surabaya

trie diana/bhirawa

Kepala SMA Muhammadiyah 2 (Smamda) Surabaya, Ustadz Astajab, melihat pelaksanaan vaksinasi Covid 19 para siswa sebelum digelar Pembelajaran Tatap Muka (PTM) pakan depan.

Smamda bekerjasama dengan Puskesmas Pucang Sewu dan Pengurus Cabang Muhammadiyah Ngagel memberikan vaksin kepada 860 siswa.

Menurut Kepala Smamda Surabaya, Ustadz Astajab SPd MM, Smamda telah melaksanakan vaksin untuk 860 siswa atau sebesar 70% dari seluruh jumlah siswa sebanyak 1.230 siswa. Sedangkan sisanya sebanyak 30% atau 370 siswa telah mengikuti vaksin secara mandiri. Vaksinasi kepada para siswa digelar dengan Pro-

tokol Kesehatan (Prokes) yang sangat ketat.

Ustadz Astajab menjelaskan, sebelum menggelar vaksin Covid 19 pihaknya telah melakukan komunikasi dengan Dinas Pendidikan Provinsi Jatim, Dinas Kesehatan, dan Puskesmas terdekat dengan sekolah yakni Puskesmas Pucang Sewu. Dan Hari Senin (kemarin, red) telah divasilitasi untuk bisa melakakukan vaksinasi oleh tenaga kesehatan dari Pucang Sewu.

"Alhamdulillah Senin hari

ini (kemarin, red) kami bisa menggelar Vaksin Covid 19 Dosis 1, jenis vaksin Sinovac, terhadap 860 siswa kami setelah sebelum melakukan komunikasi dengan Dinas Pendidikan Provinsi Jatim, Dinas Kesehatan Kota Surabaya dan Puskesmas Pucang Sewu,'' jelas Ustadz Astajab.

Ustadz Astajab menegaskan, vaksin yang diberikan kepada para siswa yang belum mengikuti vaksin ini merupakan persiapan sebelum Smamda Surabaya menggelar PTM terbatas. Dalam satu pekan ini telah dipersiapkan semua perangkat, termasuk persiapan sarana dan prasarana sehingga bila memungkinkan dalam pekan depan bisa menggelar PTM secara terbatas, tentunya dalam pekan ini

Smamda juga akan meminta izin kepada para orang tua wali murid, setelah sebelumnya juga telah meminta izin Dinas Pendidikan Provinsi Jatim dan meminta izin Perserikatan Muhammadiyah.

"Setelah Smamda Surabaya dapat izin dari Dinas Pendidikan Provinsi Jatim dan Perserikatan Muhammadiyah, serta dapat izin dari orang tua, juga telah melengkapi semua sarana dan prasarana, diantaranya tempat cuci tangan di beberapa tempat di sekolah.

Bahkan para guru juga telah divaksin semuanya, sehingga bila memungkinkan pada pekan depan bisa digelar PTM terbatas,'' tegas Ustadz Astajab, ketika ditemui di sela sela memantau pelaksanaan vaksinasi. [*]

rawa

& OLAHRAGA oritas Vaksinasi

AYAAN

1 Agustus 2021

Halaman 7

Pelatihan Berbasis Kompetensi BLKK Muslimat

Diharapkan Mampu Tingkatkan Mutu SDM di Tengah Pandemi

Karena kalau hadir, siswa harus ada surat pernyataan sehat dari orang tua,'' katanya. Lebih lanjut, pada PTM terbatas ini, pihaknya fokus pada Mapel praktek, pembekalan prakerin dan tugas akhir siswa untuk disampaikan ke siswa. Tetapi tegas Bahrun, tidak menutup kemungkinan juga materi lain, seperti matematika, fisika dan kimia yang tidak bisa diberikan lewat youtube, akan disampaikan lewat PTM terbatas.

"Seperti kelas XI kita fokus di pembekalan Prakerin. Karenanya divaksinasi hari ini (kemarin, red)

Oktober mendatang, SMKN 6 Surabaya prioritaskan vaksinasi k keahlian jurusan dalam PTM terbatas, sebagai bekal Prakerin.

agar saat praktek magang nanti, bisa langsung kelapangan. Sebab vaksinasi ini jadi salah satu syarat yang diminta perusahaan saat Prakerin saat ini,'' ujarnya. Sedangkan vaksinasi bagi kelas X dan XII, Bahrun mengatakan, pihaknya masih menunggu stok vaksin dari Pemprov Jatim. Namun, sesuai keterangan Kepala Cabang Dindik Jatim wilayah Surabaya, percepatan vaksinasi secara masif akan dilakukan pada Bulan September mendatang.

Sementara itu, salah satu siswa, Tsabita Salsabila, mengaku bersyukur pelaksanaan vaksinasi di sekolahnya diutamakan untuk kelas XI. Sebab sertifikat vaksin digunakan sebagai salah satu syarat untuk Prakerin. Hal yang sama juga diungkapkan Ahmad Rizal Firmasnyah. Siswa kelas XI jurusan perhotelan ini mengaku, berkat telah vaksin dosis kedua pihaknya bisa mengikuti PTM secara terbatas.

"PTM terbatas cukup baik, karena penyampaian materi lebih cepat dipahami. Kalau pembelajaran online lebih susah karena penjelasan tidak mendetail. Apalagi kami SMK kan butuh praktek untuk mengasah keterampilan,'' tandasnya. [ina]

Jombang, Bhirawa Bupati Jombang, Hj Mundjidah Wahab secara resmi menutup Pelatihan Berbasis Kompetensi (PBK) Kejuruan Seni Kuliner (Pastry dan Barista) yang diselenggarakan Balai Latihan Kerja Komunitas (BLKK) Muslimat (Nahdlatul Ulama (NU) Jombang, Senin (30/08).

Bupati berharap, pelatihan yang dilaksanakan ini mampu meningkatkan mutu Sumber Daya Manusia (SDM) peserta pelatihan di tengah pandemi Covid-19 seperti saat ini. Sekadar diketahui, sebanyak 16 peserta yang mengikuti pelatihan. Yakni terdiri dari tujuh laki - laki dan sembilan perempuan dari 8 Kecamatan (Kecamatan Jombang, Kesamben, Sumobito, Bareng, Mojoagung, Diwek, Peterongan, Jogoroto).

Rata-rata mereka merupakan usia produktif antara 20 tahun sampai 40 tahun. Pelatihan dilaksanakan selama

240 jam tatap muka, selama satu bulan dengan instruktur Yusuf Aulawi yang telah dilatih selama 47 hari oleh

Kemenaker di Medan dan sudah bersertifikat. "Bisa memenuhi apa yang disampaikan Bapak Presiden untuk

arif yulianto/bhirawa

Bupati Mundjidah Wahab menutup kegiatan Pelatihan Berbasis Kompetensi Kejuruan Seni Kuliner yang diselenggarakan BLKK Muslimat NU Jombang dan Dinas Ketenagakerjaan Kab Jombang.

meningkatkan SDM untuk Indonesia Maju,'' kata Bupati Jombang.

Dikatakan Bupati Jombang, setelah mengikuti pelatihan selama 47 hari di BLKK Muslimat NU Jombang, peserta pelatihan juga bakal lebih mudah diterima kerja karena telah memiliki skill dan kemampuan bekerja sesuai keahlian yang didapatkan selama mengikuti pelatihan. "Anak - anak ini akan mudah diterima kerja di cafe, di rumah makan, perhotelan, bisa semua,'' tandasnya.

Selain itu menurut Bupati Jombang, dari keahlian yang didapatkan selama pelatihan, peserta juga bisa berwirausaha. Dengan begitu, mereka juga akan bisa menyerap tenaga kerja. "Kalau sudah usaha kan bisa mengangkat tenaga kerja. Bisa merekrut tenaga yang bikin kue, dan yang lain. Ndak mungkin sendiri, pasti akan mengangkat beberapa tenaga,'' pungkasnya. [rif]

Gus Irsyad Lantik Ratusan Pejabat Administrator hingga Pengawas Guru Pasuruan, Bhirawa Bupati Pasuruan, HM Irsyad Yusuf melantik ratusan orang pejabat yang terdiri dari Pejabat Administrator, Pejabat Fungsional, Pengawas

Sekolah serta guru yang ditugaskan sebagai Kepala Sekolah Dasar dan Menengah Pertama (SD dan SMP) .

Total yang dilantik sebanyak 180 orang pejabat. Rincianya adalah 20

hilmi husain/bhirawa

Bupati Pasuruan, HM Irsyad Yusuf saat melantik ratusan pejabat di Pendopo Kabupaten Pasuruan.

orang Pejabat Administrator, 21 orang Pejabat Pengawas, 56 Pejabat Fungsional, 6 orang Pejabat Fungsional Pengawas Sekolah, 46 orang guru yang ditugaskan sebagai Kepala SD dan 31 guru yang ditugaskan sebagai Kepala SMP. Ada tiga orang camat yang dilantik. Yakni, M Sucahyono sebagai Camat Sukorejo. Lalu, Purwo Putro yang sebelumnya adalah Sekretaris Kecamatan (Sekcam) Kejayan, saat ini dilantik menjadi Camat Lumbang serta Achmad Yani, Kabid PPUD pada Satpol PP Kabupaten Pasuruan dilantik menjadi Camat Nguling, menggantikan Bunardi yang memasuki masa purna tugas.

Selain itu, Gus Irsyad juga melantik Mujiono yang sebelumnya Camat Sukorejo, sebagai Kabag Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretari-

at Daerah. Dilantiknya Mujiono merupakan sebagai pengganti Kabag Protokol sebelumnya yang meninggal dunia, yakni Suhartono.

Pelantikan digelar di tiga tempat berbeda, yakni di Pendopo Kabupaten Pasuruan, Gedung Serbaguna dan Aula Dinas Pendidikan Kabupaten Pasuruan. Bupati Pasuruan, HM Irsyad Yusuf berharap, khusus untuk camat supaya secepatntya menyusun program percepatan di segala bidang. Terutama membantu masyarakat dalam menghadapi pandemi Covid 19.

"Camat yang dilantik hari ini merupakan camat yang pengalaman terjun langsung ke masyarakat, sehingga ketika mendapat jabatan baru, tak membutuhkan adaptasi yang lama. Karena, pengalaman sebagai Sekcam atau jabatan yang bersentuhan langsung dengan publik,'' ujar Gus Irsyad. [hil]

Cegah Learning Loss karena Covid-19

Harus Dilakukan Skala Besar Memanfaatkan Teknologi

alimun hakim/bhirawa

ukan kunjungan ke SMAN 2 dan SMKN 1 Lamongan.

Pertama di Lamongan Berjalan Baik

ya juga sangat meerjadi kerumunan wa,'' jelasnya. pelaksanaanya, memperhatikan engenai baju dan tokol Kesehatan emakaian seragasmani ternyata

kebijakan sekolah bawa baju sekali sampai nanti ahirnya pulang ke rumah. Jaga jarak juga diterapkan dan setiap siswa harus menggunakan masker. Jam belajar diperpendek hal ini untuk mengurangi resiko yang terjadi dalam proses belajar.

Terkait kelasnya, Emil mema-

parkan, ada dua kelas di sekolahan dan masing - masing ada yang terkoneksi di video conference dan yang tidak terkoneksipun bisa memakai opsi belajar dari rumah.

Artinya tidak wajib semuanya dan orang tua memberikan izin kepada siswa yang mengikuti PTM dan di sekolahan juga dilakukan dengan hati - hati.

"Saya tegaskan ini bukan PTM saja, tetapi model hybrid yakni pembelajaran yang terkombinasi antara tatap muka terbatas dan daring. Kalau tidak dilakukan secara hybrid tentu tidak akan maksimal dalam pembelajaran kurikulum yang dibutuhkan oleh peserta didik,'' tandasnya.

Sementara itu, diakui Kepala Dinas Cabang Pendidikan Wilayah Jatim, Drs Sumiarso Msi, jika PTM belum sepenuhnya tetapi hanya 50% dari kapasitas kelas. Kemudian setiap pembelajaran dilakukan maksimal selama 2 jam dan bisa dilakukan dua gelombang. Jam 07.00 WIB sampai jam 09.00 WIB dan jam 09.00 WIB sampai 11.00 WIB. [aha.yit]

Surabaya, Bhirawa Teknologi digital memang sudah banyak digunakan kegiatan belajar mengajar di era Pandemi Covid 19 ini. Tetapi tak jarang, teknologi digunakan sekadarnya saja. Cara para pendidik mengajar lewat aplikasi video-conference tak jauh berbeda dengan cara mereka sebelumnya mengajar di depan papan tulis.

Hal ini diungkapkan Ketua Dewan Pers sekaligus Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II, Prof Mohammad Nuh, dalam Webinar Sentra Vidya Utama (Sevima), Selasa (24/8) kemarin. Hal ini pula yang menurutnya menjadi penyebab pendidikan mengalami learning loss (kegagalan belajar) yang luar biasa di era Pandemi.

Sehingga pria yang akrab disapa Pak Nuh ini berharap, teknologi dimanfaatkan untuk mitigasi dunia pendidikan secara besar - besaran se-

bagai enabler (pembuka akses) dan disruptor (perombakan) dalam mendidik. Dan tidak hanya sebagai alat.

"Mari kita ibaratkan seperti kita kaget saat orang berkerumun di Jl MERR (jalan arteri di Surabaya).

Pada umumnya, kita hanya berhenti sejenak, mengetahui ada kecela-

kaan, lalu melanjutkan perjalanan. Pola pikir 'cukup tahu' seperti ini, jangan ditiru. Karena ketika teknologi hanya dijadikan alat untuk melewati Pandemi, maka hasilnya hanya seadanya saja. Pokoknya sekolah tetap jalan saja. Dan dampaknya, akan ada losses in

Kegiatan siswa belajar online

Persiapan PTM Matang, Prokes Sesuai Syarat Kemendikbud Pasuruan, Bhirawa Pemkot Pasuruan menyakini persiapan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) terbatas yang digelar 1 September 2021 sudah matang. Bahkan, sosialisasi ke satuan tingkat pendidikan dipastikan sarana penunjang Protokol Kesehatan (Prokes) di tiap sekolah sesuai daftar periksa Kemendikbud.

Menurut Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pasuruan, Mualif Arif, sebenarnya persiapan yang dilakukan tak terlalu banyak.

Pasalnya, Pemkot Pasuruan sempat melakukan uji coba PTM pada Juli lalu. Sehingga sudah ada gambaran yang jelas untuk kembali menggelar PTM. "Selain itu, sarana penunjang Prokes di sekolah - sekolah juga sudah tersedia. Yakni tempat cuci tangan, pengaturan tempat duduk

dan sebagainya. Persiapan PTM terbatas sudah sangat matang. Termasuk sarana Prokes di sekolah - sekolah sudah tersedia sesuai daftar periksa Kemendikbud,'' urai Mualif.

Disinggung kapasitas siswa, Mualif menjelaskan, kapasitas siswa yang masuk di masing - masing kelas dibatasi 30%. Contohnya, satu kelas ada 30 siswa, maka ada 10 siswa yang masuk kelas selama dua hari. Mereka akan belajar dalam enam jam pelajaran. Dengan ketentuan setiap jam pelajaran hanya 30 menit. Berbeda dengan biasanya, setiap jam pelajaran berlangsung selama 45 menit.

Setiap kelas akan terbagi menjadi tiga gelombang PTM. Dalam sepekan, para siswa masuk kelas hanya dua kali. Dan itu akan berlaku pada Hari Senin sampai Kamis. Untuk Hari

Jumat tidak mungkin, dikarenakan jamnya singkat hanya 4 jam.

"Batasan kapasitas itu bisa ditingkatkan. Apabila terjadi penurunan jumlah kasus Covid 19 di Kota Pasuru-

POJOK DAERAH

Ajang Pemanasan, Tenis Meja SMANOR Juara II Tenis Meja Seluruh Indonesia (PTMSI) baik provinsi maupun kota, namun karena atletnya butuh pertandingan ia menurunkan atlet tenis meja SMANOR Arrima Iffata Qolbiyyah berpasangan dengan Putri dari PTMSI Kota Malang.

Hasilnya pasangan itu berhasil finis di urutan kedua. "Sistem pertandingan itu sifatnya open, jadi tidak ada pengelompokan peserta putra atau putri. Jadi Arima-Putri bisa menempati urutan kedua itu sudah bagus," katanya.

Ia mengakui kalau Arrima Iffata Qolbiyyah memiliki teknik dasar yang bagus,

namun yang perlu ditingkatkan adalah speed dan footworknya yang perlu diperbaiki. "Selama PPKM performa Arrima turun, kemudian ia berlatih selama dua minggu di Malang dan kemudian saya turunkan di kejuaraan itu," kata pelatih yang baru empat bulan melatih di SMANOR itu.

Sementara itu Kepala Sekolah SMANOR, Suswanto mengaku senang dengan keberhasilan Arrima meraih peringkat kedua. Ia berharap seluruh atlet tenis meja SMANOR bisa meraih prestasi di level provinsi, nasional hingga internasional. "Alhamdulillah, setelah dilatih pe-

an. Tentunya ini bertahap dan melihat perkembangan ke depan. Bisa kapasitas ditingkatkan dengan ketentuan ada penurunan jumlah kasus Covid 19,'' tandas Mualif. [hil]

Pemkot Pasuruan saat uji coba PTM di Kota Pasuruan pada Juli 2021 kemarin.

Sekolah Menengah Atas Negeri Olah Raga (SMANOR)

Selama pandemi Covid-19, cabang olahraga (Cabor) tenis meja nyaris tidak ada kejuaraan. Kondisi ini tentu sangat berpengaruh pada teknik maupun fisik para atlet. Sebab mereka jarang mendapat kesempatan untuk mengeluarkan kemampuannya dipertandingan.

Pelatih Tenis Meja Sekolah Menengah Atas Negeri Olahraga (SMANOR), Elyas Mustaqim mengatakan, selama PPKM atlet tenis meja SMANOR berlatih dirumah.

Namun ia menilai kalau latihan itu kurang efektif karena atletnya hanya berlatih fisik dan kesulitan mencari lawan tanding, sehingga atletnya tidak bisa mengembangkan tekniknya. "Padahal teknik dan speed itu sangat penting bagi atlet tenis meja," katanya saat dihubungi melalui telepon genggamnya, Senin (30/8).

Itulah mengapa ia berusaha untuk mencarikan event agar para atletnya bisa mengikuti pertandingan. Seperti Kejuaraan Open Turnamen se Malang Raya 28-29 Agustus. Sebenarnya kejuaraan itu bukan agenda resmi Persatuan

learning (ilmu tidak terserap),'' ungkap Pak Nuh didampingi Prof Suprapto (Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Jawa Timur) dan Sugianto Halim MMT (CEO SEVIMA).

Pak Nuh memberikan setidaknya empat tips, bagaimana teknologi bisa memitigasi dunia pendidikan secara besar - besaran. Yang pertama, filosofi dalam memanfaatkan teknologi dalam pendidikan harus disepakati secara jelas dan tegas, yaitu semangat untuk memenuhi janji kemerdekaan dalam mencerdaskan kehidupan bangsa.

Di era kepemimpinan Pak Nuh sebagai Mendikbud, telah dirintis Buku Sekolah Elektronik, Data Pokok Pendidikan, dan Forum Laporan Pendidikan Tinggi. SEVIMA turut terlibat dalam pembuatan system - sistem ini, tujuannya memanfaatkan teknologi menjadi pembuka akses pendidikan. [ma]

latih baru (Elyas-Santi) siswa kami bisa meraih prestasi, saya berharap prestasi itu terus berkembang," katanya. [wwn*]

Arrima Iffata Qolbiyyah (SMANOR) dan Putri (PTMSI Kota Malang) berhasil menempati peringkat dua di ajang Kejuaraan Open Turnamen se Malang Raya 28-29 Agustus.

Seluruh Pelajar Kota Malang Bakal Divaksin di Sekolahannya Malang, Bhirawa Pemerintah Kota Malang makin gencar melakukan program vaksinasi untuk pelajar agar herd immunity atau kekebalan kelompok segera terbentuk. Dinas Kesehatan Kota Malang akan melakukan vaksinasi kepada seluruh siswa di sekolahan masing - masing, tahap pertama sebanyak 80 ribu pelajar SMP dan SMA akan disuntik vaksin sinovac.

Rencananya vaksinasi bagi pelajar SMP akan dilaunching Selasa (31/8) di Poltekes Kemenkes, Kota Malang. Vaksinasi di Poltekes masuk kategori reguler dan akan dilaksanakan rutin satu pekan sekali bagi pelajar di Kota Malang sekaligus sekolah masing-masing.

Menurut Kepala Dinas Kesehatan Kota Malang, dr Husnul Muarif, data dari Kepala Dinas Cabang Provinsi Jatim dan Disdikbud Kota Malang, sekitar 80 ribu pelajar SMP dan SMA akan divaksin.Dan sudah berkoordinasi dengan Poltekkes, Disdikbud sudah ada dosis vaksin untuk pelajar yang akan dilaksanakan oleh Poltekkes. Vaksinasi digencarkan agar Pembelajaran Tatap Muka (PTM) baik SD hingga SMA dapat segera kembali digelar. Selain vaksinasi di Poltekes, Dinkes Kota Malang juga akan melakukan mekanisme vaksinasi di sekolah. [mut]

JATIM MEMBANGUN

Selasa Wage, 31 Agustus 2021

Halaman 8

Mantan Bupati Nganjuk Didakwa Mendapat Uang dari Seleksi Perangkat Desa Sidang Perdana di Pengadilan Tipikor Surabaya Surabaya, Bhirawa Mantan Bupati Nganjuk, Novi Rahman Hidhayat menjalani sidang perdananya di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Surabaya, Senin (30/8). Pada sidang yang diketuai Majelis Hakim, I Ketut Suwarta ini mengagendakan pembacaan dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Novi , oleh Jaksa didakwa melakukan sengaja mendapatkan uang dengan tidak melaksanakan kewajibannya sebagai Bupati Nganjuk dalam seleksi pengisian perangkat desa.

JPU KPK, Andie Wicaksono dalam dakwaamnya mengatakan, terdakwa Novi Rahman Hidhayat sebagai penyelenggara negara atau tepatnya sebagai Bupati Nganjuk dalam masa jabatan tahun 2018-2023 didakwa menyalahgunakan kekuasaannya.

Jaksa menilai, terdakwa tidak menerapkan Surat Keputusan Men-

teri Dalam Negeri Nomor 131.355901 Tahun 2018 tanggal 5 September 2018 tentang Pengangkatan Bupati Nganjuk Provinsi Jatim dan berita acara pengucapan sumpah Bupati Nganjuk 24 September 2018.

“Perbuatan terdakwa Novi Rahman Hidhayat sebagaimana diatur dalam dakwaan Pasal 12 huruf e UU No 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,” kata

istimewa

Persidangan Mantan Bupati Nganjuk, Novi Rahman Hidhayat di Pengadilan Tipikor Surabaya, Senin (30/8).

Jaksa Andie Wicaksono.

Sesuai dakwaan, sambung Andie, terdakwa juga tidak melaksanakan prinsip tata Pemerintahan yang bersih dan baik. Yaitu dengan pamrih dan mengharapkan imbalan dari Kepala Desa (Kades) melalui para Camat yang

ada di wilayahnya saat melaksanakan pengisian seleksi perangkat Desa.

Dalam hal ini, sambung Andie, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan

Pasal 35 ayat (2) Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Yaitu dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya.

“Selaku Bupati Nganjuk, terdakwa dianggap terbukti bersalah usai memaksa para Kepala Desa yang wilayahnya mengadakan seleksi perangkat desa melalui para Camat di Kabupaten Nganjuk untuk memberikan uang masing-masing sebesar Rp 10 juta sampai Rp 15 juta,” bebernya dalam surat dakwaan.

Sementara itu, kuasa hukum terdakwa, Tis’at Afriyandi menyatakan akan mengajukan eksepsi pada persidangan pekan depan. Menurutnya, ada beberapa dakwaan alternatif yang disampaikan JP Perihal alasan secara rincinya, akan dipelajarinya lebih lanjut.

“Pada prinsipnya, eksepsi kami sebagaimana hak terdakwa, sebagaimana diatur dalam pasal 156 ayat 1 KUHP, terdakwa berhak memberikan jawaban terhadap JPU. Yang jelas, kami mengajukan eksepsi, minggu depan jadwal kami untuk memberikan jawaban atas eksepsi tersebut,” ujarnya.

Tis’at menegaskan, ada beberapa hal yang menjadi pertimbangan pihaknya sebelum mengajukan eksepsi. Salah satunya adalah dakwaan dari JPU yang dinilai kabur.

“Kan banyak sih (pertimbangan), eksepsinya, ada beberapa hal, terkait dakwaan tersebut kabur dan lain sebagainya, nanti kami bicarakan dengan tim. Jadi, banyak hal yang perlu kami cermati lagi terkait dakwaan tersebut, lebih jelasnya nanti di eksepsi tersebut, akan kami bedah satu persatu,” pungkasnya. [bed]

KELANA JATIM

TPA Bestari Probolinggo Hangus Terbakar Bersama 5 Truk Sampah Probolinggo, Bhirawa TPA (tempat pembuangan akhir) Bestari milik DLH (Dinas Lingkungan Hidup) Kota Probolinggo, Minggu (29/8) malam terbakar. Tak ada korban jiwa dalam insiden itu. Namun, lima truk sampah milik DLH ikut hangus dilalap api.

Kobaran api pertama kali terlihat sekitar pukul 17.30. Angin yang berembus kencang membuat api cepat membesar dan sulit dipadamkan. Tak berselang lama, lima truk pemadam kebakaran datang ke lokasi kejadian. Tiga unit damkar milik Pemerintah Kota (Pemkot) Probolinggo dan dua unit mobil damkar milik Pemkab Probolinggo.

Namun angin yang berembus kencang membuat api sulit dipadamkan. Truk damkar pun beberapa kali keluar untuk mengisi air tangki truk damkar. Si jago merah baru bisa dijinakkan sekitar pukul 18.30. Beruntung, kebakaran tidak sampai merambat ke pemukiman atau bangunan di dalam TPA tersebut. Hanya saja, lima unit truk ikut terbakar dan 3 alat konvektor terbakar.

Tidak sedikit warga yang berdatangan masuk ke TPA untuk melihat kejadian kebakaran tersebut. Petugas kepolisian, dari Polres Probolinggo kota dan Polsek Mayangan serta Satpol PP juga tampak berjaga di lokasi setempat.

Marsis, salah satu penjaga TPA Kota Probolinggo yang mengetahui pertama kejadian kebakaran mengaku, tidak tahu penyebab terjadinya kebakaran. Saat itu, dirinya tengah siramsiram di kawasan TPA.[wap]

Muhammad Fawa’id dan Vony Dinobatkan Wali Kota sebagai Duta Genre 2021 Mojokerto, Bhirawa Dua orang remaja yakni Muhammad Fawait dan Vony Puspitasari akhirnya terpilih menjadi Duta Genre tahun 2021.

Penobatan kedua remaja yang dianggap paling baik dalam menjalankan perannya sebagai pendidik dan konselor bagi sebayanya ini, dilakukan langsung oleh Wali kota Mojokerto, Ika Puspitasari di di Sabha Mandala Madya Balai Kota Mojokerto. Minggu ( 29/8),malam Wali kota dalam sambutannya antara lain mengatakan, Remaja sebagai penduduk usia produktif memiliki peran penting sebagai aktor pembangunan. Sifat remaja yang menggebu-gebu dan penuh semangat, harus diiringi dengan karakter yang pekerja keras, jujur, kolaboratif, solutif, memiliki jiwa kepemimpinan dan menguasai keterampilan yang seiring dengan perkembangan teknologi masa kini.

Untuk itu agar emerging skills yang dimiliki oleh penduduk usia produktif ini harus mampu mengisi emerging jobs dan inovatif dalam membangun the emerging business.

Adapun tujuan Pemilihan dan penganugerahan Duta Genre di Kota Mojokerto merupakan bentuk apresiasi pemerintah daerah kepada remaja-remaja Kota Mojokerto yang telah secara sukarela menjalankan perannya sebagai pendidik dan konselor bagi sebayanya.[min]

KEHILANGAN TULUNGAGUNG HILANG STNK, AG 6907 SZ, a/n. Sunarto, RT 1/6 Ds. Tenggong, Rejotangan – T.Agung No. 8122/IMB/BI-IV/2021 HILANG STNK, AG 4574 TG, a/n. Subagiyo, RT 1/1 Ds. Pelem, Campurdarat – T.Agung No. 8123/IMB/BI-IV/2021 HILANG STNK, AG 5612 RBL, a/n. Irma Wahyu Widyaningrum, Jln. P. Sudirman Vlll/8 RT 2/6 Kel. Kepatihan – T.Agung No. 8124/IMB/BI-IV/2021

Sejumlah warga Desa Jatisari Kecamatan Arjasa Situbondo usai mengambil air bersih dengan jarak sangat jauh dari rumahnya kemarin.

sawawi/bhirawa

Droping Terlambat, Warga Desa Jatisari Kekurangan Stok Air Bersih Situbondo, Bhirawa Warga yang ada di Dusun Ampenan dan Dusun Bendhusa Desa Jati Sari, Kecamatan Arjasa, Kabupaten Situbondo, menjerit karena kekurangan suplai air bersih dalam beberapa hari terakhir ini.

Akibatnya, mereka harus menempuh jarak cukup jauh untuk mendapatkan stock air bersih. Di sisi lain warga juga harus membayar Rp 1000 per jerigen untuk mendapatkan air bersih setiap harinya dari seorang pemilik tandon air di desa setempat.

Buhar, salah satu warga Desa Jatisari mengatakan, ia bersama warga lain yang notabene berada di pelosok gunung harus menanggung beban yang

cukup berat dengan kondisi saat ini.

Kondisi sebaliknya dilakukan masyarakat Kota Situbondo yang mudah mendapatkan suplai air bersih, justeru menghamburkan air bersih.

“Ini kami bersama warga lain kadangkala harus menunggu turunnya hujan untuk menampung air. Kami sangat memprihatinkan,” kupas Buhar.

Buhar mengkisahkan, suatu hari kondisi air yang ada sebuah kolam buatan berwarna coklat di desa Jatisari terpaksa harus menjadi konsumsi untuk air minum, kebutuhan mandi dan kebutuhan yang lain. Ini dilakukan, ujar Buhar, karena kondisi stock air yang layak konsumsi sudah tidak

ada lagi. Buhar yang kini berusia 55 tahun itu harus membayar kepada pemilik tandon air agar bisa mengkonsumsi air bersih.

“Pemilik tandon itu seorang petani di sebuah bukit yang kering. Tandon itu untuk kebutuhan tanaman,” jelas Buhar.

Buhar kembali menegaskan, untuk mendapatkan suplai air kadangkala dirinya bersama sejumlah warga Desa Jatisari harus berjalan sepanjang puluhan km dari jaraknya rumahnya.

“Ya kini kami sering kesulitan air bersih khususnya untuk kebutuhan sehari-hari. Kami bahkan harus berjalan puluhan kilo meter dan membayar uang demi mendapatkan air untuk ke-

butuhan keluarga,” terang Buhar.

Buhar dan warga lain yang ada di Desa Jatisari sangat berharap adanya keberpihakan dari Pemerintah.

Setidaknya, usul Buhar, Pemerintah mengunjungi kondisi warga Desa Jatisari yang setiap musim kering selalu mengalami kesulitan mendapatkan suplai air bersih. Kata Buhar, saat ini sejumlah Dusun yang dihuni warga sebanyak 20 KK yang kesulitan air bersih.

“Ya kami meminta kepada Pemerintah agar segera turun tangan mengatasi kekeringan dan minimnya suplai air bersih di Desa Jatisari,” pungkas Buhar. [awi]

Penjaga Tempat Ibadah Kota Batu Tak Luput dari Insentif Pemkot Kota Batu,Bhirawa Upaya meringankan beban warga Kota Batu terdampak Covid-19 terus digalakkan pemerintah kota (Pemkot). Setelah pemberian insentif penggali kubur dan memberikan bantuan sarana prasarana PKH, kini para penjaga tempat ibadah juga tak luput menjadi sasaran. Bertempat di Balai Kota Batu, para penjaga tempat ibadah ini menerima insentif yang diserahkan wali kota, Senin (30/8).

Para penerima insentif kemarin tak hanya para penjaga tempat Ibadah Muslim saja. Namun para penjaga tempat ibadan non-Muslim juga menerima bantuan yang sama. Adapun penyerahan insentif dilaksanakan secara

simbolis oleh Wali Kota Batu Hj Dewanti Rumpoko di ruang kerjanya.

“Setiap tahun penjaga tempat ibadah ini diberi insentif oleh Pemkot Batu. Karena terbukti meringankan mereka maka pemberian insentif dilakukan kontinyu, apalagi sekarang dalam masa pandemi Covid-19,”ujar Dewanti, Senin (30/8).

Diketahui, pemberian insentif bagi penjaga tempat ibadah ini merupakan program dari Bagian Kemasyarakatan (Kesra) Kota Batu. Adapun program ini sudah dilaksanakan sejak tahun 2018. Dan di masa pandemi ini semakin terbukti insentif yang diberikan mampu meringankan beban para

penjaga tempat ibadah.

Tercatat ada sebanyak 1.828 orang yang kemarin menerima isentif.

Adapun masing- masing orang menerima insentif sebesar Rp 1 juta.

“Setiap penerima mendapatkan insentif Rp 200 ribu per bulan. Dan hari ini diberikan insentif untuk 5 bulan pencarian sehingga masing-masing menerima Rp 1 juta,” ujar Ka Sub Bagian Kesejahteraan Masyarakat, Yatik Hariani.

Dalam pendistribusian insentif disalurkan melalui rekening milik penerima masing- masing. Namun, untuk penjaga yang tidak memiliki rekening, pemkot memberikan kemudahan. Yaitu, insentif diantarkan lang-

sung ke rumah penerima.

Selain penjaga tempat ibadah, Pemkot juga telah menyalurkan bantuan sarana dan prasarana usaha kecil kepada masyarakat. Hal ini dilakukan dalam upaya membangkitkan semangat usaha kepada masyarakat yang terdampak pandemi covid-19.

Para penerima bantuan adalah warga yang telah terdata di Dinsos Batu sebagai Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dalam Program Keluarga Harapan (PKH) tahun 2021. Ada sebanyak 20 peralatan penunjang usaha yang dibagikan kepada KPM. Di antaranya, kompresor untuk tambal ban, alat pemintal, dan peralatan memasak.[nas]

Rangkaian HUT ke 76 RI, UPT Dinsos Jatim Unjuk Karya dan Lomba Pemprov, Bhirawa Suasana HUT Kemerdekaan RI ke-76 masih terasa semarak di UPT Dinas Sosial Jatim. Mereka di daerahnya masing masing masih terus menyemarakkan dengan berbagai karya dan lomba.

Kepala Dinsos Jatim, Dr Alwi MHum mencontohkan seperri di Balai Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial (PRS) Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Sidoarjo.

Di Balai PRS PMKS binaan Dinas Sosial Provinsi Jatim ini menyelenggarakan kegiatan Panggung Ekspresi bagi para penerima manfaat (PM).

PM yang terdiri dari Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ), gelandangan, pengemis, dan anak jalanan antusias mengikuti kegiatan tersebut.

Mereka menampilkan berbagai bakat dan potensi yang mereka miliki. Mulai dari drama, fashion show, menari, pantun, serta membaca pui-

si. Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Balai PRS PMKS Sidoarjo, Sukardi SH MSi mengaku kagum dengan potensi yang dimiliki PM binaannya.

“Saya sangat kagum, karena para PM bila digali potensinya akan menjadi luar biasa layaknya orang normal,” ujar Sukardi.

Menurut Sukardi, panggung ekspresi ini memberikan kesempatan kepada PM untuk bisa mengekspresikan berbagai potensi yang mereka miliki.

“Penggalian potensi ini karena kerja keras, kekompakan, kebersamaan, kesabaran, dan kegigihan seluruh karyawan-karyawati dan pem-

bimbing. Sehingga, mereka bisa menampilkan ekspresi yang luar biasa,” ungkapnya.

Dia melanjutkan, giat ini dilakukan untuk memberikan kepercayaan diri dan mengembalikan keberfungsian sosial PM, sesuai dengan tema HUT RI ke-76, yaitu Indonesia Tumbuh, Indonesia Tangguh.

UPT lainnya UPT Perlindungan dan Pelayanan Sosial Asuhan Anak (PPSAA) Sumenep juga memberi dukungan kepada anak asuh untuk terus berkreasi.

Pada momen Hari Ulang Tahun (HUT) RI ke-76, UPT binaan Dinas Sosial Provinsi Jatim ini mewadahi kreativitas anak asuh melalui ajang perlombaan.

Kepala UPT PPSAA Sumenep Imron Joesoef Joelinar mengatakan, perlombaan itu merupakan inisiatif anak asuh. “Anak asuh memang

memiliki kepengurusan. Ada ketua asrama dan seksi-seksinya. Mereka lah yang berinisiatif untuk mengadakan lomba,” ungkapnya.

Beberapa lomba yang diadakan antara lain, baca puisi, adu konsentrasi, lari rukun Islam, sambung ayat, transfer kalimat, pindah sarung, dan memasukan benang ke jarum.

Setelah dilaksanakan selama beberapa hari, rangkaian perlombaan ditutup dengan acara tasyakuran dan diserahkan hadiah dan penghargaan bagi para pemenang lomba.

Selain itu, para anak asuh juga unjuk kebolehan dengan menampilkan berbagai kesenian.

“Kami sangat mendukung kegiatan yang diinisiasi anak-anak. Akan tetapi, karena masih dalam pandemi Covid-19, kami selalu menekankan kepada anak-anak untuk tetap menjaga protokol kesehatan,” tegas Imron. [rac]

Suasana HUT Kemerdekaan RI ke-76 masih terasa semarak di UPT Dinas Sosial Jatim.

JATIM MEMBANGUN

Selasa Wage, 31 Agustus 2021

Halaman 9

Kades Tulungagung Minta Keadilan Terhadap Pelanggar Prokes Tulungagung, Bhirawa Forum Komunikasi Pemerintah Desa (FKPD) Tulungagung meminta keadilan bagi pelanggar protokol kesehatan (prokes) pada Satgas Percepatan Penangan Covid-19 Kabupaten Tulungagung. Mereka pun berharap jangan sampai ada diskriminasi hukum terhadap para pelanggar prokes tersebut.

Wakil Ketua FKPD Tulungagung, Suad Bagio, Senin (30/8), mengungkapkan kasus pelanggaran prokes yang dilakukan salah satu anggota DPRD Tulungagung saat menggelar wayang kulit seharusnya mendapat sanksi dari Satgas Covid-19. Bahkan, harus pula diproses hukum karena melanggar UU Karantina Kesehatan.

“Jangan ada diskriminasi hukum.

Kepala Desa Karangsari beberapa waktu lalu melanggar prokes yang

sama diproses hukum dan kini sedang menunggu persidangan,” ujarnya.

Ia meminta Satgas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Tulungagung dan para penegak hukum, utamanya Polres Tulungagung , untuk melakukan tindakan yang sama terhadap anggota dewan yang melanggar prokes.

Apalagi, antara anggota dewan tersebut dan Kepala Desa Karangsari Kecamatan Rejotangan, Hariyanto, sama-sama melanggar UU

Karantina Kesehatan.

“Lalu apa beda antara anggota dewan dan kepala desa. Kok sampai saat ini belum ada tindakan hukum bagi anggota dewan yang juga melanggar prokes,” paparnya.

Suad Bagio selanjutnya menandaskan jika sampai dalam batas waktu tertentu Satgas Covid-19 atau aparat penegak hukum tidak melakukan proses hukum pada anggota dewan yang melanggar prokes, FKPD Tulungagung akan melakukan somasi pada Satgas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Tulungagung.

“Somasi akan kami tujukan pada Kasatgas atau Sekda Tulungagung,” tandasnya.

Seperti diketahui, Hariyanto be-

berapa waktu lalu dijadikan tersangka oleh Polres Tulungagung akibat melangsungkan pesta ulang tahun putrinya di area destinasi wisata miliknya. Ia dijerat pasal 93 UU Nomor 6 Tahun 2018 tentang Karantian Kesehatan.

Sedang, anggota DPRD Tulungagung, Basroni, melakukan gelaran wayang kulit di rumahnya di Desa Kedungcangkring Kecamatan Pagerwojo pada Sabtu (21/8) lalu dan kemudian dibubarkan Satgas Covid-19.

Sementara itu, Kasi Humas Polres Tulungagung, Iptu Nenny Sasongko, Senin (30/8), menyatakan Polres Tulungagung sudah memproses kasus pagelaran wayang yang dilakukan Basroni.

“Laporan polisi terkait kasus

wayang kulit di Pagerwojo terbit pada hari Jumat tanggal 27 Agustus 2021 lalu,” ujarnya.

Saat ini menurut dia, Polres Tulungagung sedang mengirim undangan pada para saksi untuk dimintai keterangan. “Hari ini (Senin, 30/8), undangan para saksi dikirim,” terangnya.

Sebelumnya, anggota Penegakan Hukum Satgas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Tulungagung, Artista Anindya Putra, mengatalan pula jika kasus penyelenggaraan wayang kulit sudah dilimpahkan ke Satreskrim Polres Tulungagung “Karena itu, untuk sanksi bisa ditanyakan ke Polres karena ranahnya undang-undang,” pungkasnya. [wed]

Suad Bagio

KELANA JATIM

Sukseskan Program Vaksinasi, Kodim Bojonegoro Lakukan Penyuntikan Dosis Kedua Bojonegoro,Bhirawa Sebanyak 240 orang warga masyarakat Desa Tinawun, Kecamatan Malo, menerima penyuntikan vaksinasi dosis kedua jenis sinovac di Balai Desa setempat, Senin (30/8). Serbuan Vaksinasi Kodam V Brawijaya yang dilaksanakan diwilayah Kodim 0813 bersinergi dengan Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Bojonegoro ini merupakan lanjutan pada vaksinasi dosis pertama.

Pasiter Kodim 0813 Bojonegoro, Kapten Inf Surahmat, mengatakan bahwa vaksinasi tersebut mengerahkan Tenaga Kesehatan (Nakes) Polkes 05.09.14 Kodim 0813 Bojonegoro dan relawan Dinas Kesehatan dilaksanakan sebagai upaya pencegahan penularan virus corona. “ Hari ini ada 240 warga Desa Tinawun yang ikut vaksin tahap dua,” kata Pasiter.

Pihaknya meminta kepada seluruh komponen masyarakat untuk mendukung langkah dan program pemerintah. Dengan menyukseskan program vaksinasi. Sehingga, nantinya seluruh masyarakat khususnya warga Bojonegoro mencapai herd immunity (kekebalan kelompok).

Diharapkan, dengan vaksinasi ini diharapkan, masyarakat khususnya warga Tinawun dapat terhindar dari covid-19. Untuk itu, mari kita semua dukung program pemerintah dalam mengatasi pandemi ini.

“Selalu patuhi protokol kesehatan, dan jangan takut untuk divaksin. Karena vaksin covid-19 sudah teruji aman dan halal,” tambahnya.

Pemberian vaksinasi diberikan dengan maksud untuk membentuk antibodi atau imunogenitas tubuh terhadap virus secara optimal.

“Untuk mengoptimalkan pembentukan antibodi, maka harus diberikan dua kali penyuntikan,” pungkasnya. [bas] Kabupaten Trenggalek mendapatkan hadiah 30 ribu vaksin Covid 19 dari Panglima Komando Armada Timur (Pangkoarmatim) 2.

Trenggalek Dapat Kado Vaksinasi dari Koarmada 2

Warga masyarakat Desa Tinawun, Kecamatan Malo, menerima penyuntikan vaksinasi dosis kedua jenis sinovac di Balai Desa setempat.

Trenggalek,Bhirawa Hari jadi ke-827, Kabupaten Trenggalek mendapatkan hadiah 30 ribu vaksin Covid 19 dari Panglima Komando Armada Timur (Pangkoarmatim) 2. Pelaksanaan vaksiansi sendiri dilaksanakan selama 2 hari, Senin ini 30 Agustus dan Selasa 31 Agustus 2021.

Bupati Trenggalek kepada awak media menuturkan, “ini adalah kado ulang tahun dari korps TNI Angka-

tan Laut, Koarmada 2. Saya terima kasih kepada panglima beserta seluruh jajaran,” tuturnya Masih menurut pria yang akrab disapa Gus Ipin tersebut, “dan ketika eksekusi, 30 ribu vaksin kita habiskan dalam waktu 2 hari, dibantu oleh TNIPolri dan juga seluruh jajaran dinas kesehatan dan masyarakat,” imbuhnya.

“Alhamdulilah karena basisnya kita undangan cukup banyak. Kususnya pelajar, karena kita persiapkan

pembelajaran tatap muka agar bisa segera terlaksana, terang Bupati.

Selain itu sasarannya juga pondok pesantren. Ada 3 pondok pesantren, sisanya masyarakat umum. Paling besar kita targetkan di Stadion Menaksopal ini sekitar 7.000 dosis vaksin selama 2 hari. Sisanya kita bagi di 22 Puskesmas yang ada.

Pelaksanaannya ada di kantor Puskesmas, kantor desa dan kecamatan. Jadi kita keliling mendekati

Dinkes Kota Blitar Vaksinasi Santri Pondok Pesantren Kota Blitar, Bhirawa Pelaksanaan vaksinasi Covid-19 di Kota Blitar, Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Blitar mulai melaksanakan vaksinasi Covid-19 kepada para santri di sejumlah Pondok Pesantren (Ponpes) di Kota Blitar.

Kabid Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinkes Kota Blitar, Didik Djumianto mengatakan untuk program vaksinasi santri pertama kali dilakukan di Ponpes Bustanul Mutaalimin dan Ponpes Bustanul Mu-

taalimat, Kelurahan Kauman, Kecamatan Kepanjenkidul, Kota Blitar, Senin (30/8).

“Kami menargetkan ada 1.000 sasaran santri di dua Ponpes tersebut untuk mengikuti program vaksinasi Covid-19,” kata Didik Djumianto.

Lanjut Didik Djumianto, pada kegiatan ini merupakan bagian percepatan program vaksinasi Covid-19 dengan sasarannya usia remaja mulai 12-17 tahun.

“Di mana pada usia tersebut masuk

dalam usia santri pada Pondok Pesantren juga,” ujarnya.

Selain itu dikatakan Didik, respons pelaksanaan vaksinasi di dua ponpes itu sangat luar biasa, bahkan pihaknya juga telah menerjunkan bus vaksinasi dalam pelaksanaan vaksin di dua Ponpes tersebut.

“Ini baru pertama kali dilaksanakan vaksinasi kepada santri di Ponpes, dan berikutnya juga akan kami gilir di sejumlah Ponpes lainnya di Kota Blitar,” jelasnya.

Tambah Didik, pada program vaksinasi ini juga bagian mencegah penyebaran Covid-19 di Ponpes, dan pihaknya juga mengimbau kepada semua pengurus dengan tetap disiplin dan selalu menerapkan protokol kesehatan di lingkungan Ponpes meski sudah divaksin.

“Karena penerapan Prokes harus terus dilakukan, dimana bukan hanya untuk santri saja juga siapapun yang berinteraksi di lingkungan Ponpes,” imbuhnya. [htn]

Hartono/Bhirawa

Didik Djumianto

masyarakat, sehingga harapannya nanti seluruh dosis yang kita punya ini bisa segera tersuntikkan kepada masyarakat.

Bupati menandaskan saat ini Pemkab juga masih memiliki stock di Kabupaten sekitar 8.000 an. Diharapkan dalam seminggu bisa selesaikan, sesuai perintah Pak Presiden vaksin untuk segera didistribusikan ke masyarakat.

“Untuk capaian vaksinasi sendiri kalau ditambah 2 hari ini dilaksanakan, sudah tercapai sekitar 20%. Untuk sekarang ini baru tercapai 14 hingga 15% dari yang ditargetkan dari pemerintah sebanyak 580 ribu masyarakat,” tandas mantan pengusaha peralatan rumah tangga ini.

Demi kelancaran capain serbuan vaksinasi sendiri, panitia menerapkan sistem undangan. Dengan begitu kerumunan masyarakat dapat diminimalisir, meskipun jumlah vaksin yang cukup banyak.

Bupati Trenggalek bersama Forkopimda, juga sempat meninjau langsung pelaksanaan sebuan vaksin, di beberapa titik lokasi vaksin. [Wek]

Gerak Cepat Bantu Korban Kebakaran, Pemkab Berkomitmen Segera Bangun Rumah Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bondowoso bergerak cepat membantu salah satu warga Dusun Drasa Desa Kalitapen Kecamatan Tapen, korban kebakaran satu unit rumah milik Arba’iya (70), yang ludes terbakar si jago merah pada Sabtu (28/8) siang kemarin.

Kejadian tersebut diduga akibat korsleting listrik, yang mengakibatkan satu rumah terbakar. Bahkan tabungan jutaan rupiah dari hasil menjadi buruh tani milik korban juga ikut ludes terbakar.

Akan hal itu, Pemerintah Daerah hadir dengan memberikan bantuan berupa kebutuhan pokok, sembako dan berbagai pakaian. Tak hanya itu, Pemerintah pun berkomitmen untuk membangun kembali rumah yang ludes dimakan si jago merah tersebut.

Bupati Bondowoso Drs KH Salwa Arifin didampingi Pj Kadinsos, Kalaksa BPBD, Kadis Perkim, Kasat Pol PP dan Camat Tapen serta pihak terkait lainnya melihat kondisi rumah Ibu Arbaiya yang hangus terbakar, Senin (30/8).

Bupati Salwa Arifin menyampai-

kan, bahwa sebagai kewajiban pihaknya jika ada musibah yang menimpa warganya, untuk memperhatikan dan juga membantu apa yang dibutuhkan.

“Alhamdulillah saat ini sudah lengkap, dari mulai sembako, pakaian. Termasuk akan merehab rumahnya,” ungkap Bupati Salwa saat dikonfirmasi di lokasi.

Dalam kunjungan tersebut, Bupati mengaku sengaja melibatkan Dinas Perkim Bondowoso, agar dapat melihat langsung kondisi rumah yang terbakar dan dapat menyiapkan untuk segera dibangun.

“Secepatnya, ukurannya seperti RTLH (Rumah Tidak Layak Huni Red) itu,” papar orang nomor satu di Bondowoso ini.

Untuk mengantisipasi kejadian

serupa, Bupati meminta pada warga agar tidak menyambung kabel listrik sembarangan, yang berpotensi menyebabkan korsleting listrik. Ia juga menyebut akan menambah dan meremajakan mobil pemadam kebakaran (Damkar) untuk penanganan lebih cepat.

“Ya itu yang susah. Mereka kan nyambung sendiri nggak bisa. Mereka nyambung berarti kan menumpang kepada yang punya. Memang sudah diimbau tapi kemampuan mereka ya itu,” tandasnya.

Sementara itu, Pj Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bondowoso, Anisatul Hamidah mengatakan, pihaknya juga memberikan bantuan berupa sembako, sandang dan alat-alat dapur.

Selain itu, pihaknya melakukan asesmen kepada BNI agar mengganti kartu Program Keluarga Harapan (PKH) yang raib terbakar.

“Agar hak-hak mereka tidak berkurang sedikitpun. Termasuk kita memberikan pendampingan psiko sosial korban,” katanya.

Di tempat yang sama, pemilik ru-

mah, Arba’ia (70) menceritakan, insiden itu terjadi kurang lebih pukul 13.00 siang. Saat itu, dirinya sedang berada dikandang sapi yang terletak berdekatan dengan rumah yang terbakar, untuk memberikan makan sapi peliharaannya.

Ia menduga, kejadian naas itu disebabkan korsleting arus listrik.

Mengingat pada saat itu dirinya sedang memasak menggunakan penanak nasi listrik.

Kata dia, api dengan cepat menjalar kerumahnya yang terbuat dari bahan dasar yang mudah terbakar, yakni kayu dan bambu itu. “Langsung membara ke dinding rumah itu,” .

Arba’ia mengaku, dirinya sempat berusaha ingin menyelamatkan uang tabungannya dari hasil menjadi buruh tani. Namun karena kobaran api yang begitu panas, akibatnya, ia mengalami luka bakar di beberapa bagian tubuhnya.

Akan tetapi ia masih beruntung, salah satu saudaranya langsung menarik dan menghentikan upaya korban. Sehingga korban masih bisa

istimewa

Bupati Mundjidah Wahab saat mengikuti agenda doa bersama untuk keselamatan bangsa yang diadakan secara virtual oleh Pengadilan Agama Kabupaten Jombang, Jumat (27/08).

diselamatkan, walaupun uang tabungannya raib dilalap si jago merah.

“Kalau semuanya itu Lima juta dua ratus,”ungkapnya.

Ia mengaku, setiap hari memang bekerja sebagi buruh tani diluar daer-

ah. Ia bekerja membersihkan rumput sawah milik warga di Kabupaten Situbondo. Sedangkan suaminya, sudah beberapa tahun tidak bisa bekerja karena mengalami sakit stroke beberapa tahun terakhir. [san]

EKONOMI KPPU Kupas Problematika Industri Perunggasan Dalam Negeri Selasa Wage, 31 Agustus 2021

Surabaya, Bhirawa Banyaknya permasalahan pada industri perunggasan mendorong Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) untuk mencari langkah-langkah perbaikan yang dapat dilakukan dari perspektif persaingan usaha dan ekonomi politik. Dengan menyelenggarakan seminar daring bertajuk Arah Pengembangan Industri Perunggasan: Perspektif Persaingan Sehat dan Ekonomi Politik, KPPU menghadirkan narasumber dari berbagai latar belakang, di antaranya Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan RI Oke Nurwan, Perwakilan Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian RI Iqbal Alim, Guru Bedar FEM IPB Prof. Dr. Didin S. Damanhuri, Direktur Eksekutif INDEF Tauhid Ahmad, Founder Tri Group Tri Hardiyanto, serta Jurnalis Hardy Hermawan sebagai moderator.

Hadir memberikan sambutan, Anggota KPPU Ukay Karyadi, yang menyampaikan bahwa KPPU selama ini sudah tu-

rut berupaya memperbaiki industri perunggasan sesuai dengan kewenanganannya. “KPPU terus melakukan pengawasan

Halaman 10

KPPU saat membahas dunia industri perunggasan

terhadap perilaku pelaku usaha di industri perunggasan dan memberikan saran dan pertimbangan kepada Pemerintah sebagai upaya menyehatkan iklim usaha pada industri tersebut,” jelas Ukay. Ada pemain yang berbeda level dalam satu lapangan. Tidak ada akses yang

sama dalam memperoleh input, sehingga perlu untuk melakukan pembenahan di hulu industri unggas ini.

Sebagai pembicara pertama, Hardiyanto, menyampaikan peran Pemerintah dalam industri unggas ini dapat berupa penegakan regulasi yang berkeadi-

lan baik untuk pelaku usaha besar maupun menengah dan kecil.

“Selain itu juga perlu adanya kepastian tersedianya bahan baku pakan utama unggas, yaitu jagung, secara berkelanjutan dengan harga yang dapat mendukung dan mengefisienkan produksi peternak misalnya melalui kebijakan buka tutup kran impor jagung.” paparnya.

Sejalan dengan pendapat tersebut, Tauhid Ahmad menyampaikan beberapa rekomendasi bagi Pemerintah, salah satunya adalah pengembangan alternatif pakan unggas selain jagung dan dapat diproduksi masal. “Rekomendasi lain yang dapat kami sampaikan antara lain penyediaan DOC yang berkualitas berdasarkan keseimbangan permintaan akhir, peningkatan konsumsi unggas nasional, serta pen-

ingkatan daya saing produk unggas ini sendiri,” jelasnya.

Dari sisi Pemerintah, Oke mengemukakan bahwa instrumen yang dimiliki Kementerian Perdagangan tidak cukup memadai untuk menjalankan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 7 Tahun 2020. Kemendag sudah mengeluarkan Surat Edaran bagi pelaku usaha untuk dapat mematuhi Permendag 7/2020 tersebut.

Lebih lanjut, Oke menyampaikan di industri perunggasan belum ada mekanisme badan penyerapan. “Sementara data yang kami dapatkan dari Kementerian Pertanian bahwa produksi jagung nasional mencukupi, hanya tersedianya di luar wilayah industri peternakan. Kemudian Kemendag mengusulkan dalam rakornis terkait jagung, agar tetap mengutamakan penyera-

pan dalam negeri bukan importasi,” ujarnya.

Pembicara terakhir, dari perspektif akademisi yakni Prof.

Didin menyampaikan bahwa produk kebutuhan pangan sebagian besar memiliki struktur oligopoli. Harga pakan dan produk akhir di Indonesia ini cukup tinggi di Asia. Tidak hanya pakan dan pangan, bahkan juga untuk pupuk. Mengenai politik perekonomian nasional, Indonesia berada dalam ekosistem oligopolistik termasuk industri unggas. “Oleh karena itu, KPPU sangat strategis dalam menyehatkan struktur pasar yaitu dengan melakukan pengelompokan pelaku usaha,” jelasnya. Lebih lanjut, Prof Didin menyampaikan bahwa penting bagi KPPU untuk mengadakan forum seperti ini secara reguler ke depannya.[ma]

BURSA EKONOMI

Stok Beras Nasional Capai 1,16 Juta Ton Jakarta, Bhirawa Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso menyebutkan stok beras nasional per 27 Agustus 2021 mencapai 1,16 juta ton atau cukup memenuhi kebutuhan program ketersediaan pasokan dan stabilisasi harga (KPSH) atau operasi pasar dan tanggap darurat bencana.

“Untuk stok beras terdiri atas cadangan beras pemerintah (CBP) 1,145 juta ton dan beras komersial 14 ribu ton. Stok cukup untuk penjualan KPSH dan tanggap darurat bencana sesuai kebutuhan Perum Bulog,” katanya dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi IV DPR RI di Gedung Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (30/8).

Jumlah stok yang dikelola Bulog per 31 Desember 2020 sebesar tercatat 981 ribu ton. Selain beras, Budi atau yang akrab disapa Buwas menyampaikan stok pangan lain yang dikelola Bulog hingga 27 Agustus 2021 yakni gula 10.256 ton, daging kerbau 686 ton, telur 61 ton, tepung terigu 246 ton, dan minyak goreng 1.325 kiloliter.

Per 27 Agustus 2021, Bulog telah melakukan pengadaan gabah atau beras dalam negeri yang dibeli dari petani sebesar 908 ribu ton. Sedangkan, realisasi penyaluran beras CBP sampai 27 Agustus yaitu sebanyak 305 ribu ton yang terdiri atas penyaluran untuk program KPSH 245 ribu ton, tanggap darurat bencana 4 ribu ton, dan golongan anggaran 55 ribu ton.[ant]

Puluhan Milenial Banyuwangi Dilatih Branding UMKM desa Banyuwangi, Bhirawa Puluhan generasi milenial dari berbagai komunitas di Banyuwangi, Jawa Timur, belajar kepada maestro gandrung sekaligus pelatihan branding produk UMKM desa dalam Festival Banyuwangi Youth Creative Network (BYCN).

Jaringan kreatif pemuda (BYCN) ini merupakan kumpulan berbagai komunitas yang meliputi 17 sektor, meliputi arsitektur, desain interior, desain produk, fashion, film/video dan animasi, fotografi, kerajinan, kuliner, sektor musik, sektor aplikasi, periklanan, televisi/audio/media, seni pertunjukan, seni rupa, dan lainnya.

“Kegiatan ini sangat positif, mudah-mudahan bisa menjadi mendukung desa-desa di Banyuwangi yang memiliki potensi lokal baik budaya maupun UMKM yang selama ini belum muncul,” ujar Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani Azwar Anas di Banyuwangi, kemarin.

Puluhan generasi milenial itu mengangkat berbagai potensi desa di Banyuwangi dengan menggelar pelatihan di berbagai sektor kreatif yang mengacu pada masing-masing potensi desa.

Kali ini jaringan kreatif pemuda Banyuwangi menggelar pelatihan di Desa Macan Putih, Kecamatan Kabat.

Pada festival yang digelar sejak 24 Agustus 2021, itu, para generasi milenial belajar tari gandrung dari para maestro gandrung Banyuwangi, seperti Temuk, Dartik, dan Sunasih. Selain itu, mereka juga menggelar pelatihan dan pendampingan branding berbagai produk di Desa Macan Putih, seperti olahan jamur dan gula semut.[ant]

ANTARA/HO-Humas Pemkab Banyuwangi

Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani Azwar Anas melihat batik produk UMKM milenial di acara Festival BYCN.

Manajemen grab menyerahkan CSR ke Pemkot Malang.

Sembako CSR Grab Diserahkan ke Pemkot Malang Malang, Bhirawa CSR Sembako dari managemen Grab berupa Beras 1 Ton, Minyak Goreng 100 Liter, Gula pasir 1 Kuintal dan Mie Instan 100 box,diserahkan ke Pemkot Malang.

CSR tersebut diterima secara langsung oleh Walikota Malang, Drs H. Sutiaji, pada Senin (30/08), di Gazebo Balaikota setempat.

“Kami atas nama Pemerintah Kota Malang dan masyarakat Kota Malang mengucapkan terima kasih kepada Grab.

Hari ini kontribusinya berupa sembako,

mudah-mudahan ini segera bisa terdistribusikan kepada yang berhak menerimanya” ujar Walikota Sutiaji.

Selanjutnya, Sutiaji juga mengapresiasi Grab karena juga membantu memberdayakan UMKM Kota Malang dengan layanan Grab dan online, dapat mempertemukan produsen dan konsumen. “Karena di musim pandemi covid ini, sebetulnya ini kan bukan krisis moneter, tapi krisis antara produsen dan demand tidak ketemu dan Grab hadir,” ujar orang nomor satu di Kota Malang itu.

Sementara itu, Public Affairs Head East Java & Kalimantan Grab, Irvan Prasetyo, berharap Wujud kepedulian dari Grab Indonesia untuk masyarakat kota Malang yang memang hari ini kami titipkan ke Pemerintah Kota Malang untuk dapat disalurkan ke yang membutuhkan. “Untuk Bansos ini adalah perdana di Kota Malang, dan tentu ini kami berharap, kemudian hari masih bisa memberikan dukungan lagi,” ujarnya.

Kemudian juga bantuan kepada para pelaku UMKM meningkatkan produk-

tivitas mereka, kita support pelatihan, edukasi dan banyak program untuk bisa membuat mereka tetap terus usaha selama masa pandemi ini. “Dan yang terakhir juga, yang sekarang lagi kita gencarkan adalah bantuan untuk percepatan vaksinasi” tukas Irvan.

Tampak hadir mendampingi, bersama Sekda Kota Malang, Erik Setyo Santoso, Public Affairs Head East Java & Kalimantan Grab, Irvan Prasetyo, Business Development Head East Java Jerry Kurniawan serta City Manager Malang, Achmad Ferry.[mut]

PT Inka Siapkan Resto dan Café Berkonsep KA Madiun, Bhirawa Menempati eks gedung direksi PT INKA (Persero) yang terdiri dari enam sekat ruangan, dan satu unit prototipe pertama kereta penumpang Si Belo Kuda Troya buatan tahun 1982, PT INKA (Persero) sedang menyiapkan kafe dan resto untuk warga Kota Madiun dan sekitarnya.

Bernama Arum Dalu Kafe dan Resto, tema yang dibawa memang tidak jauh-jauh dari kereta api. Bahkan, kafe dan resto bertema kereta api ini juga terdapat museum yang berisi sejarah perkeretaapian di Indonesia, termasuk inovasi-inovasi yang selama ini telah dibuat oleh PT INKA. Menurut Senior Manager PKBL,

CSR & Stakeholder Relationship PT INKA (Persero) Bambang Ramadhiarto mengatakan, di dalam Arum Dalu Kafe and Resto ini juga terdapat miniatur kereta api, mini bioskop, videovideo sejarah perkeretaapian yang dikemas dalam touch screen tv.

“Kita konsepnya gabungan antara wisata, kafe dan resto serta edukasi.

Lokasinya di eks gedung direksi PT INKA bagian depan, dan satu unit prototipe kereta penumpang bernama Si Belo Kuda Troya. Lalu untuk edukasinya, kita siapkan museum, mini bioskop yang berisi informasi tentang perkeretaapian Indonesia, baik sejarah maupun inovasinya,” kata Bambang Ramadhiarto, Senin (30/8).

Dalam hal ini lanjutnya, untuk menu yang bakal tersaji di kafe dan resto ini, akan ada makanan ringan dan berat serta olahan minuman dari bahan dasar kopi dan lainnya. Sementara untuk launching, pihaknya masih belum dapat memastikan tanggalnya dan waktunya. Menurut Bambang, karena hingga saat ini, situasi pandemi dan masa perpanjangan PPKM Darurat.

“Kita belum pastikan waktunya, karena masih pandemi dan masa perpanjangan PPKM Darurat. Selain itu, kita masih perlu melakukan penyempurnaan konsep, agar betul-betul siap untuk dinikmati masyrakat nanti,”jelas Bambang.

Dikatakannya, masyarakat tidak

perlu khawatir, karena untuk masuk ke lokasi museum tidak dipungut biaya. Dirinya berharap, inovasi ini menjadi salah satu destinasi wisata edukasi di Kota Madiun, dan mampu mendongkrak perekonomian warga usai pandemi Covid-19. “Lokasi museum kita buka untuk umum dan tidak dipungut biaya, alias gratis.

Harapan kami, semoga secepatnya bisa segera dibuka,” jelasnya.

Sekarang ini,i PT INKA (Persero) tengah mengkoordinasikan dengan Pemerintah Kota (Pemkot) Madiun, untuk menjadikan lokasi ini sebagai salah satu destinasi bus tour Mabour milik Pemkot Madiun. Bahkan, PT INKA telah mempersiapkan halte nya.[dar]

CCEP Indonesia Jalankan Program Vaksinasi Gotong Royong Prioritaskan keselamatan dan kesehatan karyawan, CocaCola Europacific Partners Indonesia (CCEP Indonesia) turut menjalankan program vaksinasi Gotong Royong dengan bekerjasama Rumah Sakit Mitra Keluarga Pondok Tjandra.

Kegiatan ini merupakan komitmen CCEP Indonesia untuk memastikan bahwa tiap karyawan memiliki akses terhadap vaksin secara aman.

CCEP Indonesia juga terus berjuang untuk menjadi inspirasi bagi industri dan komunitas di sekitar dalam mendukung implementasi dan percepatan program vaksinasi dari pemerintah dan menciptakan imunitas komunitas (herd community).

Regional Corporate Affairs

Manager CCEP Indonesia, Armytanti Hanum Kasmito mengungkapkan Lebih dari 580 karyawan CCEP Indonesia beserta keluarga karyawan yang bekerja di wilayah area operasi Jawa Timur menerima program vaksinasi tersebut di dua lokasi CCEP Indonesia yaitu Mega Distribution Centre, Pandaan, Kabupaten Pasuruan dan Rumah Sakit Mitra Keluarga Pondok Tjandra, Surabaya.

Selama pelaksanaannya, tiga

tenaga kesehatan dari Rumah Sakit Mitra Keluarga Pondok Tjandra mendukung jalannya program vaksinasi terhadap karyawan dan keluarga karyawan CCEP Indonesia.

“Kami berterima kasih atas dukungan yang kami terima dari semua pemangku kepentingan pelaksanaan program Vaksinasi Gotong Royong, dan kami akan melakukan yang terbaik untuk menjadi insipirasi bagi rekan-rekan industri dan masyarakat dalam mendukung inisiatif pemerintah untuk mempercepat vaksinasi program dan menciptakan herd community di Indonesia. Kami memahami bahwa tantangan-

nya tidak mudah, tetapi kami percaya bahwa melalui partisipasi aktif dan kolaborasi positif, kita dapat mengatasi pandemi bersama dan mendukung kebutuhan masyarakat,” terangnya, Senin (30/8).

Armytanti menambahkan hingga saat ini dukungan CCEP Indonesia di area operasi Jawa Timur untuk percepatan program vaksinasi pemerintah, telah terimplementasi melalui pemberian akses kepada lebih dari 610 karyawan CCEP Indonesia beserta keluarga karyawan yang bekerja di area operasi Jawa Timur untuk mendapatkan vaksin.

Di mana karyawan dan kelu-

arga karyawan selain mendapatkan akses melalui program Vaksinasi Gotong Royong, juga mendapatkan akses terhadap vaksin secara mandiri maupun kolaborasi perusahaan dengan institusi lainnya di Jawa Timur.

Selain menjalankan program Vaksinasi Gotong Royong, CCEP Indonesia juga telah berperan aktif dalam mendukung kebutuhan masyarakat untuk menangani pandemi COVID-19, termasuk: penyebaran donasi produk kepada tenaga kesehatan sebagai garda terdepan, melaksanakan program pelatihan menjaga keamanan dan kebersihan selama new normal kepada usa-

ha-usaha kecil untuk meningkatkan semangat mereka dalam menjalankan kembali kegiatan di toko, serta menyerahkan donasi sebesar Rp10 miliar rupiah kepada Palang

Merah Indonesia untuk mendukung segala upayanya dalam membantu tenaga kesehatan dan masyarakat luas mengatasi penyebaran COVID-19.[riq]

Jaga keselamatan dan kesehatan karyawannya, CCEP Indonesia jalankan program vaksinasi.

SAMBUNGAN

Selasa Wage, 31 Agustus 2021

2.536 Pelajar di Jatim Mulai Gelar PTM l

Sambungan hal 1

bertahap,” ujar gubernur saat memantau PTM terbatas di SMK Negeri 7 Surabaya, Senin (30/8).

Gubernur Khofifah menyebut PTM terbatas ini digelar di 20 kabupaten/kota di Jatim yang telah menerapkan PPKM Level 2 dan 3, sedangkan di wilayah PPKM level 4, PTM secara terbatas belum digelar.

“Hari ini kan hari terakhir PPKM level 4 di seluruh Indonesia, dan akan dievaluasi sore nanti, jikalau ada evaluasi maka akan kami evaluasi kembali,” katanya.

Gubernur perempuan pertama di Jatim tersebut menambahkan PTM terbatas ini digelar sesuai prosedur dan standar operasional. Yakni, kata dia, para siswa yang hendak masuk ke sekolah diwajibkan memakai masker, dicek suhunya, mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir, serta setiap kelas hanya berkapasitas 50 persen.

“PTM digelar hanya dua kali dalam sepekan.

Lalu pembelajaran dilakukan maksimal empat kali jam pelajaran selama 30 menit atau hanya dua jam,” katanya.

Mantan Menteri Sosial itu menyebut jika PTM terbatas juga dilakukan secara hybrid learning atau selain ada PTM terbatas di kelas, juga ada siswa yang belajar secara daring di rumah.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Jatim Wahid Wahyudi menjelaskan syarat sekolah untuk dapat mengadakan PTM adalah adanya Satgas Covid-19 di lingkup sekolah. Syarat wajib lainnya, lanjut Wahid, guru dan tenaga pendidik yang harus wajib divaksin.

“Alhamdulillah untuk guru di Jatim sudah 88 persen divaksin. Tinggal 12 persen yang belum karena beberapa kendala seperti darah tinggi.

Siswa masih relatif sedikit, yang vaksin baru 12 persen,” kata dia.

“Karenanya ibu Gubernur memberikan arahan kepada bupati/wali kota se-Jatim agar melaksanakan vaksinasi bagi siswa,” tambahnya.

Mantan Kepala Dinas Perhubungan Jatim itu juga menyampaikan pelaksanaan PTM terbatas dilaksanakan serentak mulai hari ini, namun berdasarkan laporan yang diterima dari dinas kabupaten/kota, untuk jenjang SD dan SMP baru sekitar 90 persen sudah melakukan PTM. “Yang 10 persen bupati/wali kota masih melakukan koordinasi dengan Dinkes setempat.

PTM akan disesuaikan perkembangan wilayah, yang jika daerah tertentu berubah merah maka dihentikan, begitupun sebaliknya. Harus ada rekomendasi dari Satgas Covid-19 setempat dan izin dari orang tua yang utama,” tukas dia. [din,ant]

Bupati Tagih Utang BPJS l

Sambungan hal 1

RSUD Lawang hingga kini belum bisa menggaji 290 orang PTT-nya, hal itu disebabkan belum terbayarnya tagihan dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).

“Untuk itu, kami selaku Bupati Malang akan membantu menagih ke BPJS, agar segera membayarkan tagihan RSUD Lawang. Dan kami juga akan memanggil Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) Kabupaten Malang terkait pengajuan subsidi anggaran yang diajukan oleh Direktur RSUD Lawang,” terang Bupati Malang HM Sanusi, Senin (30/8), kepada wartawan.

Menurut dia, dirinya akan bicarakan dengan Kadinkes terlebih dahulu terkait subsidi anggaran tersebut. Sebenarnya, RSUD Lawang itu sudah BLUD, sehingga untuk pembiayaan itu dari internal RSUD sendiri, bukan dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Untuk saat ini RSUD Lawang memang memang masih terkendala masalah managemen karena masih terbilang baru.

“Karena managemen RSUD Lawang saat ini terganggu, sehingga direktur rumah sakitnya akan saya mutasi, agar ada managemen baru. Sebab dalam persoalan itu, namanya saja BLUD ya semua pembiayaan operasional rumah sakit dibiayai sendiri, termasuk menggaji PTT,” papar Sanusi.

Ditempat terpisah, Anggota DPRD Kabupaten Malang dari Fraksi Partai Nasdem Zia Ulhaq menyayangkan pihak manajemen RSUD Lawang. Sebab, ditengah sulitnya anggaran untuk menggaji PTT, tapi managemen rumah sakit masih melakukan perawatan infrastruktur rumah sakit. “RSUD Lawang berstatus BLUD tapi tidak bisa membayar gaji PTT. Namun, rumah sakit tersebut bisa mengeluarkan anggaran untuk perawatan gedung rumah sakit,” terang dia.

Menurutnya, jika dilihat dari fakta yang ada, bahwa RSUD Lawang itu dari dulu sering melakukan pembangunan maupun perawatan rumah sakit. Sebenarnya, anggaran untuk pembangunan tersebut bisa digunakan untuk menggaji PTT, yang sekarang menjadi polemik. Padahal, masih banyak cara untuk bisa membayar PTT, seperti melakukan evaluasi dalam perencanaannya. Misalnya tidak sesuai, bisa di rapatkan dengan direksi.

“Lalu kemudian, dilaporkan ke dewan pengawasnya untuk kemudian dirubah, sehingga tidak sampai terjadi PTT tak digaji. Dan ini memang sangat ironis sekali, karena RSUD Lawang berstatus BLUD tapi tak bisa menggaji tenaga PTT-nya,” tuturnya Zia, yang juga pernah sebagai Badan Pekerja Malang Corruption Watch (MCW). [cyn]

Pemprov Siapkan Plt Bupati Probolinggo l

Sambungan hal 1

x 24 jam ini. Yang jelas kita akan menyiapkan plt untuk menganti posisi bupati,” terang Jemprin.

Sementara itu Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Teritorial IV Jawa Partai NasDem, Dossy Iskandar menyatakan akan terus mengikuti perkembangan atas kabar ditangkapnya anggota DPR dari Fraksi Nasdem Hasan Aminuddin oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Mekanisme dan penegakan aturan disiplin partai sudah ada. Kita tetap berharap tentu terhindar dari kejadian ini, kita ikuti saja perkembangannya,” katanya, Senin (30/8) kemarin.

Dossy mengaku baru men­ dengar kabar penangkapan ka­ dernya dari media massa dan belum dapat berkomunikasi langsung dengan wakil ketua Komisi IV DPR itu. “Kita masih dalam konfirmasi dengan KPK, menunggu perkembangan apa yang disampaikan. Kalau informasinya wartawan yang lebih tahu lah,” terangnya.

Pihaknya juga menegaskan, Nasdem telah memiliki prosedur yang tegas dan ketat terhadap kader dan politisi Nasdem yang terkena masalah hukum dengan

tetap mengacu pada asas praduga tak bersalah.

“Kita tetap menghargai proses hukum, tapi apapun setiap kejadian hukum itu harus menjadi atau harus dibaca sebagai instrospeksi untuk sadar diri jangan sampai kita kemudian jatuh ditempat yang sama,” tegasnya.

Sementara, Wakil Ketua DPW Nasdem Jatim Bidang Media dan Komunikasi Publik, Vinsensius Awey membenarkan bahwa salah satu kadernya Hasan Aminuddin terjaring OTT KPK bersama Bupati Probolinggo, Puput Tantriana Sari. “Benar, dia (Hasan Aminudin) ialah kader kami yang juga anggota DPR RI Fraksi Nasdem,” ujarnya saat ditelepon.

Seperti diketahui, selain kader Nasdem dan juga anggota DPR RI, Hasan merupakan suami dari Bupati Puput. Adanya informasi yang masuk itu, Awey yang juga mewakili Ketua Nasdem Jatim mengaku terkejut. “Kami Nasdem Jatim, adanya penangkapan kader kami, ini sangat mengejutkan dan memprihatinkan,” ucap dia.

Lebih lanjut, mantan anggota Komisi C DPRD Surabaya itu menambahkan, pihaknya menyerahkan semua proses hukum

ke pihak yang berwenang. “Ini baru awal. Kami biarkan proses hukum berjalan. Kami serahkan sebagai mestinya. Partai Nasdem akan tunduk dan taat kepada semua tahapan hukum sampai pada keputusan hukum yang mengikat “ tegas Awey.

Seperti diketahui, KPK menggelar operasi tangkap tangan (OTT) terhadap sejumlah pejabat di Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Probolinggo, Minggu (29/8).

Dalam OTT itu, menurut informasi yang dihimpun, KPK menangkap Hasan Aminuddin bersama istrinya yang juga Bupati Probolinggo Puput Tantriana Sari. “Sejauh ini ada sekitar 10 orang yang diamankan di antaranya kepala daerah, beberapa ASN Pemkab Probolinggo dan pihak-pihak terkait lainnya,” ujar Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK Ali Fikri.

Sementara itu, pasca OTT, rumah Bupati Probolinggo Puput Tantriana Sari, di jalan Ahmad Yani, Kota Probolinggo, sepi.

Berdasarkan informasi warga, saat penangkapan jalan di depan rumah pribadinya, ditutup. Kondisi luar rumah Bupati Tantri tampak lengang. Hanya terlihat petugas sekuriti tengah berjaga di pos pintu depan. [tam,geh,wap]

Khofifah Apresiasi Petrokimia Percepat Produksi Oksigen Liquid 23 Ton Per Hari l

Sambungan hal 1

Gresik tersebut. Secara khusus, Gubernur Khofifah melakukan kunjungan untuk meninjau langsung proses produksi oksigen liquid di perusahaan tersebut, Senin (30/8).

“Dari asosiasi BUMN di Jatim, Pemprov memang mendapat suplai oksigen secara berkelanjutan. Saat itu bisa sampai 50 ton per minggu, dan kebutuhan untuk suplai oksigen keberlanjutannya harus terus terjaga” tutur Khofifah di sela kunjungannya.

Dengan berperasinya Kembali ASP PT Petrokimia Gresik, maka sudah dapat difungsikan untuk produksi oksigen liquid dalam satu hari sebanyak 23 ton. Ini akan menjadi bagian dari penguatan pemenuhan kebutuhan oksigen. “Kita berdo’a dan terus berikhtiar bahwa Covid-19 terus melandai dan terkendali. Tapi kesiapsiagaan itu tetap harus dilakukan bersama,” tutur orang nomor satu di Jatim tersebut.

Upaya untuk memberikan pengamanan bagi masyarakat perlu terus dilakukan, seperti halnya Pemprov Jatim yang

baru saja meresmikan High Care Unit (HCU) dan Intensive Care Unit (ICU) pekan lalu di RSUD Dr Soetomo. Seluruh ikhtiar tersebut merupakan maksimalisasi berbagai perlindungan dan layanan masyarakat.

“Semua pelayanan ini sebagian besar diperuntukkan pada kondisi untuk gejala sedang dan berat. Dan itu kebutuhannya sangat tinggi. Jadi pemerintah, BUMN dan Pemprov terus membangun kesiapsiagaan Bersama,” tutur dia.

Dalam kesempatan itu, Khofifah kembali menyampaikan pesannya agar masyarakat tetap menjaga protokol kesehatan secara ketat. Kendati pelandaian kasus Covid-19 telah mulai menunjukkan menggembirakan.

Sementara itu, Dirut PT Petrokimia Gresik Dwi Satriyo Annurogo menutukan, ASP ini Kembali dioperasikan setelah 10 tahun tidak digunakan. Produksi pertamanya sudah mulai sejak 15 Agustus lalu setelah dilakukan perbaikan pada 10 Juli 2021.

Proses perbaikan itu tergolong sangat cepat karena prediksi

sebelumnya harus dilakukan perbaikan hingga waktu 7 bulan.

“Dalam jangka 1 bulan 5 hari ASP ini sudah dapat beroperasi Kembali dengan kapasitas full,” kata dia.

Dwi Satriyo mengatakan, kendati kasus penularan Covid19 sudah melandai di Jatim, tapi pihak Petro Kimia akan tetap melakukan produksi oksigen untuk mendukung kebutuhan masyarakat. Hal ini sebagaimana tugas dari Kementerian BUMN yang menunjuk PT Petrokimia sebagai koordinator BUMN di Jatim untuk membantu Pemprov dalam menangani bencana Covid-19. “Kapasitas produksi 23 ton liquid oksigen atau dua truk per hari,” ujar dia.

Selama ini, Dwi mengaku Petrokimia Gresik telah membantu Provinsi Jatim, hingga Provinsi Jateng, DIY dan Bali.

Kapasitasnya mencapai 50 ton per minggu yang didapatkan dari produksi oksigen perusahaan mitra. “Dengan oksigen produksi sendiri, pihaknya optimis akan lebih mencukupi suplai oksigen baik di Jatim maupun provinsi lain,” pungkas dia. [tam]

dy, publik mengingatkan kepada dirinya untuk menjaga amanah dan profesionalisme dalam memimpin di Kabupaten Jember.” Saya mengambil hikmah dari kejadian ini. Pengalaman adalah guru yang terbaik untuk menjalankan amanah ini,” katanya.

Setelah ijma ini, kata Hendy, pihaknya mengambil langkah agar pejabat penerima honor Covid -19 mengembalikan ke kasda.” Saya komitmen menanamkan scient of crisis, dimana masa pandemi. Kami tidak ingin melakukan masyarakat Jember. Saya menegaskan, seluruh pejabat penerima honor untuk mengembalikan ke Kasda, agar tidak menimbulkan kerugian negara,” ungkapnya.

Selain itu, Bupati akan meng­ evaluasi seluruh peraturan baik Perda dan Perbub yang ada.

Mulai dari siapa yang membuat

hingga ke Dinas terkait. “ Kami akan ganti pejabat yang terlibat dan bertanggung jawab. Semua itu demi tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih sesuai regulasi administrasi pemerintahan yang baik. Saya sebagai Kepala Daerah bertanggung jawab untuk mengembalikan masyarakat Jember dalam suasana kondusif, tentram aman dan nyaman. Atas dasar ini sekali lagi saya mohon maaf,” ulang Bupati.

Seperti diketahui, kegaduhan yang terjadi di Jember berawal dari beredarnya data honorarium Bupati Hendy Siswanto, Sekkab Mirfano, Kepala BPBD Djamil dan salah seorang Kabid di BPBD Kab Jember Penta Satria dalam setiap pemakaman jenazah korban Covid 19 menerima honor Rp.70,5 juta. Dengan asumsi perjenazah Rp.100 ribu dikali 702 jenazah. [efi]

Bupati Hendy Minta Maaf

l

Sambungan hal 1

menimbulkan ketidak nyamanan semua. “Untuk itu, dihadapan seluruh wakil rakyat dan seluruh masyarakat Jember, dari lubuk hati yang paling dalam, saya sebagai Bupati dan Kepala Daerah di Kabupaten Jember menyampaikan permohonan maaf atas kegaduhan ini,” ujar Bupati Hendy.

Bahkan Bupati Hendy berterima kepada semua pihak yang telah mengkritisi persoalan ini, agar asas kepantasan dan moralitas harus di junjung tinggi.” Ini menjadi pelajaran berharga bagi kami dan seluruh jajaran birokasi di pemkab Jember. Semua kritik saya terima secara tulus dan ikhlas. Ini semua wujud rasa cinta dan kasih rakyat jember kepada kami,” katanya.

Dengan kritikan ini kata Hen-

Halaman 11

Kasus Jual Beli Jabatan Seperti Fenomena Gunung Es

Sambungan hal 1 maupun suaminya. Kesepuluh orang ini langsung masuk ke dalam bus yang sudah disediakan oleh Polda Jatim.

Beberapa barang seperti tas dan koper turut dimasukkan ke dalam bus.

“Nanti KPK yang merilis, bukan Polda Jatim. Karena kami hanya backup pengamanan dan pengawalan saja,” kata Kabid Humas Polda Jatim, Kombes Pol Gatot Repli Handoko dikonfirmasi Bhirawa.

Maraknya kasus dugaan jual beli jabatan di lingkup Kepala Daerah di Jatim ini mendapat sorotan dari Pakar hukum pidana dari Universitas Bhayangkara (Ubhara) Surabaya, M Sholehuddin.

Menurutnya kasus seperti ini di Indonesia seperti fenomena gunung es. Meski yang terlihat di permukaan sudah dihilangkan, tapi bongkahan es yang ada di bawah laut yang lebih besar perlu juga ditangani.

“Kasus seperti ini di Indonesia banyak sekali terjadi.

Mereka yang tertangkap itu istilahnya apes (sial). Sebenarnya banyak dan bukan rahasia umum,” ungkap Sholehuddin kepada Bhirawa.

Menurutnya banyak sekali kasus jual jabatan seperti itu.

Kalau KPK mau benar-benar meneropong semua, masih banyak sekali kasus seperti ini.

Terkadang tersembunyi. Namun pihaknya yakin KPK bisa mengungkap hal itu, lantaran didukung dengan peralatan yang canggih. Sehingga dapat mengungkap kasus jual beli jabatan.

Dosen Fakultas Hukum Pidana Ubhara ini mendukung keberadaan KPK yang masih sangat dibutuhkan.

Menurutnya, penegakkan hukum terkait kasus tindak pidana korupsi (tipikor) yang dilakukan penegak hukum l

konvensional masih belum mendapat kepercayaan bagi masyarakat. Sehingga KPK harus tetap ada.

“Saat di Indonesia Lawyers Club (ILC) saya berpendapat dan mengusulkan KPK ini harus didirikan ditiap Provinsi di Indonesia. Karena sudah ada lembaga independen (KPK), tipikor ini tidak usah lagi ditangani kepolisian dan kejaksaan,” tegasnya.

Kasus OTT di Kabupaten Probolinggo ini diakui Sholehuddin sebagi kesialan.

Pihaknya juga tak menampik saat ini ada lelang jabatan, dan menandakan mereka (lingkup birokrasi) sudah mau bersih.

Namun adanya lelang jabatan itu menimbulkan praktik suap.

Dicontohkannya seperti kasus yang di Nganjuk dan Probolinggo. Menurutnya kasus itu baru yang di Jatim, tapi di tempat lain di Indonesia pasti banyak kasus serupa.

Sholehuddin menambahkan, kasus yang terjadi di Kabupaten Probolinggo itu masuk pada kasus suap. Sesuai dengan Pasal 5 dan Pasal 12 UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sebab kasus korupsi itu tidak bisa dilihat dari satu dua aspek saja.

Karena berkaitan dengan segala persoalan.

“Seperti sistem rekrutmen politik kita dan pejabat Pemerintahan atau publik, itu juga berpengaruh. Sekarang mau jadi DPR keluarkan uang miliaran, begitu juga mau jadi bupati. Ketika mereka jadi, ya mengembalikan apa yang dikeluarkan dulu. Bayaran Bupati itu berapa ? yang banyak bukan bayarannya, tapi sabetannya (uang hasil lainnya) yang banyak,” pungkasnya. [bed]

Inovasi Widyaiswara Metode 10:20:70 Sambungan hal 1 ditandai dengan kelesuan kinerja dan menurunnya inovasi--, justru Widyaiswara Utama satu ini terus mencetak prestasi dan sejumlah inovasi. Capaian yang kemudian diterima adalah tiga sertifikat piagam Intellectual Property /Hak Kekayaan Intelektual (HaKI) yang tercatat pada Kementerian Hukum HAM. Salah satunya adalah inovasi pengembangan kompetensi ASN Widyaiswara yang digagas, sekaligus diterapkan Dr Hary Wahyudi yakni inovasi pembelajaran metode 10:20:70.

Inovasi Pengembangan kompetensi Metode 10:20:70 tercatat dalam nomor pencatatan HaKI Nomor 000266388 Tanggal 20 Agustus yang diterbitkan Dirjen Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum HAM. Inovasi metode 10:20:70 diuraikan secara komprehensif dalam bentuk karya tulis buku.

Metode ini menurut Hary Wahyudi dalam penerapannya dibagi dalam 3 (tiga) proporsi , yakni 10 : belajar jalur institusi, 20 : belajar melalui Community of Practices, 70 : belajar secara Heutagogy atau belajar mandiri sesuai passion.

“Inovasi metode pengembangan kompetensi 10:20:70 telah dipraktikan sejak 5 (lima) tahun terakhir dan banyak testimoni yang meng­uatkan metode tersebut,” jelas Hary. Dengan

l

mene­r apkan metode ini, lanjut Hary mendapatkan capaian sebagai widyaiswara ahli utama termuda 2016, widyaiswara terbaik nasional , 2017, Mendapatkan 3 sertifikat kompetensi dalam berbagai bidang pelatihan , 2018, Jurnal internasional bereputasi (Scopus, Web of Science) , 2020, Juara 1 inovasi Pengembangan Microlearning nasional, dan beberapa capaian penghargaan lainnya. Lebih lanjut menurut Hary, metode 10:20:70 merupakan hasil adopsi atas teori pembelajaran tanpa batas yang pertama kali dikembangkan oleh Lambardo (2010),untuk pembelajaran pada Corporate University bagi perusahaanperusahaan di Amerika.

“Teori tersebut kemudiah diadopsi dan direplikasi untuk self learning dan ternyata sangat mendukung dalam pengembangan kompetensi masing-masing individu yang memiliki passion yang berbeda,” jelas Hary lagi.

Penghargaan lain juga diterima Hary dari penerbit Dwi Eka Pustaka Jaya Anggota IKAPI sebagai widyaiswara paling produktif sebagai penulis buku tematik. Ada 15 buku yang telah diterbitkan secara nasional dan beberapa diantaranya disampaikan secara langsung kepada para Menteri , Gubernur dan Bupati/Walikota sebagiamana unggahan pada instagram @harywahyudi. wi. [why]

Tak Sekadar Budidaya, juga Ingin Wilayahnya menjadi Wisata Edukasi Lebah l

Sambungan hal 1

imun sangat kuat, selain itu juga bisa menyembuhkan segala macam penyakit. Baru pada tahun 2018-an dia coba membuat stup di sekitar pekarangan rumahnya hingga saat ini.

Ratusan stup yang dibuatnya, tidak langsung bisa ditempati koloni lebah.

“Caranya, memasuki bulan September sampai Oktober menghadapi musim hujan, sebagian besar lebah melakukan hijrah untuk mencari sarang baru. Stupstup yang sudah dibuat harus ditebar di kebun-kebun agar cepat ditempati lebah.

Baru kemudian dipindahkan di dekat pekarangan rumah,” jelasnya.

Baru pada November sampai Agustus saat musim madu, Rofi sudah bisa langsung panen raya. Selama empat bulan masa panen, produktivitas madu akan

meningkat setiap bulannya. Satu stup bisa menghasilkan hingga 3 liter. Dari 450 stup yang dimiliki, rata-rata bisa mendapatkan 1.200 liter madu siap dikonsumsi.

Ke depan, Praka Rofi menginginkan diwilayahnya bisa menjadi wisata budidaya lebah yang bisa menjadi tempat edukasi. Hanya saja, sebagian besar masyarakat masih suka memilih mencari madu di hutan dengan cara konvensional. “Cita-cita saya di sini bisa jadi tempat jujukan edukasi. Kemarin sempat ada perusahaan yang siap menerima dalam jumlah besar, tapi saya belum sanggup, karena di sini masih sedikit yang budidaya lebah,” ungkap Rofi.

Lebah madu adalah salah satu jenis lebah yang paling umum dijumpai dalam kehidupan sehari-hari dan umumnya tidak agresif. Jenis lebah ini memiliki tubuh berwarna kuning dan hitam, dengan

tubuh ramping yang banyak orang sering salah kira sebagai tawon atau tabuhan.

Lebah madu dikenal berkeliaran di sekitar ancaman yang mereka rasa akan menyerang sarang mereka dan akan menyengat sebagai bentuk pertahanan.

Mereka juga akan berkerumun untuk mendirikan koloni baru.

Mereka tinggal di pohon berlubang atau dalam cerobong asap, celah pada dinding atau celah pada atap. Ukurannya sama dengan tawon tetapi berbulu dan sebagian besar berwarna hitam. Lebah madu mengubah nektar menjadi madu dan lilin, tuturnya.

Gerombolan lebah madu akan mendekati dengan terbang berkelompok pada cabang pohon. Ukuran koloni pada umumnya lebih besar dari 30.000 ekor lebah madu. Populasi terancam punah pada spesies jenis verroa mite.

Dirinya belajar dari seorang mantan preman asal Kabupaten Probolinggo, sukses budi daya madu lebah. Selama pandemi Covid-19 , laki-laki bernama Abdul Rohman, warga Desa Boto, Kecamatan Lumbang ini bahkan meraup untung cukup besar. Sejak Covid-19 permintaan madu cukup tinggi. Bahkan, dalam sebulan dia bisa mendapat untung hingga Rp40 juta.

Untuk budi daya madu lebah ini, Abdul memanfaatkan lahan yang dikelilingi pohon randu dan mangga. Lokasi tersebut dianggap cocok bagi lebah untuk bertahan hidup. Sebab, ada banyak pasokan makanan berupa nektar bunga randu dan mangga. “Alhamdulillah, permintaan banyak sekali selama Covid19. Sebab, banyak orang mengonsumsi madu untuk meningkatkan imun tubuh,” tandasnya. [*]

Selasa Wage, 31 Agustus 2021

Bhirawa

Halaman 12

Masyarakat Diminta Laporkan, Bila Tahu Ada Peredaran Rokok Ilegal

Dari DBHCHT Tahun 2021, Sebanyak 1930 Karyawan Pabrik Rokok di Kabupaten Sidoarjo Menerima BLT Sidoarjo, Bhirawa Sebanyak 1930 orang karyawan pabrik rokok (PR) yang ada di Kab Sidoarjo, pada tahun 2021 ini mendapatkan bantuan langsung tunai (BLT), berupa uang tunai Rp300.000/ bulan, mulai Maret sampai Desember 2021.

alikus/bhirawa

Wabup Sidoarjo, Subandi, melihat proses kerja di pabrik rokok Cengkir Mas (foto atas). Wabup Sidoarjo, Subandi, secara simbolis menyerahkan BLT DBHCHT tahun 2021, kepada buruh pabrik rokok (foto kiri).

Disampaikan Asisten Perekonomian dan Pembangunan Pemkab Sidoarjo, Beny Erlangga Yogaswara, SH MH, Senin (30/8) kemarin, dalam penyerahan BLT, yang ditempatkan di PR Cengkir Mas, Desa Gempolsari Kec Tanggulangin, sumber anggaran BLT tersebut didapat dari Dana Bagi Hasil Cukai dan Hasil Tembakau (DBHCHT) Kab Sidoarjo tahun 2021.

"Karena DBHCHT ini dari Kab Sidoarjo, maka

karyawan yang menerima adalah dari Kab Sidoarjo," kata Beny, dalam kesempatan itu.

Sebagaimana amanat dari Permenkeu Nomor 206 tahun 2020 tentang penggunaan, pemantauan dan evaluasi DBHCHT, bisa digunakan untuk pemberian BLT kepada buruh pabrik rokok .

Menurut Beni, jumlah pabrik rokok yang terdata dalam asosiasi pengusaha rokok Sidoar-

Buruh pabrik rokok dan masyarakat juga mendapatkan sosialisasi ketentuan di bidang cukai. Dengan tema pemberantasan rokok ilegal tahun 2021 dari Diskominfo Kab Sidoarjo.

jo (Apersid) sebanyak 53. Namun pabrik rokok yang mengajukan permohoan BLT ini hanya 11 pabrik rokok. Pencairan BLT tiap bulan, bisa dilakukan di BPR Delta Artha Sidoarjo.

BUMD milik Pemkab Sidoarjo.

Sebanyak 5 orang buruh PR Cengkir Mas, sebagai perwakilan penerima BLT tahun 2021 ini, kemarin, menerima BLT secara simbolis yang diserahkan oleh Wakil Bupati Sidoarjo, Subandi SH. Orang nomor dua di Pemkab Sidoarjo itu, berharap semoga BLT yang diserahkan tersebut bisa bermanfaat bagi kesejahteraan buruh pabrik rokok, apalagi pada masa pandemi Covid-19 saat ini.

"Bantuan ini ibaratnya dari rokok dikembalikan lagi kepada buruh pabrik rokok. Untuk menambah kesejahteraannya," ujarnya.

Wabup Subandi dalam kesempatan itu juga sempat menghimbau agar para pengusaha rokok yang ada di Kab Sidoarjo mematuhi aturan yang ada. Supaya dalam menjalankan usaha, mereka menjadi tenang dan nyaman, tidak sampai gelisah karena kucing-kucingan dengan aparat hukum. Acara yang dilanjutkan dengan sosialisasi ketentuan di bidang cukai, dengan tema pemberantasan rokok ilegal itu menghadirkan narasumber dari Biro Perekonomian Pemprov Jatim dan Bea Cukai Jatim.

Menurut Shoviatus Sholihah, dari Biro Perekonomian Pemprov Jatim, penerimaan pajak dari

hasil cukai ini kepada negara sangat besar sekali. Maka harus dijaga continyuitasnya.

Nantinya pemasukan dari hasil cukai dan hasil tembakau ini, juga akan dikembalikan lagi untuk kesejahteraan masyarakat, termasuk kepada buruh pabrik rokok, dengan cara -cara yang berbeda -beda. Sedangkan Satrio Herlambang dari Bea Cukai Jatim, mengatakan kalau pelanggaran rokok ilegal di Kab Sidoarjo mulai mengalami penurunan.

Menurutnya, tim Bea Cukai mulai jarang menemukan lagi tidak seperti dulu. " Semoga jumlah rokok ilegal di Kab Sidoarjo terus menurun," katanya. Dalam kesempatan yang sama, ditambahkan oleh Kabid Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik Dinas Komunikasi Dan Informasi Kab Sidoarjo, Kusdianto SH MH, masyarakat harus tahu ciri-ciri dari rokok ilegal. Diantaranya, rokoknya polos tanpa cukai, mungkin ada tapi cukainya palsu, menggunakan pita cukai bekas, pita cukai tidak sesuai dengan peruntukkannya dan pita cukai asli tapi salah personalisasi.

"Kalau tahu tanda-tanda seperti itu, segera laporkan kepada tim pencegahan dan pengendalian rokok ilegal kab Sidoarjo. Nanti akan kami tindak lanjuti. Tanpa peran masyarakat, kami tidak bisa maksimal. Maka keberadaan rokok ilegal kita cegah bersama," komentarnya. [kus.adv]