binder31mar21

Harian Bhirawa Ditunjuk kembali sebagai sarana pengumuman iklan tender/lelang pemerintah di seluruh Jawa Timur berdasarkan SK Gubernur No.188/343/ KPTS/013/2006

HARIAN

harian_bhirawa@yahoo.com bhirawa_indragiri@yahoo.com suratkabar_harianbhirawa

IKLAN/ LANGGANAN

Surat Kabar Harian Bhirawa

031-5615454 Harga Langganan Rp 55.000/bulan Eceran Rp 3.000

www.harianbhirawa.co.id

Mata Rakyat Mitra Birokrat

Rabu Legi, 31 MARET 2021

Berkontribusi 56,94 Persen, UMKM Backbone PDRB Jatim

Malang, Bhirawa Penguatan terhadap koperasi dan UKM terus dilakukan di Pemprov Jatim dengan berbagai upaya.

Salah satunya dengan memaksimalkan layanan untuk peningkatan skill pelaku UMKM di Jatim.

Terkait itu, Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa meresmikan Gedung UPT Pelatihan Koperasi dan UKM Jatim (Latkop UKM), yang terletak di Perum Bulan Terang Utama, Jl. Raya Ki Ageng Gribig, Madyopuro, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang, Selasa (29/3).

Gedung tersebut dibangun di atas lahan seluas 2,5 hektar dengan 4 lantai.

Peruntukannya pada lantai 1 untuk ruang pelayanan publik, lantai 2 untuk perkantoran, lantai 3 untuk aula mini dan kelas, lantai 4 untuk olahraga dan rooftop. Latkop UKM Jatim ini juga dilengkapi fasilitas perpustaskaan, elibrary, dan podcast.

Seusai peresmian, Gubernur Jatim yang akrab disapa Khofifah ini mengharapkan keberadaan Latkop UKM Jatim bisa menjadi center of excellence bagi pelaku koperasi dan

UMKM Jatim. Sehingga, bisa memberikan penguatan manajerial skill bagi para pelaku UMKM khususnya yang berada di wilayah Malang dan Jatim pada umumnya. Misalnya, di sisi pengemasan atau packaging, desain grafis, digitalisasi, hingga pengolahan yang higienis serta jejaring pemasaran.

“Kekuatan UMKM di Jatim tahun 2019 kemarin saat pandemi Covid-19 sampai sekarang masih mengalami pelemahan.

Karenanya melalui Latkop ini kita terus mendorong agar bisa bangkit kembali serta pada saat yang sama lompatan market yang bisa dijangkau akan lebih jauh,” terang Khofifah.

Menurut Khofifah, Latkop KUKM Jatim ini sangat strategis, karena keberadaan UMKM di Jatim mampu menjadi backbone PDRB Jatim  ke halaman 11 ist

Gubernur Khofifah berharap Latkop UKM bisa menjadi center of excellence bagi pelaku koperasi dan UMKM Jatim.

Gagalkan Penyelundupan Narkoba dalam Rutan Surabaya, Bhirawa Jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kanwil Kemenkumham) Jatim kembali menunjukkan profesionalismenya. Itu dibuktikan dengan digagalkannya penyelundupan narkoba di dalam Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dan Rumah Tahanan (Rutan) jajaran Kemenkumham Jatim.

Setelah sebelumnya Lapas Kediri berhasil menggagalkan penyelundupan sabu. Kini giliran Rutan Ponorogo yang menggagalkan upaya penyelundupan narkoba dalam Rutan.

Aksi tersebut berhasil dibongkar pada Senin (29/3).  ke halaman 11

MITRA

Hentikan Kekerasan pada Jurnalis TINDAK kekerasan terhadap seorang jurnalis masih saja terjadi. Terakhir, seorang jurnalis di Surabaya mendapat tindak kekerasan oleh oknum aparat saat melakukan tugas jurnalistiknya. Sorotan itu dilontarkan Ketua DPRD Jatim Kusnadi.

Ia menyatakan tindakan kekerasan terhadap jurnalis yang sedang menjalankan tugas jurnalistik adalah tidak pantas untuk dilakukan.

“Saya sebagai ketua DPRD Jatim Kusnadi ya mengimbau  ke halaman 11

Sentil

Kapolda Pastikan Penyidikan Transparan - Yang menganiaya segera menyerahkan diri Anggaran Mobdin Dialihkan ke Mobil Ambulans - Yang penting dapat mobdin Bupati Minta TKI Tulungagung Tak Mudik - Sementara mengatasi kangen dengan daring

Alokasi Dana Hibah Pemprov Tembus Rp 1,257 Triliun

Gubernur Ingatkan Jangan Ada Potongan

Pemprov, Bhirawa Pemprov Jatim mengalokasikan anggaran hibah sebesar Rp 1,257 triliun untuk tahun anggaran 2021 ini. Bantuan hibah tersebut digunakan untuk berbagai pembangunan tempat peribadatan, lembaga pendidikan, irigasi tersier dan berbagai kegiatan masyarakat.

Terkait hal itu, Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa menekankan pada seluruh pihak yang bersangkutan dalam penyaluran dana hibah

agar benar-benar tersalurkan ke masyarakat secara utuh.

Ia mewanti-wanti (mengingatkan) jika ada tanda-tanda tindakan penyelewengan oleh siapapun oknum, agar segera dilaporkan langsung pada aparat hukum atau langsung ke Gubernur Khofifah. Hal itu penting, agar pembenahan sistem penyaluran hibah terjaga dan mendatangkan manfaat maksimal bagi masyarakat.

“Ini pertama kalinya saya hadir dalam sosialisasi ban-

tuan hibah. Karena saya ingin memastikan bahwa hibah dari Pemprov Jatim utuh tanpa terkurangi, semua tersalurkan ke masyarakat. Karena saya sempat mendengar ada yang tidak utuh menerimanya. Saya minta ke depan hak itu tidak terjadi lagi,” kata Khofifah, Selasa (29/3).

Total tahun ini ada sebanyak 4.638 penerima bantuan hibah Pemprov Jatim yang akan di-

Bupati Maryoto Minta TKI Tulungagung Tak Mudik Tulungagung, Bhirawa Bupati Tulungagung, Maryoto Birowo, kembali meminta para tenaga kerja Indonesia (TKI) untuk tidak melakukan mudik atau pulang kampung saat lebaran tahun ini. Tahun lalu permintaan serupa juga dilakukan karena memasuki pandemi Covid-19.

“Permintaan kami seperti tahun lalu. Mbak Nik atau Pak Man ojo mule sik (jangan pulang dulu). Lebih baik tidak mudik dulu lagi,” ujarnya usai membuka Rapat  ke halaman 11

 ke halaman 11

Kasus Tindak Kekerasan pada Jurnalis

Kapolda Pastikan Penyidikan Transparan Polda Jatim, Bhirawa Pasca kasus dugaan kekerasan oleh oknum aparat terhadap jurnalis Surabaya, Nurhadi saat melakukan peliputan. Kapolda Jatim, Irjen Pol Nico Afinta memastikan akan melakukan penyidikan secara transparan.

Kapolda pun mengajak perwakilan media yang bertemu dengannya untuk bersama-sama mengawal sidang sampai selesai. Sehingga pengusutan kasus tersebut dapat dilakukan secara transparan dan sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

“Kami akan melakukan semua kegiatan penyidiakan secara transparan. Dan perwakilan rekan media yang bertemu saya, kami ajak

bersama-sama mengawal sidang sampai selesai,” kata Irjen Pol Nico Afinta usai bertemu dengan perwakilan media di Mapolda Jatim, Selasa (30/3).

Jenderal bintang dua itu mengaku prihatin terkait kejadian yang menimpa Nurhadi. Bahkan Nico mengimbau kepada seluruh jajaran agar tetap berkomunikasi dengan baik dengan rekan-rekan wartawan sehingga terjadi sinergitas.

“Mari kita semua samasama menjaga keamanan Jawa Timur. Sehingga setiap kegiatan rekan-rekan wartawan dan kegiatan kepolisian bisa saling sinergi satu sama lain,” harapnya.  ke halaman 11

Bupati Maryoto Birowo menyerahkan kunci motor bagi ASN yang beruntung dalam undian berhadiah saat RAT Koperasi Hidup Pemkab Tulungagung, Selasa (30/3).

Anggaran Mobdin Dialihkan ke Mobil Ambulans Kami akan melakukan semua kegiatan penyidiakan secara transparan. Dan perwakilan rekan media yang bertemu saya, kami ajak bersama-sama mengawal sidang sampai selesai,” Irjen Pol Nico Afinta Kapolda Jatim

Pasuruan, Bhirawa Wali Kota Pasuruan, H Saifullah Yusuf (Gus Ipul) sejak awal menolak pengadaan mobil dinas (mobdin) untuknya. Karena kebutuhan itu tidak urgent. Ditambah lagi di masa pandemi, kebutuhan lebih banyak yang harus dipenuhi untuk kepentingan masyarakat.

Karenanya, ia menginginkan agar anggaran itu bisa  ke halaman 11

Hilmi Husain/Bhirawa

H Saifullah Yusuf

Cara UM Surabaya Antisipasi Ketakutan Warga Saat Divaksin Covid-19

Sediakan Bilik Tips danTrik, Libatkan Jojo dan Zoro Edukasi Pentingnya Vaksinasi Sejak Januari lalu, pemerintah menggalakkan pentingnya vaksinasi dalam menekan penyebaran Covid-19. Sayangnya, hal ini kurang dibarengi dengan sosialisasi menyeluruh kepada masyarakat. Akibatnya, berbagai macam ketakutan dan keraguan dirasakan calon penerima vaksin.

Diana Rahmatus S, Surabaya

Dalam mengantisipasi masalah tersebut, Universitas Muhammadiyah (UM) Surabaya menyediakan bilik khusus Tips dan Trik bagi yang mengalami takut jarum suntik (Trypanophobia) selama proses vaksinasi Dosen dan Karyawan UM Surabaya serta warga Muhamadiyah disekitar kampus yang berlangsung, pada 29-30 Maret 2021. Tak hanya itu, pihak

kampus juga melakukan edukasi tentang Vaksin ‘Halal dan Aman’ oleh Dokter Ahli.

“Tidak semua orang berani divaksin. Kita siapkan untuk warga Muhammadiyah yang takut divaksin. Jadi kita siapkan bilik khusus (tips dan trik). Paling tidak untuk menenangkan diri dan memotivasi mereka agar berani untuk vaksin,” ujar Rektor UM Surabaya, Dr dr Sukadiono, MM. Ia melanjutkan program vaksin

Oky abdul sholeh/bhirawa

UMSurabaya menyediakan bilik tips & trik bagi para penerima vaksinasi yang mengalami ketakutan pada jarum suntik (trypanophobia) dan diikuti agenda wani vaksin Bareng Jojo dan zoro maskot persebaya di selasar gedung G Kampus UMSurabaya, Surabaya, Selasa (30/3).

dan edukasi ini ditujukan sebagai komitmen UMSurabaya dalam rangka mendukung program vaksinasi Pemerintah. “Adanya edukasi vaksin halal dan haram kepada masyarakat secara luas agar mereka tidak takut dan ragu untuk melaksanakan vaksin,” imbuh dia.

Di UM Surabaya sendiri sebanyak 488 dosen dan karyawan yang divaksin, Selasa (30/3). Sedangkan 100 dosen lainnya telah melakukan vaksinasi di Puskesmas Mulyorejo.

Dalam proses vaksinasi ini, UM Surabaya juga melibatkan ahli dari FK UM Surabaya dan sentra halal UM Surabaya. “Harapan ke halaman 11

EKSEKUTIF Evaluasi APBD 2021 Belum Ada Kejelasan

Rabu Legi, 31 Maret 2021

Halaman 2

Situbondo, Bhirawa Hingga Selasa (30/3) kemarin, tercatat sudah 14 hari dokumen APBD Kabupaten Situbondo tahun 2021 disetujui pihak eksekutif dan legislatif. achmad basir/bhirawa

Disampaikan oleh Kapolsek Tambakrejo, AKP Mujiono, pihaknya sejak awal sangat mendukung program TMMD Kodim Bojonegoro yang bersinergi dengan Pemerintah Daerah beserta elemen masyarakat.

Kapolsek Tambakrejo Apresiasi Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Lewat Program TMMD Bojonegoro, Bhirawa Pelaksanaan kegiatan program TNI Manunggal Membangun Desa atau TMMD ke- 110 tahun 2021 yang berada di Desa Ngrancang dan Desa Jatimulyo, Kecamatan Tambakrejo, Bojonegoro, Jawa Timur, adalah bentuk peningkatan kesejahteraan untuk rakyat serta peningkatan kapasitas dan juga Sumber Daya Manusia bagi warga Masyarakat.

Disampaikan oleh Kapolsek Tambakrejo, AKP Mujiono, pihaknya sejak awal sangat mendukung program TMMD Kodim Bojonegoro yang bersinergi dengan Pemerintah Daerah beserta elemen masyarakat.

Menurutnya, program tersebut adalah bentuk manunggalnya TNI dan seluruh elemen masyarakat untuk memberikan kepedulian baik dibidang kesejahteraan, maupun kepedulian dalam bidang kesejahteraan.

Kegiatan dengan sasaran pembangunan fisik diantaranya adalah pembangunan jalan aspal, normalisasi sungai, rehab ruang kelas, pembangunan Saluran Drainase, dan Rehab RTLH melalui Program Aladin ini dilaksanakan oleh Tim Satgas TMMD ke 110 yang nantinya pasti akan memberikan manfaat lebih bagi masyarakat di dua desa tersebut.

sudarno/bhirawa

Wali Kota Madiun, Maidi saat menyampaikan Nota Keuangan Raperda tentang Pertanggungjawaban APBD Kota Madiun TA 2020, seperti dalam foto diatas di gedung Paripurna DPRD Kota Madiun, Selasa (30/3).

“Dengan program ini nanti kedepannya, akan banyak hal yang dirasakan oleh masyarakat sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di dua desa dan sekitarnya terutama dalam bidang perekonomian,” ungkapnya, Senin (29/3).

Sebagai bentuk dukungan tersebut, Kapolsek dan juga anggotanya juga turun di lokasi sasaran TMMD baik di Desa Ngrancang maupun di Desa Jatimulyo guna membantu para personel Satgas dan warga melakukan kegiatan pembangunan sasaran fisik diantaranya membantu membangun jalan dan lainnya.

“Dalam setiap harinya Bhabinkamtibmas di dua desa yang menjadi sasaran Program TMMD ini juga kita turunkan dan harus datang dilokasi TMMD untuk membantu pengondisian wilayah desa dan pengamanan,” tambah AKP Mujiono.

Dengan adanya program TMMD ini juga akan merubah karakter masyarakat guna meningkatkan kerjasama dalam gotong royong untuk membangun desa lebih maju dan juga untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam bidang perekonomian. [Pendim 0813/bas]

sudarno/bhirawa

Para anggota DPRD Kota Madiun pada Sidang Paripurna penyampaikan Nota Keuangan Raperda tentang Pertanggungjawaban APBD Kota Madiun TA 2020, Selasa (30/3).

Rapat Paripurna DPRD, Penyampaian Nota Keuangan Raperda Tentang Partanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Madiun TA 2020

Rapat Paripurna DPRD Kota Madiun agenda Penyampaian Nota Keuangan Raperda Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran (TA) 2020 dengan pimpinan sidang Ketua DPRD Kota Madiun, Andi Raya Bagus Miko Saputra, SH didampingi Wakil Ketua I DPRD Kota Madiun, Drs. Istono, M.Pd dan Wakil Ketua II DPRD Kota Madiun, Drs. H. Armaya Penyampaian Nota Keuangan Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2020 itu, disampaikan oleh Wali Kota Madiun, Maidi.

Dalam Nota Keuangan Raperda Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2020 itu disebutkan, Pendapatan Daerah rencana ditetapkan Rp990,574 miliar terealisir Rp1,59 triliun atau tercapai 107 persen. Untuk Belanja Daerah dari rencana alokasi anggaran Rp1,214 triliun dapat direalisasikan Rp1,14 triliun atau tercapai 83,56 persen.

Sedang Pembiayaan Daerah terdiri dari penerimaman pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Realisasi penerimaan pembiayaan.

Sisa lebih perhitungan TA sebelumnya (SilPA) tahun anggaran yang lalu Rp223,649 miliar. Penerimaan kembali pemberian pinjaman Rp1 juta.

Realisasi pengeluaran pembiayaan TA 2020 tidak mengalokasikan anggaran untuk pengeluaran pembiayaan. Berdasarkan hasil perhitungan dari realisasi pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam pelaksanaan APBD TA 2020, terdapat SilPA Rp268,933 miliar.

Dijelaskan Wali Kota Madiun, Maidi, SilPA tahun 2020 terdiri, Pendapatan, pelampauan realisasi pendapatan asli daerah Rp26,178 miliar. Dana perimbangan Rp22,847 miliar.

Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah Rp20,313 miliar.

Terdiri pendapatan hibah Rp630,380 juta dan pendapatan bagi hasil pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya Rp19,683 miliar.

Untuk Belanja. Anggaran belanja tidak langsung yang tidak terserap Rp150,913 miliar. Terdiri belanja pegawai Rp57,626 miliar. Belanja hibah Rp4,207 miliar.

Belanja bantuan sosial Rp8,190 miliar dan Belanja tidak terduga Rp80,889 miliar.

Adapun anggaran belanja langsung yang tidak terserap Rp48,679 miliar. Terdiri dari

sudarno/bhirawa

Ketua DPRD Kota Madiun, Andi Raya Bagus Miko Saputra, SH saat memimpin sidang Paripurna penyampaikan Nota Keuangan Raperda tentang Pertanggungjawaban APBD Kota Madiun TA 2020, Selasa (30/3). Tampak dari kiri Wakil Wali Kota Madiun, Inda Raya AMS, Wali Kota Madiun, Maidi, Ketua DPRD Kota Madiun, Andi Raya BMS, SH, Wakil Ketua I, II Drs. Istono, M.Pd dan Drs. H. Armaya. belanja pegawai Rp9,472 miliar. Belanja barang dan jasa Rp29,547 miliar dan belanja modal Rp9,659 miliar.

Realisasi pembiayaan neto yaitu selisih penerimaan pembiayaan dikurangi pengeluaraan pembiayaan dari rencana yang ditetapkan Rp223,650 miliar.

Selanjutnya uraian lebih rinci serta penjelasan dari gambaran umum diatas kami sajikan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD, Rancangan Peraturan Wali Kota tentang penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksaan APBD dan Laporan Keuangan yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan SAL (LP SAL), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas (LAK), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) tahun anggaran 2020.

Ditemui usai sidang, Wali Kota Madiun, Maidi kepada wartawan menyatakan, laporan keuangan Pemerintah Kota Madiun tahun anggaran 2020 sudah cukup baik. Hal itu dibuktikan dengan didapatnya predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Perwakilan Jawa Timur beberapa waktu lalu. Kendati begitu, bukan berarti tanpa evaluasi.

“Jalannya APBD tahun anggaran 2020 sudah cukup baik. Indikatornya, kita dapat WTP dan pelaporannya yang tercepat di Jawa Timur,’’ kata Wali Kota.

Dihadapan wartawan, Wali Kota tak membantah adanya rekomendasi dari BPK terkait laporan keuangan Pemkot Madiun.

Namun, rekomendasi sudah ditindaklanjuti dan tidak mempengaruhi predikat WTP tersebut.

Wali Kota menambahkan jalannya APBD 2020 juga tidak semulus yang diharapkan.

Itu lantaran adanya pandemi Covid-19 di tengah tahun anggaran berjalan. Kendati begitu, semua kegiatan dapat terselesaikan. ‘’Pada tahun 2020 walaupun ada Covid-19 kegiatan semuanya jalan biarpun ada beberapa yang tertunda karena efisiensi anggaran. Tetapi pada prinsipnya apa yang kita rencanakan dan harapkan terpenuhi,’’ ungkapnya.

Seperti diketahui banyak kegiatan yang terpaksa ditunda karena anggaran dialihkan untuk penanganan Covid-19. Hal itu tentu tidak bisa dielakkan. Hadirnya Covid-19 tentu tidak termasuk dalam perencanaan APBD 2020. Karenanya, anggaran kegiatan di sejumlah OPD terpaksa dialihkan untuk penanganan Covid-19 tersebut. ‘’APBD 2020 sudah di dok akhir 2019.

Begitu mulai berjalan, Covid-19 datang.

Sejumlah kegiatan (OPD) kita tunda untuk penanganan Covid-19 itu,’’jelas Wali Kota.

Sementara itu, Ketua DPRD Kota Madiun, Andi Raya Bagus Miko Saputra menyatakan, langkah berikutnya anggota DPRD Kota Madiun akan membahas Nota Keuangan Raperda tentang Pertanggungjawaban APBD Kota Madiun TA 2020 ini bersama Badan Anggaran.

“Yang rencananya, Insya’ Allah kalau tidak mebeset akan di paripurnankan pada tanggal 24 April 2021 mendatang dengan target sekaligus pengambilan keputusan,” kata Andi Raya kepada wartawan usai sidang. [dar.adv]

Seharusnya, hari ini (kemarin) draf dokumen APBD Kabupaten Situbondo tahun 2021 tersebut sudah selesai di evaluasi Gubernur Jatim.

Namun karena minimnya pendampingan dari Pemkab Situbondo, membuat draf dokumen APBD Kabupaten Situbondo tahun 2021 belum jelas kapan selesai di evaluasi.

Sejumlah kalangan, termasuk sejumlah anggota DPRD Kabupaten Situbondo mempertanyakan keseriusan jajaran tim eksekutif menuntaskan tahapan pendampingan persetujuan APBD tahun 2021 itu.

Seperti disampaikan Ketua DPRD Edy Wahyudi, meminta jajaran tim eksekutif Pemkab Situbondo untuk maksimal melakukan pendampingan selama proses evaluasi di Pemprov Jatim.

“Kalau maksimal melakukan pendampingan tidak mungkin belum selesai hingga saat ini.

Padahal, di Provinsi Jatim hanya Kabupaten Situbondo yang hanya memasuki tahap evaluasi dokumen APBD tahun 2021,” jelas Edy Wahyudi.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Situbondo, Syaifullah,

sawawi/bhirawa

Jajaran eksekutif dan legislatif saat menyetujui dokumen APBD tahun 20201 Kabupaten Situbondo di lantai II DPRD Situbondo beberapa hari yang lalu.

memastikan Gubenur Jatim Khofifah Indar Parawansa mulai mengevaluasi APBD Situbondo sejak 15 Maret lalu.

Kata Syaifullah, dari catatan pihaknya Selasa hari ini sudah genap memasuki 14 hari evaluasi sesuai ketentuan perundang-undangan.

“Ya memang memasuki waktu 14 hari. Namun belum ada kabar kapan APBD Kabupaten Situbondo tahun 2021 itu akan turun ke Kabupaten Situbondo,” sergah Syaifullah.

Mantan Kepala Bappeda Kabupaten Situbondo itu menegaskan, pihaknya belum bisa memastikan apakah evaluasi Gubernur akan turun hari ini atau tidak.

Sebab, ujar Syaifullah, hingga kemarin belum ada kabar yang mengkonfirmasikan terkait APBD tahun 2021 Kabupaten Situbondo.

“Pemerintah Kabupaten Situbondo tidak bisa mengintervensi.

Yang jelas kabar terakhir dokumen pengesahan APBD Situbondo sudah ada di meja Gubernur,” aku Syaifullah.

Saat ditanya apakah Gubernur sudah tanda tangan atau belum ?

Sekda Syaifullah mengaku belum mengetahui secara pasti. Tetapi jika mengacu kepada ketentuan yang ada, besok (Rabu/31/3) seharusnya sudah turun.

Untuk itu, mantan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Situbondo itu menerangkan, Pemkab Situbondo tentu menginginkan proses evaluasi APBD segera selesai.

“Sebab, jika prosesnya lama akan berdampak bagi program-program pemerintah. Apalagi APBD itu menyangkut kebutuhan masyarakat dan juga sagat vital bagi kepentingan pembangunan di daerah.

Untuk itu mari ditunggu saja,” pungkas mantan Asisten II Setdakab Situbondo itu. [awi]

Pemkot Minta Minimarket yang Ada Kafenya Harus Berizin Pemkot Surabaya, Bhirawa Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi menegaskan, minimarket atau swalayan yang membuka kafe atau coffe shop harus memiliki izin tersendiri.

Pasalnya, jika minimarket membuka coffe shop jelas menyalahi Perda No.8 Tahun 2014 tentang, Penataan Swalayan di Surabaya, Jadi jika minimarket ingin buka kafe izinya berbeda lagi.

“Izin toko modern dan kafe sangat berbeda, jika minimarket juga didalamnya ada kafe jelas menyalahi aturan,” ujarnya kepada wartawan di Surabaya, Senin (29/03/21).

Eri Cahyadi menjelaskan, dalam izin toko modern atau minimarket, atau Swalayan jelas bagaimana penataan parkirnya, ruang display produknya itu

berbeda antara toko modern yang memang dipersiapkan untuk penjualan barang-barang dengan kafe.

“Kalau izinya mau gandeng dengan kafe boleh saja, tapi kita lihat izin nya dulu dan persyaratan nya terlebih dahulu. Misalnya, ada toko modern juga buka kafe ya harus dilihat berapa lahan parkir yang disediakan pemilik toko modern,” tegas Cak Eri, sapaan Walikota Surabaya Eri Cahyadi ini.

Dirinya menambahkan, karakter minimarket itu kan pengunjung dateng, belanja, trus pergi, artinya pengunjung tidak stay atau berlama-lama nongkrong di minimarket sepeti di kafe.

“Kalau tidak stay, maka luasan parkirnya juga berbeda kan, intinya disana Ok,” ungkap Wali Kota Eri Cahyadi. [dre]

Musrenbang RKPD 2022 Didasari Visi Misi Pemerintah Daerah Bondowoso, Bhirawa Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bondowoso menyelenggarakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bondowoso tahun 2022 di Pendopo Bupati setempat, Selasa (30/3).

Adapun Musrenbang RKPD di tahun 2022 dengan menyungsung tema ‘Pembangunan Kabupaten Bondowoso Tahun 2022 Adalah Peningkatan Inovasi Sistem Pemerintahan Berbasis Teknologi Informasi, Mendorong Kemandirian Dan Percepatan Pemulihan Ekonomi.

Dalam kegitan itu selain Bupati Salwa Arifin, turut hadir Wakil Bupati Irwan Bahtiar Rahmat, Ketua DPRD Bondowoso Ahmad Dhafir, serta Jajaran Forkopimda, tokoh masyarakat dan tokoh agama serta stekholder terkiat.

Bupati Bondowoso Drs KH Salwa Arifin memaparkan, bahwa dalam rencana pembangunan tahun 2022 ini. Pemerintah Bondowoso didasarkan pada visi dan misi yang tertuang di dalam Perda Kabupaten

Bondowoso, yakni tepatnya pada Nomor 1 tahun 2019 tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Bondowoso tahun 2018 hingga 2023.

“Itu semua didasari dengan visi misi Pemerintah Bondowoso, yaitu terwujudnya bondowoso mandiri ekonomi, lestari, sejahtera, adil dan terdepan dalam bingkai iman dan taqwa,” kata Bupati Salwa.

Kata dia, dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan unggul yang berdasarkan visi misi pemerintah.

Dimana dengan mempertimbangkan isu strategis pembangunan global, nasional, dan regional.

“Maka guna meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat, serta meningkatkan daya saing Pemerintah Kabupaten Bondowoso melakukan langkah-langkah strategis,” urainya.

Dijelaskannya, rencana kerja dengan program dan kegiatan yang akan di Musrenbang kan, dimana yang selanjut menjadi rujukan dalam perencanaan penganggaran pada APBD Tahun 2022.

“Dengan ini kami berharap seluruh peserta musrenbang dapat berpartisipasi aktif, untuk memberikan masukan yang konstruktif bagi pembangunan bondowoso.

Sebagai bahan menentukan prioritas pembangunan dan penyempurnaan terhadap rancangan RKPD tahun 2022,” harapannya.

Sementara itu Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bepedda), Farida menjelaskan bahwa dalam kegiatan musrenbang kali ini karena masih dalam kondisi Pandemi Covid-19.

Maka kegiatan tersebut dilakukan secara virtual yang di ikuti 350 peserta yang diantaranya mereka adalah seluruh kepala Desa, seluruh OPD dan beberapa Stekholder terkait.

“Virtual ini diikuti 350 peserta.

Semua kepala desa, Kepala OPD, beberapa stakeholder, beberapa pimpinan organisasi profesi. Semua virtual dari kantornya masingmasing,” jelasnya. Sedangkan kata dia, yang hadir di Pendopo Bupati Bondowoso hanya sekitar 50 peserta saja. [san]

Dari Musrenbang RKPD Kabupaten Mojokerto Tahun 2022 Bupati Minta Kegiatan ini Dorong Pemulihan Ekonomi dan Penyerapan APBD 2021 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Mojokerto,secara resmi telah menggelar Musrenbang RKPD Kabupaten Mojokerto tahun 2022.

Kegiatan yang dibuka Bupati Mojokerto. Ikfina Fahmawati ini mengambil tempat di Hotel PCP Trawas Mojokerto Selasa (30/3/2021).

Dengan tema “Pemulihan dan Pengembangan Perekonomian Daerah melalui Pemerataan Pembangunan dan Kualitas SDM”.

Musrenbang ini juga dihadiri, Wakil Bupati Muhammad Albarraa, Kepala Bakorwil II Bojonegoro Dyah Wahyu Ermawati, Ketua DPRD Ayni Zuroh, Pj. Sekdakab Didik Chusnul Yakin, Forkopimda, Wakil Ketua TP PKK Shofiya Hanak Albarraa, serta OPD. Bupati Ikfina Fahmawati dalam arahannya menekankan, agar penguatan dan percepatan belanja pemerintah serta belanja APB Desa, dapat menjadi stimulus yang mendorong percepatan pemulihan perekonomian, terutama penyerapan APBD 2021.

Pemerintah Kabupaten Mojokerto harus menjadi pemerintahan yang adaptif dan mampu mengadopsi berbagai perkembangan situasi obyektif daerah.

Seperti dinamika perubahan regulasi/kebijakan refocusing

anggaran, maupun penyederhanaan birokrasi.

Perubahan paradigma pembangunan dari money follow function menjadi money follow program, dan pemilihan program prioritas harus benarbenar dilakukan. Jangan sampai program, kegiatan dan sub kegiatan yang direncanakan untuk tahun 2022, tidak berorientasi pada manfaat bagi masyarakat. Apalagi tidak berorientasi pada prioritas untuk mencapai tujuan pembangunan.

“Dalam bekerja, kita tidak boleh lepas dari target indikator. Contohnya saat ini bisa saya sampaikan bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Mojokerto, ada di atas rata-rata provinsi dan nasional.

Namun jangan sampai itu membuat kita jadi terlalu santai. Kita harus lihat juga daerah lain yang terdekat,” kata Ikfina.

Lebih lanjut Bupati menambahkan, bahwa pertumbuhan ekonomi Kabupaten Mojokerto mengalami kontraksi karena pan-

demi. Namun, masih cukup aman karena ada di urutan ke-4 terkecil se-Jawa Timur.

Dari sekian banyak progres dan dinamika pembangunan yang kami sampaikan, tak lupa kami mengingatkan PR besar Pemkab Mojokerto yakni upaya menurunkan angka kemiskinan dan tingkat pengangguran terbuka, serta meningkatkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). ‘’Pertanian kita berjalan baik dan tidak terdampak pandemi, sehingga itu bisa jadi pertimbangan dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi.

Angka kemiskinan dan tingkat pengangguran terbuka harus diturunkan. Begitu juga dengan SPBE yang harus ditingkatkan.

Tidak boleh ada yang merasa kerjanya paling bagus sendiri.

Karena semuanya adalah satu kesatuan tersistem,” jelas Bupati.

Kepala Bappeda, Hariyono pada laporan sambutan menjabarkan kembali beberapa tahapan musrenbang. Dimulai dari Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD Kabupaten Mojokerto Tahun 2022 tanggal 16 Februari 2021, Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan tanggal 03-11 Februari 2021, Forum

Perangkat Daerah/Lintas Perangkat daerah tanggal 15 Maret 2021 dan Musrenbang Disabilitas tanggal 16 Maret 2021.

Berkaitan dengan RKPD Kabupaten Mojokerto tahun 2022, kami paparkan langkah-langkah penyusunan RKPD 2022 dari Pemerintah Pusat yang dibagi menjadi beberapa point. Antara lain dengan kondisi Renstra Perangkat Daerah yang belum tersusun, dalam hal penyusunan RKPD Tahun 2022.

Untuk itu Kepala Bappeda mengoordinasikan seluruh kepala perangkat daerah untuk menyusun Rancangan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022.

Selain itu, program kegiatan dan sub kegiatan dalam Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 diproyeksikan menjadi bagian pada Rancangan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah Periode 2021-2026.

Adapun kebijakan umum penyusunan RKPD Kabupaten Mojokerto tahun 2022 antara lain berpedoman pada RPJPD Tahun 2005-2025, mempertimbangkan visi, misi dan program Kepala Daerah terpilih hasil pemilihan Kepala Daerah serentak tahun

2020, RPJMD Provinsi Jawa Timur tahun 2019-2024, RKPD Provinsi Jawa Timur tahun 2022 dan RKP tahun 2022, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Penyusunan RKPD tahun 2022.

Selain itu, menyusun substansi perencanaan dengan mempertimbangkan dampak pandemi Covid-19, dan memproyeksikan RKPD Tahun 2022 menjadi bagian RPJMD Tahun 2021-2026.

Berdasarkan pada tema di atas, dan sinkronisasi dengan Kebijakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur maka kebijakan pembangunan Kabupaten Mojokerto Tahun 2022 diarahkan dalam 7 (tujuh) prioritas pembangunan.

Antara lain pemulihan ekonomi kerakyatan melalui peningkatan nilai tambah ekonomi sektor usaha mikro, agrobisnis, agroindustri dan pariwisata. Pengembangan ekonomi wilayah melalui pemerataan hasilhasil pembangunan.

Penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing dengan dilandasi nilai-nilai keimanan dan ketakwaan.

Pembangunan kebudayaan

Bupati sedang memberikan arahan pada dan pelestarian nilai-nilai budaya lokal menuju tingkat peradaban lebih tinggi.

Meningkatkan kualitas dan layanan dasar infrastruktur untuk mendukung pertumbuhan berkualitas. Pemantapan daya dukung SDA dan pelestarian lingkungn hidup. Serta, peningkatan kondusifitas keamanan dan ketertiban serta kualitas layanan publik.

Sedangkan Rancangan pagu indikatif dalam RKPD Tahun 2022 meliputi pendapatan daerah Rp2.470.618.424.854, belanja daerah Rp2.610.618.424.854, dan pembiayaan netto Rp140.000.000.000. Adapun total usulan

hasan amin/bhirawa

segenap peserta musrenbang RKPD. pagu indikatif pada Rancangan RENJA Perangkat Daerah adalah sebesar Rp2.831.737.522.337 terdiri dari 246 program 620 kegiatan dan 1732 sub kegiatan.

Dengan demikian terjadi defisit sebesar Rp221.119.097.483 dengan catatan belum termasuk nilai reses/hibah bansos lembaga-perseorangan dan nilai usulan desa/kelurahan yang akan diakomodir dalam RENJA Perangkat Daerah.

Sehingga diperlukan sinkronisasi usulan pagu indikatif RENJA Perangkat Daerah sesuai dengan pagu Indikatif Belanja Daerah dalam RKPD tahun 2022.jelas Hariyono. [min.adv]

LEGISLATIF Birokrasi Lambat, Anggaran Operasional 17 Kelurahan Terhambat Rabu Legi, 31 Maret 2021

Halaman 3

Nganjuk, Bhirawa Lambatnya birokrasi anggaran era Bupati Novi Rahman Hidayat mengakibatkan pelayanan 17 kelurahan di Kabupaten Nganjuk tersendat. Karena anggaran untuk biaya operasional tidak kunjung cair, aliran listrik di kantor kelurahan terancam diputus oleh PLN. Kondisi itu juga diperparah dengan belum cairnya gaji untuk tenaga honorer yang tersebar di 17 kelurahan di Kabupaten Nganjuk.

Sedangkan untuk pembayaran litrik, beberapa kepala kelurahan harus merogoh uang pribadi atau

mencari pinjaman. Selain itu, kelengkapan peralatan tulis kantor seperti kertas, tinta serta bolpoin merupaka alat yang harus tersedia.

Rata-rata, 17 kelurahan yang hingga tri wulan pertama 2021 ini anggaran operasionalnya belum

cair memerlukan dana Rp 10 juta setiap bulannya.

Sehingga jika 17 kelurahan anggaran yang belum dicairkan kurang lebih Rp 510 juta. Hal itu dikemukakan Suprapto, S.Pd, SH, anggota Komisi I DPRD Nganjuk ketika memantau pelaksanaan standar layanan publik di tingkat kelurahan.

“Bupati jangan menunda-nunda lagi pencairan anggaran unit kerja di masing-masing organisasi perangkat daerah, supaya pelayanan terhadap masyarakat tidak ter-

hambat,” ujar Suprapto, S.Pd, SH, anggota Komisi I DPRD Nganjuk.

Suprapto menandaskan, penyelenggara pelayanan publik di kelurahan menjadi ujung tombak dalam memberikan pelayanan dasar kepada masyarakat. Karenanya diminta untuk komitmen tingkatkan sarana prasarana (sapras) dalam memberikan pelayanan sesuai dengan standar operasional prosedur layanan publik.

Dari hasil pantauan tersebut, Suprapto berharap menjadi perhatian

serius Pemerintah Kabupaten Nganjuk agar minusnya anggaran operasional atau anggaran rutin di tingkat kelurahan bisa segera dilakukan pencairan dan peningkatan sehingga masyarakat bisa mendapatkan pelayanan secara baik dan optimal.

Masyarakat dikatakan Suprapto semakin kritis menilai pelayanan yang diberikan oleh pemerintah terlebih khusus pada tingkatan pemerintah kelurahan. Permasalahan yang menjadi sorotan masyarakat diantaranya adalah pela-

yanan public dan kinerja pemerintah kelurahan.

Kelurahan sebagai organisasi yang paling dekat dan berhubungan langsung dengan Masyarakat, dikatakan Suprapto merupakan ujung tombak keberhasilan pembangunan kota, di era otonomi daerah seperti sekarang ini.

Dimana kelurahan akan terlibat langsung dalam perencanaan, pengendalian pembangunan dan pelayanan.

Dikatakan sebagai ujung tombak, karena kelurahan berhadapan langsung dengan masyarakat. [ris]

KILAS DEWAN

Komisi I Terima Aduan Masyarakat yang Terganjal Perizinan DPRD Trenggalek, Bhirawa Terganjal masalah perizinan, PR Dian Mulya mengadu kepada Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Trenggalek, pasalnya ijin prinsip yang dilayangkan sejak Januari belum bisa dikeluarkan saat ini.

Menggali permasalahan tersebut Direktur perusahaan PR Dian Mulya menyampaikan aspirasinya atas ganjalan terkait perizinan yang sampai saat ini belum keluar.

Wakil Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Trenggalek Gus Wanto mengaku bahwa pihaknya tadi telah menerima aduan dari direktur perusahaan PR Dian Mulya terkait perizinan.

“Tadi direktur perusahaan PR Dian Mulya yang mana pihaknya menyampaikan aspirasi terkait perizinan,” ungkapnya usai rapat di ruang banmus Gedung DPRD Kabupaten Trenggalek, Selasa (30/3).

Ia menyebutkan perizinanya sejak tanggal 15 januari 2021 namun sampai saat ini belum keluar. “Sampai sekarang belum keluar,” tuturnya.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua Komisi I ini mengaku setelah mengali informasi dari dinas perizinan, PUPR dan inspektorat bahwa hasil ferifikasinya masih ada masalah internal perusahaan.

“Ternyata setelah dikaji masih ada persoalan sedikit pada masalah internal perusahaan,Jadi bukan internal perizinannya namun pada internal perusahaan,” jelasnya.

Sehingga pria yang kerap disapa Wantek ini meminta kepada pemilik perusahaan tersebut untuk menyelesaikan persoalan yang dihadapinya sehingga perizinannya bisa dikeluarkan.

“Kami menyarankan kepada direktur bahwa seyogyanya permasalahan internal keluarga diselesaikan dulu. Karena dari dinas terkait mau memberikan izin, jika persyaratan belum lengkap maka izinnya belum bisa dikeluarkan,” pintanya.

Prinsip pihaknya menegaskan kepada dinas terkait, kalau syarat perizinannya sudah selesai harus segera diterbitkan. [wek]

alimun hakim/bhirawa

Bupati Yuhronur Efendi saat pemaparan di Musyawarah Perencanaan Pemangunan Daerah (Musrenbang) Kab.Lamongan untuk Rencana Kerja Pembangunan Daerah) Tahun 2022.

Pemkab Rencanakan Pembangunan Daerah Tahun 2022 Pemkab Lamongan, Bhirawa Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kabupaten Lamongan tahun 2021 terkait penyusunan RKPD (Rencana Kerja Pembangunan Daerah) tahun 2022 telah dilaksanakan di Ruang Pertemuan Gajah Mada Gedung Pemda Lamongan, Selasa (30/3).

Didampingi Wakil Bupati KH.Abdul Rouf, Bupati YES pada kesempatan tersebut menyampaikan 7 prioritas pembangunan daerah. Dari 7 prioritas daerah tersebut

akan diintegrasikan di dalam kegiatan yang menjadi fokus Bupati, seperti Lamongan kreatif, Ramasinta (Gerakan Membangun Pariwisata Ramah dan Terintegrasi), Lumbung Pangan Lamongan, Jamula (Jalan Mulus Lamongan), YES (Yakinlah Semua Sejahtera), Perintis (Pendidikan Berkualitas dan Gratis), Lamongan sehat, pemuda dan olah raga, YES Lamongan (Young Entrepreneur Succes), Pelayanan public 100 persen berkualitas, dan Desa Berjaya.

Dalam pemaparanya,Bupati YES menuturkan, bentuk kegiatan yang akan menjadi fokus YES diantaranya yakni santripreneur, desa wisata, bedah rumah, normalisasi sungai dan tampungan air di wilayah rawan banjir, beasiswa pendidikan sampai S2, serta intensif bagi guru ngaji.

“Ini adalah momentum bagi kita untuk menyamakan tujuan dan bersinergi demi tercapainya pembangunan Lamongan yang dinamis.

Kita patut bersyukur karena Lamongan termasuk pada kabupaten

yang akan banyak mendapat program dan proyek nasional.

Artinya Pemerintah Pusat melihat peluang besar Lamongan untuk terus dikembangkan,” ungkap YES. Sebagaiman visi yang ingin dicapai Bupati Lamongan, yakni terwujudnya kejayaan Lamongan yang berkeadilan, Bupati berharap pembangunan daerah nantinya akan benar-benar dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Lamongan. [aha]

Pemerintah Provinsi Jawa Timur Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur

Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa memukul gong sebagai tanda dibukanya Rapat Sinkronisasi Program Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial tahun 2021 bertema “Akselerasi Pendataan Dalam Upaya Ketepatan Sasaran Penerima Program Kesejahteraan Sosial”, di Hotel Novotel Samator Surabaya, Selasa (30/3).

Pentingnya Pemadanan DTKS, Untuk Intervensi Tepat dan Akurat Akselerasi pendataan sangat diperlukan dalam ketepatan sasaran penerima program kesejahteraan sosial. Data selalu bergerak dinamis setiap waktu.

Untuk itu, diperlukan pemadanan DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial), untuk mengetahui update data dari berbagai kebutuhan agar intervensinya lebih tepat dan akurat.

Hal itu disampaikan Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa dalam Rapat Sinkronisasi Program Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial tahun 2021 bertema “Akselerasi Pendataan Dalam Upaya Ketepatan Sasaran Penerima Program Kesejahteraan Sosial”, di Hotel Novotel Samator Surabaya, Selasa (30/3).

Apabila pendataan ini selalu diperbaharui, lanjut Khofifah, maka data pemerintah menjadi dinamik dan terukur. Utamanya apabila Data ini dipergunakan untuk Bantuan Sosial, maka pemutahiran ini penting untuk mencapai bantuan 6 T (Tepat Sasaran, Tepat Jumlah, Tepat Waktu, Tepat Harga, Tepat Kualitas/Mutu, Tepat Administrasi).

“Diantara kebijakan pendataan yang terus berubah, keterbatasan SDM, keterbatasan waktu, kita harus lebih kosentrasi, koordinatif dan solutif terhadap penetapan pendataan ini,” katanya.

Untuk pemutakhiran data harus diawali dari hulu (RT, RW, Desa/ Kelurahan) sebelum sampai ke Hilir (tingkat Pusat) sehingga akan diperoleh akurasi data. Dari tingkat paling bawah sudah diupdate sekaligus dipadankan dengan data kependudukan.

Demikian juga di tingkat Pusat dari data yang telah dimutakhirkan di daerah kemudian disampaikan kepada Provinsi, agar data pemutkhiran ini yang dijadikan dasar dalam penetapan perolehan Bantuan Sosial dari Pemerintah Pusat.

Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa didampingi Kadinsos Jatim Dr Alwi MHum saat menyerahkan asistensi sosial penyandang disabilitas, bantuan sosial PKH plus tahap pertama tahun 2021, penyerahan insentif Tagana Jawa Timur triwulan 1 tahun 2021, penyerahan honor TKSK Provinsi Jawa Timur triwulan 1 tahun 2021, kemudian penyerahan tali asih bagi pendamping pasung.

Gubernur juga berpesan dalam Bansos Jatim” dalam rangka pemapertemuan ini dibangun sinergi antara danan data dari kemensos , Provinsi pendamping PKH dan pendamping dan Kab /kota,” ujarnya. desa untuk memperoleh data yang Disampaikannya, hasil yang dihatepat. Dalam waktu dekat, Gubernur rapkan rapat adalah tersedianya data akan mengadakan rakor bersama yang akurat sebagai rujukan dalam dengan bupati,walikota se Jatim untuk program pembangunan kesejahteraan membangun sinergitas ketepatan data. sosial. Kemudian, terciptanya kodan program prioritas lainnya, mitmen untuk menjamin kevaliditasan Kadinsos Jatim, Dr H Alwi me- data penerima program pembangunan nyampaikan, per tanggal 28 Maret kesejahteraan sosial.

2021, pemadanan data di Jawa Timur Selanjutnya, terpusatnya bantuan masih 75 persen. “Artinya masih ada bagi masyarakat miskin dan agar dapat sisa 25 persen yang belum dise- mempercepat penurunan kemiskinan, padankan, maka nantinya harus bisa dan pemerataan pemberian bantuan mencapai 100 persen,” ujarnya. sosial dan dapat diarasakan semua Untuk itulah, lanjut Alwi, diperlukan pihak yang memiliki kriteria. rapat sinkronisasi yang bertujuannya Untuk narasumber rapat sinkromembangun kesamaan persepsi dan nisasi melibatkan dari Kemensos pemahaman terhadap pentingnya (Direktorat Perindungan dan Jaminan pelaksanaan pendataan antara Pe- Sosial, Direktorat FM, Direktorat merintah Pusat, Pemerintah Provinsi Rehabilitasi Sosial, Pusdatin), dari dan Kabupaten/Kota.

Pemprov Jatim (Biro Organisasi SetUtamanya, dalam penyelengga- daprov Jatim, Dinas Sosial Jatim, r a a n p r o g r a m b a i k i t u b a n t u a n Bappeda Jatim, Komisi E DPRD Provinsi s o s i a l , p e m b e r d a y a a n s o s i a l , Jawa Timur, dan DP3AK Jatim). rehabilitasi sosial dan juga dalam Dikatakannya, untuk peserta diikuti dukungan program subsidi PBI-JK oleh 76 orang yang terdiri dari :Dinas lebih tepat sasaran.

Sosial / Instansi Sosial Kabupaten / “Dalam rapat juga sekaligus men- kota, dan Dinas Pemberdayaan Pesosialisasikan aplikasi yang tengah rempuan, Perlindungan Anak dan Kedibangun oleh Dinsos Jatim yaitu “Sapa pendudukan Kabupaten/Kota. [rac*]

Panitia Khusus Raperda Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Perkotaan DPRD Kota Surabaya.

andre/bhirawa

Pemkot Surabaya akan Bebaskan PBB Bagi Veteran DPRD Surabaya, Bhirawa Kerja Panitia Khusus Raperda Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Perkotaan DPRD Kota Surabaya akhirnya berbuah manis. Pasalnya, perjuangan Pansus Raperda PBB Kota Surabaya yang mengusulkan veteran bebas pajak akhirnya disetujui oleh Pemkot Surabaya.

Ketua Pansus Raperda PBB Kota Surabaya, Hamka Mudjiadi Salam, SH, MH mengatakan, hasil hebring dengan jajaran Pemkot Surabaya, Senin (29/03/21) di Komisi B DPRD Kota Surabaya, akhirnya disepakati veteran bebas Pajak Bumi dan Bangunan.

“Veteran merupakan pejuang negeri ini dari penjajahan, jadi memang selayaknya khusus veteran dibebaskan dari PBB sebagai bentuk penghargaan kepada para pe-

juang,” ujarnya di Surabaya, Senin (29/03/2021).

Ia menjelaskan, Pansus PBB merupakan inisiatif dari DPRD Kota Surabaya yang merupakan warisan anggota dewan periode lalu, dimana anggota Pansus ingin ada skema tarif baru yaitu, Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) PBB dibawah Rp250 juta ada keringanan tarif.

“Kenapa, karena PBB dibawah Rp250 juta mayoritas masyarakat kecil, jangankan untuk bayar PBB untuk memenuhi kebutuhan hidup saja sulit. Ini kita usulkan ke Pemkot Surabaya, hanya saja Pemkot keberatan karena sedang fokus meningkatkan Pendapatan Asli Daerah atau PAD yang turun selama pandemi Covid-19.”terang Hamka.

Politisi PAN Kota Surabaya ini kembali mengatakan, diakui

memang sektor PBB berkontribusi cukup besar terhadap PAD Kota Surabaya.

Oleh karenanya Pemkot Surabaya keberatan jika terjadi perubahan skema tarif yang sudah tercantum dalam Perda No.10 Tahun 2010 tentang, Pajak Bumi dan Bangunan atau PBB. Usulan Pansus agar ada skema tarif terutama tarif PBB dibawah Rp500 Juta ada keringanan, kata Hamka, tidak pernah disetujui oleh Pemkot Surabaya. Hanya usulan veteran agar dibebaskan dari PBB saja yang disetujui Pemkot Surabaya.

“Alhamdullilah usulan Pansus Raperda PBB agar veteran dib e b a s k a n P B B , a k h i r n y a d isetujui Pemkot Surabaya,” ungkapnya. [dre]

LKKP Minta Pemkot Transparan dalam Seleksi Dewan Pengawas PDAM Surabaya Surabaya, Bhirawa Masa kerja Dewan Pengawas PDAM Surya Sembada Surabaya akan berakhir 3 Mei 2021. Untuk mengisi hal tersebut, Pemkot Surabaya melalui Bagian Administrasi Perekonomian dan Usaha Daerah membuka lowongan kerja sejak 16 hingga 31 Maret 2021.

Menurut Lembaga Kajian Kebijakan Publik (LKKP), proses rekrutmen tidak hanya sekadar untuk melengkapi jajaran birokrasinya manajemen PDAM, akan tetapi melalui rekrutmen dapat menggali sifat integritas, kapabilitas, dan independensi para calon dewan pengawas.

“Makanya proses rekrutmen dewan pengawas ini harus berdasarkan prinsip transparan, partisipatif publik, obyektif, dan akuntabel dari awal tahapan dan mekanisme rekrutmen sampai dengan penetapan calon dewan pengawas,” tegas Direktur Lembaga Kajian Kebijakan Publik (LKKP), Vinsensius Awey saat dikonfirmasi. Senin (29/3/2021).

Pria yang akrab disapa Awey ini mendorong proses mulai pendaftaran, proses tes hingga pengumuman harus dilakukan secara online.

“Jangan sampai manual tesnya, ini eranya sudah teknologi, apalagi saat ini juga masih pandemi Covid 19. Jadi yang tatap muka juga harus diminimalisasi,” tandas dia.

Dia berharap masyarakat Surabaya juga ikut mengawasi proses seleksi Dewan Pengawas PDAM Kota Surabaya.

Awey juga berharap masyarakat tidak segan untuk menyampaikan kritik bila dalam proses rekrutmen ada hal yang dianggap tidak sesuai ketentuan yang ada.

Anggota DPRD Kota Surabaya 2014-2019 ini menambahkan, dengan proses rekrutmen yang baik, diharapkan lahir Dewan Pengawas PDAM yang paham peran dan tanggung jawab pada sektor air bersih, akan dapat memantau dan melakukan evaluasi terhadap sektor air bersih dan sanitasi untuk memastikan terwujudnya perbaikan kebijakan dan rencana investasi. [dre]

OPINI

Rabu Legi, 31 Maret 2021

TAJUK

Menumpas “Calon” Teroris JASAD (diduga teroris pelaku bom bunuh diri) tergeletak nista di depan gerbang gereja katedral Makasar. Tubuh berserakan terhantam bom yang meledak lebih awal. Menandakan terorisme semakin tidak memiliki ruang gerak. Tetapi jaringan terorisme tetap tumbuh bermodal dakwah ajaran menyimpang, dan radikal.

Pemerintah perlu tetap menggiatkan penumpasan terorisme.

Terutama melalui “patroli” sosial melibatkan masyarakat.

Terorisme, dipastikan sebagai penyimpangan ajaran agama. Karena seluruh agama meng-haram-kan tindak kekerasan. Membunuh manusia bisa dilakukan oleh setiap orang dari berbagai bangsa, berbagai profesi, dan berbagai keyakinan. Misalnya, terorisme yang terjadi di kota Christchurch, Selandia Baru. Pelaku menembaki jamaah muslim yang baru usai shalat Jumat, 15 Maret 2019. Tak tanggung-tanggung, dua masjid sekaligus dijadikan sasaran.

Dalam sehari itu, Selandia Baru (dan dunia) bagai terguncang. Di kota Christchurch yang damai, disusupi teroris beraltar ultra rasialis kulit putih. Lebih sangar dibanding “nazi-isme.”

Seketika bergelimpangan korban jiwa sebanyak 49 orang di pelataran masjid Al-Noor, area Linwood Avenue, dan masjid kawasan Dean Avenue. Termasuk dua dari Indonesia (satu korban jiwa, dan satu terluka serius). Teror pembuhuhan masal oleh pelaku kulit putih, sudah sering terjadi.

Kulit putih (sekaligus non-muslim) membunuh sesamanya, telah menambah catatan panjang terorisme. Seperti terjadi pada Oktober (2017) di Amerika Serikat. Mata dunia terbelalak ketika Las Vegas diguncang teror tunggal tanpa bom. Korban jiwa sebanyak 50 orang (dan 500 lain terluka), diduga “di-eksekusi” dengan senjata laras panjang. Pelakunya, bukan muslim, bukan pula berkebangsaan Arab. Melainkan warga setempat, yang tidak berkait dengan sindikat teroris internasional.

Namun kepolisian Amerika Serikat (AS), memperoleh hujatan internasional. Karena tidak menyebut perilaku Stephen Paddock sebagai terorisme. Aksi akuntan yang hobi judi itu di-labeli sebagai “serangan” brutal bersenjata. Seperti tentara gila. Walau tidak berkait dengan sindikat terorisme. Namun dapat melakukan penyerangan kepada orang banyak secara individual (seorang diri).

Lazim disebut “lone wolf” terrorism. Serangan yang ditujukan kepada banyak orang, adalah terrorisme!

Catatan terorisme di berbagai negara menunjukkan berbagai pelaku, dengan berbagai sasaran, tanpa alasan. Menyasar kafe, stadion, gedung pusat perdagangan dunia Wall Street, sampai menyasar The White House (istana kepresidenan AS).

Di Indonesia, yang paling brutal sampai menyasar Markas Polri berskala besar (level markas komando pasukan elit), Mako Brimob (9 Mei 2019). Dibutuhkan waktu selama 36 jam menjinakkan terorisme di Mako Brimob, dengan korban jiwa 5 anggota Polri gugur.

Pelaku terorisme di Mako Brimob, adalah kelompok JAD (Jamaah Ansharud Daulah). Kelompok pelaku yang sama dengan teroris bom bunuh diri katedral Makasar. Harus diakui, ber-altar ajaran dakwah menyimpang. Sesungguhnya telah dijejaki (dan diwaspadai), sehingga tidak memiliki ruang gerak.

Harus diakui pula, dakwah ajaran menyimpang tumbuh cukup subur di berbagai daerah. Ironisnya, teroris yang menjadi narapidana malah diberi ruang dakwah sebagai penceramah, dan imam shalat di penjara.

BNPT (Badan Nasional Penanggulangan Terorisme) juga telah memiliki catatan komplet berbagai jaringan terorisme.

Termasuk akun media sosial, dan lembaga pendidikan kalangan radikalisme. Misalnya, kelompok takviri Wahabi, dan Salafy. Ironisnya, kelompok dakwah ajaran radikalisme masih bisa leluasa menimbulkan kegaduhan sosial. Terutama olokolok terhadap kelompok mayoritas umat Islam. Yang tidak sejalan (se-akidah) dianggap kafir.

Pemberantasan terorisme di Indonesia telah cukup memadai. Termasuk dukungan Komando Operasi Khusus (Koopsus) TNI anti teroris. Masyarakat juga berperan aktif menjejaki setiap warga yang berkarakter dakwah menyimpang, dan radikal.[*]

Sorotan Publik

Semua tanggapan baik berupa saran dan kritik atas wajah dan kinerja birokrasi kita dalam memberikan pelayan publik dapat dikirim melalui email: harian_bhirawa@yahoo.com atau manfaatkan fasilitas surat pembaca di www.harianbhirawa.co.id atau telp ke (031) 5470650 atau faks (031) 5343359. Untuk setiap email harap disertakan nomor telpon (untuk konfirmasi ulang).

Antisipasi Bahaya Radikalisme dan Terorisme INSIDEN ledakan bom yang terjadi di Gereja Katedral, Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel) pada Minggu 28 Maret 2021, belakangan tengan santer menjadi sorotan publik. Berita dan pernyataan sikap pun berseliweran dimana-mana. Peristiwa tersebut, seolah semakin menegaskan bahwa ancaman terorisme yang bermula dari radikalisme adalah hal yang nyata dan perlu mendapat perhatian serius dari semua pihak.

Realitas itu, tentu tidak bisa dibiarkan begitu saja, apalagi seiring dengan perkembangan kemajuan teknologi saat ini, bahaya radikalisme dapat semakin mengancam integritas bangsa yang bisa berpotensi menimbulkan ketidakstabilan dan merusak kerukunan antar umat beragama serta tatanan kehidupan sosial.

Selain itu, apapun bentuknya aksi teror bom bunuh diri tidak dibenarkan oleh agama manapun. Pasalnya, semua agama dan kepercayaan kepada Tuhan mengajarkan kebaikan, untuk hidup rukun, toleransi, dan saling hormat menghormati. Wajarnya adanya, jika peristiwa ledakan bom di Makasar itu banyak mendapat kecaman dan kutukan dari banyak pihak.

Memberantas terorisme memang bukan perkara mudah.

Pemerintah sejatinya bukan tanpa usaha, selama ini kontra wacana digencarkan, kita punya BNPT, ada Densus 88, bahkan regulasi payung hukum untuk memperkuat penanganan terorisme pun telah disiapkan pemerintah, yakni melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme Tahun 2020 - 2024. Namun sayang, masih saja intoleransi, radikalisme dan terorisme menggerogoti Tanah Air. Aksi bom bunuh diri di Makassar seolah kembali menyadarkan seluruh bangsa Indonesia bahwa persoalan intoleransi, radikalisme, dan terorisme harus diatasi lebih sungguh-sungguh melalui pendekatan multidimensi. Mulai dari budaya, pendidikan, kebudayaan, politik, sosial, dan hukum. Sekaligus, pemecahan akar masalah dengan melibatkan berbagai elemen, instansi dan tokoh masyarakat dengan sosialisasi yang massif terus menerus guna mencegah dan mengantisipasi penyebaran, serta menangkal ataupun menolak masuknya paham radikalisme. Sehingga dengan begitu bisa mempersempit ruang gerak pelaku terorisme dan penganut paham radikalisme.

Ani Sri Rahayu Pengamat Politik Universitas Muhammadiyah Malang

HARIAN

PENDIRI : Alm. H. Moch. Said PENASIHAT HUKUM: Poerwanto, SH, MH

Halaman 4

Stop Ketergantungan Impor Beras Solusi berhenti dari impor beras Persoalan beras di Indonesia terus menerus menjadi sebuah dilema dan persoalan tersendiri an domestik. dalam pola hubungan Sebagai negara agraris antara pemerintah deseharusnya berkelimpahan ngan petani. Mulai dari beras tapi masih melakupermasalahan pada petani kan impor beras. Swasemyang memiliki biaya Oleh : bada yang dicanangkan produksi tinggi yang tidak Dyah Titi Muhardini oleh pemerintah seolah sesuai dengan harga beli sangat sulit direalisasiyang dipatok oleh pekan menjadi sebuah kemerintah melalui Bulog. nyataan. Indonesia sebagai negara Permasalahan lain yang tak kalah agraris mestinya pertanian memiliki penting adalah persoalan cuaca yang peranan penting dalam meningkatkan menggangu produksi gabah dari petani, devisa negara, karena sektor pertanian sehingga sangat berpengaruh pada stok merupakan basis lapangan pekerjaan beras nasional, sementara permintaan mayoritas masyarakat dan menjadi pe- beras di Indonesia tergolong tinggi, masok utama dalam penyediaan pangan sedangkan stok terbatas. Beberapa di Indonesia. Namun, sayang negeri persoalan tersebut menjadikan sebuah ini justru malah kerap kali melakukan dilema pada kebijakan impor beras impor, termasuk impor beras. dibalik persoalan petani yang dirugikan

Wacana terkait impor beras beberapa waktu lalu sempat ramai dan mencuat ke permukaan publik di tengah panen raya di sejumlah daerah. Berbagai alasan pun telah disampaikan oleh pemerintah.

S

alah satunya, telah disebutkan bahwa impor beras dilakukan oleh pemerintah adalah guna menjaga stok beras nasional dan menstabilkan harga. Namun, kedati demikian wacana impor beras terus menjadi perhatian dan perbincangan publik dan petani khususnya.

Pasalnya, jika kran impor beras dibuka logikannya akan berpotensi membawa dampak pada turunnya harga pembelian pemerintah (HPP) untuk gabah dan beras.

Melihat potensi yang demikian, tidak salah jika para petani Tanah Air banyak menggelisakan masalah perberasan ini. Realitas masalah perberasan ini, tentu tidak bisa dibiarkan, pemerintah sebagai penentu dan pembuat kebijakan sekiranya bisa arif dan bijak terhadap petani, sehingga petani tidak terugikan. Nah, melalui tulisan ini penulis berusaha memberikan solusi terkait masalah perberasan di Tanah Air. Indonesia, negara agraris pengimpor beras Impor beras di Indonesia selalu menjadi polemik yang tidak berkesudahan. Padahal, semestinya fakta itu tidak harus terjadi mengingat Indonesia sebagai negara agraris yang terlintas adalah kata pertanian.

Pengertian agraris adalah sektor pertanian atau penduduk yang mayoritas memiliki mata pencaharian pada sektor pertanian. Indonesia adalah salah satu negara agraris, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS)pertanian merupakan sector lapangan pekerjaan yang masih mendominasi sebesar 27,33 persen, dibandingkan sector perdagangan (18,81 persen) dan industri pengolahan (14,96 persen).

Melihat data yang demikian, maka tentu saja sebagai negera agraris, lahan pertanian Indonesia diharapkan dapat memenuhi seluruh kebutuhan pokok masayarakat secara menyeluruh. Dengan julukan sebagai negara agraris, Indonesia diharapkan dapat menghasilkan bahan pangan sendiri.

Sayangnya harapan tersebut sangat bertentangan dengan realitas yang terjadi di Indonesia. Ironisnya sebagaian bahan pangan yang semestinya dapat diproduksi sendiri seperti beras, kentang, the, dan jagung masih diimpor oleh Indonesia. Setiap tahun Indonesia mendatangkan beras dari beberapa Negara, termasuk Negara ASEAN lainnya seperti Vietnam dan Thailand, untuk memenuhi kebutuh-

T

Persoalan beras di Indonesia terus menerus menjadi sebuah dilema dan persoalan tersendiri dalam pola hubungan antara pemerintah dengan petani. Mulai dari permasalahan pada petani yang memiliki biaya produksi tinggi yang tidak sesuai dengan harga beli yang dipatok oleh pemerintah melalui Bulog. Permasalahan lain yang tak kalah penting adalah persoalan cuaca yang menggangu produksi gabah dari petani, sehingga sangat berpengaruh pada stok beras nasional, sementara permintaan beras di Indonesia tergolong tinggi, sedangkan stok terbatas.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat Indonesia rutin mengimpor beras dari berbagai negara tiap tahunnya.

Berdasarkan data BPS Oktober 2019, impor beras dari Vietnam mengalami kenaikan dari tahun 2017 sebesar 16.599,9 ton menjadi 767.180,9 ton diikuti jumlah impor dari Thailand 108.944,8 ton (2017) menjadi 795.600,1 ton (2018). Dilanjutkan, pada pada 2019, Indonesia tercatat mengimpor 444 ribu ton. Sementara di tahun 2020 volume impor beras mencapai 356 ribu ton.

Ketergantungan Indonesia pada impor beras bukanlah sebuah cerita baru, ketergantungan mengimpor beras dirasa telah terjadinya krisis ekonomi 1997/1998. Bahkan ada juga yang mengatakan bahwa ketergantungan Indonesia terhadap impor beras sudah ada sejak era Orde Baru.

Memang sedikit disayangkan, di mana Indonesia sebagai negara agraris beras harus bergantung terhadap impor beras salama bertahun-tahun lamanya.

dari kebijakan impor beras.

Bahkan tak jarang impor beras banyak dikecam oleh para petani karena beras impor akan mengakibatkan anjloknya harga gabah dan merugikan para petani. Seperti halnya yang telah dilakukan oleh Serikat Petani Indonesia (SPI) mendesak pemerintah untuk merevisi harga pembelian pemerintah (HPP) untuk gabah dan beras. Revisi diperlukan mengikuti pergerakan ekonomi yang ada. Mengingat HPP yang sekarang sudah tidak layak lagi sehingga harus dinaikkan seiring dengan naiknya biaya produksi petani saat ini, Selain itu, SPI juga mendorong Perum Bulog memangkas jalur perdagangan beras. Hal tersebut tercantum dalam Peraturan Menteri Perdagangan nomor 24/2020 tentang penetapan HPP untuk gabah atau beras, (Republika, 28/3/2021).

Idealnya, Bulog selaku penyerap beras petani harus membeli langsung kepada petani dan koperasi milik petani. Sehingga nantinya rantai

pasok dapat lebih pendek dan harga lebih murah. Kebijakan tersebut membantu kenaikan HPP dan dirasakan secara langsung oleh petani.

Sehingga, besar harapan pemerintah tidak mengimpor beras. Lebih detailnya, berikut ini penulis ingin menawarkan beberapa solusi agar negeri ini bisa keluar dari kemelut persoalan perberasan.

Pertama, ada baiknya pemerintah segera membentuk Badan Pangan Nasional. Karena terlihat sekali polemik perberasan, tentang impor beras ini menunjukkan tidak adanya suatu koordinasi dan belum baiknya administrasi maupun manajemen dari pangan dan pertanian di Indonesia, khususnya tanaman-tanaman pokok di Indonesia.

Badan Pangan Nasional merupakan mandat Undang-Undang (UU) Pangan No.18 tahun 2012. Lembaga tersebut dinilai dapat menengahi perbedaan pendapat yang terjadi di Kementerian dan Lembaga seperti saat ini.

Kedua, menyusun neraca komoditas yang merupakan tindak lanjut dari Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Dari sisi neraca komoditas, secara teknis nantinya berbagai informasi terkait pasokan, stok, dan kebutuhan produksi akan ada di satu wadah. Rincian ini juga sudah mempertimbangkan kebutuhan industri dan konsumsi rumah tangga. Neraca ini mencakup tiga aspek, yaitu penetapan rencana kebutuhan dan pasokan, penetapan rencana komoditas itu sendiri, penerbitan persetujuan ekspor dan impor.

Jadi nantinya kementerian/lembaga setiap tahun menyusun rencana produksi setahun ke depan.

Ketiga, perlu dihadirkannya koordinasi dan konsolidasi antara Bulog dengan kementerian perdagangan sebagai pelaksana impor beras, sehingga tidak terjadi kesimpang siuran data yang berpotensi pada kesalahan dalam pengambilan keputusan terkait impor. Termasuk kendala teknis seperti harga yang ditetapkan oleh Bulog sangat rendah dan persoalan subsidi yang tidak merata pada tingkat petani, sehingga menyebabkan tingginya biaya produksi pada petani.

Melalui tiga solusi yang penulis tawarkan tersebut diatas, besar kemungkinan jika diterapkan akan memberikan solusi bagi negeri untuk menghentikan ketergantunag impor beras yang selama ini menyimpan dilemma dan kemirisan tersendiri sebagai negara agraris, dan negeri ini bisa keluar dari perdebatan impor beras yang berkepanjangan.

Dosen Fakultas Pertanian dan Peternakan Universitas Muhmammadiyah Malang

Ekstremis dalam Kacamata Rene Descartes

ampaknya memang perihal kekerasan dengan sasaran dan latar belakang agama masih menjadi persoalan yang tidak selesai. Beberapa tahun terakhir kekerasan yang melibatkan wacana agama di dalamnya seakan tidak bisa dihindari. Serentetan acara peledakan bom terus-terusan menghantui orang-orang yang hendak berserah di rumah ibadah.

Orang-orang yang datang dengan harapan banyak untuk bertemu Tuhannya, harus pupus sebab ledakan yang tidak diinginkan. Ada banyak spekulasi tentang ini, di samping juga banyak tuduhan terhadap itu.

Di sini, sebagian menyudutkan ke lompok mayoritas yang kadangkala(atau mungkin seringkali) mewartakan kekerasan. Tragedi Gereja Katedral Makassar, juga hampir-hampir menyentuh aspek itu. Tesis yang diusung juga tidak jauh berbeda, agama mayoritas—tanpa menyebut label— sering melempar wacana kekerasan, meski secara verbal. Wacana-wacana itu dapat kita jumpai hari ini di berbagai kanal dan media sosial. Dari sini kemudian, muncul semacam spekulasi ihwal kekerasan beberapa hari lalu.

Meski petugas sudah mengamankan beberapa orang tersangka, motif dalam kasus ini masih belum bisa dipastikan. Namun, ketika kembali pada tesis awal, yakni spekulasi yang mengarah pada kelompok mayoritas, tentu motifnya sedikit banyak bisa kita baca. Di dalam kelompok ma-

dalam kasus bom bunuh yoritas—siapapun wajib diri, pelaku lebih terlitahu hal ini—seringkali hat konyol daripada setia digaungkan misi jihad di pada agama. jalan yang Esa. Bahasan selanjutnya mengarah Keraguan Metodis pada ranah eskatologi, Jika Anda berkelana hidup sesudah mati. pada khazanah filsafat Meraka yang gugur di modern barat, tentu tidak medan ini, akan mendaakan asing dengan Rene pat jatah bidadari. Indah Oleh: Descartes. Ia dicap sebabukan?

Moh. Rofqil Bazikh gai bapak filsafat modern Sekali lagi, memang barat. Rene Descartes, tidak pasti, apa motif dibanding orang-orang dalam tragedi Gereja sebelumnya, terkesan leKatederal. Namun, jika memang benar kelompok mayoritas bih rasional. Memang, yang diusung yang menjadi dalang dalam hal ini, Descartes adalah penggunakan akal motifnya tidak akan jauh dari itu. In- penuh. Hingga, ia melahirkn sebuah terpretasi serampangan yang sedikit adigum monumental cogito ergo sum. banyak telah mengelabuhi dan menafi- Sebelum sampai ke puncak pengetakan sisi-sisi humanistik. Semua orang huan, Descartes menggunakan epistebahkan tanpa berpikir(a priori) akan mologi keraguan metodologis. Secara mengatakan bahwa tindakan tersebut gampang, ia berusaha meragukan tidaklah dibenarkan. Bahkan, agama semua hal untuk mencapai kebenaran sendiri—yang seringka diagung- yang hakiki[Zaplurkhan, 2018:28].

Dalam membedah kasus ekstremis, agungkan—tidak pernah menyukai hal demikian. Sebab yang ideal, kemanu- tepatnya pada Gereja Katederal Makassar, saya akan meminjam penalaran siaan di atas keagamaan.

Hal-hal seperti ini yang patut untuk Descartes. Meski kasusnya belum dipertanyakan bersama. Bagaimana menemukan kepastian ihwal motif, pun kejadian seperti ini tidaklah has- saya akan meletakkan kesetian pada rat individual, ia seringakali kolek- agama sebagai motif di sini. Maksud tif. Artinya, dalam melancarkan saya, kesetiaan pada agama sendiri maneuver-menuvernya, kelompok hingga mengesklusi agama yang lain. ini tidak sendirian. Dugaan keterli- Bahkan, dengan cara-cara tidak terpuji batan individu pada Jamaah Ansharut semacam pengeboman itu. Sejenak daulah(JAD), turut menguatkan tesis dapat dibuat pertanya kecil-kecilan, beini. Gerakan-gerakan semacam ini narkah hal tersebut atas nama kesetiaan memang terorganisir dan rapi. Meski, pada agama? Kelompok mayoritas

harus berani bertanya seperti ini pada diri sendiri, disebabkan serentetan kejadian beberapa tahun terakhir.

Patut sekiranya untuk diragukan, idealitas ekspresi kesetiaan pada agama(mayoritas) dengan cara yang demikian. Untuk menjawab keraguan metodis seperti itu, saya akan memberikan sebuah prototipe perihal agama. Sebagai penganut agama mayoritas, saya berasumsi—dan ini memang ditegaskan dalam sabda rasul—bahwa agama untuk kesempurnaan akhlak. Agama( baik mayoritas maupun minoritas) sejatinya memproritaskan dirinya untuk misi untuk kemanusiaan. Itulah sebabnya menjadi sangat sumir jika agama melepas nilainilai humanistik.

Dari gambaran kecil yang seperti itu, Anda bisa memasukkan pertanyaan dan keraguan metodis kemudian. Terus terang, saya tidak hendak memberikan jawaban yang pasti. Saya hanya hendak mengantar Anda pada jalan untuk meragukan hal-hal seperti itu. Jawaban dan kesimpulan sepenuhnya berada di tangan Anda sebagai pembaca. Untuk mencapai kebenaran yang hakiki. Meski, sebagaimana perspektif Descartes, tidak ada kebenaran tanpa keraguan. Dalam hal ini, meraguan bahwa mereka berjuang atas nama misi suci agama.

Duta Damai Yogyakarta juga mahasiswa Perbandingan Mazhab UIN Sunan Kalijaga. Sekarang bermukim di Bantul.

PEMIMPIN UMUM: Nawang Esthi Lestari PEMIMPIN REDAKSI/ PENANGGUNG JAWAB: Wahyu Kuncoro SN WAKIL PEMIMPIN REDAKSI : Wawan Triyanto REDAKTUR PELAKSANA: Gatot Suryo Widodo KOORDINATOR LIPUTAN : Bambang WN REDAKTUR: Choirul Anam, Anangsyah Isfianto, Sufendi Dimyati, Andre Endrayana Sasmita, Helmi Supriyatno, Zainal Ibad Reporter : M. Ali, Rachmat Caesar BSW, Zainal Ibad, Adit Hananta Utama, Abed Nego, Gegeh Bagus Setiadi, Diana Rahmatus Sholichah, Achmad Tauriq Imani Fotografer: Trie Diana Indahwati, Oki Abdul Sholeh Malang: M. Taufiq, Kabupaten Malang : Cahyono Nor Rochmah, Kota Batu: Anas Bachtiar, Kediri: Ervan Kholis, Pasuruan : Hilmi Husein, Pamekasan: Syamsuddin, Lumajang: Dwi Wismo Wardono, Probolinggo: Wiwit Agus Pribadi Jember: Effendi, Sampang: Nur Cholis, Sumenep: Agus Irianto, Samsul Arifin, Bondowoso: Ihsan Khalil, Situbondo: Sawawi, Tulungagung: Hadi Sucipto, Wiwieko Dh, Ponorogo: Yanuar Lamongan: Suprayitno, Jombang: Romadlon, Fathoni, Arif Yulianto Mojokerto: Hasan Amin, Sidoarjo: Ali Kusyanto, Hadi Sujitno, Achmad Suprayogi Gresik: Kerin Ikanto, Rokim, Tuban: Khoirul Huda Madiun: Sudarno, Blitar: Hartono, Nganjuk: Ristika, Bojonegoro: Achmad Basir, Trenggalek: Wahyu Asmoro, Jakarta: Tjitjik Rahayu.

Direktur Utama: Nawang Esthi Lestari, Direktur Umum: Wahyu Kuncoro SN, Direktur Keuangan Mira Damayanti Komisaris Utama: Sugeng Praptoyo, Komisaris: Bambang WN, Hasan Amin, Suprayitno, Malang: Gatot Soekardi, Ratna Nirmala, Lumajang: Didit Nur Jadit, Bondowoso: Hasto Pramudyo, Manager Produksi, Sirkulasi dan Periklanan: Sri Eddy Haryanto, Manajer Keuangan: Anangsyah Isfianto, Administrasi Keuangan: Etti Sri Kustini, Sri Poernomo, Sekretaris Perusahaan: Rani Cholyvianti, Sirkulasi: Titiek Yuliati (Koordinator), Utomo Pagon, Distribusi: Tatok Arly (Koordinator), Suparto, Mulyadi, Pracetak:Ali Sulkan (Koordinator), Danu Setiawan, Trisno purnomo, Onny Agung S, Oki Abdul Sholeh, Rendy Agung. Sekuriti: Saiful Hidayat, Akhmad Mukhdor Daniyal, Ucha Torindiansyah Alamat Kantor Pusat/Iklan/Redaksi: Jalan Indragiri 73 Surabaya, Telp : 031- 561-5454, Fax : 031-561-9009, Email Iklan: bhirawa_indragiri@yahoo.com, Email Redaksi: harian_bhirawa@yahoo.com Sirkulasi: Jalan Pengenal 5, Surabaya (60174), Telp : 031- 547-0650 (3 lines), Fax : 031-534-3359, Email Sirkulasi: bhirawasirkulasi@yahoo.com Bhirawa Online : http://www.harianbhirawa.co.id Bank: Bank Mandiri (BBD Jembatan Merah) Surabaya, No. Rek:140.0080000053, Percetakan: PT Media Nusantara Press, Kawasan Industri SIER, Jl. Rungkut Industri III No.49, Surabaya SIUPP: Nomor 159/SK/Menpen/SIUPP/A.7/1986, 22 April 1986.

Tarif Iklan: Iklan Baris Rp. 7.500/baris (maksimal 5 baris), Iklan Tender/Lelang Rp.10.000/mm kolom, Iklan Display warna (FC) Rp.10.000/mm kolom, Iklan Display hitam putih (BW) Rp.7.500/mm kolom. Harga belum termasuk PPn 10%.

PELAYANAN PUBLIK Lazismu Jatim Terima Bantuan Pangan Frozen Food Halaman 5

Rabu Legi, 31 Maret 2021

Surabaya, Bhirawa Bantuan pangan bagi korban bencana dan masyarakat kurang mampu digulirkan PT Kelola Grup melalui Lembaga Amil Zakat Infaq Sodaqoh Muhammadiyah (Lazismu) Jatim. Bahan pangan berupa frozen food tersebut diserahkan PT Kelola Grup sebanyak 400 kilogram di kantor PW Muhammadiyah Jatim, Selasa (30/1).

Bantuan pangan bagi korban bencana dan masyarakat kurang mampu digulirkan PT Kelola Grup melalui Lembaga Amil Zakat Infaq Sodaqoh Muhammadiyah (Lazismu) Jatim

Sekretaris PW Muhammadiyah Jatim Tamhid Masyhudi mengatakan, bantuan tersebut langsung didistribusikan untuk warga tidak mampu dan masyarakat korban bencana.

Seperti Lumajang, Pacitan dan masyarakat Madura. “Bantuan ini merupakan kali kedua diterima dari Kelola Group selama masa pandemi Covid-19 berupa frozen food (makanan

beku),” kata Tamhid usai menerima bantuan dari PT Kelola Grup.

Menurutnya, PWM sudah lama menjalin kerjasama dengan PT Kelola Group yang memiliki komitmen untuk terus memberikan bantuannya melalui Lazismu. “Hari ini (Kemarin) bantuan yang kita terima langsung diserahkan ke Lazismu. Ini bagian dari kepercayaan lembaga-lemba-

terima segera disalurkan ke pihak yang berhak. “Kami berterimakasih atas bantuan-bantuan yang telah dipercayakan kepada kami,” ujar Zainul.

Purchasing PT Kelola Group, M Faris Ma’ani menambahkan perusahaannya sudah beberapa kali menyerahkan bantuan kepada ormas. Salah satunya, Muhammadiyah. Baik di tingkat daerah, cabang dan ranting.

“Dengan perusahaan berbagi bersama Muhammadiyah dan Lazismu, ke depan diharapkan semua aktivitas perusahaan memperoleh banyak manfaat bantuannya ke Muhammadiyah.

Sebaliknya, Muhammadiyah juga menerima banyak manfaat dari Kelola Group,” paparnya. [tam]

ga fundraising yang memberikan bantuan kepada masyarakat melalui persyarikatan Muhammadiyah, dalam hal ini Lazismu,” ujarnya.

Bantuan tersebut, lanjutnya, langsung disalurkan ke korban bencana, masyarakat miskin di daerah, seperti di Sampang dan Pacitan. “Inilah cara Muhammadiyah untuk melakukan kepedulian kepada masyarakat, utamanya masyarakat yang benar-benar yang harus disupport kebutuhan sehari-harinya,” jelasnya.

Sementara itu Ketua Lazismu Jatim Zainul Muslimin menambahkan, kepercayaan masyarakat terus meningkat terhadap lembaga yang dia pimpin.

Karena itu, berbagai bantuan yang di-

LINTAS PELAYANAN

Pemkot Batu- PT INKA Kordinasikan Finalisasi Rencana Mega Proyek Kereta Gantung Kota Batu,Bhirawa PT Industri Kereta Api (INKA) mendatangi kantor Balai Kota Batu untuk mendiskusikan hasil kajian terkait rencana pembangunan kereta gantung bersama pemerintah kota setempat, Selasa (30/3).

“Dalam pertemuan ini Pemkot Batu telah menentukan titik- titik mana saja (tempat yang akan digunakan membangun kereta gantung) serta pemaparan permasalahan dan kendala yang ada,”ujar Wakil Wali Kota Batu, Ir H Punjul Santoso MM, Selasa (30/3).

Punjul menjelaskan bahwa rapat kali ini merupakan finalisasi titik mana yang akan ditentukan dalam proyek kereta gantung. Sampai berita ini ditulis, rapat finalisasi masih berjalan dan berlangsung tertutup.

Jika rakor kali ini bisa mencapai kesepakatan maka pembangunan sarana transportasi kereta gantung akan bisa dilaksanakan tahun ini.

“Sebelumnya, Bappeda Pemkot Batu telah berkordinasi dengan Bappeda Provinsi (Jatim) yang juga melibatkan Dishun Pemkot dan Dishub Provinsi,”jelas Punjul. Dalam rapat saat itu telah dibahas terkait titik- titik yang menjadi pembangunan beserta kendalanya masing- masing. [nas]

Caption foto : Bupati Jombang, Hj Mundjidah Wahab saat acara silaturrahmi bersama penyuluh pertanian dan Pengukuhan Pengurus Perhiptani Jombang 2021-2026 di Pendopo Kabupaten Jombang, Senin (29/ 03). n arif yulianto/bhirawa.

LTSA, Efektifitas dan Efisiensi Layanan Calon PMI Pemprov, Bhirawa Keberadaaan LTSA (Layanan Terpadu Satu Atap) di UPT P2TKI bertujuan untuk efektivitas dan efisiensi layanan bagi calon PMI, dimana layanan tersebut murah, cepat, transparan serta menghilangkan birokrasi yang berbelit.

Kepala Disnakertrans Jatim, Himawan Estu Bagijo mengatakan, begitupula dengan operasional desk layanan di LTSA memerlukan pemikiran dan pemahaman yang sama agar dapat bekerjasama dan bersinergi.

“Dalam hal pelayanan di LTSA, tentunya PMI termasuk warga negara, jadi memiliki hak yang sama dalam mendapatkan pelayanan,” ujarnya berpesan pada seluruh SDM LTSA. Himawan juga mengatakan, kalau layanan bagi PMI itu bersifat extra ordinary yang perlu didukung oleh kualitas petugas, sarpras dan metode kerjanya agar sukses dan optimal dalam bekerja.

Di Jatim sudah terbentuk 7 LTSA, yaitu yang di provinsi, kabupaten Tulungagung, Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Pamekasan, kabupaten Malang dan kabupaten Blitar. [rac]

Persiapan Sudah 97 Persen, Warga Surabaya yang Berobat ke-42 RS Cukup Tunjukkan KTP Surabaya, Bhirawa Pemkot Surabaya terus mematangkan kesiapan program Pemberlakukan Jaminan Kesehatan Semesta atau Universal Health Coverage (UHC). Terbaru, Wakil Wali Kota (Wawali) Surabaya Armuji memimpin rapat koordinasi untuk membahas persiapan program tersebut, di ruang rapat Sekda Kota Surabaya, Selasa (30/3).

Armuji mengatakan, setelah dilakukan MoU dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, langkah selanjutnya adalah memastikan kesiapan instansi terkait. Karena itu, rakor bersama ini dilakukan agar tidak ada kendala saat pelaksanaan program UHC. “Jadi untuk (persiapan) jaminan kesehatan masyarakat Kota Surabaya ini sudah 97 persen selesai. Artinya, per 1 April besok ini sudah berjalan. Seluruh warga Surabaya yang ingin berobat ke rumah sakit cukup dengan menunjukkan KTP,” kata Cak Ji. Dia menjelaskan, setidaknya ada 42 rumah sakit di Surabaya yang dapat digunakan berobat warga cukup menunjukkan KTP. Di antaranya, RSUD Dr Soewadhie, RSUD Bhakti Dharma Husada, RSU Dr Soetomo, RSAL Dr Ramelan, RSJ Menur, RSU Haji Surabaya, RS Islam Jemursari, RS Universitas Airlangga, RS William Booth Surabaya, RS PHC, RS Royal hingga RS Mata Undaan.

“Bagi warga yang sakit bisa datang ke 42 rumah sakit yang dikerjasamakan dengan BPJS. Termasuk di rumah sakit kecil ataupun rumah sakit besar,” ujar politisi senior PDI Perjuangan Surabaya ini.

Selain di 42 rumah sakit tersebut, layanan kesehatan gratis ini juga dapat diperoleh warga Surabaya melalui 63 Puskesmas. Bahkan, 8 klinik utama di Surabaya juga melayani layanan kesehatan tersebut. Yakni, Klinik Utama Dasa Medika, Klinik Mata Java Katarak, Klinik Mata Dr Syamsu, Klinik Mata Tritiya, Klinik Utama Hemodialisa 3D, Surabaya Eye Clinic, Klinik Utama 3D, serta Klinik Rawat Inap Usada Buana. [iib]

Seorang calon penumpang KA saat pemeriksaan dengan alat Genose di Stasiun Tulungagung, Selasa (30/3).

Stasiun Tulungagung Mulai Layani Pemeriksaan Genose Tulungagung, Bhirawa Pemeriksaan Covid-19 dengan Genose mulai dilakukan di Stasiun Tulungagung, Selasa (30/3). Pemeriksaan dengan Genose ini melengkapi pemeriksaan rapid atigen yang tetap bisa menjadi alternatif calon penumpang dalam pemeriksaan Covid-19.

Kepala Stasiun Tulungagung, Sudaryoto, mengatakan pemeriksaan Covid-19 dengan alat Genose tersebut baru pertama kalinya dilakukan di Stasiun Tulungagung pada Selasa (30/3). “Jadi baru pertama dilakukan dan langsung mendapat sambutan yang positif dari calon penumpang.

Buktinya para calon penumpang KA lebih bany-

ak yang memilih pemeriksaan dengan Genose dibanding rapid antigen,” ujarnya.

Ia memperkirakan pemeriksaan dengan Genose lebih dipilih oleh calon penumpang KA karena berbiaya lebih ringan dari rapid antigen. Pemeriksaan dengan Genose hanya berbiaya Rp 30 ribu, sedang rapid antigen berbiaya Rp 105 ribu.

“Tetapi yang harus diingat untuk melakukan pemeriksaan dengan Genose 30 menit sebelumnya harus tidak boleh makan dan minum atau merokok, kecuali minum air putih. Pakai parfum yang menyengat juga enggak boleh, karena bisa mempengaruhi hasil,” paparnya.

Pemeriksaan Covid-19 yang harus dengan Genose atau rapid antigen, menurut Sudaryoto, hanya dikhususkan bagi calon penumpang KA jarak jauh.

Sementara yang jarak pendek tidak diharuskan.

“Kalau jarak pendek tetap harus pakai masker dan juga diukur suhu tubuhnya,” terangnya.

Terkait calon penumpang KA yang sudah menjalani vaksinasi Covid-19, Sudaryoto mengatakan tetap harus memeriksakan diri dengan Genose atau rapid antigen jika akan menumpang KA jarak jauh.

“Sekali pun sudah divaksin dosis dua tetap harus tes Genose atau rapid antigen. Ini sudah ketentuan yang berlaku di KAI,” tandasnya. [wed]

100 Persen Rampung

Rumah Aladin TMMD Bojonegoro Milik Muriono Sudah Ditempati

Rumah milik Muriono (68) warga Desa Ngrancang, Kecamatan Tambakrejo, sudah 100% dan sudah bisa ditempati oleh Muriono bersama keluarganya.

Bojonegoro,Bhirawa Pengerjaan program Atap, Lantai dan Dinding atau Aladin pada kegiatan TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) ke- 110 Kabupaten Bojonegoro sejak 2 Maret 2021, akhirnya rumah milik Muriono (68)

warga Desa Ngrancang, Kecamatan Tambakrejo, sudah 100% dan sudah bisa ditempati oleh Muriono bersama keluarganya.

Rasa nyaman dan bersih, rumah Muriono yang baru ini sangat mengesankan karena sekarang terdapat lantai dari

keramik, sehingga kesehatan keluarga Muriono dapat terjaga dengan baik.

“Tidak lagi berdebu didalam rumah saya seperti dulu, sekarang lantainya keramik dan bersih, sehingga bisa dimanfaatkan untuk tiduran dan duduk langsung di lantai,” Terang Muriono saat dikunjungi Wartawan dirumahnya, Selasa (30/3).

Muriono sangat bersyukur dan berterima kasih terhadap adanya Program TMMD, yang dirinya adalah salah satu dari kebanyakan warga lainnya yang mendapatkan manfaat program rehab rumah tidak layak huni Aladin yang dilakukan oleh Satgas TMMD 110 di Desanya.

Dikonfirmasi ditempat terpisah, Komandan SSK Satgas TMMD KE 110 Lettu Mar Henry, mengatakan bahwa program rehab Rumah Aladin oleh TMMD ke 110 tahun 2021 ini sebanyak 10 rumah di Desa Ngrancang dan saat ini pengerjaanya

telah selesai di laksanakan.

“Ada beberapa yang dilakukan pembersihan, dari sisa material yang digunakan untuk mengerjakan rumah Aladin tersebut, namun secara keseluruhan hari ini pengerjaanya sudah selesai semua,” Ucapnya.

Pembangunan Rumah Aladin ini sebelumnya diberikan kepada masyarakat yang dianggap memiliki RTLH (Rumah Tidak Layak Huni) dengan kondisi yang memprihatinkan kemudian dilakukan rehab oleh Satgas TMMD guna memberikan manfaat bagi warga yang benar benar tidak mampu.

“Hal ini dilakukan oleh Program TMMD ke 110 untuk memberikan bantuan rumah layak huni yang bersih dan sehat agar masyarakat atau penerima manfaat bisa meningkatkan perekonomian keluarga mereka untuk mensejahterakan keluarganya,” Pungkas Lettu Mar Henry. [Pendim 0813/bas]

Hindari Kemacetan, Puskesmas Gedangan Pindah Tempat Puskesmas Gedangan yang selama ini berada di pinggir jalan raya A.Yani, Kec Gedangan, mulai Selasa (30/3) kemarin, dipindah ke Desa Gedangan. Persisnya berada di RW 05 RT 01 Kec Gedangan.

Kepindahan ke bangunan baru, yang berada dekat dengan Perumahan Puri Surya Jaya itu, dihadiri oleh Wakil Bupati Sidoarjo, Subandi SH. Ketua DPRD Sidoarjo, Usman dan Ketua Komisi D DPRD Sidoarjo, Damroni Chudhori.

Juga oleh pimpinan OPD Sidoarjo terkait dan 26 Kepala Puskesmas di Kab Sidoarjo.

Serta para Kepala desa, tim penggerak PKK Desa dan Kader kesehatan yang berada di 8 desa yang berada di wilayah Puskesmas Gedangan.

Yakni Desa Gedangan, Sawo-

tratap, Semambung, Wedi, Gemurung, Kragan, Ketajen dan Punggul.

Wakil Bupati Ahmad Mudhlor, sempat melihat satu persatu ruang pelayanan di Puskesmas, yang punya luas lahan 1.125 meter persegi dan luas bangunan 900 meter persegi itu.

Dirinya mengakui bangga, karena bangunan layanan kesehatan masyarakat dua lantai itu, lebih representatip dari bangunan yang sebelumnya.

“Ya karena bangunan yang lama, adalah bangunan kuno, tempatnya sempit pinggir jalan raya yang sering

macet, dan status lahan keberadaanya juga masih tidak jelas,” jelas Wabup Subandi, saat melaunching bangunan baru Puskesmas Gedangan tersebut.

“Pesan saya semoga dengan fasilitas yang baru ini, layanan kesehatan kepada masyarakat di sini, semakin optimal, jangan sampai malah kendor.

Karena layanan kesehatan adalah layanan prioritas,” pesannya kembali.

Camat Gedangan, Agus Sujoko, yang hadir dalam acara tersebut juga mengaku senang karena di tempat yang baru itu mempunyai sejumlah kelebihan.

Agus menyebut tempatnya yang tenang dan nyaman, tidak sempit lagi. Di tempat yang lama, menurut Agus, merupakan kawasan kemace-

tan di sekitar perempatan jalan raya Gedangan.

Kepala Dinas Kesehatan Kab Sidoarjo, drg Syaf Satriawarman, menyampaikan bangunan gedung Puskesmas Gedangan yang baru ini dimulai pada tahun 2018. Baru selesai pada tahun 2020 lalu. “ Proses pembangunan tidak berlama-lama sehingga bisa segera dimanfaatkan untuk melayani kesehatan masyarakat,” katanya.

Plt Kepala Bidang Pelayanan Dinkes Kab Sidoarjo, dr Abdilah Asegaf, menyampaikan di Kecamatan Gedangan ada 2 Puskesmas. Yakni Puskesmas Ganting dan Puskesmas Gedangan.

Khusus di Puskesmas Gedangan ini melayani 8 desa yang menjadi

alikus/bhirawa

Wabup Subandi dipandu Kepala Puskesmas Gedangan, memeriksa kesiapan pelayanan di tempat Puskesmas Gedangan yang baru.

wilayah tugasnya. Seperti Desa Gedangan, Ketajen, Wedi , Punggul, Gemurung, Sawotratap, Semambung dan Kragan.

“Mulai Rabu, 31 Maret, semua pelayanan kesehatan kepada masyarakat sudah bisa kita lakukan di sini,” ujarnya. [kus]

Bhir

PENDIDIKAN, KEBUDA

Halaman 6

Rabu Legi, 3

Dosen ITS Mendapat Penghargaan dari Dut Surabaya, Bhirawa Dosen Institute Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya, Prof Dr Ir Ria Asih Aryani Meng, mendapat penghargaan Chevalier dans L'Ordre des Palmes Academiques dari Duta Besar Prancis untuk Indonesia, Oliver Chambard. Prof Ria mendapatkan penghargaan atas kontribusinya membantu mengirimkan mahasiswa double degree dari Indonesia untuk melanjutkan pendidikan jenjang S2 dan S3 ke Prancis.

Prof Ira Adih Aryani mendapatkan penghargaan dari Duta Besar Prancis untuk Indonesia berkat kontribusinya mengirimkan mahasiswa Indonesia untuk prpgram double degree jenjang S2 dan S3 ke Prancis.

L'Ordre des Palmes Academiques merupakan penghargaan bergengsi dunia yang dianugerahkan oleh Pemerintah Prancis kepada akademisi dari seluruh dunia, yang dinilai telah memberikan kontribusi besar bagi kerja sama antara Prancis dan

suatu negara terkait di bidang pendidikan dan kebudayaan.

Salah satu gelar dalam penghargaan ini ialah Chevalier atau ksatria yang diumumkan oleh Perdana Menteri Prancis Jean Castex untuk diberikan kepada Ria pada 4 Maret

2021 lalu. Tak tanggung - tanggung, untuk menyandang gelar ksatria ini, setidaknya butuh waktu 10 tahun pelayanan atau prestasi luar biasa.

Prof Ria sendiri menerima penghargaan ini secara langsung pada 24 Maret lalu bertempat di Kantor Konsulat Prancis di Surabaya. Ria dinilai berjasa dalam membimbing para mahasiwa jenjang S2 dan S3, khususnya mahasiswa departemen Teknik Sipil di ITS dalam menempuh program pendidikan double degree Indonesia-Prancis.

"Saya pernah mengirimkan paling sedikit 20 orang mahasiwa jenjang S2 program double degree untuk melan-

LIPUTAN

Tingkatkan Kedisiplinan dan Imunitas Tubuh

Satgas TMMD Bojonegoro Latih Siswa SD Jatimulyo PBB Bojonegoro, Bhirawa Di tengah pandemi Covid 19, para siswa SD di Desa Jatimulyo, Kecamatan Tambakrejo, Kabupaten Bojonegeoro, belajar di rumah masing - masing melalui Daring atau online. Meski tak bisa belajar di sekolah tetapi, Selasa (30/3) kemarin para siswa diajak para Satgas TMMD (Tim Manunggal Membangun Desa) ke 110 Kodim 0813/Bojonegoro berlatih PBB (Peraturan Baris Berbaris). Latihan baris berbaris ini untuk belajar meningkatkan disiplin dan kebersamaan siswa. Hal ini juga bisa digunakan sebagai sarana olah raga guna meningkatkan imunitas tubuh para murid murid SD ini. Pelatihan PBB ini dilakukan di halaman SD Negeri 1 Jatimulyo dengan Pelatih Kopda Kasturi dan Koptu Puntiono.

"Latihan baris berbaris dasar ini sebagai sarana untuk meningkatkan pendidikan kebersamaan dan juga

kekompakkan bagi para siswa. Selain itu, juga mengajak mereka tetap bergerak di bawah terik matahari untuk meningkatkan imun tubuh mereka,'' ujar Kopda Puntiono.

Pembelajaran PBB ini diberikan langsung dengan melatih gerak jalan, Penghormatan, istirahat di tempat, jalan di tempat dan gerakan lainnya. ''Anak - anak ini sangat senang

achmad basir/bhirawa

Para siswa SD Jatimulyo ini diajak berlatih PBB oleh Satgas TMMD ke 110 Kodim 0813/ Bojonegoro guna belajar meningkatkan disiplin dan kebersamaan siswa.

karena jarang mereka mendapatkan pelajaran atau pelatihan PBB,'' tambahnya. Mendapatkan pelatihan PBB anak Anak Murid SD di Jatimulyo ini mengikuti segala arahan dan perintah para pelatih dari Satgas TMMD Kodim 0813 Bojonegoro, mereka mengikuti semua gerakan dan juga arahan pelatih dengan bersama sama dan kompak.

Menurut Febri, salah satu Murid SD Jatimulyo, dirinya jarang sekali mendapatkan pelatihan baris berbaris, dan dengan dilatih baris berbaris dirinya seorang anggota TNI akan mendapatkan pengalaman baru sebagai bentuk melatih kedisiplinan.

"Berlatih PBB ini mengajarkan kami untuk disiplin dan kompak dan kami sangat senang sekali diajarkan PBB oleh Bapak Tentara, sebelumnya pak guru yang mengajarkan,'' terang Febri. [Pendim 0813/bas]

Pemkab Gresik Seleksi Kafilah untuk Ajang MTQ Regional dan Nasional

BANGKU POJOK

achmad suprayogi/bhirawa

Izdihar Mekkah Al Muntazam dan Najma Aisyah Ashana menunjukkan alat deteksi telur dan piagam penghargannya.

Siswa SD Nurul Hikmah Ciptakan Varian Rasa Telur Berprestasi Internasional Sidoarjo, Bhirawa Dua Tim SD Nurul Hikmah Sidoarjo berhasil mengukir prestasi membanggakan, yakni meraih penghargaan medali emas dalam ajang AISEEF (ASEAN Innovative Science Environmental and Entrepreneur Fair) 2021.

Para siswa ini, Olivia Earilin Syifa, Altair Rafiuddin Faroid, Wina Indriane Eka Putri dan Kenzie Akassa yang mengusung tema Salted Eggs With Varios Falvor (An Alternative To In Creasing The Value of Duck Egge).

"Sebuah inovasi menciptakan rasa telur dengan berbagai varian, diantaranya rasa coklat. Dengan harapan bisa menambah nilai jual, sebab selama ini hanya ada telur asin yang didominasi orangtua, sementara dengan ciptaan siswa kami rasa coklat bisa bisa dinikmati anak - anak,'' tutur Kepala SD Nurul Hikmah Sidoarjo, Khofiah Ladiakara SPsi saat mendampingi siswanya, Senin (29/3) kemarin.

Sedangkan tim satu berhasil meraih prestasi medali emas dan sebagai special award IYSA (Indonesia Youn Scientist Assocation) dalam ajang AISEEF (ASEAN Innovative Science Environmental and Entrepreneur Fair) 2021. Mereka siswa kelas IV, yaitu Izdihar Mekkah Al Muntazam dan Najma Aisyah Ashana dengan mengusung tema Egg Feshness Detector Based On RGB Arduino Sensor.

Egg Feshness Detector Based On RGB Arduino Sensor ini merupakan alat yang berfungsi untuk mendeteksi kondisi telur pada umumnya, yakni kondisi telur baik dan telur jelek bisa diketahui dengan alat ini. [ach]

Gresik, Bhirawa Untuk merebut gelar Juara Umum Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) tingkat regional Propinsi Jawa Timur (Jatim) dan mempersiapkan Kafilah diajang MTQ nasional pada tahun 2022, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gresik mulai melaksanakan seleksi kafilah. Seleksi berlangsung mulai Selasa (30/3) bertempat di Masjid Agung Gresik (MAG).

Wakil Bupati (Wabup) Gresik, Hj Aminatun Habibah (Bu Min) hadir membuka seleksi kali ini yang diikuti para juara I, II dan III MTQ XXIX Kabupaten Gresik lalu. Ada 156 Kafilah yang bakal dikonteskan kembali untuk memilih yang terbaik yang bakal maju ke MTQ tingkat Regional maupun Nasional.

Selain Wabup pembukaan seleksi kafilah MTQ ini juga dihadiri Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat, Wafik SSos dan para pembina MTQ Kabupaten Gresik. Diantaranya, KH Saiful Munir, Hj Nur Khoiriyah, KH Musta'in, KH Muhaimin Asyhuri, Ustadz Midhar, Ustadz M Iqbal Abadi, Ustadz Halim Azis dan Dr Mudhoffar.

Wabup Bu Min dalam sambutannya mengapresiasi setinggi tingginya di-

adakannya seleksi kafilah MTQ ini. ''Dari tahun ke tahun Kabupaten Gresik ini menjadi andalan dari Jawa Timur untuk mengikuti MTQ di tingkat nasional, apalagi Gresik dikenal sebagai Kota Santri. Harapan saya agar adik - adik yang mewakili sebagai peserta dari Gresik ini bisa membawa lagi piala umum kembali ke Kabupaten Gresik,'' ujar Bu Min. Bagi peserta yang lolos seleksi kali ini akan mewakili Kabupaten Gresik berlaga di MTQ tingkat Provinsi Jawa Timur, yang akan berlangsung di Kabupaten Pamekasan pada bulan Oktober November 2021.

Ada tujuh cabang yang akan diikuti para peserta, diantaranya Tilawah Alquran, Tafsir Alquran, Syahril Alquran, Khot Alquran, Hifdhil Alquran, Fahmi Alquran, dan Makalah Alquran. ''Adik adik yang mewakili Gresik, harus percaya diri. Namun, setelah lolos nanti harus terus berlatih, agar adik - adik ini bisa berprestasi sesuai dengan yang diharapkan. Tidak usah minder dengan daerah lain. Yakinlah talenta - talenta asal Gresik untuk MTQ di semua cabang adalah nomor satu,'' pesan Bu Min. [eri]

Para Kafilah Gresik yang akan berlaga di ajang MTQ Regional dan Nasional.

GALERI

Ketua K3S SMP / MTs Muhammadiyah Kota Surabaya, Ustadz Imam Sapari memberikan selem

Diwakili 17 Tahfidzul Quran Terbaik dari 17 S

Smamda Surabaya Mewisud Surabaya, Bhirawa Kelompok Kerja Kepala Sekolah (K3S) SMP dan MTs Muhammadiyah Kota Surabaya, Selasa (30/3) kemarin, menggelar Wisuda Tahfidzul Quran dan Festival Seni SMP/ Mts Muhammadiyah Se-Kota Surabaya secara virtual dan Luring.

Menurut Ketua K3S SMP/MTs Muhammadiyah Kota Surabaya, Ustadz Imam Sapari, sebelumnya kegiatan seperti ini telah digelar di sekolah masing - masing.

Namun, tahun ini seluruh sekolah SMP / MTs Muhammadiyah sepakat menggelar munaqosah atau menguji kemampuan siswa dalam menghafal dan wisuda secara bersama - sama secara offline dengan menerapkan Protokol Kesehatan (Prokes).

Ustadz Imam menjelaskan, wisuda yang digelar di SMA Muhammadiyah 2 (Smamda) Pucang Surabaya ini diikuti 240 peserta, namun diwakili 17 peserta offline dari 17 SMP / MTs se Surabaya dan sisanya sebanyak 223 siswa tahfidzul Quran mengikuti secara virtual atau online dari sekolahnya masing - masing.

"Wisuda tahfidz Quran ini bisa disaksikan melalui streaming Youtube. Sebanyak 17 SMP / MTs Muhammadiyah se Surabaya mengirimkan tahfidz Quran terbaiknya mengikuti wisuda yang pertama kali digelar secara bersama, dan berhasil memunaqosah peserta didik hingga sebanyak 8 Juz,'' jelas Ustadz Imam di sela - sela prosesi wisuda di Smamda Surabaya.

Sebelum diwisuda, para siswa tahfidz Quran telah mengikuti Munaqosah internal di sekolah masing - masing. Bagi siswa yang hafalannya terbanyak dan terbaik diwisuda offline dengan delegasi satu siswa satu sekolah. Siswa lainnya mengikuti wisuda virtual di sekolah masing - masing.

"Wisuda bersama ini juga sekaligus upaya menjalin silahturahim antar sekolah SMP/Mts Muhammadiyah se Kota Surabaya. Serta memberikan stimulan atau motivasi bagi peserta didik lain supaya lebih semangat lagi menghafal Alquran. Wisuda ini diharapkan bisa disaksikan masyarakat luas dan sekaligus menunjukkan komitmen SMP dan MTs Muhammadiyah

dalam konsisten kualitas dan kua Alquran di Kota S Ustadz Imam. U harap, Wisuda T bisa menjadi mom bagi peserta didik sekolah Muhamm us menjadi seko fidzul Quran di Ko

Smamda Berjan Keringanan Bia Kepala SMA M (Smamda) Surab tajab SPd MM, m ketika diminta me wisuda tahfidz Q siswa SMP / MTs se Kota Surabaya

Para Hafidz Alquran saat munaqosah atau menguji kemampuan mengh

kerin ikanto/bhirawa

SISWA

Mahasiswi Termuda Sidoarjo Berprestasi Berharap Support dari Pemerintah Setelah berhasil masuk Fakultas Farmasi Universitas Airlangga (Unair) Surabaya melalui jalur SNMPTN (Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri) 2021, mahasiswi termuda asal SMAN 1 Taman Sidoarjo, Anditya Azzahra, berharap kepada pemerintah untuk mensupport dirinya, demi kelancaran saat menjalani perkuliahannya, karena kawatir tidak bisa meneruskan kuliah karena kekurangan biaya.

Oleh: Achmad Suprayogi, Kabupaten Sidoarjo

achmad suprayogi/bhirawa

Kaksek SMAN 1 Taman mendampingi Anditya Azzahra saat berada di Perpustakaan Sekolah.

Putri kelahiran, Sidoarjo 17 Juni 2005 ini masuk mahasiswi termuda di Unair Surabaya ini, perjalanan sekolahnya luar biasa. Waktu duduk dibangku SMPN 1 Sedati Sidoarjo, yang mestinya tiga tahun hanya ditempuh dalam dua tahun.

Begitu juga saat masuk di SMAN 1 Taman Sidoarjo yang mestinya tiga tahun, berhasil lolos di kelas percepatan sebe-

lumnya excellence, dan hanya ditempuh dalam dua tahun.

Hingga berhasil masuk ke jenjang Perguruan Tinggi Negeri (PTN) jalur SNMPTN 2021.

Ditemui di sekolahnya, Senin (29/3/2021) Tya--sapaan akrabnya, mengaku tidak menyangka bisa lolos dijalur pilihannya sekarang ini. ''Senang dan bangga, karena sebelumnya saya pernah berkonsultasi

dengan guru, jurusan yang saya pilih itu jarang yang berhasil, dan ternyata saya bisa berhasil,'' ungkapnya senang.

Tya yang nilai portofolionya rata - rata 93,3 kini merasa ragu untuk melaksanakan perkuliahan mendatang, karena kondisi keluarganya masuk dalam kategori tidak mampu.

Lulusan kelas XII IPA 8 ini mengaku tinggal bersama nenek dan kakeknya dan ibunya, sedangkan ayahya sudah tidak ada. Sementara pekerjaan ibunya hanya sabagai pegawai toko buku didekat rumahnya, di Desa Wage Sidoarjo.

Tya juga mengaku dan sangat yakin, kalau jurusan pilihannya itu berprospek bagus dimasa yang akan datang. ''Makanya saya akan terus berusaha, terus giat rajin belajar agar

lebih prestasi lagi. Disamping itu juga berharap kepada pihak - pihak yang berkompeten untuk membantu, mensupport agar perjalanan kuliah saya nanti bisa lancar,'' harap Tya yang didampingi Wali Kelasnya, Wismaning Junarwati.

Tya berasal dari keluarga yatim dimana sang Ibu Eni Listyowati 36 tahun bekerja sebagai karyawan toko alat tulis, yang mana kondisi ekonomi menjadi penghalang dalam keterbatasan. Namun hal ini, tak menyurutkan tekad dan semangatnya untuk terus melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi. Pihak sekolah menilai Anditya Azzahra sendiri selama ini memang tergolong siswi yang menonjol, tidak banyak bicara tapi nilainya sangat bagus. [*]

rawa

& OLAHRAGA ta Besar Prancis

AYAAN

1 Maret 2021

jutkan pendidikan ke Prancis,'' ungkap mantan Wakil Direktur Pascasarjana ITS periode 2011 - 2015 ini.

Perempuan yang juga pernah meraih penghargaan Prix Mahar Schützenberger ini juga seringkali mendatangkan akademisi dari Prancis untuk memberikan kuliah tamu di Indonesia, serta turut aktif melakukan penelitian yang berkolaborasi dengan peneliti Prancis.

"Program kerja sama baik pengiriman mahasiswa dan penelitian dengan pihak Prancis ini sudah saya jalin sejak 1994,'' tutur dosen program pendidikan doktor Teknik Sipil ITS yang akan dikukuhkan se-

Halaman 7

bagai guru besar pada 31 Maret mendatang ini. Alumnus Ecole Entrale de Paris kelahiran Yogyakarta tahun 1956 ini berharap agar capaiannya ini dapat menjadi pintu gerbang, yang akan memperluas dan mempermudah program kerja sama Indonesia dan Prancis, untuk meningkatkan kualitas pendidikan mahasiswa Indonesia.

"Ke depannya saya akan berusaha mengirimkan lebih banyak lagi para mahasiswa Indonesia untuk menempuh pendidikan S2 dan S3 ke Prancis, serta mengundang para pengajar dari Prancis untuk, berbagi ilmu,'' tandasnya. [ina] Wakil Wali Kota Batu, Ir H Punjul Santoso MM bersama aktivis Baranusa dan warga menggelar syukuran mata air di Kedaton Galuh Purba, Desa Giripurno Kota Batu, Selasa (30/3).

KHUSUS

Aktivis Budaya Nusantara Buat Konsep Pemeliharaan Lingkungan Kota Batu,Bhirawa Para aktivis Budaya Nusantara dari berbagai kota/ kabupaten di Jatim berkumpul di Kedaton Galuh Purba di Desa Giripurno Kota Batu, Selasa (30/ 3). Mereka melakukan revitalisasi mata air di kawasan ini yang menjadi hulu Sungai Brantas. Mereka juga menyusun konsep pelestarian lingkungan untuk masukan Perda RTRW di masing - masing daerah asal peserta.

Para peserta revitalisasi mata air hulu Sungai Brantas ini adalah para Pengurus Baranusa (Barisan Adat Raja Sultan Nusantara) bari berbagai kota/ kabupaten yang ada di Jatim. Giat mereka diawali dengan penanaman pohon dan konservasi

sumber air.

Wakil Wali Kota Batu, Ir H Punjul Santoso MM, ikut melakukan penanaman pohon bersama warga yang dilanjutkan dengan selamatan atau syukuran sumber air di Kedaton Galuh Purba.

"Apa yang kita lakukan bersama warga ini adalah wujud dari uri - uri budaya di Indonesia, sekaligus sebagai rasa syukur kita kepada Tuhan yang telah memberikan nikmat berupa air,'' ujar Punjul.

Usai selamatan dilanjutkandengan kembul bujana dengan menggelar sarasehan tradisi kearifan lokal. Sarasehan ini bertujuan untuk membuat konsep pelestarian lingkungan. Diharap-

kan, pemikiran yang muncul bisa menjadi masukan untuk pemerintah daerah yang bisa ditindaklanjuti dalam Perda RTRW. "Nanti didiskusikan dulu, jika memang pemikiran dalam sarasehan ini layak jadi masukan Perda RTRW, ya direkomendasikan (kepada pemda kota/ kabupaten,'' ujar Panglima Daerah Baranusa, YM Robiyan.

Gelar selamatan juga dilakukan pada dua sumber air yang berbeda.

Yakni, Sumber Air Mbah Gede dan Sumber Air Rebun. Adapun ritual dan doa dilakukan warga sejak pagi hari sebagai pengharapan agar Yang Maha Kuasa tetap memberikan nikmat air kepada warga.

Selain itu ada lima pesan moral dibalik karunia air yang harus dijaga warga. Pertama air itu menghidupi, kedua air bergerak tanpa henti, ketiga air mengajarkan kejujuran, keempat air mudah beradaptasi, dan kelima air mengajarkan keseimbangan dimana air bisa lembut bisa juga keras.

"Dan selama ini ada dua sumber air yang dimanfaatkan warga, satu sumber air Rebun yang dipergunakan untuk irigasi pertanian dan satu lagi Sumber Mbah Gede yang dipergunakan untuk air minum,'' jelas Robiyan. Dan semuanya akan utuh dan terpelihara jika warga dan juga pemerintah memiliki komitmen untuk menjaga lingkungan. [nas]

Tingkatkan Pendidikan Melalui Literasi

Wali Kota Dorong Semua Perpustakaan Terakreditasi

trie diana/bhirawa

mpang sebagai tanda wisuda Hafidz Quran siswa SMP / MTs yang hafal beberapa juz Alquran.

Kota Madiun, Bhirawa Wali Kota Madiun, Maidi selalu menekankan pentingnya pendidikan literasi. Terutama, menumbuhkembangkan minat baca anak sejak dini. Hal ini diungkapkan orang nomor satu di Kota Pendekar ini saat menghadiri penyerahan akreditasi perpustakaan sekolah di Gedung GCIO Dinas Kominfo Kota Madi-

un, Selasa (30/3).

Menurut Wali Kota Maidi, Pendidikan akan maju jika minat baca masyarakatnya tinggi, hal ini sesuai dengan yang diterapkan di negara negara maju di dunia. Dengan semakin banyak membaca, maka ilmu pengetahuan juga akan semakin bertambah. Sehingga, ide dan inovasi untuk meningkatkan kemajuan

akan terus berkembang.

Mantan Sekda Kota Madiun ini berharap, pola ini dapat diikuti oleh Kota Madiun. Maka perlu didukung dengan sarana prasarana perpustakaan yang memadai. ''Dengan penilaian akreditasi ini berarti perpustakaan itu terjamin kualitasnya.

Maka, saya mendorong semua perpustakaan di Kota Madiun agar ter-

SMP dan MTs Muhammadiyah se-Surabaya

a 240 Siswa Tahfidzul Quran

nsi meningkatkan antitas penghafal Surabaya,'' tegas stadz Imam berTahfidz Quran ini mentum yang baik k, segenap civitas madiyah untuk terolah pelopor Tahota Surabaya ini.

nji Beri aya Pendidikan Muhammadiyah 2 baya, Ustadz Asmenyambut positif enjadi tuan rumah Quran bagi para s Muhammadiyah a. Bahkan Smam-

da akan memberikan apresiasi bagi siswa hafidz Quran yang akan meneruskan jenjang pendidikan di Smamda, dengan memberikan potongan biaya pendidikan.

"Smamda akan mengapresiasi dengan memberikan potongan biaya pendidikan sampai dengan 100% bagi para siswa yang memiliki hafalan Alquran. Kami berharap mereka bisa memilih Smamda sebagai sekolah lanjutannya,'' terang Ustadz Astajab.

Tidak hanya itu, Ustadz Astajab juga berjanji kalau Smamda telah menyiapkan ustadz dan ustadzah mendampingi secara rutin para siswa untuk menghafal Alquran. Bahkan Smamda bakal membuka Program Boarding yang

hafal secara offline di SMA Muhammadiyah 2 Surabaya, Selasa (30/3).

salah satu programnya adalah tahfidzul Quran. Smamda juga akan membuka kelas Tahfidz Quran.

Wisuda Tahfidz Quran ini mendapat dukungan dari banyak pihak.

Selain Smamda, juga ada SMK Muhammadiyah 1 yang siap membantu dalam hal multi media dan beberapa SMA/SMK Muhammadiyah se Kota Surabaya yang akan membantu dalam hal supporting beasiswa dan perlengkapan belajar.

Sementara itu, Aztyn Salsabila Aulia Rahma, siswa kelas VII, Madrasah Tsanawiyah 19 yang hafal delapan juz Alquran, mengaku sangat senang bisa mewakili sekolahannya untuk mengikuti wisuda tahfidz Quran bersama siswa dari sekolah Muhammadiyah lainnya di Smamda. Rahmasapaan akrabnya mengaku menghafalkan Alquran sejak SD. "Saya menghafalkan Alquran sejak SD, setelah lulus SD saya sudah hafal empat juz, dan dilanjut saat di Madrasah Tsanawiyah, bahkan saya juga belajar menghafal Alquran setiap Hari Sabtu dan Minggu di Masjid Manarul Ilmi di Kampus ITS. Saya berharap bisa menghafalkan Alquran hingga 30 juz, sehingga bisa membuat bangga orang tua,'' jelas Rahma.

Begitu juga, Aisha Ratnamaya, siswa SMP Muhammadiyah 16 Surabaya, yang hafal Alquran hingga empat jus. Aisha mengaku sangat senang dan bangga bisa ikut wisuda tahfidz Quran bersama siswa dari SMP / MTs Muhammadiyah lainnya. [fen]

sudarno/bhirawa

Wali Kota Madiun, Maidi saat menghadiri prosesi penyerahan akreditasi perpustakaan sekolah di Gedung GCIO Dinas Kominfo Kota Madiun, Selasa (30/3).

ITS-Pemkab Teken Perjanjian Kerjasama PPAP Bagi P3D Probolinggo, Bhirawa Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Probolinggo melalui Badan Kepegawaian Daerah (BKD) dan Direktorat Kerjasama dan Pengelolaan Usaha (DKPU) Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya menandatangani Perjanjian Kerjasama Tentang Penyelenggaraan Pelatihan Administrasi Pertanahan Bagi Petugas Pengelola Pertanahan Daerah (P3D), Senin (29/3) malam.

Penandatanganan perjanjian digelar di ruang pertemuan Jabung 3 Kantor Bupati Probolinggo ini, dilakukan Kepala BKD Kabupaten Probolinggo, Doddy Nur Baskoro dan Direktur DKPU ITS Surabaya, Tri Joko Wahyu Adi didampingi Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Probolinggo, Budi Doyo

Turut menyaksikan penandatanganan perjanjian kerjasama antara Pemkab Probolinggo dan ITS Surabaya, Kepala Bidang Pengelolaan Aset Badan Keuangan Daerah Kabupaten Probolinggo Sugeng Ari Wicaksono, perwakilan dari Bagian Pemerintahan dan Bagian Hukum Setda Kabupaten Probolinggo, serta jajaran dari Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Probolinggo.

Penandatanganan perjanjian kerjasama ini merupakan tindaklanjut dari pertemuan secara Video Conference (Vidcon) antara Gubernur Jawa Timur, Hj Khofifah Indar Parawansa dan BPN Provinsi Jawa Timur dengan Bupati/Wali Kota dan Kepala BPN se-Jawa Timur terkait dengan percepatan sertifikat aset Pemerintah Daerah. Selanjutnya BPN menggandeng ITS Surabaya

untuk memberikan pelatihan administrasi pertanahan bagi P3D. Dalam perjanjian kerjasama ini disebutkan perjanjian dimaksudkan sebagai dasar acuan kerja sama antara Pemkab Probolinggo dengan

si atlet,'' tuturnya.

Di tempat terpisah, Ketua Koni Tuban, H Mirza Ali Manshur ST MM saat di konfirmasi, mengaku sangat bersyukur Tim Satlak Pantas Koni Tuban bisa melaksanakan tes pengukuran atlet Puslatkab untuk tahap semester satu tahun 2021.

"Dengan dilaksanakan tes ini semoga bisa melihat perkembangan atlet Puslatkab dalam rangka persiapan Porprov Jatim VII 2022,'' kata Mirza.

Suami Hj Ratna Juwita Sari SE MM, Anggota DPR RI dari FKB ini juga berpesan kepada semua atlet untuk senantiasa konsentrasi berlatih, untuk

ITS Surabaya, melalui kegiatan penyelenggaraan pelatihan administrasi pertanahan bagi P3D untuk peningkatan kinerja pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Probolinggo. [wap]

wiwit agus pribadi/bhirawa

Pemkab dan ITS Teken Perjanjian Kerjasama Penyelenggaraan Pelatihan Administrasi Pertanahan Bagi P3D.

Jelang Porprov 2022, 99 Atlet Pusatklab Tuban Ikuti Tes Pengukuran Tuban, Bhirawa Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Tuban menggelar tes pengukuran atlet Puslatkab menyongsong Porprov Jawa Timur VII 2022. Sebanyak 99 atlet dari 24 Cabang Olah Raga (Cabor) mengikuti tes di Gedung Olahraga Rangga Jaya Anoraga (GOR) Tuban, yang dilaksanakan selama tiga hari mulai Hari Senin hingga Rabu.

"Untuk hari ini ada 33 atlet dari enam Cabor yang mengikuti tes pengukuran dan lainnya sampai Hari Rabu,'' ujar Novis Eka Prayuda selaku Koordinator Tim (29/3).

Lebih lanjut, pria yang akrab di panggil Novis itu juga menjelaskan, tujuan tes pengukuran atlet ini untuk mengukur perkembangan fisik dari atlet - atlet Puslatkab. Terutama pada kecepatan, kekuatan, kelincahan, daya ledak dan daya tahan.

"Kami berharap semua atlet bisa lulus tes ini, sehingga ketika bisa lulus tes ini akan meningkatkan presta-

akreditasi,'' imbuhnya.

Dalam kegiatan ini ada 10 lembaga pendidikan yang mendapatkan akreditasi perpustakaan pada 2020.

Yakni, delapan perpustakaan terakreditasi A. Rinciannya, Perpustakaan SDN 01 Kartoharjo, SDN 02 Mojorejo, SDN 01 Taman, MIN 1 Kota Madiun, SDN 02 Pandean, MTsN Kota Madiun, SMPN 6 Madiun, dan MAN 2 Kota Madiun. Sedangkan, dua perpustakaan mendapatkan akreditasi B. Yaitu, perpustakaan di SDN 02 Manisrejo dan Politeknik Negeri Madiun.

"Saya berharap, semua perpustakaan yang belum terakreditasi bisa segera menyusul dan mendapatkan akreditisi yang terbaik,'' tegasnya.

Penyerahan sertifikat akreditasi perpustakaan 2020 juga dihadiri Wakil Wali Kota Madiun Inda Raya Ayu Miko Saputri, Bunda Baca Kota Madiun Yuni Setyawati Maidi, OPD terkait, dan perwakilan sekolah penerima sertifikat akreditasi. Serta, kepala sekolah SD-SMP lainnya secara virtual. [dar]

mempersiapkan diri berlaga di ajang Porprov Jatim VII, supaya bisa meraih prestasi terbaik yang mengharumkan nama kabupaten Tuban.

"Target kita masuk 10 besar dengan 155 point bisa tercapai,'' pungkas Mirza yang juga Bendahara Umum PCNU Kabupaten Tuban ini. [hud]

khoirul huda/bhirawa

Tes pengukuran Atlet di Gedung Olah Raga Rangga Jaya Anoraga (GOR) Tuban jelang Porprov Jatim 2022 yang lakukan oleh Tim Satlak Tuban Pantas KONI Tuban.

POJOK BUDAYA

Miliki 82 Cagar Budaya Kuno, Dispendikbud Proyeksikan Paket Wisata Pelajar Situbondo, Bhirawa Sebagai salah satu kabupaten di wilayah Pantai Utara (Pantura) Jawa Timur, Kabupaten Situbondo dikenal banyak memiliki situs cagar budaya kuno. Diantaranya, rumah bupati pertama di Kecamatan Besuki, tugu 1.000 KM Anyer-Panarukan, serta Karesidenan Besuki. Sejumlah situs kuno itu merupakan cikal bakal berdirinya Kabupatan Situbondo ratusan tahun silam.

Menurut Kepala Seksi (Kasi) Cagar Budaya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dispendikbud) Kabupaten Situbondo, Joni Suswanto, jajarannya berkomitmen ikut memelihara dan menyebarkan kekayaan cagar budaya kuno ini, dengan membuat paket wisata cagar budaya bagi kalangan milenial, termasuk kaum pemuda dan kalangan pelajar yang ada di Kota Santri. Sehingga generasi penerus bangsa ini mengetahui jejak sejarah daerah Situbondo.

Joni menjelaskan, sesuai data Badan Pelestari Cagar Budaya (BPCB) kini ada 82 cagar budaya di Kabupaten Situbondo. Situs kuno ini tersebar luas mulai dari Kecamatan Banyuglugur (wilayah Barat Situbondo) yang berbatasan dengan Kabupaten Probolinggo, hingga Kecamatan Banyuputih (wilayah timur Situbondo) yang bebatasan dengan Kabupaten Banyuwangi. [awi]

JATIM MEMBANGUN Dua Belas Desa Maju Diproyeksikan Menjadi Desa Mandiri Rabu Legi, 31 Maret 2021

Halaman 8

Situbondo, Bhirawa Memasuki akhir Maret 2021 ini, sedikitnya tercatat ada 12 Desa yang masuk katagori Desa Maju di Kabupaten Situbondo. Belasan Desa Maju itu, selanjutnya akan diproyeksikan Pemkab Situbondo menjadi Desa Mandiri.

Upaya ini terus dilakukan Pemkab Situbondo bersama jajaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Situbondo, karena selangkah lagi akan menjadi Desa Mandiri.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Situbondo Lutfi Joko Prihatin membenarkan, jika Pemkab Situbondo memproyeksikan sebanyak 12 desa katagori Desa maju

menjadi Desa mandiri.

Saat ini, kupas mantan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Situbondo itu, dari 12 desa tersebut kini masih berstatus Desa maju.

“Ya kami hanya tinggal selangkah lagi untuk menjadi kan 12 Desa Maju menjadi Desa Mandiri,” jelas Lutfi Joko Prihatin.

Masih kata Lutfi Joko Prihatin,

sawawi/bhirawa

Salah satu Kades di Kabupaten Situbondo menandatangani kerjasama peningkatan jaringan internet dengan jajaran pelaku dunia pendidikan.

ada beberapa kriteria Desa maju agar bisa menjadi Desa mandiri. Diantaranya, sebut mantan Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) Kabu-

paten Situbondo itu, harus dilihat dari sisi IDM (Indeks Desa Membangun) yang meliputi tiga pilar utama utama yaitu indeks sosial, ekonomi

serta lingkungan.

“Saat ini memang ada 12 desa yang sudah kami ploating menuju Desa mandiri. Sedangkan 120 desa lainnya, masih berstatus sebagai Desa berkembang,” ujar Lutfi JP. Menurut Lutfi JP, saat ini pihaknya terus mendorong IDM 12 Desa maju menjadi Desa mandiri serta mendorong 120 Desa berkembang menjadi Desa maju. Agar cepat terealisasi, ulas mantan Kabag Hukum Pemkab Situbondo itu, perlu mengoptimalkan penggunaan Dana Desa (DD) sehingga cepat menaikkan status Desa berkembang menjadi Desa mandiri.

“Skor IDM yang harus dimiliki Desa maju yakni 0,81. Sedangkan

untuk Desa mandiri 0,81 ke atas,” beber Lutfi JP. Informasi yang berhasil dihimpun menyebutkan, dari 12 Desa maju yang diploating menjadi Desa mandiri diantaranya Desa Langkap dan Desa Besuki, Kecamatan Besuki. Lalu ada Desa Sumberkolak dan Desa Alasmalang Kecamatan Panarukan serta Desa Wonorejo Kecamatan Banyuputih. Selanjutnya ada Desa Tenggir dan Desa Curah Jeru Kecamatan Panji serta Desa Kalibagor dan Desa Kotakan Kecamatan Situbondo. Terakhir ada Desa Kesambirampak Kecamatan Kapongan, Desa Mangaran Kecamatan Mangaran dan Desa Trigonco Kecamatan Asembagus. [awi]

KELANA JATIM

Rencana Floodway Solusi Mengatasi Banjir di Sampang Sampang, Bhirawa Floodway atau saluran pembuangan banjir diharapkan menjadi solusi utama banjir kota Sampang yang terjadi setiap tahun . Rencana yang dimulai tahun 20916 tersebut saat ini telah mencapai tahap pembebasan lahan.

Kepala Bidang (Kabid) Pengelolaan Sungai Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Sampang, Indah Sri Wahyuni mengatakan, bahwa rencana pembangunan Floodway sudah direncanakan sejak tahun 2016 silam oleh Pemerintah Provinsi Jawa timur.

“Tahun 2016 itu pelaksanaannya sudah mulai berjalan, seperti study kelayakannya dan lainnya sampai 2017 dan actionnya seperti pembebasan lahan di mulai 2018," Ujarnya, Selasa (30/3).

Pihaknya juga menambahkan, bahwa pembangunan Floodway merupakan solusi yang tepat mengatasi banjir di Kabupaten Sampang.

Menurutnya, mengingat Sungai kali Kemuning tidak mampu menampung debit air 423 m3 per detik, sehingga dengan adanya solusi tersebut bisa lebih efektif mengatasi banjir.

“Menurut yang dipelajari atau analisa sebelumnya, solusi ini sangat efektif karena debit air Sungai Kemuning dapat dikurangi hingga 40 persen,” ucapnya.

Selain itu, pihaknya mengatakan, Lokasi pembangunan Floodway nantinya akan dibangun membentang sepanjang 7 KM, yang melintas 2 Desa dan 2 Kelurahan di Kabupaten Sampang.[lis]

Pemkab Anggarkan 7 Miliar Untuk Normalisasi Kali di Daerah Bengawan Jero Lamongan,Bhirawa Satu dari 5 fokus program 100 hari kerja Bupati Yuhronur Efendi yakni soal infrastruktur. Selain Jamula (Jalan Mulus Lamongan), Bupati YES juga mengupayakan penanganan banjir salah satunya lewat rehabilitasi Bengawan Jero.

Disampaikan oleh Kabag Protokol dan Komunikasi Pimpinan Arif Bakhtiar jika hal tersebut selaras dengan apa yang disampaikan oleh Gubernur Jawa Timur dalam penangangan banjir termasuk permasalahan tanggul, saluran irigasi, dan jalan.

"Terlepas itu kewenangan kabupaten, provinsi atau nasional, Bupati YES saat ini tengah mengupayakan rehabilitasi daerah irigasi Bengawan Jero mulai dari Kecamatan Pucuk, Maduran, Karanggeneng, Kalitengah, Turi, Karbin, dan Glagah,”terang Arif Bakhtiar,Selasa(30/3).

Arif Bakhtiar juga menambahkan bahwa Pemka Lamongan akan segera melakukan normalisasi kali di daerah Bengawan Jero dengan total anggaran sebesar Rp. 7 Milliar.

“Telah disiapkan total anggaran Rp. 7 Milliar untuk normalisasi kali di daerah Bengawan Jero seperti Kali Malang, Kali Corong, dan beberapa kali sekunder, termasuk normalisasi jaringan irigasi,” imbuhnya.

Tak hanya fokus pada penanganan banjir, Pemkab Lamongan melalui BPBD juga menyalurkan total 3.500 paket sembako non beras bagi masyarakat terdampak banjir yang berisi 2 kg gula, 2 liter minyak goreng, 1 kleng sarden, 1 botol kecap, 10 pcs surreal dan 10 pcs mie instan per paket.[aha/yit]

Wakil Bupati Trenggalek, Syah Muhamad Natanegara saat mengunjungi penerima manfaat asal Trenggalek sekaligus koordinasi dengan pihak BBRSPDF Surakarta, Selasa (30/3).

Kerja Sama Trenggalek dengan Surakarta Diharapkan Terus Berlanjut Trenggalek , Bhirawa Tingkatkan pelayanan rehabilitasi sosial dan pemenuhan hak penyandang disabilitas, Pemkab Trenggalek jalin kerja sama dengan Balai Besar Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Fisik (BBRSPDF) Prof. Dr. Soeharso Surakarta.

Kerja sama yang telah dilakukan sejak tahun 2020 lalu itu merupakan kolaborasi program asistensi rehabilitasi sosial dari Dinas Sosial P3A Trenggalek.

Melalui kerja sama tersebut juga diharapkan dapat meningkatkan kemandirian bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) melalui peningkatan pelatihan berdasarkan usaha yang ditekuni. Untuk itu Wakil Bupati Trenggalek, Syah Muhamad Natanegara, berharap kerja sama tersebut bisa terus berlanjut.

Hal itu disampaikan saat mengunjungi penerima manfaat asal Trenggalek sekaligus koordinasi dengan pihak

BBRSPDF Surakarta, Selasa (30/3).

"Semoga ini juga bisa menjadi bahan kita untuk lebih memperhatikan saudara-saudara kita atau anak-anak kita yang memiliki kebutuhan khusus untuk mendapatkan hak-haknya, karena di Trenggalek masih banyak juga dan ternyata banyak penyebabnya kenapa mereka belum sampai tertangani," ungkap Wabup .

Terkait kebeelanjutan kerja sama ke depan, Wabup Syah mengatakan bahwa pihak BBRSPDF memberikan sinyal positif. Meskipun dalam MoU tertulis selama 3 tahun, akan tetapi Wabup Syah optimis kerja sama tersebut akan terus berlanjut.

"Ke depan kita juga sudah menyiapkan banyak rangkaian kerja sama,

Lakukan Pendampingan Petani

Satgas TMMD 110 Bojonegoro Bantu Memanen Padi Bojonegoro,Bhirawa Untuk membantu masyarakat dalam peningkatan ketahanan pangan nasional dan meningkatkan kualitas pangan, anggota Satuan Tugas (Satgas) TNI Manunggal Membangun Desa atau TMMD ke- 110 Kodim 0813 Bojonegoro melakukan pendampingan dan membantu masyarakat saat melakukan panen raya tanaman padi di sawah.

Panen raya padi milik warga di Desa Jatimulyo, Kecamatan Tambakrejo, Kabupaten Bojonegoro ini, nampak anggota Satgas TMMD Kodim 0813 Bojonegoro, bahumembahu membantu memanen padi milik mulai dari memotong tanaman hingga merontokkan butiran padi di sawah dengan alat perontok padi.

Komandan SSK Satgas TMMD Kodim 0813 Bojonegoro, Lettu Mar Hendik, mengatakan kepada wartawan saat ditemui dilokasi TMMD mengatakan bahwa, kegiatan pendampingan petani pada panen raya padi yang dilakukan anggota Satgas di area sawah milik masyarakat yang berdekatan dengan sasaran fisik lokasi TMMD merupakan upaya khusus dalam rangka menciptakan kedaulatan pangan.

"Kegiatan anggota Satgas membantu panen padi di sawah adalah wujud kemanunggalan TNI dengan rakyat serta mendukung program pemerintah untuk meningkatkan ketahanan pangan sekaligus men-

ciptakan kedaulatan pangan," ujarnya, Senin (29/3).

Sementara, kegiatan program yang berlangsung di Desa Jatimulyo dan Desa Ngrancang berlangsung dari tanggal 2 Maret sampai 31 Maret 2021. Kegiatan TMMD tersebut, mendapatkan respon positif dari masyarakat yang merasakan hasil dari kegiatan yang dibantu oleh Satgas TMMD. Karena itu, sebagai anggota Satgas TMMD pihaknya merasa senang dapat membantu warga pada kegiatan non fisik seperti pada panen kali ini, dan tentunya sangat jarang mendapatkan suasana seperti ini.

"Membantu para petani saat panen tanaman padi ini dilakukan ketika tugas utama para Satgas TMMD ini sudah selesai. Dan mereka bersama sama membantu masyarakat," tambah Lettu Marinir Hendik.

Para anggota Satgas sangat antu-

sias dalam membantu panen dan merontokkan padi dengan alat tradisional, dan mereka juga mengusung dengan cara mengangkat gabah hasil panen ke tempat yang lebih kering untuk di bawa pulang pemilik sawah Sementara itu, Suwarno, salah seorang warga yang juga sedang memanen padi, mengaku sangat berterima kasih kepada anggota Satgas TMMD, karena dengan ikhlas membantu petani.

"Kami sangat berterima kasih kepada TNI yang telah membantu kami di sela-sela kesibukan tugas aktivitasnya melaksanakan kegiatan TMMD,” ujarnya.

Dia juga berharap apa yang sudah dilakukan di desanya melalui program TMMD akan banyak membantu masyarakat memudahkan dalam segala aktivitas kegiatan guna peningkatan ekonomi di masyarakat. [Pendim 0813/bas]

Lakukan pendampingan petani, Satgas TMMD 110 Bojonegoro bantu memanen padi

dan tadi juga disampaikan Trenggalek insyaAllah bisa dijadikan percontohan sebagai Kabupaten yang inklusif," tuturnya.

Sementara itu Kepala Dinas Sosial P3A Kabupaten Trenggalek, dr. Ratna Sulistyowati, mengatakan bahwa kerja sama dengan BBRSPDF sejak tahun 2020 telah dilakukan melalui asistensi rehabilitasi sosial atau ATENSI. Menurutnya, intervensi kepada penyandang disabilitas tidak hanya sekedar membantu, tetapi juga melalui assesment.

"Seperti kursi roda misalnya, itu tidak semua disabilitas fisik kursi roda bentuknya sama, yang selama ini terjadi bantuan kursi roda ya yang penting kursi roda, padahal tidak, akhirnya banyak yang tidak berfung-

si," ujarnya.

"Dengan program ATENSI dari BBRSPDF Surakarta ini akhirnya kita tahu, oh yang ini butuhnya kursi roda yang tipe seperti ini, dan alhamdulillah BBRSPDF Surakarta ini sudah bisa memodifikasi kursi roda itu sesuai dengan assesment yang ada di lapangan," lanjut dr. Ratna.

Ditambahkan olehnya bahwa dari peogram ATENS di tahun 2020 lalu ada sebanyak 80 sasaran penerima manfaat, kemudian juga kegiatan pemberdayaan dimana ada bantuan modal dengan pelatihan-pelatihan kepada sebanyak 60 orang.

"Kalau totalnya itu sudah hampir dua ratusan, ada dari bantuan permodalan, alat bantu disabilitas, dan sebagainya," tutupnya .[wek]

Musrenbang RKPD Kota Probolinggo Tahun 2022

Pemantapan Pemulihan Ekonomi Dan Akselerasi Pembangunan SDM Berdaya Saing Probolinggo, Bhirawa Musrenbang RKPD kota Probolinggo tahun 2022, dengan tema “Pemantapan Pemulihan Ekonomi Dan Akselerasi Pembangunan SDM Berdaya Saing”, dibukan wali kota Hadi Zainal Abidin, hadir pula ketua DPRD Abdul Mujib, Sekda Ninik Wibawati, seta kepala Bappeda Tartip Gunawan, di gedung Puri Manggala Bakti, Selasa (30/3).

Musrenbang yang dihadiri, puluhan peserta dari OPD, wakil dari Bappeda Provinsi Jawa Timur, Tokoh masyarakat, termasuk wakil dari penyandang cacat, perwakilan dari PKK kota Probolinggo, serta dari siswa sekolah dan peserta yang mengikuti secara daring. “ Untuk menyatukan tekat, pikiran dan langkah untuk meingkatkan pembangunan kota probolinggo di tahun 2022, sekaligus meningkatkan kerja sama yang lebih efektif dalam kontek pembangunan manusiasecara khoperehensif, kata Wali kota Hadi Zainal Abidin.

Wali kota sendiri berharap di tahun 2022 tidak ada rekofosing, karena pandemic sudah berlalu.

Musrenbang tahun 2022 lanjutnya, paradigma pembangunan saat ini lebih berorientasi pada kesejahteraan masyarakat dengan maksut, program yang bermanfat untuk rakyat untuk mencapai pembangunan nasional.

Menurut Wali kota tidak semua tugas dan fungsi dibiayai secara merata dan dinamika yang terjadi meemerlukan akselirasi dalam pemangkasan terhadap program yang tidak jelas dan tidak memiliki manfaat bagi masyarakat.

Untuk mewujutkan hal tersebut maka harus ada skala prioritasdan sasaran yang harus dipacu, berkaitan dengan konsep monipolo, menghimbaupara ke-

Wali kota Hadi (dua dari kiri) dalam Musrenbang 2022. wiwit agus pribadi/ bhirawa

pala OPD dalam mengusulkan program agar lebih focus terhadap yang bermanfaat untuk masyarakat, ujarnya.

Prioritas pembangunan kota Probolinggo di tahun 2022 tersebut yakni masalah ketahanan ekonomi melalui peningkatan SDM (sumber daya manusia), pawisata, industry dan investasi.

Pemantapan penyebaran wilayah guna daya saing di iklim investasi. Peningkatan SDM, peningkatan social dan kebudayaan, kesediaan infratruktur guna pemenuhuan standart pelayanan perkotaan, peningkatan pembangunan untuk kota yang tangguh dan berkelanjutan.

Peningkatan bersifat umum tata kelola pemerintahan.

Di kota Probolinggo ada proyek strategis nasional yakni pembangunan Rumah Sakit yang ada, yang masuk di Perpres tahun 2019. Terkait hal ini Pemkot Probolinggo berharap Pemprov Jatim dapat membantu masalah peralatan kesehatannya sebagai penunjang keberadaan Rumah Sakit itu sendiri nantinya.

Saat ini ,lanjjut Wali kota , pembangunan fisiknya ditanggung oleh pemerintah kota Probolinggo. Sebagai bentuk semangat dari pemerintah kota Probolinggo. Guna mendukung pariwissata Bromo, Semeru Tengger.

Kepala Bappeda kota Probolinggo, Tartip Gunawan mengatakan, Musrenbang ini diawali dengan musren yang dilakukan di tingkat Kelurahan dilanjut di tingkat kecamatandan di

tingkat kota Probolinggo seperti yang sekarang ini, nantinya akan diajukan ke tingkat Provinsi Jawa Timur untuk mendapat persetujuan dari Gubernur.

Dan ditetapkan oleh kepala derah untuk menjadi peraturan daerah.

Kepala Biro Organisasi Provinsi Jawa Timur, Wawan Kuntoro, secara virtual, menegaskan tingkat kemiskinan dan jumlah penduduk miskin di kota Probolinggo dari tahun ke tahun terus menurun, dimana saat ini berada di bawah Jawa Tiimur.

Ketua DPRD Kota Probolinggo, Abdul Mujib, pada pokok-pokok pikiran DPRD dalam Musrenbang tahun 2022, berharap hasilnya akan dapat bermanfaat bagi mayarakat kota Probolinggo.

Pokok pikiran DPRD bersumber dari reses yang sudah dilakukan beberapa waktu lalu, di lima kecamatan yang ada di kota Probolinggo, dimana semua itu merupakan harapan warga masyarakat kota Probolinggo.

“Semua itu menjadi pokok pokiran dari masyarakat, anggota DPRD membawa inspirasi masyarakat. Diharapkan bisa diakomodir oleh pemerintah kota Probolinggo. Kami berharap ini akan dapat dilaksanakan, jangan sampai kami ditagih oleh masyarakat, karena inspirasinya tidak dilaksanakan oleh pemerintah kota. Kami yakin sebagai wakil masyarakat semua yang menjadi pokok pikiran DPRD akan diakomodir di tahun 2022”, tambahnya.[Wap/Adv]

JATIM MEMBANGUN

Rabu Legi, 31 Maret 2021

Halaman 9

Pengamanan Hari Paskah Harus Lebih Diperketat Sidoarjo, Bhirawa Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor meminta kepada aparat TNI-Polri untuk lebih memperketat pengamanan perayaan hari Paskah yang akan berlangsung mulai Kamis hingga Minggu, 1-4 April 2021.

Pengamanan ekstra ketat terhadap puluhan gereja di Sidoarjo dilakukan untuk mengantisipasi terulangnya kejadian bom Gereja Katedral di Kota Makassar beberapa waktu yang lalu.

“Seluruh Gereja di Sidoarjo harus dilakukan penjagaan ekstra ketat jangan sampai kita kecolongan,” tegas Bupati Muhdlor saat mengecek kesiapan pengamanan di Gereja Katolik Santa Maria Annuntiata Jl. Monginsidi Sidoarjo bersama Forkopimda. Selasa, (30/3) kemarin.

Muhdlor ingin umat kristiani terutama di wilayah Sidoarjo bisa menjalankan ibadah hari Paskah dengan tenang.

Untuk itu Ia mengajak semua elemen masyarakat kompak bersatu lawan aksi teror dalam bentuk apapun.

“Kepada umat kristiani yang akan menjalankan ibadah perayaan hari Paskah jangan takut, kami (pemer-

Tampak dalam foto Dandim saat menyerahkan bantuan sembako kepada salah satu warga terdampak Covid-19.

Dandim 0815/Mojokerto Tinjau PPKM Desa Segunung Mojokerto. Bhirawa Dandim 0815/Mojokerto Letkol Inf Dwi Mawan Sutanto, S.H., bersama unsur Forkopimda melaksanakan peninjauan Posko PPKM Berskala Mikro di Desa Segunung Kecamatan Dlanggu Kabupaten Mojokerto, Selasa (30/3).

Tampak hadir dalam rombongan Dandim yakni para Perwira Staf Kodim. Asisten Sekdakab Mojokerto, Drs. Nugraha Budi Sulistya, M.Si., mewakili Bupati Mojokerto, Kabagops Polres Mojokerto Kompol Harna mewakili Kapolres Mojokerto dan Kajari Mojokerto yang diwakili Trian Yulidiarsa, SH, MH. Dandim 0815/Mojokerto Letkol Inf Dwi Mawan Sutanto, S.H.dalam sambutannya menyampaikan apresiasi dan penghargaan setinggi-tingginya kepa-

da Kades beserta Tiga Pilar dan Bidan Desa serta Relawan dan masyarakat Desa Segunung yang telah melaksanakan PPKM Bersakala Mikro guna mencegah dan menekan penyebaran Covid-19".

“Kehadiran kami disini,selain untuk memberikan motivasi dalam penanganan Covid-19 juga untuk meninjau pelaksanaan PPKM Berskala Mikro di Desa Segunung sekaligus mengajak masyarakat untuk melaksanakan protokol kesehatan Covid-19,” jelas Dandim.

Lebih lanjut Dandim menambahkan, Pemerintah Pusat sudah menggelontorkan anggaran yang sangat besar guna penanganan Covid-19 beserta dampaknya, termasuk Bansos bagi masyarakat yang terdampak dan pembentukan Posko PPKM Bersakala Mikro Tingkat RT-RW dan tidak menutup ke-

intah) hadir bersama jajaran forkopimda menjaga keamanan dan ketertiban selama perayaan paskah.

Kami ingin saudara kita umat kristiani bisa menjalankan ibadah dengan tenang,” kata Muhdlor dihadapan para pengurus Gereja Katolik Santa Maria Annuntiata.

Sementara itu Kapolresta Sidoarjo Kombes Pol Sumardji menyampaikan saat ini Polri Bersama TNI sudah melakukan sejumlah persiapan pengamanan. Pengamanan juga melibatkan Ormas NU dan Muhammadiyah.

“Tidak hanya ada personel dari Polresta Sidoarjo dan jajaran, untuk menjamin rasa aman serta nyaman masyarakat dalam merayakan Hari Suci Paskah. Pengamanan ketat juga akan melibatkan TNI, Satpol PP, Banser dan ormas lainnya,” ujar Kapolresta Sidoarjo Kombes Pol. Sumardji. [ach]

mungkinan, pemerintah juga membentuk Posko PPKM Berskala Mini Mikro tingkat keluarga.

Langkah serius pemerintah ini sebagai bukti kecintaan pemerintah terhadap rakyatnya agar terhindar dari Covid-19.

“Untuk itu sebagai warga negara yang baik, kita semua harus mendukung program pemerintah dalam penanganan Covid-19”, terangnya Sesuai Inmendagri Nomor 3 Tahun 2021, bahwa pembentukan PPKM Berskala Mikro sampai tingkat RT-RW dibiayai APBDes dan minimal 8% dari anggaran desa untuk kebutuhan PPKM Berskala Mikro.

Penanganan Covid-19 ini merupakan tugas bersama, Pemerintah yang didukung TNI-Polri dan seluruh elemen masyarakat. [min]

achmad suprayogi/bhirawa

Bupati Sidoarjo Achmad Muhdlor saat meninjau langsung ke salah satu gereja bersama Forkopimda.

KELANA JATIM

Pedagang Pasar Turi Baru Tunggu Lampu Hijau Wali Kota Surabaya Surabaya, Bhirawa Para pedagang mendukung rencana Pemerintah Kota Surabaya untuk segera meresmikan Pasar Turi Baru. Untuk mempercepat peresmian, para koordinator akan memverifikasi para pemilik kios yang resmi.

Perwakilan Pedagang Pasar Turi Baru, Haryanto menjelaskan bahwa pernyataan ini menindaklanjuti putusan Pengadilan Niaga tertanggal 25 Maret 2021. Yakni, tentang Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) oleh pedagang terhadap PT Gala Bumi Perkasa.

“Harapan kami, pedagang bisa mendukung dengan kembali bergabung kembali ke siapa pun investornya (pengelola Pasar Turi Baru),” kata Haryanto ditemui di Surabaya, Selasa (30/3/2021).

Para pedagang cukup optimistis dengan pengelola baru Pasar Turi Baru. Apalagi, sejumlah tuntutan yang disampaikan pedagang juga telah diterima.

Pertemuan baik antara pengelola dan pedagang tinggal menunggu lampu hijau dari Pemerintah Kota Surabaya. Para pedagang menyebut Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menyebut siap memberikan izin sekaligus meresmikan Pasar Turi Baru. [geh]

Solidaritas Wartawan Tuban, Demo Mapolres Tuban, Bhirawa Puluhan wartawan di Kabupaten Tuban, dari Ronggolawe Press Solidarity (RPS), Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) dan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) , Ngeluruk Kantor Mapolres setempat, (30/ 03/2021).

Para jurnalis dari empat organisasi profesi tersebut mau menyampaikan bahwa peristiwa penganiayaan oleh oknum aparat yang dialami jurnalis Tempo, Nurhadi, pada Sabtu 27 Maret 2021, merupakan serangan terhadap kebebasan pers dan melanggar KUHP serta Undang Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999.

“Kami Forum Wartawan Tuban mengutuk aksi kekerasan terhadap wartawan dan menuntut semua pelakunya diadili serta dijatuhi hukuman sesuai hukum yang berlaku,” kata Edy Purnomo GM media Bloktuban.com.

Lebih lanjut disampaikan, bahwa kekerasan yang menimpa Nurhadi terjadi ketika korban menjalankan penugasan dari redaksi Majalah Tempo untuk meminta konfirmasi kepada mantan Direktur Pemeriksaan Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan, Angin Prayitno Aji dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah menyatakan Angin sebagai tersangka dalam kasus suap pajak. [Hud]

Rakor Penanganan Konflik Sosial, Bahas Covid-19 hingga Banjir Probolinggo, Bhirawa Rapat koordinasi penanganan konflik sosial bersama Forkopimda Kota Probolinggo kembali digelar, Senin (29/3) petang di Ruang Command Center Kantor Wali Kota Probolinggo. Wali Kota Habib Hadi Zainal Abidin memimpin rapat koordinasi bulanan tersebut didampingi oleh Sekda Kota Probolinggo drg Ninik Ira Wibawati.

Hadir dari jajaran Forkopimda Kota Probolinggo antara lain Kajari Kota Probolinggo Hartono, Wakapolres Probolinggo Kota Kompol Muhamad Khoiril, perwakilan Kodim 0820 Probolinggo Mayor Inf Puguh Jatmiko, dan perwakilan Pengadilan Negeri Probolinggo Mohammad Heru Gunawan. Juga turut hadir secara virtual yakni para asisten, staf ahli dan kepala perangkat daerah di lingkungan Kota Probolinggo.

Wali Kota Habib Hadi mengucapkan terima kasih kepada masyarakat Kota Probolinggo atas stabilitas dan keamanan sosial yang tetap terjaga di tengah pandemi Covid-19 dan pembatasan kegiatan masyarakat. Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat berbasis mikro yang selama ini diterapkan pemerintah pusat memberikan damp-

ak yang signifikan terhadap menurunnya angka penyebaran Covid-19 di Kota Probolinggo.

Per hari Minggu (28/3), 4 orang pasien masih dalam perawatan. “Yang terkonfirmasi positif ada 4 orang, yang 2 dirawat di RSUD, yang 2 di Rusunawa,” ujar Habib Hadi. Untuk mencegah melonjaknya kembali pasien Covid-19, wali kota berharap kepada satgas penanganan Covid-19 untuk mengambil langkah teknis agar masyarakat tetap disiplin menerapkan protokol kesehatan demi mempertahankan tren positif.

Terkait program vaksinasi Covid-19 yang sedang berjalan di Kota Probolinggo, wali kota berpesan khususnya bagi lansia agar jujur dalam menyampaikan riwayat penyakit yang sedang diderita, karena terkait dengan kesehatan dan kepercayaan publik terhadap vaksin. “Karena kalau sudah ada komorbid pasti ada efek, ini akan menjadi problem yang perlu kita waspadai bersama, karena kalau sampai itu terjadi, vaksinasi ini akan mundur, masyarakat akan takut,” tegas wali kota.

Cabai rawit dan harga sembako juga tidak lepas dari pantauan Wali Kota Probolinggo, khususnya menjelang datangnya bulan suci Ramadhan 1442

H. Untuk itu, Habib Hadi berpesan kepada perangkat daerah terkait agar selalu memantau stabilitas harga dan kualitas sembako di pasaran.

“Saya mengharapkan perangkat daerah terkait untuk melakukan langkah-langkah konkrit agar harga sembako dan kebutuhan lain tetap stabil sehingga tidak menimbulkan keresahan di masyarakat,” pesan wali kota.

Untuk meminimalisir korban jiwa dan materi karena bencana banjir, Wali Kota Habib Hadi mengingatkan kepada seluruh pimpinan perangkat daerah untuk tetap waspada. Berdasarkan perkiraan cuaca dari BMKG Stasiun Meteorologi Juanda, curah hujan di Kota Probolinggo masih cukup tinggi.

Khusus untuk wilayah Wonoasih yakni Kelurahan Kedunggaleng, wali kota berpesan agar warga masyarakat lebih waspada karena beberapa infrastruktur pengairan rawan terjadi longsor.

“Diinformasikan untuk supaya di area sana lebih waspada apabila terjadinya banjir, kalau kemarin mereka tenang karena tanggulnya alhamdulilah kuat tapi tidak taunya dibawahnya ngerong,” terang Wali Kota Habib Hadi. [Wap]

Teguhkan Semangat Nasionalisme Masyarakat

Kodim 0812 Lamongan Berikan Wawasan Kebangsaan

Alimun Hakim/Bhirawa

Dandim 0812 Lamongan Letkol Inf Sidik Wiyono pada agenda Wasbang.

Lamongan,Bhirawa Untuk membentuk dan menumbuh kembangkan semangat nasionalisme kepada generasi penerus bangsa bangsa, Kodim 0812/Lamongan

kembali melaksanakan pembinaan wawasan kebangsaan kepada elemen Masyarakat yang digelar di Aula Kadetsuwoko Kodim 0812 Lamongan.

Kegiatan yang diikuti oleh seluruh

elemen Masyarakat dengan mengambil tema, “Mewujudkan Binter TNI AD yang adaptif melalui kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan guna membentuk masyarakat yang berkarakter dan Berwawasan Kebangsaan.

Dandim 0812 Lamongan Letkol Inf Sidik Wiyono saat membuka kegiatan pembinaan wawasan kebangsaan ini mengatakan, pelaksanaan pembinaan Wawasan Kebangsaan bertujuan untuk membentuk komponen masyarakat Indonesia yang berkepribadian, berakhlak mulia, disiplin, terampil dan berjiwa kesatria.

“Dengan pembinaan Wawasan Kebangsaan ini, kita tumbuhkan rasa cinta tanah air kepada generasi penerus bangsa yang berlandaskan ke-Bhinneka Tunggal Ika an dengan semangat bela negara, guna mewujudkan NKRI yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur,” terang

Dandim 0812 Lamongan Letkol Inf Sidik Wiyono , Selasa (30/3).

Ditambahkan, pelaksanaan pembinaan wawasan kebangsaan dengan komponen masyarakat ini, merupakan implementasi program kerja Kodim 0812/Lamongan yang merupakan salah satu metode pembinaan teritorial, serta sebagai wahana untuk mewujudkan kebersamaan dan mempererat hubungan dengan seluruh komponen bangsa.

Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan yang terlaksana dengan tetap mematuhi Protokol Kesehatan ini, selain dilakukan pemberian materi yang dilaksanakan di ruangan, juga diakhiri dengan kegiatan permainan di luar ruangan, yang tujuannya untuk mengasah kerjasama antar individu, sehingga sebagai generasi muda dapat bahumembahu dalam membangun bangsa dan negara kedepannya. [Aha]

Monumen Helicopter BO-105 Bolkow NV-406 di Bojonegoro Diresmikan Komandan Puspenerbal Laksamana Muda TNI Edwin S.H.,M.Han. membuka acara peresmian Monumen Memorial Helicopter BO-105 Bolkow NV-406 di Desa Deru Kec. Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro, kemarin (30/3).

Laksamana Muda TNI Edwin selaku Komandan Pusat Penerbangan TNI AL dan seluruh jajaran mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada H. Sutiyo selaku pemilik lahan sawah yang sebagian lahannya untuk dibangun sebuah Monumen.

Pada 20 tahun silam sudah, gugur empat prajurit Rajawali laut terbaik di tempat berdirinya Monumen tepatnya pada hari Senin 21 Agustus

2000 pukul 14.27 WIB, helicopter BO-105 Bolkow NV-406 Puspenerbal yang usai melaksanakan tugas Negara dalam mendukung kegiatan Pengamanan Sidang Tahunan MPR Tahun 2000 di Jakarta.

Dalam penerbangan tersebut (ferry flight) dari Semarang kembali ke pangkalan di Surabaya mengalami crash landing. Adapun Prajurit Rajawali Laut penerbang dan crew yang gugur atas nama Almarhum :

1. Lettu Laut Anumerta Daniel Ferry S. Captain Pilot. 2. Lettu Laut Anumerta Asep Bambang N. Copilot. 3. Sertu Anumerta Priyanto, flight engineer. 4. Sertu Anumerta Dwi Puryanto, mekanik-1, Dan 5.

Sdri Ika K, Adik dari Copilot.

Beliau menjelaskan, Peresmian Monumen Memorial Helicopter BO105 Bolkow NV-406 dapat mengingatkan kita dan masyarakat umum tentang jasa dan Darmabakti para Prajurit Rajawali Laut Penerbangan TNI AL BO-105 NV-406 yang telah berjasa dan turut serta menjaga mempertahankan keutuhan NKRI. Juga mengingatkan kepada generasi muda tentang perjuan-

gan dan pengorbanan para Prajurit TNI dalam melaksanakan tugas Negara. “ Crash landing helicopter tersebut dapat diambil hikmah dan pelajaran yang di dapat untuk senantiasa mengedapankan Safety Culture dalam melaksanakan tugas misi yang diemban,” pungkasnya.

Penghargaan diserahkan langsung kepada Bpk H. Sutiyo selaku pemilik lahan sawah, serta penyerahan dan tukar cindera mata kepada Kades Deru Mulyono, dan kepada Bupati Bojonegoro dalam hal ini diwakilkan oleh Asisten III Bidang Administrasi Dan Umum Pemkab Bojonegoro Yayan Rahman. [bas]

Komandan Puspenerbal Laksamana Muda TNI Edwin S.H.,M.Han. membuka acara peresmian Monumen Memorial Helicopter BO-105 Bolkow NV-406

EKONOMI Hasil RUPS SIG Bagikan Dividen Rp1,12 Triliun Rabu Legi, 31 Maret 2021

Halaman 10

Surabaya, Bhirawa Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 2021 PT Semen Indonesia (Persero) Tbk (SIG) menetapkan laba tahun berjalan diatribusikan kepada pemilik entitas induk tahun 2020 sebesar Rp2,79 triliun.

Sebanyak 40 persen atau Rp1,12 triliun dibagikan sebagai dividen tunai, kemudian 60 persen atau Rp1,67 triliun ditetapkan sebagai cadangan lainnya.

Direktur Utama SIG, Hendi Prio Santoso mengungkapkan perseroan mampu menjaga kinerja melalui berbagai inisiatif strategis. Beban Pokok Pendapatan tahun 2020 mengalami penurunan yang lebih besar dibandingkan dengan penurunan pendapatan. Sehingga mampu mencatatkan peningkatan marjin EBITDA menjadi 25,80 persen.

"Perseroan juga melakukan pengelolaan arus kas secara disiplin, dan menerapkan kebijakan belanja modal yang ketat. Sehingga perseroan mampu mengelola arus kas dari aktivitas operasi tetap positif," terangnya, Selasa (30/3).

Hendi menambahkan di tengah ketatnya persaingan industri semen dalam negeri, pihaknya telah melakukan penjualan ekspor ke berbagai negara

PT Semen Indonesia (Persero) Tbk (SIG) menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 2021, Senin (29/3) di Jakarta.

Tingkatkan Kualitas Garam Agar Diserap Pasar

BURSA EKONOMI

KPPU Jatuhkan Sanksi Denda Rp 1 M ke Lion Group Surabaya, Bhirawa Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam pembacaan putusannya hari ini memutuskan bahwa tiga perusahaan yang tergabung dalam Lion Air Group telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan praktek diskriminasi terkait dengan kerja sama penjualan kapasitas kargo dalam jasa pengangkutan barang dari beberapa bandara.

Yakni Bandara Hang Nadim ke Bandara Soekarno-Hatta, Bandara Halim Perdana Kusuma, Bandara Juanda dan Bandara Kualanamu. Ketiga perusahaan tersebut adalah PT Lion Mentari (Terlapor I), PT Batik Air Indonesia (Terlapor II) dan PT Lion Express (Terlapor IV). Dalam putusan tersebut, KPPU menjatuhkan sanksi denda sebesar Rp 1 miliar kepada masing-masing Terlapor, sehingga secara total, KPPU menjatuhkan sanksi denda sebesar Rp 3 miliar kepada Lion Air Group. Sementara Terlapor lain, yakni PT Wings Abadi (Terlapor III) dinyatakan tidak melanggar, karena tidak memiliki jadwal penerbangan untuk rute yang menjadi objek pada perkara ini.

Menurut Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama.

Deswin Nur, Perkara inisiatif dengan nomor register 07/KPPU-I/2020 ini bermula dari adanya penumpukan kargo (barang, pos dan kargo) yang terjadi di Bandara Hang Nadim Batam pada periode Juli-September 2018. Dalam penyelidikan, didapatkan bukti adanya perjanjian kerja sama yang dilakukan oleh PT Lion Mentari, PT Batik Air Indonesia, dan PT Wings Abadi selaku pelaku usaha angkutan udara niaga berjadwal yang menyediakan layanan jasa angkutan barang dari bandar udara tertentu ke bandar udara tujuan, dengan PT Lion Express yang merupakan perusahaan jasa pengiriman paket dan dokumen secara door to door ke seluruh wilayah Indonesia dengan menggunakan penerbangan Lion Air Group.

Dalam kerja sama tersebut, KPPU menemukan adanya hak ekslusif atau eksklusifitas kepada PT Lion Express untuk penggunaan kapasitas kargo sebesar 40 (empat puluh) ton per hari untuk 4 (empat) rute penerbangan yang telah disepakati. Tindakan tersebut terbukti menutup dan/atau mempersulit akses pengiriman barang bagi agen kargo yang terdaftar sebagai agen resmi selain PT Lion Express, sehingga terpaksa menggunakan jasa kargo alternatif lain dan/atau perantara agen-agen kargo lain. Namun perilaku diskriminasi tersebut tidak berjalan efektif karena PT Lion Express tidak berhasil mengambil konsumen agen-agen kargo lain dan justru berpindah ke maskapai lain.[ma]

Pemprov, Bhirawa Provinsi Jawa Timur tetap akan mendorong peningkatan kualitas produksi garam agar dapat diserap pasar terutama kebutuhan industri yang membutuhkan kualitas garam lebih tinggi.

Hal itu disampaikan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Jatim, Gunawan Saleh, terkait rencana pemerintah pusat untuk mengimpor garam sekitar 3 juta ton. Namun, lanjutnya, pemda tidak bisa mengintervensi hal tersebut mengingat kebijakan impor menjadi kewenangan pusat.

"Kami hanya bisa berupaya memperbaiki kualitas garam petambak dengan

memberikan hibah seperti teknologi geomembran. Saat ini kualitas Hcl kita di bawah 90 persen, sedangkan kebutuhan industri adalah Hcl 97 persen," jelasnya, Selasa (30/3).

Gunawan mengatakan pada tahun lalu untukj produksi garam di Jatim ditarget 900.000 ton, tetapi ternyata hanya mampu tercapai 360.000 ton.

Kondisi itu dipicu oleh faktor harga garam yang sangat rendah sekitar Rp200 - Rp300/kg.

"Harga tersebut hanya cukup untuk ongkos angkut, sehingga banyak garam petambak yang dibiarkan di dalam gudang tambak," ujarnya.

Gunawan berharap datangnya im-

por garam 2021 agar tidak sampai merembes ke pasar garam konsumsi.

Hal ini dikarenakan untuk garam industri seharusnya dimanfaatkan untuk industri pengolahan seperti untuk pabrik kaca dan pabrik kertas.

"Kalau untuk makanan minum bukan garam industri tapi konsumsi karena untuk di malan. Sebenarnya untuk impor harusnya garam industri, dan pernah kita temukan rembesannya," tambahnya.

Sebelumnya, kalangan petambak garam Jatim yang tergabung dalam Himpunan Masyarakat Petambak Garam (HMPG) Jatim meminta Pemprov Jatim untuk membantu

menyuarakan sikap kepada pemerintah pusat atas rencana impor garam 2021 sebesar 3,07 juta ton.

Mereka menuntut agar pemerintah pusat menunda impor garam sampai garam rakyat bisa terserap pasar.

Pasalnya saat ini masih ada stok garam sebanyak 1,2 juta ton secara nasional dan sebanyak 600.000 ton di antaranya ada di Jatim.

"Karena minim penyerapan, harga pun jadi anjlok. Untuk itu kami minta pemerintah sebelum impor harus intervensi dulu penyerapan garam rakyat, harga layak, dan monitoring stok," kata Ketua HMPG Jatim, Muh Hasan. [rac]

Jelang Puasa Harga Sembako Aman, Kecuali Cabe dan Bawang Pamekasan, Bhirawa Kurang setengah bulan, umat muslim akan melaksanakan ibadah puasa. Kebiasaan menjelang hari besar permintaan kebutuhan pokok semakin meningkat dan diprediksi harganya akan melambung karena sudah menjadi hukum ekonomi.

Berbeda di wilayah kabupaten Pamekasan, pada akhir bulan Maret 2021. Ketesediaan dan harga kebutuhan Sembako masih relatif stabil.

Hal ini berdasar Monitoring kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) setempat.

Kepala Disperindag Kabupaten Pamekasan, Achmad Syaifuddin mengatakan, masih tercukupi kebutuhan Sembako dan harganya relatif stabil itu, pihak memonitoring setiap hari di lima pasar di wilayah ini. Kecuali harga Cabe kini berkisar Rp 100 ribu – Rp. 120 ribu/kilogram, termasuk Bawang Merah naik dengan kisaran 6 persen.

Kepala Disperindag Pamekasan Ir. Achmad Syaifuddin, M.Si, sedang mengcek harga sembako di webset: E-market.pamekasankab.go.id dan www.siskaperbapo.com.

“Kami tiap harinya menurun petugas monitoring untuk memantau ketersedian dan harga. diantaranya di pasar Kolpajung, 17 Agustus, Gurem, Pakong dan pasar Waru. Posisi harga di tiga hari kemarin relatif stabil seperti Beras, Gula pasir, Minyak Goreng

dan lain sebagai,” jelasnya Lapaoran minggunan dihimpun Disperindag, harga telur Ayam naik 2 persen dan daging naik kisaran 6 persen. Untuk sayur mayur ada turun dan naik. Kecuali Tomat dan sayur Buncis mengalama kenaikan.

Sebanyak 26 IKM Sidoarjo Difasilitasi Mempunyai Sertifikat Produk Halal Sidoarjo, Bhirawa Dinas Perindag Kab Sidoarjo mulai tahun 2021 ini akan memfasilitasi sebanyak 26 industri kecil menengah (IKM) yang akan diuruskan sertifikasi produk halal.

Menurut Kepala Disperindag Kab Sidoarjo, Drs M.Tjarda MM, karena saat ini sesuai undang-undang-undang No.3/2013, semua produk yang beredar di Indonesia nantinya wajib punya sertifikat halal.

"Tahun ini lewat APBD 2021, kita menganggarkan untuk membantu 26 IKM untuk menguruskan sertifikat halal ini ke Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH)," kata Tjarda, Selasa (30/3) kemarin, disela-sela kegiatan sosialisasi regulasi ser-

seperti Australia, Bangladesh, Sri Lanka dan China. Pihaknya juga terus berupaya mengoptimalkan potensi pasar baru dan menghadirkan berbagai solusi di bidang building material.

Pada 2020, SIG meluncurkan produk Masonry Cement maupun pengembangan digital marketing dengan menghadirkan beberapa platform. "Mulai dari Sobat Bangun, Akses Toko serta Official Store untuk memberikan kemudahan kepada pelanggan dalam mendapatkan produk SIG," jelasnya.

Selain soal dividen, RUPS yang digelar hari ini juga memutuskan untuk memberhentikan dengan hormat Mochamad Choliq sebagai Komisaris Independen dan mengangkat Aas Asikin Idat sebagai Komisaris Independen. [riq]

tifikasi halal kepada 50 IKM se Kab Sidoarjo, di hotel Luminor.

Dengan punya sertifikat produk halal, maka IKM di Kab Sidoarjo, menurutnya, juga akan bisa pun-

ya daya saing. Sehingga bisa dipasarkan secara luas.

"Karena ini amanat undang-undang, dan bersifat wajib, maka tahun depan kita juga akan mem-

alikus/bhirawa

Kabid Perindustrian Dinas Perindag Sidoarjo, Agus Sudarsono, ikut mendampingi peserta sosialisasi sertifikat produk halal di hotel Luminor.

fasilitasi IKM lainnya, semoga jumlahnya bisa semakin lebih banyak," lanjutnya.

IKM di Kab Sidoarjo, kata Tjarda, harus ditingkatkan keberadaannya, sebab peningkatan IKM menjadi 1 dari 17 prioritas Bupati Ahmad Mudhlor dan Wabup Subandi. Yakni bisa menumbuhkan 20 ribu IKM di masa kerjanya.

Dikatakan Tjarda, Kab Sidoarjo ini banyak terdapat pelaku IKM. Kalau seandainya banyak IKM yang sampai tidak mempunyai sertifikat produk halal, maka akan rugi sekali.

"Pemerintah dan IKM akan sama-sama rugi, karena IKM ini bisa menggeliatkan ekonomi daerah," katanya.

Mufairi Hanum, salah satu nara-

sumber dari Satgas BPJPH Jatim, mengatakan mulai tahun 20212024 undang-undang ini secara bertahap masih untuk produk yang berupa makanan minuman.

Namun setelah tahun 2024, semua produk wajip mempunyai sertifikat produk halal.

"Nanti akan ada pengawasannya," kata Hanum.

Apabila sampai tidak mempunyai sertifikat produk halal, kata Hanum, maka produk yang bersangkutan tidak akan bisa beredar.

Menurut Hanum, Kab Sidoarjo yang terkenal dengan jumlah IKM nya yang ribuan, maka menurutnya sangat urgent untuk mempunyai sertifikat produk halal tersebut.[kus]

Terkait menjelang puasa dan lebaran, Syaifuddin berharap harga dalam kondisi yang stabil. Bagaimana pun juga permintaan tinggi, itu pasti naik.

Itu sudah hukum ekonomi. “kalau permintaan naik, maka diperkirakan tetap harga pasti naik, khususnya diawal bulan Ramadhan,” ucapnya.

Mengantisipasi kondisi itu, kata Kadisperindag, Pemkab Pamekasan akan mengadakan pasar murah yang direncanakan berlangsung, tanggal 12 April sampai 7 Mei 2021, pada 7 (tujuh) Kecamatan.

“Rencana pasar murah sudah kami laporkan itu. Bupati Pamekasan berharapan bisa dilaksanakan di 13 Kecamatan. Karena distributornya ada keterbatasan, sehingga tidak bisa menjakau permintaan tersebut,” ujar mantan Kadisparbud Pamekasan ini.

Produk sembako yang disediakan, seperti beras, gula pasir, minyak goreng, telur, Mie, Kecap dan lainnya. “Pasar murah itu, walau hanya menjakau tujuh Kecamatan ini diharap dapat meringankan beban masyarakat untuk memenuhi kebutuhan keluarga pada bulan puasa dan menjelang Lebaran 1442 Hijriyah,” tambahnya.

Kadisperindag mengungkap, sementara bahan kebutuhan pokok posisinya masih aman. Namun pihaknya besama Tim (Satgas Pangan, Red) bila terjadi lonjakan kebutuhan Sembako tersebut akan turun ke lapangan.

Lebih lanjut, rencana pasar murah itu Disperindag menggandeng 7 (tujuh) suplayer penyedia kebutuhan bahan pokok rumah tangga. Sedang berapa jumlah paket tergantung kemampuan suplayer dan kebutuhan masyarakat. “Yang pasti barangbarang di pasar murah itu, harga lebih murah dari kebiasaan di tokotoko,” tegas Syaifuddin, kepada Bhirawa di ruang kerjanya. [din]

Dinas Pertanian Pastikan Ketersediaan Pupuk Bersubsidi Aman Jombang, Bhirawa Dinas Pertanian Kabupaten Jombang memastikan ketersediaan pupuk bersubsidi aman untuk kebutuhan musim tanam di musim kemarau pertama (MK 1) ini tahun 2021 ini, Selasa (30/03).

Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Jombang, Priadi mengakui bahwa, ketersediaan pupuk bersubsidi memang sangat terbatas dan jatah untuk Kabupaten Jombang terus bekurang sejak 3 tahun terakhir ini.

Meski begitu, pihaknya telah mengantisipasi dengan menggelontor bantuan pupuk cair. Jumlah pupuk yang dibantukan mencapai 40 ribu liter dengan luasan 8 ribu hektar lahan.

"Persiapan MK 1, semakin berkurangnya pupuk kimia pe-

merintah pusat membantu pupuk organik cair 8 ribu hektar atau 40 ribu liter yang harus didistribusikan sebelum puasa," ujar Priadi.

Dia menjelaskan, tahun ini Kabupaten Jombang mendapat jatah pasokan pupuk bersubsidi sebanyak 55 ribu ton, mulai dari

pupuk Urea, ZA, NPK dan lainnya. Jumlah ini dibagikan kepada masing-masing kelompok tani dan turun kepada petani sesuai alokasi yang mereka dapatkan.

Setiap petani bakal mendapat jatah jika namanya telah terdaftar di e-RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok).

Dikatakannya, jumlah tersebut jauh lebih sedikit dibandingkan dengan 2 tahun sebelummya di mana pada 2019 lalu, Jombang mendapat pasokan 120 ribu ton, sementara tahun 2020 mendapat 85 ribu ton.

"Jadi setiap kecamatan alokasinya tidak sama sesuai hasil uji laboratorium dari pemerintah pusat" terang Priadi.

Meskipun jatah pupuk bersubsidi

sangat terbatas, namun Priadi memastikan jumlahnya akan mencukupi kebutuhan petani saat musim tanam pasca panen pertama tahun ini.

"Kami tetap sarankan penggunaan pupuk bokhasi," tandasnya.

Pada musim penghujan (MP 1), luas lahan tanaman padi di Jombang sebanyak 42.000 Hektar. Hingga saat ini, luas lahan yang telah dipanen mencapai separuhnya atau sebanyak 48 persen dengan jumlah produksi gabah mencapai 134.100 ton.

Dari MP 1 itu, sambung dia, produktivitas gabah di Jombang naik 0,07 persen dibanding musim yang sama tahun sebelumnya.

"MP 1 hingga saat ini sudah panen 20.632 Hektar atau hampir separuhnya," tutup Priadi.[rif]

Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Jombang, Priadi

dokumen

SAMBUNGAN

Rabu Legi, 31 Maret 2021

Halaman 11

Pemkab Blitar Tunggu Aturan Larangan Mudik

Kabupaten Blitar, Bhirawa Pemkab Blitar melalui Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Blitar kini masih menunggu aturan detail larangan mudik dari Pemerintah Pusat. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Blitar, Toha Mashuri mengatakan pihaknya telah mengetahui adanya larangan mudik tahun 2021 yang telah disampaikan oleh Pemerintah Pusat.

“Namun hingga kini kami masih menunggu aturan detail tentang larangan mudik dari Pemerintah Pusat, dalam hal ini Kementerian Perhubungan ,” kata Toha Mashuri, Selasa (30/3).

Terkait rencana larangan mudik tersebut pihaknya sudah menyiapkan sejumlah antisipasi. “Untuk saat ini, salah satu yang menjadi acuan adalah surat edaran tentang pandemi dari Satgas,” jelasnya.

Selain itu dikatakan Toha, terkait teknis-

nya pihaknya masih menunggu surat resmi dari Kemenhub, dam jika sudah menerima surat resmi, maka Dishub akan segera mensosialisasikannya kepada masyarakat. “Agar aturan tersebut bisa dipatuhi dan kami bisa melaksanakan tugas sesuai dengan aturan yang ada,” ujarnya.

Terkait beredarnya informasi di media sosial tentang aturan detail larangan mudik, sampai ada sanksinya dipastikannya tidak valid. “Karena menurut informasi yang kami terima, itu merupakan aturan tahun lalu,” pungkasnya.

Sementara itu Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa meminta momen Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriyah nanti bagi warga Jatim agar tidak melakukan aktivitas mudik lebaran 2021.

Khofifah mengemukakan perkumpulan masa berpotensi meningkatkan penularan Covid-19.

Kapolda Pastikan Penyidikan Transparan l

Sambungan hal 1

Perihal kasus itu, Nico telah menindaklanjuti dengan membentuk tim khusus untuk menuntaskan perkara yang terjadi. Polda Jatim pun sudah melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP).

Saksi korban, sekaligus pelapor, yakni Nurhadi juga sudah dimintai keterangan saudara. Nurhadi juga didampingi beberapa pengacara.

“Kami akan menindaklanjuti dengan meme­ riksa saksi-saksi yang akan diajukan. Beberapa saksi yang disebutkan oleh saudara Nurhadi akan kami periksa. Sehingga membuat jelas dan terang konstruksi hukum yang sedang dibangun oleh tim penyidik,” tegasnya.

Alumnus Akpol 1992 ini menambahkan, pihaknya terbuka apabila ada rekan wartawan yang mempunyai informasi terkait kejadian ini.

Bisa juga disampaikan atau langsung ke Krimum (Kriminal umum). “Sampaikan saja atau bisa menemui langsung Krimum supaya terbangun konstruksi yang sedang kami bangun. Sehingga bisa lebih jelas dan membuat terang terkait kejadian tersebut,” pungkasnya. [bed]

Bupati Maryoto Minta TKI Tulungagung Tak Mudik

Sambungan hal 1 Anggota Tahunan (RAT) Koperasi Hidup Pemkab Tulungagung, Selasa (30/3).

Menurut dia, larangan mudik ini berlaku secara nasional. Tidak hanya TKI atau pekerja migran saja, tetapi juga bagi seluruh warga Indonesia. “Kalau memang di sana (luar negeri) sudah sehat, kemudian yang di sini juga sehat, tapi itu di jalannya yang tidak aman. Makanya jangan mudik dulu,” sambungnya.

Selanjutnya Bupati Maryoto Birowo mengatakan akan mengikuti segala kebijakan yang telah dilakukan oleh pemerintah pusat. Termasuk soal larangan mudik.

“Pemerintah tentu berpikir yang terbaik buat rakyatnya. Lebih mementingkan perlindungan dan proteksi serta pelayanan pada warganya,” paparnya.

Mantan Wakil Bupati Tulungagung ini menjelaskan, dalam mudik sudah dipastikan akan menimbulkan kerumunan. Padahal kerumunan tersebut sangat berpotensi terjadi penyebaran virus Covid-19.

“Selain karena faktor vaksinasi Covid-19 yang belum tuntas, yang jelas pemerintah melarang mudik karena untuk menghindari faktor kerumun­ an itu,” tuturnya.

Ia pun menyebut sudah memerintahkan camat se-Tulungagung untuk melakukan sosialisasi terkait kebijakan larangan mudik tersebut. “Saat rapat staf, sudah saya perintahkan pada camat untuk disampaikan (sosilaisasi) pada para kepala desa dan warganya,” ucapnya.

Sedang bagi ASN lingkup Pemkab Tulung­ agung, Bupati Maryoto Birowo, juga mengingatkan bahwa mereka merupakan warga yang ditokohkan. Diharapkan para abdi negara itu dapat menjadi contoh dengan tidak mudik saat lebaran.“Mereka (ASN) pun tentu akan berpikir dua kali jika ingin mudik lebaran,” katanya.

Meski Bupati Maryoto Birowo tidak menyebut sanksi bagi ASN yang melanggar larangan mudik, namun Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB), Tjahjo Kumolo, sudah mengatakan akan ada sanksi disiplin bagi ASN dan keluarganya yang nekat mudik. Pemberian sanksi diberikan oleh pejabat pembina kepegawaian baik itu di kementerian, lembaga atau pemerintah daerah. [wed]

l

Hentikan Kekerasan pada Jurnalis l

Sambungan hal 1

kepada aparat penegak hukum agar oknum atau orang bahkan mungkin institusi yang melakukan tindakan demikian itu untuk segera proses tuntas sesuai dengan aturan perundang-undangan yang ada,” kata politikus asal PDI Perjuangan ini.

Penegakan hukum ini, kata Kusnadi sangat diperlukan agar nantinya tidak menjadi preseden buruk karena para jurnalis tidak bisa mengekspresikan apa yang menjadi temuan mereka dan menjadi tidak baik bagi kemerdekaan berserikat dan berkumpul serta mengemukakan pendapat yang sudah diatur dalam UUD 1945.

“Bahkan bagi kebebasan pers juga menjadi tidak baik karena adanya tindakan kekerasan terhadap jurnalis saat melaksanakan tugas jurnalistik,” dalih ketua DPD PDI Perjuangan Jatim.

Kekerasan jurnalis di Surabaya ini mendapat kecaman dari berbagai pihak. Mulai dari AJI (Aliansi Jurnalis Independen), PWI (Persatuan Wartawan Indonesia) dan beberapa tokoh lainnya. Bahkan sejumlah wartawan dari berbagai daerah di Jawa Timur dan Indonesia menggelar aksi protes, dengan menggelar demonstrasi dan teaterikal mengecam kekerasan tersebut. [geh]

Oleh sebab itu kata Khofifah agar saat momen lebaran nanti masyarakat tetap mematuhi aturan protokol kesehatan yang berlaku. “Setiap ada libur panjang selalu kemudian rata-rata 14 hari berikutnya ada kenaikan kasus konfirmasi positif,” ujarnya saat menghadiri acara di Kantor UPT Pelatihan Dinas Koperasi dan UMKM, Kota Malang pada Selasa (30/3) kemarin.

Karena itu, ujar Khofifah adanya kebijakan larangan mudik dari Menteri Koordinator (Menko) Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) RI oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim sendiri sangat menyepakati akan hal itu. “Oleh karena itu format pelarangan mudik yang sudah diumumkan oleh Menko PMK kami setuju,” katanya.

Ia mengatakan kondisi penyebaran Covid-19 di Provinsi Jatim saat ini sudah melandai, artinya ujar Khofifah terjadi penurunan angka tamba-

han kasus baru. “Oleh karena itu dijaga sedikit lagi, vaksinasi juga sudah jalan. Pelandai­an diikhtiarkan oleh kita semua dengan kedisiplinan menjaga protokol kesehatan,” ujarnya.

Salah satu upaya untuk menjaga agar tidak terjadi lonjakan kasus Covid-19 di Provinsi Jatim ujar Khofifah yaitu dengan tidak melakukan mudik lebaran 2021. “Ikhtiarkan bersama maka untuk tidak mudik di Idul Fitri 1442 Hijriyah ini akan berseiring dengan upaya menghentikan penyebaran Covid-19,” katanya.

Sementara itu Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Malang, dr Husnul Mu’arif mengatakan bahwa menjaga protokol kesehatan untuk tidak mudik lebaran merupakan bagian dari pencegahan penyebaran Covid19. “Saat ini ada larangan terkait mudik lebar­ an. Sebaiknya memang mematuhi protokol kesehatan,” ujarnya. [htn,mut]

Berkontribusi 56,94 Persen, UMKM Backbone PDRB Jatim l

Sambungan hal 1

sebesar 56,94 persen. Ditambah lagi saat ini koperasi aktif di Jawa Timur jumlahnya mencapai 22.450 dengan jumlah anggota dan pengelola 3,987 juta orang. Jumlah pelaku UMKM sebanyak 9,78 juta orang.

“Latkop KUKM di Malang ini lokasinya sangat strategis, karena koperasi-koperasi terbaik dan terpilih sebagian besar berada di Malang Raya. Terlebih, support dari perguruan tinggi di Malang Raya juga luar biasa, baik dalam hal pelatihan maupun programprogram lainnya,” tukas mantan Mensos RI ini.

Khofifah menjelaskan, salah satu penyiapan yang bisa dilakukan lewat Latkop KUKM ini yakni dengan membangun penguatan digitalisasi IT dalam pelatihannya. Sehingga para pelaku Koperasi dan UMKM siap melakukan perdagangan secara online. Baik, dari sisi pemasaran hingga di teknis fotografi sebelum produk itu dipasarkan.

“Sesuai yang disampaikan Jack Ma, tahun 2030 UMKM akan menguasai 80% perdagangan ekonomi dunia. Sebanyak 99% UMKM akan melakukan perdagangan secara online. Sementara 85% melakukan melalui e-commerce. Artinya ekosistem ini harus berseiring dengan adanya Latkop ini,” urai orang nomor satu di Pemprov Jatim ini.

Langkah lainnya yang bisa dilakukan, Lanjut Khofifah, Latkop KUKM Jatim bersinergi dengan Kota Malang yang memiliki start up tertinggi di Jatim untuk menyiapkan e-commerce.

Tentunya perlu diperkuat dengan pembelajaran secara online.

“Semuanya harus disiapkan kemudian pembelajaran secara online harus dikuatkan. Bahkan sampai teknis fotografi sebelum mengunggah produk ke media online atau sosial,” tandas Khofifah.

Khofifah menambahkan, Latkop KUKM Jatim juga bisa memanfaatkan podcast maupun aplikasi lainnya untuk memberikan pencerahan bagi para pelaku koperasi dan UMKM yang ingin saling berinteraksi secara real time.

“Ada beberapa aplikasi yang memang diharapkan bisa terupdate memberikan supply dari berbagai informasi yang diharapkan pelaku UMKM di Jatim. Karena ketika semua sudah online maka sifatnya adalah borderless,” ungkapnya.

Pada kesempatan yang sama, Khofifah menyampaikan berbagai ikhtiar terus dilakukan untuk memperkuat koperasi dan UMKM di Jatim.

Misalnya, melakukan virtual business meeting dengan diaspora di berbagai negara sejak Bulan Juni 2020.

Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jatim Mas Purnomo Hadi mengatakan, peresmian ini diselenggarakan se-

Sambungan hal 1 cairkan tahun 2021 ini. Mereka telah terseleksi dan terverifikasi dari total 10 ribu lebih yang mengajukan bantuan hibah.

Ada pun jumlah tersebut meliputi perbaikan dan pendirian sarana peribadatan sebanyak 657 bangun­ an, atau setara dengan Rp. 157,3 Miliar, lembaga pendidikan sebanyak 2.988 bangunan dari jenjang SD hingga SMA dan Pondok Pesantren setara Rp. 770,8 Miliar Lalu kelompok masyarakat dan lembaga/ organisasi masyarakat sebanyak 993 organisasi atau setara Rp. 329,5 Miliar. “Jangan ada pemotongan.

Karena selain itu melanggar ketentuan juga pasti mengurangi kuantitas dan kualitas. Saya pesan jaga amanah ini,” tekan Khofifah.

Ia menyebutkan jika sampai ada oknum yang terindikasi melakukan pemotongan dana hibah, ia meminta agar segera dilaporkan dengan detail dan jelas. Ia berjanji akan melindungi privasi pelapor agar pemotongan dana hibah tidak terjadi lagi. “Saya akan jaga privasi jenengan. Silahkan laporkan detail.

Jangan buat surat kaleng,” tegasnya. Dengan begitu pengawasan akan lebih maksimal.

Lebih lanjut Khofifah menyampaikan, sosialisasi bantuan hibah ini dilakukan untuk meningkatkan pemahaman terhadap peraturan perundang-undangan terkait dengan persyaratan calon penerima hibah. Termasuk proses pencairan dan penyusunan laporan pertanggung jawabannya.

“Tujuannya ialah dalam rangka tertib penyaluran, pemanfaatan dan pertanggungjawaban atas dana bantuan hibah dari Pemprov Jatim tahun 2021,” kata Khofifah.

Peserta dijelaskan terkait prosedur dan persyaratan pendirian sarana peribadatan dan ijin operasional lembaga pendidikan keagamaan.Selain itu juga ada penyusunan rencana anggaran biaya, penyusunan laporan pertanggung jawaban, serta pengarahan kewajiban perpajakan atas penggunaan dana hibah dan aspek hukum pemberian hibah kepada penerima hibah.

Peserta sosialisasi bantuan hibah Pemprov Jatim tahun 2021 tahap kedua tersebut diikuti 250 orang dari Kabupaten dan Kota se Jatim.

Mereka terdiri dari pimpinan Pondok Pesantren, Ketua Lembaga Pendidikan Keagamaan maupun Pendidikan Umum, Ketua Organisasi Kepemudaan, Ketua Kelompok Masyarakat dan Organisasi Sosial Lainnya.

Adapun narasumber yang menyampaikan berasal dari Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jatim, Dinas Permukiman Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jatim, Inspektorat Provinsi Jatim, Direktorat Jenderal Pajak Jatim, Kejaksaan Tinggi Jatim dan Bank Jatim Cabang Kota Malang. [tam] l

cara seremonial sebagai rasa syukur telah selesainya pembangunan aset pengganti milik Pemprov Jatim oleh PT. Jasa Marga, sehingga bisa dipergunakan untuk melayani masyarakat.

“Dengan diresmikannya gedung ini diharapkan bisa memberikan pelayanan masyarakat gerakan koperasi dan pelaku UMKM di Jawa Timur dengan lebih baik,” jelasnya.

Lebih lanjut disampaikannya, dari total lahan 2,5 hektar, hanya memanfaatkan lahan 1,5 hektar.

Karena yang 1 hektar rencananya akan digunakan untuk pembangun­ an Asrama Mahasiswa Nusantara (AMN) yang diinisiasi oleh Badan Intelijen Negara (BIN).

Untuk pengembangannya, ia menambahkan, Dinas Koperasi dan UKM Jatim telah mengajukan surat permohonan kepada Sekretariat Daerah, Bappeda, dan BPKAD, dilengkapi dengan desain perencanaan pembangunan. Rencana pembangunan asrama beserta fasilitasnya ini membutuhkan anggaran sebesar Rp. 106 miliar.

“Letaknya yang cukup strategis dekat exit tol dan berada di dataran tinggi, diharapkan bisa menarik wisatawan untuk memanfaatkan asrama dengan konsep dan manajemen hotel bintang 3 ini sebagai pilihan akomodasi, apalagi lokasi hotel berbintang terdekat dari area ini sekitar 7 km,” imbuhnya.[mut,tam]

Sambungan hal 1

Kepala Rutan (Karutan) Ponorogo, Arya Galung menjelaskan, terbongkarnya kasus ini bermula dari salah satu Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) yang mendapat kiriman makanan. Warga binaan berinisial FK ini mengaku bahwa makanan yang dibungkus kardus berasal dari kerabatnya yang ada di Surabaya.

“Dia (FK) memanfaatkan kurir ekspedisi. Sehingga kami tidak bertemu langsung dengan pengirimnya,” jelas Arya Galung, Selasa (30/3).

Dengan kewaspadaan, sambung Arya, petugas Rutan memanggil FK. Tujuannya untuk memastikan bahwa paket tersebut benar titipan FK. Setelah dipastikan benar, petugas membuka paket didepan FK dan kurir ekspedisi. Namun dalam isi paket makanan itu tidak diketemukan barang terlarang.

Namun, lanjut Arya, kecurigaan petugas muncul saat FK meminta paksa kardus yang digunakan membungkus paket. Alasannya kardus tersebut akan digunakan untuk alas tidur. Alih-alih menuruti permintaan FK, petugas malah merobek kardus bungkus paket tersebut.

“Setelah memeriksa kardus itu, petugas menemukan empat paket serbuk kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu. Narkotika itu diselipkan di dalam kulit kardus,” tegasnya.

Dari temuan itu, pihak Rutan berkoordinasi dengan Satuan Reserse Narkoba (Satreskoba) Polres

Hartono/Bhirawa

Gubernur Ingatkan Jangan Ada Potongan

Gagalkan Penyelundupan Narkoba dalam Rutan l

Toha Mashuri

Anggaran Mobdin Dialihkan ke Mobil Ambulans l

Ist

Petugas Rutan Ponorogo menginterogasi FK dan mengamankan barang bukti empat paket sabu.

Ponorogo. Selanjutnya barang bukti diserahkan ke anggota Satreskoba guna penyidikan dan proses hukum lebih lanjut.

Terkait upaya tersebut, Arya mengapresiasi kinerja petugas jajarannya. Karena dalam waktu lima

bulan terakhir, jajarannya sudah tiga kali menggagalkan masuknya narkotika ke dalam rutan. “Apresiasi setinggi-tingginya kepada petugas kami atas ketelitiannya.

Terutama dalam upaya memberantas narkoba,” pungkasnya. [bed]

Sambungan hal 1

terserap dialihkan untuk pelayanan kesehatan. Yakni, pembelian mobil ambulans. “Kendaraan yang lama masih bagus. Sehingga tak perlu belanja mobil dinas baru. Saya ingin anggaran itu dipakai untuk membeli mobil ambulans,” ujar Gus Ipul, Selasa (30/3).

Pemkot Pasuruan semula mengalokasikan anggaran untuk belanja mobil dinas baru untuk Wali Kota.

Anggarannya mencapai Rp 850 juta. Rencananya, mobil dinas yang akan dibeli saat itu berjenis sedan, yaitu Toyota Camry Hybrid tahun 2020.

Pembelian mobil ambulans dinilai oleh Gus Ipul, lebih tepat. Pasalnya lebih dibutuhkan sebagai penunjang pelayanan kesehatan masyarakat.

Misalnya pelayanan public seevice center. Yang nantinya masyarakat dalam mendapatkan pelayanan kesehatan yang lebih bersifat darurat. “Paling tidak bulan April nanti bisa sudah diproses. Ambulans yang besar dan lengkap,” kata Gus Ipul. [hil]

Sediakan Bilik Tips danTrik, Libatkan Jojo dan Zoro Edukasi Pentingnya Vaksinasi l

Sambungan hal 1

nya UM Surabaya mampu memberikan informasi bagi masyarakat bahwa program vaksin yang diberikan itu aman dan halal,” papar Sukadiono yang juga seorang dokter tersebut.

Program vaksinasi di lingkungan UM Surabaya ini diakui Sukadiono sebagai langkah persiapan dalam melaksanalan perkualihan tatap muka.

Kendati belum bisa terlaksana secara pasti, namun pihaknya trlah me­ nyiapkan perkualiahan dengan model blended learning.

“Kalau seluruh dosen sudah divaksin semua kita siap melakukan (perkualiahan tatap muka). Tapi kita lihat mahasiswanya (karena tidak semuanya telah divaksin) karena 70 persen dari populasi masih diprediksi selesai (divaksinasi) bulan Maret 2022. Jadi kita lakukan blanded learning, 50 :50 dengan perkualiahan tatap muka. Karena semua dosen dan karyawan sudah vaksinasi,” jelasnya.

Pembelajaran blanded learning sen­ diri rencananya akan dilaksanakan pada September mendatang. Pada proses vaksinasi tersebut, UM Surabaya juga

menggandeng maskot Persebaya Surabaya, Jojo dan Zoro untuk menggalakkan jargon Wani Vaksin. Dikatakan Perwakilan Muhammadiyah COVID-19 Command Centre (MCCC) UMSurabaya, Dede Nasrullah, program edukatif ini dilaksanakan secara menarik agar tidak menimbulkan kecemasan bagi penerima vaksin.

Sehingga pelibatan Jojo dan Zoro menjadi sangat penting, sebagai maskot klub kebanggaan Kota Surabaya. “kita berharap agar pengaruh positif dan edukatif dapat dilakukan dalam pelaksanaan vaksin massal kali ini,”

tambahnya.

Sementara itu, salah satu penerima vaksinasi Faiz Azmi mengakui sempat takut dn khawatir terhadap efek samping vaksin Covid-19. Karenanya, sebelum dilakukan vaksinasi, ia mengikuti bilik khusus Tips dan Trik untuk mengatasi kekhawatirannta.

“Karena ini pertama kali bagi saya, jadi takut akan efek sampingnya. Jadi saya ikut ke bilik untuk ingin tahu efek samping setelah di vaksin. Jadi biar ndak bingung lagi. tapi setelah divaksin merasa gak seberapa takut,” imbuh dia. [*]

Rabu Legi, 31 Maret 2021

Bhirawa

Halaman 12

Penyumbang Produksi Beras Tertinggi, DPRD Jatim Apresiasi Gubernur Khofifah DPRD Jatim, Bhirawa Produksi beras di Jawa Timur menempati posisi pertama di Indonesia. Hal ini menunjukkan keberhasilan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim dalam memberikan perhatian penuh pada petani.

Wakil Ketua DPRD Jatim Sahat Tua Simanjuntak pun memberikan apresiasi penuh pada Gubernur perempuan pertama di Jatim ini.

"Bagi kami, hal tersebut sebagai salah satu prestasi yang ditorehkan oleh Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa dalam memimpin Jatim," katanya saat ditemui di Gedung DPRD Jatim.

Untuk mendorong Jatim sebagai provinsi nomor satu di Indonesia dalam produksi be-

ras, Politisi asal Partai Golkar ini mengatakan Gubernur Khofifah turun langsung ke lapangan untuk memantau bagaimana proses menanam padi hingga panen terjadi.

"Dalam setiap turun ke daerah Bu Gubernur selalu menemui petani bahkan melihat proses menanam padi. Hingga ada waktu melihat produksinya. Setiap keluhan petani segera ditindaklanjuti. Berkat perhatian penuh Bu Gubernur Jatim produksi padi dan beras nomor satu se Indonesia," jelasnya.

Dibeberkan oleh Sahat Tua Simanjuntak, selama ini gubernur telah mengeluarkan beberapa kebijakan agar petani tetap berproduksi dalam mencukupi kebutuhan petani sendiri dan juga menyangga ketahanan pangan di Jawa Timur.

"Agar produksi tetap bertahan dilakukan ber-

bagai upaya diantaranya dengan mengoptimalkan seluruh lahan pertanian Jawa Timur, memberikan bantuan sarana dan prasarana pertanian, serta memanfaatkan teknologi baik benih maupun mekanisasi," terangnya.

Dikatakan oleh Sahat, stok yang tersedia di Jatim saat ini diperkirakan bisa mencukupi kebutuhan konsumsi masyarakat tiga sampai dengan empat bulan kedepan. Namun, kecukupan pangan tersebut akan terus dipenuhi dengan melakukan gerakan percepatan tanam padi setelah panen raya bulan Maret dan April untuk pemenuhan pangan sepanjang tahun 2021.

Sekedar diketahui, berdasarkan data BPS yang dirilis pada Maret 2021, tercatat produksi padi di Jawa Timur tahun 2020 sebanyak 9.944.538 ton Gabah Kering Giling (GKG) naik

Komisi C Desak Gubernur Khofifah Percepat Sertifikasi Aset DPRD Jatim, Bhirawa Target seluruh aset milik Pemprov Jatim tersertifikasi dalam kurun waktu tiga tahun dinilai cukup lama. Mengingat asetaset masih ditemukan banyak yang terbengkalai dan menyusut setiap tahunnya.

Hal ini disampaikan Anggota Komisi C DPRD Jatim, Lilik Hendarwati saat ditemui di ruang kerjanya, Selasa (30/3). Menurutnya, target tiga tahun untuk sertifikasi aset cukup lama. Mengingat masa jabatan Gubernur Jatim sudah selesai di tahun 2023 mendatang.

"Tiga tahun bukan waktu yang sedikit. Artinya, kalaupun menghilang lagi i t u

masih mungkin. Kami tidak curiga, tapi kenyataannya seperti itu setiap kali Komisi C kunjungan," katanya. Hal itu diungkapkan Lilik lantaran setiap kali berkeliling di aset-aset milik Pemprov Jatim selalu diketemukan hilang dan tidak jelas keperuntukkannya.

Seperti di Cabang Dinas Pendidikan Mojokerto, lanjut Politisi PKS ini masih terbengkalai. Kalaupun ada yang terpakai perlu dipertanyakan sisanya kemana keberadaannya. "Di Mojokerto itu yang dipakai oleh Cabang Dinas Pendidikan Mojokerto ada sekitar 6.000 m2 dan sekarang dipakai hanya sekitar 900 m2. Sisanya kemana, ini kan gak jelas. Di Banyuwangi dan Kediri juga demikian," ungkapnya.

Oleh karenanya, Lilik mendesak Pemprov Jatim dalam hal ini

Anggota Komisi C DPRD Jatim, Lilik Hendarwati

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) sesegera mungkin untuk melakukan sertifikasi aset. "Kalau bisa sesegera mungkin untuk melakukan sertifikasi aset," pinta Lilik dari Fraksi Keadilan Bintang Nurani DPRD Jatim ini.

"Secara jumlah (aset,red) banyak yang berkurang dari sebelumnya. Makanya kenapa Komisi C ini meminta aset-aset segera tersertifikasi," tambahnya.

Sebelumnya, Gubernur Khofifah menargetkan seluruh aset Pemprov Jatim akan bisa tersertifikasi dalam kurun waktu tiga tahun.

Pihaknya terus melakukan penyisiran terkait aset milik Pemprov Jatim.

"Bersama Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah kami sisir semua lini aset pemerintah, termasuk dalam kurun waktu penyelesaian sertifikasi," katanya.

Dia menjelaskan, jajarannya terus berkoordinasi secara masif mengenai aset yang selama ini masih belum diserahkan kepada daerah. Saat ini, juga sudah teridentifikasi secara detail beberapa aset milik Pemprov Jatim.

Beberapa di antaranya dalam penguasaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), anak perusahaan BUMD, dan pihak ketiga. Identifikasi juga sudah terkategori hijau, merah dan kuning dan terdata secara utuh.

"Penyisiran ini berlapis. Dengan penyisiran akan terdata seluruh aset milik Pemprov Jatim dan BUMD serta anak perusahaan BUMD secara bisa lebih sistemik dan terkoneksi dengan baik," katanya.

Tahun ini, Pemprov Jatim juga mendapatkan aset dari Kemenkes RI dan telah disertifikasi, yaitu RS Dr. Soetomo dan RSJ Menur. Sedangkan satu aset lain di Jemundo, Sidoarjo masih proses finalisasi. [geh*]

Wakil Ketua DPRD Jatim Sahat Tua Simanjuntak

363.6000 ton atau 3,97 persen. Dengan capaian ini maka Provinsi Jatim menjadi penyumbang 18,2 persen produksi padi nasional sekaligus tertinggi di Indonesia.

Sebelumnya, Pemprov Jatim berhasil meningkatkan Indikator Kinerja Utama (IKU) di bidang pertanian, sepanjang tahun 2020. Dimana Jatim peringkat pertama produksi padi secara nasional.

Hal itu diungkapkan Gubernur Khofifah , pada Rapat Paripurna Nota Penjelasan Gubernur terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Akhir Tahun 2020 di DPRD Jatim, Senin (29/3/2021).

Dalam LKPJ tahun 2019, DPRD Jatim menyoroti capaian pertanian Jatim khususnya padi. Mengingat lahan pertanian sawah di Ja-

tim lebih luas, namun saat itu besaran panen kalah dengan Jawa Tengah, yang menduduki peringkat pertama. "Bener bener itu menjadi catatan saya, Kepala Dinas Pertanian dan koordinasi kami dengan daerah daerah, yang menjadi Lumbung Pangan," katanya.

Selain diskusi dan koordinasi, Khofifah mengaku langsung turun kelapangan, untuk memantau bagaimana proses menanam padi hingga panen terjadi. Gubernur perempuan pertama ini bersyukur, produksi padi tahun 2020 di Jatim terbanyak.

"Dan Alhamdulillah, tahun 2020 kemaren, yang dirilis oleh BPS (Badan Pusat Statistik) Maret 2021 ini, produksi padi kita tertinggi se Indonesia, begitu juga beras kita, tertinggi se Indonesia," ungkapnya. [geh*]

Puncak HPN, PWI Gresik Beri GPA Tokoh Inspiratif Gresik, Bhirawa Puncak acara Hari Pers Nasional sekligus penganugerahan Giri Pancauar Award (GPA) 2021, berlangsung meriah, kemarin (30/1).

Bertempat di ballroom Giriloka Aston Inn Gresik, acara tersebut diikuti langsung oleh para tokoh inspiratif.

Ketua DPRD Gresik, Abdul Qodir

Antara lain, Sri Kurnia Abdi Pradhana pemuda millenial asal Panceng yang mengembangkan aplikasi Gresik Online Shop (GOLS). Susmiati Rahmawati Aziz, perempuan hebat penggerak ekonomi. Dengan usaha kuliner warung Apung Rahmawati.

Kepala Dinas Kesehatan Gresik Saifuddin Ghozali. Dia terpilih berkat kebijakannya dan kinerja selama pandemi Covid-19. Kemudian AKPB Arief Fitrianto yng mampu menjaga kondusifitas dan keamanan masyarakat di wilayah hukum Kota Pudak.

Serta Pangdam V Brawijaya Mayjen TNI Suharyanto, pada saat menjabat sebagai Dandim

0817/Gresik, jenderal bintang dua itu sempat membawa Gresik United bersaing di divisi utama Liga Indonesia. Wakil Bupati Gresik Aminatun Habibah pun mengapresiasi hal tersebut.

Bahwa sosok-sosok hebat tersebut, ikut membawa harum Kota ini. Bahkan, secara langsung juga membantu program-program pemerintah untuk terus maju dan berkembnag.

"Kegiatan yang digelar oleh Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Gresik, menjadi inspirasi bagi masyarakat. Bisa terus berlomba-lomba untuk membuat inovasi, dengan berbagai kegiatan yang memotivasi untuk tetap berkarya dimasa Pandemi ini,"ujarnya.

Sementara Ketua DPRD Gresik Abdul Qodir mengatakan, bahwa acara tersebut luar biasa.

Harus dilanjutkan dan perlu ditambah dengan berbagai kategori, karena para penerima merupakan tokoh inovatif yang aktif. Dari berbagai lini sosial dan masyarakat, baik praktisi, akademisi, birokrat hingga aktifis.

"Penghargaan tersebut, mungkin tidak sebanding dengan kontribusi yang sudah dilakukan. Dengan reward tersebut dapat memotivasi, menginspirasi masyarakat dalam berlomba-lomba menuju kebaikan. Bahkan, bisa harapan tiap tahun ikut dalam kompetisi tersebut."ungkap polisi PKB. [kim.adv]