Binder3des2015

Harian Bhirawa Ditunjuk kembali sebagai sarana pengumuman iklan tender/lelang pemerintah di seluruh Jawa Timur berdasarkan SK Gubernur No.188/343/ KPTS/013/2011

Bukan hanya dinas terkait saja sebagai leading sector dalam mengembangkan wisata pantai, namun juga pihak Perhutani, aparat keamanan negara, kalangan akademisi, serta masyarakat pemerhati bahari,”

HARIAN IKLAN/ LANGGANAN

031-5615454

Baca Hal 8

Harga Langganan Rp 55.000/bulan Eceran Rp 3.000

Pj Bupati Malang Ir Hadi Prasetyo ME

Kamis Legi, 3 DESEMBER 2015

http://www.harianbhirawa.co.id

3 DESEMBER 2015

AGENDA HARI INI

 Gubernur H Soekarwo

07.30 Upacara Hari Bhakti PU di Balai Besar Jalan Nasional 13.00 Penghargaan SAKIP di Gedung Negara Grahadi

 Wagub H Saifullah Yusuf

Kunjungan Kerja ke Amerika Serikat

 Sekdaprov H Akhmad Sukardi

09.00 Penutupan Diklat PIM II di Kantor Badiklat Jatim 13.00 Menghadiri Penghargaan SAKIP di Gedung

Ket : Jadwal bisa berubah sewaktu-waktu

Dewan Tengarai Keterlibatan Orang Dalam pada Bocornya Soal UN DPRD Jatim, Bhirawa Masih maraknya kebocoran soal dalam Ujian Nasional (UN) ditengarai dilakukan oleh orang dalam. Pasalnya hampir semua siswa di sekolah tersebut nilainya sangat bagus. Jika hal ini tidak segera mendapat perhatian dari instansi terkait maka dipastikan kualitas pendidikan siswa di Jatim akan merosot drastis.

Anggota Komisi E DPRD Jatim Agatha Retnosari dalam pertemuan dengan siswa SMAK Stella Maris Surabaya mengatakan indikasi orang dalam membocorkan soal UN terbukti sangat kuat. Mengingat dari awal percetakan hingga pendistribusian soal sampai ke sekolah-sekolah sudah dijaga ketat oleh pihak kepolisian. Tetapi nyatanya kebocoran soal tidak dapat dihindari. Diindikasikan orang dalam terlibat dengan harapan bisa mengatrol nilai para siswa selain meningkatkan akreditasi sekolah di

 ke halaman 11

Mantan Sekdakab Dilantik Jadi Wakil Bupati Lumajang Pemprov, Bhirawa Gubernur Jatim Dr H Soekarwo secara resmi melantik dr Buntaran Suprianto MKes menjadi Wakil Bupati Lumajang sisa masa jabatan 2013-2018. Pelantikan yang dihadiri Muspika Lumajang itu dilaksanakan di Ruang Binaloka Adhikara Kantor Gubernur Jatim, Rabu (2/12).

Seperti yang diketahui, setelah jabatan Bupati Lumajang kosong karena Sjahrazad Masdar meninggal dunia, jabatannya digantikan wakilnya As’ad Malik. Hal itu menyebabkan jabatan wakil bupati kosong dan harus diisi pejabat baru. Setelah melalui proses panjang, akhirnya diputuskan mantan Sekdakab Lumajang, Buntaran Suprianto dipilih menjadi Wakil Bupati Lumajang. Pelantikan tersebut bedasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tertanggal 3 November 2015 Nomor 132.35-5879 tahun 2015.

Dalam sambutannya, Gubernur Soekarwo mengatakan, tugas dari wakil bupati adalah membantu tugas bupati. Bupati dan Wakil Bupati Lumajang harus saling mengisi. Keberadaan wakil

 ke halaman 11

Gubernur Jatim Dr H Soekarwo memberikan ucapan selamat kepada dr Buntaran Suprianto MKes usai dilantik menjadi Wabup Lumajang sisa masa jabatan 2013-2018 di Kantor Gubernur Jatim, Rabu (2/12).

Gubernur Ajukan Dispensasi Denda ke Kemen PU Arsitek dunia Paul Tange (kanan) bersama Dirut PT Waskita Realty Ir Didit Oemar Prihadi MM (tengah) dan Managing Director KSO Waskita Darmo Permai Kevin Sanjoto saat menunjukkan maket pembangunan mega proyek 88Avenue, Rabu (2/12).

Kolaborasi PT Waskita KaryaPT Darmo Permai Garap Segi 8 Surabaya, Bhirawa BUMN PT Waskita Karya terus melakukan ekspansi. Tak lagi fokus bergerak dalam bidang konstruksi, melalui anak perusahaannya PT Waskita Karya Realty (Waskita Realty) juga mengincar pembangunan properti di Surabaya.

Bermodal investasi total Rp 3,6 triliun, Waskita Realty berkolaborasi dengan PT Darmo Permai menggarap lokasi segi 8 yang berada di kawasan Darmo Permai Surabaya Barat untuk membangun proyek prestisius 88Avenue.

Dirut PT Waskita Realty Ir Didit Oemar Prihadi MM mengatakan Surabaya dibidik untuk proyek tersebut karena sebagai kota terbesar kedua di Indonesia setelah Jakarta, Surabaya mencari tujuan investasi kelas dunia. Dia yakin kebutuhan akan

Akibat Proyek Molor setelah Pasir Langka

Pemprov, Bhirawa Gubernur Jatim Dr H Soekarwo akan mengirim surat resmi ke Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen PU dan RB) terkait pengajuan permintaan dispensasi denda bagi sejumlah proyek yang tidak bisa selesai tepat waktu.

Molornya proyek itu disebabkan langkanya pasir KW 1 pasca munculnya kasus pembunuhan aktivis lingkungan Salim Kancil di Lumajang.

“Secara lisan sudah setuju, tapi harus dikirim surat resminya. Setelah munculnya kasus Lumajang,

pemenuhan pasir dengan kualitas terbaik hanya bisa terpenuhi 30 persen saja. Padahal pemban-

gunan infrastruktur itu hanya bisa dibangun dengan pasir dari Lumajang yang memang kualitasnya terbaik dibanding dari daerah lain,” kata Gubernur Soekarwo ditemui di Kantor Gubernur Jatim, Rabu (2/12).

Menurut dia, kebijakan dispensasi bagi proyek yang molor ini harus dikeluarkan, sebab jika tidak akan ada banyak kontrak-

 ke halaman 11 Pengelolaan sampah Benowo menyisakan masalah. LPAI menduga proyek pengelolaan sampah di TPA Benowo antara Pemkot Surabaya dengan PT Sumber Organik telah merugikan negara karena aturan pembayaran tipping fee yang digelontorkan dari APBD Surabaya sejak 2012 sama sekali belum diatur dalam Perda.

 ke halaman 11

Gagas Bikin Kampung KB BADAN Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan (BKBPP) Kota Moj o k erto

menggagas untuk meluncurkan program Kampung Keluarga Berencana (KB).

Kepala BKBPP Kota Mojokerto Gaguk Triprastyo mengatakan Kampung KB rencananya dibesut di lingkungan RW I Lingkungan Randegan, Kelurahan Kedundung, Kecamatan Magersari “Kami akan meluncurkan program Kampung KB tahun depan.

Project pilot program ini di RW1 Lingkungan Randegan,” kata Gaguk, R a b u (2/12) k e marin.

Dip-

Gaguk Prasetyo

 ke halaman 11

Sentil..  Surat Suara Siap Didistribusikan, Dewan Pastikan Pengawasan  Diawasi saja masih bisa lolos  Perempuan Miliki Peran Penting dalam Pembangunan Jatim  Makanya jangan anggap remeh perempuan  Disnaker Kurangi Pengangguran di Surabaya dengan Bursa Kerja Terbuka  Jangan hanya sekadar seremoni, tapi faktanya tak ada lowongan kerja

Bantuan Komputer UNBK Belum Merata Surabaya, Bhirawa Dinas Pendidikan (Dindik) Surabaya harus cepat-cepat merampungkan pekerjaannya sebelum tutup akhir tahun anggaran 2015. Selain pengadaan buku Kurikulum 2013 semester dua belum terpenuhi, Dindik Surabaya juga dipacu untuk pengadaan komputer untuk SMP. Sesuai PAPBD 2015, pengadaan komputer untuk pendidikan dasar sebanyak 2.000 unit.

Jumlah tersebut ditujukan untuk SMP negeri maupun swasta yang akan melaksanakan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK)

 ke halaman 11

Soal Ketua Pansel Sekda, Pemkab Madiun Menunggu Kepastian Hukum Kabupaten Madiun, Bhirawa Ketua Panitia Seleksi (Pansel) untuk calon Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Madiun yang masih dipegang oleh Sekda lama, Soekardi yang sudah purna tugas per 30 November kemarin, menjadi polemik di Kabupaten Madiun.

Mereka mempertanyakan apakah pejabat

Kasus Sampah Benowo, KPK Akan Selidiki Pemkot Surabaya Risma Ajak Masyarakat Tak Terpancing

Surabaya, Bhirawa Ketua DPD Lembaga Pengawas Anggaran Indonesia (LPAI) Ismet Rama mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

untuk turun langsung ke Kota Surabaya. Pihaknya melaporkan Pemkot Surabaya terkait pelaksanaan proyek investasi pengelolaan sampah di Tempat Pembuan-

gan Akhir (TPA) Benowo semasa dipimpin Tri Rismaharini dan Wakilnya Whisnu Sakti Buana

 ke halaman 11

Muhtarom

 ke halaman 11

Festival Makanan dari Sumber Daya Lokal Kabupaten Sidoarjo

PKK Kecamatan Sedati Membuat Tepung Roti dari Tumbuhan Tanjang Sejumlah inovasi berhasil dilakukan oleh anggota Tim Penggerak PKK dari 18 kecamatan di Kab Sidoarjo yang ikut dalam gelar Festival Makanan dari Sumber Daya Lokal yang digagas oleh Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Sidoarjo.

Alikus, Kabupaten Sidoarjo Salah satu kecamatan yang mampu menghadirkan inovasi menarik dalam gelaran Festival Makanan dan Sumber Daya Lokal adalah dari Kecamatan Sedati. Kecamatan paling ujung timur di Kabupaten Sidoarjo itu mampu mengembangkan tumbuhan Tanjang sejenis bakau, yang bisa dibuat menjadi bahan tepung untuk bahan roti.

Menurut Camat Sedati Hadi Mulyanto, tumbuhan tersebut selama ini oleh masyarakat masih dibiarkan tumbuh secara liar. Tapi setelah tahu manfaatnya yang besar, kini tanaman yang hanya bisa tumbuh

di sekitar tambak ini mulai banyak dibudidayakan. ‘’Karena manfaatnya itu, kini banyak dibudidayakan warga. Padahal selama ini banyak tumbuh liar di kawasan pertambakan di wilayah Kecamatan Sedati,’’ kata Hadi Mulyanto di sela Festival Makanan dari Sumber Daya Lokal, Rabu (2/12).

Sejumlah camat lainnya, mengaku akan mengembangkan produk bahan pangan yang khas dari daerahnya. Seperti dari Kecamatan Tarik akan mengembangkan produk ikan lele untuk bisa dibuat menjadi

 ke halaman 11

alikus/bhirawa

Ketua TP PKK Sidoarjo Ny Anna Jonathan Judianto saat menilai produk olahan makanan dari 18 kecamatan yang ikut dalam gelar Festival Makanan dari Sumber Daya Lokal, Rabu (2/12) kemarin.

SURABAYA

2

Kamis Legi 3 DESEMBER 2015

LEGISLATIF - EKSEKUTIF

Surat Suara Siap Didistribusikan, Dewan Pastikan Pengawasan KPU Surabaya, Bhirawa KPU menegaskan siap mendistribusikan surat suara sampai pada tingkat TPS. Terhitung mulai Rabu (2/12) kemarin, secara bertahap surat suara pun sudah mulai didistribusikan ke Panitia Pemilihan di masing-masing kecamatan. Sementara Komisi A DPRD Surabaya menyatakan akan memanggil penyelenggara Pilkada untuk mengetahui kesiapan pelaksanaan hari pemungutan suara.

“Surat suara yang didistribusikan, jumlahnya adalah sebanyak jumlah DPT plus 2,5 persen,” ujar Miftakul Ghufron, komisoner KPU Surabaya.

Pendistribusian surat suara ini akan berlangsung selama tiga hari atau akan berakhir pada 4 Desember 2015 mendatang. Di hari pertama, surat suara akan didistribusikan ke sebelas kecamatan, lalu di hari kedua dan ketiga, masing-masing ke sepuluh kecamatan. Dalam ke-

giatan itu sendiri, KPU Surabaya mendapat dukungan pengawalan aparat kepolisian dari Polrestabes Surabaya dan Polres Tanjung Perak.

“Untuk kecamatan-kecamatan yang masuk wilayahnya Polrestabes Surabaya, pengawalan oleh Polrestabes. Sedangkan untuk kecamatan yang masuk wilayah hukum Polres Tanjung Perak, pengawalan oleh Polres Tanjung Perak,” sambungnya.

Selain dari Polrestabes Su-

rabaya dan Polres Tanjung Perak, petugas Kepolisian Sektor (Polsek) di masing-masing kecamatan juga akan turut mengawasi penyerahan surat suara di lokasi.

“Kapolsek di masing-masing kecamatan akan turun langsung untuk memantau penyerahan.

Selain itu petugas PPK, Panwascam, dan PPL akan ikut mengawasi dan memastikan jumlahnya tepat atau sesuai di masing-masing TPS,” lanjut Ghufron.

Setelah dihitung, surat suara yang akan disebar ke 3.936 TPS ini akan langsung dimasukkan ke dalam kotak suara untuk selanjutnya digembok dan disegel.

Apabila dalam proses penghitungan tersebut dinyatakan ada yang kurang, maka PPK akan membuat berita acara peng-

hitungan dan menyampaikan berapa kekurangannya ke KPU Surabaya.

“Kalau sudah disampaikan jumlah kekurangannya, akan segera kami ganti,” pungkas dia.

Untuk mengetahui kesiapan dan kemantapan pelaksanaan hari pemilihan Pilkada Surabaya 2015 tanggal 9 Desember nanti, Komisi A Bidang Hukum dan Pemerintahan akan memanggil penyelenggara Pilkada, yakni KPU dan Panwaslu.

Ketua Komisi A, Herlina Harsono Njoto, Rabu (2/12) mengatakan, selain kesiapan tahapan penyelenggaraan menjelang pemungutan suara, pihaknya juga akan mengevaluasi penggunaan anggaran yang mencapai Rp. 71 miliar tersebut.

“Selama ini memang ada keluhan berkaitan dengan kinerja

Panwas dan KPU,” ungkapnya.

Herlina menegaskan, keterbatasan masih mewarnai penyelenggaraan pilkada serentak, karena event ini baru pertama kali dilaksanakan..

Namun demikian, evaluasi dan koreksi terhadap kinerja Panwas dan KPU dilakukan agar ada perbaikan di kemudian hari.

“Dengan mengkoreksi dan menghimpun informasi terkait kendala yang dihadapi, diharapkan di kemudian hari ada perbaikan dari KPU dan panwas,” tuturnya Ia mengungkapkan, beberaapa keluhan masyarakat yang muncul berkaitan dengan kinerjan KPU, diantaranya menyangkut sosialisasi, Alat Peraga Kampanye (APK) dan Alat Bahan Kampanye (ABK). Menurutnya, pilkada tahun ini kurang gereget,

berbeda dengan pemilu 2014.

Dampaknya, pihaknya khawatir, angka golput akan tinggi pada saat pelaksanaan pesta demokrasi nanti.

“Tentunya ini tugas berat KPU untuk meningkatkan partisipasi masyarakat,” harap Alumnus Psikologi Untag Surabaya Herlina mengakui, pada penyelenggaraan pilkada tugas KPU berat, di samping mencetak, mereka juga mendistribusikan ABK. Apabila dalam distribusi kurang optimal, pengaruhnya pada keikutsertaan warga pada proses pemilihan.

“Apabila sosialisasi distribusi kurang optimal, akhirnya menambah beban panwas karena ABK (Alat Bahan Kampanye) ditempatkan disembarang tempat bukan di rumah-rumah,” Q gat .geh jelasnya.Q

geh/bhirawa

Paklik Rasiyo foto bersama dengan para sopir angkot, Rabu (2/12)

Terancam Rerouting, Komunitas Angkot Surabaya Pilih Rasiyo

trie diana/bhirawa

Brawijaya Fair 2015

Menyambut Hari Ulang Tahun (HUT) ke-67 Kodam V/Brawijaya dan Hari Juang Kartika (HJK) ke-70 kini berbagai acara digelar diantaranya Brawijaya Fair 2015 yang menampilkan sejumlah 10 kontes dalam satu event, antara lain kontes burung berkicau, kontes gosok poles akik (gospol akik), kontes masak antar perwira dan media,kontes sepeda, kontes kolone senapan, kontes lomba matematika bela negara, kontes slalom mobil, kontes YongMoodo, kontes aerobik, kontes zumba party dan akan masuk dalam rekor Muri.Tampak Pangdam V/Brawijaya Mayjen TNI Sumardi saat meninjau salah satu stan di Brawijaya Fair, Rabu (2/12).

PANGGUNG BIROKRASI

Disnaker Kurangi Pengangguran di Surabaya dengan Bursa Kerja Terbuka Pemkot, Bhirawa Ribuan pencari kerja antusias memadati bursa kerja terbuka (job market fair) yang digelar Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya melalui Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) di Gedung Balai Pemuda, Rabu (2/ 12). Kegiatan tersebut digelar selama dua hari, 2 hingga 3 Desember 2015 dari mulai pukul 09.30 hingga pukul 19.00 WIB. Asisten IV Sekkota Surabaya, Eko Hariyanto yang membuka acara mewakili Pj Wali Kota Surabaya, mengatakan, agenda bursa kerja terbuka ini merupakan komitmen dari Pemkot Surabaya untuk mengurangi jumlah pengangguran di Surabaya.

Agenda ini juga merupakan wahana komunikasi Pemkot dengan warga dan warga dengan perusahaan. “Melalui acara ini, kami bantu menfasilitasi menyalurkan para pencari Q dre kerja kepada perusahaan,” ujarnya.Q

Pengisian Jajaran Direksi BUMD Diserahkan pada Wali Kota Definitif Pemkot, Bhirawa Penjabata Wali kota Surabaya, Nurwiyatno menegaskan tidak akan mengisi kekosongan jajaran direksi pada sejumlah BUMD (badan usaha milik daerah) milik Pemkot Surabaya .

Langkah Nurwiyatno tersebut untuk memberikan peluang bagi Wali Kota terpilih untuk bisa mengambil kebijakan mengangkat dirut BUMD yang baru.

“Dalam aturan, tidak ada larangan seorang Pj Walikota mengangkat direktur utama dan jajarannya di BUMD. Namun saya tidak melakukannya,” tegas Nurwiyatno, kemarin.

Ia menegaskan apa yang dilakukan itu tidak lepas dari persoalan etika. Sebab, S e suai pada UU nomor 1 tahun 2015 yang kemudian direvisi menjadi UU nomor 8 Tahun 2015, Wali Kota/Bupati/Gubernur yang terpilih pada 6

bulan awal kepemimpinannya tidak boleh mengambil kebijakan strategis.

Tentunya sebagai seorang Pj Wali Kota, ia menghormati hal tersebut. “Walikota, Bupati, Gubernur yang terpilih saja 6 bulan awal kepemimpinannya tidak boleh membuat kebijakan.

Tentu tidak etis jika saya membuat langkah kebijakan yang strategis. Jadi biarlah dirut yang mengangkat adalah Wali Kota terpilih. Apalagi masa jabatan dirut cukup panjang yaitu 4 tahun,” jelasnya.

Terkait nasib BUMD tersebut, Nurwiyatno mengatakan tak ada masalah. Sebab, sekarang ini BUMD yang ada masih terus berjalan dengan normal meski jabatan dirutnya disandang seorang Plt (pelaksana tugas) atau Pjs (pejabat sementara).

“Semuanya berjalan sesuai dengan rel-nya. Jadi tak ada

masalah,” cetusnya.

Saat ini ada 4 dirut BUMD yang kosong. Yaitu dirut PD Pasar Surya, Dirut RPH (Rumah Potong Hewan), Dirut PDTS KBS (Perusahaan Daerah Taman Satwa Kebun Binatang Surabaya) dan Dirut BPR Arta Kencana.

Untuk mengisi kekosongan jabatan, saat ini diisi oleh pelaksana tugas dan pejabat sementara (Pjs). Untuk PDAM Surya Sembada sekarang ini kosong dan baru dilakukan rekrutmen dirut yang baru.

Namun demikian Asisten I Pemkot Surabaya, M. Taswin menyatakan proses pemilihan Dirut sejumlah PD tersebut sudah berjalan. Setidaknya sudah ada 16 nama calon dirut dari PDTS KBS, PD RPH Pegirikan, BPR Arta Kencana dan PD Pasar Surya yang tinggal menunggu keputusan Q dre dari Wali Kota.Q

Mahasiswa Serukan Masyarakat Tak Golput di Pilkada Surabaya, Bhirawa Mendekati pelaksanaan Pilkada serentak pada 9 Desember nanti, Puluhan mahasiswa dari Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Surabaya dan Garda Bangsa Jatim melakukan gerakan seruan moral ke-

pada pemuda di Jatim khususnya Di Surabaya untuk tidak Golput saat pelaksanaan pilkada serentak pada 9 Desember mendatang, dalam aksi yang berlangsung di jalanan depan kebun binatang surabaya itu para mahasiswa

juga melakukan aksi teaterikal yang menceritakan adanya jual-beli suara, sekaligus membagikan PIN anti golput ke pengguna jalan.

Ketua Dewan Koordinator Wilayah (DKW) Garda Bangsa Jatim, Kabil Mubarok,

menegaskan Golput atau yang disebut golongan putih adalah sikap yang tidak peduli dengan daerah ataupun kota tempatnya tinggal dan sikap-sikap seperti itu merupakan sikap yang menjadikan negara ini sulit untuk maju, untuk itu para pemuda

dan pemudi di jatim harus meninggalkan golput dan kini saatnya bangkit memiliki rasa tangung jawab terhadap kondisi di sekitarnya, dengan melakukan hal terkecil salah satunya untuk tidak golput dalam pemilihan Q cty umum.Q

Surabaya, Bhirawa Komunitas angkutan kota (angkot) Surabaya memilih memberikan dukungan kepada calon Wali Kota Surabaya nomor urut satu Dr Rasiyo-Lucy Kurniasari. Mereka mengaku kecewa terhadap Pemkot Surabaya yang tidak peduli terhadap nasib angkot yang selama ini dihantui oleh rencana rerouting.

Ketua Kelompok Unit (KKU) Angkot Surabaya Edi Hasibuan menjelaskan masalah krusial yang dihadapi saat ini adalah minimnya pengguna jasa transportasi angkot. Semakin hari, penumpang angkot makin sepi.

“Apalagi saat ini ada peraturan yang mewajibkan angkot berbadan hukum, tambahlah masalah kita, sedangkan perhatian dari Pemkot tidak ada,” ujarnya saat melakukan deklarasi dukungan di Jalan Galatik di depan Jembatan Merah Plaza (JMP), Rabu (2/12) kemarin.

Edi berharap keberadaan angkot sebagai transportasi umum tetap eksis di Kota Surabaya. Isu rerotring atau rute Lyn dibubarkan dan dibentuk rute baru cukup meresahkan pemilik dan sopir angkot. Ada 58 rute angkot yang akan dipangkas menjadi 13 rute saja.

“Lah, kalau dipangkas sedemikian rupa gimana nasib para sopir angkot yang lainnya? selain itu juga tidak ada solusinya, Kita berharap eksis agar keluarga tetap bisa makan” herannya.

Ia mengapresiasi ide mbangun Suroboyo teko pinggiran yang digagas calon Wali Kota Paklik Rasiyo yang diusung Partai Demokrat-PAN ini. Sehingga, masyarakat yang selama ini tidak tersentuh pembangunan mendapat perhatian dari pemerintah.

Dia yakin Paklik, sapaan Rasiyo, bisa mencarikan celah terhadap PP nomor 74 tahun 2014 yang mewajibkan angkot berbadan hukum. Menurutnya, dibalik peraturan itu ada celah yang bisa menjadi angin segar bagi angkot.

“Sepak terjang Paklik Rasiyo tidak perlu diragukan lagi untuk memecahkan masalah ini. beliau sudah pengalaman di birokrasi,” pungkasnya.

Cawali yang berpasangan dengan wakilnya Lucy Kurniasari, Paklik Rasiyo membenarkan masalah krusial angkot saat ini adalah sepinya penumpang. Hal ini karena mayoritas warga Surabaya sudah memiliki kendaraan pribadi.

“Beli motor punya uang Rp 750 ribu sekarang sudah dapat, jadi orang lebih memilih makai kendaraannya sendiri,” ujarnya.

Mantan Sekdaprov Jatim ini berjanji akan melakukan berbagai upaya agar penumpang angkot tidak sepi. Salah satunya adalah membuat pengguna jasa angkot nyaman.

Misalnya angkot difasilitasi dengan AC (Air Conditioner).

Sehingga meskipun ngetem lama, penumpang tetap nyaman berada di dalam angkot.

Selain itu, lanjut Paklik, perlu ada kebijakan yang meminimalisir kendaraan pribadi masuk kota. Warga yang masuk ke Surabaya, baik dari Gresik atau Sidoarjo diarahkan untuk menggunakan kendaraan umum seperti angkot. “Misalnya di depan Cito kita buatkan parkir besar, orang-orang Sidoarjo yang kerja di Surabaya harus parkir disana, masuk kota wajib pakai angkot,” tukasnya.

Sementara itu, Ketua DPD Partai Demokrat Jatim Soekarwo yakin pasangan Dr Rasiyo - Lucy Kurniasari yang diusung partainya akan memenangkan Pilwali Q geh Surabaya.Q

Adopsi Jepang, Peneliti Kembangkan Beras Analog Berbasis Porang Berawal dari kunjungannya di Jepang, salah satu peneliti yang juga pengajar dari Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya Malang, Ir Aji Sutrisno PhD ingin mengembangkan nasi analog berbasis porang yang berasal dari di Jepang, supaya bisa dimanfaatkan dan menjadi salah satu produk ketahanan pangan di Jatim.

Untuk itu, ia bersama Balitbang Jatim berupaya mengembangkan penelitian ‘Inovasi Produk Beras Analog Fungsional Berbasis Porang dan Umbi-umbian Lokal Sebagai Produk Penunjang Ketahanan Pangan Unggulan Jatim’ yang dipaparkan dalam Seminar Hasil Penelitian Balitbang Jatim Bidang Sumberdaya Alam dan Teknologi Balitbang Jatim.

“Di Jatim, memang sudah ada nasi analog dengan menggunakan jagung dan lainnya. Namun, saya lebih memilih untuk meman-

faatkan porang. Selama ini, porang yang dimanfaatkan untuk kebutuhan industri besar saja, namun kurang bisa dimanfaatkan dalam skala UMKM,” kata Sutrisno.

Ia mengatakan, dalam penelitian yang dikembangkannya diakui masih ada kekurangan yang harus disempurnakan lagi. Bahkan, ia juga membuat mesin untuk bisa memproduksi beras analog berbasis porang.

“Masih perlu dilakukan optimasi mesin pencetak dan masih perlu memikirkan kembali keberadaan

suatu model lini produksi beras analog untuk pelatihan dan pengembangan produk terkait,” katanya.

Jika berhasil, lanjut Sutrisno, produksinya bisa dilakukan dalam skala UMKM dan hasil produksi tersebut juga bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan masyarakat sebagai bahan makanan alternatif selain beras. Apalagi, saat ini pengembangan produksi porang juga tengah dikembangkan di Jatim.

Selanjutnya, terdapat tiga penelitian lainnya yang dikembangkan Balitbang Jatim bersama perguruan tinggi, seperti ‘Kajian Diversifikasi Aneka produk Olahan Komoditi Kakao untuk meningkatkan Nilai Tambah Produk’ yang dipaparkan Ahmad Nafi STP MP dari Lemlit Universitas Jember.

ist

Pemanfaatan porang juga bisa dilakukan pada pembuatan nasi analog sebagai salah satu pangan alternatif selain beras.

Selain itu juga ada ‘Pe- parkan Dr Ir Susinggih Su- Berbasis Potensi Lokal rancangan Produk Pangan djana MP dari Universitas Mendukung Perilaku Hidup Darurat (Daerah Rawan Brawijaya Malang.

Sehat’ dipaparkan juga oleh Bencana Pesisir) Berbasis Dan terakhir ‘Teknologi Dr Ir Imam Santoso dari Kearifan Lokal’ yang dipa- Pengolahan Produk Herbal Universitas Brawijaya Ma-

lang. Sedangkan, pembahas ke empat hasil penelitian yaitu Ir Sri Satya Antarlina MS dari BPTP Malang.

Sebelumnya, kegiatan seminar hasil litbang dibuka langsung Kepala Balitbang Jatim Dr Ir Priyo Darmawan MSc. Dalam kesempatan ini, Kabid SDA dan Teknologi, Dra Asri Harijati Med PhD mengatakan, hasil penelitian semuanya ini untuk meningkatkan ketahanan pangan di Jatim dan lebih mengarah agar masyarakat juga lebih mencintai produk lokal.

“Banyak bahan yang diambil dari Indonesia lalu diproses di negara lain, dan dikembalikan dalam produk jadi. Seharusnya bahan yang ada di negara ini lebih dimanfaatkan dan diproses di dalam negeri sehingga hasilnya lebih maksimal,” Q rac katanya.Q

Kamis Legi 3 DESEMBER 2015

SURABAYA

3

Dindik Jatim Siapkan 22 UPT Baru Tangani Dikmen Dindik Jatim, Bhirawa Proses peralihan pendidikan menengah (Dikmen) SMA/SMK dari kabupaten/kota ke provinsi akan diiringi dengan penambahan struktur di bawah Dinas Pendidikan (Dindik) Jatim. Penambahan tersebut berupa pendirian Unit Pelaksana Teknis (UPT) dikmen di sejumlah kabupaten/kota.

Dilanjutkan Kembali

trie diana/bhirawa

Setelah terhenti hampir dua minggu, akhirnya pengerjaan proyek box culvert di Jl Karah Agung mulai dilanjutkan kembali pembangunannya.

Setelah warga sekitar mengeluhkan kondisi pembangunan tersebut karena terjadi jalan yang menyempit,Rabu (2/12).

“Kami sudah mengajukan rencana tersebut ke Kemendagri.

Yang kita usulkan ada 22 UPT baru di beberapa kabupaten/ kota,” tutur Kepala Dindik Jatim Dr Saiful Rachman MM, MPd, Rabu (2/12). Pendirian UPT ini, lanjut dia, agar layanan pendidikan lebih dekat dengan daerah.

Meski tidak semua daerah akan memiliki UPT baru tersebut.

“Jadi pelayanannya tidak harus ke Surabaya semua. Namun, tidak semua daerah juga ada UPT-nya. Ada beberapa yang UPT-nya akan bergabung dengan daerah lain,” kata dia.

Mantan Kepala Badan Diklat Jatim ini mengaku, rencana tersebut berdasarkan hasil rapat koordinasi dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

dengan Dindik provinsi dan kabupaten/kota. “22 UPT itu masih rencana. Semuanya akan kembali pada keputusan gubernur apakah disetujui atau tidak. Karena ini menyangkut anggaran operasional dan SDM yang akan mengisi,” tutur pria yang juga mantan Kepala SMKN 4 Malang itu.

Terkait SDM yang akan ditempatkan di UPT, Saiful mengakui ada dua hal yang bisa dilakukan.

Yakni dengan mengambil dari kabupaten/kota atau tenaga dari provinsi sendiri. “Kalau memang kabupaten/kota punya komitmen untuk bekerjasama. Maka tidak akan keberatan jika nanti pegawainya ditarik ke provinsi,” tandasnya.

Namun, lanjut dia, keputusan mengenai penempatan pegawai

ini juga ada di tangan Gubernur Jatim. “Kita ini hanya pelaksana. Yang akan menata itu adalah gubernur,” ungkap dia.

Menanggapi rencana itu, Kepala Dindik Surabaya Ikhsan mengaku telah memiliki konsep lain yang berbeda. Pihaknya tidak berkenan jika eselon tiga di institusinya nanti akan ditarik ke provinsi. Sebab jika dikmen telah beralih ke provinsi, Dindik Surabaya ingin fokus mengurusi TK, dikdas dan dikmen.

“Kita akan buat perubahan struktur. Selama ini SD dan SMP menjadi satu bidang dikdas, nanti akan kita pecah. Kabid dikmen akan kita posisikan sebagai kabid SMP dan kabid dikdas menjadi kabid SD,” tutur dia.

Pihaknya yakin, hal tersebut tidak akan mengganggu proses peralihan SMA/SMK sesuai amanat UU 23 tahun 2014.

“Kami yakin tim dari provinsi sudah memikirkannya dengan matang. SDM-nya juga pasti sudah disiapkan untuk mendirikan UPT dikmen di kabupaten/ Q tam kota,” pungkas dia.Q

Perempuan Miliki Peran Penting dalam Pembangunan Jatim

Dewan Tuntaskan Pembahasan 12 Raperda Badan Pembentukan Peraturan Daerah (BP2D) DPRD Kota Surabaya menuntaskan pembahasan sebanyak 12 Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) selama 2015.

Wakil Ketua BP2D mua pada 21 September DPRD Surabaya, Sugito lalu,” ujarnya. mengatakan, untuk perda Sedangkan raperda di yang dibahas terbagi luar prolegda yang juga menjadi dua yang masuk dalam pembahasan di Program Legislasi DaeDPRD meliputi Raperda perah (Prolaegda) 2015 rubahan atas Perda Nomor maupun di luar prolegda.

8 Tahun 2010 tentang retri“Kami berharap akhir busi dan izin gangguan, 2015 bisa selesai memRaperda pencabutan Perbahasnya,” katanya. da Nomor 11 Tahun 2012 Menurut dia, enam ratentang retribusi pemerikSugito perda inisiatif usulan desaan alat pemadam kewan yang masuk prolegda yakni bakaran, Raperda izin pemakaian Raperda tentang Rehabilitasi Daertanah dan perubahan atas Raperda ah/Pemukiman Kumuh, Raperda Perubahan Nomor 1 Tahun 2013 Pajak Online, Raperda Manajemen tentang retribusi pengendalian meKonstruksi, Raperda tentang Pelaynara telekomunikasi. anan Tenaga Kerja, Raperda tentang “Kami juga melakukan evaluasi Penyelenggaraan Parkir, dan Radan pengkajian perda Nomor 8 perda tentang Corporate Social ReTahun 2014 tentang penataan toko sponsibility. “Naskah akademik dan swalayan dan Perda Nomor 16 susunan raperda sudah selesai seTahun 2012 tentang penyelengga-

M Machmud raan pendidikan,” ujarnya.

Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (BP2D) DPRD Kota Surabaya, M Machmud, sebelumnya mengaku optimistis pekerjaan rumah badan yang dipimpinnya bisa tuntas bulan ini. Ia tidak ingin raperda inisiatif menumpuk dari tahun ke tahun gara-gara pembahasannya tidak selesai. “Kami sudah mengundang pakar terkait untuk melengkapi kajian akademisnya,” ujarnya.

Mantan Ketua DPRD Surabaya ini menambahkan, pembahasan raperda tidak selesai dalam setahun sebenarnya tidak apa-apa, dan bisa dimasukkan pembahasannya di tahun berikutnya. Tapi, tambah dia, hal itu bisa menunjukkan kinerja DPRD jelek, karena tak bisa menuntaskan tugasnya. ”Apalagi perda yang dibahas itu inisiatif dewan sendiri yang harusnya bisa diselesaikan secepatQ gat nya,” pungkasnya.Q

Pemprov, Bhirawa Gubernur Jatim Dr H Soekarwo mengatakan, perempuan memiliki peran penting dalam kemajuan pembangunan di Jatim. Perempuan mampu memperhatikan kesejahteraan keluarga, sehingga kebijakan pengarustamaan gender menjadi sebuah prioritas pembangunan.

“Perempuan mengalokasikan sebagian besar penghasilannya untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga. Semakin besar penghasilan perempuan, semakin kecil kemungkinan anak-anak menderita kekurangan gizi,” kata Gubernur Soekarwo saat Rapat Kerja Daerah (Rakerda) Tim Penggerak PKK Provinsi dan Kabupaten/Kota seJatim Tahun 2015, di Hotel Utami Sidoarjo, Rabu (2/12).

Menurut dia, perempuan mampu menjadi akuntan keluarga, penanggung jawab pekerjaan domestik, menjadi simpul jaringan sosial untuk transfer sosial pada masa kritis dan krisis. Sehingga perempuan harus digerakkan menjadi potensi ekonomi.

“Perempuan memiliki sifat yang prudent atau hati-hati, dan keluarga dipentingkan. Cenderung manajemen keuangan perempuan lebih aman. Ibu-ibu PKK menjadi motor penggerak para perempuan

iib/bhirawa

Gubernur Jatim Dr H Soekarwo saat memberikan pengarahan kepada anggota PKK Provinsi Jatim saat Rakerda Tahun 2015 yang digelar di Hotel Utami. untuk meningkatkan perkeonomi- Provinsi Jatim Dra Hj Nina an keluarga, “ tambah Pakde Kar- Soekarwo MSi mengatakan, kewo sapaan lekatnya. bijakan daerah menjadi pertimDi Jatim, peran perempuan bangan dalam menentukan promampu dikawal dengan baik oleh gram prioritas TP PKK yang berTim Penggerak (TP) PKK yang ber- kelanjutan. Sebab, PKK Provinsi fokus dalam pembangunan keluar- Jatim merupakan mitra untuk ga. TP PKK provinsi dan kabupat- membantu dan mendorong peen/kota mampu bersinergi dengan merintah dan masyarakat dalam Pemprov Jatim seperti menurun- mengakses program-program kan angka kematian anak, menu- pembangunan baik di bidang runkan angka kematian ibu, dan kesehatan, pengentasan kemiskimeningkatkan kesehatan ibu. nan, pembangunan ekonomi mauQ iib Sementara itu, Ketua TP PKK pun sosial budaya.Q

Fokus Pemberkasan dan Penuntasan Perkara

Sejumlah Kasus Korupsi Bakal Dilimpahkan Kejati sebelum HAK Kejati Jatim, Bhirawa Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jatim mentargetkan pelimpahan sejumlah kasus korupsi sebelum Hari Anti Korupsi (HAK) sedunia yang jatuh tanggal 9 Desember mendatang. Target ini merupakan upaya Kejaksaan untuk mempercepat persidangan kasus korupsi yang ditangani Kejati Jatim.

Kepala Seksi Penyidikan Pidana Khusus (Kasidik Pidsus) Kejati Jatim Dandeni Herdiana membenarkan hal itu. Menurutnya, sejumlah perkara korupsi yang ditangani Kejati segera di limpah di Pengadilan Tipikor, sebelum HAK. Target ini, lanjut Dandeni, merupakan upaya penuntasan perkara korupsi di tahun 2015, agar nantinya tahun 2016 tidak ada tunggakan perkara lama.

“Sebelum Hari Anti Korupsi, kami fokus pada pelimpahan sejumlah perkara korupsi di Pengadilan Tipikor,” tegas Kasidik Pidsus Kejati Jatim Dandeni Herdiana saat dikonfirmasi Bhirawa, Rabu (2/12).

Dijelaskan Dandeni, sejumlah perkara korupsi yang segera di limpahkan diantaranya, dugaan korupsi bantuan kredit usaha penggemukan sapi (KUPS) di Bank Jatim cabang Jombang. Selanjutnya, dugaan korupsi pembangunan mess santri di Kanwil Kemenag Jatim. Dan, dugaan korupsi pengajuan kredit di Bank Jatim cabang Malang, dengan cara memalsukan SK 23 PNS di Bakesbangpol Linmas Kota Malang.

“Diantara sejumlah perkara korupsi yang kami tangani, ketiga perkara itulah yang akan segera kita limpah ke Pengadikan Tipikor,” kata Dandeni.

Disinggung perihal penuntasan perkara korupsi lainnya, Dandeni mengaku, sampai saat ini yang membutuhkan waktu lama yakni kasus dugaan korupsi pasir besi Lumajang oleh PT Indo Minning Modern Sejahtera (IMMS). Diakui Dandeni, dalam kasus ini BPKP Jatim membutuhkan waktu lama untuk menghitung berapa total kerugian negara Q bed atas kasus ini.Q

4

OPINI Tajuk

Tenggelamkan Bandar di Kangean JANJI BNN (Badan Nasional Narkotika) untuk “menenggelamkan” bandar narkoba, akan segera diwujudkan. Yakni, penjara ter-isolir di pulau kawasan perairan. Dilengkapi pula dengan danau (mengelilingi penjara) berisi buaya, serta “pagar” hutan lindung di-isi harimau. Untuk itu BNN telah memilih kepulauan Kangean. Juga mesti disiapkan petugas penjara ber-dedikatif dengan insentif (tunjangan) tinggi, sebagai promosi.

Pucuk pimpinan BNN, sebelumnya telah berjanji akan menenggelamkan kapal beserta (narkoba-nya) di laut, manakala tertangkap petugas. Sedangkan awak kapal (pengangkut narkoba) akan “ditenggelamkan” dalam penjara ter-isolasi di wilayah kepulauan tak berpenghuni.

Diantara gugusan pulau-pulau di Kangean, masih terdapat beberapa pulau yang tidak berpenghuni. Lokasinya terletak di ujung timur (lepas pantai) pulau Madura.

Kangean, sebenarnya merupakan wilaya kaya minyak.

Sejak dekade 180-an beberapa perusahaan minyak asing telah membuat base-camp. Diantaranya di pulau Pagerungan. Gugusan pulau di Kangean yang tida berpenghuni, juga cocok untuk pelestarian hewan khas Indonesia. Misalnya, berbagai jenis komodo. Manakala digagas sebagai lokasi penjara isolasi, pulau Kangean tidak kalah dengan penjara al-Catraz, di teluk San Francisco, California (AS).

Kangean memang mirip al-Catraz. Sama-sama memiliki bekas benteng masa lalu. Penjara al-Catraz, ditutup oleh Jaksa Agung AS (Robert F. Kennedy) pada tahun 1963, karena alasan biaya operasional sangat tinggi. Pengalaman Amerika Serikat dalam pengelolaan penjara super ketat, bisa menjadi pertimbangan BNN. Namun Kangean, memang sesuai dengan “grand-design” BNN, untuk program pemberantasan narkoba.

Di Kangean (jika dilengkapi lingkar sungai ber-buaya) dengan hutan lindung berpenghuni satwa liar, lebih efektif dibanding Nusakambangan di Cilacap. Buktinya, beberapa napi bisa kabur, termasuk Johny Indo (yang kini bebas dan berprofesi menjadi ustad). Tetapi di Kangean, napi tidak akan berani kabur. Seperti di al-Catraz, napi sekaiber Al-Capone, pun tidak berani kabur.

Grand-design BNN, cukup beralasan. Karena sindikat narkoba tetap bisa mengendalikan bisnis haramnya dari balik tembok penjara. Maka diperlukan penjara isolasi super ketat, yang tidak tembus sinyal gelombang elektro magnetik. Indonesia sudah lama menjadi “pasar” narkoba dari China, terutama melalui jalur laut. Komitmen BNN untuk menenggelamkan barang (beserta kapalnya) ke laut. Ini bagai “hukuman mati” di tempat, seketika pula. Pengedar narkoba perlu memperoleh straight justice, untuk menimbulkan efek jera.

Narkoba (bersama korupsi dan tindak pidana pencucian uang), digolongkan sebagai extra ordinary crime. Kriminal yang bersifat khusus paling jahat, sehingga harus ditangani secara khusus. Hukumannya harus khusus (maksimal) pula. Sehingga wajar, presiden telah bertekad tidak memberi grasi (pengampunan) bandar narkoba.Tetapi hukuman mati, dirasa masih lembek, karena eksekusinya memerlukan waktu lama.

Waktu tunggu eksekusi biasanya digunakan oleh bandar narkoba tetap mengendalikan bisnisnya. Berdasar catatan BNN, 60% persen peredaran narkoba dikendalikan oleh bandar dari dalam penjara. Inilah yang menggemaskan, sehingga seluruh dunia men-dendam kepada bandar narkoba. Indonesia telah meratifikasi United Nations Convention Againts Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances (tahun 1988). Yakni melalui UU No 7 tahun 1997.

Konvensi sedunia, memberi label khusus perdagangan obat narkotika dan bahan psikotropika sebagai kejahatan serius. Dalam Pasal 3 ayat (6) disebutkan bahwa pemerintah harus memastikan pengenaan sanksi yang maksimum.

Bersyukur, sudah banyak pengadilan pertama (Pengadilan Negeri) menjatuhkan vonis maksimal, hukuman mati. Lebih lagi pada tingkat kasasi.

Problem utama pemberantasan narkoba, sesungguhnya pada disiplin penegak hukum. Terutama petugas lapas (Lembaga Pemasyarakatan). Pembangunan penjara super ketat di Kangean, niscaya wajib diikuti program pembekalan mental petugas penjara. Kangean, bisa menjadi arena promosi penegak hukum berdedikasi. 

Sorotan Publik

Semua tanggapan baik berupa saran dan kritik atas wajah dan kinerja birokrasi kita dalam memberikan pelayan publik dapat dikirim melalui email: harian_bhirawa@yahoo.com atau manfaatkan fasilitas surat pembaca di www.harianbhirawa.co.id atau telp ke (031) 5470650 atau faks (031) 5343359. Untuk setiap email harap disertakan nomor telpon (untuk konfirmasi ulang).

Operasi Camar Maleo Bukan Jawaban Poso OPERASI Camar Maleo bukanlah jawaban bagi permasalahan keamanan yang terjadi di Poso, Sulawesi Tengah. Camar Maleo bukan jawaban yang sesungguhnya untuk menjamin keamanan, rasa aman, dan penegakan hukum di Poso.

Kontras pada Maret 2015 telah memberikan respons terkait penyelenggaraan operasi perdana Camar Maleo di kota Poso dan sekitarnya.

Tesis awal Kontras atas gelar pasukan perdana Camar Maleo adalah pertama, minimnya pengetahuan publik atas aktivitas keamanan yang sedang dilakukan. Sedangkan kedua, pendekatan Camar Maleo yang mirip dilakukan dengan rangkaian operasi pemulihan keamanan pascakonflik Poso dengan rentang waktu operasi antara tahun 1998 hingga 2005 justru memberikan kesan adanya pemeliharaan kekerasan yang dilakukan dengan metode memperkuat pendekatan keamanan.

Kontras amat mengkhawatirkan pendekatan bergaya sekuritisasi ini juga mengulangi ketidakmampuan pemerintah dalam mengaudit peredaran dan penggunaan senjata api sebagaimana yang telah terjadi di Poso pascatujuh kali perpanjangan operasi Sintuwu Maroso. Kontras juga menyorot belum adanya peta pertanggungjawaban apabila terjadi kesalahan prosedur operasi dan penegakan hukum, khususnya yang dialami warga sipil.

Sebagaimana diberitakan, Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Polisi Badrodin Haiti mengatakan Operasi Camar Maleo yang telah memasuki tahap IV akan berakhir pada Januari 2016.

Menurut Kapolri, sebelum dinyatakan berakhir sekitar akhir Januari 2016, operasi tersebut masih akan terus digiatkan untuk menangkap kelompok teroris di bawah pimpinan Santoso.

Haris Azhar Koordinator Kontras

HARIAN

PENDIRI : Alm. H. Moch. Said DEWAN PENASIHAT: Dahlan Iskan, Drs. Sugeng Praptoyo, SH, MM, MH, AK H. Ali Salim

Kamis Legi, 3 DESEMBER 2015

Mungkinkah Nasionalisasi Freeport Terjadi? nya yaitu Kontrak Freeport Indonesia akan habis pada tahun 2021. Baiknya diperpanjang atau dinasionalisasi?.

Ternyata dari 267 votes yang masuk 10% menyatakan perpanjang kontrak dan 90% menyataOleh : kan nasionalisasi (CNN Indonesia, M. Syaprin Zahidi, M.A. 2015).

Menurut penulis sebagai representasi dari suara rakyat harusnya Apabila kita merujuk kepada pemerintah melakukan nasionstatement dari Menko Kemaralisasi tersebut. Kita bisa meitiman Rizal Ramli jelas sekali niru tindakan-tindakan yang posisi pemerintah adalah tidak dilakukan oleh negara-negara di takut dengan psy war dari FreeAmerika Latin yang melakukan port tersebut. Beliau mengatakan nasionalisasi kepada perusahaan“Hati-hati loh, kalau Pemerinperusahaan asingnya untuk tah Indonesia mau, bisa dibuka digunakan keuntungannya bagi semua perkara Freeport (CNN kesejahteraan rakyat mereka.

News, 2015). Beliau juga mengNegara seperti Venezuela, Bolivia ingatkan kepada Freeport bahwa ataupun Kuba bisa menjadi perada Undang-undang Anti Korupsi contohan bagi Indonesia apalagi di Amerika Serikat (AS) yang bisa kita memiliki forum resmi dengan mempidanakan perusahaan asal negara-negara Amerika Latin AS yang berupaya untuk mencoba tersebut dalam Forum of East menyuap pejabat di negara-negaAsia and Latin America (FEra tempatnya beroperasi ke PenALAC) Sehingga tentunya kita jara. Inilah menurut penulis yang bisa bekerjasama kedepannya bisa menjadi senjata penting bagi untuk melakukan tindakan-tinpemerintah untuk menekan Freedakan nasionalisasi yang diangport agar mematuhi persyaratan gap penting untuk kepentingan yang diinginkan oleh pemerintah nasional Indonesia.

Tak terasa beberapa pekan terakhir ini publik dicecoki oleh media dengan berita-berita seputar Sudirman Said, Freeport dan Setya Novanto. Ini menjadi menarik untuk dianalisis karena media-media mainstream di Indonesia tak henti-hentinya memberitakan perkembangan dari kasus pencatutan nama Presiden dan Wakil Presiden oleh Ketua DPR RI Setya Novanto tersebut. Apakah kasus ini pada akhirnya akan berakhir dengan pencopotan Setya Novanto sebagai ketua DPR atau tidak itu kita serahkan saja kepada Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) yang mudah-mudahan bisa tetap objektif dalam memutuskan kasus ini.

K

aitannya dengan kasus ini penulis menjadi tertarik untuk menyoroti posisi Freeport karena sepertinya pemberitaan media lebih fokus kepada pemberitaan pencatutan nama tersebut lalu bagaimana dengan Freeport?.

Freeport yang sudah lama bercokol di Indonesia ini menurut penulis seperti memiliki cengkraman yang kuat di negara kita sehingga menyebabkan gaduhnya politik dalam negeri kita. Sebagaimana kita ketahui bersama awal mula dari kasus ini adalah adanya rekaman pembicaraan dari Setya Novanto (SN) dan petinggi Freeport yang didalamnya terdapat pernyataan yang mengarah kepada pencatutan nama Presiden dan Wakil Presiden berkaitan dengan perpanjangan kontrak karya Freeport di Indonesia sehingga dilaporkanlah kasus ini ke MKD oleh Menteri ESDM Sudirman Said. Lalu pertanyaannya dari mana Sudirman Said mendapatkan rekaman tersebut?. Jelas ternyata rekaman tersebut berasal dari petinggi Freeport.

Lalu apa kepentingan Freeport merekam pembicaraannya dengan petinggi DPR tersebut?.

Alibi dari para petinggi Freeport tersebut adalah untuk menunjukkan kepada pemerintah bahwa ada tekanan kepada mereka dari petinggi DPR dalam rangka perpanjangan kontrak karya tersebut. Tapi dalam tulisan ini penulis tidak akan terlalu banyak membahas tentang hal tersebut. Namun, hal yang menarik menurut penulis adalah kenapa pemerintah tidak menasionalisasi Freeport saja agar keuntungan yang didapat lebih besar dari yang didapat saat ini.

Walaupun pernyataan dari SN mengatakan bahwa Freeport akan membawa masalah ini ke arbitrase internasional kalau tidak ada kejelasan mengenai kontrak karya Freeport di Indonesia pada bulan Juli 2016. Lalu pertanyaannya apa pemerintah kita takut pada Freeport?.

I

Karena sudah bukan menjadi rahasia lagi jika Freeport banyak menyebabkan kerusakan lingkungan di Papua dan tidak terlalu berkontribusi positif bagi perkembangan Papua secara keseluruhan. Dan ketika ada demo terhadap Freeport selalu penyelesaiannya adalah kekerasan yang dilakukan oleh jasa pengamanan Freeport yang celakanya adalah TNI dan POLRI. Menurut penulis sudah terlalu lama Freeport merampas kekayaan alam kita.

Indonesia yang berkaitan dengan divestasi dan empat syarat lainnya yang di ajukan oleh Presiden Jokowi agar dipatuhi Freeport.

Kalau pemerintah tidak takut kepada Freeport kenapa tidak lebih baik jika Freeport di nasionalisasi saja?. Karena kalau kita lihat dari survey yang dilakukan oleh CNN Indonesia mengenai respon masyarakat Indonesia atas kelanjutan Kontrak Karya (KK) Freeport yang telah beroperasi di Papua selama kurang lebih 48 tahun. Dengan pertanyaan-

Karena sudah bukan menjadi rahasia lagi jika Freeport banyak menyebabkan kerusakan lingkungan di Papua dan tidak terlalu berkontribusi positif bagi perkembangan Papua secara keseluruhan. Dan ketika ada demo terhadap Freeport selalu penyelesaiannya adalah kekerasan yang dilakukan oleh jasa pengamanan Freeport yang celakanya adalah TNI dan POLRI. Menurut penulis sudah terlalu lama Freeport merampas kekayaan alam kita.

Akan lebih baik tentunya jika

kita sendiri yang mengelolanya.

Walaupun mungkin pendapat penulis ini akan dibantah oleh Menteri ESDM Sudirman Said sebagai pemikiran yang sempit dan picik serta ketinggalan zaman namun menurut penulis ini menjadi suatu hal yang urgent dan penting dilakukan oleh pemerintah kita sesegera mungkin. Ada banyak keuntungan yang bisa kita dapatkan dengan nasionalisasi tersebut diantaranya adalah pengelolaannya menjadi murni oleh anak bangsa dan hasilnyapun murni digunakan untuk kepentingan nasional kita serta tentunya dengan tetap menjaga kelestarian alam Papua yang sudah semakin hancur karena ulah Freeport.

Kaitannya dengan pandangan hukum internasional tentang tanggung jawab negara mengenai pengambil alihan hak milik asing (nasionalisasi) kita dapat meniru apa yang dilakukan oleh pemerintah Meksiko dan diakui dunia internasional melalui klausula Calvo yang intinya menunjukkan bahwa suatu negara tidak anti asing nanun jika pihak asing itu merugikan negara tersebut dalam kaitannya dengan kontrak karya atau kesejahteran masyarat apa salahnya jika di nasionalisasi?.

Adapun isi dari klausula Calvo tersebut adalah: “Kontraktor dan semua orang yang sebagai pegawai atau dalam kapasitas lain, dapat disertakan dalam pelaksanaan pekerjaan menurut kontrak ini baik secara langsung maupun tidak langsung, akan dianggap sebagai warga negara meksiko didalam republik meksiko, berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan tersebut dan pemenuhan kontrak ini. Mereka tidak dapat mengajukan klaimklaim, juga berkenaan dengan kepentingan dan bisnis-bisnis yang berkaitan dengan kontrak ini, berkaitan dengan hak-hak atau cara melaksanakannya selain dari yang diberikan oleh perundang-undangan republik meksiko, juga mereka tidak akan menikmati hak-hak lain selain dari pada yang ditetapkan untuk keuntungan warga-warga meksiko. Konsekuensinya mereka dilepaskan dari hak-haknya sebagai orang-orang asing dan dalam keadaan bagaimanapun tidak diperbolehkan ada campur tangan perwakilan-perwakilan diplomatik asing, dalam setiap hal yang berkaitan dengan kontrak ini”.

Semoga saja pemerintah kita memiliki keberanian untuk melakukan nasionalisasi. Semoga Dosen Pada Prodi Hubungan Internasional Universitas Muhammadiyah Malang

Radikalisme di Tengah Kemiskinan

ndonesia sebagai negara majemuk (multiculturalizm), menjadi kebanggaan tersesendiri karena memiliki bergabagai macam kebudayaaan (Culture), agama (religion), dan kesenian (art), dan lain sebagainya. Inilah sisi kharismatik Indonesia dengan pesona keindahan dan kekayaan SDA dan SDM yang sangat urgen secara kuantitas maupun kualitas dalam membangun negara yang setara dengan negara Adidaya, Amerika.

Namun di Era-Modernisasi, perang pemikiran mulai digalakan. Banyak paham, sekte-sekte, ras, antar-golongan, dan antara agama saling beradu pemikiran.

Sehingga dari pemikiran tersebut seringkali menimbulkan paradigma yang berbeda yang cenderung menuai pertikaian. Pahampaham yang notabene radikal seringkali sulit diajak kompromi atau menerima pendapat pihak lain karena kuatnya doktrin yang telah mereka terima.

Gambaran di atas menunjukkan betapa sekarang ini banyak orang begitu galau dengan semakin maraknya paham-paham radikal yang telah menyusup ke dalam sendi-sendi kehidupan masyarakat, sehingga dirasa perlu adanya edukasi, penelitian, atau diskusi-diskusi mengenai paham-paham radikal sebagaimana saat ini semakin gencar dilakukan baik oleh pemerintah, ulama, atau kelompok masyarakat yang peduli akan bahayanya paham tersebut.

Sebab, paham tersebut memiliki esensi mendiskreditkan pihakpihak tertentu terutama ke-

Harmadi dalam pelompok agama yang nelitiannya yang berkerap diberi stempel judul judul“ Pengangguran, ‘Garis Keras”, BahKemiskinan, dan Perkan, tahun 1918, di tumbuhan Ekonomi Indonesia terbentuk di Indonesia” menyaapa yang disebut takan bahwa kaitan sebagai “Radicale antara pengangConcentratie”, yang guran, kemiskinan terdiri atas Budi dan pertumbuhan Utomo dan Sarekat ekonomi dapat memIslam. Tujuannya berkan ilustrasi dan untuk membentuk Oleh : pemaham an secara parlemen yang terAli Damsuki deskriptif mengenai diri atas wakil-wakil kualitas pembanguyang dipilih dari kanan di Indonesia. Berlangan rakyat. Oleh bagai literatur ilmiah menunjukkarenanyasebelum mencap sekan bahwa manusia merupakan seorang atau sebuah kelompok faktor utama dalam pembangunberpaham radikal, perlu kiranya an. Proses pembangunan suatu memahami makna radikalisme bangsa tidak lagi dapat dipahami itu sendiri dan adakah kaitannya secara terbatas pada pertumbuhdengan agama terutama Islam. an ekonomi semata, namun baru Di Indonesia radikalisme mepula memuat di dalamnya proses nyebar kedalam berbagai aspek. pembangunan manusia.

Mulai dari pendidikan, ekonomi, Badan Pusat Statistik (BPS) sosial, bahkan sampai agama. mencatat jumlah penduduk Radikalisme dalam konteks miskin per September 2013 ekonomi seringkali disandingkan di Indonesia mencapai 28,55 dengan kondisi pengangguran juta orang, bertambah 480 ribu dan kemiskinan yang ada di orang dibandingkan angka yang Indonesia. Masalah penganggutercatat pada Maret 2013. Pada ran dan kemiskinan merupakan Maret 2013 tercatat jumlah masalah kalsik dan momok di penduduk miskin sebesar 28,07 banyak negara, termasuk negara juta orang atau 11,37%. Jadi maju seperti Amerika Serikat ada kenaikan sebanyak 480 ribu (AS). Apalagi Indonesia sebagai orang miskin. salah satu negara yang masih Peningkatan jumlah penduduk berkembang (developing counmiskin 480 ribu orang tersebut tries), yang kebetulan nasibnya selama periode Maret-September belum banyak berubah. Sehingga 2013, sebanyak 300 ribu terjadi masih agak bingung tak tahu di daerah perkotaan dan sebadari mana memulai pemecehannyak 180 ribu terjadi di daerah nya, walau sudah pernah menpedesaan. Faktor yang menjadi coba memecahkan problem klasik penyebab kenaikan penduduk tersebut. miskin adalah terjadinya inflasi Menurut Sonny Harry B.

tinggi hingga 5,02% karena kenaikan harga BBM pada Juni 2013 dan harga beras secara nasional yang mengalami kenaikan.

Pemberdayaan Kualiitas SDM Dari gambaran tersebut, peluang untuk penyebaran radikalisme sangatlah besar. Meluasnya rasdikalisme dapat merambah keberbagai aspek, terutama ekonomi. Kedaan ekonomi yang melemah kecenderungan berfikir radikal, seperti halnya mencuri, mencopet, bahkan sampai membunuh. Sebab, paradigma mereka tidak mengenal yang namanya hukum, baik secar hukum dunia maupun hukum akhirat.

Oleh karena itu, untuk menekan dan menghilangkan radikaslisme dalam konteks ekonomi perlu pemberdayaan dari berbagai pandangan, baik dari kesadaran maupun kualitas SDM. Rekonstruksi paradigma yang keliru seringkali berimplikasi terhadap prilaku yang dilakukan.

Kesadaran dan mental menjadi kunci utama dalam proses meredam radikalisme. Serta upaya untuk memperbaiki skill SDM agar dalam dunia kerja mampu untuk diperhitungkan. Selain itu sebuah pemeberdayaan baik dari kualitas SDM-nya melalui pendidikan/diklat, juga upaya menciptakan peluang usaha untuk meminimalisir pengagguran di Indonesia. Wallahu’allam bi al-Showab Mahasiswa Komunikasi dan Penyiaran Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang

PEMIMPIN UMUM/PEMIMPIN REDAKSI/PENANGGUNG JAWAB : Nawang Esthi Lestari REDAKTUR PELAKSANA: Titis Tri Wahyanti KOORDINATOR LIPUTAN : Wawan Triyanto REDAKTUR: Wahyu Kuncoro SN, Bambang WN , Choirul Anam, Anangsyah Isfianto, Helmi Supriyatno, Gatot Suryo Widodo Reporter : M. Ali, Siti Sulistiani, Andre Endrayana Sasmita, Rachmat Caesar BSW, Zainal Ibad, Danang Prastyo, Adit Hananta Utama, Abed Nego, William AK , Gegeh Bagus Setiadi Fotografer: Trie Diana Indahwati, Sekretaris Redaksi: Suryanthini Malang: M. Taufiq, Kabupaten Malang : Cahyono Nor Rochmah, Kota Batu: Anas Bachtiar, Pasuruan : Hilmi Husein, Pamekasan: Syamsuddin, Lumajang: Zainul Hidayat, Probolinggo: Wiwit Agus Pribadi Jember: Effendi, Sampang: Nur Cholis, Sumenep: Samsul Arifin, Bondowoso: Samsul Tahar, Situbondo: Sawawi, Tulungagung: Hadi Sucipto, Wiwieko Dh, Lamongan: Suprayitno, Jombang: Romadlon, Fathoni, Mojokerto: Hasan Amin, Kariyadi Sidoarjo: Ali Kusyanto, Hadi Sujitno, Achmad Suprayogi Gresik: Kerin Ikanto, Rokim, Tuban: Khoirul Huda Madiun: Sudarno, Blitar: Hartono, Ponorogo : Hari Bahrul Ulum, Magetan: Ivin Kurniawan, Nganjuk: Ristika, Bojonegoro: Achmad Basir, Banyuwangi: Dian Ananta Jakarta: Tjitjik Rahayu, Direktur Utama: Nawang Esthi Lestari, Direktur Umum: Wahyu Kuncoro SN, Direktur Keuangan Mira Damayanti Komisaris Utama: Sugeng Praptoyo, Komisaris: Bambang WN, Hasan Amin, Suprayitno, Malang: Gatot Soekardi, Ratna Nirmala, Lumajang: Didit Nur Jadit, Bondowoso: Hasto Pramudyo, Manager Produksi, Sirkulasi dan Periklanan: Sri Eddy Haryanto, Manajer Keuangan: Anangsyah Isfianto, Administrasi Keuangan: Etti Sri Kustini, Sri Poernomo, Sekretaris Perusahaan: Rani Cholyvianti, Sirkulasi: Titiek Yuliati (Koordinator), Andi Basuki, Nike Kusumawati, Utomo Pagon, Distribusi: Tatok Arly (Koordinator), Suparto, Mulyadi, Pracetak:Ali Sulkan (Koordinator), Danu Setiawan, Achmad Tauriq Imani, Trisno purnomo, Onny Agung S, Oki Abdul Sholeh. Sekuriti: Saiful Hidayat, Agus Mulyono Alamat Kantor Pusat/Iklan/Redaksi: Jalan Indragiri 73 Surabaya, Telp : 031- 561-5454, Fax : 031-561-9009, Email Iklan: bhirawa_indragiri@yahoo.com, Email Redaksi: harian_bhirawa@yahoo.com Sirkulasi: Jalan Pengenal 5, Surabaya (60174), Telp : 031- 547-0650 (3 lines), Fax : 031-534-3359, Email Sirkulasi: bhirawasirkulasi@yahoo.com Bhirawa Online : http://www.harianbhirawa.co.id Bank: Bank Mandiri (BBD Jembatan Merah) Surabaya, No. Rek:140.0080000053, Percetakan: PT Media Nusantara Press SIUPP: Nomor 159/SK/Menpen/SIUPP/A.7/1986, 22 April 1986.

Tarif Iklan: Iklan Baris Rp. 7.500/baris (maksimal 5 baris), Iklan Tender/Lelang Rp.10.000/mm kolom, Iklan Display warna (FC) Rp.10.000/mm kolom, Iklan Display hitam putih (BW) Rp.7.500/mm kolom. Harga belum termasuk PPn 10%.

Rabu Kliwon 3 DESEMBER 2015

SIDOARJO-GRESIK-MOJOKERTO

5

Dukungan Paslon No 1 Terus Mengalir Distribusi Surat Suara Sampai 6 Desember Sidoarjo, Bhirawa Masuk bulan Desember 2015 yang merupakan penghujung waktu sosialisasi dan kampanye para Paslon, ternyata masih saja ada komunitas masyarakat yang hadir memberikan dukungan kepada Paslon Nomor 1 (MG Hadi Sutjipto SH MM - Abdul Kholik SE).

Mereka adalah Pimpinan Gereja Kristen dan Katolik, Komunitas Kawanua, Anak Kolong Indonesia (AKI), Komunitas Jurnalis (KJ), Kelompok Pencinta Alam dan Laskar Merah Putih (LMP). Mereka dengan senang hati, tekad kuat telah menyatakan dan menyerahkan surat mendukung Paslon yang berjargon ‘Sidoarjo Hatiku,’ pada, Selasa(2/12) malam.

Wakil AKI, Nanang dalam orasinya menyatakan bahwa dukungan komunitas AKI benar-benar solid. Hal senada juga disampaikan perwakilan pimpinan gereja kristen dan katolik, serta KJ, LMP dan Kawanua, semuanya telah tekab bulat mendukung hingga jadi Bupati dan Wakil Bupati pada periode 2016-2021.

Mendukung Pak Tjip dan Cak Kolik baginya bukan sekedar pilihan, melainkan kewajiban. “Selama menjadi pejabat di pemerintahan, Pak Tjip selalu dekat dengan masyarakat dan tampil apa adanya, begitu juga Cak Kolik,” katanya.

Mereka juga yakin Paslon nomer urut 1 ini akan berkomitmen kuat untuk melaksanakan program pendidikan dan kesehatan gratis. Dukungan terhadap Pak Tjip adalah investasi berharga yang pasti bermanfaat bagi anakusia sekolah. Pendidikan dan kesehatan gratis jelas bermanfaat untuk meningkatkan kualitas SDM di wilayah ini.

“Program Kelompok Belajar (Kejar) Paket A, B, dan C juga dapat membantu anak-anak atau masyarakat putus sekolah

untuk memperbaiki status pendidikannya,” katanya lagi.

Distribusi Surat Suara Sementara, KPUD Sidoarjo mulai mendistribusikan kotak yang berisi surat suara ke seluruh kecamatan. Surat suara untuk Pilkada 9 Desember mendatang itu benar-benar dijaga keamanannya, dikemas dengan plastik sehingga tahan terhadap air hujan serta pengirimannya menggunakan mobil box.

Karena begitu banyaknya surat suara yang harus dimasukkan dalam kotak suara, sehingga pada Rabu kemarin baru bisa menyelesaikan pengiriman surat suara ke kecamatan Sidoarjo, Candi dan Buduran.

Sedangkan pada Kamis ini akan dikirimkan ke kantor Kecamatan Tarik, Krembung dan Prambon. Begitu seterusnya sampai tuntas 6 Desember mendatang. Begitu pentingnya menjaga kerahasiaan surat ini, sehingga pengamanannya berlapislapis. KPUD tidak mau berisiko

dengan keamanan surat suara ini.

Sekretaris KPUD Sidoarjo, Sulaiman, ditemui Bhirawa Rabu (2/12) sore, menegaskan, kotak suara ini disimpan di gudang kantor kecamatan dengan penjagaan petugas keamanan.

KPUD mengerahkan petugas untuk memasukkan suara suara ke dalam korak ini siang malam.

Bahkan untuk mempercepat pekerjaan ini dikerjakan di pelataran parkir KPUD. Dua staff ahli Bupati Sidoarjo, yakni M Syafiq dan Drs.Fauzi Isfandiari kemarin melakukan sidak persiapan logistik Pilkada di kantor KPU Sidoarjo. Didampingi Sulaiman Sekretaris KPU Sidoarjo, kedua staff ahli ini melihat pengepakan kertas suara hingga kondisi kotak suara Pilkada Sidoarjo 2015.

Sementara itu M.Syafiq menambahkan, sidak yang dilakukan dua staff ahli ini, dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana persiapan yang sudah dilakukan KPU jelang hari pencoblosan.

Selain itu juga, sebagai bahan

achmad suprayogi/bhirawa

MG Hadi Sutjipto saat menerima dukungan dari salah satu komunitas masyarakat Sidoarjo. laporan kepada Pj Bupati Sidoarjo tentang proses Pilkada. “Kita kirimkan laporan hasil sidak ini ke Pj bupati,” terang Syafiq.

Sementara itu Miftahul Rohmah divisi logistik KPU Sidoarjo menegaskan, packing surat suara sebanyak 1.405.350 sudah berjalan. Dari 1.450.350 kertas suara ini, sudah termasuk de-

KIM Melati Kampanyekan Gemar Membaca

KELANA

Review RPJMD, SKPD Susun IKU Kota Mojokerto, Bhirawa Badan Perencanaan Kota (Bappeko) Mojokerto tidak mau Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang sudah dibuat, melenceng dalam pelaksanaanya. Untuk mengawal pelaksanaan RPJMD di masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Bappeko telah menempuh sejumlah langkah strategis.

Diantaranya dengan mengumpulkan seluruh kepala SKPD yakni para pejabat eselon II untuk membahas review IKU (Indikator Kebijakan Utama) SKPD tahun 2015.

SKPD harus menyusun indikator yang menjadi peluang ataupun hambatan dalam penerapan RPJMD. “selama dua hari, para pejabat eselon tiga dari semua SKPD untuk review renstra (rencana strategis) SKPD,” ujar Hj Harlistyati, Kepala Bappeko Mojokerto, Rabu (2/12) kemarin.

Menurut Harlistyati, acara tersebut dihadiri Kabag Pemantauan Evaluasi dan Pelaporan KemenPAN-RB, Akhmad Hasmy. “Kegiatan itu untuk mereview agar seluruh SKPD tidak melenceng dari RPJMD yang sudah ditetapkan,” tambah Harlis.

Menurut Harlis, RPJMD Kota Mojokerto disusun lebih dulu dari RPJMN (rencana pembangunan jangka menengah nasional) oleh Presiden Jokowi. Karena itu, pemkot Mojokerto bergerak melakukan review untuk menyesuaikan agar RPJMD kota Mojokerto selaras dengan RPJMN. “Karena ketentuannya demikian. Tidak boleh RPJMD tidak sesuai dengan RPJMN. Tujuan kita kumpulkan pimpinan SKPD tujuannya seperti itu,” imbuhnya.

Review RPJMD, perlu dilakukan pada semua dokumen perencanaan.

Mulai RPJMD, Renstra (rencana strategis), RKPD (rencana kerja pembangunan daerah) dan Renja alias rencana kerja.

Pada paparannya itu, Harlistyati mengenalkan strategi SMART dalam perencanaan. Itu singkatan dari specific alias jelas, measurable (terukur), achievable (bisa dicapai), realistis dan time based (berbasis waktu).

Dihubungi terpisah, anggota DPRD Kota Mojokerto, Junaedi Malik mengingatkan agar review RPJMD juga harus mempertimbangkan keuntungan bagi masyarakat. “Jangan sampi ada perubahan RPJMD yang bisa merugikan masyarakat. Makanya keinginan masyarakat harus dipertimbangkan,” lontar anggota Dewan asal PKB ini. Q kar

Sebulan, Polisi Tangkap 117 Tersangka Gresik, Bhirawa Jajaran Polres Gresik, dalam bulan November ini berhasil menangkap 117 tersangka dengan 99 kasus. Diantaranya perjudian dan pembobolan brankas milik PT Brantas Abipraya (persero), senilai Rp220 juta.

Dari 117 tersangka yang ditangkap, kasus yang menonjol adalah kasus perjudian.

Dengan 15 kasus dengan 38 tersangka, kasus curat sebanyak 17 kasus dan 15 tersangka, dan kasus curanmor dengan 12 kasus dan menangkap 11 tersangka.

Menurut Kapolres Gresik, AKBP Ady Wibowo pada wartawan mengatakan, hasil pengungkapan kasus dan tersangka.

Dalam target operasi cipta kondisi, untuk menjaga kondusifitas menjelang pelaksanaan Pilkada Gresik yang akan dilangsungkan pada 9 Desember besok.

Juga melakukan antisispasi, terhadap tindak kejahatan orang-orang yang tidak bertangung jawab.

Dari 99 tersangka yang ditangkap, beberapa tersangka yang terlibat kasus curanmor statusnya pelajarr.

Ditambahkan Ady Wibowo, terkait dengan pembobolan brantas milik PT Brantas Abipraya (persero), tersangka AR alias Aril (25) warga Sampang Madura. Setiap harinya tidur di lokasi proyek, merupakan petugas cleaning service. Modus yang dilakukan tersangka dengan membobol brankas, dengan cara mendownload kunci klip brankas yangberisi uang sebesar Rp300 juta lebih, namun oleh tersangka hanya diambil Rp220 juta. Q kim

ngan tambahan 2000 kertas suara untuk antisipasi adanya pencoblosan ulang di TPS. Sedangkan jumlah kotak yang akan didistribusikan mencapai 2463 kotak dengan jumlah bilik sebanyak 4926 buah. ‘Seluruh logistik akan dikirim pada tanggal 2 Desember hingga 6 Desember 2015,” jelas Mifta. Q ach.hds

alikus/bhirawa

Ketua DWP Kab Sidoarjo, Ny Nun, menyalami para Lansia terlantar yang ditampung di Liponsos Sidoarjo

Istri PNS Sidoarjo Bantu Puluhan Orang Terlantar Sidoarjo, Bhirawa Istri ribuan PNS di Pemkab Sidoarjo yang tergabung dalam Dharma Wanita Persatuan (DWP), Rabu ( 2/12) kemarin, mendatangi Liponsos Kabupaten Sidoarjo untuk memberikan bantuan dalam rangka HUT DWP ke 16.

Dipimpin Ketua DWP Sidoarjo, Ny Nun Vino Muntiawan, rombongan menyerahkan sejumlah barang bantuan yang dibutuhkan oleh orangorang terlantar yang ditampung di lembaga UPTD Dinsosnaker Sidoarjo itu. ‘’Semoga apa yang kita berikan ini bermanfaat bagi orang banyak dan tidak sia-sia,’’ kata Ny Nun, yang juga istri Sekdakab Sidoarjo itu.

Pihak DWP Sidoarjo mem-

beri bantuan juga bersamasama dengan pihak Korpri Sidoarjo yang juga HUT ke 47 itu, karena selain peduli dengan kaum dhuafa, juga ingin membantu mensukseskan program Pemerintah dalam penanganan masalah sosial.

Sekretaris Dinsosnakertrans Kabupaten Sidoarjo, Arif Makin yang menerima kehadiran para istri PNS Pemkab Sidoarjo itu, sempat menyampaikan, di UPTD Liponsos Sidoarjo itu saat ini dihuni oleh sekitar 94 Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).

Terdiri dari kelompok Psikotik ada 34 orang, Gepeng 35 orang dan Lansia terlantar 55 orang. Untuk sementara ini,

yang tinggal di Liponsos ada 80 orang, sebab sebanyak 14 orang penderita Psikotik sedang berobat ke RS Menur Surabaya.

Menurut Kepala UPTD Liponsos Sidoarjo, Anastasia Budi Astuti, sejumlah barangbarang yang sangat dibutuhkan oleh para PMKS di tempat ini diantaranya adalah pakaian luar dan pakaian dalam layak pakai.

Menurut ia, tiap tahun DWP dan Korpri Sidoarjo selalu membantu sejumlah kebutuhan barang yang dibutuhkan oleh para PMKS. Selain DWP Sidoarjo dan Korpri Sidoarjo, juga ada warga masyarakat yang peduli dengan PMKS di Liponsos ini.Q kus

Sidoarjo, Bhirawa Kondisi minat baca masyarakat Sidoarjo saat ini masih dinilai sangat rendah. Ditinjau dari kunjungan masyarakat ke Perpustakaan tiap tahunnya hanya sekitar 70 ribu pengunjung, dari jumlah penduduk yang lebih dari 2,1 juta jiwa. Melihat kondisi tersebut, KIM (Kelompok Informasi Masyarakat) ‘Melati’ ikut berpartisipasi mencerdaskan masyarakat melalui minat baca.

Ketua KIM Melati Desa Siwalanpanji Buduran, Hj Listyowati saat sosialisasi di Kecamatan Balonbendo mengatakan kalau KIM Melati aktif menyebarluaskan informasi ke masyarakat, terutama informasi terkait programprogram pemerintah yang tengah dijalankan. Diantarnya, menyosialisasikan produk UMKM berbasis desa, dan pelatihan mengembangkan usaha kecil berbasis kelompok serta program mencerdaskan masyarakat melalui gemar mem baca. “Makanya sosialisasi kali ini bertemakan ‘Kecerdasan Dimulai dari Mem baca,’” jelasnya.

Terkait program cerdas dengan membaca ini, menurutnya, di Desa Siwalanpanji sudah ada wadah untuk anak–anak dan warga untuk membaca bersama, yakni ‘Kampoeng Sinau,’ bagi yang ingin mengisi wak tunya dengan membaca tinggal datang saja. “Di sana

sudah tersedia fasilitas buku dan tempat yang asri cukup representatif dipakai belajar bersama,” ujar Bu Lis sapaan akrab Listyowati.

Turut hadir dalam sosialisasi ini Kabag Humas dan Protokol Pemkab Sidoarjo Machmudi Alie SH bersama Kasubbag P3M Muhammad Rofik S Sos selaku pembina KIM Kabupaten Sidoarjo, terlihat pula Camat Balongbendo Tatang. Dengan narasumber dari Kantor Perpustakaan Kabupaten Sidoarjo Nyonik selaku Kasi Pelayanan, dari IUWASH untuk Indonesia Jawa Timur.

Menurut Kabag Humas dan Protokol Pemkab Sidoarjo, Machmudi Alie kalau sosialisasi kali ini memang difokuskan kepada calon anggota KIM yang nantinya diharapkan memiliki kemampuan lebih, ulet dan telaten dalam mem bangun organisasi. Selain gemar membaca, tidak kalah pentingnya adalah anggotanya telah melek teknologi atau tidak gaptek.

Karena perkembangan teknologi informasi saat ini menjadi salah satu bagian penting dari organisasi.

“Baik itu informasi yang diperlukan ataupun yang akan disampaikan, untuk itu dengan gemar membaca diharapkan akan membantu para anggota untuk terus belajar,” jelas Machmudi Alie yang didampingi Kasubag P3M, Muhammad Rofik, Rabu (2/12). Q ach

Dorong Puskesmas Jadi BLUD Kota Mojokerto, Bhirawa Kalangan politisi DPRD Kota Mojokerto mendorong perubahan Puskesmas di Kota Mojokerto menjadi badan layanan umum daerah (BLUD).

Perubahan status diharapkan mendongkrak profesionalisme lembaga kesehatan paling dekat dengan masyarakat tersebut. Selain itu juga bisa menanbah penerimaan rertibusi untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) “Kami mendorong perubahan status Puskesmas BLUD di Kota Mojokerto yang lebih mandiri dan

profesional. Semua pihak akan diuntungkan dengan perubahan status ini,” ujar anggota Komisi III DPRD Kota Mojokerto, Hardiyah Santi, kemarin.

Menurut politisi Golkar ini, tujuan dibuatnya puskesmas menjadi BLUD, tak terlepas keinginan agar pelayanan kepada masyarakat semakin optimal. Termasuk meningkatkan kinerja pegawai, terutama dari segi pengelolaan administrasi yang akan lebih baik lagi.

“Dengan demikian, maka jalan untuk mewujudkan visi Kota Mojokerto yang lebih sehat bisa tercapai,” tuturnya.

Ia berharap, ke depan tingkat pelayanan kesehatan masyarakat bisa lebih dioptimalkan lagi, terutama di setiap puskesmas. Apalagi mulai tahun depan, setiap puskesmas akan mengelola langsung kucuran anggaran yang bersumber dari pemerintah pusat.

“Anggaran dari program nasional kaitan BPJS sudah cukup mumpuni. Nantinya setiap puskesmas akan menerima langsung anggaran kesehatan itu. Artinya, tidak ada lagi istilah nanti anggaran tersendat gara-gara klaim telat atau lainnya,” katanya.Q kar

achmad suprayogi/bhirawa

Kabag Humas dan Protokol Pemkab Sidoarjo Machmudi Alie membuka sosialisasi di KIM Balongbendo.

Gebyar Festival Makanan 1.000 Hari Pertama Kehidupan Seribu hari pertama dalam kehidupan bayi merupakan momen terpenting untuk mencegah terjadinya stunting (anak pendek menurut usia). Bersamaan dengan peringatan hari kesejatan nasional, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo bersama BADUTA menggelar gebyar Festival Makanan 1.000 Hari Kehidupan, Rabu (2/11) di Pendopo Kabupaten Sidoarjo.

Festival mengambil tema ‘Kuberikan yang Terbaik di Periode Emas Buah Hatiku,’ selain sebagai bentuk perayaan keberhasilan program Baduta dan motivasi untuk mengelola praktek terbaik selama pelaksanaan Program Baduta, festival ini dilangsungkan untuk meningkatkan kesadaran akan praktek gizi yang baik, terutama pengetahuan mengenai makanan tambahan yang tepat.

Hingga tahun 2015, sekitar 200 tenaga kesehatan di Sidoarjo telah mendapatkan

pelatihan konselor lakstasi 40 jam yang sesuai standart UNICEF. Hal ini bertujuan untuk membantu meningkatkan akses layanan kesehatan dan gizi yang berkualitas, untuk meningkatkan gizi ibu hamil serta praktek pemberian makan bayi dan anak usia 0-24 bulan.

Menurut Pj Bupati Sidoarjo, Drs Ec Jonathan Judianto M MT yang didampingi istrinya Ny. Anna Jonathan usai Sidak keliling stand pameran, mengatakan kalau di Kabupaten Sidorjo sendiri, telah

terdapat 40 tenaga kesehatan yang telah mengikuti pelatihan pemberian makanan bayi dan anak.

Sementara untuk memperkuas PMBA (Modul Pemberian Makan Bayi dan Anak) Sidoarjo sudah dilakukan pelatihan kepada 268 kader.

Oleh karena itu, bersama gebyar Festival Makanan 1.000 Hati Kehidupan Baduta, mengajak berbagai lapisan masyarakat untuk berpartisipasi melalui berbagai aktivitas.

Seperti membuat poster 1.000 HPK (Hari Pertama Kehidupan), lomba menu Baduta

dan lain lain. “1.000 pertama dalam kehidupan bayi, merupakan moment terpenting untuk mencegah terjadinya stunting/anak pendek menurut usia,” katanya.

Jadi program seperti ini merupakan kegiatan yang sangat baik untuk sosialisasi terhadap pemberian makan yang optimal selama 1.000 hari pertama kehidupan, meliputi gizi yang baik selama kehamilan, Inisiasi Menyusui Dini (IMD). ASI ekseklusif selama enam bulan, melanjutkan ASI sampai berusia 2 tahun, pemberian makanan pendamping ASI yang layak seusia anak.

“ASI merupakan merupakan gizi yang terbaik untuk anak, tidak bisa dibanding dengan achmad suprayogi/bhirawa susu formula. ASI masih yang Pj Bupati Jonathan Judianto bersama istri keliling meninjau stand pameran terbaik,” tegas Jonathan makanan 1.000 hari pertama kehidupan.

Judianto. Q ach. adv

JAWA TIMUR

6

Kamis Legi 3 DESEMBER 2015

KPU Banyuwangi Berharap Masa Tenang Atribut Bersih KPUK Tuban Janji Segera Mengganti 3.107 Kertas Suara Rusak Banyuwangi, Bhirawa Jajaran Komisi Pemilihan Umum (KPU) khususnya Divisi Hukum berupaya memastikan dalam hari tenang, situasi dan kondisi Banyuwangi betulbetul tenang dan bersih dari semua atribut dan alat peraga kampanye pasangan calon bupati/wakil bupati Banyuwangi tahun 2015.

Menurut Suherman, Divisi Teknik KPU Banyuwangi, untuk menindak lanjuti hal tersebut, pihaknya akan melakukan koordinasi dengan semua stake holder yang ada di tingkat kecamatan khususnya petugas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Penitia Pengawas Pemilu Kecamatan (Panswascam) untuk membersihkan semua atribut yang berkaitan dengan pemilihan bupati / wakil bupati Banyuwangi yang akan digelar tanggal 9 Desember mendatang.

Kemudian untuk wilayah desa dan kelurahan, imbuh Suherman Petugas Pengawas Lapangan (PPL) bersama dengan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) diharapkan mampu memastikan bahwa berbagai alat peraga kampanye maupun baliho

ajakan untuk menyukseskan pemilu dari KPU Banyuwangi harus benar-benar bersih pada tanggal 8 Desember mendatang.

Selanjutnya Suherman menyatakan KPU melalui Divisi Sosialisasi juga melakukan koordinasi dengan perwakilan semua Rumah Sakit (RS) dan Puskesmas yang melayani rawat inap untuk memastikan semua warga masyarakat bisa menggunakan hak pilihnya, baik dokter, paramedis dan petugas kesehatan yang lain serta warga yang tengah menjalani rawat inap. ”Jangan sampai karena alasan teknis mereka tidak bisa menggunakan hak pilihnya baik karena melaksanakan tugas dan kewajiban memberikan layanan kesehatan atau tengah menjalani rawat inap di RS atau Puskesmas,” tegas

Suherman.

Lebih lanjut Suherman menyatakan, warga masyarakat yang ingin mengajukan permohonan untuk pindah mencoblos, diminta untuk menghubungi petugas dan akan dilayani oleh petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) maksimal satu hari menjelang pelaksanaan coblosan.

Kemudian pada saat pencoblosan, imbuh Suherman, KPU akan menurunkan dua petugas KPPS yang didampingi oleh Panwas dan Saksi pasangan calon bupati / wakil bupati untuk mendatangi kamar-kamar yang ada dan melayani warga masyarakat yang tengah menjalani rawat inap di semua RS dan Puskesmas melakukan pencoblosan tentunya dengan ijin dari dokter atau petugas kesehatan yang ada.

Kemudian untuk pelaksanaan Pemilihan bupati / wakil bupati Banyuwangi di Lembaga Pemasyarakatan (LP), menurut Suherman KPU sejak awal memplot untuk menempatkan dua Tempat Pemungutan Suara

khoirul huda/bhirawa

Nur Hakim, anggota KPUK Divisi Perencanaan, keuangan logistik, dan umum saat menunjukan kertas suara yang rusak dan tidak jelas gambar-nya. ini akan dilakukan proses pergantian surat suara yang rusak dan kurang itu. “Surat suara yang ditemukan rusak akan kita bakar bersama Panwaskab dan pihak keamanan,” terang Nur Hakim.

Sebelumnya KPUK telah me-

nerima 961.094 surat suara dari jumlah daftar pemilih tetap (DPT) dengan tambahan 2,5 persen. Dan hingga kini, logistik sudah berada di tingkat Kecamatan dari 20 Kecamtan yang ada di Kabupetan Tuban.Q mb12,hud

Marakkan HAB, Kemenag Gelar Aneka Lomba

KILAS JATIM

Kongres Pemuda Sampang Soroti Buruknya PAD Sampang, Bhirawa Kongres pemuda Sampang yang baru pertama kali digelar komite nasional pemuda indonesia (KNPI) Sampang, menghasilkan salah rekomendasi terkait buruknya pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Sampang yang jauh dari target pemerintah.

Tamsul, salah satu panelis di kongres pemuda Sampang, ia menyoroti terkait buruknya PAD Kabupaten Sampang 2014 yang tidak memenuhi target. Bahkan hanya satu instansi yang memenuhi target lebih, yakni rumah sakit umum daerah (RSUD) Sampang. Sedangkan SKPD yang lain tidak memenuhi target PAD yang telah dibuat sendiri oleh pemerintah Sampang, hal ini membuktikan target PAD sampang banyak disumbang orang sakit yang di rawat di RSUD Sampang.

“Berdasarkan data yang kami miliki, PAD Sampang tahun 2014, RSUD target Rp 25.000.000.000,00 realisasi Rp.40.520.174.262,00 atau surplus sebesar Rp.15.520.174.262,00, sedangkan untuk SKPD yang lain tidak memenuhi target PAD, bahkan Dispendukcapil yang ditargetkan Rp 237.400.000 realisasi Rp 0000, ini membuktikan ada tata kelola birokrasi yang salah di Kabupaten Sampang, mestinya jika ada kepala SKPD yang tidak sanggup melaksanakan tugas dengan target PAD yang jelas, maka segera dilakukan penyegaran alias mutasi,” tegas Tamsul, Rabu (2/12).Q lis

Situbondo, Bhirawa Untuk memeriahkan hari amal bhakti (HAB) Kementerian Agama (Kemenag) yang ke-70, Kantor Kemenag Kabupaten Situbondo menggelar sejumlah kegiatan dan aneka lomba sejak kemarin (2/12). Lomba tersebut diantaranya, KUA terbaik yang diikuti oleh 17 KUA se-Situbondo, lomba hijab dan lomba menangkap ikan belut yang disokong penuh Darma Wanita Kemenag Situbondo. Selanjutnya juga menggelar kegiatan donor darah dan beberapa lomba olahraga.

Ketua panitia HAB ke-70, Drs Susiawan Setia Budi, M.MPd, mengatakan, pada rangkaian kegiatan lomba tahun 2015, pihaknya juga menggelar aneka lomba olahraga. Diantaranya, sebut mantan Kepala Sekolah MAN I Besuki itu, bulu tangkis ganda putra, tenis meja putra-putri, catur, bolatik putra-putri serta jalan sehat.

“Kami juga mengagendakan lomba karaoke, KSM MI, MTs dan MA. Kemarin kami juga menggelar lomba mewarnai yang diikuti ratusan peserta dari kalangan RA,” ungkap Iwan, panggilan akrab, Susiawan Setia Budi, kemarin.

Masih kata Iwan, pada puncak peringatan acara HAB ke-70, panitia akan menutup serangkaian acara dengan upacara bendera dan tasyakuran/resepsi. Khusus untuk kegiatan donor darah kemarin, lanjut Iwan, animo dari para karyawan untuk mensukseskan kegiatan sangat besar sekali. Ini terbukti, ulas Iwan, antrian para pendonor darah sangat panjang. “Termasuk juga pada lomba mewarna tingkat RA (Raudlatul Aftal), sebanyak ratusan siswa se Kab. Situbondo memenuhi halaman Kemenag Kab. Situbondo,” ujar Iwan.

Iwan menandaskan, pada pelaksanaan agenda lomba hijab yang bakal diikuti para karyawati dan anggota darma wanita Kemenag Kab. Situbondo diprediksi bakal sangat meriah. Ini karena, terang Iwan, dalam perlombaan tersebut tiap peserta diberi keleluasaan dalam berkreasi dihadapan juri. “Termasuk, lomba menangkap ikan belut oleh darma wanita ini akan memantik penonton untuk bergembira. Karena lomba ini disamping unik dan lucu juga melatih peserta untuk berani menangkap ikan yang dikenal licin itu,” papar Iwan.

Kepada para pemenang lomba, tegas Iwan, pihaknya akan memberikan sebuah piagam dan piala pada puncak acara tasyakuran/resepsi. Iwan berharap dengan kegiatan dan lomba tersebut bakal tercipta hubungan persaudaraan yang harmonis antara sesama karyawan berikut anak didik dilingkungan Kementerian Agama Kab. Situbondo. “Selain itu, aneka lomba dan kegiatan ini untuk mencari potensi dan bakat baru dari para siswa dan karyawan Kemenag Kab. Situbondo,” pungkas Iwan.Q awi

220 Pendidik di Kabupaten Blitar Telah Ikuti Workshop KTI Sebanyak 220 tenaga pengajar atau pendidik tingkat Sekolah Dasar (SD), mengikuti Workshop Karya Tulis Ilmiah (KTI) di Local Education Center (LEC) Desa Pojok, Kecamatan Garum Kabupaten Blitar, dimana kegiatan tersebut bertujuan agar tenaga pendidik memperoleh ilmu tentang pembuatan KTI. Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Blitar, Drs. Totok Subihandono melalui Kepala Seksi (Kasi) Pembinaan dan Pengembangan Pegawai (P dan PP) Mudjiana mengatakan, workshop KTP dibagi menjadi dua tahap.

Tahap pertama telah dilaksanakan pada tanggal 1-3 Oktober dan tahap kedua, digelar pada tanggal 5-7 Oktober lalu, dimana sebagian besar peserta workshop dari kepala sekolah (KS) tingkat SD se-Kabupaten Blitar. “Karena, jumlah peserta cukup banyak. Untuk efektivitas, maka kegiatan tersebut dibagi menjadi dua tahap,” kata Mudjiana.

Lanjut Mudjiana, tahap pertama diikuti sebanyak 110 peserta, sedangkan tahap kedua juga diikuti 110. Meski dibagi menjadi dua tahap, tapi mereka memperoleh materi sama. Sebab, peserta dimasing-masing tahap, menerima materi selama tiga hari. Peserta juga mendapatkan pemateri (Narasumber) yang sama. “Untuk kegiatan ini,

(TPS) untuk melayani warga binaan menyalurkan hak pilih dan menentukan pilihan mereka.

Janji Segera Ganti Sementara itu, sebanyak 3.107 dari total 961.094 surat suara yang telah disortir dan didistribusikan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten (KPUK) Tuban ke tingkat panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) rusak. Kerusakan yang sudah diterima KPUK tersebut beragam.

Di antaranya gambar pasangan calon (Paslon) kurang terang, tulisan isi surat suara tidak jelas, gambar hologram tembus depan, dan kerusakan lainnya. “Saat ini rekapan kerusakan dan kekurangan di tingkat Kecamatan sudah kita terima sebanyak 3.107 surat suara,” kata Nur Hakim, anggota KPUK Divisi Perencanaan, keuangan logistik, dan umum (2/12).

Menurutnya, Kecamatan Montong mengalami kerusakan terbanyak sekitar 827 surat suara.

Kerusakan itu akan kita kembalikan kepada rekanan dari KPU yang telah menyetak surat suara. Sehingga, selama dua hari

hartono/bhirawa

Drs. Totok Subihandono kami mendatangkan tiga pemateri dari Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP) Surabaya,” katanya.

Dia menjelaskan, Workshop KTI tersebut dilaksanakan agar peserta memperoleh ilmu tentang karya tulis ilmiah. Dengan harapan, pengajar di tingkat SD, nantinya bisa dan mahir membuat KTI. Nah, ada beberapa

keuntungan setelah peserta mengikuti workshop KTI. Yakni, mendapat ilmu tentang penulisan dan mahir membuat karya tulis. “Setelah mengikuti pelatihan dan mahir membuat KTI, diharapkan mereka bisa mengembangkan atau mengaplikasikan ilmu penulisan ke lembaga atau sekolah tenpatnya mengajar,” jelasnya.

Dia mengatakan, pihaknya sengaja menggelar workshop KTI karena merujuk pada instruksi dari Kementerian Pendayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan dan RB), tentang pembuatan Karta Tulis Ilmiah. “Pembuatan KTI, sudah menjadi syarat mutlak untuk kenaikan atau Jenjang kepangkatan seorang pengajar atau pendidik,” jelasnya.

Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Blitar, Totok Subihandono, berharap dengan mengikuti Workshop ini adanya peningkatan keilmuan tentang Karya Tulis Ilmiah di tingkat pengajar di Kabupaten Blitar. “SDM sangat mempengaruhi hasil dalam memberikan metode pembelajaran.

Sehingga dengan adanya Workshop Karya Tulis Ilmiah (KTI) akan semakin meningkat lagi,” imbuhnya.Q adv,htn

sawawi/bhirawa

Ratusan siswa RA se Kabupaten Situbondo saat menyemarakkan HAB Kemenag ke-70, dengan mengikuti lomba mewarnai dihalaman Kantor Kemenag kemarin.

Probolinggo Raih Penghargaan Kabupaten Sehat Swasti Saba 2015 Prestasi membanggakan kembali ditorehkan oleh Kabupaten Probolinggo di tingkat nasional. Dimana, Kabupaten Probolinggo meraih penghargaan berupa tropi Kabupaten Sehat ‘Swasti Saba’ tahun 2015 dari Kementerian Kesehatan RI pada acara pemberian penghargaan bidang kesehatan dalam rangka Hari Kesehatan Nasional (HKN) ke-51, di Hotel Bidakara Jakarta, Jumat (27/11) malam.

Dalam penghargaan ini, Kabupaten Probolinggo mendapatkan predikat Kabupaten Sehat untuk 2 (dua) tatanan. Yakni, tatanan masyarakat sehat mandiri dan tatanan kawasan permukiman sarana dan prasarana sehat.

Penghargaan ini diterima langsung oleh Bupati Probolinggo Hj. P. Tantriana Sari, SE dari Menteri Kesehatan RI. Prof. dr.

Nila Djuwita F. Moeloek, Sp. M bersama 137 kabupaten/kota ditambah 3 provinsi dari seluruh Indonesia.

“Penghargaan ini adalah hasil kerja keras dan atas partisipasi masyarakat Kabupaten Probolinggo bersama Forum Kabupaten Sehat sehingga terbangun kehidupan masyarakat yang bersih dan sehat. Semoga penghargaan ini bisa terus dipertahankan di tahun-tahun mendatang,“ ungkap Bupati

Tantri.

Sementara Kepala Bappeda Kabupaten Probolinggo Dewi Korina mengatakan untuk meraih penghargaan Swasti Saba ini membutuhkan perjuangan yang cukup panjang. Terlebih Kabupaten Probolinggo berhasil meraih penghargaan untuk tatanan masyarakat sehat mandiri dan tatanan kawasan permukiman sarana dan prasarana sehat.

“Kawasan permukiman sarana dan prasarana sehat berada di Pasar Paiton, Pasar Kebonagung, hutan Kota Kraksaan, Pokmas Sumberlele, Sungai Rondoningu, Bank Sampah Semampir dan SMAN 1 Dringu.

Sementara kawasan masyarakat sehat dan mandiri berada di Desa Wonorejo, Desa Leces, SDN Muneng Leres 1 dan Puskesmas Sumberasih,” katanya.

Sebelumnya Prestasi memba-

wiwit/bhirawa

Bupati Probolinggo Hj.P Tantriana Sari (dua dari kaban) bersama menteri kesehatan usai terima penghargaan kabupaten sehat.

nggakan yang ditorehkan Kabupaten Probolinggo ini berawal di tingkat Provinsi Jawa Timur.

Pada peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Provinsi Jawa Timur ke-69, Kabupaten Probolinggo memperoleh predikat kabupaten sehat lewat penghargaan Forum Kabupaten Sehat (FKS).

Penghargaan tersebut diserahkan oleh Gubernur Jawa Timur Soekarwo di Grahadi, Surabaya, Minggu (12/10) lalu.

Selanjutnya Kabupaten Probolinggo masuk nominasi penghargaan tingkat nasional untuk bisa mendapatkan penghargaan bergengsi Swasti Saba dari Presiden RI, kata Dewi Korina.

“Alhamdulillah, kami bersyukur tahun ini Kabupaten Probolinggo dinyatakan masuk kategori kabupaten sehat, tingkat Nasional. Penghargaan ini adalah hasil kerja keras dan atas partisipasi masyarakat Kabupaten Probolinggo bersama Forum Kabupaten Sehat sehingga terbangun kehidupan masyarakat yang bersih dan sehat,” ungkap Dewi Korina.

Kabupaten Probolinggo mendapatkan predikat Kabupaten Sehat untuk tiga tatanan. Yakni, tatanan kawasan industri dan perkantoran sehat, tatanan kawasan permukiman sarana dan prasarana sehat serta tatanan kawasan masyarakat sehat dan mandiri, paparnya.

Dalam verifikasi penilaian Kabupaten/Kota Sehat yang sebelumnya di tingkat Jawa Timur ini, Kabupaten Probolinggo mengajukan tiga dari sembilan tatanan. Setelah dilakukan penilaian, ketiga tatanan tersebut lolos semua.

“Maksud tatanan di sini adalah sasaran kegiatan program kabupaten sehat yang sesuai dengan potensi dan permasalahan pada masing-masing kecamatan di kabupaten, hasinya di tingkat nasional kami memperoleh Swati Saba Padapa, penghargaan untuk kabupaten sehat,” pungkasnya.Q wap,adv

JAWA TIMUR

Kamis Legi 3 DESEMBER 2015

7

Bupati Madiun Lantik 144 Kades

KILAS JATIM

APBD Bangkalan Capai Rp 2,4 Triliun

Satu di Antaranya Berstatus Terdakwa Korupsi

Bangkalan, Bhirawa DPRD Kabupaten Bangkalan akhirnya menyetujui Rancangan APBD tahun anggaran 2016 dalam Rapat Paripurna Persetujjuan DPRD Kab. Bangkalan di Aula DPRD setempat, kemarin. Dalam penyusunan APBD TA 2016 ini Pemerintah Kab. Bangkalan merencanakan belanja langsung sebesar 1,254 triliun rupiah atau meningkat sebesar 138 milyar dari anggaran tahun lalu atau setara dengan 86,81 persen.

Sedangkan untuk belanja langsung, Pemkab merencanakan belanja sebesar 824,588 milyar rupiah atau mengalami penurunan sebesar Rp 153,602 miliar rupiah dari anggaran tahun lalu atau setara dengan 15,70%. Dari sisi pembiayaan-pun, Pemkab Bangkalan merencanakan untuk memanfaatkan defisit atas perbandingan pendapatan daerah terhadap belanja daerah sebagai penerimaan pembiayaan tahun 2016 sebesar 86,675 milyar rupiah. Hal ini berarti mengalami penurunan sebesar 168,147 milyar rupiah dari anggaran tahun lalu atau setara dengan 65,22%.

Untuk sektor pengeluaran pembiayaan direncanakan naik sebesar 307,59% dari pengeluaran pembiayaan tahun lalu atau setara dengan 26,377 milyar rupiah.

Tahun sebelumnya pengeluaran pembiayaan hanya sebesar Rp 8,562 miliar.

Jadi bisa dikatakan RAPBD Bangkalan TA 2016 ini meningkat sebesar 200 milyar rupiah. Total RAPBD Bangkalan TA 2016 menjadi Rp 2,054 triliun.

Besaran ini meningkat 12% dari anggaran tahun lalu (2015 red.) yang hanya sebesar Rp 1,8 triliun.

Dalam pidato sambutannya, Bupati Bangkalan, RK. M. Makmun Ibnu Fuad, SE menyampaikan apreasiasi kepada seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan jajaran legislatif yang mampu menyelesaikan agenda pembahasan hingga penetapan RAPBD tahun anggaran 2016 ini secara cepat. "Setelah disetujuinya RAPBD oleh DPRD Bangkalan, maka dokumen ini kemudian akan dikirim ke Gubernur Jatim untuk dimintakan persetujuannya," jelas Bupati Momon, sapaan akrab Bupati termuda se-Indonesia ini di hadapan seluruh jajaran DPRD, Muspida dan SKPD.Q mb8

Kab. Madiun, Bhirawa Bupati Madiun H. Muhtarom, S.Sos melantik 144 Kepala Desa (Kades) terpilih hasil Pilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak (11/ 10) lalu di Penapada Muda Graha Pemkab Madiun, Rabu (2/12).

Namun satu diantara 144 Kades yang dilantik itu, berstatus terdakwa kasus korupsi dalam tingkat banding di Pengadilan Tinggi Jawa Timur.

Kades Morang Kecamatan Kare, Sukamto, terjerat kasus korupsi ADD tahun 2006-2011 sebesar Rp 105.155.400. Kasus ini, pada tahun 2012 ditangani Kejari Mejayan kemudian dilimpahkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Surabaya.

Setelah melalui sidang beberapa kali, 28 Maret 2013, majelis hakim yang diketuai Ahmad Fauzi dengan anggota masing-masing Titi Sansiwi dan Amwar, memvonis Sukamto dengan pidana penjara selama satu tahun denda Rp50 juta subsider satu bulan kurungan serta mengembalikan kerugian negara sebesar Rp105.155.400. Sukamto dinyatakan bersalah menyalah-

gunakan dana ADD yang seharusnya menjadi hak perangkat desa, tapi digunakan untuk membeli Alat Tulis Kantor (ATK). Vonis tertuang dalam putusan Nomor 100/Pid.Sus/ 2012/PN.Sby Tahun 2013.

Tak puas atas putusan itu, kemudian Sukamto yang berstatus tahanan kota, mengajukan upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi Jawa Timur. Namun hingga ia kembali dilantik menjadi Kades untuk yang kedua kalinya, putusan dari Pengadilan Tinggi belum turun.

Sementara itu Kades Gemarang, Suprapti, juga menghadapi gugatan dari rivalnya semasa Pilkades, Dari. Perkara gugatan sengketa Pilkades

yang diajukan oleh Dari ini, masih dalam tahap mediasi di Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun. Sebenarnya ada dua mantan Cakades yang mengajukan gugatan berkaitan dengan dugaan adanya politik uang. Namun salah penggugat, yakni Sumitro, mencabut gugatannya.

Terkait masalah terurai di atas, Bupati Madiun, H.Muhtarom, S.Sos mengatakan, pihaknya tidak mempermasalahkan status Kades Morang, Sukamto, yang kini menjadi terdakwa dalam kasus korupsi Menurutnya, karena saat ini perkara yang menjerat Sukamto belum mempunyai kekuatan hukum tetap.

"Tidak masalah itu. Dilantik ya dilantik. Urusan itu nanti.

Kan belum berkekuatan hukum tetap," kata H.Muhtarom, kepada wartawan usai melantik 144 Kades di Pendapa Muda Graha Pemkab Madiun, Rabu (2/12).

Sementara itu kepada para Kades yang baru lantik, bupati yang akrab dipanggil Mbah

SITUBONDO HILANG STNK nopol P 2616 EW, a/n Luluk Maratus Shalihah,Ds. Silomukti, rw 04/01, Kec. Mlandingan, Situbondo.

No. 2497/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK nopol P 5429 FA, a/n Sugianto, Ds. Buduan, rw 02/01, Kec. Suboh, Situbondo.

No. 2498/IMB/BI-II/2015

Bupati Madiun, H. Muhtarom, S.Sos melantik 144 Kades hasil Pilkades serentak pada 11 Oktober 2015 di Pendapa Muda Graha Pemkab Madiun, Rabu (2/12).

Tarom ini berpesan agar pelaksanaan pembangunan di wilayah masing-masing desa sesuai dengan regulasi yang ada. Apalagi sekarang desa menerima dana yang cukup besar.

"Semua sudah saya warning.

Jangan sampai nanti Lapas penuh dengan Kepala Desa gara-gara tidak ada SPJ dalam penggunaan dana desa yang semakin hari semakin besar. Pokoknya dana desa harus dipergunakan sebaik mungkin," pungkasnya.Q dar

PAD Pasir Lumajang 2015 Ditargetkan Rp 1 M Namun Akhir November Baru Mencapai Rp 182.195 000

TULUNGAGUNG HILANG STNK, Yamaha 75cc, th. 1978, Hitam, AG5012RG, a/n. Riyanto, Ds. Kepuhrejo, Ngantru-T.Agung No. 2485/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK, Honda, th. 2007, Hitam, AG5942SI, a/n.

Siti Fatimah, Ds/Kec. Rejotangan-T.Agung No. 2486/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK, Honda, th. 2006, Biru Putih, AG3551SH, a/ n. Sunarto, Ds. Tanjungsari, Boyolangu-T.Agung No. 2487/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK, Yamaha, th. 2010, Biru, AG6726RY, a/n.

Indah Sriwahyuni, Dsn. Duwet RT 04/02, Wates, Sumbergempol-T.Agung No. 2488/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK, Yamaha, th. 2013, Putih, AG3121RAM, a/ n. Dendi Wilarso, Jl KHR Abd Fatah RT 05/02 Mangunsari, Kedungwaru-T.Agung No. 2489/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK, Honda GL Max, th. 2003, Hitam, AG2122TB, a/n. Adi Prasetyo, Tgl Kundung, Besuki-T.Agung No. 2490/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK, Yamaha, th. 2010, Biru, AG6917RX, a/n.

Dian Puspitasari, Ngipik RT 04/02 Bono, Boyolangu-T.Agung No. 2491/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK, Yamaha, th. 2007, Biru, AG2124SJ, a/n.

Katemin, Ds. Sukorejo Wetan, Rejotangan-T.Agung No. 2492/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK, Honda, th. 2011, Putih, AG6775OE, a/n.

Wiji Astutik, Dsn Dami RT 02/01, Rejosari, Gondang-T.Agung No. 2493/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK, Daihatsu Pick Up, th. 2013, Hitam, AG9484RH, a/n. Ratna Dewi Anggraini, Dsn. Darungan RT 04/05, Ds. Kepuhrejo, Ngantru-T.Agung No. 2494/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK, Yamaha, th, 2001, Hitam, AG5388RO, a/ n. Yeni Setyo Darmono, Dsn. Cprkuntul RT 03/02, Ds/Kec. Campurdarat-T.Agung No. 2495/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK, Honda, th. 2008, Hitam, AG2477SV, a/n.

Jennie Santoso, Kenayan-T.Agung No. 2496/IMB/BI-II/2015

sudarno/bhirawa

suprayitno/bhirawa

Pj Bupati Lamongan Wahid Wahyudi memberikan pengarahan pada jajaran Danramil dan babinsa di Makodim 0812 Lamongan.

Pesan Pj Bupati untuk Jajaran Babinsa Lamongan, Bhirawa Pj Bupati Lamongan Wahid Wahyudi menjadi keynote speaker dalam Apel Danramil dan Babinsa di jajaran Kodim 0812 Lamongan di Aula Kadet Suwoko Makodim 0812 Lamongan, Rabu (2/11). Kepada jajaran Danramil dan Babinsa, dia berpesan agar terus membangun jiwa nasionalisme masyarakat.

Sebelum menyampaikan kuliah singkatnya, Wahid mengutip penggalan syair Lagu Indonesia Raya “Bangunlah Jiawanya, Bangunlah Badannya”. Penggalan syair tersebut sudah selayaknya menjadi pedoman dalam membangun Indonesia.

Menurut dia, sangat penting untuk lebih dulu membangun jiwa (nasionalisame) sebelum membangun fisik (badannya). Dia kemudian memberikan mencontohkan runtuhnya Majapahit yang bukan karena serangan dari luar, namun karen perang saudara. Di era modern, dia menyebutkan lepasnya Timor Timur bisa menjadi referensi. “Saya yakin (kejadian) Timor Timur menjadi luka mendalam bagi keluarga besar TNI, “ ujar Wahid.

“Meski bisa menjadikan Timor Timur

sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, namun akhirnya lepas melalui referendum. Ini karena kita alpa untuk membangun jiwa nasionalisme di Timor Timur dan yang digenjot adalah pembangunan fisik, “ jelas dia. Persoalan tersebut, lanjut dia, menjadi pekerjaan rumah yang harus diselesaikan semua komponen bangsa. “Saya yakin TNI adalah institusi terdepan dalam menjaga utuhnya NKRI ini, “ tegas dia.

Terkait pembangunan di Lamongan, Wahid Wahyudi juga berharap besar kepada sumbangsih TNI, terutama dalam menjaga stabilitas. Karena dia percaya, hal pertama yang dilihat investor untuk membuka usahanya adalah stabilitas daerah tersebut.

“Saya sampaikan terima kasih karen kondisi Lamongan selama ini sudah baik. Itu saya yakin karena TNI juga. Jelang Pilkada 9 Desember nanti, saya juga berharap TNI ambil bagian dalam menjaga kondisi dengan selalu berkoordinasi dengan pihak terkait, dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat serta mampu menangkap keinginan masyarakat,“ pesan dia.Q yit

Lumajang, Bhirawa Akibat adanya perubahan sistem perijinan yang saat ini diperbarui dan diambil alih oleh dinas ESDM provinsi jawa timur berdampak perolehan pajak pasir lumajang yang rencananya ditahun 2015 sebesar Rp 1 miliar diperkirakan tidak dapat tercapai. Kabupaten Lumajang di tahun 2015 Lumajang yang ditargetkan PAD dari pasir Lumajang Rp 1 miliar.

Hal tersebut disampaikan oleh Kabid PDIP (Pengolah Data Informasi Pajak) Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Kabupaten Lumajang Hari Susiyati yang menyebutkan bahwa perolehan PAD pasir hingga bulan Oktober 2015 mencapai sekitar 48.005.

000 rupiah yang berasal dari 14 penambang yang ada.

Pendapatan tersebut menurut susi diperoleh sebelum terjadi peristiwa tragedi berdarah pertambangan pasir lumajang, namun setelah adanya penertiban dari pemerintah provinsi setelah adanya rekomendasi terkait penambangan pasir tersebut menurutnya terjadi kenaikan pendapatan pada bulan November mencapai 134.190 000 Rupiah.

Itu hanya di bulan November saja lho, kurang lebih 2 minggu sudah mencapai 134.190.000 rupiah. Susi juga menjelaskan bahwa pendapatan PAD pasir lumajang pasca tragedi tersebut menurut mengalami peningkatan cukup signifikan, realisasi sampai dengan tanggal 23 pada bulan November yang mencapai Rp 182.195.000.

Menurutnya bahwa kendala yang terjadi kemarin di nilainya menghambat proses pendapatan PAD lumajang diantaranya masih di ukurnya batasan batasan dalam pemetaan wilayah koordinat yang terkait dengan perijinan pertambangan . "Prediksi kemarin saya perkirakan ,kalau memang lancar satu bulan , insya-

allah diprediksi kurang lebih bisa mencapai Rp 300an juta," tegas Susi.

“Tapi terkendala di awal awal itu masih ditertibkan, batas batasan perijinannya, masih ada penertiban supaya tidak terjadi kesalahan kembali, tapi terhadap pajak Insya Allah masyarakat sudah membayar sesuai dengan ketentuan." jelasnya lagi.

Susi juga menjelaskan bahwa pajak pasir yang semula berdasarkan jumlah tonase yaitu Rp 5000 per ton sedangkan untuk pajak batu per ton Rp 6.250 pasca penertiban dari dinas ESDM provinsi menurutnya sudah mengikuti ketentuan.

Susi juga mengaku bahwa pemungutan pajak pasir meskipun telah mendapatkan rekomendasi dari provinsi Jawa timur jumlah penambang belum sepenuhnya dapat melakukan kegiatan penambangan. Dia mencontohkan di kecamatan pasru jambe yang terdapat 17 penambang namun hanya 7 penambang yang aktif melakukan penambangan, di pronojiwo ada 4 di kecamatan candipuro di desa sumber wuluh ada 2 tapi yang aktif hanya 1 penambang ,di kecamatan pasirian yakni di desa gondoruso dan di kali rejali menurutnya beroperasi namun tidak terus menerus.

Terkait dengan PAD pasir pada tahun 2014 lalu yang hanya mencapai Rp 75 juta, menurut Susi, kemarin itu masyarakatnya atau para penambang yang sudah berijin tapi masih belum ada penertiban. “Bukan kebocoran tapi kesadaran masyarakatnya itu masih belum paham bener,gitu lho," kilahnya.

Sedangkan target awal pada tahun 2014 sebenarnya Rp 2 miliar namun karena pada perubahan PAK yang di dasar kan pada situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan akhirnya di rubah dan disesuaikan dengan pendapatan sesuai dengan kenyataan yang ada yaitu senilai Rp 75 juta dalam tahun 2014.Q dwi

Ribuan Guru di Kabupaten Blitar Telah Ikuti UKG Guru di Kabupaten Blitar sebanyak 10.671 orang mulai dari tingkat Taman Kanak-Kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA), sukses mengikuti Uji Kompetensi Guru (UKG) yang digelar oleh Dinas Pendidikan (Disdik) dan Kementerian Pendidikan, selama delapan hari secara bergiliran.

Diungkapkan Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Kabupaten Blitar, Totok Subihandono melalui Kepala Bidang Pendidik Tenaga Kependidikan (PTK), Jumanto mengatakan pihaknya mengucapkan terima kasih kepada ribuan guru yang telah mengikuti UKG. Menurut dia, banyaknya jumlah guru yang mengikuti UKG, membuktikan bahwa guru di Kabupaten Blitar memiliki semangat untuk meningkatkan kompetensi.

“Sebagian besar mereka ikut UKG, hanya beberapa saja yang terpaksa tidak ikut UKG karena

sakit,” kata Jumanto.

Lanjut Jumanto hasil UKG sebenarnya bisa langsung dilihat oleh peserta setelah selesai mengerjakan soal, sebab UKG dilaksanakan secara online. Hanya saja, peserta tidak diperlihatkan nilai UKG. Menurut dia, hasil UKG nantinya hanya untuk dijadikan acuan untuk memetakan kebutuhan atau kegiatan tahun depan, terkait apa yang dinilai masih kurang dari guru. “Jika guru masih lemah dari segi penulisan maka perlu dilakukan Bimbingan dan Teknis (Bimtek) tentang Karya

Tulis Ilmiah (KTI),” ujarnya.

Menurut dia, bagi guru yang tidak bisa mengikuti UKG karena sakit, maka akan diikutkan UKG tahun depan. sebab, tidak ada UKG susulan bagi peserta yang tidak ikut. Hanya saja, pihaknya akan menggelar UKG susulan bagi peserta yang mengalami kesalahan soal. Sebab, dalam UKG kemarin, terjadi kesalahan soal dari pusat, yakni peserta mata pelajaran (Mapel) Bahasa Indonesia menerima soal Mapel Matematika.

“Karena terjadi kesalahan teknis, maka peserta tersebut akan dilakukan UKG susulan,” katanya.

Pihaknya berharap agar peserta atau guru terus memperbaiki kompetensinya, sebab penilain UKG dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Jika tahun lalu, nilai minimal rata-rata hanya 4,7, tahun ini meningkat menjadi

5,5 dan tahun depan akan naik menjadi 6,5. “Dari hasil UKG, mencerminkan kompetensi dari guru itu sendiri, untuk itu kompetensi harus ditingkatkan agar mutu pendidikan lebih berkualitas,” terangnya.

Seperti diberitakan sebelumnya untuk pelaksanaan UKG ditempatkan di sekolah yang memiliki laboratorium Teknik Komputer Jaringan (TKJ). Ada 15 lembaga atau sekolah yang digunakan sebagai tempat untuk menggelar UKG. Diantaranya, SMAN 1 Garum, SMAN 1 Kademangan, SMAN 1 Kesamben, SMAN 1Talun, SMK PGRI Wlingi, SMKN 1 Doko, SMKN 1 Kademangan, SMKN 1 Nglegok, SMKN 1 Udanawu, SMK Pemuda 1 dan 3 Kesamben, SMPN 1 Srengat, SMPN 1 Sutojayan, SMPN 1 Talun, dan SMPN 1 Wlingi.Q adv,htn

hartono/bhirawa

Para guru Kabupaten Blitar saat mengikuti UKG sebagai bentuk kompetensi sebagai pengajar.

MALANG RAYA

8 KILAS AREMANIA

Pusat Rehabilitasi Narkoba Ditarget Selesai 2016 Malang, Bhirawa Pusat Rehabilitsi Narkoba yang akan dibangun di Kota Malang dipastikan tuntas dan bisa dioperasikan, pada tahun 2016 mendatang.

Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Malang, AKBP Henndry Budiman, kepada wartawan Rabu 2/12 kemarin mengutarakan, jika operasional pusat rehabilitasi narkoba di Kota Malang segera beroperasi.

“Pusat rehabilitasi narkoba itu dibangun di kawasan Pondok Pesantren Bahrul Maghfiroh, dengan menggunakan dana bantuan dari Kementrian Sosial,” ujarnya.

Anggaran yang di berikan sebesar Rp. 10 miliar dan pembangunannya dilakukan pada Bulan Juni 2015 lalu. Menurut Henndry, pembangunan tempat rehabilitasi itu, untuk mensukseskan program pemberantasan 100 ribu penyalahgunaan narkoba.

“Masyarakat memang diberikan kesempatan seluas mungkin, untuk membangun pusat rehabilitasi. Nantinya Pemerintah hanya perlu memberikan dukungan, baik dari segi bantuan anggaran dan penguatan aturan,” kata Henndry Budiman.

Saat ini, lanjutnya BNN Kota Malang sedang melakukan rehabilitasi pada 300 warga pecandu narkoba, yang mayoritas merupakan masyarakat usia produktif.

Selain pembangunan pusat rehabilitasi, BNN Kota Malang juga sedang membangun Pusat Informasi Narkotika (PIN) di area Kantor BNN Kota Malang yang berada di kawasan Kedungkandang.

Pembangunan PIN tersebut juga dipastikan tuntas bulan ini. Sehingga sarana tersebut bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin. Q mut

DPRD Kaji Persyaratan Direktur PDAM Batu, Bhirawa Anggota Dewan dari Komisi A DPRD Kota Batu mendatangi tempat pelaksanaan seleksi calon direktur PDAM Kota Batu di Kantor Balaikota, Rabu (2/12). Kedatangan anggota DPRD ini untuk memantau pelaksanaan pemaparan visi misi PDAM yang disampaikan para peserta. Selain itu mereka juga mengkaji pelaksanaan Perda tentang PDAM, khususnya dalam penunjukkan direktur.

Sebelumnya, dewan mengaku tak pernah ada pemberitahuan jika Pemkot tengah melaksanakan penjaringan dan seleksi direktur PDAM Kota Batu.

“Kita (Dewan) awalnya mengetahui adanya seleksi direktur PDAM ini dari media massa,” ujar Ketua Komisi A DPRD Kota Batu, Sudiono, Rabu (2/12).

Ketika mendatangi pelaksanaan paparan visi misi PDAM dari peserta, Komisi A juga meminta aturan dan persyaratan yang diberlakukan Panitia Seleksi (Pansel) Direktur PDAM. Dan materi berupa peraturan dan persyaratan itu akan dibawa ke Gedung Dewan untuk dikaji dalam rapat pleno.

Kajian dilakukan oleh dewan karena pendaftaran calon direktur PDAM ini melalui dua tahap. Pendafataran tahap kedua ini dilakukan karena pada tahap sebelumnya pendaftar

yang memenuhi syarat administrasi hanya satu orang saja. Dan ditahap dua ini ada perubahan persyaratan yang bersifat meringankan. Akibatnya, pendaftar di tahap kedua ini yang lolos seleksi administrasi naik menjadi 9 orang.

“Komisi A akan mengkaji, apakah perubahan persyaratan yang dibuat ini tidak menyalahi Perda PDAM yang telah ada. Demikian juga dengan pelaksanaan test maupun pemaparan visi dan misi PDAM yang dilaksanakan hari ini,” tambah Sudiono.

Sementara, di dalam ruang Panderman gedung Balaikota Batu, 9 peserta seleksi memaparkan visi misi yang dibuatnya untuk memajukan PDAM Kota Batu. Mereka dipanggil satu per satu untuk menjelaskan visi misi mereka di hadapan tim penguji.

Salah satu peserta seleksi, Suwito mengatakan, dalam

anas bachtiar/bhirawa

Para peserta seleksi direktur PDAM nampak sedang mengantri untuk memaparkan visi dan misi di hadapan tim penguji. visi misi yang dibuatnya ia fokus pada penyediaan tarif murah dan pasang baru gratis untuk pelanggan PDAM. “Untuk mewujudkan hal ini, saya ingin adanya komitmen bersama dengan eksekutif,

legislatif, dan yudikatif untuk menyediakan anggarannya,” ujar Suwito.

Dan anggaran ini, lanjutnya, ia ingin memaksimalkan dana CSR Kota Batu yang ada.

Menurutnya, dengan mengam-

Pemkab Malang Kembangkan Wisata Pantai Malang Selatan Kab Malang, Bhirawa Kabupaten Malang memiliki kekayaan alam yang cukup besar, sehingga perlu adanya pengelolaan yang serius. Terutama pada kekayaan laut, karena selain Kabupaten Malang memiliki potensi hasil ikan laut, Kabupaten Malang juga memiliki kaya akan wisata pantai.

Sehingga, kata Pejabat (Pj) Bupati Malang Ir Hadi Prasetyo ME, Rabu (2/12), kepada wartawan, hal itu perlu dikembangkan sebagai daya saing berskala internasional.

Untuk mengembangkan potensi laut serta pantai yang berada di kawasan Pantai Malang Selatan juga perlu adanya dukungan dari berbagai elemen. Karena hal tersebut bisa di sinergikan dengan Pemerintah Kabu-

Kamis Legi 3 DESEMBER 2015

Pantai Sipelot yang berada di Desa Pujiharjo, Kec Dampit, Kab Malang, yang akan dikembangkan oleh Pemkab Malang cahyono/bhirawa

paten (Pemkab) Malang.

“Bukan hanya dinas terkait saja sebagai leading sector dalam mengembangkan wisata pantai, namun juga pihak Perhutani, aparat keamanan negara, kalangan akademisi, serta masyarakat pemerhati bahari,” ujarnya.

Menurut Hadi, sudah saatnya kita bergandengan tangan untuk memakmurkan masyarakat Kabupaten Malang serta alam di pesisir lintas Pantai Malang Selatan. Salah satu adalah semangat pembangunan atas potensi pantai tersebut. Se-

perti menanam bibit cemara udang oleh semua pejabat komando di semua jajaran pemerintahan sipil dan militer sekaligus memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) Kabupaten Malang ke 1255.

Sementara, ia melanjutkan, tanaman cemara udang jika mengutip pernyataan Guru Besar Fakultas Kehutanan Univerrsitas Gajah Mada (UGM) Jogjakarta Prof. Suhardi, bahwa tanaman cemara udang tersebut bisa digunakan sebagai penghalau tsunami, serta menjaga kesuburan lahan pertanian di sekitar wilayah pantai. “Dan tanaman itu bisa dikuatkan dengan diujinya tanaman cemara udang di kawasan Pantai Selatan Bantul Jogjakarta, sedangkan bibitnya berasal dari Pulau Madura,” tuturnya.

Hadi menjelaskan, Kabupaten Malang sebagai wilayah yang kaya akan pantai, baik itu dalam sektor kemaritiman maupun wahana wisata. Sehingga dengan potensi yang ada itulah, maka Pemkab Malang terus berupaya dalam mengembangkan potensi wisata di wilayah Pantai Malang Selatan.

Di kesempatan itu, ia juga menambahkan, di Kabupaten Malang sendiri kini memiliki 18 wisata pantai. Diantaranya, Pantai Balekambang, Ngeliyep, Bajulmati, Joggring Saloko, Lenggoksono, Modangan, Tamban, Sendangbiru, dan Sipelot. Dari sekian wisata pantai yang dimiliki Kabupaten Malang ini, maka untuk bisa menarik wisatawan khususnya wisatawan mancanegara (wisman). Q cyn

bil 2 persen dari dana CSR maka PDAM Kota Batu akan memiliki modal Rp 5 milar sampai Rp 7 miliar setahun.

Dan anggaran ini bisa dimanfaatkan untuk biaya pasang baru gratis. Q nas

Sumur Warga Kering, PDAM Pasok Air Bersih Kab Malang, Bhirawa Wilayah Kabupaten Malang dalam beberapa minggu terakhir ini sudah diguyur hujan.

Namun masih ada sebagian daerah di wilayah tersebut yang warganya membutuhkan pasokan air bersih dari PDAM kabupaten setempat. Sebab, sumur artesis atau sumur milik warga hingga kini masih kering.

Kepala Bagian (Kabag) Umum PDAM Kabupaten Malang Eko Priyo Ardianto, Rabu (2/12), saat dikonfirmasi di ruang kerjanya mengatakan jika perusahaannya hingga kini masih mendistribusikan air bersih pada warga yang membutuhkan. Meski Kabupaten Malang sudah diguyur hujan, tapi sebagian warga belum bisa menggunakan air bersih melalui sumur yang dimilikinya.

“Sebagian sumur yang dimiliki warga masih belum mampu mencukupi untuk kebutuhan air bersih sehari-hari, sehingga harus di suplay air bersih dari PDAM,” terangnya.

Menurut dia, tidak hanya warga di wilayah pedesaan yang saat ini membutuhkan air bersih, karena air sumur masih kering. Namun pelanggan PDAM juga kita suplai air bersih.

Seperti di wilayah Desa Bulupayung dan Desa Putat, Kecamatan Gondanglegi, yang masingmasing desa per hari kita distribusi air bersih sebanyak 6 kali pengiriman, Desa Sumber Sekar, Kecamatan Dampit per hari 7 kali pengiriman, Desa Wonokerso, Kecamatan Tajinan 3 kali pengiriman, Desa Bandarangin, Kecamatan Pagak 6 kali pengiriman.

“Begitu juga pihaknya mengirim air bersih pada pelanggan PDAM di wilayah Perumahan Bedali Indah, Desa Bedali, Kecamatan Lawang, per hari kita pasok 8 kali pengiriman. Karena di wilayah perumahan tersebut jumlah Kepala Keluargan (KK)-nya cukup besar,” kata Eko. Q cyn

cahyono/bhirawa

Mobil truk tangki milik PDAM Kab Malang saat mendistribusikan air bersih

RPH Raih Prestasi Layanan Bidang Pertanian Malang, Bhirawa Perusahaan Daerah (PD) Rumah Potong Hewan (RPH) Kota Malang, mendapat penghargaan layanan bidang pertanian terbaik kedua tingkat nasional.

Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Menteri Pertanian Amran Sulaiman, kepada Direktur RPH Joko Sudadi awal pekan kemarin.

Menurut Joko Sudadi, penghargaan itu, diberikan lantaran perusahaan yang dulunya bernama Perusahaan PD Pembantaian itu, karena memikiki komitmen terhadap pelayanan publiknya dan aplikasinya yang didukung dengan kelengkapan dokumennya yang sesuai dengan kondisi sebenarnya.

“PD RPH Kota Malang, memperoleh penghargaan karena antara administrasi yang ada dengan kondisi fisik gedung dan layanan yang diberikan sesuai dengan yang dilaporkan,” ujar Joko Sudadi. Bahkan lanjut dia, berdasarkan hasil penilaian tim juri RPH Kota Malang, memperoleh nilai total hingga 88,95. Nilai itu dilakukan oleh tim melalui kunjungan lapangan dan penilaian pada saat paparan di depan 20 tim juri.

Awalnya, pihaknya tidak memperkirakan jika akhirnya perusahaan yang dia pimpinnya itu, berhasil menyingkirkan RPH dan isntansi Departemen Pertanian diseluruh Indonesia.

Karena yang dia lakukan hanya memberikan pelayanan kepada pengguna jasa penyembelihan, dan tidak ada niatan khusus untuk memperoleh penghargaan. Meski diakui dia, setiap saat RPH Kota Malang, selalu menjadi jujugan sebagai tempat studi banding dari daerah lain, lantaran peralatan dan kebersihan pada proses penyembelihan hewan.

“Kalau mendapat kunjungan dari tempat lain itu sudah hal yang biasa, bahkan juga acapkali digunakan sebagai tempat penelitian, dibidang peternakan,” tuturnya.

Secara umum pihaknya menceritakan jika layanan penyembelihan di RPH Kota Malang itu, dilakukan pada malam hari, karena daging hasil penyembelihan langsung di jual oleh para pedagang pada pagi harinya di pasar-pasar di wilayah Malang raya.Q mut

Kamis Legi 3 DESEMBER 2015

LINTASAN

Sean Jalani Tes GP2 Bersama Tim Campos Jakarta, Bhirawa Pebalap Indonesia Sean Gelael bersiap mengikuti ajang GP2 musim depan bersama tim Campos Racing yang dimulai dengan sesi latihan resmi pada 2-4 Desember di Sirkuit Yas Marina, Abu Dhabi, Uni Emirat Arab (UEA).

Pada tes hari pertama, Rabu (2/12), Sean akan memulai sesi latihan pagi hari dengan berlatih mencari waktu terbaik lewat kualifikasi. Selama 2,5 jam, pebalap berusia 19 tahun itu akan mencoba kecepatan mobil sambil mempelajari karakter ban Pirelli yang menjadi ban resmi di ajang GP2 musim depan.

"Saya sengaja memulai latihan dengan sesi kualifikasi karena selama ini masih kurang optimal di fase penentuan posisi start itu. Saya perlu pengalaman lebih banyak agar terbiasa dengan kinerja ban Pirelli," kata Sean dalam siaran pers yang diterima di Jakarta, Rabu.

Menurut Sean, pengenalan karakter ban sangat penting mengingat tahun ini dirinya lebih banyak berkiprah di kejuaraan Formula Renault 3.5 World Series yang menggunakan ban Michelin.

Pada sesi kedua di malam harinya, latihan dilanjutkan dengan sesi balapan selama 20 putaran. Fase ini untuk membiasakan diri dengan mobil baru sekaligus melihat performanya dalam sebuah simulasi lomba.

"Itu kesempatan saya untuk merasa senyaman mungkin dengan mobil yang baru," kata putra mantan pebalap nasional Ricardo Gelael itu.

Pada hari pertama, Sean akan berdampingan dengan pebalap Rusia Konstantin Tereschenko yang berstatus penguji sementara.Q ant

OLAHRAGA

9

KOI Dorong Atlet Kualifikasi Jalani Tes Kesehatan Jakarta, Bhirawa Komite Olimpiade Indonesia (KOI) mendorong atlet yang menjalani kualifikasi Olimpiade Brasil 2016 melakukan tes kesehatan guna mengetahui secara detail tingkat kebugaran sebelum bertanding pada kejuaraan paling bergengsi di dunia itu.

"Saat ini atlet sudah dipetakan oleh Satlak Prima dan semuanya harus tes kesehatan. Dulu pada Olimpiade London, banyak atlet yang cedera.

Makanya saat ini harus check up untuk mengetahui kondisi atlet," kata Ketua KOI Erick Thohir di sela rapat koordinasi di PP ITKON Kemenpora, Jakarta, Rabu.

Menurut dia, pengalaman

kurang bagus pada Olimpiade London diharapkan bisa ditekan jika kondisi kesehatan atlet bisa terpantau sejak dini.

Saat itu Indonesia bahkan mendapatkan sorotan karena harus melakukan cara cepat untuk menyembuhkan cedera atlet.

"Dengan check up sejak awal, jika ada atlet yang mengalami cedera bisa terdeteksi

dan selanjutnya dilakukan perawatan," kata pengganti Rita Subowo itu.

Selain mendorong melakukan tes kesehatan pada atlet yang dipersiapkan untuk kualifikasi olimpiade, Erick yang juga komandan (CdM) kontingen Indonesia pada Olimpiade London itu meminta Satlak Prima juga mengantisipiasi kondisi di Brasil yang berbeda jauh dengan London.

Atlet yang dinyatakan lolos, secara teknis jelas tidak masalah. Namun, yang akan menjadi kendala adalah mental. Dengan demikian, semuanya akan dipersiapkan dengan baik termasuk akomodasi

pendukungnya.

"Di Brasil saat olimpiade, cuacanya dingin. Jadi atlet juga harus dilengkapi dengan perlengkapan yang memadai," kata pria yang juga pemilik klub Inter Milan itu.

Untuk CdM Olimpiade Brasil, Raja Sapta Oktohari, pemilik Mahaka Grup itu meminta segera melakukan koordinasi dengan Kemenpora terkait dengan pendanaan.

Pihaknya menilai biaya yang akan dibutuhkan jauh lebih besar dibandingkan Olimpiade London meski secara kualitas masih di bawah.

"Waktunya sudah mepet.

Makanya pendanaan juga ha-

Kejurnas Muaythai, Piala Wapres Diundur Sehari

Satlak Prima Targetkan 33 Atlet Lolos Olimpiade Jakarta, Bhirawa Satuan Pelaksana Program Indonesia Emas (Satlak Prima) menargetkan 33 atlet Indonesia lolos ke Olimpiade Rio de Janeiro 2016 meski saat ini belum banyak yang dipastikan lolos ke kejuaraan olahraga paling bergengsi di dunia itu.

"Proses kualifikasi masih banyak yang berjalan hingga pertengahan tahun depan.

Jika mampu meraih hasil terbaik maka otomatis akan lolos," kata Ketua Satlak Prima Ahmad Sucipto pada rapat koordinasi di Kantor PP ITKON Kemenpora Jakarta, Rabu.

Hingga saat ini baru empat cabang olahraga yang sudah memastikan diri mengirimkan atlet ke Brasil yaitu atletik, panahan, angkat besi dan bulu tangkis.

Khusus untuk bulu tangkis, proses kualifikasi masih berjalan hingga pertengahan 2016.

Maria Londa merupakan atlet Indonesia yang lolos pertama ke olimpiade setelah lompatannya sejauh 6,70 meter pada SEA Games 2015 di Singapura masuk limit yang ditetapkan. Atlet asal Bali ini berpeluang turun didua nomor yaitu lompat jauh dan lompat jangkit.

Untuk panahan ada dua atlet yang lolos dinomor recurve yaitu Riau Ega dan Ika Yuliana. Sedangkan untuk angkat besai ada tujuh atlet yang telah lolos yaitu Surahmad, Eko Yuli Irawan, Ketut Ariyana, Hasbi, Sri Wahyuni dan Sinta Darma Riyani.

"Untuk bulu tangkis, jika dilihat dari ranking memang banyak yang sudah lolos.

Tapi untuk penentuannya baru dilakukan pada pertengahan tahun depan. Masih banyak pertandingan yang akan dijalani," katanya menambahkan.Q ant

Rio Haryanto Selesai Tes F1 Semarang, Bhirawa Pebalap nasional Rio Haryanto telah selesai menjalani tes Formula Satu (F1) bersama tim Manor Merussia di Sirkuit Yas Marina, Abu Dhabi, Uni Emirat Arab.

Cep Goldia, Media Relations Rio Haryanto, dalam surat elektroniknya yang diterima di Semarang, Jateng, Rabu, menyebutkan pebalap asal Solo, Jateng, tersebut berhasil menyelesaikan 56 putaran pada sesi pagi hari dengan catatan waktu 1:49.593.

Sementara itu pebalap asal Inggris Jordan King yang juga menjalani tes F1 bersama Manor Merussia tersebut menjalani 59 putaran pada sesi sore harinya dengan catatan waktu 1:49.661. Bagi pebalap Inggris berusia 21 tahun ini merupakan kali pertamanya tampil mengemudikan mobil F1.

Rio Haryanto mengatakan, sudah cukup lama sejak terakhir kali dirinya menguji coba mobil Formula 1 bersama Manor juga pada 2012.

"Mobil-mobil sekarang banyak berbeda, terutama berkaitan dengan pengembangan-pengembangan mesin baru, jadi butuh beberapa saat untuk membiasakan diri dengan perubahanperubahan, khususnya manajemen mesin," ujarnya.

Meski demikian, lanjut dia, sepanjang sesi pagi berjalan dirinya selalu memperbaiki catatan waktu dan tanpa masalah dapat mengikuti program dengan baik.Q ant

rus menjadi fokus," kata Erick menegaskan.

Sementara itu CdM kontingen Indonesia Raja Sapta Oktohari mengatakan jika saat ini sudah cukup sulit untuk mendapatkan hotel di Brasil.

Namun, pihaknya terus melakukan koordinasi demi memenuhi semua kebutuhan terutama untuk pendukung atlet.

"Untuk atlet semuanya di wisma atlet. Untuk pendukungnya seperti pelatih yang belum dapat. Saat ini kami terus berupaya mengusahakan," katanya di sela rapat koordinasi bersama KOI, KONI, Satlak Prima dan Kemenpora.Q ant

PP Pertina berencana undang petinju India untuk menjadi lawan tanding untuk persiapan babak kualifikasi Olimpiade 2016.

Pertina Undang India Jadi Lawan Tanding Makassar, Bhirawa Pengurus Pusat Persatuan Tinju Amatir Indonesia (PP Pertina) berencana mengundang para petinju India untuk menjadi lawan tanding untuk persiapan babak kualifikasi Olimpiade 2016 di Rio de Janeiro, Brasil.

Ketua Umum PP Pertina, Reza Ali saat dihubungi dari Makassar, Rabu, mengatakan keputusan mengundang tim luar negeri karena tidak ada agenda kejuaraan internasional yang dapat dimanfaatkan sebagai laga uji coba atlet.

"Kita ingin undang India untuk beruji coba dengan petinju kita. Mudah-mudahan dengan program atau agenda ini semakin meningkatkan potensi dan kemampuan teknik para petinju," katanya.

Terkait alasan memilih India sebagai lawan tanding dibandingkan negara lain, dirinya mengakui karena perkembangan

tinju negara itu memang cukup pesat. Hal itu bahkan telah dibuktikan setelah tampil sebagai juara umum pada pelaksanaan kejuaraan internasional Piala Presiden 2015.

Untuk agenda ini, dirinya mengaku kemungkinan dilakukan pada Januari 2016. PP Pertina berharap dengan persiapan yang maksimal semakin menjaga peluang lolos sekaligus tampil di Olimpiade 2016 di Brasil.

"Perkembangan tinju di India memang maksimal sehingga cocok menjadi lawan tanding untuk semakin meningkatkan kemampuan atlet kita," jelasnya.

Sebelum beruji coba dengan petinju India, delapan atlet yang menghuni pelatnas saat ini sudah berada di Korea Selatan untuk mengikuti sejumlah uji tanding dengan petinju dari Negeri Gingseng tersebut.

Delapan atlet itu diantaranya

Mario Kali (NTT/52kg putra), Julio Bria (Bali/56kg), Kornelis Kwangu (Bali/kelas 48kg), Farrand Papendang (Papua Barat/ kelas 60kg), serta Angelina Nis dari Nusa Tenggara Timur.

Sejumlah petinju pelatnas itu, kata dia, rencananya akan berada di Korea selama 12 hari.

Setelah itu, menurut dia, rombongan tim pelatnas akan melanjutkan pemusatan latihan di Kuba selama satu bulan kedepan.

Pihaknya berharap dengan keberangkatan atlet ke Korea dan Kuba semakin meningkatkan kualitas petinju pelatnas ini baik persoalan teknis maupun non teknis.

PP Pertina memutuskan memberangkatkan para petinju karena tidak lagi memiliki lawan sepadan di Indonesia.

Sementara untuk pemilihan Korea Selatan dan Kuba, juga karena melihat perkembangan petinju di negara itu.Q ant

Jambi Rebut Tiga Perak di Prakualifikasi PON Jambi, Bhirawa Tim gulat Jambi baru berhasil merebut tiga medali perak dan satu perunggu serta meloloskan enam atletnya ke PON XIX/2016 dalam Kejuaraan Nasional (Kejurnas) gulat babak prakualifikasi PON 2015 di Malang, Jawa Timur.

Pelatih gulat Jambi Ardiman saat dihubungi, Rabu, mengatakan tiga medali perak tersebut dipersembahkan oleh pegulat putri Susilawati yang turun di kelas 53 kg gaya bebas dan Silvia Wulandari kelas 58 kg bebas serta dari atlet putra Agusto kelas 75 kg gaya grigo.

Sedangkan satu medali perunggu direbut oleh atlet putri Septia Askipon di kelas 55 kg gaya bebas.

Selain merebut medali, tim gulat Jambi juga meloloskan enam atletnya menuju PON 2016 di Jawa Barat dan atlet yang lolos tersebut adalah mereka yang peraih medali dan masuk peringkat lima besar nasional sesuai ketentuan PB PGSI. Kejuaraan nasional sekaligus babak prakualifikasi PON XIX/2016 berlangsung di Malang, Jawa Timur, 30 November - 3 Desember 2015.

Pengurus Provinsi Persatuan Gulat Seluruh Indonesia (Pengprov PGSI) Jambi pada Kejurnas 2015 babak prakualifikasi PON itu mengirimkan sebanyak 23 atlet putra dan putri yang tampil pada gaya grigo dan bebas.Q ant

Makassar, Bhirawa Kejuaraan nasional Liga Muaythai Piala Wapres IV di Lapangan Karebosi Makassar, Sulawesi Selatan, yang rencana dimulai 3 November diundur menjadi 4 November karena keterlambatan ring pertandingan dari Jakarta akibat cuaca buruk.

"Ring yang digunakan untuk pertandingan belum tiba di Makassar karena terkendala cuaca. Berhubung kondisi itu maka kami putuskan untuk menunda pembukaannya sehari," kata Panitia Kejurnas Piala Wapres, Nurahmi di Makassar, Rabu.

Ketua Harian Muaythai Indonesia (MI) Sulsel itu menjelaskan peralatan atau ring pertandingan memang sudah siap diberangkatkan sejak beberapa waktu lalu.

Namun sehubungan dengan kondisi cuaca yang tidak mendukung sehingga kapal yang rencana membawa peralatan itu menunda keberangkatan.

Pihaknya juga sudah menyampaikan kendala yang dialami sehingga terpaksa menunda acara pembukaan.

Pihak penyelenggara juga berharap penundaan ini tidak sampai mengganggu konsetrasi atlet menghadapi pertandingan nanti.

Ia menjelaskan, dengan belum tibanya peralatan pertandingan sehingga pihaknya memutuskan untuk menunda acara pembukaan yang rencananya digelar Kamis berubah menjadi Jumat, nanti "Cuaca khususnya di laut memang tidak mendukung sehingga peralatan ring yang akan digunakan belum tiba di Makassar. Untuk pembukaan acara terpaksa kita tunda hingga Jumat (4/12)," jelasnya.

Sementara itu, para peserta dari sejumlah provinsi sudah tiba di Makassar untuk persiapan menghadapi kejurnas Piala Wapres 2015 diantaranya DKI Jakarta, Bali, Jawa Timur, dan wakil dari Pulau Kalimantan.

"Sudah ada 10 provinsi yang sudah tiba. Untuk hari ini sesuai jadwal juga rencana tiba dari kontingen Gorontalo serta dari tim muaythai Thailand yang menjadi tamu istimewa pada kejurnas Piala Wapres," katanya.Q ant

Karena keterlambatan ring pertandingan dari Jakarta akibat cuaca buruk, kejuaraan nasional Liga Muaythai Piala Wapres IV di Lapangan Karebosi Makassar diundur menjadi 4 November.

EKONOMI - BISNIS

10

Kamis Legi, 3 DESEMBER 2015

Tingkatkan Produktivitas Pertanian

Kurs JUAL

BELI

USD

13,755.00

13,619.00

SGD

9,675.72

9,578.70

EUR

14,786.63

14,634.98

JPY

11,150.29

11,035.57

GBP

20,730.16

20,517.02

Sumber: Bank Indonesia (9 NOVEMBER 2015)

RAGAM EKBIS

Okupansi Hotel di Jatim Naik Tipis 0,53 Poin Surabaya, Bhirawa Tingkat Penghunian Kamar (TPK) atau okupansi hotel berbintang di Jatim di bulan Oktober 2015 mencapai 60,58 persen, naik tipis yaitu 0,53 poin dibandingkan TPK bulan September lalu yang mencapai 60,05 persen. Menurut Kepala BPS Jatim, Sairi Hasbullah mengungkapkan TPK hotel bintang 5 di bulan Oktober merupakan yang tertinggi dibandingkan klasifikasi bintang lainnya dengan capaian 67,64 persen. “Lalu disusul TPK bintang 4 sebesar 64,59 persen dan TPK bintang 3 sebesar 59,68 persen, kalau bintang 2 sebesar 56,24 TPK nya, lalu bintang 1 sebesar 38,95 persen,” ujar Sairi, Rabu (2/12) kemarin di Surabaya.

Sementara itu, Rata-rata Lama Menginap Tamu (RLMT) Asing di hotel berbintang bulan Oktober mencapai 3,30 hari.

Naik sebesar 0,26 poin dibanding dengan bulan September yang mencapai 3,04 hari.

Untuk RLMT Indonesia bulan Oktober mencapai 2,10 hari, rata-rata tersebut merupakan kenaikan sebesar 0,07 poin dibandingkan bulan September yang mencapai 2,03 hari. “Secara keseluruhan, RLMT bulan Oktober mencapai 2,17 hari atau naik 0,09 poin jika dibandingkan dengan bulan September yang mencapai 2,08 hari.

Namun menurut Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Jatim, M Soleh diperkirakan bulan November mendatang okupansi akan naik secara signifikan. Peningkatan okupansi ini dikarenakan adanya penyerapan anggaran pemerintah dan kegiatan MICE (Meeting, Incentive, Conference, Exhibition) diperkirakan di Jatim mencapai 56 persen dan di Surabaya sebesar 66 persen. Q riq

Jawa Timur Gandeng California Pemprov, Bhirawa Provinsi Jatim akan bekerjasama dengan Departemen Makanan dan Pertanian (DMP) Negara Bagian California, Amerika Serikat. Menurut rencana, kerjasama direncanakan untuk peningkatan produktivitas berbagai produk2 pertanian Jatim diantaranya buah apel.

Diskusi membahas kerjasama itu dilakukan Wakil Gubernur Jatim, Drs H Saifullah Yusuf dengan Direktur Eksekutif Departemen Makanan dan Pertanian California, Mr Joshua Eddydi kantor DMP, Jalan N Street, Suite 405, Sacramento, Amerika Serikat, Selasa (1/13). “Jatim memberikan kontribusi ke nasional hampir untuk semua produk pertanian, dengan kontribusi antara 20-40 perrsen. Kontribusi tersebut dapat lebih ditingkatkan lagi dengan peningkatan produktivitas produk-produk pertanian Jatim, “ kata Gus Ipul, sapaan lekat Wagub Saifullah Yusuf.

Skema kerjasama, lanjutnya, bersifat Government to

Wagub Jatim Drs H Saifullah Yusuf saat melakukan diskusi dengan Direktur Eksekutif Departemen Makanan dan Pertanian California, Mr Joshua Eddy di kantor DMP, Jalan N Street, Suite 405, Sacramento, Amerika Serikat, Selasa (1/13).

Government (G to G) dengan melibatkan perguruan tinggi dua belah pihak dan atau dengan pihak swasta. Keterlibatan perguruan tinggi merupakan keharusan karena ada penelitian didalamnya, sedangkan swasta merupakan

alternatif lain untuk pengembangan secara komersial.

“Kita bisa membuat lahan percobaan sebagai pilot project. Apabila berhasil, dapat dikembangkan untuk kegiatan investasi pengusaha AS di Jatim. Selain itu, kerjasama

Jatim dengan California juga akan dilakukan untuk pemanfaatan teknologi hemat air dan pengurangan efek rumah kaca di bidang pertanian, sebagaimana ditawarkan Direktur Joshua Eddy,” jelasnya.

Sementara itu, menurut Ke-

pala Biro Kerjasama Setdaprov Jatim, Benny Sampirwanto, California menjadi negara bagian di AS yang sebagai tujuan kunjungan Wagub ke luar negeri karena berbagai alasan. Diantaranya, potensi besar di bidang pertanian, merupakan salah satu tujuan ekspor produk-produk Indonesia, dan sejumlah pengusaha Jatim sukses berbisnis di negara bagian ini, yang akhirnya mereka menetap menjadi warga setempat.

“Selain itu, jajaran Pemerintah Negara Bagian California menyambut dengan baik rencana kunjungan ini,” ujarnya.

Wakil Direktur Kerjasama Luar Negeri dan Pengembangan Bisnis California, California, Mr Brian Peck, menuturkan neraca perdagangan California-Indonesia tahun 2014 tercatat sebesar US $ 5,6 milyar. Impor California dari Indonesia sebesar US $ 4,9 milyar, dengan komoditi impor terutama berupa produk2 perkebunan seperti karet dan teh. Sementara itu, ekspor California ke Indonesia sebesar US $ 0,7 milyar dengan produk ekspor a.l. susu dan kacang-kacangan, seperti kacang almond. Q iib

Hanya 40% Pengusaha Laporkan Kegiatan Usaha Bahan Makanan Picu Inflasi di Sumenep Kota Kediri, Bhirawa Masih banyaknya pengusaha yang tidak melaporkan kegiatan usahanya, hal ini terungkap dalam seminar tata cara penyampaian laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) dan Laporan Kegiatan Pelaksanaan Usaha (LKPU) di hotel Lotus Kediri yang diselenggarakan Badan Penanaman Modal (BPM) Kota Kediri. Rabu (2/12) Kepala BPM Kota Kediri Triono Kutut mengatakan jika baru 30-40 persen pengusaha di kota Kediri yang menyampaikan kegiatan usahanya, padahal dalam peraturan Mentri, seharusnya 6 bulan sekali pengusaha harus melaporkan keg-

iatan usahanya “Dengan laporan tersebut kita bisa mengetahui investasi yang masuk, sehingga wajib bagi pengusaha untuk melaporkan kegiatan usahanya” kata Triono Kutut usai seminar pada wartawan Kepala BPM juga berhaaraap dengan seminar LKPM dan LKPU tersebut mampu menggugah kesadaran pengusaha untuk melaporkan kegiatan usahanya, sebab hingga saat ini masih banyak pengusaha kelas menengah ke bawah yang tidak melaporkan kegiatan usahaa “Baru perusahaan besar yang melaporkan, jika perusahaan kecil menengah tidak melaporkan bagaimana kita tahu jika

perusahaan tersebut berkembang, apa lagi saat ini Kota Kediri banyak investor yang melirik” terangnya Lebih lanjut, Kutut Yakin jika untuk tahun 2016 investasi Kota kediri akan menggeliat, sebab banyak investor besar yang akan masuk, meskipun tahun 2015 investasi di Kota Kediri cenderung menurun dibandingkan tahun 2014 yang mencapai Rp 2,1 triliun .

“Kita yakin 2016 investasi kita akan mengeliat, karena banyak investor besar besar yang sudah komitmen, dan akan untuk menanamkan investasinya. Contohnya seperti rumah sakit, Hotel bintang 4, dan properti “tambahnya. Q van

Sumenep, Bhirawa Pada bulan Nopember 2015, dari 8 kota indeks harga konsumen (IHK) di Jatim, Sumenep mengalami inflasi tertinggi sebesar 0,30 persen, Jatim juga mengalami inflasi sebesar 0,06 persen dan Nasional juga mengalami inflasi sebesar 0,21 persen.

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Sumenep, Suparno mengatakan, dari tujuh kelompok pengeluaran, empat kelompok mengalami inflasi, tiga kelompok terjadi deflasi.

Kelompok pengeluaran yang mengalami inflasi itu adalah kelompok bahan makanan sebesar 1,29 persen, kelompok makanan jadi, minuman rokok dan tembakau sebesar 0,02 persen, kelompok perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar sebesar 0,28 persen, kelompok kesehatan sebesar 0,01 persen.

“Sedangkan kelompok pengeluaran yang mengalami deflasi adalah kelompok sandang sebesar 0,87 persen, kelompok pendidikan, rekreasi dan olahraga sebesar 0,17 persen, kelompok transpor, komunikasi dn jasa keuangan sebesar 0,01 persen,” kata Suparno, Rabu (2/12).

Menurut Suparno, komuditas yang memberikan andil terbesar terjadinya inflasi diantaranya daging ayam ras, daging sapi, cumi-cumi, beras, bawang merah, bayam, batu bata/ batu tela, telur ayam ras, ketimun dan udang basah.

“Sedangkan komuditas yang memberikan andil terbesar terjadinya deflasi adalah emas perhiasan, tongkol pindang, tongkol/ ambu-ambu, bawang putih, daging ayam kampung, laptop, cakalang/sisik, kacang hijau, minyak goreng dan benggol,” terangnya.

Tingkat inflasi tahun kalender (Januari - Nopember 2015) Sumenep sebesar 1,83 persen, Jatim sebesar 2,22 persen dan Nasional sebesar 2,37 persen. “Tingkat inflasi tahun ke tahun (Nopember 2015 - Nopember 2014) Sumenep sebesar 4,48 persen, Jatim sebesar 4,65 persen dan Nasional sebesar 4,89 persen,” tukasnya. Q sul

Kamis Legi, 3 DESEMBER 2015

Mantan Sekdakab Dilantik Jadi Wakil Bupati Lumajang l Sambungan hal 1

bupati akan memperlancar tugas dari bupati. “Tidak boleh ada wakil bupati serasa bupati, dan sebaliknya tidak ada bupati serasa wakil bupati,” ungkapnya.

Pakde Karwo sapaan akrabnya mengingatkan, Wabup Lumajang untuk terus melakukan komunikasi dengan Forkopimda, dewan, SKPD, camat, dan organisasi masyarakat terkait. Komunikasi menjadi jalan penting guna menyukseskan pembangunan di Kab Lumajang. Komunikasi yang lancar menghasilkan suasana yang harmonis.

Salah satu tugas dari kepala daerah saat ini adalah menyejahterakan masyarakat, pemberdayaan masyarakat dan memberikan pelayanan publik kepada masyarakat.

Pola kepemimpinan tersebut yang harus dimiliki oleh kepada daerah.

Bupati dan Wakil Bupati Lumajang harus mengajak seluruh elemen yang ada di Lumajang untuk merumuskan kebijakan secara bersama. Perumusan kebijakan secara bersama ini yang dikenal dengan demokrasi partisipatoris.

Demokrasi partisipatoris ini adalah mengajak suara yang lirih untuk didengarkan.

Masyarakat yang sendiri harus didampingi, itulah sebenarnya fungsi pemerintah. Rakyat merasakan bahwa pemerintah hadir untuk melindungi. “Itulah yang menjadi ciri khas Pemprov Jatim. Jika ada demonstrasi wajib ditemui oleh gubernur maupun wakil gubernur dan tidak boleh ada anarkis. Jika anarkis dan melakukan tindakan kurang terpuji maka akan ditindak oleh kepolisian,” tegasnya.

Pakde Karwo menegaskan bahwa kata kunci dari kesemuanya adalah kerukunan.

Kerukunan harus dibangun dan diciptakan antara bupati, wakil bupati bersama Forkopimda yang ada di Lumajang. “Rukun menjadi kunci dalam membangun Kabupaten Lumajang ke depan,” imbuhnya.

Ditemui usai pelantikan, Wabup Lumajang dr Buntaran Suprianto MKes mengatakan, setelah dilantik ia akan menyesuaikan diri dan segera mempelajari tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) wakil bupati, “Saya akan konsentrasi pada Tupoksi yang ada dan siap menerima perintah yang akan diberikan oleh Bupati Lumajang,” ungkapnya.

Selain itu, sebagai wakil bupati, ia akan berkoordinasi sekaligus bersinergi bersama camat untuk saling mengisi dan mendukung. “Saya akan belajar tugas-tugas dari seorang wakil bupati, dan saya juga akan bersinergi dengan Inspektorat terkait pengawasan,” pungkasnya. n iib

Dewan Tengarai Keterlibatan Orang Dalam pada Bocornya Soal UN l Sambungan hal 1

mata masyarakat.

“Dalam waktu dekat kami akan segera memanggil Dinas Pendidikan Jatim terkait dengan kebocoran soal UN, di antaranya dengan mengumpulkan dan mengevaluasi sejumlah guru yang diserahi menjadi pengawas UN,” ungkap politisi asal PDIP Jatim, Rabu (2/12).

Seperti diketahui dalam hasil reses, Agatha banyak mendapatkan pertanyaan dari orangtua siswa terkait masih maraknya kebocoran soal UN. Padahal Dinas Pendidikan menilai kebocoran soal sulit dilakukan karena ketatnya penjagaan dan pengawasan. Namun kenyataannya dari tahun ke tahun kebocoran soal tidak dapat dihindari. Setelah ditelusuri ternyata ke­ terlibatan orang dalam di antaranya para guru sangat dominan.

Bahkan para orangtua meminta Komisi E DPRD Jatim bersama Dinas Pendidikan mencarikan formulasi agar kebocoran soal tidak terulang kembali di masa mendatang.

Untuk itu perlu dilakukan penyadaran kepada para guru jika ingin kualitas pendidikan di Jatim baik, maka stop memberikan jawaban soal kepada siswa.

Disinyalir banyak sekolah khususnya yang memiliki akreditasi rendah berlombalomba untuk mendongkrak nilai siswa dengan memberikan jawaban kepada siswa sebelum UN dilaksanakan. Di antaranya dengan memberikan jawaban baik lewat SMS maupun berupa kertas catatan. Sedangkan kepada pengawas UN diberikan imbalan agar tidak mengawasi siswa saat mengerjakan soal ujian berlangsung. “Hal ini semata-mata agar siswa bebas mencontek,” papar perempuan alumnus ITS Surabaya. n Cty

Gagas Bikin Kampung KB l Sambungan hal 1

ilihnya lingkungan Randegan yang notabene berbatasan dengan wilayah Kecamatan Mojoanyar Kabupaten Mojokerto tersebut, ujar Gaguk, didasarkan kajian dan analisa dengan berbagai indikator. Di antaranya laju pertumbuhan penduduk, kepesertaan KB dan tingkatan keluarga sejahtera.

“Kita tidak memilih kampung yang sudah bagus dalam hal pengendalian penduduk dan KB. Justru sebaliknya kita pilih kampung yang banyak permasalahan,” imbuhnya.

Dari pemetaan, laju pertumbuhan penduduk di kampung KB, kata Gaguk, relatif tinggi. Sementara tingkat partisipasi KB masih di tataran angka rata-rata. “Dari kacamata keluarga sejahtera, wilayah ini perlu disentuh lebih khusus,” papar Gaguk.

Yang akan digarap di Kampung KB, lanjut Gaguk, di antaranya program pengendalian laju penduduk, peningkatan kualitas kepesertaan atau akseptor KB dan pemberdayaan keluarga dari keluarga kurang sejahtera menuju keluarga sejahtera. “BKBPP sebagai fasilitator, sedang penanganannya secara lintas sektoral,” imbuhnya.

Melalui Kampung KB, BKBPP akan menggalakkan program revolusi mental berbasis keluarga seperti tertuang dalam Cita Kelima program Nawa Cita Pemerintahan Presiden Joko Widodo. n kar

11

SAMBUNGAN Gubernur Ajukan Dispensasi Denda ke Kemen PU l Sambungan hal 1

tor yang terkena denda. Padahal kesalahan molornya pembangunan proyek itu bukan semata-mata kesalahan kontraktor. “Kesalahan mereka ini force major yang disebabkan pasir KW 1 tidak ada,” katanya.

Pakde Karwo, sapaan lekat Gubernur Soekarwo, mengatakan, berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan tim Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral (Dinas ESDM) Provinsi Jatim terhadap pasir dari Gunung Semeru, ternyata kualitasnya belum bisa tergantikan dengan pasir dari daerah lain seperti dari Gunung Kelud atau daerah penghasil pasir lainnya.

“Sebanyak 20 orang lulusan UGM telah meneliti kualitas pasir besi Lumajang yang terbaik. Bahkan sudah dibandingkan dengan gunung berapi lainnya seperti Gunung Kelud dan Gunung Merapi, tetap pasir dari Gunung Semeru yang terbaik. Laporan dari Dinas PU Bina Marga Jatim juga

menyatakan demikian,” ungkapnya.

Bahkan berdasarkan hasil laboratorium Dinas PU Bina Marga Jatim, pembangunan gedung bertingkat dan jalan tol harus menggunakan pasir besi Semeru dengan nilai 400. Jika dipaksakan menggunakan pasir lain yang nilainya hanya 300 bisa jebol. Kondisi inilah yang membuat pembangunan sejumlah proyek nasional dan Pemprov Jatim tidak berjalan maksimal.

Pakde Karwo berharap, masalah langkanya pasir ini segera bisa selesai dengan sejumlah keputusan yang telah dikeluarkan Pemprov Jatim. Di antaranya pemutihan izin tambang dan Pergub soal tambang.

“Soal pemutihan bisa saya contohkan, ada PT A dapat izin tambang di daerah A+. Tapi di tengah dia tidak menambang di daerah A+ sesuai izinnya, tapi di daerah B dengan berbagai alasan daerah A+ kualitas pasirnya jelek. Nah PT A ini yang kita berikan pemutihan,” paparnya.

Sementara itu, kelangkaan pasir

ini ternyata berkontribusi besar terhadap inflasi November 2015 di Jatim. “Pada November tahun ini, Jatim mengalami inflasi sebesar 0,06 persen dan pasir pertama kalinya menyumbang inflasi,” kata Kepala Badan Pusat Statistik Jatim M Sairi Hasbullah.

Menurut dia, untuk pertama kalinya pasir menempati urutan keempat sebagai kontributor terbesar inflasi Jatim, yakni sebesar 0,0157 persen.

Sumbangsih tertinggi diberikan daging ayam ras sebesar 0,0316 persen, rokok kretek filter 0,0236 persen, dan telur ayam ras 0,0199 persen.

Kontribusi pasir terhadap inflasi ini, kata Sairi, merupakan sinyal bahwa tingkat pembangunan infrastruktur sedang tinggi. “Ini peringatan kalau permintaan terhadap pasir juga tinggi namun persediaan kurang. Sehingga pasir yang jarang sekali berkontribusi terhadap inflasi, sekarang ini menjadi kontributor keempat terhadap inflasi,” katanya. n iib

Kolaborasi PT Waskita Karya- PT Darmo Permai Garap Segi 8 l Sambungan hal 1

properti di Surabaya akan tinggi di masa mendatang, terlebih menjelang diterapkannya MEA. “Untuk lokasi sengaja kami pilih yang strategis yakni di segi 8, hal ini selaras dengan visi Pemkot Surabaya yang ingin menjadikan segi 8 sebagai pusat bisnis Surabaya berdaya saing internasional,” kata Didit kepada wartawan di Hotel Shangri-La Surabaya, Rabu (2/12).

Dia mengatakan komposisi investasi untuk proyek ini yakni 51% milik PT Waskita Realty dan 49% milik PT Darmo Permai. Sistem kerjasamanya yakni KSO (Kerjasama Operasional), artinya sama-sama membeli lahan, membangun dan memasarkan.

Managing Director KSO Waskita Darmo Permai Kevin Sanjoto mengatakan meski banyak pembangunan properti di Surabaya baik perkantoran dan apartemen, pihaknya optimistis masih mampu menggaet pasar.

“Pasar apartemen dan perkantoran di Surabaya masih terbuka luas. Saat ini saja, 10-15% pasar kami adalah kalangan ekspatriat yang ingin eks­ pansi ke Surabaya. Mayoritas adalah perusahaan Jepang,” katanya.

Pihaknya juga sudah mengantisipasi permasalahan parkir yang kerap dikeluhkan dalam pembangunan apartemen dan pusat perkantoran selama ini dengan menggandeng arsitektur dunia Paul Tange yang saat ini dipercaya untuk mewujudkan Aquatic

Stadium untuk Tokyo Olympic pada 2020. “Ada strategi perencanaan dan konstruksi agar penghuni apartemen dan perkantoran nanti tak kesulitan masalah parkir,” katanya.

Groundbreaking megaproyek 88Avenue tahap I rencananya akan dilaksanakan Januari 2016 dan ditarget selesai pada 2018. Untuk tahap I, jumlah total unit yang akan dibangun untuk SOHO sebanyak 150 unit, sedangkan untuk The Residence (apartemen) sebanyak 500 unit.

Total akan dibangun 8 tower di atas lahan 34.088 m2. Sebanyak 5 tower diplot untuk pembangunan apartemen, dan sisanya untuk pusat perkantoran, SOHO, infrastruktur dan fasilitas pendukung. n tis

Kasus Sampah Benowo, KPK Akan Selidiki Pemkot Surabaya l Sambungan hal 1

yang saat ini kembali mencalonkan Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

“Kami terus mendesak KPK untuk turun langsung ke Kota Surabaya untuk memeriksa Pemkot Surabaya. Karena yang kami laporkan itu Pemkot Surabaya,” kata Ismet Rama saat dihubungi Bhirawa melalui ponselnya, Rabu (2/12) saat masih berada di Jakarta.

Ismet mengklarifikasi, bahwa pihaknya tidak melaporkan pasangan calon Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini dan Whinu Sakti Buana ke KPK. Namun, tegas Ismet, laporan berikut bukti yang sudah diserahkan ke lembaga anti rasuah kemarin merupakan dokumen dugaan korupsi kerjasama pengelolaan sampah di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Benowo antara Pemkot Surabaya dengan PT Sumber Organik (SO).

“Media dan masyarakat jangan keliru, yang kami laporkan ke KPK adalah dugaan korupsi pengelolaan sampah di TPA Benowo Surabaya, bukan calon Wali Kota Surabaya Bu Risma,” pungkas Ismet.

Ia menerangkan, bahwa dirinya melaporkan ke KPK sebagai peringatan tegas untuk Pemkot Surabaya. Selain itu, hal ini juga sebagai peringatan bagi warga Kota Surabaya kalau ini tidak ada kaitannya dengan Pilkada. “Ini bukan black campaign. KPK menanggapi dengan sangat serius dan secepatnya akan turun langsung untuk menangani masalah ini. Karena target mereka (KPK, red) menyelidiki dan terjun langsung,” paparnya.

Menurut Ismet dugaan penyalahgunaan wewenang dan keuangan dalam kerjasama sitem Build Operate Transfer (BOT) antara Pemkot Surabaya dengan PT SO tersebut merupakan kasus yang sudah lama menjadi sorotan media dan LSM. Ini karena aturan pembayaran tipping fee yang digelontorkan dari APBD Surabaya sejak 2012 sama sekali belum diatur dalam Peraturan Daerah (Perda).

Dikatakan Ismet, prosedur dan tata cara pembayaran tipping fee dalam pengelolaan sampah di TPA Benowo diduga mengarah pada korupsi dan gratifikasi kepada pihak yang turut serta di balik proses itu. Pasalnya, sejak perjanjian pengelolaan TPA Benowo ditandatangani Risma pada 2012 lalu, aturan pembayaran tipping fee sama sekali tidak diatur dalam Perda.

Menurut Ismet hingga kini sebanyak Rp 78 miliar telah dikeluarkan dari APBD Surabaya untuk membayar tipping fee pengelolaan TPA Benowo.

Proyek pengelolaan sampah, lanjut Ismet, yang dimenangkan PT SO diduga kuat berpotensi merugikan negara.

“Sudah dua kali terjadi pembayaran tipping fee oleh Pemkot Surabaya yang diduga memberikan modal kepada PT SO,” tandasnya.

Ismet menuturkan tujuan LPAI Jatim membawa kasus dugaan penyalahgunaan wewenang dan keuangan dalam proyek

pengelolaan sampah di TPA Benowo Surabaya tersebut agar kasus tersebut segera ditindak lanjuti oleh aparat penegak hukum.

“Kami sangat ingin kasus ini diusut tuntas sebab ada banyak kejanggalan.

Kami juga sangat berharap kepada siapa pun yang terpilih sebagai Wali Kota Surabaya nantinya bisa menghentikan proyek TPA Benowo sebab sangat merugikan keuangan negara (daerah),” ujarnya.

Disinggung adanya muatan black campaign dalam laporannya ke KPK tersebut, Ismet membantah keras. Menurutnya, penyebutan nama Risma dalam pemberitaan di media massa pasca laporan di KPK kemarin tersebut merupakan bentuk kejelian wartawan dalam meliput berita.

Kendati begitu Ismet tidak menampik bahwa ada keterlibatan pasangan calon Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini dan Whisnu Sakti Buana dalam kerjasama BOT pengelolaan sampah di TPA Benowo tersebut.

“Laporan kami ke KPK ini memang rentan disebut black campaign karena ada keterlibatan dan peran dua pejabat tersebut. Sebab Waktu itu, Pak Whisnu Sakti Buana menjadi Ketua Pansus nya di DPRD Surabaya. Sedangkan Bu Risma sebagai Wali Kota Surabaya yang menyetujui pencairan anggar­an.

Memang yang kami lakukan ini mudah dipelintir sebagai black campaign karena laporan menjelang Pilkada. Tetapi ini bukan black campaign. Kasus TPA Benowo sudah bukan menjadi rahasia di Surabaya,” tegas Ismet.

Sementara proyek BOT investasi pengelolaan sampah di TPA Benowo telah mulai dikerjakan oleh pemenang tender PT SO dari sumber dana APBD Pemkot Surabaya sejak 2011, dan terus berjalan hingga 20 tahun ke depan.

Pemkot Surabaya baru menerbitkan Perdanya pada 2014, yaitu Perda Kota Surabaya No 5 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah dan Kebersihan di Kota Surabaya.

Itupun Perda Kota Surabaya No 5 Tahun 2014 sampai hari ini belum menindaklanjutinya dengan menerbitkan Peraturan Walikota (Perwali) terkait ketentuan tentang tata cara pemberian insentif dan disinsentif pengelolaan sampah yang dikerjakan oleh PT SO. “Karena Perdanya baru diterbitkan pada 2014 dan bahkan Perwalinya sampai sekarang belum diterbitkan, maka proses tender yang dimenangkan PT SO ini telah melanggar dua perundangundangan yang telah kami ulas di atas, sehingga pengeluaran uang negara sejak 2011 yang telah terserap untuk penyelenggaraan proyek ini bisa dikategorikan tindak pidana korupsi,” paparnya.

Anggap Serangan Pilkada Seminggu jelang coblosan Pilkada (Pemilukada) Surabaya, pasangan calon nomor urut dua Tri RismahariniWhisnu Sakti Buana mengingatkan warga Kota Surabaya agar lebih waspada terhadap upaya-upaya black campaign.

Risma mengungkapkan, dari informasi yang dia terima, saat ini ada pihak-pihak terus melakukan serangan terhadap paslon nomor urut dua. Karena itu, dia mengajak warga Surabaya untuk tidak terpancing. “Saya ingatkan warga Surabaya agar tidak terkecoh dengan kampanye hitam. Sebab sekarang sudah ada indikasi munculnya politik uang,” kata Risma kemarin.

Dia menyebut, indikasi politik uang itu di antaranya dengan adanya pihak yang minta pemilih perempuan untuk tidak datang ke TPS saat coblosan 9 Desember. Ajakan agar tak usah datang ke TPS itu disertai iming-iming uang Rp 50.000.

“Pemberi uang itu mengatakan kepada ibu-ibu, ngapain datang ke TPS toh Risma pasti menang. Jadi nggak perlu nyoblos, Risma sudah menang. Bagi yang bersedia, akan diberi uang,” ungkapnya.

Sedangkan untuk para lelaki, lanjut dia, dipersilakan datang ke TPS untuk memberi hak suaranya. Namun, bagi mereka yang bersedia memotret kertas suara yang sudah dicoblosnya, juga diiming-imingi imbalan sejumlah uang.

“Mereka (kaum laki-laki) diminta memotret surat suara yang sudah dicoblos.

Lalu fotonya bisa ditukar dengan uang,” ujar Risma.

Upaya kampanye negatif yang juga dia terima, lanjut Risma, soal informasi yang menyudutkan dirinya. Informasi itu menyebutkan, Risma akan menutup sekolah-sekolah swasta di Surabaya jika menjabat wali kota. “Masak saya dituduh mau menutup sekolah swasta. Adanya demo guru sekolah swasta di dewan kemarin itu, dijadikan alat untuk menjelek-jelekkan saya,” tandasnya.

Sementara itu, Sekretaris Tim Pemenangan Risma- Whisnu Adi Sutarwijono mengakui, pasangan yang diusung PDI Perjuangan kerap diisukan negatif. Menurutnya, ada pihak-pihak yang merasa tak senang dengan tingginya elektabilitas pasangan petahana tersebut.

Beredarnya black campaign terhadap Risma-Whisnu, sebut Awi, sapaan akrabnya, sengaja diembuskan untuk menggoyang potensi keterpilihan Risma-Whisnu. “Isu-isu murah itu disusun untuk menggerogoti keterpilihan. Incumbent kan tak seratus persen sempurna,” kata Awi. Dia menilai, munculnya isu negatif yang memojokkan pasangan RismaWhisnu sebagai kewajaran, apalagi menjelang pelaksanaan Pilkada.

“Cara menggoyang calon kuat, biasanya mencari isu-isu negatif yang sifatnya subjektif,” jelas Awi. Pria yang juga Wakil Ketua Komisi A DPRD Surabaya itu menambahkan, upaya lain yang tergolong black campaign adalah dengan membuat skenario kasus yang seolah-olah pelakunya adalah pasangan Risma-Whisnu.

“Bisa jadi ada pembagian sembako yang diberi label Risma-Whisnu. Kemudian, pelakunya mereka tangkap sendiri,” katanya. n geh

Bantuan Komputer UNBK Belum Merata l Sambungan hal 1

2016 mendatang. Hanya saja sampai saat ini, sekolah penerima bantuan komputer belum merata. Penyaluran masih stagnan di sekolah negeri.

Kepala Dindik Surabaya Ikhsan menjelaskan, pengadaan 2.000 unit komputer telah lewat masa lelang melalui e-katalog.

Pihak penyedia juga telah berkomitmen untuk menyediakan seluruh kebutuhan komputer. Sesuai rencana awal, pengadaan komputer itu sebagai penunjang fasilitas dalam kelas. Dalam satu ruang kelas, minimal berisi satu komputer. “Bantuan komputer ini juga digunakan sebagai penunjang UNBK,” terang Mantan Kepala Bapemas dan KB Surabaya tersebut, Rabu (2/12).

Namun, Ikhsan tidak memungkiri ada persoalan dalam pelaksanaan lelang komputer ini. Hal tersebut, lanjutnya, dikarenakan pihak lelang tidak dapat memenuhi satu item lain, yakni pengadaan LCD proyektor. “Dalam lelang, komputer dan LCD menjadi satu paket. Komputernya siap diadakan, LCD-nya tidak sanggup dipenuhi,” kata Ikhsan.

Menghadapi kondisi itu, pihak Dindik sudah berkonsultasi dengan berbagai pihak. Hasilnya, pengadaan tetap dilanjutkan se­suai dengan kemampuan penyedia.

Alhasil, penyaluran komputer hingga kini pun belum rampung ke seluruh sekolah.

Meski begitu, Ikhsan optimistis distribusi komputer dapat selesai dalam Desember ini. Tak terkecuali sekolah swasta.

“SPj harus selesai dalam bulan ini. Jadi bisa atau tidak pendistribusian juga harus selesai sebelum tutup tahun anggaran,” ungkap alumnus Psikologi Unair tersebut.

Fakta di lapangan menyebutkan, sekolahsekolah negeri sudah menerima bantuan komputer secara bertahap. Seperti diakui Kepala SMPN 52 Sukmo Darmono pihak sekolah sudah menerima bantuan komputer sejak Jumat (27/11). “Kami menerima bantuan 14 unit komputer,” ujar Sukmo.

Komputer tersebut akan digunakan untuk penyelenggaran UNBK di SMPN 52. Selain SMPN 52, SMPN 17 juga sudah menerima bantuan komputer. Kepala SMPN 17 Achmad Syahroni menjelaskan pihak sekolah sudah menerima bantuan komputer sebanyak 29 unit. Jumlah itu sesuai dengan jumlah rombongan belajar (rombel) di sekolah. “Komputer itu langsung digunakan dan dipasang ke server.

Ini dipersiapkan untuk verifikasi UNBK pada awal bulan ini,” paparnya.

Sedangkan SMPN 22 baru menerima bantuan komputer pada Selasa (1/12).

“Kami saat ini proses pengecekan kondisi komputer. Kalau sudah sesuai, langsung kami gunakan. Bisa buat tambahan penyelenggaraan UNBK,” kata Kepala SMPN 22 Sisminarto. SMPN 22 sudah menerima 26 unit. “Belum lengkap tapi sepertinya pemberian secara bertahap. Kami sudah senang menerima bantuan komputer,” tambahnya.

Lain nasib dialami oleh sekolah swasta.

Kepala SMP Dharmawanita Agus Winarno menjelaskan, pihak sekolah sampai saat ini belum menerima bantuan komputer. “Kami belum menerima. Masih belum ada info pasti dari dinas,” kata Agus. n tam

Soal Ketua Pansel Sekda, Pemkab Madiun Menunggu Kepastian Hukum l Sambungan hal 1

yang sudah purna tugas masih diperbolehkan memangku jabatan atau tidak.

Untuk itu, demi mendapatkan kepastian hukum perihal tersebut, Plt Sekda Kabupaten Madiun Endang Setyorini yang juga menjabat sebagai Kepala BKD dan Diklat Kabupaten Madiun melakukan konsultasi ke Kemendagri melalui Pemprov Jatim.

“Plt Sekda Bu Endang, hari ini (Rabu, red) masih konsultasi ke Pemprov Jatim dan Kemendagri menyangkut soal itu. Apakah posisi Ketua Pansel Sekda boleh diisi oleh pejabat Sekda lama yang sudah habis masa jabatannya atau tidak ? Memang ada informasi dari Kemendagri membolehkan. Tapi kami memerlukan kepastian berupa surat,” terang Bupati Madiun H Muhtarom di selasela melantik 144 Kades di Pendapa Muda Graha Kabupaten Madiun, Rabu (2/12).

Jika pernyataan membolehkan itu hanya berupa lisan dari pejabat Kemendagri, tambahnya, tidak dapat dijadikan pertimbangan atau pijakan dalam mengambil keputusan.

Apalagi ini menyangkut seleksi Sekda.

“Kami perlu berupa surat resmi, bukan sekadar ucapan yang tidak dapat dijadikan dasar pertimbangan. Soalnya ini menyangkut suatu keputusan. Dan itu masih diupayakan Bu Endang,” ujar Muhtarom.

Sementara itu pendaftaran untuk posisi Sekda Kabupaten Madiun akan ditutup 8 Desember nanti. Namun hingga Rabu (2/12) kemarin masih belum ada yang memasukkan lamaran. Padahal pejabat di Pemkab Madiun yang memiliki pangkat golongan IVc sebagai salah satu persyaratan menjadi Sekda, tergolong banyak. Khususnya pejabat eselon II-B atau setingkat kepala dinas. n dar

PKK Kecamatan Sedati Membuat Tepung Roti dari Tumbuhan Tanjang l Sambungan hal 1

berbagai jenis olahan makanan, sehingga bisa masuk sampai hotel berbintang.

Dalam kegiatan festival makanan kemarin, Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Sidoarjo bekerjasama dengan TP PKK Kab Sidoarjo dan Dharma Wanita Kab Sidoarjo menilai hasil olahan pangan dari 18 kecamatan di Sidoarjo.

Ketua Tim Penggerak PKK Kab Sidoarjo Ny Anna Jonathan Judianto mengatakan

bangga dengan aksi gelar festival makanan ini. Karena menurutnya, nanti masyarakat Sidoarjo tidak akan terlalu tergantung dari salah satu bahan pangan saja.

Misalnya, saat ia menilai kemarin agar produk burger tepungnya dibuat dari tumbuh­a n talas dan singkong. Karena itu tumbuhan talas harus dibudidayakan.

Masyarakat diimbau untuk mengurangi nasi sebagai bahan pangan, sebab bahan ini mengandung zat gula yang

bisa mengakibatkan diabetes. ‘’SKPD terkait harus terus membina PKK, selanjutnya PKK meneruskannya pada warga sekitar yang ada di lingkungannya,’’ katanya.

Sementara itu Sekdakab Vino Rudi Muntiawan yang mewakili Pj Bupati Sidoarjo Jonathan Judianto yang sebagai Ketua Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Sidoarjo saat membuka gelar festival makanan mengatakan bahwa pasokan kebutuhan pangan untuk masyarakat di Kab Sidoarjo

sampai saat ini masih lancar dan masih terpenuhi. Tapi Kab Sidoarjo sendiri, sebetulnya terbilang defisit untuk memenuhi kebutuhan pangannya sendiri. Sehingga masih harus mendatangkan dari luar daerah, bahkan impor.

Menurut data pada 2014, sejumlah kebutuhan pangan di Sidoarjo terbilang defisit. Di antaranya, kebutuhan beras defisit 54 ribu ton, jagung 17 ribu ton dan kedelai 79 ribu ton. ‘’Meski demikian ketah-

anan pangan di Kabupaten Sidoarjo masih terkendali, karena masalah distribusi yang lancar, baik dan daya beli masyarakat yang baik juga,’’ katanya.

Disampaikannya salah satu upaya untuk memenuhi ketahanan pangan di Sidoarjo, pihak Pemkab kata Vino, telah membuat site plan atau perencanaan yang berkelanjutan untuk lahan pertanian. Rencananya akan dialokasikan sampai 2019 nanti sebanyak 12 ribu hektare. *

12

Kamis Legi, 3 DESEMBER 2015