Binder3feb2016

Harian Bhirawa Ditunjuk kembali sebagai sarana pengumuman iklan tender/lelang pemerintah di seluruh Jawa Timur berdasarkan SK Gubernur No. 188/343/KPTS/ 013/2011

’’

Tidak ada lagi makelar jabatan menjelang mutasi ataupun promosi. Karena mekanismenya jelas, melalui fit and proper test seperti ini,’’

IKLAN/ LANGGANAN 031-5615454

Hal 5

Harga Langganan Rp 55.000/bulan Eceran Rp 3.000

Wali Kota Mojokerto Mas’ud Yunus

Rabu Pon, 3 FEBRUARI 2016

http:/www.harianbhirawa.co.id

3 FEBRUARI 2016

AGENDA HARI INI

Gubernur H Soekarwo 14.00 Menghadiri Rapat dengan Presiden di Istana Negara

Wagub H Saifullah Yusuf

09.00 Acara Badan Sertifikasi Nasional di Batu 13.00 Acara Peduli Pilar Anak dan Remaja di Hotel Santika Jemursari Surabaya 19.00 Pengajian di PP Attaroqi Kerongan Sampang

Sekda H Achmad Sukardi

09.00 Rapat Pengurus DP Korpri Provinsi Jatim di Ruang Rapat Sekdaprov 19.00 Raker Kearsipan dan Perpustakaan se-Jatim di Tretes View

80 Kantong Terkumpul di Hari Jadi Kota Pasuruan Pasuruan,Bhirawa Pemkot Pasuruan menggelar aksi sosial darah di ruang rapat Untung Suropati Kota Pasuruan, Selasa (2/2). Aksi sosial yang bekerjasama dengan Dinkes dan PMI Kota Pasuruan dalam rangka peringatan Hari Jadi Kota Pasuruan ke-330.

Hasilnya, dari aksi sosial itu terkumpul sekitar 80 kantong darah dari pendonor kalangan PNS, TNI dan Polri di Kota Pasuruan. Kabag Humas Pemkot Pasuruan Supriyanto menyampaikan animo para kalangan pegawai di Kota Pasuruan dalam mengikuti donor darah sangat baik. “Para pegawai bisa menjadi contoh ataupun

ke halaman 11

Mentan Jamin Harga Jagung Tak Lebih Rp 4 Ribu per Kg Kabupaten Blitar, Bhirawa Pasca aksi ratusan massa peternak unggas Kabupaten Blitar yang menuntut penurunan harga jagung yang melambung tinggi hingga naik mencapai lebih dari 2 kali lipat

hilmi husain/bhirawa

Pegawai Pemkot Pasuruan mendonorkan darahnya dalam rangka peringatan Hari Jadi Kota Pasuruan ke-330 di ruang rapat Untung Suropati Kota Pasuruan, Selasa (2/2).

Korban DBD di Jombang Tembus 450 Orang RSK Rawat 215 Pasien, Dua Meninggal Jombang, Bhirawa Jumlah kasus Demam Berdarah Dengue (DBD) di Kabupaten Jombang ternyata jauh lebih tinggi dibanding data yang dikeluarkan pemerintah daerah.

Hal ini diketahui setelah salah satu rumah sakit swasta mengungkap telah merawat sebanyak 215 pasien DBD selama Januari 2016.

Kepala Bagian Umum Rumah Sakit Kristen (RSK) Mojowarno Jombang dr Sunu membeberkan, jumlah pasien DBD yang dirawat selama Januari hingga awal Februari sebanyak 215 pasien. “Rata-rata pasien DBD yang dirawat di RSK masih anak-anak. Dari jumlah itu sebanyak dua pasien meninggal. Seluruh pasien tersebut tidak ada yang kita rujuk ke rumah sakit lain,� ungkapnya kepada wartawan, Selasa (2/2).

Kedua korban meninggal, ungkap Sunu, atas nama Nabila Aurora (9) dan Muhammad Alfaro (11).

Mereka meninggal di rumah sakit setelah sempat mendapatkan perawatan intensif dari dokter.

membuat Menteri Pertanian RI Dr Ir H Andi Amran Sulaiman MP langsung turun tangan dan datang ke Blitar di sela-sela kunjungan kerjanya di Jatim, Selasa (2/2).

Kedatangan Menteri Perta-

nian RI Dr Ir H Andi Amran Sulaiman MP di Blitar menggunakan helikopter dan mendarat di Lapangan Yonif 511.

Kedatangannya didampingi oleh Wakil Gubernur Jatim Drs H Saifullah Yusuf, Aster Kasad

Bupati/Wali Kota Dilantik di Provinsi

Jakarta, Bhirawa Pelantikan gubernur dan wakil gubernur yang terpilih dalam Pilkada langsung akhirnya terkuak. Pemerintah memastikan melantik gubernur dan wakil gubernur secara serentak pada 1112 Februari mendatang di Istana Negara, Jakarta. Mereka yang terpilih 9 Desember 2015 bakal dilantik langsung oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).

ke halaman 11

“Pelantikan tersebut untuk kepala daerah yang tak bersengketa di Mahkamah Konstitusi (MK),� kata Mendagri Tjahjo Kumolo melalui pesan singkatnya Selasa (2/2) pagi.

Sedangkan untuk pelantikan kepala daerah tingkat dua terpilih, yakni bupati/wali kota, menurut Mendagri, rencananya akan

ke halaman 11

Pemkot Madiun Dilaporkan ke Polisi dan Kejari oleh Eks Staf Kelurahan Madiun, Bhirawa Wali Kota Madiun Bambang Irianto SH, MM dan Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Drs Agus Ardianto telah memastikan bahwa Agus Supriyanto mantan staf Kelurahan Pandean, Kecamatan Taman, Kota Madiun sudah tidak menerima gaji pasca dipecat secara tidak hormat sejak 2010 lalu.

Namun Agus Suprianto tetap tidak terima dan melaporkan kasus tersebut ke kepolisian dan kejaksaan setempat.

Dalam laporannya ke Polres Madiun Kota dengan tanda bukti lapor nomor : TBL/25/1/2016/ JATIM/RES MDN KOTA dan laporan polisi nomor : LP/44/1/ 2016/JATIM/RES MDN KOTA tertanggal 31 Januari 2016, pelapor atas nama Agus Supriyanto warga

Tak Hanya Teori jurusan Administrasi.

Tak hanya menguasai teori, saya juga bisa praktik langsung,’’ katanya kepada Harian Bhirawa belum lama ini.

Bapak tiga anak ini mengatakan sebelum terpilih menjadi pimpinan di Ombudsman, ia terlebih d u l u

ke halaman 11

Menteri Pertanian RI Dr Ir H Andi Amran Sulaiman MP didampingi Wagub Jatim Drs H Saifullah Yusuf saat berdialog dengan petani jagung di Desa Gampingan Kec Pagak Kab Malang, Selasa (2/2).

Gubernur/Wagub Terpilih Dipastikan Dilantik di Istana 11-12 Februari

ke halaman 11

PENGUASAAN teori memang sangat diperlukan. Tetapi hal itu akan lebih bermanfaat apabila didukung dengan praktik langsung. Itulah yang dijalankan oleh Kepala Perwakilan Ombudsman Jatim Dr Agus Widiyarto SSos, MSi. “Karena itu sepulang ngantor, saya menjadi dosen di U P N Surabaya di

Mayor Jenderal TNI Kustanto Widiatmoko, Pangdam V Brawijaya Mayor Jenderal TNI Sumardi dan Direktur Pemasaran Bulog. Kedatangan

cahyono/bhirawa

Agus Supriyanto saat melapor ke Kejari Madiun.

sudarno/bhirawa

ke halaman 11

Berkas Belum Lengkap, Dewan Tunda Kirim Pengesahan ke Mendagri

DPRD Surabaya, Bhirawa Meski sudah diadakan penetapan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Surabaya terpilih , namun sampai sejauh ini pihak DPRD Surabaya belum mengirimkan berkas kepada pemerintah pusat.

Hal ini dikarenakan berkas penetapan kepala daerah terpilih belum sepenuhnya lengkap di tangan legislatif.

ke halaman 11

Februari, Lelang Jabatan Eselon II Pemprov Dibuka Pemprov,Bhirawa Bagi pejabat eselon III di lingkungan Pemprov Jatim yang ingin promosi, sepertinya harus siap-siap mulai sekarang. Sebab pada bulan ini, kemungkinan besar seleksi pejabat tinggi pratama atau lelang jabatan untuk eselon II bakal dibuka. “Sebenarnya, lelang jabatannya akan dilakukan pada November atau Desember, tapi kata Pak Sekda (Sekdaprov Jatim Dr H Akhmad Sukardi, red) anggaran belanjanya tidak ada, mangkanya diundur. Informasi dari Pak Sekda bulan ini (Februari) dimulai prosesnya,� kata Gubernur Jatim Dr H

ke halaman 11

Pernak-pernik Imlek di Pasuruan Laris Manis

Didominasi Warna Merah, Pakaian Anak-anak Banyak Diminati Para pedagang pernak pernik Imlek, termasuk pakaian khas Tionghoa di Kota Pasuruan ketiban rezeki dengan meningkatnya penjualan menjelang perayaan Tahun Baru Imlek 2567.

Hilmi Husain, Pasuruan Dr Agus Widiyarto SSos, MSi

Beras Vietnam Masuk Jatim, Petani Khawatir Harga Gabah Anjlok Kapitalis makin menguasai seluruh sendi perekonomian Data Amburadul, 472 Honorer Dikumpulkan Bisa kerja apa tanpa database akurat Kematian TKW Asal Malang Janggal Janggal pula pemerintah tak bisa lindungi para pahlawan devisa

Salah satu pedagang pernak pernik Imlek, Probo menyampaikan aksesoris Imlek sudah menunjukkan peningkatan penjualan yang signifikan dalam beberapa hari terakhir. “Mendekati momentum Imlek, pernakpernik Imlek sudah mulai diburu warga.

Baik dari warga Tionghoa maupun masyarakat lokal di Kota Pasuruan,� ujar Probo pedagang di depan Klenteng Tjoe Tik Kiong Pasuruan, Selasa (2/2).

Menurutnya, selama dua hari membuka dagangannya ia mampu menjual 2540 pernak pernik Imlek. Seperti lampion, topi, bandow, gantungan kunci maupun baju berbagai model. Semua pernak-pernik

itu didominasi berwarna merah. “Rata-rata pernak-perniknya dijual antara Rp 10-80 ribu. Khusus baju impor antara Rp 100-300 ribu karena kainnya berbahan sutera,� jelas Probo.

Dari sejumlah barang yang dijual, baju anak-anak paling laris diburu para pembeli. Dalam sehari bisa terjual 2025 buah. “Aksesoris semuanya banyak dicari pembeli. Tapi dari pernak-pernik Imlek itu, baju anak-anak yang banyak dicari. Mungkin saja bajunya lucu jika

ke halaman 11

hilmi husain/bhirawa

Pedagang pernak-pernik perayaan Imlek 2567 saat melayani warga yang membeli dagangannya di depan Klenteng Tjoe Tik Kiong Pasuruan, Selasa (2/2).

SURABAYA

2

Rabu Pon 3 FEBRUARI 2016

LEGISLATIF - EKSEKUTIF

PANGGUNG BIROKRASI

Tingkatkan Kemampuan Prajurit, Koarmatim Latihan SAR Bawah Air Surabaya, Bhirawa Guna meningkatkan kemampuan jajarannya, Komando Armada RI Kawasan Timur (Koarmatim) menggelar Latihan Search And Rescue (SAR) Bawah Air yang digelar di fasilitas penyelaman Dislambair Koarmatim Ujung Surabaya, Selasa (2/2).

Kepala Dinas Penerangan (Kadispenarmatim), Letkol Laut (KH) Maman Sulaeman, mengatakan, latihan SAR dilaksanakan mulai 25 Januari - 5 Maret meliputi latihan teori dan praktik, pelajaran teori meliputi pengetahuan SAR bawah air gabungan,pencarian benda dalam air, pengangkatan obyek tenggelam, teori keselamatan kerja dan teori pengoperasian Side Scan Sonar.

Adapun kegiatan praktik meliputi penyelaman dengan alat selam penggunaan alat pernapasan bebas untuk berada bawah air dalam waktu lama untuk penyelaman rekreasi dan penyelaman profesional (SCUBA), pencarian benda dalam air dengan syistem Circle, pengangkatan benda tenggelam dan pengoperasian Penginderaan Bawah Laut (Side Scan Sonar).

Maksud tujuan dilaksanakannya latihan ini untuk meningkatkan pengetahuan, kemampuan fisik, mental dan ketrampilan personil Penyelam Dinas Penyelaman Bawah Air dan personil Satuan Komando Pasukan Katak dalam penugasan gabugan di bidang SAR bawah air dengan menggunakan peralatan bantu penyelaman baik perorangan maupun tim.

Unsur-unsur yang terlibat di antaranya Dislambair Koarmatim pejabat latihan, staf latihan, Denmalat, Penyelam pelaku, Kima Lat, Kesehatan, penilai, Satkopaska Koarmatim,Dispenarmatim, Diskesarmatim dan sebagai tim penilai Kolattarmatim dengan Perwira Pelaksana Latihan (Papelat) Kadislabair Koarmatim Kolonel Laut (T) Erwin Q inf Chistiyadi Gora.Q

Antisipasi Organisasi Terlarang, Bakesbangpol Tingkatkan Pemantauan Pemprov, Bhirawa Guna mengantisiapsi dan menekan organisasi terlarang agar tidak muncullagi di Jawa Timur, Pemerintah Provinsi Jatim melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik(Bakesbangpol) akan meningkatkan pemantauan terhadap munculnya organisasi baru yangmenimbulkan keresahan bagi masyarakat.

Kepala Bidang Kewaspadaan Bakesbangpol Jatim, Eddy Supriyanto dikonfirmasi di KantorBakesbangpol Jatim, Selasa (2/1) mengatakan, pihaknya lebih meningkatkan pemantauankepada masyarakat.

Pemantauan dilakukan untuk mengantisipasi terhadap dugaan munculnya organisasi terlarangbaru yang mempengaruhi masyarakat, bahkan merusak tatanan yang ada di masyarakat. “Oleh sebab itu, setiap staf kita yang di kabupaten kota harus meningkatkan akreditas merekaagar tidak lagi kecolongan, karena pergerakan mereka yang sangat halus,” ujarnya.

Meski begitu, Eddy menambahkan bahwa Bakesbangpol tidak memiliki wewenang penuhuntuk menghentikan pergerakan sebuah organisasi terlarang.

Karena semua wewenangberada di tangan kepolisian atau aparat penegak hukum. “Apalagi mereka biasanya muculdengan kedok hukum jadi susah kalau dideteksi atau dihentikan, wewenang kita hanyamengeluarkan ijin atau tidak,” ujarnya.

Sebelumnya, Gubernur Jatim H Soekarwo mengatakan pengawasan telah ada di tanganpemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri melalui Dirjen Bakesbangpol. Dia berharapterdapat pengetatan perizinan, sehingga tidak lagi muncul organisasi yang membahayakan Q inf meskipun dalam kapasitas kecil.Q

Kenalkan Permainan Tradisional Meskipun permainan sudah modern namun permainan dakon masih diminati oleh anak-anak.Tampak dua anak perempuan sedang melakukan permainan dakon yang di sediakan di Perpustakaan Kelurahan Ngagel Rejo Kecamatan Wonokromo Surabaya, Selasa (2/2).

trie diana/bhirawa

Organda Ingin Transportasi Surabaya Layaknya Jakarta Surabaya, Bhirawa Di Jakarta sopir dan kru angkutan umum mendapatkan gaji, setidaknya untuk awak Transjakarta. Kondisi ini membuat Organisasi Angkutan Darat (Organda) Kota Surabaya Surabaya iri. Perlakuan kru angkutan umum di Kota Pahlawan diharapkan seperti Ibu Kota.

Wakil Sekretaris Organda, Achmad Subhan meminta Pemerintah Kota Surabaya untuk menata ulang angkutan kota (angkot). Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya diminta memperhatikan dan menjamin kesejahteraan para sopir yang saat ini mengalami nasib diambang kematian.

“Misalnya di Jakarta, para sopir

dapat gaji sesuai UMK setiap bulannya, bahkan berlipat ganda. Saya yakin para sopir akan bekerja komitmen, tertib,” katanya saat dikonfirmasi Bhirawa, Selasa (2/2) kemarin.

Selain itu, dia juga minta Pemkot untuk menata sistem transportasi umum. Menurut Subhan, penataan itu sebenarnya sudah pernah dicanangkan, namun hingga tiga tahun terakhir belum juga terealisasi. Itu, dia menuding, akibat macetnya proyek trem dan monorail di Surabaya.

“Kalau trem dan monorail sudah ada, kan, enak naruh angkot di titik arterinya Surabaya. Tempat pemberhentian trem dan monorail harusnya tepat berada di pos-pos angkot, jadi biar masyarakat langsung bisa naik angkot,” kata Subhan.

Menurut Subhan, penataan angkot itu juga dilakukan kepada para sopir yang

harus diberi pembekalan. Tidak hanya armadanya yang baru dan berpenyejuk ruangan. Kata Subhan, sopir angkutan umum juga harus berpakaian rapi, berlengan panjang dan memakai dasi agar penumpang merasa nyaman dan aman. “Kami yakin penumpang bakal aman, nyaman dan senang. Apalagi kalau sopirnya wangi,” katanya.

Kalau pemkot mengatur ini, Subhan berkeyakinan para pemilik armada dan sopirnya pasti setuju. “Daripada punya armada tapi tidak bisa melakukan peremajaan yang akhirnya dibesituakan, mending gandeng pemkot demi kemajuan bersama dan meningkatkan kesejahteraan rakyatnya,” pungkasnya.

Sementara, Muhammad Yahya sopir lyn R mengaku sejak tahun 2007 peminat penumpang angkot sudah mulai menurun. Wacana Pemkot Surabaya yang mewajibkan angkot

Setahun Perwali Microcell Disahkan, SKPD Terkait Tidak Tahu Jembatan Kenjeran Segera Dioperasikan DPRD Surabaya, Bhirawa Komisi A DPRD Surabaya sempat dikejutkan dengan kejadian yang aneh bahkan terkesan lucu, karena ternyata Perwali tentang pendirian menara telekomunikasi microcell sudah ada yakni nomer no 8 tahun 2015, dan telah di Undangkan sejak bulan Februari tahun 2015.

Ironinya, hingga pertemuan rapat dengan pendapat di ruang Komisi A, beberapa SKPD terkait seperti Kominfo, Cipta Karya dan Tata Ruang serta Satpol-PP masih mengaku jika Perwali tentang pendirian menara telekomunikasi microcell masih di laporkan berupa draft dan belum ditandatangani oleh Walikota.

Kekecewaan ini disampaikan Wakil ketua Komisi A, Adi Sutarwijono yang mengatakan bahwa sampai kemarin (hearing di ruang Komisi A-red), sejumlah SKPD terkait melaporkan jika belum ada Perwalinya.

“Microcell itu merupakan antenna telekomunikasi yang bentuk fisiknya tidak sebesar tower, pada bulan-bulan yang lalu hingga rapat kemarin beberapa SKPD terkait mengatakan bahwa Perwali itu masih berupa draft dan belum ditandatangani, beberapa pejabat teras Pemkot itu mengatakan seperti itu,” terangnya. Selasa (2/2) Anehnya, lanjut Adi, pada pertemuan kemarin itu ternyata Bidang Hukum mengatakan bahwa

Perwali itu sudah ditandatangani dan di undangkan sejak Februari 2015, tentu kami sangat terkejut mendengar penjelasan itu.

Politisi PDIP yang akrab dengan panggilan Cak Awi ini menganggap aneh karena ketidaktahuan ini justru dialami oleh unit-unit kerja yang menangani dan mempunyai otoritas teknis di Pemkot Surabaya ini.

“Ini pemerintahan Kota Besar dengan berbagai penghargaannya, kok masih terjadi seperti ini, artinya tingkat koordinasinya masih layak dipertanyakan, karena sudah tidak sesuai dengan apa yang di ekpetasikan oleh berbagai pihak,” ujarnya.

Ditambahkan Awi, Lantas bagaimana dengan pemkot Surabaya yang telah dikenal serba E (online), sehingga konotasi semua orang serba acsesable di berbagai organ internal Pemkot Surabaya, kalau ternyata Kominfo, Tata Kota dan Satpol-PP tidak mengetahui hal ini (Perwali-red), tentu membuat kami terkejut.

“Dan yang membuat kami agak was-was, ternyata dalam perwali itu memuat ketentuan untuk melelang titik-titik microcell itu, mungkin dalam bentuk zonasi-zonasi, meskipun dalam ketentuanya harus didahului dengan appraisal,” tegasnya.

Masih Awi, Kami meminta evaluasi ulang, untuk merenungkan kemungkinan terjadi monopoli oleh para pemodal

yang kuat, karena dengan system pelelangan itu, para pemodal kuat akan secara bebas membeli titik dan zona yang dilelangkan, akibatnya akan mematikan yang lain, dan secara ekonomi ini tidak sehat, harus Pemkot juga bisa menjaga keseimbangan ini utamanya untuk tumbuh kembangnya operator kecil lainnya.

“Akibatnya, siapa yang berani menawar dengan harga tinggi, itu yang bisa memenangkan bahkan bakal menguasai mayoritas titik microcell yang dilelangkan, mereka bisa melakukan blocking zona-zona itu,” tegasnya.

Namun demikian, Komisi A juga menawarkan solusi agar tidak terjadi praktik monopoli oleh para spekulan terhadap sejumlah titik dan zona microcell yang telah dipetakan pemkot Surabaya.

“Nah solusi yang kami tawarkan adalah bukan dengan system lelang seperti yang tercantum dalam Perwali itu, tetapi mereka yang berminat akan membeli titik microcell sudah harus melampirkan order dari operator atau provider yang akan menggunakan, dengan demikian tidak akan terjadi adanya kasus habisnya titik microcell, tetapi kondisi di lapangan tetap kosong karena ulah para spekulan tadi (di borong-red), karena zonanya sudah Q gat dikavling,” pungkasnya.Q

Mahasiswa Doktor ITS Rumuskan Konsep Integrasi Pemukiman Nelayan Surabaya, Bhirawa Mahasiswa pascasarjana program doktor Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS), Rusli berhasil merumuskan konsep integrasi pemukiman nelayan. Konsep tersebut berawal dari riset berjudul Integrasi Ruang

harus berbadan hukum dinilainya masih belum jelas.

“Wacana Pemkot yang diharuskan seluruh angkot berbadan hukum juga belum jelas mau dikemanakan nantinya.

Aturan mainnya kami juga tidak tahu,” terangnya pria yang sudah menjadi sopir lyn sejak tahun 1991 ini kepada Bhirawa.

Keinginan Organda ini ternyata juga selaras dengan ide Achmad Zakaria, legislator asal PKS di DPRd Surabaya.

Menurutnya Pemkot Surabaya perlu menata kembali kebijakan transportasi missal di Surabaya.

Selain jalur transportasi missal yang masih banyak belum terlayani, kondisi alat transportasi juga sudah sangat tua pada umumnya. “Banyak jalur –jalur transportasi yang belum terlayani moda transportasi missal.

Selain itu kendaraannya juga sudah Q geh sangat tua,” terang Zakaria.Q

Pemukiman Nelayan dengan Ekowisata Pesisir di Donggala, Sulawesi Tengah.

Rusli menjelaskan daerah yang menjadi lokus penelitiannya memiliki pemukiman nelayan dengan potensi daya tarik berupa wisata alam dan budaya. Hal tersebut yang

melatarbelakangi dirinya mengangkat pengembangan kawasan melalui sudut pandang dunia arsitektur.

Menurutnya, indikator bahwa kawasan pesisir donggala menarik dapat dilihat dari kunjungan wisatawan yang semakin me-

ningkat tiap tahunnya. Namun, fakta menyebutkan masyarakat nelayan di wilayah tersebut umumnya masih berpenghasilan rendah. “Mereka itu kan termiskin di Indonesia. Sementara luas laut kita itu tiga berbanding satu. Bagaimana

korelasinya bisa jadi miskin,” ungkap Rusli, Selasa (2/2) melalui rilis ITS. Kondisi tersebut akhirnya mendorong Rusli untuk mendayagunakan ruang dan aktivitas untuk menyatukan kepedulian sosial dan kepedulian Q inf ekonomi masyarakat.Q

Pemkot, Bhirawa Dalam waktu dekat ini Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya segera meresmikan jembatan Kenjeran.

Pasalnya proyek pembangunan jembatan Kenjeran tinggal finishing dan akan segera dilakukan pemasangan rambu-rambu jalan.

Menurut Kepala Bidang Perancangan dan Pemanfaatan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan (DPUBMP) Kota Surabaya, Ganjar Siswo Pramono Secara umum fisik jembatan yang menelan anggaran Rp200 miliar lebih itu diklaim sudah selesai dikerjakan. ‘’Sebelum diresmikan dilakukan uji kelayakan terlebih dulu. Uji ini penting untuk mengukur tingkat kesiapan jembatan tersebut. Selain itu, saat ini kan masih belum terpasang rambu-rambu di sepanjang jalan itu,’’ katanya.

Dari pantauan, memang jembatan yang diberi nama jembatan Taman Hiburan Pantai (THP) Kenjeran sudah selesai. Dua lift yang terpasang di gerbang masuk juga sudah dikerjakan.

Untuk menghindari adanya pengguna jalan yang melewati jembatan ini, DPUBMP memasang pagar pembatas yang ukurannya selebar jalan jembatan.

Selain dipagari, jembatan ini juga dijaga oleh sejumlah aparat dari Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Surabaya. Kalaupun warga ingin masuk ke jembatan, harus berjalan kaki dan minta izin pada petugas. ‘’Kapan diresmikannya jembatan ini, kami belum dapat memastikannya saat ini. Mungkin beberapa bulan ke depan menunggu penyelesaian infrastrukturnya,’’ katanya.

Jembatan Kenjeran membentang sepanjang 700 meter dengan lebar 18 meter. Dimulai dari Rumah Pompa Kenjeran hingga jalan di area parkir Tempat Hiburan Pantai (THP) Kenjeran. Dalam proyek ini, Pemkot setidaknya membebaskan sebanyak 15 persil tanah dan 32 bangunan.

Total luasan lahan yang dibutuhkan mencapai 6 hektar.

Sementara itu Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Surabaya menargetkan pada Maret mendatang sudah bisa memasang rambu-rambu dan juga traffic light (TL) di jembatan Kenjeran.

Pemasangan rambu dan juga TL tidak bisa dilakukan saat ini dikarenakan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan (DPUBM) Kota Surabaya masih menuntaskan pengerjaan proyek box culvert di jalan sekitar jembatan, yakni di Jalan Sukolilo Larangan Kecamatan Bulak.

Plt Kepala Dishub Kota Surabaya, Irvan Wahyu Drajat mengatakan, pihaknya membuka tender untuk pemasangan TL dan juga rambu-rambu di sejak Desember tahun lalu. Sehingga sekitar bulan Maret sudah ada pemenang dan bisa langsung melakukan pemasangan.

Tidak hanya lamput TL dan rambu-rambu, Dishub juga Q dre akan membuat marka jalan.Q

Bunda PAUD Harus Cermati Tumbuh Kembang Anak Selain mengajar, bunda PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini) dituntut punya wawasan yang cukup dalam memahami tumbuh kembang anak. Khususnya faktor-faktor yang dapat mengganggu perkembangan karakter anak didik. Baik dari makanan, kebiasan maupun permainannya.

Seperti diungkapkan pakar Gizi dan Kesehatan dari Universitas Airlangga (Unair) Edit Puruhito, penggunaan gadget berlebihan akan sangat berdampak negatif terhadap tumbuh kembang anak. Diantaranya ialah kurang peka terhadap lingkungan sosial karena sibuk dengan permainannya.

“Kebiasaan mengonsumsi makanan instan juga berbahaya. Asupan gizi akan tidak seimbang dan bisa berdampak buruk terhadap tumbuh kembang anak,”

tutur Edit saat menjadi narasumber dalam pelatihan UKS (Usaha Kesehatan Sekolah) bunda PAUD di Kantor Dinas Pendidikan (Dindik) Surabaya, Selasa (2/2).

Menurut Edit, pemberian gizi seimbang harus memperhatikan susunan makanan sehari-hari yang mengandung zat dalam jenis dan jumlah yang sesuai dengan kebutuhan tubuh. Tidak harus mahal, masakan rumah yang disajikan dari bahan-bahan yang berkua-

litas baik dan diproses secara higienis sudah cukup.

“Yang penting harus memperhatikan prinsip keanekaragaman dan kebersihan makanan yang juga mempertimbangkan berat badan serta aktifitas anak,” kata dia.

Edit menambahkan, dalam menjaga tumbuh kembang anak secara optimal penerapan pola hidup sehat menjadi poin utama. Untuk itu, para pendidik TK/PAUD harus memperhatikan gizi sehat seperti jenis dan jumlah makanan, olah raga teratur dan kebiasaan sehat terhadap lingkungan.

Kasi Kesenian dan Olahraga Dindik Surabaya Damaris Padmiasih mengatakan, langkah ini dilakukan agar bunda PAUD juga ikut terlibat dalam

seorang anak mulai belajar tentang berbagai hal, baik secara visual, auditori, maupun kinestetiknya.

“Peran bunda PAUD sebagai penggerak UKS menjadi sangat penting untuk mencapai tujuan ini,” kata dia.

Damaris menyebut, selama sepekan bunda PAUD akan dilatih secara bergantian. Dalam satu gelombang, sedikitnya ada 124 bunda PAUD dari berbagai satuan PAUD sejenis diikutkan.

“Sebelum mengikuti pelatihan, para pendidik TK tersebut juga kami ajak senam pagi sebagai salah tam/bhirawa satu pola hidup sehat. Kita Pakar gizi dan kesehatan anak Unair Edit Puruhito saat menjadi narasumber dalam pelatihan UKS bagi bunda PAUD berharap ini juga dilakukan di Dindik Surabaya. saat mereka mendaidik mengawal tumbuh kembang ngetahuan ini harus dimiliki kepada para pendidik TK/ anak-anak PAUD”, pungkas Q tam anak secara optimal. Pe- oleh para guru, terutama PAUD. Sebab, pada masa ini dia.Q

SURABAYA

Rabu Pon 3 FEBRUARI 2016

3

PENDIDIKAN - KESEHATAN - PELAYANAN PUBLIK - HUKUM

Hari Ini Berkas Penganiayaan Salim Kancil Dilimpah ke PN Surabaya

Predicate Crime, Kasus Illegal Mining Kades Haryono Tetap Disidangkan Kejari Surabaya, Bhirawa Kejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya tetap menyidangkan tuntutan illegal minning Kades Selok Awar awar, Haryono dalam satu berkas kasus kasus dugaan pembunuhan dan pengeroyokan Salim Kancil, aktivis anti tambang serta tambang ilegal Lumajang. Putusan ini dikarenakan asas Predicate Crime.

Rencananya, Rabu (3/2) ini Kejaksaan melimpahkan berkas ke Pengadilan Negeri (PN) Surabaya.

Haryono selaku Kepala Desa (Kades) Selok Awar awar, Lumajang memang juga dijerat Undang-undang Tindak Pidana

Pencucian Uang terkait illegal mining. Terkait hal ini Kepala Kejari (Kajari) Surabaya Didik Farkhan Alisyahdi kepada Bhirawa mengaku tetap menyidangkan Haryono di PN Surabaya.

Ditanya terkait TPPU yang

masuk kedalam Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) dan harus disidangkan di Pengadilan Tipikor, Didik mengatakan bahwa perbuatan yang dilakukan Haryono masuk kepada Predicate Crime.

Dengan kata lain, lanjut Didik, Predicate Crime merujuk kepada tidank pidana asal yang dilakukan Haryono, yakni dirinya diduga terlibat dalam pembunuhan Salim Kancil.

“Sesuai dengan tindak pidana asal yang dilakukannya, Haryono tetap disidangkan di PN Surabaya,” kata Kajari Surabaya

Didik Farkhan Alisyahdi kepada Bhirawa, Selasa (2/2).

Dijelaskan Didik, Haryono terlibat dalam kasus illegal mining dan merujuk pada jeratan UU TPPU yang disangkakan terhadap dirinya. Untuk barang bukti kasus TPPU, Kejari Surabaya menerima barang bukti berupa uang tunai Rp 500 juta, 4 unit mobil jenis Evalia, LGX, Ertiga, dan Elf. “Untuk Kadesnya dijerat UU TPPU dengan ancaman pidana penjara maksimal 10 tahun penjara dan denda Rp 10 miliar,”

papar Didik.

Disinggung mengenai personel pengamanan saat pesidangan di PN Surabaya, pria asli Bojonegoro ini mengaku belum tahu pasti jumlah personel Polisi guna pengamanan sidang nantinya. Namun, kepada Didik mengaku sudah berkoordinasi dengan Polda Jatim dan Polres Lumajang, terkait pengamanan saat proses persidangan.

“Soal pengamanan saat sidang sudah kami koordinasikan dengan Polda Jatim dan Polres Lumajang,” ungkap Didik.

Terpisah, Kabid Humas Polda

Jatim Kombes Pol Raden Prabowo Argo Yuwono membenarkan adanya pengamanan sidang Salim Kancil yang dilakukan oleh Polda Jatim dan Polres Lumajang.

Sayangnya, saat ditanya berapa jumlah personel pengamanan, Argo mengaku belum bisa memastikan hal itu.

“Nanti kita lihat agenda sidang pertamanya bagaimana. Nantinya intelijen kami akan memperkirakan berapa jumlah kekuatan yang akan disiagakan guna PAM di persidanga,” pungkas Argo kepada Bhirawa.Q bed

RAGAM INFO

Susi Menangis di Persidangan Saat Dituntut Pidana Mati PN Surabaya, Bhirawa Tri Diah Toriassiah alias Susi tidak bisa menahan air matanya saat mengetahui dirinya dituntut hukuman pidana mati oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Gusti Putu Karmawan. Pembacaan tuntutan mati atas pemilik sabu jaringan Aiptu Abdul Latip ini dilakukan di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, Selasa (2/2).

Selama pembacaan surat tuntutan diruang sidang Cakra PN Surabaya, Susi tak henti-hentinya mengusap air matanya dengan kerudung biru yang dikenakannya. Bahkan, hingga usai persidangan, wanita berhijab ini nyaris pingsan saat petugas pengamanan akan membawanya ke ruang tahanan PN Surabaya.

Jaksa Karmawan dalam tuntutannya menjelaskan, Susi adalah mak comblang atau perantara yang mengenalkan Aiptu Abdul Latip dengan Yoyok, Napi Lapas Nusa Kambangan dan juga pemilik 57 kilogram sabu yang diedarkan oknum Polisi yang bertugas di Polsek Sedati bersama istri siri-nya yakni Indri Q bed Rahmawati.Q

Tahun Ini Warga Surabaya Bakal Terima Raskin Gratis Surabaya, Bhirawa Penyaluran raskin (beras untuk masyarakat miskin) atau kini dikenal dengan istilah rastra (beras untuk masyarakat sejahtera) kerap mengalami kendala dalam proses pembayarannya.

Bahkan, tak sedikit kab/kota yang menunggak pembayaran raskin sehingga proses penyalurannya juga mengalami hambatan. Namun, Pemkot Surabaya bekerjasama dengan Perum Bulog kini memulai kerjasama agar raskin bagi warga Kota Surabaya digratiskan.

“Rencananya raskin untuk warga Kota Surabaya itu digratiskan karena ditanggung dana melalui APBD Kota Surabaya. Sudah ada pembicaraan dan direncanankan akan dimulai tahun 2016 ini,” kata Wakil Kepala Perum Bulog Subdivre Surabaya Utara, Agus Sutarto saat dikonfirmasi, Selasa (2/1).

Ia mengatakan, pihak Kominfo Kota Surabaya juga sudah mengetahui karena ikut dalam rapat perencanaan raskin bagi warga Surabaya tersebut. Namun mulai kapan raskin yang biaya tebusnya ditanggung Pemkot Surabaya itu, lanjutnya, saat Q inf ini masih belum bisa ditentukan.Q

Gepeng Marak Meski berulang kali ditertibkan oleh Trantib Kecamatan se Surabaya ,Gelandangan pengemis (gepeng) masih saja menyerbu tempat keramaian seperti di Mal dan pasar tradisional serta makam di Surabaya. Tampak seorang ibu bersama anaknya sedang meminta-minta di gedung Jatim Expo Surabaya, Selasa (2/2).

trie diana/bhirawa

Dosen Dibekali Cegah Plagiat Skripsi Ubah Pandangan, Paliatif Bukan Hanya Pasca Operasi

syafruddin/magang

Seluruh dosen Institut Bisnis dan Informatika Stikom Surabaya mengikuti Training dan Workshop Deteksi Plagiasi Karya Ilmiah, Selasa (2/2) kemarin.

Surabaya, Bhirawa demik Institut Bisnis dan InSeluruh Dosen Institut Bisnis formatika Stikom Surabaya, dan Informatika Stikom Su- Pantjawati Sudarmaningtyas rabaya telah dilatih dalam mengatakan, dengan pelatihan mencegah aksi plagiat. Me- ini dosen bisa lebih memakngingat, musim Tugas Akhir simalkan fungsinya selain se(TA) mahasiswa seluruh pro- bagai pembimbing juga sebagai gram studi (prodi) semakin pengawas untuk filtering pada dekat. Para dosen pun harus karya ilmiah mahasiswanya. mengoreksi keorisinilan tugas Selain itu, meningkatkan keakhir mahasiswa pada karya sadaran mahasiswa dan dosen ilmiahnya agar terdeteksi. peneliti untuk menghargai hasil Wakil Rektor 1 bidang aka- karya orang lain dengan menye-

butkan sumber yang jelas.

“Dengan begitu, nilai-nilai kejujuran intelektual dapat ditanamkan untuk membentuk generasi-generasi yang berkualitas dalam dunia pendidikan. Tidak hanya tugas akhir yang di cek, namun juga tugastugas yang dikerjakan mahasiswa,” katanya kepada Bhirawa saat Training dan Workshop Deteksi Plagiasi Karya Ilmiah, Selasa (2/2) kemarin.

Ia menjelaskan, sejak tahun 2012 akses untuk aplikasi plagiat hanya untuk dosen. software Turnitin ini mengkaji hasil unggahan teks untuk dilihat dari berbagai database tingkat kemiripannya. “Dari aplikasi ini diketahui kemiripan hasil mahasiswa dengan beragam sumber sampai berapa persen, kalau kurang 40 persen makan bisa maju sidang skripsi,” jelasnya.

Aturan ini sudah diberlakukan sejak 2012 melalui SK Ketua Stikom, yaitu fokus tugas akhir harus indeks kemiripan tidak boleh lebih dari 40 persen.

Dan beberapa dosen juga diimbau untuk menerapkannya daQ geh lam tugas mata kuliah.Q

Koordinasi Penyidikan oleh Kejari Tanjung Perak

Pekan Ini BPKP Jatim Lakukan Audit Kasus Korupsi BOS dan Bopda MI Al Hidayah Surabaya, Bhirawa Meski sudah dua bulan lamanya Kejaksaan Negeri (Kejari) Tanjung Perak menyerahkan permintaan bantuan audit kerugian negara atas kasus dugaan korupsi dana Bantuan Operasi-

onal Sekolah (BOS) dan Bantuan Operasional Daerah (Bopda) di MI Al Hidayah kepada Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Jatim. Hal ini tidak lantas ditangani langsung oleh BPKP Jatim.

Meski demikian, BPKP Jatim akhirnya menyanggupi dengan upaya turun kelapangan guna melakukan audit dugaan kerugian negara dari kasus tersebut. Pecan ini, tepatnya Rabu (3/2) BPKP Ja-

tim melakukan audit in vestigasi guna mengungkap dugaan kecurangan atau kejahatan dengan menggunakan pendeka tan, prosedur dan teknikteknik yang umumnya digunakan dalam suatu pe-

nyelidikan atau penyidikan terhadap suatu kasus.

Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejari Tanjung Perak Bayu Setyo Pramono, Selasa (2/2) kepada Bhirawa membenarQ bed kan audit tersebut.Q

Surabaya, Bhirawa Sampai saat ini masih banyak masyarakat yang belum paham perawatan paliatif terkait penanganan kanker. Minimnya informasi tentang perawatan paliatif membuat masyarakat salah dalam mengambil keputusan.

Kepala Instalasi Paliatif dan Bebas Nyeri RSUD Dr Soetomo, dr Agus Ali Fauzi PGD Pall Med (ECU) ingin meluruskan mengenai perawatan paliatif. Di mana selama ini perawatan paliatif dikenal sebagai perawatan terhadap pasien yang mengalami penyakit parah terutama kanker dan sudah masuk stadium lanjut, yaitu mereka yang harapan kesembuhannya sangat kecil.

Akan tetapi menurut Agus, seharusnya perawatan paliatif sudah Agus Ali Fauzi dilakukan sejak pasien terdiagnosa menderita suatu penyakit berbahya atau kanker. Kenapa seharusnya demikian, karena sejak awal terdeteksi pasien harus mendapatkan perawatan, pengobatan, dan pendampingan psikisnya agar tidak berdampak pada penyakitnya yang bisa menjadi semakin parah.

“Kalau sejak awal terdeteksi sudah dilakukan perawatan paliatif, harapan kesembuhan, harapan hidup bisa lebih besar. Termasuk juga proses pengobatan juga menjadi lebih mudah dan tidak memakan waktu lama. Karena perawatan yang dilakukan benar-benar sesuai kebutuhan dan karakter dari penyakitnya sendiri.

“Akan tetapi selama ini yang terjadi perawatan paliatif hanya dilakukan pada pasien yang penyakitnya sudah parah saja. Jika sejak awal sudah diterapkan, maka kualitas kehidupan pasien dapat lebih baik,” terangnya Dokter lulusan Edith Cowan University, Pert Australia Agus berharap kedepan perawatan paliatif, baik di rumah sakit maupun dokternya sudah menganjurkan perawatan paliatif bagi pasien kanker khususnya sudah sejak awal terdeteksi dilakukan. Sehingga perawatan yang diberikan kepada pasien menjadi lebih optimal dan sesuai kebutuhan mereka.

Karena bukan hanya perawatan medis yang sejak awal pasien terdeteksi yang dilakukan tetapi juga pendampingan psikis. Dengan begitu hasil pengobatan dan kualitas hidup pasien menjadi lebih optimal. “Ini mulai kami sosialisasikan di RSUD Dr Soetomo dan masyarakat luas. Yaitu agar perawatan paliatif ini dilakukan sejak Q dna pasien terdeteksi,” imbuhnya.Q

Melacua Alternifolia Concentrate Mampu Obati Penyakit DBD Sekitar dua tahun lalu, penelitian yang dilakukannya terhadap bahan aktif terkandung dalam tanaman yang memiliki nama latin Melacua Alternifolia Concentrate’, mengantarkan Peneliti dari Universitas Airlangga (Unair) Surabaya, Prof DR. Dr Nasronudin, Sp. PD,K-PTI, FINASIM berhasil menciptakan obat Demam Berdarah Dengue (DBD) yang terbuat dari bahan herbal. ‘’Dalam penelitian uji klinis kami yang bertujuan untuk menemukan anti virus dengue dibeberapa tumbuhan ternyata bahwa dari tanaman jenis perdu yang tumbuh di Australia mempunyai khasiat anti virus,” kata Prof. Nasronudin.

Ia mengatakan tanaman Melacua Alternifolia Concentrate diyakini dapat membunuh virus dengue yang disebabkan nyamuk hingga mencapai 96,67 persen karena obat yang ditelitanya dapat memberi efek imono modulator atau menambah kekebalan tubuh para pasien DBD. “Saya tidak mengklaim

bahwa obat ini pertama di Indonesia untuk virus dengue karena mungkin ada pakarpakar lainnya yang sedang melakukan penelitian obatobat serupa, namun tampaknya hal ini merupakan awal dari perjalanan sejarah bangsa Indonesia untuk bisa merealisasi dan memformulasi dari pada obat anti dengue,” paparnya.

Cara kerja obat yang berbentuk kapsul itu, lanjutnya bersifat membunuh virus secara tidak langsung meningkatkan kekebalan tubuh, maka jika sel-sel kekebalan tubuh itu meningkat maka daya bunuh virusnya juga semakin kuat.

“Cara kerja bisa secara langsung ke penderita DBD dan juga secara tidak langsung secara simultan. Misalnya ketika satu keluarga menderita DBD, maka kemungkinan besar keluarga yang berada dalam satu rumah juga akan tertular, sehingga untuk mengantisipasinya disarankan meminum obat ini,” terangnya.

Menurut dia untuk takaran penderita DBD dewasa, maka diberikan dengan dosis dua kali 350 miligram (mg) selama enam hari berturutturut, sedangkan untuk anak-anak dianjurkan usia lebih dari 5 tahun agar tidak mengganggu metabolisme tubuh atau bisa juga dipilih dalam bentuk sirup.

“Sejauh ini masih belum diproduksi secara massal, kami hanya melakukan penelitian. Setelah melakukan penelitian dan mendapatkan hasil, maka hasil dari riset ini kami serahkan pada pemegang pendukung dana atau

Melacua Alternifolia Concentrate pihak ketiga yaitu PT Neomedik Indonesia,” tuturnya.

Direktur Utama RS Unair tersebut menjelaskan jika pihak ketiga yang akan mengurus izin, seperti ke Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) beserta

dna/bhirawa

persyaratan lainnya dan berharap segera mendapat restu dari BBPOM, pemerintah pusat maupun daerah, sehingga bisa diproduksi secara massal.

“Untuk menjadi obat itu memang tidak mudal dan

membutuhkan waktu yang lama karena harus melewati beberapa fase, sedangkan obat ini telah berjalan ke fase ketiga agar bisa segera diproduksi secara massal,” urainya.

Spesialis Penyakit Dalam/Internist ini mengung-

kapkan, obat yang berwarna putih dan ungu tersebut sudah masuk dalam uji klinis fase ketiga, dimana uji kilinis pertama sudah dilakukan pada binatang tikus oleh guru besar dan tim di Universitas Gajah Mada (UGM) Yogyakarta. Dalam fase kedua, lanjut Konsultan Penyakit Infeksi Tropik itu dilakukan pada orang sehat di Jakarta dan yang pada fase ketiga atau yang terakhir dilakukan di Surabaya untuk manusia yang terinfeksi virus dengue.

“Kami melakukan uji penafsihan sekitar 3.300 pasien yang demam kemudian kami ambil, dan yang menyetujui untuk ikut serta dalam uji klinis ini ada 530 pasien terbagi menjadi dua kelompok. Masing-masing kelompok mendapatkan pengobatan sesuai standar World Health Organizations (WHO), sedangkan satunya diberikan obat kami,” Q dna jelasnya.Q

4

OPINI Tajuk

Membangun Keekonomian Limbah TIADA daerah yang boleh (patut) dijadikan “tong sampah” pembuangan limbah. Bahkan limbah yang terlanjur di-impor wajib segera dilakukan re-ekspor ke negara asalnya. Seluruh jenis limbah wajib diolah oleh pemilik produk penghasil limbah, sampai dinyatakan “aman” oleh penilik profesional (berlisensi). Tetapi sebenarnya, TPA (Tempat Pembuangan Akhir) limbah dapat menjadi usaha sangat menguntungkan.

Larangan pembuangan limbah (belum di-aman-kan) ke tempat lain, telah menjadi komitmen nasional. Sejak tahun 2012, pemerintah telah melakukan re-ekspor limbah ke negeri asal. Sebagai gantinya, pemerintah membangun TPA sekaligus pengolahan sampah terpadu, di Bantargebang, Bekasi, Jawa Barat. Namun membuang sampah, sampai limbah industri di TPA tidak gratis. Melainkan dipungut biaya Rp 1.500,- per-kilogram.

Karena Pemerintah propinsi Jawa Timur, sepakat membangun TPA disertai pengolahan limbah terpadu. Konon, lokasinya di sekitar pabrik gula Gempolkrep, di Mojokerto.

Pada APBD 2016, telah disepakati penyediaan anggaran sebesar Rp 50 milyar (untuk lahan saja). Masih diperlukan biaya lebih besar untuk membangun IPAL (Instalasi Pengolahan Air Limbah) komunal terpadu. Tetapi berdasar perhitungan ke-ekonomi-an, seluruh biaya akan impas dalam waktu singkat.

Saat ini potensi limbah di Jawa Timur, ditaksir sebanyak 32 ribu meterkubik perbulan (384 ribu meterkubik per-tahun).

Jika harga buang limbah sebesar Rp 15 ribu per-kilogram, maka total biaya tampung mencapai Rp 570 milyar. Itulah omzet usaha TPA limbah. Memang tidak mudah membangun TPA limbah, yang niscaya padat teknologi, dan ter-garansi aman secara ekologis. Karena keberadaan TPA juga menjadi keniscayaan, sebagai kebutuhan.

Garansi utama TPA adalah keamanan, terutama masyarakat terdekat. Sehingga lokasi TPA mesti jauh dari pemukiman penduduk (radius 2 kilometer). Terutama wajib mewaspadai sampah (limbah) industri dan limbah RS (rumahsakit). Limbah industri biasanya mengandung berbagai logam berat, serta gas beracun (karbon mono-oksida).

Limbah industri sangat sulit diurai oleh alam, sehingga tetap beredar sebagai polutan berbahaya.

Begitu pula limbah (utuh) RS, tak kalah bahayanya. Bahkan memiliki efek seketika terhadap mahluk hidup. Sebab biasanya sampah buangan RS mengandung B3 (Bahan Beracun Berbahaya). Yakni mikro-organisme pathogen bersifat infeksius, bahan kimia beracun, dan sebagian bersifat radioaktif. Apabila tidak dikelola dengan baik, bisa mempengaruhi kesehatan (manusia dan hewan), serta memperburuk kualitas lingkungan hidup.

Sejak 12 tahun lalu, sebenarnya telah diterbitkan KepMenkes Nomor 1204 tahun 2004 tentang Persyaratan Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit. Isinya, kewajiban setiap RS harus memiliki fasilitas pengolahan limbah padat maupun cair. Sampah RS tersebut digolongkan menjadi 5 golongan khas limbah, masing-masing memiliki penyimpanan berbeda (warna). Tetapi tidak seluruh RS mematuhi. Termasuk RS milik pemerintah propinsi, ada yang belum memiliki instalasi pengolahan limbah (sebelum dibuang).

Selain itu setiap RS (besar) masih diwajibkan memiliki incenerator (penghancuran limbah dengan mesin bakar), atau dengan menggunakan activated sludge process (proses lumpur aktif). Seluruh fasilitas pengolahan limbah RS, yang berbentuk padat harus memperoleh sertifikasi dari institusi pengolahan limbah. Jika instalasi limbah tidak dimiliki, pemilik rumahsakit (pemerintah maupun swasta) dapat di-pidanakan. UU Nomor 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, wajib ditegakkan sebagai pedang hukum.

Tetapi dengan rencana pembangunan instalasi TPA terpadu, beban industri maupun rumahsakit, akan berkurang.

Walau setiap pabrik dan RS masih wajib memiliki IPAL dan sistem pengolahan limbah. Pembangunan instalasi TPA akan di-supervisi oleh pemerintah pusat, namun pemerintah propinsi memiliki hak pengelolaan.

Maka pemerintah pusat, seyogianya mendorong berbagai pihak untuk berinvestasi pada proyek TPA limbah. Eksesnya, masyarakat akan memperoleh kondisi lingkungan hidup yang lebih baik. ■

Sorotan Publik

Semua tanggapan baik berupa saran dan kritik atas wajah dan kinerja birokrasi kita dalam memberikan pelayan publik dapat dikirim melalui email: harian_bhirawa@yahoo.com atau manfaatkan fasilitas surat pembaca di www.harianbhirawa.co.id atau telp ke (031) 5470650 atau faks (031) 5343359. Untuk setiap email harap disertakan nomor telpon (untuk konfirmasi ulang).

Pemerintah Harus Evaluasi Lembaga Nonstruktural PEMERINTAH sebaiknya melakukan evaluasi keberadaan lembaga nonstruktural yang fungsinya tumpang tindih dengan lembaga lain, agar urusan pemerintahan dapat terselenggara secara efektif, lebih efisien, dan tidak memboroskan anggaran.

Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terfragmentasi ke dalam lebih dari satu lembaga akan menimbulkan inefisiensi anggaran. Selain itu akan menyebabkan inefisiensi sumber daya dan menambah panjang birokrasi, sehingga pemerintahan menjadi kurang efektif. Badan Olahraga Profesional Indonesia (BOPI) yang merupakan salah satu lembaga nonstruktural yang perlu dievaluasi.

BOPI merupakan lembaga nonstruktural yang melaksanakan fungsi pembinaan olahraga profesional, tidak boleh tumpang tindih dengan Kementerian Pemuda dan Olahraga sebagai regulator serta pelaksana penetapan kebijakan, pembinaan, pengembangan, pengawasan, standar, norma, prosedur dan kriteria di bidang olahraga profesional.

Hal itu sejalan dengan amanat Pasal 17 UUD 1945 yang mengatur bahwa urusan pemerintahan dilaksanakan oleh menteri dan secara sektoral juga terdapat pengaturan dalam Pasal 13 dan Pasal 14 dari UU Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional Ia menegaskan sebuah lembaga yang telah dibentuk harus jelas hasilnya sehingga masyarakat dapat merasakan manfaat dan seluruh sumber dayanya pun bisa termanfaatkan dengan baik. Evaluasi atas lembaga nonstruktural adalah untuk melakukan konsolidasi pelaksanaan urusan pemerintahan dan membangun koherensi kebijakan pemerintah.

Lembaga-lembaga nonstruktural yang dievaluasi hanya difokuskan pada lembaga nonstruktural yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden/Keputusan Presiden dan Peraturan Pemerintah. Tujuan utama dari kebijakan reformasi bidang kelembagaan adalah mengurangi fragmentasi urusan pemerintahan dan menghindari keborosan kewenangan pada lembaga pemerintah.

Nama dan alamat ada di redaksi HARIAN

PENDIRI : Alm. H. Moch. Said DEWAN PENASIHAT: Dahlan Iskan, Drs. Sugeng Praptoyo, SH, MM, MH, AK H. Ali Salim

Rabu Pon, 3 FEBRUARI 2016

Daya Saing Road Map Pertanian MEA di Merauke (Papua) Saat ini di era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), 10 Oleh : dengan alasan karena negara anggota ASEAN terhubung jadi satu kesatuan, potensi lahannya yang Gumoyo Mumpuni yakni kesatuan kawasan, wilayah produksi, dan konsumsangat besar. Sejak Ningsih era kolonialisme Besi. Barang, jasa, modal, dan tenaga kerja bisa bergerak landa, Merauke sudah bebas dalam kawasan. Berbeda dengan era sebelumdiproyeksikan menjadi lumbung nya, kini semua anggota ASEAN harus meliberalisasi perdagangan, pangan, bukan hanya untuk Nusantara tapi juga untuk kawasan terutama barang. Daya saing barang, jasa, modal, dan tenaga kerja Pasifik. amat menentukan pergerakan keempatnya.

N

egara-negara anggota ASEAN diikat ciri yang hampir sama, yaitu bercorak pertanian. Sektor pertanian masih jadi gantungan hidup penting warga anggota MEA. Hal itu bisa diartikan bahwa sektor, pertanian menjadi penopang utama ekonomi dan penyumbang penting devisa buat masing-masing negara yang besaing unggul dibidang pertanian.

Daya saing komoditas pertanian secara umum tiap-tiap negara ASEAN amat beragam. Namun, ada komoditas hampir semua negara anggota ASEAN yang sama, yakni komoditas besar.

Hasil komoditas pertanian Budi daya padi merepresentasikan hampir 60 persen area pertanian di Indonesia, Myanmar, Thailand, dan Vietnam, serta mencapai 90 persen di Kamboja dan Laos. Dari sisi produktivitas, padi Indonesia hanya kalah dari Vietnam.Masalah ada ketika padi atau gabah berubah menjadi beras. Apabila harga dijadikan indikator, beras Indonesia tidak memiliki daya saing, kalah jauh dari Thailand dan Vietnam, dua eksportir utama beras dunia. Rata-rata harga beras di Indonesia lebih tinggi 60 persen - 65 persen daripada beras di Thailand dan Vietnam. Di ASEAN, Indonesia dan Filipina merupakan importir beras terbesar.

Road map itu terjadi, karena selama berpuluh-puluh tahun pemerintah lebih fokus pada swasembada gabah, tapi melupakan beras. Berbagai kebijakan di on farm (subsidi pupuk, benih, bantuan traktor, irigasi, dan yang lain) dibuat untuk mengejar swasembada gabah, termasuk surplus 10 juta ton beras pada 2017 Kabinet Kerja. Pemerintah juga secara sinergis melakukan pencetakan lahan pertanian baru berupa tanah sawah di luar Pulau Jawa, seperti target 1,2 juta hektare sawah baru di Merauke, Papua. Untuk menciptakan surplus 10 juta ton beras

S

diperlukan minimal pencetakan areal persawahan baru sebesar 1 juta hektare.

Selain menciptakan lahan pertanian baru ini, diupayakan juga agar lahan persawahan yang ada tetap lestari dan tidak dialihfungsikan. Pemerintah diharapkan untuk mengefektifkan kembali upaya perlindungan lahan abadi untuk persawahan. Untuk itu diperlukan komitmen, keseriusan, dan kemampuan aparat negara dalam melaksanakan sekian peraturan perundangan yang telah dimiliki.

Pada tingkat strategis, Indonesia telah memiliki UndangUndang (UU) Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pangan Berkelanjutan. Penjabaran UU 41 / 2009 ini pun sebenarnya sudah sangat komprehensif dengan dibuatnya beberapa peraturan pemerintah (PP) yaitu PP 1/2011 tentang Sistem Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, serta PP 30/2012 tentang Pembiayaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Perlu juga dilakukan tekanan kepada pihak-pihak, terutama Pemerintah Daerah (Pemda) agar menghindari pengalifungsian lahan potensial dan produktif. Salah satu upaya untuk menekan pembiaran bagi lahan produktif dan juga mengurangi alih fungsi lahan potensial, dapat dilakukan dengan langkah-langkah kongkret.

Pertama, merumuskan pajak tanah progresif, memberikan sanksi tegas bagi tanah terlantar yang disengaja, serta mengembangkan efisiensi atau hemat lahan untuk aktivitas industri, perumahan dan juga untuk perdagangan.

Kedua, pemerintah harus segera merealisasikan food estate (lumbung pangan) melalui BUMNBUMN yang terkait. Langkah ini menjadi wujud nyata turun tangannya negara dalam penguasaan dan pengelolaan sumber daya dan komoditas yang berkaitan langsung dengan hajat hidup orang banyak.

Food estate ini sedang dibangun

Melangsir dari Media Indonesia, menurut Jokowi, lumbung pangan (food estate) ini, bisa menghasilkan beras dengan jumlah besar, setara dengan seluruh produksi beras Indonesia saat ini, bila pembangunannya berhasil terealisasi seluruhnya.

Dengan mekanisme pertanian modern, lumbung pangan di Merauke bisa memiliki produktivitas lahan yang tinggi di atas rata-rata nasional.

Rata-rata produktivitas tanaman padi saat ini adalah 5,1 ton/ Ha. Diharapkan produktivitas di Merauke ini mencapai 7 juta ton/ Ha. (Media Indonesia,21/1/2015) Dengan perhitungan tersebut, maka 1,2 juta Ha lahan dapat mengasilkan 24 juta ton gabah kering giling (GKG), setara dengan sepertiga produksi beras Indonesia saat ini (70 juta ton GKG). Jika 1,2 juta Ha dikali 7 juta ton/Ha maka dihasilkan 8 juta ton, dikali 3 kali panen dalam setahun menjadi 24 juta ton per tahun. Melihat kondisi yang demikian, maka tidak ada salahnya pemerintah melakukan diversifikasi pangan.

Diversifikasi pangan Diversifikasi pangan merupakan salah satu upaya pemerintah yang mesti dilaksanakan secara masif dan intensif dalam bentuk iklan-iklan atau program-program yang komunikatif dibarengi inovasi-inovasi dalam memproduksi makanan-makanan alternatif yang berbahan baku komoditas pangan lokal lain.

Kalaupun kalau sekarang ini pemerintah tetap membuka kran impor beras dengan alasan dalam keadaan terdesak dikarenakan keadaan cuaca terutama efek El Nino, berbagai bencana alam dan anomali cuaca yang semakin sulit diprediksi. Ini merupakan tantangan utama dalam upaya kebijakan zero import yang sudah dicanangkan sebelumnya. Dengan arah kebijakan zero import akan mendorong optimalisasi dan peningkatan produksi serta mengefektifkan peran dan fungsi Bulog untuk menyerap hasil produksi petani.

Selain komoditas pertanian

padi, negeri ini masih dihadapkan pada daya saing komoditas tebu penghasil gula yang dibilang berdaya saing rendah. Di ASEAN ada dua produsen utama gula, Indonesia dan Thailand. Dari sisi produktivitas tebu, Indonesia dan Thailand hampir serupa, 75 ton per hektare (ha). Namun, Indonesia kalah dalam produktivitas hablur lantaran rendemen tebu yang lebih rendah daripada Thailand. Selama bertahun-tahun rendemen tak bergerak jauh dari 7-8. Rendahnya daya saing gula Indonesia juga tecermin dari biaya produksi yang mencapai US$750/ ton, jauh lebih tinggi daripada Thailand (US$442/ton).

Selanjutkan dalam produk hortikultura, seperti buah-buahan, Thailand merupakan saingan terberat Indonesia. Selama ini aneka buah-buahan Thailand menyerbu pasar Indonesia. Di ASEAN, Indonesia unggul dalam sejumlah komoditas perkebunan, seperti sawit, kopi, kakao, dan teh.

Indonesia produsen sawit terbesar di dunia, disusul Malaysia di posisi kedua. Kita produsen kopi robusta kedua dunia setelah Vietnam, produsen kakao ketiga di dunia setelah Pantai Gading dan Ghana, dan produsen teh kedua dunia.

Sayangnya keunggulan komoditas itu masih berupa produk primer dengan nilai tambah rendah. Hanya sebagian kecil ekspor komoditas perkebunan dalam bentuk produk olahan, baik barang jadi maupun setengah jadi.Akibatnya negara lain yang memetik keuntungan.

Sementara itu, Laos dan Kamboja tertatih-tatih mengejar di belakang.

Dua negara itu terus menata diri untuk memperbaiki kinerja usaha pertanian dan produk unggulan mereka. Myanmar yang baru membuka diri dalam perdagangan regional dan global masih dihadapkan pada persoalan infrastruktur dan kelembagaan. Filipina tidak jauh berbeda, kebingungan menetapkan cara yang baik dalam berproduksi, pengolahan, dan pemasaran pertanian. Indonesia juga sama.

Membaca jalan MEA yang sudah sebulan ini, diakui Kepala Badan Litbang Kementerian Pertanian Haryono terobosan besar persiapan komprehensif peningkatan daya saing produk pertanian dalam MEA belum disusun.

(Kompas, 29/1).

Pengajar Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Malang

Kelautan dan UU Pemerintah Daerah

emenjak diberlakukannya desentralisasi daerah, banyak dinamika yang dialami oleh pemerintah daerah se Indonesia. Terutama di kabupaten/ kota. Berlakunya desentralisasi daerah menandakan bahwa daerah memiliki kewenangan dan otoritas untuk mengatur dan mengelola daerahnya sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Pemerintah daerah bisa memberikan pelayanan terbaiknya melalui pengelolaan daerah secara otonom tanpa campur pemerintah pusat. Mulai dari pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) dan lain sebagainya. Berbicara mengenai SDA, salah satu SDA yang dimiliki oleh pemerintah daerah yaitu sumber daya kelautan. Terutama kabupaten/ kota yang berada di daerah pesisir. Otomtis, mereka memiiki sumber daya kelautan yang cukup berlimpah. Catatan ini pada dasarnya menjelaskan bagaimana seharusnya sinergi antara pemerintah provensi dan kabupaten/ kota dalam mengelola sumber daya kelautan untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

Selanjutnya, konsekuensi adanya desentralisasi adalah setiap pemerintah kabupaten/ kota memiliki kewenangan untuk mengelola sumber daya kelautan yang ada. Otoritas yang dimiliki pemerintah daerah tersebut juga harus memiliki landasan yang kuat. Artinya pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan di daerah mesti mempunyai payung hukum. Salah satu peraturan yang melandasi desentralisasi pengelolaan kelautan dan perikanan di daerah yaitu UU Perikanan. Lebih tepatnya lagi yaitu UU No 22/1999 yang menjadi dasar UU No 27/ 2007 dan UU No

dikarenakan pemasu31/2004 yang lebih kan di sektor perikadesentralistis. Oleh nan dan kelautan. sebab itu, kabupaten/ Pelimpahan wekota berperan pentwenang penuh keing dalam pengelopada pemerintah laan laut, baik dalam daerah dalam menperencanaan pesigelola kelautan juga sir (strategi, zonasi, memiliki kelemahan. pengelolaan), konMengutip tulisan Arif servasi, rehabilitasi, Satria dalam Kompas reklamasi, pengelo(5 Januari 2015), belaan perikanan, perOleh: liau mengungkapkan izinan usaha perikaMuh. Aufal Fresky bahwa kelemahannya nan, pemberdayaan tersebut yaitu; permasyrakat pesisir, tama, keterbatasan penyuluhan perikakapasitas pemerintah daerah danan maupun pengawasan. lam pengelolaan pesisir ataupun Seiring berjalannya waktu, perikanan.. Banyak daerah yang peraturan perundang-undanyang tak mampu mengontrol pegan juga senantiasa berganti. sisirnya sehingga pertambangan Perkembangan terbarunya yaitu illegal di pesisir dan pengeboman pemerintah mengesahkan Unikan masih marak. Kedua, koordang-Undang Nomor 23 Tahun dinasi di tingkat provinsi kurang 2014 yang intinya adalah menefektif karena daerah merasa gatur perluasan kewenangan memiliki posisi yang sama kuat. provinsi atas wilayah kelautan.

Padahal, sumber daya perikanan Jadi peraturan yang terbaru bersifat lintas wilayah admintersebut jika boleh ditafsirkan istratif yang butuh koordinasi akan secara otomatis mengurangi pengelolaan. Ketiga, kebijakan kewenagan pemerintah kabuyang kontrarproduktif atas upaya paten/ kota atas wilayah lautnya. keberlanjutan juga muncul, sepLantas bagaimana dampaknya erti praktik pemberian izin atas terhadap desentralisasi ? Apakah kapal yang memanipulasi data hal tersebut menyebabkan justru ukuran kapal serta izin atas alat akan menyebabkan ketidakefektangkap perusak lingkungan. tifan pengelolaan sumber daya Keempat, rentan atas dinamika kelautan kita ? politik lokal. Basis kompetensi Selama 15 tahun desentralseseorang dalam pengangkatan isasi, sebenarnya masyrakat kepala dinas perikanan kurang bisa menilai atas perkembangan diperhatikan dan kalah oleh peryang ada. Kita tahu bahwa detimbangan politik. sentralisasi di kabupaten/ kota Berdasarkan catatan di atas, menumbuhkan rasa kepemilikan penulis menganalisis bahwa sedan tanggung jawab atas wilayah jatinya adanya regulasi atau pepesisir dan lautnya. Selain itu, rundang-undangan semestinya pemerintah kabupaten/ kota mengatur lebih jelas pengelolaan bisa meningkatkan pendapatan sumber daya kelautan dan peridaerahnya melalui pengelolaan kanan antara pemerintah provinsi sumber daya kelautan yang ada. dan pemerintah kabupaten/ Kota.

Sehingga pemerintah kabupaten/ Keduanya mesti memiliki hubunkota melalui desentralisasi bisa gan yang harmonis. Karena tujuan juga menaikkan jumlah APBD

dari pengeloaan itu sebenarnya adalah untuk menjadikan rakyat lebih makmur dan sejahtera. Jangan sampai dinamika perubahan perundang-undangan menjadikan ketidakjelasan pola komunikasi dan koordinasi antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/ Kota. Pun demikian dengan UU yang mengatur hal itu juga mesti dikoreksi dan dievaluasi lebih lanjut. Bisa dimungkinkan ada tumpang tindih aturan yang menyebabkan ketidakefektifan dan ketidakefisienan pengelolaan kelautan dan perikanan. Selain itu, pemerintah provinsi harus senantiasa meningkatkan dan mengembangkan kapasitasnya agar kewenangannya berjalan secara efektif. Jangan sampai semua berjalan sendiri-sendiri sehingga tidak ada alur yang menyatukan.

Jika kita menelusuri lebih lanjut, idealnya pemerintah kabupaten/ kota memiliki pola koordinasi yang baik dengan pemerintah provinsi. Terutama terkait bagaimana memanfaatkan dan mengembangkan potensi kelautan perikanan yang ada.

Selain itu, perlu kiranya pemerintah pusat menyusun desain baru desentralisasi pengelolaan kelautan dan perikanan sebagai tafsir atas UU No 23/2004 dengan tetap mempertimbangkan infrastruktur kelembagaan di kabupaten/ kota.

Tentunya juga melibatkan peran dan kontrol dari pemerintah provinsi. Akhirnya saya berharap semoga pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/ kota meningkatkan kerjasamnaya untuk memberikan pelayanan terbaiknya kepada masyarakat.

Khususnya di bidang kelautan dan perikanan.

Ketua Komunitas Airlangga Menulis/ Aktivis HmI Komisariat Ekonomi Airlangga)

PEMIMPIN UMUM/PEMIMPIN REDAKSI/PENANGGUNG JAWAB : Nawang Esthi Lestari REDAKTUR PELAKSANA: Titis Tri Wahyanti KOORDINATOR LIPUTAN : Wawan Triyanto REDAKTUR: Wahyu Kuncoro SN, Bambang WN , Choirul Anam, Anangsyah Isfianto, Helmi Supriyatno, Gatot Suryo Widodo Reporter : M. Ali, Siti Sulistiani, Andre Endrayana Sasmita, Rachmat Caesar BSW, Zainal Ibad, Danang Prastyo, Adit Hananta Utama, Abed Nego, William AK , Gegeh Bagus Setiadi Fotografer: Trie Diana Indahwati Malang: M. Taufiq, Kabupaten Malang : Cahyono Nor Rochmah, Kota Batu: Anas Bachtiar, Pasuruan : Hilmi Husein, Pamekasan: Syamsuddin, Lumajang: Zainul Hidayat, Probolinggo: Wiwit Agus Pribadi Jember: Effendi, Sampang: Nur Cholis, Sumenep: Samsul Arifin, Bondowoso: Samsul Tahar, Situbondo: Sawawi, Tulungagung: Hadi Sucipto, Wiwieko Dh, Lamongan: Suprayitno, Jombang: Romadlon, Fathoni, Mojokerto: Hasan Amin, Kariyadi Sidoarjo: Ali Kusyanto, Hadi Sujitno, Achmad Suprayogi Gresik: Kerin Ikanto, Rokim, Tuban: Khoirul Huda Madiun: Sudarno, Blitar: Hartono, Magetan: Ivin Kurniawan, Nganjuk: Ristika, Bojonegoro: Achmad Basir, Banyuwangi: Dian Ananta Jakarta: Tjitjik Rahayu, Direktur Utama: Nawang Esthi Lestari, Direktur Umum: Wahyu Kuncoro SN, Direktur Keuangan Mira Damayanti Komisaris Utama: Sugeng Praptoyo, Komisaris: Bambang WN, Hasan Amin, Suprayitno, Malang: Gatot Soekardi, Ratna Nirmala, Lumajang: Didit Nur Jadit, Bondowoso: Hasto Pramudyo, Manager Produksi, Sirkulasi dan Periklanan: Sri Eddy Haryanto, Manajer Keuangan: Anangsyah Isfianto, Administrasi Keuangan: Etti Sri Kustini, Sri Poernomo, Sekretaris Perusahaan: Rani Cholyvianti, Sirkulasi: Titiek Yuliati (Koordinator), Andi Basuki, Nike Kusumawati, Utomo Pagon, Distribusi: Tatok Arly (Koordinator), Suparto, Mulyadi, Pracetak:Ali Sulkan (Koordinator), Danu Setiawan, Achmad Tauriq Imani, Trisno purnomo, Onny Agung S, Oki Abdul Sholeh. Sekuriti: Saiful Hidayat, Agus Mulyono Alamat Kantor Pusat/Iklan/Redaksi: Jalan Indragiri 73 Surabaya, Telp : 031- 561-5454, Fax : 031-561-9009, Email Iklan: bhirawa_indragiri@yahoo.com, Email Redaksi: harian_bhirawa@yahoo.com Sirkulasi: Jalan Pengenal 5, Surabaya (60174), Telp : 031- 547-0650 (3 lines), Fax : 031-534-3359, Email Sirkulasi: bhirawasirkulasi@yahoo.com Bhirawa Online : http://www.harianbhirawa.co.id Bank: Bank Mandiri (BBD Jembatan Merah) Surabaya, No. Rek:140.0080000053, Percetakan: PT Media Nusantara Press SIUPP: Nomor 159/SK/Menpen/SIUPP/A.7/1986, 22 April 1986.

Tarif Iklan: Iklan Baris Rp. 7.500/baris (maksimal 5 baris), Iklan Tender/Lelang Rp.10.000/mm kolom, Iklan Display warna (FC) Rp.10.000/mm kolom, Iklan Display hitam putih (BW) Rp.7.500/mm kolom. Harga belum termasuk PPn 10%.

Rabu Pon 3 FEBRUARI 2016

SIDOARJO-GRESIK-MOJOKERTO

5

Tutup Ruang Gerak Makelar Jabatan

KELANA

Korem 082/CPYJ Galakkan Operasi Pupuk Bersubsidi Mojokerto, Bhirawa Langkanya pupuk bersubsidi seperti pupuk urea atau pupuk ponstan dipasaran akhir- akhir ini ternyata cukup merisaukan para petani. Betapa tidak tanaman padi yang waktunya melakukan pemupukan pada umur 15 hari setelah tanam, terpaksa harus menunggu datangnya pupuk pesenan yang didistribusikan PT Pertani ke Kepolo Dusun.

Sementara jika harus membeli di pasaran tidak ada. Hal inilah yang membuat petani risau. Sebab tanaman padi jika waktunya pemupukan tapi tak dilakukan maka pertumbuhannya lambat jika rumpun padi tak bisa maksimal pertumbuhannya, maka dampak terakhir buah padi kecil dan sedikit hingga hasil panen sedikit yang diperoleh petani.

Seperti dua sisi mata uang. Jika yang satu di atas maka sisi lainnya akan di bawah. Demikian juga dalam menciptakan Swasembada Pangan Nasional yang sebagian penanganannya dibebankan kepada TNI umumnya khususnya di wilayah Korem 082/CPYJ Mojokeryo ini.

Ditengah gencar-gencarnya anggota Korem dan Kodim jajaran mengikuti pelatihan pengoperasian Alat Mesin Pertanian (Alsintan), dan terjun ke sawah untuk membantu petani agar produksi padi bisa lebih baik cepat dan murah biaya yang dikeluarkan petani. Ternyata di sisi lain pupuk non organik yang di subsidi pemerintah berupa pupuk urea dan pupuk ponstan yang merupakan suplemen pertumbuhan tanaman padi supaya bisa tumbuh maksimal ini menghilang dipasaran. Akibat adanya jual beli secara ilegal.

Maka segenap anggota Intel Korem 082/ CPYJ dan jajaran cepat tanggap dan segera mendeteksi kemana larinya pupuk bersubsidi ini. Ternyata benar adanya jika pupuk itu ada yang menyalagunakan dengan menjualnya secara ilegal. Hal ini terbukti dengan di tangkapnya para penimbun pupuk baik di Wilayah Kodim Mojokerto tepatnya di Kec Puri dan Kec Pungging. Maupun di wilayah Kodim Lamongan yang dilakukan Senin (1/2) lalu.Q min

399 PNS Harus Ikut Fit and Proper Test Mutasi Jabatan Wali Kota Mojokerto menutup peluang dan ruang gerak makelar jabatan di lingkup Pemkot Mojokerto. Caranya dengan mewajibkan setiap PNS yang akan mutasi maupun promosi untuk mengikuti fit and proper test. Sehingga penempatan PNS pada jabatan tertentu murni karena kemampuan, bukan lagi karena membeli jabatan. ‘’Tidak ada lagi makelar jabatan menjelang mutasi ataupun promosi. Karena mekanismenya jelas, melalui fit and proper test seperti ini,’’ ujar Mas’ud Yunus, Wali Kota Mojokerto usai membuka pelaksanaan fit and proper test bagi PNS Pemkot Mojokerto di GOR dan Seni di Jl Gajah Mada, Selasa (2/2) kemarin.

Wali kota mengakui, jika sudah menjadi rahasia umum menjelang mutasi ataupun promosi jabatan, selalu diwarnai dengan isu jual beli jabatan. Sebelum fenomena itu terjadi di Pemkot Mojokerto, maka ia mengambil terobosan melakukan fit and proper test. ‘’Melalui mekanisme fit and

proper test kemapuan PNS bisa diketahui kecenderungannya ke bidang apa. Jadi saya tinggal menempatkan mereka sesuai dengan rekomendasi fit and proper test,’’ tegas wali kota.

Mulai kemarin, 399 PNS eselon IV dan eselon V di lingkup Pemkot Mojokerto menjalani fit and proper test selama tiga hari. PNS yang kini menempati jabatan kepala seksi dan lurah itu akan menjalani rangkaian tes yang dilakukan tim penguji dari Universitas Brawijaya, Malang sebagai pihak yang digandeng Pemkot Mojokerto. ‘’Fit and proper test pejabat eselon IV dan V juga merupakan langkah Pemkot Mojokerto untuk pemetaan dan penempatan

PNS sesuai kompetensi dan kualifikasi pendidikan yang bersangkutan,’’ kata Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Mojokerto, Endri Agus Subiyakto.

Dalam setiap tahapan fit and profer test, ujar Agus, penguji akan menyodorkan sejumlah kuisioner dan pertanyaan dari beberapa aspek, diantaranya aspek psikologi menyangkut kapasitas intelektual, mengelola diri, mengelola orang lain, mengelola sosial dan mengelola tugas. ‘’Jawaban peserta akan terdeskripsi dalam bentuk profil kompetensi setiap peserta.

Akan terpapar, kelebihan dan kelemahannya. Dari profil kompetensi inilah nantinya tim akan memberi rekomendasi dan saran tekait bidang kerja PNS yang bersangkutan,’’ ulasnya.

Hasil fit and proper test, menurutnya akan menjadi acuan wali kota, untuk penempatan PNS yang bersangkutan sesuai rekomendasi dan

saran yang diterbitkan tim penguji. ‘’Kalau akan digelar mutasi, wali kota akan mengacu pada hasil ini,’’ imbuh Agus Endri.

Sementara itu, Suliyat, Ketua Komisi I (Bidang hukum dan Pemerintahan) DPRD Kota Mojokerto mengingatkan

agar wali kota berkomitmen menggunakan hasil fit and proper test dalm penempatan PNS. ‘’Jangan sampai hanya untuk memenuhi amanat UU atau seremonial semata. Hasil fit and proper test harus benarbenar dilakukan,’’ tegas anggota DPRD asal PDIP ini.Q kar

GPKLS Mengadu ke Pj Bupati, Tuntut Ganti Rugi Sidoarjo, Bhirawa Pengusaha yang tergabung dalam GPKLS (Gabungan Pengusaha Korban Lumpur Sidoarjo) Selasa (2/2) kemarin mengadu kepada Pj Bupati Sidorjo, Jonathan Judianto agar ganti ruginya bisa cepat terselesaikan dengan tuntas. Mereka ternyata ada yang belum mendapatkan ganti rugi sama sekali, sedangkan yang lain hanya berkisar 20% hingga 30% saja.

Komisi B Minta PT GM Lakukan Efisiensi Gresik, Bhirawa Turunya pasokan gas yang didapat PT Gresik Migas (PT GM) sebesar 3 MMBTU dari yang sebelumnya sebesar 17 MMBTU. Selasa (2/2) kemarin digelar hearing komisi B DPRD Gresik guna mengetahui persoalan sesungguhnya, hasilnya direkomendasikan untuk sementara melakukan efisiensi menyeluruh.

Menurut anggota Komisi B DPRD Gresik, Faqih Usman, dengan minimnya pasokan gas yang didapat sekarang maka mendesak agar PT GM untuk melakukan efisiensi secara menyeluruh. Diantaranya dengan mengurangi gaji komisaris dan direktur yang nilainya mencapai puluhan juta juga anggaran operasionalnya. ‘’Kalau kemarin mungkin dengan gaji sebesar itu, namun sekarang apa terus dipaksa. Kalau rugi bagiamana, tak mungkin perusahan terus mengalami kerugian. Dan Komisi B harus membuat rekomendasi agar ada perubahan gaji tahun 2015 lalu yang mencapai Rp11 miliar. Sebab, dari angka ini, Rp7 miliar diantaranya digunakan untuk gaji karyawan yang jumlahnya tak seberapa. ‘’Harus segera ada pengurangan, kalau tak ingin PT GM bangkrut lebih parah,’’ ujarnya.

Hal senada juga dikatakan Ketua Komisi B, H Subki, hasil hering ini akan menjadi evaluasi. Setelah ini, komisi akan rapat interen untuk membuat rekomendasi. Ini dilakukan guna menyelematkan PT GM agar bisa jalan terus dan tak sampai bangkrut.

Sementara Staf Teknis dan Operasional PT GM, Prisdianto Wiwoho mengatakan, penyebab dikuranginya pasokan karena adanya permasalahan yang dialami MKS yang dianggap menyuap Fuad Amin Ketua DPRD Bangkalan. Dan PHE WMO menganggap PT GM tidak bisa menjual pasokan 14 MMBTU yang biasanya diterima. Makanya pasokan yang diterima saat ini hanya 3 MMBBTU, sesuai dengan penjualan kepada PGN.Q kim

kariyadi/bhirawa

Wali Kota Mojokerto Mas’ud Yunus usai membuka pelaksanaan fit and proper test bagi PNS Pemkot Mojokerto di GOR dan Seni di Jl Gajah Mada, Selasa (2/2) kemarin.

Kapolres Anwar Nasir sedang menggelar perkara sindikat Paspor Aspal.

achmad suprayogi/bhirawa

Polres Bongkar Sindikat Paspor dan KTP Aspal Sidoarjo, Bhirawa Komplotan pembuatan identitas dan surat-surat berharga berhasil dibongkar pihak Kepolisian Resort (Polres) Sidoarjo. Surat-surat berharga itu meliputi pembuatan Paspor, KTP, Akta Kelahiran, Ijazah, Kartu Keluarga (KK) serta Surat Nikah yang semuanya diduga Aspal (Asli tapi Palsu) untuk penyaluran TKI ilegal.

Kepolisian telah menetapkan tersangka Sanawi Hasan (43) warga Desa Sumberrejo, Kec Banyuputih, Situbondo, Marjani (51) warga Desa Ampel Gading, Kec Tirtoyudo, Malang dan Sudiono (38) warga Desa Gintungan, Kec Kembang Dahu, Lamongan. Sanawi Hasan bertindak sebagai penampung dan penyalur TKI, Masnawi sebagai orang yang membantu Sanawi Hasan dan Sudiono sebagai pembuat surat-surat berharga dan pelapor kehilangan dari kepolisian yang

semuanya diduga palsu.

Kapolres Sidoarjo, AKBP M Anwar Nasir, dalam konferensi pers, Selasa (2/2) menegaskan, kalau surat-surat berharga itu asli. Tetapi proses kepengurusannya yang tak resmi, yakni melalui jalan pintas, jalan yang telah melanggar aturan. Jadi untuk Paspor yang sebanyak 134 itu tidak terdata secara resmi di Kantor Imigrasi. ‘’Makanya disebut Aspal, asli tapi palsu,’’ tegas Kapolres Sidoarjo.

Kronologinya, menurut Kapolres, bermulai dari penangkapan pelaku tindak pidana penempatan TKI tanpa izin.

Pada tanggal 28 Januari 2016 sekitar pukul 02.00 di Ruko Kav A Nomor 15 Taman Bungurasih Waru Sidoarjo. Berdasarkan informasi dari masyarakat Ruko kontrakan itu diduga digunakan pengiriman atau penyaluran TKI ke luar negeri, salah satunya Malaysia.

Setelah dilakukan pengge-

ledahan, ternyata benar ada sebanyak 14 orang yang siap untuk berangkat keluar negeri dengan menggunakan dokumen-dokumen yang diduga palsu. ‘’Tentunya setelah dilakukan pengecekan lebih lanjut, para TKI ketika ditanya masalah dokumen juga mengaku kalau dari Sarnawi Hasan,’’ jelas Kapolres.

Barang bukti yang disita dari tersangka berupa 75 paspor, 17 KTP, 29 Akta Kelahiran, tiga Ijazah, tiga Surat perjalanan laksana paspor, 31 KK, dua buku nikah, dua bendel penjanjian sewa kontrak.

Sedangkan dari Sudiono berupa satu laptop dan flash disk, satu printer dan uang tunai Rp62 juta. Termasuk juga perlengkapan stampel, delapan Akta kelahiran, 42 surat laporan kehilangan, alat laminating KTP, 59 Paspor 10 buku nikah, 11 surat perjalanan paspor, dua ijazah SD dan satu ijazah MTs.Q ach

Para pengusaha itu membawahi sebanyak 26 perusahaan dan memiliki sekitar 10 ribu karyawan. Hingga kini pemilik perusahaan itu terus mengeluh karena belum mendapat ganti rugi yang memadai. Mereka berharap kepada pemerintah hendaknya bisa mengambil alih, menalangi kerugian yang mereka derita. Pasalnya, PT Minarak Lapindo Jaya juga sudah menyatakan tak mampu memberika ganti rugi.

Akhirnya, Pj Bupati Jonathan bersama Wakil Ketua DPRD Sidoarjo, Emir Firdaus memberikan solusi dalam waktu dekat akan berangkat ke Jakarta untuk menemui Komisi V DPR RI. Untuk menanyakan, bagaimana kelanjutan ganti rugi dari PT Lapindo yang belum tuntas. Khususnya para pengusaha yang kena luberan lumpur.

Ketua GPKLS, Ritonga, mengungkapkan keluhannya dan rasa kekesalannya kepada media, agar informasi yang disampaikan bisa didengarkan pemerintah. GPKLS berharap sekali pemerintah mengambil alih kerugian kami ini. Mengapa hal ini saya lakukan, karena di dalam Keppres nya ditegaskan, kalau korban lumpur itu tak ada perbedaan, antara warga dan pengusaha. ‘’Kami sangat kecewa sekali, pengusaha yang sudah stres karena beban berat meminta tolong agar pemerintah buka pintu, jalan damai supaya perusahaan ini bisa buka kembali, eksis kembali membantu pemerintah daerah mengarungi pengangguran. Disamping itu kami juga termasuk penyumbang pajak daerah,’’ ungkap Ritonga.

Menurut Ritonga, selama ini pengusaha korban lumpur merasa dianaktirikan oleh pemerintah. Padahal mereka juga korban lumpur, bahkan pengusaha korban lumpur juga telah menggugat Mahkamah Konstitusi (MK) terkait putusannya, yang menyebutkan dana talangan pemerintah diberikan untuk korban lumpur. Dalam pasal itu tidak disebutkan klasifikasi korban lumpur, sehingga pelaku usaha di wilayah terdampak lumpur harusnya juga termasuk korban lumpur. ‘’Jadi jangan dibeda-bedakan, warganya sudah banyak yang mendapat ganti rugi, namun pengusahanya belum dapat. Ada yang sudah mendapatkan ganti rugi sebesar 30%, namun ada enam perusahaan yang belum sama sekali,’’ jelasnya lagi.

Ritong menegaskan, pihaknya ingin nominal ganti rugi disamakan dengan warga korban lumpur. Nilai tanah milik pengusaha per meternya dihargai antara Rp300 ribu hingga Rp350 ribu. Untuk bangunannya dinilai Rp500 ribu sampai Rp600 ribu, nilai itu tahun 2006 yang lalu. Kalau dibandingkan dengan sekarang untuk mencari lahan sama, dengan ganti rugi sebesar itu tak akan bisa mendapatkan lagi. Karena harga tanah sudah melambung tinggi.

Sedangkan kerugian yang diderita kalau dinilai sama dengan warga, harga tanah Rp1 juta, bangunan Rp1,5 juta.

Maka jika ditotal dari 26 pengusaha korban lumpur akan mendapatkan nominal sekitar Rp780 miliar. ‘’Dana sebesar itu, bagi pemerintah sangatlah kecil. Makanya saya berharap sekali lagi, pemerintah bisa mengambil alih,’’ harap Ritonga yang diamini para pengusaha lainnya.Q ach

Komisi C Pertanyakan Belanja Langsung dan Barang Jasa PDAM Bernilai Miliaran Komisi C DPRD Gresik kembali melakukan hearing dengan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM). Terkait dengan kegiatan belanja, baik dalam pembangunan fisik maupun belanja barang yang mencapai miliaran.

Dalam hearing yang dilakukan di ruang Komisi C, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Yaitu PDAM Gresik, dihadiri Direktur Utama (Muhammad) dan dua orang pegawai di bawahnya. Sedang komisi C hampir dihadiri seluruh anggotanya, secara gencar menanyakan anggaran bangunan fisik dan pembelian lainya selama anggaran tahun 2015.

Menurut Ketua Komisi C DPRD Gresik, Moh Syafi’ AM, dalam hearing dengan PDAM. Komisi C fokus mengenai belanja barang dan jasa, karena itu sesuai dengan Tupoksi. Selama tahun 2015 lalu, bentuk bangunan fisik apa yang telah dibangun. Juga dengan barang telah dibeli, apakah itu meteran maupun lainnya. ‘’Semuanya ditanya satu-satu dan meminta datanya, ini di-

lakukan sebagai fungsi dewan sebagai pengawas. Selain itu, Dirut diminta untuk menjelaskan, terkait semua kegiatan belanjanya.

Juga bersamaan dengan pendapatan yang didapat, tentu PDAM juga memiliki pengeluaran dalam bentuk belanja,’’ ujarnya.

Ditambahkan Moh Syafi’ AM yang juga politisi dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), PDAM agar mengiventarisir semua kegiatan pembelanjaan, beserta pelaksana pengerjaan dalam bentuk laporan. Karena di Kec Balong Panggang juga mendapat informasi kalau pengerjaannya tak beres padahal nilainya miliaran. Selanjutnya, Rabu (3/2) hari ini melakukan Sidak di tempat itu. Untuk memastikan keberadaanya, sebab semua proyek kini

rokim/bhirawa

Moh Syafi’ AM masih dalam tahap pemeriharaan. Kalau dalam Sidak, ditemukan tak sesuai pasti komisi akan meminta rekanan itu untuk memperbaikinya.

Hal senada juga dikatakan anggota Komisi C, Edi Santoso, politisi senior dari Partai Demokrat (PD) menyatakan keheranannya meski dalam APBD tak mendapat anggaran yang cukup.

Namun PDAM masih bisa untung

untuk tahun 2015, juga masih bisa membangun dengan nilai miliaran dan lainya. Saya apresiasi baik dan Sidak ke tempat itu untuk memastikan, apakah memang sudah sesuai.

Terkait dengan sistem pelayanan yang bersifat personal, juga harus menjadi perhatian Dirut PDAM. Pasalnya, keberadaan kepala cabang malah sulit diajak kordinasi. Baik saat dihubungi melalui HP-nya tapi tak diangkat, padahal situasinya sangat urgent. Terkait dengan air PDAM yang tak keluar atau keluar namun kondisinya keruh.

Sehingga yang menjadi sasaran para anggota dewan. ‘’Kami minta pada Dirut PDAM segera memperbaiki kondisi ini,’’ Imbuhnya.

Sementara Direktur Utama PDAM Gresik, Muhammad mengatakan, terdapat pembangunan rumah pompa di Kedamean, Gresik. Total anggarannya senilai Rp10,7 miliar dari APBN. Sekarang masih sedang diurusi di pusat, bila bisa PDAM Gresik

hanya menerima pekerjaan saja.

Selain itu, juga membangunan jaringan pipa mulai Cerme sampai Balong Panggang. Dilakukan dengan kerjasama bersama swasta dan pipa tersier di Balong Panggang, murni dari swadaya masyarakat.

Meski swadaya, tapi pengerjaannya dikerjakan pihak ketigakan. Begitu juga pembangunan kantor di Jl Jaksa Agung Suprapto, pengerjaan proyek dengan nilai Rp1,6 miliar melalui

tender. ‘’Walaupun itu swadaya, tapi sudah diserahkan kepada PDAM. Sehingga, dari kami pengerjaannya dipihak ketigakan.

Sedangkan, untuk pembangunan kantor murni PDAM. Juga ada sejumlah pengeluaran yang bersifat operasional atau langsung dan biaya yang bersifat administrasi. Yang digunakan untuk penelitian dan pengembangan (Litbang), serta biaya bayar hutang di Kemenkeu,’’ pungkasnya.Q kim.adv

Komisi C DPRD Kab Gresik hearing dengan PDAM.

rokim/bhirawa

JAWA TIMUR

6

Rabu Pon 3 FEBRUARI 2016

Pelantikan Kepala Pelaksana BPBD Sudah Resmi Definitif Misdi Kabag Humas dan Protokol Madiun, Bhirawa Pelantikan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Madiun, Ir. Suwarno, MM resmi dan sudah definitif.

Masalahnya ini menyangkut kegiatan suatu pengerjaan proyek embung yang menyangkut hajat dengan masyarakat. Justru kalau Kepala Pelaksana BPBD Kota Madiun tidak segera diisi dengan pejabat yang divinitif, akan mempengaruhi pengerjaan proyek embung nantinya.

“Ini memang resiko seorang pemimpin dalam melantik seseorang menjadi pejabat divinitif.

Karena dalam hal ini, ada rekomendasi dari Baperjakat Pemkot Madiun setelah dikonsultasikan dengan pihak-pihak berwenang juga atas saran dan masukan dari para ahli hukum. Kalau pingin jelas silakan tanya kepada Ketua Baperjakat Kota Madiun,”kata Wali Kota Madiun, H. Bambang Irianto, SH. MM kepada wartawan usai pelantikan 74 orang pejabat eselon II, III, IV dan Kepal Sekolah Negeri di gedung Diklat Pemkot Madiun, Selasa (2/ 2).

Pejabat lain yang dilantik, untuk eselon II, Agus Triono, S.Sos sebagai Staf Ahli Bidang Ekonomi sebelumnya Kabag Organisasi. Untuk eselon III, Drs. Edy Djoko Purnomo sebagai Kepala Perpus dan Arsib Daerah Kota Madiun sebelumnya Kabag Humas dan Protokol. Dyah Indriyanita P sebagai Kabag Organisasi sebelumnya Kepala Perpus dan Arsib Daerah. Drs. Misdi sebagai Kabag Humas dan Protokol sebelumnya Staf BPKAD. Sementara itu, Ketua Baperjakat Kota Madiun Drs. Maidi, SH, MM, M.Pd yang juga Sekda Kota Madiun ini, kepada war-

tawan mengatakan, pelantikan Ir. Suwarno, MM yang semula Sekrretaris Bakesbangpoldagri Kota Madiunj menjabat sebagai Kepala Pelaksana BPBD Kota Madiun itu, sudah sah dan resmi sesuai peraturan yang berlaku.

“Justru kalau kepala Pelaksana BPBD Kota Madiun tidak segera diisi dan dibiarkan kosong, nantinya akan menghambat kelangsungan pembangunan proyek embung di Kelurahan Pilangbango Kecamatan Kartoarjo Kota Madiun,” katanya.

Masalahnya, lanjut dia, salah satu cara agar proyek embung bisa dilanjutkan pengerjaannya setidaknya, kepala Pelaksana BPBD Kota Madiun terlebih dahulu harus diisi dengan pejabat divinitif. Kalau persyaratannya hanya itu, kenapa proyek embung tidak dilanjutkan pengerjaannya setelah Kepala Pelaksana BPBD Kota Madiun yang lamabAgus Subyantoro sekarang non aktif karena dalam proses hukumnya belum tuntas.

“Ya, setelah dikonsultasikan pihak berwenang dan para ahli hukum, disarankan agar kekosongan Kepala Pelaksana BPBD Kota Madiun segera diisi oleh pejabat yang divinitif. Akhirnya, pada Selasa (2/2) Wali Kota Madiun H. Bambang Irianto, SH. MM melantik 74 orang pejabat eselon II, III, IV dan Kepala Sekolah Negeri, termasuk melantik Ir. Suwarno, MM menjabat sebagai Kepala Pelaksana BPBD sebagai pejabat yang definitif,” papar Maidi kepada wartawan seusai acara pelantikan di gedung Diklat kemarin.

Yang jelas kata Maidi, kalau kekosong Kepala BPBD tidak segera diisi, jelas Pemkot Madiun dan masyarakat di Madiun sekitarnya dirugikan karena pembangunan embung jadi mangkrak.

Masalahnya pembangunan embung edengan tujuan untuk menampung air hujan dan untuk dapatnya mengurangi atau menanggulangi bahaya banjir yang datangnya sewaktu-waktu.

sudarno/bhirawa

Bambang Irianto, SH. MM., saat diwawancarai oleh awak media usai pelantikan 74 pejabata eselon II, III, IV dan Kepala Sekolah Negeri di gedung Diklat Pemkot Madiun, Selasa (2/2).

“Jadi masalah embung tidak untuk Pemkot Madiun tetapi lebih dari itu embung untuk kepentingan masyarakat Madiun sekitarnya. Karena itu, kan eman-

BPBD dan Muspika Kerja Bakti di Lokasi Korban Banjir Bandang

KILAS JATIM

Dapodik SMA NU Modo Diduga Disabotase Lamongan, Bhirawa Terjadinya dualisme Kepala Sekolah SMA NU Kecamatan Modo menjadi catatan permasalahan di dunia pendidikan Kabupaten Lamongan. Dengan Adanya dualisme Kepala Sekolah tersebut berimbas terjadinya Sabotase Data Pokok Pendidikan (Dapodik) SMA Nahdhatul Ulama Modo.

Atas terjadinya hal itu,Puluhan orang tua siswa beserta jajaran pengurus komite dan kepala komite SMA NU Modo Kabupaten Lamongan mendatangi Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan JL KH Ahmad Dahlan untuk mengadukan gejolak konflik dualisme dan imbas yang terjadi di SMA NU Modo Selasa (2/11). Hingga kini yang diketahui masih terjadi dualisme kepemimpinan (kepala sekolah, red), Siti Retno Yuli A dengan Edy Pramono.

Siti Retno Yulia sebagai kepala sekolah yang diangkat pengurus periode 2016 – 2020 setelah keluar dari ruangan kepada Bhirawa mengatakan, data pendidikan SMA NU Modo ini diduga terjadi sabotase. Akun yang saya miliki ternyata tidak bisa untuk dikelola. Justru Edy Pramono Kepala Sekolah yang bukan diangkat dan ditetapkan oleh pengurus dengan leluasa bisa mengelolah dana BSM Dan DNS,” katanya.Q mb9

12 Tomas Bakal Susun Amdal Pengembangan Lapangan Gas MAC Blok Madura Strait Sumenep, Bhirawa Sedikitnya 12 tokoh masyarakat Pulau Gili Genting dan Gili Raja, Kecamatan Gili Genting, Kabupaten Sumenep disepakati oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menjadi komisi penyusunan AMDAL pengembangan lapangan gas MAC Blok Madura Strait.

KLHK Jawa Timur, Niniek Herawati mengatakan, ke 12 tokoh masyarakat tersebut terdiri dari Camat Gili Genting, Kepala Desa Gili Genting dan Kepala Desa Gili Raja, LSM, BPD, dan kelompok masyarakat pengawas. Semuanya merupakan hasil kesepakatan dalam Konsultasi Publik yang digelar SKK Migas dan Husky-CNOOC Madura Limited di Sumenep, Selasa (02/02).

"Komisi penilai AMDAL ini untuk memberi masukan agar pengembangan lapangan gas MAC Blok Madura Strait bisa mengantisipasi dan memperkecil dampak lingkungan yang terjadi. Komisi ini merupakan perwakilan yang ditunjuk dan disepakati sendiri oleh masyarakat. Kami tinggal menyetujuinya," kata Niniek Herawati, KLHK Jawa Timur, Selasa (02/02).Q sul

eman kalau sampai embung terbengkalai atau mangkrak pembangunannya. Sebab, dana untuk pembangunan embung itu sudah ada,” pungkasnya.Q dar

ristika/bhirawa

Kepala Kantor Kesbangpolinmas Pemkab Nganjuk Drs Abdul Wakhid membantu mengangkat barang keluarga eks Gafatar ke dalam mobil pengantar.

Ditolak Warga, Satu Keluarga Eks Gafatar Dipulangkan ke Surabaya Nganjuk, Bhirawa Ditolak warga Desa Campur Kecamatan Gondang Nganjuk, satu keluarga eks Gafatar asal Surabaya dikirim kembali ke Pemerintah Kota Surabaya. Mereka tidak diterima warga, karena memang bukan berasal dari Desa Campur Gondang.

Kepala Kantor Kesbangpolinmas Pemkab Nganjuk Drs Abdul Wakhid, mengatakan Pemkab Nganjuk terpaksa harus memulangkan satu keluarga ke Surabaya. Mereka adalah Sulaiman Hadi Sasmito (45) bersama Suparmi (42) istrinya dan Wahyu Nugroho (20) anaknya yang sebelumnya tinggal di Petemon Kuburan 18-A RT 02/RW 02 Kecamatan Sawahan Kota Surabaya.

Dijelaskan Abdul Wakhid, keluarga Sulaiman ikut ke Nganjuk karena ajakan Deni Setiawan (33) yang juga mantan pengikut Gafatar. Karena keluarga Sulaiman saat ini seluruh harta benda miliknya di Surabaya telah dijual sehingga tidak memiliki tempat tinggal.

Deni Setiawan sendiri sebelumnya tinggal di Kelurahan Pradah Kalikendal RT 02/RW 01 Kecamatan Dukuh Pakis Kota Surabaya.

Deni dapat diterima masyarakat karena masih memiliki nenek di Desa Campur RT 04/RW 06 Kecamatan Gondang, Nganjuk.

“Sebelumnya, dua keluarga yang dipulangkan ke Nganjuk merupakan warga asal Surabaya. Karena tidak memiliki keluarga dan juga rumahnya di Surabaya telah dijual, keduanya dikirim ke Nganjuk oleh Pemkot Surabaya,” ujar Abdul Wakhid kepada Bhirawa.

Namun perkembangan selanjutnya, karena ada satu keluarga yang memang bukan berasal dari Nganjuk dan tidak memiliki keluarga di Nganjuk, mereka ditolak warga Dusun Pulo Desa Campur Kecamatan Gondang. Sehingga oleh Pemkab Nganjuk dikembalikan lagi ke Pemkot Surabaya. ''Kami akan kembalikan lagi kepada Pemkot Surabaya,'' ungkap Abdul Wakhid.

Berbeda dengan rombongan keluarga mantan pengikut Gafatar sebelumnya yang telah diterima keluarganya, rombongan keluarga Sulaiman dan Deni Setiawan ini merupakan penyerahan dari Pemkot Surabaya pada 28 Januari lalu.

Sempat ditampung di aula Dinsosnakertrans Nganjuk selama 5 hari, dua keluarga yang terdiri dari tujuh orang ini harus segera diserahkan keluarganya. Namun hanya keluarga Deni Setiawan yang diterima warga Desa Campur Kecamatan Gondang, sedangkan keluarga Sulaiman ditolak tinggal di Desa Campur.Q ris

Situbondo, Bhirawa Banjir bandang yang melanda tiga Desa di Kecamatan Bungatan, Kabupaten Situbondo, membuat petugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Situbondo, tidak tinggal diam selama dua hari terakhir ini. Tim gabungan yang terdiri BPBD, TNI, Polisi, Satpol PP dan jajaran Mupsika Kecamatan Bungatan melakukan kerja bakti guna memperbaiki tangkis (tanggul) sungai yang jebol karena diterjang banjir.

Kerja bakti ini di lakukan juga melibatkan masyarakat setempat dan jajaran pegawai Dinas PU Bina Marga dan Pengairan serta perangkat desa setempat.

Kepala pelaksana BPBD Situbondo Zainul Arifin mengatakan, pihaknya bersama tim gabungan melakukan perbaikan tangkis sungai yang jebol sepanjang 50 meter agar terhindar dari meluasnya bencana longsor serta untuk mengantisipasi adanya banjir susulan. "Sedikitnya sekitar 50 meter tangkis ambrol yang kami perbaiki," ujar Zainul Arifin, Selasa kemarin (2/2).

Zainul menjelaskan bencana banjir bandang tidak hanya merusak tangkis sungai, namun juga merendam ratusan rumah serta puluhan hektar tanaman padi dan cabe milij petani setempat. Bahkan bencana banjir dahsyat itu tidak hanya menerjang wilayah Kecamatan Bungatan, tapi juga menerjang Kecamatan Suboh, Kendit dan Kecamatan Mlandingan. "Yang terdampak banjir, ada empat kecamatan," kata mantan Kepala Bakesbangpol Kabupaten Situbondo itu.

Dua hari sebelumnya, setelah curah hujan turun lebat, ratusan rumah warga di tiga Desa di Kecamatan Bungatan, Situbondo, terendam banjir. Banjir yang menggenangi rumah penduduk di Desa Silowogo, Sumberanyar dan Mlandingan Wetan, disebabkan air sungai Selowogo tidak mampu menampung debit air yang semakin membesar. Sehingga luapan air meluber ke pemukiman warga dan merendam ratusan rumah dengan ketinggian air mencapai kurang lebi 40 - 50 cm.Q awi

sawawi/bhirawa

Petugas BPBD Kabupaten Situbondo saat kerja bakti dilokasi kerusakan korban banjir bandang di tiga desa Kecamatan Bungatan kemarin.

Segera Bukukan Candi Lawang Kedaton Dalam waktu dekat Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Probolinggo melalui Kantor Arsip Daerah (Kanarda) akan segera membukukan Candi Lawang Kedaton yang berada di Desa Segaran Kecamatan Tiris.

Pasalnya hingga saat ini candi tersebut belum terjamah dan belum diketahui sejarahnya. Untuk membukukan salah satu candi bersejarah selain Candi Jabung di Desa Jabung Candi Kecamatan Paiton ini, Kanarda Kabupaten Probolinggo telah menyiapkan anggaran sebesar Rp 50 juta.

Kepala Kanarda Kabupaten Probolinggo Dwi Hartono, Selasa 2/2 mengungkapkan sebagai salah satu upaya pelestarian budaya nenek moyang, pihaknya tahun ini akan melakukan kajian terhadap Candi Lawang Kedaton. Kajian tersebut salah satunya dengan mengangkat sejarah dan asal muasal Candi Lawang Kedaton sebagai salah satu candi di Kabupaten Probolinggo. “Sejauh ini candi itu belum pernah tersentuh.

Hal ini, berbeda dengan Candi Jabung. Makanya kami sudah menyiapkan anggaran Rp 50 juta

untuk melakukan kajian dan terakhir akan kami bukukan,” ujarnya.

Agar proses kajian independent dan berkompeten, pihak Kanarda melakukan kerjasama dengan salah satu perguruan tinggi di Surabaya. “Makanya kami ingin yang memang berkompeten, salah satunya dari perguruan tinggi di surabaya yang memang menjadi jujukan dalam hal ini,” ungkapnya.

Paling tidak untuk menggali sejarah dan proses kajian Candi Lawang Kedaton itu akan mema-

kan waktu hingga empat bulan lebih. Hal itu bukannya tanpa alasan, sebab dalam penggalian sejarah dan lain sebagainya membutuhkan referensi khusus.

“Tentu garapan ini berbeda ketika proyek pembukuan makam pahlawan Kraksaan,” jelasnya.

Dengan demikian, paling tidak tahun 2016 ini Candi Lawang Kedaton sudah bisa dinikmati masyarakat melalui buku dari Kanarda. “Setelah berbentuk buku, nanti kami akan kirimkan ke seluruh instansi di Pemkab Probolinggo, termasuk untuk sekolah sebagai salah satu referensi sejarah Candi Lawang Kedaton,” terangnya.

Kemudian, dengan adanya buku tersebut nantinya pihak terkait seperti Dinas Kebudayaan dan Pariwisata bisa terus mengembangkan candi tersebut sebagai salah satu destinasi wisata baru di Kabupaten Probolinggo.

“Buku sudah ada dan sejarah-

nya sudah jelas. Berarti ke depannya tentu harus mempromosikan lebih jauh candi ini. Dengan demikian, destinasi wisata di Kecamatan Tiris akan bertambah. Tidak hanya Ranu Agung, Ranu Segaran, Wisata Air Panas dan Kebun Teh Andung Biru saja, tapi juga Candi Lawang Kedaton.

Terletak di Dusun Lawang Kedaton Desa Andungbiru Kecamatan Tiris Kabupaten Probolinggo Candi Kedaton terletak di 60 km ke selatan dari Probolinggo.

Candi Kedaton adalah salah satu candi unik yang terbuat dari batu Andesit. Candi ini dibangun sekitar akhir abad XIV dengan bentuk yang unik dan pemandangan yang indah di sekitarnya.

Bagian atas dari kaki candi kedaton, candi kedaton berbentuk batur hanya mempunyai kaki candi saja. kemungkinan dulu ada atapnya yang tidak permanen. Candi Kedaton merupakan candi Hindu, yang berukuran 6 meter persegi dan memiliki tahun

Candi Lawang Kedaton yang Tinggal puing. yang tertulis di tangga nya, Relief yang terdapat di bibir tangga tertulis 1292 Saka atau 1370 M Candi Kedaton memiliki 33 relief di kaki candi. Selain cerita tentang Garudeya, terdapat pula

wiwit/bhirawa

beberapa relief yang tertulis seperti, Arjunawiwaha dan Bhomakwya. banyak cerita di dinding kaki candi yang dipenuhi relief yang menceritakan kakimpoi 2 jawa kuno.Q wap

JAWA TIMUR

Rabu Pon 3 FEBRUARI 2016

KILAS JATIM

Bupati Tak Harus Ngantor Setiap Hari Sampang, Bhirawa Kurang-lebih satu tahun, Bupati Sampang KH Fannan Hasib menjalani terapis pengobatan karena sakit, hal ini sangat dimaklumi beberapa pihak karena jabatan Bupati merupakan jabatan politis, bukan pengawai negeri sipil (PNS) yang wajib ngantor setiap hari.

Berdasarkan pantauan di ruang Bupati Sampang, kantor Pemkab Sampang saat ditanyakan pada beberapa staf pengawai, Bupati sedang tidak berada di ruangannya, bahkan di sekitar ruang Bupati di aula mini Pemkab Sampang sedang berjalan rapat tertutup yang dipimpin asisten I. Rohim, asisten III saat ditanyai apakah Bupati ngantor setiap hari, ia mengatakan tidak mengetahui pasti, namun jika ada rapat Bupati masih sering ikut, tetapi yang jelas kalau PNS mulai dari jabatan Sekda hingga ke bawah ada aturannya, yakni absensi kehadiran. “Tetapi kalau Bupati saya tidak mengetahui pasti aturan tersebut,” kata Rohim, Selasa (2/2).

Hal senada juga diungkapkan Kepala bagian umum Pemkab Sampang Kholilurrahman, saat ditanyai terkait sering tidak ngantornya Bupati Sampang di Pemkab Sampang. Ia menjelaskan setahu saya Bupati sering berada di Pendopo atau kalau tidak ada di Pendopo berada di rumah pribadinya di jalan pemuda baru Sampang. “Memang beliau saat ini kondisinya masih menjalani terapis, namun tidak mengganggu kegiatan ke dinasannya, artinya fleksibel saja, jika ada rapat-rapat penting masih bisa hadir kok di kantor Pemkab Sampang,” jelasnya.Q lis

Kemenag Larang Siswa Rayakan Valentine Day Tuban, Bhirawa Dua pekan menjelang perayaan Valentin Day (14 Februari) yang biasanya dirayakan oleh kalangan muda-mudi, serta dalam perayaan cenderung melanggar norma-norma agama dan adat ketimuran, membuat Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Tuban melarang siswa madrasah menggelar perayaan Valentine day. “Tidak ada itu yang namanya valentine day, Kemenag tidak mengenal itu. Jadi kami minta siswa-siswi dari Madrasah tidak usah ikut-ikutan soal itu,” kata Kasi Penma Kemenag Tuban, Muhlisin Muffa (2/2).

Madrasah yang berada di bawah naungan Kemeng dilarang keras merayakan Valentine Day, karena selain akan dapat merusak akidah dan moral.

Terlebih, jika bertepatan hari itu digunakan berhura-hura dan bermadu kasih tanpa hubungan resmi. “Jelas kami melarang siswa dilingkungan madrasah

agar tidak usah merayakan yang gitu-gituan, toh setiap hari kita sudah diajarkan harus saling menyayangi dengan sesama,” terang Muhlisin.

Seluruh kepala madrasah juga sudah diberi imbauan agar dapat membimbing siswanya dan menghindari perayaan valentine day. Selain itu, kepala

khoirul huda/bhirawa

Muhlisin Muffa

madrasah juga sudah meneruskan surat pada orang tua terkait pengawasan putraputrinya agar tidak terkontaminasi dengan budaya barat

yang dapat merusak akidah dan moral bangsa. “Kerja sama dengan orang tua memang penting, maka dari itu diperlukan pengawasan secara bersama-sama. Sehingga, guru dan orang tua sama-sama tahu tentang gerak-gerik anak masing-masing,” terangnya.

Mufa menjelaskan, demi mengalihkan perayaan Valentine Day, kemenag bakal mengintruksikan pada madrasah supaya menggelar kegiatan yang melibatkan siswa. Terutama, pada saat menjelang hingga paska perayaan. Cara ini untuk mengantisipasi supaya siswa-siswa tidak berbuat yang aneh-aneh disaat hari itu.

“Selain memberi wawasan pada siswa-siswi terkait dilarangnya Valentine Day ini, kami juga mengimbau pada madrasah

mb12/bhirawa

Komisi 2 DPRD Banyuwangi saat sidak pabrik pengantongan pupuk bersubsisdi di jalan lingkar Ketapang Banyuwangi.

Dewan Tuntaskan Masalah Pupuk Banyuwangi, Bhirawa Menindaklanjuti kegiatan Inspeksi Mendadak (Sidak) ke tempat pengantongan pupuk yang diduga tidak sesuai dengan aturan dan ketentuan yang ada, komisi 2 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kabupaten Banyuwangi mengagendakan untuk mengundang PT Bromo Transindo, pemenang tender proyek pengantongan pupuk bersubdisi, Satpol PP Banyuwangi, Badan Pelayanan Perijinan Terpadu (BPPT) dan instansi terkait di kantor dewan dalam minggu ini.

Menurut Marifatul Kamila, Ketua Komisi 2 DPRD Banyuwangi, pihaknya sudah menghubungi kepada PT Pupuk Kaltim untuk meminta informasi terkait proses menangnya PT Bromo yang ternyata ada persyaratan yang belum terpenuhi. Selanjutnya Marifatul Kamila menyatakan, berdasarkan informasi yang diterima dari PT Pupuk Kaltim, semua prosedur dan tahapan lelang sudah dilalui sesuai dengan meaknisme yang ada.

Adapun salah satu persyaratan yang belum dipenuihi PT Bromo Transindo, imbuh politisi perempuan asal Partai Golkar tersebut, sebenarnya pihak perusahaan sudah melaku-

kan permohonan ijin sudah hampir satu tahun, namun hingga saat ini belum tuntas. ”Karena masalah perijinan bukan menjadi kewenangan kami maka hal tersebut akan menjadi jelas dalam agenda hearing yang akan digelar,” ujar Marifatul Kamila.

Lebih lanjut Marifatul Kamila yang akrab dipanggil Rifa menyatakan apabila pihak PT Bromo sudah menuntaskan persyaratan yang kurang, dalam pertemuan tersebut mereka bisa menunjukkan bukti apabila surat ijin yang dipersoalkan sudah bisa dipenuhi.

“Intinya kami tidak ingin masyarakat khususnya petani dirugikan dengan tidak beroperasionalnya pengantongan pupuk yang dilakukan oleh PT Bromo Transindo yang bisa mengganggu proses distribusi pupuk yang sangat dibutuhkan oleh para petani,” tegas Rifa.

Kemudian terkait dengan informasi adanya pupuk Urea yang diduga tidak memiliki ijin dan saat ini masih berada di pelabuhan TanjungWangi, menurut Rifa pihaknya belum mengetahui informasi yang valid dan sudah mengagendakan untuk melakukan sidak ke kapal yang mengangkut pupuk Urea tersebut secepatnya.Q mb12

Menteri Pertanian tersebut menginformasikan kepada Kabag Humas Azis Fathurrozi yang memastikan Mentan Batal ke Lumajang akibat cuaca Hujan Lebat.

Menurut Azis bahw agenda Mentan tersebut diperkirakan di mulai sekitar Jam 11:00 WIB ,setelah kunjungan menteri Pertanian tersebut mengunjungi panen raya

Kota Kediri, Bhirawa Dalam menjalankan Peraturan Daerah (Perda) nomor 3 tahun 2015 tentang pengelohan sampah perkotaan Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Kota Kediri bentuk Densus 315.

Nama Satgas ini diambil dari nomor Perda tentang pengolahan sampah.

Dikatakan Kabid Kebersihan DKP Kota Kediri Endang Kartikasari Satgas 315 ini bertugas untuk mengintai dan menangkap tangan warga yang membuang secara sampah sebarangan.

"Setelah ditangkap mereka akan diberi sanksi sesuai peraturan yang berlaku, dengan ini kami berharap masyarakat tidak lagi membuang sampah sembarangan," kata Endang.

Lebih lanjut Endang mengatakan, saat ini mereka yang sudah ditangkap masih diberikan toleransi berupa peringatan berlaku sampai Juli. Setelah itu, petugas baru memberlakukan sanksi seperti yang tercantum dalam perda nomor 3 tahun 2015 itu. "Dalam Perda tersebut sanksi bagi masya-

rakat yang teratngkap tangan mebuang sampah sembarangan yakni membayar denda Rp 200 ribu atau menyapu jalan sepanjang 500 meter," terangnya.

Meski demikian, lanjut Endang, bukan berarti para pembuang sampah ini tidak menerima sanksi lebih cepat. Sebab, jika diketahui membuang sampah lagi sampai tiga kali, pihaknya akan memberlakukan hukuman tersebut. “Yang tiga kali, kami tidak bisa toleransi,” tandasnya.

Endang juga menambahkan ada bebrapa lokasi yang target operasi satgas khusus tangkap tangan pembuang sampah ini, namun karena terbatasnya personil yang hanya 30 orang maka DKP masih menentukan lokasi target. "Ada lebih dari 20 tempat yang rawan sebagai pembuangan sampah, kita nanti akan mengacak lokasi dalam menjalankan kegiatanya," tandasnya.

Dari data DKP hingga saat ini sudah ada 6 orang warga yang telah ditangkap oleh Densus Persampahan bentukan DKP Kota Kediri ini.Q van

irvan/bhirawa

Saat tim densus 315 mendata Pembuang Sampah sembarangan.

Agenda Menteri Pertanian untuk Panen Raya Batal Akibat Terkendala Hujan Lebat Lumajang, Bhirawa Rencana kunjungan Menteri Pertanian Republik Indonesia, DR, IR. H. Andi Amran Sulaiman, MP ke Lumajang dalam kegiatan panen raya dan penanaman padi, kemarin (2/2) dengan lokasi di Desa Selok Besuki Kecamatan Sukodono dipastikan batal setelah sekitar pukul 15:45 WIB protokoler

supaya menggelar kegiatan positif lainnya. demi mengalihkan konsentrasi siswa. Tetapi, sampai saat ini kegiatan apa yang akan digelar belum tahu.

Karena kepala madrasah belum melaporkan ke kami,” bebernya.

Terpisah, Kepala MAN Tuban, Saifuddin Yulianto menyatakan selian memberikan himbauan juga diberi pemahaman bahwa perayaan Valentine Day tidak menunjukkan budaya bangsa Indonesia.

Selain dilakukan pengawasan antara guru dan orang tua.

“Selain larangan, juga diberi pemahaman yang baik, insya allah anak-anak akan lebih tahu perbuatan mana yang baik dan mana yang tidak harus dilakukan atau melanggar nomarma agama,” terang Saifuddin Yulianto.Q hud

Tangkap Pembuang Sampah, DKP Bentuk Densus Persampahan

Anggaran Pilkades Serentak Tahap II Capai Rp 7,8 Miliar Bangkalan, Bhirawa Pemerintah Kabupaten Bangkalan siap menyongsong pelaksanaan Pilkades serentak tahap dua, bahkan pemkab Bangkalan telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 7,8 Miliar dari APBD tahun 2016. Dalam pelaksanaan Pilkades serentak tahap II ini rencananya akan ada 142 desa yang sudah siap melaksanakan Pilkades tahap II. “Awalnya ada 134 desa yang masa jabatan Kadesnya berakhir hingga bulan Maret 2016, tapi ada 8 desa yang masa jabatan kadesnya berakhir hingga bulan April dan bulan Agustus namun memaksakan diri untuk ikut dalam pilkades serentak tahap II, tapi yang 8 desa ini masih akan saya pertimbangkan,” ungkap Kepala Bappemas dan Pemdes kabupaten Bangkalan, Ismet Efendy.

Namun menurut Ismet, masalah waktu pelaksanaan pilkades serentak tahap II ini belum ada kepastian, pihaknya masih belum bisa menentukan, karena masih ada beberapa peraturan yang akan direvisi. “Kami masih akan merevisi perbup no 6 tahun. 2015 tentang petunjuk pelaksanaan perda no 1 tahun 2015 tentang pedoman pemilihan pilkades," terangnya.

Dijelaskan Ismet, untuk pembentukan Panitia pilkades di tingkat desa tidak ada masalah, karena didalam aturannya, 6 bulan sebelum habis masa jabatannya kepala desa, maka BPD di desa yang bersangkutan bisa membentuk panitia pilkades. “Kalau untuk tahapannya memang harus menunggu setelah panitia kabupaten terbentuk, kalau hanya untuk membentuk panitia pilkades tidak ada masalah,” pungkasnya.Q mb8

7

di kabupaten Malang. Menurut Azis bahwa agenda Mentan yang rencananya ke ke Lumajang tersebut berubah setelah mentan merubah jadwal dengan mengunjungi panen Jagung di kabupaten Blitar . Dan informasi berikutnya menjelaskan bahwa Kunjungannya ke Lumajang tersebut di undur dan diperkirakan dilaksanakan jam

14:00 WIB. Namun informasi terakhir dari Kabag Humas Lumajang setelah mengkonfirmasi protokoler kementrian Pertanian menjelaskan bahwa rencana Menteri pertanian Amran Sulaiman yang akan berangkat dengan helikopter tersebut tidak dapat ke Lumajang akibat terhalang Hujan deras.

"Informasi terakhir dari Protokoler menteri yang telah saya konfirmasi memastikan bahwa menteri pertanian Amran Sulaiman tidak bisa atang di lumajang akibat Helikopter yang rencananya digunakan perjalanan menteri terhalang oleh cuaca hujan deras," terangnya.Q dwi

PENGUMUMAN Bahwa dengan akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. KREASI DWI MATRA (perseroan), tanggal 25 Januari 2016 nomor 21, dibuat oleh JOHANES LIMARDI SOENARJO, Sarjana Hukum, Magister Humaniora, Notaris di Surabaya, telah diputuskan untuk membubarkan perseroan karena tidak ada aktivitas usaha dan untuk penyelesaian/ pemberesan hak dan kewajiban Perseroan telah ditunjuk Likuidator.

Sehubungan dengan pembubaran Perseroan, sesuai ketentuan Pasal 147 dan Pasal 149 Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, para kreditur yang mempunyai tagihan terhadap Perseroan harap segera membereskan tagihan kepada Perseroan dalam waktu 60 hari terhitung sejak tanggal pengumuman ini di kantor PT. KREASI DWI MATRA, Jl. Raya Mongisidi Kav. DPR No.7, RT/RW. 004/002, Sidoklumpuk – Sidoarjo.

Sidoarjo, 26 Januari 2016 Likuidator PT. KREASI DWI MATRA ttd BANI SETIAWAN, SE.

Wujudkan Masyarakat Bermartabat, Tiga Pilar Pembangunan Harus Dijaga Bupati Bondowoso, Drs. H. Amin Said Husni dan Wakil Bupati Bondowoso, KH. Salwa Arifin atau lebih dikenal dengan sebutan Aswaja tetap akan melanjutnya visi dan misi terwujudnya manusia yang beriman, berdaya dan bermartabat. Tentu saja untuk mewujudkan visi dan misi yang mulia ini dibutuhkan kerja keras yang didukung oleh seluruh komponen masyarakat Bondowoso.

Selama Amin Said Husni memimpin Bondowoso 5 tahun kemarin, terdapat berbagai aspek pembangunan yang mengalami kemajuan dan keberhasilan di berbagai bidang, namun demikian, terdapat pula berbagai persoalan dan tantangan yang harus dihadapi untuk mendapatkan penanganan serius melalui serangkaian kebijakan dan program yang dilakukan secara terencana, sinergi dan berkelanjutan.

Oleh karena itu, Bupati Bondowoso, Amin Said Husni kepada Bhirawa dalam sebuah wawancara menjelaskan bahwa pada

tahun 2013-2018 dia mengaku akan melakukan identifikasi isuisu strategis pembangunan kabupaten Bondowoso yang mana hal itu akan dijadikan dasar dalam rangka menentukan strategi dan arah kebijakan pembangunan.

“Saya melihat memang selama lima tahun kemarin masih belum sempurna. Banyak hal yang sudah kita raih dan kita capai dengan baik, namun banyak hal pula yang perlu diperbaiki dan ditata agar menjadi lebih baik. Potensi daerah yang kita miliki akan kita maksimalkan sehingga dapat bermanfaat untuk masyarakat

samsul tahar/bhirawa

Drs. H. Amin Said Husni Bondowoso. Ada beberapa hal yang perlu kita tangani dengan serius yang diantaranya adalah masalah ekonomi, kemiskinan,

pengangguran, pendidikan, kesehatan dan sebagainya,” kata Amin Said Husni.

Amin mengakui bahwa secara makro sosial ekonomi, capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Bondowoso masih lebih rendah dibandingkan dengan IPM Kabupaten/Kota lain di Jawa Timur yakni sebesar 64, 08 pada tahun 2012,atau menempati urutan 36 dari 38 Kabupaten/ kota di Jawa Timur dan ditandai dengan angka melek huruf yang rendah (80,72%).

Angka lama sekolah baru mencapai 5, 68 tahun, angka harapan hidup mencapai 63, 79 tahun dan daya beli masyarakat juga masih rencah. “Pada tahun 2012 memang pertumbuhan ekonomi meningkat yakini mencapai 6, 45% namun masih lebih rendah jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi Jawa Timur yang mencapai diatas 7%. Namun de-

mikian, IPM Kabupaten Bondowoso saat ini lebih tinggi dibandingkan dengan IPM Kabupaten tetangga termasuk Banyuwangi dan juga Jember apalagi Situbondo. Nah, inilah yang menjadi tantangan kita ke depan. Kita akan terus berusaha meningkatkan kualitas kerja agar targettarget yang sudah kita susun menjadi lebih baik dan tercapai,” katanya.

Bupati menjelaskan bahwa berdasarkan pelaksanaan pembangunan pada tahapan kedua tahun 2010-2014 telah berhasil mengatasi berbagai permasalahan pembangunan di Bondowoso. Terjadi peningkatan kapasitas pemerintahan daerah dalam mengelola sumber daya ekonomi daerah dan kemampuan memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Di samping itu juga terjadi peningkatan keberdayaan mas-

yarakat selaras dengan potensi wilayah masing-masing yang secara langsung maupun tidak langsung telah menciptakan kondisi yang memungkinkan masyarakat menikmati kualitas kehidupan sosial yang lebih baik dan tentram. “Pencapaian pelaksanaan pembangunan ini merupakan keberhasilan sinergi tiga pilar utama pembangunan di Bondowoso yakni pemerintah daerah, dunia usaha swasta dan masyarakat,” katanya.

Pemerintah daerah berperan dalam menjalankan dan meciptakan lingkungan politik dan hukum yang kondusif bagi unsurlainnya, sedangkan peran dunia usaha swasta adalah mewujudkan penciptaan lapangan kerja dan pendapatan dan masyarakat mampu berinteraksi sosial, ekonomi dan politik,” katanya.Q har

EKONOMI - BISNIS

8

Rabu Pon, 3 FEBRUARI 2016

Antisipasi Harga Daging yang Meroket

Kurs JUAL

BELI

USD

13,991.00

13,851.00

SGD

9,723.40

9,620.75

EUR

15,252.99

15,094.82

JPY

11,931.60

11,809.19

GBP

19,925.98

19,722.44

Sumber: Bank Indonesia (19 JANUARI 2016)

RAGAM EKBIS

achmad tauriq/bhirawa

Product Manager PT Prima Digital Solusindo, Iwan Anugrah didampingi Manager Marketing PT Lima Benua, Agung Riyadi saat menunjukkan kinerja perangkat VcloudPoint yang ringkas dan hemat tempat.

Bidik Pasar Pemerintah dan Pendidikan Surabaya, Bhirawa Kondisi ekonomi yang dirasakan agak semakin sulit saat ini mulai dirasakan para pengusaha, dan untuk mempertahankan perusahaan maka para pengusaha harus pandai mencari market mengingat persaingan market juga sangat ketat.

Untuk itu PT Prima Digital Solusindo lebih memilih fokus membidik pasar pemerintahan dan pendidikan untuk menyiasati persaingan sekaligus memiliki prospek yang menjanjikan. “Dengan VCloudPoint akan memberikan solusi tepat bagi beragam kebutuhan bisnis dan industri, seperti call center, pemerintahan, pendidikan, kesehatan dan bisnis,” ungkap Product Manager PT Prima Digital Solusindo, Iwan Anugrah, ST usai meluncurkan VCloudPoint di kantor PT Lima Benua Koneksindo Kompleks Ruko Panji Makmur, Raya Panjang Jiwo Surabaya, Selas (2/2) kemarin.

Selain itu pihaknya sangat optimistis mampu memenuhi kebutuhan pasar di pemerintahan dan pendidikan karena pihaknya juga sudah mensuplai ke Kementerian Pendidikan. “Saat ini sudah ada proyek dengan Kementerian Pendidikan sebanyak 15 ribu VCloudPoint sedangkan untuk pendidikan swasta masih dibawah separuhnya, tapi kami optimistis bisa mendongkrak penjualan,” jelas Iwan.

Untuk itu Iwan juga mentargetkan tahun ini bisa ada penjualan tiga kali lipat dari hasil tahun kemarin. “Tahun kemarin kita mampu mencapai 10 ribu unit maka untuk tahun ini harus bisa naik tiga kali lipatnya yakni 30 ribu unit VCloudPoint yang terjual,” harapnya. Q riq

KEHILANGAN TULUNGAGUNG HILANG STNK, Honda, th. 2012, Hitam, AG2649OO, a/n.

Sulastri, Kel. Jepun-T.Agung No. 272/IMB/BI-II/2016 HILANG STNK, Yamaha, th. 2009,Hitam, AG4874TM, a/n.

Sujarno, Ds. Pinggirsari, Ngantru-T.Agung No. 273/IMB/BI-II/2016 HILANG STNK, Honda, th. 2013, Hitam, AG6489OO, a/n.

Uswatun Khasanah, Ds. Tanjungsari, Karangrejo-T.Agung No. 274/IMB/BI-II/2016 HILANG STNK, Yamaha, th. 2008, Hitam Merah, AG2361TG, a/n. Suyanto, Sidem, Gondang-T.Agung No. 275/IMB/BI-II/2016 HILANG STNK, Honda, th. 2009, Hitam, AG4906TO, a/n.

Djaelani, Ds. Rejosari, Kalidawir-T.Agung No. 276/IMB/BI-II/2016

SITUBONDO HILANG STNK nopol P 4328.FI, a/n DIDI SANTOSO DS. Mlandingan Kulon RW 01/01 KEC.Mlandingan Situbondo.

No. 277/IMB/BI-II/2016 HILANG STNK nopol P.6250.EW, a/n HAMIDA DS. TENGGIR RW.10/02 KEC.PANJI SITUBONDO. No. 278/IMB/BI-II/2016

Komisi B Minta Dibentuk Tim Investigasi DPRD Jatim, Bhirawa Semakin melambungnya harga daging sapi membuat Komisi B DPRD Jatim mengambil sikap, mereka meminta agar Pemprov melalui Dinas Peternakan segera membentuk tim investigasi untuk bekerjasama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) terkait penyamaan data dilapangan. Selanjutnya akan dilakukan pengambilan kebijakan dan solusi baik jangka pendek maupun jangka panjang.

Anggota Komisi B DPRD Jatim, Yusuf Rohana mengakui jika data BPS soal jumlah spesies sapi di Jatim tidak sesuai fakta di lapangan. Buktinya, Rumah Potong Hewan (RPH) di sejumlah wilayah kekurangan sapi yang akan dipotong hingga 40 persen. Dengan melihat kenyataan tersebut segera dicarikan solusi diantaranya dengan menyosialisikan daging kambing, ayam dan ikan sebagai solusi pengganti daging sapi.

Apalagi kalori yang dikandung baik daging kambing, ayam dan daging ikan sangat kecil.

Karenanya, sudah saatnya pemerintah menggalakan konsumsi ketiga daging tersebut.

Pasalnya, gemar konsumsi daging sapi merupakan propaganda Australia. “Sudah saatnya kita sadar konsumsi daging kambing, ayam dan ikan. Den-

gan begitu ketika melihat harga daging meroket seperti ini tidak kaget,”tegas politisi asal PKS ini, Selasa (2/2).

Sementara, Anggota Komisi B DPRD Jatim menegaskan tingginya harga daging sapi yang sampai saat ini belum bisa dikendalikan menunjukan kalau Jatim mengalami kelangkaan sapi potong. Tapi Gubernur Jatim masih menyampaikan jatim surplus daging. Jika pernyataan gubernur benar artinya ada pihak yang bermain hingga mengakibatkan harga daging terus mengalami kenaikan.

Pria yang juga politisi dari Fraksi PPP ini meminta pemerintah harus memperbaiki tata niaga daging dengan memberantas para mafia daging.

Sekaligus melakukan pendataan kembali sesuai kondisi di lapangan terkait stok sapi di

Semakin melambungnya harga daging sapi membuat Komisi B DPRD Jatim meminta agar Pemprov melalui Dinas Peternakan segera membentuk tim investigasi untuk bekerjasama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) terkait penyamaan data dilapangan.

jatim. Sedang Anggota Komisi B DPRd Jatim yang lainnnya, Zainul Luthfi. Mendesak Pemprov segera mengambil solusi jangka pendek dengan melaku-

kan pengadaan sapi potong untuk mengendalikan harga daging saat ini. Sekaligus pengadaan sapi betina untuk pengembangan stok sapi kedepan.

“Saya minta Pemprov Jatim melaluii Dinas Peternakan segera melakukan pengadaan sapi potong,”papar politikus asal PAN ini. Q cty

NTN Masih Dipengaruhi Harga Solar Telkom Raih Employers of Choice Award

Pemprov, Bhirawa Nilai Tukar Nelayan (NTN) Jatim bulan Januari 2016 naik sebesar 1,35 persen dari 104,91 pada bulan Desember 2015 menjadi 106,33 pada bulan Januari 2016. Kenaikan NTN ini disebabkan karena indeks harga yang diterima nelayan mengalami kenaikan sebesar 0,16 persen sementara indeks harga yang dibayar nelayan mengalami penurunan sebesar 1,17 persen.

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Jatim, Sairi Hasbullah mengatakan, NTN kali ini masih dipengaruhi bahan bakar solar.”Jadi solar untuk nelayan masih mempengaruhi NTN Jatim, selain komoditas lainnya,” tandasnya, Selasa (2/2).

Dipaparkan Sairi, sepuluh komoditas utama yang mengalami kenaikan terbesar indeks harga yang diterima nelayan adalah ikan tongkol, ikan layang, ikan swanggi, cumicumi, ikan gabus, ikan cucut, ikan cakalang, kerang, ikan layur, dan ikan lencam.

Sementara sepuluh komoditas utama yang mengalami penurunan terbesar indeks harga yang diterima nelayan adalah ikan kuniran, ikan kuwe/bebara, ikan kembung, ikan teri, ikan tenggiri, ikan kakap, ikan lemuru, ikan bawal, udang, dan ikan kerapu.

Sepuluh komoditas utama yang mengalami kenaikan terbesar indeks harga yang dibayar nelayan adalah tomat

sayur, bawang merah, cabai rawit, bawang putih, upah membersihkan kapal, telur ayam ras, rokok kretek, gula pasir, cabai merah, dan rokok kretek filter.

Sementara sepuluh komoditas utama yang mengalami penurunan terbesar indeks harga yang dibayar nelayan adalah solar, bensin, kacang panjang, buncis, upah angkut ke TPI, salak, kerupuk, ikan pindang tongkol, ikan selar, dan seng gelombang. Perkembangan NTN bulan Januari 2016 terhadap bulan Desember 2015 (tahun kalender Januari 2016) mengalami kenaikan sebesar 1,35 persen. Adapun perkembangan NTN Bulan

Januari 2016 terhadap bulan Januari 2015 (year-on-year Januari 2016) mengalami kenaikan sebesar 0,34 persen.

Dari enam provinsi di Pulau Jawa yang melakukan penghitungan NTN pada bulan Januari 2016, seluruhnya mengalami kenaikan. Kenaikan NTN tertinggi terjadi di Provinsi Jawa Tengah yang mengalami kenaikan sebesar 2,34 persen, diikuti Provinsi Jatim sebesar 1,35 persen, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebesar 1,23 persen, Provinsi Banten sebesar 0,75 persen, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sebesar 0,74 persen, dan Provinsi Jawa Barat sebesar 0,29 persen. Q rac

Surabaya, Bhirawa PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk (Telkom) berhasil meraih Employers of Choice Award 2015 sekaligus masuk dalam jajaran “Top 10 Companies/Organization to Work For” dalam Job SeekerSurvey yang dilakukan oleh Majalah Swa dan Hay Group.Penghargaan diterima langsung oleh Direktur Human Capital Management Telkom Herdy Harman.

Herdy Harman menjelaskan, hasil survey ini merupakan salah satu bentuk kepercayaan masyarakat kepada Telkom, khususnya sebagai tempat untuk berkarya meniti karir.

“Penghargaan ini semakin menumbuhkan komitmen bagi Telkom untukmempersiapkan sumber daya manusia untuk keberlangsungan perusahaan menghadapi dinamika bisnis dalam persaingan yang semakin ketat,”tambah Herdy.

Dari survey tersebut terungkap bahwa sebagian besar responden sangat meminati Telkom karena faktor benefit-nya, citra

perusahaan dan minat pribadi,career oportunity dan working environment.

Diakui Herdy, Survei tersebut dapat dijadikan acuan untuk menangkap persepsi masyarakat khususnya para fresh graduate, kemudian menganalisisnya untuk menjadi umpan balik yang berharga bagi perusahaan.

Herdy mengatakan, setiap tahun jumlah pelamar mencapai 6.000 orang. Herdy menemukan sejumlah faktor yang menggugah pencari kerja mengirim surat lamaran kerja ke Telkom. “Berdasarkan survei internal mereka memilih Telkom dengan alasan untuk menjamin masa depannya. Telkom menawarkan paket renumerasi yang cukup bagus dan nasionalisme,” lanjutnya.

Hay Group mewawancarai 1.507 responden dari berbagai latar belakang usia, gender, dan lokasi. Survei juga mewawancarai mahasiswa di sejumlah perguruan tinggi terkemuka. Hasil survei menunjukkan sebagian besar responden meminati Telkom sebagai perusahaan idaman. Q ma

Kenaikan NTN disebabkan karena indeks harga yang diterima nelayan mengalami kenaikan sebesar 0,16 persen sementara indeks harga yang dibayar nelayan mengalami penurunan sebesar 1,17 persen.

Dekati Imlek, Pusat Perbelanjaan Perpanjang Jam Operasional Surabaya, Bhirawa Semakin dekatnya dengan perayaan Imlek yang kurang lima hari lagi dimanfaatkan pengelola pusat perbelanjaan untuk menambah jam operasional. Langkah tersebut diambil karena adanya permintaan penyewa tenan untuk bisa menjajakan dagangannya lebih lama dan mendapatkan pembeli sebanyak-banyaknya. Para penyewa tenan merasa jam operasional yang telah diatur oleh masing-masing pusat perbelanjaan di nilai masih kurang.

Zainuri,Kepala Staf Operasional Pusat Perbelanjaan di ITC Mega

Grosir membenarkan jam operasional pusat perbelanjaan tempatnya bekerja telah bertambah. Dari yang semula waktu buka jam 10.00 dan tutup pada pukul 21.00 wib, kini menjadi buka pukul 09.15 dan jam tutup menjadi 21.30 wib.

“Akhir Januari 2016, seluruh penyewa tenan melalui perwakilan yang telah ditunjuk mengajukan surat resmi untuk kami selaku pengelola dalam menambah jam operasional. Jam operasional biasanya hanya sekitar 11 jam kini bertambah 1 jam 45 menit,” kata Zainuri di ruang kerjanya.

Kebijakan tersebut telah di

musyawarahkan dengan pengelola gedung, karena dengan bertambahnya jam operasional maka beban listrik juga ikut naik.

Penyewa tenan menyanggupi untuk menambah biaya per hari sebesar Rp.100 ribu per harinya.

Desakan penambahan jam operasional juga datang dari konsumen yang membeli produk di pedagang, karena jam operasionalnya terlalu minim. Sehingga konsumen kurang bisa leluasa, penyewa tenan menyanggupi untuk menambah biaya Rp.100 ribu per harinya di luar biaya sewa per bulan yang telah di tetapkan. Q wil

Direktur Human Capital Telkom Herdy Harman (tengah) bersama President Director HayGroup Sylvano Damanik (kiri) dan Chief Editor Majalah Swa Kemal E. Gani (kanan) saat menerima Indonesian Employers of Choice Award 2015

by Job Seeker.

Beras Vietnam Masuk Jatim, Petani Khawatir Harga Gabah Anjlok Enam Ribu Ton Disimpan di Jombang- Mojokerto Pemerintah kembali melakukan import beras asal Vietnam, hal ini terlihat di gudang penyimpangan beras dan gabah milik Bulog Sub Divisi Regional II Surabaya Selatan (Jombang - Mojokerto). Ada sebanyak 6 ribu ton beras asal negera tetangga itu disimpan di gudang Bulog Dapurkejambon dan Sembung Jombang.

Ramadlan/bhirawa

Dua pekerja nampak mengangkut beras Import asal Vietnam ke salah satu gudang bulog di Jombang.

Masuknya beras Import ini membuat petani di Jombang Jatim ini ketar ketir. Mereka khawatir beras Vietnam ini masuk pasar dan bisa membuat harga beras dan gabah petani anjlok saat musim panen.” Kalau beras ini sampai masuk di pasaran, nasib petani dipastikan akan kembali terpuruk, ini sama dengan menindas kaum tani,”ujar Medy Bambang Murtiyoso Ketua HKTI (Himpunan Kerukunan Tani Indonesia) Jombang, Selasa (2/2).

Dikatakan Medy, kebijakan pemerintah import beras tersebut menurutnya tidak berpihak ke pet-

ani. Seharusnya, pemerintah mendorong pemberdayaan petani melalui sejumlah kebijakan untuk peningkatan produktifitas pertanian dan peningkatan nilai tukar petani. Bukan sebaliknya, memasukkan beras dari luar negeri.

“Sekrang ini, harga gabah kering sawah, saat ini Rp 3.300 per kilogram. Kondisi ini jauh di bawah ketentuan HPP (Harga Pokok Pembelian), yakni Rp 3.750. Yang lebih dibutuhkan petani adalah kebijakan pemberian intensif berupa kemudahan akses kredit lunak dan alokasi subsidi pupuk. Sehingga petani lebih berdaya,” ujarnya.

Masih menurut Medy yang juga anggota Komisi A DPRD Jombang ini, masuknya ribuan ton beras impor tersebut menjadi ancaman jatuhnya harga gabah ditingkat petani. Hal itu sudah terjadi di Kecamatan Perak, Jombang yang sedang panen padi.

Harga gabah di tingkat petani jatuh hingga di kisaran Rp 3.300 sampai Rp 3.600 per kilogram.

“Saat ini belum panen raya, namun harga padi sudah anjlok.

Nah, kalau sudah masuk panen raya, bisa-bisa harga turun di bawah Rp 3.000 per kilogram.

Jatuhnya harga ini harus segera disikapi pemerintah melalui satgas Bulog. Jangan sampai harga di bawah HPP,” tambah Muklas, Ketua Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Desa Gadingmangu, Kecamatan Perak. Dikonfirmasi terkait masuknya beras Import asal Vietnam ini, Kepala Bulog

Sub Divisi Regional II Surabaya Selatan (Jombang - Mojokerto), Nurman Susilo, membenarkan bahwa beberapa gudang milik bulog digunakan menyimpan beras import tersebut. Bahkan ribuan ton beras tersebut sudah disimpan di gudang Bulog Mojokerto dan Jombang. “ kita (sub divisi regional Surabaya Selatan) mendapat jatah beras Vietnam sebesar 6 ribu ton. Beras tersebut disimpan di gudang bulog Mojokerto sebanyak 3 ribu ton.

Sisanya disimpan di gudang Bulog Dapurkejambon dan Sembung Jombang,” jelasnya. Namun demikian, Nurman menjamin bahwa beras import itu tidak masuk pasar di Jombang Jatim.

Karena beras impor itu tidak akan didistribusikan di Jombang.

Beras Vietnam, lanjut Nurman, akan dikirim ke kawasan Indonesia timur. Q rur

MALANG RAYA

Rabu Pon 3 FEBRUARI 2016

9

Menuju Swasembada Bawang Merah

Ubah Strategi Tanam, Produksi Bawang Merah Melimpah Ketergantungan Indonesia atas impor bawang merah mulai bisa dikurangi seiring dengan upaya merubah strategi tanam. Jika biasanya pada bulan Januari hingga Maret, Indonesia selalu import bawang merah dari Thailand, Phlipina dan Vietnam, maka hal itu sudah tidak diperlukan lagi.

“Dua minggu yang lalu, Saya dalam rapat kabinet secara tegas menolak permintaan import bawang merah 50 ribu ton karena harga bawang merah di Jakarta mencapai Rp 30 ribu/kg. Karena saya yakin pada bulan ini petani mampu panen bawang merah puluhan ribu ton,” ungkap Menteri Pertanian (Mentan) Dr Ir Andi Arman Sulaiman, MP saat panen raya bawang merah di desa Purworejo kecamatan Ngantang Kabupaten Malang, Selasa (2/2).

Mentan dalam kegiatan panen raya di luar musim tersebut didampingi oleh Aster KASAD Mayjend TNI Kustanto Widyatmoko, Pangdam V Brawijaya Mayjend TNI Sumardi, Wagub Drs Syaifullah Yusuf dan Dirjen Hortikultura Dr Ir Sputnik Sujono Kamino.

Keberhasilan panen di luar musim tersebut berkat strategi rubah tanam, yaitu saat musim hujan tanam di lahan kering (pegunungan) dan saat musim kemarau di lahan basah (sawah).

Seperti yang dilakukan petani di desa Purworejo kecamatan Ngantang, pada bulan Januari lahan yang ditanami bawang merah. Mencapai 2.225 ha dengan produksi mencapai 26.512 ton.

Sedangkan pada bulan Mei hanya 1.100 ha yang ditanami dengan produksi 15.400 ton dan bulan September ada 375 ha lahan sawah yang ditanami dengan produksi 10.496 ton. Rata-rata produksi memang berbeda, saat tanam di lahan kering rata-rata

produksi hanya 10,5 ton/ha, lahan semi irigasi 14 ton/ha dan lahan sawah irigasi 27 ton/ha.

“Kita punya banyak gunung, saat musim hujan, maka bawang merah akan kita budidayakan di lahan pegunungan. Terbukti di desa Purworejo dan desa-desa lain di kecamatan Ngantang mampu menghasilkan puluhan ribu ton di luar musim panen bawang merah, sehingga kita tidak perlu import lagi,” tutur Amran.

Lebih lanjut dikatakan, beberapa waktu lalu dirinya kedatangan tamu Dubes Thailand, untuk melobi agar bawang merah mereka bisa masuk Indonesia karena di Thailand sedang musim panen. Hal ini karena biasanya pada bulan Januari hingga Maret, Indonesia selalu import bawang merah.

“Saya katakan, kami tidak membutuhkan bawang merah karena produksi dalam negeri sudah melimpah,” kata Amran.

Dijelaskan, import bawang merah turun dalam 2015. Untuk kebutuhan industri, import turun dari 75 ribu ton tinggal 15 ribu ton. Bahkan berdasarkan data BPS, bulan Januari ini malah ekspor 8 ribu ton bawang merah.

Terkait dengan tingginya harga bawang merah di Jakarta dan kota-kota besar lainnya yang mencapai harga Rp 30 ribu/kg, Amran menegaskan bahwa hal itu terjadi karena Anomali Pasar. “Ini memang aneh, harga bawang merah di petani hanya

KILAS AREMANIA

Pasangan Independen Kota Batu Diuntungkan Batu, Bhirawa Dalam penyelenggaran Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Batu yang dilaksanakan pada 2017, ada angin segar untuk pasangan calon perseorangan atau independen. Mereka mendapatkan kemudahan saat mendaftarkan diri di Kantor Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD).

Hal ini berkaitan dengan menurunnya jumlah minimal bukti dukungan yang harus diserahkan pasangan independen.

Ketua KPUD Kota Batu, Rochani menjelaskan, ada perubahan jumlah bukti dukungan yang wajib ditunjukkan oleh pasangan independen saat mendaftarkan diri sebagai bakal calon Walikota Batu yang akan digelar tahun 2017. Jika dalam peraturan lama pasangan calon incepende harus menyerahkan sebanyak 25.000 bukti dukungan, maka pada pilkada 2017 nanti jumlah tersebut menurun menjadi Rp 147.085 bukti dukungan saja.

“Adanya penurunan jumlah bukti dukungan ini dikarenakan adanya perubahan peraturan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK).

Yaitu putusan MK nomor 60/PUU-XIII/ 2015 yang dibacakan pada tanggal 29 September 2016,”ujar Rochani, Senin (1/2).

Dalam putusan MK tersebut, ada perubahan teknis atau metode penentuan jumlah bukti dukungan minimal yang harus diserahkan pasangan calon independen saat mendaftar sebagai bakal calon kepala daerah. Saat ini MK menggunakan jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) di masing-masing Kota/ kabupaten.Q nas

supriyanto/bhirawa

Mentan Andi Amran Sulaiman melakukan panen bawang merah di luar musim bersama Aster KASAD, Pangdam V Brawijaya dan Wagub Jatim di desa Purworejo kec Ngantang kab Malang.

Rp 8 ribu sampai Rp 10 ribu.

Tetapi di Jakarta harganya selangit. Alur distribusi bawang merah harus diperpendek, Kita berharap Bulog menjadi penyangga pasar dengan melakukan pembelian saat harga bawang merah turun,” tegasnya.

Dengan memperpendek alur pasar, maka konsumen bisa menikmati harga yang wajar dan petani juga bisa tersenyum. “Ini konsumen menjerit, tetapi petani tak bahagia karena jauhnya

perbedaan harga di tingkat petani dan di kota,” tukasnya.

Tak hanya bawang merah, sejumlah komoditas lainnya secara bertahap juga akan dicarikan solusinya agar tidak bergantung import. Salah satunya adalah bawang putih yang baru dirintis di Purbalingga Jawa Tengah. Di daerah tersebut, dulu ada 15 ribu ha lahan yang ditanami bawang putih, namun kini tinggal 100 ha gara-gara serbuan bawang putih impor yang harganya murah.

Data Amburadul, 472 Honorer Dikumpulkan Diduga Imbas Keterlambatan Bayar Gaji Batu, Bhirawa Walikota Batu, Eddy Rumpoko, mengumpulkan tenaga honorer di lingkungan Pemkot Batu di gedung Pancasila, Kantor Balaikota Batu, Selasa (2/2) kemarin. Wali Kota meminta Badan Kepegawaian Daerah (BKD) melakukan pendataan ulang terhadap tenaga honorer. Selama ini penempatan tenaga honorer daerah tidak sama dengan yang terdata di BKD Kota Batu.

Terlihat Walikota geram mengetahui data tenaga honorer daerah di Pemkot Batu yang masih amburadul dan tidak jelas. Hal ini mengakibatkan sistem penggajian atau pemberian honor kepada tenaga honorer juga menjadi tidak lancar.

Ketidakjelasan Data di BKD ini misalnya, diputuskan bahwa tenaga honorer A dipindahtugaskan dari Dinas Perumahan ke Dinas Pertanian. Ternyata, pegawai A menolak kepindahan itu dan tetap bekerja di Dinas Pertanian. Alasannya, keberadaan pegawai A masih dibu-

tuhkan oleh SKPD yang lama.

Hal ini akan mengganggu proses pemberian gaji kepada pegawai yang bersangkutan.

“Masalah pendataan pegawai honorer harus tuntas hari ini (kemarin-red). Mulai penempatannya di SKPD, jumlah pegawai honorer di masing-masing SKPD, hingga penggajian kepada pegawai honorer saya minta tidak ada masalah lagi,”ujar Walikota saat menemui 472 tenaga honorer di Gedung Pancasila.

Pengumpulan para pegawai honorer di Gedung Pancasila ini

Wali Kota Malang Tinjau Lokasi Rawan Bencana Malang, Bhirawa Wali Kota Malang Moch Anton meninjau lokasi yang dipetakan sebagai daerah rawan bencana di kota itu, yakni di Jalan Ki Ageng Gribig, Kedungkandang dan Jalan Abimanyu Kelurahan Polehan, Selasa (2/2) kemarin.

“Kami harus melakukan antisipasi dengan melihat kondisi di lapangan terlebih dahulu. Antisipasi yang bisa dilakukan adalah bagaimana menghadapi bencana banjir dan tanah longsor yang selalu terjadi pada saat musim hujan,” kata Moch Anton di sela meninjau lokasi tanah longsor yang terjadi pada akhir tahun lalu di Polehan, Kota Malang.

Ia mengatakan beberapa hari terakhir ini curah hujan di Kota Malang juga tinggi, bahkan disertai angin kencang, sehingga harus diantisipasi karena berpotensi muncul bencana di sejumlah daerah rawan. Antisipasi ini dilakukan agar tidak sampai ada korban jiwa.

Ia mengemukakan setiap kelurahan yang memiliki lokasi rawan bencana diharapkan dapat menyusun kegiatan dan diusulkan melalui musrenbang agar dapat dilakukan perbaikan pada beberapa lokasi rawan bencana. Anggaran untuk membenahi kerusakan akibat bencana akan dialokasikan melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Malang.

Saat ini Pemkot Malang membidik dana alokasi khusus (DAK) tanggap bencana yang dikucurkan pemerintah pusat untuk membenahi kawasan rawan bencana. Pemkot sudah mendata sejumlah kawasan rawan bencana yang ada di daerah itu sebelum diusulkan ke pemerintah pusat.Q ant

Mereka meninggalkan komoditas tersebut karena harga jualnya tak sebanding dengan biaya produksi.

“Petani perlu kepastian harga untuk melakukan budidaya komoditas pertanian. Kalau hitunghitungannya merugi, maka akan beralih ke komoditas lainnya,” akunya.

Sementara itu Wagub Jatim Syaifullah Yusuf berbagai gebrakan Mentan harus didukung oleh semua pihak karena ikut mewujudkan swasembada pangan, dimana petani dan rakyat makmur.

anas bachtiar/bhirawa

Walikota Batu, Eddy Rumpoko (paling kanan) mengawasi proses pendataan ulang tenaga honorer daerah Pemkot Batu

juga terkesan mendadak. Hal ini bermula ketika Walikota mengetahui masih tidak jelasnya data-data tentang pegawai honorer dan penempatannya.

Saat itu juga (kemarin), Walikota menginstruksikan agar mengumpulkan semua tenaga honorer di Gedung Pancasila untuk dilakukan pendataan ulang.

Persiapan terhadap proses pendataan pegawai honorer juga terlihat mendadak. Ketika pegawai honorer dari semua SKPD mulai berdatangan, meja dan kursi belum disiapkan di Gedung Pancasila. Akibatnya, pegawai di Bagian Umum terlihat sibuk mempersiapkan kursi untuk pegawai honorer yang jumlahnya mencapai 472 pegawai. Padahal saat itu acara pendataan pegawai sudah dimulai dan Walikota Eddy Rumpoko beserta semua Kepala SKPD sudah berada di lokasi acara.

Sebelumnya, ada informasi di lingkungan Pemkot Batu terjadi keterlambatan pemberian honor kepada para pegawai honorer. Ketika diterlusuri, keterlamatan ini diakibatkan tidak jelasnya keberadaan beberapa pegawai honorer. Maksudnya, tidak ada data yang jelas di SKPD mana para tenaga honorer tersebut ditugaskan.

“Ke depan tidak ada lagi tenaga honorer yang ditugaskan di SKPD A, tetapi saat mengambil gaji yang bersangkutan harus datang ke SKPD B. Semua harus jelas dan tuntas pada hari ini (kemarin-red),”pinta Eddy Rumpoko. Q nas

“Saya seneng kalau petani bisa tersenyum, berarti untungnya lumayan,” kata Gus Ipul. Ditambahkan sudah menyatunya petani, penyuluh dan TNI/Polri menunjukkan kita guyub mendukung swasembada pangan.

“Pak Menteri ini memerangi impor setengah mati jadi harus kita dukung. Dengan begitu petani juga untung karena harga jual produksi pertaniannya tinggi tidak digulung produk import,” tandasnya. Q sup

Kematian TKW Asal Malang Janggal Kab Malang, Bhirawa Satu Tenaga Kerja Wanita (TKW) asal Kabupaten Malang yang tewas saat bekerja Hong Kong dan tewas di Fujian, Cina, pada Sabtu (23/1), Pemerintah Indonesia diminta Aktivis Jaringan Buruh Migran Indonesia (JBMI) Hong Kong untuk melakukan autopsi independen atas jenazah Eka Suryani (23), Warga Desa Mulyosari, Kecamatan Donomulyo, Kabupaten Malang.

Aktivis JBMI Hong Kong Eni Lestari, Selasa (2/2), kepada wartawan membenarkan, jika pihaknya meminta Pemerintah Indonesia melakukan autopsi terhadap jenazah Eka Suryani TKW asal Kabupaten Malang, karena kematian Eka misterius. Sementara, di kalangan buruh migran di Hong Kong dan Taiwan tersiar kabar bahwa Eka meninggal lantaran kedinginan saat mandi.

“Jasad ibu muda dengan satu anak itu ditemukan dalam kondisi telanjang di kamar mandi sedang memegang shower. Dan dugaan lain, Eka meninggal setelah terkena arus pendek listrik atau korsleting listrik yang bersumber dari sistem pemanas air di kamar mandi,” kata dia. Dengan informasi yang diterima terkait kematian Eka tersebut, Eni mengaku tidak percaya dan menduga meninggal karena dibunuh. Sedangkan Polisi Hong Kong sendiri tidak bisa mengintervensinya, karena kejadian penganiayaan yang pernah disampaikan almarhum bahwa Tempat Kejadian Perkara (TKP)-nya di Cina. Hasil autopsi dari Polisi di Cina belum ada, tapi pihaknya tak bisa sepenuhnya bersandar pada hasil autopsi Polisi Cina, karena ini menyangkut soal kepercayaan saja.

Menurutnya, kecurigaan itu berdasarkan komunikasi terakhir Eka dengan suaminya, Indra Teguh Wiyono, pada Jumat (22/1) malam, dan suami-istri ini berbincang selama 30 menit mulai pukul 23.26 WIB melalui layanan telepon WhatsApp (WA). Selain menceritakan penderitaan yang dialaminya, Eka juga memberitahu akan balik dari Cina ke Hong Kong pada Minggu (24/ 1) pagi , dan ingin segera memutuskan kontrak. “Eka tidak ingin bekerja lagi di Hong Kong karena sudah terlanjur trauma,” jelasnya.

Sejam kemudian, Eni melanjutkan, Eka tak bisa dihubungi sama sekali, hingga suaminya Indra menelepon sebanyak enam kali. Sehingga para aktivis JBMI di Hong Kong memperkirakan jika Eka sudah meninggal pada Sabtu (23/1) dini hari, yang tak lama setelah berbincang dengan dengan sang suami. Selain itu, berdasarkan keterangan keluarga dan kawan-kawannya, Eka diketahui tak pernah mempunyai riwayat sakit serius. Q cyn

Tanah Longsor Mulai Menjadi Ancaman Serius Relawan Malang Anyar Sumbang Sembako dan Uang Bencana tanah longsor mulai menjadi ancaman serius bagi sejumlah kawasan di kabupaten Malang dan Kota Batu. Hal ini karena kontur daerahnya yang terjal, sehingga ketika diguyur hujan deras tiap hari dalam waktu lama akan membuat tanah menjadi gembur.

Di kecamatan Poncokusumo kabupaten Malang misalnya sejak 31 Januari hingga Selasa kemarin (2/2), terjadi longsor di beberapa desa yaitu Wringinanom, Pandansari dan Besuki. Puluhan rumah tertimpa longsoran tanah di ketiga desa tersebut. Selain itu, SDN Pandansari juga tertimpa longsoran tanah, sehingga muridmurid terpaksa diliburkan sejak Senin (1/2).

Akses jalan desa Pandansari sempat lumpuh 2 hari karena di dekat jembatan desa tersebut ada longsoran yang menutupi badan jalan.

Pihak Dinas PU Bina Marga

telah melakukan upaya pengerukan material longsoran dengan menggunakan alat berat.

Sementara itu masyarakat dibantu sejumlah relawan dan petugas BPBD Kabupaten Malang juga melakukan upaya pertolongan. Ada yang membersihkan material longsoran dan ada juga yang sudah melakukan upaya perbaikan seadanya. Kepala pelaksana BPBD Kabupaten Malang M Hafi mengatakan pihaknya bekerja sama dengan Dinas PU Bina Marga dan Dinas PU Cipta Karya bekerja keras mengeruk material longsoran agar jalan bisa dilalui. Sementara mate-

supriyanto/bhirawa

Alat berat sedang mengeruk material longsoran yang menutup jalan desa Pandansari kec Poncokusumo kab Malang. rial longsoran yang menimpa rumah dikeruk untuk mengurangi bahaya susulan.

“Kami masih menghitung kerugian atas bencana longsor di sejumlah desa di Poncoku-

sumo,” tegasnya.

Sementara itu Relawan Malang Anyar langsung merapat ke lokasi bencana sejak Senin malam (1/2). Dengan membawa bantuan mie instan dan air min-

eral, serta uang tunai, Relawan pendukung Dewanti - Masrifah yang saat ini mewadahi diri dalam ormas tersebut berupaya meringankan beban warga.

“Kami ingin berbagi, membantu yang sedang tertimpa musibah sebagai bentuk kesetiakawanan kami. MUdahmudahan ini bisa meringankan beban mereka,” ungkap koordinator Malang Malang Wira.

Anak muda yang juga pengusaha warung ‘Pecel Pincuk’ ini mengkoordinir relawan dari kabupaten Malang, Kota Batu dan Kota Malang untuk membantu korban tanah longsor di Poncokusumo.

“Ini bukan kali pertama, sebab sebelumnya kami juga datang saat gunung Bromo batuk-batuk. Sebagian dari kami adalah Relawan Gunung Kelud saat meletus beberapa tahun lalu,” tandasnya. Q sup

OLAHRAGA

10

Rabu Pon 3 FEBRUARI 2016

Surabaya United Ditinggal Pemain

LINTASAN

Luciano Leandro Ditargetkan Bawa PSM Juara ISC Makassar, Bhirawa Manajemen PSM Makassar menargetkan Pelatih Kepala Luciano Leandro bisa membawa tim "Juku Eja" menjuarai Indonesia Super Competition (ISC) yang mulai digulirkan pada April 2016.

"Soal target manajemen, kita sih inginnya pelatih yang bersangkutan mampu membawa PSM juara di ISC," jelas Chief Executive Officer (CEO) PT Pagolona Sulawesi Mandiri (PSM), Munafri Arifuddin di Makassar, Selasa.

Mengenai kapasitas Luciano Leandro, dirinya mengaku cukup percaya dengan kemampuan dan potensi pelatih asal Brasil tersebut.

Apalagi Luciano juga dinilai punya pengalaman ketika memperkuat PSM saat sebagai pemain. Karakter tim, kata dia, tentu akan lebih dikenal baik sehingga bisa menyiapkan strategi yang sesuai dengan karakter dan keunggulan tim.

"Kita memilih Luciano karena dia sudah mengenal karakter PSM. Mudahmudahan pelatih yang bersangkutan mampu membawa PSM meraih prestasi terbaik," jelasnya.

Sementara itu, Direktur Klub PSM, Sumirlan, menyatakan manajemen PSM Makassar memberi waktu 10 hari bagi para pemain asing yang akan diboyong Pelatih Luciano Leandro untuk bisa membuktikan kualitasnya demi bergabung dalam tim di Indonesia Super Competition (ISC) pada April 2016.

Jika pemain yang akan dibawa serta itu bisa membuktikan punya kualitas maka tentu siap direkomendasi. Begitupun sebalikya jika tidak sesuai dengan ekspektasi maka akan segera dipulangkan ke neraga asalnya.Q ant

Manajemen Beri Waktu 10 Hari Pemain Asing Makassar, Bhirawa Manajemen PSM Makassar memberi waktu 10 hari bagi para pemain asing yang akan diboyong Pelatih Luciano Leandro untuk bisa membuktikan kualitasnya demi bergabung dalam tim di Indonesia Super Competition (ISC) pada April 2016.

Direktur Klub PSM, Sumirlan di Makassar, Selasa, mengatakan jika tiga pemain yang rencana dibawa serta itu bisa membuktikan punya kualitas maka tentu siap direkomendasi. Begitupun sebalikya jika tidak sesuai dengan ekspektasi maka akan segera dipulangkan ke neraga asalnya.

"Luciano yang membawa ketiga pemainnya dari Brasil. Artinya jika tidak memiliki kemampuan seperti yang diharapkan, maka tentu Luciano juga yang akan menanggung kepulangannya," kata dia.

Sesuai rencana, Luciano dijadwalkan tiba di Makassar pada 6 Februari 2016.

Dan sesuai rencana akan membawa tiga pemain dari negara asalnya, Brasil.

Adapun tiga pemain yang siap diboyong Luciano untuk mengikuti seleksi demi bergabung dalam tim kebanggaan masyarakat Sulawesi Selatan itu yakni Jean Phelipe Dutra (bek), Alex da Silva de Souza (gelandang) serta Carlos Eduardo da Silva (striker).

"Kita ingin tim bisa segera terbentuk sehingga bisa lebih fokus ke masalah persiapan dan strategi," ujarnya.

Sementara itu, mantan pemain Pusam Mania Borneo FC (PBFC) Basri Lohy, mampu memuaskan tim pelatih PSM saat melakoni laga uji tanding sesama pemain di Lapangan Karebosi Makassar, Sulawesi Selatan.

Pemain asal Tolehu, Maluku Tengah tersebut memberikan decak kagum setelah mampu memperlihatkan kualitasnya. Bahkan dalam uji tanding atau sesi game ini, pemain yang bersangkutan mampu mencetak satu gol dan satu asist sehingga tim senior unggul atas PSM U21 dengan skor 2-0.Q ant

mb12/bhirawa

laga persahabatan persewangi banyuwangi vs ps tni di stadion diponegoro banyuwangi.

Persewangi Akui Kalah Kelas Banyuwangi, Bhirawa Berdasarkan evaluasi yang dilakukan oleh managemen Persewangi Banyuwangi setelah dikalahkan 0 – 3 oleh PS TNI dalam laga uji coba di Stadion Diponegoro Banyuwangi akhir pekan lalu, mutu dan kualitas serta fisik pemain Persewangi dinilai kalah kelas dibandingkan dengan PS TNI, pernyataan tersebut disampaikan Nanang Nur Achmadi, CEO Persewangi kepada Bhirawa Selasa siang.

Meskipun kalah telak menurut Nanang, tampilnya tim sepak bola binaan Mabes TNI di Banyuwangi merupakan sebuah kehormatan bagi masyarakat Banyuwangi sebagai sebuah hiburan dan proses pembelajaran bagi masyarakat bola Banyuwangi.

Selanjutnya tokoh NU asal Rogojampi tersebut menyatakan terkait dengan adanya informasi

keikut sertaan Persewangi dalam turnamen sepak bola Bali Island, jajaran pengurus dan managemen merasa tidak memiliki agenda untuk mengikuti even tersebut. ”Peserta turnamen Bali Island sudah jelas Mas, apalagi waktunya mepet, selain belum ada biaya, persiapan tim juga kurang sehingga kita tidak mungkin mengikuti even terse-

Menpora Bekali Evan Dimas Kain Sarung Jakarta, Bhirawa Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nahrawi membekali pemain muda Indonesia yang akan berlatih di Spanyol yaitu Evan Dimas dengan kain sarung dengan harapan pemain asal Surabaya kembali ke Tanah Air dengan kemampuan yang lebih baik.

Sarung berwarna hijau itu bahkan disematkan secara langsung oleh Menpora Imam Nahrawi kepada pemain dengan nama lengkap Evan Dimas Darmono di Media Center Kemenpora, Jakarta, Selasa.

“Kenapa harus sarung? Supaya nantinya kembali ke Tanah Air dengan kemampuan yang lebih baik lagi,” kata pria yang akrab dipanggil Cak Imam itu.

Menpora juga berpesan kepada pemain yang sebelumnya memperkuat klub Surabaya United itu menunjukkan ke-

mampuan terbaiknya selama di Spanyol. Berlatih di klub Espanyol B selama empat bulan diharapkan pula mampu mengambil teknik dan taktik bermain sepak bola.

Keberangkatan Evan Dimas ke Spanyol, kata dia, diharapkan pula menjadi motivasi bagi pemain Indonesia lainnya untuk terus berlatih agar bisa mendapatkan kesempatan untuk mencoba kemampuan dikancah internasional.

“Saya berpesan selama berlatih disana bisa menunjukkan kemampuan terbaiknya. Selain itu juga harus mempersiapkan hati agar lebih siap,” kata Menpora menambahkan.

Selain itu, Menpora juga berpesan kepada mantan pemain timnas Indonesia U-19 itu tidak lupa sujud syukur seperti yang dilakukan selama memperkuat klub maupun timnas.

Perpani Jatim Fokus PON dan Olimpiade Surabaya, Bhirawa Dekatnya jadwal Olimpiade dengan PON XIX 2016, membuat pengurus Persatuan Panahan Indonesia (Perpani) Jatim harus membuat program latihan yang pas untuk menjaga perfomance atlet.

Jadwal kedua event itu memang sangat dekat, Olimpiade Brasil 5-21 Agustus dan PON XIX/2016 di Jabar, 4-20 September. Sedangkan ada dua pemanah Jatim yang akan turun di event tersebut, yakni Ika Yuliana dan Riau Ega. “Dua program jangka pendek itu yang kita kejar. Pengurus ingin mensukseskan Olimpiade dan PON,” kata Ketua Umum Pengprov Perpani Jatim, Denny Trsiyanto, Selasa (2/2).

Menurutnya, atlet Jatim yang tampil di Olimpiade 2016 harus bisa merebut medali. Entah medali emas, perak atau perunggu. Sedangkan di PON Jabar, para pemanah Jatim dibebani target minimal 6 emas oleh KONI Jatim. “Kita meloloskan 17 pemanah, peluangnya cukup besar,” tegasnya.

but,” tegas Nanang.

Bagaimana kelanjutan tim Persewangi Banyuwangi ? menurut Nanang pihaknya akan terus menggelar pertandingan sejenis untuk memberikan hiburan bagi masyarakat bola Banyuwangi sambil menunggu kejelasan masa depan sepak bola Indonesia yang masalahnya belum tuntas hingga saat ini.

Namun demikian menurut Nanang sampai saat ini pihaknya belum menentukan calon lawan tim Persewangi dalam program uji coba dalam beberapa waktu ke depan dan hal tersebut akan dibahas dalam rapat pengurus dan managemen yang akan dilakukan dalam waktu yang tidak terlalu lama.

Q mb12

wawan triyanto/bhirawa

Ketua Umum Perpani Jatim, Denny Trisyanto Khusus Olimpiade 2016, Perpani Jatim berharap dua pemanahnya, Ika Yuliana dan Rio Ega bisa mengukir prestasi gemilang. Sebab, Olimpiade di Brasil adalah multi even dunia yang baru kali pertama diikuti. Keduanya lolos ke Olimpiade juga melalui perjuangan berat.

Kedua pemanah itu meraih tiket Olimpiade 2016 setelah berhasil merengkuh prestasi gemilang di kejuaraan panahan di Denmark, September 2015. “Baik Ika dan Rio akan mudah meraih medali jika tak hanya bertanding di nomor peroranga, tapi juga

beregu,” kata pria yang barus saja terpilih sebagai Ketua Umum Perpani Jatim itu.

Untuk itu, PB Perpani berencana mengirimkan pemanah putra dan putri andalannya ke kejuaraan yang menjadi perebutan tiket terakhir Olimpiade. Untuk putra, trio pemanah Rio Ega, Hanif Wijaya dan Hendra Purnama turun di kejuaraan AWC 3 di Turki, 1319 Juni mendatang.

Sementara putrinya, mengandalkan Erwina, Dinda dan Titi Kusuma. “Kalau nomor beregu bisa tampil, maka kans untuk merebut medali cukup besar. Semakin banyak pemanah yang lolos di Olimpiade, maka semakin banyak pilihan pemanah yang diturunkan,” ungkapnya.

Denny Trsiyanto yang mantan pemanah nasional ini terpilih menjadi ketua umum Pengprov Perpani Jatim periode 2016-2019 dalam Musyawarah Provinsi (Musprov) Perpani Jatim di Trawas, Pandaan, 30 Januari 2016 lalu. “Saya diminta oleh teman-teman, karena sudah tidak ada calon lagi,” tandasnya. Q wwn

“Jangan lupa sujud syukur.

Yang jelas kami hanya bisa memberikan motivasi dan semangat agar semuanya berjalan dengan baik,” kata pria asal Bangkalan Madura itu.

Sementara itu, Evan Dimas mengaku sudah siap untuk menjalani pelatihan di Spanyol.

Bahkan, restu dari keluarga sudah didapat untuk berlatih dengan durasi yang cukup lama di Negeri Matador itu.

“Saya akan berusaha memberikan yang terbaik. Ini adalah kesempatan saya,” katanya di media center Kemenpora.

Evan Dimas ke Spanyol tidak sendiri, namun ditemani oleh karibnya yaitu Fugo. Bahkan, teman dari kecilnya juga siap memberikan pendampingan selama menjalani pelatihan di salah satu klub besar di Spanyol itu.Q ant

Surabaya, Bhirawa Manajemen Surabaya United kini harus memutar otak, karena ada beberapa pemain yang sudah memastikan untuk hengkang. Mereka lebih memilih klub lain dengan gaji yang lebih menggiurkan.

Dua pemain asal Medan, Riko Simanjuntak dan Agung Prasetyo sudah memastikan untuk bergabung dengan Semen Padang. Padahal keduanya sudah berada di Surabaya lebih dari dua pekan. Namun, pada Minggu (31/1) kemarin, keduanya telah meninggalkan Surabaya United menuju Semen Padang.

Tawaran yang lebih menjanjikan dari Kabau Sirah menjadi alasan utama kedua pemain itu. Kini, Surabaya United hanya tinggal memiliki satu pemain asal Medan, yaitu Fitra Ridwan.

Sedangkan Surabaya United hanya mampu memberi gaji Rp 10 juta pada Agung dan Riko selama kompetisi belum diputar. Klub yang berganti nama hingga empat kali itu menjanjikan besaran gaji akan meningkat jika kompetisi berjalan.

Namun, keduanya menampik tawaran tersebut.

"Kami pastikan telah kehilangan dua pemain asal Medan. Yakni Riko Simanjuntak dan Agung Prasetyo.

Mereka memilih menerima tawaran dari Semen Padang yang menurut pandangan keduanya lebih menguntungkan," aku Sekretaris Surabaya United Fahrizal Arnas, Selasa (2/2).

Lebih lanjut ia mengatakan, Agung dan Riko pernah mengungkapkan akan memilih tetap di Surabaya United bila besaran gaji serta uang muka yang diterima sama seperti yang

ditawarkan Semen Padang.

Dari pengakuan keduanya kepada manajemen Surabaya United, Agung dan Riko akan menerima gaji 75 persen dari total kontrak yang besarannya lebih tinggi dari penawaran Surabaya United.

"Tapi kami kan tidak sanggup memenuhi keinginan mereka saat ini. Kalau nanti ada kepastian kompetisi, kami bisa. Tapi, mau bagaimana lagi, jika Semen Padang saat ini bisa memberikan gaji lebih besar kepada mereka. Kami tidak bisa menahan mereka lebih lama," jlentreh pria yang kerap disapa Rizal ini.

Pada kesempatan yang sama, manajer operasional Surabaya United Rahmad Sumanjaya mengatakan pihaknya siap mencari pemain lain sebagai pengganti keduanya. Dia menyebutkan tim asal Kota Pahlawan ini kembali membuka kran perekrutan pemain baru.

"Sambil persiapan yang sekarang jalan, kami akan mencari pemain pengganti untuk keduanya. Yang kami butuhkan adalah pemain yang memiliki pengalaman bermain di kasta tertinggi, Indonesia Super League (ISL). Sementara ini, pelatih Ibnu Grahan bisa mengoptimalkan pemain yang ada," tandas pria berkacamata ini.

Sementara itu, kiper Hery Prasetyo juga sudah pamit mau gabung ke Madura United FC. Jumlah pemain yang akan meninggalkan tim ini bisa saja bertambah. Sebab ada tiga pemain lawas yang belum menemukan kesepakatan harga dengan manajemen. Mereka adalah Rudi Widodo, Slamet Nur Cahyono dan Asep Berlian.

Q wwn

Indonesia Optimistis Juara Grup Kualifikasi Piala Thomas Jakarta, Bhirawa Indonesia optimistis menjuarai grup MC dalam turnamen Kualifikasi Thomas 2016 yang akan digelar di Hyderabad, India, 15-21 Februari.

"Hasil undian tim kualifikasi Piala Thomas cukup menarik karena kami satu grup dengan Taiwan dan Thailand. Kami yakin dapat mengatasi mereka secara tim dan menjadi juara grup," kata Ketua Kontingen Indonesia dalam Kualifikasi Piala Thomas dan Uber 2016 Achmad Budiharto, seperti dilansir Tim Humas dan Media Sosial Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia di situs resmi mereka, Selasa.

Tim putra Indonesia dengan atlet andalan Tommy Sugiarto berada satu grup dengan tim putra Taiwan, Thailand, dan Maladewa dalam Kejuaraan Tim Bulu Tangkis Asia itu.

Budiharto mengakui atletatlet putra Taiwan seperti Chou Tien Chen pada tunggal putra dan Lee Sheng Mu/Tsai Chia Hsin pada ganda putra merupakan pemain-pemain kuat dengan prestasi bagus.

Sementara pada kualifikasi Piala Uber, Budiharto mengatakan peluang tim putri In-

donesia cukup berat untuk menjadi juara grup karena berada pada satu grup WC dengan tim putri Korea Selatan.

"Peluang tim putri untuk lolos ke putaran kedua cukup terbuka. Secara realisitis memang cukup berat untuk menjadi juara grup karena harus mengalahkan tim kuat Korea," kata Budiharto.

Tim putri Korea Selatan punya kekuatan cukup merata baik pada nomor tunggal maupun nomor ganda dengan sejumlah atlet seperti Sung Ji-Hyun dan pasangan Chang Ye Na/Lee So He. "Tapi, saya tetap yakin para atlet akan berjuang secara maksimal untuk meraih hasil terbaik," ujar Budiharto.

Berikut hasil undian Kejuaraan Tim Bulu Tangkis Asia 2016 di India: Piala Thomas Grup MA: Tiongkok, India, Singapura Grup MB: Jepang, Malaysia, Sri Lanka, Nepal Grup MC: Indonesia, Taiwan, Thailand, Maladewa Grup MD: Korea, Hong Kong, Filipina Piala Uber Grup WA: Tiongkok, Malaysia, Hong Kong Grup WB: Thailand, Taiwan, Sri Lanka Grup WC: Korea, Indonesia, Maladewa Grup WD: Jepang, India, Singapura.Q ant

BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LUMAJANG Jalan Mayjen Panjaitan No. 106 Telp. (0334) 887014 LUMAJANG

PENGUMUMAN TENTANG SERTIFIKAT HILANG

Nomor : 123/Peng-35.08/III/2015 Untuk mendapatkan sertipikat baru sebagai pengganti yang hilang berdasarkan pasal 59 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, dengan ini diumumkan bahwa : No.

Nama / Alamat Pemohon

Hak Atas Tanah Jenis & Nomor Hak

1.

ACHAMA ZAINUCHI (Ketua Nadzir) Dusun Karanganyar RT.001 RW.004 Desa Purwosono .Kec Sumbersuko Kab Lumajang

Hak Milik No. 148 (Tanah Wakaf No.1)

2.

ACHAMA ZAINUCHI (Ketua Nadzir) Dusun Karanganyar RT.001 RW.004 Desa Purwosono .Kec Sumbersuko Kab Lumajang

Hak Milik No. 149 (Tanah Wakaf No.2)

Terdaftar Atas Nama

Tanggal Pembukuan

-

Achmad Zainuchi (Ketua Nadzir)

21-09-1987

Desa Purwosono Kec.Sumbersuko (dalu Lumajang)

1. Surat Pernyataan dibawah Sumpah / Janji tgl. 02-02-2016 2. Surat Tanda Lapor Kehilangan Tgl13-01-2016 No. Pol : STLK/25/I/ 2016/POLRES

-

Achmad Zainuchi (Ketua Nadzir)

21-09-1987

Desa Purwosono Kec.Sumbersuko (dalu Lumajang)

1. Surat Pernyataan dibawah Sumpah / Janji tgl. 02-02-2016 2. Surat Tanda Lapor Kehilangan tgl. 13-01-2016 No. Pol : STLK/25/I/ 2016/POLRES

NIB

Letak Tanah Desa / Kelurahan

Keterangan

Dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak pengumuman ini bagi mereka yang merasa keberatan dapat mengajukan keberatan–keberatan kepada kami dengan disertai alasan dan bukti yang kuat. Jika setelah 30 (tiga puluh) hari tidak ada keberatan terhadap permohonan Pengganti Sertipikat tersebut diatas, maka Sertipikat Pengganti akan diterbitkan dan berlaku syah menurut hukum dan Sertipikat yang dinyatakan hilang tidak berlaku lagi.

Lumajang, tgl. 02 Februari 2016 KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LUMAJANG Drs. TONTON SUDIYANTO, MH. NIP 19600707 198403 1 013

Rabu Pon 3 FEBRUARI 2016

Objek Wisata Pamekasan Belum Sumbang PAD Pamekasan, Bhirawa Objek wisata yang ada di Pamekasan hingga saat ini belum bisa menyumpang PAD pada pemkab setempat karena masih membutuhkan pengembangan dan belum dikelola dengan baik. “Sampai saat ini, belum ada masukan ke daerah, meskipun di Pamekasan ini terdapat objek wisata,” kata Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset (BPKA) Pemkab Taufikurrahman di Pamekasan, Selasa (2/2).

Ia menjelaskan, di Pamekasan ada tiga objek wisata alam, yakni wisata Pantai Talang Siring di Desa Montok, Kecamatan Larangan, wisata Pantai Jumiang di Desa Tanjung, Kecamatan Pademawu, dan objek wisata alam Api Tak Kunjung Padam di Desa Larangan Tokol, Kecamatan Tlanakan.

Dari tiga objek wisata itu, menurut Taufik, memang sudah ada yang dikelola oleh masyarakat setempat.

Para pengunjuk objek wisata itu, ditarik uang retribusi, namun selama ini tidak masuk ke kas daerah.

“Soalnya, yang mengelola adalah masyarakat sekitar dan kelompok sadar wisata (Pokdarwis),” kata Taufik.Dengan demikian, maka retribusi yang ditarik oleh pengelola itu, masuk kepada kas kelompok dan kas desa. “Pemkab memang merencanakan ada bagi hasil, antara pemkab, kelompok pengelola dan desa.

Namun, sampai saat ini belum diterapkan,” ujarnya.

Kepala BPKA Taufikurrahman menjelaskan, dari tiga objek wisata yang ada di Pamekasan itu, dua diantaranya telah diberlakukan penarikan retribusi atau karcis masuk bagi para pengunjung yang datang ke lokasi wisata itu.

Masing-masing objek wisata Pantai Talang Siring dan objek wisata Api Tak Kunjung Padam. din, ant

80 Kantong Terkumpul di Hari Jadi Kota Pasuruan z Sambungan Hal 1

memotivasi masyarakat untuk melakukan donor darah. Karena setetes darah sangat bermanfaat bagi orang yang membutuhkan,” ujar Supriyanto, Selasa (2/2).

Bendahara PMI Kota Pasuruan Erna Kusuma Ningtiyas mengungkapkan besaran jumlah yang dihasilkan dalam kegiatan Hari Jadi Kota Pasuruan gabungan dari semua golongan darah.

“Alhamdulillah kegiatan hari ini (kemarin, red) pendonornya sangat banyak, sekitar 80 kantong darah. Ini nantinya akan dibuat untuk kebutuhan di RSUD dr R Soedarsono Kota Pasuruan. Di mana seharinya dibutuhkan kantong darah sekitar 20-25 buah untuk mencukupi stok itu,” kata Erna Kusuma Ningtiyas. hil

Korban DBD di Jombang Tembus 450 Orang z Sambungan Hal 1 “Keduanya tidak tertolong, meski sudah mendapatkan perawatan,”imbuhnya.

Sunu menambahkan, pasien DBD yang datang di RSK Mojowarno, kebanyakan berasal dari kawasan endemis DBD. Di antaranya, Kecamatan Mojowarno, Jogoroto, Sumobito, Peterongan, Diwek, Mojoagung, dan Kecamatan Jombang Kota.

Dengan terungkapnya data salah satu rumah sakit swasta ini, maka dipastikan jumlah korban DBD di Kota Santri meningkat dua kali lipat, yakni menjadi 450 korban. Dengan angka kematian sebanyak 10 orang. Yakni di RSUD Jombang sebanyak 8 korban meninggal dan RSK Mojowarno 2 orang meninggal.

Seperti diberitakan, Pemkab Jombang telah merilis data DBD rentang Januari - Februari sebanyak 235 kasus, dengan jumlah korban meninggal sebanyak 8 orang, yang satu orang meninggal di Rumah sakit Mojokerto. Pasien terbanyak menjalani perawatan di RSUD Jombang, sebanyak 220 orang.

Meski sudah mencapai ratusan korban, Pemkab Jombang belum menyatakan kasus DBD ini menjadi status Kejadian Luar Biasa (KLB). Bupati Jombang mengatakan sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1501 Tahun 2010, kondisi kasus DBD di Jombang belum masuk KLB. “ Melihat CFR (Case Fatality Rate) tahun kemarin itu 2,6, jika dua kali lipatnya itu berarti 5,2. Dan sekarang baru 3,4. Maka belum bisa dinyatakan KLB,”tandasnya. rur

Tak Hanya Teori z Sambungan Hal 1 mencatatkan dirinya sebagai mahasiswa Administrasi Negara di Universitas Sebelas Maret (UNS) Solo. Di dalam proses mengikuti perkuliahannya, Agus baru tahu jika pelayanan pemerintah pada pada masyarakat menimbulkan ketidakpuasan. Ini yang perlu dibenahi agar pelayanan publik pemerintah bisa memuaskan seluruh warga.

Dari persoalan itu ia tertarik untuk lebih menggali keilmuannya dengan melanjutkan pendidikan S2 Administrasi Negara di UPN. Dirasa cukup memahami teori, Agus, memberanikan diri untuk bergabung pada Komisi Pelayanan Publik (KPP) pada 2006. “Saya perlu mempraktikkan teori dan ilmu yang saya dapat di bangku kuliah,’’ ungkapnya.

Kesempatan itu datang juga, dengan dibukanya pendaftaran menjadi Kepala Perwakilan Ombudsman Provinsi Jatim periode 2010-2015. Dan Agus terpilih menduduki orang nomor satu di Ombudsman Provinsi Jatim. Tak hanya sampai di situ saja, awal 2016 Agus masih dipercaya kembali memimpin Ombudsman. “Dua periode ini saya menjadi pemimpin di Ombudsman Jawa Timur ini,’’ akunya.

Dua kali memimpin, Agus berharap keberadaan Ombudsman bisa menjadi jembatan bagi persoalan masyarakat dan pemerintah, dari yang tidak tahu menjadi tahu sehingga masyarakat bisa terlayani dengan baik oleh pemerintah. ike

Didominasi Warna Merah, Pakaian Anak-anak Banyak Diminati z Sambungan Hal 1 dipakai anak-anak kecil,” terang Probo.

Salah satu warga Kota Pasuruan, Lisa Maisa mengatakan dirinya membeli pernak-pernik Imlek untuk anaknya. Karena selain motifnya lucu, juga desainnya yang unik.

“Kebetulan saya melewati depan Klenteng. Di situ saya lihat ada pedagang menjual pernak-pernik Imlek. Setelah saya milih-milih ternyata yang bagus dan lucu itu adalah pakaian khusus anak-anak.

Langsung saja membeli dua buah,” terang Lisa Maisa yang kebetulan bekerja sebagai pegawai di Kota Pasuruan. *

SAMBUNGAN Gubernur/Wagub Terpilih Dipastikan Dilantik di Istana 11-12 Februari z Sambungan Hal 1 dilantik secara serentak pada tanggal 15 Februari mendatang.

Semula, diakui Mendagri, ada wacana pelantikan bupati/wali kota juga dilakukan di Istana Negara.

Namun ia tidak menutup kemungkinan tersebut batal. Jika batal, maka para bupati/wali kota hasil Pilkada serentak akan dilantik di ibukota provinsi masing-masing. “Pelantikannya di ibu kota provinsi masingmasing,” kata Tjahjo.

Mengenai Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah yang baru melaksanakan Pilkada serentak akhir Januari lalu, Mendagri belum memastikan jadwal pelantikannya. Demikian juga terhadap para kepala daerah yang hasil Pilkadanya digugat di Mahkamah Konstitusi, Mendagri belum bisa memastikan.

Sementara itu DPC Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Kota Surabaya mendapat informasi bahwa pelantikan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Surabaya terpilih Tri Rismaharini dan Whisnu Sakti Buana akan digelar pada 15 Februari 2016.

“Kami dapat kabar bahwa Mendagri sudah membuat jadwal pelantikan pasangan bupati dan wali kota terpilih pada 15 Februari. Tentunya itu itu untuk kepala daerah terpilih yang tidak ada sengketa Pilkada. Tapi kita masih menunggu surat resminya,” kata Wakil Ketua DPC PDIP Surabaya Didik Prasetiyono, Selasa (2/2).

Untuk itu, lanjut dia, RismaWhisnu telah menyiapkan diri untuk pelantikan tersebut. Bahkan menjelang pelantikan itu, lanjut dia, Risma dan Whisnu telah siap dengan program kerja secara optimal.

“Dalam istilah Suroboyoan bu Risma dan mas Whisnu siap ‘gas pol’

setelah dilantik,” katanya.

Menurut dia, kecepatan dan ketepatan dalam menjalankan program sangat dibutuhkan terutama saat dunia mengalami perlemahan ekonomi dan era pelaksanaan perdagangan bebas di Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA).

Ketua DPRD Surabaya Armuji sebelumnya mengatakan bahwa pihaknya telah menggelar rapat rapat paripurna istimewa pada Senin (1/2) dengan agenda pembacaan Hasil Penetapan KPU Kota Surabaya tentang Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Surabaya periode 2015-2020.

Keputusan menggelar rapat paripurna istimewa dilandasi oleh Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 100/140/SJ Tentang Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, dan Wali Kota/Wakil Wali Kota.

Tak Masuk Akal Terpisah DPRD Jatim menilai keinginan Presiden RI Joko Widodo untuk melantik kepala daerah terpilih hasil Pilkada serentak di Istana Negara dikritisi Wakil Ketua DPRD Jatim Kusnadi. Politisi asal PDIP ini mengatakan secara terang-terangan jika keinginan itu tidak masuk akal dan bertentangan dengan UU yang berlaku.

“Sudah jelas aturannya di UU kalau pelantikan kepala daerah harus digelar sidang istimewa DPRD. Jadi apa mungkin menggelar sidang istimewa di Istana Negara dengan banyaknya kepala daerah yang dilantik. Cobalah dipikir apa cukup dan mampu menggelar pelantikan serentak di sana. Saya pastikan tak mungkin bisa,”ungkap pria yang juga Ketua DPD PDIP Jatim, Selasa (2/ 2).

Dijelaskan oleh Kusnadi, pelantikan kepala daerah harus melalui sidang istimewa DPRD. “Siapapun yang melantik baik itu Mendagri atau presiden kalau tak dilantik dalam sidang paripurna istimewa DPRD maka pelantikannya dikatakan tidak sah,”sambungnya Soal Mendagri yang sedang menyiapkan aturannya, Kusnadi merasa yakin tak akan cepat selesai dalam menyusun aturannya. “Tak mungkin cepat untuk buat peraturan.

Ini terkesan dipaksakan. Kalaupun mau cepat akan dibuatkan Perppu.

Tapi Perppu dikeluarkan kalau kondisi darurat. Emangnya saat ini sedang dalam kondisi darurat. Yang benar saja kalau punya keinginan,”jelasnya.

Kusnadi menambahkan ke depan dia berharap pelaksanaan Pilkada serentak di Indonesia dievaluasi.

“Masalah tempat dan pelaksanaan pelantikan kepala daerah ini merupakan salah satu kelemahan dari pelaksanaan Pilkada serentak. Saya harap ini dievaluasi,”tandasnya.

Untuk diketahui, sebelum Mendagri buka suara, di Jakarta beberapa hari lalu Sekretariat Kabinet Pramono Anung mengatakan pelantikan gubernur memang hampir dipastikan bisa berlangsung Februari di Istana Kepresidenan. Sedangkan, pelantikan bupati dan wali kota masih dipikirkan dan sedang dikaji.

Istana mengisyaratkan ingin melakukan pelantikan secara serentak tetapi Pramono mengatakan presiden juga tidak boleh melanggar aturan main UU. “Tapi yang jelas bahwa semangat untuk Pilkada bersama itu kan melakukan efisiensi dan kemudahan termasuk sebenarnya hal yang berkaitan dengan pelantikan.

Kenapa kalau kemudian bisa dibuat lebih simpel dan lebih sederhana, harus kemudian bertele-tele,” katanya. ira, cty, gat

Februari, Lelang Jabatan Eselon II Pemprov Dibuka z Sambungan Hal 1 mereka disambut Forpimda Kabupaten dan Kota Blitar termasuk Plt Bupati Blitar yang juga Sekkab Blitar Drs Palal Ali Santoso serta Pj Wali Kota Blitar Suprianto.

Dalam kunjunganya kali ini Menteri Amran memberikan bantuan jagung sebanyak 100 ton. Mentan juga melakukan dialog dengan puluhan peternak ayam. Sebelum melakukan dialog, Mentan menjelaskan adanya kelangkaan jagung bukan semata-mata faktor kebijakan pemerintah. Namun hal tersebut bisa diatasi, karena petani merupakan soko guru ekonomi, termasuk peternak unggas di dalamnya.

“Kami tidak ingin seluruh petani merugi, termasuk para peternak unggas di seluruh Indonesia. Adanya kelangkaan-kelangkaan bahan pertanian termasuk bahan makan ternak, di antaranya jagung, Bulog yang akan menggelontor jagung di seluruh Indoensia,” terangnya di hadapan puluhan peternak unggas.

Dalam dialog itu Kepala Desa Karanggayam Kecamatan Srengat Kamim membeberkan kelangkaan jagung di wilayah Kabupaten Blitar.

Sehingga beberapa waktu lalu para peternak unggas melakukan demo di Pemkab Blitar.

“Kami bersyukur Pak menteri mendengar jeritan kami warga peternak ayam, karena kelangkaan jagung dan harga yang mahal membuat kami susah,” terang Kamim saat dialog dengah menteri.

Spontan Menteri Amran memberi jawaban bahwa Blitar telah digelontor jagung sebanyak 100 ton dan memastikan bahwa harga jagung di seluruh Indonesia pada kisaran Rp 4.000 per kg. “Pemerintah mengawal peternak kecil dan harga jagung tidak boleh melebihi harga Rp 4 ribu per kg. Ingat konglomerat yang berteriak, pemerintah tidak akan menggubris, kalau rakyat berteriak pemerintah segera turun tangan,” tambah Mentan.

Secara simbolis, Menteri Amran memberikan sumbangan jagung melalui Bulog. Dalam kesempatan tersebut baik Pangdam V Brawijaya Mayjen Sumardi maupun Wagub

Jatim Syaifullah Yusuf menjelaskan bahwa pemerintah akan mengawal ketahanan pangan, termasuk TNI selaku pelopor untuk ketahanan pangan di Indoensia.

Untuk diketahui sebelumnya ratusan peternak ayam di wilayah Kabupaten Blitar melakukan unjuk rasa di Kantor Pemkab Blitar menyikapi kelangkaan jagung yang merupakan pakan ternak ayam.

Sehingga harga jagung di pasaran melambung di kisaran Rp 7.500 – 8.000 per kg.

Panen Raya di Malang Selain ke Blitar, Menteri Pertanian Amran juga melakukan panen raya padi di area persawahan Desa Senggreng, Kecamatan Sumber Pucung Kabupaten Malang, Selasa (2/2) pagi.

Untuk panen jagung dilakukan di Desa Gampingan Kecamatan Pagak, Kab Malang.

Panen raya padi dilakukan pada hamparan sawah seluas 300 hektare yang siap dipanen. Luasan sawah tersebut gabungan dari tiga desa yakni Desa Senggreng, Desa Ngebruk, dan Desa Ternyang. Dalam dua tahun, bisa dilakukan panen selama lima kali. Panen raya padi di Desa Senggreng Sumber Pucung ini dalam rangka pengembangan intensifikasi padi dan palawija pada tahun anggaran 2016.

Seusai memanen padi, Mentan RI dan Gus Ipul sapaan lekat Wagub Jatim itu melakukan dialog secara langsung dengan para petani. Para petani pun mengajukan pertanyaan dan harapan mengenai kondisi pertanian.

Seperti anggota Gapoktan Sri Rejeki, Ketut Suparma menanyakan legalitas tentang petani gapoktan penerima bantuan apakan perlu berbadan hukum atau SK Bupati saja. Selain itu, ia juga meminta bibit yang baik dan bantuan alat pertanian, serta air pertanian dapat dialirkan dengan baik. Karena selama ini, para petani di desa ini kesulitan mendapatkan air pertanian.

Mendapatkan keluhan petani, Menteri Amran pun kemudian menyerahkannya kepada Pj Bupati Malang dan perangkatnya untuk mengatasi kesulitan air pertanian

tersebut. Menurutnya, urusan menteri adalah mengurusi hal yang lebih besar.

Dalam kesempatan itu, Menteri Amran juga menjelaskan, untuk merealisasi swasembada pangan, ada model baru di sektor pertanian yakni dengan proses panen cepat.

Maksudnya adalah begitu petani panen langsung melakukan olah tanam.

“Proses panen cepat sangat baik dilakukan. Bisa bapak ibu? Jangan biarkan lahan pertanian menjadi lahan tidur. Pemerintah akan terus memberikan bantuan alat pertanian dan bibit. Untuk tahun ini ada anggaran sebanyak Rp. 4,3 triliun.

Kita dahulukan petani,” jelasnya.

Menteri asal Sulawesi itu berterimakasih kepada petani karena masih terus menanam padi guna swasembada pangan. Karena pemerintah saat ini sedang getol memprogramkan swasembada pangan pada 2017. “Sekarang stok beras masih banyak, tapi kita sudah panen di sini. Ini luar biasa. Kami harap terus meningkat, ya?” katanya di hadapan petani Desa Senggreng, disambut tepuk tangan warga.

Sementara itu, Gus Ipul mengatakan Jatim merupakan salah satu daerah yang turut berkontribusi terhadap ketahanan pangan nasional. Jatim akan terus meningkatkan produktivitas pertanian agar terus berkontribusi mewujudkan suksesnya swasembada pangan yang telah dicanangkan Presiden RI. Lebih lanjut disampaikannya, pemerintah akan berusaha meningkatkan kualitas SDM penyuluh pertanian. Mereka harus bersertifikasi. Jika perlu mereka harus diberi pelatihan hingga memiliki sertifikat bertaraf internasional. Sertifikat yang dimiliki oleh penyuluh pertanian tersebut nantinya akan secara otomatis meningkatkan kesejahteraan penyuluh pertanian.

Rombongan pun melanjutkan panen dan tanam jagung di Desa Gampingan, Kecamatan Pagak, Kabupaten Malang. Di sana pun, Mentan RI dan Gus Ipul melakukan dialog dengan petani jagung di desa tersebut. htn, cyn

Februari, Lelang Jabatan Eselon II Pemprov Dibuka z Sambungan Hal 1 Soekarwo, Selasa (2/2).

Menurut dia, memang ada beberapa pejabat yang dalam waktu dekat akan memasuki masa pensiun. Yaitu Staf Ahli Gubernur Jatim Ir Mustofa Chamal Basya MM dan Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB Dra Tutut Tri Herawati MM. Sayangnya, jabatan apakah nanti yang akan dilelang, Pakde Karwo, sapaan lekat Gubernur Soekarwo, tidak menjelaskannya lebih rinci.

Sebab saat ini ada beberapa jabatan yang kosong dan diisi Plt (Pelaksana Tugas). Yakni Kepala Biro Humas dan Protokol, Direktur Umum RSU dr Soetomo Surabaya dan dua jabatan wakil direktur di RSUD Saiful Anwar Malang.

Pakde Karwo mengatakan, selain banyak eselon II yang tahun ini pensiun, pejabat eselon III dan IV juga banyak yang mulai memasuki pensiun.

Oleh karena itu, lelang jabatan ini dianggap sangat mendesak untuk segera dilakukan. “Untuk lebih lengkapnya tanya Pak Sekda,” ujarnya.

Saat dikonfirmasi melalui ponselnya, baik Sekdaprov Jatim Dr H Akhmad Sukardi MM maupun Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Jatim, kompak tidak ada yang membalas maupun menjawabnya. Hanya beberapa waktu lalu Sukardi sempat mengatakan, lelang jabatan akan dilakukan setelah mendapat petunjuk dari Gubernur Soekarwo.

Sementara itu, berdasarkan data dari BKD Provinsi Jatim, ke-10 pejabat

yang tahun ini memasuki masa purna tugas itu yakni, Staf Ahli Gubernur Jatim Ir Mustofa Chamal Basya MM, Asisten II Sekdaprov Jatim Ir Hadi Prasetyo ME, Kepala Dinas Pertanian Ir Wibowo Ekoputro MMT dan Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB Dra Tutut Tri Herawati MM. Lalu, Kepala PU Bina Marga, Ir Supaad MSi, Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat (Bapemas) Drs Zarkasi MSi, Kepala Dinas Kesehatan dr Harsono, Kepala Dinas Peternakan Ir Maskur MM, Wadir Penundang dan Pendidikan Pelatihan RSUD Dr Soedono Madiun Dra Sri Maretini Ikawati S Apt dan Wadir Umum dan Keuangan RSUD Dr Soedono Madiun Drs M Makmun MM. iib

11 Berkas Belum Lengkap, Dewan Tunda Kirim Pengesahan ke Mendagri z Sambungan Hal 1 Sumber di lingkungan Sekwan DPRD Surabaya mengatakan bahwa berkas keputusan dan penetapan pasangan Tri Rismaharini- Whisnu Sakti Buana sebagai Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih masih ada kekurangan. ”Sampai hari ini (kemarin, red), berkasnya masih belum lengkap dan dalam proses, tetapi kami perkirakan dalam waktu dekat selesai dan siap dikirimkan segera,” ujar sumber yang tidak bersedia namanya disebut, Selasa (2/ 2).

Dijelaskan sumber itu bahwa kekurangan berkas di DPRD Surabaya itu antara lain pengumuman tentang hasil pemilihan kepala daerah terpilih periode 2015-2020 RismaWhisnu, berita acara paripurna istimewa dan risalah rapat paripurna istimewa.

Ditanya soal wacana pelantikan RismaWhisnu di Istana Negara, sumber yang berlatar belakang hukum ini secara tegas mengatakan jika tindakan itu melanggar ketentuan yang tertuang dalam UU. “Jelas melanggar UU No 8 Tahun 2015, karena soal pelantikan kepala daerah setingkat bupati dan wali kota sudah diatur secara gamblang,” ujarnya.

Memang sempat ada wacana muncul yakni bupati/wali kota yang pelantikannya dipercepat bakal dilantik di Istana Negara. Padahal, sesuai ketentuan yang tercantum dalam UU No 8 Tahun 2015, bahwa pelantikan bupati/wali kota terpilih dilaksanakan di ibukota provinsi, tentu aturan ini bersifat mengikat kepada seluruh penyelenggaraan Pilkada serentak.

Terpisah, Wakil Ketua Komisi A DPRD Surabaya Adi Sutarwijono mengatakan bahwa untuk bisa melantik pasangan kepala daerah setingkat bupati/wali kota, Presiden harus membuat aturan yang setara dengan Undang-Undang. ”Ketentuannya memang sudah jelas tertuang dalam UU No 8 Tahun 2015, maka untuk bisa melampaui aturan itu, Presiden harus berupaya untuk membuatkan aturan yang setara,” jelasnya.

Politisi PDI Perjuangan Kota Surabaya ini juga mengatakan jika kemungkinan pelantikan di Istana itu tetap memungkinkan, jika hal itu merupakan janji seorang Presiden.

“Pelantikan di Istana Negara itu tetap memungkinkan, apalagi jika hal itu merupakan janji seorangan presiden,” tambahnya. gat

Pemkot Madiun Dilaporkan ke Polisi dan Kejari oleh Eks Staf Kelurahan z Sambungan Hal 1 Desa Luworo, Kecamatan Pilangkenceng, Kabupaten Madiun, melaporkan dugaan penyalahgunaan anggaran belanja pegawai mulai September 2010 sampai dengan sekarang.

Dalam surat tersebut tertera bahwa terlapor Kepala Bagian Keuangan Pemkot Madiun pada 2010 dan dilanjutkan oleh Kepala DPPKAD Pemkot Madiun sampai dengan sekarang.Menurut penjelasan Agus Supriyanto di dalam surat laporan itu, sejak 1 Agustus 2010 dirinya diberhentikan sebagai PNS Pemkot Madiun. Setelah itu, pada Agustus 2015, pelapor mengajukan BPJS secara perorangan. Namun ditolak oleh pihak BPJS dengan alasan status pelapor masih PNS dan askes pelapor masih aktif.Kemudian pada 11 Agustus 2015, pelapor mengalami sakit dan berobat ke RSUD Kota Madiun dan ternyata masih dilayani dengan jaminan askes. Selanjutnya pada 29 Januari 2016, pelapor kembali mencoba mendaftarkan sebagai peserta BPJS mandiri. Namun tetap ditolak karena statusnya masih PNS. ”Saya melaporkan ini dengan bukti SK pemberhentian, bukti berobat yang dijamin pakai askes dan bukti kepesertaan askes aktif per 29 Januari 2016,”kata Agus Supriyanto sembari menunjukkan bukti laporannya, Selasa (2/2).Berawal dari itu, dia berpendapat bahwa iuran askes PNS diambilkan dari gaji dan diduga telah terjadi penyalahgunaan wewenang yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja yang fiktif.”Perpres 28 Tahun 2003 bagian ketiga menjelaskan, bahwa kewajiban pemerintah memberikan iuran penyelenggaraan asuransi kesehatan bagi PNS daerah. Itu artinya bahwa askes tetap diambilkan dari gaji PNS. Saya pun menduga kalau askes saya masih aktif, berarti kan gaji saya juga masih mengalir,”ujarnya.

Setelah melaporkan ke Polres Madiun Kota, Agus Supriyanto pun juga melaporkan ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Madiun.

Menurutnya, laporan yang ditujukan ke Kejari juga berisi materi yang sama. “Ini juga kami laporkan ke kejaksaan. Saya berharap kasus ini segera ditindak lanjuti,”paparnya.

Untuk diketahui, berdasarkan surat keputusan Wali Kota Madiun Nomor 862.3401.205/195/K/2010 tentang penjatuhan hukuman disiplin kepada PNS di lingkungan Pemkot Madiun, Agus Supriyanto mendapat penjatuhan hukuman disiplin berat berupa pemberhentian dengan tidak hormat sejak 1 September 2010 lalu.Mantan PNS Pemkot Madiun yang memiliki NIP 197407031994031004 ini mengetahui statusnya masih aktif saat hendak mengurus BPJS ketenagakerjaan di tempat kerjanya yang baru. Mengetahui jika statusnya masih aktif, Agus pun berupaya mempertanyakan ke pihak BKD Kota Madiun.

Dari hasil jawaban BKD, surat pemberhentian tersebut telah dikirim ke Badan Kepegawaian Negara (BKN) sejak bulan September 2010 lalu.Namun anehnya, dari situs resmi BKN, Agus justru terdaftar sebagai PNS aktif di unit kerja Badan Pemberdayaan Masyarakat Keluarga Berencana dan Ketahanan Pangan (BPMKB dan KP) Kota Madiun. dar

UTAMA

12

Rabu Pon, 3 FEBRUARI 2016

192 Waduk di Jatim Perlu Perbaikan Surabaya, Bhirawa Sebanyak 192 waduk yang tersebar di sejumlah daerah di Jawa Timur memerlukan perbaikan sehingga menyebabkan kurang maksimalnya fungsi, salah satunya sebagai irigasi atau pengairan untuk lahan pertanian. “Waduk-waduk yang butuh perbaikan itu ada yang besar maupun kecil,” ujar Gubernur Jawa Timur Soekarwo kepada wartawan di Surabaya, Selasa (2/2).

Namun, kata dia, dalam waktu dekat ini perbaikan belum bisa dilakukan karena Pemerintah Pusat masih menggunakan konsep membangun waduk sehingga membuatnya tak sependapat dengan rencana tersebut.

“Padahal, membangun waduk itu membutuhkan waktu yang sangat lama atau tidak cukup lima tahun,” ucap Pakde Karwo, sapaan akrabnya.

Dia mencontohkan pembangunan Waduk Bajulmati di Kabupaten Banyuwangi yang membutuhkan waktu hingga 15 tahun dan Waduk Nipah di Sampang yang proses pembangunannya mencapai puluhan tahun.

“Seharusnya pemerintah mau memperbaiki waduk yang sekarang sudah ada agar pemanfaatannya lebih maksimal, apalagi waktu yang dibutuhkan cukup setahun saja,” ucapnya.

Menurut dia, waduk yang diperbaiki tidak harus yang berukuran besar dan selalu ada airnya saat musim kemarau, tapi bisa waduk kecil berbentuk bendungan sehingga jika musim hujan airnya bisa dibendung dan dikelola manajemen sekaligus dimanfaatkan airnya.

Sementara itu, Jatim sebelumnya juga telah membangun beberapa waduk, yaitu Waduk Tukul di Pacitan, Waduk Tugu di

LINTAS PERISTIWA

Pertahankan WTP dengan Saling Koordinasi Pasuruan, Bhirawa Pemkab Pasuruan mengharapkan agar semua Kepala Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD) untuk mempertahankan prestasi opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Karena jika semua melakukan koordinasi maka itu semua bisa terwujud.

“Harus saling koordinasi serta saling mengingatkan. Supaya ke depan, terutamanya dalam pemeriksaan 2016 kita Irsyad Yusuf bisa mempertahankan WTP,” ujar Bupati Pasuruan Irsyad Yusuf, saat pengarahan audit awal bersama BPK Jatim, di Pendopo Kabupaten Pasuruan, Selasa (2/2).

Adik kandung Wagub Jatim juga mengharapkan agar seluruh kepala SKPD menyiapkan seluruh dokumen yang dibutuhkan pihak auditor. Terlebih bisa tertib anggaran dan tertib administrasi sehingga bisa dipertanggungjawabkan. “Kita sudah dua kali berturut-turut dapat WTP yang pada akhirnya mendapatkan hasil dari pemerintah pusat berupa insentif daerah.

Makanya, saya berharap kepada seluruh SKPD menyiapkan dokumen yang disiapkan oleh BPK,” tambah Irsyad Yusuf. Q hil

Trenggalek, Waduk Bendo di Madiun, Waduk di Nganjuk dan Bojonegoro. “Yang hampir selesai Waduk Tugu, kemudian di Blegah belum bisa dibangun karena masyarakatnya belum setuju,” tuturnya.

Sedangkan untuk pembangunan embung, orang nomor satu di Pemprov Jatim itu memastikan terus berjalan yang sampai saat ini sudah ada 18 embung dalam proses pembangunan.

Fungsi embung ini adalah pada musim hujan mampu menampung air, dan musim kemarau untuk kebutuhan air bersih, seperti cuci dan mandi. “Tapi khusus di Madura ada sedikit kendala karena ada desa yang tidak punya tanah kas desa sehingga tanahnya harus beli. Kalau di luar itu semuanya lancar, termasuk Bojonegoro yang bupatinya malah ikut membangun,” tukasnya. Q iib,ant

192 waduk yang tersebar di sejumlah daerah di Jatim memerlukan perbaikan hingga menyebabkan kurang maksimalnya fungsi, salah satunya sebagai irigasi untuk lahan pertanian, salah satunya pembangunan Waduk Bendo di Madiun.

DPRD Bojonegoro Segera Panggil Pertamina-Petrochina Bojonegoro, Bhirawa Komisi A DPRD Kabupaten Bojonegoro, Jatim, segera memanggil manajemen Joint Operating Body (JOB) Pertamina-Petrochina East Java (PPEJ) terkait kasus warga yang keracunan akibat pembersihan sumur minyak Sukowati.

“JOB PPEJ akan kami panggil pekan ini. Harinya masih kami koordinasikan dengan anggota Komisi A DPRD lainnya,” kata Wakil Komisi A DPRD Bojonegoro Anam Warsito, di Bojonegoro, Selasa (2/2).

Ia menjelaskan pemanggilan kepada manajemen JOB PPEJ untuk mengklarifikasi kegiatan yang dilakukan JOB PPE terkait pembersihan sumur minyak di lapangan A Sukowati, akhir-akhir ini. “Kegiatan pembersihan sumur minyak Sukowati telah menimbulkan sejumlah warga mengalami kondisi tidak nyaman dengan gejala mual-mual, muntah dan pusing,” katanya. Bahkan, ia menyebutkan kasus warga yang men-

galami kondisi tidak nyaman, selama ada lapangan A sumur minyak Sukowati, sudah terjadi sekitar 10 kali, sehingga JOB PPEJ harus bertanggung jawab.

“Kami akan meminta JOB PPEJ melakukan pembenahan, juga menyelesaikan berbagai permasalahan dengan warga di sekitar lokasi lapangan minyak,” katanya, menegaskan.

Sementara itu, Kepala Bidang Pengkajian dan Laboratorium Badan Lingkungan Hidup (BLH) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro Hari Susanto menjelaskan pihaknya telah melakukan pengukuran gas pada sehari setelah ada kejadian sejumlah warga mengalami gejala keracunan. “Pengukuran gas dilaku-

kan di pemukiman warga di Desa Sambiroto, Kecamatan Kapas, yang jaraknya sekitar 250 meter dari lapangan A sumur minyak Sukowati,” katanya.

Dari hasil pengukuran dengan pengukur gas diketahui besarnya gas H2S (Hidrogen Sulfida) mencapai 1 ppm, padahal sesuai Peraturan Gubernur (Pergub) Jawa Timur, No. 10 tahun 2009 bahwa ambang batas gas H2 S, yang diperbolehkan sebesar 0,03 ppm.

“Kandungan gas H2S 0,03 ppm itu merupakan ambang batas aman bagi manusia,” jelas dia. Dari keterangan yang diperoleh, sedikitnya 14 warga Desa Sambiroto, Kecamatan Kapas, yang lokasinya di timur lapangan sumur minyak Sukowati harus dilarikan ke Rumah sakit (RS) Ibnoe Sina dan RS Aisyiyah. Mereka mengalami gejala keracunan, mual-mual, muntah dan pusing, sehingga harus menjalani rawat inap. Q bas,ant

Jatim Targetkan Investasi Naik 25% Surabaya, Bhirawa Pemporv Jatim menargetkan adanya peningkatan realisasi investasi pada 2016 sebesar 25 persen, dari realisasi tahun 2015 yang hanya mencatatkan nilai sebesar Rp128,2 triliun.

Kepala Badan Penanaman Modal Jatim, Lili Soleh Wartadipradja di Surabaya, Selasa, mengatakan peningkatan target itu didasarkan pada kondisi ekonomi nasional yang mulai membaik tahun 2016, sehingga diharapkan mampu tumbuh 25 persen dari tahun 2015.

Selain itu, juga didasarkan pada penerbitan izin prinsip selama 2015 di Jawa Timur yang mencapai angka 55,1 persen, atau Rp171,5 triliun. “Untuk itu, kami akan terus mengejar calon investor yang sudah mengantongi izin prinsip agar segera merealisasikan investasinya,” kata Lili Selasa (2/2).

Ia mengaku capaian realisasi investasi pada 2015 turun 11,6 persen dibanding tahun 2014, yakni hanya mencatatkan Rp128,2 triliun dari pencapaian tahun 2014 yang mampu menyentuh angka Rp145 triliun.

Penurunan itu, diakui merupakan angka realisasi investasi terendah di Jatim dalam empat tahun terakhir, dan diakibatkan lesunya ekonomi global sepanjang tahun 2015, sehingga berimbas pada lesunya manukfaktur di Jatim.

“Realisasi investasi tahun 2015 jauh di bawah target Rp160 triliun, ini karena adanya pelemahan ekonomi dunia, dan membuat investor asing menahan realisasi penanaman modal di dalam negeri,” katanya.

Akibat penurunan tersebut, pengusaha domestik banyak terpengaruh, dan terlihat dari realisasi penanaman modal dalam negeri (PMDN) yang anjlok 52,2 persen menjadi Rp20,3 triliun. “Biaya impor bahan baku yang juga kian tinggi mengakibatkan depresiasi rupiah, dan membuat pengusaha Tanah Air menunda realisasi investasi,” katanya. Selain itu, juga dibarengi dengan tingginya upah minimum pekerja yang tidak seimbang dengan produktivitas tenaga kerja, sehingga membuat wilayah Jatim kurang kompetitif. Q rac,ant

Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Pemetaan Kompetensi Kasek se-Jatim

Peralihan Pengelolaan SMA-SMK Dimulai dari Titik Nol Dindik Jatim Awali Implementasi UU 23/2014 dengan Pemetaan Kasek

emetaan kasek sejatinya hanya langkah awal saja. Karena tahap selanjutnya, sed eret program akan digencarkan Dindik Jatim untuk meningkatkan kualitas pendidikan menengah di Jatim. Semuanya akan dimulai

dari titik nol dan akan dievaluasi secara berkala. “Kita harus punya peta pendidikan. Ibaratnya meski hanya dua lembar, tapi semua tampak. Seperti rasio guru murid, sekolah, tenaga pendidik atau kasek,” tutur Gubernur Jatim Dr H Soekarwo usai memberikan pengarahan dalam pemetaan kompetensi kasek di Badan Diklat Jatim, Selasa (2/2).

Pakde Karwo, sapaan akrab Gubernur Jatim, menganggap langkah Dindik Jatim untuk melakukan pemetaan kasek sudah tepat.

Hanya saja, yang lebih penting setelah dipetakan progresnya mau apa? Karena benchmarking negara-negara maju itu terdapat pada pembangunan SDM. Bisa melalui pendidikan vokasional atau community college dengan memperbanyak politeknik. Ini akan mendukung Jatim menjadi provinsi industri. “Pemetaan akan menentukan karir kasek kedepan. Tapi

Dr H Soekarwo

Dr Saiful Rachman MM MPd

Perpendek Rentang Kendali Manajemen

Peluang Kasek Jadi Kepala Cabang Dinas

Perpindahan wewenang SMA-SMK dari kabupaten/kota ke provinsi bagian dari rekonstruksi sistem rentang kendali manajemen. Pemerintah pusat meminta provinsi untuk antusias mengelola pendidikan menengah karena sistem rentang kendali manajemen terlalu jauh dari pusat ke kabupaten/kota. Sama seperti bakorwil di Jatim yang dibuat untuk memperpendek rentang kendali manajemen gubernur yang harus mengurusi 38 kabupaten/ kota. “Ini rekonstruksi tentang rentang kendali manajemen. Makanya, pelayanan untuk pendidikan menengah ini harus ada di kabupaten/ kota,” tutur Gubernur Jatim Dr H Soekarwo. Q tam*

Pemetaan kepala sekolah (Kasek) oleh Dindik Jatim sejatinya tidak untuk menebar kecemasan. Karena bagi kasek yang nilainya kurang baik akan dibina dalam inkubator khusus untuk peningkatan kompetensi. Sebaliknya, ada peluang yang menjanjikan bagi mereka yang nilai kompetensinya baik.

Yakni menjadi kepala cabang dinas di 31 kabupaten/kota. “Kasek yang nilainya superior, akan kita promosikan menjadi kepala cabang dinas yang akan dibuka di 31 kabupaten/kota.

Jabatan ini setara dengan eselon tiga,” tutur Kepala Dindik Jatim Dr Saiful Rachman MM MPd. Q tam*

Implementasi Undang-Undang 23 tahun 2014 terus menunjukkan progress yang positif di Jatim. Khususnya terkait peralihan wewenang mengelola SMASMK dari kabupaten/kota ke provinsi.

Tak mau buang-buang waktu, Dinas Pendidikan (Dindik) Jatim langsung tancap gas dengan memetakan kompetensi kepala sekolah (Kasek).

P

GUBERNUR JATIM

KEPALA DINDIK JATIM

Gubernur Jatim DR H Soekarwo disambut Kepala Sekolah SMA-SMK Negeri se-Jatim sebelum Pengarahan Pemetaan Kompetensi di

kita harus gambarkan tidak gampang memotong program masa lalu,” kata dia.

Pakde Karwo mengatakan, kasek yang tampak dalam pemetaan ini tidak kompeten harus dibenahi dalam inkubator khusus. Jadi tidak serta merta menghentikan kasek. “Program pendidikan itu harus mempertimbangkan sustainable (keberlanjutan). Jika tidak, bukan cuma gurunya yang bingung, muridnya juga,” tegas Pakde Karwo.

Disinggung terkait road map UU 23 tahun 2014 yang sebenarnya baru berlaku 2017 mendatang. Pakde Karwo mengakui proses ini harus disambut dengan terburu-buru. “Semakin-terburu-buru, semakin baik. Karena undang-undang memang meminta kita harus antusias,” kata pejabat kelahiran Madiun ini.

Sementara itu, Kepala Dindik Jatim Dr Saiful Rachman menambahkan, peralihan wewenang ini akan dimulai dari titik nol. Artinya, kualitas pendidikan akan dianggap mulai dari nol. Termasuk masa jabatan Kasek juga akan kembali nol sebagai pegawai Pemprov Jatim. Bahkan yang sudah menjabat Kasek selama 12 tahun pun akan menjadi nol tahun setelah dipegang provinsi. “Kompetensi guru atau kualitas pendidikan juga dianggap nol.

Nanti, setelah satu tahun dipegang provinsi akan kita evaluasi bagaimana perkembangannya. Naik atau malah merosot. Jadi semua akan terukur,” tutur Saiful.

Pemetaan kasek, lanjut Saiful, dilakukan dengan serangkaian tahapan assessment.

Mulai tes tulis, wawancara dan project pro-

Kepala Dindik Jatim Dr Saiful Rachman MM MPd, menjadi nara sumber dalam pemetaan kompetensi kepala sekolah se Jatim.

Badiklat Prov Jatim.

posal. Ini dilakukan tidak untuk menjadi tandingan Uji Kompetensi Guru (UKG) yang dilakukan Kemendikbud. “Jatim ingin mereformasi pola pendidikan dengan perangkat dan fasilitas yang mereka punya. Kita bisa mengassessment sendiri kasek dan hasilnya akan tetap kita berikan ke Kemendikbud,” kata mantan Kepala Badan Diklat Jatim ini.

Dalam pemetaan ini, kasek akan menerima hasil memenuhi syarat atau tidak memenuhi syarat memimpin sekolah. Bagi yang tidak memenuhi syarat, akan dilakukan pembinaan secara khusus. “Kita tidak ngetes macam-macam. Kompetensi yang diujikan sebenarnya sudah harus dimiliki Kasek. Jadi tidak perlu persiapan seperti UKG,” tutur dia. Q tam*

Ratusan kepala sekolah di Jatim mengikuti pemetaan tahap pertama di Badan Diklat Jatim selama tiga hari sejak Selasa (2/2) kemarin.