binder3feb22

Harian Bhirawa Ditunjuk kembali sebagai sarana pengumuman iklan tender/lelang pemerintah di seluruh Jawa Timur berdasarkan SK Gubernur No.188/343/ KPTS/013/2006

HARIAN

harian_bhirawa@yahoo.com bhirawa_indragiri@yahoo.com suratkabar_harianbhirawa

IKLAN/ LANGGANAN

Surat Kabar Harian Bhirawa

031-5615454 Harga Langganan Rp 55.000/bulan Eceran Rp 3.000

www.harianbhirawa.co.id

Mata Rakyat Mitra Birokrat

Kamis Kliwon, 3 FEBRUARI 2022

Gubernur Minta Satgas Pangan Kawal Harga Minyak Sesuai HET Pemprov, Bhirawa Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa melakukan inspeksi terhadap penerapan kebijakan Harga Eceran Tertinggi (HET) minyak goreng yang diberlakukan per 1 Februari 2022. Inspeksi tersebut diikuti Operasi Pasar Minyak Goreng Murah di Halaman Kantor UPT Bapenda di Kabupaten Tuban, Selasa (1/2).

Khofifah menjelaskan, langkah ini dilakukan guna menindaklanjuti instruksi dari Kementrian Koordinator Bidang Perekonomian, bahwa

mulai tanggal 1 Februari 2022 diberlakukan pembedaan harga berdasarkan jenis kemasan minyak goreng. Dikuatkan dengan terbitnya Permendag RI nomor 06 tahun 2022 Tentang Penetapan HET Minyak Goreng Sawit.

Dalam Permendag ini disebutkan bahwa HET minyak goreng curah dengan harga 11.500 per liter. Untuk minyak goreng kemasan sederhana dengan harga 13.500 dan minyak goreng dengan kemasan premium dengan harga 14.000 per liter.

prov Jatim dalam meningkatkan daya beli masyarakat. Karenanya, Khofifah optimis bahwa langkah ini dapat mengendalikan inflasi di tiap daerah di Jawa Timur.

“Kita berharap pasar seperti ini bisa membantu daya beli masyarakat.

Juga kita berharap hal ini akan menjadi bagian proses pengendalian inflasi di masing-masing daerah, karena itu pasar ini dibuat sporadis menyebar ,” Ungkapnya.

Dalam operasi pasar minyak ini, lanjut Khofifah, diterapkan peraturan bahwa 1 KTP masing-masing dapat membeli maksimal 2 liter dengan subsidi 25.000 setiap dua liter. “Pabrik minyak goreng ini sebagian besar di Jawa Timur. Stoknya pada dasarnya cukup karena pemerintah menyiapkan subsidi dalam jumlah yang cukup besar,” ungkap Khofifah.

Khofifah menyebutkan, subsidi harga dalam operasi pasar minyak goreng yang tersebar di berbagai daerah ini merupakan upaya Pem-

 ke halaman 11

Gubernur Khofifah menggelar operasi pasar minyak goreng murah di halaman Kantor UPT Bapenda Tuban.

Baru Satu Kepala OPD Laporkan LHKPN 2021

Pemprov, Bhirawa Kewajiban menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) kembali harus dipenuhi para pejabat mulai eselon IV hingga eselon I. Di lingkungan Pemprov Jatim, sayangnya baru satu kepala OPD yang telah melaporkan LHKPN tahun 2021. Bahkan berdasarkan data di laman elhkpn.kpk.go.id, sejumlah pejabat tercatat belum melaporkan sejak dua tahun terakhir.

Sementara Pemprov sendiri telah mengeluarkan edaran agar para pejabat menyampaikan LHKPN paling lambat 31 Maret mendatang. Surat edaran tersebut dikeluarkan Sekretariat Daerah Pemprov Jatim sejak 7 Januari dengan Nomor 800/154/204.3/2022.

Hingga saat ini, baru Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Jatim Indah Wahyuni yang telah melaporkan LHKPN ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Yuyun, sapaan akrab Kepala BKD Jatim, melaporkan harta kekayaannya ke KPK pada tahun 2021 sebesar Rp 6,86 miliar. Kekayaan Yuyun meningkat tipis dari tahun 2020 yang dilaporkan sebesar Rp 6,74 miliar.

“Kami sudah sosialisasikan supaya seluruh pejabat eselon II khususnya segera menyampaikan LHKPN. Dari KPK sendiri kita juga sudah

Oky abdul sholeh/bhirawa

Kalaksa BPBD Jatim, Budi Santosa di damping Kabid KL, Sriyono dan Tenaga ahli BPBD Jatim, Suban Wahyudiono saat meninjau penyemprotan cairan disinfektan di Terminal Purabaya, Rabu (2/2).

Cegah Penyebaran Covid-19 Varian Omicron

BPBD Jatim Semprot Disinfektan dan Bagikan Masker di Terminal Purabaya

BPBD Jatim, Bhirawa Pemprov Jatim cepat dan tanggap dalam penanganan serta penanggulangan Covid-19 varian omicron di Jawa Timur. Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa pun memerintahkan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BPBD) Provinsi Jatim untuk melakukan pencegahan terhadap penyebaran virus corona.

Dipimpin Kepala Pelaksana (Kalaksa) BPBD Jatim, Budi Santosa, tim BPBD Jatim diantaranya Sekretaris BPBD Jatim, Suharlina Kusumawardhani, Kabid Kedaruratan dan Logistik, Sriyono, Kabid Rehabilitasi dan Rekonstruksi, Satriyo Nurseno dan Srikandi BPBD Jatim turut dalam penyemprotan cairan disinfektan dan pembagian masker kepada penumpang di Ter-

MITRA

Ajak Polisi Bersyukur UNTUK membentuk SDM unggul yang humanis dan agamis, Kapolres Situbondo AKBP Dr Andi Sinjaya SH SIK MH memimpin langsung kegiatan pembinaan rohani dan mental anggota Polres Situbondo. Pembinaan rohani dan mental (binrohtal) dilaksanakan di masjid Al-Asykar di kompleks Polres Situbondo. Kegiatan religius tersebut dihadiri seluruh PJU, anggota Polri serta ASN yang ada di Polres Situbondo.

Menurut Kapolres Andi, binrohtal AKBP Dr Andi diawali dengan  ke halaman 11

Sentil

Ketua Dewan Pantau Usulan Anggaran OPD Copy Paste - Efek ingin kerja cepat dan mudah Baru Satu Kepala OPD Laporkan LHKPN 2021 - Mungkin takut dikira pamer kekayaan DPRD Jatim: Jangan Saling Lempar Tanggungjawab - Selalu begitu kalau terkait masalah uang

minal Purabaya, Rabu (2/2).

“Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari apel yang dilakukan Bu Gubernur Jatim, Kapolda Jatim dan Pangdam V/Brawijaya. Terkait pasukan patroli motor penegakan protokol kesehatan di masyarakat (Pamor Keris). Utamanya dalam mencegah Covid-19 varian omicron dan lainnya,” kata Kalaksa BPBD Jatim, Budi Santosa.

Pencegahan penyebaran Covid19 ini, dijelaskan Budi, melibatkan unsur pentahelix. Utamanya melibatkan Dinas Perhubungan (Dishub) Jatim, Satpol PP Jatim, komunitas Jogoboyo dan Bonek Surabaya.

Gubernur Jatim, sambung Budi, meminta Pemerintah Daerah (Pemda)  ke halaman 11

Kasus Dugaan Pencemaran Nama Baik Libatkan Bupati Bojonegoro Dihentikan Surabaya, Bhirawa Kepolisian Daerah Jatim menghentikan penyelidikan kasus dugaan pencemaran nama baik yang dilakukan oleh Bupati Bojonegoro Anna Muawanah terhadap Wakil Bupati Budi Irwanto.

Kabid Humas Polda Jatim Kombes Gatot Repli Handoko di Surabaya, Rabu (2/2), mengatakan penyelidikan kasus itu dihentikan karena ada beberapa hal yang menjadi pertimbangan.

“Beberapa hal yang menjadi pertimbangan, yaitu keterangan dari beberapa saksi. Ada sembilan saksi ditambah tiga saksi ahli, ini yang perlu diinfor-

Sinjaya SH SIK MH

 ke halaman 11

ANTARA

Kabid Humas Polda Jatim Kombes Pol Gatot Repli Handoko dan Wadirreskrimsus AKBP Zulham Effendy saat memberikan keterangan terkait penghentian penyelidikan kasus pencemaran nama baik yang diduga dilakukan Bupati Bojonegoro di Mapolda setempat, Rabu (2/2).

mendapat pemberitahuan ke nomor HP masing-masing agar mengisi LHKPN,” tutur Yuyun saat dikonfirmasi kemarin, Rabu (2/2).

Yuyun mengakui, pada tahun 2021 tidak banyak perubahan dari nilai kekayaan yang dia miliki. Karena itu, laporan dapat langsung disampaikan. “Tidak banyak perubahan, kecuali tahun ini saya tidak lagi punya tanggungan anak. Karena anak yang bungsu sudah bekerja sendiri,” tutur Yuyun.

Lebih lanjut Yuyun menjelaskan, kewajiban LHKPN merupakan kewajiban setiap kepala OPD. Bahkan untuk staff PNS juga diwajibkan melapor ke aplikasi LHKASN. Manurut dia, laporan ini merupakan bentuk kepatuhan yang wajib ditaati setiap ASN maupun pejabat. Laporan tersebut  ke halaman 11

Gaduh Temuan BPK RI Soal PJU Rp 40,9 Miliar

DPRD Jatim: Jangan Saling Lempar Tanggung Jawab

DPRD Jatim, Bhirawa Anggota DPRD Jatim, Mathur Husairi meminta eksekutif segera menuntaskan penyelewengan dana hibah Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) Rp 40,9 miliar di Lamongan dan Gresik. Politisi yang juga mantan aktivis antikorupsi ini, menilai inspektorat Pemprov Jatim untuk memahami laporan BPK RI, Peraturan Gubernur (Pergub), dan aturan lainnya agar segera tuntas.

Anggota DPRD Jatim, Mathur Husairi

“Ini perbedaan spesifikasi proyek saja. Tetapi ada pengelembungan harga ada selisih cukup  ke halaman 11

Didik Sulistiyono, Pejabat Pemkab Situbondo Penghobi Motor Antik

Rutin Ikut Touring Sembari Mempromosikan Obyek Wisata Unggulan Daerah Meski disibukkan dengan setumpuk tugas birokrasi, Didik Sulistiyono setiap akhir pekan masih meluangkan waktu melakukan touring naik motor antik. Kegiatan itu bagian dari menghilangkan penat usai menjalankan tugas di Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kabupaten Situbondo.

Sawawi, Kabupaten Situbondo

Pada Kamis (27/1) lalu, Bhirawa bertemu Didik Sulistiyono, di pendopo kabupaten Amung Praja Situbondo. Disela-sela menunggu acara dimulai, mantan Kabag Hukum di Sekretariat Pemkab Situbondo itu, berbincang santai soal motor unik dan antik.

Setelah ditanya lebih mendalam, Didik ternyata sudah cukup lama mencintai motor unik. Salah

satunya motor Honda jenis CB. “Ya saya sejak muda memang sangat mencintai motor unik. Bahkan hingga saat ini pun saya masih hobi dengan motor unik tersebut,” terang Didik Sulistiyono.

Mantan Kepala Kantor Perizinan Kabupaten Situbondo itu menceritakan awal mula jatuh cinta dengan motor antik, dimulai sejak masih menjadi pelajar hingga berlanjut ke jenjang kuliah.

Didik juga mengaku kala itu jatuh

sawawi/bhirawa

Didik Sulistiyono bersama komunitas pecinta motor antik melakukan touring di wilayah Jatim belum lama ini.

cinta dengan motor Honda tahun 70 atau dikalangan penghobi motor tua dikenal dengan nama motor Ulung. “Ya saya sangat suka dengan motor produksi tahun tua,” ulas Didik.

Pria yang dikenal sebagai satusatunya pejabat yang menduduki jabatan Kabag Hukum selama dua periode itu menambahkan, kala itu karena berbagai alasan, ia baru bisa aktif kembali terjun ke motor antik sejak tahun 2008. “Dengan kondisi saat itu saya aktif kembali dengan mengoleksi motor Ulung. Yang kalau Bahasa Maduranya, bernama Elang-Elangan Honda 70. Selanjutnya bergabung dengan komunitas  ke halaman 11

EKSEKUTIF

Kamis Kliwon, 3 Februari 2022

Halaman 2

Dishub Tertibkan Parkir Ilegal di Depan IGD RSUD dr Saleh Pemkot Probolinggo, Bhirawa Masih maraknya aksi juru parkir (jukir) menarik uang parkir yang seharusnya gratis di sejumlah jalan di Kota Probolinggo menarik perhatian. Salah satunya di sepanjang area parkir RSUD dr Muhammad Saleh Kota Probolinggo.

Agus Efendi Kadis Perhubungan Kota Probolinggo, Rabu (2/2) mengatakan, pemberian uang parkir dari pemilik kendaraan didasari rasa terimah kasih dan ihklas. Agus juga berjanji akan memecat petugas parkir yang narik pungutan liar (pungli).

“Kalau ada yang minta paksa uang parkir, bisa diberhentikan.

Sering kita sampaikan. Tidak semua orang memberi. Karena itu rasa terima kasih dari pengguna parkir dan ikhlas. Ya rezeki mereka,” tegas Agus Efendi.

Dishub Kota Probolinggo sudah memberikan wawasan kepada semua jukir di wilayah Kota Probolinggo setempat. Untuk mematuhi dan menjalankan aturan yang ada, saat melakukan pekerjaan di lapangan.

“Memberi dan narik itu tipis mas.

Saya tekankan tak ada tarikan parkir, tidak boleh,” tuturnya.

Pantauan di lapangan salah satu pengguna parkir di area RSUD Muhammad Saleh setempat, berinisial YD warga Ketapang menuturkan, terpaksa membayar uang parkir Rp2.000 meski tanpa diberi karcis restribusi karena mengaku tidak enak dengan jukir.

“Saya beri uang Rp 2.000 setiap parkir, karena merasa tidak enak.

Namun uang itu nantinya dibuat apa tidak tahu,” ujar Tam saat ditemui di lokasi parkir.

Polemik parkir ilegal di depan IGD RSUD dr. Mohamad Saleh, Kota Probolinggo, belum juga berakhir.

Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Probolinggo memastikan mengambil tindakan tegas.

Agus Efendi mengaku telah menyurati dan memanggil koordinator parkir ilegal itu. Namun, yang bersangkutan tidak datang. Karenanya, pihaknya mengirimkan surat ke manajemen RSUD dr. Mohamad Saleh, terkait dengan langkah penindakan yang akan diambil Dishub.

“Kami sudah berkirim surat ke pihak rumah sakit. Dalam minggu ini petugas parkir ilegal tersebut akan digantikan oleh petugas jukir (juru parkir) resmi dari Dishub. Saat ini masih dilakukan rapat juknis terkait dengan hal itu,” jelasnya.

Penertiban ini perlu dilakukan, karena kata Agus, pihaknya tidak

ingin dengan pembiaran itu akan muncul parkir-parkir ilegal di tempat lain. “Terkait masalah pembayarannya, sesuai ketentuan.

Parkir di tepi jalan gratis, sebab sudah membayar parkir berlangganan. Kecuali, bukan pelat Kota dan Kabupaten Probolinggo akan dikenakan biaya,” ujarnya.

Selain itu, jika ada kegiatan insidental, seperti Car Free Day, maka akan dikenakan biaya. Selain itu, kata Agus, jukir tidak boleh memungut bayaran dari pemilik kendaraan. “Jika ada warga yang memaksa memberi uang karena dirasa telah membantu menjaga dan merapikan motornya, sebaiknya ditolak dulu,” jelasnya.

Agus mengaku juga telah menelusuri adanya dugaan backing-an dari oknum CPM. Namun, hasilnya ternyata tidak benar. “Kami ta-

wiwit agus pribadi/bhirawa

Parkir di depan IGD RSUD dr. Mohamad Saleh, Kota Probolinggo ilegal, segera dikelola Dishub.

hunya itu dari anggota dan dari mulut ke mulut jika ada backingan. Setelah saya telusuri lagi, rupanya tidak ada. Ini menjadi pembelajaran buat saya juga. Yang jelas, saya juga sudah berkirim surat dan meminta maaf kepada komandan CPM. Ke depan kami akan bersinergi lagi sesuai tugas dan tupoksi masing-masing,” jelasnya.

Terpisah, Agus Agandi, Rabu (2/ 2) koordinator parkir di depan IGD itu mengaku pasrah. Katanya, ia hanya ingin mencari nafkah. Jika nanti ditertibkan, akan mengikuti apa yang menjadi kewenangan pemerintah. “Kami hanya membantu agar lancar dan untuk tambahan. Jika mau ditertibkan, ya mau bagaimana lagi,” tambahnya. [wap.dre]

Bupati Imbau Masyarakat Waspada Puncak Musim Penghujan Pemkab Malang, Bhirawa Bencana angin kencang yang beberapa kali terjadi di wilayah Kabupaten Malang, yang menyebabkan puluhan rumah warga rusak akibat diterjang angin kencang yang disertai hujan.

Wali Kota Pasuruan, Gus Ipul saat membagikan masker kepada para pedagang di Pasar Kebonagung, Kota Pasuruan, Rabu (2/2).

hilmi husain/bhirawa

Peduli Masyarakat, Gus Ipul Bagikan Ribuan Masker Pemkab Pasuruan, Bhirawa Wali Kota Pasuruan, H Saifullah Yusuf (Gus Ipul) membagikan 150 ribu masker untuk masyarakat Kota Pasuruan. Pembagian masker tersebut sebagai bentuk kepeduliannya seiring menurunnya kesadaran masyarakat terhadap prokes (protokol kesehatan), terutama penggunaan masker.

“Ini yang perlu kita tingkatkan kembali. Makanya, mari bersama-sama, bergandengan tangan patuh dan menerapkan prokes. Hari ini, kita membagikan 150 ribu masker untuk seluruh masyarakat Kota Pasuruan. Kami bagikan melalui kelurahan, pasar-pasar

hingga lainnya,” ujar Gus Ipul diselasela membagikan masker kepada para pedagang di Pasar Kebonagung, Kota Pasuruan, Rabu (2/2).

Gus Ipul berharap, semangat masyarakat Kota Pasuruan untuk menerapkan prokes tetap terjaga dan tetap ada supaya potensi penularan Covid19 di Kota Pasuruan juga terjaga.

“Jangan takut, mari bersama-sama waspada. Tetap patuh prokes, agar Kota Pasuruan tetap menjadi level 1,” urai Gus Ipul. Sejauh ini, lanjut Gus Ipul, kasus penularan Covid-19 memang masih landai. Namun, harus tetap waspada, apalagi ada varian baru Covid-19, yakni varian Omnicorn.

“Saat ini masih stabil. Dan perlu ada persiapan serta pencegahan. Tujuannya supaya kita tidak kaget ketika ada kasus penyebaran Covid-19,” jelas Gus Ipul.

Pejabat nomer satu di Kota Pasuruan ini menambahkan memang ada kasus pasien terkonfirmasi positif Covid-19 di Kota Pasuruan. Dia salah seorang guru di SDN Kebonsari, Kota Pasuruan.

“Guru itu baru saja bepergian ke luar kota. Usai pulang, tes swab dan menunjukkan hasil yang positif. Ini masih di tracing dan tracking,” tegas Gus Ipul.

Saat ini, samplenya masih dikirim ke Surabaya, untuk menentukan pasien ini positif Covid-19 varian apa. “Untuk sementara ini, PTM di SDN Kebonsari ditiadakan dulu.

Pembalajaran dilakukan jarak jauh dulu seperti yang kemarin,” cetus Gus Ipul.

Di sisi lain, ia juga menghimbau masyarakat Kota Pasuruan yang belum vaksin untuk segera vaksinasi, utamanya yang lansia. Gus Ipul juga akan mengaktifkan kembali posko-posko di tingkat RT, RW dan Kelurahan. Posko itu untuk menekan penyebaran di tingkat bawah. [hil.dre]

Maka Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang meminta agar masyarakat tetap waspada terhadap potensi terjadinya bencana yang kemungkinan diakibatkan cuaca ekstrem, terutama pada bulan Februari ini, yang dinilai menjadi puncaknya musim penghujan.

Untuk itu, kata Bupati Malang HM Sanusi, Rabu (2/2), kepada wartawan, dirinya meminta kepada masyarakat Kabupaten Malang terus melakukan kewaspadaan akan terjadinya bencana alam, terutama pada terjadinya angin kencang yang disertai hujan deras.

Sebab, bencana angin kencang dalam sepekan terakhir ini telah menerjang tiga desa yang menyebar didua kecamatan, yang mana menyebabkan puluhan rumah warga rusak.

“Tapi dalam kejadian itu tidak membawa korban jiwa,” ujarnya. Sehingga dengan terjadinya bencana anging kencang itu, kata dia, maka Pemkab Malang kini sudah melakukan berbagai langkah penanganan, mulai dari kegiatan padat karya dalam pembersihan puing-puing bangunan yang rusak, perbaikan rumah hingga penyaluran bantuan termasuk kebutuhan darurat.

Dan dari assement yang kita lakukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Malang pasca terjadinya angin kencang itu, tidak ada penambahan rumah rusak ditiga desa, yakni Desa Desa Jabung dan Desa Gunungkunci, Kecama-

tan Jabung, dan Desa Sapterenggo, Kecamatan Tumpang.

“Pemkab Malang melalui BPBD sudah melaksanakan kegiatan padat karya, dan total 67 rumah rusak, baik itu ringan dan sedang. Dan untuk kebutuhan darurat juga sudah dipenuhi BPBD, Dinas Sosial (Dinsos) dan PMI Kabupaten Malang,” papar Sanusi.

Dalam kesempatan itu, dia juga menyampaikan, bahwa Kabupaten Malang ini memiliki kondisi georafis yang berpotensi terjadinya bencana.

Seperti banjir, tanah longsor, puting beliung, gempa, bahkan berpotensi terjadinya bencana tsunami di pesisir Pantai Malang Selatan.

Sedangkan Kabupaten Malang ini juga merupakan daerah di Jawa Timur (Jatim) sebagai daerah yang memiliki potensi bencana terlengkap.

Dan dari data yang ada, bahwa pada tahun 2021 lalu, setidaknya tercatat ada sebanyak 244 bencana yang terjadi. Seperti angin kencang, banjir, pohon tumbang, gempa bumi hingga erupsi Gunung Semeru.

Dari jumlah bencana tersebut, lanjut Sanusi, bencana yang paling banyak terjadi adalah tanah longsor, yakni sebanyak 111 kali, dan yang terbanyak terjadi di bulan Januari, Februari, dan November 2021.

Dan dari jumlah bencana tersebut, ada sebanyak 43 kali peristiwa angin kencang yang tercatat sebagai bencana, yang terakhir terjadi bencana angin kencang pada beberapa hari lalu, ditiga desa yang tersebar didua kecamatan. [cyn.dre]

Bupati Mundjidah Wahab Ajak Kepala Desa Terus Berinovasi

KILAS BIROKRASI

Bupati Ahmad Dawami Lantik dan Ambil Sumpah 143 Kades Pemkab Madiun, Bhirawa Bupati Madiun H. Ahmad Dawami melantik dan mengambil sumpah jabatan kepada 143 kepala desa (Kades) se-Kab. Madiun di Pendopo Muda Graha, Rabu (2/2).

Pelantikan ditandai penandatanganan berita acara sumpah jabatan, dan penyematan tanda jabatan kepada semua kepala desa oleh Bupati Madiun secara bergiliran.

Acara ini dihadiri Wakil Bupati H. Hari Wuryanto, Ketua DPRD Fery Sudasono, Sekda Tontro Pahlawanto, Forkompimda, Ketua dan Wakil Ketua TP KK Kab. Madiun, Ny. Penta Lianawati Ahmad dan Ny. Erni Hari Wuryanto dengan memberlakukan prokes ketat.

Menariknya, dari 143 kades yang dilantik tidak ada yang absen, cuma Kepala Desa Sobrah, atas nama Siti Aisyah pelantikannya dilakukan secara virtual lantaran yang bersangkutan tengah menjalani isoman.

Usai pelantikan, Bupati Madiun kepada awak media menyampaikan beberapa pesan penting untuk para kades. Pertama, para kepala desa harus bisa menjaga kondusifitas di desa masing-masing.

Paska Pilkades, maka rivalitas sudah tidak ada lagi sehingga kepala desa harus bisa menjalin kerukunan terhadap semua.

“Stabilitas desa itu penting, karena semua masyarakat menjadi tanggung kepala desa yang baru. Artinya, bagi yang milih maupun yang pilihannya beda, saat ini njenenganlah (kades yang baru dilantik) pimpinannya,” ungkap Bupati. [dar.dre]

sudarno/bhirawa

Bupati Madiun, H. Ahmad Dawami tampak menyematkan tanda jabatan sebagai Kepala Desa yang telah dilantik dan diambil sumpahnya di pendopo Muda Graha, Rabu (2/1).

Pemkab Jombang, Bhirawa Bupati Jombang, Hj Mundjidah Wahab mengajak para kepala desa agar terus melakukan inovasi demi kemajuan desa dan kesejahteraan masyarakat.

Hal tersebut disampaikan Bupati Jombang saat menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dalam rangka Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023 di Kantor Kecamatan Tembelang, Kabupaten Jombang bersama Sekretaris Daerah Kabupaten (Sekdakab) Jombang, Agus Purnomo, Rabu (02/02).

Pada Musrenbang putaran terakhir ini, Bupati Mundjidah Wahab mengajak seluruh stakeholder di Kecamatan Tembelang termasuk para kepala desa untuk terus berinovasi dan menangkap peluang yang ada di wilayahnya. Terutama dengan adanya jalan tol serta selesainya pembangunan Jembatan Ploso yang baru.

“Kita harus bersama-sama bersinergi untuk menangkap peluang yang ada. Karena di Kecamatan

arif yulianto/bhirawa

Bupati Mundjidah Wahab saat menghadiri Musrenbang RKPD Tahun 2023 di Kantor Kecamatan Tembelang, Kabupaten Jombang, Rabu (02/02).

Tembelang ini ada akses exit tol, begitu juga Jembatan Ploso yang menghubungkan dengan kawasan industri utara Brantas ini sudah selesai,” kata Bupati Jombang.

“Para kepala desa harus terus meningkatkan inovasi demi kemajuan desa dan kesejahteraan masyarakat,” ujar Bupati Mundjidah Wahab.

Pada Musrenbang kali ini, Bupati Jombang juga menyinggung pentingnya masyarakat dan semua pihak untuk mengetahui bagaimana proses sebuah usulan perencanaan hingga disetujui dan direalisasikan.

Hal ini menjawab pertanyaan masyarakat terkait usulan usulan yang dibawa ditingkat Musyawarah Desa,

hingga dibawa ke Kecamatan dan ke Kabupaten tidak selalu dapat diakomodir. Terlebih lagi pembangunan Infrastruktur jalan yang saat ini perlu perawatan dan penanganan.

“Prosesnya sangat panjang dan semua usulan harus disesuaikan dengan skala prioritas serta kondisi keuangan.

Tidak seperti membalikkan telapak tangan. Terlebih lagi adanya pandemi Covid-19, dan banyaknya program yang sama sama penting untuk diusulkan. Oleh karenanya tidak seluruh usulan dapat disetujui dan disahkan, semua melalui mekanisme pembahasan secara bersama,” paparnya.

“Alhamdulillah untuk area Kota Jombang seperti jalan KH Wahid Hasyim, Alun-Alun sudah kita laksanakan. Peran serta masyarakat juga sangat penting untuk turut menjaga keberadaan fasilitas yang ada,” tandasnya.

Meski begitu lanjut Bupati Jombang, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jombang tentu akan terus melakukan perencanaan pembangunan, perbaikan dan pelebaran jalan yang ada di desa. [rif.dre]

Bupati Lakukan Safari OPD untuk Penajaman Program Tahun 2023 Pemkab Trenggalek, Bhirawa Kali ini safari infrastruktur di Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Lingkungan Hidup (PKPLH), Bupati Trenggalek, Mochammad Nur Arifin kembali melakukan penajaman program di tahun anggaran 2023.

Tentunya penajaman program ini sendiri dilakukan, bertujuan untuk mensinkronkan program-program yang tengah direncanakan dalam mewujudkan tema mengenai transformasi ekonomi dan pengentasan kemiskinan.

Dengan terwujudnya program ini kepala daerah muda itu terus getol melakukan safari OPD. “Hari ini kita melanjutkan safari OPD untuk penajaman program 2023. Saat ini sasarannya di Dinas

PKPLH. Karena fungsi Dinas PKPLH saat ini, lebih banyak ke masalah lingkungan hidup. Di mana juga indikator kota hijau ini menjadi indikator baru di RPJMD,” tutur Bupati Arifin, Rabu (2/2/ 2022) di Aula Dinas PKPLH Trenggalek “Kita ingin menekankan betul area-area, 8 area kota hijau. Mulai dari perencanaan hijau, pengolahan sampah, energi, transportasi. Sampai dengan kualitas udara, air tadi kita bahas detil dan kami minta nanti programnya di breakdown lagi. Mana yang sasarannya individu harus melakukan apa untuk menuju kota hijau,” sambungnya menambahkan.

Seperti yang kemarin LH sudah mengeluarkan edaran yang saya tandatangani untuk setiap

individu harus menanam pohon. Ini sebenarnya adalah program yang tidak harus berkonsekwensi anggaran, tetapi bisa mendukung tercapainya kota hijau di Trenggalek.

Yang seperti ini coba nanti kita minta di detilkan di semua area, sehingga dalam penyusunan RKPD kita sudah tau prioritas-prioritas mana yang harus dianggarkan, mana yang harus didukung kebijakan dan mana yang harus dikerjasamakan dengan pihak swasta.

“Seperti pengelolaan sampah, selama ini berkonsekuensi biaya. Kita mengeluarkan biaya banyak untuk pengelolaan sampah, padahal sampah itu berpotensi uang. Banyak perusahaan-perusahaan swasta yang kemudian mendapatkan uangnya dari mengelola sampah,” terangnya. [wek.dre]

LEGISLATIF Ketua Dewan Pantau Usulan Anggaran OPD Copy Paste Kamis Kliwon, 3 Februari 2022

Halaman 3

Sidoarjo, Bhirawa Ketua DPRD Sidoarjo, H. Usman, mengaku tertarik dengan konsep identifikasi kebutuhan yang nantinya akan diterapkan pada perencanaan anggaran OPD di tahun 2023 mendatang.

Dirinya selama ini mengakui usulan anggaran dari OPD di Pemkab Sidoarjo masih banyak yang bersifat copy paste.

Dimana usulan pada setiap tahunnya selalu sama.

“Ada OPD yang tiap tahun usulan anggarannya selalu sama, masak tiap tahun harus membeli komputer dan sebagainya,” ujarnya, Rabu (2/2) kemarin, di ruang rapat Delta Karya, dalam acara forum group discusion penerapan manajemen resiko, dalam rangka maturitas SPIP di Pemkab Sidoarjo.

Komisi A DPRD Sidoarjo, ia harapkan nanti supaya teliti dalam melakukan pengawasan.

Karena masalah ini demi kebaikan bersama.

Jangan sampai anggaran Pemkab Sidoarjo setiap tahunnya terbuang dengan sia-sia.

“Kita sangat mendukung adanya konsep mitigasi resiko anggaran ini, supaya anggaran yang tidak dibutuhkan itu, bisa diprioritaskan pada bidang lain yang memang sangat-sangat membutuhkan,” ujar H.Usman.

Hadir dalam kegiatan itu, semua perwakilan OPD di Pemkab Sidoarjo, dengan mengundang narasumber Ketua DPRD Sidoarjo, H.Usman dan Komisi A DPRD Kab Sidoarjo.

Kepala Inspektorat Kab Sidoarjo, Andjar Surjadiyanto SSos mengingatkan kepada semua OPD di Kab Sidoarjo, agar dalam perencanaan penganggaran melakukan

ali kusyanto/bhirawa

Kepala Inspektorat Sidoarjo, Ketua DPRD Sidoarjo dan anggota Komis A dalam acara FGD penerapan manajemen resiko dalam rangka Maturitas SPIP Kab Sidoarjo.

identifikasi kebutuhan dan melakukan mitigasi resiko anggaran.

Harapannya, supaya sisa lebih penggunaan anggaran atau Silpa yang terjadi di Pemkab Sidoarjo setiap tahun, jumlahnya bisa ditekan bahkan bisa dihilangkan.

“Dari monitoring KPK nilai perencanàan anggaran yang dilakukan di Pemkab Sidoarjo sudah mendapat nilai cukup tinggi. Meski demikian, sejumlah kekurangan harus terus kita perbaiki,” komentarnya.

Data yang didapat, Silpa pada tahun anggaran 2019 sebesar Rp1.3 triliun, tahun 2020 sebesar Rp1.106 triliiun dan Silpa pada tahun 2021 informasinya diperkirakan tidak sampai Rp1 triliun.

“Untuk terus menekan Silpa, pada perencanaan tahun anggaran 2023 nanti, akan kita terapkan mitigasi perencanaan.

Semoga akan bisa menjadi perbaikan tata kelolah keuangan di Pemkab Sidoarjo,” jelasnya. [kus.dre]

200 Tenaga Kontrak RSUD dr Moh Saleh Diberhentikan Bupati Anna Hadiri PAW Ketua DPRD Probolinggo, Bhirawa RSUD dr Mohamad Saleh mengambil kebijakan mengejutkan. Setidaknya 200 san tenaga kontrak di rumah sakit pelat merah itu diberhentikan. Padahal, banyak di antara mereka yang sudah lama bekerja di sana.

Seperti yang diungkapkan salah satunya VN, asal Kota Probolinggo, Rabu (2/2). Perempuan itu sudah bekerja selama delapan tahun sebagai perawat di RSUD. Namun, dia diberhentikan per 31 Januari lalu.

Untuk memenuhi kebutuhannya, VN pun kini menjadi kurir. Tidak hanya dirinya, ratusan rekannya sesama tenaga kontrak juga diberhentikan.

Namun, pemberhentian itu tidak dilakukan secara tiba-tiba.

Sebelumnya, semua tenaga kontrak mengikuti tes. Namun, mayoritas peserta tes tidak lolos. Mereka yang tidak lolos lantas diberhentikan tanpa memperhatikan masa bakti atau masa kerja yang bersangkutan.

“Tentu saja saya kecewa. Saya diberhentikan, karena tidak lolos tes. Tanpa mempertimbangkan masa kerja saya. Seharusnya mempertimbangkan masa kerja dan lainnya,” katanya.

Hal senada diungkapkan HT, tenaga kontrak RSUD yang juga diberhentikan. Sama dengan VN, HT yang merupakan warga Kota Probolinggo diberhentikan per 31 Januari. Lelaki itu pun mengaku bingung harus mengadu ke mana. Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, kini HT ikut kakaknya bisnis mengantar bawang.

“Saya bingung harus mengadu ke mana. Semua tenaga kontrak di sini yang ikut tes mayoritas tidak lolos.

Termasuk saya,” ungkapnya. HT memperkirakan, ada sekitar 200 tenaga kontrak yang ikut tes. HT sendiri ikut tes gelombang kedua dengan total peserta 135 orang. “Dari semua yang ikut tes itu, mayoritas tidak lolos.

wiwit agus pribadi/bhirawa

Ratusan tenaga kontrak RSUD dr Moh Saleh diberhentikan.

Informasinya, ada sekitar 200 orang yang tidak lolos dan diputus.

Padahal, mayoritas mereka sudah berkeluarga. Mereka juga bekerja sudah lama. Ada yang sampai 10 tahunan,” lanjutnya.

AP membenarkan cerita VN dan HT. AP sendiri termasuk tenaga kontrak yang tidak lolos tes dan diberhentikan. Lelaki itu menduga, pemberhentian ratusan tenaga kontrak di lingkungan RSUD dr Mohamad Saleh bukan murni karena masalah kepegawaian. Namun, ada faktor politik di dalamnya.

“Entah benar atau tidak, kabarnya setelah pemberhentian serentak ini, RSUD akan merekrut tenaga kontrak baru. Dan tenaga kontrak yang

KILAS DEWAN

KPU Kabupaten Blitar Mulai Siapkan Tahapan Pemilu 2024 Kabupaten Blitar, Bhirawa Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Blitar kini sudah mulai bersiap-siap menuju tahapan Pemilu 2024. Komisioner Divisi Teknis Penyelenggaraan KPU Kabupaten Blitar, Nikmatus Sholihah mengatakan hasil Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Komisi 2 DPR RI dengan Kemendagri dan lembaga penyelenggaraan meliputi KPU, Bawaslu, dan DKPP pada Senin (24/1), dimana salah satunya menghasilkan kesepakatan penyelenggaraan pemungutan suara untuk Pemilu dan pemilihan tahun 2024.

“Yang hasilnya untuk Pemilu Legislatif dan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024, sedangkan Pemilihan Kepala Daerah serentak pada tanggal 27 November 2024,” kata Nikmatus Sholihah.

Lanjut Nikmatus Sholihah, untuk mekanisme tahapan akan dimulai pada Juni 2022, dan mengingat saat ini belum memasuki tahapan maka pihaknya mulai melakukan persiapan menuju tahapan.

“Yaitu evaluasi tahapan Pemilu tahun 2019 dan Pemilihan Kepala Daerah tahun 2020 yang kemudian menyiapkan kebutuhan anggarannya,” ujarnya.

Selain itu dikatakan Nikmatus Sholihah, karena untuk pemilihan 2024 akan ada sharing anggaran antara KPU Provinsi dengan KPU Kabupaten/Kota se-Jawa Timur pihaknya juga akan melakukan koordinasi, sebab pada saat itu juga bertepatan dengan pemilihan Gubernur Jawa Timur.

“Kami juga melakukan konsolidasi dan koordinasi dengan Pemkab Blitar melalui Bakesbangpol terkait dengan anggaran yang juga bertepatan dengan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar,” jelasnya. [htn.dre]

di r e k r u t a d a l a h o r a n g - o r a n g t e r tentu,” terangnya.

Pemberhentian tenaga kontrak itu langsung mendapat atensi dari Komisi III DPRD Kota Probolinggo. Ketua Komisi III DPRD Agus Riyanto pun, Rabu (2/2) membenarkan pemutusan tenaga kontrak itu.

Menurutnya, sudah banyak pihak yang menghubunginya dan melaporkan kebijakan RSUD itu. Namun, laporan resmi secara tertulis belum diterimanya. Agus pun menyayangkan keputusan itu. Sebab, dilakukan di masa pandemi saat ekonomi warga sedang menurun. Kebijakan itu menurutnya, juga menambah banyak pengangguran.

Meski demikian, Agus mengaku bisa memahami keputusan RSUD.

M e n u r u t n y a , k e p u t u s a n i t u d i l akukan karena jumlah tenaga kerja di RSUD overload.

Mencapai 900 orang. Jumlah itu sangat membebani anggaran RSUD saat ini. Karena itu, diambil keputusan pemberhentian tenaga kontrak untuk menyehatkan kembali kondisi keuangan RSUD, tandasnya.

“Saya sudah komunikasi dengan RSUD. Sesuai informasi dari Plt Direktur beberapa waktu lalu, pemutusan kontrak dilakukan pada tenaga administrasi saja. Termasuk perawat bagian administrasi,” terangnya.

Dengan alasan untuk menyehatkan kondisi keuangan RSUD, Agus berharap ke depan RSUD tidak malah merekrut tenaga kontrak baru. Sebab, keputusan itu akan menimbulkan polemic, tambahnya. [wap.dre]

Bojonegoro, Bhirawa Bupati Bojonegoro, Anna Mu’awanah menghadiri Rapat Paripurna Istimewa, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bojonegoro dalam rangka Pengangkatan Pengganti Antar Waktu (PAW) Ketua DPRD Kabupaten Bojonegoro sisa masa jabatan 2019-2024 dilaksanakan kemarin (2/2) di Gedung DPRD setempat. Abdullah Umar resmi menggantikan Imam Sholikin.

Hal ini menindaklanjuti Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor : 171.412/39/ 011.2/2022 tanggal 14 Januari 2022 tentang Peresmian Pemberhentian Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bojonegoro dan Nomor 171.412/40/011.2/2022 tanggal 14 Januari 2022 tentang Peresmian Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Ketua DPRD Kabupaten Bojonegoro dari PKB. Acara tersebut dihadiri pula Bupati Bojonegoro, jajaran Forkopimda Kabupaten Bojonegoro, Anggota Dewan Kabupaten Bojonegoro, dan kepala OPD Kabupaten Bojonegoro.

Ketua DPRD Abdullah Umar menyampaikan, akan menjalankan tugas sesuai agenda dan program yang tersusun dengan sebaik-baiknya.

Pada kesempatan tersebut, Bupati Bojonegoro Anna Mu’awanah mengatakan, sebagai ketua DPRD yang baru, tentunya harus segera menyesuaikan dengan berbagai ketentuan dan tata tertib yang menjadi pedoman dalam melaksanakan tugas sebagai anggota dewan.

“Masih banyak program yang harus dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Diharapkan DPRD dan stakeholder bisa bekerja sama untuk mencapai kesejahteraan masyarakat,” ujar Bupati.

Ditambahkan, memelihara amanah rakyat bukan perkara yang mudah, sebab masyarakat menginginkan kerja keras. Khususnya yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan kepada masyarakat.

“Kemitraan antara legislatif dan eksekutif harus lebih kokoh lagi. Terlebih kedua lembaga ini merupakan mitra pengawasan dalam menentukan pelaksanaan kinerja Pemkab Bojonegoro,” pungkasnya. [bas.dre]

Menteri PUPR Terbitkan SIPA Pemanfaatan Air Sumberpitu Pada Perumda Tirta Kanjuruhan Kabupaten Malang, Bhirawa Perusahaan Daerah (Perumda) Tirta Kanjuruhan Kabupaten Malang mendapatkan kunjungan dari Anggota Komisi B DPRD Kota Malang.

Sedangkan kunjungan itu terkait pengelolaan mata air Sumberpitu, yang berlokasi di Desa Duwet Krajan, Kecamatan Tumpang, Kabupaten Malang.

Sebab, selama ini Perumda Tirta Kanjuruhan dan Perumda Tugu Tirta Kota Malang telah melakukan Perjanjian Kerjasama (PKS) dalam pemanfaatkan air baku Sumberpitu.

Dan dalam PKS tersebut, antara Perumda Tirta Kanjuruhan dan Perumda Tugu Tirta berakhir pada bulan November 2021. Sedangkan dalam pemanfaatan air baku itu, Perumda Tirta Kanjuruhan memenfataakan air sebesar 100 liter per detik, sedangkan Perumda Tugu Tirta sebesar 140 liter per detik.

Dan air baku yang dimanfaatkan Perumda Tirta Kanjuruhan untuk memenuhi kebutuhan air bersih pada masyarakat ditiga kecamatan, yakni Tumpang, Pakis, dan Jabung.

Menurut, Direktur Utama (Dirut) Perumda Tirta Kanjuruhan Syamsul Hadi, Rabu (2/2), kepada Bhirawa, kunjungan Anggota Komisi B DPRD Kota Malang meminta penjelasan terkait pengelolaan Sumber Mata Air sumberpitu.

Karena Perumda Tugu Tirta Kota Malang memang sebelumnya melakukan PKS dalam pemanfaatan Sumber Mata Air Sumberpitu dengan Perumda Tirta Kanjuruhan.

Sedangkan izin dalam pemenafaatan air baku Sumberpitu itu, pihaknya mendapatkan izin dari

Dirut Perumda Tirta Kanjuruhan Kab Malang Syamsul Hadi.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). “Dan benar izin pemanfaatan air baku dari Sumberpitu itu berakhir pada bulan November 2021. Namun pada bulan Januari 2022, Perumda Tirta Kanjuruhan sudah mendapatkan Surat Izin Pengusahaan Air (SIPA) Sumber Daya Air (SDA) untuk usaha air minum di Mata Sumber Air Sumberpitu sebesar 100 liter per detik.

Artinya, perusahaannya sudah memiliki izin untuk pengelolaan air minum di Mata Air Sumberpitu,” paparnya.

cahyono/bhirawa

Sedangkan, kata Syamsul, bukti terbitnya SIPA untuk pemanfaatan air baku itu sudah tertuang pada Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 49/KPTS/M/2022 tentang Pemberian Izin Pengusahaan Sumber Daya Air Kepada Perusahaan Umum Daerah Tirta Kanjuruhan Kabupaten Malang Provinsi Jawa Timur Untuk Usaha Air Minum, yang ditetapkan pada 21 Januari 2022, atas nama Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang ditandatangai Direktur Jendelar Sumber Daya Air Ir Jarot Widyoko. [cyn.dre]

OPINI

Kamis Kliwon, 3 Februari 2022

TAJUK

Kepantasan Harga Migor PENGUSAHA sawit Indonesia sedang “panen” keuntungan harga global yang melonjak. Tetapi juga tidak dapat lepas tanggungjawab menjamin ketersediaan minyak goreng (migor) domestik. Kenaikan harga migor dalam negeri menjadi faktor utama (0,57%) kenaikan indeks harga konsumen (IHK) tahun 2021. Rumahtangga menjerit, karena migor menjadi salahsatu bahan pokok dapur paling strategis di Indonesia (selain beras dan gula). Ironis, karena Indonesia menjadi pemasok utama (65%) sawit dunia.

Pemerintah kukuh “menyesuaikan” harga migor dalam negeri sebesar Rp 14 ribu per-liter. Seluruh pasar modern, dan pusat perbelanjaan, kini kehabisan stok migor. Namun di berbagai pasar tradisional di daerah, harga masih tetap bertahan tinggi. Pedagang berdalih menghabiskan stok lama yang dibeli dengan harga tinggi. Walau juga diakui, pedagang telah memperoleh stok migor baru dengan harga murah (Rp 13.500,-). Keuntungan bersih sekitar Rp 500,- per-liter, disertai perjanjian harga jual Rp 14 ribu).

Seolah tak puas dengan satu harga baru Rp 14 ribu perliter, masih mulai 1 Pebruari (2022), pemerintah masih akan menyesuaikan HET (Harga Eceran Tertinggi) migor lebih murah. Dimulai harga migor curah sebesar Rp 11.500,- per-liter.

Serta migor kemasan sederhana seharga Rp 13.500,-, dan migor kemasan premium (nampak paling bagus) seharga Rp 14 ribu. Jadi, migor curah yang dibungkus dengan plastik di pasar tradisional, harganya sebesar Rp 11.500,- per-liter.

Pemerintah wajib memiliki road-map yang menjamin harga migor stabil terjangkau. Lebih dari 80% perkebunan kelapa sawit merupakan tanah negara dengan status HGU (Hak Guna Usaha). Sehingga memiliki negara memiliki “hak kontrol” terhadap tanah negara. Hanya sekitar 41% berstatus kebun milik rakyat (termasuk kebun tanah adat), serta hanya sekitar 6% dikuasai perkebunan negara. Sisanya, sebesar 53% dikuasai perkebunan besar swasta nasional.

“Hak kontrol” penguasaan tanah sesuai amanat konstitusi. UUD pasal 33 ayat (3), menyatakan, “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesarbesar kemakmuran rakyat.” Maka penyelenggara negara dapat membuat perjanjian dengan pengguna HGU. Yakni memberi jaminan ketersediaan CPO untuk kebutuhan dalam negeri. Hal serupa juga dilakukan pada perusahaan penambang batu bara.

Pemerintah membuat kebijakan wajib Domestic Market Obligation (DMO). Setiap pengusaha perkebunan sawit wajib memasok 20% dari kuota ekspor untuk kebutuhan dalam negeri. Jika kuota ekspor CPO sebanyak 45 juta ton, maka ketersediaan dalam negeri akan mencapai 9 juta ton CPO. Setidaknya akan diperoleh sebanyak 8 juta-an ton setahun.

Seluruh pasar (tradisional), dan pusat perbelanjaan modern, akan “dibanjiri” migor. Maka harga migor kemasan premium paling bagus akan berkisar Rp 12 ribu per-liter.

Harga migor kemasan premium sampai pertengahan tahun 2021, sebesar Rp 12 ribu per-liter. Karena terpengaruh harga CPO internasional, harga migor dalam negeri turut terkatrol naik. Namun saat ini, kebijakan DMO migor dalam negeri, juga mengatrol harga makin meroket, mencapai harga yang tidak pernah terjadi (pecah rekor). Saat ini CPO dibanderol US$ 1.392,- (setara Rp 20,5 juta) per-ton. Naik hampir 200% dibanding kuartal I tahun 2020.

Pengusaha perkebunan sawit memperoleh windfall profit, rezeki nomplok bagai durian runtuh. Pemerintah juga memperoleh tambahan punghutan ekspor sebesar US$ 20,- pada setiap kenaikan sebesar US$ 50, berlaku mulai 2 Juli 2021.

Jika ekspor mencapai 45 juta ton, maka pemerintah memperoleh tambahan pungutan mencapai trilyunan rupiah. Sangat cukup sebagai “talangan” harga migor dalam negeri.[*]

Sorotan Publik

Semua tanggapan baik berupa saran dan kritik atas wajah dan kinerja birokrasi kita dalam memberikan pelayan publik dapat dikirim melalui email: harian_bhirawa@yahoo.com atau manfaatkan fasilitas surat pembaca di www.harianbhirawa.co.id atau telp ke (031) 5470650 atau faks (031) 5343359. Untuk setiap email harap disertakan nomor telpon (untuk konfirmasi ulang).

Bereskan Sindikat Mafia Pupuk Subsidi PERSOALAN pupuk subsidi hingga kini masih terus menjadi pekerjaan rumah yang tidak kunjung terselesaikan, sehingga menjadi masalah klasik yang selalu menjadi persoalan dan keluhkan petani. Ada sejumlah masalah terkait pupuk subsidi yang selalu dikeluhkan petani mulai dari persediaannya yang langka, hingga harganya yang jauh di atas harga eceran tertinggi (HET).

Wajar adanya jika, persoalan pupuk subsidi ini menarik untuk disorot. Terlebih, merujuk temuan Ombudsman Republik Indonesia (RI) mengenai manipulasi data Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) tani, bawasannya ada 369.688 warga yang meninggal dunia masuk data awal RDKK tahun 2021. Berbagai laporan pun terungkap bahwa, pupuk bersubsidi banyak bocor ke jalur tidak resmi dan dikuasai tengkulak, calo, joki, hingga juragan pupuk yang bukan bagian dari jalur distribusi resmi. Selain itu, ada juga temuan warga yang masih remaja masuk ke dalam RDKK, (Republika, 31/1/2022).

Realitas tersebut, tentu tidak bisa terbiarkan. Pasalnya, ada data warga yang sudah meninggal namun masuk dalam RDKK tani. Oleh sebab itu, kini saatnya Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3) bisa melakukan pengawasan terhadap distribusi pupuk subsidi agar tepat sasaran. Terlebih, pupuk Indonesia saat ini memiliki stok pupuk bersubsidi secara nasional pada awal tahun 2022 sebesar 1,13 juta ton. Rinciannya, pupuk Urea sebesar 512 ribu ton, NPK 305 ribu ton, SP-36 103 ribu ton, ZA 135 ribu Ton, dan Organik 80 ribu ton.

Stok pupuk bersubsidi tersebut tentu harus terkawal dan terdistribusikan sesuai sasaran. Jadi, apapun bentuk praktik sindikat mafia penyelewengan pupuk subsidi haruslah dibasmi. Pasalnya, praktik mafia ini berpotensi merampas hak petani kecil yang notabenenya adalah pahlawan pangan bangsa. Dan, kini saatnya pemerintah harus sesegera mungkin membereskan keberadaan sindikat mafia pupuk bersubsidi. Salah satunya, dengan mengintesifkan kerja sama dengan pihak kepolisian dan kita publik saatnya bersatu padu memberantas mafia pupuk bersubsidi karena petani adalah motor ketahanan pangan kita semua.

Gumoyo Mumpuni Ningsih Dosen FPP Universitas Muhmammadiyah Malang

HARIAN

PENDIRI : Alm. H. Moch. Said PENASIHAT HUKUM: Poerwanto, SH, MH

Halaman 4

Syarat Threshold dalam Pemilihan Presiden threshold ini sudah sangat tegas diatur dalam konstitusi, sehingga konstitusionalitasnya tidak perlu diperdebatkan lagi.

Trheshold yang kedua adalah partai politik atau gabungan partai politik pengusul calon presiden Oleh : dan wakil presiden memJamil peroleh minimal 20% kursi atau 25% suara sah provinsi yang tersebar di secara nasional. TrheshIndonesia. old ini hanya diatur dalam pasal 222 UU pemilu, tetapi tidak diatur dalam Konstitusionalitas Syarat Threshold UUD 1945, dengan kata lain UU Pemilu Syarat diusulkan oleh Partai Politik telah mempersulit pencalonan presiden atau Gabungan Partai Politik Paserta dan wakil presiden dengan menambah Pemilu sudah sangat tegas diatur dasyarat pencalonan yang sebenarnya sulam Pasal 6A ayat (2) UUD 1945. dah sangat detail diatur dalam Pasal 6A Keberadaan syarat ini tentu membatasi ayat (2) UUD 1945. Atas dasar tersebut, hak semua orang untuk mencalonkan

Issue ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden (Presidential Candidacy Threshold) kembali mengemuka setelah Jendral Gatot Nurmantyo, Ferri Juliantono dan beberapa anggota DPD mengajukan judicial review untuk yang kesekian kalinya Pasal 222 Undang-undang No. 7 tahun 2017 Tentan Pemilihan umum (UU Pemilu) yang pada pokoknya memuat syarat bagi partai politik yang ingin mengusulkan calon presiden dan wakil presiden harus memperoleh minimal 20% kusi atau 25% suara sah secara nasional.

S

etidaknya sudah belasan kali ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden ini digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK), namun MK selalu mengatakan bahwa pengaturan tentang ambang batas pencalonan Presiden dan wakil Presiden merupakan kewenangan terbuka pembentuk undang-undang (open legal policy).

Oleh karenanya gugatan-gugatan tersebut selalu kandas dalam putusan MK. Entah apa yang menjadi kabaruan dalil dari permohonan Judicial Review (JR) tersebut sehingga masih memiliki nyali untuk memperkarakannya kembali ke MK. Terlepas dari banyaknya permohonan JR ke MK atas ketentuan Presidential Candidacy Threshold, sebenarnya syarat yang membatasi seseorang agar terpilih menjadi presiden dan wakil presiden tidak hanya syarat sebagaimana yang saat ini diatur dalam pasal 222 UU Pemilu tetapi masih terdapat threshold lain yang menjadi syarat terpilihnya presiden dan wakil presiden. Threshold-threshold tersebut adalah: 1) Diusulkan Oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, 2) Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Pengusung Memperoleh Minimal 20% Kursi atau 25% Suara Sah secara Nasional, dan 3) Mendapatkan suara lebih dari 50% dengan sedikitnya 20% suara di lebih separuh dari setiap

Salah satu alasan yang selalu menjadi dasar pertimbangan majelis MK adalah open legal policy. Artinya pengaturan trheshold dalam undang-undang merupakan kewenangan terbuka pembentuk undang-undang (DPR Plus Pemerintah). MK mendasarkan open legal policy pada pasal 6A ayat (5) UUD 1945 yang berbuyi “ Tata cara pelaksanaan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden lebih lanjut diatur dalam undang-undang”. diri sebagai presiden dan wakil presiden karena tidak menyediakan calon presiden dan wakil presiden dari jalur perseorangan, sebagaimana dalam pemilihan kepala daerah yang membolehkan pencalonannya lewat jalur perseorangan (Pasal 1 ayat (3) UU No.1 tahun 2015). Oleh karenanya syarat tersebut juga merupakan trheshold sebagaimana yang termaktub dalam pasal 222 UU Pemilu, tetapi

sangat beralasan bila banyak pihak yang mempersoalkannya.

Sedangkan trheshold yang ketiga adalah pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih harus mendapatkan suara lebih dari 50% dengan sedikitnya 20% suara dilebih separuh dari setiap provinsi yang tersebar di Indonesia. Syarat ini memang bukan syarat pencalonan tetapi syarat keterpilihan (presidential threshold)

akan tetapi tiga threshold tersebut harus dilalui bila calon presiden dan wakil presiden ingin terpilih sebagai orang nomor satu dinegeri ini. Sebagaimana syarat trheshold yang pertama, syarat trheshold yang ketiga ini juga sangat jelas diatur dalam pasal 6A ayat (3) UUD 1945, sehingga konstitusionalitasnya juga tidak usah diperdebatkan.

Open Lagal Policy dalam Threshold Salah satu alasan yang selalu menjadi dasar pertimbangan majelis MK adalah open legal policy. Artinya pengaturan trheshold dalam undangundang merupakan kewenangan terbuka pembentuk undang-undang (DPR Plus Pemerintah). MK mendasarkan open legal policy pada pasal 6A ayat (5) UUD 1945 yang berbuyi “ Tata cara pelaksanaan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden lebih lanjut diatur dalam undang-undang”. Frasa lebih lanjut diatur dalam undang-undang menurut tafsir MK merupakan bukti bahwa pembentuk undang-undang memiliki kewenangan penuh untuk mengatur mekanisme pencalonan presiden dan wakil presiden.

Namun demikian kalau kita fahami labih cermat lagi ketentuan dalam 6A ayat (5) diatas, maka yang menjadi kewenangan penuh pembentuk undang-undang sebenarnya adalah tata cara pelaksanaan pemilihan presiden dan wakil presiden bukan syarat pencalonan, karena syarat pencalonan sudah diatur sangat detail di pasal 6A ayat (2). Tata cara pelaksanaan pemilihan presiden yang bisa diatur dalam undang-undang contohnya adalah seperti tata cara pencoblosan, desain surat suara calon presiden dan wakil presiden, aturaran kampanye dll. Oleh karenanya syarat pencalonan presiden sebenarnya bukan open legal policy tetapi close legal policy.

Dosen HTN Universitas Bhayangkara Surabaya

Mendorong Pengungkapan Kasus Kekerasan Seksual di Kampus

K

etika mendengar kata pemerkosaan, tentu masyarakat akan langsung merasa geram dan marah terhadap pelaku. Kasus demi kasus terungkap tidak hanya kekerasan fisik, emosional namun juga kekerasan seksual.

Saat ini marak kasus pemerkosaan yang dilakukan oleh individu atau kelompok hanya untuk memenuhi kepuasan seksualitas mereka. Pelaku kekerasan biasanya melibatkan remaja dan sebagian adalah anak kecil. Selain itu, biasanya hal tersebut tidak jauh dari jangkauan kita bisa saja terjadi di sekitar bahkan yang tidak pernah diduga.

Kasus pemerkosaan sendiri merupakan kasus yang sangat meninggalkan trauma berat bagi korbannya, terlebih jika pelaku tersebut memiliki hubungan atau ikata entah sebagai keluarga, teman maupun saudara.

Sebagai contoh pemberitaan pemerkosaan yang terjadi pada seorang mahasiswa di salah satu Universitas di Yogyakarta dan beberapa kejadian lainnya yang ada di Indonesia adalah suatu contoh konkret. Hal itu dapat membuat orang menyadari bahwa kejadian itu bertambah nyata dan ada di lingkungan kita, serta selalu mengintai anak maupun remaja yang seharusnya kita lindungi dan jaga. Dalam kehidupan sebuah negara maupun masyarakat, cenderung memberikan reaksi yang berbeda dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelanggar kejahatan kesusilaan Saat ini ada salah satu oknum mahasiswa demisioner BEM yang ada di salah satu universitas di Indonesia melakukan pemerkosaan terhadap teman wanitanya. Sebagian orang berspekulasi apabila oknum dari suatu instansi maka ha tersebut merupakan kesalahan instansi itu juga. Apakah jika individu yang berbuat namun Instansi juga berhak disalahkan benar?

Untuk kejadian seperti ini biasanya tidak hanya pribadi yang disorot namun juga instansinya. Meskipun pelaku hanya demisioner BEM,

berakhlak yang baik. Sedimana masa pengurulain itu dengan pola pemsannya selesai namun kabinaan yang konsisten rena pelaku merupakan dijalankan penuh amademisoner, maka sudah nah sejalan dengan visi menjadi tanggung jawabpendidikan tinggi univernya untuk menjaga nama sitasnya yaitu mencetak instansi. Terlepas dari lulusan yang unggul istanggung jawab BEM, lami. Maka tidak bisa tapi kalau pelaku masih disalahkan sepenuhnya berstatus mahasiswa/ Oleh: kepada instansi, karena pekerja dari suatu inFernanda Safira instansi sudah berusaha stansi maka pelaku punya agar mahasiswanya pintanggung jawab menjaga tar juga berakhlak yang nama baik instansi, kabaik. Namun ini kembali ke masingrena pelaku juga belum wisuda. masing mahasiswa, apakah ia mendaContoh lain yaitu kasus seksual di patkan pengaruh kuat dari komitmen salah satu universitas di Bali, dimana universitas tersebut atau tidak terpengpelaku adalah kelompok mahasiswa, aruh sama sekali. Maka atas kejadian buruh juga doktor. Namun kasus terseini, instansi tidak bersalah. but tidak diusut tuntas oleh kampus Inilah yang saya katakan individu dan tidak berujung pada kampus. Dari yang berbuat namun instansi yang kejadian di Universitas ini, apakah

Jika salah satu sistem maupun sub-sistem dalam masyarakat itu tidak berfungsi sebagaimana semestinya, maka akan menyebabkan terciptanya penyimpangan dalam diri seorang individu yang terkait dengan sistem maupun sub-sistem tersebut. Munculnya perilaku menyimpang dalam diri seorang yang melakukan perilaku menyimpang diakibatkan oleh sosioalisasi dari sistem maupun subsistem dalam masyarakat yang berjalan tidak semestinya, adapun unsur-unsur masyarakat yang dapat dikatakan sebagai sistem membentuk masyarakat antara lain adalah lingkungan keluarga dan pergaulan.

ini salah intansinya? Menurut saya tidak, karena mungkin para kelompok mahasiswa, doktor, dan buruh itu melakukan atas pribadi. Namun hal itu sangat disayangkan karena tidak diusut sampai tuntas, dan hanya meninggalkan trauma bagi korbannya.

“Apakah ini salah instansi karena kurang mendidik mahasiswanya”.

Tidak, suatu universitas/instansi memiliki komitmen, seperti salah satu universitas di Indonesia memiliki komitmen untuk mencetak lulusan yang tidak hanya pintar, namun juga

kena, karena kajadian-kejadian ini biasanya mengaitkan identitas pelaku dari suatu instansi dan membuatnya jelas. Sehingga banyak instansi yang menanggung resiko dan beban akan nama baik instansi yang telah dirusak karena perbuatan dari individu.

Jika dilihat dari kajian sosiologis, permasalahan ini masuk kedalam paradigma fakta sosial karena hal ini didasarkan bagaimana perilaku masyarakat karena keinginan untuk memenuhi kebutuhan seksualitas me-

reka sampai merugikan banyak orang juga meninggalkan luka dan trauma bagi para korban. Dan dilihat dari pendapat salah satu tokoh sosiologi yaitu Talcot Parsons dalam konsep fungsionalisme struktural, menjelaskan bahwa masyarakat jika dilihat sebagai sebuah hal yang terdiri dari sistem maupun sub-sitem yang akan menentukan bagaimana kehidupan sosial dalam suatu masyarakat dapat berjalan dengan baik.

Jika salah satu sistem maupun sub-sistem dalam masyarakat itu tidak berfungsi sebagaimana semestinya, maka akan menyebabkan terciptanya penyimpangan dalam diri seorang individu yang terkait dengan sistem maupun sub-sistem tersebut.

Munculnya perilaku menyimpang dalam diri seorang yang melakukan perilaku menyimpang diakibatkan oleh sosioalisasi dari sistem maupun sub-sistem dalam masyarakat yang berjalan tidak semestinya, adapun unsur-unsur masyarakat yang dapat dikatakan sebagai sistem membentuk masyarakat antara lain adalah lingkungan keluarga dan pergaulan.

Akhirnya dari realita yang saya jabarkan sebelumnya beberapa hal yang mungkin bisa digunakan sebagai solusi, yaitu yang pertama untuk kejadian seperti ini lebih baik diusut tuntas dan serahkan ke pihak yang berwajib dan pelaku harus dihukum secara adil, kedua sebagai seorang mahasiswa setelah terjadinya kasus ini, seharusnya mengetahui batasan berteman agar tidak berujung melakukan kenakalan reamaja yang menentang norma-norma yang ada sehingga tidak merugikan diri sendiri, orang lain dan instansi, serta para guru/dosen/para pengajar agar lebih memberikan pengertian kepada remaja-remaja lainnya untuk tetap patuh pada norma dan menjadi remaja penerus bangsa yang siap membawa nama Indonesia lebih baik untuk kedepannya.

Mahasiswi Universitas Muhammadiyah Malang (UMM); bisa dihubungi melalui email : sfrfernanda@gmail.com

PEMIMPIN UMUM: Nawang Esthi Lestari PEMIMPIN REDAKSI/ PENANGGUNG JAWAB: Wahyu Kuncoro SN WAKIL PEMIMPIN REDAKSI : Wawan Triyanto REDAKTUR PELAKSANA: Gatot Suryo Widodo KOORDINATOR LIPUTAN : Bambang WN REDAKTUR: Choirul Anam, Anangsyah Isfianto, Sufendi Dimyati, Andre Endrayana Sasmita, Helmi Supriyatno, Zainal Ibad Reporter : M. Ali, Rachmat Caesar BSW, Zainal Ibad, Adit Hananta Utama, Abed Nego, Gegeh Bagus Setiadi, Diana Rahmatus Sholichah, Achmad Tauriq Imani Fotografer: Trie Diana Indahwati, Oki Abdul Sholeh Malang: M. Taufiq, Kabupaten Malang : Cahyono Nor Rochmah, Kota Batu: Anas Bachtiar, Kediri: Ervan Kholis, Pasuruan : Hilmi Husein, Pamekasan: Syamsuddin, Lumajang: Dwi Wismo Wardono, Probolinggo: Wiwit Agus Pribadi Jember: Effendi, Sampang: Nur Cholis, Sumenep: Agus Irianto, Samsul Arifin, Bondowoso: Ihsan Khalil, Situbondo: Sawawi, Tulungagung: Hadi Sucipto, Wiwieko Dh, Ponorogo: Yanuar Lamongan: Suprayitno, Jombang: Romadlon, Fathoni, Arif Yulianto Mojokerto: Hasan Amin, Sidoarjo: Ali Kusyanto, Hadi Sujitno, Achmad Suprayogi Gresik: Kerin Ikanto, Rokim, Tuban: Khoirul Huda Madiun: Sudarno, Blitar: Hartono, Nganjuk: Ristika, Bojonegoro: Achmad Basir, Trenggalek: Wahyu Asmoro, Jakarta: Tjitjik Rahayu.

Direktur Utama: Nawang Esthi Lestari, Direktur Umum: Wahyu Kuncoro SN, Direktur Keuangan Mira Damayanti Komisaris Utama: Sugeng Praptoyo, Komisaris: Bambang WN, Hasan Amin, Suprayitno, Malang: Gatot Soekardi, Ratna Nirmala, Lumajang: Didit Nur Jadit, Bondowoso: Hasto Pramudyo, Manager Produksi, Sirkulasi dan Periklanan: Sri Eddy Haryanto, Manajer Keuangan: Anangsyah Isfianto, Administrasi Keuangan: Etti Sri Kustini, Sri Poernomo, Sekretaris Perusahaan: Rani Cholyvianti, Sirkulasi: Titiek Yuliati (Koordinator), Utomo Pagon, Distribusi: Tatok Arly (Koordinator), Suparto, Mulyadi, Pracetak:Ali Sulkan (Koordinator), Danu Setiawan, Trisno purnomo, Onny Agung S, Oki Abdul Sholeh, Rendy Agung. Sekuriti: Saiful Hidayat, Akhmad Mukhdor Daniyal, Ucha Torindiansyah Alamat Kantor Pusat/Iklan/Redaksi: Jalan Indragiri 73 Surabaya, Telp : 031- 561-5454, Fax : 031-561-9009, Email Iklan: bhirawa_indragiri@yahoo.com, Email Redaksi: harian_bhirawa@yahoo.com Sirkulasi: Jalan Pengenal 5, Surabaya (60174), Telp : 031- 547-0650 (3 lines), Fax : 031-534-3359, Email Sirkulasi: bhirawasirkulasi@yahoo.com Bhirawa Online : http://www.harianbhirawa.co.id Bank: Bank Mandiri (BBD Jembatan Merah) Surabaya, No. Rek:140.0080000053, Percetakan: PT Media Nusantara Press, Kawasan Industri SIER, Jl. Rungkut Industri III No.49, Surabaya SIUPP: Nomor 159/SK/Menpen/SIUPP/A.7/1986, 22 April 1986.

Tarif Iklan: Iklan Baris Rp. 7.500/baris (maksimal 5 baris), Iklan Tender/Lelang Rp.10.000/mm kolom, Iklan Display warna (FC) Rp.10.000/mm kolom, Iklan Display hitam putih (BW) Rp.7.500/mm kolom. Harga belum termasuk PPn 10%.

PELAYANAN PUBLIK Pemkot Bebaskan Denda Akta Kelahiran hingga Juli 2022 Halaman 5

Kamis Kliwon, 3 Februari 2022

Surabaya, Bhirawa Pemerintah Kota Surabaya melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) akan membebaskan biaya denda pengurusan akta kelahiran yang terlambat. Peraturan tersebut bakal diterapkan selama enam bulan. Program itu merupakan bagian dari upaya Pemkot Surabaya mewujudkan kota yang tertib administrasi kependudukan.

Kebijakan itu tertuang dalam Instruksi Wali Kota Nomor 1 Tahun 2022. Isin-

ya mengatur penghapusan denda keterlambatan pelaporan kelahiran kepada ma-

syarakat Surabaya. Peraturan ini berlaku selama enam bulan. Yakni, mulai 1 Februari–31 Juli 2022.

Dalam program tersebut, ada tiga sasaran utama yang bisa memanfaatkan penghapusan denda. Pertama kelahiran di dalam negeri, kedua kelahiran WNI di luar negeri. Terakhir, kelahiran WNI di atas kapal laut atau pesawat.

Wakil Wali Kota Surabaya Armuji menyebutkan bahwa upaya pemerintah kota itu dalam rangka meringankan beban masyarakat akibat dampak pandemi Covid 19.

“Pak Walikota Eri Cahyadi gencar menggaungkan Gerakan Sadar Administrasi kependudukan, salah satu kebijakan konkretnya adalah penghapusan denda

untuk Akta,” kata Armuji, Rabu (2/2).

Dirinya juga mengimbau kepada masyarakat agar memanfaatkan kesempatan penghapusan denda untuk segera mengurus akta kelahiran mengingat Akta adalah dokumen dasar yang wajib dimiliki setiap warga negara.

“Kalau tidak tercatat kelahirannya ditunjukkan den-

gan akta, bagaimana bisa masuk Kartu Keluarga dan bagaimana kita bisa bantu intervensi melalu Program,” ujar Cak Ji. Ia juga meminta agar masyarakat yang masih kesulitan maupun kebingungan untuk dapat mendatangi kelurahan atau kecamatan agar dipandu serta didampingi dalam proses pengurusan.[iib.ca]

Armuji

LINTAS PELAYANAN

Pemkab-KPN Ikuti Sosialisasi Program PTSL Secara Virtual Probolinggo, Bhirawa Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Probolinggo dan Kantor Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Probolinggo mengikuti sosialisasi Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Tahun 2022 secara virtual yang dipimpin oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Dr. Sofyan A. Djalil.

Kegiatan yang dilaksanakan di Guest House Kraksaan ini dihadiri oleh Plt Bupati Probolinggo Drs. HA. Timbul Prihanjoko, Kepala KPN Kabupaten Probolinggo Budi Doyo, Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekretaris Daerah Kabupaten Probolinggo Heri Sulistyanto serta sejumlah Kepala OPD terkait di lingkungan Pemerintah Kabupaten Probolinggo dan jajaran BPN Kabupaten Probolinggo.

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Sofyan A. Djalil menyampaikan terima kasih kepada Gubernur, Bupati, Wali Kota yang telah membebaskan BPHTP untuk pendaftaran tanah pertama kali. “Akibatnya begitu dibebaskan BPHTP di kabupaten dan kota tersebut itu pengeluaran sertipikat bisa jalan secara sangat baik dan sangat cepat,” ujarnya.

Sementara Plt Bupati Probolinggo Drs. HA. Timbul Prihanjoko, Rabu (2/2) mengaku sangat mendukung program PTSL ini dengan harapan mampu dimanfaatkan dengan sebaik mungkin oleh masyarakat yang ada di Kabupaten Probolinggo.[wap.ca]

Kapolres Situbondo AKBP Andi Sinjaya saat melakukan sidak kesiapan pelayanan dan keamanan di masing masing unit Mapolres. wiwit agus pribadi/bhirawa

Pemkab-KPN dukung laksanakan program PTSL tahun 2022.

Berikan Pelayanan Pajak Daerah Maksimal Pemkab Mojokerto Launching E-SPPT PBB Mojokerto. Bhirawa Guna pelayanan maksimal terhadap wajib pajak, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mojokerto secara resmi melaunching E-SPPT PBB-P2 Buku IV, V, oleh Bupati Mojokerto. Ikfina Fahmawati di Pendopo Graha Majatama, Rabu (2/2).

Bupati Ikfina dalam keterangannya mengatakan, launching tersebut sebagai wujud komitmen Pemerintah Daerah dalam mempermudah elektronifikasi pelayanan pajak daerah.kepada masyarakat wajib pajak.

Di samping itu elektronifikasi pelayanan pajak ini, juga untuk memaksimalkan pendapatan asli daerah (PAD). Mengingat, pembangunan masih ditopang melalui skema APBD dan transfer dana dari pemerintah pusat, sekaligus menjadi upaya bagaimana PAD dimaksimalkan agar pembangunan dapat dirasakan oleh masyarakat Kabupaten Mojokerto.

Karena selama pandemi, dana transfer dari pusat juga mengalami penurunan. “Ini menjadi momentum selama pandemi bahwa nantinya ini kita maksimalkan untuk PAD agar pembangunan bisa dirasakan masyarakat Kabupaten Mojokerto,” jelas dia.[min.ca]

Bupati Ikfina saat melaunching E-SPPT.PBB.

sawawi/bhirawa

Kapolres Sidak Kesiapan Pelayanan Publik dan Keamanan Situbondo, Bhirawa Kapolres Situbondo AKBP Andi Sinjaya,melakukan inspeksi mendadak (sidak) terkait dengan kedisiplinan dan kesiapan pada unit pelayanan Kepolisian di Polres Situbondo. Selain mengadakan sidak di Unit pelayanan Kepolisian, Kapolres Andi juga melakukan pengecekan di Unit Penjagaan, Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT), SKCK dan Command Center Polres Situbondo.

Menurut Kapolres Situbondo AKBP Andi Sinjaya, sesuai perintah Kapolri dan Kapolda Jatim agar Polres merespon cepat adanya keluhan atau laporan sesuai dengan harapan masyarakat.

Untuk itu, imbuhnya, pihaknya langsung melaksanakan pengawasan dengan sistem yang ketat. “Ini agar terhindar munculnya penyimpangan oleh oknum kepolisian yang tidak menjalankan tugas sesuai dengan aturan yang berlaku,” kupas Kapolres Andi.

Masih kata Kapolres Andi, kegiatan sidak ini dalam rangka untuk melihat secara langsung tugas anggota di unit pelayanan publik dan juga untuk melakukan pengawasan agar tidak terjadi pelanggaran dari setiap personil Polri. “Ini kami lakukan sesuai dengan amanat dan perintah dari Kapolri dan Kapolda Jatim.

Kami minta semua personil polisi

untuk menerapkan perintah tersebut,” kata Kapolres Andi Sinjaya.

Kapolres Andi menabahkan, dalam sidak tersebut, ia didampingi Wakapolres, Kasi Propam dan Kasiwas untuk memeriksa buku mutasi di Penjagaan, pelayanan masyarakat di SPKT dan juga kesiapan sarana prasarana di ruang Command Center.

Kapolres Andi menerangkan, kegiatan sidak dan pengecekan sebagai bentuk pengawasan, tidak hanya untuk Kapolres saja namun para Perwira atasan langsung anggota wajib melakukan pengawasan ketat kinerja anggotanya. “Ini bertujuan agar pelayanan Kepolisian berjalan dengan

baik sesuai dengan harapan masyarakat.” tegas Kapolres Andi.

Selain itu, Kapolres Andi juga berpesan kepada semua personil Polri yang berdinas siang atau malam agar selalu siap siaga apabila ada kejadian yang sifatnya penting. Termasuk adanya laporan masyarakat yang butuh penanganan cepat Polri harus segera direspon dengan sigap. “Ya personil Polri di manapun berdinas harus dapat melayani masyarakat secara baik dan maksimal. Ketika semua personil Polri sudah siap dan siaga, maka semua laporan masyakat akan bisa tertangani dengan baik,” pungkas mantan Kapolres Enrekang Sulsel itu.[awi.ca]

Meski Tanpa Dukungan Pemkab

Argowisata KPI Berhasil Dilaunching untuk Umum Gresik, Bhirawa Setelah sebelumnya sukses membangun wisata alam Setigi (Selo, Giri, Tirta) Kades Sekapuk Abdul Halim (AHA) kembali mewujudkan inovasi GILA-nya (Gagasan Ide Langsung Aksi). Tepat di hari istimewa yang terjadi hanya pada 823 tahun sekali, yakni tanggal 2-22022, Kades berjuluk Ki Begawan Setigi ini melakukan Soft Opening Agrowisata Kebun Pak Inggih (KPI) yang dibangun di masa pandemi, wisata kedua setelah Setigi.

Saat melakukan Soft Opening Agrowisata KPI, Kades Abdul Halim mengatakan, Desa Sekapuk kembali mewujudkan wisata desa kedua sete-

lah Setigi, yakni KPI (Kebun Pak Inggih).Menurutnya, semua itu tidak terlepas dari dukungan semua pihak, baik perangkat desa, BPD, BumDes, PKK, Pokdarwis, tokoh masyarakat dan sejumlah perusahaan yang mendapat hidayah.

“Meski di sekitar Desa Sekapuk banyak perusahaan besar, namun hanya 3 yang mendapat hidayah, yakni PT Polowijo Gosari, PT Gunung Emas Putih, dan PT Orela. Sementara Pemkab Gresik, Provinsi Jatim, hingga Pemerintah Pusat belum mendapat hidayah, sehingga tidak turut memberikan support wisata,” tandas Kades, AHA yang juga Komisaris Bumdes Sekapuk ini, Rabu (2/2).

Sementara itu, Komisaris PT Polowijo Gosari Didik Pribadi Arifin yang turut hadir dalam Soft Opening Agrowisata KPI mengaku salut dan kagum atas berbagai ide dan inovasi yang luar biasa dari Kades Sekapuk. Di bawah kepemimpinannya, Sekapuk tidak hanya memiliki satu wisata, tetapi dua sekaligus, yakni Setigi dan KPI. “Sekapuk ini luar biasa inovasinya. Sekapuk sudah tidak seperti desa, tetapi maju berkembang pesat seperti kota. Ide-idenya luar biasa, tak ternilai harganya. Untuk itu, kami akan selalu siap menjadi mitra demi kemajuan Desa Sekapuk yang sudah moncer dikenal hingga mancanegara ini,” ungkap Didik saat Soft Open-

ing KPI bersama Kades Abdul Halim dan H Suroto, H Khohar, sesepuh sekaligus tokoh masyarakat Desa Sekapuk.

Dalam Soft Opening Agrowisata KPI tersebut diisi dengan pemotongan pita oleh Kades Sekapuk Abdul Halim sebagai tanda dibukanya agrowisata KPI untuk umum. Selanjutnya Pak Kades diikuti seluruh hadirin melepaskan burung dara sebagai simbol Sekapuk Bergerak Bebas Berkarya meski pemerintah belum mendapat hidayah. Acara Soft Opening KPI diakhiri dengan penandatanganan batu prasasti oleh Direktur PT Polowijo yang telah memberikan bantuan CSR untuk KPI.[eri.ca]

KPPU Akhirnya Bawa Persoalan Kartel Minyak Goreng ke Ranah Hukum Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) telah memutuskan untuk membawa masalah harga minyak goreng ke ranah hukum. Pasalnya KPPU mengendus ada indikasi terjadinya praktik kartel di balik lonjakan harga minyak goreng yang sangat signifikan.

Komisioner KPPU Ukay Karyadi menyampaikan, sebelumnya KPPU sudah melakukan penelitian di direktorat ekonomi yang sifatnya berupa kajian terkait industri minyak goreng. Dari hasil kajian tersebut, pemain besar di industri minyak goreng ternyata terintegrasi dengan perkebunan sawit atau menguasai mulai hulu hingga hilir.

Berdasarkan data Concentration Ratio (CR), hampir 50% pangsa pasar minyak goreng di Indonesia

dikuasai oleh empat perusahaan besar yang juga memiliki usaha perkebunan, pengolahan CPO, hingga beberapa produk turunan CPO. “Dari penelitian itu, kami menemukan sinyal-sinyal terjadinya pelanggaran persaingan usaha. Kalau media menyebutnya kartel, tetapi kalau diperdalam lagi nanti bisa juga ada yang melanggar pasalpasal lain. Kita juga mencermati kondisi pasar minyak goreng yang semakin tidak terkendali. Akhirnya

pada Rabu (26/1/2022) kemarin di rapat komisi, kami menetapkan untuk ditingkatkan menjadi ke ranah hukum, jadi dilimpahkan ke direktorat investigasi untuk menginvestigasi industri minyak goreng,” kata Ukay Karyadi, kemarin.

Dalam rangka mencari alat bukti, nantinya semua pihak yang terlibat dalam industri minyak goreng akan dimintai keterangannya. Tidak hanya produsen minyak goreng, tetapi juga pihak-pihak lain yang terkait dengan industri tersebut dari hulu hingga hilir.

“Tentunya ini butuh proses. Misalnya akan kita dalami bagaimana mekanisme distribusinya, misalnya jalur A, jalur B, ujungnya ke mana.

Nanti dikroscek juga ke tingkat

ritelnya, lalu pasokan bahan bakunya bagaimana, apakah dari kebun sendiri atau yang lain. Lalu mekanisme pembentukan harganya bagaimana, apakah melalui penetapan harga atau melalui mekanisme pasar,” terang Ukay.

Pemanggilan pihak-pihak tersebut diharapkan sudah bisa dilakukan mulai pekan depan. Namun prosesnya juga bergantung pada kesiapan dari pihak-pihak yang dipanggil untuk bisa memberikan penjelasan. “Nanti kami panggil semuanya, mengapa ini (kenaikan harga) bisa terjadi. Tidak hanya pengusaha yang besar-besar saja, semuanya akan kita panggil,” kata Ukay.[ma.ca]

Minyak goreng yang akhir akhir ini jadi masalah

Bhir

PENDIDIKAN, KEBUDA

Halaman 6

Kamis Kliwon, 3

MAN Surabaya Berlakukan PJJ Usai 63 Siswa Surabaya, Bhirawa Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Surabaya kembali memberlakukan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ). Ini dilakukan usai 63 orang yang terdiri dari 58 siswa dan lima guru dinyatakan positif Covid 19 dari hasil swab PCR yang dilakukan Puskesmas setempat dan Satgas Covid 19 Kecamatan.

Menurut Kepala MAN Surabaya, Fathorrakhman, dinyatakannya puluhan orang yang posirif Covid 19 itu bermula, saat seorang wali murid menghubungi sekolah untuk mengatakan jika anaknya sakit dan positif Covid 19. Sebagai tindak lanjut, sekolah kemudian memberlakukan tes swab PCR satu kelas, yakni 12 MIPA 6. Dari hasil tes PCR, ditemukan 15 siswa positif Covid

Suasana ruang kelas MAN Surabaya setelah PTM dihentikan sementara usai 61 siswa dan guru dinyatakan positif Covid-19.

19 dan dua guru.

"Hari Kamis ada siswa yang dinyatakan positif. Orangtua mengabari ke sekolah. Kami komunikasi dengan Puskesmas setempat dan Satgas Covid 19. Dari satu kelas yang di swab PCR pada hari Jumat (28/1), 15 siswa dan dua guru dinyatakan positif,'' ujarnya ditemui Bhirawa, Rabu (2/2).

Tak cukup disitu, Senin (31/1),

sekolah kembali memberlakukan tes swab PCR untuk siswa kelas 12 secara keseluruhan yang berjumlah 363 siswa juga kepada 25 guru dan karyawan. Dari hasil ini, ditemukan 46 orang positif Covid 19.

"Saya koordinasi dengan pihak Satgas Covid 19 dan Puskesmas.

Kami kirim surat ke orangtua untuk kelas X dan XI agar menggelar pembelajaran Daring. Siswa juga diminta tidak boleh kemana - mana. Bagi yang positif beberapa diantaranya isolasi di Asrama Haji, dan melakukan isolasi mandiri,'' terangnya.

Pihak sekolah pun berkoordinasi dengan Asrama Haji Sukolilo, sehingha sebanyak 11 siswa Bisa dirawat dengan pengawasan tenaga me-

PTM 100 Persen Tanpa Shift di Jombang Ditunda Jombang, Bhirawa Pelaksanaan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) 100% tanpa shift di Kabupaten Jombang akhirnya ditunda. Penundaan ini terkait fluktuasi kasus positif Covid 19 yang terjadi akhir - akhir ini. Rencananya, PTM 100% tanpa shift di Kabupaten Jombang bakal dimulai pada tanggal 2 Februari tahun 2022 ini.

"Sesuai perkembangan kondisi, hasil rapat Ibu Bupati di Provinsi bersama Forkopimda Provinsi Jawa Timur, dipimpin Ibu Gubernur menyampaikan, kegiatan PTM tetap berdasarkan regulasi Instruksi Menteri Dalam Negeri maupun SKB 4 Menteri,'' kata Plt Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud)

Kabupaten Jombang, Jumadi saat dihubungi wartawan melalui sambungan Telepon Seluler (Ponsel) nya, Rabu (2/2).

"Akhirnya di Jombang, karena fluktuasi Covid 19 sekarang lagi marak, yang dulunya hijau kayaknya sekarang banyak yang menguning, sehingga yang full 100% masuk semuanya ditunda, 100% nya melalui shift,'' terang Jumadi.

Sehingga pelaksanaan PTM di Kabupaten Jombang kini tetap 100% namun dengan sistem shift.

Sementara saat disinggung lebih lanjut kapan pelaksanaan PTM 100% tanpa shift di Jombang, Jumadi menjawab, hal tersebut menunggu regulasi dari Bupati

Jombang.

Sebelumnya pada Minggu (30/1) lalu, kepada wartawan, Sekretaris Daerah Kabupaten (Sekdakab) Jombang, Agus Purnomo menyampaikan, seiring bertambahnya kasus harian Covid 19 di Jombang, rencana PTM kembali ditunda. ''Sementara kita tunda lagi, sampai ada evaluasi ke depan,'' ujarnya.

Agus menambahkan, sesuai rencana awal PTM 100% tanpa shift dimulai 2 Februari. Beberapa stake holder terkait mulai dari Disdikbud Kabupaten Jombang, Kemenag, Cabang Dinas Pendidikan Jawa Timur di Jombang maupun Dinas Kesehatan sudah sepakat untuk memulai PTM 100% tanpa shift. [rif.fen]

Plt Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang, Jumadi

UWKS Bangun Mini Twin Tower untuk Perkuliahan FH dan FEB

BANGKU POJOK

m taufiq/bhirawa

Wali Kota Malang, Drs H Sutiaji secara simbolis menyerahkan kartu peserta BPJS Ketenagakerjaan bagi hafiz.

Gandeng BPJS Ketenagakerjaan Pemkot Berikan Perhatian Para Hafiz Malang, Bhirawa Program prioritas Wali Kota Malang, Drs H Sutiaji, salah satunya melahirkan minimal satu orang penghafal Alquran atau hafiz/hafizah di setiap RW. Melalui Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan, Pemerintah (Pemkot) Malang menggandeng BPJS Ketenagakerjaan untuk memberikan jaminan sosial bagi para hafiz. Sebanyak 95 hafiz, Rabu (2/2) kemarin di Hotel Pelangi Malang menerima bantuan dan diterbitkan kartu peserta BPJS Ketenagakerjaan.

Menurut Wali Kota Sutiaji, program ini sebagai wujud nyata kepedulian dan untuk mendorong lahirnya hafiz/hafizah yang lebih banyak lagi ke depannya. Hingga kini, di Kota Malang setidaknya ada 700 hafiz dan hafizah yang dibina Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan Kota Malang.

"Mereka merupakan orang - orang mulia dan terpilih, sehingga wajar jika Pemkot Malang dan BPJS Ketenagakerjaan memberi perhatian khusus,'' tutur Sutiaji.

Para hafidz ini, terang Sutiaji, mendapat bantuan Rp1 juta setiap bulan dan premi setiap bulannya sebesar Rp16.168,00 juga ditanggung Pemkot Malang. ''Seiring akan terus bertambahnya hafidz ini, kami berencana akan menambah besaran bantuan itu. Jika semakin banyak hafiz, maka akan membawa kemaslahatan atau kemakmuran bagi suatu daerah,'' ungkapnya.

Semenatara itu, Kepala Bagian Pelayanan BPJS Ketenagakerjaan Malang, Sevy Renita Setyaningrum menyambut baik Program Pemkot Malang ini. Menurutnya, ini yang pertama kali di wilayah kerjanya dan ke depan diharapkan akan diikuti daerah lain, seperti Kota Batu dan Kabupaten Malang. [mut.fen]

Surabaya, Bhirawa Universitas Wijaya Kusuma Surabaya (UWKS) membangun gedung baru untuk perkuliahan. Gedung Mini Twin Tower ini nantinya akan digunakan Fakultas Hukum (FH) dan Fakultas Ekonomi Bisnis (FEB).

Menurut Rektor UWKS, Prof Dr Widodo Ario Kentjono dr Sp THT-KL (K) usai peletakan batu pertama, pembangunan Mini Twin Tower (2/1), pembangunan gedung ini untuk mengikuti perkembangan di dunia pendidikan.

"Mahasiswa makin banyak dan ilmu yang mutakhir harus dikuasai. Kami perlu nambah ruangan untuk Fakultas Ekonomi, Bisnis dan Hukum. Mahasiswa di dua fakultas ini semakin lama makin banyak, sehingga perlu menambah kapasitas kelas,'' katanya.

Gedung baru ini nantinya dilengkapi teknologi untuk menunjang pembelajaran secara digital di kampus setempat. Konsep bangunan gedung pun disesuaikan dengan kebutuhan di masa pandemi, yakni dengan konsep terbuka.

"Sebelum ada pandemi ruangan kelas tertutup. Melihat perkembangan

akhir-akhir ini dan ke depan, masa pandemi memerlukan persyaratan khusus, salah satunya mendesain ruangan terbuka,'' katanya.

Ditambahkan Wakil Rektor III UWKS, Dr Edi Krisharyanto, rancangan yang digagas dan diprakarsai oleh dua prodi dalam rangka internasionalisasi. UWKS berencana mengundang mahasiswa asing setelah pembangunan gedung tersebut rampung.

"Jadi nanti kita mengundang mahasiswa asing. Dalam waktu dekat mahasiswa jurusan hukum UWKS juga ke Korea. Begitupun sebaliknya,'' tuturnya.

Dengan adanya Mini Twin Tower ini, jelas Edi, UWKS juga berencana mendirikan S3 di Fakultas Hukum.

Pembangunan Mini Twin Tower ditargetkan selesai Bulan November mendatang. Sementara peresmiannya direncanakan dilakukan pada 10 November mendatang.

"Pembangunan ini menjadi pintu pembuka bagi internasionalisasi di kampus. Karena pada bulan Maret akan dibuka pertukaran mahasiswa,'' ucap Ketua Yayasan Wijaya Kusuma, Drs Soejadmiko. [ina.fen]

oky abdul sholeh/bhirawa

Rektor UWKS Prof. Dr. Widodo Ario Kentjono, dr. Sp. THT-KL (K) meletakan batu pertama pembangunan twin tower (2/1),

Kacabdindik Wilayah Bondowoso - Situbondo, Jaenuri bersama Ketua Panitia Career Da

MGBK Rangkul PTN-PTS S

Diapresiasi Kacabdindik, D Situbondo/Bhirawa Meski ditengah pandemi Covid 19, Musyawarah Guru Bimbingan dan Konseling (MGBK) Kabupaten Situbondo sukses menggelar Career Day Situbondo 2022. Acara ini digelar di kompleks SMAN 1 Panji Situbondo selama delapan hari sejak 24 hingga 31 Januar, diikuti puluhan PTN-PTS di Jawa Timur dan sekitarnya.

Career Day yang digelar di tengah pandemi ini merupakan salah satu program inovasi sosial yang diresmikan Kepala Cabang Dinas Pendidikan (Kacabdindik) Provinsi Jatim Wilayah Bondowoso, Jaenuri, didampingi Ketua Panitia Kegiatan, Darmawan berikut Pengurus MGBK Kabupaten Situbondo. Careed Day untuk peningkatan kualitas pendidikan itu mendapat apresiasi dari siswa SMA, SMK, MA seSitubondo.

Menurut Darmawan, kegiatan ini merupakan wadah siswa

kelas XII SMA/SMK Kabupaten Situbondo untuk mengambil keputusan dalam melanjutkan pendidikan ke jenjang Perguruan Tinggi (PT). Career day itu merupakan salah satu rangkaian untuk penyediaan sarana informasi bagi siswa yang akan melanjutkan ke jenjang

PT. ''Ini sarana tuk siswa yang lembaga kuliah juga mengaja Kapongan Situb Darmawan m reer Day ini m satu wujud ker Situbondo diaw

Sejumlah siswa SMA SMK saat melihat secara langsung kegiata

GALERI PRESTASI

Tujuh Siswa SMKN 1 Bondowoso Berhasil Raih Juara LKS Wilker 2 Bondowoso, Bhirawa Ajang Lomba Kompetensi Siswa (LKS) SMK tahun 2022 secara resmi ditutup akhir pekan lalu. Lomba diikuti siswa SMKN ini harus dipecah menjadi beberapa Wilayah Kerja (Wilker), yakni digelar di Kabupaten Situbondo, Bondowoso, Banyuwangi serta Jember.

Oleh: Sawawi, Kabupaten Bondowoso

sawawi/bhirawa

Tujuh siswa SMKN 1 Bondowoso berhasil meraih juara dalam ajang LKS Wilker II Provinsi Jatim 2022.

LKS tahun 2022 ini diresmikan Kepala Dinas Pendidikan Jawa Timur, Dr Ir Wahid Wahyudi MT di SMKN 1 Panji Situbondo. Kepala SMKN 1 Bondowoso, Drs Malik MPd mengatakan, dalam LKS SMK tahun 2022, pihaknya mengirimkan berapa siswa terbaik. Siswa bernama Muhammad Afifutoyyib berhasil meraih juara I dalam lomba Graphic Design Tech-

nology, sedangkan Aisha Aurora berhasil meraih juara II dalam lomba Tehnik Perancangan Model 3-D. Dan Zulfa Majidah meraih juara II dalam bidang lomba Bilingual Secretary.

"Capaian prestasi ini patut disyukuri. Kami juga sangat mengapresiasi capaian prestasi LKS tahun ini,'' ujar Malik.

Malik menjelaskan, siswa bernama Abdillah berhasil

meraih juara III pada lomba katagori Accounting dan Maulana Malik Ibrahim berhasil meraih juara III pada katagori lomba IT Sofware Solutions For Business. Boy Banosida Firdaus meraih juara III pada lomba IT Network System Administration, serta Ahmad Alif Ramadan berhasil meraih juara IV pada katagori lomba Web Technologi, LKS Wilker 2 tahun 2022.

Dalam setiap lomba LKS SMKN 1 Bondowoso selalu aktif ambil bagian dalam perlombaan. Meski kini masih dalam situasi pandemi Covid 19. SMKN 1 Bondowoso konsisten mengikuti ajang LKS se-Wilker II Provinsi Jatim.

"Keikutsertaan kami dalam ajang LKS ini patut disyukuri karena tahun ini berhasil

meraih tujuh penghargaan dari berbagai katagori. Kami juga bangga karena semua kegiatan lomba yang diikuti siswa SMKN 1 Bondowoso berjalan lancar,'' papar Malik.

Dari tujuh siswa berprestasi ini, terang Malik, peraih juara I, II dan III, secara otomatis akan ikut berlaga dalam ajang LKS di tingkat Provinsi Jawa Timur dalam waktu dekat ini. Menghadapi event LKS tingkat Jatim semua siswa yang akan mewakili SMKN 1 Bondowoso akan dilakukan pembinaan oleh guru Mapel masing masing. Diharapkan, semua siswa peserta LKS tingkat Provinsi Jatim benar benar disiplin mengikuti pembinaan dari semua guru pendamping. [fen]

rawa

& OLAHRAGA a Positif Covid-19

AYAAN

3 Februari 2022

Halaman 7

Gandeng Bhirawa, PS GESI UWP Gelar Diklat Jurnalistik

dis. Fatur mengaku, saat ini kondisi siswa telah membaik dan empat, diantaranya telah pulang untuk menjalani perawatan lebih lanjut dirumah. Sedangkan siswa dan guru yang memilih menjalankan isolasi mandiri di rumah dikabarkan kondisinya juga terus membaik.

Dikatakan Fatur sapaan akrabnya, sebelum proses PTM dilakukan, seluruh siswa dan guru telah divaksin lengkap. Karenanya ia tidak menduga jika jumlah orang yang dinyatakan positif dilingkungan sekolahnya cukup banyak. Dari gejala beberapa siswa dan guru menunjukkan gejala yang ringan. Seperti demam dan batuk.

"Dikiranya hanya demam biasa.

Tapi setelah tes swab PCR kok positif, akhirnya kita segera isolasi,'' tambahnya.

Hingga kini, lanjut Fatur untuk keselamatan bersama seluruh Pembelajaran Tatap Muka (PTM) dialihkan ke pembelajaran Daring.

Model pembelajaran ini akan digunakan hingga Senin (7/2) mendatang, sembari melihat perkembangan. Rencananya PTM akan kembali dimulai pada 7 Februari dengan tes swab PCR ulang terlebih dahulu untuk memastikan pembelajaran aman dilakukan.

"Jika nanti digelar PTM kembali, kami akan buat model blanded learning dengan sistem bertahap,'' tandasnya. [ina.fen]

Surabaya, Bhirawa Pusat Studi Gender dan Insklusi Sosial Universitas Wijaya Putera (PS GESI UWP) Surabaya menggelar Diklat jurnalistik, Rabu (2/2/) kemarin.

Kegiatan yang dihadiri 30-an dosen di lingkuangan UWP Surabaya ini menghadirkan narasumber akademisi sekaligus praktisi media Wahyu Kuncoro ST Mmedkom.

Ketua PS GESI UWP, Dr Sri Juni Woro Astuti Mcom, saat membuka acara mengatakan, pentingnya kemampuan menulis di media bagi kalangan dosen. Selain sebagai upaya untuk mempublikasikan kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat yang dilakukan, kemampuan menulis dimedia juga dalam rangka memberikan kontribusi pemikiran kepada publik melalui tulisan artikel yang dimuat di surat kabar.

"Melalui tulisan opini di media massa, maka kita sebagai dosen akan turut berkontribusi memberikan ide dan gagasan kita kepada publik,'' jelas Woro.

Woro berhartap, para dosen mengikuti kegiatan secara serius agar pasca Diklat bisa langsung menghasilkan karya yang bisa dipublikasikan di media Secara khusus, Woro juga berharap, agar Diklat jurnalistik ini tidak hanya sekadar pelatihan namun bisa dilanjut-

kan dengan kerjasama (MoU) antara Harian Bhirawa dnegan PS GESI atau pun dengan institusi kampus UWP. "Harapan kami, usai pelatihan ini bisa dilanjutkan dengan penandatanganan kerja sama antara Harian Bhiarwa dengan kami,'' jelas Woro lagi.

Menanggapi harapan ini, Dosen Komunikasi Universitas 17 Agustus 1945 (Untag) Surabaya yang juga Pemimpin

Redaksi Harian Bhirawa, Wahyu Kuncoro yang menjadi narasumber dalam kegiatan ini menyambut baik keinginan kerja sama dengan UWP. "Selama ini kami sudah bekerja sama dengan kampus kampus lain terutama untuk keperluan magang mahasiswa, kerjasama publikasi dan sebagainya,'' jelas Wahyu.

Dalam Diklat jurnalistik yang berlang-

Ketua Pusat Studi Gender dan Insklusi Sosial Universitas Wijaya Putra (PS GESI UWP), Dr Sri Juni Woro Astuti MCom saat menyerahkan cendera mata kepada Dosen Komunikasi Universitas 17 Agustus 1945 (Untag) Surabaya, Wahyu Kuncoro ST MMedkom.

sung sehari itu, Wahyu pengampu mata kuliah Komunikasi massa ini ini lebih banyak mengenalkan hal - hal dasar terkait penulisan berita dan artikel/opini.

"Saya hanya memberikan hal - hal dasar saja, karena saya percaya peserta sebenarnya sudah terampil menulis. Hanya mungkin belum terbiasa untuk menulis berita atau artikel,'' jelas Wahyu. Menurut Wahyu, apa yang disampaikan sebenarnya lebih bertujuan memotivasi agar para dosen percaya diri untuk menulis.

Pelatihan yang dipandu moderator, Dr Sayekti Suindyah ini berlangsung hidup. Peserta terlihat antusias merespon materi yang disampaikan narasumber. Berbagai pertanyaan, meluncur deras kepada narasumber. Di sela-sela pelatihan juga disertai praktik membuat judul dan lead berita.

"Peserta Diklat jurnalisik ini sungguh aktif dan serius dalam mengikuti kegiatan. Terbukti peserta mampu membuat judul dan lead yang sangat baik,'' komentar Wahyu ketika mengevaluasi praktik menulis judul dan lead peserta. Sebelum mengakhiri pelatihan, Wahyu juga berharap nanti akan ada forum lagi secara Daring yang bisa melalui aplikasi zoom meeting untuk mengkoreksi tulisan - tulisan yang dibuat para peserta. [ina.why]

Tulungagung Waspada, Pemberlakuan PPKM Kini Naik ke Level 2

Maryoto Birowo

Tulungagung, Bhirawa Kabupaten Tulungagung semakin mewaspadai melonjaknya kasus Covid 19. Terlebih saat ini dibarengi dengan kenaikan level PPKM yang semula level 1 menjadi level 2.

Bupati Tulungagung, Maryoto Birowo menyatakan, segera menggelar rapat Satgas Percepatan Penanganan Covid 19 Kabupaten Tulungagung untuk mengantisipasi melonjaknya kasus Covid 19 itu.

"Kami akan rapat besok (Kamis, 3/2). Karena yang terkonfirmasi positif terjadi peningkatan yang agak signifikan sehingga Satgas Covid 19 harus cepat mengantisipasi,'' ujarnya usai acara HUT PT BPR Bank Tulungagung (Perseroda) di Graha Lestari Kota Tulunga-

gung, Rabu (2/2).

Bupati Maryoto menjelaskan, kenaikan jumlah warga yang terpapar Covid 19 juga mengakibatkan Kabupaten Tulungagung harus menerapkan kembali PPKM level 2 dari yang sebelumnya sudah level 1. Peningkatan level PPKM ini tercantum dalam Inmendagri Nomor 6 Tahun 2022. Bupati Maryoto menegaskan, dengan naiknya level PPKM ke level 2 akan membuat sosialisasi pada masyarakat, utamanya terkait vaksinasi Covid 19 akan semakin digencarkan. ''Sosialisasi tetap dilakukan karena betapa pentingnya vaksinasi Covid 19 bagi warga,'' tandasnya.

Bupati mengingatkan warga Kota Marmer untuk terus disiplin dalam

menerapkan Protokol Kesehatan (Prokes). Apalagi saat ini sudah ada klaster pendidikan. ''Karena itu, untuk PTMT (Pembelajaran Tatap Muka) 100% semakin dikurangi.

Kembali ke sistem shift 50%. Atau dikurangi jam pembelajarannya yang semula empat jam menjadi tiga jam,'' paparnya.

Namun, Bupati Maryoto, meminta masyarakat Kabupaten Tulungagung untuk tidak panik dengan kenaikan kasus Covid 19. Termasuk dengan semakin merebaknya varian Omicron. Pemkab Tulungagung akan sigap dalam pengadaan obat - obatan dan lainnya. Kalau ada klaster baru akan langsung lakukan tracing dan treatment,'' tegasnya. [wed.fen]

Fakultas Vokasi dan Gedung Laboratorium Industri Kreatif UB Diresmikan

sawawi/bhirawa

ay, Darmawan dan Kasek SMAN 1 Panji, Gatot Dwi Pujihandoko saat peresmian acara.

Sukseskan Career Day 2022

ikunjungi Siswa SMA/SMK

yang bagus ung akan memilih ,'' ujar pria yang r di SMAN 1 bondo itu. menjelaskan, Camerupakan salah rja dari MGBK wal tahun 2022.

Ini merupakan tanggung jawab guru BK dan rekan rekan lain yang berhubungan dengan pendidikan MGBK. Sementara itu, Kasek SMAN 1 Panji, Gatot Dwi Pujihandoko menimpali, dalam Career Day tahun 2022, ia sangat mengapresiasi karena lembag-

an career day yang diadakan oleh MGBK Kabupaten Situbondo.

anya mendapatkan kepercayaan dari MGBK Kabupaten Situbondo sebagai tuan rumah. ''Trimakasih atas kepercayaannya sehingga SMAN 1 Panji menjadi tuan rumah dalam peresmian kegiatan ini,'' aku mantan Kepala SMAN 1 Banyuputih itu.

Disisi lain, Kacabdindik Wilayah Bondowoso, Jaenuri, ikut senang sekaligus bangga meski masih berada di tengah masa pandemi Covid 29, Pengurus MGBK Kabupaten Situbondo masih eksis mengadakan Career Day. Ini untuk memfasilitasi semua yang dibutuhkan siswa kelas XII, terutama kebutuhan untuk mendapatkan informasi tentang seluk beluk masuk PT. "Kegiatan ini sangat strategis karena dapat meningkatkan informasi bagi siswa Kabupaten Situbondo yang akan melanjutkan pendidikan ke jenjang PT,'' tandas mantan Kepala SMAN 1 Panarukan Situbondo itu. [awi.fen]

Malang, Bhirawa Fakultas Vokasi Universitas Brawijaya (UB) Malang resmi beroperasi. Fakultas didirikan dan dibentuk setelah disahkannya Peraturan Rektor UB Nomor 93 tahun per tanggal 28 Desember 2021. Peluncuran Fakultas Vokasi ini bersamaan dengan peresmian gedung laboratorium vokasi dan industri kreatif di gedung UB II yang terletak di Kalisongo Dau, Kabupaten Malang.

Menurut Dekan Fakultas Vokasi

UB, Prof Dr Unti Ludigdo di sela peresmian, Rabu (2/2) kemarin mengutarakan, berdirinya Fakultas Vokasi mengiringi langkah panjang, sejak 2009 membentuk program pendidikan vokasi dan saat ini menjadi fakultas. "Kami berharap terbentuknya Fakultas Vokasi menjadi penyemangat untuk lebih berkembang dan maju sesuai harapan,'' kata Prof Unti Ludigdo.

Prof Unti menjelaskan, Fakultas Vokasi menyelenggarakan dan

mengelola pendidikan vokasi, yaitu Sarjana Terapan Desain Grafis, Sarjana Terapan Manajemen Perhotelan, Ahli Madya Administrasi Bisnis, Ahli Madya Keuangan dan Perbankan, dan Ahli Madya Teknologi Informasi.

"Karena perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang begitu cepat dan massive di segala bidang, maka pada tahun 2022 kami berencana mengajukan lima program studi sarjana terapan,'' tambahnya.

Lima Program Studi (Prodi) itu adalah Bisnis Jasa Makanan Halal, Robotika dan Kecerdasan Artifisial, Keuangan dan Manajemen Perbankan, Bisnis Digital, dan Terapi Gigi dan Mulut. Prodi baru akan dibentuk baru, proposal sudah siap. Untuk prodi Bisnis Jasa Makanan Halal dalam rangka menguatkan wisata halal, serta penyediaan fasilitas halal. Begitu juga produ lain untuk mendukung berbagai bidang. [mut.fen]

Siswa SDN Kaliwungu Jombang Divaksin Dosis 2 Jombang, Bhirawa Para pelajar dari Sekolah Dasar Negeri (SDN) Kaliwungu 1 dan SDN Kaliwungu 2, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang menjalani vaksin Covid 19 dosis kedua yang diselenggarakan Badan Intelijen Negara (BIN) Daerah Jawa Timur (Jatim), Rabu (2/2).

Vaksinasi bagi pelajar di dua sekolah ini merupakan bagian dari kegiatan vaksin anak yang terus digencarkan BIN Daerah Jatim di Kabupaten Jombang. Di SDN Kaliwungu 2, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang, terdapat sekitar 70 pelajar yang mengikuti vaksin Covid 19 dosis 2 ini.

Sekadar diketahui, vaksin anak dan vaksinasi booster di Kabupaten Jombang terus digenjot BIN Daerah Jatim untuk mengantisipasi penyebaran Omicron. Selain di SDN Kaliwungu 2, vaksinasi anak usia 6-11 tahun juga dilaksanakan di SDN Kaliwungu 1 dengan target 110 anak, MI Sayyid Abdurrahman 1, Pagerwo-

jo, Kecamatan Perak target 142 anak, dan SDN Tunggorono 1 dan 2, Kecamatan Jombang target 233 anak.

Sedangkan vaksinasi booster dilaksanakan di Puskesmas Jelakombo, Kecamatan Jombang dengan target sebanyak 100 orang, dan Puskesmas Perak, Kecamatan Perak dengan target 200 orang. Total target vaksinasi kali ini yakni 855 orang.

Di SDN Kaliwungu 2 Jombang, BIN Daerah Jatim bersama Puskesmas Jelakombo, melaksanakan vaksinasi anak. Dengan didampingi Babinsa dan Bhabinkamtibmas Kaliwungu, vaksinasi dosis 2 di SDN Kaliwungu 2 ini menyasar 70 pelajar dengan menggunakan vaksin jenis Sinovac. Menurut Salah seorang orang tua murid SDN Kaliwungu 2, Mashuri (48), dirinya mendampingi kedua anaknya yang duduk di kelas IV dan V untuk mengikuti vaksinasi dosis 2 di sekolah.

"Selain mengikuti aturan dari pemerintah, juga agar anak saya sehat, tidak terpapar Covid 19. Di samp-

ing itu menambah kekebalan tubuh anak saya,'' ujar Mashuri. Mashuri menegaskan, dirinya juga diberi pesan oleh Tenaga Kesehatan (Nakes) agar setelah divaksin, anaknya dianjurkan untuk beristirahat di rumah. Disuruh istirahat, tidak boleh aktivitas berat - berat,'' tuturnya.

Sementara itu, Kepala Sekolah

SDN Kaliwungu 2, Nur Salim menjelaskan, vaksinasi anak usia 6-11 tahun dosis kedua ini diikuti 70 pelajar. Mulai dari kelas I hingga kelas VI. Kelas VI kemarin sebagian sudah di awal yang usia 12 ke atas. Yang ikut dosis 2 sekarang, sedangkan dosis tahap pertama sudah dilakukan sekitar satu bulan yang lalu. [rif.fen]

arif yulianto/bhirawa

Vaksinasi anak usia 6 hingga 11 tahun dosis kedua yang diselenggarakan BIN Daerah Jatim di SDN Kaliwungu 2, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang, Rabu (2/2).

Atlet dan Pesepeda Kota Batu dapat Bekal Penanganan Gawat Darurat Bersepeda Kota Batu, Bhirawa Para atlet, penghoby sepeda dan operator bike park di Kota Batu mendapatkan bekal Penanganan Kedaruratan Sederhana Bersepeda (PKSB). Tujuannya agar tak ada pembiaran ataupun pertolongan tidak sesuai prosedur medis saat terjadi insiden bersepeda. Diharapkan bisa mencegah adanya korban jiwa ataupun kecacatan korban dalam sebuah insiden bersepeda.

Pembekalan kedaruratan dalam bersepeda ini diberikan Ikatan Sepeda Sport Indonesia (ISSI) Kota Batu bersama Stone City Rider (SCR). Giat yang digelar sejak Selasa (1/2) mengambil tempat di Pendopo Kecamatan Bumiaji.

Menurut Ketua Pelaksana Pembekalan PKSB, Agus Setiawan dari SCR, kegiatan ini sengaja dilaksanakan untuk mengedukasi masyarakat, mulai atlet, penghobi bersepeda, dan operator bike park.

"Dengan pembekalan ini diharap-

kan mereka akan mengetahui dan bisa memberikan pertolongan pertama kegawatdaruratan sederhana ketika terjadi insiden bersepeda,'' ujar Agus, Rabu (2/2).

Lewat pengetahuan dasar ini, diharapkan semua peserta memiliki pengetahuan dasar penanganan per-

tama pada kecelakaan yang efektif dan benar atau sesuai standar ketentuan medis. Potensi kecelekaan harus tetap diwaspadai saat melakukan olah raga bersepeda.

"Apalagi saat medan yang dilalui memiliki karakter ekstrem sehingga dibutuhkan bekal pengetahuan

agar semuanya bisa tetap aman atau safety,'' jelas Agus.

Sehingga penanganan pertama pada kecelakaan benar - benar seperti diharapkan medis, tepat guna, dan bisa mencegah adanya korban jiwa ataupun menekan potensi terjadinya kecacatan.

Dalam pembekalan, pihak panitia menghadirkan praktisi medis, dr Ivan Andrianto sebagai pemateri. Ivan mengatakan, dalam kondisi kedaruratan yang dialami oleh para pecinta olahraga ekstrem termasuk bersepeda, dibutuhkan tindakan ABC.

Suasana pembekalan Penanganan Kedaruratan Sederhana Bersepeda (PKSB) di Pendopo Kecamatan Bumiaji Kota Batu.

"A, memeriksa Air Way atau jalan nafas. B, memeriksa Breathing atau pernafasan. Dan C, memberikan Circulation atau sirkulasi darah dari korban yang mengalami kecelakaan,'' ujar Ivan. Dokter yang juga anggota komunitas Gowes Healthy Bike ini menjelaskan, untuk mengetahui kondisi korban, orang - orang di sekitarnya harus melakukan look, listen dan feel.

"Seperti lihat mulutnya dan hidungnya, apa tersumbat darah atau tidak, kemudian mendengarkan suara pernafasan korban dan merasakan urat nadinya,'' jelas Ivan.

Menurutnya, pada prinsip pertolongan pertama kegawatdaruratan, prinsip ABC adalah hal yang harus dikuasai oleh atlet, wali atlet, pelatih, pengawas bike park hingga panitia kegiatan olah raga. Ketika terjadi kegawatdaruratan, jangan panik, terapkan ABC, dan pastikan tidak ada masalah dengan tulang leher korban. [nas.fen]

Kamis Kliwon, 3 Febuari 2022

JATIM MEMBANGUN

Halaman 8

Sebulan 21 Kasus, Kematian 2 Orang

Musim Hujan, Waspadai Penyakit Demam Berdarah Dengue Probolinggo, Bhirawa Memasuki musim hujan, masyarakat Kabupaten Probolinggo diminta mewaspadai penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD). Selama bulan Januari 2022, jumlah kasus DBD di Kabupaten Probolinggo sudah mencapai 21 kasus dengan jumlah kematian mencapai 2 orang.

Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Probolinggo Mujoko, Rabu (2/2) mengatakan dua kasus kematian akibat DBD ini sudah termasuk cukup tinggi. Sebab seharusnya tidak boleh ada kasus kematian karena DBD. “Apalagi saat ini sudah zaman now. Tentunya upaya-upaya yang dilakukan untuk mencegah kasus DBD ini sudah sangat maksimal.

Teman-teman di lapangan sudah sangat massif melakukan upaya pencegahan kasus DBD. Namun kembali lagi kepada gerakan masyarakat untuk bersama-sama menjaga kebersihan lingkungan,” katanya.

Terkait dengan DBD ini jelas Mujoko, tentu semua harus tetap waspada walaupun masih dalam penanganan Covid-19. DBD ini perlu penanganan secara cepat dan diagnosanya hampir mirip-mirip dengan Covid-19 gejala awalnya.

“Kewaspadaan tinggi dari para petugas yang ada di lapangan khususnya betul-betul harus dilakukan. Sebab penanganan DBD pada prinsipnya kalau kasus ditemukan ditangani dengan cepat maka juga bisa sembuh dengan cepat. Tetapi kalau terlambat juga tentu resiko akan terjadi lebih buruk,” jelasnya.

Menurut Mujoko, upaya-upaya yang dilakukan saat ini terkait dengan kasus DBD yang dilakukan dan diagnosa betul-betul positif maka

Musim hujan, waspadai penyakit demam berdarah dengue.

dilakukan fogging sebagaimana biasa dengan radius 100 meter dari titik kejadian DBD. Selain itu upaya 3M (Menguras, Menutup dan Mengubur) terkait dengan gerakan masyarakat juga terus digalakkan.

“Satu kasuspun akan difogging dengan catatan betul-betul diagnosa DBD. Di sisi lain gerakan masyarakat berupa 3M meliputi Menguras, Menutup dan Mengubur

wiwit agus pribadi/bhirawa

tetap harus digalakkan. Karena fogging itu hanya membunuh nyamuk terbang dan jentik akan mati kalau kita lakukan dengan 3M tadi plus abatesasi,” terangnya.

Mujoko menegaskan kecenderungan kasus DBD naik ada karena situasi musimnya lagi musim hujan.

Terlebih lagi sekarang dijumpai cukup banyak tumpukan sampah yang memicu genangan air dan selo-

kan-selokan yang mampet. Hal ini bisa menjadi sumber dari naiknya kasus DBD. “Di sinilah diperlukan gerakan semua elemen masyarakat untuk membersihkan lingkungan. Paling murah itu sebetulnya adalah 3M berupa Menguras, Menutup dan Mengubur dengan beberapa kelompok kerja yang ada di desa. Sekali lagi, fogging itu upaya untuk membunuh nyamuk terbang saja, tetapi kalau jentiknya kita akhiri tidak sampai dewasa akhirnya mati juga nyamuknya,” tegasnya.

Lebih lanjut Mujoko menerangkan trend terjadinya kasus DBD itu biasanya diawali dari bulan Desember hingga April. Biasanya pada bulan April sudah melandai karena mulai masuk musim kemarau.

“Puncaknya biasanya pada bulan Pebruari dan Maret. Ini betul-betul harus diwaspadai, tetapi tergantung juga bagaimana musim yang ada.

Terutama daerah-daerah endemis.

Kita termasuk daerah endemis, dalam artian setiap tahun itu selalu

ada kasus DBD seperti Kecamatan Gending dan Pajarakan,” ujarnya.

Mujoko menghimbau kepada masyarakat agar kembali menggalakkan kegiatan gotong royong dalam menjaga kebersihan lingkungan secara bersama-sama dan saling melirik lingkungan tetangganya.

Kalau kotor bisa saling mengingatkan. Intinya masyarakat saling melihat tempat penampungan air masing-masing. Jangan sampai menunggu jentik, setidaknya dua hari sekali dikuras.

“Justru yang sangat beresiko ini adalah genangan air yang tertampung di kaleng-kaleng bekas, bak mandi dan lain sebagainya. Sebab jentik ini hidup di air bersih. Kalau genangan air di tanah tidak menjadi trigger utama sebab ada mikroorganisme yang akan memakannya.

Kuncinya ada pada masyarakat. Idealnya saat ini kesadaran masyarakat sudah cukup tinggi. Pemicunya tetap dari kebijakan wilayah seperti desa sebagai penggeraknya,” tambahnya.[wap.gat]

KELANA JATIM

Konsultasi Publik Kontribusi Perencanaan Lamongan 2023 Hasilkan 11 Program Prioritas Lamongan,Bhirawa Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Kabupaten Lamongan telah menggelar Forum Konsultasi Publik Penyusunan Rancangan Awal RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah) tahun 2023.

Forum tersebut merupakan bentuk partisipasi dan kontribusi OPD (Organisasi Perangkat Daerah), Camat, dan berbagai stakeholder Lamongan dalam penyusunan rencana kerja Kabupaten Lamongan.

“Kami sangat mengharapkan saran dan masukan, hal-hal baru, dan inovasi untuk pencapaian target pada RPJMD Tahun 20212026. Forum ini merupakan partisipasi kita, untuk memberikan kontribusi untuk perencanaan tahun 2023 agar mampu menjawab keinginan serta kebutuhan masyarakat Lamongan,” ujar Sekda Lamongan Moh. Nalikan,Selasa (1/2).

Sementara itu dibeberkan Kepala Bappelitbangda Lamongan Suyatmoko jika ada 11 program prioritas Kabupaten Lamongan pada tahun 2023.

Program itu meliputi, pendidikan berkualitas dan gratis bagi masyarakat kurang sejahtera (Perintis), Lamongan sehat, Young Entrepreneur Success (YES), Jalan Mantap dan Alus (Jamula), Lumbung Pangan Lamongan, UMKM, Pemda dan Olahraga, Gerakan membangun pariwisata ramah dan terintegrasi (Rama Sinta), Yakin Semua Sejahtera (YES), 100 persen pelayanan publik berkualitas, dan desa berjaya.

“Konsultasi publik ini guna memberikan masukan dan saran terhadap beberapa program yang telah disepakati,”teranh Suyatmoko.

Sedangkan, terkait proyeksi fiskal tahun 2023 Plt. Kepala BPKAD (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah) Kabupaten Lamongan Heri Pranoto berharap tahun ini tidak terjadi refocusing, sehingga semua program yang diharapkan dapat terlaksana.[Aha,Yit.gat]

Frontage Gedangan Tinggal Pengerjaan Jembatan Masjid Al Fatah Sidoarjo,Bhirawa Pembangunan frontage Gedangan tahun 2021 sampai hari ini masih menyisakan satu item yang belum selesai yaitu jembatan selebar 15 meter di samping masjid Al Fatah, desa Gedangan.

Wakil Ketua Komisi C, Anang Siswandoko, usai sidak, Rabu (2/2) siang, mengingatkan supaya PT Gorip yang mengerjakan proyek itu harus memanfaatkan waktu yang tersisa 2 minggu untuk menuntaskan pekerjaan jembatan itu. Bila sampai 19 februari belum selesai maka Gorip kena black list.

Komisi C memberi solusi agar kontraktor berkordinasi dengan dinas PUBM-SDA untuk menutup pintu air sungai yang ada di sebelah barat jembatan. Ini untuk memudahkan pemasangan box culvert. Arus air yang deras saat ini diakui menyulitkan pemasangan box Culver.

Air sungai yang deras itu bisa didangkalkan dengan menutup pintu air. Dengan menutup sekitar setengah hari saja akan memudahkan pemasangan box culvert.

“Saya pikir kalau setengah hari sudah cukup untuk pasang box culvert. Makanya Gorip harus kordinasi cepat dengan intansi terkait, “ tegasnya.

Komisi C selalu mengawasi penyelesaian frontage Gedangan agar bisa segera dinikmati masyarakat luas.

Secara keseluruhan, Anang yang ditemani anggota komisi C, Nizar dan Sutrisno menilai hasil pembangunan Gorip sudah cukup baik. Dapat bekerja cepat dan sesuai harapan. Hanya ada beberapa kendala seperti pembebasan rumah, masjid dan faktor air sungai yang deras.

Ia berharap batas waktu sampai 19 Februari dapat selesai. [hds.gat]

Wali Kota Pasuruan, Gus Ipul saat meluncurkan panggilan darurat call center 112, di halaman Radio Ramapati Kota Pasuruan, Rabu (2/2).

hilmi husain/bhirawa

Butuh Bantuan Kedaruratan, Masyarakat Cukup Telepon 112 Kota Pasuruan, Bhirawa Trobosan baru dilakukan oleh Pemkot Pasuruan, yakni meluncurkan panggilan darurat call center 112.

Peluncuran tersebut merupakan terobosan dari Dinas Kominfo dan Statistik Kota Pasuruan untuk membantu masyarakat agar lebih mudah dalam mendapatkan pelayanan kedaruratan.

Seperti kebakaran, tindak kriminal, kecelakaan, kebutuhan ambulans dan keadaan gawat darurat lainnya yang ditangani dengan cepat melalui satu nomor telepon.

“Dengan kemajuan teknologi, pemerintah membuat regulasi agar lay-

anan-layanan di masyarakat bisa ditangani dengan cepat. 112 ini menjadi terobosan pelayanan satu pintu untuk kondisi layanan kedaruratan,” ujar Wali Kota Pasuruan, H Saifullah Yusuf (Gus Ipul) saat meluncurkan panggilan darurat call center 112, di halaman Radio Ramapati Kota Pasuruan, Rabu (2/2).

Panggilan 112 juga bisa di akses dalam kondisi tanpa pulsa dan dipastikan gratis. Cukup tekan 112, penelepon akan disambungkan dengan operator Dinas Kominfo dan Statistik Kota Pasuruan. Selanjutnya, operator akan meneruskan panggilan darurat tersebut.

“Saya berharap 112 ini bisa betulbetul dimanfaatkan oleh masyarakat Kota Pasuruan dan kita harus bisa melayani dengan baik. Saya juga mengajak lurah dan camat untuk mengumumkan ke RT dan RW agar 112 ini dapat dipahami dan diingat oleh masyarakat Kota Pasuruan,” jelas Gus Ipul.

Sementara itu, perwakilan Kementrian Kominfo RI, Agung Setio Utomo menyatakan bahwa Kota Pasuruan menjadi Kota ke 82 se-Indonesia dan 16 se-Jawa Timur dalam penyelenggaraan call center 112.

“Dan Kota Pasuruan saat ini akan menjadi Kota ke 82 yang menyeleng-

garakan call center 112 se-Indonesia dari 514 kabupaten atau kota dan untuk Jawa Timur Kota ke-16,” jelas Agung Setio Utomo.

Kapolres Pasuruan Kota, AKBP Raden Muhammad Jauhari menambahkan, pihaknya mengapresiasi dan mendukung layanan darurat yang dilaunching Pemkot Pasuruan.

“Panggilan darurat 112 ini sudah terintegrasi, sehingga apapun yang dilaporkan masyarakat, stakeholder terkait akan dengan cepat merespon apa yang dibutuhkan masyarakat,” urai AKBP Raden Muhammad Jauhari. [hil.gat]

Dinsos Kabupaten Salurkan 12.020 Bansos Program Sembako Kab Mojokerto. Bhirawa Sedikitnya 12.020 Bansos program sembako Reguler dan program PPKM yang tersebar di wilayah Kabupaten Mojokerto bakal disalurkan oleh Dinsos mulai 2 hingga 5 Februari 2022.

Kadinsos Kabupaten Mojokerto, Try Raharjo Murdianto, Rabu (2/2) mengatakan, mengingat masih adanya KPM baik program sembako reguler maupun program PPKM yang belum melakukan transaksi penyaluran, maka Dinsos Kabupaten Mojokerto menggelar penyaluran bansos ini selama 4 hari mulai tanggal 2 hingga 5 februari.

Tujuannya guna mempercepat penyaluran Bantuan Sosial (Bansos) Program Sembako Reguler dan program sembako PPKM, yang masih belum dilakukan transaksi. Yakni Program Sembako Reguler sekitar 4.603 KPM dan Program Sembako PPKM sebanyak 7.417 KPM.jelas Try. Raharjo.

Adapun jadual dan rincian penyalu-

ran adalah sebagai berikut, sesuai Surat Dinsos Kabupaten Mojokerto Nomor : 460/38/416-106/2022 yang diterbitkan pada 31 Januari 2022 lalu dan ditandatangani oleh Kepala Dinsos Kabupaten Mojokerto, Try Raharjo Murdianto, pelaksanaan penyaluran bansos Program Transaksi Sembako akan berlangsung mulai 2 hingga 5 Februari.

Pada 2 Februari 2022, penyaluran Program Sembako Reguler dan PPKM untuk masyarakat Kecamatan Ngoro dengan jumlah KPM Program Sembako PPKM 1.283, Reguler 325 yang akan berlangsung di Pendopo Kecamatan Ngoro mulai pukul 8 pagi hingga 3 sore.

Sementara untuk masyarakat Kutorejo dengan jumlah KPM Program Sembako PPKM 1.104, Reguler 353 KPM akan berlangsung di Pendopo Kecamatan Kutorejo mulai pukul 8 pagi hingga 3 sore.

Selanjutnya, 3 Februari 2022, penyaluran Program Sembako untuk

masyarakat Kemlagi dengan jumlah KPM PPKM 30, Reguler 176 KPM di Pendopo Kecamatan Kemlagi mulai pukul 8 pagi hingga 12 siang.

Gedeg sedikitnya KPM PPKM 48, Reguler 135 KPM di Pendopo Kecamatan Kemlagi mulai pukul 8 pagi hingga 12 siang. Untuk warga Jetis sedikitnya KPM PPKM 79, Reguler 418 KPM akan diadakan di Pendopo Kecamatan Jetis mulai pukul 1 siang hingga 3 sore. Untuk Dawarblandong sedikitnya ada KPM PPKM sejumlah 25, Reguler 245 KPM yang juga akan diadakan di Pendopo Kecamatan Jetis mulai pukul 1 siang hingga 3 sore.

Tanggal 3 Februari, penyaluran untuk warga Pungging sebanyak 1.187 KPM PPKM dan Reguler 330 KPM yang berlokasi di Pendopo Kecamatan Pungging mulai pukul 8 pagi hingga 3 sore. Sedangkan untuk warga Jatirejo sejumlah 770 KPM PPKM dan Reguler 503 KPM di Pen-

dopo Kecamatan Jatirejo mulai pukul 8 pagi hingga 3 sore.

Pada 4 Februari 2022, penyaluran bagi warga Mojosari dengan jumlah 408 KPM PPKM dan Reguler 302 KPM akan berlangsung di Pendopo Kecamatan Mojosari mulai pukul 8 pagi hingga 3 sore.

Sedangkan warga Trawas dengan jumlah 763 KPM PPKM dan Reguler 77 KPM akan diselenggarakan di Pendopo Kecamatan Trawas mulai pukul 8 pagi hingga 3 sore.

Untuk warga Bangsal sedikitnya 43 KPM PPKM serta Reguler 80 KPM diadakan di Pendopo Kecamatan Mojoanyar mulai pukul 8 pagi hingga 12 siang.

Untuk warga Mojoanyar sediktinya 35 KPM PPKM dan Reguler 140 KPM di Pendopo Kecamatan Mojoanyar mulai pukul 8 pagi hingga 12 siang. Serta untuk warga Dlanggu dengan jumlah 111 KPM PPKM dan Reguler 251 KPM di Pendopo Kecamatan Dlanggu mulai pukul 1 siang hingga 3 sore.[min.gat]

Peduli Kemanusiaan, Kapolres Bersama Dandim Salurkan Bansos Warga Kurang Mampu Kapolres Bojonegoro, AKBP Muhammad bersama Dandim Bojonegoro, Letkol. Arm. Arif Yudho Purwanto menyalurkan bansos kepada warga kurang mampu di Desa Tanjung Harjo, Kecamatan Kapas Bojonegoro.

Bojonegoro,Bhirawa Kapolres Bojonegoro, AKBP Muhammad bersama Dandim 0813/ Bojonegoro, Letkol. Arm. Arif Yudho Purwanto menyalurkan bantuan sosial (bansos) kepada warga kurang mampu di Desa Tanjung Harjo Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro, kemarin (2/2).

“Hari ini kita salurkan bantuan sosial kepada warga yang kurang mampu tepatnya di Desa Tanjung Harjo dan Desa Bendo Kecapatan Kapas,” ucap Kapolres Bojonegoro yang didampngi Dandim.

Lanjut Kapolres kegiatan berb-

agi dilakukan untuk meningkatkan solidaritas dan kepedulian dengan sesama. Selain itu, kegiatan ini merupakan progam sedekah setiap hari untuk membantu warga masyarakat yang kurang mampu, anak yatim piatu, dan penyandang

disabilitas.

“Kegiatan sosial ini adanya aduan dari masyarakat melalui ke nomor whatsapp Matur Pak Kapolres ada warga yang membutuhkan bantuan, akhirnya kita tindak lanjuti ini.

Semoga sebagai ladang ibadah untuk membantu meringankan beban masyarakat di saat situasi sulit seperti sekarang ini,” ucap Kapolres.

Pantuan di lokasi Kapolres Bojonegoro bersama Dandim 0813/ Bojonegoro langsung menyalurkan bantuan sosial berupa paket

sembako dan tali asih kepada Tasemi, Desa Tanjung Harjo Rt. 11 Rw. 02 Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro dan Dasinah Desa bendo Rt.15 Rw. 02 Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro.

Kegiatan tersebut dihadiri Kapolres Bojonegoro, Dandim 0813/Bojonegoro, Wakapolres Bojonegoro, para pejabat utama Polres Bojonegoro, Forkopimca Kapas, Bhabinkamtibmas, Babinsa dan perangkat desa setempat. [bas.gat]

Kamis Kliwon, 3 Februari 2022

JATIM MEMBANGUN

Halaman 9

Dukung Swasembada Beras di Jatim

PJT I Optimalkan Alokasi Air Irigasi Pemprov, Bhirawa Tahun 2021 menjadi tahun yang membanggakan bagi Jawa Timur yang telah berhasil mencapai target produksi padi tertinggi se Indonesia. Data dari Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa produksi padi pada tahun 2021 mencapai 9,9 juta ton GKG (Gabah Kering Giling) dan menjadikan Jawa Timur untuk pertama kalinya sebagai sentra produksi beras terbesar di Indonesia.

Sebagai perusahaan milik negara yang memiliki penugasan untuk mengoperasikam sejumlah bendungan di Wilayah Sungai Brantas dan Bengawan Solo, Perum Jasa Tirta (PJT) I turut andil dalam pencapaian target produksi padi tersebut. Pasalnya, BUMN pengelola sumber daya air inilah yang setiap harinya memastikan alokasi air untuk kebutuhan irigasi dapat terpenuhi.

Ketersediaan air di dua sungai besar di Jawa Timur yaitu Brantas dan Bengawan Solo sangat dipengaruhi oleh kondisi tampungan di waduk-waduk tahunan yang dikelola PJT I. Antara lain Waduk Sutami, Waduk Lahor, Waduk Bening, Waduk Wonorejo, Waduk Selorejo dan Waduk Wonogiri.

Sepanjang 2021, secara umum elevasi aktual dari muka air waduk di

Wilayah Sungai Brantas dan Bengawan Solo berada di atas pola yang sudah ditetapkan dalam RTOW (Rencana Tahunan Operasi Waduk). Hal ini disebabkan karena intensitas hujan yang juga berada di atas rata-rata.

Disamping itu dengan pemeliharaan waduk dan bendungan yang dilakukan oleh PJT I, seperti pengerukan dan penggelontoran sedimentasi dapat mengoptimalkan kapasitas tampungan waduk. Sehingga kelebihan debit inflow di atas pola ini dapat secara optimal dimanfaatkan mengairi sawah-sawah di lahan irigasi teknis sepanjang tahun.

Direktur Utama PJT I, Raymond Valiant menjelaskan bahwa khusus penggunaan sumber daya air untuk memenuhi kebutuhan irigasi ini merupakan salah satu bentuk pelayanan publik yang dilakukan PJT

I secara cuma-cuma.

“Sesuai amanah negara yang ditetapkan melalui Undang-Undang Sumber Daya Air nomor 17 Tahun 2019, para pengguna air untuk kebutuhan sehari-hari dan pertanian rakyat tidak dibebani Biaya Jasa Pengelolaan Sumber Daya Air (BJPSDA).

Untuk itulah diperlukan komitmen dan keprofesionalan untuk menjalankan amanah tersebut,” ujar Raymond saat dikonfirmasi, kemarin.

Menurut Raymond, luasan irigasi teknis yang mendapat layanan langsung dari intake di sepanjang Sungai Brantas sebesar 101.180 Ha. Sedangkan di Wilayah Bengawan Solo sebesar 25.013 Ha berdasarkan Rencana Tata Tanam Global (RTTG) 2020 yang digunakan sebagai acuan pembuatan rencana alokasi air tahunan (RAAT).

Adapun alokasi air irigasi yang dijamin dari waduk untuk keperluan irigasi di Wilayah Sungai Brantas dilakukan melalui 12 (dua belas) intake yang menjangkau 13 (tiga belas) Kota dan Kabupaten.

Antara lain Kabupaten dan Kota Malang, Kabupaten dan Kota Blitar, Kabupaten Tulungagung, Kabupaten dan Kota Kediri, Kabupaten

Nganjuk, Kabupaten Jombang, Kabupaten dan Kota Mojokerto, Kabupaten Sidoarjo, Kota Surabaya.

Sedangkan alokasi air irigasi di aliran utama Bengawan Solo yang dijamin dari Waduk Wonogiri dilakukan melalui dua intake, yakni intake Colo Barat dan ColoTimur.

Pengaturan alokasi air kedua intake ini berada di Bendung Colo yang menjangkau enam Kabupaten yakni Wonogiri, Sukoharjo, Klaten, Karanganyar, hingga Sragen (di Provinsi Jawa Tengah) dan Kabupaten Ngawi (di Provinsi Jawa Timur). Untuk pemenuhan kebutuhan irigasi di sistem Kali Madiun yang merupakan anak sungai Bengawan Solo diatur melalui intake yang berada di Bendung Jati dengan area layanan di Kabupaten dan Kota Madiun, Kabupaten Magetan dan Kabupaten Ngawi.

Raymond menambahkan bahwa untuk dapat mencapai target produksi padi, tentunya merupakan hasil kerjasama berbagai pihak. Terutama pemerintah dan masyarakat, dalam hal ini para kelompok petani. “Kami tidak bekerja sendiri.

Multi stakeholder dan masyarakat terlibat dalam penetapan pola aloka-

Data dari Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa produksi padi pada tahun 2021 mencapai 9,9 juta ton GKG (Gabah Kering Giling) dan menjadikan Jawa Timur untuk pertama kalinya sebagai sentra produksi beras terbesar di Indonesia.

si air yang ditetapkan melalui forum TKPSDA,” ucap Raymond. .

Dukungan PJT I untuk mencapai ketahanan pangan tidak hanya di dua wilayah sungai saja. Namun juga di wilayah sungai lain yang dikelola yakni di WS Jratun Seluna, Serayu

Bogowonto dan Toba Asahan.

“Semoga kedepannya perusahaan dapat memberikan manfaat lebih besar untuk mendukung ketahanan pangan nasional, seperti di Jawa Timur dan provinsi yang lainnya,” pungkas Raymond. [rac.gat]

Kodim Tulungagung Gelontor 4 Ribu Dosis Vaksin Covid-19 Tulungagung, Bhirawa Kodim 0807 Tulungagung menggelontor 4 ribu dosis vaksin Covid-19 bagi warga Kabupaten Tulungagung. Vaksinasi ini akan berlangsung selama dua hari mulai Rabu (2/2) sampai Kamis (3/2).

Komandan Kodim 0807 Tulungagung, Letkol Yoki Malinton Kurniafari, mengungkapkan serbuan vaksinasi tersebut bagi semua kalangan masyarakat. Termasuk anak usia 6-11 tahun.

“Untuk hari ini (Rabu, 2/2), ada sekitar 800 dosis yang diberikan pada anak usia 6-11 tahun,” ujarnya saat melakukan peninjauan serbuan vaksinasi yang dilakukan di SDN 4 Kampung Dalem Kota Tulungagung, Rabu (2/2).

Menurut dia, vaksinasi Covid19 yang dilakukan Kodim 0807 Tulungagung tersebut untuk meningkatkan jumlah warga yang tervaksin Covid-19. Terlebih saat ini Kabupaten Tulungagung kembali naik ke level 2 dalam pemberlakuan PPKM. “Ini upaya Kodim 0807 Tulungagung untuk menggenjot jumlah warga yang tervaksin sehingga bisa sesuai harapan,” tuturnya.

Selanjutnya, Dandim Yoki menandaskan vaksinasi yang dilakukan Kodim 0807 Tulungagung se-

trie diana/bhirawa

Sampah Belum Diangkut

Pasca kerja bakti massal di kampung-kampung se Kecamatan di Surabaya, pada 4 hari lalu sampah belum juga diangkut sampai sekarang oleh dinas DKRTH (Dinas Kebersihan Ruang Terbuka Hijau) Surabaya.Terlihat warga juga membuang tempat tidur, guling,bantal dan sampah lainnya di kawasan Karangrejo VI Kelurahan Wonokromo Surabaya, Rabu (2/2).

KELANA JATIM

Terdapat 398 Usulan Dalam Musrenbang Kecamatan Taman

Optimalkan Pencegahan Covid-19, Pemkot Madiun Kembali Lakukan Penyemprotan Kota Madiun, Bhirawa Penyemprotan desinfektan ke sejumlah fasilitas umum hingga jalan protokol kembali dilakukan oleh Pemkot Madiun. Hal itu menyusul kenaikan tren kasus positif Covid-19 yang terjadi secara nasional. Sedikitnya dua mobil tangki milik Pemadam Kebakaran dan sembilan mobil semprot dikerahkan pada, Rabu (2/2).

Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Madiun, Soeko Dwi Handiarto seusai memimpin apel penyemprotan di halaman Balaikota Madiun mengatakan bahwa kegiatan sterilisasi sebagai upaya pemkot untuk memutus penyebaran Covid-19.

“Kondisi Covid-19 di kota masih stabil. Meski begitu kita harus tetap memberikan informasi dan sosialisasi ke masyarakat terkait peningkatan prokes,”kata Sekda.

Pagi ini, lanjutnya, menunjukan bahwa pemerintah hadir dalam menangani covid. Aksi ini sebagai bentuk untuk saling mendukung penanganan Covid-19 agar kian optimal.

Disamping dengan adanya gerai masker gratis dibeberapa titik strategis di kota.

“Harapannya dengan adanya aksi ini masyarakat tidak panik dan kita berdoa semoga pandemi Covid segera menurun sehingga aktifitas kembali pulih,” ungkapnya.

Untuk diketahui, dalams sekali kegiatan penyemprotan, disiapkan 2000 liter cairan desinfektan. Pada giat kali ini beberapa fasilitas umum yang disasar yakni, seperti masjid, pasar tradisional hingga jalan protokol. [dar.gat]

lama dua hari tidak hanya menyasar pada anak usia 6-11 tahun, tetapi juga sasaran lainnya. Termasuk warga lanjut usia (lansia).

“Besok (Kamis, 3/2), vaksinasi juga akan berlangsung di Makodim.

Jadi semua sasaran bisa datang untuk vaksin,” paparnya.

Sementara itu, untuk warga lansia, Dandim Yoki mengatakan vaksinasi akan dilakukan secara door to door. Masalahnya, warga lansia kebanyakan sulit dalam hal mobilitas. “Karena itu, untuk lansia kami lakukan door to door,” terangnya.

Menjawab pertanyaan, perwira menengah TNI ini mengakui jika di sejumlah wilayah pegunungan terjadi kesulitan dalam upaya pengoptimalan vaksinasi. “Ini karena warga setempat banyak yang waktu kerjanya pagi hari dan baru pulang sore hari,” bebernya.

Namun demikian, Kodim 0807 Tulungagung terus melakukan berbagai upaya agar warga pegunungan dapat tervaksinasi Covid-19 secara optimal. Seperti di antaranya dengan menggandeng pemerintah desa dan puskesmas.

“Kami selalu berkomunikasi dengan aparat terkait, aparat desa dan puskesmas untuk mencari solusi untuk pengoptimalan vaksinasi Covid-19,” pungkasnya. [wed.gat]

sudarno/bhirawa

Wali Kota Madiun, Maidi pimpin Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) tingkat kecamatan berlanjut. Kali ini sampai di Kecamatan Taman, Rabu (2/2).

Kota Madiun, Bhirawa Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) tingkat kecamatan berlanjut. Kali ini sampai di Kecamatan Taman, Rabu (2/2).

Berbagai usulan dari Musrenbang tingkat kelurahan yang berlangsung sebelumnya telah disaring untuk menjadi usulan tingkat kecamatan untuk direalisasikan pada tahun anggaran 2023 mendatang.

Setidaknya, ada 398 usulan yang terbagi dalam 16 kelompok besar skala prioritas untuk Kecamatan Taman. Dari usulan fisik tersebut setidaknya membutuhkan anggaran RP 74 miliar lebih.

Usulan pembangunan dari Kecematan Taman di antaranya, normalisasi, perbaikan, dan pembangunan saluran dengan jumlah total 122 titik.

Selain itu, terdapat pavingisasi 69 titik, pembangunan pelengkap jalan

enam titik, Ruang Terbuka Hijau (RTH) sebanyak 14 usulan, pembangunan pagar makam sembilan titik, Penerangan Jalan Umum (PJU) sebanyak 38 titik, program perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) 55 titik, rehab gedung tujuh titik, jembatan 1 titik, rambu jalan 12 titik, pengurukan tiga lokasi, serta jambanisasi untuk 17 titik.

Wali Kota Madiun, Maidi meminta masyarakat untuk turut aktif dalam mengawasi jalannya pembangunan kelak. Terutama yang ada di lingkungan sekitar tempat tinggal.

Wali kota tidak ingin usulan yang sudah dibahas mulai dari tingkat kelurahan tersebut tidak maksimal saat realisasisanya kelak. ‘’Masyarakat juga harus mengawasi. Jangan hanya mengusulkan kemudian ditinggal.

Jangan sampai pengerjaannya tidak maksimal,’’ kata Wali Kota.

Warga, lanjut Wali Kota, harus benar-benar memperhatikan setiap proyek khususnya fisik yang dikerjakan.

Jangan sampai kualitas bangunan di bawah standar. Wali Kota mengaku akan memberikan spesifikasi setiap bangunan kepada RT atau RW agar

bisa sama-sama mengawasi. ‘’Kalau kualitasnya tidak baik, warga silahkan demo, jangan diterima.

Pemborong sudah untung, tidak boleh maling spek. Nanti spek saya berikan kepada warga. Mulai gambar, harga, jadi semua mengawasi agar kota ini benar-benar bagus,’’ ujarnya.

Bahkan, untuk meminimalisir adanya usulan titipan, Wali Kota turun langsung di setiap Musrenbang. Baik tingkat kecamatan maupun tingkat kelurahan yang berlangsung sebelumnya.

Pengecekan di lokasi juga dilakukan setelah Musrenbangkel tersebut selesai. Wali Kota bersama OPD dan anggota DPRD juga mengecek usulan sembari gowes. Ini dilakukan untuk memastikan permasalahan yang ada di lapangan serta memastikan volume yang ditentukan agar realisasinya ke depan benar-benar tuntas, efektif dan efisien. ‘’Mohon maaf memang saya cek sendiri, saya turun langsung dari tingkat kelurahan. Jadi tidak ada yang bisa macam-macam. Walau pun menghabiskan waktu yang luar biasa.

Tetapi saya tau kondisi di lapangan,”kata Wali Kota. [dar .gat]

Atraksi Barongsai Imlek di Klenteng Kota Mojokerto Dibubarkan Satgas Covid-19 Atraksi kesenian Barongsai pada Perayaan Imlek 2573 di Kelenteng Hok Sian Kiong Kota Mojokerto, akhirnya dibubarkan oleh Satgas Covid-19.

Menyusul banyaknya penonton yang memasuki halaman Klenteng hingga berjubel, Selasa (1/2).

Petugas Satgas Covid-19 yang sudah bersiaga sebelumnya,awalnya membiarkan atraksi Barongsai yang ada di halaman Klenteng tersebut.

Namun berangsur angsur atraksi ini menyedot perhatian warga yang lewat untuk menonton dan masuk kedalam halaman. Takut akan mem-

bludaknya penonton berkerumun.

Satgas meminta penonton meninggalkan tempat dan juga menghentikan pertunjukan barongsai dan liang liong ini. Alhasil, kerumunan warga yang menikmati atraksi tarian tradisional warga Tionghoa tersebut langsung bubar.

Dandim 0815/ Mojokerto. Letkol.

Inf. Beni Asman mengatakan, Perayaan Imlek di Kota Mojokerto dilakukan pembatasan dan prokes, khususnya pembatasan warga dan masyarakat. Karena massa yang datang untuk menyaksikan atraksi ini cukup banyak, akhirnya kegiatan itu terpaksa dihentikan.

Pada, awalnya, seluruh warga Tionghoa menggelar ibadah dan doa di dalam ruangan kelenteng.

Seusai semua prosesi peribadatan, dan pertunjukan seni barongsari

dan liang liong digelar di halaman.

Namun selang beberapa saat datang penonton yang cukup banyak, untuk itu, gelaran barongsai dalam waktu singkat menghentikannya untuk membubarkan kerumunan massa yang menonton atraksi itu.

Memang, Petugas sempat menghalau massa untuk tidak masuk ke dalam kelenteng. Namun, mereka terus memaksa hingga membuat petugas kewalahan. “Jadi terpaksa acara kami minta diperpendek dan dihentikan,” tandas Dandim. [min.gat]

Tampak dalam foto Satgas covid -19 saat membubarkan penonton yang mulai berkerumun di halaman Klenteng, untuk melihat atraksi Barongsai

EKONOMI Ribuan Petani Demo Tolak Pencabutan Pupuk Subsidi Kamis Kliwon, 3 Febuari 2022

Halaman 10

Bupati Yuhronur Fasilitasi Aspirasi Petambak ke Pemerintah Pusat Lamongan, Bhirawa Ribuan Petani Lamongan hatinya bergejolak, hingga ahirnya harus melayangkan protes dengan langsung menggelar aksi turun jalan.Aksi ribuan petani ini dilakukan didua titik lokasi yakni dihalaman Gedung Pemkab Lamongan dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah setempat, Rabu (2/2).

Bupati Lamongan Yuhronur Efendi menemui secara langsung ribuan petani lamongan yang melakukan aksi demonstrasi didepan Pemkab Lamongan.Mereka menuntut pemerintah pusat agar tidak mencabut alokasi pupuk bersubsidi untuk petani tambak di daerahnya.

Kebijakan pencabutan pupuk bersubsidi tersebut dinilai para petani tambak sangat merugikan.

Sebab, akan berdampak pada sektor pertanianya.Selain itu,belum

ada kebijakan baru sebagai pengganti atas kebijakan baru pencabutan yang benar - benar berpihak kepada para petani.

Mendengar aspirasi ribuan petambak tersebut, Pemkab Lamongan bersepakat dengan para demonstran untuk menyampaikan seluruh aspirasinya ke pemerintah pusat. Pemkab setempat akan memfasilitasi untuk satu meja dengan wakil rakyatnya yang ada di jakarta bersama Dirjen Pertanian dan Kementerian Pertanian.

Alimun Hakim/Bhirawa

Eksekutif dan Legislatif Lamongan memperjuangkan aspirasi para petani tambak soal pencabutan pupuk bersubsidi

“Kita terus berupaya, supaya untuk tahun depan masih bisa dipastikan bahwa petambak juga termasuk

yang mendapatkan subsidi pupuk.Tadi kita bicara langsung dengan Pak Dirjen Perikanan, semua

sudah mendengar bagaimana langkah - langkah dan upaya dari Kementerian Perikanan supaya alokasi pupuk subsidi untuk para petambak ini bisa terus didapatkan,” ujar Bupati yang akrab disapa Pak Yes ini yang menaiki mobil pick up demontran yang lengkap dengan pengeras suaranya,Rabu (2/2).

Untuk memperkuat itu, lanjutnya, saya mengajak dengan beberapa perwakilan para ptambak untuk memyampaikan aspirasi ini, ke Panja DPRD Komisi IV dan nanti didampingi langsung oleh Dirjen Perikanan,supaya aspirasinya tersampaikan.

“Saya akan berangkatkan perwakilan para petani dan memfasilitasi untuk mendampingi dalam pemyampaian aspirasi tersebut.Fasiltasi iku maksude tak sediakno bis, yo tak sediahno mangan dan sebagainya.Mudah

midahan dalam waktu dekat pupuk segera beredar, karena RDKK sudah terkirim ke Kementerian Perikanan,” tutur Yuhronur yang disambut tepuk tangan masyarakatnya dan dibarengi dengan senyuman.

Yuhronur mengajak, Mari sama sama berjuang.Pemkab juga berjuang untuk para petambak agar mendapatkan jatah pupuk dan tahun berikutnya kami mendapatkan subsidi pupuk, tanpa harus demo lagi.

“Oke,saya kira itu nggeh, maturnuwun sepurane sing akeh.Wes monggo wangsul sedoyo ten griyane dewe - dewe sing tertib.Mudah - mudahan selamat sampai tujuan, sehat dan panene apik dan rejekine akeh,Hidup petani dan petambak,” tutup Yuhronur dengan santun yang kemudian dipahami para petani.[aha.yit.ca]

BURSA EKONOMI

Masuki Februari, Revitalisasi Pasar Besar Batu Mulai Masuk Tahap Pembangunan Pemkot Batu, Bhirawa Berakhirnya penanggalan Januari diikuti pula dengan selesainya proses pembongkaran aset bangunan lama Pasar Besar Batu (PBB). Memasuki bulan Februari ini, dimulai pula tender pembangunan revitalisasi PBB oleh kontraktor. Dimulainya pembangunan revitalisasi ini sempat tertunda dari rencana awal yang semula diagendakan pada tanggal 24 Januari 2022.

Dikatakan Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan (DPKPP) Pemkot Batu, Bangun Yulianto bahwa dengan dimulainya pembangunan pasar besar ini pihaknya telah menunjuk Tim Pendamping Teknis proyek revitalsasi Pasar Besar.

“Dari Pemerintah Kota Batu ada dua orang yang ditunjuk sebagai tim teknis. Tim ini akan bekerja memberikan pendampngan selama pembangunan proyek revitalisasi Pasar Besar Batu,” ujar Bangun saat dikonfirmasi via ponselnya, Rabu (2/2).

Ia menjelaskan, saat ini pihak kontraktor sudah mulai melaksanakan aktivitasnya. Hal ini menyusul telah selesainya proses pembongkaran bangunan lama Pasar Besar Batu oleh pemenang lelang. Pantauan Bhirawa di lapangan, para pekerja dari pemenang lelang bongkaran bangunan terlihat mengangkut sisasisa besi bongkaran dengan menggunakan truk.[nas.ca]

Produktivitas GKG Capai 1.196.310 Ton Lamongan, Bhirawa Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Lamongan membeberkan data sementara dari Badan Pusat Statsitik Tahun 2021 terkait produktivitas pertanian di Kab.Lamongan.

Meski dalam kondisi pandemi, dengan luasan lahan panen 154.204 Ha, Kabupaten Lamongan mampu menghasilkan gabah kering giling (GKG) sebesar 1.196.310 ton pada Bulan Januari – Desember tahun 2021.

Angka tersebut lebih besar dari yang direncanakan yakni sebesar 1.116.957 ton. Jika dikonversikan menjadi beras, maka setara dengan 741.712 ton beras. Tahun 2021 Provinsi Jawa Timur bertahan sebagai penghasil padi terbesar di Indonesia, dengan jumlah produksi padi sebesar 9,91 juta ton. Atas capaian tersebut, Kabupaten Lamongan menjadi salah satu Kabupaten penyumbang terbesar produksi padi di Jawa Timur.

Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Lamongan, Sukriyah, Rabu (2/2) mengatakan, produksi padi pada 2021 mengalami Kenaikan sebanyak 23.345 ton atau 1,9 persen dibandingkan 2020 yang sebesar 1.172.965 juta ton GKG.[aha.yit.ca]

KEHILANGAN TULUNGAGUNG HILANG BPKB, Mobil Mitsubishi Strada, Merah, th. 2007, AG 8873 RR, a/n.

Rowiyana, Dsn. Kleben Ds. Tiudan, Gondang – T.Agung No. 8469/IMB/BI-IV/2022

TUBAN HILANG STNK, S-2524-FJ. An.Kasnitin, Ds Pandanagung Dsn Sembungrejo RT 005/003, Kec Soko, Kab Tuban No. 8470/IMB/BI-IV/2022

HILANG STNK, S-1825-HS. An.Didit Dwiwantono, Perdin SG B-5, RT 004/009, Ds Sumurgung Kec Tuban, Kab Tuban No. 8471/IMB/BI-IV/2022

Wali Kota Pasuruan, Gus Ipul bersama Sekda Kota Pasuruan saat memantau harga minyak goreng di Pasar Kebonagung, Kota Pasuruan, Rabu (2/2).

Bhirawa/Hilmi Husain

Pedagang Migor Keluhkan Harga HET Dilakukan Mendadak Pasuruan, Bhirawa Pemerintah sudah menetapkan harga eceran tertinggi (HET) minyak goreng (migor) per 1 Februari 2022.

Di pasar tradisional, tepatnya di Pasar Kebonagung, Kota Pasuruan ternyata masih menjual minyak goreng curah dengan harga Rp 22.000 perliter. Pantauan di lokasi, pedagang masih menjual migor curah maupun kemasan dengan harga tinggi. Migor kemasan berkisar Rp 15.000 hingga Rp 17.000 perliter. Untuk minyak goreng curah masih berada di Rp

22.000 perliternya.

Tentu saja, penetapan harga HET dari pemerintah tersebut membuat para pedagang mengeluh. Karena ketentuan itu dinilainya sangat mendadak. Sehingga, harga yang dijualnya tetap harga kulakan (tinggi).

“Minyak goreng curah kemasan per liternya kami jual di angka Rp 15.000 hingga Rp 17.000,” keluh Sofyan, salah satu pedagang minyak goreng di Pasar Kebonagung Kota Pasuruan.

Pedagang migor lainnya, Sofia menyatakan bahwa migor curah hing-

ga masih berada di harga Rp 20.000 per liter untuk yang biasa. Sedangkan yang bagus masih tembus Rp 22.000 per liter. “Terus terang, harganya masih mahal. Saya menjual migor curah Rp 22.000 per liter. Adapun migor yang kemasan juga susah, minim stoknya,” kata Sofia.

Wali Kota Pasuruan, H Saifullah Yusuf (Gus Ipul) mengungkapkan bahwa masih ada harga minyak goreng yang tinggi di pasar tradisional. Penyebabnya adalah pedagang menjual migor dari harga lama beli

ke distributor. “Harganya memang masih tinggi. Karena itu bekas kulakan sebelumnya,” ujar Gus Ipul.

Diketahui sebelumnya, harga migor yang telah ditetapkan pemerintah.

Yakni, minyak goreng curah, minyak goreng kemasan sederhana dan minyak goreng kemasan premium.

Minyak goreng curah sebesar Rp 11.500 per liter, minyak goreng kemasan sederhana sebesar Rp 13.500 per liter serta minyak goreng kemasan premium Rp14 ribu per liter.[hil.ca]

Bulan Januari 2022, Inflasi Jatim Naik 0,46 Persen Pemprov, Bhirawa Pemantauan terhadap perubahan harga pada tingkat konsumen selama bulan Januari 2022 di delapan kota IHK Jawa Timur menunjukkan adanya kenaikan harga yang cukup tinggi di sebagian komoditas yang dipantau.

Hal ini mendorong terjadi kenaikan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 0,46 persen yaitu dari 107,26 pada bulan Desember 2021 menjadi 107,75 pada bulan Januari 2022. Tingkat inflasi tahun kalender Januari 2022 juga sebesar 0,46 persen dan tingkat inflasi

tahun ke tahun (Januari 2022 terhadap Januari 2021) sebesar 2,60 persen.

“Inflasi terjadi karena adanya kenaikan harga yang cukup tinggi, yang ditunjukkan oleh naiknya sebagian besar indeks kelompok pengeluaran. Dari sebelas kelompok pengeluaran, sembilan kelompok mengalami inflasi dan dua kelompok lainnya mengalami deflasi,” kata Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur Dadang Hardiwan, Rabu (2/2).

Beberapa komoditas yang mengalami kenaikan harga pada Januari

2022 antara lain beras, tukang bukan mandor, rokok kretek filter, tomat, daging ayam ras, tongkol diawetkan, biaya les/privat, mobil, bahan bakar rumah tangga, dan minyak goreng.

Ditambahkannya, apabila dilakukan pengamatan terhadap sepuluh komoditas yang menjadi penyumbang utama terjadinya inflasi di masing-masing kota IHK di Jawa Timur, maka dapat digambarkan kalau komoditas beras menjadi penyumbang utama terjadinya inflasi di hampir seluruh kota IHK di Jawa Timur kec-

uali di Banyuwangi.

Kemudiankomoditas rokok kretek filter menjadi penyumbang utama terjadinya inflasi di hampir seluruh kota IHK di Jawa Timur kecuali di Probolinggo, dan komoditas tomat menjadi penyumbang utama terjadinya inflasi di hampir seluruh kota IHK di Jawa Timur kecuali di Jember. “Komoditas daging ayam ras menjadi penyumbang utama terjadinya inflasi di hampir seluruh kota IHK di Jawa Timur kecuali di Surabaya,” tambahnya.[rac.ca]

Cukup Scan QR Code, Telkomsel Prabayar Bisa Beli Paket Data #PastiMurah Mengedepankan prinsip customer-centric dalam memahami kebutuhan pelanggan yang terus berkembang di tiap fase kehidupan, terutama dalam beradaptasi dengan kebiasaan baru di masa pandemi COVID-19 yang masih berlangsung. Telkomsel kini menghadirkan pengembangan saluran pembelian ragam paket data/internet melalui konsep omni channel yang mengintegrasikan proses transaksi di saluran online dan offline.

Saluran layanan ini memberi nilai tambah untuk solusi kemudahan pengalaman pelanggan yang ingin membeli beragam paket data/internet cukup dengan memindai (scan) QR Code dari smartphone, lalu melakukan pembayaran secara langsung di berbagai mitra outlet (penjual pulsa) dan mitra modern trade.

Direktur Sales Telkomsel, Adiwinahyu Basuki Sigit mengungkapkan melalui integrasi saluran konsep omni channel, pelanggan Telkomsel Prabayar yang terbiasa melakukan pembelian secara langsung di mitra outlet ataupun mitra modern trade, kini terlebih dahulu dapat memilih dan menentukan paket yang diinginkan dengan mudah, cukup

melakukan scan QR Code yang tertera pada poster campaign promo di media digital atau sejumlah titik lokasi di seluruh wilayah Indonesia, seperti di billboard, mitra outlet maupun modern trade.

Selain menggunakan scan QR Code, pembelian paket data juga dapat dilakukan dengan mengakses UMB *363*369#, kemudian melakukan pembayaran di mitra outlet dan modern trade terdekat seperti Indomaret, Alfamart, Alfamidi dan lain sebagainya.

“Dengan melakukan integrasi saluran layanan offline dan online melalui konsep penjualan omni channel, kami terus berupaya mendengarkan masukan pelanggan set-

ia Telkomsel Prabayar yang membutuhkan kecepatan proses transaksi saat melakukan pembelian paket di saluran offline seperti melalui mitra outlet dan mitra modern trade.

Saluran penjualan ini juga menghadirkan ragam dan varian paket data yang terjangkau untuk seluruh lapisan masyarakat, seperti varian paket data/internet varian kuota data dengan masa aktif harian hingga mingguan yang lebih personalized dengan kebutuhan tiap pelanggan dan #PastiMurah. Hal ini sejalan dengan komitmen Telkomsel untuk selalu hadir memberikan kemudahan di setiap fase kehidupan masyarakat melalui inovasi ragam produk dan layanan yang mengedepankan prinsip customer-centricity,” terangnya, Rabu (2/2).

Sigit menambahkan pelanggan yang mengakses saluran omni channel ini bisa mendapatkan jenis paket kuota yang beragam dan #PastiMurah. Jenis paket kuota yang ditawarkan juga akan terus berkembang seiring dengan kebutuhan pelanggan yang semakin dinamis.

“Saat ini, pelanggan Telkomsel Prabayar bisa mendapatkan penawaran paket data mulai dari harga eceran terendah Rp9 ribu dengan pilihan masa aktif harian yang beragam, serta berbagai paket kuota data unggulan Telkomsel lainnya yang disesuaikan dengan kebutuhan pelanggan, seperti Combo Sakti, Internet Sakti, UnlimitedMAX, hingga paket Surprise Deal yang merupakan paket yang paling ditunggu oleh pelanggan,” ujarnya.

Sementara itu kehadiran saluran penjualan omni channel ini juga turut membantu peningkatan produktivitas dan pendapatan mitra outlet yang sebagian besar merupakan pelaku UMKM yang sampai saat ini menghadapi tantangan pandemi COVID-19 yang masih berlangsung.

Sejak diperkenalkan pada Desember 2021 lalu, Telkomsel mencatat kenaikan transaksi yang cukup signifikan para pelanggan yang membeli produk Telkomsel melalui omni channel dan melakukan pembayaran melalui mitra outlet, dimana hingga saat ini ada sekira lebih

Beli Paket Telkomsel cukup Scan QR Code.

dari 100 ribu mitra outlet Telkomsel yang telah aktif menerima transaksi pembayaran, dengan keseluruhan transaksi rerata mencapai lebih dari 50 ribu transaksi per hari.

“Semua layanan dan inisiatif tersebut kami hadirkan semata-mata untuk dapat memenuhi kebutuhan pelanggan dan berkolaborasi bersama para mitra strategis, dengan mengha-

dirkan ragam layanan terbaik. Kami berharap dapat terus menghadirkan inovasi solusi layanan yang lengkap dari mulai pembelian hingga layanan purna jual yang prima, sehingga dapat membuka lebih banyak potensi kemajuan seluruh elemen masyarakat secara umum, melalui pemanfaatan teknologi digital yang tepat guna” pungkpembelian.[riq.ca]

SAMBUNGAN

Kamis Kliwon, 3 Februari 2022

Pemkab Jombang Target Ekskavasi Lima Situs

Jombang, Bhirawa Pemkab Jombang melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Jombang menargetkan sebanyak lima situs cagar budaya di Kabupaten Jombang bisa terekskavasi pada tahun 2022 ini.

Saat ini Disdikbud Kabupaten Jombang telah menyiapkan anggaran sebesar 300 Juta Rupiah lebih untuk kegiatan ekskavasi situs cagar budaya yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Jombang tahun 2022.

Dari target lima lokasi ekskavasi itu, satu lokasi yang pasti bakal akan dilakukan ekskavasi lanjutan yakni Situs Pandegong yang berada di Desa Menganto, Kecamatan Mojowarno, Kabupaten Jombang.

Ekskavasi situs ini merupakan ekskavasi tahap dua atau ekskavasi lanjutan, karena pada tahun 2021 kemarin, Situs Pandegong telah mengalami ekskavasi tahap pertama dari dana APBD Kabupaten Jombang tahun 2021.

Untuk target lokasi ekskavasi lainnya, Disdikbud Kabupaten Jombang masih membutuhkan tahapan-tahapan survei. “Yang pasti untuk melanjutkan ekskavasi (situs) Pandegong. Kemudian yang kedua, mungkin nanti kita banyak rencana, dan itupun masih memerlukan survei terlebih dahulu.

Tempat-tempat yang kita rencanakan (ekskavasi), kita survei dulu,” kata Pamong Budaya Sub Koordinasi Cagar Budaya dan Permuseuman Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Jombang, Iswahyudi Hidayat saat dihubungi melalui sambungan Telepon Seluler (Ponsel) nya, Rabu (2/2).

Ia memaparkan, lokasi-lokasi cagar budaya yang masih diperlukan proses survei untuk kepastian ekskavasi yakni, Situs Yoni Gambar di Japanan,

arif yulianto/bhirawa

Situs Pandegong di Desa Menganto, Kecamatan Mojowarno, Kabupaten Jombang yang akan diekskavasi tahap dua oleh Pemkab Jombang pada tahun 2022 ini.

Mojowarno, Jombang. Kemudian Situs Pandansili di Ngampungan, Bareng, Jombang, lalu situs di sekitar Goa Made di Kecamatan Ngusikan, Jombang, kemudian situs Watukucur, Mojoagung, Jombang, Situs Kedaton dan Sugihwaras di Desa Bulurejo, Kecamatan Diwek, Jombang dan Desa Sugihwaras, Kecamatan Ngoro, Jombang. “Semuanya masuk list (survei).

Perlu pembuktian juga,” kata dia.

Ia juga menyampaikan bahwa, pada tahun 2022 ini pihaknya belum memiliki anggaran pemugaran situs cagar budaya. Sehingga seperti halnya kegiatan pemugaran situs cagar budaya Petirtaan Sumberbeji, Ngoro, Jombang, direncanakan akan dianggarkan pada tahun 2023. “Jadi sementara untuk ekskavasi,” tandasnya.

“Saya mengharapkan untuk tahun

Sambungan hal 1

untuk melakukan pencegahan terkait varian omicron.

Yaitu menggalakkan prokes, menyemprotkan disinfektan dan memberikan masker kepada masyarakat.

BPBD Jatim, lanjut Budi, melakukan penyemprotan cairan disinfektan pada sarana prasarana yang ada di Terminal Purabaya. Termasuk terminal kelas B dan C harus dilakukan penyemprotan. Serta mendatangi tempat-tempat maupun pusat keramaian dan aktivitas masyarakat.

Sebab terjadi lonjakan angka terkonfimasi Covid-19 di Jakarta, Jawa Barat, Banten dan Jawa Timur.

“Kita harus mencegah dan tetap disiplin protokol kesehatan. Utamanya mengurangi mobilitas dan bagi masyarakat yang naik bus, tolong memakai masker.

Intinya kita harus bersama-sama melakukan pencegahan dan menjaga agar penularan Covid-19 ini tidak bertambah,” harapnya.

Pihaknya juga berharap agar sinergitas dan kerjasama semua elemen masyarakat dan unsur pentahelix harus terus berjalan. Sebab pencegahan dan penanganan bencana, khususnya pandemi Covid-19 ini tidak bisa dilakukan satu pihak saja. Tapi dalam hal ini perlu upaya pentahelix (bersama-sama) dalam upaya mitigasi maupun penanganan bencana.

“Penanganan bencana, khususnya pandemi Covid-19 ini butuh peran serta dan keterlibatan semua unsur pentahelix. Baik dari unsur Pemerintah, masyarakat, relawan, kalangan dunia usaha, akademisi maupun media,” ungkapnya.

Sementara itu, Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Jatim, Sriyono menambahkan, kegiatan penyemprotan disinfektan ini diutamakan di ruang tunggu maupun tempat-tempay yang dipegang masyarakat, seperti anak tangga. Pihaknya pun memerintahkan jajaran untuk membagikan masker kepada para penumpang bus maupun masyarakat setempat.

“Dengan adanya peningkatan angka Covid-19, kita harus tetap taat protokol kesehatan. Kegiatan penyemprotan disinfektan di Terminal Purabaya ini merupakan Perintah Ibu Gubernur Jatim. Kami juga berterima kasih kepada Kadishub Jatim beserta jajaran yang turut dalam kegiatan ini. Serta kepada Satpol PP Jatim beserta relawan dan seluruh unsur pentahelix,” pungkasnya.

Seperti diketahui, kegiatan penyemprotan disinfektan dan pembagian masker oleh BPBD Jatim ini turut dihadiri oleh Kadishub Jatim, Nyono beserta jajaran. Serta dari Satpol PP Provinsi Jatim, relawan Jogoboyo dan Bonek. Serta para Kasi dari BPBD Jatim, yakni Kasi Kedaruratan, Heru Wibowo; Kasi Logistik, Bige Agus Wahjuono dan Kasubbag Keuangan BPBD Jatim, Mery Nurcahyani. Bed.wwn

Ajak Polisi Bersyukur l

Gubernur Minta Satgas Pangan Kawal Harga Minyak Sesuai HET l

BPBD Jatim Semprot Disinfektan dan Bagikan Masker di Terminal Purabaya l

Halaman 11

Sambungan hal 1

sholat dhuha berjamaah. Setelah itu, ulas Kapolres Andi dilanjutkan membaca surat Yasin yang dipandu Kasi Hukum AKP Hasanuddin. “Ya kami juga memberikan tausiyah bahwa melaksanakan tugas sebagai anggota Polri diniatkan sebagai ibadah. Itu semua untuk melaksanakan perintah Allah SWT dengan cara melakukan perbuatan yang baik, bermanfaat dan menjadi contoh bagi orang lain,” pesan Kapolres Andi.

Tak cukup itu Kapolres Andi juga mengupas tentang cara bersyukur kepada Allah SWT. Syukur, dalam pandangan Kapolres Andi merupakan suatu perbuatan hati yang akan menarik seseorang pada rasa damai, tenteram dan bahagia.

Selain itu juga akan mendapatkan kesuksesan baik di dunia maupun di akhirat. Sekaligus akan mendapatkan pahala dan kenikmatan yang terus bertambah dari Allah SWT. “Kenikmatan yang diberikan Allah SWT itu harus kita ingat dan di tanamkan dalam hati,“ terang Kapolres Andi. [awi.iib]

ini minimal ada lima lokasi yang kita ekskavasi,” sambungnya.

Sekadar diketahui, Situs Pandegong yang berada di Desa Menganto, Kecamatan Mojowarno, Kabupaten Jombang pada tahun 2021 telah diekskavasi oleh Pemkab Jombang dengan tenaga ahli yang berasal dari Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) Jatim.

Pada hari terakhir ekskavasi tahap pertama di situs tersebut, Minggu (21/11/2021) telah terbuka 70 persen denah lengkap situs ini.

Ekskavasi Situs Pandegong ini dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Jombang dengan menggunakan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Jombang tahun 2021 sebesar 62 Juta Rupiah.

Untuk Situs Kedaton dan Sugihwaras yang berbatasan meskipun berada di dua wilayah kecamatan yakni Kecamatan Diwek dan Kecamatan Ngoro, hingga saat ini masih belum terekskavasi. Di Situs Kedaton dan Sugihwaras yang diduga merupakan kawasan pemukiman elit masa lalu tersebut juga pernah dilakukan kajian oleh tim dari Institut Teknologi Surabaya (ITS) bersama BPCB Jatim.

Di situs yang awalnya terkuak oleh aktivitas penambangan pasir ini, beberapa tahun yang lalu banyak ditemukan bata-bata kuno, ukel, maupun struktur bata yang masih menempel di dinding tanah. Bahkan warga setempat pernah menuturkan jika di lokasi tersebut pernah di temukan tameng layaknya tameng pasukan kerajaan. [rif.wwn]

Baru Satu Kepala OPD Laporkan LHKPN 2021 l

Sambungan hal 1

juga akan disampaikan KPK ke BKD Jatim terkait siapa saja yang belum melaporkan.

“Kalau tahun 2020 lalu ada empat anggota DPRD yang belum melaporkan LHKPN. Mudah-mudahan sekarang sudah lapor,” tutur Yuyun.

“Biasanya kepala OPD itu mengisi LHKPN setelah mem-

bayar PBB (Pajak Bumi dan Bangunan). Karena dari pembayaran pajak itu biasanya ada perubahan nilai kekayaan sesuai NJOP,” tambah Yuyun.

Berdasarkan SE Setdaprov Jatim, sejumlah pejabat yang berkewajiban melaporkan LHKPN berdasarkan Pergub Jatim Nomor 77 Tahun 2020 antara lain Gubernur, Wakil Gubernur, pejabat eselon I, pejabat

eselon II, pejabat eselon III, dan pejabat eselon IV di sejumlah OPD. Pejabat eselon IV yang berkewajiban melaporkan LHKPN antara lain di BPKAD, Bapenda, Inspektorat, Dinas ESDM, Bappeda, Sekretariat Dewan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu serta Biro Pengadaan Barang dan Jasa. [tam.wwn]

Sambungan hal 1

Dalam kesempatan tersebut, Khofifah juga menekankan untuk tetap menjaga supply chain atau rantai pasok tetap aman terkendali.

Pasalnya, masih ada toko yang mematok harga berbeda untuk minyak di pasaran.

Penyesuaian ini akan terus dilangsungkan perlahan dan selalu dimonitor.

“Kita semua berharap bahwa rantai pasok ini yang memang harus dijaga supaya hulu hilirnya bisa lancar. Retail yang dalam koordinasi Aprindo, semua merk berada di satu harga, Rp14.000. Pasar tradisional masih menyesuaikan, jadi tetap ada perbedaan antara pasar ritel modern dan pasar tradisional,” sebutnya.

“Selain kebijakan satu harga di semua merek, pertanggal 1 Februari telah berlaku aturan HET. Meski demimian kita akan tetap lakukan monitoring di lapangan. Saya minta tolong kawan-kawan melakukan monitoring di lapangan mudah-mudahan harga ini terkawal,” tambahnya.

Sementara itu, Bupati Tuban Aditya Halindra menunjukkan rasa terimakasihnya terhadap Pemprov Jatim atas diinisiasinya operasi pasar minyak murah ini. Ia memastikan, dengan adanya operasi yang terpantau jelas ini, kestabilan harga minyak kini mulai terjaga.

“Ini adalah bentuk keberapa perhatian dari provinsi dan kabupaten Tuban atas tingginya harga minyak. Insyaallah akan kembali stabil untuk saat ini. Sebelumnya, saya cek ada yang Rp18.000 tapi Insya Allah ada juga yang sudah Rp14.000 jadi mulai stabil pada dasarnya,” ungkap Halindra.

Sebagai informasi, Gubernur Khofifah telah melakukan peninjauan langsung operasi pasar minyak goreng di Kabupaten Sidoarjo (6/1), Kota Malang (21/1) dan Kabupaten Kediri (30/1). Turut mendampingi Gubernur pada operasi pasar Minyak Goreng ini, Kadisperindag Prov. Jatim, Ka. Bakorwil Bojonegoro, dan Karo Adpim Setdaprov. Jatim. [tam.wwn]

Kasus Dugaan Pencemaran Nama Baik Libatkan Bupati Bojonegoro Dihentikan l

Sambungan hal 1

masikan ke masyarakat” kata Kombes Gatot.

Sementara itu, Wakil Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Jatim AKBP Zulham Effendy menjelaskan kasus yang dilaporkan tersebut dinyatakan tidak memenuhi unsur pidana.

Setelah kasus itu diambil alih oleh Ditreskrimsus Polda Jatim pada 7 Oktober 2021, dari saksi-saksi yang diperiksa tak menunjukkan adanya unsur pidana. “Sudah kami putuskan untuk hasil penyelidikan dihentikan karena tidak ada unsur pidana,” ujarnya.

Kasus dugaan pencemaran nama baik itu dilaporkan

berawal dari bupati Bojonegoro dan wakilnya yang berseteru di grup WhatsApp. Anna menulis sesuatu di grup WA yang dinilai menyudutkan Budi.

Anna menuliskan beberapa hal yang belum dipastikan kebenarannya dan bersifat tuduhan yang menyudutkan Budi.

Wabup Budi pun melaporkan hal itu ke Polres Bojonegoro pada Kamis, 9 September tahun lalu.

Laporan tersebut berbunyi dugaan pencemaran nama baik melalui media elektronik grup jurnalis dan informasi, dengan nama terlapor Anna Mu’awanah yang merupakan pimpinan dari si pelapor. [ant.wwn]

DPRD Jatim: Jangan Saling Lempar Tanggung Jawab l

Sambungan hal 1

fantastis,” tutur Mathur saat dikonfirmasi, Rabu (2/2) kemarin.

Politisi PBB asal pulau garam Madura ini, berharap antar OPD di Pemprov Jatim jangan saling lempar tanggungjawab. “Pj sekda atau ins­pektorat jangan saling lempar setelah menerima hasil audit BPK RI,” tegas Mathur.

Berpedoman temua BPK RI, seharusnya tidak boleh melebih batas waktu selama 60 hari. Lanjut Mathur Husairi maka BPK RI bisa menyerahkan ke aparat penegak hukum (APH).

Kasus penyelewengan dana hibah Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) Rp 40,9 miliar yang diterima 76 kelompok masyarakat (Pokmas) di Lamongan dan Gresik nilainya mencapai Rp 75 miliar. Namun ada dugaan pengelembungan mencapai Rp 40,9 miliar yang menjadi temuan BPK RI. “Jangan malah diem dan seakan melindungi koruptor,” tegas dia.

Dirinya mendengar sebenarnya dugaan penyelewengan dana hibah tersebut sebelumnya sudah dilaporkan di Kejaksaan Negeri Lamongan, dan yang di wilayah Gresik juga dilaporkan ke polres. “Jangan berdalih dana

dikembalikan korupsinya hilang,” terang Mathur.

Sebab urusan pengusulan proposal, Dishub Jatim harus melakukan verifikasi, dan memonitor pelaksanaan kegiatan. “Saya mendengar belum diverifikasi sudah muncul di DPA,” tutur dia.

Terkait dugaan kelompok masyarakat (Pokmas) yang diminta bertanggung jawab, sesuai hasil temuan dan rekomendfasi BPK RI. Mathur menduga peranan pokmas ada yang mengendalikan. Ia menguraikan, jika ada kerugian negara, maka APH harus mencari aktor penyelewengan dari eksekutif, maupun legislatif. “Tinggal aparat penegak hukum (APH) bertindak mencari siapa aktornya,” tutup Mathur.

Sebelumnya Inspektur Provinsi Jatim, Helmy Perdana Putra menegaskan Dinas Perhubungan (Dishub) Jatim tidak terlibat dalam kasus penyelewengan dana hibah Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) Rp 40,9 miliar yang diterima 76 kelompok masyarakat (Pokmas) di Lamongan dan Gresik hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Helmy Perdana Putra juga menjelaskan dana hibah PJU tersebut berasal

dari Dishub Jatim yang dianggarkan di APBD murni tahun 2020 sebanyak 187 pokmas dengan nilai anggaran Rp 58 miliar. Selanjutnya, dana hibah juga diusulkan dalam PAPBD tahun 2020 untuk 76 pokmas dengan nilai Rp 15 miliar.

“Dishub sudah melakukan verifikasi, kemudian mentransfer dana. Jika ada permasalahan sejak awal, tidak mungkin diteruskan. BPK juga tidak mempermasalahkan terkait proposal yang masuk.

Kalau BPK mempermasalahkan proposal itu, kami akan menelusuri sesuai rekom BPK,” ujar Helmy, Selasa (1/2).

Karena itu, jika dalam pelaksanaannya pemasangan PJU tersebut tidak sesuai spesifikasi, menurut Helmy itu sudah bukan lagi tanggung jawab Dishub tetapi tanggung jawab di lapangan, yaitu Pokmas. “Kalau Pj Sekda meminta mengusut dishub, tidak ada hubungannya,” sambung Helmy.

Helmy menjelaskan, dana hibah PJU ini merupakan program yang aspiratornya anggota DPRD Jatim. Karena itu, kemungkinan ada keterlibatan dewan. “Karena aspiratornya dewan, maka kemungkinan terlibat juga dewannya,” ujar Helmy.

Kendati demikian, pihaknya tidak

bisa mengembangkan kasus ini karena rekomendasi BPK hanya Pokmas untuk mengembalikan uang. “Jadi kami hanya mengikuti rekomendasi itu.

Kecuali pokmas cerita macam-macam kami akan mengembangkan, itupun harus seizin BPK,” ujar dia.

Dana hibah PJU tersebut berasal dari Dishub Jatim yang dianggarkan di APBD murni tahun 2020 sebanyak 187 pokmas dengan nilai anggaran Rp 58 miliar. Selanjutnya, dana hibah juga diusulkan dalam PAPBD tahun 2020 untuk 76 pokmas dengan nilai Rp 15 miliar. “Dishub sudah melakukan verifikasi, kemudian mentransfer dana. Jika ada permasalahan sejak awal, tidak mungkin diteruskan. BPK juga tidak mempermasalahkan terkait proposal yang masuk. Kalau BPK mempermasalahkan proposal itu, kami akan menelusuri sesuai rekom BPK,” ujar Helmy.

Karena itu, jika dalam pelaksanaannya pemasangan PJU tersebut tidak sesuai spesifikasi, menurut Helmy itu sudah bukan lagi tanggung jawab Dishub tetapi tanggung jawab di lapangan, yaitu pokmas. “Kalau Pj Sekda meminta mengusut dishub, tidak ada hubungannya,” sambung Helmy. [geh.wwn]

Rutin Ikut Touring Sembari Mempromosikan Obyek Wisata Unggulan Daerah l

Sambungan hal 1

bebek Hinda 100 tahun 76,” jelas Didik.

Tak berama lama, aku mantan Sekretaris DPRD Kabupaten Situbondo itu, ia bergabung dengan komunitas motor Honda CB. Kala itu, urai Didik, ia masih menjabat sebagai Kabag Hukum Sekretariat Pemkab Situbondo. Lalu setelah pindah ke Kantor Perijinan Didik mendapatkan kepercayaan dari semua anggota komunitas menjadi Pembina pecinta motor Honda CB. “Ya kala itu rutin mengadakan touring dengan acara acara lain bersama Komunitas Honda CB. Misalnya keliling ke Pulau Dewata Bali dan Madura,” sebut Didik.

Tak hanya mendatangi dua daerah wisata tersebut, Didik bersama komunitas CB lain, sudah berkunjung ke hampir semua daerah yang ada di Provinsi Jatim. Seperti Tulungagung, Surabaya, Ponorogo, Trenggalek dan daerah lain sudah pernah ia singgahi bersama anggota komunitas CB. “Ya hampir semua daerah di Jatim, sudah

kami singgahi. Ditengah aktivitas touring, kami mendengar ada Komunitas Hinda CB di Bondowoso. Nah kami lalu memilih bergabung disana.

Ternyata Sekda Bondowoso kala itu juga dikenal pecinta motor Honda CB,” ulas Didik.

Dalam rentang perjalanan waktu hingga saat ini, lanjut Didik, ada motor unik modern yang sedang tren, berhasil dia miliki. Meski aktif di komunitas motor antik, Didik selalu aktif juga meminta anggotanya untuk selalu tertib dalam berlalu lintas selama mendarat di jalan raya. Misalnya, sebut Didik, semua anggota Komunitas Motor Honda CB harus memakai helm standart. “Ya kami semua harus mematuhi aturan berlalu lintas. Sehingga selama dalam perjalanan touring berjalan dengan lancar,” terang pria yang kini menjabat sebagai Kepala Disnaker Kabupaten Situbondo itu.

Didik tidak mau, saat melakukan toring keliling daerah ada anggota yang tidak disiplin dalam berlalu lintas.

Sebab, mitra kerja dari Polri berharap

kepada semua komunitas motor untuk selalu patuh dalam berlalu lintas di jalan raya. “Biasanya kami kalau ada event, selalu aktif mengikuti semua rangkaian kegiatan. Bahkan saat Polres Situbondo mengadakan parade motor unik dan antik tahun 2017 lalu, juga di ikuti. Alhamdulillah motor saya setelah diikutkan meraih juara terfavorit,” terang Didik.

Pun demikian saat ada event di Jember dan Bondowoso serta daerah lain, Didik aktif mengekuti event atau lomba motor antik. Dari serangkaian touring dan lomba motor antik tersebut, banyak hal positif yang didapatkan Didik bersama koleganya sesama pecinta motor antik. “Pertama dengan komunitas motor kita akan memperoleh banyak teman serta mendapatkan tambahan pengalaman baru. Terakhir akan meningkatkan jalinan silaturrahmi,” ungkap Didik.

Terakhir, lanjut Didik, setiap mengikuti event lomba atau touring, tidak jarang setiap peserta ikut mempromosikan tempat tempat wisata unggulan

daerah. Ini karena, terang Didik, setiap touring selalu melibatkan banyak tepat wisata unggulan sebagai tempat singgah. Misalnya pada tahun 2018, Didik mengadaken event tingkat nasional, yang digelar di tempat wisata Waduk Bajulmati. “Kala itu ada ribuan pecinta CB yang mendatangi lokasi. Jadi sambil ikut touring sekaligus ikut mengenalkan potensi wisata andalan baru Situbondo.

Kami juga mengenalkan wisata Taman Nasional Baluran dan wisata Bahari Pasir Putih,” papar Didik.

Nah sejak ada pandemi Covid melanda Tanah Air, urai Didik, kegiatan kumpul kumpul yang identik dengan kegiatan komunitoas motor antik, untuk sementara di tiadakan. Sambil menunggu kondisi normal, lanjut Didik, komunitas motor Honda CB masih melakukan kegiatan dengan mematuhi aturan protokol kesehatan. ”Ya karena saat ini masih pandemi Covid, maka kami menghindari mengadakan acara kegiatan yang rentan dengan munculnya kerumunan,” pungkasnya. [*]

Bhirawa

UTAMA

Kamis Kliwon, 3 Februari 2022

Halaman 12

Bagi Penerima Bansos Usia Muda

Mensos Tawarkan Bantuan Modal Mojokerto, Bhirawa Menteri Sosial RI. Tri Rismaharini di tengah lawatannya di Jatim, meninjau langsung penyaluran Bansos program sembako yang digelar Dinsos Kabupaten Mojokerto di Balai Desa Windurejo Kecamatan Kutorejo Kabupaten Mojokerto, Rabu (2/2).

Mensos didampingi Bupati berbincang menawarkan bantuan modal kepada penerima bansos yang masih muda usia, agar mau berusaha untuk memperbaiki ekonominya.

Penyaluran bansos kali ini, guna Percepatan Pemanfaatan Transaksi Sembako Tahun Anggaran 2021, yang masih belum dilakukan transaksi pengambilan sebanyak 4.603 program sembako reguler dan 7.417 bansos program PPKM di Kabupaten Mojokerto.

Dengan didampingi Bupati Mojokerto. Ikfina Fahmawati dan rombongan Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto, Mensos selain meninjau pelaksanaan juga berbincang dengan penerima bantuan. Dengan urutan kegiatan sebagai berikut,

Sekitar pukul 8 pagi, rombongan Mensos RI tiba di Pendopo Balai Desa Windurejo, Kecamatan Kutorejo, Kabupaten Mojokerto. Kedatangan Risma disambut hangat oleh Bupati Mojokerto, Ikfina Fahmawati bersama Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Mojokerto, Try Raharjo Murdianto.

Mensos Risma pun langsung menuju ke KPM (Keluarga Penerima Manfaat) yang sudah datang untuk mengantre dan berdialog langsung dengan masyarakat Kutorejo. Terutama para KPM yang

dinilai masih berusia muda, yakni Sari. Pada kesempatan ini Risma, langsung memberikan tawaran untuk dibantu membuka lapangan usaha agar tidak terus menjadi KPM bansos.

"Kamu usianya masih muda loh, jangan terus-terusan kayak ini, kamu mau saya bantu keluar? Nanti staf saya ada yang datang ke rumahmu, langsung didata dan dikasi modal, juga pelatihan untuk buka usaha," tutur Risma kepada salah satu KPM. Bahkan Mantan Walikota Surabaya ini pun tak segan langsung mengontak para UMKM binaannya yang berada di Surabaya di depan para KPM yang usianya masih muda-muda, dengan tujuan untuk memberikan motivasi kepada mereka agar mau membuka

usaha di rumah.

"Ini saya ada ibu-ibu, jualan Semanggi. Semanggi Surabaya ini seperti pecel, tapi buatnya dari daun Semanggi, terus bumbunya mirip pecel tapi pakai ubi, telo itu.

Omzetnya sekarang lumayan, sebulan bisa 20 juta rupiah,.

Harapan saya, dengan memberikan contoh dari para UMKM binaan itu, para KPM bisa memperbaiki ekonomi keluarganya. Sehingga bisa terlepas dari lingkaran kemiskinan.jelas Mensos, Pantauan di lapangan tak hanya berdialog dengan masyarakat, sesekali Mensos Risma turut mempersilahkan KPM yang sudah lanjut usia untuk mengambil antrean lebih awal dan cepat. "Ayo mbah, sini, ada yang kosong, duluan sini biar gak lama," ujar Risma. [min.bb]

Kadispendik Pastikan Psikologis Anak Korban Kekerasan Guru Tak Masalah

KILAS DAERAH

Kemenkumham Galakkan Pendampingan Guna WBP Teroris Ikrar NKRI Surabaya, Bhirawa Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kanwil Kemenkumham) Jatim menerima limpahan 7 warga binaan pemasyarakatan (WBP) kasus terorisme. Total sudah ada 38 orang warga binaan dengan kasus terorisme yang tersebar di 14 Lapas di seluruh Jatim.

"Januari 2022 Lapas jajaran menerima tujuh warga binaan kasus terorisme dari Rutan Cikeas, Bogor," kata Plt Kepala Kanwil Kemenkumham Jatim, Wisnu Nugroho Dewanto, Rabu (2/2). Wisnu menjelaskan, pihaknya menggalakkan peran pendamping atau pamong khusus WBP kasus terorisme. Sebab, pamong-pamong ini dilatih untuk melakukan pendekatan dan pembinaan khusus. Sehingga nantinya para WBP kasus terorisme bisa cepat menyatakan ikrar ke NKRI. "Setiap Lapas ada pamong khusus yang melaporkan setiap perkembangan. Sehingga perkembangan pendampingan ini pasti terpantau," jelasnya.

Ketuju warga binaan ini, sambung Wisnu, disebar ke tiga Lapas sesuai dengan SK Dirjen Pemasyarakatan. Dengan rincian, tiga orang dibawa ke Lapas Surabaya dan masing-masing dua orang dibawa ke Lapas Malang dan Lapas Madiun.

Masih kata Wisnu, ketujuh warga binaan ini belum menyatakan ikrar kepada NKRI. Oleh karena itu, lanjut Wisnu, ketujuh warga binaan ini ditaruh di Lapas yang spesialis menangani warga binaan kasis terorisme. Sebab selama ini Lapas tersebut sering berhasil membuat warga binaan kasus teroris kembali ke pangkuan ibu pertiwi.

"Dengan pendekatan kemanusiaan, kami upayakan ketujuh warga binaan kasus teroris ini bisa kembali ke NKRI. Dan ikrar demi NKRI," tegasnya. [bed.bb]

Surabaya, Bhirawa Sejak awal terjadinya kekerasan kepada MR,seorang siswa SMPN 49 Surabaya, Dinas Pendidikan (Dispendik) Kota Surabaya langsung memberikan pendampingan psikologis kepadanya. Sebab, Dispendik ingin korban merasa aman dan nyaman lagi berada di sekolah. Alhasil, saat ini psikologis MR tidak masalah dan dia pun tetap melanjutkan sekolahnya.

"Alhamdulillah untuk psikologis anaknya tidak ada masalah, karena sejak awal kita terus dampingi juga. Kita juga dibantu teman-teman dari DP3APKB (Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana) untuk mendampingi anak-anak," kata Kepala Dinas Pendidikan Kota Surabaya Yusuf Masruh saat mengunjungi keluarga korban di Jalan Kutisari Utara, Surabaya, Rabu (2/2).

Menurut Yusuf, salah satu bukti bahwa psikologisnya tidak masalah adalah MR dan saudaranya masih tetap masuk sekolah meskipun ada kejadian itu. Bagi dia, hal ini tidak boleh terlambat, karena kalau dia tidak masuk sehari saja, berarti psikologisnya kena. "Jadi, saya memang utamakan untuk kepentingan anak dulu, dan alhamdulillah kondisinya sudah bagus sekarang," kata dia.

Yusuf juga menjelaskan bahwa guru di sekolah itu merupakan orang tua kedua, sehingga dia berharap di sekolah itu harus dibuat senang. Makanya, guru dan kepala sekolah itu harus bisa menyayangi anak didiknya seperti yang disampaikan Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi. "Kalau anak disayangi dan dibuat

Kepala Dinas Pendidikan Kota Surabaya Yusuf Masruh saat bertemu dengan keluarga anak korban kekerasan guru SMPN 49 Surabaya.

senang, insyallah anak-anak itu kerasan di sekolah," ujarnya.

Sementara itu, Ketua PGRI Kota Surabaya Agnes Warsiati yang turut serta mengunjungi keluarga korban menyampaikan permohonan maaf mewakili PGRI Surabaya, karena ini merupakah salah satu kekhilafan bagi seorang guru. Ia juga yakin dan percaya bahwa kejadian ini akan semakin menguatkan bagi semua guru di Surabaya.

"Yang paling penting juga kejadian ini

akan menjadi pembelajaran bagi kita para guru agar guru memang benar-benar fitrohnya menyayangi anak dan empati pada anak. Itu yang selalu dan harus menjadi pedoman dalam mendidik, walaupun hatinya seperti apa, tapi karena itu adalah anak-anak, ya kita yang harus tetap menyayangi dan kita harus kembali dan ingat bahwa kita sebagai pendidik, betul-betul fitroh kita sebagai mendidik," kata Agnes.

Bagi dia, mendidik itu harus sebagai orang tua yang mana harus selalu panjang

sabar. Makanya, kejadian ini merupakan suatu pembelajaran bagi semuanya.

Bagaimana pun juga, seorang guru itu akan membawa arah pendidikan Surabaya, apalagi anak-anak sudah dua tahunan tidak sekolah, sehingga tugas seorang guru harus terus memberi keamanan dan kenyamanan bagi siswa pada saat sekolah. "Kita harus banyak mengambil pelajaran dari kejadian ini, supaya pendidikan di Surabaya bisa lebih baik," ujarnya. [iib.bb]

Ajak Warga Mojokerto Jaring Atlet Daerah DPRD Jatim, Bhirawa Anggota DPRD Jatim, H Gatot Supriyadi meminta warga masyarakat untuk turut menjaring atlet-atlet di wilayah Mojokerto.

Hal itu disampaikan Politisi PDI Perjuangan saat Reses I 2022 di Desa Ngigas Rembyong, Kecamatan Sooko, Kabupaten Mojokerto, Selasa (1/2) malam.

pelatih. "Jadi harus ada regenerasi pelatih. Disamping itu juga harus memiliki prestasi, seperti juara Sea Games," jelasnya.

Sekali lagi, Gatot yang berangkat dari Dapil 10 (Mojokerto-Jombang) ini mengajak warga

masyarakat jika ada atlet daerah yang prestasi untuk segera dimasukkan Smanor. "Ayo..Ayo..

Kalau ada anak kita yang memiliki prestasi olahraga jangan ragu dimasukkan ke Smanor," ajak Gatot. [geh*]

Dengan begitu, lanjut Gatot, gold generation atau generasi emas bakal terwujud dengan banyaknya atlet-atlet daerah yang muncul. "Apalagi, Jawa Timur punya sekolah atlet yakni Sekolah Negeri Olah Raga (Smanor)," katanya.

Gatot menjelaskan, Smanor telah menciptakan atlet-atlet nasional bahkan internasional.

Meski demikian, pihaknya juga memberikan beberapa masukan agar tidak kalah dengan DKI Jakarta. "Kalau Smanor ini ingin prestasinya tidak kalah dengan DKI Jakarta, harus memberikan fasilitas-fasilitas yang memadai. Dan sarana prasarana harus dilengkapi," terangnya.

Dengan mengikuti metode DKI Jakarta, lanGegeh Bagus Setiadi/bhirawa jut Gatot yang juga Anggota Komisi C DPRD Anggota DPRD Jatim, H Gatot Supriyadi saat Reses I 2022 di Desa Ngigas Rembyong, Kecamatan Sooko, Jatim ini, harus sering melakukan pergantian Kabupaten Mojokerto, Selasa (1/2) malam.

Mengawal Kesejahteraan Petani di Mojokerto DPRD Jatim, Bhirawa Sejumlah petani di Kabupaten Mojokerto mengeluhkan kelangkaan stok pupuk bersubsidi.

Selama beberapa bulan terakhir, para petani kesulitan mendapat pasokan pupuk bersubsidi dan akibatnya harus membeli yang non subsidi atau pupuk lain sebagai pengganti.

Sejumlah keluhan petani itu diterima Anggota DPRD Jatim Dapil 10 (Mojokerto-Jombang), H Hidayat S.Ag M.Si saat melakukan Reses I 2022 di Dusun Randegan, Desa Kaligoro, Kecamatan Kutorejo, Kabupaten Mojokerto, Se-

lasa (1/2/2022). Politisi Partai Gerindra ini pun meminta pemerintah dan pihak kepolisian segera menindak tegas para mafia pupuk subsidi.

Menurutnya, praktik penyelewengan pupuk subsidi sudah menjadi masalah serius yang harus segera dibereskan.

"Kita terus dorong, aparat kepolisian beserta pemerintah untuk serius mengawal dan menjaga agar pupuk subsidi ini bisa sampai kepada para petani di Mojokerto," katanya.

Di wilayah Mojokerto sendiri, Lanjut Hidayat, hampir secara umum petani menghadapi

Gegeh Bagus Setiadi/bhirawa

Anggota DPRD Jatim, H Hidayat S.Ag M.Si saat melakukan Reses I 2022 di Dusun Randegan, Desa Kaligoro, Kecamatan Kutorejo, Kabupaten Mojokerto, Selasa (1/2/2022).

masalah yang sama. "Kalau soal air relatif sangat tercukupi karena dekat dengan pegunungan. Tapi, soal pupuk ini yang masih menjadi kendala," ulasnya.

Hidayat yang juga Anggota Komisi D ini pun menegaskan bahwa dalam rangka HUT Partai Gerindra yang ke 14 tahun juga fokus memperhatikan dan hadir di tengah-tengah para petani.

"Pak Prabowo Subianto (Ketua Umum Partai Herindra, red) juga sudah menginstruksikan semua kader terutama di legislatif untuk memperhatikan dan hadir ditengah-tengah petani," tegasnya. Hidayat menyebutkan bahwa petani adalah Soko Guru Indonesia. Dimana, Negara Indonesia adalah negara agraris, yang mayoritas adalah petani. Terlebih di wilayah Jawa Timur ini.

"Dengan demikian petani sesungguhnya merupakan salah satu elemen penting, soko guru bangsa yang harusnya turut menjaga nusantara. Dan hari ini, petani menghadapi banyak masalah," bebernya.

Masalah yang dihadapi petani saat ini adalah kelangkaan pupuk subsidi yang tak kunjung reda. Disamping itu, lanjut Hidayat, harga bibitbibit yang mahal hingga harga gabah yang anjlok. Ditambah lagi, lahan pertanian yang selalu dihantui adanya hama.

"Masalahnya menumpuk, tapi dalam penyelesaiannya sangat lambat. Oleh karena itu, kehadiran kita sangat diperlukan agar petani makmur, petani sejahtera dan petani bisa hidup seperti yang diharapkan oleh para petani," pungkasnya. [geh*]

Gegeh Bagus Setiadi/bhirawa

Anggota DPRD Jatim, H Suwandy Firdaus saat Reses I 2022 di kantor DPD Nasdem Mojokerto, Senin (31/1/2022).

Disambati Soal Diberhentikannya Pendirian SMA Baru DPRD Jatim, Bhirawa Anggota DPRD Jatim, H Suwandy Firdaus dilapori salah satu pengasuh Pondok Pesantren Tahfidzul Qur'an "An-Nawawiy, Kecamatan Sooko, Kabupaten Mojokerto saat Reses I 2022 di kantor DPD Nasdem Mojokerto, soal diberhentikannya pendirian SMA, Senin (31/1/2022).

Gus Fatih, salah satu pengasuh Ponpes yang terletak di Desa Sooko ini menyampaikan pendirian SMA baru dihentikan. Hal itu membuat pihaknya tidak bisa berbuat apa-apa. Sedangkan banyak pendirian madrasah di Jawa Timur.

"Apakah sekarang masih dihentikan atau gimana?," tanyanya kepada Suwandy yang juga Ketua DPD Nasdem Kabupaten Mojokerto ini.

Gus Fatih berharap kepada Suwandy yang juga Anggota Komisi E ini meminta agar pemerintah pusat mencabut moratorium pendirian sekolah menengah atas (SMA). Hal ini dilakukan agar pelaksanaan pendidikan bisa merata dan sistem zonasi bisa terlaksana dengan baik.

"Kami berharap besar kepada Pak Suwandy yang membidangi Kesra ini untuk menyampaikan ke pusat," ujarnya.

Dalam hal ini, Suwandy mengatakan untuk pendirian SMA negeri baru saat ini belum diperbolehkan oleh pemerintah. Tapi untuk SMK dibolehkan untuk mendirikan sekolah baru dan juga untuk SMA Aliyah diperbolehkan mendirikan sekolah baru karena langsung dibawah kementerian Agama. "Kami saat ini terus berusaha dan sudah disampaikan lewat komisi dan forum. Kalau nantinya sudah ada titik terang, secepatnya akan kami sampaikan," terangnya.

Pihaknya pun berharap kepada pemerintah pusat agar mencabut moratorium pendirian SMA negeri. Agar daerah-daerah bisa mendirikan

sekolah SMA Negeri baru. Dan apabila moratorium ini nanti dicabut juga sistem zonasi ini bisa terlaksanakan dengan baik.

Ia juga menambahkan, moratorium larangan pendirian SMA ini sudah lama belum dicabut oleh pemerintah pusat ini bisa menghambat proses pelaksanaan sistem zonasi pada penerimaan siswa baru mendatang. "Sekali lagi pihaknya pemerintah untuk dicabut moratorium larangan pendirian sekolah SMA," paparnya.

Selain itu juga pihaknya menyampaikan, untuk pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2022 di Jatim berharap bisa berjalan dengan lancar dan tidak ada lagi protes dari wali murid siswa.

"Kami minta agar Dindik Jatim benar menerapkan pelaksanaan PPDB 2022 sesuai prosedur dan peraturan yang telah dibuat dalam pelaksanan PPDB," pungkasnya.

Suwandy mengaku prihatin jika sistem zonasi masih diberlakukan dalam penerimaan siswa didik baru ditingkat SMA atau SMK di Jatim, tak diimbangi adanya jumlah sekolah SMA atau SMK di Jatim yang memadai.

"Saat turun di lapangan dibeberapa daerah, semua orang tua siswa mengeluhkan kekurangan sekolah SMA dan SMK di Jatim. Saya kira saat ini Jatim krisis SMA dan SMK," jelasnya Politisi asal fraksi Nasdem ini mengatakan idealnya, di setiap kecamatan atau di kota keberadaan SMA dan SMK ditambah baru diberlakukan sistem zonasi. "Kalau dasarnya zonasi tujuannya untuk pemerataan, tentunya perlu didirikan sekolah SMA dan SMK di suatu daerah. Kalau perlu diperbanyak dan jika tidak mampu karena prosedur lama bisa saja mengakuisisi sekolah swasta," tandas Suwandy. [geh*]