Binder3sept2015

Harian Bhirawa Ditunjuk kembali sebagai sarana pengumuman iklan tender/lelang pemerintah di seluruh Jawa Timur berdasarkan SK Gubernur No.188/343/ KPTS/013/2011

Tidak ada mosi tidak percaya sebagaimana banyak diberitakan media baik nasional maupun lokal itu.

Kawan-kawan di anggota Dewan Kota Batu masih dalam kendali dan tetap bersikap profesional,”

HARIAN IKLAN/ LANGGANAN

031-5615454

Baca Hal 9

Harga Langganan Rp 55.000/bulan Eceran Rp 3.000

Ketua DPRD Kota Batu Cahyo Edi Nugroho

Kamis Kliwon, 3 SEPTEMBER 2015

http://www.harianbhirawa.co.id

3

AGENDA HARI INI

SEPTEMBER 2015

 Gubernur H Soekarwo

07.00 Di Ruang Kerja 19.30 Ngobrol Pinter Bareng Pakde Karwo di JTV

 Wagub H Saifullah Yusuf 15.00 Sosialisasi Indonesia Scout Challenge di Jakarta

 Sekdaprov H Akhmad Sukardi

08.00 Membuka Seminar Kebijakan Fiskal dan Perkembangan Ekonomi 2015 di Hotel JW Marriott 09.00 Rapat dengan Badan Musyawarah DPRD Jatim

Dindik Ajukan Kenaikan Bopda Rp 713 Miliar Seragam Sekolah dan Buku K-13 Digratiskan

Surabaya, Bhirawa Sekolah-sekolah di Surabaya bakal semakin dimanjakan dengan anggaran pendidikan yang spektakuler. Betapa tidak, Dinas Pendidikan (Dindik) di Kota Pahlawan itu sudah menyiapkan anggaran untuk Bopda (Bantuan Operasional Pendidikan Daerah) senilai Rp 713 miliar pada 2016 mendatang.

Fakta ini diketahui dari data milik Badan Perencanaan Pembangunan Kota (Bapeko) Surabaya. Dari kajian yang dilakukan, perhitungan Bopda untuk 2016 mendatang telah matang. Total kenaikannya pun cukup tinggi, dari Rp 438 miliar pada 2015 ini, menjadi

Rp 713 miliar. “Perhitungannya sudah selesai. Sudah kita serahkan ke dewan (DPRD Surabaya),” tutur Kabid Kesejahteraan Rakyat Bapeko Surabaya Wawan Windarto saat dikonfirmasi, Rabu (2/9).

 ke halaman 11

Kemenperin dan Kementan Bersinergi, Bondowoso Didaulat Jadi Pusat Industri Pertanian Bondowoso, Bhirawa Kabupaten Bondowoso yang selama ini mengkampanyekan diri sebagai Kabupaten Bondowoso Pertanian Organik (Botanik) dengan berbagai kreativitas dalam pengembangannya ternyata mendapat apresiasi positif dari pemerintah pusat, khususnya Kementerian Pertanian (Kementan) dan Kementerian Perindustrian (Kemenperin).

Melalui kedua kementerian tersebut Bondowoso diberi alat mesin pertanian serta dijadikan tempat untuk menerapkan hasil riset pertanian untuk peningkatan produksi.

Acara yang dikemas dengan tema Farm Field Day Gerakan Tanam Jagung serentak yang dihadiri

 ke halaman 11

Anggaran BOS mulai jenjang SD, SMP dan SMK/SMA sudah mengalami kenaikan pada 2015 ini. Rinciannya, siswa SD mendapat Rp 580 ribu per siswa dan naik menjadi Rp 800 ribu per siswa, SMP Rp 710 ribu per siswa naik menjadi Rp 1 juta dan jenjang SMA dari Rp 1 juta per siswa menjadi Rp 1.200.000.

Bupati Bondowoso Drs H Amin Said Husni bersama Dirjen IKM Kemenperin Euis Saedah dan Direktur Keuangan Kementan Mulyadi Hendrawan usai acara Farm Field Day, Rabu (2/9).

Lambatnya Penyerapan Anggaran Bukan Kesalahan Pemda

ABPD Situbondo Baru Terserap 32%

Jakarta, Bhirawa Lambatnya penyerapan anggaran pada 2015 bukan kesalahan Pemda, tetapi kesalahan pemerintah pusat. Sebab pola yang dipakai selama ini kurang tepat. Jeda waktu antara penyerahan Daftar Isian Anggaran (DIPA) dengan penyerahan Petunjuk Pelaksana (Juklak) maupun Petunjuk Teknis (Juknis) sangat lama. Sehingga Pemda kurang bisa menyerap anggaran karena kurang cukup waktu dalam pelaksanaan pembangunan di daerahnya.

Data dari Kementerian Keuangan, penyerapan belanja semester I hanya Rp 208 triliun atau 26,2% dari pagu APBN Rp 795,5 triliun. Sementara data Kemendagri, realisasi belanja APBD

 ke halaman 11

Mahasiswa Generasi Penting MAHASISWA merupakan generasi yang sangat penting dan karena pentingnya itulah banyak oknum yang ingin menjadikan mahasiswa sebagai sasaran empuk untuk diperdaya.

“Mahasiswa ini generasi penting, sehingga banyak oknum yang berupaya dan terus membujuk mereka dengan iming-iming narkoba, minuman keras, provokasi yang menyebabkan bentrok.

Kalau gen-

 ke halaman 11

Dewan Desak Jabatan Kepala Biro Perekonomian Segera Diisi DPRD Jatim, Bhirawa Dewan mendesak Gubernur Jatim Dr H Soekarwo SH, MHum segera mengisi jabatan Kepala Biro Perekonomian Setdaprov Jatim yang kosong. Pasalnya, pertumbuhan ekonomi Jatim saat ini mengalami perlambatan seiring dengan kondisi ekonomi nasional dan global yang lesu. Karena itu masalah ekonomi perlu mendapat perhatian serius, apalagi sebentar lagi diberlakukan

Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) pada akhir 2015.

Anggota Komisi B DPRD Jatim Zainul Luthfi berharap Pemprov Jatim bisa memberi solusi yang tepat dalam menghadapi persaingan MEA, khususnya terhadap penguatan 6.800 UMKM di Jatim baik aspek produksi maupun pasarnya. “UMKM itu menyumbang atau berkontribusi 54 % PDRB Jatim, sehingga sektor

UMKM perlu didukung Pemprov Jatim, “ ujar politisi asal FPAN DPRD Jatim, Rabu (2/9).

Ironisnya, kata Luthfi, SKPD di lingkungan Pemprov Jatim yang membidangi masalah ekonomi justru dibiarkan kosong, khususnya Biro Perekonomian yang banyak berhubungan dengan UMKM. “Harusnya, tim

 ke halaman 11

KPU Surabaya Bantah Tidak Verifikasi ke DPP PAN Surabaya, Bhirawa Komisi Pemilihan Umum Kota Surabaya membantah tidak melakukan verifikasi faktual terhadap rekomendasi asli bakal Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Surabaya Rasiyo-Abror ke kantor DPP Partai Amanat Nasional.

“Kalau ada yang bilang KPU tidak ke sana itu salah, kami punya bukti foto-foto dokumentasi pada saat di DPP PAN,” kata Komisioner KPU Surabaya Nurul Amalia, Rabu (2/9).

Nurul menjelaskan sebelum mendatangi kantor DPP PAN di Jakarta, KPU Surabaya berkirim surat melalui fax dan email. “Selain itu, kami juga

telepon jika ada dua komisoner KPU yang akan ke kantor DPP PAN untuk melakukan verifikasi faktual,” ujarnya.

Menurut dia, pada saat dua komisioner KPU Surabaya mendatangi kantor DPP PAN sempat resepsionis bilang bahwa Sekjen DPP PAN masih ada banyak tamu sehingga diarahkan ke Pinto, salah seorang bagian Kesekretariatan

Gubernur Kirim Empat Nama Calon Pj Kepala Daerah Gelombang Kedua Pemprov, Bhirawa Gubernur Jatim Dr H Soekarwo SH, MHum kembali mengirim namanama calon Penjabat (Pj) kepala daerah ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Tujuannya untuk mengisi kekoson-

 ke halaman 11

H Soekarwo

Diperkenankan Daftar Kembali, Rasiyo Berjanji Siap Tempur SIAP TEMPUR. Kata inilah yang digaungkan bakal Calon Wali kota Surabaya Dr Rasiyo untuk melawan petahana Risma-Whisnu. Calon yang diusung oleh gabungan partai Demokrat dan Partai Amanat Nasional (PAN) dinyatakan memenuhi syarat dan diperkenankan mendaftar kembali dalam masa perpanjangan pendaftaran tahap III oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Surabaya.

Mantan Sekdaprov Jatim ini telah melakukan persiapan untuk

 ke halaman 11

 ke halaman 11

Serunya Peringatan HUT RI Ala Pejabat Pemprov

Sulap Polo Pendem Jadi Pantai Teluk Ijo, Biro Kesra Sabet Juara Pertama Banyak cara yang dapat dilakukan masyarakat untuk memeriahkan Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Kemerdekaan RI. Salah satunya dengan menggelar lomba-lomba yang unik nan menarik, seperti yang diikuti para pejabat di lingkungan Pemprov Jatim ini.

Zainal Ibad, Surabaya

Jenderal TNI Gatot Nurmantyo

Sentil..  MEA Belum Berpengaruh Terhadap KTA  Tunggu sebentar lagi  Dua Mobil Dinas Pengairan Jatim Dirusak  Apes  Warga Keluhkan Calo di Dispendukcapil  Wajah birokrasi sulit berubah

Jika biasanya para pejabat khususnya para kepala SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) yang berkantor di lingkungan Kantor Gubernur Jatim harus berkutat dengan pekerjaan yang menumpuk, kali ini mereka harus mampu bekerjasama dengan anak buahnya. Namun bukan untuk membuat program peningkatan kesejahteraan rakyat, tapi untuk membuat lampion yang mengandung nilai sejarah kemerdekaan negeri.

Digelar di ruang rapat Binaloka Adhikara Kantor Gubernur Jatim, Rabu (2/9), para kepala SKPD yang terjun langsung mengikuti lomba itu

yakni Kepala Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Setdaprov Jatim Hizbul Wathon, Kepala Biro Humas dan Protokol Setdaprov Jatim Supratomo, Kepala Biro Umum Setdaprov Jatim Riang Sudarmanto dan Sekretaris DP Korpri Provinsi Jatim Boedi Prijo Suprayitno.

Tak hanya lomba membuat lampion, para istri-istri pejabat yang tergabung dalam Dharma Wanita Persatuan (DWP) pun mengikuti lomba yang sama. Tapi mereka membuat kreasi dari polo pendem menjadi wisata laut

 ke halaman 11

Ketua DWP Setdaprov Jatim Dra Hj Chaerani Yuliaty Akhmad Sukardi saat melihat lampion yang ditampilkan Biro Humas dan Protokol Setdaprov Jatim di Ruang Binaloka, Rabu (2/9).

SURABAYA

2

Kamis Kliwon 3 SEPTEMBER 2015

LEGISLATIF - EKSEKUTIF

Pengecatan Ulang Kondisi pagar kawasan Raya Wonokromo Surabaya yang mulai pudar kini kembali dipercantik dengan pengecatan ulang.Tampak petugas Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Surabaya saat mengecat pagar, Rabu (2/9).

trie diana/bhirawa

PANGGUNG BIROKRASI

Musim Kemarau, Produksi Pertanian Susut Surabaya, Bhirawa Produksi hasil pertanian di Surabaya mengalami penyusutan selama musim kemarau datang. Utamanya untuk produksi padi dan jagung. Kekeringan di sumbersumber air menjadi salah satu penyebabnya.

Kabid Pertanian dan Kehutanan Dinas Pertanian (Distan) Surabaya Suryo Eko mengatakan, dalam meningkatkan produksi pertanian, Distan dibantu Komando Distrik Militer (Kodim) di Kota Pahlawan. Di antaranya Kodim Utara, Selatan, dan Kodim Timur.

“Mereka membantu kami sesuai kerjasama yang digagas Menteri Pertanian dengan Panglima TNI,” katanya, Rabu (2/9) kemarin.

Berdasar data dari Kodim tersebut, lanjut Suryo, total luas lahan panen padi dan jagung lebih sedikit dibandingkan luas lahan sesungguhnya. Di Kodim Utara luas tanaman padi sekitar 680 hektar, Kodim Selatan seluas 827 hektar, dan Kodim Timur seluas 268 hektar. Jadi, total luas tanaman padi di Surabaya mencapai 1.775 hektar.

“Data ini selama bulan Oktober 2014 sampai Juli 2015,” ujarnya.

Tapi, luas panen dari bulan Januari sampai Juli 2015 justru menyusut dari total luas tanaman padi, yakni seluas 1.223 hektar.

Rinciannya, luas panen di Kodim Utara sebesar 475 hektar, Kodim Selatan 579 Q geh hektar, dan Kodim Timur 168 hektar.Q

Siap Demo KPU-Panwaslu Surabaya, Bhirawa Tidak hadirnya KPU dan Panwaslu Surabaya saat diundang Komisi A DPRD Surabaya semakin menyulut kegeraman beberapa anggota dewan asal FPDIP. Salah satunya adalah Siti Mariyam yang spontan menuding bahwa personil di KPU dan Panwaslu Surabaya tidak pernah serius menjadi anggota lembaga Negara penyelenggara Pemilu.

Dikatakan oleh Siti Mariyam anggota Komisi A DPRD Surabaya asal FPDIP bahwa KPU dan Panwaslu semakin menunjukkan kredibilitasnya yang dianggapnya turut menghadang pelaksanaan pesta demokrasi di Surabaya.

“Ini menunjukkan jika KPU dan Panwaslu memang tidak serius, saya melihatnya malah turut nggembosi Pilkada, ini fakta yang saya lihat,” ucapnya. (2/9/15) Sebagai anggota partai yang aktif dalam gerakan perempuan di Kota Surabaya, Siti Mariyam mengaku jika saat ini para Srikandi (kaum perempuan) mulai jenuh bahkan geram dengan situasi dan kondisi politik yang terjadi di Surabaya, utamanya akibat ulah KPU dan Panwaslu yang dianggapnya turut masuk dalam pusaran politik.

“Terutama kaum perempuan, karena selama ini kami apatis, dengan ulah KPU dan Panwaslu yang seperti ini, membuat kami perempuan semakin muak, dan ingin turut berbuat, jangan hanya pintar menggunakan anggaran saja, tapi tanggung jawabnya tidak ada, belajar saja kepada kami, karena kaum kami lebih pintar soal penggunaan anggaran,” paparnya yang Q gat terlihat emosional.Q

Kejari Siapkan 10 Jaksa Pantau Pilkada Kejari Surabaya, Bhirawa Kejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya menyiapkan 10 jaksa berpengalaman tinggi untuk kawal dan pantau setiap tahapan dalam Pilkada Surabaya. Ke 10 Jaksa ini stand by di Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kejari.

Kesiapan Sentra Gakkumdu di Kejari Surabaya dimaksudkan untuk mengawal pesta demokrasi guna mencanangkan Pilkada bersih dan aman. Termasuk juga pada penindakan hukum, jika nantinya ditemukan adanya dugaan tindak pidana Pemilu. Apalagi, momen pesta demokrasi Jatim dinilai rawan akan

dugaan penyalagunaan dan tindak pidana Pemilu.

Kepala Seksi Pidana Umum (Kasi Pidum) Kejari Surabaya Joko Budi Darmawan mengungkapkan pihaknya sudah siap dengan Sentra Gakkumdu di Kejaksaan. Kesiapan ini juga dibarengi dengan penunjukan 10 Jaksa guna melayani dan menangani setiap laporan perkara Pemilu di Gakkumdu.

Sayangnya, Joko enggan menyebutkan siapa saja Jaksa yang dilibatkan.

Untuk mekanismenya, Joko menjelaskan, awal penanganan tindak pidana akan dikaji oleh Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu). Selanjutnya diserahkan ke Polisi, hingga pihak kepolisian melimpahkan Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) ke Kejaksaan.

“Sentra Gakkumdu di Kejari Surabaya sudah siap. Nantinya 10 Jaksa

akan menangani setiap laporan tindak pidana Pemilu yang masuk ke Gakkumdu,” kata Kasi Pidum Kejari Surabaya Joko Budi Darmawan kepada Bhirawa, Rabu (2/9).

Selain itu, lanjut Joko, Rabu (2/9) kemarin ada rapat koordinasi terkait kesiapan Sentra Gakkumdu dimasingmasing instansi penegak hukum. Pada rapat itu, dihadiri oleh Panwaslu, unsur kepolisian, dan Kejaksaan, tiga elemen yang tergabung dalam Sentra Gakkumdu.Tujuannya yakni, guna pemantapan Sentra Gakkumdu yang ada di kepolisian dan Kejaksaan.

“Rapat gabungan ini akan berlangsung sampai Jumat (4/9) mendatang. Gabungan dari unsur Panwaslu, kepolisian, dan Kejaksaan ini, mengkoordinasikan peranan Sentra Gakkumdu dalam mengawasi tindak

pidana Pemilu,” tegas Joko.

Sementara itu, Kabid Humas Polda Jatim Kombes Pol RP Argo Yuwono menambahkan, seluruh personil Polda Jatim dan Polres jajaran telah mendapat pengarahan dari Mabes Polri terkait undang-undang Pilkada. Jadi, seluruh kesiapan untuk mengawal Pilkada dengan bersih dan aman sudah dilakukan melalui pembekalan untuk Sentra Gakkumdu.

Tak hanya itu, lanjut Argo, Polda Jatim juga menyiapkan personel-personel handal untuk menjadi tim Gakkumdu.

Begitu juga untuk Polres jajaran, seluruh personel dihimbau untuk mengawal Pilkada serentak dengan baik.

“Kami (Polda Jatim, red) sudah menunjuk personel yang handal untuk ditempatkan di Sentra Gakkumdu. Ini juga diterapan di Polres jajaran,” pungkasnya.Q bed

Demokrat Rekomendasi Mantan Sekkab Jabat Wabup Lumajang Fraksi Demokrat Tugaskan Komisi A Pantau Penuh Pilkada

Pemprov, Bhirawa Masih kosongnya jabatan Wakil Bupati (Wabup) Lumajang mendapat perhatian serius dari Ketua DPD Partai Demokrat Jatim, Dr H Soekarwo. Untuk itu, Demokrat merekomendasi mantan Sekretaris Kabupaten Lumajang, Buntaran Supriyanto, untuk menjabat sebagai wakil bupati setempat.

“Benar, salah satu rekomendasi dari kami memang nama beliau (Buntaran Supriyanto) sebagai calon wabup,” kata Soekarwo, dikonfirmasi, Rabu (2/9).

Sekedar catatan, Partai Demokrat menjadi satu dari tiga partai politik yang berhak mengajukan dan merekomendasi nama untuk ditempatkan sebagai orang nomor dua di Lumajang yang kosong sejak April 2015. Selain Demokrat, dua partai politik lainnya yakni Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Golongan Karya (Golkar) berhak merekomendasi

karena ketiganya berkoalisi mengusung pasangan Sjahrazad Masdar-As’at Malik pada Pemilihan Kepala Daerah Lumajang 2013.

“Tapi kami sudah menerima informasi kalau PAN dan Golkar juga cocok dan sepakat merekomendasi nama yang sama,” ucap Pakde Karwo, sapaan akrab Soekarwo.

Kendati demikian, kata dia, kewenangan penuh ada di tangan As’at Malik selaku bupati dan berhak menentukan pendampingnya, meski harus melalui prosedur berlaku. “Saya sudah tanya bupati, yang cocok siapa? Terus dijawab banyak yang cocok, tapi yang pas hanya eks Sekkab itu,” kata politisi yang juga menjabat Gubernur Jatim tersebut.

Mekanisme penunjukan wakil bupati baru nantinya harus melalui persetujuan DPRD II kabupaten setempat, kemudian diusulkan ke Gubernur untuk

selanjutnya mendapat persetujuan sekaligus surat keputusan pengangkatan wakil bupati oleh Menteri Dalam Negeri RI dan dilantik oleh Gubernur Jatim.

Kosongnya posisi wakil bupati Lumajang dikarenakan As’at Malik naik menjadi bupati mulai 1 April 2015 usai dilantik Gubernur Jatim Soekarwo di Gedung Negara Grahadi. Ia menjadi orang nomor satu di Lumajang karena Sjahrazad Masdar meninggal dunia akibat sakit yang dideritanya pada 23 Januari 2015.

Pengangkatan dan pelantikan As’at Malik sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor: 131.35-685 Tahun 2015 tentang Pemberhentian Bupati Lumajang Provinsi Jatim. Kemudian, Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor: 131.35686 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Bupati dan Pemberhentian Wakil Bupati LuQ iib majang Provinsi Jatim.Q

KPU Surabaya Tetapkan Jumlah DPS KPU Surabaya, Bhirawa Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Surabaya telah merampungkan tahapan pencocokan dan penelitian data pemilih di 31 kecamatan di Surabaya. KPU Kota Surabaya. Tahapan ini dilanjutkan dengan merekapitulasi hasil pemutakhiran tersebut dalam rapat pleno terbuka Kemarin (2/9). Hasil rekapitulasi tersebut ditetapkan sebagai angka DPS atau Daftar Pemilih Sementara.

Dari rapat pleno terbuka rekapitulasi DPS tingkat kota ini, jumlah DPS di Surabaya mencapai 2.069.246 yang terdiri dari 1.011.706 pemilih pria dan 1.057.540 pemilih perempuan.

Komisioner Divisi Teknis Penyelenggaraan dan Data KPU Surabaya, Nurul Amalia mengungkapkan, angka yang tertera di DPS ini merupakan

hasil coklit (pencocokan dan penelitian) yang telah dilakukan oleh sekitar enam ribu Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) di 31 kecamatan, pada 15 Juli hingga 19 Agustus 2015.

“Hasil coklit inilah yang kemudian digunakan sebagai daftar pemilih sementara. Jumlah itu sedikit bertambah dibandingkan DPT Pilpres 2014 yang angkanya sekitar 2.017.450 pemilih,” ujar Nurul, Selasa (2/9).

DPS ini selanjutnya akan diumumkan di masing-masing kelurahan. Bila pengumuman itu telah disampaikan, masyarakat Surabaya diminta untuk aktif melihat apakah datanya sudah masuk dan sesuai. Apabila datanya belum masuk dalam DPS, masyarakat Surabaya sebaiknya segera menghubungi PPS di kelurahan Q gat masing-masing.Q

DPRD Surabaya, Bhirawa Frakasi Demokrat memberikan izin penuh kepada anggotanya di Komisi a untuk mengawal penuh pelaksanaan Pilkada kota Surabaya. Keputusan KPU Surabaya yang menetapkan status TMS untuk paslon Rasiyo-Abror dianggap merugikan partai pengusung yaitu Demokrat dan PAN. Ketua Fraksi Demokrat H Junaedi juga mengaku jika dirinya secara khusus telah berkomunikasi dengan anggotanya yang saat ini duduk sebagai ketua Komisi A yakni Herlina Harsono Nyoto terkait rencana pemanggilan KPU dan Panwaslu, yang ternyata diakui oleh Herlina saat dikonfirmasi media ini.

“Kami sangat mendukung langkah Komisi A yang kebetulan ketuanya adalah anggota fraksi kami, dan saya sudah berkomunikasi terkait agenda pemanggilan itu, karena menurut kami mereka (KPU-Panwaslu) itu telah melakukan tindakan penghamburan keuangan Negara, alasannya jelas, mereka bekerja dengan uang Negara tetapi hasilnya tidak ada,” terang Junaedi. (2/9) Sebagai ketua fraksi Demokrat, Junaedi juga mengatakan jika pihaknya meminta agar Herlina Harsono Nyoto benar benar bekerja secara optimal untuk menyoroti kinerja KPU yang menurutnya telah gagal melaksanakan tugas dan fungsinya.

Junaedi juga mengaku sepakat dengan pendapat yang disampaikan oleh beberapa politisi PDIP, bahwa ternyata KPU tidak melakukan verifikasi aktual secara benar, karena terbukti tidak melakukan konfirmasi langsung kepada DPP PAN terkait rekom yang dikeluarkan.

“KPU dan Panwaslu juga tidak memberikan bimbingan sebagaimana mestinya kepada calon Abror terkait kelengkapan laporan pajak, jadi kesan kami ada unsur kesengajaan bahkan penjebakan agar calon ini bisa dinyatakan gagal pada saat penetapan,” tandasnya.

Sayangnya acara rapat dengar pendapat di Komisi A dengan agenda mendengarkan penjelasan KPU dan Panwaslu Kota Surabaya terkait penggunaan anggaran APBD batal dilakukan, karena tak satupun undangan yang datang dengan alasan sedang melakukan rapat pleno, dan minta untuk penjadwalan ulang.

Sementara itu Didik Prestyo ,wakil ketua DPC PDI Perjuangan Surabaya malah mengusulkan agar seluruh Q gat anggota Komisioner KPU Surabaya diberhentikan.Q

Pembuatan Embung Siasati Larangan Penggunaan Lahan Perhutani Menyiasati adanya moratorium Presiden Joko Widodo terkait dengan pembatasan penggunaan lahan Perhutani , Komisi B meminta agar Pemprov memilih untuk membuat embung sebagai pengganti rencana pembuatan waduk.

Seperti diketahui rencana pembuatan waduk oleh Jawa Timur tersendat dengan adanya moratorium penggunaan lahan Perhutani , karena sebagaib besar waduk akan dibuat di lahan milik BUMN penguasaan hutan itu.

Menurut Komisi B pembangunan embung sebenarnya lebih efektif karena selain mampu menampung air saat musim hujan sekaligus mampu mengalirkan air sewaktu musim kemarau. Di sisi lain anggaran yang dibutuhkan sangat kecil dibandingkan waduk yang hampir mencapai Rp250 miliar.

Anggota Komisi B DPRD Jatim, Yusuf Rohana menegaskan hampir sebagaian

besar wilayah pantura mengalami kekeringan yang cukup panjang. Sementara jumlah waduk yang ada sangat terbatas. Karenanya, untuk mengantisipasi adanya kekeringan, solusinya adalah dengan membangun waduk dibeberapa wilayah yang kini dilanda kekeringan, seperti Bojonegoro, Tuban dan Madura. ‘’Tapi keinginan tersebut terganjal dengan moratorium presiden yang membatasi penggunaan lahan perhutani, baik untuk jalan maupun waduk. Karenanya, akhisnya dicari solusi untuk membangun embung saja.

Apalagi dana untuk membangun embung cuma mem-

butuhkan anggaran sekitar Rp500 juta saja, sementara untuk satu waduk Rp2,5 miliar,’’tegas politisi asal PKS ini, Rabu (2/9).

Sementara itu, Anggota Komisi B DPRD Jatim yang lain, Zainul Lutfi mengaku saat ini telah dibangun embung sekitar 150 titik di Bojonegoro yang sekarang ini mengalami kekeringan yang cukup parah, selain Bangkalan, Pamekasan, Sampang dan Sumenep serta Tuban. ‘’Yang pasti kini sudah mulai dibangun embungembung hampir ratusan titik yang tersebar dibeberpa wilayah yang selama ini mengalami kekeringan yang cukup parah. Selain telah dibangun beberapa waduk yang menyerap anggaran mencapai Rp2,5 miliar dengan sistim pembiayaan multi years,’’lanjut politisi asal PAN ini dengan

gat/bhirawa

DPRD Jatim menyarankan Pemprov untuk memilih membangun embung daripada waduk, setelah ada moratorium lahan Perhutani dari Presiden. mimik serius. diusakan tidak menggu- ada masalah dibanding keBagaimana dengan mora- nakan lahan perhutani, tapi butuhan waduk yang sangat torium presiden?, Dijelaskan masyarakat. Karenanya, tak mendesak agar dibeberapa Zainul Lutfi jika pemba- heran yang dibutuhkan sa- wilayah disekitar Pantura ngunan waduk yang ada ngat besar. Dan hal itu tidak tidak kebanjiran saat mu-

sim penghujan tiba dan tidak kekeringan saat musim kemarau datang.

Seperti diketahui dengan adanya moratorium presiden terkait penggunaan lahan dikawasan hutan sangat menyulitkan Jatim. Mengingat sebagian besar Jatim memiliki lahan hutan yang dikelolah oleh Perhutani. Akibatnya, pembangunan Jalur Lintas Selatan (JLS) harus memberangus bukit, tentunya dana yang dikeluarkan tak sedikit. ‘’Ya kita terpaksa melewati bukit sebagai antisipasi tidak selesainya proses JLS maupun pembuatan waduk. Karena itu, dipastikan anggaran yang dialokasikan cukup besar. Bagi kami tak masalah, yang penting kepentingan untuk masyarakat dapat segera teratasi,’’lanjut Wakil Ketua Komisi D DPRD Jatim, Q cty Hammy Wahjunianto.Q

SURABAYA

Kamis Kliwon 3 SEPTEMBER 2015

3

PENDIDIKAN - KESEHATAN - PELAYANAN PUBLIK - HUKUM

Jatim Isyaratkan Tetap Wajibkan Bahasa Indonesia bagi Pekerja Asing Pemprov, Bhirawa Pemprov Jatim mengisyaratkan tetap mewajibkan pekerja asing yang masuk ke wilayahnya untuk menguasai bahasa Indonesia. Kewajiban ini juga menjadi syarat pembaharuan kontrak setahun sekali. Selain itu dengan penguasaan bahasa Indonesia , maka akan mempermudah pekerja asing malakukan berbagai aktifitas kerjanya.

Kadisnakertransduk Jatim, Drs.Sukardo , MSi mengatakan, meski Kementerian Tenaga Kerja tidak lagi mensyaratkan penguasaan Bahasa Indonesia bagi tenaga kerja asing, namun sebaiknya tenaga kerja asing yang masuk ke Jawa Timur tetap mewajibkan penguasaan Bahasa Indonesia.

“Kita mengikuti kebijakan nasional. Namun sebaiknya bisa menguasai Bahasa Indonesia karena itu akan memudahkan dalam melakukan pekerjaan ,” katanya.

Tenaga kerja asing lanjut Sukardo, juga diwajibkan selalu memperbarui kontrak tiap setahun sekali dengan masa kerja di Jawa Timur maksimal adalah lima tahun. “Tiap tahun para pekerja asing akan diwajibkan melakukan perbaharuan kontrak, dari sini kita bisa memantau sejauh mana mereka memenuhi persyaratan di jatim,’ terang Sukardo yang baru dua hari dilantik menjadi Kadisnakertransduk oleh Gubernur Jatim ini.

Sukardo juga menjelaskan, saat ini di Jatim hingga Agustus

2015 sudah ada kurang lebih 14 ribu tenaga kerja asing yang masuk ke berbagai perusahaan.

Namun demikian ia juga yakin banyak Naker asing illegal yang beredar di Jatim.

“Sebanyak 14 ribu ini hanya yang tercatat, saya yakin yang illegal juga banyak,” kata Kadisnaketransduk Jawa Timur, Drs Sukardo MSi usai meninjau stan peserta Job Market Fair di Balai Kota Surabaya, Rabu (2/9).

Menurut Sukardo, dari 14 ribu tenaga kerja asing, paling banyak adalah tenaga kerja dari Cina, Taiwan, serta dari beberapa negara ASEAN. Selain itu juga ada beberapa yang berasal dari Eropa, Jepang serta Amerika.

Para tenaga kerja asing, umumnya bekerja di industri IT, serta konstruksi dengan posisi manager ke atas. “Kami perkirakan jumlah mereka juga akan terus ber-

tambah,” ujarnya.

Namun demikian, lanjut mantan kepala Satpol PP Jatim ini, ada sekitar dari sekitar 4.600 pekerja asing yang bekerja di beberapa proyek pembangunan infrastruktur di Jawa Timur, didominasi pekerja asal negeri Cina.

“Mereka memang tenaga kerja asing resmi, memiliki izin kerja yang diperpanjang setiap tahun.

Selain izin kerja, mereka memiliki izin tinggal dalam jangka waktu tertentu dan ditarik retribusi,” katanya.

Selain asal Cina, lanjutnya, juga ada pekerja asal Hong Kong dan Taiwan. Jenis pekerjaan mereka bermacam-macam. Bukan hanya sebagai tenaga ahli atau spesialis, tapi juga tukang sapu (cleaning service) keliling, hingga buruh bangunan.

Saat ini, tenaga kerja asal Cina tersebar di sejumlah daerah,

seperti Mojokerto, Tuban, Pasuruan, dan sekitar Surabaya.

“Yang di Mojokerto, saya belum dapat informasi mereka bekerja di pabrik apa,” katanya.

Namun, Jatim sudah menerjunkan tim pengawas untuk mengecek secara langsung keberadaan dan status izin tenaga kerja asing.

Sebanyak 200 tenaga pengawas juga diterjunkan sehingga tenaga kerja asing bisa diawasi.

Disnaketransduk Jatim juga telah bekerjasama dengan pihak imigrasi dan aparat kepolisian.

Jika mereka bekerja tidak pada posisi yang tepat, maka disnaker juga akan merekomendasikan untuk mendeportasi bagi para pekerja asing tersebut. “Untuk itu, perhatian dari masyarakat turut melangsungkan pengawasan terhadap pekerja asing,” katanya.

Tim pengawas sendiri, urai Kardo, bertindak sebagai ne-

gosiator. Tim itu akan mengecek apakah para tenaga kerja asing, termasuk asal Cina, berada di Indonesia, khususnya Jawa Timur, sebagai pekerja atau turis.

“Kalau ditemukan tenaga kerja asing yang ilegal, kami deportasi, bahkan diserahkan penanganannya kepada aparat kepolisian bila ada tindak pidana,” ucap Sukardo, sembari mengatakan tindakan serupa juga diberlakukan kepada pekerja asal Indonesia yang bekerja di luar negeri.

Pengawasan terhadap tenaga kerja asing, penting dilakukan agar tidak merugikan tenaga kerja lokal. Sementara itu, Jawa Timur merupakan salah satu provinsi yang sering didatangi tenaga kerja asing asal Cina.

Misalkan saja pengerjaan proyek Jembatan Suramadu, yang menghubungkan Surabaya dengan Q rac Pulau Madura.Q

RAGAM INFO

Keterangan Saksi Pihak Imigrasi Ringankan Terdakwa Paspor Haji Palsu PN Surabaya, Bhirawa Sidang kasus dugaan paspor haji palsu tahun 2014 kembali disidangan di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, Rabu (2/9). Kali ini Jaksa Penuntut Umum (JPU) Rahmat Harry Basuki menghadirkan saksi dari Kasi Perizinan Kantor Imigrasi Tanjung Perak, Catur Adi Putro.

Saksi yang diharapkan dapat menguak fakta baru dipersidangan, ternyata tak mampu memberatkan perbuatan dari terdakwa. Melainkan keterangan saksi malah berbalik arah menjadi meringankan posisi para terdakwa. Ringannya keterangan saksi Adi ini dikarenakan tak satupun keterangannya dapat mengungkap keterlibatan para terdakwa.

Dihadapan Ketua Majelis Hakim Tugiono, saksi Adi hanya mengungkapkan adanya peranan calo atau biro jasa yang dilegalkan Imigrasi Tanjung Perak dalam pengurusan paspor haji atas nama Susilowati dan Djak’far Shodik Mahfudz.

Selain itu, Adi mengakui bahwa paspor milik Susilowati dan Djak’far dikeluarkan oleh institusinya.

Adi juga tak mengetahui adanya penambahan nama pada halaman ke dua dan ke empat paspor Susilowati menjadi Susilowati Muhammad Djufrianto.

Sedangkan Djak’far menjadi Djak’far Shodik Mahfudz. Ia mengetahui adanya penambahan nama setelah mendapat informasi melalui telephone dari petugas Kantor Imigrasi Surabaya pada Q bed 2014 lalu.Q

Satpol PP Gerebek Apartemen Puncak Permai Pemkot, Bhirawa Penghuni Aprtemen Puncak Permai di Darmo Satelit dikejutkan dengan kedatangan ratusan petugas gabungan Satpol PP dan BNN. Seorang tamu diamankan karena positif menggunakan narkoba usai tes urin dan 2 orang wanita diamankan karena tidak mempunyai identitas Kota Surabaya.

Kedatangan ratusan petugas gabungan juga sempat membuat sekuriti apartemen terkejut dan sempat mempertanyakan kedatangan para petugas.

Sayang, razia dengan sasaran penghuni tidak beridentitas dan pengguna narkoba ini tidak berjalan mulus. Karena pengelola tidak mengizinkan petugas melakukan razia ke masing masing kamar apartemen, Rabu (2/9).

Petugas gabungan pantang menyerah dan tetap melanjutkan razia di tempat parkir mobil apartemen. Tiap kali mobil masuk langsung dihentikan untuk diminta identitasnya kemudian dites urin. Seorang tamu yang kebetulan mengantarkan salah satu penghuni apartemen terpaksa harus menggagalkan niatnya untuk bermalam dirumah teman wanitanya.

Karena setelah menjelani tes urine, pria ini positif menggunakan narkoba. Pria itu, Johannes Parenkuan (25) warga Candi Lontar, Surabaya.

Kabid Ops Satpol PP Surabaya, M Dari mengatakan razia bersama ini sebagai bentuk kegiatan rutin yang dilakukan untuk Q gat menekan angka pengguna narkoba.Q

Praktik Penyehatan Udara Untuk menambah nilai perkuliahan, sebanyak 13 mahasiswa Politeknik Kesehatan Kementrian Kesehatan Surabaya (Poltekkes Kemenkes Surabaya) melakukan praktik lapangan penyehatan udara di tempat pembuangan sampah sementara di depo Pasar Pucang Anom Surabaya.Tampak mahasiswa jurusan kesehatan lingkungan saat mengukur kecepatan angin dengan menggunakan alat anemometer, alat pengukur kelembaban udara serta alat penunjuk mata angin, Rabu (2/9).

trie diana/bhirawa

Program P2KG Jadi Tambahan Penilaian Angka Kredit Guru Masih Banyak Lansia Takut Operasi Katarak Dindik Surabaya, Bhirawa Para tenaga pendidik di Kota Surabaya harus benar-benar serius mengikuti Program Peningkatan Kompetensi Guru (P2KG). Sebab, program tersebut tidak hanya untuk pemetaan kompetensi guru. Melainkan juga untuk penilaian angka kredit bagi guru yang menginginkan segera naik pangkat.

Kepala Dinas Pendidikan (Dindik) Surabaya Ikhsan menuturkan, program ini yang utama memang untuk peningkatan kompetensi guru. Tapi melalui program ini juga, guru akan mendapat poin sembilan dalam angka kreditnya.

Menurut Ikhsan, P2KG ini telah dimulai sejak September hingga Desember mendatang.

Para guru akan mengikuti serangkaian tahapan program.

Diantaranya evaluasi diri, lalu tes kompetensi guru. “Evaluasi diri ini dilakukan melalui program yang sudah disiapkan di web Dindik Surabaya,” tutur Ikhsan, Rabu (2/9).

Materi yang disii yakni seputar kemampuang diri, me-

ngisi mata pelajaran. Hasil tersebut akan dianalisis dan kemudian guru akan mengikuti program pelatihan selama 32 jam dengan empat kali pertemuan. “Guru yang sudah ikut pelatihan, akan mendapatkan satu angka kredit kenaikan pangkat,” kata Ikhsan.

Setelah itu, lanjut dia, dari hasil pelatihan selama 32 jam, guru dituntut untuk membuat makalah dengan langsung mendapatkan dua angka kredit. Jika guru mampu membuat jurnal ilmiah dengan penilaian sempurna, maka secara otomatis guru akan mendapatkan tiga angka kredit kenaikan pangkat.

“Itu masih dalam bentuk paper. Kalau paper itu berhasil dipublikasikan, maka otomatis akan mendapat tambahan tiga angka kredit lagi,” ujar dia.

Dengan program tersebut, Ikhsan mengatakan, seharusnya guru di Surabaya bersyukur karena peningkatan karirnya dibantu oleh pemkot. Apalagi, Kemendikbud akan menggelar uji komptensi guru (UKG) dan peningkatan kualitas guru lewat

pembuatan karya ilmiah.

“Kurang apa guru di Surabaya ini. Program-program pemerintah semuanya mendukung kompetensi dan karier mereka,” tandasnya.

Sementara itu, Ketua Dewan Pendidikan Surabaya Martadi menambahkan, upaya meningkatkan kompetensi guru memang menjadi pekerjaan rumah bagi Dindik Surabaya. Dia mengatakan, ada kecenderungan bahwa semakin bertambah usia guru, biasanya kompetensinya cenderung menurun. Padahal, seharusnya, semakin tambah usia, guru tersebut semakin profesional. Kualitas guru terbaik justru ada di rentang usia 25-30 tahun karena wawasannya masih fresh dan semangatnya tinggi.

“Ini apa karena memang gurunya jarang mengikuti pelatihan? Atau jangan-jangan ada guru yang tidak pernah ikut pelatihan sehingga ilmunya nggak nambah dan tidak tahu kekinian. Tentunya ini pekerjaan rumah bagi kita,” pungkas Q tam Martadi.Q

Polda Jatim Back Up Eksekusi PN Terhadap PT Cinderela Villa Indonesia PN Surabaya, Bhirawa Polda Jatim memback up Polres Pelabuhan Tanjung Perak akan melaksanakan pengamanan jalannya eksekusi yang dilaksanakan Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, terhadap PT Cinderela Villa Indonesia, Kamis (3/9) hari ini.

Penurunan seluruh kekuatan Polda Jatim dibenarkan oleh Kabid Humas Polda Jatim Kombes Pol RP Argo Yuwono. Pihaknya mengatakan, seluruh personel Polda Jatim akan memback up pengamanan ekskusi lahan 25 ribu meter persegi yang dilakukan Polres Pelabuhan Tanjung Perak.

Argo juga mengaku siap menurunkan kekuatan Polda Jatim sepenuhnya pada eksekusi.

“Intinya kami (Polda Jatim, red) siap mengamankan proses eksekusi yang dilakukan Pengadilan Negeri Surabaya. Berapapun jumlah

personel yang diminta Pengadilan, kami pun siap,” tegas Kabid Humas Polda Jatim Kombes Pol RP Argo Yuwono, Rabu (2/9).

Terkait adanya pihak yang meminta penundaan eksekusi, Argo mengaku, permintaan tersebut tidak dapat dipenuhi. Sebab, pelaksanaan eksekusi merupakan ranah Pengadilan, bukan ranah kepolisian. “Pada prinsipnya kepolisian hanya diminta bantuan Pengadilan untuk mengamankan jalannya eksekusi dengan tenaga penuh,” ungkapnya.

Menurut Argo, tentu saja kepolisian harus memenuhi permintaan bantuan pengamanan yang diajukan Pengadilan. Soal jadi atau ditunda itu urusan Pengadilan. Begitu juga terkait jumlah kekuatan yang dikerahkan untuk menghadapi massa yang menolak eksekusi, Argo mengaku bahwa Polda Q bed Jatim mengerahkan kekuatan penuh.Q

Surabaya, Bhirawa Katarak menjadi salah satu penyakit yang diderita oleh orang berusia lanjut. Ancaman kebutaan menjadi momok yang membayangi mereka, akan tetapi masih banyak yang enggan melakukan operasi karena takut. Padahal kecanggihan teknologi dalam dunia kedokteran telah memudahkan dan menghilangkan stigma menakutkan pada operasi katarak ini.

“Banyak pasien yang periksa dan didiagnosis katarak, tapi tidak semua yang telah didiagnosis tersebut mau menjalani operasi. Alasan mereka karena takut, padahal operasi katarak saat ini menggunakan laser, jadi lebih cepat, praktis, dan tanpa sayatan,” papar Kepala Rumah Sakit Dyah Wiryastini Mata Masyarakat (RSMM) dr Dyah Wiryastini MARS. Dyah menyayangkan masih minimnya informasi dan pengetahuan masyarakat, khususnya para lansia tentang operasi katarak yang menyababkan kebutaan akibat katarak terus terjadi. Padahal selain kecanggihan teknologi yang memudahkan dan mengubah stigma menakutkan tentang operasi katarak, akses layanan kesehatan saat ini juga mudah dijangkau masyarakat.

Bukan hanya semakin banyaknya rumah sakit yang memberikan pelayanan operasi katarak dengan laser.

Tetapi adanya BPJS Kesehatan juga memudahkan dan meringankan mereka untuk masalah biaya.

“Adanya BPJS Kesehatan memang cukup membantu mereka dalam mengakses layanan kesehatan. Akan tetapi meningkatkan akses informasi dan sosialisasi mengenai operasi katarak modern juga sangat perlu.

Agar mereka tidak takut lagi,” tegasnya.

Dyah menuturkan, selain memberikan layanan kesehatan, tenaga medis dan paramedis di RSMM juga berusaha memberikan penjelasan dan edukasi bagi pasien yang masih enggan dan takut menjalani operasi katarak. Dan kecenderungan keengganan pasien untuk menjalani operasi biasanya berasal dari daerah pedesaan yang memang minim fasilitas kesehatan dan informasi.

“Bukan hanya di rumah sakit ini saja, akan tetapi disemua rumah sakit jika menghadapi pasien yang enggan operasi pasti juga memberikan informasi dan konsultasi untuk mengubah stigma mereka akan operasi Q dna yang dianggap menakutkan,” tuturnya.Q

Endoskopi dan Laparoskopi Menjadi Tren Berkembangya dunia medis membuat penanganan terhadap pasien semakin efektif. Dengan teknologi endoskopi dan laparoskopi tindakan operasi dapat dilakukan dengan mudah yaitu dengan menerapkan minimally invasive surgery atau pembedahan dengan luka minimal.

“Tren sekarang operasi bedah besar seminimal mungkin. Tapi cukup melalui saluran makanan atau sayatan minimal. Sebab, jika operasi minimal, pasien bisa sembuh lebih cepat,” ujar Direktur Utama Rumah Sakit Vincentius A. Paulo atau RKZ Surabaya, dr.

Sugiharto Tanto, MARS. Menurutnya, endoskopi merupakan metode untuk melihat bagian di dalam

tubuh menggunakan tabung fleksibel yang memiliki kamera kecil di ujungnya (endoskop). Endoskopi dilakukan dengan memasukkan endoskop melalui lubang tubuh alami. Atau, melalui sayatan kecil pada tiga hingga empat titik. Ada banyak jenis endoskopi. Masingmasing diberi nama sesuai dengan organ yang diperiksa.

Penggunaan endoskopi sangat efektif untuk me-

ngatasi kasus-kasus gastroenterology (saluran pencernaan bagian atas sampai bawah). Kelainan maag kronis (gasthritis) maupun perdarahan saluran cerna, bisa terlihat jelas. “Karena terlihat jelas, diagnosa lebih akurat. Tubuh pasien tidak perlu dibedah,” tegas dr Sugiharto.

Selain endoskopi, laparoskopi juga dapat dilakukan dalam tidakan pembedahan. Laparoskopi adalah salah satu jenis tindakan endoskopi untuk melihat indung telur, usus, dan organ perut bagian bawah. Dengan perangkat medis, penanganan pasien kasus batu empedu bisa

lebih mudah. “Sekarang laparoskopi lebih maju.

Kasus-kasus kanker dapat dideteksi sangat dini,” kata Direktur Medis RKZ, dr Daniel Ponco H.S., SpB. Selain deteksi dini, endoskopi pun berfungsi sebagai terapi. Pemotongan usus buntu maupun pembersihan tumor, dapat dilakukan. Sehingga, tak hanya meneropong isi perut pasien. Sekali endoskop atau laparoskop masuk, di sumber penyakit sekalian terambil. “Pada kasus tertentu, polip bisa langsung diambil,” tutur dr Daniel.

Lebih lanjut ia mengungkapkan, dengan jumlah kasus kanker usus besar kini

Operasi yang dilakukan dokter kepada pasien. tinggi hal ini berimbas pada enam kasus.Banyaknya kajumlah tindakan endoskopi. sus usus besar disebabkan Dalam sehari, pihaknya bisa pola makan dan gaya hidup menangani lima sampai yang tidak sehat. “Dulu, or-

dna/bhirawa

ang suka makan sayur. Tapi sekarang lebih suka makanan cepat saji,” imbuhQ dna nya.Q

4

OPINI

Berpikir tentang Air

Tajuk

Wajib Damai TNI-Polri Muda SANGAT mencemaskan, hubungan antara anggota TNI dan Polri (muda). Sudah sering terjadi bentrok, bahkan sampai menimbulkan korban jiwa. Prajurit tewas, tetapi bukan di medan laga. Polisi meninggal tapi bukan saat melaksanakan tugas ketertiban. Melainkan korban meninggal karena tersulut emosi, lalu berkelahi bertaruh nyawa.

Jika belum puas, akan “terkerahkan” teman se-asrama menyerbu musuh. Dengan menenteng senjata pula.

Melihat serombongan anak muda berseragam, berlencana dan bersenjata menuju “target” serangan, bagai pasukan menuju medan laga. Tetapi yang ingin akan diserang, sebenarnya bukan musuh. Melainkan korps sesama penegak keamanan dan ketertiban. Kedua korps, TNI dan Polri, merupakan “saudara” yang disebut dalam satu pasal (satu ayat pula) pada konstitusi. Kedua korps (yang hanya beda warna seragam dan topi), seharusnya bersatu-padu.

UUD pasal 30 ayat (2), tekstualnya berbunyi, “Untuk pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagai kekuatan utama, dan rakyat, sebagai kekuatan pendukung.” Tidak ada dua institusi negara yang disebut dalam satu pasal sekaligus satu pasal dalam konstitusi. Hanya TNI dengan Polri.

Penembakan (sampai tewas saat dibawa ke rumahsakit) terhadap anggota Batalyon Infanteri 721 Kodam VII Wirabuana merupakan tragedi ulangan. Di daerah Sulawesi Selatan dan Barat (Sulselbar), juga sudah yang ketiga kali. Sebelumnya (Juli 2015) terjadi pembunuhan terhadap anggota Polres Gowa. Berselang sepuluh hari, terjadi pembunuhan terhadap prajurit TNI, di lapangan Syeh Maulana Yusuf, Gowa. Pelakunya, di-duga-kan kepada sesama personel berseragam.

Di daerah lain, di Sumatera, dan di Jawa, hal serupa juga terjadi berulang-ulang. Sangat sering terjadi kontak senjata, yang diawali oleh rasa ke-tersinggung-an. Emosi darah-muda, agaknya, lebih menonjol. Inilah yang mesti di-investigasi oleh pimpinan TNI dan pimpinan Polri. Mengapa kedua pihak anak muda, sangat mudah tersulut (yang seharusnya bahumembahu)? Harus digali benar akar masalahnya.

Bentrok TNI dengan Polri (muda) sudah terjadi sejak zaman orde-baru, ketika TNI dan Polri sama-sama “satu atap” dibawahkan oleh Panglima TNI. Sehingga bisa dianalisis, akar masalahnya bukan dari perbedaan tingkat kesejahteraan. Juga bukan karena kewenangan tupoksi sebagai pengemban unsur keamanan dan ketertiban.

Keduanya memiliki “medan” (dan ladang) masing-masing sebagaimana diamanatkan UUD pasal 30 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4).

Agaknya, tawuran generasi muda berseragam dan bersenjata, lebih disebabkan mentalitas. Banyak yang tidak siap menjadi gagah perkasa dan berhak membawa senjata pula. Lalu bersikap bagai “Rambo.” Pada sebagian personel juga mengarah pada rasa sombong, dan over acting.

Bahkan pada zaman orde baru, banyak personel TNI (dan Polisi) menyalahgunakan seragam gagahnya untuk menzalimi masyarakat. Banyak anggota masyarakat ditangkap, dibawa ke markas, lalu di-intimidasi dan dipukuli.

Mengusut tuntas kasus tawur korps (berujung korban meninggal) terhadap korps Hankam, memang sangat penting.

Namun merumuskan akar masalah, merupakan “komando” lebih penting. TNI dan Polisi dengan perangai buruk, lebih berbahaya dibanding preman pasar. Syukur pada masa kini pemahaman terhadap HAM (Hak Asasi Manusia) di kalangan TNI dan Polisi semakin baik. Namun tidak seluruh personel TNI maupun Polisi telah berubah (menjadi baik).

Boleh jadi, permasalahannya dirunut sejak rekrutmen awal, sejak tes psikologi ke-prajurit-an, TNI maupun Polri.

Mestilah ditanyakan, mengapa bangga menjadi tentara (dan polisi)? Inilah yang mesti diurai detil dan antisipatif.

Boleh jadi, banyak pemuda ingin menjadi tentara karena terobsesi oleh tokoh Rambo. Begitupun banyak yang bercita-cita menjadi polisi karena terobsesi oleh film-film detektif dan Sherif. 

Sorotan Publik

Semua tanggapan baik berupa saran dan kritik atas wajah dan kinerja birokrasi kita dalam memberikan pelayan publik dapat dikirim melalui email: harian_bhirawa@yahoo.com atau manfaatkan fasilitas surat pembaca di www.harianbhirawa.co.id atau telp ke (031) 5470650 atau faks (031) 5343359. Untuk setiap email harap disertakan nomor telpon (untuk konfirmasi ulang).

Kunjungan DPR ke London Kurang KUNJUNGAN sembilan orang anggota Dewan Perwakilan Rakyat ke London dalam rencana Legislasi RUU Hukum Adat itu kurang relevan, karena perbedaan budaya keduanya.

Perbedaan tersebut, adalah Indonesia yang menganut gaya budaya Timur, sedangkan Inggris dengan budaya Barat-nya (Eropa) menjadi hal mendasar kurang relevan dan efektifnya kunjungan kerja anggota dewan jika ingin belajar hukum adat di negeri Ratu Elizabeth itu. Selain itu, anggaran biaya kunjungan kerja anggota dewan ke London juga kurang transparan seperti perjalanan dinas yang lainnya, sehingga berpotensi adanya pemborosan karena sistem ‘lump sum’ juga diterapkan di dalamnya.

Anggaran Biaya Perjalanan Dinas DPR ke London dan luar negeri selama ini tidak transparan dan berpotensi ada kemahalan harga karena sistem lump sum. Hal ini memboroskan anggaran apalagi saat dolar naik seperti ini.

Berdasarkan kajian, jika mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 53/PMK.02/2014 tentang Standar Tentang Biaya Masukan 2015 (termasuk biaya tiket, uang saku dan hotel perjalanan dinas), maka jumlah anggarannya seharusnya sekitar Rp3,3 miliar.

Angka tersebut didapatkan dari hasil penjumlahan dengan menggunakan asumsi ‘paket hemat’ sesuai aturan dalam PMK dengan rincian, yakni biaya pesawat ke London adalah 10,980 dolar AS untuk satu perjalanan, uang harian 587 dolar AS untuk satu anggota DPR, dan biaya sewa hotel masingmasing anggota dewan sekitar 142,8 dolar AS per-malam.

Berdasarkan informasi yang didapatkan, untuk anggaran tahun 2015, anggaran perjalanan dinas DPR cukup tinggi dengan rincian, yakni Anggaran Perjalanan Dinas Pelaksanaan Fungsi Legislasi dengan nilai Rp123.887.811.000.

Selanjutnya, Anggaran Perjalanan Dinas Pelaksanaan Fungsi Anggaran Rp16.457.442.000, lalu Anggaran Perjalanan Dinas Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Rp139.955.867.000.

Harusnya, dilakukan efisiensi dan pengehematan anggaran sesuai dengan cita-cita Nawacita kali ini.

Nama dan alamat ada di redaksi

HARIAN

PENDIRI : Alm. H. Moch. Said DEWAN PENASIHAT: Dahlan Iskan, Drs. Sugeng Praptoyo, SH, MM, MH, AK H. Ali Salim

Kamis Kliwon, 3 SEPTEMBER 2015

Mari kita bicara tentang air. Kenapa air? Sebab, air adalah sumber kehidupan, tak ada makhluk hidup yang tidak membutuhkannya. Sepanjang masa dan sepanjang kehidupan kita semua, termasuk hewan dan tumbuhan, membutuhkan air. Tanpa air, maka tidak ada kehidupan karena kehidupan itu sendiri adalah sebuah ketergantungan pada air. Bahkan, unsur tubuh makhluk hidup salah satunya tersusun dari air. Pun, air bisa ditemukan di mana-mana. Apalagi, dua pertiga bumi ini sejatinya adalah air.

Transformasi Air Sekarang mari kita mulai membahas air dari sesuatu yang mungkin tidak pernah terpikirkan oleh kita. Dahulu, orang tidak pernah berpikir bahwa air bisa dijual, mendatangkan keuntungan ekonomi. Ketika pertama kali muncul perusahaan yang memproduksi air minum kemasan, orang mungkin menjadi risih. “Air kok dijual?” mungkin begitu katanya. Semua orang bukan hanya tidak percaya, tetapi juga sinis sebab ada orang yang berniat menjual air minum. Pasalnya, semua orang punya air dan setiap orang bisa memiliki air minum.

Lalu, waktu bergulir, zaman berubah. Perlahan tapi pasti, orang mulai mengakui bahwa mereka butuh air minum kemasan, entah dalam bentuknya yang gelas maupun botol. Semakin lama orang semakin menunjukkan kebutuhannya pada air minum kemasan itu. Mungkin karena sifatnya yang simpel, sederhana, dan praktis. Tidak perlu dimasak, bisa dibawa ke mana saja, dan dapat bertahan beberapa lama. Zaman semakin berubah, air minum kemasan pun menjadi kebutuhan penting. Kini, perusahaan memproduksi aneka jenis dan bentuk air minum kemasan seiring dengan tingginya kebutuhan konsumen.

Jika dahulu, hajatan masih menggunakan air minum yang diproses secara konvensional (dimasak), dan disajikan dengan gelas, sekarang orang tidak mau repot.

Mereka mulai membeli dan menyediakan air minum kemasan yang lebih praktis. Kontan, pernikahan, arisan, acara keagamaan, hari raya, acara nasional, apapun itu yang ada hanyalah air minum kemasan.

Tidak pernah kita lagi menemukan air yang disajikan secara konvensional melalui gelas kaca atau plastik setelah ia dimasak hingga mendidih di atas api.

Tidak hanya di kota, di desa pun demikian. Orang-orang desa mulai menggantikan kebiasaannya memasak air saat hajatan.

Buat apa lagi memasak air untuk diminum, sementara air minum kemasan tersedia melimpah. Cukup menusukkan sedotan, lalu isaplah,

P

Masalah Global Sekarang mari kita lebih serius dengan berpikir global.

Sadarkah kita bahwa sesungguhnya mungkin dunia ini tidak adil dalam menyediakan air? Air boleh saja memenuhi dua pertiga bumi ini, tapi Oleh : faktanya sebagian Najamuddin Khairur Rijal dan kau pun akan lega. belahan bumi justru Jadilah, kebutuhan terkekurangan air. Di hadap air minum kesuatu belahan dunia, masan semakin tinggi. sumber daya air bisa Sistem sosial kita telah berubah. sangat melimpah, namun di beKini, air kemasan yang dulunya lahan lainnya air bisa menjadi dicaci, sekarang dicari. komoditas yang sangat langka.

Begitu pula di rumah. KebuSebagian penduduk bumi harus tuhan air minum di rumah kita bersusah-payah untuk mendatelah tergantikan dengan hadirnya patkan air guna menunjang kegalon. Sebuah tabung berbentuk hidupannya, entah untuk minum botol berisi 19 liter air siap minum. dan memasak maupun untuk Dengan harga yang terjangkau, kita mandi dan mencuci. Sementara, bisa meminum air tanpa harus repot sebagian yang lain tengah bergeuntuk memasak. Di kantor-kantor, limang air hingga air terbuang kebutuhan air minum tersedia begitu saja. melalui air minum kemasan atau Nah, jika demikian adanya, disgalon. Semuanya, segalanya, mengparitas ketersediaan air itu bisa gunakan air minum kemasan yang memicu konflik. Vandhana Shiva, praktis. Jika begitu, masih adakah seorang pemikir, akademisi, akorang yang hari ini mau berkata, tivis, feminis dari India, bahkan “Air kok dijual?” Air minum seolah menulis buku berjudul Water telah bertransformasi dari konvenWars, Perang Air. Shiva mengutip sional (dimasak) menjadi modern apa yang pernah dikatakan oleh (air minum kemasan). mantan Wakil Presiden Bank Lalu, bayangkan. Jika sepDunia Ismail Serageldin pada ersepuluh saja dari penduduk Indotahun 1995. “Jika perang-perang nesia yang meminum air kemasan abad ini banyak diakibatkan oleh dalam sehari, maka berapa banyak persengketaan minyak, perang sampah plastik yang menumpuk? masa depan akan dipicu oleh air,” Jika sampah plastik dari air mikata Serageldin. Negara-negara num kemasan yang diminum oleh akan berebut sumber daya air sepersepuluh jumlah penduduk itu ketika air kian langka sementara dijadikan satu, betapa banyaknya kebutuhan untuk air adalah sansampah yang menumpuk. Dan, itu gat fundamental. berpotensi merusak atau menceKonflik akibat air itu bisa mari lingkungan jika kita tidak terjadi ketika kebutuhan air kita menanganinya dengan bijak. Jika semakin mendesak, sementara lingkungan rusak karena plastik persediaan air global semakin air minum kemasan, maka berapa menurun. Itu bisa terjadi karena banyak sumber-sumber air yang privatisasi air menjadi nilai jual akan rusak? berbasis ekonomi. Bisa karena Itu dalam konteks Indonesia, kerusakan ekosistem air akibat bagaimana dengan seluruh sampah pencemaran dan kerusakan lingplastik air minum kemasan dalam kungan. Dan, bisa karena banyak skala global? Mungkin beruntung, hal lainnya. masyarakat kita semakin kreatif.

World Water Development ReKita sering menemukan aneka port (WWDR), sebuah laporan PBB bentuk kreativitas dari olahan limmengenai ketersediaan air bersih bah plastik air minum kemasan. dunia, mengungkapkan meski Namun, harus pula diakui bahwa jumlah air merupakan bagian limbah plastik yang tersisa, yang terbesar di bumi, namun hanya tidak menjadi aneka kreativitas, 2,53 persennya merupakan air tetaplah tak terhitung jumlahnya. bersih. Sayangnya, jumlah yang Itu soal air minum kemasan. Tapi, sedikit itu semakin berkurang berbicara soal air tidak hanya berakibat pertambahan penduduk. bicara tentang air untuk diminum.

Air bersih juga terpolusi jutaan Air memiliki dimensi yang sangat ton sampah setiap hari. luas dan beragam. Wujud air hanya Laporan itu menambahkan bahsatu, tapi ia mampu hadir dalam wa pada tahun 2050, setidaknya bentuk yang beraneka ragam. enam miliar manusia di 60 negara

akan mengalami kelangkaan air bersih. Bahkan, dalam kurun waktu 20 tahun ke depan, laporan itu memprediksikan ratarata pasokan air untuk tiap orang akan turun sepertiganya. Berjalin berkelindan dengan itu, kelangkaan air bersih memunculkan berbagai jenis penyakit. Pada tahun 2000 setidaknya terdapat 2,2 juta kematian karena sanitasi air yang rendah. Sekitar satu juta manusia meninggal karena malaria.

Masalah air juga berpengaruh terhadap ketersediaan pangan. Kita bisa merunut dampak-dampak lain yang menyertai masalah ketersediaan air itu.

Lebih lanjut, saat ini Perang Air nampak semakin nyata. Beberapa negara berkonflik karena perebutan sumber daya, termasuk air. Dalam konteks lokal Indonesia, di berbagai daerah masyarakat berkonflik dengan pemerintah atau pengusaha. Hal itu disebabkan karena masalah pembangunan hotel, apartemen, pabrik, dan lainnya yang mengancam sumber-sumber air masyarakat di mana mereka menggantungkan hidupnya.

Harus Sadar Lalu, sebelum Perang Air, atau konflik karena perebutan air dan sumber-sumber air, itu terjadi kita bisa apa? Yang perlu kita lakukan saat ini hanyalah sadar. Sadar bahwa air itu adalah sumber kehidupan yang ketersediaannya sangat esensial dan penting. Maka sebagai sumber kehidupan, kita harus menjaga air.

Cara menjaga air adalah dengan melindunginya. Cara melindungi air adalah menjaga agar air tidak rusak. Rusak karena ketamakan manusia merusak lingkungan dan potensi sumber air. Cara terkecil adalah dengan memanfaatkan air sebijak mungkin. Tidak berlebihlebihan dalam penggunaan air sekalipun kita (masih) memiliki air yang melimpah.

Bukan karena kita memiliki air yang melimpah sehingga kita bisa seenaknya menggunakan air. Tetapi, karena kita (masih) memiliki air yang melimpah, maka harus menghematnya agar air bisa bertahan untuk generasi berikutnya. Kita tidak boleh tamak atas air. Mahatma Ghandi pernah berpesan, “Bumi ini cukup untuk memenuhi kebutuhan kita semua. Tetapi, tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan segelintir orang tamak.”

Pengajar di Jurusan Hubungan Internasional FISIP Universitas Muhammadiyah Malang

Meninjau Pengelolaan Dana Desa

emerintah sebagai pemegang amanat dari rakyat mempunyai tanggung jawab untuk mensejahterakan seluruh kompoen masyarakat. Hal tersebut tidak hanya berlaku bagi pemerintah pusat, namun semua jajaran pemerintahan, entah itu Provinsi, Kabupaten/ Kota atau dalam skala kecil sekalipun yaitu pemerintahan desa. Dalam tulisan kali ini, pembahasannya lebih spesifik terkait bagaimana kinerja pemerintah desa dalam mengupayakan kesejahteraan dengan cara pengelolaan dana desa dengan baik.

Di Indonesia sendiri, terdapat puluhan ribu desa yang tersebar di berbagai wilayah dan pelosok tanah air. Menurut data BPS, Indonesia memiliki sekitar 81.635 desa. Dari jumlah yang begitu banyak. Ini adalah jumlah yang sangat banyak menurut saya.

Pemerintah pusat juga perlu benar-benar memikirkan berbagai regulasi dan aturan tentang desa, mengingat setiap desa mempunyai karakteristik yang beragam. Contohnya ada sebuah desa yang sudah maju dalam segi pendidikan, ada yang masih dalam proses, ada yang masih jauh tertinggal dan semacamnya.

Itu hanya salah satu contoh dari segi pendidikan, belum dari aspek yang lainnya.

Kali ini yang menjadi perhatian saya adalah baagaimana tata kelola pemerintahan desa yang sedang berlangsung sekarang. Apakah telah melayani masyarakat dengan baik atau masih jauh dari harapan masyarakat desa. Untuk mengelola desa dengan efektif dan efisien sesuai dengan tujuan, maka diperlukan dana untuk merealisasikan program kerja yang

Untuk Transparansi telah dirancang dan (FITRA) ada beberapa direncanakan sebelummasalah seputar dana nya. Dana tersebut bisa desa, yaitu diantaranya: melalui anggaran yang a) adanya ketimpangan telah di susun oleh jabesar dana yang dijaran pemerintah desa. terima masing-masing Anggaran atau dana desa; b) pemerintah bisa didapatkan melalui daerah belum memsumber-sumber pendabuat peraturan daerah patan desa. Tentunya Oleh : tentang alokasi dana tujuan dari penggunaan desa; c) desa belum siap Muhammad Aufal dana tersebut untuk mengelola dana desa, d) Fresky mempercepat pembanpendampingan masih gunan kesejahteraan belum fokus pada tumasyarakat desa. Dajuan desa; e) maraknya mafia lam Pasal 72 UU Desa disebutkan anggaran. Selain masalah seputar bahwa pendapatan desa bersumdana desa, Seknas FITRA juga ber dari: pendapatan asli desa menyebutkan beberapa potensi terdiri dari atas hasil usaha, hasil penyimpangan dana desa, yaitu aset, swadaya, dan partisipasi, diantaranya; 1) Penggunaan gotong royong dan lain-lain pendadana desa yang tidak sesuai patan asli desa; alokasi Anggaran dengan peruntukan di desa; 2) Pendapatan dan Belanja Negara ketidakmampuan administrasi (APBN); bagian dari hasil pajak dan rumitnya pertanggungjawadaerah dan retribusi daerah kaban yang berdampak pada potensi bupaten/kota; alokasi dana desa penyalahgunaan wewenang dan yang merupakan bagian dari dana melanggar hukum, dan masih perimbangan yang diterima kabubanyak lagi jenis penyimpagan pateten/ kota; bantuan keuangan yang lainnya. dari Anggaran Pendapatan dan Selanjutnya, saya yakin Belanja Daerah (APBD) provinsi masyarakat desa mengharapkan dan APBD kabupaten/kota; hibah bisa mencapai kesejahteraan dan sumbangan yang tak mengikat melalui penggunaan dan pengelodari pihak ketiga; dan lain-lain laan dana desa dengan baik oleh pendapatan desa yang sah. pemerintah desa. Farouk MuhamDari banyak sumber pendamad, dalam sebuah tulisannya di patan desa tersebut, tentunya Kompas (3/7/2015) menjelaskan pemerintah desa dihadapkan langkah-langkah taktis yang perdengan berbagai tantangan dalu dilakukan untuk menjadikan lam mengelola dana tersebut dana desa sebagai stimulus dauntuk kesejahteraan masyarakat lam meningkatkan kesejahteraan di dalamnya, baik dengan remasyarakat. Langkah tersebut alisasi berbagai program kerja tersebut terdiri dari, pertama, desa, pemberian bantuan dana mutlak disiapkan sumber daya maupun materi secara tunai ke pengelolaan keuangan desa yang masyarakat, pembangunan inandal. Pelatihan, pendampingan, frastruktur desar dan semacamdan penguatan kapasitas tenaga nya. Menurut Sekertariat Namenejerial dan administrasi desa sional (Seknas) Forum Indonesia

harus dilakukan berkesinambungan, sitematis, dan terarah. Kedua, instrumen pembinaan dan pengawasan harus bekerja efektif sejalan dengan semakin kuatnya kapasitas aparatur desa, khususnya berkaitan dengan pengelolaan dana desa.

Selain itu, saya pribadi inggin menambahkan bahwa pengelolaan dana desa, ini tidak hanya melibatkan pemerintah desa saja. Lebih dari itu masyarakat desa harus proaktif dalam membeikan solusi, saran, dan kritik yang membangun terkait pengelolaan dana desa selama ini.

Selain itu diperlukan juga peran dari pihak akademisi, praktisi, dan kalangan masyarakat sipil yang juga memiliki kepedulia terhadap pembangunan desa.

Memang meningkatkan kualitas pengelolaan dana desa bukan suatu hal yang mudah dan cepat untuk dilakukan. Semua butuh waktu dan proses, karena masingmasing desa memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Tidak semua kepada desa memilki pengetahuan yang cukup memadai terkait alokasi dan penggunaan dana desa. Untuk itulah perlu juga bagi pemerintah pusat memperhatikan bagaimana cara meningkatkan kualitas, kapasistas, kompetensi dan kemampuan setiap kepada desa yang ada di Indonesia. Selain itu setiap kepada desa juga harus sadar dalam menjalankan amanahnya, agar kepemimpinann dan integritasnya bisa dipertanggung jawabkan, salah satunya terkait pengelolaan dana desa.

Aktivis Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Komisariat Ekonomi Airlangga

PEMIMPIN UMUM/PEMIMPIN REDAKSI/PENANGGUNG JAWAB : Nawang Esthi Lestari REDAKTUR PELAKSANA: Titis Tri Wahyanti KOORDINATOR LIPUTAN : Wawan Triyanto REDAKTUR: Wahyu Kuncoro SN, Bambang WN , Choirul Anam, Anangsyah Isfianto, Helmi Supriyatno, Gatot Suryo Widodo Reporter : M. Ali, Siti Sulistiani, Andre Endrayana Sasmita, Rachmat Caesar BSW, Zainal Ibad, Danang Prastyo, Adit Hananta Utama, Abed Nego, William AK , Gegeh Bagus Setiadi Fotografer: Trie Diana Indahwati, Sekretaris Redaksi: Suryanthini Malang: M. Taufiq, Kabupaten Malang : Cahyono Nor Rochmah, Kota Batu: Anas Bachtiar, Pasuruan : Hilmi Husein, Pamekasan: Syamsuddin, Lumajang: Zainul Hidayat, Probolinggo: Wiwit Agus Pribadi Jember: Effendi, Sampang: Nur Cholis, Sumenep: Samsul Arifin, Bondowoso: Samsul Tahar, Situbondo: Sawawi, Tulungagung: Hadi Sucipto, Wiwieko Dh, Lamongan: Suprayitno, Jombang: Romadlon, Fathoni, Mojokerto: Hasan Amin, Kariyadi Sidoarjo: Ali Kusyanto, Hadi Sujitno, Achmad Suprayogi Gresik: Kerin Ikanto, Rokim, Tuban: Khoirul Huda Madiun: Sudarno, Blitar: Hartono, Ponorogo : Hari Bahrul Ulum, Magetan: Ivin Kurniawan, Nganjuk: Ristika, Bojonegoro: Achmad Basir, Banyuwangi: Dian Ananta Jakarta: Tjitjik Rahayu, Direktur Utama: Nawang Esthi Lestari, Direktur Umum: Wahyu Kuncoro SN, Direktur Keuangan Mira Damayanti Komisaris Utama: Sugeng Praptoyo, Komisaris: Bambang WN, Hasan Amin, Suprayitno, Malang: Gatot Soekardi, Ratna Nirmala, Lumajang: Didit Nur Jadit, Bondowoso: Hasto Pramudyo, Manager Produksi, Sirkulasi dan Periklanan: Sri Eddy Haryanto, Manajer Keuangan: Anangsyah Isfianto, Administrasi Keuangan: Etti Sri Kustini, Sri Poernomo, Sekretaris Perusahaan: Rani Cholyvianti, Sirkulasi: Titiek Yuliati (Koordinator), Andi Basuki, Nike Kusumawati, Utomo Pagon, Distribusi: Tatok Arly (Koordinator), Suparto, Mulyadi, Pracetak:Ali Sulkan (Koordinator), Danu Setiawan, Achmad Tauriq Imani, Trisno purnomo, Onny Agung S, Oki Abdul Sholeh. Sekuriti: Saiful Hidayat, Agus Mulyono Alamat Kantor Pusat/Iklan/Redaksi: Jalan Indragiri 73 Surabaya, Telp : 031- 561-5454, Fax : 031-561-9009, Email Iklan: bhirawa_indragiri@yahoo.com, Email Redaksi: harian_bhirawa@yahoo.com Sirkulasi: Jalan Pengenal 5, Surabaya (60174), Telp : 031- 547-0650 (3 lines), Fax : 031-534-3359, Email Sirkulasi: bhirawasirkulasi@yahoo.com Bhirawa Online : http://www.harianbhirawa.co.id Bank: Bank Mandiri (BBD Jembatan Merah) Surabaya, No. Rek:140.0080000053, Percetakan: PT Media Nusantara Press SIUPP: Nomor 159/SK/Menpen/SIUPP/A.7/1986, 22 April 1986.

Tarif Iklan: Iklan Baris Rp. 7.500/baris (maksimal 5 baris), Iklan Tender/Lelang Rp.10.000/mm kolom, Iklan Display warna (FC) Rp.10.000/mm kolom, Iklan Display hitam putih (BW) Rp.7.500/mm kolom. Harga belum termasuk PPn 10%.

SIDOARJO-GRESIK-MOJOKERTO

5

Kamis Kliwon 3 SEPTEMBER 2015

KELANA

Sediakan 65 Loker untuk Difabel Kota Mojokerto, Bhirawa Dalam helatan job fair yang bakal digelar Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertans) Kota Mojokerto 7 September hingga 10 September mendatang bakal disediakan 65 Lowongan Kerja (Loker) bagi difabel. Perusahaan hypermart bersekala nasional dan dua perusahaan garment di Sidoarjo menyatakan siap menampung tenaga kerja dari para penyandang cacat atau difabel. ‘’Dua perusahaan garment di Sidoarjo dan satu hypermart menyatakan kesiapannya membuka Loker untuk para difabel dan disediakan 65 Loker bagi mereka,’’ kata Kepala Disnakertrans Kota Mojokerto, Amin Wachid, Rabu (2/9) kemarin.

Job fair atau bursa kerja, kata Amin Wachid, selain merupakan salah satu langkah Pemkot Mojokerto dalam memberikan kemudahan bagi pencari kerja, juga tak lepas dari keberhasilan pada kegiatan serupa 2014 lalu. Menurut Amin, hingga kemarin, 4 ribu Loker yang dibuka sebagian perusahaan peserta yang sudah melakukan regristrasi. ‘’Untuk mengantisipasi berjubelnya pelamar, jalur masuk kita bagi tiga.

Pelamar laki-laki, perempuan dan jalur difabel. Kita memberikan prioritas bagi pelamar difabel agar tak campur dengan pelamar lain,’’ tambah Amin.

Kebijakan memberikan prioritas bagi pelamar difabel pada bursa kerja jilid II yang digelar15 Oktober hingga 16 Oktober ini, juga menjadi atensi International Labour Organisation (ILO). Organisasi PBB di bidang perburuhan ini mengapresiasi job fair yang menyediakan Loker untuk para penyandang cacat.

Dia menambahkan, penghargaan diberikan karena kepedulian Pemkot Mojokerto atas para penyandang cacat dan membuka peluang kerja. ‘’Kita menyodorkan Loker kepada difabel.

Ternyata hal ini sudah menjadi nilai plus bagi ILO,’’ tuturnya. kar

Guru TPQ dan Relawan Kecamatan Siap Dukung Pak Tjip-Kolik Sidoarjo, Bhirawa Para pendukung Paslon Bupati dan Wakil Bupati Sidoarjo yang mempunyai jargon Sidoarjo Hatiku terus mengalir. Mulai dari para relawan maupun guru TPQ. Mereka telah siap mendukung Paslon bernomor 1 dan siap untuk memenangkan MG Hadi Sutjipto SH MM dan Abdul Kolik SE untuk menjadi pucuk pimpinan Kota Delta.

Cak Kolik, sapaan Abdul Kolik sehari-hari yang dicalonkan Wakil Bupati Sidoarjo langsung bertemu dengan para guru TPQ dan relawan Kecamatan di Taman Pinang Sidoarjo. Ia merasa gembira bisa bertatap muka secara langsung dan berdialog dengan mereka.

Usai pertemuan itu, Cak Kolik mengungkapkan, kalau guru-guru TPQ ini merupakan salah satu motor utama dalam

pembentukan akhlak anakanak. Pembentukan akhlak dan budi pekerti semakin diperlukan, agar generasi muda mendatang memiliki bekal Iman dan Ketaqwaan (Imtaq), sehingga tak mudah terbawa arus jaman yang kerab kali menyesatkan.

Menurutnya, pendidikan di TPQ perlu terus dikembangkan dan kesejahteraan guru TPQ juga perlu diperhatikan. ‘’Ini sudah menjadi tekad kami

berdua. Dunia pendidikan, selain berjalan seiring dengan perkembangan teknologi, selayaknya tak meninggalkan pendidikan berbasis Imtaq,’’ jelas Cak Kolik.

Terpisah, calon Bupati MG Hadi Sutjipto Rabu (2/9) kemarin juga terus berkeliling menyapa pendukungnya untuk wilayah sekitar Kec Tanggulangin. Hingga sore kemarin, Pak Tjip sapaan sehari-harinya, mengatakan kalau yang disapa adalah para pekerja di beberapa perusahaan serta beberapa tokoh masyarakat atau para relawan yang siap mendukungnya.

Dalam sahari kami bisa menyapa para pendukung hingga belasan tempat, khususnya pada hari libur PNS, yakni Sabtu dan Minggu. Un-

Wabup Resmikan Penjernih Air Bantuan YDSF Gresik, Bhirawa Wakil Bupati Gresik, Drs Mohammad Qosim MSi meresmikan penggunaan alat penjernih air minum untuk masyarakat Desa Balongtunjung, Benjeng, Selasa (2/ 9). Disaksikan Camat Benjeng, Suryo Wibowo serta Kades Balongtunjung, Suharto, Wabup Qosim menghidupkan mesin bantuan dari Yayasan Dana Sosial Al-Falah (YDSF) sebagai tanda pengoperasian mesin dimulai. Wabup berharap alat ini biasa dijaga serta dimanfaatkan secara optimal. ‘’Agar bisa dimanfaatkan lebih optimal, kami akan memperdalam embung yang ada agar dapat menampung air lebih banyak. Kalau volume air banyak, maka air yang diolah lebih banyak dan lebih bisa mencukupi kebutuhan selama musim kemarau,’’ tandas Qosim.

Tentang spesifikasi alat, Mulyani selaku konsultan YDSF mengatakan, alat penjernih air itu bernama Mobile Water Treatment Plan (WTP). Kemampuan alat ini dapat menghasilkan air sebanyak 500 liter per jam dengan kualitas air minum. Alat berdimensi lebar 1,8 meter, panjang 3,1 meter dan tinggi 3,5 meter ditempatkan kurang lebih 50 meter dari bibir embung Desa Balongtunjung. Secara tehnis, mesin yang berkemampuan operasional 12 jam nonstop setiap hari akan menghasilkan air sebesar 6 ribu liter sehari. ‘’Air sebanyak itu akan mencukupi kebutuhan harian warga sebanyak 1.200 orang. Kebetulan di Desa Balongtunjung ini instalasi air sudah terbangun. Jadi tinggal menyalurkan saja dari tandon ke saluran air milik warga,’’ tambah Mulyani. eri

tuk hari ini, usai mengikuti kegiatan rapat dengan BAZ Sidoarjo sekitar pukul 11.00 WIB langsung meluncur menemui mereka. ‘’Saya terus

berusaha mengapresiasi pen dukung, walaupun waktunya sangat sedikit tetap kami sempatkan untuk menjumpai mereka,’’ jelas Pak Cip. ach

MEA Belum Berpengaruh Terhadap TKA

Dishub Ogah Pindah di Lingkar Timur Sidoarjo, Bhirawa Pengadaan tanah 4 hektar di Lingkar Timur Sidoarjo yang dibeli empat tahun lalu tak memperhitungkan akses jalannya satu satunya, lahannya dimiliki pengembang Surabaya yang menawarkan tanahnya sangat mahal.

Dishub Sidoarjo akhirnya menolak penggunaan lahan Lingkar Timur untuk relokasi tempat uji kir kendaraan. Lahan 4 hektar cakupan luasannya memadai bahkan sangat ideal. Namun akses menuju Jalan Raya Lingkar Timur yang buntu. Padahal untuk mengurus relokasi itu sudah dilakukan sejak lama dengan melobi pemerintah pusat sejak, Kadishub dijabat Husni Thamrin.

Kadishub, Joko Santoso ditemui kemarin, membenarkan tak mengajukan anggaran untuk membangun uji kir di Lingkar Timur. Ia justru mengusulkan rehabilitasi ruang uji kir di kantor Dishub Jl Raya Candi.

Meluaskan lahan pelayanan dengan menambah sarana uji kir sehingga menjadi dua tempat uji kir. Bangunan kantor utama diusulkan menjadi tiga lantai.

Satu lantai digunakan parkir bertingkat satu arah. Kendaraan yang diuji kir masuk dan ke luar dari pintu yang berbeda.

Joko mengaku problem yang dihadapi tempat parkir truk yang berada di badan jalan depan kantor. Kondisinya memang over load. Lahan parkir di dalam Dishub tak sebanding dengan armada kendaraan yang dilayani.

Pemkab merencanakan merelokasi uji kir di Lingkar Timur. Namun ia meyakinkan nilai tanah tak berkurang walaupun tak digunakan Dishub. Suatu saat nanti Pemkab dapat menggunakan untuk kepentingan lain. Namun untuk membuka lahan itu Pemkab harus membebaskan dulu laham milik pengembang yang berada sebelah utara. hds

achmad suprayogi/bhirawa

Cak Kolik saat pertemuan dengan para guru TPQ dan relawan.

kariyadi/bhirawa

Wali Kota Mojokerto (dua dari kanan) didampingi Kepala DPPKA menandatangani MoU, Rabu (2/9) kemarin.

Pemkot, DJKN dan BPN Garap Tertib Administrasi Aset

Kota Mojokerto, Bhirawa Pemkot Mojokerto melakukan penandatanganan kesepakatan bersama dengan Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Jatim dan Badan Pertanahan Kota Mojokerto Rabu (2/9), kemarin. Ketiga instansi ini menandatanganan MoU dengan tujuan menciptakan tertib administrasi aset untuk mewujudkan pembangunan di Kota Mojokerto yang lebih baik.

Data Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) Kota Mojokerto, dari total 811 aset tanah yang dimiliki, kini sejumlah 656 aset sudah bersertifikat. Tahun 2015 sampai dengan sekarang, telah terselesaikan 15

sertifikat dan 47 bidang masih dalam proses dari 155 bidang belum bersertifikat Berdasarkan hal itu, maka Pemkot Mojokerto perlu bersinergi untuk penyelesaian Penilaian dan Pelelangan Aset yaitu dengan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang yang berada di bawah Kantor Wilayah DJKN Jatim, serta Kantor Pertanahan Kota Mojokerto dalam hal pengamanan aset tanah Pemkot Mojokerto. ‘’Kota Mojokerto menuju service city, sehingga diperlukan berbagai pembangunan dan pengembangan infrastruktur untuk mendukung pelayanan agar lebih baik kepada masyarakat,’’ kata Wali Kota Mas’ud Yunus.

Sehingga, lanjut wali kota, masalah penghapusan terutama dari bangunan akan menjadi sebuah rutinitas terumenerus harus diselesaikan secara cepat, cermat dan tertib. Sesuai dengan PP Nomor 27 tahun 2014 tentang pengelolaan barang milik negara atau milik daerah.

Kerjasama dengan Dirjen Kekayaan Milik Negara ini menjadi sangat penting. Karena sebagai satu-satunya lembaga lelang milik pemerintah, proses pengembangan infrastruktur dapat terhambat jika proses penilaian dan pelelangan berjalan lamban. ‘’Penandatanganan kerjasama ini sangat penting untuk mempercepat pembangunan,’’ tutur wali kota. kar

Sidoarjo, Bhirawa Walaupun pasar bebas dengan bingkai Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) sudah mulai digulirkan.

Ternyata belum berpengaruh terhadap kebutuhan Tenaga Kerja Asing (TKA).

Kondisi TKA yang ada di wilayah Sidoarjo hingga kini sudah mencapai 570 orang, bahkan yang sudah melakukan IMTA (Izin Memperkerjakan Tenaga Asing) mencapai 100 orang.

Menurut Kasi Penempatan Tenaga Kerja (Pentakerja) dari Dinsosnakertrans Sidoarjo, Drs Handoko MSi, Rabu (2/9) kemarin, terbukti hingga kini jumlah TKA masih berkisar antara 500 orang hingga 570 orang.

Masih tetap sama dengan tahun 2014 kemarin. Bahkan mereka sudah ada yang antri untuk melakukan IMTA sekitar 100 orang.

Jadi jumlah TKA di Sidoarjo itu juga cukup lumayan, sekitar 570 orang itu yang menempati di 157 perusahaan. Penempatan mereka terkadang malah membuat iri terhadap para pekerja lokal. Ada perusaha an jual bakso saja dalam marketnya menggunakan TKA. Jumlah TKA di Sidoarjo sendiri juga cukup lumayan ada sekitar 570 orang yang menempati di 150 an perusahaan.

Penempatan mereka terkadang malah memuat iri terhadap pekerja lokal. Karena tak sebanding dengan nama orangnya yang sangat ngetop. ‘’Bahkan ada perusahaan bakso saja dalam marketnya menggunakan TKA,’’ kata Handoko.

Sementara itu, untuk mengatur keberadaan KTA, Pemkab Sidoarjo sudah me-

nerapkan Perda tentang Ret ribusi Perpanjangan IMTA. Salah satu point penting dari Perda tentang Retribusi Perpanjangan IMTA itu nantinya akan menerapkan retribusinya. Di dalam pasal 8 diterangkan besarnya tarif retribusi perpanjangan IMTA sebesar US$ 100 per orang per bulan. Kalau dihitung setahun adal ah sebesar US $ 1.200 per orang per tahun.

Jadi nilai rupiahnya tergantung seberapa besar-kecilnya dollar ke rupiah. ‘’Anggaran itu nantinya juga dikembalikan kepada mereka, diantaranya untuk biaya kepengurusan perizinan, seperti penerbitan dokumen perizinan, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan dan biaya dampak negatif dari pemberian izin. Pembayarannya juga dilakukan langsung masuk ke Kasda Sidoarjo. Jadi bukan masuk ke dinas kami,” jelas Handoko.

TKA yang bekerja di beberapa perusahaan di wilayah Sidoarjo seharusnya makin lama, makin dikurangi secara perlahan. Karena, ada TKA dalam penempatan kerjanya tak terlalu vital, tak terlalu penting, namun masih menggunakan TKA. Ada pekerjaan yang seharusnya bisa diisi orang Indonesia sendiri, ternyata oleh perusahaan justru diisi TKA. ‘’Mestinya TKA yang ditempatkan di sini sifatnya sementara saja, sangat urgent.

Kalau perlu hanya sebagai pendamping saja, nantinya yang didampingi sudah bisa dan mahir, mereka bisa meninggalkan Indonesia. Jadi tak terus bekerja di sini selamanya, agar mereka tidak menanggung retribusi,’’ katanya. ach

Siapapun Bupatinya Nanti, PAD Gresik Harus Tertinggi se - Jatim Gresik, Bhirawa Pandapatan Asli Daerah (PAD) Kab Gresik harus tertinggi di se kabupaten di Jatim, siapapun nanti bupatinya. Hal ini disampaikan Bupati Gresik Sambari Halim Radianto dihadapan pengusaha saat meng hadiri acara Bulan Panutan Pembayan PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) badan dan perorangan bertempat di

Ruang Mandala Bhakti Praja Kantor Pemkab, Selasa (1/9).

Pada kesempatan itu, Bupati Sambari menyampaikan terima kasih kepada para pengusaha yang telah membayar PBB kepada Pemkab Gresik tepat waktu. ‘’Dari target PBB sebesar Rp75 miliar.

Sampai 28 Agustus 2015 telah tercapai pembayaran sebesar Rp28,5 miliar dari target sebesar Rp45,2 miliar,’’ kata bupati.

Nilai itu didapat dari 97 perusahaan yang telah membayar PBB badan dan perorangan diatas Rp500 ribu. Nilai total Rp28,5 miliar itu berarti telah tercapai 63% dari target. Atas partisipasi para pembayar pajak itu, Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Pemkab Gresik mengapresiasi dengan memberikan penghargaan ke-

pada para wajib pajak.

Disebutkan Kepala Dinas DPPKAD Pemkab Gresik, Yetty Sri Suparyati, ada lima perusahaan pembayar PBB terbesar di Gresik yaitu, PT Petrokimia Gresik (PG) dengan pembayaran Rp4,8 miliar, PT Semen Indonesia (SI) Rp4,7 milyar, PT PLN PJB (Pembangkit Jawa Bali) Rp1,2 miliar, PT Wilmar Nabati Rp642 juta dan PT Smelting Rp542 juta.

Pemkab Gresik juga memberikan penghargaan kepada sejumlah perusahaan pembayar pajak daerah terbesar yaitu, Hotel Saptanawa sebagai pembayar pajak perhotelan terbesar Rp1,1 miliar. PT Indocater sebagai pembayar pajak Restoran Rp1,6 miliar. PT Smelting sebagai pembayar pajak Penerangan Jalan Umum (PJU) non PLN Rp6,4 miliar. eri

Pemuda Desa Bligo Antusias Ingin Tahu Tentang Bahaya Narkoba Pemuda di Desa Bligo, Kec Candi, sangat antusias ingin mengetahui tentang bahaya Narkoba. Sehingga saat digelar peyuluhan Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) Kab Sidoarjo, Senin (31/8) malam lalu di balai desa setempat, jumlah pesertanya sampai melebihi quota undangan. ‘’Kami hanya mengundang 50 pemuda-pemudi, ternyata yang datang dan mengikuti penyuluhan sampai 60 orang,’’ kata Kepala BNNK Sidoarjo, AKBP Supriyanto SH didampingi Kasi Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat, Kompol Agus Suwandi SH, Selasa (1/9) kemarin.

Selain BNNK Sidoarjo yang memberikan materi tentang Narkoba dan bahayanya, juga ada pemberi materi dari Dinas Kesehatan Kab Sidoarjo dan Bakesbangpol Kab Sidoarjo.

Supriyanto juga menjelaskan, para pemuda di desa itu, setelah mendapat materi pengenalan bahaya Narkoba, selanjutnya akan dibentuk menjadi anggota Satgas Narkoba

di desa.

Diakui Supriyanto, BNNK Sidoarjo tak akan bisa kerja sendirian dalam mengeliminir dan menangkal peredaran Narkoba di masyarakat. Maka Satgas dibentuk agar bisa menjadi kepanjangan tangan BNNK. ‘’Kami tak bisa kerja sendiri, maka kami berharap ada kepedulian dari warga masyarakat, juga ikut untuk membantu mengawasi adanya pen yalahgunaan Narkoba di sekitarnya, mudah-mudahan Sat gas Anti Narkoba bisa bermanfaat bagi warga desa,’’ kata Supriyanto.

Dipaparkan anggota polisi ini, para Satgas Narkoba itu, selain bisa memberi penyu-

luhan bahaya Narkoba di lingkungannya, juga bisa memantau dan melaporkan pada polisi atau BNNK Sidoarjo, bila mengamati perilaku orang di sekitarnya yang terindikasi dalam pemakaian Narkoba.

Juga dijelaskan, kini di Kab Sidoarjo, lagi marak dengan peredaran pil koplo yang banyak dipakai anak-anak yang masih SMP. Ini dikarenakan, harga belinya yang termasuk murah. Dengan harga Rp10 ribu, pemakai sudah dapat 10 butir. ‘’Kasihan sebenarnya anak-anak itu, jadi apa masa depan mereka bila masih anak-anak namun sudah mengkonsumsi Narkoba,’’ ujarnya.

Menurut Supriyanto, pemakaian Narkoba ini dari data yang ada biasanya banyak karena dipengaruhi faktor lingkungan. Para Satgas Anti Narkoba itu, diingatkan dalam mengawasi penyalahgunaan Narkoba, agar memulainya lebih dulu dari lingkungan keluarganya sendiri. Agar keluarga mereka sendiri jangan sampai terkena dampak penyalahgunaan Narkoba.

‘’Para Satgas Anti Narkoba tolong sampaikan pada keluarga dan lingkungan sekitarnya, bahwa memakai Narkoba itu tak ada untungnya, itu hanya halusinasi saja. Bahkan lebih banyak bahaya dan kerugiannya,’’ katanya.

Kepala Desa Bligo, Adi Suwardoyo menyampaikan, sejak awal ada program seperti ini dari BNN Kab Sidoarjo itu, pihaknya sudah merespon positif. Maka pihak desa pun

langsung berkoordinasi dengan sejumlah pemimpin di lingkungan desa, seperti Ketua RT, Ketua RW dan karang taruna. ‘’Semoga program ini berjalan lancar di desa kami dan semoga tak sampai berhenti di tengah jalan, karena program ini demi kebaikan bagi warga desa, kami akan mensuport agar lancar,’’ komentar Adi, saat berada di Balai Desa Bligo. kus.adv

achmad suprayogi/bhirawa

Pemuda-pemudi di Desa Bligo, Kec Candi, sangat antusias ingin tahu bahaya Narkoba yang disampaikan BNNK Sidoarjo dalam kegiatan Penyuluhan Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) ).

JAWA TIMUR

6

Kamis Kliwon 3 SEPTEMBER 2015

Kekeringan, Krisis Air Bersih Meluas Pemkab Blitar Mulai Droping Air Bersih 24 Ribu Liter per Hari Kabupaten Blitar, Bhirawa Adanya permintaan droping air bersih disejumlah Kecamatan di Kabupaten Blitar, Pemerintah Kabupaten Blitar melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Blitar mulai melakukan droping air bersih sekitar 24 ribu liter air perhari untuk wilayah yang mengalami kekeringan di Kabupaten Blitar.

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Blitar, Heru Irawan, mengatakan beberapa minggu ini pihaknya sudah mulai mengirimkan air bersih sebanyak 24 ribu liter perhari untuk wilayah di Kabupaten Blitar yang mengalami kekeringan. “Adanya permintaan masyarakat yang kekurangan air bersih disejumlah daerah, saat ini kami sudah melakukan droping air bersih mencapai 24 ribu liter perhari, itupun terkadang masih kurang,” kata Heru Irawan.

Ditambahkan Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Blitar, Mustofa, sebanyak 24 ribu liter air per hari

ini terbagi dalam dua mobil tangki BPBD Kabupaten Blitar, dimana dikirimkan untuk dua desa per hari. Bahkan berdasarkan laporan yang masuk dan meminta droping air bersih ke BPBD ada 12 Desa di tiga Kecamatan meliputi Kecamatan Wonotirto, Wates dan Panggungrejo.

“Ada tiga Kecamatan yang selama ini menjadi langganan kekeringan serta kekurangan air bersih di Kabupaten Blitar, namun kami selalu menyiapkan kebutuhan masyarakat yang menyangkut air bersih ini selama ada permintaan dan kami mampu mencukupinya,” jelasnya.

Selain itu seperti pada Selasa, (1/9) kemarin BPBD Kabupaten

hartono/bhirawa

Heru Irawan Blitar juga telah memenuhi permintaan warga Desa Wonotirto Kecamatan Wonotirto dan Desa sumberboto Kecamatan Kademangan yang mengajukan permintaan air bersih.

Sehingga selama musim kemarau ini cukup panjang beberapa daerah yang kekurangan air bersih bisa saja bertambah, khususnya wilayah Blitar selatan yang memang minim sumber air karena merupakan daerah pegunungan kering secara geografis.

“Mayoritas yang membutuhkan air bersih berada di Blitar selatan, sedangkan wilayah utara masih banyak sumber air termasuk untuk irigasi pertanian,” imbuhnya.

Sementara itu, Sumarti 48 tahun warga Desa Wonotirto Kecamatan Wonotirto mengaku senang dengan adanya droping air ini, sebab sudah lima bulan Desanya mengalami kekeringan.

Bahkan Sumarti mengaku harus menempuh jarak kurang lebih enam sampai tujuh kilometer untuk mendapatkan air bersih di sungai saat musim kemarau seperti saat ini. “Karena sumur Desa yang bisanya digunakan warga untuk kebutuhan sehari-

hari sudah mengering,” terangnya.

Sementara berdasarkan laporan yang masuk ke BPBD Kabupaten Blitar, kekeringan di Kabupaten Blitar masuk kategori kekeringan kering langka dengan jarak antara pemukikan warga dengan sumber mata air antara tiga sampai lima kilometer.

10 Desa Sementara itu, di Lamongan, krisis air bersih yang sudah diprediksi oleh BPBD telah terbukti, setelah dua kecamatan sebelumnya yang meminta pengajuan bantuan air bersih, kini disusul enam kecamatan di 10 desa yang sudah meneriakkan suara krisis air bersih di daerahnya.

Kepala Pelaksana BPBD Suprapto kepada Bhirawa Rabu(2/ 9) mengatakan, hingga kemarin, pihaknya telah melakukkan drooping air bersih ke 10 Desa.

Sepuluh desa yang berada di enam kecamatan itu antara lain,Desa Sukomalo,Desa Banjarejo dan

Desa Sumengko di Kecamatan Kedungpring.

Setelah itu Desa Bedingin dan Desa Sidorejo di Kecamatan Sugio, selanjutnya desa Maor dan Desa Randubener, Kecamatan Kembangbahu. Desa Sendangrejo dan Desa Rancangkencono, Kecamatan Lamongan, serta Desa Canggah di kecamatan Sarirejo, dan desa Sidomuliyo, Kecamatan Modo. "Kami sudah mengantisipasinya sejak pertengahan Agustus lalu, bahwa titik rawan desa di kecamatan bakal menyusul, namun yang paling rawan ada di 19 Desa," ujar Suprapto.

Dia juga menambahkan, BMKG (Badan Meteorologi, klimatologi dan Geofisika) memang sudah memprediksi jika kemarau ini berlangsung panjang.Untuk itu kita telah menyiapkan segala antisipasi yang kemungkinan terjadi. “Kita sudah memastikan sampai bulan ini status di Kota Lamongan Siaga darurat satu," tambahnya.Q htn,mb9

KILAS JATIM

BPBD Latih TRC Lamongan, Bhirawa Sebanyak 60 orang anggota Tim Reaksi Cepat (TRC) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Lamongan melakukan praktek tanggap darurat kebencanaan di Babat Barrage Kecamatan Babat selama dua hari. Mereka dilatih oleh instruktur dari Kadim 0812 Lamongan, Polres Lamongan dan Polisi Air. Diantara materi yang mereka praktekkan adalah pendirian tenda peleton, serta penyelamatan korban bencana di darat dan di air.

“Pelatihan ini sekaligus praktek langsung di lapangan sehingga ketika bencana terjadi, TRC sudah siap untuk segala situasi. Karena sebanyak 60 orang anggota TRC ini berasal dari lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah,“ ujar Kepala Pelaksana BPBD Suprapto.

Babat Barrage sengaja dipilih sebagai lokasi praktek latihan karena lokasinya yang sangat ideal. Selain kondisi air saat ini cukup tenang sehingga ideal untuk kegiatan pelatihan, di areal ini juga tersedia ruang terbuka yang cukup luas.Q yit

nurkholis/bhirawa

Puthut Budi Santosa (sekdakab Sampang) usai menggelar rapat tertutup tentang Pilkades serentak.

Meski Ditolak BNK, Sekda Sampang Katakan Tes Urine Cakades Legal sudarno/bhirawa

Mohammad Husain (22), warga RT 13 RW 03 Desa Jogodayuh Kecamatan Geger Kabupaten Madiun, yang menjadi terdakwa kasus pembunuhan mahasiswi sebuah Akademi Kebidanan (Akbid), menjalani sidang perdana dengan agenda dakwaan di Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun, Rabu (2/9).

Pembunuh Mahasiswi Jalani Sidang Perdana

Penyangga Jembatan Randumerak Ambrol Probolinggo, Bhirawa Pembangunan Jembatan Randu Merak, Paiton, Probolinggo, Selasa (1/9) makan korban. Dua orang pekerja tertimbun material beton penyangga jembatan yang longsor. Satu di antaranya tewas, yakmi Misnadi (60) warga Randu merak, kecamatan Paiton, kabupaten Probolinggo.

Guna lancarnya arus lalulintas maka dilakukan jalur buka tutup.

Menurut AKP Roy Prawiro Sastro, Kasat Reskrim Polres Probolinggo, Rabu (2/9), dua pekerja nahas itu menjadi korban, saat menggali tanah yang berada di bawah jembatan yang ada di jalur pantura Probolinggo. Mungkin karena pertahanan lemah akhirnya beton longsor dan menimbun pekerja.

Evakuasi terhadap korban dilakukan oleh tim kontraktor pembangunan jembatan dengan menggunakan alat berat. Proses evakuasi pekerja yang tertimbun beton di Jembatan mengakibatkan kemacetan jalur pantura Surabaya-Situbondo, akibat banyaknya warga yang menonton, diberlakukan buka tutup oleh petugas lalu lintas.

Kanit Adikyasa Satlantas Polres Probolinggo, Iptu Sudarsono, mengatakan, saat itu para pekerja tengah melanjutkan pekerjaan menggali tanah untuk menancapkan beton setinggi kira-kira lebih 10 meter di bawah jembatan.Q wap

Madiun, Bhirawa Mohammad Husain (22), warga RT 13 RW 03 Desa Jogodayuh Kecamatan Geger Kabupaten Madiun, yang menjadi terdakwa kasus pembunuhan mahasiswi sebuah Akademi Kebidanan (Akbid), menjalani sidang perdana dengan agenda dakwaan di ruang sidang Cakra Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun, Rabu (2/9) Di depan majelis hakim yang diketuai Wadji Pramono, Jaksa Penuntut Umum (JPU) M.Arief Kurniawan, menguraikan dakwaannya. Dalam dakwaan JPU, terdakwa pada tanggal 14 Juni 2015, bertempat di rumah terdakwa, telah melakukan pembunuhan atau merenggut nyawa Ririn Puspitasari.

"Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan terlebih dahulu menghubungi korban agar datang ke rumah terdakwa dengan alasan minta tolong agar diantar ke Terminal Madiun karena mau pergi ke Surabaya.

Namun saat korban datang, terdakwa tidak minta untuk diantar ke terminal. Tapi menanyakan apakah korban masih punya hubungan dengan pacar lamanya, Dodik dan Raga," kata JPU Arief, dalam dakwaannya.

Karena korban merasa sudah tidak punya hubungan dengan Dodik dan Raga, tapi hal tersebut selalu ditanyakan terdakwa, kemudian korban yang memang menjadi pacar terdakwa, minta putus hubungan. Karena korban minta putus, terdakwa emosi. Ketika korban mau pamit pulang, terdakwa menarik pinggangnya dan kemudian jatuh berdua ke lantai dalam posisi terdakwa dibawah. Selanjutnya, lengan kanan terdakwa menjepit leher korban hingga tewas.

Mengetahui pacarnya tewas, kemudian oleh

terdakwa tubuh korban dipindahkan ke dalam kamar. Sekitar pukul 01.00 WIB dinihari, kemudian mayat korban dibuang di jembatan Desa Nglandung Kecamatan Geger Kabupaten Madiun, dengan dibonceng dan diikat menyatu dengan tubuh terdakwa menggunakan motor korban Honda Scoopy AE 4530 GU agar seolah-olah korban orang hidup.

"Setelah itu tubuh korban diturunkan dari sepeda motor dengan posisi terlentang di bawah samping kiri motor dekat pagar jembatan. Sedangkan sepeda motor disandarkan di pagar jembatan dalam kondisi mesin mati namun kunci kontak dalam posisi On. Dengan madsud agar seolah-olah korban mengalami kecelakaan," urai JPU dalam dakwaanya.

Usai membuang mayat pacarnya, kemudian terdakwa melarikan diri ke Surabaya dilanjutkan ke rumah kakaknya di Sidoarjo. Saat di Sidoarjo, kepada orang tuanya, terdakwa mengaku telah membunuh korban karena cemburu.

Atas perbuatannya, terdakwa didakwa dengan dakwaan primair pasal 338 Kitab UndangUndang Hukum Pidana (KUHP) tentang Menghilangkan Nyawa Orang Lain dengan ancaman hukuman selama 15 tahun penjara, subsider pasal 351 ayat (3) KUHP tentang Penganiayaan Yang Mengakibatkan Mati dengan ancaman hukuman selama 7 tahun penjara.

Usai JPU membacakan dakwaannya, sidang kemudian ditunda Kamis (10/9) dengan agenda pemeriksaan para saksi yang dihadirkan JPU. "Sidang ditunda pada hari Kamis tanggal 10 September 2015 dengan agenda mendengarkan keterangan saksi," kata ketua majelis hakim, Wadji Pramono, sebelum mengetuk palu sebagai tanda sidang telah usai.Q dar

Sampang, Bhirawa Carut-marut tahapan pilkades serentak mendapatkan perhatian serius dari tim Pilkades Kabupaten Sampang. Salah satunya hasil tes urin 207 calon kepala desa dianggap tidak sah oleh ketua badan narkotika Kabupaten (BNK) Sampang, namun berbeda dengan pendapat Sekretaris Kabupaten Sampang Puthut Budi Santosa, usai menggelar rapat tertutup, mengatakan hasil tes tesebut legal karena dikeluarkan pihak RSUD Sanpang.

Rapat Tim Kabupaten pemilihan kepala desa (Pilkades) di ruang kantor Des Pilkada pendopo Bupati Sampang berlangsung tertutu, di antara tim Kabupaten yang hadir Bupati Sampang, Sekda, Kapolres, Dandim 0828, pemdes, dan Bakesbangpol. Pasalnya pembahasan tersebut terkait beberapa Desa yang dinilai masih menyisakan persoalan mengenai tahapan Pilkades termasuk hasil tes urin yang dibatalkan BNK Sampang.

Sekretaris kabupaten Sampang Puthut Budi Santosa usai mengikuti rapat tertutup, Rabu (2/9) menjelaskan rapat tim Kabupaten pilkades serentak ini, membahas beberapa persoalan yang saat ini muncul di tingkat Desa, diantaranya terkait pendaftaran calon yang berada di Desa Tolang Kecamatan Banyuates, kemudian terkait hasil tes urin calon kepala

Desa (Cakades) yang dibatalkan BKN Sampang, sebab tes urin calon kepala Desa sebagai salah satu syarat yang harus dilengkapi Cakades dan lain-lain.

“Intimya rapat tim Kabupaten, belum menghasilkan keputusan apapun, hanya membahasa beberapa persoalan yang muncul di tingkat Desa, oleh sebab itu, dalam waktu dekat masih harus ada rapat kembali yang melibatkan tim Kecamatan.

Tetapi terkait hasil tes urin cakades yang dibatalkan BNK, kami belum memutuskan harus diulang atau dilanjutkan, namun pada prinsipnya hasil tes tersebut di keluarkan oleh pihak RSUD Sampang dan legal,” terang Sekdakab Sampang Puthut yang asli dari Magetan.

Bupati Sampang KH. A. Fannan Hasib, usai mengikuti rapat tertutup enggan memberikan komentar terkait hasil rapat mengenai persoalan Pilkades serentak, ia memasrahkan keterangan tersebut selesai di Sekretaris Kabupaten Sampang Puthut, sambil meninggalkan sejumlah awak media yang hendak mengkonfirmasi.

Sementara beberapa waktu lalu, ketua BNK Sampang Fadilah Budiono membatalkan hasil tes urine 207 Cakades karena dinilai meragukan keaslianya, sebab prosesnya tidak melibatkan pihak-pihak yang berwenang termasuk BNK Sampang.Q lis

Hadiah Gebyar Undian PBB Bertambah Jadi 12 Motor Gebyar Undian Berhadiah PBB-P2 (Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan) Tahun 2015 yang dilaksanakan Dinas Pendapatan Kabupaten Tulungagung lebih meriah dan semarak.

Hadiah bagi wajib pajak yang telah membayar PBB itu bertambah dari tahun lalu, yakni 12 unit sepeda motor, 16 unit sepeda gunung dan doorprise berupa enam unit setrika.

Kepala Dinas Pendapatan Kabupaten Tulungagung, Dr Eko Sugiono MM, Rabu (2/9), mengungkapkan Gebyar Undian Berhadiah PBB-P2 Tahun 2015 bakal dilakukan pada Hari Kamis tanggal 10 September 2015 di Gedung Balai Rakyat Kota Tulungagung. “Wajib pajak yang berhak mengikuti undian adalah wajib pajak yang telah membayar PBB paling lambat tanggal 31 Agustus 2015,” ujarnya.

Menurut Eko Sugiono, hadiah dalam Gebyar Undian PBB pada tahun ini bertambah dari tahun lalu.

Tahun sebelumnya Dinas Pendapatan hanya menyediakan empat unit sepeda motor sebagai hadiah utamanya. Saat ini bertambah

menjadi 12 unit sepeda motor dan itu sudah termasuk biaya pendaftaran kendaraan (On The Road).

Pengundian akan dilakukan dengan cara mengundi NOP (Nomer Objek Pajak) bersistem komputer. Dan pengumuman pemenangnya bakal diumumkan di papan pengumuman di masing-masing Kantor Kecamatan se-Tulungagung. Selain pemberitahuan lewat kepala desa dan lurah.

Bagi wajib pajak yang memenangkan undian dapat mengambil hadiahnya di Kantor Dinas Pendapatan Kabupaten Tulungagung, Jl A Yani Timur No.37 Tulungagung pada hari kerja pukul 08.00 s/d 12.00 WIB (Senin-

Kamis) dan pukul 08.00 s/d 11.00 WIB (Jumat). Pengambilan hadiah ditutup sampai dengan tanggal 5 November 2015 pukul 15.00 WIB.

Selain itu, dalam mengambil hadiah disyaratkan membawa fotokopi bukti identitas diri (KTP/ SIM), fotokopi NPWP (bila ada),

Hadiah yang diberikan pada pemenang undian tahun 2014.

Kabid Penagihan dan Keberatan Dinas Pendapatan Kabupaten Tulungagung, Wahyudi SE, saat mengundi dengan sistem komputer tahun lalu.

bukti pembayaran PBB Tahun 2015 asli dari bank/tempat pembayaran, surat keterangan dari desa/kelurahan dan surat kuasa apabila diwakilkan bermeterai Rp 6.000, serta membayar pajak hadiah sebesar 25%.

Apabila hadiah tidak diambil oleh pemenang setelah tanggal pengundian sampai dengan

tanggal 5 November 2015, hadiah akan dinyatakan hangus dan menjadi hak Dinas Pendapatan Kabupaten Tulungagung yang akan diserahkan pada Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tulungagung untuk disalurkan kepada organisasi sosial atau masyarakat yang membutuhkan.Q wed,adv

JAWA TIMUR

Kamis Kliwon 3 SEPTEMBER 2015

KILAS JATIM

Dana Hibah Rp 466 Juta untuk TPQ dan Tempat Ibadah Tak Terserap Jombang, Bhirawa Sekitar Rp 466 juta alokasi dana Hibah yang berda di Bagian Kesehteraan Sekretariat Kabupaten Jombang tidak terserap. Ratusan dana hibah bersumber dari APBD 2015 itu merupakan alokasi untuk Lembaga TPQ dan bantuan pemeliharaan tempat ibadah.

Kepala bagian Kesra Setda Jombang, M Bisri mengatakan, tidak terserapnya bantuan hibah itu dikatakannya terkendala administrasi. “Ada lembaga yang diajukan ternyata doble, ada juga yang tidak menyampaikan laporan (LPJ) setelah tahun sebelumnya menerima bantuan yang sama,” ujarnya ditemui di kantornya, Rabu (2/9).

Bisri membeberkan, setiap tahun pemerintah memberika bantuan untuk lembaga TPQ dan juga bantuan pemeliharaan tempat ibadah seperti Masjid, Musholla dan juga gerejgereja. Bantuan untuk TPQ setiap lembaga mendapatkan bantuan sebesar Rp 2,5 juta “ Sedangkan untuk tempat ibadah itu ada yang 2,5 juta kalau itu Musala dan 5 Juta untuk masjid, itu bantuan reguler. Sedangkan yang melalui jasmas DPRD nilainya bisa lebih,” ungkapnya.

Total bantuan hibah dalam APBD 2015 untuk pemeliharaan rumah ibadah reguler dengan anggaran Rp 2 miliar.

Kemudian dana hibah insentif guru TPQ sebesar Rp 4,385 miliar, serta dana hibah urusan keagamaan/peribadatan dan pembangunan tempat ibadah sebesar Rp 4,027 miliar.

“Untuk dana bantuan pemeliharaan rumah ibadah reguler yang tidak terserap sebesar Rp 125 juta. Sedangkan dana insentif guru ngaji yang tidak terserap Rp 195 juta, dan anggaran jasmas untuk keagamaan tidak terserap sebesar Rp 146 juta,”tandasnya seraya mengatakan total anggaran dana hibah yang tidak terserap tahun ini sebesar Rp 466 juta.Q rur

DPRD Tuding Pemerintah Anaktirikan Daerah Sumenep, Bhirawa Larangan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) menggandeng investor dalam hak partisipasi blok migas, dinilai sebagai bentuk upaya menganak tirikan daerah. Padahal daerah seperti Sumenep merupakan penghasil migas yang mempunyai hak participating interest (PI) blok minyak dan gas bumi, tapi kalau kebijakan pelarangan tersebut benar-benar terealisasi, maka daerah hanya mendapatkan dana perimbangan berupa dana bagi hasil (DBH) migas.

Anggota DPRD Sumenep, Darul Hasyom Fath mengatakan, jika BUMD hanya diperbolehkan menggandeng Pusat Investasi Pemerintah (PIP) atau BUMN untuk memiliki 10 persen hak participating interest (PI) blok minyak dan gas dengan alasan untuk memberikan manfaat maksimal bagi daerah dan mencegah pemburu rente masuk menguasai blok migas melalui BUMD, berarti pemerintah pusat memarginalkan daerah.

"Jika Kementrian ESDM itu melarang BUMD menggaet pihak ketiga dalam pelibatan bussnes to government, berarti daerah mengalami marginalisasi dalam kegiatan bisnis usaha hulu migas. Pemerintah pusat terkesan merampas hak daerah," kata Darul Hasyim Fath, Rabu (2/9).Q sul

7

Dua Mobil Dinas Pengairan Jatim Dirusak Dikira Lakukan Penambangan Pasir Besi Jember, Bhirawa Dikira melakukan aktivitas penambangan pasir besi di Desa Paseban Kencong Jember, dua unit kendaraan truk dan pickup dirusak warga setempat, Selasa (1/9) malam. Akibatnya, dua kendaraan operasional milik Dinas Pengairan Pemprof Jatim ini mengalami pecah kaca dan kondisinya terbalik.

Informasi yang berhasil dihimpun dilapangan menyebutkan, aksi pengerusakan tersebut dilakukan oleh ratusan orang. Massa tersulut emosinya, ketika mendengar ada dua kendaraan yang melakukan aktivitas penambangan pasir besi yang hingga saat ini masih

ditentang oieh warga sekitar.

Padahal kendaraan itu milik Pengairan Pemprof Jatim yang sedang melihat lokasi bekas bencana banjir beberapa waktu lalu. "Sebelumnya petugas dari Dinas Pengairan Jatim ini mendatangi balai desa Paseban dan sudah ditemu oleh

Sekdes Muzamil. Mereka mengemukan maksud dan tujuannya meninjau lokasi bekas banjir yang pernah terjadi beberapa waktu lalu di pesisir pantai Paseban yang telah mengakibatkan jebolnya aliran sungai yang menuju ke laut," ujar sumber yang enggan dikorankan namanya.

Namun ketika para pegawai dari dinas pengairan melakukan kegiatan penelitian atau survey lokasi bekas banjir tersebut, justru menimbulkan kecurigaan warga yang menganggap bahwa terdapat aktivitas atau kegiatan yang berhubungan

dengan tambang pasir besi yang selama ini ditolak keras oleh warga Desa Paseban.

"Warga Desa Paseban berbondong-bondong mendatangi pegawai pengairan tersebu. Merasa terancam, para pegawai pengairan kemudian menyelamatkan diri, namun kendaraan L300 dan Truck beserta peralatannya tidak terselamatkan.

Warga semakin emosi, dan kemudian melampiaskan amarahnya dengan melakukan pengerusakan terhadap 2 (dua) unit mobil milik pegawai pengairan," katanya.

Kapolres Jember AKBP Sa-

bilul Alif, SIK membenarka informasi tentang kejadian tersebut. Kini pihaknya telah melakukan pemeriksaan terhadap 8 orang termasuk Kepala Desa Paseban. "Apapun itu, tindakan pengerusakan atau tindakan anarkis tetap melanggar. Kasus ini tidak lagi ditangani polsek, tapi ditangani Polres Jember. Saya tidak segan-segan untuk menindak tegas tindakan pengerusakan dan berbuat anarkis," kata Sabilul Alif usai menghadiri bedah buku ‘Hikayat Sang Manyar’ di aula salah satu hotel di Jember.Q efi

hilmi husain/bhirawa

Wali Kota Pasuruan, H Hasani saat melihat rusunawa Pantai Mas di Jl Halmahera, Kelurahan Tambakan Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan beberapa waktu yang lalu.

Pemkot Pasuruan Kembali Usulkan Pembangunan Rusunawa Ketiga sawawi/bhirawa

Salah satu balita penderita gizi buruk sedang menjalani Pemeriksaan di RPG Dinkes Kab Situbondo. Layanan screening ini rutin dilakukan setiap sepekan sekali.

Tekan Penderita Gizi Buruk RPG Rutin Gelar Screening Situbondo, Bhirawa Untuk menekan penderita gizi buruk yang ada di Kab Situbondo, jajaran Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Situbondo, melalui Bidang PKMK dan Seksi Gizi, rutin melakukan screening setiap seminggu sekali. Salah satu kegiatan tersebut, biasanya digelar tiap hari Rabu dengan melibatkan sejumlah elemen terkait.

Di antaranya, Tim Penggerak (TP) PKK Kab Situbondo, PKK Kecamatan dan Desa serta dari unsur Puskesmas se-Kabupaten Situbondo.

Menurut Kepala Dinas Kesehatan Kab Situbondo, Abu Bakar Abdi, pihaknya melalui Rumah Pemulihan Gizi (RPG) selalu rutin menyelenggarakan screening (pemeriksaan) terhadap perkembangan penderita gizi buruk di Kabupaten Situbondo.

Alhamdulillah, kata mantan Kabag TU RSUD dr Abdoer Rahem Situbondo itu, jumlah penderita gizi buruk hingga saat ini terus berkurang. “Ini karena adanya penanganan serius dari Dinkes Kab Situbondo, termasuk salah satunya dari RPG ini,” ujar Abu Bakar Abdi, dengan didampingi Kabid PKMK, Su-

marno dan Kepala Seksi Gizi, Rina Widharnarini, kemarin (2/9).

Menurut Abu Bakar, keberadaan RPG dinilai sangat urgen dalam pencegahan penderita gizi buruk di Situbondo. Karena, urai Abu Bakar, selain dapat memberikan tambahan asupan gizi, RPG juga menyediakan sarana prasarana yang memadai bagi perawatan penderita gizi buruk. “Di sini kami menyediakan sejumlah fasilitas diantaraya, tim pemulihan bagi penderita gizi buruk. Termasuk diantaranya, kamar, makanan dan tim medisnya,” ungkap Abu Bakar.

Sementara itu Kasi Gizi, Rina Widharnarini, mengungkapkan, screening di RPG ini dilakukan seperti biasa tiap hari Rabu dengan sasaran para balita gizi buruk dan anak yang kekurangan yodium. Ini dilakukan, lanjut Rina, untuk mengetahui sejauh mana status peningkatan gizi buruk yang dilakukan RPG berjalan maksimal. “Kita (RPG) ini bisa memberikan solusi terbaik ketika Puskesmas membutuhkan penanganan lanjutan,” papar Rina.Q awi

Pasuruan, Bhirawa Respon positif pemerintah pusat terhadap keberadaan rumah susun sewa (rusunawa) pertama dan kedua di Kota Pasuruan membuat Pemkot Pasuruan kembali lagi mengajukan pembangunan rusunawa ketiga. Wali Kota Pasuruan, H Hasani menyampaikan diajukannya kembali pembangunan rusunawa ke pemerintah pusat lantaran pertumbuhan penduduk di Kota Pasuruan cukup pesat serta luas wilayahnya termasuk kecil.

“Di Kota Pasuruan pertumbuhan penduduknya dari tahun ke tahun cukup pesat. Ditambah lagi wilayahnya cukup kecil. Sehingga dua rusunawa yang ada disini tidaklah cukup. Semoga saja pemerintah pusat menyetujui usulan kami untuk menambah rusunawa lagi. Lantaran respon dari pemerintah pusat untuk yang pertama dan kedua sangat baik,” ujar H Hasani, Rabu (2/9).

Diketahui, Pemkot Pasuruan sudah membangun dua

rusunawa di Kota Pasuruan yang dibiayai oleh APBN. Pertama rusunawa Pantai Mas di Jl Halmahera, Kelurahan Tambakan Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan diresmikan Wali Kota Pasuruan H Hasani pada 27 September 2013.

Dua blok rusunawa yang pertama berisikan 98 rumah (kamar) dengan total keseluruhan 196 rumah.

Untuk rusunawa yang kedua dalam proses tahap pembangunan dan berlokasi di Kelurahan Petahunan Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan. Menurut Hasani, Pemkot Pasuruan sudah melakukan komunikasi dengan pemerintah pusat untuk membangun rusunawa tahap selanjutnya. Pihaknya juga sudah mempersiapkan lahan untuk tahap ketiga ini. “Kami sudah menjalin komunikasi dengan pemerintah pusat. Lokasi pembangunan rusunawa ketiga juga sudah kami persiapkan yakni di daerah Kepel, Kecamatan Bugul Kidul,” jelas H Hasani.Q hil

Tidak Ada Kendala Visa untuk CJH Lamongan 19 CJH Asal Tuban Batal Berangkat Jumlah Calon Jamaah Haji (CJH) di Kabupaten Lamongan tahun ini tercatat mencapai sebanyak 1.413 orang. Itu berarti naik dari CJH tahun 2014 lalu yang sebanyak 1.293 orang. Dari jumlah CJH tersebut, 84 diantaranya yang masuk kloter 28 sudah berangkat pada tanggal 1 September melalui KBIH Masjid Al-Azhar. Sedangkan sisanya, sebanyak 1.329 CJH yang masuk kloter 29, 30 dan 31 baru diberangkatkan keesokan harinya oleh Pj Bupati Wahid Wahyudi di Pendopo Lokatantra, Rabu (2/9).

“CJH kloter 28 telah berada di Embarkasi Surabaya dan akan berangkat nanti (Rabu) pada pukul 02.30 WIB. Sedangkan kloter 29 dan 30 akan diterima Embarkasi Surabaya pada jam 16.00 WIB dan Kloter 31 pada jam 19.00 WIB, “ ungkap Kepala Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Lamongan Leksono.

Leksono juga menyampaikan bahwa kloter 28 sudah menuju bandara dan tidak ada kendala terkait visa. Dia berharap agar kloter 29,30 dan 31 pun demikian.

“Semoga tidak ada keberangkatan yang tertunda karena kendala visa seperti kabupatenkabupaten yang lain,“ kata dia.

Wahid Wahyudi berpesan kepada seluruh CJH agar menjaga kesehatannya. Karena haji juga adalah ibadah fisik. Dia juag berharap CJH Lamongan bisa menjaga nama baik bangsa Indonesia. “Saya juga titip doa agar pemilukada Lamongan pada tanggal 9 Desember mendatang dapat berjalan dengan lancar.

Selamat menjalankan ibadah haji semoga lancar, sehat, selamat sampai tanah air dan menjadi haji yang mabrur,” pesan dia.

Dalam rombongan CJH Tahun

1436 M atau Tahun 2015 ini, CJH termuda adalah Daris Nafiah Rofiqoh Binti Ach Rofiq dengan usia 20 tahun dari KBIH Darus Mustaghitsin. Sedangkan CJH tertua yakni Waridin Bin Kemis dengan usia 87 tahun dari KBIH Darus Mustaghitsin dari Moro Sekaran.

Waridin berangkat sendiri tanpa didampingi istri karena sudah meninggal dan tanpa memiliki kerabat. Pensiunan sipil Angkatan Darat tersebut menuturkan sudah melakukan persiapan menjelang keberangkatannya dalam ibadah haji ini. “Saya banyak minum air putih dan keliling desa setiap hari,” kata Waridin yang tampak masih sehat dan semangat mengikuti ibadah haji.

Satu Pengantar Sementara itu, pengantar calon jamaah haji (CJH) yang boleh masuk areal pendopo pemkab Bojonegoro dibatasi satu orang.

Demikian itu dilakukan untuk meningkatkan keamanan dan kenyamanan para jamaah haji yang mau berangkat ke tanah suci.

“Masuk areal pendopo, dibatasi satu saja. Satu orang calon haji, satu pengantar,” ungkap Kasi

Penyelenggara Haji dan Umroh Kementrian Agama (Kemenag) Bojonegoro, Wachid Priyono kepada Bhirawa, Rabu (2/9).

Wakhid mengatakan, para pengantar bisa nunggu diluar halaman areal pendopo kantor pemkab setempat. Sehingga, para calon hajipun dapat leluasa untuk mempersipakan diri sebelum keberangkatan menuju pendopo setempat. “Tahun ini yang berangkat sebanyak 1.157 orang sesuai kuota yang telah ditentukan. Kalau yang ngatar Cuma satu orang, berarti halaman pendopo dipenuhi 2.314 orang,” jelasnya.

Wachid Priyono mengatakan, dari jumlah tersebut terbagi dua kloter yakni sebanyak 890 CJH telah memperoleh jadwal masuk Asrama Haji Sukolilo pukul 20.00 WIB dan 22.00 WIB. Dan sisanya 267 CJH memperoleh jadwal masuk asrama pada 4 September pukul 07.00 WIB. Hal yang sama juga diterapkan saat jamaah haji pulang. Para penjemput tetap dibatasi satu orang masuk areal pendopo kabupaten Bojonegoro.

Terpisah, Kasatlantas Polres Bojonegoro, AKP Anggi Saputra Ibrahim menyebutkan, rekayasa lalu lintas rencananya akan menutup beberapa ruas jalan, antara lain, Jalan Mas Tumapel, Jalan Pahlawan, Jalan Hasyim Asy'ari dan Jalan Imam Bonjol.

Batal Berangkat Sementara itu, lima dari 652 Calon Jamaah Haji (CJH) tahun 2015 asal Kabupaten Tuban gagal menunaikan rukun islam yang ke

lima (5) yang rencananya akan diberangkatkan pada tanggal 5 September ini karena meninggal dunia. “Yang tiga orang CJH lainnya karena sakit dan masih dalam perawatan medis di rumah sakit, dan ada yang mutasi keluar,” kata Drs. M Abdul Ghofar, Kasi Haji dan Umroh, Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Tuban (2/9).

Sejumlah persiapan untuk pemberangkatan para CJH sudah selesai dilakukan oleh pihak Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Tuban. selian itu dengan adanya mutasi keluar dan juga CJH yang meninggal dunia itu serta yang mengalami sakit itu, jumlah riil CJH Tuban yang akan berangkat tahun 2015 ini sebanyak 633 orang.

Jumlah CJH laki-laki sebanyak 303 dan jumlah calon jamaah perempuan sebanyak 332. "Terakhir, baru kemarin ada dua orang lagi yang melaporkan mundur. Satu orang sakit habis operasi dan satunya suaminya menemani, jadi tidak bisa berangkat tahun ini," lanjut Ghofar.

Adapun untuk calon jamaah haji Kabupaten Tuban tahun 2015 akan berangkat dengan kelompok terbang (kloter) 35 dan 36. Yang mana untuk kloter 35 full jamaah dari Tuban dan untuk yang kloter 36 gabungan dengan jamaah dari Batu dan Malang.

"Nanti jamaah akan berangkat dari Tuban habis sholat shubuh, karena semua jamaah harus tiba di Asrama Haji pada pukul tujuh pagi," pungkas M Abdul Ghofar.

Dilepas Wawali Sementara itu, sebanyak 268

suprayitno/bhirawa

Pj Bupati Wahid Wahyudi saat menyerahkan piagam penghargaan kepada CJH tertua, Waridin Bin Kemis di Pendopo lokatantra.

Jamaah Calon Haji (JCH) Kota Kediri kemarin Rabu (2/9) dilepas Pemerintah setempat. Namun yang menjadi persoalan hingga saat ini visa JCH ini belum ada kabar kapan turun. Kendati demikian pihak kemenag meyakinkan jika persoalan visa akan tuntas setelah H - 3 pemberangkatan yang direncanakan pada 13 september 2015 mendatang.

Dikatakan PLT Kasi Haji Kemenag Kota Kediri Muamal, persoalan visa JCH ini disebabkan ada perubahan sistem data antara Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah arab Saudi.

"Namun hal ini tidak menjadi persoalan, Paspor sudah ada dan untuk Visa Akan tuntas sebelum pemberangkatan nanti," kata Muamal.

Lebih lanjut, CJH Kota Kediri ini akan diberangkatkan ke as-

rama haji Sukolilo Surabaya dan selanjutnya tanggal 13 September mendatang akan diberangkatkan ke arab Saudi, Lebih lanjut, Untuk JCH tertua tahun ini berusia 88 tahun, sementara yang termuda 18 tahun. "Dalam pemberangkatan nanti mereka akan tergabung dalam kloter 58 yang merupakan kloter terakhir bersama Jamaah dari Provinsi Bali, Nganjuk dan Kota Surabaya," terangnya.

Sementara dalam pelepasan JCH ini dilepas oleh Wakil Walikota Kediri Hj Lilik Muhibah bersama jajaran Muspida Kota Kediri, pelepasan ditandai pemberian surban kepada JCH termuda yang bernama Ro'udya Madianatus Sholeka dengan umur 18 tahun dan yang tertua bernama Ruminah yang berusia 88 tahun.Q yit,mb9,bas,hud,van

8

EKONOMI - BISNIS

Kurs

Kebutuhan Pupuk Organik di Nganjuk Capai 14 Ribu Ton

JUAL

BELI

USD

14,068.00

13,928.00

SGD

9,937.84

9,836.85

EUR

16,106.45

15,940.60

JPY

11,612.05

11,491.75

GBP

22,064.25

21,836.32

Sumber: Bank Indonesia (24 AGUSTUS 2015)

RAGAM EKBIS

Sumenep Alami Inflasi Terendah Selama Delapan Tahun Sumenep, Bhirawa Pada bulan Agustus 2015, Sumenep mengalami inflasi sebesar 0,02 persen, Jawa Timur mengalami inflasi sebesar 0,36 persen, dan Nasional juga mengalami inflasi sebesar 0,39 persen. Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Sumenep, Suparno mengatakan, selama 8 tahun terahir ini, Sumenep mengalami inflasi terendah pada bulan Agustus 2015. Pada bulan agustus 2008, dibulan Agustus, Sumenep mengalami inflasi sebesar 0,61 persen, dibulan yang sama tahun 2009 mengalami inflasi 0,73 persen, 2010 sebesar 0,55 persen, tahun 2011 sebesar 0,99 persen, tahun 2012 sebesar 1,71 persen, tahun 2013 sebesar 0,96 persen, tahun 2014 sebesar 0,31 persen dan Agustus 2015 sebesar 0,02 persen.

“Untuk bulan Agustus 2015 ini, Sumenep terjadi inflasi paling rendah selama delapan tahun terahir ini yakni 0,02 persen. Tertinggi pada Agustus 2011 yang mencapai 0,99 persen,” kata Suparno, Rabu (2/9).

Suparno menerangkan, dari 7 kelompok pengeluaran, lima kelompok mengalami inflasi, satu kelompok terjadi deflasi dan satu kelompok relatif stabil. Kelompok pengeluaran yang mengalami inflasi adalah kelompok makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau sebesar 0,27 persen, kelompok perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar sebesar 0,08 persen, kelompok sandang pangan sebesar 0,04 persen, kelompok kesehatan sebesar 0,14 persen, kelompok pendidikan, rekreasi dan olahraga sebesar 0,55 persen. Sedangkan kelompok bahan makanan mengalami deflasi sebesar 0,38 persen. Kelompok transport, komunikasi dan jasa keuangan relatif stabil (tidak mengalami perubahan).

“Komoditas yang memberikan andil terbesar terjadinya inflasi antara lain beras, daging ayam ras, telur ayam ras, uang sekolah menengah atas, jeruk, sate, uang sekolah dasar, lada/merica, makanan ringan/snack dan kripik,” paparnya. Q sul

KEHILANGAN TULUNGAGUNG HILANG STNK, Yamaha, th. 2013, Merah, AG5006RAH, a/n. Ernik, Ds. Besuki-T.Agung No. 1618/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK, Honda, th. 2006, Hitam, AG6283SB, a/n.

Supingan, Ds. Batangsaren, Kauman-T.Agung No. 1619/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK, Honda, th. 2013, AG6118RAE, a/n. Nur Idayani, Ds. Pulotondo, Ngunut-T.Agung No. 1620/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK, Honda, th. 2010, Merah, AG2928RK, a/n.

Imam Basori, Ds. Mirigambar, Sumbergempol-T.Agung No. 1621/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK, Yamaha, th. 2008, Merah Marun, AG3982SW, a/n. Dadang Kurniawan, Ds. Mojoarum, Gondang-T.Agung No. 1622/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK, Yamaha, th. 2009, Merah, AG5145TT, a/n. Dedik Susanto, Ds. Ketanon, Kedungwaru-T.Agung No. 1623/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK, Yamaha Vega, AG................, a/ n..........................., Ds. Ketanon, Kedungwaru-T.Agung No. 1624/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK, Yamaha, th. 2013, Merah Muda, AG6662RAE, a/n. Mariyem, Dsn. Tumpak Nongko RT 02/ 02, Ds. Rejosari, Kalidawir-T.Agung No. 1625/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK, Yamaha, th. 2014, Hitam, AG2222TO, a/n.

Fadria Pradinata, Dsn. Campurkuntul RT 03/RW 10, Ds/ Kec. Campurdarat-T.Agung No. 1626/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK, Honda, th. 2013, Merah, AG6377RAD, a/n. Edi Hermanto, Dsn. Batokan RT 02/03, Ds. Batokan, Ngantru-T.Agung No. 1627/IMB/BI-II/2015

SITUBONDO HILANG STNK nopol P 6722 EI, a/n Suyanto, Ds. Panji, Kidul, rw 01/02, Kec. Panji, Situbondo.

No. 1628/IMB/BI-II/2015 HILANG BPKB no. F0909259J, a/n Rudi Praseto Abrori H, Kp. Parse, rw 03/01, Ds. Kesambirampak Kec. Kapongan, Situbondo.

No. 1629/IMB/BI-II/2015

Nganjuk,Bhirawa Kecenderungan petani mempergunakan tetes tebu sebagai pupuk adalah karena harganya yang relatif murah, mudah didapat dan sulitnya petani memperoleh pupuk pertanian. Namun, dampaknya, struktur tanah rusak, menyebabkan degradasi kesuburan tanah dan pada akhirnya dapat mengurangi kualitas dan kuantitas produk pertanian yang mempergunakan tetes tebu sebagai pupuk.

“Hasil riset dari international fertilizer development country (IFDC) tingkat kesuburan tanah pertanian di Indonesia termasuk di Kabupaten Nganjuk sangatlah rendah. Kandungan organiknya hanya 1,75% saja,” ujar Mito, Marketing PT Petrokimia Gresik saat mengikuti acara krida tani di Dinas Pertanian Pemkab Nganjuk, Rabu (2/9). Padahal, menurut Mito, idealnya tanah dapat dikatakan subur harus memiliki kandungan organic minimal 3% hingga 5%. Karena itu diperlukan adanya perbaikan struktur tanah dengan cara pemupukan yang berimbang antara pupuk organic dengan pupuk kimia.

Untuk arel persawahan seluas sekitar 80 ribu hektar di Nganjuk, dari tahun ke tahun mengalami penigkatan dalam hal penggunaan pupuk organik. Hal ini cukup mendapat dukungan dari Pemkab Nganjuk karena seiring meningkatnya pemakaian pupuk organik, produksi tanaman terutama padi dan palawija juga meningkat

ristika /bhirawa

Kebutuhan pupuk organic oleh petani di Nganjuk terus mengalami peningkatan akibat rusaknya struktur tanah akibat penggunaan pupuk kimia yang berlebihan. tajam. Awalnya untuk tanaman padi sebelum dipupuk organic hasilnya maksimal 5 ton/hektar. Namun setelah petani menggunakan pupuk organic hasil produksinya bias mencapai 8 ton/hektar hingga 10 ton/ hektar. “Petani mulai sadar sangat penting untuk mengembalikan kesuburan tanah

supaya hasil panen juga meningkat,” ungkap Mito, kepada Bhirawa.

Kebutuhan pupuk organic di wilayah Kabupaten Nganjuk untuk tahun 2015 ini ditargetkan mencapai 14 ribu ton. Sementara hingga semester pertama tahun ini, penggunaan pupuk organic oleh petani

Disnak Jamin Stok Sapi untuk Idul Adha Aman Surabaya, Bhirawa Dinas Peternakan Jatim memastikan stok sapi menjelang Hari Raya Idul Adha 1436 Hijriah aman karena jumlah pasokan di dalam maupun di luar wilayah setempat untuk tahun ini tercukupi.

“Kami pastikan stok sapi aman dan masyarakat tidak perlu khawatir, terutama menjelang Idul Adha atau Idul Qurban 2015,” ujar Kepala Dinas Peternakan Jatim Maskur ketika dikonfirmasi di Surabaya, Rabu.

Ia menjelaskan, kebutuhan sapi di Jatim per tahunnya sekitar 450-500 ribu ekor, namun serapannya baru mencapai 40 persen. “Untuk rata-rata pemotongannya per hari mencapai 1.200 ekor, tapi khusus menjelang Idul Adha bisa mencapai 5.000 ekor sapi,” ucap Penjabat Bupati Ponorogo tersebut.

Sedangkan, lanjut dia, untuk kebutuhan sapi ke luar Jatim per tahunnya mencapai 280310 ribu ekor, namun sampai sekaang baru terserap 118 ribu

Kamis Kliwon, 3 SEPTEMBER 2015

ekor. “Meski per harinya pemotongan lebih besar dibandingkan hari biasa, tapi itu cukup.

Dengan demikian maka stok sapi untuk sebulan ini dipastikan aman dan tidak menemui kendala,” katanya.

Terkait harga daging sapi hidup, kata dia, normalnya berkisar Rp42-44 ribu per kilogramnya, namun setiap menjelang Idul Adha biasanya ada kenaikan hingga 10-15 persen.

“Harapannya tidak ada kenaikan. Tapi biasanya, untuk hewan qurban harganya bervariasi karena sesuai selera masyarakat,” katanya.

Menurut dia, harga untuk hewan qurban tidak bisa disamakan dengan harga daging pada umumnya karena kondisi

fisik seekor sapi atau kambing sangat mempengaruhinya.

Ia mencontohkan, untuk harga sapi berusia dua tahun yang beratnya 250-300 kilogram bisa mencapai Rp20 juta, maka otomatis untuk sapi yang mencapai 1 ton tentu lebih mahal.

“Bahkan, untuk harga lebih ekstrem pasti ada karena melihat kondisi hewan qurbannya, seperti tidak cacat, matanya yang bagus, bulu rata dan sebagainya,” katanya.

Sementara itu, kepada masyarakat yang ingin membeli hewan qurban dengan jaminan kesehatan, pihaknya menyelenggarakan bazar hewan qurban di halaman Dinas Peternakan Jatim, Jalan Ahmad Yani Surabaya pada “H-7” hingga “Hari H”. “Kami juga menyiapkan tenaga kesehatan khusus hewan qurban. Bagi masyarakat yang akan konsultasi atau sekadar bertanya-tanya kami persilakan datang di lokasi bazar,” katanya. Q rac.ant

telah mencapai 7000 ton. Dibanding tahun sebelumnya, peningkatan kebutuhan pupuk organic sangat jauh berbeda. “Dari data yang kami miliki, penggunaan pupuk organic di Nganjuk yang awalnya hanya 3700 ton pada tahun 2008, saat ini meningkat tajam,” terang Mito. Q ris

Konsumsi Daging Sapi di Lumajang Merosot Lumajang, Bhirawa Di tengah upaya untuk meningkatkan konsumi daging sapi, di Lumajang ternyata yang terjadi sebaliknya. Kabupaten ini mengalami penurunan konsumsi daging sapi. Hal ini terlihat jelas pada aktivitas RPH (Rumah Potong Hewan). ‘’ Kalau dulu, RPH Kecamatan Kota Lumajang bisa menyembelih 17 ekor sapi perhari, saat ini hanya 14 ekor saja,’’jelas Wiwin Kuswintarsih Kabid Bina Usaha Tani Kantor Disnak Kabupaten Lumajang. Kalau jumlah pemotongan di RPH seluruh kabupaten, dari sebelumnya 25 ekor sapi kini menjadi 20 ekor saja. Lebih lanjut Wiwin mengungkapkan, pada saat lebaran tahun 2014 lalu, jumlah pemotongan sapi yang biasanya 90 ekor, pada lebaran ‘’Tahun 2015 kemarin menurun sampai 60 ekor saja,’’tambahnya.

Ini menjadi fakta bahwa permintaan daging di pasaran lokal Lumajang juga menurun mencapai sepertiganya atau 30 persen lebih. Dimana, daging sapi hasil pemotongan di RPH ini hampir 75 persen untuk mencukupi usaha penjualan bakso. ‘’Sedangkan sisanya kebanyakan untuk memenuhi kebutuhan kuliner yang lainnya,’’imbuhnya.

Di Lumajang, RPH yang dikelola pemerintah, namun jagalnya menjual di pasar. Sehingga jagal selaku pemotong sapi pasti akan menyesuaikan tingkat pemotongannya dengan jumlah permintaan pasar. “Kalau pemotongannya tidak sesuai dengan jumlah permintaan, maka mereka tentu akan merugi,’’paparnya.

Sehingga jumlah pemotongan sapinya akan diseimbangkan. ‘’Jagal di RPH akan memperkirakan sendiri jumlah pemotongan perharinya yang disesuaikan dengan pasar,” bebernya.

Untuk pemotongan di RPH, Kantor Disnak Kabupaten Lumajang telah menetapkan regulasi yang harus dipatuhi. Diantaranya, pemotongan tidak diperkenankan sapi betina produktif. “Untuk beratnya tidak dibatasi, tapi rata-rata sapi yang dipotong sudah besar dan siap potong. Q yat

Pelindo III Siap Menuju Full Handling Terminal Operator Rupiah Anjlok, Perhotelan Terapkan Dynamic Rates

Surabaya , Bhirawa PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) atau Pelindo III sebagai salah satu BUMN kepelabuhanan yang mengelola 43 pelabuhan di 7 provinsi di Indonesia kini tengah bersiap untuk menuju Full Handling Terminal Operator.

Salah satu upaya yang kini dilakukan adalah dengan merestrukturisasi susunan organisasinya agar semakin siap menghadapi persaingan global.

Struktur organisasi tersebut dikukuhkan dalam seremoni sederhana di Kantor Pusat Pelindo III, Surabaya, Rabu (2/ 9). Restrukturisasi organisasi ini dilakukan untuk menjawab perubahan organisasi pada saat ini maupun kondisi di masa yang akan datang.

“Organisasi harus bersifat dinamis menyesuaikan dengan perubahan-perubahan yang terjadi, organisasi yang dibangun oleh Pelindo III juga harus sangat adaptif, antisipatif namun tetap terbuka terhadap perubahan. Terlebih pada tahun 2018 mendatang Pelindo III menargetkan menjadi Emerging Industry Leader melalui layanan full handling terminal system & logistic integration serta integrated industrial port estate”, kata Sekretaris Perusahaan

Pelindo III Yon Irawan.

Perubahan struktur organisasi Pelindo III tersebut guna memastikan fungsi-fungsi dalam organisasi tertata dengan efektif. Pelindo III ingin membangun organisasi yang efektif yakni semua fungsi tertata dengan baik dalam hal pengelompokan maupun hubungan antarbagian, tambah Yon. Perubahan organisasi terse-

but juga sebagai salah satu upaya Pelindo III dalam meningkatkan market share pengusahaan bongkar muat dan meningkatkan pelayanan operasional. Organisasi pada kantor cabang lebih fokus pada kegiatan bisnis dan operasional, sehingga beberapa fungsi supporting (pendukung di manajemen) secara bertahap akan ditarik ke Kantor Pusat. Q ma

Pelindo III yang mengelola 43 pelabuhan di 7 provinsi di Indonesia kini tengah bersiap untuk menuju Full Handling Terminal Operator.

Surabaya, Bhirawa Mengantisipasi anjloknya nilai rupiah, beberapa perhotelan di Surabaya mulai menerapkan dynamic rates untuk mempertahankan okupansi mengingat persaingan hotel yang juga begitu ketat. PR & Communications Manager Pullman & Area Accor, East Java, Tatok Hariyanto mengatakan, dengan dynamic rates pihaknya bisa mengontrol tingkat hunian kamar.

“Semua Accor groupmenggunkan sistem dynamic rates ini sebab disini kami bisa mengatur okupansi dimana okupansi sedang naik kami naikkan harga sedangkan saat okupansi turun kami turun harga dan biasanya yang paling berminat dengan sistem ini adalah travel agent online,” ungkap Tatok.

Selain itu dynamic rates juga bisa mengontrol pertumbuhan hotel saat ekonomi sedang melambat seperti ini dan juga terhadap nilai tukar rupiah yang anjlok. “Tidak ada pengaruh sama sekali dengan

Tatok Hariyanto

keadaan ekonomi saat ini yang lagi lesu maupun nilai tukar rupiah yang melemah, terbukti okupansi di hotel kami masih tetap diatas 70 persen,” terangnya.

Namun pihanya juga tidak hanya mengandalkan dynamic rates saja tapi juga menjalin kerjasama dengan beberapa instansi maupun corporate. “Selain dengan top travel agent juga menjalin beberap kontrak, seperti dengan airlines yang hampir setiap harinya bisa mengisi 80 kamar, selain itu juga kontrak rates dengan corporateQ riq corporate,” jelas Tatok.Q

Bupati, Ketua DPRD, Dandim 081 Panen Raya

Manfaatkan Air Bawah Tanah dan Pertahankan Pola Tanam Musim kemarau panjang membuat beberapa daerah di Jatim mengalami kekeringan, kondisi ini membuat ribuan hektar sawah terancam gagal panen. Sehingga produksi padi juga diprediksi akan menurun.

Bupati Tuban, H. Fathul Huda bersama Ketua DPRD, Dandim 0811 dan Kadis Pertanian dengan cekatan saat melakukan pemotongan batang padi yang siap penen.

Namun disaat daerah lain mengalami kekeringan dan gagal panen, justru di Kecamatan Rengel Tuban panen raya.

Bahkan Bupati Tuban H. Fathul Huda, Ketua DPRD HM. Miyadi, S.Ag, Dandim 0811 Tuban, Kepala Dinas Pertanian bersama para petani di Desa Bulurejo, Kecamatan Rengel.

Wilayah Kecamatan Rengel, salah satu daerah penyangga

pangan di Tuban, selain Kecamatan Plumpang, Soko, dan Widang. Oleh karena itu, Bupati Tuban H. Fathul Huda program swasembada pangan oleh pemerintah pusat dapat terwijud dengan mempertahankan pola tanam yang baik.

Dalam arahan, bupati berharap hasil pertanian di Tuban selalu meningkat disetiap tahunnya. Seperti contoh dalam

kurun waktu lima tahun terakhir rata-rata produksi padi mencapai 533 ribu ton dengan peningkatan rata-rata sebesar 3,49 persen. “Produksi padi tersebut melebihi kebutuhan beras bagi masyarakat Tuban, sehingga surplus sebesar 183 ton atau kelebihan mencapai 54 persen ditahun ini,” Katanya.

Ia juga meminta agar aparat desa dan para petani untuk memfungsikan air bawah tanah. Supaya hasil dari panen terus meningkat dan berkembang lebih baik. “Kalau petani bisa memfungsikan air bawah tanah saya

yakin hasil pertanian akan meningkat. Jika saat ini panen dua kali maka akan bisa panen tiga kali dan seterusnya,” harap H. Fathul Huda.

Sementara itu, Yuari Kepala Desa Bulurejo mengatkan bahwa panen raya di wilayah ini sebesar 628 hektar area sawah. Area tersebut memanfaatkan irigasi dan waduk yang dibuat para petani untuk menjaga hasil panen tetap baik. “Waduk yang sudah ada ini difungsikan ketika musim kemaru ini, sehingga padi petani tidak kekeringan,” Kata Kades Yuari. Q hud

Kamis Kliwon 3 SEPTEMBER 2015

KILAS AREMANIA

DPS Capai 2.075.759, KPU Tambah 66 TPS Kabupaten Malang, Bhirawa Jumlah pemilih dalam pilkada Kabupaten Malang mengalami peningkatan cukup signifikan. Hal ini dilihat dari jumlah Daftar Pemilih Sementara (DPS) yang disahkan KPU Kabupaten Malang, Rabu kemarin (2/9).

Dari rekapitulasi DPS di 33 PPK, KPU mengesahkan jumlah DPS Pilkada sebesar 2.075.729 pemilih. Rinciannya yaitu pemilih perempuan sejumlah 1.044.326 pemilih dan pemilih laki-laki sejumlah 1.031.403.

“Selisih pemilih laki-laki dan perempuan hanya 12.923 saja,” ungkap Ketua KPU Kab Malang Santoko usai menggelar rapat pleno penetapan DPS Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Malang di Aula Socrates, Dinas Kesehatan setempat.

Pemilih sebanyak itu dikelompokkan dalam 3.672 TPS atau mengalami tambahan 66 titik disbanding dengan pemilu sebelumnya. Di mana masing-masing TPS terdiri dari 400 hingga 800 pemilih.

“Jumlah pemilih di masing-masing TPS berbeda-beda karena kita sesuaikan dengan ju,lah pemilih di masing-masing desa/kelurahan dan kondisi geografisnya.

Selain mempertimbangkan kedua factor tersebut, pertimbang utama KPU dalam pengelompokan pemilih di TPS adalah memberi kemudahan pemilih untuk memilih di TPS,” terang Santoko. Lebih lanjut dikatakan, jumlah pemilih tersebut sifatnya sementara karena masyarakat yang sudah memenuhi syarat menjadi pemilih tetapi belum masuk dalam DPS bias melapor ke PPS setempat untuk dimasukkan dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb).

“Jumlah ini masih bisa berubah, karena itu proses masukan dan saran kami tunggu dari masyarakat,” tutur Santoko.Q sup

MALANG RAYA

Wali Kota Malang Dinilai Kebablasan Berencana Bongkar Pagar Alun-alun Tugu Malang, Bhirawa Rencana pembongkaran pagar Alun-alun Tugu oleh Wali Kota Malang Muhammad Anton, dinilai merupakan kebijakan yang kebablasan. Karena itu DPRD Kota Malang meminta agar rencana tersebut ditinjau ulang.

Rencana itu, bahkan mendapat penolakan keras dari Ketua DPRD Kota Malang Arief Wicaksono. Sebagai pimpinan dewan, pihaknya sudah mengingatkan Wali kota, agar tidak membongkar pagar itu karena hanya akan membuang anggaran saja, “Itu hanya membuang anggaran saja, masih banyak kebutuhan warga yang lain, seperti pendidikan serta jalan rusak harusnya menjadi fokus program pembangunan Pemkot

Malang, jangan yang sudah bagus malah dirusak,” ujar Arif Wicaksono, Rabu (2/9) kemarin.

Arief lebih jauh menyatakan, jika tembok yang sudah terbangun, kondisinya saat ini sudah sinergi dengan tembok di Balai Kota Malang dan Gedung DPRD. Tidak seharusnya dibongkar.

Secara kelembagaan DPRD sudah melakukan ‘perlawanan’ terkait kebijakan itu.

Melalui Komisi C, para wakil rakyat sudah menggelar hearing dengan Dinas Kebersihan

dan Pertamanan (DKP) mengenai masalah ini.

Sikap dewan, lanjut Arif sudah jelas, hasil rapat kerja komisi C bahkan sudah ada di meja kerjanya dan akan ada rekomendasi soal penolakan pembongkaran pagar Alunalun Tugu. Jika Walikota tetap ngotot, dewan akan menggunakan haknya, untuk menginterpelasi Wali Kota Malang, Ini sebagai reaksi jika wali kota tetap ngotot.

Meski dikatakannya, interpelasi merupakan upaya terakhir yang bisa dilakukan dewan dalam upaya mempertahankan estetika Taman Tugu. Pasalnya, pembongkaran pagar itu, selain merubah model taman serta menghilangkan sejarah yang ada,

Dewanti Disambati Jeleknya Layanan Pengurusan KTP Kab Malang, Bhirawa Dalam Kampanye blusukan yang dilakukan di sejumlah wilayah kecamatan, Dewanti Rumpoko disambati masalah mahal dan lamanya pengurusan KTP dan KK. Salah satu penyebabnya, pengurusan KTP dan KK tersebut harus dilakukan tersentral di Kepanjen yang jaraknya sangat jauh.

Terkait dengan keluhan tersebut, Dewanti mengaku menawarkan konsep pengurusan pelayanan administrasi kependudukan di tingkat kecamatan. Selain memutus mata rantai birokrasi yang panjang, dengan pengurusan di tiingkat kecamatan, maka juga memperpendek jarak dan meminimalisir munculnya calo.

“Kecamatan harus siap menerima pelimpahan tugas pelayanan karena akan diberlakukan Pelayanan Terpadu Kecamatan (PATEN). Tidak hanya administrasi kependudukan, sejumlah pelayanan lainnya juga akan kita serahkan ke kecamatan,” kata Dewanti kepada Bhirawa, Rabu kemarin (2/9).

Lebih lanjut dikatakan, faktor jarak dan panjangnya prosedur membuat pelayanan administrasi kependudukan menjadi mahal. Masyarakat harus mengeluarkan dana ekstra untuk transportasi ke Kepanjen.

“Bisa dibayangkan, masyarakat Kasembon kalau kepanjen berarti menempuh jarak 70-an km. Itu sangat jauh, butuh waktu seharian dan harus kembali lagi karena tidak bisa langsung selesai,” tuturnya.

Akibatnya memunculkan celah adanya calo yang memanfaatkan kesempatan tersebut. “Ada yang harus keluar uang hingga Rp 450 ribu untuk mengurus KTP dan KK. Jumlahnya sangat besar, sehingga sangat berat bagi masyarakat,” tegasnya.Q sup

pembongkaran tembok juga dikhawatirkan membahayakan warga yang berkunjung di Taman Tugu.

“Lalulintas di sekitar Tugu berbeda dengan di Alun-alun Merdeka, dengan kondisi lalu lintas seperti itu, tanpa ada pagar, kalau ada anak kecil tiba-tiba lari keluar jalan bagaimana, itu kan juga membahayakan, kenapa itu tidak dipikirkan,”tambahnya.

Bahkan, ia menyebut, selama sepuluh tahun kepemimpinan mantan wali kota Peni Suparto, Pemkot Malang tidak berani menyentuh tembok yang memiliki sejarah itu.

Sementara itu, Panitia Pengawas Kegiatan (PPK) dari Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Slamet Hus-

nan, mengatakan, pengerjaan tahap awal dilakukan dengan memindah beberapa tanaman yang ada di lokasi tersebut.

Pemindahan ini dilakukan agar tanaman seperti Bunga Kana, Pohon Sawo Gede yang ada di Taman Tugu tidak terganggu proses penataan nantinya.

Secara terpisah, Kepala Bagian Humas Kota Malang, Nurwidianto, menyebut, tujuan dilakukannya penataan Taman Tugu dengan membongkar tembok taman, bertujuan agar taman menjadi ramah publik. Selain itu, Pemkot Malang juga menegaskan, jika pembongkaran tembok itu bagian dari menghilangkan stigma negatif model pagar tembok. Q mut

Ketua DPRD Batu Bantah Ada Mosi Tidak Percaya

Kota Malang Terima JKN Award Malang, Bhirawa Kota Malang, menjadi salah satu penerima Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Award, dari Pemerintah Pusat.

Penghargaan tersebut diberikan lantaran kepedulian Pemkot Malang terhadap pelayanan kesehatan masyarakat melalui BPJS. Penganugerahan JKN Award, Kategori Partisipasi Pemerintah Daerah, digelar oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) di gedung dr. Sujudi Kementerian Kesehatan, di Jakarta Selasa (1/9) kemarin.

Disampaikan Direktur Utama BPJS, Fachmi Idris, ada 150 juta lebih peserta Jaminan Kesehatan Nasional, dan lebih dari 10 juta merupakan integrasi peserta daerah / jamkesda.

“Diperlukan dorongan pemda untuk mempercepat kepesertaan dan keberhasilan program JKN di daerah daerah, dorongan pemda, akan membuat program pemerintah semkin cepat terlaksana, “ujar Fachmi.

Dari 236 kab/kota yang telah mengintegrasikan, sebanyak 28 daerah mendapatkan plakat penghargaan dari BPJS. Kota Malang, satu diantara 28 daerah yang menerima plakat, dan penghargaan diterima langsung Walikota Malang Muhammad Anton.

Menurut, Anton, penghargaan diterima sebagai bentuk dukungan dan komitmen kota Malang dalam progam pembangunan bidang kesehatan nasional.

Sementara itu, terkait dengan layanan kesehatan secara umum, Pihak Pemkot Malang, saat ini tenggah menyelesaikan pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD).Q mut

9

cahyono/bhirawa

Antrean pemohon untuk mengurus administrasi kependudukan, di Kantor Dispendukcapil, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang

Warga Keluhkan Calo di Dispendukcapil Kab Malang, Bhirawa Pelayanan administrasi kependudukan di kantor Dinas Kependudukan dan Catatan sipil (Dispendukcapil) Kabupaten Malang masih diwarnai adanya calo atau makelar dalam kepengurrusan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), dan Akta Kelahiran. Sebab, jika masyarakat mengurus sendiri tanpa melalui calo, prosesnya rumit.

Bahkan terkesan ada kerjasama antara petugas Dispendukcapil dengan para calo.

Sehingga hal tersebut membuat sebagian masyarakat malas untuk mengurus administrasi kependudukan di Kantor Dispendukcapil.

“Saya sudah mengajukan permohonan KTP dan KK sudah hampir satu bulan ini, namun hingga kini belum selesai. Padahal, rumah saya di wilayah Kecamatan Ampegading, untuk perjalanan dari rumah saya ke Kantor Dispendukcapil, Kota Kepanjen harus menempuh perjalanan lebih kurang dua jam,” tutur warga Kecamatan Ampelgading, Kabupaten Malang Hartono, Rabu (2/9), kepada Bhirawa.

Menurutnya, permohonan KTP yang diajukan itu, untuk keperluan dalam mendaftar Bintara Polri. Sehingga dengan belum jadinya KTP ter-

sebut, maka dirinya khawatir tidak bisa ikut mendaftar sebagai Bintara Polri. Hartono mengaku, memang saat itu dirinya ditawari oleh salah satu orang yang mengaku bisa menguruskan KTP dan KK dengan cepat tanpa harus menunggu lama.

“Tapi tawaran orang itu saya tolak, karena dia minta biaya kepengurusan sebesar Rp 300 ribu. Karena pas saat itu memang saya tidak memiliki uang sebesar yang diminta, sehingga saya lebih memilih mengurus sesuai dengan prosedur,” ungkap Hartono.

Hal yang sama juga dikatakan, warga asal Kecamatan Sumberpucung, Kabupaten Malang Nurhayati, jika dirinya dalam mengurus KTP lebih memilih lewat jalur calo. Sebab, melalui calo kepengurusannya lebih cepat, hanya prosesnya membutuhkan wak tu dua hari.

“Namun, untuk proses KTP cepat, dirinya harus mengeluarkan uang sebesar Rp 125 ribu,” akunya.

Secara terpisah, Kepala Dispendukcapil Kabupaten Malang Purnadi membantah, jika di Kantor Dispendukcapil terjadi praktik percaloan administrasi kependudukan.

Sehingga jika masyarakat menemukan calo, baik itu yang dilakukan oknum petugas Dispendukcapil ma-

upun orang lain.

“Silakan langsung melaporkan pada kami, atau melaporkan ke pihak Kepolisian. Karena kepengurusan KTP, KK dan Akta Kelahiran tidak dikenakan biaya alias gratis,” tegasnya.

Ia mengaku, selama beberapa minggu terakhir ini, kepengurusan administrasi kependudukan di Dispendukcapil Kabupaten Malang ini memang mengalami keterlambatan dan butuh waktu cukup lama. Hal itu disebabkan, setiap hari tidak kurang dari 300-350 orang pemohon mengurus administrasi kependudukan di Kantor Dispendukcapil.

“Agar pelayanan dalam kepengurusan administrasi kependudukan lebih cepat, maka akan kita alihkan ke masing-masing kantor kecamatan. Dengan harapan selain bisa lebih cepat prosesnya, itu juga agar masyarakat lebih dekat dalam mengurus KTP, KK maupun Akata Kelahiran,” terang Purnadi.

Ditambahkan, pihaknya mengimbau kepada masyarakat jika mengajukan permohonan adminstrasi kependudukan, lebih baik mengurus sendiri . Jika tidak, maka harus ada surat kuasa bagi yang bersangkutan. Hal ini untuk menekan adanya praktik percaloan di Kantor Dispendukcapil. Q cyn

Batu, Bhirawa Ketua DPRD Kota Batu, Cahyo Edi Nugroho membantah telah terjadi mosi tidak percaya di tubuh DPRD Kota Batu. Hal ini berkaitan dengan keberangkatan 3 anggota dewan ke Korea Selatan yang dinilai kurang transparan. Cahyo menyatakan bahwa kunjungan anggota dewan itu atas undangan Korea Selatan dan bukan atas inisiatif anas bachtiar/bhirawa dewan.

“Tidak ada mosi Cahyo Edi Purnomo tidak percaya sebagaimana banyak diberitakan media baiuk nasional maupun lokal itu. Kawan-kawan di anggota Dewan Kota Batu masih dalam kendali dan tetap bersikap profesional,” kata Cahyo meluruskan adanya pemberitaan ada mosi tidak percaya di tubuh dewan, Rabu (2/9).

Cahyo menceritakan bahwa kunjungan anggota dewan ke Korea Selatan itu bermula dari atensi Walikota Batu, Eddy Rumpoko (ER). Saat itu ER mengajak anggota dewan ke Korea Selatan dalam rangka menghadiri undangan Chungju World Martial Arts Festival.

Dari undangan tersebut, Gubernur Jawa Timur memberikan rekomendasi kepada 3 anggota dewan. Dan penunjukkan anggota dewan yang berangkat ke Korsel inipun sudah mendapatkan persetujuan dari Kementrian Dalam Negeri mewakili Presiden RI. Namun Cahyo tidak membantah telah terjadi kecemburuan di antara anggota dewan. Beberapa anggota menyatakan keberangkatan 3 anggota Dewan ke Korsel tersebut tidak transparan. Cahyopun meluruskan, bahwa keberangkatan mereka ke Korsel tersebut dalam rangka undangan, bukan inisiatif dewan sendiri.

“Kalau kita yang merencanakan ya pasti kita masukkan dalam Renja awal tahun 2015 dan dirapatkan di Bamus. Kalau ini undangan, mau dibahas di Bamus yang bagaimana?,” jelas Cahyo.

Mengenai anggaran dana yang pakai, lanjutnya, tetap diambilkan dari APBD Kota Batu. Ia menegaskan tidak ada kebohongan, dan anggaran itupun bisa dicermati di APBD. Artinya, siapapun bisa mencermati apakah kunjungan anggota Dewan Kota Batu ke Korsel itu karena motif sekedar jalan-jalan, atau ada tugas yang diemban di dalamnya.

“Selain itu, tiga anggota Dewan yang diberangkatkan ke Korsel ini nanti juga akan membuat laporan pertanggungjawaban terhadap apa yang dilakukan di sana. Jadi semuanya sudah sesuai dengan prosedur dan tidak menyalahi aturan yang ada,” pungkas Cahyo. Q nas

Tak Diizinkan Pulang karena Bayi Kembar Mengidap Sakit Kuning RSUD Kanjuruhan Bantah karena Faktor Uang Persalinan Kasus dugaan penahanan pasien bayi kembar di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kanjuruhan Kabupaten Malang karena orang tua bayi tak mampu membayar uang persalinan sebesar Rp 4,9 juta dibantah pihak RSUD Kanjuruhan.

Direktur RSUD Kanjuruhan, Kabupaten Malang dr Har ry Hartanto, Rabu (2/9) kepada wartawan membantah, jika RSUD Kanjuruhan dikatakan telah menahan bayi kembar anak pasangan Iis Juana Indah dan Wahyu Herwanto, warga Dusun Cungkal, Desa Sumber Petung, Kecamatan Kalipare, Kabupaten Malang.

“Pihak rumah sakit tidak menahan pasien bayi kembar tersebut, karena bayi itu memang untuk sementara tidak kita perbolehkan pulang. Karena kondisinya masih perlu perawatan disebabkan me-

ngalami penyakit kuning,” tegasnya.

Ia mengaku, dalam persoalan ini, sudah tidak ada masalah.

Dan kemarin sudah dibicarakan kepada Anggota Komisi B DPRD Kabupaten Malang H Hadi Mustofa. Sedangkan untuk biaya persalinan sudah diajukan oleh suami dari Ibu Iis atau ibu dari bayi kembar itu, ke Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Malang. Sebab, kata Harry, ketika Iis Juana Indah masuk ruang persalinan belum sebagai peserta Badan Pelayanan Jaminan Sosial (BPJS), maupun sebagai peserta Jaminan Kesehatan

cahyono/bhirawa

Iis Juana Indah (kanan) saat didatangi anggota Komisi B DPRD Kabupaten Malang H Hadi Mustofa (kiri), di RSUD Kanjuruhan Kepanjen, Kab Malang, pada Selasa (1/9) kemarin Daerah (Jamkesda) dan Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas). Sehingga dengan belum memiliki ketiga kartu

jaminan kesehatan tersebut, maka pihak rumah sakit menarik biaya sesuai dengan tarif yang berlaku uumum.

“Lain halnya, jika pasien sebagai peserta BPJS maka mereka tidak akan kita tarik biaya persalinan, karena biayanya sudah ditanggung oleh pemerintah. Karena pemerintah telah mewajibkan pada masyarakat harus menjadi peserta BPJS,” jelas Harry.

Sebelumnya, pasangan Wahyu Hermanto dan Iis Juana Indah orang tua bayi kembar tersebut sempat bingung.

Karena dirinya setelah membayar uang sebesar Rp 500 ribu dan mendapatkan kwintasi, Iis sudah diperbolehkan pulang oleh bidan RSUD Kanjuruhan, tapi anakrnya disuruh tinggal. Dan memang saat itu, ada tagihan biaya persalinan sebesar Rp 4,9 juta, namun Iis hanya memiliki uang sebesar Rp 500 ribu. Q cyn

OLAHRAGA

10

Kamis Kliwon 3 SEPTEMBER 2015

Popnas XIII 2015 Jabar

LINTASAN

Angkat Besi Jatim Incar Emas Puteri

KONI Diminta Gelar Porkot dengan Profesional Medan, Bhirawa Komite Olahraga Nasional Indonesia Kota Medan diminta menggelar Pekan Olah Raga Kota (Porkot) secara profesional karena event olahraga ini di Medan yang ketujuh kalinya digelar.

"Harus digelar secara maksimal dan profesional karena melalui Porkot itu kita harapkan lebih banyak lagi lahir atletatlet berbakat," kata Pelaksana harian Wali Kota Medan Syaiful Bahri, Rabu.

Hal itu ia sampaikan saat menerima audiensi pengurus KONI Medan terkait yang akan menggelar kembali Porkot pada 3-10 Oktober 2015 yang mempertandingkan 33 cabang olah raga.

Menurut dia, Porkot Medan yang sudah memasuki pelaksanaan ketujuh kalinya sudah menjadi event bergengsi yang menjadi kebanggaan kota Medan.

Sebab Porkot Medan sudah banyak melahirkan atlet-atlet berprestasi yang mengharumkan nama Kota Medan dalam berbagai event di tingkat nasional, bahkan sudah ada berprestasi di level internasional.

"Saya minta seluruh stakeholder agar mendukung pelaksanaan Porkot, terutama camat dan SKPD. Ayo kita buat yang terbaik untuk Kota Medan," katanya.

Dalam kesempatan itu, Syaiful juga meminta kepada KONI Medan untuk terus meningkatkan pembinaan kepada atlet bekerja sama dengan masingmasing pengcab, agar atlet Medan selalu menunjukkan dominasi dalam berbagai event di tingkat provinsi.

"Sehingga apa yang dicita-citakan bersama menjadikan Medan sebagai 'Kota Atlet' bisa segera terwujud. Medan, sebagai kota besar wajar jika terus berpacu membina atlet, sebab kota-kota besar lainnya juga melakukan hal yang sama," katanya.Q ant

Surabaya, Bhirawa Cabang olahraga angkat besi Jatim, optimis bisa merebut medali emas di ajang Pekan Olahraga Pelajar Nasional (Popnas) XIII Jabar 2015. Upaya ini diulakukan agar bisa mengantarkan Jatim untuk kembali merebut juara umum.

Pada Popnas tahun ini, Jatim mengirimkan lima atlet yang terdiri dari, empat putri yakni, Syafira dwi Puspita yang akan turun di kelas 48kg, Rohima (53kg), Mariya Christina Claudia (63kg) dan Diska Rufa Mizana (63+kg). Untuk kelompok putra hanya mengirim satu atlet yakni Rizal Akmad Samsudin (69kg).

Pelatih Kepala, Felix Tagore mengakui persaingan di ajang multieven paling bergengsi pelajar tingkat nasional itu sangat ketat. "Kita target satu emas melalui dan pelaung terbesar ada dikelompok putri.

Tapi kami tetap berharap di putra juga bisa meraih emas," kata Felix, Rabu (2/8).

Selain itu Ia mengaku tidak bisa melihat peta kekuatan lawan, karena yang turun di ajang dua tahunan semua adalah pelajar atau atlet usia muda dan hampir semua belum pernah turun di ajang nasional. "Jadi kita tidak bisa meraba kekuatan lawan, tapi saya minta anak-anak tetap fokus berlatih dan tidak usah memikirkan lawan," kata pria bertubuh gempal itu.

Untuk bisa menyumbang emas bagi Kontingen Jatim, semua atlet sudah menjalani program latihan didaerah masing-masing, seperti Rizal, Rohima dan Diska berlatih di Kediri, sedangkan Syafira di Pacitan dan Mariya berlatih di Surabaya.

"Kami terus memantau perkembangan latihan anak-anak yang berlatih di daerah, sedangkan Mariya selama ini berlatih bareng atlet Puslatda di Gedung KONI Jatim," kata Felix.

Sebenarnya Jatim memiliki atlet yang saat ini bergabung di Pelatnas yakni, Acce Deha, sayangnya ia tidak bisa tampil karena harus menjalani training camp (tc) di Tiongkok.

"Dari segi usia masih bisa turun di Popnas dan dia (Acce) peraih emas di Popnas Jakarta," katanya.

Sementara itu, Kepala Bidang Olahraga Prestasi Dispora Jatim, Haris Ramadhan mengaku semua pelatih dan atlet sudah siap untuk bisa meraih emas dan merebut kembali juara umum setelah lepas di Jakarta 2013. "Dari laporan pelatih dan pantauan kami, semua pelatih dan atlet sudah siap untuk bertanding," katanya.

Lebih lanjut ia mengatakan, seluruh atlet akan berkumpul

di Surabaya pada Minggu (6/ 9) kemudian rombongan akan berangkat secara bergelom-

bang ke Bandung pada Senin (7/9) dengan menggunakan angkutan kereta api. Q wwn

Bola Voli Pantai Pelajar Ajang Cari Bibit Muda

PASI Papua Targetkan Lima Emas Pra PON Jayapura, Bhirawa Pengurus Provinsi Persatuan Atletik Seluruh Indonesia (PASI) Papua menargetkan lima medali emas pada ajang pra PON atletik yang saat ini berlangsung di Jakarta.

Ketua Bidang Pembinaan Prestasi PASI Papua, Dominggus Lutrun, di Jayapura, Rabu, mengatakan pihaknya tidak terlalu memaksakan atletnya untuk memperoleh medali emas, namun diharapkan semua atlet lolos PON. "Dua atlet Papua yang turun di nomor 5.000 meter yaitu Septinus Kadam dan Etty Wenda diharapkan dapat mempersembahkan prestasi terbaik," katanya.

Dominggus menjelaskan sebanyak 38 atlet memperkuat tim atletik Papua yang turun di Pra PON terdiri dari 27 atlet putra dan 11 atlet putri.

"Di nomor lari 100m, 200m maupun 400 meter putra, atlet Papua memiliki kesempatan yang cukup besar karena terdapat pelari-pelari andalan," ujarnya.

Dia menuturkan pelari-pelari Papua tersebut seperti Frangklin R Burumi, Nelson Keiya, Hartaban Nunaki, Dominikus Ndiken, Herman Batibalyo, Marten Goo, Jhon Lot Rerei, Maurits Rawar, Silas Patai, John Kenedy, pelari gawang Prasetyo, Yusak Refasi atlet Dasa Lomba dan lainnya.

"Sedangkan di nomor lempar lembing putra, atlet Papua menurunkan pelempar terbaiknya Agus Mahuze dan Julian Yeimo serta Selly Yoku untuk lempar lembing putri," katanya.

Dia menambahkan untuk nomor Lontar Martil menurunkan Frans De Boer dan Alosius Gebze di nomor Cakram.Q ant

wawan triyanto/bhirawa

Mariya Christina Claudia mengasah kemampuannya sebelum turun di Popnas.

wawan triyanto/bhirawa

Nanda Ragilia harus dibopong keluar lapangan karena jatuh pingsan usai meraih kemenangan atas Jabar 2-0.

Pra PON Bola Voli Pasir

Menang, Langsung Pingsan Sidoarjo, Bhirawa Tim Bola Voli Putri Jatim 1 terancam tidak bisa melanjutkan pertandingan ke babak selanjutnya, karena salah satu pemainnya Nanda Ragilia jatuh pingsan setelah meraih kemenangan melawan Jabar 2-0.

Kondisi Nanda langsung drop begitu Jatim meraih kemenangan di di set kedua dengan skor 21-18. Saat berjalan keluar lapangan ia harus dipapah oleh rekannya, Riski Dwi Andriani. Tak berselang lama tubuhnya langsung rebah ke pasir.

Melihat kejadian itu pelatih Jatim bersama official langsung membopong tubuh Nanda untuk di bawa ke mobil ambulan yang berada di luar GOR Delta Sidoarjo. Petugas medis langsung memberikan oksigen. "Sudah saya bilang kamu tidak usah main, kamu masih sakit nak, harus jangan main dulu," kata Ika sang ibu dengan mengucurkan air mata.

Perempuan berjilbab itu mengatakan kalau sebenarnya Nanda harus menjalani rawat inap di Klinik Ar-Rohma Tulangan Sidoarjo karena diindikasi terkena typus. "Tapi

anaknya ngotot untuk main di Pra PON dan sekarang kondisinya begini," tuturnya.

Sementara itu Pelatih Jatim, Bambang Eko Suhartawan berharap Nanda bisa kembali pulih, karena masih ada beberapa pertandingan yang harus dilakoninya. "Kita lihat saja kondisi terakhirnya," kata pelatih yang akrab disapa Wawan itu.

Selama pertandingan berlangsung Nanda yang berpasangan dengan Riski Dwi Andriani harus bekerja ekstra keras untuk bisa menaklukkan pasangan Jabar Nomalita Nurbaeti/Risa Maulina Agustin yang bermain cukup ulet.

Di set kedua Jatim sempat tertinggal 1317, namun keduanya bisa menyusul dan mengakhiri pertandingan. "Kondisi Nanda memang sakit dan dia pingsan tepat setelah meraih poin 21," terang Bambang.

Sementara itu di pertandingan lainnya, Jatim 1 putra, Fahriansyah-Bastomi berhasil menaklukkan pasangan Maluku Darwin Rumatiga-Aser Rumahenga 2-0 (21-11,21-9). Kemudian Jatim 2, M Ashifa-Rendy Verdian Ricardo menang atas Kalteng Najib AmbrullahRexy Ronaldo Rudolfo 2-0(21-13,21-9). Q wwn

Probolinggo, Bhirawa Lomba bola voli pantai yang mulai digepar Selasa 1/ 9 di Semipro 2015 bukanlah sekedar untuk even perlombaan sesaat belaka, melainkan hal tersebut bagi PBVSI (Persatuan Bola Vol Seluruh Indinesia) kota Probolinggo menjadi ajang pencarian bakat dan bibit muda bagi pemain bola voli pantai untuk menghadapi Porprov 2017 mendatang.

Menurut Ketua Harian PBVSI Kota Probolinggo, Agus Efendi Rabu 2/9, olah raga bola voli pantai ini merupakan hal baru di kota Probolinggo, dimana pembinaannya baru dilakukan tahun ini. Oleh sebab itulah even bola voli pantai di Semipro 2015 ini menjadi ajang pencarian bibit muda, untuk memperkuat barisan tim di ajang porprov.

Walaupun kejuaraan bola voli pantai ini terbilang baru namun dalam kejuaran kali ini pesertanya cukup banyak, dimana pesertanya terdiri dari para pelajar SMA, SMK dan MA yang ada di kota Probolinggo sebanyak 27 tim putra dan 18 tim putri.

Dimana mereka nantinya akan memperebutkan juara 1 hingga juara harapan 1.

Masing-masing pemenang nantinya akan mendapatkan Piala Walikota, piagam dan udang pembinaan, katanya.

Selama ini diakuinya pembinaan terhadap pemain bola voli pantai tersebut lambat dilakukan, walaupun even tersebut pernah dilombakan, hal tersebut dikarenakan kami ti-

dak memiliki lapangan voli pantai untuk melaksanakan latihan. Baru kali ini ada dan itupun setelah pihak pemilik obyek wisata membuat lapangan voli pantai beberapa waktu lalu.

Dengan ajang tersebut diharapkan akan muncul bibit muda pemain bola voli pantai di kota Probolinggo yang disegani daerah-darah lain seperti tim bola voli yang kami miliki sekarang ini.

Sudah barang tentu perlu dilakukan pembinaan yang intensip agar mereka betulbetul menjadi pemain bola voli pantai yang mempuni, target kami adalah Porprov 2017 nantinya mereka harus sudah mampu berbucara banyak, namun setelah ini kami akan lakukan pencarian personil yang betulbetul memiliki skil dan bakat akan pemain bola voli pantai dan kemudian kami akan terus kirim mereka ke even-even yang ada untuk mengasah mereka, ujarnya.

Lebih lanjut dikatakannya, dengan adanya tim bola voli pantai yang empuni yang kami miliki nantinya dan lapangan voli pantai yang berstandar internasional ini akan menjadikan tempat tersebut yang dekat dengan bantai akan menjadi ajang promosi wisata bagi kota Probolinggo.

Setelah ini kami sudah mempersiapkan even bola voli pantai di tempat yang sama agar olah raga ini betul-betul menjadi hal yang cukup dapat dibanggakan bagi kami kota Probolinggo, tambahnya.Q wap

Komisi D DPRD Sidak SMPN 2 Kebomas Terkait Adanya Laporan Pungli Mendapat laporan adanya pungutan liar ( pungli ), komisi D DPRD langsung melakukan sidak mendadak ke SMP Negeri 2 Kebomas, meski hanya diterima oleh Wakil Kepala Sekolah M.Ikhsan. Komisi tidak kedor melakukan pengawasan, secara teliti dan rinci menanyakan biaya operasional dan biaya bimbingan belajar (Bimbel) yang diwajibkan bagi siswa kelas IX. Kedatangan rombongan Komisi D DPRD dipimpin oleh Wakil Ketua Mujid Ridwan dari F-PDIP, diterima oleh wakil kepala sekolah. Kurang lebih satu jam lebih, anggota komisi D melakukan dialog menanyakan beberapa hal terkait dengan laporan adanya punggutan liar ( pungli ). Selain melakukan dialog, juga langsung melakukan sidak, ke koperasi sekolah menanyakan proses penjualan buku, juga melakukan tanya jawab dengan siswa terkait proses pembelian buku yang mereka dapat dari sekolah.

Menurut Wakil Ketua Komisi D Mujid Ridwan mengatakan, bahwa kedatanganya sidak ke sekolah SMP N 2 Kebomas. Terkait adanya laporan yang diterima

komisi D, adanya masukan dari orang tua wali soal pungutan biaya penerimaan siswa baru.

Biaya operasional serta bimbingan belajar, yang jumlahnya mencapai jutaan rupiah. Sehingga membuat orang tua wali murid menjadi terbebani, dan tidak berdaya karena sudah merupakan keputusan sekolah.

"Kami menanyakan dan mengecek, terkait adanya besar dana yang telah di bebankan per aitem peruntukanya. Dan apakah sebelumnya sudah tertuang dalam RAPBS, sebab sekolah boleh melakukan itu. Jika sudah ada dalam RAPBS, dan telah di setujui oleh bupati. Bila itu belum maka tidak boleh, bisa di kategorikan sebagai pungutan liar dan tidak

diperbolehkan,"ujarnya.

Ditambahkan Mujid Ridwan, bahwa APBD Gresik sudah besar.

Dewan prihatin kenapa sekolah murah dan gratis belum bisa dilaksanakan, bahkan terkesan pendidikan di Gresik itu mahal.

Setelah sidak, dari berbagai materi yang didapat. Maka komisi akan

melakukan evaluasi melalui rapat komisi, untuk mengagendakan hering baik dengan pihak sekolah maupun Dinas Pendidikan ( Dispendik ). Untuk mengurai masalah ini, kalau memang nanti tidak sesuai maka bisa dibatalkan.

Senada juga dikatakan oleh Syaiku Busiri anggota komisi D,

Anggota komisi D mengecek penjualan buku di koperasi sekolah.

Anggota komisi D melakukan dialog dengan wakil kepala sekolah.

bahwa meminta sekolah memberikan laporan secara transparan kepada wali murid. Sebab, adanya bimbel di sekolahan terkesan setiap siswa kelas IX harus wajib mengikuti. Karena kemampuan orang tua wali murid tidak sama, tapi karena sifatnya wajib maka mau tidak mau orang tua harus mengikuti aturan sekolah. Mereka juga takut kalau anaknya tidak ikut, maka di sekolah akan tersisih.

Wakil Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Kebomas M Ikhsan mengatakan, bahwa sebelumnya meminta maaf karena kepala sekolah sedang tidak ada ditempat. Karena ada kegiatan di luar sekolah tidak dapat di tinggalkan, dan adanya pungutan liar ( pungli ) itu tidak benar. Karena dalam RAPBS 2014 telah ada, juga telah mendapat kesepakatan oleh wali murid orang tua siswa. Q kim.adv

Kamis Kliwon, 3 SEPTEMBER 2015

Lambatnya Penyerapan Anggaran Bukan Kesalahan Pemda l Sambungan hal 1

provinsi per 30 Juli rata-rata 25,9 % dan realisasi belanja APBD kabupaten/kota rata-rata 24,6%.

“Setiap 2 Januari, pemerintah pusat menyerahkan DIPA ke Pemda. Tetapi baru Juni dikirimi Juklak dan Juli dikirimi Juknis.

Lalu sepanjang Agustus dilakukan asistensi, dan September dilakukan perencanaan. Sehingga pada Oktober atau November proyek baru bisa dimulai pembangunannya. Padahal tutup buku anggaran pada Desember. “Betapa sempitnya waktu, hanya satu bulan,” papar senator asal NTT di Komite IV DPD RI Adrianus Garu dalam dialog kenegaraan tentang Lambatnya Serapan Anggaran 2015 di pressroom DPR RI, Rabu (2/9).

Nara sumber lain, anggota Komisi VI DPR RI Agun Gunandjar Sudarsa dan pakar ekonomi yang juga Direktur INDEF Enny Sri Hartati.

Menurut Adrianus Garu, jika pola seperti ini yang terus dijalankan, proyek-proyek di daerah pasti selalu gagal, karena waktu pengerjaannya terlalu singkat. Parahnya, ada kebut- kebutan proyek, karena harus menghabiskan anggaran yang ada. Sementara anggaran baru mulai terserap pada Oktober atau November. Jadi tidak salah kalau terjadi keterlambatan penyerapan anggaran pada semester I setiap tahun.

“Pola seperti ini harus diubah. Dengan cara, pada saat penyerahan DIPA, harus sekaligus diserahkan pula Juklak dan Juknis.

Setelah ketiganya diserahkan bersamaan, bisa langsung dilakukan asistensi. Sehingga Februari hingga Maret, sudah mulai perencanaan pembangunan, termasuk proses lelang.

Dengan demikian April, proyek sudah bisa mulai dilaksanakan. Jika pola yang ada selama ini diubah, saya yakin tidak akan terjadi lagi 6 bulan pertama tidak ada penyerapan anggaran,” jelas Adrianus.

Dia mengusulkan agar Musyawarah Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) ditetapkan menjadi UU. Sebab Musrenbangnas adalah forum tertinggi untuk perencanaan pembangunan. Dengan demikian tak perlu UU khusus tentang APBN. Model ini bisa menghasilkan pembangunan proyek sesuai dengan aspirasi masyarakat atau daerah. Karena Musrenbang adalah perencanaan yang dibutuhkan rakyat, bukan proyek titipan seperti yang seringkali terjadi pada pembahasan APBN. Sementara itu Agun Gunandjar melihat, lambatnya penyerapan anggaran sudah berlangsung sejak reformasi. Tetapi pada 2015 ini keterlambatan sangat parah. Penyebabnya, tahun anggaran yang biasanya dimulai April, berubah menjadi Januari. Berawal dari pidato pertanggungjawaban anggaran oleh Presiden RI dilakukan pada 16 Agustus. Pembahasannya di DPR RI dan DPRD dilakukan tergesa-gesa dan harus selesai 31 Desember.

“Sudah berkali-kali saya mengusul kan, pidato Presiden dimajukan pada Juni saja. Agar pembahasan dokumen-dokumen anggaran bisa dilakukan seksama, tidak tergesa-gesa.

Lambatnya penyerapan anggaran lebih banyak disebabkan kurang pahamnya pejabat birokrasi pusat maupun daerah pada persoalan yang harus ditanganinya,” ujar Agun.

Kinerja Situbondo Memburuk Mendekati akhir Pemerintahan Bupati Dadang Wigiarto, kinerja Pemkab Situbondo kian memburuk. Indikasinya terlihat dari minimnya penyerapan anggaran program pembangunan untuk Kota Santri.

Dari data yang diperoleh Bhirawa, pada akhir Agustus lalu, anggaran baru terserap sekitar 32 persen. Bahkan yang ironis, dari 32 persen anggaran yang terserap tersebut, peruntukannya masih lebih banyak untuk belanja aparatur. Seharusnya, memasuki semester kedua anggaran pembangunan sudah terserap sebanyak 50 persen.

Wakil Ketua DPRD Situbondo Zeiniye, menuturkan, minimnya serapan anggaran ini akan menyisakan persoalan tersendiri, mengingat akhir masa jabatan Bupati Dadang Wigiarto akan selesai pada 6 September 2015 mendatang. Dengan demikian, ujar Zeiniye, Pj Bupati yang akan mengantikan posisi Dadang Wigiarto, akan memikul tanggung jawab sangat berat untuk melanjutkan program pembangunan di Situbondo.

Politisi PPP itu menambahkan, dalam kurun waktu empat bulan Pj Bupati harus bekerja ekstra mengawal serapan anggaran APBD induk yang masih tersisa sekitar 62 persen.

Zeiniye menuturkan, tak hanya masalah serapan anggaran APBD induk, Pj Bupati nanti harus merealisasikan program pembangunan yang dianggarkan melalui Perubahan APBD (PAPBD) yang baru bisa dicairkan Oktober mendatang. “Hal lain yang juga membebani Penjabat Bupati adalah ia harus merampungkan RAPBD 2016,” pungkas wanita asal Jangkar itu.n ira, awi

Mahasiswa Generasi Penting l Sambungan hal 1

erasi muda hancur, siapa yang akan meneruskan tegaknya negeri ini,” tandas Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo kepada Antara ketika memberikan materi wawasan kebangsaan bagi mahasiswa baru Universitas Brawijaya (UB) Malang di kampus setempat belum lama ini.

Ia mengatakan kehancuran suatu bangsa dimulai dari dalam bangsa itu sendiri, yakni dari masyarakatnya. Jika masyarakat di dalamnya sudah tidak bersatu akan mudah terpecah belah. Oleh karena itu, seluruh komponen masyarakat harus bisa saling mendukung dan menguatkan.

Masyarakat dan mahasiswa, lanjutnya, harus bisa bersinergi dalam memajukan bangsa. Masyarakat bisa maju jika disokong dengan kemampuan yang dimiliki mahasiswa, begitu pula sebaliknya.

Dalam kesempatan itu, Gatot mengajak belasan ribu mahasiswa baru UB tersebut untuk menjadi pemuda dengan jiwa nasionalisme. Tidak mudah terprovokasi dan tidak mudah terpengaruh dalam bentuk apapun yang bertujuan merongrong Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dengan berbagai cara. n ins

11

SAMBUNGAN Dindik Ajukan Kenaikan Bopda Rp 713 Miliar l Sambungan hal 1

Menurut Wawan, ada tiga komponen tambahan yang membuat anggaran Bopda 2016 naik.

Komponen utama yakni pemberian fasilitas seragam gratis untuk seluruh siswa baru tahun ajaran 2016/2017. Mulai kelas 1 SD, VII SMP dan X SMA/SMK. Perhitungan anggar­an untuk seragam gratis siswa baru ini mencapai Rp 90 miliar. “Kalau tahun ini kan seragam gratis hanya untuk siswa tidak mampu yang jumlahnya lima persen dari total siswa di Surabaya. Tahun depan, seluruh siswa baru akan mendapatkan seragam gratis,” kata Wawan.

Komponen lainnya, ialah untuk pengadaan buku Kurikulum 2013 (K-13). Ini merupakan respon terhadap banyaknya sekolah yang memilih untuk melanjutkan K-13 secara mandiri. Seperti diketahui, sekolah pelaksana K-13 mandiri tahun ini tidak mendapatkan buku dari pemerintah pusat karena tidak termasuk sekolah pilot project. Jumlah sekolah di Surabaya yang memilih untuk melanjutkan ke K-13 ini men-

capai 535 lembaga. Jumlah itu mulai SD, SMP dan SMA. “Kita sudah menghitung dengan jumlah siswa yang pakai K-13. Total anggaran untuk pemenuhuan buku ini diajukan senilai Rp 165 miliar,” tambahnya.

Selain itu, komponen kenaikan Bopda ini juga akan digunakan untuk menambah biaya operasional untuk jenjang SMP. Kenaikannya dihitung Rp 10 ribu per siswa, atau dari Rp 70.500 ribu menjadi Rp 80.500 per bulan. Jika jumlah siswa di Surabaya yang mendapatkan Bopda sebesar Rp 170 ribu siswa, anggaran Bopda SMP yang diajukan sekitar Rp 20 miliar.

Sedangkan untuk jenjang SD dan SMA/SMK anggaran Bopda diperkiran tetap. Yakni, SD sebesar Rp 29 ribu dan SMA/ SMK sebesar Rp 152 ribu.

Disinggung kenapa hanya SMP yang mengalami pe­ ningkatan anggaran Bopda?

Wawan menjelaskan, anggaran peningkatan biaya operasional sudah dikaji secara matang dengan instansi, sekolah dan lembaga terkait. Konsepnya adalah kajian biaya operasional satuan pendidikan di Surabaya

itu merupakan paduan antara Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dari Kemendikbud dan Bopda dari Pemerintah Kota.

Seperti diketahui, anggaran BOS mulai jenjang SD, SMP dan SMK/SMA sudah mengalami kenaikan pada 2015 ini.

Rinciannya, siswa SD mendapat Rp 580 ribu per siswa dan naik menjadi Rp 800 ribu per siswa, SMP Rp 710 ribu per siswa naik menjadi Rp 1 juta dan jenjang SMA dari Rp 1 juta per siswa menjadi Rp 1.200.000. Sementara untuk anggaran Bopda mulai 2012 belum naik. “Anggaran BOS-nya sudah naik. Seharusnya angggaran Bopda-nya pun naik,” tegasnya.

Meski demikian, peningkatan anggaran Bopda tidak serta merta ikut-ikutan BOS. Sebab, konsep perhitungan biaya operasional satuan pendidikan merupakan paduan antara Bopda dan BOS. Di mana, setelah dirinci kebutuhan SMP dari Bopda mencapai Rp 1,95 juta per tahun. Sementara anggaran Bopda dari SMP hanya Rp 1,2 juta. “Kalau untuk SD dan SMA/SMK sudah pas,” pungkas dia. n tam

Dewan Desak Jabatan Kepala Biro Perekonomian Segera Diisi l Sambungan hal 1

ekonomi Pemprov Jatim sudah membuat piranti penguatan ekonomi pelaku UMKM hadapi MEA, “ pintanya.

Sementara menyangkut rencana seleksi terbuka jabatan Kepala Biro Perekonomian yang ditinggalkan Made Sukarta yang kini menjabat Kadis Koperasi dan UMKM, politisi asal Sidoarjo menilai bahwa lelang jabatan itu bukan satu-satunya jalan yang terbaik. “Saya justru khawatir itu dijadikan celah untuk memasukkan orang titipan dari luar karena memiliki kedekatan dengan penguasa, “ ungkap Zainul Luthfi.

Seperti diberitakan sebelumnya roda mutasi di lingkungan Pemprov Jatim kembali bergulir lagi. Sebanyak 17 pejabat eselon

II dan 24 pejabat eselon III ikut mutasi yang dijalankan Gubernur Jatim Dr H Soekarwo SH, MHum, Senin (31/8). Khusus untuk jabatan Kepala Biro Administrasi Perekonomian, jabatan ini dikosongkan Gubernur dan diisi Plt karena akan dilelang terbuka dalam waktu dekat.

Senada, Ketua FPPP DPRD Jatim Musyaffa’ Noer menambahkan bahwa lelang jabatan melalui sistem assesment itu sudah diatur dalam UU No 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN).

Namun ketika SKPD lain tak usah dilelang sedangkan untuk Biro Perekonomian dilelang, tentu menimbulkan tanda tanya besar.

Menurut Musyaffa’, itu dilakukan karena gubernur merasa kurang yakin dengan stok pejabat bidang ekonomi mampu men-

erjemahkan apa yang diinginkan oleh orang nomor satu di lingkungan Pemprov Jatim untuk memperbaiki kondisi ekonomi Jatim sehingga perlu dilakukan seleksi terbuka jabatan.

“Tapi kami tidak inginkan lelang jabatan itu dijadikan celah untuk memasukkan orang-orang dekat gubernur yang ada di luar ke dalam birokrasi di lingkungan Pemprov karena itu bisa menimbulkan kesenjangan sosial antar pejabat, “ beber pria yang juga Ketua DPW PPP Jatim.

Ia berharap pejabat yang nantinya menduduki kepala Biro Perekonomian benar-benar pejabat yang mumpuni di bidangnya, serta memiliki kredibilitas dan integritas yang baik agar Jatim bisa menjadi barometer ekonomi nasional. n cty

KPU Surabaya Bantah Tidak Verifikasi ke DPP PAN l Sambungan hal 1

DPP PAN yang informasinya juga masuk tim 9.

Dua komisoner KPU Surabaya akhirnya ketemu Pak Pinto dan langsung diverifikasi olehnya. “Misalnya jika resepsionis bilang mohon ditunggu sebentar atau lama, tapi tidak ada omongan seperti itu. Ya sudah, apa arahan mereka kami lakukan. Artinya bukan kesalahan kami, tidak menemui pak Sekjen, tapi ditemui pak Pinto,” katanya.

Wakil Ketua Umum DPP PAN Suyoto sebelumnya mengatakan pihaknya belum menerima informasi bahwa komisioner KPU ke kantor DPP PAN di Jakarta melakukan verifikasi faktual dokumen rekomendasi pada masa verifikasi berkas persyaratan pencalonan hasil perbaikan. “Saya belum mendengar KPU memverifikasi ke DPP. Tugas KPU ke DPP itu hanya tanya, bahwa surat ini asli atau tidak. Namanya arsip itu beda, pasti,” kata mantan Ketua DPW PAN Jatim tersebut.

Suyoto menegaskan, Ketum maupun Sekjen siap dikonfirmasi ulang mengenai rekomendasi itu.

“Kalau begitu kan KPU belum ketemu dengan Ketum maupun Sekjen,” ujarnya.

KPU Kota Surabaya membe-

Kemenperin dan Kementan Bersinergi, Bondowoso Didaulat Jadi Pusat Industri Pertanian

berkan beberapa persyaratan pencalonan yang telah dinyatakan memenuhi syarat meski pasangannya tidak memenuhi syarat di masa pendaftaran kembali tahap ketiga.

Jika Dr Rasiyo ingin mendaftar kembali sebagai calon Wali Kota Surabaya pada 6-9 September mendatang, cukup mengganti wakilnya dan memperbarui beberapa persyaratan pencalonan parpol.

Termasuk rekomendasi dari partai pengusungnya yakni Demokrat dan Partai Amanat Nasional (PAN).

Komisioner KPU Kota Surabaya Divisi Teknis dan Data Nurul Amalia mengatakan bila memang Rasiyo akan mencalonkan lagi, tinggal cari pengganti wakilnya dan mengganti persyaratan pencalonan dari partai pengusung atau gabungan partai. Termasuk memperbarui rekomendasi. “Syarat pencalonan berubah, tapi syarat calon tidak berubah,” kata Nurul.

Menurutnya, untuk dokumen pri­badi calon Rasiyo yang lama, masih bisa dipakai karena tidak ada perubahan dokumen. Seperti ijazah dan NPWP. Perbaruan syarat ini harus dilengkapi karena jika Rasiyo mencalonkan lagi tentu sudah tidak berpasangan dengan Dhimam Abror Djuraid, wakil sebelumnya yang tidak me-

l Sambungan hal 1

Dirjen Industri Kecil dan Menengah (IKM) Kemenperin Euis Saedah dan Direktur Keuangan Kementan Mulyadi Hendriawan serta Kepala Balai Besar Industri dan Kerajinan Sudarto digelar di Pusat Pertanian Kreatif milik H Cung Kusairi Desa Cindogo Kecamatan Tapen, Rabu (2/9) kemarin.

Selain dihadiri para pejabat penting dari Jakarta acara yang disambut langsung oleh Bupati Amin Said Husni didampingi Kepala Dinas Pertanian Hindarto tersebut juga dihadiri lengkap Jaja-

menuhi syarat. “Nanti wakilnya yang direkomendasikan kan baru, jadi harus ada perbaruan,” jelasnya.

Jaring Lima Nama Dibukanya kembali masa pendaftaran bakal calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota pada tahap ketiga, Partai Amanat Nasional (PAN) melakukan penjaringan untuk dipasangkan Dr Rasiyo yang diusung Partai Demokrat. Ada lima nama yang muncul dalam penjaringan Cawawali untuk melawan petahana Risma-WhisnuyangdiusungPDIPerjuangan dalam Pilkada serentak.

Kelima nama tersebut yakni, dr Esty Martiana Rachmie (Mantan Kepala Dinas Kesehatan Kota Surabaya), Endang Tjaturahwati (Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Surabaya), Ir Sunartoyo (Mantan Anggota DPR RI), Dr Sukadiono (Rektor Universitas Muhammadiyah Surabaya), dan Taufiq Ghani (Ketua Asosiasi Pengusaha Rotan Indonesia).

“Saat ini (kemarin, red) masih penjaringan mencari Cawawali lagi yang lebih serius dan berpotensi untuk menang lebih besar,” kata Ketua Bappilu) DPD PAN Surabaya Zainal Arifin saat dikonfirmasi Bhirawa, Rabu (2/9) kemarin. n geh

ran Kodim hingga tingkat Koramil sebagai anggota Upsus. Selain itu juga dihadiri para petani Bondowoso hingga para PPL serta jajaran SKPD pendukung di antaranya Dinas Pengairan dan Bappeda serta Asisten II. Dalam sambutannya Mulyadi Hendriawan selaku Direktur Keuangan Kementan mengaku bangga dengan kompaknya petani Bondowoso dengan jajaran TNI yang saat ini mampu menggelar panen raya di saat daerah lain seperti Jawa Barat dan Jawa Tengah mengalami kekeringan atau Fuso. Hal ini adalah modal awal

Gubernur Kirim Empat Nama Calon Pj Kepala Daerah Gelombang Kedua l Sambungan hal 1

gan kekuasaan seiring berakhirnya masa kepemimpinan bupati/wali kota sebelum terpilihnya pejabat baru dalam Pilkada serentak 9 Desember mendatang.

“Suratnya sudah saya kirim dan menunggu SK Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo. Tapi saya tidak tahu kapan SK tersebut turun, harapannya bisa secepatnya dan sebelum masa tugas kepala daerah berakhir,” kata Gubernur Soekarwo, Rabu (2/9).

Ke empat nama calon Pj tersebut masuk dalam daftar gelombang kedua sebagaimana terdapat empat daerah yang pada September tahun ini sudah harus meninggalkan kursinya sebagai orang nomor satu di daerah setempat. Empat daerah tersebut yakni Kabupaten Situbondo yang habis masa jabatannya 6 September, Kabupaten Gresik pada 27 September, Kota Surabaya pada 28 September serta Kabupaten Jember.

“Calon penjabat kepala daerah gelombang dua sudah beres dan gelombang ketiga masih dalam proses.

Nanti ada empat gelombang

pengiriman calon Pj,” ucap Pakde Karwo, sapaan akrab Gubernur Soekarwo.

Sesuai peraturan perundang-undangan, Gubernur diberi kewenangan menunjuk Pj kepala daerah yang memasuki habis masa jabatan dan mendapat persetujuan dari Mendagri. Terdapat tiga nama yang menjadi calon setiap daerahnya dan harus berasal dari PNS di lingkungan Pemprov Jatim berpangkat eselon II atau setingkat kepala SKPD. Khusus Surabaya, birokrat yang bergelar Doktor Honoris Causa bidang ilmu ekonomi dari Universitas Airlangga itu sudah memastikan nama Kepala Inspektorat Jatim Nurwiyatno sebagai prioritas Pj kepala daerah setempat.

“Surabaya sudah jelas Pak Nurwiyatno di urutan pertama, tapi untuk tiga daerah lainnya saya lupa,” katanya.

Sebelumnya, pada 19 Agusutus lalu, Pakde Karwo telah melantik empat Pj kepala daerah, masing-masing Suprianto sebagai Pj Wali Kota Blitar, Wahid Wahyudi sebagai Pj Kabupaten Lamongan, Maskur sebagai Pj Bupati Ponorogo, serta Idrus sebagai Pj Bupati Kediri. n iib

Diperkenankan Daftar Kembali, Rasiyo Berjanji Siap Tempur l Sambungan hal 1

kali kedua dalam Pilkada Surabaya. Ditemui Bhirawa di kantor Bank UMKM Jatim, Rabu (2/9) kemarin, R a s iyo yang menjabat Komisaris Utama mengatakan bahwa dirinya sangat optimistis bisa maju lagi di Pilkada Surabaya. Untuk langkah selanjutnya, dia pasrahkan semua kepada partai politik pengusung. Dia akan berkoordinasi baik dengan Demokrat dan PAN terkait apa yang akan dilakukan nanti. “Alhamdulillah. Saya cukup senang, dan siap untuk bertempur kembali dalam Pilkada Surabaya,” kata Rasiyo di sela mempelajari draft PKPU dan persyaratan pencalonan.

Ditanya ada kriteria tertentu terhadap calon wakil wali kota yang akan dipasangkan dengannya, pria kelahiran Madiun ini menyerahkan sepenuhnya kepada keputusan parpol pengusungnya. Hasil dari koordinasi dengan parpol memang sudah muncul nama-nama kandidat yang sudah masuk untuk menjadi pendampingnya. “Siapapun pasangan nanti, saya selalu siap. Pada prinsipnya saya sreg dipasangkan dengan siapapun. Karo sampeyan saja saya siap (dengan Anda saja saya siap),” ujar Rasiyo sambil menunjuk wartawan.

Mantan Kepala Dindik Jatim ini telah berupaya mengirim utusan ke KPU Kota Surabaya untuk menanyakan berkas mana saja yang perlu diperbaiki dan mana yang tidak perlu diperbaiki jika akan mendaftar lagi. “Saya sudah mengirim

Bondowoso yang memiliki manajemen yang baik dalam pengelolaan pengairan sehingga kebutuhan pangan bisa terpenuhi bahkan bisa menyuplai ke daerah lain.

“Saya sangat yakin jika kekompakan dan kreativitas ini diteruskan akan membuat Presiden Jokowi yang saat ini memang fokus pada pertanian untuk tertarik datang ke Bondowoso,” katanya.

Sementara itu Dirjen IKM Kemenperin dalam sambutannya memberi apresiasi positif pada petani Bondowoso sebagaimana dicontohkan H Cung Kusairi yang

utusan untuk berkonsultasi.

Kira-kira berkas apa saja yang perlu saya perbaiki.

Biar tidak ada masalah di kemudian hari. Apakah berkas-berkas yang sudah saya serahkan ke KPU waktu bersama Mas Abror bisa dipakai lagi apa tidak,” imbuhnya.

Rasiyo telah melakukan persiapan pada tahapan pendaftaran selanjutnya. Dia mengakui bahwa ada beberapa berkas yang harus diubah bersama partai pengusungnya.

“Karena Mas Abror tidak bisa dicalonkan kembali, surat dukungan dari partai politik tentu berubah. Foto pasangan calon tentu juga berubah. Tapi, saya menunggu keterangan tertulis dari KPU Surabaya, bukan lisan,” jelasnya.

Kenapa sampai butuh pernyataan tertulis dari KPU Kota Surabaya, Rasiyo mengkhawatirkan ada kesalahan nantinya jika tidak sesuai.

“Karena ini terkait administrasi. Saya takut salah bila tidak sesuai. Apalagi saya seorang birokrat dan ingin jalan sesuai ketentuan. Barangkali saja ada perbedaan pendaftaran pada tahap ini dengan tahapan-tahapan sebelumnya,” khawatirnya.

Diberitakan sebelumnya, KPU Kota Surabaya telah memperpanjang kembali pendaftaran calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Surabaya, setelah pasangan Rasiyo-Dhimam Abror Djuraid dinyatakan tidak memenuhi syarat pada Minggu lalu.

Sesuai hasil konsultasi dengan KPU RI, akhirnya KPU Surabaya membuka perpanjangan pandaftaran yang keempat kalinya yakni 6-9 September nanti. n geh

mau membuka diri pada perkembangan teknologi dalam pengembangan pertanian, sehingga berbagai riset dan uji coba yang dilakukan Balai Besar Industri dan Kerajinan bisa diterapkannya untuk terus mengembangkan pengetahuan dalam meningkatkan pendapatan melalui industri dan pertanian.

“Tidak banyak petani yang mau mencoba teknologi baru dalam pertanian sebagaimana H Cung Kusairi, apalagi pola tersebut baru dan mengandung risiko jika tidak maksimal, namun Bondowoso melakukan dan sukses,” katanya. n har

Sulap Polo Pendem Jadi Pantai Teluk Ijo, Biro Kesra Sabet Juara Pertama l Sambungan hal 1

nusantara yang esksotis.

Ketua Dewan Juri Lomba Lampion Totok Priyo Leksono mengatakan, tidak mengheran­ kan Jatim pertumbuhan ekonomi bagus karena pejabatnya bukan hanya pintar tapi juga punya keterampilan khususnya dalam bidang kesenian.

“Hasil kreasi para pejabat dalam membuat lampion bagus-bagus dan aneka rupa dengan inovasi masing-masing. Ada yang bentuk ba­ ngunan bersejarah, ada yang berkaitan HUT ke-70 Proklamasi Kemerdekaan RI, atau ikon Surabaya,” katanya.

Menurut dia, konsep pendidik­ an tidak hanya sekadar pintar, karena orang yang pintar hanya

di otak saja. Kalau tangannya tidak terampil, tidak akan menjadi apa-apa. Pemprov bukan hanya pejabat yang hanya pintar, tapi merangsang kreativitas, tangannya menjadi terampil, apalagi hasil lomba banyak yang bagus dan bisa dikembangkan menjadi industri.

“Sebaiknya tidak berhenti hanya di lomba. Hasilnya bisa ditawarkan ke katering, nilai­ nya luar biasa, karena nilai karya seni itu tidak bisa dinilai dengan harga pokok,” kata lelaki yang sehari-hari menjadi dosen seni rupa Sekolah Tinggi Kesenian Wilwatikta (STKW) ini.

Setelah dilakukan penilaian tim juri yang terdiri dari tiga orang yaitu Ketua DWP Setdaprov Jatim Dra Hj Chaerani Yuliaty Akhmad Sukardi, dan

Totok Priyo Leksono, serta Bagus Supomo dari Surabaya Hotel School, panitia akhirnya mene­ tapkan Biro Kesra sebagai juara pertama. Disusul Biro Umum mendapat juara dua, Bappeda Jatim sebagai juara tiga dan Biro Administrasi Pembangunan sebagai juara harapan satu.

Sementara lomba merangkai kue tradisional dengan bahan baku polo pendem yang dinilai keindahan, kreativitas dan tingkat kesulitan lebih tinggi, serta penyajian bagus. Selain itu bahan baku yang digunakan lebih banyak polo pendemnya daripada bahan lainnya. Keluar sebagai juara I, II dan III adalah Biro Kesra, Biro Humas dan Protokol, Biro Kerjasama, dan juara harapan Biro Umum.

Saat membuka acara lomba,

Sekdaprov Jatim Dr H Akhmad Sukardi MM mengatakan, lomba ini tidak hanya sekadar mencari kemenangan semata. “Kita ha­ rus pandai memanfaatkan suatu bahan yang semula tidak atau kurang bermanfaat, menjadi lebih bermanfaat, yang semula rusak menjadi baik, dan yang semula kurang bernilai dengan sentuhan seni akan mempunyai nilai lebih,” katanya.

Menurut Sukardi, sebagai aparatur harus memiliki keterampilan, baik dalam bersikap, bertutur kata, dan keterampilan di bidang teknologi. Apalagi kalau mau pensiun, keterampil­ an ini bisa menjadi bekal dalam mengisi hari tua.

“Lomba ini memiliki nilai kreativitas dan estetika yang tinggi dalam merangkai dan

mengolah, maka kedua lomba ini diperlukan keterampilan khusus, perlu belajar dan berlatih,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Biro Administrasi Kesra Setdaprov Jatim Drs H Hizbul Wathon MM, mengaku sangat bersyukur karena biro yang dipimpinnya meraih juara pertama di dua lomba sekaligus. Semua itu berkat kerjasama semua pihak khususnya anak buahnya.

“Saya hanya manut pada perintah atasan, karena lomba ini diperuntukkan kepala SKPD ya saya ikut terjun langsung. Dan hasilnya Alhamdulillah Biro Kesra dapat juara pertama dari kategori lomba pembuatan lampion dan kreasi pantai dari polo pendem,” pungkasnya. *

UTAMA

12 LINTAS PERISTIWA

Tuntutan Buruh Dianggap Tak Berdasar Minta Kenaikan Upah 22-30%

Surabaya, Bhirawa Keinginan buruh untuk mendapatkan kenaikan upah kerja sebesar 2230% dinilai kalangan pengusaha sangat tidak memiliki dasar ditengah-tengah kondisi ekonomi nasional yang sedang terpuruk. Menurut beberapa eksekutif perusahaan, kenaikan tersebut akan berdampak bertambahnya PHK yang membuat angka usia produktif yang tidak bekerja bertambah.

Roberto Bernhardeta, Direktur Keuangan PT Berlina Tbk, memberikan masukkan bahwa pemilik modal dan buruh harus duduk bersama untuk membahas keinginan buruh yang ingin kenaikan upah kerja. Tetapi buruh juga diminta untuk memahami masingmasing keuangan perusahaan. Jangan di bandingkan antara satu tempat dengan tempat yang lain.

“Tuntutan buruh untuk menaikkan upah kerja sah-sah saja, tetapi harus di barengi akan kemampuan perusahaan.

Kalau perusahaan tersebut bahan bakunya sudah impor, kalau buruhnya minta kenaikan upah apa perusahaan tersebut tidak bertambah bangkrut. Sekarang yang terpenting perusahaan tetap bisa berjalan dengan baik, dan buruh tetap bekerja. Jadi permintaan buruh kemarin menurut saya tidak berdasar,” ujarnya, Rabu (2/8) kemarin di Surabaya.

Lanjut Robert, yang terpenting kebutuhan buruh bisa tercukupi, meskipun masih ada kekurangan. Karena jika harus menuntut terus, maka tidak akan pernah terpuaskan. “ Kalau dihitung, kebutuhan memang tidak akan ada habisnya, sekarang bagaimana mencukupkan dengan apa yang ada. Secara penghasilan, memang jumlahnya tidak mencukupi karena selalu ada kebutuhan,” terangnya.

Hal senada juga di ungkapkan Herbertus Gunawan, Wakil Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Jatim, menjelaskan setiap serikat buruh yang ada dalam satu perusahaan jika memang memiliki tuntutan hendaknya bisa dikonsultasikan dengan perusahaan masing-masing.

“Kalau dilihat kondisi buruh dan pengusaha sama-sama memperihatinkan.

Untuk angka 22-30% yang di harapkan buruh, itu berdasarkan apa? Seharusnya pekerja diajak berdiskusi dan duduk bersama melakukan evaluasi tentang kondisi perusahaan masing-masing.

Tidak perlu memikirkan skup yang luas, perhatikan dulu kemampuan perusahaan. Itulah yang dapat menyelamatkan perusahaan, bukan jalan-jalan seperti kemarin,” katanya. Q wil

Gedung DPRD Kota Batu Retak Anggota Dewan Ancam Pindah Batu,Bhirawa Baru dibangun pada tahun 2003, kondisi gedung DPRD Kota Batu sudah memprihatinkan. Gedung wakil rakyat ini mengalami kerusakan cukup parah ditandai dengan banyaknya retakan di beberapa titik. Akibatnya, Anggota DPRD Kota Batu mengancam segera boyongan dan menyewa gedung baru jika tidak segera dilakukan perbaikan.

Sejumlah anggota dewan menyesalkan pembatalan pengajuan anggaran pemeliharaan gedung sebesar Rp 200 juta oleh Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang (DCKTR).

Dalam perubahan anggaran keuangan APBD (P-APBD).

“SKPD ini hanya mengajukan anggaran untuk perencanaan perawatan gedung sebesar Rp 50 juta saja,”ujar Ketua Komisi C, Didik Mahmud, Rabu (2/9).

Kegeraman anggota dewan dapat dimaklumi melihat hampir semua ruangan di Gedung DPRD ini retak-retak.

Misalnya saja, di ruang Komisi C tepat di belakang kursi ketua komisi Didik Mahmud, terlihat retakan dinding yang mengakar panjang. Pintu toilet di ruangan Fraksi Golkarpun terpasang lakban karena gagang pintu sudah patah.

Retakan-retakan juga terlihat di ruangan fraksi yang lain.

Retakan parah terlihat di ruang Fraksi PAN, Fraksi Gerindra dan paling parah terlihat di ruangan Bagian Humas Dewan.

Tidak hanya terlihat retakan, dinding menganga hingga terlihat deretan batu bata di dalamnya. “Batu batanya patah, ada beberapa lubang yang sampai

tembus ke ruangan lain,” ujar salah seorang pegawai Sekwan DPRD yang wanti-wanti supaya namanya tidak disebutkan. Ia pun mengaku was-was, khawatir terjadi apa-apa bila bekerja dibawah dinding yang retak tersebut.

Tidak hanya ruangan yang retak, banyak juga plafon yang jebol seperti di kamar mandi putri. Bahkan plengsengan di sekeliling gedung dewan pun nyaris longsor. “Kalau tidak segera dibenahi, kita akan sewa, anggota dewan siap boyongan,” tegas Didik Mahmud.

Menurutnya dalam P-APBD tahun 2015 ini, pihak DCKTR awalnya sudah mengajukan anggaran untuk pemeliharaan gedung DPRD sebesar Rp 200 juta. Namun dalam pengajuan terakhir, DCKTR memutuskan untuk menunda pengajuan mata anggaran tersebut, DCKTR hanya mengajukan anggaran perencanaan sebesar Rp 50 juta. Nilai tersebut dipandang Didik terlalu kecil untuk perencanaan pemeliharaan gedung sebesar gedung dewan. Ia yakin tidak ada konsultan yang bersedia melakukan perencanaan dengan anggaran itu.

Didik berharap dalam pro-

ses P-APBD ini, tim anggaran eksekutif mempertimbangkan kembali penganggaran perawatan gedung DPRD Kota Batu. “Apa menunggu ambles dulu baru dianggarkan ?,” ujar Didik kesal.

Sementara, Wakil Ketua Tim Anggaran Pemkot Batu, Dokter Endang Triningsih, ketika dikonfirmasi masalah ini mengatakan bahwa Tim Anggaran tidak melakukan pengeprasan anggaran pera-

watan Gedung DPRD Kota Batu. Penundaan anggaran tersebut dilakukan DCKTR dengan alasan teknis. Hal tersebut sesuai dengan Permendagri yang mengamanatkan agar dalam P-APBD dihindari kegiatan fisik.

“Tim Anggaran tidak main kepras, kita hanya menyesuaikan apakah anggaran yang diajukan SKPD tersebut sesuai dengan UU atau tidak, kalau ada penundaan bukan kami

Pasuruan, Bhirawa Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Pasuruan Bambang Hariyanto menyatakan bahwa produksi susu di wilayah Kabupaten Pasuruan mencapai 98 ribu ton/ tahun. Besaran capaian itu dihasilkan oleh 101 ribu ekor

hilmi husein/bhirawa

JMF Bermanfaat Saat Resesi Ekonomi Dalam masa resesi ekonomi, Pemprov Jatim melalui Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan (Disnakertransduk) Jatim tetap menyelenggarakan Job Market Fair (JMF) dalam rangka dorong peningkatan partisipasi angkatan kerja dan penyerapan tenaga kerja serta penurunan tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Jatim.

D

Seorang anggota dewan menunjukkan adanya retakan-retakan di Gedung DPRD Kota Batu yang harus segera diperbaiki agar tidak semakin parah.

yang melakukan tapi SKPD,” ujar Endang. Ia mendukung keputusan DCKTR yang menunda anggaran, karena keputusan tersebut adalah keputusan yang tepat. “SKPD pasti sudah berhitung perencanaan butuh berapa bulan, pelaksanaan butuh berapa bulan, perencanaan yang matang adalah perencanaan yang menghindari adanya Silpa (Sisa Lebih Penggunaan Anggaran),” pungkas Endang. Q nas

Kabupaten Pasuruan Kekurangan Susu

Dinas Tenaga Kerja Provinsi Jawa Timur Job Market Fair Tahun 2015

alam kesempatan ini Sekdaprov Jatim, Dr H Sukardi mengapre siasi seluruh perusahaan di jatim membuka lowongan pekerjaan untuk menerima angkatan kerja yang memerlukan pekerjaan. Penyediaan lowongan pekerjaan merupakan hal yang luar biasa dalam mewadahi seluruh pencari pekerja termasuk penyandang disabilitas.

“Event ini sangat bagus karena saling menguntungkan bagi pengusaha dan pencari kerja. Job Market Fair merupakan aplikasi langsung pengusaha terhadap pencari kerja yang sangat bermanfaat di saat resesi ekonomi,” kata Sukardi disela-sela menyampaikan sambutan Gubernur Jatim pada kegiatan JMF di Balai Kota Surabaya, rabu (2/9).

Dikatakannya, disaat perusahaan mengalami resesi ekonomi maka termasuk pekerjanya harus bangkit dan turut membangun perusahaan dengan meningkatkan kinerja dan produktivitasnya sehingga perusahaan memperoleh laba dan berdampak pada kesejahteraan pekerjanya.

Menurut data statistik (BPS), kondisi ketenagakerjaan di jatim per Februari 2015 jumlah angkatan kerja sebanyak 20.692.410 orang. jika dibanding per Agustus 2014. Jumlah

Kamis Kliwon, 3 SEPTEMBER 2015

Dalam setahun, 101 ekor sapi perah Kabupaten Pasuruan menghasilkan 98 ribu ton susu.

populasi sapi perah yang ada di Kabupaten Pasuruan.

“Sebanyak 101 ekor sapi perah Kabupaten Pasuruan menghasilkan 98 ribu ton susu per/tahunnya,” ujar Bambang Hariyanto, Rabu (2/9). Meski demikian, pihaknya mengaku belum mencukupi untuk kebutuhan akan konsumsi susu.

Begitupula dengan permintaan dari dua pabrik susu terbesar nasional di Kecamatan Kejayan dan Purwosari Kabu-

paten Pasuruan.

“Kami akui produksi susu sapi sebanyak itu masih belum cukup untuk pemenuhan dua pabrik susu terbesar nasional. Makanya untuk mencapai hal itu, kami tengah gencar untuk menambah populasi sapi perah di Kabupaten Pasuruan melalui UPTD Budidaya Ternak yang berada di Desa Sumberrejo, Kecamatan Purwosari,” kata Bambang Hariyanto. Q hil

Alat Potret E-KTP di Sampang Dicuri Maling Sampang, Bhirawa Alat pemotret untuk pembuatan KTP elektronik di Kecamatan Camplong, Kabupaten Sampang, Jatim dicuri maling, sehingga proses perekaman data KTP elektronik terganggu. “Hilangnya sudah beberapa hari lalu, dan kami belum bisa memastikan siapa yang mencuri alat pemotret tersebut,” kata Kasi Pemerintahan Kantor Kecamatan Camplong, Sasminta di Sampang, Rabu (2/9).

Ia menuturkan, alat pemotret itu diketahui hilang setelah ada warga yang hendak mengurus KTP elektronik, tiba-tiba tidak ada di tempat

penyimpanan. “Kami telah melaporkan hilangnya alat pemotret itu ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemkab Sampang,” katanya.

Ia menjelaskan, di Kantor Kecamatan Camplong itu terdapat dua alat pemotre. Sehingga meski satunya hilang dicuri maling, proses pemotretan untuk warga yang hendak membuat KTP tetap berlangsung.

“Tapi kendalanya tidak bisa cepat.

Kalau banyak orang yang datang untuk membuat KTP tersebut, kami tidak bisa melayani secara maksimal,” katanya menjelaskan.

Sasmita menjelaskan alat pemotret

yang hilang itu Camera Merk Canon yang diperkirakan seharga Rp6 juta lebih. “Kalau dinilai dengan rupiah memang tidak seberapa banyak.

Tapi kinerja kami menjadi terganggu, sehingga proses pembuatan KTP tidak bisa cepat,” katanya menjelaskan. Sekretaris Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil) Sampang, Jaya Abrianto mengatakan, selain masalah kamera, yang juga sering menjadi kendala dalam pembuatan KTP elektronik ialah adanya kerusakan pada sistem data kependudukan di pemerintahan pusat. Q lis,ant

Buat Bank Sampah, Dapat Bonus Rp 62 Juta Sekdaprov Jatim Dr H Sukardi saat memukul gong sebagai tanda dibukanya JMF bagi para pencari kerja dalam upaya mengurangi pengangguran di Jatim.

itu mengalami kenaikan 542.420 orang atau turun 25.360 orang jika dibanding per Februari 2014. Sedangkan jumlah yang bekerja per Februari 2015 sebanyak 19.800.390 orang atau turun 493.880 orang jika dibanding per Agustus 2014 atau turun 85.000 orang per Februari 2014 Sementara jumlah penganggur di jatim per Februari 2015 sebanyak 892.020 orang (4.31 persen) atau tingkat pengangguran terbuka (TPT) naik 0.12 persen dibanding per Agustus 2014, jika dibanding per Februari 2014, TPT di jatim bertambah sebanyak 0.29 persen.

“Mari kita semua kerja keras, kerja cerdas, dan kerja ikhlas. Menjadikan ekonomi Indonesia lebih baik. Kami berharap baik asosiasi tenaga kerja dan serikat pekerjanya bisa bijaksana menyikapi kondisi ekonomi di Jatim,” tandasnya.

Sementara, Kepala Disnakertransduk Jatim, Drs Sukardo MSi mengatakan, dalam JMF terdapat jumlah lowongan yang tersedia sebanyak 2.300 orang. Berdasar je-

nis usaha lowongan kerja yang tersedia bermacam-macam bidang. Begitupula berdasarkan tingkat pendidikan juga mensyaratkan mulai pendidikan SLTP, SLTA, Diploma dan Sarjana.

Dikatakannya, khusus lowongan bagi kaum difabel mengacu pada Permenakertrans no.7 tahun 2008, Perda Jatim no 3 tahun 20134 dan undang-undang no. 04 tahun 1997 tentang penyandang cacat. Selain itu, tersedia informasi lowongan melalui internet (online) untuk pencarian lowongan kerja, konsultasi online dan workshop secara gratis di pusat layanan karir terpadu (plkt) dan website www.infokerja-jatim.com.

Disnakertransduk Jatim telah melakukan inovasi terbaru melalui menu baru ’myjob’ yang berisikan info jabatan, profesi dan peta kompetensi kerja dan layanan infokerja-jatim on smartphone yang dapat diakses di handphone. menu layanan ayokerja lain yang ditingkatkan dalam website infokerja-jatim adalah job search dan job match. Q rac*

Kepala Disnakertransduk, Drs Sukardo MSi bersama Rektor Universitas Negeri Surabaya akan penandatanganan MoU nota kesepahaman untuk pembinaan dan pengembangan serta informasi ketenagakerjaan (kiri). Suasana dalam gedung Balai Kota Surabaya yang dipadati pencari kerja (atas).

Bermula dari sampah, berbonus saldo uang kas Rp 62 juta. Itulah yang program bank sampah dari Pertamina EP Asset 4 Field Cepu di Desa Banyuurip, Kecamatan Senori, Kabupaten Tuban. Program bank sampah yang mulai dilaksanakan pada bulan Juni 2014 silam. Selain menciptakan lingkungan bersih dari sampah dan pemulung, dari program itu juga mencapai saldo hingga Rp. 62.157.000 pada h-7 lebaran tahun ini.

“Programnya memang bulan Juni, namun anggota yang awalnya hanya 20 terus berkembang hingga 80 orang pada bulan November. Saldo sudah mencapai Rp.62 juta,” Kata koordinator Bank Sampah Delima Banyuurip, Supriyati (2/9). Lebihlanjut diterangkan, awal mula ada program Bank Sampah dimulai saat Pertamina EP Asset 4 Field Cepu menggandeng mitra kerja, Yayasan Sekar Mandiri mengajak anggota Kelompok Wanita Tani (KWT), ke Desa Sukorejo, Kecamatan Senori Tuban untuk melihat tentang pengelolaan sampah dan pemanfaatan lahan pekarangan untuk ditanami.

Sistem pengelolaan sampah, awalnya dilakukan dengan membuat arisan ibu-ibu yang dilaksanakan setiap hari Senin mulai pukul 14.00 WIB hingga 16.00 WIB. Selain arisan, para peserta juga membawa sampah non organik yang ada di rumah masingmasing. Dari 29 anggota arisan, 20 di antaranya menjadi anggota bank sampah melakukan tugas masing-masing, seperti memilah sampah, menimbang dan mencatat berapa berat sampah yang dibawa oleh ibu-ibu. Selain itu, ada juga yang bertugas untuk mengambil sampah-sampah di rumah peserta jika tidak hadir dalam pertemuan arisan.

Khoirul Huda/bhirawa

Para Ibu-ibu dari Desa Sukorejo, Kecamatan Senori Tuban saat mengumpulkan sampah yang saat ini menjadi budaya bersih di wilayah tersebut wujud.

“Untuk harga per kilogramnya sampah pada waktu itu, kardus dihargai Rp1.000, plastik keras Rp1.500, kaleng Rp1.300, besi Rp2.500, beling Rp 400, botol minuman energi Rp100 dan botol kecap Rp400,” Terang Supriyati.

Setiap sampah yang dibawa oleh ibu-ibu, hasilnya dicatat dalam buku tabungan. Dan hasil tabungan baru bisa diambil waktu menjelang lebaran. Ternyata dalam waktu hampir satu tahun, ditambah dengan tabungan dari peserta yang mulai aktif sekitar bulan November kemarin, pada bulan Juli 2015 mencapai saldo Rp62.157.000. “Menjelang lebaran kemarin dibagikan ke 80 anggota. Tabungan dan bank sampah anggota ada yang dapat mulai dari Rp 180.000 bahkan ada yang sudah Rp 10 juta, padahal belum ada satu tahun,” katanya.

Setelah tabungan dibagikan sebelum lebaran, kemudian program bank sampah kembali dilaksanakan. Pada akhir Agustus ini, jumlah anggota meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Jika tahun lalu ada 80 anggota, dengan melihat hasil yang fantasis dari program bank sampah, banyak warga yang bergabung menjadi anggota. Saat ini, anggota bank sampah Delima mencapai 100-an.

Selain itu, lanjut Supriyati, kesadaran akan keberisihan lingkungan juga meningkat. Misalnya anak di sekolah biasanya menjumpai sampah di lingkungan atau dijalan, pasti dibawa pulang dan diberikan kepada ibunya.

Jumlah sampah yang dikumpulkan pun juga lebih banyak dibandingkan tahun lalu. Jika sebelumnya rata-rata ada 70 kg sampah yang terkumpul setiap minggunya. Dalam satu bulan ini, ada 4kwintal sampah dalam waktu 2 minggu. Q hud