binder4ags22

HARIAN Harian Bhirawa Ditunjuk kembali sebagai sarana pengumuman iklan tender/lelang pemerintah di seluruh Jawa Timur berdasarkan SK Gubernur No.188/343/ KPTS/013/2006

harian_bhirawa@yahoo.com bhirawa_indragiri@yahoo.com suratkabar_harianbhirawa

IKLAN/ LANGGANAN

Surat Kabar Harian Bhirawa

031-5615454 Harga Langganan Rp 55.000/bulan Eceran Rp 3.000

www.harianbhirawa.co.id

Mata Rakyat Mitra Birokrat

Kamis Pahing, 4 AGUSTUS 2022

Gubernur Khofifah Lepas Kontingen Jatim ke Jambore Nasional XI Pemprov, Bhirawa Sebanyak 702 kontingen Pramuka asal Jatim dilepas secara resmi Gubernur Khofifah Indar Parawansa untuk mengikuti Jambore Nasional XI di halaman Gedung Negara Grahadi, Rabu (3/8). Jambore Nasional (Jamnas) XI tersebut rencananya akan diadakan di Bumi Perkemahan dan Graha Wisata (Buperta) Cibubur, Jakarta Timur pada 12-21 Agustus 2022 mendatang.

Kepada para kontingen Jamnas XI, Gubernur Khofifah berpesan agar seluruhnya menjadi speaker bahwa di Bumi Mojopahit ini dikenalkan Bhineka Tunggal Ika Tan Hana Dharma Mangrwa.

Sehingga, Jamnas ini harus dijadikan sebagai momentum untuk saling menemukenali Indonesia yang terdiri dari beragam suku, adat budaya, bahasa, serta agama.

“Bahkan merah putih juga sudah dikibarkan sejak saat Kerajaan Majapahit berdiri.

Oleh karena itu, resonansi dari Majapahit akan menjadi bagian dari penguat hadirnya Kontingen Pramuka Jatim di Jamnas,” tuturnya.

Kepada para Ketua Kontingen dan Pembina Pendamping, Gubernur yang juga berlaku

sebagai Ketua Majelis Pembina Daerah (Kamabida) Gerakan Pramuka (GP) Kwartir Daerah (Kwarda) Jatim menitipkan seluruh peserta. Agar mereka dapat mengajarkan bagaimana kebhinekaan menjadi sebuah kekuatan bagi negara kesatuan RI. “Pada saat Jambore Nasional nanti, berikan yang terbaik untuk negeri ini dan pengembangan Pandu di Indonesia. Harumkan nama Jatim karena saya bangga dengan kakak-adik Praja Muda Karana semua. Semoga diberi kesehatan, kelancaran, dan kesuksesan,” pesannya.

Sementara itu, Ketua Kwarda Prov. Jatim HM Arum Sabil mengungkapkan apresiasi terhadap Khofifah. Sebab, mantan Menteri Sosial RI itu telah membekali para peserta dengan nilainilai yang sesuai dengan salah satu butir Dasa Darma Pramuka, yakni Cinta Alam dan Kasih Sayang sesama Manusia.

“Kak Kamabida ini selalu aktif melibatkan kami dalam kegiatan ekonomi produktif di bieang agribisnis, pertanian, lingkungan hidup, dan kemanusiaan. Terima kasih. Ini jadi bekal calon peserta untuk mengikuti Jambore Nasional nanti,” terangnya.[tam.wwn]

KPK Menahan Wakil Ketua DPRD Tulungagung

ANTARA

Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Karyoto (kiri) dan Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri saat jumpa pers penahanan tersangka dugaan suap pembahasan, pengesahan, dan pelaksanaan APBD dan APBD-P Kabupaten Tulungagung.

Jakarta, Bhirawa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tulungagung Adib Makarim (AM), tersangka kasus dugaan suap terkait pembahasan, pengesahan,

dan pelaksanaan APBD dan APBD-P Kabupaten Tulungagung, Jatim.

“Untuk kebutuhan proses penyidikan, tim penyidik melakukan upaya paksa  ke halaman 11

MITRA

Optimis Raih 8 Kursi PDI PERJUANGAN Kota Pasuruan akhirnya memiliki nakhoda baru. Dokter Mufti Aimah Nurul Anam ditunjuk resmi sebagai Ketua DPC PDIP Kota Pasuruan. Keputusan itu berdasarkan SK tentang Penetapan dan Pengesahan Ketua DPC PDIP Kota Pasuruan masa bakti 2019-2024. SK tertanggal 31 Juli 2022 tersebut diteken oleh Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarno Putri dan Sekretaris Jenderal Hasto Kristiyanto.

Dokter Mufti, menyatakan terkejut saat ia ditunjuk oleh DPP PDIP sebagai Ketua DPC PDIP  ke halaman 11

KPK Menahan Wakil Ketua DPRD Tulungagung - Lumayan dapat jaket orange gratis.

Mathur: “Bukti OPD Belum Bisa Terjemahkan Program Gubernur” - Mungkin butuh penerjemah.

Kakanwil Kemenkumham Jatim Apresiasi 1.465 Napi Narkotika Pamekasan Lulus Rehab - Kalau sudah lulus, jangan berniat mengulang

DPRD Menilai Program BK Desa Kurang Transparan Realisasi Penanaman Modal Triwulan II Jatim Naik 69,2%

DPRD Jatim, Bhirawa Komisi bidang Hukum dan Pemerintahan DPRD Jatim mencari masukan terkait mekanisme penganggaran progam Bantuan Keuangan (BK) Desa ke Bakorwil I Madiun didampingi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jatim, Selasa (2/8) kemarin.

Kunjungan kerja ini merupakan bagian dari tindaklanjut Komisi A atas berbagai temuan dan masukan saat mengunjungi berbagai daerah di Jatim dalam melaksanakan fungsi pengawasan terhadap berbagai program kerja Pemprov Jatim yang sudah dilaksanakan maupun akan dilaksanakan tahun depan.

Ketua Komisi A DPRD Jatim, Mayjen TNI (Purn) Istu Hari Subagyo mengatakan bahwa sesuai Pasal 9 UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemerin-

tahan Daerah, salah satu tugas pokok dan fungsi legislatif adalah membuat perda (legislasi), penganggaran (budgeting) dan pengawasan (evaluasi).

Temuan Komisi A, lanjut politikus Partai Golkar mekanisme penganggaran BK Desa dinilai kurang transparan sehingga banyak dikeluhkan masyarakat. Karena itu, ia ingin mencari masukan untuk perbaikan sebagaimana ketentuan  ke halaman 11

Khofifah: Bukti Iklim Investasi Jatim Terjaga Kondusif

Ketua Komisi A DPRD Jatim, Mayjen TNI (Purn) Istu Hari Subagyo

Dana Rp 29 Triliun Ngendap di Bank Jatim

Mathur: “Bukti OPD Belum Bisa Terjemahkan Program Gubernur”

dr Mufti Aimah Nurul Anam

Sentil

oky abdul sholeh/bhirawa

Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa didampingi Ketua Pramuka Jatim Arum Sabil melepas peserta jambore Nasional XL Kontingan Jatim di Gedung Grahadi, Rabu (3/8).

DPRD Jatim, Bhirawa Anggota DPRD Jatim Mathur Husairi meminta agar Pemprov transparan menjelaskan asal usul dana yang mengendap di Bank Jatim. Hal itu seperti yang dikatakan Menteri Keuangan Sri Mulyani tertinggi di Indonesia.

Menurut dia, selama ini Pemprov Jatim dinilai menutupi sehingga memunculkan penafsiran beragam dari legislatif.

Disamping itu, Pemprov juga dinilai tidak pernah menjelaskan akan hal itu. “Ini kan tidak pernah dijelaskan oleh Pemprov Jatim. Yang paling ngerti posisi kita BPKAD. Dana yang mengendon ini dana apa, apakah termasuk tak terduga atau cadangan. Atau dana lain, jangan sampai yang ngendon ini dana siluman yang tidak pernah terlaporkan eksekutif ke legislatif,” katanya, Rabu (3/8) kemarin.

Anggota DPRD Jatim dari Dapil Madura itu akan menanyakan secara resmi asal usul dana mengendap itu dalam rapat Badan Anggaran (Banggar). Mathur menyampaikan, transparansi asal usul dana itu penting, karena Jatim harus menciptakan good government dan terbuka. Sebab, selama ini banyak program pro rakyat yang belum bisa terealisasikan  ke halaman 11

Pemprov, Bhirawa Realisasi investasi triwulan II tahun 2022 di Jatim menunjukkan capaian yang menggembirakan.

Tercatat realisasi investasi Jatim pada triwulan II Tahun 2022 sebesar Rp 29,9 triliun. Pencapaian tersebut mengalami kenaikan dari triwulan II tahun 2021 (y-o-y) sebesar 69,2%. Angka ini sekaligus melebihi pertum-

buhan investasi nasional sebesar 35,5%.

Rinciannya, investasi dari Penanaman Modal Asing (PMA) sebesar Rp 11,3 triliun atau tumbuh 198,1% dari triwulan II tahun 2021 (y-o-y).

Sementara Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) sebesar Rp 18,6 triliun dengan peningkatan  ke halaman 11

Soal Bayi Meninggal di RSUD Jombang

Praktisi Hukum : Jika Sesuai SOP, Kembali Kepada Regulasi Nakes

arif yulianto/bhirawa

Praktisi hukum, Edi Haryanto.

Jombang, Bhirawa Terkait permasalahan kematian bayi pada proses persalinan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Jombang beberapa hari lalu, praktisi hukum, Edi Haryanto menilai, jika tenaga kesehatan (nakes) RSUD Jombang sudah melakukan penanganan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ada, maka jika masih ada permasalahan, maka yang berlaku adalah regulasi yang mengatur tentang  ke halaman 11

Layanan Vaksinasi Booster Menjangkau Kampung 1001 Malam Surabaya

Inisiasi Gubernur Khofifah Hadirkan Suasana Kemerdekaan bagi Warga Tanpa Domisili Mendapatkan vaksinasi Covid-19 adalah hak bagi setiap warga negara.

Pun bagi mereka penduduk yang tinggal di kawasan jalan tol Dupak, Surabaya. Sebuah perhatian khusus Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa dengan mengirimkan layanan vaksinasi bagi penduduk di wilayah yang dikenal dengan Kampung 1001 Malam di Surabaya.

Adit Hananta Utama, Kota Surabaya

Sejak September 2021, warga Kampung 1001 Malam telah mendapatkan fasilitas layanan vaksinasi dosis pertama dari Pemprov Jatim. Berlanjut pada pertengahan Desember 2021, vaksinasi dosis kedua kembali disalurkan melalui tim yang diterjunkan Gubernur Khofifah. Dan kemarin, layanan vaksinasi dosis ketiga alias booster kembali diberikan untuk kampung

dengan total penduduk sekitar 450 jiwa tersebut, Rabu (3/8).

Layanan tersebut menjadi bagian dari momentum Peringatan HUT ke-77 RI yang digelar Pemprov Jatim. Mewakil Gubernur Khofifah, Plt Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Jatim Abimanyu Poncoatmojo mengungkapkan, layanan ini merupakan pesan bahwa kemerdekaan itu harus dirasakan oleh semua lapisan masyarakat.

“Maka ibu gubernur juga meng-

oky abdul soleh/bhirawa

Petugas saat melayani vaksin booster kepada warga Kampung 1001 malam.

inginkan kemerdekaan dari pandemi Covid-19 ini juga dirasakan oleh seluruh warga Jatim, termasuk mereka yang tinggal di sekitar jalan tol Dupak, Surabaya,” ujar Abimanyu.

Terkait hal tersebut, Gubernur Khofifah memerintahkan tim Bapenda Jatim untuk melaksanakan vaksinasi di Kampung 1001 Malam bekerjasama dengan Puskesmas Dupak, Surabaya. Sebanyak 180 dosis vaksin booster disiapkan untuk warga setempat.

“Harapan kita 180 dosis itu dapat dipergunakan semua. Tetapi kadang ada yang tidak memenuhi syarat medis untuk vaksin sehingga  ke halaman 11

Kamis Pahing, 4 Agustus 2022

EKSEKUTIF

Halaman 2

Akselerasi Kesehatan Melalui BIAN Megilan 2022

Wagub Emil Dardak Beri Penghargaan ke Bupati YES Lamongan, Bhirawa Menduduki angka 0,88 pada indeks kesehatan, Lamongan masuk kategori baik dalam bidang kesehatan. Prestasi yang dimiliki Lamongan dibidang kesehatan dijadikan momentum untuk mengungkit kontribusi insan kesehatan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat di Lamongan, khususnya kalangan anak-anak yang menjadi fokus Lamongan. Hal tersebut berkaitan dengan menyiapkan generasi emas 2045 mendatang.

Pemerintah Kabupaten Lamongan terus melakukan akselerasi kesehatan dengan memberikan perhatian pada anak melalui penyelenggaraan Bulan Imunisasi Anak (BIAN) Megilan 2022, Rabu (3/8) di halaman Pendopo Lokatantra.

BIAN Megilan 2022 sendiri bertujuan untuk membentuk imuniti dan mengejar sasaran ter-

hadap anak yang belum mendapatkan imunisasi karena terhambat oleh pandemi.

“Melalui kegiatan BIAN Megilan 2022 kita bisa lebih maju dengan akselerasi akan derajat kesehatan masyarakat. Hal-hal yang sudah kita lakukan selalu mendapat apreasiasi dari pemerintah pusat atau provinsi,” tutur Bupati Lamongan Yuhronur Efendi yang berkesempatan hadir sekaligus membuka BIAN Megilan 2022.

Bupati yang baru saja menerima penghargaan IRL 2022 itu juga memaparkan program prioritas Lamongan pada bidang kesehatan atau yang biasa disebut “Lamongan Sehat” mencakup pelayanan home care service dan #ayoimunisasi yang harus dikampanyekan sampai tingkat dusun di Lamongan. Beliau yakin dengan adanya kampanye yang terus digerakkan akan mampu memperkuat derajat kesehatan di Lamongan.

“Lamongan punya program untuk kesehatan, mari kita lakukan kolaborasi. Yang harus aktif disini bukan hanya insan kesehatan medis namun juga mayarakat dan para orang tua,” tegas Pak Yes. Kepedulian Pemerintah Lamongan terhadap kesehatan anak ditandai dengan pemberian 11 vaksin pada anak mulai umur 0 bulan. 11 vaksin yang diberikan diantara untuk mencegah penyakit TBC, rubella, polio, hepatitis, kanker serviks.

“Kami akan sepenuhnya memberikan pelayanan kepada masyarakat Lamongan. Salah satu bukti nyata yang kita lakukan untuk anak kita adalah memberikan 11 jenis vaksin untuk diimunisasikan sejak umur 0 bulan agar tidak terkontaminasi dengan penyakit-penyakit yang mematikan,” tutur Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan Taufik Hidayat.

Kegiatan yang diikuti oleh 100 anak usia 9-59 bulan di Kabupaten Lamongan dan dilaksanakan secara bergilir setiap kecamatan selama 2 pekan kedepan tersebut merupakan suatu wujud keberhasilan imunisasi rutin lengkap di Lamongan.

Keberhasilan tersebut pastinya didukung oleh vaksinator serta kader kesehatan yang terlibat.

Dengan itu Lamongan turut memberikan penghargaan kategori Puskesmas Megilan kepada Puskemas Turi dan Mantup serta petugas koordinator IDR Lamongan yang diberikan pada Puskesmas Sambeng dan Puskesmas Karangbianngun.

Tidak sampai disitu, antusias Lamongan untuk menyambut BIAN Megilan 2022 ditandai dengan perjanjian penandatanganan sepakat kontribusi mendukung BIAN Megilan 2022 di seluruh Lamongan yang ditandatangani oleh seluruh Camat di Lamongan, Kepala Dinas Kesehatan

alimun hakim/bhirawa

Prestasi yang dimiliki Lamongan dibidang kesehatan dijadikan momentum untuk mengungkit kontribusi insan kesehatan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat di Lamongan.

Lamongan, Dinas Pendidikan Lamongan, dan Bupati Lamongan.

Sebelumnya diberitakan, dalam pelaksanaan program imunisasi rutin lengkap (IRL) sampai dengan usia 5 tahun di Kab. Lamongan mengalami penurunan sejak adanya pandemi covid-19.

Hal tersebut memunculkan wilayah beresiko tinggi terhadap mun-

culnya kasus PD3I (penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi).

Untuk mengantisipasi munculnya PD3I di Kabupaten Lamongan, Bupati Lamongan Yuhronur Efendi dengan Dinas Kesehatan, TP PKK, dan instansi terkait terus melakukan upaya guna mendorong percepatan pelaksanaan IRL di Lamongan. [aha.dre]

Bupati Madiun Canangkan BIAN Upaya Turunkan AKI dan AKB Kabupaten Madiun, Bhirawa Guna meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mendukung upaya penurunan AKI dan AKB (Angka Kematian Ibu dan Bayi) sekaligus meningkatkan kesadaran akan pentingnya melengkapi imunisasi bagi bayi dan balita, maka Bupati Madiun H. Ahmad Dawami mencanangkan BIAN (Bulan Imunisasi Anak Nasional), di Pendopo Desa Mojopurna Kecamatan Wungu Kab. Madiun, Rabu (3/8).

Pencanangan BIAN ditandai peninjauan imunisasi oleh Bupati Madiun yang didampingi Ketua TP PKK Kab. Madiun Hj. Penta Lianawati Ahmad dan unsur forkopimda yang disaksikan para camat dan beberapa pimpinan OPD terkait.

Bupati dalam arahannya menjelaskan, imunisasi ini harus dilakukan kalau bicara indeks derajat kesehatan masyarakat yang sudah tentu ukurannya adalah AKI dan AKB. Menurutnya, AKI dan AKB adalah sesuatu yang bisa dicegah, salah satunya adalah melaksanakan imunisasi namun harus berbasis comunity yang akan melahirkan herd immunity.

Bupati Madiun H. Ahmad Dawami mencanangkan BIAN (Bulan Imunisasi Anak Nasional), di Pendopo Desa Mojopurna Kecamatan Wungu Kab. Madiun, Rabu (3/8).Tampak Bupati Madiun bersama Ketua TP PKK Kab. Madiun, Peta Ahmad Dawami meninjau imunisasi bagi bayi dan balita.

“Kalau satu orang di comunity ada yang tidak div a k s i n , i n i m e mb a h a y akan anggota comunity itu, padahal bisa dicegah melalui vaksin,” ujar Bupati seraya berharap semua balita di Kab. Madiun yang belum imunisasi harus mendapat vaksin dalam BIAN ini.

Apalagi, lanjut Bupati, BIAN ini tidak ada pro kontra sebagaimana vaksinasi saat covid kemarin yang harus ada fisical distanching karena takut ketularan. Untuk itu, Bupati minta semua vaksin harus disiapkan, dan BIAN ini harus menjadi gerakan sehingga semua kompak bersama-sama mendukung BIAN. [dar.dre]

sudarno/bhirawa

Pemkab Mojokerto Terima Penghargaan Atas Capaian BIAN Mojokerto, Bhirawa Dinilai berhasil atas capaian Bulan Imunisasi anak baik tahun 2021 maupun pelaksanaan BIAN periode Januari sampai mei 2022.

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mojokerto mendapat penghargaan Katagori ‘Kabupaten Baik VIII’ dari Gubernur Jawa Timur atas capaian target pelaksanaan BIAN. Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Gubernur Jawa Timur yang diwakili Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Dardak, kepada Bupati Mojokerto Ikfina Fahmawati, dalam agenda Rapat Koordinasi (Rakor) Program Prioritas Bidang Kesehatan Provinsi Jawa Timur tahun 2022 dan Launching Bulan Imunisasi Anak Nasional (BIAN).

Bupati Mojokerto Ikfina Fahmawati usai menerima penghargaan dalam keterangannya selasa 2/ 8 sore menyampaikan, rasa syukur Alhamdulilah, karena perjuangan dari seluruh masyarakat khususnya orang tua balita dan segenap instansi, stakeholder dan tenaga puskesmas telah membuahkan hasil yang mengembirakan. Pada pelaksanaan BIAN periode Januari hingga Mei 2022. Yakni Kabupaten Baik VIII.tingkat Provinsi Jatim..

Semoga pada pelaksanaan BIAN bulan agustus hingga september mendatang dapat mencapai target yang lebih baik lagi.

Mengingat pada tahun 2021 capaian imunisasi dasar lengkap Pemkab Mojokerto telah mencapai 102

persen dari minimal capaian 95 persen. Hal ini tentunya akan melibatkan seluruh UPTD yang ada di wilayah Kabupaten Mojokerto, yakni 27 UPTD Puskesmas. Jelas Bupati Ikfina.

Sementara itu, Wagub Emil saat penyerahan penghargaan antara lain mengatakan, kegiatan dengan mengusung tema tantangan pelayanan kesehatan di Jawa Timur ini, membuktikan bahwa pentingnya suatu proses serta terus membenahi dan bersinergi antara pemerintah dengan profesi kedokteran, kesehatan masyarakat dan elemen masyarakat dalam menghadapi permasalahan di masyarakat.

Tapi kita tidak boleh reaktif menyikapi suatu fakta yang baru muncul dari media, kita tanya dulu dengan seksama pemerintah yang paling berkompeten di situ, baru kemudian kita mengambil langkah.

Untuk itu pentingnya imunisasi pada anak dapat mencegah Kejadian Luar Biasa (KLB) Penyakit yang Dapat Dicegah Dengan Imunisasi (PD3I). Seperti Campak, Rubella, Difteri, Pertusis, Tetanus Neonatorum, Hepatitis B. Dan, masih banyak target yang harus dikejar dan diselesaikan agar anak-anak terlindungi dari PD3I. Lami akan terus mencanangkan BIAN ini, agar menjadi suatu gebrakan yang terkoodinir, terstruktur dan semua bergerak fokus pada bulan ini.

“Dan ini terbukti, selama ini BIAN bisa berhasil kita laksanakan di paud-paud, kita laksanakan di TK, di posyandu di ponkesdes, Puskesmas pembantu rumah sakit dan semuanya dicatat,” jelasnya. [min.dre]

Wali Kota Sambut Hangat Produser yang Garap Film Berlatar Surabaya

Tak Ingin Punah, Mas Dhito Minta Pepadi Munculkan Dalang Baru Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana dorong Persatuan Pedalangan Indonesia (Pepadi) untuk mencetak dalang muda demi keberlangsungan wayang di Kabupaten Kediri.

Menurutnya, penguatan identitas diperlukan guna mempertahankan karakter sebuah daerah. Salah satunya dengan menggalakkan wayang sekaligus pedalangan.

Penguatan yang dimaksud, berupa mendidik kaum muda untuk mencintai budaya wayang ini. Utamanya mencetak dalang baru melalui pendidikan pedalangan.

Untuk mewujudkan hal tersebut, bupati yang kerap disapa Mas Dhito tersebut meminta Ketua Pepadi Kabupaten Kediri, Ki Gedhug Siswantoro untuk

terus mencari bakat-bakat dalang di Kabupaten Kediri.

“Jadi pada kesempatan malam hari ini kita bisa apa mementaskan wayang. Ki Gedhug Siswantoro ini tugasnya adalah bagaimana wayang ini nanti bisa ada generasi mudanya,” kata Mas Dhito pada pagelaran wayang semalam suntuk di Kantor DPC PDI Kabupaten Kediri, Senin (1/8/2022) Mas Dhito mencontohkan bagaimana Ki Gedhug ini sudah mulai mendalang sejak usianya 13 tahun.

Menurutnya, Perjuangan melestarikan budaya inilah yang harusnya ada di kalangan muda Kabupaten Kediri.

Dalang muda, lanjut Mas Dhito, dapat ditemukan di sekolahsekolah. Mulai usia 5 tahun hingga remaja. Mas Dhito berharap potensi ini dapat direspon oleh pelaku seni dan Pepadi sebagai induknya dalang di wilayahnya.

“Karena saya datang ke beberapa sekolah itu sudah mulai ada (dalang) yang umur lima tahun, umur enam tahun,” katanya.

Dalam pagelaran wayang tersebut, Ki Gedhug Siswantoro memainkan lakon babad alas wonomarto. Sebagai informasi, lakon ini mengisahkan perjuangan pandawa dalam membangun hutan menjadi kerajaan yang nantinya disebut sebagai kerajaan Ngamarta. [van.adv]

Surabaya, Bhirawa Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menyambut hangat produser film nasional, Avesina Soebli bersama sutradara dan timnya yang akan menggarap sebuah film berlatar Kota Surabaya.

Avisena bertemu wali kota dalam rangka silaturahmi sekaligus meminta izin akan memproduksi film di Kota Pahlawan.

Film bergenre romantis atau percintaan berjudul ‘Karena Cinta Bukan Bayangan’ ini, akan segera digarap di Kota Surabaya mulai bulan depan. Rencananya, film karya Avesina Soebli ini tayang di bioskop pada awal tahun 2023.

Wali Kota Eri Cahyadi menyambut baik dan mengaku senang Surabaya dipilih sebagai lokasi pembuatan film tersebut.

Menurutnya, itu sama dengan yang dia pikirkan selama ini, yaitu bagaimana mengenalkan Kota Pahlawan bukan hanya dari sisi pekerjaan.

“Ini sama dengan pemikiran saya, bagaimana mengenalkan Surabaya ke Nasional dan Internasional bukan hanya dari pekerjaan, tapi dari seni hiburan. Karena Surabaya hari ini yang kita kenal kan luar

zainal ibad/bhirawa

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi saat menerima kunjungan produser film nasional, Avesina Soebli bersama timnya.

biasa. Ada Tunjungan Romansa, Susur Sungai (Kalimas) nanti Insyaallah juga kita bentuk Kya-kya,” kata Wali Kota Eri Cahyadi.

Apalagi, kata dia, film yang akan digarap oleh Avesina Soebli di Surabaya itu berkategori anak muda dengan genre romantis. Tentunya, dia meyakini, orang yang menonton film tersebut bakal teringat terus dengan Kota Pahlawan.

“Inilah harapan saya ketika (orang) ke Surabaya itu, masih ingat

apa yang ada di Kota Surabaya.

Alhamdulilah, saya berharap film ini segera bisa terealisasi dan diputar di Indonesia, khususnya di Surabaya. Sehingga orang Indonesia maupun Internasional mengenal Surabaya,” harapnya.

Saat ditanya apakah akan terlibat dalam pembuatan film tersebut, Wali Kota Eri Cahyadi mengaku bakal melihat dulu bagaimana alur ceritanya. Jika dinilai alur cerita film tersebut cocok, ia pun bersedia terlibat di dalamnya. [iib.dre]

LEGISLATIF DPRD Tulungagung Hormati Pencekalan Dua Anggota Dewan Kamis Pahing, 4 Agustus 2022

Halaman 3

Tulungagung, Bhirawa Ketua DPRD Tulungagung, Marsono, menghormati putusan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang telah melakukan pencekalan terhadap dua anggota DPRD Tulungagung, yakni Wakil Ketua DPRD Tulungagung, AM, dan anggota DPRD Tulungagung, IK.

sudarno/bhirawa

Wali Kota Madiun, H. Maidi dan dari Ketua Lembaga Sensor Film (LSF) Rommy Fibri Hardiyanto menunjukan berita acara penandatanganan Peresmian Kelurahan Winongo Kecamatan Manguharjo Kota Madiun Sebagai Desa Sensor Mandiri dan Pengukuhan Sahabat Sensor Madiri Jemput Bola Komunikasi Informasi Publik Serta Evaluasi Lapor (Jebol Kiper) di Aulah Kantor Kecamatan Manguharjo Kota Madiun, Rabu (3/8).

Wali Kota Maidi Dorong Masyarakat Budayakan Sensor Mandiri

Kota Madiun, Bhirawa Wali Kota Madiun, H. Maidi mendorong masyarakat Kota Madiun untuk bisa memfilter film ataupun berita-berita yang beredar di lini massa. Hal itu seperti yang diungkapkan Wali Kota saat menjadi narasumber di acara program desa sensor mandiri di Aulah Kantor Kecamatan Manguharjo Kota Madiun, Rabu (3/8).

Kegiatan tersebut juga Peresmian Kelurahan Winongo Kecamatan Ma-

nguharjo Kota Madiun Sebagai Desa Sensor Mandiri dan Pengukuhan Sahabat Sensor Madiri Jemput Bola Komunikasi Informasi Publik Serta Evaluasi Lapor (Jebol Kiper) oleh Wali Kota Madiun, H. Maidi dan Ketua Lembaga Sensor Film (LSF), Rommy Fibri Hardiyanto.

Dalam kesempatan itu, orang nomor satu di Kota Madiun itu menegaskan bahwa adanya program ini diharapkan masyarakat mampu memfilter film dan berita seperti apa yang layak untuk dikonsumsi.

“Dengan adanya pelatihan ini akhirnya orang akan jadi pandai dan tau cara memilahnya. Jadi tidak usah nunggu sensor dari pusat tapi di daerah juga bisa,” ungkapnya.

Program Desa Sensor Mandiri sendiri bertujuan untuk membangun kesadaran kolektif masyarakat agar secara mandiri dapat memilah dan memilih tontonan sesuai dengan penggolongan usia. Maka dari itu, LSF mengedepankan program Budaya Sensor Mandiri (BSM).

Melalui program desa sensor mandiri, LSF mengajak seluruh komponen bangsa untuk menyebarkan informasi sekaligus memberikan literasi kepada masyarakat agar mampu memilah dan memilih tontonan sesuai klasifikasi usia.

“Literasi kepada masyarakat terkait film apa yang boleh dan tidak boleh ditonton ini perlu. Harapanya, bisa menjadi filter. Bisa memilah film yang paling tepat. Paling tidak dalam lingkup keluarga,’’tegas Wali Kota. [dar.dre]

Habib Hadi Serahkan Puluhan Dokumen Kapal Eks Cantrang Probolinggo, Bhirawa Setelah penantian yang cukup panjang dan melelahkan yang dirasakan puluhan pemilik kapal eks cantrang di Kelurahan/Kecamatan Mayangan, akhirnya berkas administrasi yang difasilitasi Pemerintah Kota Probolinggo melalui Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan (DPKPP) diterima, di ruang pertemuan kantor dinas setempat.

Dewi Aminah dan Toyibah, adalah dua dari 48 pemilik kapal yang menerima dokumen siang tadi.

Mereka menyebut proses panjang ini tergantikan senyum lega dan bahagia tak terkira, ketika mereka dihubungi pihak DPKPP untuk menerima undangan penyerahan dokumentasi yang telah dinantikan sejak tahun 2017 lalu itu.

“Alhamdulillah lega, senang sekali setelah bertahun-tahun (melewati proses yang cukup mele-

lahkan). Bahagia sampai nggak bisa ngomong sudah. Yang jelas dengan adanya dokumen ini, artinya kapal kami sudah bisa kembali melaut dengan aman. Jadi tenang sudah,” ujar keduanya, Rabu (3/8).

Sedikitnya 83 unit kapal eks alat tangkap cantrang di Kota Probolinggo yang beralih ke alat tangkap Jaring Tarik Berkantong (JTB), telah siap kembali melaut.

Hal itu setelah puluhan kapal tersebut telah mengantongi Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) dan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI).

Wali Kota Habib Hadi Zainal Abidin yang berkesempatan menyerahkan secara langsung pada nelayanpun mengucapkan selamat dan berterimakasih khususnya pada Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Kota Probolinggo dibawah pimpinan Jupri, yang telah mendukung pemerintah da-

lam upaya penggantian alat tangkap tidak ramah lingkungan ke alat ramah lingkungan.

Habib hadi berharap para pemilik kapal benar-benar mengganti alat tangkapnya dan memakai alat tangkap tersebut dalam usaha penangkapannya. Sehingga ekosistem laut sedikit demi sedikit kembali pulih.

Disamping itu, ia juga mengimbau nahkoda kapal untuk tetap menjaga jalur penangkapan, agar tidak terlalu ke pinggir, sehingga dapat merugikan nelayan kecil.

Karena pelanggaran jalur dapat mengakibatkan tertabraknya rumpon dan rusaknya terumbu karang yang ada di sekitar pantai. Sehingga karang dan ikan yang ada di sekitarnya semakin berkurang.

“Tentunya hal ini sangat merugikan nelayan kecil, karena nelayan hanya bisa mencari ikan di sepanjang pesisir pantai. Pesenin

Ketua DPRD Kota Madiun, Andi Raya BMS, SH menandatangani berita acara Penetapan Propemperda Kota Madiun Tahun 2023 untuk mendapatkan proses lebih lanjut, disaksikan Wali Kota Madiun, H. Maidi, Wakil Wali Kota Madiun, Inda Raya AMS dan Wakil Ketua DPRD, Drs. H. Armaya, Rabu (3/8).

sudarno/bhirawa

DPRD Sehari Sidang Dua Kali, Penyampaian Nota Keuangan PAPBD 2022 & Penetapan Propemperda 2023 Legislatif Ajukan 6 Raperda Inisiatif DPRD dan Ekskutif 9 Raperda Rapat Paripurna Penetapan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Kota Madiun Tahun 2023 DPRD Kota Madiun bakal membahas 15 Raperda untuk mendapatkan proses lebih lanjut. Terdiri 6 Raperda Inisiatif DPRD yang menjadi Propemperda Tahun 2023. Sedang dari Ekskutif sebanyak 9 Raperda.

Sidang Paripurna itu dipimpin oleh Ketua DPRD Kota Madiun, Andi Raya Bagus Miko Saputra, SH didampingi Wakil Ketua DPRD Kota Madiun, Drs. H. Armaya.

Hadir pula Wali Kota Madiun, H. Maidi, Wakil Wali Kota Madiun, Inda Raya AMS, Sekda Kota Madiun, Ir. Soeko Dwi Handiarto, MT bersama beberapa Kepala OPD serta hadir pula Forkopimda, di gedung Paripurna DPRD setempat, Rabu (3/8).

Kesempatan yang sama, juga diselenggarakan Rapt Paripurna Penyampaian Nota Keuangan Wali Kota Madiun tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 dipimpin dan dibuka Ketua DPRD Kota Madiun, Andi Raya Bagus Miko Saputra, SH didampingi Wakil Ketua DPRD Kota Madiun, Drs. H. Armaya dan dihadiri para Anggota DPRD Kota Madiun.

Berdasarkan surat Ketua Ba pem perda DPRD Kota Madiun mengajukan 6 Raperda Inisiatif DPRD Kota Madiun sebagai berikut : Raperda tentang Kerjasama Daera. Raperda tentang Penyelenggaraan Pesantren. Rapeda tentang Penyelenggaraan Literasi Digital Masyarakat.

Raperda tentang Pelaksanaan Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas. Raperda tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif dan Rapeda tentang Pemberdayaan Organisasi Masyarakat..

Sedangkan berdasarkan surat Wali Kota madiun mengusulkan 9 Raperda Pemerintah Kota Madiun yaitu : Raperda tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Raperda tentang Fasilitas Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba. Raperda tentang Pengendalian Minuman Beralkohol. Raperda tentang Pengolahan Sampah. Raperda tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 06 tahun 2007 tentang Izin Usaha Rumah Kos/Pemondokan.

Raperda tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 04 Tahun 2012 tentang Usaha Pariwisata.

Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.

Raperda tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 dan Raperda tentang Anggaran pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

Ketua DPRD Kota Madiun, Andi Raya Bagus Miko Saputra, SH dalam sambutannya menyatakan, berdasarkan hasil konsultasi dari Provinsi Jawa Timur dan ditindaklanjuti dengan pembahasan antara Bapemperda DPRD Kota Madiun dan Tim Harmonisasi dan Pembahasan Raperda Pemerintah Kota Madiun, maka program pembentukan paraturan daerah Kota Madiun Tahun 2023 sebanyak 15 Raperda.

“Kami berharap Raperda yang telah diagendakan dalam Propemperda tahun 2023 sedapat mungkin dilengkapi dengan Naskah Akademik atau latar belakang yang mendasari diusulkannya Raperda-raperda dimaksud kecuali untuk Raperda rutin,”kata Andi Raya berharap.

Dijelaskan oleh Ketua DPRD Kota Madiun, Rapat Paripurna Penetapan Propemperda Kota Madiun tahun 2023 ini sesuai pasal 16 ayat (2) Permendagri Nomor 120 tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, menyebutkan bahwa Hasil Penyusunan Propemperda antara DPRD dan Pemda yang disepakati menjadi Propemperda sebagaimana yang dimaksudkan ayat (1) ditetapkan dengan keputusan DPRD sehingga agenda Rapat paripurna hari ini adalah Penetapan Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2023. [dar.adv]

dek ka ABK-nah nggih, peteges.

Pemilik kapal nekah jek pasrah maloloh (Dipertegas ke anak buah kapalnya. Pemilik kapal jangan hanya pasrah (ke ABK),” tegasnya.

Giat yang juga menggandeng narasumber dari UPT. Perikanan Provinsi Jawa Timur itu diharapkan Wali Kota Habib Hadi dapat menjembatani nelayan dalam menemukan solusi atas kendala-kendala yang dihadapi di lapangan sehingga nelayan dapat beraktivitas sesuai rutinitasnya.

“Supaya tidak ada kendala-kendala lagi ke depan, mungkin perlu dikerjasamakan dengan DKP Provinsi terkait adanya kelayakan jalan kapal, salah satunya. Dan ini perlu adanya penegasan MoU dengan perangkat daerah terkait,” tegasnya.

Habib Hadi juga menyampaikan bahwasanya Pemkot probolinggo terbukti sangat peduli terhadap kepentingan nelayan. Hal ini terli-

“Kami menghormati proses apa yang telah dilakukan yang berkompeten di bidangnya (KPK),” ujar Marsono, Rabu (3/8).

Menurut dia, lembaga dewan patuh atas putusan KPK tersebut. “Tidak dalam intervensi.

Mengalir saja. Itu bahasa saya,” sambungnya.

Marsono selanjutnya memastikan di lembaga DPRD Tulungagung tidak terganggu dengan adanya pencekalan terhadap dua anggotanya itu. Semuanya bekerja sesuai tupoksinya masing-masing. “Tidak ada alasan terganggu. Kami sudah pada posisi pembagian tugas sesuai tupoksi,” paparnya.

Marsono juga menyebut kedua anggota legislatif yang sudah dicekal KPK itu tetap aktif dalam melaksanakan tugas kedewanan. Meski diakui dalam beberapa kegiatan seperti rapat paripurna absen.

“Kalau satu dua kali berkegiatan penting kan biasa kemudianizin.Orangsakitkanjugabolehizin,”tuturnya.

Sebelumnya, Sekretaris DPRD Tulungagung, Sudarmaji, mengatakan hal yang sama.

Ia mengakui jika AM dan IK saat ini masih aktif mengikuti kegiatan di dewan.

Meski ia kemudian mengakui pula jika dalam beberapa kesempatan keduanya sempat absen mengikuti kegiatan dewan.

“Kami tidak mengetahui pasti alasan absen.

Jika anggota dewan berhalangan hadir dalam suatu acara kedewanan, maka harus menyampaikan izin pada pimpinan dewan,” ucapnya.

Seperti diketahui, KPK pada Selasa (2/8), telah melakukan pencekalan terhadap tiga Wakil Ketua DPRD Tulungagung periode 2014-2019 masing-masing AM, IK dan AB atas kasus dugaan korupsi anggaran Bantuan Keuangan (Bankeu) Provinsi Jawa Timur periode 20142018 untuk Kabupaten Tulungagung. Bersama ketiganya pencegahan untuk bepergian ke luar negeri itu diberlakukan juga pada mantan Kepala Bappeda Provinsi Jatim, BS. [wed.dre]

Habib Hadi serahkan puluhan dokumen kapal eks cantrang.

hat dari program yang sudah berjalan seperti BPJS Ketenagakerjaan bagi nelayan, yang ternyata sangat bermanfaat bagi nelayan pada saat terjadi musibah kecelakaan maupun santunan kematian.

Ayah dari empat orang anak ini juga mengimbau pemilik kapal dan nelayan untuk menyampaikan agar

Probolinggo, Bhirawa DPRD Kabupaten Probolinggo secara resmi melantik dan meresmikan pengangkatan Ahmad Nahrowi sebagai Pengganti Antar Waktu (PAW) anggota DPRD Kabupaten Probolinggo sisa masa jabatan 2019-2024 dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Probolinggo, Selasa (2/8) malam.

Ahmad Nahrowi dilantik sebagai PAW anggota DPRD Kabupaten Probolinggo menggantikan Aksan Qosi yang meninggal dunia pada tanggal 14 Mei 2022 lalu. Pelantikan dan pengambilan sumpah janji ini dipimpin oleh Ketua DPRD Kabupaten Probolinggo Andi Suryanto Wibowo.

Anggota DPRD Kabupaten Probolinggo dari Partai NasDem ini dilantik dan diambil sumpahnya berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur Hj. Khofifah Indar Parawansa Nomor: 171.426/717/ 011.2/2022 tanggal 25 Juli 2022 Tentang Peresmian Pengangkatan Pengganti Antar Waktu anggota DPRD Kabupaten Probolinggo.

Pelantikan PAW anggota DPRD Kabupaten Probolinggo ini dihadiri oleh Pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Probolinggo, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Probolinggo H. Soeparwiyono dan jajaran Forkopimda, KPU Kabupaten Probolinggo dan Bawaslu Kabupaten Probolinggo serta sejumlah pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Probolinggo.

Prosesi pelantikan ini diawali dengan pengucapan sumpah janji oleh Ahmad Nahrowi yang dipandu oleh Ketua DPRD Kabupaten Probolinggo Andi Suryanto Wibowo.

Kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara pengambilan sumpah/janji dan penyematan tanda PIN anggota DPRD Kabupaten Probolinggo.

Ketua DPRD Kabupaten Probolinggo Andi Suryanto Wibowo menyampaikan ucapan selamat kepada Ahmad Nahrowi yang baru saja dilantik dan diambil sumpahnya sebagai PAW anggota DPRD Kabupaten Probolinggo. Dalam masa jabatannya, H. Nahrowi akan menempati komisi 1 yang membidangi pemerintahan serta di Badan Musyawarah (Banmus). [wap.dre]

Usulkan Rp27 M untuk Pengawasan Pilkada Pasuruan

hilmi husain/bhirawa

sudarno/bhirawa

sudarno/bhirawa

Wali Kota Madiun, H. Maidi, Wakil Wali Kota Madiun, Inda Raya, AMS bersama Ketua DPRD Kota Madiun, Andi Raya BMS, SH dan Wakil Ketua DPRD, Drs. H. Armaya mengangkat dan menunjukan berita acara Penandatanganan Penetapan Propemperda Kota Madiun Tahun 2023 untuk mendapatkan prosses lebih lanjut, Rabu (3/8).

tak mudah terprovokasi oknumoknum tak bertanggungjawab yang ingin memecahbelah kekompakan yang sudah dibangun selama ini.

Ia juga mempersilakan pemilik kapal dan nelayan untuk menyampaikan masukan, kritik dan saran konstruktif bagi pembangunan Kota Probolinggo ke depan lebih baik lagi. [wap.dre]

Ahmad Nahrowi Dilantik Sebagai PAW Anggota DPRD

Ketua Bawaslu Kabupaten Pasuruan, M Nasrub (baris ke dua yang pertama) saat menghadiri acara di kantor DPRD Kabupaten Pasuruan.

Wali Kota Madiun, H. Maidi menandatangani berita acara Penetapan Propemperda Kota Madiun Tahun 2023 untuk mendapatkan prose lebih lanjut, disaksikan Wakil Wali Kota Madiun, Inda Raya AMS dan Ketua DPRD Kota Madiun, Andi Raya BMS, SH serta Wakil Ketua DPRD, Drs. H. Armaya, Rabu (3/8).

wiwit agus pribadi/bhirawa

Pasuruan, Bhirawa Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Pasuruan telah mengusulkan anggaran pengawasan Pilkada 2024 ke Pemkab Pasuruan. Total kebutuhan pengawasan mencapai Rp 27 miliar.

“Pengajuan anggaran Pilkada Kabupaten Pasuruan sudah kami layangkannya ke Pemkab Pasuruan

beberapa waktu lalu. Total kebutuhannya Rp 27 miliar,” tandas Ketua Bawaslu Kabupaten Pasuruan, M Nasrub, Rabu (3/8).

Besaran kebutuhan anggaran itu, salah satunya untuk honorarium biaya petugas adhoc yang terdiri dari Panwascam, Pengawas Kelurahan dan Desa serta Pengawas TPS.

“Dibutuhkan petugas yang banyak, mulai dari Panwascam hingga Pengawas TPS. Belum lagi, wilayahnya juga luas ada di 365 Desa dan Kelurahan se-Kabupaten Pasuruan. Totalnya, ada ribuan petugas yang dibutuhkan,” jelas Nasrub.

Menurut Nasrub, banyaknya petugas TPS disesuaikan dengan jumlah TPS yang disiapkan KPU Kabupaten Pasuruan. Setidaknya, ada 3.096 TPS. Sedangkan besaran honorarium yang harus dibayarkan tak bisa dirincikan.

Hanya saja, rata-rata untuk petugas pengawas bisa melebihi Rp 1 juta.

Tak hanya untuk biaya honor, juga untuk kegiatan lainnya. Misalnya, biaya operasional petugas serta pendidikan dan partisipatif atau sosialisasi kepada masyarakat.

Pihaknya menjelaskan setidaknya dibutuhkan anggaran bertahap.

Tahap awal, pada 2023 sebesar 40 persen. Sementara, tahap kedua, sebesar 60 persen pada 2024.

“Rekruitmen petugas pengawas akan dilaksanakan sekitar bulan September 2022 ini,” tambah Nasrub. [hil.dre]

OPINI

Kamis Pahing, 4 Agustus 2022

TAJUK

Persiapan Hari Kemerdekaan PEMASANGAN bendera (dan umbul-umbul) merah-putih, menyongsong hari kemerdekaan sudah dimulai. Gotongroyong menghias kampung dengan lampu penjor, juga sudah mulai dilakukan. Setiap daerah sibuk menyusun jadwal acara panggung seni, dan pertandingan olahraga rekreasi. Kini setiap kampung nampak bersih, gemerlap, bagai mempersiapkan hajat kolosal. Inilah persiapan menyongsong hari kemerdekaan negara bangsa Indonesia. Diperingati sebagai hari proklamasi, yang paling di-sakral-kan.

Peringatan Hari Kemerdekaan RI ke-77 tahun ini mengusung tema “Pulih Lebih Cepat, Bangkit Lebih Kuat.” Akan menjadi yang paling meriah. Karena selama dua tahun ditiadakan terkurung pandemi CoViD-19. Tidak ada lomba-lomba aneka ketangkasan tradisional. Tiada panggung pentas seni kampung. Tiada kumpul-kumpul malam tirakatan, syukuran jelang tanggal 17 Agustus. Semuanya ditiadakan untuk menghindari kerumunan masa. Mencegah penularan virus Corona (tahun 2020), dan varian Delta (tahun 2021).

Saat ini pengibaran bendera diserukan dari Sekretariat Negara, sampai Pemerintah Kabupaten dan Kota. Masyarakat diminta mengibarkan bendera Merah-Putih sejak awal Agustus. Juga diikuti seruan kerja bakti memebrsihkan lingkungan. Seruan perayaan Hari Kemerdekaan RI telah membangitkan keceriaan sosial, sampai tingkat desa, dan kampung. Lomba-lomba ketangkasan anak-anak, dan orang dewasa, mulai dijadwalkan kembali. Masyarakat juga antusias menyokong dana acara 17 Agustusan.

Kelompok paduan suara mulai intensif berlatih menyanyikan lagu kebangsaan “Indonesia Raya” secara baik dan benar.

Karena di dalamnya terdapat makna perjanjian bersatu sebagai bangsa. Serta seluruh anak bangsa (suku-suku), membentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Hari proklamasi merupakan momentum Pactum Unionis. Yakni perjanjian antara masyarakat dan kelompok masyarakat untuk membentuk suatu negara yang melindungi warganya.

Secara tekstual, pembentukan negara dikukuhkan dalam konstitusi, berupa UUD (Undang-Undang Dasar) 1945. Konstitusi dinyatakan sehari setelah proklamasi. Hampir seluruh negara bangsa memiliki kisah membentuk negara yang berdaulat. Sehingga proklamasi (dan UUD 1945) bangsa Indonesia, sejajar dengan Declaration of Independence of USA (Kemerdekaan Amerika Serikat). Juga senafas dengan deklarasi revolusi Perancis “La Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen.”

Perayaan hari proklamasi (dan pengukuhan UUD 1945), sekaligus sebagai benteng kenegaraan. Tidak boleh diutak-atik oleh segenap komponen bangsa Indonesia. Walau oleh lembaga tertinggi negara. Tanggal 17 Agustus 1945, teks proklamasi, dan pembukaan UUD, tidak boleh diubah. Sejarah membuktikan, pengkhianatan terhadap proklamasi (oleh pasukan Sekutu) menghadapi perlawanan gigih seluruh rakyat. Rakyat rela bertaruh jiwa raga. Dibuktikan dengan peristiwan 10 November 1945.

Bangsa Indonesia mengakui, bahwa proklamasi merupakan berkah Ilahi. Seperti tercantum dalam mukadimah UUD alenia ketiga. “Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa.” Para pendiri negara menyadari benar tidak mudah membentuk negara majemuk, dengan beragam adat dan bahasa. Serta teritorial sangat luas yang dipisahkan perairan laut. Setelah berselang 77 tahun, kini seluruh rakyat bergembira, melanjutkan kegembiraan generasi rakyat terdahulu, sejak 17 Agustus 1945. Dibuktikan dengan berbagai lomba seni, dan olahraga rekreasi.

Dibutuhkan semangat ke-negarawan-an untuk menjembatani perbedaan, demi melahirkan negara Indonesia. Dalam penjelesan UUD 1945, dituliskan: “Yang sangat penting dalam pemerintahan dan dalam hal hidupnya negara, ialah semangat. ...Meskipun dibikin UUD ... bersifat kekeluargaan, apabila semangat para penyelenggara negara para pemimpin pemerintahan itu bersifat perseorangan, (maka) UUD tadi tidak artinya.”

Itulah yang wajib diwarisi oleh penyelenggara negara, generasi penerus sampai sekarang. Indonesia, adalah keluarga besar berbagai suku yang tergabung dalam NKRI. Ke-bhineka-an (ragam warna kulit, serta agama, adat dan bahasa) seharusnya menjadi kekuatan nasional mencapai kemakmuran bersama. [*]

Sorotan Publik

Semua tanggapan baik berupa saran dan kritik atas wajah dan kinerja birokrasi kita dalam memberikan pelayan publik dapat dikirim melalui email: harian_bhirawa@yahoo.com atau manfaatkan fasilitas surat pembaca di www.harianbhirawa.co.id atau telp ke (031) 5470650 atau faks (031) 5343359. Untuk setiap email harap disertakan nomor telpon (untuk konfirmasi ulang).

Urgensi Kawal Penyaluran Pupuk Bersubsidi SEKTOR pertanian dalam suatu negara merupakan sektor yang urgen untuk terperhatikan dan terkawalkan dengan baik oleh pemerintah. Pasalnya, sektor pertanian sangat menentukan kondisi rakyat bangsa dan negara yang akan datang.

Kebutuhan tersier bisa ditunda, tapi makanan, pertanian tidak bisa tertunda. Berangkat dari kenyataan itulah, pengkualitasan hasil pertanian perlu peran aktif pemerintah dalam mewujudkan ketersediaan dan ketahanan pangan dalam jangka panjang.

Hal urgen yang saat ini perlu terkawalkan oleh pemerintah guna mewujudkan ketersediaan pangan adalah adanya ketersediaan pupuk bagi petani. Fakta tersebut, perlu terperhatikan seiring dengan harga pupuk dunia yang semakin naik. Untuk itu, butuh sinergisitas semua pihak untuk mencari langkah paling tepat agar pupuk di Indonesia tidak bersoal. Melalui PP, UU dan Permentan No 10 tahun 2022, terharapkan ketersediaan pupuk Indonesia tidak bersoal.

Merujuk data PT Pupuk Indonesia (Persero), jumlah stok pupuk bersubsidi Urea dan NPK secara nasional tersedia sesuai ketentuan pemerintah. Stok tersebut siap memenuhi alokasi pupuk bersubsidi untuk menyambut musim tanam pada musim kemarau.

Detailnya, stok pupuk bersubsidi Urea dan NPK berjumlah 857.504 ton. Rinciannya, stok pupuk Urea 457.785 ton dan NPK 399.719 ton. Selain pupuk bersubsidi Urea dan NPK, Pupuk Indonesia juga masih memiliki stok untuk tiga jenis pupuk bersubsidi lainnya, yaitu pupuk SP-36 sejumlah 13.572 ton, pupuk ZA 58.565, dan pupuk Organik 33.286 ton, (Republika, 2/8/2022).

Namun, kendati demikian para petani masih harus memperhatikan ketersediaan dan aturan regulasi terkait pupuk tersebut. Pasalnya, sesuai dengan regulasi Permentan No. 10 Tahun 2022, kedepannya terdapat pembatasan pupuk bersubsidi. Sebelumnya, alokasi pupuk subsidi terperuntukan 70 jenis komoditas. Saat ini, pupuk subsidi hanya diperuntukkan 9 komoditas utama yaitu padi, jagung, kedelai, cabai, bawang putih, bawang merah, tebu rakyat, kakao dan kopi. Mengingat keterbatasan ketersediaan pupuk subsidi tersebut maka sudah semestikan Permentan perlu mengawal alokasi ketersediaan pupuk tersebut dari pusat kepada pemerintah daerah secara komprehensif dan penuh pengawasan agar tepat sasaran.

Gomoyo Mumpuni Ningsih Dosen Agribisnis Universitas Muhammadiyah Malang

HARIAN

PENDIRI : Alm. H. Moch. Said PENASIHAT HUKUM: Poerwanto, SH, MH

Halaman 4

Sosialisasi Masif Implementasi MBKM antara mitra dan pihak kampus telah bersepakat yang dituangkan dalam bentuk Memorandum of Understanding (MoU).

Secara umum, seharusnya kedua belah pihak Pasal 15 ayat 1, antara lain: tidak keberatan dan saling 1) Pelaksanaan Magang/ mendapatkan benefit atas praktik kerja; 2 Proyek kegiatan MBKM. pengabdian masyarakat 3) Kedua, sosialisasi haOleh : Bantuan mengajar di satuan Yopi Lutfi Subargo, S.S., M.Pd. nya menyentuh pada levpendidikan; 4) Pertukaran el akademisi. Informasi mahasiswa; 5) Penelitian/ berupa edaran-edaran di riset; 6) Kewirausahaan; setiap kampus, seminar, dan 7) Proyek/studi independent; 8) Kuliah workshop yang diselenggarakan Kemenkerja nyata tematik. Setiap kampus ristekdikti tentang MB-KM. Bagi kaum memiliki otoritas dalam mengaplikasikan akademis Merdeka Belajar merupakan delapan poin bentuk kegiatan pembelakebutuhan, sehingga dosen dan mahasiswa jaran tersebut. lebih familiar dengan istilah tersebut. Lain halnya bagi masyarakat non akademis.

Problematika Padahal orang tua, dunia usaha dan dunia Idealnya, MB-KM akan menjadi solusi industri (DUDI), intitusi, dan masyarakat berkaitan dengan kesiapan lulusan dalam umum sebagai bagian dari program MBmenghadapi dunia kerja dan perkembangKM yang ikut terlibat baik secara langsung an zaman. Kebijakan Kemenristekdikti maupun tidak langsung. menjadi ancangan dalam menentukan Orang tua wali mahasiswa memipengaplikasian kegiatan dalam tataran liki peranan penting dalam kelancaran kebijakan masing-masing kampus (top perkuliahan mahasiswa, baik dukungan down). Otoritas kampus dapat membuat dari segi biaya, kenyamanan belajar, formulasi yang sesuai dengan kebutuhan sarana-prasarana yang digunakan untuk dan kondisi tempat belajarnya masingkeperluan perkuliahan. DUDI dan inmasing. Muncul strategi baru dalam pemstitusi adalah tempat mahasiswa dalam belajaran pembelajaran efektif, efisien, mengaplikasikan program MB-KM. tidak membatasi dan memenuhi kebutuhStatusnya adalah sebagai mitra. an mahasiswa. Pada faktanya, terdapat Sedangkan masyarakat umum adalah beberapa problematika yang terjadi saat individu yang ada di sekeliling orang tua kebijakan tersebut diterapkan. wali, dan mitra, misalnya:1) fleksibilatas Pertama, hal krusial terutama saat belajar yang diterapkan dalam program penentuan mitra kerja praktek MB-KM. ini akan menjadi pertanyaan orang tua, Kasus mahasiswa tidak memperoleh bagaimana dengan hasil lulusannya, ilmu dari proses magang/praktik kerja tidak seperti zaman mereka (orang tua karena hanya ditugaskan sebagai tukang yang dulu pernah mengetahui/mengaketik, merapikan dokumen-dokumen, lami dunia perkuliahan), melihat bahawa dan menjadi pelengkap penderita. orang tua yang telah men-suport penuh Oleh karena itu, kegiatan praktek kerja kebutuhan-kebutuhan anaknya; 2) anglapangan telah direncanakan dari awal gapan bahwa anak magang dapat “disutermasuk kualitas mitra dengan job ruh-suruh” walaupun tidak esensial. describsion yang jelas, sehingga peserta Perlu adanya informasi kepada mitra magang MB-KM mendapatkan luaran mulai dari level atas sampai level paling sesuai dengan keahlian dan minatnya. bawah (terutama pegawai di lingkunFenomena tersebut terjadi ketika gan tersebut) bahwa kegiatan magang informasi yang telah dikeluarkan peMBKM telah disepakati dalam bentuk merintah berkaitan dengan kebijakan MoU, sehingga pelaksanaannya tidak MB-KM belum terinterpretasikan secara dapat keluar dari jalur perencanaan mulai keseluruhan. Apakah informasi tersebut dari time schedule sampai job descripdapat dipahami oleh calon mitra yang tion yang akan dikerjakan di tempat akan dijadikan tempat untuk mengimpmagang; 3) perkuliahan yang dilakukan likasikan program MB-KM, walaupun selama dua semester di luar kampus

menjadi pertanyaan bagi saudara dan lingkungan sosial peserta MB-KM, bagaimana cara belajar mahasiswa yang seharusnya dilakukan di dalam kampus, tetapi justru tidak pernah hadir di dalam ruangan perkuliahan. Oleh karena itu, sosialisasi masif program MB-KM sangat diperlukan agar mendapatkan respon positif dari masyarakat.

Ketiga, khusus peserta magang MB-KM mandiri, dana didapatkan dari subsidi kampus, atau dari dana pribadi.

Kesulitannya jika mendapatkan tempat magang berlokasi jauh dari tempat domisili. Setiap hari akan mengeluarkan alokasi dana untuk kegiatan magang yang notabene peserta magang adalah mahasiswa yang belum berpenghasilan.

Apalagi mahasiswa luar Jawa yang memilih magang di Jawa.

Universitas 45 Surabaya dipromotori Fakultas Psikologi telah mengaplikasikan kebijakan MB-KM melalui bentuk kegiatan magang/praktik kerja lapangan dan asistensi mengajar. Kedua kegiatan tersebut telah dilaksanakan di lokasi yang berbeda.

Pertama, Magang/praktik kerja lapangan dilakukan di Dinas Sosial UPT PRSMP Surabaya.

Dalam kegiatan magang tersebut, mahasiswa dapat mengaplikasikan minat dan bakatnya menjadi mentor konseling bagi anak berhadapan dengan hukum (ABH) yang memiliki tingkat agresifitas tinggi. Kedua, bantuan mengajar di satuan pendidikan merupakan bentuk kegiatan pembelajaran. Mahasiswa memberikan bantuan mengajar pada SMP GEMA 45 Surabaya dengan model Student Center Learning (SCL). Pada akhir kegiatan, selain laporan kegiatan, mahasiswa telah berhasil membuat penelitian yang diujikan kelayakannya dihadapan penguji intern dan ekstern.

Komponen penilaian merupakan bagian dari soft skill dan hard skill.

Harapannya, pemerintah dan seluruh stake holder berkesinambungan dalam sosialisasi implementasi MB-KM. Peran aktif kampus dalam memberikan gambaran umum terhadap masyarakat sangat dibutuhkan dalam melancarkan kegiatan sosialisasi tersebut. Mahasiswa peserta program MB-KM juga dapat menjelaskan kepada lingkungan sekitarnya sesuai dengan kapasitasnya.

menghambat pertumbuhan usia 0–59 bulan, di mana ekonomi, meningkatkan tinggi badan menurut kemiskinan, dan memperumur berada di bawah milebar ketimpangan. nus 2 Standar Deviasi dari standar median Organisasi Kedua, ketahanan pangan. Menurut UU No. Kesehatan Dunia (WHO).

18/2012 tentang Pangan, BKKBN menyebutkan ketahanan pangan adalah sebanyak 1,2 juta (24%) kondisi terpenuhinya pandi antara 5 juta kelahiran gan bagi negara sampai setiap tahun dalam konOleh: dengan perseorangan undisi stunting yang diukur Sutawi tuk dapat hidup sehat, akmelalui ukuran panjang tif, dan produktif. Menurut tubuh tidak sampai 48 sendata Global Food Security timeter dan berat badan Index (GFSI) indeks ketidak sampai 2,5 kilogram.

Jumlah prevalensi stunting di Indonesia tahanan pangan Indonesia tahun 2021 tahun 2021 sebanyak 5,33 juta balita mencapai level 59,2, menurun dari 61,5 (24,4 persen). Angka ini lebih tinggi tahun 2020. Indeks tersebut menjadidibandingkan toleransi maksimal stuntkan ketahanan pangan Indonesia tahun ing yang ditetapkan WHO yaitu kurang 2021 berada di peringkat ke-69 dari 113 dari 20 persen jumlah balita. Persentase negara. Dalam peta peringkat ada empat stunting Indonesia lebih tinggi dibandkategori: best performance, good perforing sejumlah negara Asia Tenggara mance, moderat performance dan neeeds seperti Vietnam (23), Filipina (20), improvement. Indonesia masuk dalam Malaysia (17), dan Thailand (16). WHO kategori ketiga moderate performance. menempatkan status Indonesia berada di Kenaikan harga pangan yang sering urutan keempat dunia dan urutan kedua terjadi dikawatirkan akan menurunkan di Asia Tenggara terkait jumlah balita skor ketahanan pangan Indonesia, stunting. Penurunan prevalensi stuntkhususnya pada aspek keterjangkauan ing merupakan program super prioritas pangan. Sejak akhir tahun 2021 harga pemerintah dengan target 3-3,5 persen komoditas pangan strategis, seperti setiap tahun, sehingga maksimum 14 minyak goreng, gula pasir, daging sapi, persen pada tahun 2024. daging ayam, telur, dan cabai, mengaStunting adalah masalah kurangnya lami kenaikan signifikan, baik temporer asupan gizi dalam rentang waktu yang maupun permanen, mulai 25 persen lama yang mengakibatkan gangguan sampai lebih dari 100 persen. Kenaikan pertumbuhan fisik anak, sehingga tinggi harga pangan juga dirasakan di seluruh badannya lebih pendek dari standar dunia. Data FAO Food Price Index usianya. Stunting berpotensi memper(FFPI) pada Februari 2022 menyentuh lambat perkembangan otak, di mana angka 140,7 atau naik 3,9 persen dari dalam jangka pendek berpengaruh pada torehan Januari dan lebih tinggi 20,7 kemampuan kognitif. Dampak jangka persen secara tahunan. Menteri Keuanpanjang berupa keterbelakangan mental gan Sri Mulyani mengatakan harga dan rendahnya kemampuan belajar, pangan global berpotensi meningkat sehingga mengurangi kapasitas untuk hingga 20 persen menuju akhir tahun berpendidikan lebih baik dan hilangnya 2022. Konsekuensinya, harga kebutukesempatan bekerja dengan pendapatan han pangan pokok dalam negeri akan lebih baik. Anak stunting yang berhasil terkerek naik mengikuti fluktuasi harga mempertahankan hidupnya, pada usia bahan pangan di pasar dunia. dewasa cenderung akan menjadi gemuk Kenaikan harga pangan berdampak (obese), dan berpeluang menderita terhadap peningkatan kemiskinan. BPS penyakit tidak menular (PTM), seperti (2021) mencatat angka kemiskinan prahipertensi, diabetes, kanker, dan lainpandemi pada September 2019 sebesar lain. Stunting juga diyakini akan dapat 24,78 juta orang (9,22%) meningkat

menjadi 27,55 juta orang (10,19%) pada September 2020 dan 26,50 juta orang (9,71%) pada September 2021. Hasil kajian Faharudin (2020) menyebutkan kenaikan harga 5 persen lima kelompok pangan menyebabkan peningkatan persentase penduduk miskin berturut-turut sebesar 0,124 poin (beras), 0,111 poin (ikan segar), 0,050 poin (sayuran), 0,042 poin (buah-buahan), dan 0,289 poin (pangan lainnya). Kenaikan harga 15 persen masing-masing kelompok komoditas makanan menyebabkan meningkatnya persentase penduduk miskin masingmasing sebesar 0,581 poin (beras), 0,386 poin (ikan segar), 0,124 poin (sayuran), 0,124 (buah-buahan), dan 2,095 poin (pangan lainnya). Hasil penelitian Yuliana dkk. (2019) menyebutkan kenaikan harga pangan menurunkan tingkat kesejahteraan rumah tangga sebesar 6,53% atau setara Rp227.908 per bulan.

Kenaikan harga pangan juga menyebabkan penurunan konsumsi pangan. Elastisitas harga sendiri pada kelompok komoditas ikan/daging/telur/ susu dan kacang-kacangan/minyak bersifat elastis, masing-masing memiliki nilai 1,102 dan 1,094 (Mayasari dkk, 2018). Artinya, jika terjadi kenaikan harga sebesar 1%, maka rumahtangga akan merespon dengan menurunkan permintaan lebih dari 1%. Pada kelompok komoditas padi/umbi-umbian, sayur/buah-buahan, minyak/kacangkacangan dan pangan lainnya bersifat inelastis (bernilai kurang dari 1), yang berarti jika terjadi kenaikan harga sebesar 1% maka rumahtangga akan merespon dengan menurunkan permintaan kurang dari 1%.

Peningkatan kemiskinan dan penurunan konsumsi pangan ini tentu berpengaruh signifikan terhadap peningkatan prevalensi stunting di Indonesia.

Jika dalam jangka waktu 23 tahun dari sekarang masalah stunting dan pangan tidak teratasi, maka visi “Indonesia Emas 2045” berpotensi mengalami degradasi menjadi Indonesia Perak, atau Indonesia Perunggu. ***

Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MB-KM) merupakan solusi yang dikeluarkan oleh Menteri Pendidikan dalam menyiapkan sumber daya manusia unggul, mandiri, dan berkepribadian. Peserta didik dari awal sebelum lulus sudah direncanakan untuk beradaptasi dengan dunia kerja.

M

ekanisme MB-KM telah dituangkan dalam Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi 2020.

Kampus Merdeka adalah bentuk pembelajaran di perguruan tinggi yang fleksibel dan otonom sehingga terwujud budaya belajar yang inovatif, kreatif, tidak mengekang, dan sejalan dengan kebutuhan mahasiswa.

Model belajar tersebut membentuk keseimbangan antara soft skill dan hard skill yang termanifestasikan dalam kegiatan di lapangan. Seperti disampaikan oleh Nadiem, Menteri Pendidikan, ibarat berenang dilaut lepas, jika seorang anak hanya diberi pengetahuan tentang cara berenang saja tanpa mengetahui ikhwal tentang laut, potensi kejadian yang tidak diinginkan akan terjadi. Mahasiswa diharapkan mampu menyelaraskan pengetahuan dan keterampilan mahasiswa dalam variabilitas kondisi.

Mekanisme MB-KM Program MB-KM ini dibagi menjadi empat domain, yaitu: 1) Perguruan tinggi mendapat kemudahan dalam pembukaan program studi baru, 2) Adanya perubahan dalam sistem akreditasi perguruan tinggi, 3) PTN mendapat kemudahan untuk menjadi perguruan tinggi negeri berbadan hukum, 4) mahasiswa diberikan hak belajar selama tiga semester di luar program studi. Bentuk pengembangan diri mahasiswa sesuai dengan potensi dan minatnya, terdapat pada program pada poin keempat yang dapat diambil SKS di luar program studi. Mahasiswa juga diberikan pada tiga semester tersebut untuk mengambil satu semester di luar program studi yang berada dalam dalam satu perguruan tinggi dan dua semester kegiatan pembelajaran dapat di luar perguruan tinggi.

Dalam hal ini, pelaksanaan kegiatan di luar perguruan tinggi diuraikan dalam bentuk kegiatan pembelajaran (BKP). BKP telah diatur dalam Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020

M

Dosen Universitas 45 Surabaya

Stunting, Pangan dan Indonesia Emas

enyambut momentum 100 tahun kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 2045, pemerintah menetapkan visi “Indonesia Emas 2045”. Visi tersebut merupakan citacita ideal bagi Indonesia untuk menjadi negara berdaulat, maju, adil dan makmur pada tahun 2045. Visi tersebut dirumuskan oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) dan diluncurkan oleh Presiden Joko Widodo pada 9 Mei 2019. Presiden optimistis bahwa Indonesia akan menjadi ekonomi terbesar keempat atau kelima di dunia pada 2045. Indonesia diperkirakan menjadi negara berpendapatan tinggi pada tahun 2036 dan PDB terbesar ke-5 (USD 23.199 per kapita) pada tahun 2045. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan inklusif akan meningkatkan jumlah kelas pendapatan menengah menjadi sekitar 70 persen pada tahun 2045.

Kementerian PPN dan BPS memperkirakan Indonesia akan mengalami bonus demografi pada 2045, tepat saat Republik Indonesia berusia 100 tahun.

Bonus demografi adalah kondisi di mana penduduk yang berusia produktif lebih banyak dibanding dengan penduduk usia tidak produktif. Dalam laporan Proyeksi Penduduk Indonesia 2015-2045, jumlah penduduk Indonesia diperkirakan mencapai 318,96 juta pada 2045. Dari jumlah tersebut, penduduk usia produktif (15-64 tahun) diperkirakan mencapai 207,99 juta (65%), sedangkan penduduk usia tidak produktif mencapai 110,97 juta (35%), terdiri 44,99 juta penduduk usia tidak produktif (di atas 65 tahun) dan 65,98 juta penduduk usia belum produktif (0-14 tahun). Berdasarkan data tersebut, angka ketergantungan (dependency ratio) penduduk Indonesia pada 2045 diperkirakan sebesar 53,35%, artinya 100 penduduk usia produktif menanggung beban 54 penduduk usia tidak produktif.

Pemanfaatan bonus demografi sebagai modal dasar mencapai visi “Indonesia Emas 2045” menghadapi dua kendala. Pertama, stunting. Stunting didefinisikan sebagai kondisi anak

Guru Besar Agribisnis Universitas Muhammadiyah Malang

PEMIMPIN UMUM: Nawang Esthi Lestari PEMIMPIN REDAKSI/ PENANGGUNG JAWAB: Wahyu Kuncoro SN WAKIL PEMIMPIN REDAKSI : Wawan Triyanto REDAKTUR PELAKSANA: Gatot Suryo Widodo KOORDINATOR LIPUTAN : Bambang WN REDAKTUR: Choirul Anam, Anangsyah Isfianto, Sufendi Dimyati, Andre Endrayana Sasmita, Helmi Supriyatno, Zainal Ibad Reporter : M. Ali, Rachmat Caesar BSW, Zainal Ibad, Adit Hananta Utama, Abed Nego, Gegeh Bagus Setiadi, Diana Rahmatus Sholichah, Achmad Tauriq Imani Fotografer: Trie Diana Indahwati, Oki Abdul Sholeh Malang: M. Taufiq, Kabupaten Malang : Cahyono Nor Rochmah, Kota Batu: Anas Bachtiar, Kediri: Ervan Kholis, Pasuruan : Hilmi Husein, Pamekasan: Syamsuddin, Lumajang: Dwi Wismo Wardono, Probolinggo: Wiwit Agus Pribadi Jember: Effendi, Sampang: Nur Cholis, Sumenep: Agus Irianto, Samsul Arifin, Bondowoso: Ihsan Khalil, Situbondo: Sawawi, Tulungagung: Hadi Sucipto, Wiwieko Dh, Ponorogo: Yanuar Lamongan: Suprayitno, Jombang: Romadlon, Fathoni, Arif Yulianto Mojokerto: Hasan Amin, Sidoarjo: Ali Kusyanto, Hadi Sujitno, Achmad Suprayogi Gresik: Kerin Ikanto, Rokim, Tuban: Khoirul Huda Madiun: Sudarno, Blitar: Hartono, Nganjuk: Ristika, Bojonegoro: Achmad Basir, Trenggalek: Wahyu Asmoro, Jakarta: Tjitjik Rahayu.

Direktur Utama: Nawang Esthi Lestari, Direktur Umum: Wahyu Kuncoro SN, Direktur Keuangan Mira Damayanti Komisaris Utama: Sugeng Praptoyo, Komisaris: Bambang WN, Hasan Amin, Suprayitno, Malang: Gatot Soekardi, Ratna Nirmala, Lumajang: Didit Nur Jadit, Bondowoso: Hasto Pramudyo, Manager Produksi, Sirkulasi dan Periklanan: Sri Eddy Haryanto, Manajer Keuangan: Anangsyah Isfianto, Administrasi Keuangan: Etti Sri Kustini, Sri Poernomo, Sekretaris Perusahaan: Rani Cholyvianti, Sirkulasi: Titiek Yuliati (Koordinator), Utomo Pagon, Distribusi: Tatok Arly (Koordinator), Suparto, Mulyadi, Pracetak:Ali Sulkan (Koordinator), Danu Setiawan, Trisno purnomo, Onny Agung S, Oki Abdul Sholeh, Rendy Agung. Sekuriti: Saiful Hidayat, Akhmad Mukhdor Daniyal, Ucha Torindiansyah Alamat Kantor Pusat/Iklan/Redaksi: Jalan Indragiri 73 Surabaya, Telp : 031- 561-5454, Fax : 031-561-9009, Email Iklan: bhirawa_indragiri@yahoo.com, Email Redaksi: harian_bhirawa@yahoo.com Sirkulasi: Jalan Pengenal 5, Surabaya (60174), Telp : 031- 547-0650 (3 lines), Fax : 031-534-3359, Email Sirkulasi: bhirawasirkulasi@yahoo.com Bhirawa Online : http://www.harianbhirawa.co.id Bank: Bank Mandiri (BBD Jembatan Merah) Surabaya, No. Rek:140.0080000053, Percetakan: PT Media Nusantara Press, Kawasan Industri SIER, Jl. Rungkut Industri III No.49, Surabaya SIUPP: Nomor 159/SK/Menpen/SIUPP/A.7/1986, 22 April 1986.

Tarif Iklan: Iklan Baris Rp. 7.500/baris (maksimal 5 baris), Iklan Tender/Lelang Rp.10.000/mm kolom, Iklan Display warna (FC) Rp.10.000/mm kolom, Iklan Display hitam putih (BW) Rp.7.500/mm kolom. Harga belum termasuk PPn 10%.

PELAYANAN PUBLIK 20 Ribu Nakes di Surabaya Bakal Jalani Vaksin Booster Kedua Halaman 5

Kamis Pahing, 4 Agustus 2022

Surabaya, Bhirawa Pemkot Surabaya bakal segera melakukan vaksinasi booster kedua bagi puluhan ribu tenaga kesehatan (nakes). Rencananya, vaksinasi akan digelar pada akhir pekan ini, dan menyasar kepada 20 ribu nakes. Vaksinasi booster kedua ini sesuai dengan Surat Edaran (SE) dari Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Nomor SR.02.06/C/3632/2022. Hal: Regimen Vaksinasi COVID-19 Dosis Lanjutan Kedua (Booster Ke-2) Bagi Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDM Kesehatan).

Kepala Dinkes Kota Surabaya Nanik Sukristina mengatakan, pihaknya tengah menyiapkan teknis pelaksanaan kegiatan sambil menunggu dropping vaksin dari pemerintah pusat di Minggu pertama bulan Agustus 2022.

Sebab, SDM Kesehatan merupakan kelompok yang memiliki risiko tinggi terpapar COVID-19.

“Dengan adanya peningkatan jumlah kasus konfirmasi positif Covid-19 dan mempertimbangkan reko-

mendasi Komite Ahli Imunisasi Nasional atau Indonesian Technical Advisory Group on Immunization (ITAGI), maka diperlukan upaya untuk memberikan vaksinasi COVID19 dosis booster ke-2 bagi SDM Kesehatan,” kata Nanik, Rabu (3/8).

Ia menjelaskan, waktu pelaksanaan vaksinasi booster ke-2 bagi SDM Kesehatan di Kota Surabaya akan dilaksanakan pada Minggu pertama bulan Agustus, segera setelah droping vaksin tiba di Kota Surabaya. “Dengan estimasi sasaran SDM Kesehatan untuk vaksinasi booster ke-2 di Kota Surabaya lebih kurang 20.000 sasaran siap vaksin, dan akan terus diupdate dari data

Dashboard KPCPEN,” jelas dia.

Meski demikian, guna mempertimbangkan vaksin yang akan dialokasikan oleh Pusat kepada Kabupaten/Kota dalam waktu terdekat, memiliki masa expiry date sangat pendek, maka Kota Surabaya mengajukan permintaan tahap I sejumlah 5.000 dosis dan akan melakukan pengajuan bertahap sesuai kebutuhan, dengan tetap mempertimbangkan laju vaksinasi dan masa ED vaksin yang akan di dropping.

“Selain itu, jenis vaksin yang akan digunakan, disesuaikan dengan rekomendasi ITAGI dan SE Dirjen P2P Kementerian Kesehatan. Maka

ketentuan regimen dan dosis vaksin booster ke-2 menyesuaikan riwayat vaksinasi booster ke-1 yang telah didapatkan oleh peserta, dengan memperhatikan masa interval 6 (enam) bulan sejak vaksin dosis pertama,” terang dia.

Ke depan, apabila vaksin dosis booter ke-2 bagi SDM Kesehatan juga akan diterapkan bagi masyarakat umum, maka Dinkes Kota Surabaya akan menindaklanjuti kebijakan vaksinasi booster ke-2 bagi masyarakat umum segera setelah ada Juknis dan ketentuan resmi dari Pemerintah Pusat. “Dalam hal ini SE Kementerian Kesehatan Republik Indonesia,” pungkasnya.[iib.ca]

Kepala Dinkes Kota Surabaya Nanik Sukristina

LINTAS PELAYANAN

Pemkab Madiun dan PA Teken MoU Tingkatkan Pelayanan Lebih Baik Kabupaten Madiun, Bhirawa Pemerintah Kabupaten Madiun melakukan Penandatanganan Nota Kesepakatan Kerja Sama (MoU) dengan Pengadilan Agama (PA) Kabupaten Madiun tentang Pelayanan, Integritas Data dan Antisipasi Dampak Perceraian. Penandatanganan MoU tetsebut dilakukan oleh Bupati Madiun H. Ahmad Dawami dengan Ketua Pengadilan Agama Dr. H. Ahmad Zaenal Fanani di Pendopo Muda Graha, Rabu (3/8).

Kegiatan ini guna menyamakan persepsi untuk menciptakan sinergi dan memantapkan hubungan kerjasama dalam meningkatkan fasilitas pelayanan publik. “MoU ini bermaksud meminimalisir dampak perceraian sehingga tidak menimbulkan klaster kemiskinan baru yang mengakibatkan anak putus sekolah dan kehilangan kasihan sayang serta perlindungan anak secara maksimal,”jelas Ketua pengadilan agama.

Dalam kegiatan ini juga diharapkan dapat meningkatkan jumlah penurunan tingkat perceraian di Kabupaten Madiun dan perkawinan di bawah umur. Ini tidak merupakan tanggung jawab dan diselesaikan dengan kolaborasi lintas sektoral. TIdak hanya pengadilan agama saja namun juga dinas terkait pemkab madiun juga ikut serta dalam penanganan ini. [dar.ca]

Sejumlah personil Polwan Polres Situbondo berbagi sembako kepada warga tak mampu di Dusun Bringin, Desa Tambak Ukir, Kecamatan Kendit.

sawawi/bhirawa

Peringati Hari Jadi Polwan Ke-74 dengan Berbagi Sembako sudarno/bhirawa

Bupati Madiun, H. Ahmad Dawami dan Ketua Pengadilan Agama Dr. H. Ahmad Zaenal Fanani menunjukan penandatanganan Nota Kesepakatan Kerja Sama (MoU) dengan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun tentang Pelayanan, Integritas Data dan Antisipasi Dampak Perceraian di Pendopo Muda Graha, Rabu (3/8) dilanjut foto bersama dinas terkait.

3 Desa Terima Bantuan Barang Program Jatim Puspa 2022 Probolinggo, Bhirawa Sebanyak 3 (tiga) desa di Kabupaten Probolinggo menerima bantuan barang melalui program Jawa Timur Pemberdayaan Usaha Perempuan (Jatim Puspa) tahun 2022 dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Ketiga desa tersebut diantaranya Desa Maron Wetan, Desa Brumbungan Kidul dan Desa Maron Kulon Kecamatan Maron. Total Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dari desa tersebut mencapai 116 KPM. Rinciannya, Desa Maron Wetan jumlah KPM sebanyak 35 KPM dengan jumlah Bantuan Keuangan Khusus sebesar Rp 100.625.000, Desa Brumbungan Kidul jumlah KPM sebanyak 37 KPM dengan jumlah Bantuan Keuangan Khusus sebesar Rp 106.375.000 dan Desa Maron Kulon jumlah KPM sebanyak 44 KPM dengan jumlah Bantuan Keuangan Khusus sebesar Rp 126.500.000.

Kegiatan usaha ekonomi produktif dari para KPM terdiri dari perdagangan meliputi warung pracangan, warung kopi, penjual ikan keliling, penjual rujak, gorengan, penjual sayur, penjual gas LPG, baju dan lain-lain, jasa meliputi tukang jahit, bengkel motor, tukang pijat serta home industri meliputi bawang goreng, pembuatan kerupuk.

Bantuan barang program Jatim Puspa 2022 ini diserahkan oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Probolinggo Edy Suryanto didampingi Camat Maron Mudjito dan Forkopimka Maron, Koordinator Pendamping PKH Kecamatan Maron dan Pendamping Kabupaten Program Jatim Puspa pada Sabtu dan Minggu (30-31/7/2022) di balai desa masing-masing.[wap.ca]

Situbondo, BHirawa Sejumlah personil Polwan yang berdinas di Polres Situbondo menggelar kegiatan bakti sosial (baksos) dengan berbagi 100 paket sembako kepada masyarakat tak mampu yang ada di daerah terpencil di Dusun Bringin Desa Tambak Ukir Kecamatan Kendit Kabupaten Situbondo Rabu (3/8).

Pemberian bantuan sembako dilakukan dalam rangka memperingati Hari Jadi Polwan Ke-74 tahun 2022 yang biasa diperingati setiap tanggal 1 September. Peringatan Hari Jadi Polwan tahun ini mengusung tema ‘Polri Yang Presisi, Polwan Siap Mendukung Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural untuk

Mewujudkan Indonesia TangguhIndonesia Tumbuh’.

Menurut Kasat Lantas AKP Anindita Harcahyaningdyah, kegiatan baksos tersebut dilakukan bersama Paurmin Satreskrim Iptu Kusmiani dan 20 personil Polwan Polres Situbondo dan jajaran Polsek se-Kabupaten Situbondo.

Sebelum membagikan sembako, imbuh Anindita, personil Polwan mempersiapkan paket sembako yang akan dibagikan di halaman Mapolres Situbondo. “Ratusan paket sembako tersebut dimasukkan kedalam tas ransel karena lokasi yang dituju harus melewati medan cukup sulit dengan berjalan kaki melewati sun-

gai dan persawahan,” aku Anindita.

Masih kata Anindita Harcahyaningdyah, bantuan sembako diberikan kepada masyarakat yang belum pernah menerima bantuan yang tersebar di Dusun Bringin Desa Tambak Ukir Kecamatan Kendit. “Mereka dipilih karena lokasinya terpencil dan jauh dari keramaian serta pertimbangan tingkat kebutuhan masyarakat yang belakangan terus bertambah. Itu alasan kami,” papar Anindita.

Adapun paket sembako yang dibagikan kepada masyarakat diantaranya berupa bahan pokok seperti beras, gula, minyak goreng, mie instan, susu dan peralatan protokol kesehatan Covid-19 seperti masker, sani-

tizer dan sabun pencuci tangan.

“Meskipun bantuan sembako yang disalurkan untuk warga jumlahnya terbatas, diharapkan bisa bermanfaat. Kami juga meminta bantuan tersebut dapat meringankan beban masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pokok seharihari,” ucap Anindita.

Perwira dengan tiga balok di pundaknya itu menerangkan, di sela sela penyaluran bantuan, para personil Polwan juga menyampaikan pesan kamtibmas kepada warga agar tetap disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan (prokes) Covid-19 dan mengikuti vaksinasi sampai dosis 3 atau booster. [awi.ca]

Kick Off BIAN 2022, Pemkab Sasar 55 Ribu Anak Tulungagung, Bhirawa Pemkab Tulungagung secara resmi memulai kick off pelaksanaan Bulan Imunisasi Anak Nasional (BIAN) Tahun 2022. Kick off dilakukan di Balai Desa Bangoan Kecamatan Kedungwaru, Selasa (3/8). Dalam kegiatan tersebut, Bupati Tulungagung, Maryoto Birowo, menandai dengan pemberian imunisasi pada anak. Selain hal itu juga dilakukan oleh Ketua TP PKK Kabupaten Tulungagung, Ny Siyuk Maryoto Birowo.

Sebelumnya, Bupati Maryoto Birowo dan Ny Siyuk menerbangkan sejumlah balon dengan tali yang mengikat banner bertuliskan Ayo Sukseskan BIAN 2022.

Bupati Maryoto Birowo menyatakan saat ini imunisasi telah dipercaya sebagai langkah yang paling cost effective dalam pencegahan beberapa penyakit. “Melalui imunisasi dasar dan lanjutan maka penyakit-penyakit seperti Polio, Difteri, Tetanus, Pertusis atau batuk rejan, Hepatitis B, Campak, dan Rubela dapat dicegah,” ujarnya Ia menyebut dalam masa pandemi Covid-19 mengakibatkan upaya bersumber daya masyarakat (UKBM) di masyarakat menjadi terhambat. Di antaranya adalah posyandu. “Hal ini berdampak pada penurunan cakupan imunisasi, baik imunisasi dasar maupun imunisasi lanjutan bagi anak-

anak kita. Bila keadaan ini terus berlanjut, maka dapat menyebabkan terjadinya kejadian luar biasa dari penyakit - penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi. Sehingga perlu dilakukan upaya menurunkan kesenjangan cakupan imunisasi tersebut melalui kegiatan Bulan Imunisasi Anak Nasional (BIAN) pada bulan Agustus ini,” paparnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tulungagung, dr Kasil Rohmad, menyatakan dalam kegiatan BIAN tahun 2022 jumlah anak se-Kabupaten Tulungagung yang disasar untuk diimunisasi sebanyak 55 ribu anak. “Anak yang diimunisasi berumur antara 9 bulan sam-

pai umur 59 bulan,” katanya.

Menurut dia, BIAN dilakukan serentak di 32 tempat di 19 kecamatan di Kabupaten Tulungagung. Sedang targetnya, 55 ribu anak sudah dapat terimunisasi selama tiga pekan. “Kami menargetkan tiga minggu sudah selesai. Kalau ada yang sakit atau bepergian pada minggu keempat Agustus dapat terimunisasi juga,” bebernya.

Selanjutnya, ia menyatakan pelaksanaan BIAN tahun 2022 akan terus dipantau setiap harinya. Utamanya terkait target anak yang terimunisasi. “Setiap hari dipantau. Berapa angka anak yang sudah tervaksinasi.

Kalau belum optimal diperbaiki hari berikutnya,” ucapnya.[wed.ca]

Ketua TP PKK Kota Surabaya Tinjau Pelaksanaan Bulan Imunisasi Anak Nasional Pemkot Surabaya bersama Ketua TP PKK Kota Surabaya Rini Indriyani menggelar roadshow atau tinjauan keliling pada pelaksanaan Bulan Imunisasi Anak Nasional (BIAN). Kegiatan ini dilakukan untuk memastikan pelaksanaan BIAN berjalan dengan lancar, karena pemkot menargetkan 100 persen anak di Kota Pahlawan menerima imunisasi.

Pada kegiatan roadshow kali ini, Rini Indriyani mengunjungi Paud Liya di Jalan Walikota Mustajab No. 68, Posyandu Melati - RW 5 Jalan Kapasari, dan Posyandu Flamboyan - RW 8 Jalan Kapasari, Kecamatan Genteng, Kota Surabaya. Bahkan, Rini Indriyani pun tak menyangka bahwa anak-anak sangat bersemangat saat mengikuti imunisasi.

“Anak-anak disini luar biasa, memang butuh motivasi agar mereka berani. Saya berharap orang tua

bisa memberikan motivasi atau bisa juga memberikan hadiah kepada anak-anaknya setelah mengikuti imunisasi. Ini bisa menjadi cara agar anak-anak mau melakukan imunisasi,” kata Ketua TP PKK Rini Indriyani, Rabu (3/8).

Rini Indriyani mengatakan, kegiatan BIAN Tahap 2 dilakukan serentak di Pulau Jawa dan Bali pada Agustus 2022. Pelaksanaan BIAN bertujuan untuk melindungi dan mencegah anak-anak di Indonesia, khususnya di

Kota Surabaya dari penyakit. Karenanya, pencegahan tersebut dilakukan dengan melakukan imunisasi.

“BIAN ini adalah pemberian imunisasi Campak-Rubella, serta melengkapi dosis imunisasi Polio dan DPT-HB-Hib yang terlewat. Manfaat BIAN sendiri, bisa mencegah kesakitan dan kecacatan akibat Campak, Rubella, Polio, Difteri, Pertusis (batuk rejan), Hepatitis B, Pneumonia (radang paru), dan Meningitis (radang selaput otak),” ujar dia.

Rini Indriyani menjelaskan, bahwa sejak pandemi Covid-19 terjadi penurunan imunitas karena ketakutan orang tua untuk membawa anaknya keluar dari rumah. Sehingga, setelah kondisi berangsur membaik, pemerintah kembali mengger-

akkan kegiatan imunisasi tersebut.

“Kita lengkapi imunisasi ini untuk anak-anak pada bulan Agustus ini, jadi serentak dilakukan. Ini bukan hanya kewajiban pemerintah, tapi seluruh elemen masyarakat untuk bergerak bersama,” jelas dia.

Rini Indriyani yang juga menjabat sebagai Ketua Dekranasda Kota Surabaya ini mengajak para orang tua untuk melakukan pengecekan data imunisasi anak, dengan mengunjungi Posyandu atau Puskesmas terdekat. “Ayo kita peduli dengan anak-anak kita, imunisasi apa yang masih kurang, ayo kita lengkapi dan imunisasi ini gratis. Harapan kami, satu bulan ini mencapai target 100 persen anak-anak Surabaya mendapatkan imunisasi,” harap dia.[iib.ca]

Ketua TP PKK Kota Surabaya Rini Indriyani menggelar roadshow atau tinjauan keliling pada pelaksanaan Bulan Imunisasi Anak Nasional (BIAN).

Bhir

PENDIDIKAN, KEBUDA

Halaman 6

Kamis Pahing,

Songsong HUT RI Ke-77

Wawali Buka Pelatihan Paskib Surabaya, Bhirawa Wakil Wali Kota Surabaya, Armuji membuka pelatihan Pasukan Pengibar Bendera (Paskibraka) di Graha Sawunggaling, Rabu (3/8).

Pelatihan diikuti 100 siswa SMA/SMK se-Kota Surabaya.

Prodi Administrasi Negara UWP Gelar Workshop Kurikulum Surabaya, Bhirawa Program Studi Ilmu Administrasi Negara FISIP Universitas Wijaya Putra menggelar workshop Peninjauan Kurikulum, Rabu (3/8).

Dekan Fisip UWP, Dr Sri Juni Woro Astuti saat membuka acara menegaskan, tujuan menggelar workshop peninjauan kurikulum ini selain untuk menyerap masukan dari para stakeholder, juga untuk memenuhi Regulasi Kurikulum KKNI Berbasis Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM).

"Adanya program MBKM ini, kurikulum program studi harus dirancang sedemikian rupa lebih memberi kesempatan kepada mahasiswa dan dosen untuk mengembangkan kompetensinya terutama dalam bentuk soft skill yang beragam,'' jelas Woro. Melalui workshop yang digelarnya, diharapkan nanti masing-masing program studi dapat Menyusun rancangan kurikulum yg lebih adaptif, fleksibel dan futuristic.

Workshop diselenggarakan secara Daring ini mengundang para stakehorder yang berasal dari praktisi dan pengguna lulusan antara lain BKD Provinsi Jawa Timur, BKPSDM Pemerintah Kota Surabaya, Balitbang Provinsi Jatim, Bappeda Sumenep, Bakesbang Bondowoso, perwakilan dari Kecamatan Pamekasan, Kecamatan Pakal, RSUD Sidoarjo, Ketua Asosiasi Kepala Desa Gresik dan Pamekasan. Juga dihadiri Pengurus DPD IAPA Jatim dan dari unsur LSM yaitu Fitra Jatim serta perwakilan dosen, alumni dan mahasiswa.

Workshop berlangsung secara interaktif dan efektif dipandu Ida Syafriani MSi (Wakil Dekan 1 Fisip Unija) selaku moderator. Dalam workshop ini banyak masukan dari para stakeholder yang sangat konstruktif guna menyempurnakan kurikulum di program studi administrasi negara atau administrasi public.

Menurut Bagus Udiansyah SSTP MSos dari BKD Provinsi Jawa Timur, salah satu poin penting yang perlu

Wawali Armuji mengatakan, sebelumnya ada 190 siswa pilihan yang dikirim untuk mengikuti seleksi Paskibraka. Setelah melalui tahap seleksi, kini menjaid 100 orang yang terpilih mengikuti pelatihan Paskibraka.

"Mereka dilatih secara bersama sama, kemudian dapat dilihat mana

yang disiplinnya tinggi, fisiknya yang kuat dan skillnya bagus,'' kata Wawali Armuji.

Saat di Graha Sawunggaling, secara simbolis Wawali Armuji mengalungkan tanda peserta dan menyematkan topi kepada dua orang perwakilan Paskibraka, kemudian diikuti para peserta lain. Wawa-

Workshop Peninjauan Kurikulum yang digelar Program Studi Ilmu Administrasi Negara FISIP Universitas Wijaya Putra digelar secara Daring, Rabu (3/8).

diperhatikan yakni pentingnya integritas serta kompetensi manejerial, teknis dan sosiokultural yang perlu dimiliki para lulusan.

Sedangkan Sekretaris BPKSDM Pemkot Surabaya, Mamik Suparmi MPd menambahkan, mahasiswa tidak hanya perlu memiliki kompetensi akademik tetapi juga perilaku, untuk itu perlu didorong mengikuti magang sehingga mereka siap memasuki dunia kerja.

Salah satu profil lulusan prodi Administrasi Negara adalah sebagai Analis Kebijakan Publik, profesi ini tak hanya menuntut kemampuan analisis tetapi juga kemapuan yang perlu ditunjang dengan kompetensi dasar yaitu manajemen diri dan membangun tim, demikian paparan dari Vinda Tyas R SIAN. salah satu Analis Kebijakan di Balitbang Jatim.

Sementara itu, Ketua Bappeda Sumenep, Yayak Nurwahyudi menambahkan, seorang analis kebijakan juga perlu ditunjang dengan ketrampilan berkomunikasi. Tentu semua masukan ini akan menjadi bahan pertimbangan utama bagi proses penyempurnaan kurikulum, tentu prosesnya tidak instan melainkan secara bertahap yang akan ditindak lanjuti di level fakultas dan program studi masing-masing.

Dari diskusi juga muncul salah satu isu yang menarik untuk ditindaklanjuti yakni kebutuhan kompetensi SDM bidang administrasi pemerintah desa, dimana kompetensi ini merupakan kompetensi baru di program studi administrasi negara, sehingga masih perlu dibahas secara lebih intensif, tegas Dekan FIA Unira, Dr Fajar Surahman.

Workshop diprakarsai Fisip Universitas Wijaya Putra ini melibatkan beberapa Prodi sejenis dari lima Perguruan Tinggi (PT) di Jatim yaitu Fisip Universitas Wiraraja, FIA Universitas Madura, Fisip Universitas WR Supratman, FISIP Universitas Bhayangkara Surabaya dan Fisip Universitas Bondowoso.

Dalam kesempatan yang sama, Wakil Rektor Bidang SDM UWP, Dr Esa Wahyu Endarti mengungkapkan, kini pendekatan kolaboratif memang harus dikedepankan agar Pendidikan di Indonesia benar - benar dapat meningkat kualitasnya.

"Apalagi di era MBKM PT didorong untuk menjalin Kerjasama dengan berbagai pihak, guna memberikan pengalaman belajar kepada mahasiswa yang lebih komprehensif,'' tutur Esa Wahyu Endarti. [why.fen]

Ning Ema Berikan Motor Kepada MTsN 3 Tambakberas Jombang

BANGKU POJOK

ahmad suprayogi/bhirawa

Para wali murid program KKO SMP PGRI mengikuti rapat koordinasi.

Program KKO di SMP PGRI 9 Sepi Peminat Sidoarjo, Bhirawa Pada PPBD 2022/2023 ini Pemkab Sidoarjo telah membuka tahun ajaran baru KKO (Kelas Khusus Olah Raga) yang di tempatkan di SMPN 2 Sidoarjo dan SMP PGRI 9 Sidoarjo. Namun hasil seleksi sungguh mengejutkan, di SMPN 2 Sidoarjo kuota yang telah ditetapkan 32 siswa telah terpenuhi, tapi di SMP PGRI 9 Sidoarjo hanya diminati delapann siswa saja. Melihat kondisi ini, Kepala Dinas Kepemudaan Olah Raga dan Pariwisata (Disporapar) Sidoarjo, Drs Djoko Supriyadi, dengan tegas tetap menjalankan tugas sebagaimana mestinya. Walaupun baru diminati delapan siswa, program KKO tetap berjalan terus.

"Memang masih baru tahap awal. Kemungkinan masyarakat belum paham betul tentang program KKO ini. Maka sambil menjalankan program ini, terus kami pantau, dibina dan diarahkan agar semakin berkualitas,'' tegasnya. Djoko juga terus melakukan evaluasi tahap demi tahap, sosiasliasi terus digencarkan.

Jadi sambil berjalan memperbaikan kualitas, melengkapi prasarana, sosialisasi juga terus dilakukan. Sementara itu, Kepala Bidang Olah Raga Disporapar, Drian Isa Yostofa SE MSi juga menambahkan Cabong Olah Raga (Cabor) untuk KKO di SMPN 2 Sidoarjo ada Badminton, Renang, Sepatu Roda dan Panahan.

Sedangkan KKO yang di SMP PGRI 9 Sidoarjo adalah Atletik, Catur, Pentanque, Sepatu Roda dan Bulutangkis. [ach.fen]

Jombang, Bhirawa Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi PPP, Ema Umiyyatul Chusnah memberikan bantuan satu unit motor roda tiga kepada Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN) 3 Tambakberas, Jombang, Rabu (3/8). Politisi senayan asal Jombang yang akrab disapa Ning Ema ini juga menyerahkan bantuan 150 paket Sembako kepada Pengurus OSIS sekolah setempat untuk disalurkan kepada kaum duafa dan anak yatim.

"Hari ini saya memberikan bantuan 150 paket Sembako, melalui OSIS MTsN 3 Jombang, bertepatan pada Bulan Muharram, agar melalui OSIS dibagikan kepada para dhuafa dan anak yatim. Kami juga menyerahkan bantuan satu unit motor roda tiga, bantuan daru Kementerian Lingkungan Hidup agar diserahkan untuk membantu men-

ingkatkan prestasi sebagai Madrasah Adiwiyata,'' paparnya lagi.

Bantuan motor ini, diharapkan Ning Ema, agar prestasi MTsN 3 Tambakberas, Jombang makin meningkat. Sehingga ada pengembangan dari sisi akademik maupun maupun dari sisi kualitas sekolah itu. ''Semoga ini bisa bermanfaat dan memberikan barokah,'' tandas Ning Ema. Sedangan Kepala Sekolah MTsN 3 Tambakberas, Jombang, Moch Syuaib menambahkan, dengan bantuan paket Sembako yang diberikan legislator PPP ini diharapkan, pihaknya ikut peduli terhadap situasi dan kondisi masyarakat saat ini. Dan kepada Ning Ema semoga bertambah sukses.

"Selaku alumni MTsN 3 Jombang kami bangga beliau menjadi seorang anggota DPR RI, ujarnya. [rif.fen]

arif yulianto/bhirawa

Anggota Komisi IV DPR RI, Ema Umiyyatul Chusnah menyerahkan bantuan motor roda tiga kepada MTsN 3 Tambakberas, Jombang, Rabu (3/8).

Bupati Ikfina bersama Wabup Al-Barra menyaring air dari kendi pada kain putih tanda dimulai

Ruwat Agung Pa

Bupati Mojokerto Ajak Masy Mojokerto, Bhirawa Sebagai bentuk melestarikan adat istiadat dan budaya di wilayah Kabupaten Mojokerto, Bupati Mojokerto, Ikfina Fahmawati didampingi Wakil Bupati Mojokerto, Muhammad Al-Barra menghadiri Kirab Agung Budaya Nusantara dan Ruwat Agung Partirtan Jolotundo. Di Petirtaan Jolotundo, Desa Selolimab, Kecamatan Trawas, Kabupaten Mojokerto, Rabu (3/8) kemarin.

Ruwat agung ini dibuka dengan tarian khas Mojokerto Tari Mayang Rontek, Ruwat Agung Partirtan Jolotundo ini melibatkan para seniman yang ada di penjuru wilayah Kabupaten Mojokerto, Bupati Ikfina dalam sambutannya mengatakan, Ruwat Agung Partirtan Jolotundo ini tidak hanya sekedar kegiatan rutin adat istiadat dan budaya, tetapi dapat dimaknai sebagai upaya untuk menghargai segala yang sudah dilakukan

para leluhur.

"Tentunya kita bersama sama berdoa memohon kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, mudah-mudahan semua yang sudah dilakukan para leluhur

kita merupaka kan dan kemud kmatinya dan dan menjaga pula,'' kata Ikfin Ikfina berha

GALERI PRESTASI

2022, SMKN 1 Bondowoso Banyak Raih Prestasi Provinsi Jatim dan Nasional Cabang Dinas Pendidikan (Cabdindik) Provinsi Jawa Timur Wilayah Bondowoso yang meliputi wilayah Kabupaten Situbondo dan Kabupaten Bondowoso mengapresiasi capaian prestasi yang banyak diukir siswa di SMKN 1 Bondowoso, Selasa (2/8). Hal ini di ungkapkan Kepala Cabdindik Wilayah Bondowoso, Ahmad Jaenuri.

Oleh: Sawawi, Kabupaten Bondowoso

sawawi/bhirawa

Kepala SMKN 1 Bondowoso, Drs Malik MPd (kanan) bersama guru, mendampingi beberapa siswa berprestasi menerima piala dan piagam penghargaan, Selasa (2/8).

Menurut Kepala SMKN 1 Bondowoso, Drs Malik MPd, prestasi tingkat nasional diraih siswa SMKN 1 Bondowoso dalam ajang lomba video kampanye yang diadakan DEM Universitas Gajah Mada dengan meraih juara I. Tim puteri juga meraih juara III tingkat SMA sederajat kejuaraan open tournamen pencak silat Banyuwangi Championship II Tahun 2022. Meraih juara III

lomba LKS SMK bidang lomba IN Network System Administration tahun 2022.

Tahun 2022 ini juga, siswa SMKN 1 Bondowoso meraih juara I pada lomba LKS Bidang Lomba Grafick design Technologi pada ajang Wilker Dispendik Provinsi Jatim tahun 2022. Pada lomba ini, urai Malik, diikuti perwakilan siswa dari Pasuruan, Probolinggo, Lumajang, Jem-

ber, Bondowoso, Banyuwangi dan Situbondo.

"Yang membanggakan siswa kami juga meraih juara II pada lomba LKS Bidang Tehnik Perancangan Model 3D tahun 2022, juara II LKS SMK Bidang Lomba Bilingual Secretari, serta juara III LKS SMK Bidang Accoounting,'' kata mantan Kepala SMKN 1 Klabang itu.

Malik menjelaskan, siswa terbaiknya juga berhasil meraih juara III lomba LKS sisw SMK Bidang lomba IT Software Solustion for Busines tingkat Wilker 2 Jatim dan juara IV lomba LKS siswa SMK bidang lomba Web tehnologi serta juara I lomba videografi produser, sutradara, editor berikut juara 1 lomba fotografi pada pe-

kan Komunikasi Himpunan Mahasiswa Komunikasi yang diadakan Universitas Muhammadiyah Jember.

Capaian membanggakan yang diraih siswa siswi di SMKN 1 Bondowoso patut terus didorong agar kedepan mampu mengukir prestasi lain yang lebih bergengsi dan lebih fenomenal. Selain itu, para siswa yang bertalenta itu harus diberi peluang yang cukup untuk memperluas potensi dan kemampuan yang dimiliki.

"Saya sampaikan apresiasi kepada semua guru dan siswa atas pembinaan yang diberikan sehingga terus meraih prestasi yang tinggi. Termasuk kepada guru pendamping kami juga mengucapkan selamat. Semoga terus sukses meraih prestasi,'' tandas Malik. [fen]

rawa

AYAAN 4 Agustus 2022

& OLAHRAGA

braka 2022 li turut mengapresiasi para siswa yang ikut serta dalam pelatihan Paskibraka di tahun 2022.

"Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya telah memberikan kesempatan kepada para siswa SMA/SMK untuk berpartisipasi dalam pelatihan paskibraka ini, kami harap ke depannya bisa dijadikan pengalaman baik dan lebih disiplin,'' ujar Wawali yang akrab disapa Cak Ji. Sementara itu, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Surabaya, Maria Theresia Ekawati Rahayu menjelaskan, sebe-

Halaman 7

Buat Kantong Plastik Berbahan Tulang Ikan, Raih Juara II Ide Bisnis Surabaya, Bhirawa Pengurangan sampah plastik tengah digalakkan. Di beberapa toko bahkan tidak menggunakan kantong plastik sebagai tas bawaan. Persoalan ini ditangkap mahasiswa Universitas 17 Agustus 1945 (Untag) Surabaya.

Albert Evando Wangsajaya, Fachrizal Ardiansyah dan Zuhriah Virlani mengusung ide bisnis FISTIC, yakni plastik biodegradable dari tulang ikan.

Ide bisnis ini diajukan dalam kompetisi tingkat nasional, National Creative Business Idea Competition di Universitas Multi Data Palembang dan berhasil meraih juara 2 menyisihkan 40 tim peserta lainnya.

Ketua tim Serendepity Albert mengungkapkan ide tersebut berawal dari kebijakan di toko-toko yang ini tidak memperbolehkan penggunaan kantong plastik meski sudah biodegradable.

"Tapi kadang plastik masih menimbulkan micro plastic yang tetap berbahaya," imbunya, Rabu (3/8).

Dalam inovasi ini, Albert mengatakan jika pihaknya menggunakan gelatin dari tulang ikan. Selaij karena ramah lingkungan, penggunaan tulang ikan yang diolah menjadi kantong plastik ini diakui lebih murah dari totebag dan bahan yang mudah didapat.

Albert menambahkan pemilihan tulang ikan sebagai bahan membuat plastik karena limbah tulang ikan yang menumpuk.

"Selain bisa mengatasi masalah penumpukan sampah plastik yang tidak

lumnya ada 190 siswa SMA/SMK yang mengikuti tahap seleksi. Setelah dinyatakan lolos seleksi kedisiplinan dan tes fisik, 100 orang yang dinyatakan lolos mengikuti pelatihan untuk menjadi tim Paskibraka di HUT Kemerdekaan RI ke 77 pada 17 Agustus 2022 mendatang di halaman Balai Kota.

"Para siswa SMA/SMK itu nanti akan mengikuti pelatihan mulai tanggal 3 hingga 16 Agustus 2022, sebelum menjadi paskibraka pada 17 Agustus 2022 mendatang,'' tandas Maria. [iib.fen]

dapat terurai, kami juga ingin mengatasi permasalahan, dan menurut kami tulang ikan masih belum di manfaatkan secara maksimal,” katanya.

Dalam mendapatkan tulang ikan ini, Albert mendaatkannya di Kenjeran karena jadi tempat penghasil ikan.

"Kami berharap ide bisnis kreatif ini bisa mengurangi sampah plastik dan juga sampah tulang ikan,” ungkap mahasiswa semester dua ini.

Dalam kompetisi tersebut, Albert dan timnya melewati tiga tahapan kompeti-

si. Yakni administrasi, seleksi proposal hingga membuat video presentasi.

"Persiapan kami terbilang cukup singkat. Pada 27 Mei kami mendaftar lomba setelah itu kami harus cepat membuat proposal karena deadline pengumpulan pada 3 Juni. Setelah itu pada tanggal 13 Juni ada pengumuman 15 besar. Karena kami lolos, maka wajib untuk membuat video dan mengikuti presentasi,” imbuhnya.

Albert menambahkan perjuangan mereka terus berlanjut mulai dari dead-

Diana Rahmatus Sholichah/bhirawa

3 mahasiswa Untag Surabaya raih juara 2 berkat bahan dasar tulang ikan jadikan kantong plastik.

line sampai persiapan diri.

"Batas pengumpulan video pada 16 Juni bersamaan dengan presentasi.

Kami cukup nervous mempresentasikan ide bisnis kami di hadapan dewan juri,” tambahnya.

Albert menuturkan, manajemen waktu menjadi tantangan bagi timnya.

Sementara itu, Albert juga mengaku terbantu karena melibatkan dosen untuk sharing dan diarahkan oleh dosen.

"Kelompok kami melibatkan Pak Anang Pramono sebagai pengarah dan sangat membantu kami dengan sangat sabar. Beliau memberikan komentar yang positif pada saat kami melakukan kesalahan, beliau tetap menyemangati kami untuk jadi lebih baik,” ujarnya. Dengan capaian tersebut, Albert dan tim merasa bersyukur telah mendapat juara.

"Meski masih Juara 2, kami kami berharap bisa menjadi langkah awal bagi kami untuk terus berkembang. Ke depan, kami ingin terus berlomba dan ingin benar-benar merealisasikan ide bisnis yang akan kami angkat dalam perlombaan ke depan. Kami juga ingin membuat start-up,” tuturnya.

Albert berharap prestasinya bisa menjadi inspirasi bagi mahasiswa lainnya. “Selama masih menjadi mahasiswa, cari pengalaman sebanyak-banyaknya karena akan berguna saat nanti bekerja. Jangan takut mencoba karena kesempatan itu tidak bisa ditunda,” tutup sulung dari dua bersaudara ini. [ina.fen]

Berlaga di ASEAN University Games 2022

Tiga Atlet UMSurabaya Sumbang Tujuh Medali Surabaya, Bhirawa Ajang bergengsi, kejuaraan international ASEAN University Games telah digelar sejak 24 Juli hingga 7 Agustus 2022. Agenda olahraga dua tahunan ini melibatkan atlet dari universitas negaranegara anggota ASEAN dengan 23 cabang olahraga yang dilombakan.

Salah satu kampus yang ikut dalam agenda itu, adalah Universitas Muhammadiyah (UM) Surabaya. Dalam ajang ini, tiga atlet memyumbangkan 7 medali yang dihelat di Ubon Ratchathani, Thailand, Minggu (31/7). Yakni, Kharisma Ragil Rakasiwi (manajemen), Rahmad Adi Mulyono (manajemen)

hasan amin/bhirawa

inya ruwat agung petirtaan Jolotundo. Sementara pada foto lain suasana kirap Ruwat Agung.

atirtan Jolotundo

yarakat Jaga Tradisi Leluhur

an suatu kebaidian bisa menibisa mewarisi dengan baik na. arap, agar para

penerus dari para leluhur dapat diberikan hidayah dan kekuatan untuk bisa melanjutkan kebaikan yang sudah dilakukan para leluhur. Semoga bisa menjaga dan melestarikan

adat istiadat dan budaya yang ada sesuai dengan kewenangan masing - masing.

Ikfina menjelaskan, Ruwat Agung Partirtan Jolotundo ini merupakan salah satu warisan dari para leluhur yang merupakan wujud dari kegotongroyongan. Semoga upaya yang dilakukan ini betul - betul bisa menjaga dan melestarikan semua peninggalan para leluhur, baik peninggalan secara fisik maupun peninggalan secara non fisik juga harus dijaga.

"Saya berharap seluruh komponen warga bisa menjaga dan melestarikan semua mata air yang ada khususnya di Gunung Pawitra Penanggungan ini. Dan kedepan Ruwat Agung Partirtan Jolotundo ini juga bisa menjadi upaya pelestarian adat istiadat dan budaya juga berhubungan kepada upaya peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Mojokerto,'' tandasnya. [min.fen]

Diana Rahmatus Sholichah/bhirawa

Mahasiswa UMSurabaya sukses bawa pulang 7 medali kejuaraan ASEAN University Games 2022.

dan Fathur Roji (manajemen).

Kharisma Ragil Rakasiwi atlet dari Cabang Olahraga (Cabor) panjat tebing berhasil meraih medali emas lead perorangan putri dan medali perak boulder perorangan putri melawan Thailand.

Fathur Roji yang juga dari Cabang Olahraga (Cabor) panjat tebing juga berhasil meraih tiga medali diantaranya; medali emas speed relay team, medali emas boulder perorangan putra dan medali perunggu lead perorangan putra melawan Singapura, Malaysia dan Thailand.

Sementara itu , Rahmad Adi Mulyono berhasil meraih medali emas speed relay team dan medali perunggu speed perorangan puta melawan Thailand. Rahmad Adi atlet yang mendapatkan julukan Spiderman Jatim tersebut menjelaskan bahwa dirinya dan team telah menyiapakan kejuaraan sejak 2 minggu sebelumnya.

"Kebetulan kami latihannya di kota yang berbeda, saya berlatih di Bekasi, Roji di Surabaya dan Ragil di Gresik,”tutur Adi pada Rabu (3/8).

Adi kembali menuturkan bahwa dirinya dalam waktu dekat juga akan mengikuti kejuaraan IFSC World Cup Jakarta September 2022 mendatang.

"Untuk kedepannya saya akan fokus pada target kemenangan Emas

Atlet Renang Sidoarjo Raih Emas di Kejurnas Akuatik 2022 Sidoarjo, Bhirawa Atlet renang Kab Sidoarjo mendapat medali emas di event Kejurnas Akuatik 2022, yang digelar di akuatik stadium, Gelora Bung Karno (GBK) Jakarta, mulai 20 Juli -3 Agustus. Satu medali emas dan dua medali perunggu diraih Indira Yahya Fajaray. Sedangkan Andrea Yahya Fajahray meraih satu medali perak.

Pelatih Cabor Kab Sidoarjo, Suyanto mengatakan, dua atlet binaannya itu berhasil memberikan kontribusi untuk memperkuat Tim PRSI Jatim dalam kejuaraan nasional yang digelar tiap tahun. Pihak PRSI Jatim hanya menunjuk atlet dari Sidoarjo dan Surabaya saja.

Kedua atlet renang kakak adik itu masuk pada kelas junior, usia 13

hingga 15 tahun. Pada Kejurnas itu juga ada kelompok usia senior dan kelompok usia B, C dan D. Suyanto yang merangkap manager dua atlet dari Sidoarjo saat Kejurnas Akuatik 2022 ini menjelaskan, pada Porprov Jatim tahun 2022 ini, Indira juga menyumbangkan medali emas bagi tim Porprov Kab Sidoarjo di Cabor renang. Pada Porprov Jatim 2022 yang baru digelar itu, Cabor renang dari Sidoarjo berhasil menyumbangkan 16 medali emas.

Cabor Renang Sidoarjo, sebelumnya ditarget pihak KONI Sidoarjo dengan score 38 point. Namun mampu merealisasi 51 point.

Kemudian atlet - atlet renang Sidoarjo juga mampu menambah point dari nomor OWS atau renang di laut bebas. [kus.fen]

alikus/bhirawa

Atlet renang dari Sidoarjo, Indira dan Andrea, membawa medali dalam Kejurnas Akuatik tahun 2022 di Jakarta.

Unesa Beri Beasiswa Pendidikan Bagi Atlet Para Games ASEAN Asal Surabaya Surabaya, Bhirawa Universitas Negeri Surabaya (Unesa) gelontorkan beasiswa bagi atlet ASEAN Para Games ke-11 yang berasal dari Surabaya. Event bergengsi ini telah bergulir sejak 30 Juli hingga 6 Agustus 2022 di Solo.

Sebanyak 11 negara yang menjadi peserta dalam kompetisi tersebut. Dilansir dari laman resmi ASEAN Para Games hingga pukul 14.00 WIB, kontingen Indonesia masih memuncaki klasemen perolehan medali. Total ada 43 keping medali yang berhasil dikumpulkan, yang terdiri 16 emas, 15 perak dan 12 perunggu.

Salah satu medali emas disumbang oleh Firza Faturahman Listianto, atlet Jawa Timur (Jatim) dalam cabang olahraga (cabor) atletik kelas 46. Atlet asli Surabaya itu berhasil mempersembahkan emas setelah mengalahkan atlet negara lainnya pada Senin, 1 Agustus 2022.

Humas Nation Paralympic Committe Indonesia (NPCI), Dwi Cahyo Karti-

Olimpiade 2024 di Paris, Qulifikasi Olimpiade 2023, World Cup Series 2022, 2023, 2024 dan Asian Games 2023 di China,”jelas mahasiswa penerima beasiswa atlet tersebut.

Adi juga meminta dukungan kepada seluruh masyarakat Indonesia agar kejuaraan-kejuaraan yang akan diikuti membawa nama harum Indonesia di kancah dunia.

"Saya sangat mengucapkan terimakasih kepada universitas yang hingga hari ini terus mendukung dan support penuh aktivitas mahasiswa atlet baik kejuaraan nasional maupun internasional,”katanya.

Sementara itu, Junaidi Fery Efendi Kepala Biro Administrasi Kemahasiswaan Alumni dan Inovasi (BAKAI) menjelaskan bahwa 3 atlet kebangaan universitas ini bukan kali pertama menjuarai ajang internasional.

"Adi, Roji dan Ragil adalah mahasiswa penerima beasiswa atlet yang tak henti-hentinya mengukir prestasi. Mereka bukan hanya mewakili Jawa Timur, tapi ia mewakili Indonesia dan berhasil menyumbang 7 medali sekaligus,”tutur Junaidi saat ditemui di ruangannya.

Junaidi juga menegaskan bahwa pendidikan gratis yang diberikan kepada atlet merupakan apresiasi serta komitmen UM Surabaya dalam mewujudkan dan memajukan prestasi olahraga Jatim dan juga Indonesia. [ina.fen]

ko, mengatakan penambahan medali tersebut memperkuat posisi kontingen Indonesia di puncak klasemen. Selain itu, yang menggembirakan, Firza merupakan atlet ini asli Surabaya yang tidak diunggulkan untuk meraih medali karena tidak termasuk elit atlet.

"Firza tidak ada di lintasan terbaik atau berada di lintasan delapan. Na-

mun dia tiba-tiba muncul di garis terdepan dan menjadi juara,” ujarnya, Rabu (3/8). Atlet kelahiran Keputih, 21 Mei 2004 ini tengah duduk di bangku kelas XII SMA. Sebelumnya ia juga sudah berkali-kali meraih medali di berbagai kompetisi olahraga.

Pada Pekan Paralympic Pelajar Nasional 2019 ia meraih tiga medali

Atlet para-atletik Indonesia Firza Faturahman Listianto.

emas. Kemudian menyabet perunggu cabor atletik nomor lari 200 meter pada Pekan Paralimpik Nasional (Peparnas) 2021. Lalu mendapat medali perak di Dubai. Pelatih panahan Jawa Timur tersebut menambahkan, total ada 17 atlet Jawa timur yang turun memperkuat kontingen Indonesia.

Mereka turun di cabor atletik, bulu tangkis, judo, panahan, renang, sepak bola CP, voli dan tenis meja.

Atas keberhasilan putra asal Surabaya tersebut, Rektor Unesa, Prof. Dr. Nurhasan, M.Kes memberikan beasiswa kuliah S-1 sampai selesai di Unesa. "Sebagai kampus yang ramah disabilitas dan komitmen dalam memajukan olahraga Indonesia kami memberikan apresiasi khusus kepada Firza berupa beasiswa kuliah gratis S-1 sampai lulus,” ujar Cak Hasan.

"Semoga apresiasi dari UNESA bisa memotivasi para atlet dalam menorehkan prestasi dan membanggakan daerah dan merah putih di kancah Internasional,” tukas Cahyo. [ina.fen]

GELANGGANG

Dispora Kab Malang Anggarkan Bonus Atlet Peraih Medali Sebesar Rp 6,5 Miliar Kab Malang, Bhirawa Atlet Kabupaten Malang peraih medali di Pekan Olah Raga Provinsi (Porprov) VII Jawa Timur 2022 akan mendapatkan bonus. Tidak hanya atlet yang diberikan bonus namun pelatih dan manager juga mendapatkan. Bonus yang disediakan untuk atlet berprestasi mencapai Rp6,5 miliar. "Kami sudah mengusulkan anggaran untuk bonus bagi atlet peraih medali emas, perak dan perunggu di Porprov VII Jatim. Bonus juga diberikan kepada pelatih dan manager,'' tutur Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kabupaten Malang, Nazarudin Selian HT, Rabu (3/8).

Menurut Nazarudin, bonus untuk atlet, pelatih dan manager diusulkan melalui Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) Tahun 2022 ini sebesar Rp6,5 miliar. Pemberian bonus merupakan janji Bupati Malang, HM Sanusi. Sehingga janji itu direalisasikan melalui anggaran yang bersumber dari PAK. Kabupaten Malang masuk urutan empat besar di ajang Porprov VII Jatim 2022, dengan meraih 47 medali emas, 51 medali perak dan 59 medali perunggu, atau total nilai 349. "Atlet meraih medali emas akan mendapatkan bonus Rp40 juta, peraih medali perak Rp20 juta dan peraih medali perunggu senilai Rpjuta. Sedangkan untuk pelatih dan manager nominalnya tidak sama,'' terang Nazar. [cyn.fen]

JATIM MEMBANGUN

Kamis Pahing, 4 Agustus 2022

Halaman 8

Musim Kemarau, BPBD Petakan Daerah Rawan Kekeringan di Bojonegoro Bojonegoro,Bhirawa Musim kemarau mulai datang, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPPD) Kabupaten Bojonegoro memetakan wilayah yang rawan kekeringan. Hasilnya, ada 19 desa di 8 Kecamatan yang mengalami kekeringan dan krisis air bersih. Pemetaan merujuk pada kekeringan pada tahun 2021 lalu. “ Kami masih melaksanakan pemetaan dengan mengacu pada tahun lalu, karena tahun ini belum

ada permintaan dari warga untuk dropping air yang masuk ke BPBD,” kata Sekretaris BPBD Bojonegoro,

Zaenul Ma’arif, kemarin (3/8).

Sesuai data BPBD Bojonegoro, tahun lalu setidaknya sebanyak 2.088 kepala keluarga (KK) atau 5.833 jiwa terdampak kekeringan.

Mereka tersebar di 28 dusun dari 19 desa di 8 kecamatan. Yaitu, Desa Pelem dan Desa Tlatah, Kecamatan Purwosari, Desa Jatimulyo, Gamon-

gan, Malingmati, Sukorejo, Ngrancang dan Desa Bakalan, yang berada di Kecamatan Tambakrejo.

Sementara, terdapat empat desa yang terancam di Kecamatan Temayang, yakni Desa Brabuhan, Bakulan, Pandantoyo dan Desa Kedungsari.

Kemudian, terdapat satu desa di masing-masing Kecamatan yang

juga terancam, yaitu Desa Margoagung di Kecamatan Sumberrejo, Desa Jelu di Kecamatan Ngasem dan Desa Sumodikaran yang berada di Kecamatan Dander.

“Selain itu, terdapat dua desa di Kecamatan Kedungadem dan Kecamatan Sekar, yakni Desa Kesongo dan Kepohkidul, sementara di Ke-

camatan Sekar, yaitu Desa Klino dan Bareng,” jelas Arif.

Menurutnya, dengan mengacu pada data tahun 2021, pihaknya akan mengalokasikan sebanyak 400 tangki yang akan disalurkan ke warga yang bertempat tinggal di daerah rawan kekeringan, dan tiap tangki berisi 6000 liter air bersih. [Bas.gat]

KELANA JATIM

Bupati Melantik Kades Bogempinggir Yang Tertunda Sidoarjo, Bhirawa Sempat tertunda tidak dilantik serentak bersama-sama dengan 83 Kades lainnya. Akhirnya Bupati Sidoarjo Ahmad Mudlor melantik sendirian Sutikno , Kades Bogempinggir, Kec. Balongbendo Sidoarjo , , pada (3/8) kemarin di Ruang Kerja Bupati Sidoarjo.

Kades Bogempinggir terpilih itu tidak ikut pelantikan bersama dengan 83 Kades yang dilakukan bulan Juli 2022. Terdapat permasalahan pada persyaratan awal saat dirinya mencalonkan Kades Bogempinggir. Kini Sutikno lega, karena permasalahan itu selesai dan langsung dilantik Bupati Sidoarjo H. Ahmad Muhdlor di ruang kerjanya.

Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor atau Gus Muhdlor meminta Sutikno untuk menjalankan amanah yang telah diterimanya dengan baik. Ia meminta ada singkronisasi program pembangunan desa dengan daerah. RPJMDes harus mengacu pada RPJMD maupun RPJMN. “Dalam tiga bulan kedepan jenengan akan membuat RPJMDes, saya harapkan ada sinergitas, ada korelasi yang utuh antara program yang ada di desa dengan yang ada di kabupaten dan yang ada di provinsi dan pusat, harus ada korelasinya, “pesannya.

Gus Muhdlor juga mengajak Kades Bogempinggir untuk membangun desanya bersama pemerintah daerah. Ia yakin dengan kolaborasi bersama, pembangunan di Kabupaten Sidoarjo akan berjalan baik. Selain itu ia meminta Kades Sutikno untuk menjaga kondusifitas wilayahnya. Karena itu juga menjadi salah satu faktor lancarnya suatu pembangunan. [ach.gat]

Percepat Pembangunan, Rapat Sinkronisasi Penyelenggaraan Penataan Ruang Digelar Bojonegoro,Bhirawa Sinkronisasi penyelenggaraan penataan ruang merupakan hal yang penting untuk diperhatikan dan dilaksanakan. Apalagi, program strategis di wilayah kerja Bakorwil Bojonegoro segera dipercepat pembangunannya. Salah satunya pembangunan jalan tol.

Sinkronisasi ini juga diharapkan mampu mendorong dan mempercepat pembangunan di daerah yang terintegrasi dan berkelanjutan, sehingga tujuan pemerataan pembangunan khususnya di wilayah kerja Bakowil Bojonegoro dapat terwujud.

Kepala Bakorwil Bojonegoro, Agung Subagyo melalui Kabid Sarpras Ramses Panjaitan, mengatakan, Kabupaten di wilayah kerja Bakorwil Bojonegoro merupakan daerah yang cukup potensial di Provinsi Jawa Timur. Terutama dalam hal potensi sumber daya alam serta potensi pariwisata. “ Potensi yang besar tersebut, diharapkan dapat menjadi peluang investasi bagi seluruh kabupaten. Karena itu, untuk menunjang hal tersebut, tata ruang sebagai salah satu instrumen penunjang investasi di daerah,” katanya, dalam rapat sinkronisasi penyelenggaran penataan ruang wilayah di Bakorwil Bojonegoro, di ruang mliwis putih Bakorwil setempat, kemarin (3/8).[bas.gat]

BPBD Jatim gelar rakor penguatan kelembagaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi pasca bencana Provinsi Jatim, Rabu (3/8).

BPBD Jatim Kuatkan Kelembagaan Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana BPBD Jatim, Bhirawa BPBD Jatim menggelar rapat koordinasi (Rakor) Penguatan Kelembagaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (RR) Pasca Bencana Provinsi Jatim.

Kegiatan pada Rabu (3/8) dilangsungkan di Hotel Royal Tulip, Surabaya.

Rakor yang dihadiri Kalaksa BPBD Kabupaten/Kota se-Jatim dan juga diikuti sejumlah perwakilan BPBD Provinsi se-Indonesia secara virtual ini dibuka langsung oleh Kalaksa BPBD Jatim, Budi Santosa. Hadir dalam acara ini, Kabid RR BPBD Ja-

Penyampaian Nota Keuangan Tentang Perubahan APBD TA 2022 setebal 22 halaman itu dibacakan Wali Kota Madiun, H. Maidi dan Wakil Wali Kota Madiun, Inda Raya AMS secara bergantian Mengutip uraian pokok Nota Keuangan sebagai pengantar penyampaian Raperda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 BAB III Kondisi dan Kebijakan Perubahan Anggaran Belanja Daerah. Kondisi umum Perubahan Belanja Daerah. Usulan rencana perubahan belanja daerah, bertujuan untuk menyempurnakan rencana kerja yang telah ditetapkan pada APBD TA 2022.

Adapun faktor yang mempengaruhi perubahan belanja daerah. Yaitu, Potensi perubahan pendapatan daerah. Besaran SILPA TA 2021. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja.

Dikarenakan faktor-faktor tersebut, maka direncanakan Belanja Daerah pada APBD TA 2022 semula Rp 1, 158 trilyun lebih menjadi Rp 1, 298 trilyun lebih. Sehingga mengalami kenaikan Rp 140,234 milyar lebih atau bertambah 12,10 persen. Untuk masing-masing bagian belanja, yaitu pada belanja operasi direncanakan

Kab Malang, Bhirawa Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang telah menghitung anggaran APBD tahun 2023 mendatang, bisa mencapai Rp 4,4 triliun, karena anggaran APBD 2022 hanya sebesar Rp 4,19 triliun. Sedangkan untuk mengajukan anggaran APBD tersebut

Wali Kota Madiun, Maidi dan Wakil Wali Kota Madiun, Inda Raya AMS membacakan Penyampaian Nota Keuangan Wali Kota Madiun Atas Perubahan APBD Tahun 2022 setebal 22 halaman secara bergantian pada Rapat Paripura DPRD Kota Madiun, Rabu (3/8).

pada APBD TA 2022 semula Rp 980,616 milyar lebih menjadi Rp 1, 019 trilyun lebih. Sehingga mengalami kenaikan Rp 38,989 milyar lebih atau bertambah 3,97 persen.

Pada Belanja Modal direncanakan pada APBD TA 2022 semula Rp 169,091 milyar lebih menjadi Rp 246,114 milyar lebih. Sehingga mengalami kenaikan Rp 77,023 milyar atau bertambah 45,55 persen. Sedangkan untuk Belanja Tidak Terduga direncanakan pada APBD TA 2022 semula Rp 8,782 milyar lebih menjadi Rp 32,990 milyar. Sehingga mengalami kenaikan Rp 24,208 milyar lebih atau bertambah sebesar 275,65 persen.

Dalam pembacaan Nota Keuangan tentang Perubahan APBD TA 2022 pada BAB VI Penutup. Wali Kota Madiun, H. Maidi, menyampaikan kesimpulan sebagai berikut : Rencana Anggaran Pendapatan Daerah Rp 1,002 trilyun lebih. Rencana Anggaran Belanja Daerah Rp 1,298 trilyun lebih. Rencana Defisit Anggaran Rp 295,936 milyar lebih. Rencana Penerimaan Pembiayaan Daerah Rp 295,936 milyar lebih. Rencana Penerimaan Pembiayaan Daerah Rp 295,936 milyar lebih. Rencana Pengeluaran Pembiayaan Daerah Nihil.

Rencana Anggaran Pembiayaan Netto Rp 295,936 milyar lebih.

“Pada kesempatan ini yang terhormat ini, saya mohon saran, pendapat dan koreksi dari Dewan yang terhor-

Ketua DPRD Kota Madiun, Andi Raya BMS, SH didampingi Wakil Ketua DPRD Kota Madiun, Drs. H. Armaya bersama Wali Kota Madiun, H. Maidi serta Wakil Wali Kota Madiun, Inda Raya AMS, saat memimpin Rapat Paripurna Penyampaian Nota Keuangan Wali Kota Madiun atas Perubahan APBD TA 2022, Rabu (3/8).

tim, Satriyo Nurseno; Sekretaris BPBD Jatim, Suharlina Kusuma Wardani; Kabid PK BPBD Jatim, Andhika N. Sudigda; Kabid KL BPBD Jatim, Sriyono dan Tenaga Ahli BPBD Jatim, Suban Wahyudiono.

“Upaya penguatan kelembagaan bagi Bidang RR ini sangat penting.

Sebab, saat ini kegiatannya hanya berkutat pada penyusunan Jitupasna dan R3P saja,” kata Kalaksa BPBD Jatim, Budi Santosa.

Dengan adanya rakor ini, pihaknya berharap akan terpetakan tantan-

gan dan peluang dalam memahami, mengembangkan program dan penguatan kelembagaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi. Khususnya di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Jatim.

“Program penguatan kelembagaan RR ini termasuk terkait regulasi dalam Kepmendagri Nomor 050-5889 tahun 2021,” jelasnya.

Peta permasalahan itu, sambung Budi, nantinya akan dikonsultasikan dengan narasumber dari Kemendagri dan BNPB. “Dengan adanya rakor ini

dapat dipetakan semua permasalahan yang ada. Sehingga dari hal itu terbuka peluang revisi atas tupoksi bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi di level Provinsi dan Kabupaten/ Kota,” pungkasnya.

Diketahui, pada Rakor Penguatan Kelembagaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (RR) Pasca Bencana Provinsi Jatim ink dihadiri pula Koordinator Program SIAP SIAGA Ancilla Bere. Kemudian dari Perwakilan Kemendagri dan BNPB selaku pemateri.

[Bed.gat]

Pemkab Malang Berhitung APBD 2023 Bisa Capai Rp 4,4 Triliun

Wali Kota Madiun Sampaikan Nota Keuangan Tentang Perubahan APBD TA 2022 Kota Madiun, Bhirawa Rapat Paripurna Penyampaian Nota Keuangan Wali Kota Madiun Atas Perubahan APBD Tahun 2022 dipimpin Ketua DPRD Kota Madiun, Andi Raya BMS, SH didampingi Wakil Ketua Drs. H. Armaya juga dihadiri Wali Kota Madiun, H. Maidi, Wakil Wali Kota Madiun, Inda Raya AMS dan Forkopimda, Sekda Kota Madiun serta kepala OPD Pemkot Madiun di gedung DPRD setempat, Rabu (3/8).

istimewa

mat agar mandat yang saya laksanakan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat berdasarkan aspirasi masyarakat dan dapat dibahas untuk ditetapkan sesuai tata tertib maupun jadwal waktu yang telah ditentukan,”kata Wali Kota Maidi.

“Demikian, uraian pokok nota Keuangan sebagai penyampaian Raperda tentang Perubahan APBD TA 2022, dengan harapan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk memberikan persetujuan penetapan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD TA 2022,”ungkap Wali Kota berharap.

Sementara itu, Ketua DPRD Kota Madiun, Andi Raya BMS, SH dalam sambutannya, penyampaian Nota Keuangan tentang Perubahan APBD TA 202 merupakan bagian dari tahap pembicaraan tingkat pertama. “Kami selaku pimpinan DPRD Kota Madiun akan menyerahkan Nota Keuangan Wali Kota Madiun tersebut kepada Komisi dan Badan Anggaran untuk ditindaklanjutinya,”katanya.

Yang selanjutnya, hasil pembahasan Komisi dan Badan Anggaran oleh perwakilan masing-masing fraksi akan dijadikan sebagai bahan pembahasan di internal masing-masing fraksi untuk diformulasikan menjadi Pemandangan Umum dan atau Pendapat Akhir Fraksi yang akan disampaikan pada rapat paripurna berikutnya.[dar.adv] Tampak suasana para Anggota DPRD Kota Madiun saat mengikuti jalannya Rapat Paripurna Wali Kota Madiun Menyampaikan Nota Keuangan Wali Kota Madiun atas Perubahan APBD TA 2022, Rabu (3/8)

sudah tertuang dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Perubahan Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) APBD 2023.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Malang Tomie Herawanto, Rabu (3/8), kepada wartawan mengatakan, pengajuan anggaran APBD sudah sesuai dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) tahun 2023 dan Rencana Pemban-

gunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2021-2026.

Sedangkan anggaran APBD 2023 itu, hal ini sebagai pendapatan daerah.

Dan itu juga belum ditambah dengan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) 2022. Selain itu, dirinya juga berharap untuk belanja daerah bisa memperoleh angka sebesar Rp 4,7 triliun.

“Namun, jika ada kepastian tambahan SILPA, maka angka yang sebesar itu menjadi belanja daerah. Tapi,

pemkab Malang harus menunggu beberapa jumlah kepastian SILPA di akhir tahun ini,” kata dia.

Tomie menjelaskan, anggaran APBD meningkat karena kebutuhan daerah besar. Diantaranya, upaya meningkatkan kualitas pendidikan. Karena jika dihitung tanpa SILPA, maka Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dibidang pendidikan dapat 20 persen dari total anggaran Rp 4,4 triliun atau memperoleh Rp 880 miliar. [cyn.gat]

Reses di Utara Brantas, Gus Farid Dapat Masukan Terkait Infrastruktur Hingga UMKM Jombang, Bhirawa Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Jombang dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang juga merupakan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Jombang, Farid Alfarisi atau Gus Farid menerima berbagai masukan dari masyarakat.

Masukan dxari reses tersebut terkait infrastruktur jalan hingga Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dari masyarakat saat melakukan reses di kecamatan-kecamatan di utara sungai Brantas seperti kecamatan Ploso, Kudu, dan Plandaan.

Farid Alfarisi pun berkomitmen untuk memperjuangkan keluhan masyarakat yang disampaikan dalam reses serap aspirasi tersebut.

Pada kesempatan itu Gus Farid mengatakan, pada reses catur wulan 2 tahun 2022 di Daerah Pemilihan (Dapil) V tersebut, dilaksanakan di tiga titik lokasi yakni Kecamatan Plandaan, Kudu dan Ploso.

“Dari tiga titik itu banyak masukan dan aspirasi yang perlu saya tampung dan perjuangkan. Seperti perbaikan infrastruktur jalan,” ujar Gus Farid, Rabu (3/8).

Gus Farid menjelaskan, hasil reses di daerah Plandaan banyak masyarakat yang menginginkan adanya program bedah rumah. Diakui Farid wilayah itu masih dalam kategori minim.

Sedangkan reses di daerah Ploso, masyarakat setempat berharap keberadaan para pelaku industri rumahan atau UMKM lebih diperhatikan melalui program stimulan pemerintah.

“Dampak pandemi memang butuh campur tangan pemerintah untuk bisa terus eksis dalam peker-

arif yulianto/bhirawa.

Farid Alfarisi atau Gus Farid saat reses di kecamatan-kecamatan di utara Brantas.

jaannya,” ujarnya.

Infrastruktur di wilayah Ploso tersebut karena dampak pembangunan Jembatan Ploso Baru utamanya di area pasar Ploso ke arah timur yang hingga kini belum tersentuh juga dikeluhkan oleh masyarakat.

“Selain UMKM atau industri kreatif rumahan, banyak harapan dari tokoh pemuda di Ploso terkait bantuan untuk lembaga pendidikan agama TPQ (Taman Pendidikan Quran),” bebernya.

“Di Kudu itu juga sama, infrastruktur terutama dampak pembangunan jembatan Ploso yakni di Tapen,” kata dia.

“Jalan poros yang dulu sering dilewati tembusan-tembusan pengendara dan sekarang rusak,” ungkapnya.

Dia pun berkomitmen memperjuangkan aspirasi-aspirasi itu. Namun, dirinya berharap masyarakat untuk bersama-sama menjaga infrastruktur jika perjuangan itu terealisasi “Saya minta tolong kepada pemerintah desa, kecamatan, tokoh masyarakat dan tokoh desa untuk bisa saling menjaga. Ketika usulan ini kita perjuangkan dan bisa diako-

modir oleh pemerintah dan segera untuk diperbaiki, saya minta tolong untuk menjaga jalan itu,” pintanya.

Sebab, dia mengaku pernah mendapati kendaraan dengan tonase berat melewati jalan itu yang menyebabkan kondisi jalan rusak.

“Jalan Tapen ke utara saya mengetahui sendiri bukan hanya dilewati tronton saja, tapi juga (kendaraan truk) kontainer,” imbuhnya.

Gus Farid menyebutkan, jalan tersebut sepertinya menjadi jalan alternatif tercepat dari Mojokerto, Surabaya atau dari Tuban, Lamongan Bojonegoro ke Timur, atau ke utara menuju barat melewati jalan Tapen.

Sehingga, jika dibangun dan lalulintasnya seperti itu, maka tidak lama akan hancur lagi karena tonase kendaraan tidak sesuai dengan kondisi jalannya.

“Saya perjuangkan tapi semua masyarakat di Tapen harus saling menjaga, mengingatkan. jika memang dibutuhkan rambu-rambu, maka silahkan dikomunikasikan dengan yang berwenang. Sehingga ketika sudah selesai jalannya bisa awet,” bebernya. [rif.gat]

Kamis Pahing, 4 Agustus 2022

JATIM MEMBANGUN

Halaman 9

Kodim 0830/ST Tingkatkan Disiplin Hukum Anggotanya Melalui Penyuluhan Hukum Surabaya, Bhirawa Kodim 0830/Surabaya Utara (ST) terus mendoktrin prajurit dan ASN jajarannya untuk tidak terlibat dalam perkara tindak pidana kejahatan maupun pelanggaran. Guna meningkatkan kesadaran hukum bagi jajaranya, Kodim 0830/ST menggelar penyuluhan hukum, Rabu (3/8).

Istimewa

Kodim 0830/Surabaya Timur menggelar penyuluhan hukum bagi prajurit jajaran, Rabu (3/8).

Bertempat di Aula Makodim 0831/ ST, kegiatan penyuluhan hukum ini mengambil tema “Melalui Penyuluhan Hukum Kita Tingkatkan Kesadaran Hukum Untuk Prajurit Guna Meminimalisir Tingkat Pelanggaran Hukum di Satuan TNI AD”. Penyuluhan hukum ini dihadiri oleh prajurit jajaran, ASN dan ibu-ibu Persit Kodim 0830/Surabaya Utara.

“Penyuluhan hukum merupakan program pembinaan personel, utamanya di bidang penegakan hukum.

Tujuannya untuk membekali para prajurit, ASN dan ibu-ibu Persit

Kodim agar selalu tertib, disiplin dan tidak melakukan pelanggaran,” kata Kepala Staf Kodim (Kasdim) 0830/ST, Letkol Inf Djarno Djumadi mewakili Dandim 0830/Surabaya Utara, Letkol Inf Budi Handoko.

Pihaknya berharap dengan penyuluhan ini para prajurit, ASN dan ibuibu Persit Kodim 0831/Surabaya Timur mengetahui dan memahami serta dapat melaksanakan apa yang menjadi penekanan dari pucuk pimpinan TNI AD. Khususnya dalam hal kedisiplinan, sehingga diharapkan jangan sampai ada anggota Kodim

yang terseret kasus hukum.

“Fokus dan tujuan dari penyuluhan ini adalah tentang kedisiplinan dan menaati aturan yang berlaku.

Sehingga diharapkan para prajurit, ASN dan ibu-ibu Persit Kodim tidak ada yang terlibat maupun terseret dalam perkara hukum,” tegasnya.

Sementara itu, narasumber dari Kumdam V/Brawijaya, Kapten Chk Piryanto menyampaikan materi terkait Undang-Undang tentang KDRT, Lalu lintas, Pembunuhan Berencana, Narkotika dan Pengunaan Medsos serta Prosedur pengajuan perceraian. Kemudian tentang hukum administrasi pemberhentian dengan tidak hormat (PTDH) terdapat dalam Peraturan Perundangan (PP) No. 39 Tahun 2010 tentang Sanksi Administrasi prajurit.

Melalui penyuluhan hukum ini,

sambung Piryanto, diharapkan dapat mengimplementasikan aturan hukum dan kehidupan serta pelaksanaan tugas sehari-hari. Khususnya bagi seluruh prajurit, ASN dan ibu--ibu Persit dalam setiap pelaksanaan tugas agar berupaya meningkatkan pemahaman terhadap aturan serta larangan-larangan sesuai dengan hukum yang berlaku pada setiap keadaan yang sedang atau akan di hadapi.

“Penyuluhan hukum ini sangat penting, khususnya dalam meminimalisir pelanggaran yang dilakukan oleh prajurit maupun keluarganya.

Sehingga dapat dijadikan sebagai acuan oleh seluruh Prajurit, ASN dan ibu-ibu Persit Kodim 0830/Surabaya Utara dalam menjalankan tugas serta dalam kehidupan sehari hari,” pungkasnya. [Bed.gat]

KELANA JATIM

Persit Kodim 0826/Pamekasan Sambangi Keluarga Prajurit Yang Sakit Pamekasan, Bhirawa Sebagai wujud kepedulian dan perhatian kepada keluarga anggota Kodim 0826 Pamekasan, Ketua Persit Kartika Candra Kirana Cabang XLV Dim 0826 Pamekasan Ny.Nuraini Ubaydillah mengunjungi anggota yang keluarganya mengalami sakit menahun, Rabu (03/08).

Silaturrahmi dan aksi sosial merupakan agenda rutin Persit KCK Cabang XLV Dim 0826 Pamekasan sebagai wujud perhatian kepada anggota, seperti yang disampaikan Kapten Cba Benny Purwanto selaku pembina harian Persit.

“Kegiatan sosial ini merupakan agenda rutin oleh Persit KCK Cabang XLV Dim 0826 Pamekasan setiap bulannya. Pertamanya silaturrahmi dan berbagi dalam memberi dukungan moril agar keluarga itu diperhatikan ,” terangnya.

Kegiatan sosial dengan pemberian bantuan sembako kepada 2 (dua) keluarga anggota yang sedang mengalami sakit menahun, yakni Sikit (13) putra anggota Koramil Pasean, Koptu Maskur Yanto dan Syaka Dharma Putra (14) putra dari anggota Koramil Larangan, Kopka Syaiful Bahri.

Ny.Nuraini Ubaydillah berpesan agar orang tua dari Sikit dan Syaka agar terus merawat putranya dengan penuh kesabaran. [Din.gat]

Tanggapan Polisi Perkara Kasus Mantan Kades Sokobanah Daya Sampang Sampang, Bhirawa Kepolisian Resort (Polres) Sampang dalam waktu dekat akan melakukan gelar perkara kasus dugaan Penyimpangan Dana Desa dengan Terlapor (Jatem) Mantan Kepala Desa (Kades) Sokobanah Daya Kecamatan Sokobanah Kabupaten Sampang.

Kanit III Tipikor Satreskrim Polres Sampang IPDA Indarta.

S.H menjelaskan, kasus Dugaan Penyelewengan Dana Desa Dengan Terlapor Jatem Mantan Kepala Desa ini akan segara diadakan gelar perkara oleh penyidik.

Ditanya untuk langkah selanjutnya jika ditemukan adanya penyimpangan, Ipda Indarta menyampaikan untuk perkara ini tidak bisa berandai andai, fakta fakta yang di dapatkan nanti akan di floor kan di forum gelar.

“Bagaimana nanti hasilnya akan saya sampaikan melalui SP2HP”, ucap Indarta Sebelumnya Pihak Penyidik telah melakukan pemanggilan terhadap terlapor (Jatem) Mantan Desa Sokobanah Daya, Taufikurrahman, SH.MM Salah Satu Kabid DPMD, Masduki Warga Desa Sokobanah, Muhammad Maskur selaku Mantan Bendahara Desa Sokobanah daya, untuk dimintai keterangannya Perlu diketahui, Kepala desa Sokobanah Daya inisial Jatem dilaporkan ke Mapolres Sampang oleh Dua aktivis anti korupsi, Kedua aktivis tersebut melaporkan Mantan Kepala Desa Sokobanah Daya karena diduga telah melakukan manipulasi data SPJ Dana Desa tahun 2021. [lis.gat]

Kodim 0812 Lamongan Genjot Fisik Calon Paskibraka Kab Lamongan Lamongan, Bhirawa Kodim 0812/Lamongan melalui anggotanya yang ditunjuk sebagai pelatih pilihan, membina mental dan menggenjot fisik kepada 76 calon Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) Kabupaten Lamongan yang terdiri dari 35 putra 41 putri.

Agar memiliki daya tahan tubuh yang kuat serta kedisiplinan yang tinggi sebelum melakukan tugasnya sebagai pengibar bendera pada perayaan HUT kemerdekaan 17 Agustus 2022 mendatang, Personil Kodim 0812 Lamongan dan juga Polres Lamongan terus menggenjot fisik para calon anggota Paskibra.

Dalam keterangan tertulis Kodim 0812/Lamongan pada Rabu (3/8), Anggota Kodim 0812/Lamongan Sertu (K) Yusmita ditunjuk sebagai pelatih dalam pelatihan Paskibraka tersebut.

Dikatakan Sertu (K) Yusmita, pelatihan yang digelar di alun alun Kabupaten Lamongan itu, para calon Paskibraka dilatih secara maksimal baik fisik maupun mental dan setiap pagi wajib melaksanakan lari ketahanan. Tak hanya itu, dalam Persiapannya kami berikan pelatihan ekstra selain menanamkan rasa tanggung jawab, juga mental dan kedisiplinan mereka,” ujarnya.

Selama mengikuti latihan, lanjutnya, tidak ada kendala yang berarti. Hanya saja memang ada beberapa anak yang perlu menyesuaikan kondisi tubuhnya saat berlatih. [Aha,yit.gat]

Tampak dalam foto SSK. Kodim bersama satgas TMMD sedang bekerja keras mengerjakan rabat beton jalan agar jalannpenghubung 2 Dusun ini bisa segera selesai.

TMMD Imbangan Ke-114 Mojokerto, Garap Sasaran Fisik Jalan Dusun Pringwulung Mojokerto, Bhirawa Usai menuntaskan sasaran fisik Rabat Beton Jalan Penghubung Dusun Bendorejo dan Dusun Mungkut, kali ini Satgas TMMD Imbangan Ke-114 kembali fokus dan memaksimalkan proyek sasaran fisik berikutnya yaitu Rabat Beton Jalan Lingkungan Dusun Pringwulung, Desa Bendunganjati, Kecamatan Pacet, Kabupaten Mojokerto, Rabu (3/8).

Perwira Pengawas (Pawas) TMMD Imbangan Ke-114 Mojokerto, Kapten Inf Kasim, saat dikonfirmasi, menga-

takan, Rabat Beton Dusun Pringwulung sepanjang 697 meter dengan lebar 4 meter dan ketebalan 15 centimeter merupakan program Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Mojokerto selaku OPD Pengampu.

Dan, Rabat Jalan Dusun Pringwulung ini masih satu paket dengan rabat beton jalan penghubung antara Dusun Bendorejo – Dusun Mungkut.

“Kedua jalan lingkungan ini merupakan Program Bagian Administrasi Pembangunan Setdakab Mojokerto,

yang pengerjaannya dilakukan SSK TMMD bersama warga”, ungkapnya saat dilokasi, Rabu (3/8).

Adapun tujuan dari peningkatan kualitas jalan ini, lanjutnya, untuk mempermudah kelancaran lalu lintas warga, termasuk distribusi barang dan jasa.

“Tentunya, dengan adanya peningkatan kulaitas jalan dusun ini akan berdampak positif bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Untuk itu Pawas TMMD ini meminta seluruh personel SSK Kodim 0815/Mojokerto yang tergabung dalam Satgas

TMMD Imbangan Ke-114, untuk bekerja secara maksimal sehingga hasil yang dicapai lebih optimal dan sesuai target waktu,” terangnya.

Sementara itu pantauan dilapangan, hingga sore ini, SSK Kodim 0815/Mojokerto bersama warga bergotongroyong mengerjakan sasaran fisik Rabat Beton Jalan Lingkungan Dusun Pringwulung, dengan bantuan satu unit mobil mixer serta dipantau langsung Pengawas Teknis dari OPD Pengampu dan Pawas TMMD. [min.gat]

Kuasa Hukum JEP Klaim Tuntutan JPU Tidak Bisa Dibuktikan di Persidangan Sidang Pembelaan Perkara Kekerasan Seksual di SMA SPI

Kota Batu,Bhirawa Sidang ke 22 perkara dugaan perkara kekerasan seksual dengan terdakwa Julianto Eka Putra (JEP) dengan agenda pembelaan terdakwa atau pledoi atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dige;ar Rabu (3/8).

Dalam sidang yang digelar di Pengadilan Negeri (PN) Kota Malang ini, tim kuasa hukum terdakwa mengklaim bahwa JPU tidak bisa membuktikan tuduhan atau dakwaannya di persidangan.

Dalam sidang pledoi kemarin, tim kuasa hukum terdakwa dihadiri Hotma Sitompul SH MH, Philip Sitepu SH, Jefry Simatupang SH, Geofany SH, dan Dito Sitompul SH MH. Hotma mengatakan dalam persidangan pihaknya membantah jika pelapor berinisial S telah berada dalam tekanan selama 12 tahun akibat perbuatan terdakwa. Hal ini dibuktikan bahwa pelapor kerap berjalan- jalan bersama pacarnya.

“Dan lebih dari seratus siswa SMA

SPI baik yang alumni maupun yang aktif menyatakan tidak pernah ada isu telah terjadi kekerasan seksual di sekolahnya. Isu itu muncul setelah ada pertemuan konspirasi di Bali barubaru ini. Padahal kejadiannya sudah 12 tahun yang lalu,” ujar Hotma ditemui usai persidangan, Rabu (3/8).

Iapun kemudian menunjukkan ke media lembaran kain putih berisi sekitar seratus tanda tangan siswa dan alumni SMA SPI. Dan tanda tangan ini diakui Hotma sebagai bentuk dukungan kepada terdakwa.

Ia menjelaskan bahwa sangat janggal ketika JPU dan juga banyak aktivis yang menyuarakan bahwa selama 12 tahun kondisi pelapor tertekan.

Padahal Tim Kuasa Hukum (TKH) menemukan bukti bahwa pelapor kerapkali jalan- jalan bahkan menginap di hotel bersama pacarnya.

“Kita ada bukti saat pelapor bersama pacarnya menginap di hotel. Ada

bukti check-in yang ditanda tangani pelapor bersama pacarnya,” tambah Dito Sitompul.

Bahkan, lanjutnya, bukti check-in hotel itu telah memberikan fakta baru. Yaitu, check-in tersebut dilakukan pelapor bersama pacarnya sebelum dilaksanakan visum. Hal ini semakin memperkuat bahwa tuduhan yang diberikan kepada terdakwa merupakan rekayasa.

“Kita akan buka siapa yang melakukan rekayasa ini. Tapi tidak sekarang, nanti pada waktunya kita akan bertahukan kepada publik,” tambah Hotma. Dan intinya, rekayasa melakukan tuduhan kepada terdakwa JEP memiliki motif persaingan bisnis.

Sementara, pada sidang kemarin Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Kejaksaan Negeri Batu dihadiri Yogi Sudharsono SH, Edi Sutomo SH MH, Maharani Indrianingtyas SH,dan Muh Fahmi Barata SH.

Edi Sutomo mengatakan sesuai dengan Pasal 182 ayat (1) huruf b KUHAP maka JPU Kejari Batu mengambil sikap mengajukan Replik atau awaban atas Pledoi yang disampaikan secara lisan oleh terdakwa Julianto Eka Putra alias Ko Jul, dan tertulis yang dibacakan oleh Kuasa Hukum.

“Dengan pengajuan ini maka persidangan akan dilanjutkan pada hari Rabu 10 Agustus 2022 dengan agenda pembacaan replik oleh Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Batu,” jelas Edi. Diketahui, dalam dakwaannya JPU menuntut tedakwa JEP dengan hukuman 15 tahun penjara, dan denda Rp 300 juta, serta membayar restitusi atau uang ganti rugi kepada korban sebesar Rp 44 juta. Hal ini berdasarkan pasal 81 dan 82 undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menjadi dasar sangkaan kepada terdakwa. [nas.gat]

Tingkatkan Kemampuan

Anggota Samapta Polres Bondowoso Asah Kemampuan Dalmas Dalam rangka meningkatkan kemampuan dalam penanganan aksi unjuk rasa, Satuan Samapta Polres Bondowoso menggelar latihan Pengendalian Massa (Dalmas) di halaman apel Mapolres setempat, Rabu (3/8). Kapolres Wimboko memimpin langsung kegiatan itu.

Kapolres Bondowoso AKBP. Wimboko, SIK menerangkan, kegiatan latihan Dalmas ini dilaksanakan dalam mempersiapkan diri dan menganti-

sipasi menghadapi unjuk rasa serta kesiapan dalam keadaan genting.

“Perlu diberikan latihan secara rutin, anggota Dalmas ini

sebagai pengendali masa yang bergerak dalam ikatan kesatuan untuk mencegah masa masuk suatu lokasi tertentu atau objek vital,” ungkapnya.

Dijelaskannya, pada latihan ini difokuskan latihan fisik, Dalmas awal dan Dalmas lanjut. Sekaligus mengingat kembali semua pelatihan dalmas yang telah di terima oleh seluruh anggota Polri dalam pen-

didikan maupun penerapan di lapangan.

“Materi yang diberikan yaitu teori dasar-dasar sikap dalmas lanjut sebagai sikap ditempat dengan menggunakan perlengkapan dalmas dan sikap pindah tempat serta formasi dalmas,” lanjut Kapolres.

Kapolres Wimboko berharap, dengan diberikannya latihan dan materi dal-

mas itu, agar para anggota mampu dipahami dan dimengerti dalam rangka penanganan yang tepat serta menghindari kesalahan prosedur di lapangan.

“Pelatihan dalmas ini juga bertujuan untuk melatih fisik serta kesiapan personel dilapangan pada saat menghadapi unjuk rasa yang sebenarnya,” pungkasnya. [san.gat]

Ihsan Kholil/Bhirawa

Satuan Samapta Polres Bondowoso saat latihan pengendalian massa di Mapolres setempat.

EKONOMI Demi PSAK, OJK Gandeng Ikatan Akuntan Indonesia Kamis Pahing, 4 Agustus 2022

Halaman 10

Surabaya, Bhirawa Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengadakan pertemuan dengan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) untuk membahas kolaborasi OJK-IAI yang telah tertuang dalam Nota Kesepahaman. Pertemuan tersebut membahas langkah antisipasi penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) terkini yang memberikan dampak signifikan pada Industri Jasa Keuangan (IJK) serta proses pengawasan yang dilakukan OJK. “Ini merupakan bentuk tanggung jawab OJK menjaga kinerja IJK untuk mendukung perekonomian nasional. Hal ini merupakan perwujudan dari tiga Perilaku Kunci Insan OJK yang telah disampaikan oleh Dewan Komisioner OJK Periode 2022-2027 yaitu Kolaboratif, Proaktif, dan Bertanggung Jawab,” kata Anggota Dewan Komisioner

Salah satu kegiatan OJK

merangkap Ketua Dewan Audit OJK Sophia Wattimena dalam pertemuan yang digelar akhir pekan lalu, dikutip keterangan tertulis, Rabu (3/8).

Menurutnya, OJK sebagai regulator di sektor jasa keuangan berkepentingan dalam mengawasi praktik good governance serta pelaporan keuangan di industri jasa keuangan.

Dengan besarnya tanggung jawab

yang diemban, maka OJK perlu menjalin kerja sama dan hubungan baik dengan para mitra strategis.

IAI sebagai standard setter di bidang akuntansi diharapkan dapat membantu OJK dalam meningkatkan aspek good governance, khususnya akuntabilitas dan kualitas dalam penyusunan laporan keuangan melalui kompetensi atau sertifikasi di bidang akuntansi.

Sejak 2014, OJK dan IAI telah memiliki Nota Kesepahaman sebagai dasar kolaborasi antara OJK dengan IAI dalam rangka melakukan sosialisasi dan edukasi di bidang akuntansi bagi industri jasa keuangan di Indonesia.

Ruang lingkup kolaborasi OJK-IAI dalam Nota Kesepahaman yang telah berjalan saat ini adalah, penyusunan dan pengembangan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, peningka-

tan profesionalisme dan penerapan kode etik akuntan profesional sebagai penanggung jawab laporan keuangan untuk membangun kepercayaan publik; serta sosialisasi, pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kualitas pengetahuan dan kompetensi atau sertifikasi di bidang akuntansi bagi pegawai OJK dan/atau pelaku di sektor jasa keuangan.

OJK dan IAI juga membahas persiapan penerapan beberapa PSAK terbaru, antara lain PSAK 74 yang berisi Kontrak Asuransi dan beberapa SAK lain seperti SAK Entitas Privat (EP). Penerapan PSAK 74 dan SAK EP tersebut diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelaporan keuangan sehingga memberikan nilai tambah bagi pengguna laporan keuangan.[ma.ca]

BURSA EKONOMI

Semarak Ulang Tahun ke-15 Gelar Kegiatan CSR Surabaya, Bhirawa Memperingati ulang tahun ke-15, Alfamidi dengan mengusung tema B15A (bisa) melaksanakan berbagai Corporate Social Responsibility (CSR) di seluruh cabang. Berbagai CSR itu yakni pemeriksaan kesehatan gratis, sosialisasi Industri Kecil dan Menengah (IKM), promo UMKM dan sumbangan buku.

Corporate Communication Alfamidi, Arif L Nursandi mengungkapkan pemeriksaan kesehatan gratis akan dilaksanakan di 15 titik Kabupaten/Kota secara serentak di tanggal 1 Agustus 2022. Di antara titik itu adalah Medan, Nias, Lampung, Bitung, Bekasi, Yogyakarta, Pasuruan, Samarinda, Manado, Ternate, Makassar, Palu, Kendari, Ambon, dan Jayapura.

Adapun pemeriksaan kesehatan gratis tersebut mencakup pemeriksaan kolesterol, gula darah, tensi, asam urat dan lainnya. “Berkaitan dengan tema B15A, CSR pemeriksaan kesehatan gratis dimaksudkan agar para masyarakat bisa bangkit setelah beberapa tahun belakangan menghadapi badai Covid-19,” terangnya, Rabu (3/8).

Sementara itu Covid-19 sempat membuat masyarakat harus bertahan dengan cara-cara yang baru demi menjaga diri agar tidak tertular. Tidak hanya berdampak ke sektor kesehatan, Covid-19 juga menghantam perekonomian karena perubahan aktivitas sehari-hari yang drastis.

Karenanya, Alfamidi juga menginisiasi kegiatan sosialisasi IKM agar bisa dijual di toko. Sosialisasi IKM dilakukan selain sebagai dukungan akan produk IKM juga agar masyarakat dapat pulih dari dampak ekonomi Covid-19.

Arif meyakini, bahwa berbagai industri rumah tangga banyak yang memiliki potensi namun kesulitan mendapat pasar. “Di situlah peran sosialisasi IKM penting dalam membantu para pelaku industri kecil dan menengah yang memiliki kualitas untuk mendapat exposure yang lebih luas di gerai Alfamidi,” jelasnya.

Selain itu promo tenant UMKM juga dilakukan sebagai upaya mendorong aktivitas ekonomi masyarakat. Promo ini berlaku di sepanjang bulan Agustus 2022. Setiap tenant baru yang akan menyewa di bulan Agustus 2022 akan mendapat promo. “Bayar sewa lapak untuk dua bulan, akan mendapat durasi sewa tiga bulan,” ujar Andi.

Alfamidi juga akan membagikan buku-buku kepada kelompok/yayasan yang membutuhkan. Harapannya, buku-buku bisa bermanfaat untuk membuka wawasannya dan dapat diaplikasikan di kehidupan sehari-hari.[riq.ca]

Pengurus APTR Cabang Asembagus Kabupaten Situbondo saat melakukan aksi demo di halaman Pabrik Gula Asembagus, Rabu (3/8).

Desak Naikkan Harga Tebu, APTR Demo PG Asembagus Situbondo, Bhirawa Sedikitnya ratusan petani tebu yang tergabung dalam Asosiasi Petani Tebu Rakyat Republik Indonesia (APTRRI) Cabang Asembagus, Kabupaten Situbondo menggelar aksi demo di halaman Balai Pertemuan (BP) PG Asembagus Rabu (3/8). Agar aksi demo berjalan lancar sejak pagi hari, sejumlah aparat kepolisian melakukan penjagaan ketat di lokasi.

Koordinator Lapangan (Korlap) aksi demo H Samsul Arifin memaparkan, ada dua tuntunan para petani kepada pihak PG Asembagus. Yang pertama, ujar Samsul Arifin, pihaknya meminta kenaikan harga tebu dan kedua meminta agar pembayaran keuangan dilakukan dengan semestinya sehingga lancar. “Itu dua tuntutan kami yang tadi sudah di sampaikan,” ujar Samsul Arifin.

Masih kata Samsul Arifin, selama ini pihak PG Asembagus membeli harga

tebu petani sebesar Rp 64 ribu perkwintal. Oleh karena itu, teriak H Samsul Arifin, pihaknya menuntut dinaikkan menjadi Rp 70 ribu per-kwintal.

“Tadi setelah audensi, pihak General Manager (GM) PG Asembagus hanya menyanggupi kenaikan harga Rp 1000 saja. Jadi harga jual tebu ke PG naik menjadi Rp 65 ribu per-kwintalnya,” ungkap Samsul Arifin.

Samsul Arifin menmbahkan, untuk pembayaran selama ini dilakukan sekitar 3 minggu setelah pengiriman tebu ke PG Asembagus. Itu dilakukan pihak PG ASembagus, lanjutnya, setelah ada desakan dari pihak APTR. Lebih lanjut Samsul Arif menegaskan, pihaknya akan meneruskan dua tuntutan petani tebu ke Bupati Situbondo, Gubernur Jatim hingga Kementerian BUMN. “Kami akan terus memperjuangkan tuntutan ini ke jajaran DPRD Provinsi dan DPR RI,” imbuh Samsul Arifin.

Dia mengaskan, PG Asembagus kini

Pemeriksaan kesehatan gratis akan dilaksanakan di 15 titik Kabupaten/Kota secara serentak di tanggal 1 Agustus 2022.

KEHILANGAN TULUNGAGUNG HILANG STNK, AG 5846 RBS, Honda, Merah Hitam, th. 2012, a/n. Luluk Umamah, Dsn. Sadar RT/RW : 001/002, Ds. Bendiljati Kulon, Sumbergempol – T.Agung No. 8850/IMB/BI-IV/2022

HILANG STNK, Spd Motor Honda Scoopy, th. 2020. Merah Hitam, AG 6553 REC, a/n. Muhamad Ulil Absor, RT 2/2 Kendalbulur, Boyolangu – T.Agung No. 8851/IMB/BI-IV/2022

HILANG STNK,AG 6250 RDT, Honda, Merah, th. 2010, a/n. Istikharoh, Dsn. Banjarsari Kidul, RT/RW : 002/002 Ds. Banjarejo, Rejotangan – T.Agung No. 8852/IMB/BI-IV/2022

Sawawi/bhirawa

sudah direvitalisasi, seharusnya bisa meningkatkan kesejahteraan para petani tebu yang ada di Kecamatan Asembagus, Kabupaten Situbondo. “Ya padahal itu anggarannya sangat besar sekitar Rp700 miliar. Ternyata saat di bandingkan dengan kinerja PG Panji yang tidak direvitalisasi hasilnya sama saja. Tebu milik petani dibeli sebesar Rp 64 ribu per-kwintalnya,” pungkas Samsul Arifin.

Sementara itu, Pelaksana Tugas General Manajer PG Assembagoes, Sugondo menyatakan belum bisa memaksimalkan kapasitas giling 6.000 ton per hari sesuai dengan yang direncanakan. Ini karena, imbuh dia, Pabrik Gula Assembagoes saat ini masih dalam proses penyelesaian proyek. “Jadi belum bisa maksimal dan masih sampai saat ini hanya produksi 4.000 ton tebu per hari,” ucapnya.

Menurut Sugondo, manajemen PG Assembagoes belum bisa memenuhi aspirasi petani yang menuntut kenai-

kan harga tebu menjadi Rp 70.000 per kwintal dari harga tebu saat ini Rp 64.0000 per kwintal. “Kami hanya mampu menaikkan Rp 1.000 per kwintal. Ini karena terjadi penurunan rendemen dan kondisi pasar cukup berat. Untuk itu kami mohon maaf, tidak bisa menaikkan hingga Rp 70.000 per kwintal. Kami hanya bisa menaikkan Rp 500 hingga Rp 1.000 per kwintal. Jadi, Rp 65 ribu, itu tawaran dari kami,” ujarnya.

Sugondo juga berjanji sistem pembayaran tebu akan bisa berjalan lancar, tidak terlambat seperti sekarang ini.

Komitmen ini di dukung dengan cara berkirim surat kepada Direktur PTPN XI agar PG Assembagoes mendapatkan perhatian khusus terkait SPT. “Kami langsung membuat surat khusus ke direksi. Harapannya agar PG Assembagoes mendapatkan perhatian khusus terkait kelancaran pembayaran tebu,” pungkas Sugondo.[awi.ca]

Peugeot Terlaris di Eropa Surabaya, Bhirawa Aura New Peugeot 2008 memang memesona. Penampilan dan performa SUV kompak premium.Bahkan Mobil Peugeot ini memberikan jawaban bagi Pasar global. Tak hanya di Indonesia, pasar Asia hingga Eropa menjadi pembuktian dari sosok New Peugeot 2008.

Bahkan pasar Eropa mencatat penjualan yang mengembirakan. Seperti yang dijelaskan Marketing & Financial Head Astra Peugeot.Fadjar Tjendikia. Dari data yang dirilis JATO, Peugeot mampu menempat-

kan 2 wakilnya daftar penjualan terbaik Top 5 selama 2021 di pasar Eropa. “Peugeot 208 dan 2008 mampu menembus penjualan Top 5 di Benua Biru ini,” katanya.

Menurutnya, sosok New Peugeot 2008 yang Notabene dipasarkan di Indonesia memberikan sinyal positif. Penjualan Peugeot 2008 memiliki daya tarik yang memesona konsumen pasar otomotif Eropa. “SUV kompak premium ini memang mampu memberi warna di pasar otomotif Eropa tahun 2021,” ujarnya.

Tak ayal, Mobil New Peugeot 2008

yang dipasarkan di Perancis pada tahun 2020.Kini dalam kurung waktu 2 tahun New Peugeot 2008 berhasil menjadi mobil terlaris di Eropa. SUV kompak premium memberi jawaban kebutuhan pasar global, termasuk Eropa.

Inilah Penjualan 10 besar model terlaris di Eropa menurut JATO pada tahun 2021.

Yakni Golf, Peugeot 208, Dacia sander, Renault Clio, Peugeot 2008, Volkswagen T-Roc, Toyota Yaris, Opel/Vauxhall Corsa, Fiat/Abarth 500, dan Citroen C3.

Terlebih menurut Fadjar, bahwa Peu-

geot 2008 di Eropa menduduki peringkat 5 mobil terlaris. “Tidak bisa dipungkiri memang Peugeot 2008 memiliki berkendara yang mengutamakan kenyamanan, serta keamanan dari setiap fitur yang ada pada Peugeot 2008,” terangnya.

Dijelaskan Fadjar, bahwa Peogeot tersebut mengandalkan Mesin 1.2 L Turbo Puretech dengan Desain menarik dan Sporty, Peugeot 2008 memberi tawaran menarik. “Performa, kenyamanan dan fitur safety tetap menjadi andalan Peugeot,” ungkapnya.[ma.ca]

Hortikultura, Perikanan dan Peternakan Dorong NTP Jatim Naik 0,68 Persen Nilai Tukar Petani (NTP). NTP Jawa Timur pada bulan Juli 2022 naik sebesar 0,68 persen dari 101,97 menjadi 102,66. Hal ini disebabkan karena indeks harga yang diterima petani (It) mengalami kenaikan lebih tinggi dibandingkan indeks harga yang dibayar petani (Ib). It naik sebesar 1,17 persen dan Ib naik sebesar 0,49 persen.

Kepala BPS Jatim, Dadang Hardiwan mengatakan, Jika dilihat perkembangan masing-masing subsektor pada bulan Juli 2022, tiga subsektor pertanian mengalami kenaikan NTP dan dua subsektor mengalami penurunan.

Subsektor yang mengalami kenaikan NTP terbesar terjadi pada subsektor Hortikultura sebesar 5,96 persen dari 123,38 menjadi 130,74, diikuti subsektor Perikanan sebesar 1,11 persen dari 101,87 menjadi 103,00 dan subsektor Peternakan sebesar 0,27 persen dari 102,20 menjadi 102,47.

Subsektor yang mengalami penurunan tertinggi terjadi pada subsektor Tanaman Pangan sebesar 0,36

persen dari 97,44 menjadi 97,09, diikuti subsektor Tanaman Perkebunan Rakyat sebesar 0,08 persen dari 103,21 menjadi 103,12.

Disampaikannya ada sepuluh komoditas utama yang mengalami kenaikan terbesar indeks harga yang diterima petani bulan Juli 2022 adalah bawang merah, gabah, ayam ras pedaging, cabai merah, ketela pohon, ayam kampung/buras, ayam ras petelur, kol/kubis, wortel dan cengkeh. Sedangkan sepuluh komoditas utama yang mengalami penurunan terbesar indeks harga yang diterima petani adalah jagung, cabai rawit, sapi potong, buncis, sawi hijau, terung, kelapa, mangga, susu

Kepala BPS Jatim, Dadang Hardiwan

sapi dan tomat.

Begitupula sebaliknya ada sepuluh komoditas utama yang mengalami kenaikan terbesar indeks harga yang dibayar petani adalah bawang merah, daging ayam ras, cabai merah, rokok kretek filter, tomat sayur, cabai rawit, bibit bawang merah, telur ayam ras, nitrogen phosphate

kalium (NPK) dan semangka.

Sedangkan sepuluh komoditas utama yang mengalami penurunan terbesar indeks harga yang dibayar petani bulan Juli 2022 adalah minyak goreng, bakalan sapi (umur > 12 bulan), gula pasir, beras, bibit sapi (umur 2 bulan s/d d™ 12 bulan), sawi hijau, bekatul, terung, ja-

gung pipilan dan kelapa tua.

Jika dirinci, lanjutnya, untuk Nilai Tukar Petani Tanaman Pangan (NTPP). Pada Juli 2022 terjadi penurunan NTPP sebesar 0,36 persen. Hal ini terjadi karena It mengalami kenaikan sebesar 0,30 persen lebih rendah dibandingkan dengan Ib yang naik sebesar 0,66 persen. Kenaikan It pada Juli 2022 disebabkan oleh naiknya indeks yang diterima petani pada kelompok Padi sebesar 1,53 persen sedangkan kelompok Palawija turun sebesar 2,28 persen, Pada Juli 2022, Indeks KRT mengalami kenaikan sebesar 0,83 persen dan Indeks BPPBM mengalami kenaikan sebesar 0,25 persen.

Pada Juli 2022, NTPH mengalami kenaikan sebesar 5,96 persen. Hal ini terjadi karena It naik sebesar 6,53 persen lebih tinggi dibandingkan kenaikan Ib yang hanya sebesar 0,54 persen.

Kenaikan It pada Juli 2022 disebabkan oleh naiknya harga secara

rata-rata dari kelompok Sayur-sayuran sebesar 7,96 persen. sedangkan kelompok Buah-buahan dan Tanaman Obatobatan turun masing-masing sebesar 0,54 persen dan 2,54 persen. Kenaikan Ib sebesar 0,54 persen, yaitu dari 112,80 menjadi 113,41 disebabkan naiknya Indeks KRT sebesar 0,58 persen dan Indeks BPPBM sebesar 0,49 persen.

Untuk Nilai Tukar Petani Tanaman Perkebunan Rakyat (NTPR).

Pada Juli 2022, NTPR mengalami penurunan sebesar 0,08 persen. Hal ini terjadi karena It naik sebesar 0,33 persen lebih rendah dibandingkan kenaikan Ib sebesar 0,41 persen.

Kenaikan It sebesar 0,33 persen, yaitu dari 115,58 menjadi 115,96 disebabkan oleh naiknya harga secara rata-rata pada kelompok Tanaman Perkebunan Rakyat. Kenaikan Ib sebesar 0,41 persen, yaitu dari 111,99 menjadi 112,45 disebabkan oleh kenaikan Indeks KRT sebesar 0,70 persen dan Indeks BPPBM sebesar 0,06 persen.[rac.ca]

SAMBUNGAN

Kamis Pahing, 4 Agustus 2022

Praktisi Hukum : Jika Sesuai SOP, Kembali Kepada Regulasi Nakes Sambungan hal 1 tenaga kesehatan.

“Dalam hal ini, undang-undang tenaga kesehatan, undang-undang dokter, dan undang-undang rumah sakit,” kata Edi Haryanto, Rabu (3/8).

“Pertanyaan lebih lanjut, ketika dalam hal ini jika dasarnya adalah untuk penyelidikan perkara pidananya, sudah ditangani tiga orang (dokter) ahli dalam hal ini SPOG, itu sudah sesuai prosedur, memang ketika bicara hukum, konsekuensinya sudah selesai, karena ini merupakan resiko medis,” tambahnya.

Meski begitu, jika ada pihak keluarga pasien yang menyampaikan ketidakpuasan, ia menyebutkan, dirinya bersimpati dan prihatin. “Namun ketika bicara konteks hukum, ketika petugas RSUD sudah menjalankan sesuai SOP, tidak ada hukum yang dilanggar,” terang dia.

Begitupun dengan adanya kabar penyelidikan oleh polisi pada kasus ini, Edi Haryanto pun memberikan apresiasi dan menghormati apa yang dilakukan oleh pihak kepolisian. “Namun yang perlu digarisbawahi, adalah masyarakat harus mengetahui, untuk tindak pidana dalam sengketa medis tersebut, yakin di atas 99 persen bukan merupakan tindak pidana,” ujarnya.

“Karena ini berlaku Lex Specialis Derogat Lex Generalis, yaitu, peraturan atau hukum yang khusus yang mengesampingkan undang-undang yang umum,” terangnya.

Dikatakannya, akan lain cerita dan bisa dinaikkan menjadi tindak pidana manakala para pihak yang terlibat tersebut (nakes), tidak kompeten atau istilahnya, bukan kewenangannya.

Sebelumnya, Ketua Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Jombang, Erna Kuswati melalui sambungan Telepon Seluler (Ponsel) nya mengatakan, pada hearing antara pihaknya dengan RSUD Jombang, Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Jombang, keluarga pasien dan pihak-pihak lainnya, Selasa (02/08), permasalahan persalinan oleh pasien Rohmah Roudlotul Jannah (29) yang kemudian bayi tersebut meninggal dunia di RSUD Jombang telah klir.

“Keluarga juga sudah menerima, karena memang persalinannya sudah sesuai SOP,” kata Erna Kuswati.

“Dan Puskesmas (Sumobito) tidak menyarankan dilakukan operasi caesar. Memang ada rujukan, di bawa dengan infus lengkap dan diantar oleh perawat,” kata dia. Dia menambahkan, keputusan operasi caesar tidak bisa dilakukan sembarangan oleh petugas RSUD Jombang saat menangani persalinan Rohmah Roudlotul Jannah, karena hal tersebut membutuhkan kajian medis. “Waktu di RSUD, pembukaan sudah lengkap, jadi RSUD tidak bisa langsung operasi karena posisinya di bawah,” sambungnya.

Sementara terkait adanya keluhan pelayanan oleh petugas RSUD Jombang yang disampaikan oleh keluarga pasien, Erna Kuswati mendorong agar oknum petugas tersebut diberikan sanksi. Namun demikian, Erna Kuswati mengaku tidak mengetahui apakah pihak keluarga pasien tersebut telah menempuh jalur hukum dengan membuat laporan polisi atau tidak pada permasalahan ini.

Sepertinya diberitakan sebelumnya, meninggalnya bayi dari pasien bernama Rohmah Roudlotul Jannah (29) warga Dusun Selombok, Desa Plemahan, Kecamatan Sumobito, Kabupaten Jombang saat proses persalinan di RSUD Jombang mendadak viral beberapa waktu lalu. Hal itu karena bayi dikeluarkan dengan cara dekapitasi (pemisahan organ tubuh).

Pihak RSUD Jombang menyampaikan jika proses persalin­an Rohmah Roudlotul Jannah sudah sesuai SOP. Termasuk keputusan dilakukannya proses dekapitasi yang disebut telah mendapatkan persetujuan dari pihak keluarga.

Disebutkan, dekapitasi sendiri dilakukan setelah diketahui jika bayi tersebut telah meninggal dunia. Di­ sebutkan pula, langkah itu diambil untuk menyelamatkan nyawa sang ibu, mengingat, kepala bayi sudah lahir, sementara tubuh bayi masih berada di dalam rahim akibat terjadinya kemacetan kelahiran. Persalinan tersebut sendiri dilakukan secara normal, meski keluarga meminta agar dilakukan operasi caesar.[rif.wwn] l

Optimis Raih 8 Kursi

l Sambungan hal 1 Kota Pasuruan. Meski demikian sebagai petugas partai, ia harus siap untuk menjalankan amanah tersebut.

“Pertama saya cukup terkejut, karena saya baru tahu kemarin siang. Tapi namanya petugas partai, harus siap untuk ditugaskan,” tandas dr Mufti Aimah Nurul Anam usai penyerahan SK di Kantor DPC PDIP Kota Pasuruan, Selasa (2/8) petang kemarin.

Menurutnya, ternyata bukan hanya dirinya, banyak juga kawan-kawan di DPR RI yang ditugaskan di daerah-daerah yang memang perlu penanganan khusus. “Dan banyak juga teman -teman di DPR RI yang ditugaskan. Tapi, saya sangat berterima kasih kepada Ibu Ketum. Karena dengan ini, saya bisa belajar lebih mengenai PDI Perjuangan,” kata dr Mufti Aimah Nurul Anam yang juga akrab dipanggil Gus Ketua.

Sebagai ketua, ke depan targetnya PDIP di Kota Pasuruan harus menang. Bahkan, pihaknya optimis bisa merebut 8 kursi pada pemilu 2024 mendatang. Sebagai kalkulasi, ia mencontohkan dirinya yang pada pemilu lalu maju untuk merebut kursi DPR RI dapil II Jatim.

“Kemarin saya mencoba konsultasi dengan temanteman konsultan dan sebagainya. Dan hasilnya, saya raya delapan kursi bukan sesuatu hal yang mustahil. Contohnya saya meskipun tidak signifikan tapi cukup dapat banyak suara di sini,” kata dr Mufti Aimah Nurul Anam.

Disinggung saat ini, PDIP di Kota Pasuruan hanya mendapatkan dua kursi. Dan target itu apakah cukup realistis. Menanggapi hal itu, Anggota DPR RI dari Fraksi PDIP menambahkan target itu tentu harus optimis.

Dirinya menanamkan kepada para kader untuk bercita-cita tinggi. Sehingga nantinya minimal bisa meraih setengahnya. “Saat ini kuncinya adalah harus dekat dengan rakyat. Dunia politik akan sulit jika tidak dekat dengan rakyat. Makanya, saya meminta kepada temen-temen untuk turun. Yakni, dengan datang ke ruang kosong yang selama ini tidak dilakukan. Harapan kami bisa dilakukan untuk terus bergerak dan bertemu menyapa masyarakat,” tambahnya.

Sekadar diketahui, nama dr Mufti Aimah Nurul Anam sendiri awalnya tidak masuk dalam usulan DPC ke DPP PDI Perjuangan. Ada tiga nama yang diusulkan DPC, yakni Teddy Armanto, Muhammad Arief dan Bambang Parikesit untuk mengikuti fit and proper test.

Wakil Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Timur, Eddy Paripurna mengungkapkan bahwa DPP menilai tiga calon yang sudah diusulkan belum memenuhi syarat. Dalam hal ini, DPP memiliki wewenang mengambil alih untuk menentukan figur DPC. “Itu sudah keputusan dari pusat,” urai Wakil Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Timur. [hil]

DPRD Menilai Program BK Desa Kurang Transparan l

Sambungan hal 1

perundang-undangan yang berlaku.

“Selama ini memang ada yang perlu kita perbaiki kalau mekanisme bantuan keuangan desa ada dua jalur, yakni melalui pokok pikiran (pokir) dari DPRD dan melalui desa langsung. Namun kita berharap lebih transparan dan adil sehingga semua desa memiliki kesempatan yang sama bisa menerima BK Desa dari APBD Provinsi,” kata Istu.

“DPRD yang notabene sebagai pengawas dan kalau dilibatkan dalam rangka mulai dari mekanisme perencanaan sampai pelaksanaan yakin nanti akan bisa lebih baik daripada saat ini,” imbuhnya.

Senada, wakil ketua Komisi A DPRD Jatim Rohani Siswanto mengatakan bahwa bantuan keuangan itu merupakan sesuatu yang lumrah karena menjadi bagian dari norma yang sudah diatur dalam APBD melalui program Jatim Puspa dan Jatim Berdaya maupun BUM Desa.

Namun Pemprov jangan asal given saja dari kabupaten/kota meskipun DPRD Jatim tahu bahwa data penerima BK itu button up dari bawah ke atas.

Artinya mereka yang harus mendapatkan itu harus bisa akses layak enggak karena beberapa temuan di lapangan, mereka yang mendapatkan Jatim Puspa maupun Jatim Berdaya meskipun kesannya itu berjenjang dari DPRD kabupaten/kota lalu DPRD provinsi tapi kami mrlihat lebih banyak pendekatan sisi politiknya sehingga desa-desa yang mendapat bantuan tidak cukup punya kelayakan.

“Saya lebih sependapat kalau program Jatim Puspa maupun Jatim Berdaya itu open saja. Dibuka dari awal san semua bisa mengaksea sekaligus bisa mengawasi,” ungkap politikus Partai Gerindra.

Rohani justru mendorong mengadopsi program PNPM seperti dulu karena ada argumen kemudian adu gagasan desa-desa yang ingin menda-

patkan program tersebut, sehingga mereka yang mendapatkan bantuan itu benar-benar yang membutuhkan.

“Jadi bukan karena memiliki kedekatan secara psikologis maupun kedekatan akses. Istilahnya, jangan cari gampangnya karena ini program unggulan Gubernur yang harus dikawal bareng-bareng,” dalih mantan ketua DPRD Pasuruan ini.

Ia mengkritisi ini bukan dari sisi provinsinya melainkan DPMD kabupaten/kotanya. Sebab mereka terkadang mendapat tekanan kanan kiri kemudian mengusulkan tidak sesuai dengan standart yang telah ditentukan provinsi, sehingga muncul temuan kejanggalan.

“Kami menemukan salah satu desa di Kecamatan Ngadiluwih Kediri bisa mendapatkan Bantuan Keuangan Desa sebesar Rp100 juta padahal tidak pernah mengajukan proposal. Sementara desa yang sudah mengusulkan justru tidak mendapat bantuan. Makanya kami mendesak mekanismenya diperjelas,” pinta politikus Partai Gerindra.

Ditegaskan Rohani, aspirasi yang diterima DPRD dari masyarakat itu bukan dibatasi program, sehingga bisa saja berupa hibah ataupun bantuan keuangan dan segala macam sebagai tindaklanjut reses yang menjadi pokok pikiran anggota dewan.

“Tapi kalau kemudian yang dimunculkan hanya hibah tentu menjadi aneh bagi anggota DPRD Jatim. Wong bantuan keuangan sudah ngerti kepala desanya sudah dilantik kok tidak muncul SIPD ketika diinput. Makanya saya kalau tak muncul di SIPD ya gak saya usulkan, khan percuma,” kelakarnya.

Masih di tempat yang sama, anggota Komisi A Muzammil Syafi’i menambahkan bahwa tujuan kunjungan kerja kali ini adalah mencari masukam terkait BK Desa itu apakah anggota dewan bisa mengakses baik yang sudah dianggarkan maupun yang akan diusulkan.

“Setiap anggota DPRD itu punya tanggungjawab meningkatkan potensi desa yang ada di Dapil. Tapi dengan keterbatasan anggaran desa sehingga potensinya tidak bisa berkembang dengan baik. Melalui pokir anggota DPRD diharapkan bisa ikut mengusulkan BK Desa sehingga potensi desa bisa berkembang dengan baik,” jelasnya.

Ia berharap BK Desa yang diusulkan anggota DPRD Jatim nantinya biaa direalisasi bukan main sembunyisembunyi dan tidak terealisasi. “Usulan BK Desa itu murni untuk membantu desa-desa yand ada di dapil kita,” tegas politikus Partai NasDem. Selama pandemi Covid-19, Muzammil mengakui katanya tidak ada BK Desa yang disalurkan melalui rekomendasi anggota DPRD Jatim. “Tapi tadi sudah kita tanyakan ke DPMD, BK Desa itu bisa atas usulan kepala desa masing-masing atau usulan atas rekomendasi DPRD Jatim,” jelas mantan wakil Bupati Pasuruan ini.

Sementara itu kepala DPMD Jatim Sukaryo menyatakan bahwa tugas instansinya hanya bersifat administratif dan verifikasi saja. Sedangkan yang memutuskan desa mana yang berhak menerima BK Desa sekaligus memasukkan kedalam SIPD adalah kewenangan Bappenda dan BPKAD Jatim. “DPMD tidak ikut menginput SIPD BK Desa tapi hanya verifikasi berkas usulan setelah itu diserahkan kepada Bappenda untuk perencanaan dan BPKAD untuk masalah anggaran,” jelasnya.

Berdasarkan data DPMD Jatim, realisasi BKK Jatim Puspa 2022 sebanyak 159 desa. Sedangkan untuk realisasi BKK Jatim Puspa 2022 sebanyak 132 desa. Kemudian realisasi BKK BUM Desa 2022 sebanyak 201 desa.

“BKK Desa Berdaya itu dikhususkan untuk desa yang sudah berstatus Desa Mandiri,” pungkas Sukaryo didampingi Kepala Bakorwil I Madiun Edy Supriyanto. [geh.wwn]

Mathur: “Bukti OPD Belum Bisa Terjemahkan Program Gubernur” l

Sambungan hal 1

karena alasan pandemi Covid-19.

“Ini akan menjadi catatan tersendiri bagi saya, ketika rapat Banggar akan meminta penjelasan detail. Sebenarnya dana ngendon ini dana apa. Bilangnya minus, tetapi nyantanya dana di bank ini untuk apa,” tanyanya lagi.

Menurut dia, mengendapnya dana di Bank Jatim itu bukti bahwa OPD Pemprov Jatim belum bisa menterjemahkan program Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa. “Jangan sampai nanti menjadi omongan orang, gubernur gerak cepat gesit tetapi Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) kayak gini,” pungkasnya.

Seperti diketahui, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani melaporkan realisasi penggunaan dana pemerintah daerah (Pemda) yang telah ditransfer oleh pemerintah pusat. Dalam pemaparan tersebut, Menkeu menyoroti soal dana mengendap pemda di bank yang dinilai masih cukup besar, salah satunya adalah Jatim yang mencapai 29,82 triliun per Juni 2022.

Terpisah, Wakil ketua DPRD Jatim Sahat Tua Simanjuntak pun angkat bicara terkait adanya dana mengendap mencapai Rp29 triliun. Politisi partai Golkar ini mengatakan situasi pandemi Covid-19 yang berlangsung selama dua tahun yang berdampak pada pengurangan anggaran. Tentunya perlu ada kebijakan dari masing-masing pemda termasuk Pemprov Jatim untuk menjaga likuiditas fiskal agar tetap aman.

“Ini merupakan strategi yang jitu agar likuiditas fiskal tetap aman mengingat selama pandemi covid-19 selama dua tahun mengalami banyak kendala,” jelasnya.

Sahat berharap dalam waktu dekat dana tersebut bisa digunakan untuk kesejahteraan masyarakat Jatim. Contohnya dalam rangka menyambut slogan Jatim bangkit dan Jatim Optimis dalam rangka pemulihan ekonomi.

“Dimana beberapa program yang belum bisa dilaksanakan secara maksimal oleh perangkat daerah Pemprov misalnya belanja modal atau proyek pembangunan, maka saya melihat

potensi padat karya merupakan alternatif yang bisa dimaksimalkan untuk meningkatkan pemulihan dan pertumbuhan ekonomi di Jatim,” jelasnya.

Program padat karya, kata Sahat, merupakan salah satu alternatif yang dibawa oleh anggota dewan melalui hibah ke daerah tanpa mengalami kendala. “Justru bisa memberikan rangsangan untuk proyek padat karya yang dilaksanakan dengan partisipasi di masing-masing dapil,” terangnya.

Dana besar yang mengendap Rp29 triliun di Bank tersebut, saran Sahat, bisa dimaksimalkan untuk pemulihan ekonomi di Jatim disemua sektor. “Bisa sektor UMKM atau dalam program padat karya. Bahkan bisa untuk menyuntik sekolah swasta yang kekurangan sumber keuangan,” sambungnya.

Temuan dana mengendap Rp 29 Triliun tersebut, kata Sahat, bisa menjadi warning bagi Jatim dalam rangka Jatim bangkit dan optimis dalam rangka untuk pemulihan dan pertumbuhan ekonomi melalui program-program yang bisa dirasakan langsung oleh masyarakat Jatim. [geh]

Halaman 11

KPK Menahan Wakil Ketua DPRD Tulungagung l

Sambungan hal 1

penahanan kepada tersangka AM untuk 20 hari pertama, terhitung mulai tanggal 3 Agustus 2022-22 Agustus 2022 di Rutan KPK pada Gedung Merah Putih,” kata Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Karyoto saat jumpa pers di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (3/8).

Selain AM, KPK juga menetapkan dua tersangka lainnya, yaitu anggota DPRD Kabupaten Tulungagung Imam Khambali (IK) dan mantan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tulungagung Agus Budiarto (AG).

“Dari berbagai informasi dan data serta keterangan maupun adanya fakta persidangan dalam perkara terpidana Syahri Mulyo (Bupati Tulungagung) dan terpidana Supriyono (Ketua DPRD Kabupaten Tulungagung) mengenai dugaan tindak pidana korupsi dimaksud. Selanjutnya. KPK melakukan penyelidikan dan ditemukan adanya bukti permulaan yang cukup sehingga KPK meningkatkan status perkara ini ke tahap penyidikan,” ucap Karyoto.

Sementara, untuk tersangka IK dan AG tidak menghadiri panggilan tim penyidik.

“KPK mengimbau untuk dua tersangka lainnya, yaitu AG dan IK untuk kooperatif hadir pada jadwal pemanggilan berikutnya oleh tim penyidik,” ucap Karyoto.

Saat kasus itu terjadi, AM, AG, dan IK menjabat Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tulungagung sekaligus merangkap jabatan selaku Wakil Ketua Anggaran periode 2014-2019.

“Sekitar September 2014, Supriyono bersama dengan AM, AG, dan IK melakukan rapat pembahasan RAPBD TA 2015 di mana dalam pembahasan tersebut terjadi ‘deadlock’ dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemerintah Kabupaten Tulungagung,” kata Karyoto menjelaskan konstruksi perkara yang menjerat tiga orang itu sebagai tersangka.

Akibat ‘deadlock’ tersebut, Supriyono bersama AM, AG dan IK bertemu dengan perwakilan TAPD. KPK menduga dalam pertemuan tersebut, Supriyono, AM, AG, dan IM berinisiatif untuk meminta sejumlah uang agar proses pengesahan RAPBD TA 2015 menjadi APBD dapat segera disahkan dengan istilah “uang ketok palu”.

“Adapun nominal permintaan ‘uang ketok palu’ yang diminta Supriyono, AM, AG, dan IK tersebut diduga senilai Rp1 miliar dan selanjutnya perwakilan TAPD menyampaikan pada Syahri Mulyo yang kemudian disetujui,” ujar Karyoto.

Selain “uang ketok palu”, KPK juga menduga ada permintaan tambahan uang lain sebagai jatah banggar yang nilai nominalnya disesuaikan dengan jabatan dari para anggota DPRD. Penyerahan uang diduga dilakukan secara tunai dan bertempat di Kantor DPRD Kabupaten Tulungagung yang berlangsung dari tahun 2014-2018.

“Diduga ada beberapa kegiatan yang diminta oleh IK sebagai perwakilan Supriyono, AM, dan AG untuk dilakukan pemberian uang dari Syahri Mulyo, di antaranya pada saat pengesahan penyusunan APBD murni maupun penyusunan perubahan APBD,” kata dia.

KPK menduga para tersangka masing-masing menerima “uang ketok palu” sekitar Rp230 juta. Atas perbuatannya, para disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. [ant.wwn]

Realisasi Penanaman Modal Triwulan II Jatim Naik 69,2%

l

Sambungan hal 1

34,1% (y-oy).

Dari capaian realisasi pada triwulan II diakumulasi dengan triwulan I, maka target investasi Jatim di tahun 2022 sebesar Rp 80 triliun (target RPJMD 2019-2024) telah terpenuhi sebesar 66,9 % Terkait pencapaian realisasi investasi tersebut, Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa mengatakan, ini merupakan bukti bahwa iklim investasi di Jatim sangat kondusif. Sehingga, penanam modal baik dari luar maupun dalam negeri dapat terealisasi dengan baik.

Bahkan, dengan pertumbuhan yang telah terealisasi, pihaknya yakin target investasi Jatim 2022 akan dapat tercapai maksimal.

“Alhamdulillah, melalui sinergi dan kolaborasi seluruh elemen strategis Jawa Timur dalam memulihkan perekonomian pasca pandemi Covid-19, realisasi investasi yang dirilis Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menunjukkan kenaikan signifikan pada triwulan II ini dari triwulan I tahun 2021 (y-o-y),” ujar

Gubernur Khofifah di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Rabu (3/8).

Lebih lanjut Khofifah menjelaskan, terdapat lima negara yang berkontribusi tertinggi terhadap investasi di Jatim.

Antara lain Amerika Serikat dengan share 43,8% dan total realisasi mencapai Rp 4,94 Triliun. Kemudian ada Hongkong yang memiliki share 19,2% dengan realisasi Rp. 2,16 triliun, disusul Singapura dengan share 15,1% dengan realisasi Rp. 1,70 triliun. Juga ada Jepang yang memiliki share 9,7% dengan realisasi Rp. 1,01 triliun dan terakhir Samoa Barat memiliki share 2,4% dengan Rp. 0,28 triliun.

“Pertumbuhan investasi ini harus terus diiringi dengan promosi untuk menarik kepercayaan lebih banyak investor.

Dengan tumbuhnya investasi di Jatim, kita berharap akan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di Jatim semakin bergairah,” ujar Gubernur Khofifah.

Berdasarkan sektor realisasi investasi dalam realisasi pada periode ini didominasi oleh sektor Perumahan, Kawasan Industri dan perkantoran

(13,6%), industri makanan (11,9%), industri kertas dan percetakan (9,6%), hotel dan restoran (9,1%), serta industri kimia dan farmasi (8,6%).

Sementara struktur sektor pembangun PMA yang dominan meliputi, Pertambangan (40,7%), Industri Logam Dasar, Barang Logam, Bukan Mesin dan Peralatannya (22,2%), Industri Makanan (10,7%), Industri Kimia dan Farmasi (10,3%), dan Industri Lainnya (3,7%).

Atas pertumbuhan yang telah terjadi, mantan Menteri Sosial RI ini berkomitmen bahwa berbagai upaya untuk menjaga dan meningkatkan investasi di Jatim akan terus dilakukan.

Misalnya melalui DPMPTSP, sejumlah upaya telah dilakukan diantaranya dengan menginventarisasi perubahan perizinan berusaha yang terintegrasi dalam aplikasi perizinan online - Jatim Online Single Submission (JOSS). Selain digitalisasi sistem perizinan, DPMPTSP juga telah menggelar roadshow perizinan, pemilihan duta investasi, kompetisi Investment Award, serta sistem monitoring dan evaluasi PTSP Jatim (SINONA).

“Kami berharap dengan upaya – upaya komprehensif yang telah dilakukan dapat meningkatkan kinerja investasi di Jawa Timur yang selanjutnya dapat berimbas pula pada pemulihan ekonomi masyarakat Jawa Timur,” ujarnya Selain itu, Pemprov Jatim juga mengusulkan Raperda tentang Perubahan Perda Nomor 2 Tahun 2009 tentang Penanaman Modal guna menyesuaikan terhadap peraturan baru yang telah diterbitkan.

“Kita perlu segera menyesuaikan aturan terkait investasi yang ada agar iklim investasi di Jawa Timur meningkat lebih baik lagi, maka aturan terkait investasi dan perizinan berusaha di Jawa Timur yang sudah tidak relevan harus dirubah agar investasi di Jatim terus meningkat dengan prinsip keadilan, kepastian dan efisiensi” ujar Khofifah dengan detil.

“Karena sangat banyak hal krusial yang perlu kita selaraskan dengan aturan pusat maupun kondisi terkini. Jadi kami pastikan penyesuaian peraturan ini dapat mendorong peningkatan investasi di Jatim,” pungkasnya. [tam.wwn]

Inisiasi Gubernur Khofifah Hadirkan Suasana Kemerdekaan bagi Warga Tanpa Domisili l

Sambungan hal 1

tidak melaksanakan vaksinasi,” ujar Abimanyu.

Abimanyu menjelaskan, pada pemberian dosis pertama dan kedua vaksin Covid-19 di Kampung 1001 malam, tim Bapenda Jatim juga mengalokasikan untuk 228 dosis vaksin. Namun, jumlah tersebut hanya digunakan 160 dosis karena berbagai alasan. “Ibu Gubernur berharap seluruh warga Kampung 1001

Malam ini dapat tuntas mengikuti vaksinasi baik dosis pertama, kedua dan ketiga,” ujar Abimanyu.

Atas layanan yang diberikan Pemprov Jatim tersebut, Ketua Paguyuban Kampung 1001 Malam Sigit Santoso mengungkapkan rasa terimakasihnya kepada Gubernur Khofifah. Menurutnya, layanan ini merupakan perhatian luar biasa dari pemerintah untuk warga yang selama ini tidak memiliki keterangan domisili. Sehingga, warga pun

merasa telah mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah.

“Ibu gubernur berinisiatif melaksanakan vaksinasi Covid-19 setelah bertanya langsung kepada warga. Saat itu sebenarnya bu gubernur sedang mengirimkan bantuan sembako, terus kita ditanya sudah vaksin atau belum? Nah, setelah itu langsung dikirim layanan vaksin dari Pemprov,” tutur Sigit.

Bukan hal yang mudah sebenarnya mengajak warga di tempatnya untuk

mau vaksinasi Covid-19. Sebab, waktu itu warga ada yang merasa tidak butuh atau takut setelah divaksin sakit bahkan ada yang bilang meninggal. “Jadi tidak hanya layanan vaksinasi, tapi juga edukasi dan sosialisasi kepada warga disini agar mau divaksin,” kata Sigit.

Saat ini, kesadaran untuk mengikuti vaksinai telah terbentuk. “Warga juga bersemangat karena setelah vaksin juga diberi sembako, dapat nasi kotak juga,” ujar Sigit. [*]

Bhirawa

UTAMA

Kamis Pahing, 4 Agustus 2022

Halaman 12

Kakanwil Kemenkumham Jatim Apresiasi 1.465 Napi Narkotika Pamekasan Lulus Rehab Surabaya, Bhirawa Lapas Narkotika Pamekasan berhasil menyelesaikan program rehabilitasi medis dan sosial serta pasca rehabilitasi bagi narapidana pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika. Selama semester I 2022 ini, sebanyak 1.465 orang narapidana dinyatakan lulus program yang diinisiasi Dirjen Pemasyarakatan itu.

Dari jumlah itu, sebanyak 220 diantaranya mengikuti program rehabilitasi medis, kemudian 1.200 rehabilitasi sosial dan 45 pascarehabilitasi. Kepala Kanwil (Kakanwil) Kemenkumham Jatim, Zaeroji mengapresiasi capaian tersebut. Dijelaskannya program layanan rehabilitasi bagi narapidana pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika itu dilaksanakan selama enam bulan.

"Ada juga 220 orang peserta pelatihan kemandirian dinyatakan telah lulus mengikuti program tersebut," kata Kakanwil Kemenkumham Jatim Zaeroji saat menutup

program periode semester I 2022, Rabu (3/8).

Zaeroji mengaku, penanganan korban narkotika melalui rehabilitasi sangat penting untuk dilakukan. Hal tersebut didasari dengan dasar kemanusiaan, sehingga para korban penyalahgunaan narkotika perlu dikembalikan kepulihannya. Dan mereka menjadi orang yang berdaya guna dan siap kembali ke tengah masyarakat.

Rehabilitasi ini, sambung Zaeroji, harus simultan. Yaitu dari mulai detoksifikasi hingga pasca rehabilitasi. Hal tersebut dilakukan untuk mencegah terjadinya angka

kekambuhan (relapse prevention).

Selain itu juga meningkatkan produktivitas dan penyatuan kembali ke masyarakat.

"Dari rehabilitasi inilah para penyalahguna narkotika ini dilatih untuk bertahan dari godaan narkotika. Sehingga memiliki fungai sosial yang bermanfaat," ungkapnya.

Ditambahkannya, pihaknya juga berupaya mengoptimalkan peran Lapas untuk memaksimalkan peserta rehabilitasi. Sebab saat ini, masih kata Zaeroji, di jajaran Kanwil Kemenkumham Jatim sudah ada 7 UPT yang telah melaksanakan program rehabilitasi.

"Tujuh UPT ini adalah Lapas Surabaya, Lapas I Malang, Lapas I Madiun, Lapas Pamekasan, Lapas Narkotika Pamekasan, Lapas Pemuda Madiun, dan Lapas Perempuan Malang," pungkasnya.

Sementara itu, Wakil Bupati Pamekasan, RB Fattah Jasin men-

gapresiasi program yang diinisiasi Lapas Narkotika Pamekasan itu. Pihaknya berharap sebagai wakil masyarakat semoga para penyalahguna narkotika di Lapas/Rutan bisa kembali sembuh dan tidak kecanduan narkotika lagi. Sehingga setelah bebas dapat kembali ke masyarakat dan lebih berproduktif.

Pihaknya pun mengimbau agar Program Tahap II dan berikutnya dapat terus konsisten dilaksanakan. Hal ini sebagai quality control dan tolak ukur keberhasilan sebuah program rehabilitasi dan pelatihan kerja.

"Kami berharap Program Tahap II dapat terlaksana. Sehingga alumnus dari program ini menjadi manusia yang berdaya guna kembali ke tengah masyarakat," pungkasnya.

Diketahui, hadir dalam kegiatan penutupan ini diantaranya Forkopimda Kabupaten Pamekasan, GANA Recovery Pamekasan, Uni-

versitas Madura, dan Kemenag Pamekasan selaku stakeholder Rehabilitasi. Serta SMKN 1 dan SMKN

2 Pamekasan bagi program pelatihan kemandirian, serta Kepala UPT se-Korwil Madura. [bed.bb]

Ribuan narapidana kasus narkotika di Lapas Narkotika Pamekasan lulus program rehabilitasi medis dan sosial, Rabu (3/8).

KILAS DAERAH

Tim Patroli Air Provinsi Jawa Timur akan melakukan meningkatkan intensitas pengawasan secara rutin yaitu sebanyak dua kali pada bulan Agustus.

Musim Kemarau, Tim Patroli Tingkatkan Intensitas Pengawasan Pemprov, Bhirawa Pada musim kemarau, ditengarai banyak limbah domestik.

Menilikhal itu. Tim Patroli Air Provinsi Jawa Timur akan melakukan meningkatkan intensitas pengawasan secara rutin yaitu sebanyak dua kali pada bulan Agustus.

Direktur KLH, Imam Rochan mengatakan, memasuki musim kamarau, hingga banyaknya bangunan bermunculan dari sisi pembuangan limbah menjadi alasan tersendiri, dalam melakukan salah satu upaya menjaga kebersihan lingkungan.

Disampaikannya, pada musim kemarau pengeluaran limbah di industri memang sedikit. Sedangkan pada limbah domestik begitu tinggi, tetap berdampak pada kualitas air sungai dikarenakan support air berkurang. "Kemudian kami melihat kalau berkurangnya air yang dipasok, dari pintu air pasti ada pengurangan karena memang debitnya tidak banyak. Bandingkan dengan musim hujan debitnya tinggi," ujarnya, usai patroli air di Sungai Surabaya, Rabu (3/8).

Dikatakannta, tak sedikit industri yang membuang limbah bersama turunnya hujan. Jika intensitas musim penghujan tinggi, ditambah dengan limbah domestik dari kampung, maka bisa berdampak bagi sungai. "Meski dari industri sudah ada pengurangan, namun masih ada pembuangan. Ini tadi sampling yang diambil dan diuji di lab dulu selama 11-12 hari kerja. Setelah itu bisa dikatakan mencemari atau tidak," ungkapnya. [rac.bb]

Ketua APS Seri Bank Jatim, Sugiharso bersama kuasa hukum Dr Rommy Hardyansah SH MH yang mengajukan gugatan ke PN Surabaya.

APB Seri B Resmi Gugat Manajemen Bank Jatim ke PN Surabaya Surabaya, Bhirawa Ancaman Asosiasi Pemegang Saham (APS) Seri B Bank Jatim yang akan melakukan aksi hukum demi penyelamatan Bank Jatim akhirnya diwujudkan. Melalui kuasa hukumnya, APS Seri B Bank Jatim telah mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum ke Pengadilan Negeri (PN) Surabaya. Menurut kuasa hukum APS Seri B Bank Jatim, Dr Rommy Hardyansah SH MH, gugatan tersebut telah didaftarkan pada 27 Juli 2022 lalu, dan sudah mendapat register nomor perkara yakni Nomor: 801/Pdt.G/2022/PN Sby. "Asosiasi Pemegang Saham Bank Jatim mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang telah dilakukan oleh pihak manajemen mulai Direksi,

Dewan Komisaris dan Eks Komite Remunerasi Dan Nominasi/Koreno 2019.

Gugatan ini didasarkan pada visi penyelamatan Bank Jatim. Aksi hukum ini guna mencegah kesalahan dalam tata kelola perusahan lebih luas yang sudah selama ini banyak ierjadi," ujar Rommy, saat dikonfirmasi, Rabu (3/8/2022).

Gugatan ke PN Surabaya ini, lanjutnya, diajukan Sugiharso selaku Ketua APS Seri Bank Jatim dan Assadurokhman sebagai bendahara.

Alasan kenapa APS Seri B Bank Jatim terpaksa mengajukan gugatan adalah manajemen Bank Jatim telah melakukan pengisian direksi di tahun 2019 dengan melawan hukum. Diantaranya; pertama, melakukan pengisian direksi melalui tim

yang tidak berwenang secara peraturan perundang-undangan (koreno).

Kedua, tim yang tidak berwenang tersebut (koreno) tidak melakukan kewajiban pencatuman syarat usia dalam edaran informasi pengisian direksi, yakni syarat maksimal 55 tahun saat pendaftaran. Tiga, terdapat beberapa direksi terpilih yang melanggar hukum, yakni melampaui usia 55 tahun saat pendaftaran pertama kali.

"Gugatan ini meminta kepada Pengadilan Negeri untuk menjatuhkan hukum kepada para tergugat yaitu Direksi dan Koreno/Dewan Komisaris, untuk mengembalikan seluruh fasilitas/hak yang pernah diterima selama menjabat di atas kepada PT Bank Jatim, karena para tergugat telah melanggar hukum," terangnya.

Rommy menegaskan, tim kuasa hukum sangat yakin dan optimis, Majelis Hakim yang memutus perkara ini akan berpijak pada dasar-dasar hukum yang berkepastian dan memberikan putusan seadil-adilnya atas dasar Ketuhanan Yang Maha Esa. "Sebagai gugatan yang menyangkut kepentingan publik yang luas, dan menyangkut Bank Jatim sebagai BUMD strategis masyarakat Jawa Timur, maka sangat beralasan jika sengketa ini perlu mendapatkan atensi secara nasional untuk turut serta mengawal dan mengawasi jalannya sengketa ini, baik pengawasan oleh masyarakat dan pengawasan oleh lembaga negara yang berwenang melakukan pengawasan yudisial," tandasnya. [iib.bb]

Sutiaji Ajak ASN Pemkot Malang Bayar Zakat

Komisi C DPRD Kota Surabaya bersama dinas terkait melaksanakan tinjau lokasi sejumlah bangunan di Semolowaru Elok, Kelurahan Semolowaru, Rabu (3/8/2022) pagi.

Komisi C Lakukan Sidak Bangli di Semolowaru Elok Bangunan Sepadan Sungai Diduga Langgar Aturan Surabaya, Bhirawa Menindaklanjuti laporan warga Semolowaru Elok terkait berdirinya bangunan liar disinyalir di atas fasum/ fasos atau sepadan sungai meresahkan warga. Komisi C DPRD Kota Surabaya bersama dinas terkait melaksanakan tinjau lokasi sejumlah bangunan di Semolowaru Elok, Kelurahan Semolowaru, Rabu (3/8/2022) pagi.

Hasil pantauan di lapangan, berkisar lebih kurang 10 bangunan diperuntukan tempat usaha bengkel kendaraan di sepadan sungai Semolowaru Elok.

Keberadaan tempat usaha ini mematik amarah warga RW 06 Semolowaru Elok sehingga meminta sejumlah bangunan dibongkar.

Menurut Wakil Ketua RT 05 RW 06 Kelurahan Semolowaru, Huda mengatakan, Perum Semolowaru Elok berada sejak tahun 1985 yang dikelola developer PT Persada Nusantara. Kejanggalan muncul dan permasalahan terjadi pada tahun 1994 terjadi jual beli lahan fasum/fasos dilakukan antar perorangan bukan dari developer.

"Meskipun status lahan fasum/fasos ini belum diserahkan ke Pemkot.

Namun secara legal warga mempunyai bukti-bukti siteplan yang menunjukkan gambar letak lokasi tersebut berupa taman," kata Huda di Semolowaru Elok. Huda mengungkapkan, kejanggalan proses jual beli lahan fasum/ fasos atau sepadan sungai terdahulunya diduga ada keterlibatan oknumoknum yang tidak bertanggungjawab.

"Kami berharap dengan kegiatan tinjau lokasi yang dilaksanakan Komisi C DPRD Kota Surabaya berdampak positif bagi warganya. Yaitu segera membongkar bangunan di atas lahan fasum/fasos dan difungsikan kembali sebagai taman," terangnya.

Usai melaksanakan tinjau lokasi , Wakil Ketua Komisi C Aning Rahmawati, ST segera memanggil dinas terkait diminta untuk menentukan apakah saluran itu irigasi atau sungai.

Karena ketentuan hukumnya Permen maupun Perda bunyinya berbeda. Jika kapasitasnya sebagai sungai, maka jarak sepadan 3 meter sampai 10

meter tidak boleh ada bangunan. Jika statusnya saluran irigasi, maka jarak bangunan dari sepadan harus 1 meter.

"Hasil temuan di lapangan, kita lihat di sepadan jarak 3 meter hingga 10 meter didapati bangunan. Makanya kita tegaskan lagi, jika sepadan sungai tentu melanggar dan harus ditertibkan.

Ditambah lagi sekarang pemilik lahan telah memutus kontrak usaha dengan orang lain," kata Aning.

Menurut Aning penertiban bangunan tidak bisa dilakukan secara langsung butuh proses tindak lanjut Komisi C bersama seluruh dinas terkait serta mengundang kedua belah pihak pemilik lahan tersebut.

Politisi PKS Surabaya ini menceritakan, bahwa lahan tersebut sebelumnya berupa taman. Namun sekarang berubah menjadi lahan efektif atas nama seseorang tercatat di Petok D di kelurahan. "Tetapi keabsahan replaning dinas cipta karya itu yang akan kita kroscek dilapangan untuk memastikan status lahan tersebut," pungkasnya. [dre.adv]

Malang, Bhirawa Wali Kota Malang, Drs. H. Sutiaji, saat hadir kegiatan Pembinaan dan Penguatan Muzakki / Munfiq (orang yang mengeluarkan zakat/sedekah) di Lingkungan Pemerintah Kota Malang, mengajak para Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk membayar zakat penghasilan..

Zakat kata Sutiaki sebagai ibadah mengandung dua dimensi; spiritual dan sosial.

"Orang yang mengeluarkan zakat adalah untuk membersihkan diri.

Agar rezeki yang kita dapatkan mudah-mudahan menjadi rezeki yang barokah. Tidak perlu bersikap kikir, tapi senantiasa usahakan.

Maka gencarkan, setiap hari usahakan memberi (sedekah, red) kepada siapapun. Dan hari ini para ASN dikumpulkan dalam rangka memotivasi semangat (menunaikan zakat dan infaq, red),"ujarnya.

Lebih lanjut, dari segi manfaat sosial, menurut Sutiaji, pemberdayaan dan pengelolaan zakat dan infaq yang baik akan meningkat-

kan kesejahteraan umat.

"Dan ini menjadi sejalan dengan pencapaian visi-misi pembangunan di Kota Malang,"tambah peria yang juga seorang Ustadz itu.

Harapannya tambah dia ASN ada kesadaran berbuat baik untuk mengeluarkan zakat. Dalam zakat ini ada Muzakki dan Mustahiq maka tunaikan zakat mumpung masih ada yang menerima Dan penyadaran ini terus dikembangkan.

Nantinya, zakat dan infaq yang dikeluarkan oleh ASN Pemkot Malang akan dikelola oleh Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kota Malang dan dimanfaatkan untuk tujuan keadilan, kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.

Sementara itu, Kepala Baznas Kota Malang, Sulaiman, menyampaikan Baznas akan memberikan kepada yang berhak dengan transparan bentuk laporan kepada masyarakat yang bisa diaudit atau diawasi masyarakat melalui media komunikasi, media website.

"Semua laporan kegiatan bisa

kami sampaikan. Insyaa Allah kami bisa dipercaya dan Insya Allah kami akan menjaga amanah Baznas ini sesuai visi misi Baznas RI yakni untuk transparan dan memberikan manfaat untuk masyarakat," urai Sulaiman, Tidak hanya itu, Sulaiman juga menyampaikan apresiasi kepada ASN Pemerintah Kota Malang yang telah menyalurkan zakat, infaq, dan shodaqohnya melalui Baznas Kota Malang.

"Kami mengucapkan ribuan terima kasih atas segala dukungan dan partisipasi ASN di lingkungan Pemkot Malang yang telah diberikan ke Baznas Kota Malang. Sehingga kami bisa melaksanakan amanat Undang-undang yakni menghimpun dan meyalurkan zakat, infaq dan shodaqoh lewat Baznas Kota Malang sekaligus mengkordinir seluruh zakat di Kota Malang untuk tujuan keadilan kesejahteraan masy dan penanggulangan kemiskinan berdasarkan syariat Islam," ucapnya. [mut.gat]

Wali Kota Malang Sutiaji dan Wakil Wali Kota Malang Sofyan Edi Jarwoko memberikan pembinaan tentang zakat kepada para ASN Kota Malang Rabu 3/8 kemarin.