Binder4des2015

Kita sudah memulai penjajakan, masing-masing pimpinan SKPD sesuai bidang sudah saling ketemu.

Hasil pertemuan itu akan kita buat format kerjasama serta model regulasinya seperti apa,”

HARIAN

Harian Bhirawa Ditunjuk kembali sebagai sarana pengumuman iklan tender/lelang pemerintah di seluruh Jawa Timur berdasarkan SK Gubernur No.188/343/ KPTS/013/2011

IKLAN/ LANGGANAN

031-5615454

Baca Hal 4

Harga Langganan Rp 55.000/bulan Eceran Rp 3.000

Kepala Bappeko Mojokerto Hj Harlistyati

Jumat Pahing, 4 DESEMBER 2015

http://www.harianbhirawa.co.id

4 DESEMBER 2015

AGENDA HARI INI

 Gubernur H Soekarwo

06.30 Olahraga Bersama di Halaman Kantor Gubernur Jatim, Dilanjut di Ruang Kerja

 Wagub H Saifullah Yusuf Kunjungan Kerja ke Amerika Serikat

 Sekdaprov H Akhmad Sukardi

06.30 Olahraga Bersama di Halaman Kantor Gubernur Jatim 09.00 Program Kaleidoskop dengan TVRI Jatim di Ruang Kerja

Tujuh Kecamatan di Surabaya Rawan Money Politics 5.000 Satgas Telah Dikerahkan Pemuda Pancasila

Surabaya, Bhirawa Majelis Pimpinan Cabang (MPC) Pemuda Pancasila (PP) membentuk Satgas Anti Money Politics (politik uang) menjelang Pilkada (Pemilukada) Surabaya 2015. Hal ini karena, pesta demokrasi di Surabaya pada 9 Desember rawan terjadi praktik politik uang. Tak

hanya itu, seperti Pemilu sebelumnya juga banyak diketemukan kecurangan jual beli undangan bentuk form bentuk B1 di Tempat Pemungutan Suara (TPS).

Terkait kecurangan tersebut, ratusan Komando Inti Mahatidana Pemuda Pancasila dan Pengurus MPC Pemuda Pancasila Kota Surabaya

berkumpul dan melakukan deklarasi Satgas Anti Money Politics Pilkada Kota Surabaya, Kamis (3/12) di Kantor MPW Pemuda Pancasila Jawa Timur Jalan Jaksa Agung samping Balai Kota.

Sekretaris Umum MPC Kota Surabaya Andi Baso Suherman mensinyalir tujuh kecamatan di Surabaya

rawan terjadinya money politics. Ketujuh kecamatan itu yakni Sawahan, Tambaksari, Semampir, Gubeng, Kenjeran, Bubutan, serta Kecamatan Wonokromo.

“Kenapa ketujuh kecamatan ini menjadi sorotan Satgas kami, karena jumlah

 ke halaman 11

Ket : Jadwal bisa berubah sewaktu-waktu

DPRD Jatim Usulkan Satgas Penanggulangan HIV/AIDS DPRD Jatim, Bhirawa Tingginya angka penderita HIV/AIDS di Kota Surabaya membuat banyak pihak prihatin, satu di antaranya Sahat Tua Simanjuntak. Anggota DPRD Jatim asal Dapil Surabaya dan Sidoarjo ini mengaku miris dengan fakta tersebut. Karena itu, menurutnya harus ada langkah konkret dari Pemprov Jatim dan Pemkot Surabaya untuk menekan laju penyebaran HIV/AIDS. Sahat menilai kinerja Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) masih belum efektif. Terbukti jumlah penderita AIDS di Surabaya sangat tinggi, bahkan tertinggi dibanding kota lain di Indonesia.

Fakta itu menjadi peringatan serius bagi Pemkot Surabaya maupun pemkab/pemkot lain. Pihaknya juga berharap Dinas Kesehatan lebih pro aktif melakukan sosialisasi pencegahan terhadap penyakit HIV/AIDS. “Saya usulkan pembentukan Satgas Penanggulangan HIV/AIDS di Jatim. Seluruh potensi masyarakat

 ke halaman 11

gegeh/bhirawa

Deklarasi Satgas Anti Money Politics Pilkada Kota Surabaya di Kantor MPW Pemuda Pancasila Jawa Timur, Kamis (3/12). Pembentukan satgas ini untuk meminimalisir praktik politik uang jelang Pilkada (Pemilukada) Surabaya.

Ditegur Panwaslu, Risma Batal Hadiri Kuliah Umum effendi/bhirawa

Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan dan ESDM Drs Achmad Sudiyono saat menunjukkan keripik nangka binaan instansinya yang sudah tembus pasar Eropa dan Asia, Kamis (3/12).

Produk Binaan Disperindag Tembus Eropa dan Asia Jember, Bhirawa Beberapa produk makanan binaan Dinas Perindustrian Perdagangan dan ESDM Kabupaten Jember tembus ke beberapa negara Eropa dan Asia.

“Ini sesuatu yang membanggakan bagi kita, bahwa hasil produk Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Kab Jember tembus pasar Eropa dan Asia,” ujar Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan dan ESDM Kab Jember Drs Achmad Sudiyono usai membuka Gelar Produk Jember, Kamis (3/12).

Menurut Achmad, selama 3 tahun terakhir lembaganya sudah menelurkan ribuan pengusaha ekonomi produktif yang ada di Jember. “Ini semua tidak lepas dari peran bapak MZA Djalal (bupati sebelumnya) yang telah mendukung anggaran untuk mencetak pengusahapengusaha baru yang ada di Jember,” tandasnya.

Surabaya, Bhirawa Rencana kehadiran mantan Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini untuk memberikan kuliah umum di Universitas Muhamadiyah (UM) Surabaya secara mendadak dibatalkan, Kamis (3/12). Hal ini cukup mengejutkan lantaran pembatalan itu diduga terkait teguran Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kota Surabaya.

Ketua Panitia Kuliah Umum Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) UM Surabaya Ratno Abidin mengatakan pihaknya tidak bisa memastikan alasan ketidakhadiran mantan

wali kota tersebut. Namun, malam hari sebelum kegiatan, pihak panitia mengaku telah menerima teguran dari Panwas Kota Surabaya. Teguran tersebut berisi rencana pembubaran pak-

Jangan Terkurung oleh Kenyamanan

william/bhirawa

Ketut Gunarta

 ke halaman 11

Sentil..  LSM Kecewa Anggaran Mobdin Mewah Dewan  Ironi di tengah hidup masyarakat yang kian susah  Limbah Cemari Sungai Cokro, Warga Protes Pabrik Kertas  Pencemar lingkungan perlu ditindak tegas  Pemkab Bagi-bagi 608 Motor untuk Polisi dan TNI  Bagi-bagi kok menjelang Pilkada

 ke halaman 11

UPT P2BJ Raih Penghargaan Inovasi Pelayanan Publik dari Gubernur

 ke halaman 11

HIDUP dalam kondisi yang nyaman memang memberikan keadaan yang mengenakkan bagi setiap individu. Tetapi hidup dalam kondisi nyaman jika tidak waspada bisa berakibat fatal. Seperti penjaga kalau hidupnya dibuat nyaman terus, maka ketika musuh menyerang penjaga tersebut bisa kehilangan kenyamanannya dan tidak bisa mempertahankan diri.

General Manajer Taman Safari Indonesia (TSI) II Prigen, Pasuruan Ketut Gunarta tidak ingin hidup terkurung da-

sa kuliah umum dengan alasan akan menjadi ajang kampanye Risma sebagai calon wali kota.

“Tadi malam sempat beredar SMS, bahkan Humas Unmuh juga ditelepon Panwaslu yang menyatakan akan membubarkan acara karena disinyalir akan menjadi ajang kampanye di kampus,” jelas Ratno Abidin ditemui, Kamis (3/12).

Bukan hanya teguran, lanjut

Kepala BPM Provinsi Jatim Lili Sholeh Martadipraja dan Kepala UPT P2BJ Yuswanto berfoto bersama usai menerima penghargaan dari Gubernur Jatim Dr H Soekarwo di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Kamis (3/12).

Pemprov, Bhirawa Meski baru dibentuk pada 2014 lalu, UPT Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa (P2BJ) Badan Penanaman Modal (BPM) Provinsi Jatim telah menorehkan prestasi yang membanggakan. Yakni mendapatkan penghargaan dari Gubernur Jatim Dr H Soekarwo berkat inovasi baru melalui penerapan teknologi informasi, berupa Aplikasi Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa (Apel Baja).

Menurut Kepala BPM Provinsi Jatim Lili Sholeh Martadipraja, Apel Baja yang telah dicatatkan dalam Daftar Umum Ciptaan Kementerian Hukum dan HAM merupakan aplikasi pelayanan pengadaan barang/jasa berbasis web pada UPT P2BJ. “Fungsi Apel Baja ini untuk mengusulkan paket pekerjaan, koreksi dan usulan perbaikan

 ke halaman 11

Dana JLS 2016 Alokasi APBN Hanya Rp 162 Miliar Pemprov, Bhirawa Ketidakpastian jumlah dana alokasi untuk pembangunan Jalur Lintas Selatan (JLS) di wilayah Jawa Timur terjawab sudah. Jika sebelumnya muncul kabar ada alokasi dana JLS dari APBN Rp 750 miliar seperti yang disampaikan oleh Kepala Bappeda Jatim Fattah Jasin, faktanya hal tersebut tidak benar.

“Kami sudah mengecek langsung ke Jakarta bersama Komisi D DPRD Jatim mengenai dana alokasi JLS untuk Jatim. Ternyata pada 2016 dana yang dialokasikan sebesar Rp 162 miliar.

Dana tersebut dialokasikan untuk pembangu-

 ke halaman 11

Pasar Bright Gas di Surabaya Diperluas Surabaya, Bhirawa PT Pertamina Marketing Operation Region (MOR) V Jatim, Bali, dan Nusa Tenggara berencana memperluas pasar pemakai elpiji non subsidi Bright Gas ukuran 12 kg di wilayah Surabaya pada 2016.

Sales Eksekutif LPG Industri dan Gas Produksi Bright Gas Ramanda Prasetya mengatakan salah satu upaya memperluas itu dengan menyasar sejumlah kelurahan di Surabaya dengan program Bright Gas Go to Kelurahan.

“Program ini memang untuk menyasar penduduk yang ada di kelurahan dengan menggelar lomba masak yang menggunakan elpiji non subsidi Bright Gas,” ucap Rama di Surabaya, Kamis (3/12).

 ke halaman 11

Nelayan Gelar Tradisi Petik Laut

Lestarikan Budaya Gotong Royong, Berharap Tangkapan Ikan Melimpah Nelayan di Desa Kalibuntu, Kecamatan Kraksaan, Kabupaten Probolinggo melestarikan tradisi Petik Laut atau larung sesaji saat nelayan di pesisir pantai kabupaten setempat mengalami musim paceklik ikan.

Wiwit Agus Prabudi, Probolinggo Setiap tahun para nelayan yang tergabung di dalam Paguyuban Nelayan selalu mengadakan kegiatan ritual yang telah ditetapkan menjadi event tahunan oleh Pemkot Probolinggo yaitu kegiatan Petik Laut. Kegiatan ini melambangkan ungkapan rasa syukur kepada Tuhan YME atas rahmat dan karunia Nya kepada seluruh umat. Selain itu kegiatan ini bertujuan untuk tetap melestarikan budaya gotong royong dan kebersamaan yang telah diwariskan secara turun-temurun dari para leluhur sehingga menjadi tradisi di daerah sepanjang pesisir pantai Kota Probolinggo “Nelayan meyakini tradisi larung

sesaji itu sebagai kegiatan tasyakuran desa dan laut agar nelayan mendapatkan keselamatan selama mencari ikan di laut,” kata salah seorang nelayan di Desa Kalibuntu, Ahmadi di Probolinggo belum lama ini.

Menurutnya, kegiatan Petik Laut tersebut diikuti sebanyak 5.000 nelayan di Desa Kalibuntu karena selama dua tahun terakhir, warga pesisir pantai utara itu mengalami paceklik dan kesulitan ekonomi.

“Hasil tangkapan ikan sepi dan tidak menguntungkan nelayan, sehingga diharapkan dengan ritual Petik Laut tersebut dapat mening-

 ke halaman 11

Ritual Petik Laut di Pantai Desa Kalibuntu, Kecamatan Kraksaan, Kabupaten Probolinggo belum lama ini.

SURABAYA

2

Jumat Pahing 4 DESEMBER 2015

LEGISLATIF - EKSEKUTIF

10 Peserta Diklatpim II Lulus Sangat Memuaskan Surabaya, Bhirawa Kerja keras Badan Pendidikan dan Pelatihan (Badiklat) Jatim dan Widya Iswara (WI) memberikan ilmu kepada peserta Diklatpim II menuai hasil maksimal. Seluruh peserta yang berjumlah 60 orang dinyatakan lulus dan 10 diantaranya dengan kategori ‘sangat memuaskan’.

Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) Dr Adi Suryanto mengaku puas dengan hasil yang dicapai oleh para peserta. Karena di provinsi lain yang menggelar Diklatpim masih banyak peserta Diklatpim II harus mengulang atau tidak lulus.

Yang lebih membanggakan ada 10 peserta lulus dengan sangat memuaskan dan ini menjadi nilai

plus bagi Badiklat Jatim. “Walau ada 10 dengan nilai sangat memuaskan, tapi tetap kami pilih lima yang terbaik,” katanya saat menutup Diklatpim II angkatan 38 di Kantor Badiklat Jatim, Kamis (3/12) bersama Sekdaprov Jatim Dr Akhmad Sukardi dan Kepala Badiklat Jatim Dr Akmal Boedianto.

Adi Suryanto mengaku sempat melakukan investigasi mengapa Diklatpim yang digelar di Badiklat Jatim tiga kali terakhir pesertanya 100 persen lulus.

“Saya sudah mendapat laporan dari semua pihak, ternyata proses pelaksanaan Diklapim sudah sesuai prosedur dan tidak menemukan ghostwriter atau tindakan curang lainnya,” katanya.

Sedangkan Sekdaprov Akh-

mad Sukardi berharap para peserta bisa melakukan perubahan setelah kembali ke daerah. Ilmu yang didapat selama Diklat harus diterapkan. Apalagi tantangan PNS kedepan menjelang MEA sangat berat.

Ia mengatakan, pemimpin perubahan harus mampu membuat terobosan dan inovasi secara baik. Salah satu caranya dengan mencetuskan hal-hal baru yang berorientasi ke depan dalam meningkatkan kinerja pelayanan publik.

“Menjadi keharusan bagi pemerintah agar mampu bertahan dan bersaing dalam menghadapi MEA nanti,” ungkapnya.

Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Prov. Jatim Dr. Akmal Boedianto melaporkan bahwa

Diklat PIM II ini diikuti sebanyak 60 orang berasal dari berbagai instansi baik pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Ia menegaskan, bahwa lulusan dari pejabat eselon II nantinya adalah pemimpin-pemimpin perubahan di instansinya. “Dari 60 karya perubahan, diharapkan akan memunculkan proyek perubahan di masing-masing instansi yang tersebar di seluruh Indonesia. Saya juga meminta, agar seluruh peserta dapat membangun jejaring komunikasi secara baik.,” ungkapnya.

Sementara itu Kabid Diklat Pimpinan Bandiklat Jatim, Bagus Pujiono menjelaskan, tidak semua angkatan Diklatpim 100 persen lulus, buktinya pada awal pelaksanaan Diklatpim peru-

wwn/bhirawa

Sekdaprov Jatim Akmad Sukardi bersama Kepal LAN Adi Suryanto dan Kabadiklat Jatim, Akmal Boedianto memberikan ucapan selama kepada lima lulusan terbaik. bahan ada banyak peserta yang kita baru tiga angkatan terakhir harus mengulang. “Yang berhak (angkatan 36,37 dan 38) lulus Q wwn meluluskan peserta itu LAN dan 100 persen,” katanya.Q

Hanya 15 Kab/Kota Punya Izin AMDAL Berlisensi KPA Aksi Protes Ratusan driver gojek se-Surabaya dan Sidoarjo nglurug ke kantor PT Gojek di Jl Tidar Surabaya.

Aksi ini sebagai bentuk protes kepada manajemen PT Gojek, yang dinilai tidak memperhatikan kondisi drivernya dan mereka merasa dirugikan terkait cicilan, denda, dan hukuman auto suspend, yang dikenakan kepada para driver Gojek se-Surabaya, Kamis (3/12). trie diana/bhirawa

PANGGUNG BIROKRASI

DPRD Minta Pemerintah Perhatikan Kesejahteraan Guru di Sekolah Swasta DPRD Jatim, Bhirawa Guna meningkatnya kualitas pendidikan yang berkualitas dan Indek Pembangunan Manusia yang lebih baik, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Timur meminta kepada pemerintah untuk memperhatikan kesejahteraan guru di sekolah swasta di Jatim.

Anggota DPRD Jatim, Zainul Lutfi ditemui saat serap aspirasi di Sekolah Muhamadiyah Sidoarjo, Kamis (3/12) mengatakan, saat reses pihaknya dikeluhkan oleh guru sekolah swasta di Surabaya dan Sidoarjo terutama guru belum mendapat sentuhan dari bantuan pemerintah. Oleh karena itu, hasil reses nanti akan dilaporkan di rapat paripurna agar pemerintah juga memperhatikan Q cty kesejahteraan guru swasta.Q

Demi Pilpres 2019, Gerindra Tak Dukung Risma Surabaya, Bhirawa Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) telah mengambil sikap dalam Pemilihan Wali Kora (Pilwali) Surabaya 2015. Instruksinya tegas, tidak akan mengarahkan dukungan ke calon Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini-Whisnu Sakti Buana.

Sikap Gerindra ini terkait dengan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 mendatang.

Anggota Dewan Pembina Partai Gerindra Budi Cahyono menegaskan, karena ada kepentingan Pemilihan Presiden (Pilpres) tahun 2019 mendatang, pihaknya tidak akan mendukung calon petahan Tri Rismaharini dan Whisnu Sakti Buana yang diusung Partai berlambang Banteng Moncong putih.

“Yang pasti tidak ke Risma, ada kepentingan kita di 2019. Mungkin

saat Pilpres gandeng PDIP, tapi kemungkinan itu sangat tipis,” kata dia Rabu (2/12) malam saat ditemui Bhirawa di salah satu hotel di kawasan Surabaya Barat.

Budi yang juga Ketua Umum Persatuan Tionghoa Indonesia Raya (PETIR) ini melanjutkan, dengan tidak mendukung Risma, otomatis harus ke calon Wali Kota Surabaya nomor urut satu Dr Rasiyo-Lucy Kurniasari.

“Memang kita tidak diimbau, tapi otomatislah,” ujar dia usai pertemuan PETIR dengan Rasiyo-Lucy yang juga hadir Ketua DPC Gerindra Surabaya Sutadi.

Terkait DPC Partai Gerindra Surabaya yang belum mengarahkan dukungan ke Rasiyo-Lucy, Budi mengaku karena Gerindra Surabaya tergabung dalam Koalisi Majapahit.

Sehingga, dukungan Gerindra tidak terlalu vulgar.

“Harusnya DPC Gerindra juga mendukung Rasiyo-Lucy, tapi kalau terlalu vulgar tidak bagus juga,” tegas Budi yang didampingi Anggota Dewan Pembina Partai Gerindra lainnya, Amir Tohar.

Calon Wali Kota Surabaya Rasiyo mengakui, sejak awal Partai Gerindra mengarahkan dukungan ke calon nomor urut satu. Hanya saja DPC Gerindra Surabaya membutuhkan instruksi langsung dari DPP. “Tadi sudah diinstruksikan langsung, bahkan oleh dua Anggota Dewan Pembina Partai Gerindra,” kata calon Wali Kota yang diusung Partai Demokrat dan PAN ini.

Mantan Sekdaprov Jatim ini menjelaskan, pihaknya optimistis memenangkan Pilwali Surabaya tahun ini. Sebab, makin banyak dukungan partai politik (parpol) dan Q geh masyarakat ke Rasiyo-Lucy.Q

Pemprov, Bhirawa Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan perizinan lingkungan di Jawa Timur, baru sekitar 40% atau 15 Kabupaten/Kota yang telah memiliki Lisensi Komisi Penilai AMDAL (KPA), sedangkan yang lainnya belum memiliki dikarenakan belum mampu memenuhi ketentuan.

Kepala Badan Lingkungan Hidup Jatim, Bambang Sadono mengatakan, instansi lingkungan hidup di Kabupaten/Kota di Jawa Timur perlu ditingkatkan potensi Sumber Daya Manusia dan mekanisme perizinan lingkungan.

“Kemudian, jumlah Kabupaten/Kota yang telah menerbitkan bentuk kebijakan Izin Lingkungan masih 8 Kabupaten/Kota, sebagian besar masih berbentuk kebijakan penetapan kelayakan lingkungan,” katanya, Kamis (3/12).

Untuk itu, lanjutnya, Pemprov Jatim melalui BLH jatim mengimbau Kabupaten/Kota segera melaksanakan kebijakan Izin Lingkungan yang juga dapat dilakukan melalui Peraturan Daerah / Peraturan Bupati / Peraturan Walikota sebagai payung hukum.

“Hal ini juga mengingat tidak dilaksanakannya kebijakan Izin Lingkungan merupakan suatu kesalahan administrasi dalam perizinan daerah menurut Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009,” tandasnya.

Di sisi lain, ditambahkannya, berdasarkan hasil evaluasi pelaporan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup di bidang kegiatan Manufaktur Perdagangan dan Jasa, Pembangkit Energi dan Migas, serta Agro Industri, jumlah pelaporan semakin meningkat selama 3 tahun belakang ini kurang lebih tercatat 450 laporan.

Terhadap peningkatan tersebut, lanjutnya, BLH Jatim memberikan apresiasi terhadap upaya yang dilakukan dunia usaha dalam wujud penghargaan pelaporan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup.

“Penghargaannya disampaikan secara langsung Gubernur Dr H Soekarwo pada peringatan Hari Lingkungan Hidup.

Tahun 2014 lalu, sejumlah 32 perusahaan mendapatkan penghargaan untuk pelaporan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan Q rac hidup,” katanya.Q

Ketahuan Konsumsi Obat Terlarang, Lima Siswa SMK Adhikawacana Di-DO Orang tua harus memperhatikan betul perilaku dan pergaulan anaknya, bahkan dengan teman sekolah. Salah –salah anak-anak terutama remaja bisa terseret dunia narkoba akibat dipaksa teman pergaulannya.

Seperti yang dialami salah satu siswa SMK Adhikawacana yang terancam mendapat sanksi drop out (DO) setelah ketahuan mengonsumsi obat terlarang yang diduga narkoba. Melinda Permatasari siswa kelas X jurusan Akuntansi ini sempat dilarang sekolah untuk ujian akhir semester karena bakal di DO setelah ketahuan pernah mengkonsumsi obat terlarang.

Kamis (3/12) kemarin, Melinda ditemani ayahnya, Sugiono, menjelaskan permasalahan yang sedang terjadi. Siswa kelas X jurusan Akuntasi tersebut mengaku dipaksa dua teman sekelasnya, Riska dan Melinia, untuk meminum obat berbentuk pil.

“Saya dibentak-bentak,

kalau nggak diminum, saya diancam macam-macam. Itu sudah berlangsung sejak akhir Oktober,” ujar siswa 15 tahun tersebut.

Melinda mendapatkan paksaan minum obat tersebut sebanyak tiga kali.

“Obat itu berwarna pink.

Ditengahnya ada huruf P,” katanya. Dia mengaku tidak tahu jenis pil tersebut.

Pertama kali dia hanya dipaksaminum 2 pil. Kedua kali, diberi 3 pil dan ketiga kalinya di suruh minum empat pil.

“Saya minum obat itu itu sampai mlukek-mlukek (muntah-muntah),” kata Melinda.

Mau tidak mau, Melinda harus meminum obat itu di depan dua temannya, Meli dan Riska. Dia tidak sen-

diri, ada dua teman lainnya yang dipaksa minum pil itu.

Yakni, Mifta dan Lia. Dengan begitu, total ada lima siswa yang mengonsumsi pil tersebut.

Setelah itu, pihak sekolah akhirnya mengetahui perbuatan mereka. Pihak sekolah mengetahui perbuatan mereka setelah menyita handphone Riska saat ujian harian.

“Di hp dia (Riska, red), ada foto obat itu dan nama kami berlima. Lalu kami berlima dipanggil pihak sekolah,” ujar Melinda.

Pihak sekolah, lanjut Melinda, tidak memberikan penjelasan secara jelas.

“Mereka hanya bilang kami berlima dikeluarkan dari sekolah,” kata Melinda.

Namun, tidak semertamerta mengeluarkan, SMK Adhikawacana memaksa lima siswa itu mengundurkan diri dari sekolah.

Dengan begitu, sekolah tidak bakal memiliki tang-

ist

Obat terlarang yang diduga narkoba kini sudah sampai dikalangan siswa sekolah. gungan kelanjutan pendi- yang saat ini masih di se- 9 Mei 2000 tersebut. dikan lima siswa tersebut. kolah,” terangnya. Namun, Kamis kemarin, Melinda Mulai awal November, Melinda mengaku telah di- dipanggil oleh pihak sesatu per satu siswa itu ter- paksa sekolah untuk me- kolah. “Saya dibentak lagi paksa mengundurkan diri. ngundurkan diri. “Saya ma- oleh guru BK yang bernama Dimulai dari Mifta, lalu sih ingin sekolah di sini. Bu Lusi. Saya tidak boleh disusul oleh Lia, Meli, dan Saya ingin belajar dengan ikut UAS besok (hari ini, Riska. “Tinggal saya sendiri benar,” ujar siswa kelahiran red). Nama saya sudah di-

coret dari absen,” katanya dengan mata berkaca-kaca.

Melinda langsung mengadu kepada orang tuanya.

Ketika dikonfirmasi ke SMK Adhikawacana, tidak ada guru maupun kepala sekolah yang mau berkomentar. “Semua guru dan kepala sekolah sudah pulang. Saya tidak dapat memberikan komentar itu,” ujar salah satu staf SMK Adhikawacana.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan (Dindik) Surabaya Ikhsan menerangkan penanganan terhadap persoalan ini tetap harus mengutamakan kepentingan peserta didik. Pertama yang harus dilakukan adalah berkoordinasi dengan Badan Narkotika Nasional (BNN) untuk menentukan intervensi apa yang sesuai.

“Kami akan kroscek ke sekolah untuk mengetahui masalahnya. Kemudian berkonsultasi ke BNN,” ujar Q tam alumnus Unair itu.Q

PEMIMPIN UMUM/PEMIMPIN REDAKSI/PENANGGUNG JAWAB : Nawang Esthi Lestari REDAKTUR PELAKSANA: Titis Tri Wahyanti KOORDINATOR LIPUTAN : Wawan Triyanto REDAKTUR: Wahyu Kuncoro SN, Bambang WN , Choirul Anam, Anangsyah Isfianto, Sufendhi Dimyati, Helmi Supriyatno, Gatot Suryo Widodo Reporter : M. Ali, Siti Sulistiani, Andre Endrayana Sasmita, Rachmat Caesar BSW, Zainal Ibad, Danang Prastyo, Adit Hananta Utama, Abed Nego, William AK , Gegeh Bagus Setiadi Fotografer: Trie Diana Indahwati, Sekretaris Redaksi: Suryanthini Malang: M. Taufiq, Kabupaten Malang : Cahyono Nor Rochmah, Kota Batu: Anas Bachtiar, Pasuruan : Hilmi Husein, Pamekasan: Syamsuddin, Lumajang: Zainul Hidayat, Probolinggo: Wiwit Agus Pribadi Jember: Effendi, Sampang: Nur Cholis, Sumenep: Samsul Arifin, Bondowoso: Arum Hidayati, Situbondo: Sawawi, Tulungagung: Hadi Sucipto, Wiwieko Dh, Lamongan: Suprayitno, M. Yusuf Adnan, Jombang: Romadlon, Fathoni, Mojokerto: Hasan Amin, Kariyadi Sidoarjo: Ali Kusyanto, Hadi Sujitno, Achmad Suprayogi Gresik: Kerin Ikanto, Rokim, Tuban: Khoirul Huda Madiun: Sudarno, Blitar: Hartono, Ponorogo : Hari Bahrul Ulum, Magetan: Ivin Kurniawan, Nganjuk: Ristika, Bojonegoro: Achmad Basir, Banyuwangi: Dian Ananta Jakarta: Tjitjik Rahayu, Penerbit: PT. Harian Bhirawa (Perusahaan Pers SK: Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No. AHU-82337.AH.01.01.Tahun 2008) Direktur Utama: Nawang Esthi Lestari, Direktur Umum: Wahyu Kuncoro SN, Direktur Keuangan Mira Damayanti Komisaris Utama: Sugeng Praptoyo, Komisaris: Bambang WN, Hasan Amin, Suprayitno, Pemegang Saham: Seluruh karyawan/ koresponden Harian Bhirawa Malang: Gatot Soekardi, Ratna Nirmala, Lumajang: Didit Nur Jadit, Supriyadi, Bondowoso: Hasto Pramudyo, Manager Produksi, Sirkulasi dan Periklanan: Sri Eddy Haryanto, Manajer Keuangan: Anangsyah Isfianto, Administrasi Keuangan: Etti Sri Kustini, Sri Poernomo, Sekretaris Perusahaan: Rani Cholyvianti, Sirkulasi: Titiek Yuliati (Koordinator), Andi Basuki, Nike Kusumawati, Utomo Pagon, Distribusi: Tatok Arly (Koordinator), Suparto, Mulyadi, Pracetak:Ali Sulkan (Koordinator), Danu Setiawan, Achmad Tauriq Imani, Trisno purnomo, Onny Agung S, Oki Abdul Sholeh. Sekuriti: Saiful Hidayat, Agus Mulyono Alamat Kantor Pusat/Iklan/Redaksi: Jalan Indragiri 73 Surabaya, Telp : 031- 561-5454, Fax : 031-561-9009, Email Iklan: bhirawa_indragiri@yahoo.com, Email Redaksi: harian_bhirawa@yahoo.com Sirkulasi: Jalan Pengenal 5, Surabaya (60174), Telp : 031- 547-0650 (3 lines), Fax : 031-534-3359, Email Sirkulasi: bhirawasirkulasi@yahoo.com Bhirawa Online : http://www.harianbhirawa.co.id Bank: Bank Mandiri (BBD Jembatan Merah) Surabaya, No. Rek:140.0080000053, Percetakan: PT Media Nusantara Press SIUPP: Nomor 159/SK/Menpen/SIUPP/A.7/1986, 22 April 1986.

Tarif Iklan: Iklan Baris Rp. 7.500/baris (maksimal 5 baris), Iklan Tender/Lelang Rp.10.000/mm kolom, Iklan Display warna (FC) Rp.10.000/mm kolom, Iklan Display hitam putih (BW) Rp.7.500/mm kolom. Harga belum termasuk PPn 10%.

3

Jumat Pahing, 4 DESEMBER 2015

Penyerahan Penghargaan Gubernur Jawa Timur

Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja SKPD Provinsi Jawa Timur Pemenang Gelar Budaya Kerja Provinsi Jawa Timur Serta Inovasi Pelayanan Publik Jawa Timur

25 SKPD Pemprov Raih SAKIP Kategori A Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP), merupakan integrasi dari sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja, yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan. Untuk mempermudah pelaksanaan SAKIP, Pemprov Jatim menggunakan konsep baru yang dinamakan diagram silang.

D

emikian pernyataan Gubernur Jatim, Dr H Soekarwo saat Penyerahan Penghar gaan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja SKPD Provinsi Jatim, Pemenang Gelar Budaya Kerja Provinsi Jatim Serta Inovasi Pelayanan Publik Provinsi Jatim, di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Kamis (3/12).

Menurut Gubernur Soekarwo, diagram silang merupakan konsep baru dan mempermudah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk menyelesaikan SAKIP. “Sinergi antar SKPD akan lebih mudah dan program yang dianggarkan output dan outcome-nya terukur,” kata Pakde Karwo, sapaan akrab Gubernur Soekarwo. Ia mengambil contoh, penanganan bencana banjir dimana terkadang anggaran yang dikeluarkan tidak tepat waktu dengan ketika bencana melanda. “Dengan diagram silang, SKPD bisa langsung mengecek apakah sudah sesuai, apabila sudah sesuai bisa dimasukkan. Misal apabila anggaran harusnya dikeluarkan pada triwulan III, tapi karena hal mendesak karena bencana bisa dipindah ke triwulan II,” jelasnya.

Sementara itu, Sekdaprov Jatim Dr H Akhmad Sukardi melaporkan, hasil evaluasi

Gubernur Jatim Dr H Soekarwo menyerahkan penghargaan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja SKPD kepada Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jatim dr Harsono yang meraih ketegori A di Gedung Negara Grahadi Surabaya.

atas implementasi SAKIP SKPD di lingkungan Pemprov Jatim hasilnya, yang mendapat nilai 80-90 atau kategori A sebanyak 25 SKPD. Lalu, nilai 70-80 atau kategori BB sebanyak 23 SKPD, dan nilai 60-70 atau kategori B sebanyak 9 SKPD. “Tahun ini belum ada SKPD yang meraih nilai 90-100 atau masuk kategori AA. Kami target tahun depan ada SKPD yang meraih AA. Untuk tingkat nilai akuntabilitas kinerja tertinggi pada 2015 ini yaitu 82,68 diperoleh RSUD dr

Sekdaprov Jatim Dr H Akhmad Sukardi MM saat membacakan para pemenang Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja SKPD, Gelar Budaya Kerja dan Inovasi Pelayanan Publik.

Syaiful Anwar Malang,” kata Sukardi.

RSUD dr Syaiful Anwar Malang meraih predikat terbaik karena perencanaan kinerjanya disusun dengan sangat baik. Yaitu dikaitkan dengan Rencana Kinerja Anggaran, selaras dengan program maupun kegiatan serta mengarah pada pencapaian sasaran organisasi.

Selain itu, pemantauan kinerjanya dilakukan dengan sangat tertib, sistematis, terukur dan secara berkala serta dituangkan dalam dokumen pelaporan bulanan dan tahunan.

Pakde Karwo menyerahkan penghargaan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja SKPD kepada Kepala Biro Organisasi Setdaprov Jatim Setiadjit SH MM yang meraih kategori A.

Selain menyerahkan penghargaan SAKIP, Gubernur Soekarwo juga menyerahkan penghargaan Gelar Budaya Kerja Provinsi Jatim serta Inovasi Pelayanan Publik Provinsi Jatim. Untuk kategori pelayanan bidang jasa medis sebagai Juara I diterima oleh KBK MEMS , Rumah Sakit Jiwa Menur Surabaya, kategori Pelayanan Bidang Jasa Non Medis Juara I diterima oleh KBK Cemerlang, UPTD Puskesmas Tiudan Dinas Kesehatan Kabupaten Tulungagung, dan kategori Pelayanan Bidang Administrasi Juara I diterima KBK Procot, RSUD Blambangan Kabupaten Banyuwangi.

Kemudian, Penghargaan Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2015, terdapat dua kategori yakni kategori terbaik diterima oleh KB Samsat Sidoarjo UPT Dinas Pendapatan Provinsi Jatim, RSUD Dr Iskak Kabupaten Tulungagung dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pacitan.

Untuk kategori baik diterima oleh RS Paru Jember, KB Samsat Karang Ploso Malang, Puskesmas Karang Ketug kota Pasuruan, RSUD Dr Soetomo, UPT P2BJ Badan Penanaman Modal Provinsi Jatim, RSUD Haji Surabaya, Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Kabupaten Ngawi, Puskesmas Omben Kabupaten Sampang dan Kecamatan Sukodono Kab Sidoarjo. Q iib*

HASIL EVALUASI ATAS IMPLEMENTASI SAKIP SKPD DI LINGKUNGAN PEMPROV JAWA TIMUR Kategori A 1. RSUD dr Syaiful Anwar Malang 2. Disperindag 3. Dinaskertransduk 4. Dinas PU Bina Marga 5. RSUD dr Soedono Madiun 6. Dinas Pertanian 7. Dishub dan LLAJ 8. RS Haji Surabaya 9. Dinas Sosial 10. Dinas Kesehatan 11. BPPKB 12. RSJ Menur 13. Dinas Perikanan dan Kelautan 14. Dinas Kehutanan 15. Dinas Pendapatan 16. RSUD dr Soetomo Surabaya 17. Dinas PU CKTR 18. Dinas PU Pengairan 19. Dinas Peternakan 20. Biro Organisasi 21. Inspektorat Jatim 22. Dinas Kominfo 23. BPKAD 24. Bappeda 25. Badiklat Kategori BB 1. Kantor Perwakilan Jatim di Jakarta 2. Dinas Perkebunan Jatim 3. BPM 4. Bakesbangpol 5. Bapemas 6. Disbudpar 7. BKD 8. Baperpusip 9. Dinkop dan UMKM 10. Dinas Pendidikan 11. Bakorwil Madiun 12. Biro Adm Kemasyarakatan 13. Biro Adm Kerjasama 14. Biro Umum 15. BKP 16. BPBD 17. Sekretariat KPID 18. BLH 19. Biro Humas dan Protokol 20. Sekretariat DPRD 21. Bakorwil Malang 22. Dinas ESDM 23. Biro Adm Pembangunan Kategori B 1. Bakorwil Pamekasan 2. Biro Hukum 3. Biro Adm Kesejahteraan Rakyat 4. Biro Adm Pemerintahan Umum 5. Biro Adm Perekonomian 6. Balitbang 7. Dispora 8. Bakorwil Bojonegoro 9. Sekretariat Dewan Korpri

Pengadaan Komputer Tuntas, LCD Tahun Depan Dindik, Bhirawa Pengadaan komputer untuk sekolah jenjang SD dan SMP negeri di Surabaya tuntas di detik-detik akhir tahun anggaran 2015. Tak kurang dari 2000 komputer yang telah dibagikan tahun ini. Sarana tersebut, selain digunakan untuk pembelajaran juga akan mendukung pelaksanaan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) di 2016 mendatang.

Kepala Dinas Pendidikan (Dindik) Surabaya Ikhsan mengatakan, perangkat komputer yang saat ini digunakan di SD negeri di Surabaya sudah ketinggalan jaman. Sehingga, saat dipakai proses administrasi tidak terlalu cepat. “Satu SD idealnya memiliki komputer lebih dari satu,” kata dia saat ditemui di kantornya kemarin, Kamis (3/12).

Sementara untuk jenjang SMP negeri, pengadaan komputer diberikan untuk memenuhi kebutuhan bela-

jar berbasis multimedia.

Sehingga diperlukan satu unit komputer per kelas.

“Idealnya juga ada LCD proyektor di tiap kelas. Namun untuk LCD baru akan dilakukan pengadaan tahun depan,” kata dia.

Ketersedian LCD, lanjut Ikhsan, sejatinya telah ada di beberapa kelas di SMP. Sehingga tahun depan sifatnya hanya menambahi kebutuhan yang masih kurang. “Kita ajukan sekitar 1100 unit LCD proyektor tahun depan untuk jenjang SMP,” tutur Ikhsan.

Selain untuk menunjang proses belajar mengajar berbasis multimedia, perangkat komputer ini juga akan digunakan untuk menunjang pelaksanaan UNBK. Khususnya bagi SMP negeri yang baru tahun ini mengikuti UNBK. “Tahun lalu hanya jenjang SMA/SMK saja yang ikut UNBK. Sekarang kita siapkan juga sarananya untuk kesiapan SMP

mengikuti UNBK,” tutur Ikhsan.

Selain LCD, lanjut mantan Kepala Bapemas dan KB Surabaya ini, tahun depan Dindik Surabaya juga akan melengkapi sarana pendidikan berupa mebeler. Jumlahnya, untuk jenjang SD-SMP sebanyak 157 set dan SMA/ SMK sebanyak 89 set.

Bagaimana dengan sekolah swasta? Ikhsan menjelaskan, bantuan kepada sekolah swasta berbeda dengan sekolah negeri. Termasuk untuk sarana-pra sarana seperti komputer, pemberian kepada sekolah swasta melalui belanja tidak langsung atau hibah.

Sekolah swasta mengajukan proposal tahun ini kemudian direkap dan baru direalisasikan tahun berikutnya.

Jika disetujui, baru masuk proses penganggaran.

“Hibah ke sekolah swasta bukan hanya untuk komputer, biasanya satu paket dengan kebutuhan yang lain,” terangnya. Q tam

SIDOARJO-GRESIK-MOJOKERTO

4

Pemkab Bagi-bagi 608 Motor untuk Polisi dan TNI

KELANA

Godok Model Kerjasama Antar Daerah Kota Mojokerto, Bhirawa Kerja sama antar daerah untuk menunjang peningkatan pelayanan masyarakat bakal digarap serius Pemkot Mojokerto. Badan Perencanaan Pembangunan Kota (Bappeko) Mojokerto memulai dengan menggodok format kerja sama dengan daerah terdekat yakni Kabupaten Mojokerto.

K e p a l a Bappeko, Hj Harlistyati kariyadi/bhirawa menjelaskan Harlistyati bahwa ada 7 bidang yang ditawarkan Pemkot Mojokerto untuk dijalin kerja sama dengan Pemkab Mojokerto. Sementara dari Pemkab Mojokerto menawarkan 7 bidang yang akan dibangun kerja sama dengan Pemkot Mojokerto.

“Kita sudah memulai penjajagan, masing-masing pimpinan SKPD sesuai bidang sudah saling ketemu. Hasil pertemuan itu akan kita buat format kerja sama serta model regulasinya seperti apa,” ujar Harlistyati kepada Bhirawa, Kamis (3/12) kemarin.

Bidang yang ditawarkan kerja sama dari Pemkot diantaranya transportasi, pariwisata, pemanfaatan asset daerah, insfrastruktur hingga bidang kesehatan.

“Misalnya bidang kesehatan, kita akan rumuskan bagaimana jika ada pasien dari kabupaten yang dirujuk ke RSU Kota atau sebaliknya. Kalau kerja sama ini terwujud, masyarakat akan merasakan manfaatnya,” tambah mantan Kepala Dinas Pendapatan Kota Mojokerto ini.

Setelah pertemuan antar pimpinan SKPD, hasilnya akan dirangkum Bappeko dan dibuat pola untuk dijadikan materi MoU kerja sama antar daerah.

Selain itu, bagian hukum dan dinas tehnik juga melakukan kajian sebagai dasar pijakan kerja sama tersebut.

“Kita juga akan melakukan komunikasi dengan legeslatif. Karena semua bidang yang dikerja samakan Dewan harus tahu. Sesuai agenda yang kita susun tahun depan insya Alloh sudah terwujud kerja sama dengan Pemkab Mojokerto,” tambah Harlis, sapaan akrab pejabat berjilbab ini.

Deny Novianto anggota Komisi I DPRD Kota Mojokerto merespon posotof terobosan Bappeko tersebut. Kerja sama dengan daerah sekitar sangat penting dilakukan untuk peningkatan kualitas pelayanan masyarakat.

“Secara prinsip kita mendukung rencana itu (kerja sama antar daerah, Red).

Kita didewan juga siap berdiskusi dengan Bappeko untuk membahas segala sesuatunya,” pungkas anggota DPRD dua periode asal Demokrat ini. Q kar

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mojokerto membagikan 608 unit sepeda motor kepada anggota Polisi dan TNI yang bertugas di desa (Babinsa dan Babinkamtibmas).

Kendaraan operasional itu diterima langsung secara simbolis Kapolres Mojokerto dan kota serta Komandan Kodim 0815 Mojokerto di ruang SBK Pemkab Mojokerto, Kamis (3/12) kemarin.

Pembelian ratusan motor itu bersumber dari P-APBD 2015 Pemkab Mojokerto . Dana itu dialokasikan pada masing-masing kecamatan, dengan maksud agar sarana mobilisasi untuk 3 pilar keamanan yakni TNI, Polri, dan masyarakat bisa maksimal.

Pj Bupati Mojokerto, M. Ardi Prasetiawan, mengatakan penyerahan bantuan pinjam pakai kendaraan bermotor jangan diartikan sebagai indikasi ke

kariyadi/bhirawa

Pj Bupati Mojokerto (kiri) Moh Ardy Prasetyawan menyaksikan tanda tangan komandan Kodim disaksikan Kapolres dan Kapolresta Mojokerto, Rabu (3/12) kemarin. arah politik. Ardy tegas menyatakan bahwa 3 pilar sinergitas adalah ujung tombak kestabilan wilayah dan juga pelayan masyarakat, maka fasilitas pendukung kinerja harus

sejalan dan tepat guna.

Masyarakat menginginkan kinerja 3 pilar yang notebene adalah pelayan dan pengayom masyarakat, bisa memberi kinerja optimal dan maksimal.

Semua Gambar Mantan Bupati-Wabup Harus Dilepas Gresik, Bhirawa Menjelang pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak yang digelar pada 9 Desember 2015, PNS (Pegawai Negeri Sipil) dijajaran Pemkab Gresik kembali diingatkan untuk tetap bersikap netral. Peringatan kali ini disampaikan Plt Sekda Gresik Bambang Isdianto melalui Surat Edaran (SE) yang dikirim ke semua SKPD ( Satuan Kerja Perangkat Daerah) yang ada.

Tidak hanya bersikap netral, Bambang Isdianto juga berharap semua gambar mantan Bupati-Wakil Bupati Sambari Halim Radiato-Moh. Qosim yang ada di masing-masing kantor harus dilepas, baik itu berupa foto, banner stiker dan lainnya.

Diharapkan Bambang Isdianto, pelaksanaan pelepasan gambar itu paling lambat pada 5 Desember 2015 sudah tuntas.”Saya berharap sebelum masa tenang, semua gambar sudah dilepas,” harap Bambang Isdianto yang juga Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Pemkab Gresik ini.

Pimpinan Dewan Prihatin soal Mubin Gresik, Bhirawa Pimpinan DPRD Kabupaten Gresik, merasa prihatin dengan kasus pemanggilan anggota dewan dari fraksi PAN, Mubin oleh Panitia Pengawas Pemilihan tingkat Kecamatan (Panwascam) Kebomas dalam rangka klarifikasi soal kampanye pemenangan pasangan pasangan calon (paslon) nomor urut 2 Husnul Khulu dan Ahmad Rubai’e (Berkah) saat reses, kemarin.

Menurut Ketua DPRD Gresik, Ir H Abdul Hamid, dirinya sudah mewanti-wanti kepada 50 anggota dewan lainnya untuk tidak menggunakan acara reses dengan menyelipkan acara kampanye untuk memenangkan salah satu pasangan paslon. Karena, anggaran reses tersebut menggunakan uang negara APBD 2015.

“Kalau sudah ketahuan seperti itu, jelas saya sebagai pimpinan dewan merasa prihatin. Namun semua kami serahkan kepada aturan yang berlaku,” tegas Abdul Hamid kepada Bhirawa.

Dengan tegas Abdul Hamid mengatakan dalam kasus ini bisa dijadikan instropeksi diri bagi semua anggota dewan agar melakukan kegiatan reses harus sesuai dengan prosedur, karena anggaran reses itu menggunakan uang negara. “Kalau mau urut jangan begitu, apalagi karena kurang modal. Ingat lembaga DPRD adalah lambaga terhormat, jangan ditambahi kepentingan diluar yang tidak pada tupoksinya,” pungkasnya.

Sementara Ketua BK DPRD Kabupaten Gresik, M Zulfan Hasyim mengatakan untuk kasus reses yang disertai agenda kampanye merupakan wilayah dari Panwas.

Sehingga, pihaknya tidak bisa ikut campur dalam penanganan kasus tersebut. Hingga saat ini pihaknya masih menunggu keputusan dari panwas, jika memang diputuskan melanggar ketentuan karena meng-

Jumat Pahing 4 DESEMBER 2015

Ir H Abdul Hamid

istimewa

gunakan kegiatan yang didanai uang negara. Maka, BK baru bisa menindaklanjutinya.

Menurut Divisi Pencegahan dan Sosialisasi Panwascam Kebomas, Syaifi pada wartawan, tujuan memanggil Pak Mubin ke sini, untuk dimintai klarifikasi tentang kegiatan reses di Randu Agung, pada hari Minggu kemarin (29/11).

“Waktu kami klarifikasi, memang menghadirkan Pak Rubai’e tapi kapasitasnya sebagai narasumber.

Bukan untuk kampanye, jawaban tersebut akan kami kroscekan dengan rekaman yang didapatkan dari PPL (Panitia Pengawas Lapangan). Nanti hasilnya kemudian dilakukan kajian, kalau merupakan pelanggaran kampanye, maka akan kami tindaklanjuti dan meneruskan ke Panwaslih Kabupaten,” tambah Ali Sugiarto, Ketua Panwascam Kebomas yang mendampingi Syaifi.

Mubin tiba di kantor Panwascam Kebomas kemarin sekitar pukul 13.30. Datang seorang diri, dan ditemui oleh ketua panwascam dan anggotanya. Kepada wartawan Mubin mengakui kalau kehadiran pak Ruba’ie bukan untuk berkampanye, namun hanya sebagai narasumber untuk menjelaskan soal APBD. Q kim

Memang selama 5 tahun menjabat kata Bambang, banyak gambar - gambar Bupati-Wakil Bupati , baik dalam bentuk foto, stiker dan banner. Bahkan di setiap SKPD , termasuk kantor-kantor kecamatan terpasang foto Bupati-Wakil Bupati Sambari-Qosim.

Oleh karena itu, untuk menjaga netralitas PNS, diharapkan semua gambargambar mantan BupatiWakil Bupati itu untuk dilepas sebelum masa tenang.

Selain itu, Bambang Isdianto juga berpesan keada seluruh PNS agar tetap men jaga netralitas. Karena sudah jelas bahwa PNS/ASN

dilarang melakukan dukung-mendukung terhadap pasangan calon (paslon).

Sebab, selain karena aturan yang melarang, jika tidak bersikap netral, akan merugikan diri sendiri jika paslon yang didukung tidak jadi.

Bahkan, jika PNS/ASN terbukti terlibat dukung mendukung, maka akan dikenakan sanksi cukup berat, termasuk penurunan pangkat dan dipecat. Kendati demikian, masih saja PNS yang berani melanggar aturan itu meski tidak secara terang-terangan.

Sebenarnya, peringatan PNS untuk bersikap netral ini tidak hanya disampaikan Bambang Isdianto saja.

Bahkan, PJ Bupati Gresik Akmal Boedianto juga sudah berulang kali mengingatkan dalam setiap acara. Bahkan, Akmal pernah menegaskan kepada seluruh PNS jangan bermain-main dengan aturan ASN karena sanksinya cukup tegas. Q eri

Kita sadar betul tuntutan itu, maka saya berharap agar penyerahan pinjam pakai kendaraan dinas ini tidak ditafsirkan sebagai indikasi politik ( memanfaatkan momentum Pi-

lkada 2015),” terang Ardy.

Kapolres Mojokerto AKPB Budi Herdi Susianto, mengatakan dukungan sarana mobilisasi sangat penting untu kondisi geografis Mojokerto sebagai daerah penyangga dengan resiko kerawanan politik yang tinggi.

“Sebagai salah satu pengayom dan lini pengamanan di masyarakat, mengapresiasi dan berterimakasih. Kami ber komitmen untuk terus memaksimalkan kinerja, mengoptimalkan tugas Babinsa dan Babinkamtibmas agar lebih mudah dalam hal memberikan pelayanan,” tandasnya.

Dari 608 unit motor, bakal diserahkan masing-masing 2 unit di tiap desa atau kelurahan. “Penyerahan bakal kita lakukan secara bertahap, tentu dengan pengawasan dan tata kelola yang sesuai. Ini akan menjadi aset desa, operasioanl dan perawatan adalah tanggung jawab pihak penerima. Apabila ada kerusakan atau semacamnya, mohon untuk segera melakukan koordinasi,” urai Asisten Perkonomian dan Pembangunan Kabupaten Mojokerto, Musta’in. Q kar

Sukodono Raih Inovasi Pelayanan Publik Sidoarjo, Bhirawa Kecamatan Sukodono menjadi salah satu pemenang dalam kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Propinsi Jawa Timur Tahun 2015.

Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Gubernur Jawa Timur Dr H Soekarwo kepada Camat Sukodono M Ainur Rahman Ap M Si di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Kamis (3/12).

Penjabat Bupati Sidoarjo, Drs Ec H Jonathan Judianto M MT merasa bangga atas kinerja Instansi kecamatan Sukodono.

Banyak inovasi-inovasi yang sudah dilakukan, seperti inovasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) yang telah diterapkannya. Karena melalui inovasi tersebut memudahkan masyarakat mendapatkan pelayanan yang prima. “Dengan begitu indikator meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat dapat terwujud,” katanya.

Karena itu, pihaknya berharap inovasi-inovasi seperti itu dapat dikembangkannya lagi. Ia juga berharap inovasi tersebut dapat dicontoh oleh SKPD lainnya. “Demi memberikan pelayanan yang bagus kepada masyarakat, kita harus banyak melakukan inovasi,” harap Jonathan.

Sementara itu Camat Sukodono M Ainur Rahman mengatakan, penghargaan tersebut merupakan bentuk apresiasi dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur terhadap inovasi pelayanan dari instansi pemerintah daerah. Ia mengatakan salah satu inovasi dari Kecamatan Sukodono adalah PATEN dengan memanfaatkan IT (Information technology). “Yakni dengan penyediaan jaringan internet dan intranet di seluruh desa yang ada di Kecamatan Sukodono telah dilakukannya,” katanya.

Hal tersebut tidak lain adalah bertujuan untuk memberikan pelayanan administrasi yang lebih mudah, cepat dan efisien.

“Sukodono ini sudah mendeklarasikan diri sebagai kecamatan intranet, kita menggunakan sarana teknologi informasi untuk mempermudah pelayanan kepada amasyarakat,”ujarnya. Q ach

Gubernur Jatim saat menyerahkan penghargaan kepada Camat Sukodono. achmad Suprayogi/bhirawa

SURABAYA

Jumat Pahing 4 DESEMBER 2015

5

Perjanjian Perdamaian Tak Hapuskan Proses Hukum Tersangka

Tragedi Lamborghini Vs STMJ, Satlantas Tetap Lanjutkan Proses Hukum

Polrestabes Surabaya, Bhirawa Satlantas Polrestabes Surabaya menegaskan tetap melanjutkan proses hukum kasus kecelakaan mobil Lamborghini Gallardo milik Wiyang Lautner yang menyeruduk warung STMJ, Minggu (29/11) lalu, meski pihak pengacara Wiyang Luther menyatakan telah ada perjanjian damai dengan pihak korban.

dna/bhirawa

Konsolidasi antara BKKBN Jatim dengan Kepala desa dan tenaga PLKB.

BKKBN Pelopori Pembentukan Kampung KB Surabaya, Bhirawa Guna meningkatkan kualitas hidup masyarakat di tingkat kampung, BKKBN jatim mempelopori pembentukan kampung KB. Kampung Kb yang digagas BKKBN akan dijadikan pilot project bagi BKKBN pusat untuk diterapkan di daerah atau provinsi lain di Indonesia.

“Saat ini BKKBN jatim berusaha keras agar program Kampung Kb dapat terealisasi,”ujar Kepala Perwakilan BKKBN jatim, ir Dwi listyawardani MSc Dipl Com. Menurut Dani, sebagai barometer keberhasilan program KKB, Jatim dijadikan model dalam menerapkan program Kampung Kb di Indonesia.

Banyak persipan yang harus disipakan dalam membentuk kampung kb mulai dari workshop hingga pelatihan kader desa. “Saat ini kita pada tahap konsolidasi, dimana tahap ini kita akan menyamakan suhu tentang pentingnya pembentukan kampung kb,”ujarnya.

Dikatakannya dengan pemahaman yang benar tentang manfaat kampung kb, maka peserta konsolidasi akan muda mewujudkan pembangunan kampung kb. Banyak manfaat yang diperoleh masyarakat atau keluaga jika didaerahnya terdapat kampung kb. Diantaranya adalah menurunkan angka kekerasan da-

lam rumah tangga, meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, meningkatkan rata rata lama sekolah penduduk usia sekolah, meningkatkan sarana dan prasarana kampung, meningkatkan sanitasi dan lingkungan sehat dan brsih.

Selain itu juga meningkatkan kualitas keimanan para remaja dan mahasiswa dalam kegiatan keagamaan, meingkatkan rasa kebangsaan dan cinta tanah anir dinkalangan remaja dan mahasiswa. “Jadi bidang garap kampun kb tidak sebatas pekayanan keluarga berencana saja, melainka pelayanan peningkatkan kualitas hidup masyarakat juga menjadi sasaran kampung kb,”paparnya.

Lebih lanjut wanita berjilbab ini mengungkapkan, untuk membentuk Kampung Kb ini tidak semudah membalikkan telap tangan, perlu ada kerjasama dan kordinasi yang itensif antara pemerintah, masyarakat dalam hak ini tokoh agama dan tokoh adat. Selain itu pembentukan Kampung Kb juga didukung oleh data kependudukan yang akurat. “Data penduduk yang akurat akan mempermudah pengelola untik mengambil sebuah kebijakan.

Jika datanya tidak akurat maka kebijakan yang ditelorkan tidak akan tepat,”tegansya.

Dani meminta, dengan sisa waktu sampai bulan januari 2016 diharapkan Kampung Kb dapat terealisasi di masing-masing kabupaten/kota di Jatim. Kabupaten/kota akan memiliki satu Kampung Kb dan nantinya di Jatim total semua Kampung Kb sebanyak 38 tempat.

BKKBN Pelopori Pembentukan Kampung KB Surabaya, Bhirawa Guna meningkatkan kualitas hidup masyarakat di tingkat kampung, BKKBN jatim mempelopori pembentukan kampung KB. Kampung Kb yang digagas BKKBN akan dijadikan pilot project bagi BKKBN pusat untuk diterapkan di daerah atau provinsi lain di Indonesia.

“Saat ini BKKBN jatim berusaha keras agar program Kampung Kb dapat terealisasi,”ujar Kepala Perwakilan BKKBN jatim, ir Dwi listyawardani MSc Dipl Com. Menurut Dani, sebagai barometer keberhasilan program KKB, Jatim dijadikan model dalam menerapkan program Kampung Kb di Indonesia.

Banyak persipan yang harus disipakan dalam membentuk kampung kb mulai dari workshop hingga pelatihan kader desa. “Saat ini kita pada tahap konsolidasi, dimana tahap ini kita akan menyamakan suhu tentang pentingnya pembentukan kamQ dna pung kb,”ujarnya.Q

Sebar Dokter Spesialis di Enam Daerah Surabaya, Bhirawa Untuk mengurangi penumpukan praktek dokter spesalis di kota besar, Dinkes Jatim melakukan pemerataan. Dengan MoU dengan Fakultas Kedokteran Unair , Dinkes Jatim menyebar praktek dokter spesialis di enam daerah yaitu Kota Mojokerto, Kabupaten Jombang, Kabupaten dan Kota Kediri, Kabupaten dan Kota Malang.

Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Jatim dr Harsono menegaskan dokter spesialis harus praktik di daerah minimal dua tahun sesuai Perda Nomor 7 Tahun 2014.

Ini karena selama ini penyebaran praktik ke daerah terpencil tidak tersentuh.

Menurutnya, penyebaran dokter spesialis selama ini belum merata. Sebagian besar tenaga kesehatan lebih banyak memilih praktik ke daerah yang tidak terpencil. “Hanya terpusat di enam daerah. Ini sudah

melalui kesepakatan bersama dengan fakultas kedokteran di Jatim dan kami akan memfasilitasi dokter spesialis yang bertugas di daerah seusai dengan kebijakan,” katanya.

Enam daerah penyebaran dokter spesialis, kata Harsono, antara lain di 60 Rumah Sakit (RS) Surabaya, di 26 RS di Sidoarjo, di 18 RS di Kabupaten dan Kota Mojokerto, di 14 RS di Kabupaten Jombang, di 22 RS di Kabupaten dan Kota Kediri, serta di 46 RS di Kabupaten dan Kota Malang.

“Saat ini ada 4.763 tenaga dokter spesialis di Jatim, sedangkan kebutuhan dokter spesialis hanya 2.317 dokter. Sehingga, ini terjadi over supply. Seharusnya setelah usai menempuh pendidikan spesialis mereka mengabdi di daerah yang terpencil, bukannya ngumpul di kota besar,” katanya.

Untuk mengatasi penyebaran dokter spesialis, terma-

suk spesialis bedah yang tidak merata, Dinkes Jatim sudah berkoordinasi dengan lembaga profesi serta fakultas kedokteran yang tersebar di Jatim. “Dokter seharusnya juga jangan sampai mengatakan “tidak menghormati Hak Asasi Manusia (HAM)” ketika mereka ditugaskan ke daerah terpencil, justru yang tidak mendapat HAM itu adalah rakyat yang termarjinalkan (karena tidak ada dokter spesialis di daerahnya), padahal ada regulasi yang mengaturnya,” katanya.

Sementara itu, Prof Dr dr med Paul L. Tahalele Ketua Indonesian Surgeon Association (ISA), mengatakan saat ini jumlah anggota Perhimpunan Dokter Spesialis Bedah Indoensia (IKABI) sebanyak 4.200 orang.

“Apabila semua elemen termasuk pemerintah, lembaga profesi, maupun fakultas kedokteran bersatu, maka akan menjadi kekuatan besar untuk kesejahter-

aan masyarakat karena masih banyak masyarakat yang membutuhkan bantuan dari dokter,” ujarnya.

Dia berharap Dewan Etik Dokter diaktifkan kembali karena masih banyak kasus malpraktik masuk ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Sebab, berdasarkan data yang mereka catat, ada sebanya 411 laporan kasus meliputi bidang ortopedi DNA bedah, obgin (kandungan dan kebidanan), serta kesehatan anak.

Ketua Umum Persi (Persatuan Rumah Sakit Seluruh Indonesia) Dr dr Sutoto MKes mengatakan, semua masyarakat berhak mendapatkan pelayanan kesehatan dengan baik, utamanya dari pemerintah dan pihak rumah sakit.

Implementasi pemberian pelayanan kesehatan gratis bagi warga kurang mampu itu sudah pas dan sesuai dengan isi undangQ dna undang dasar.Q

Kasatlantas Polrestabes SuraDisinggung perihal pemeriksaan baya AKBP Andre Julius Willem pengemudi Ferrari atas nama BamManuputty, Kamis (3/12) , menyebang, Andre menambahkan, berbut perjanjian perdamaian yang dasarkan pemeriksaan yang berdibuat tersangka tidaklah menghasangkutan mengaku berteman denpus proses hukum atas dirinya. Megan Wiyang. Saat itu, antara Bammang dalam iklan di salah satu bang dan Wiyang janjian untuk bersurat kabar , pihak pengacara mensama-sama menuju tempat dimayatakan ada perjanjian damai antna teman-teman lainnya berkumpul. ara Wiyang Luther dengan korban Selanjutnya, sambung Andre, kecelakaan. keduanya bertemu di TKP Jl ManAndre Julius “Perjanjian perdamaian itu buyar Kertoarjo. Setelah itu keduanya kan kepada proses hukumnya. Ka- Willem Manupputy pulang dengan kendaraan masinglau mau berdamai silahkan. Tapi masing. Sebelum mala petaka dakalau di kita (kepolisian) proses hukum tertang, mobil Ferrari milik Bambang melaju sangka tetap lanjut,” tegas Kasatlantas di belakang Lamborghini Wiyang. “Bambang Polrestabes Surabaya AKBP Andre Julius mengaku mobil milik Wiyang tiba-tiba hiWillem Manuputty saat dikonfirmasi lang dari hadapannya. Setalah itu dirinya Bhirawa, Kamis (3/12). menelpon Wiyang, dan tidak diangkat. SetKepada Bhirawa Andre menjelaskan, elah kedua kalinya, barulah Wiyang mengaperjanjian perdamaian antara tersangka ngkat telpon Bambang dan mengatakan dengan korban, itu sah saja. Menurutnya, bahwa dirinya kecelakaan,” pungkas Andre. hal itu nantinya akan digunakan tersangAtas insiden kecelakaan ini, Andre menka pada proses di Pengadilan. Dengan kata gaku bahwa tersangka dijerat dengan Pasal lain, perdamaian itu digunakan sebagai 310 ayat 3 dan 4 UU No 22 tahun 2009 bahan pertimbangan oleh Majelis Hakim tentang lalu lintas dan angkutan jalan (UU dalam menentukan keputusan hukuman LLAJ) dengan ancaman pidana penjara atas tersangka. maksimal 6 tahun.

“Perjanjian perdamaian hanya dipakai Masih terkait iklan pengacara tersangka saat proses persidangan di Pengadilan. SeWiyang Luther , Persatuan Wartawan Inmentara proses hukum tersangka Wiyan di donesia Jawa Timur menyayangkan isi kepolisian tetap lanjut,” kata Andre. iklan yang dimuat di salah satu surat kaLanjut Andre, perjanjian perdamaian itu bar tersebut. Ketua PWI jatim, Akhmad tidaklah menghapus proses hukum tersangMunir menyebut salah satu materi iklan ka Wiyang. Bahkan, pihaknya meyakinkan itu berbau ancaman atas kebebasan pers. untuk menahan tersangka setelah keluar “Kami sangat menyayangkan isi di dalam dari Rumah Sakit. “Saat ini tersangka miniklan tersebut karena berbau ancaman terta pembantaran selama dua hari, sampai hadap kebebasan pers,” ujar Ketua PWI hari Sabtu (5/12) besok. Begitu Dokter menJatim Akhmad Munir kepada wartawan di yatakan sembuh, tersangka pasti kita tahSurabaya, Kamis. an kembali,” janjinya.

Memang dalam iklan yang dimuat hari Diakui Kasatlantas, sebelumnya tersangkamis tanggal 3 Desember 2015 ada emka Wiyang memang mengeluh sakit, dan pat keterangan yang disampaikannya, yakdilakukan pembantaran. Terakhir hasil ni kondisi WL saat mengemudi dalam observasi Rumah Sakit menyatakan bahkeadaan sehat, bukan ajang kebut-kebutan, wa Wiyang kondisinya masih dalam tekankondisi jalan tergenang air dan akibat an sikis yang berat. Jadi, ditambah lagi hujan, serta telah terjadi kesepakatan denpembantaran di Rumah sakit selama dua gan korban sekaligus menegaskan insiden hari. “Atas alas an ini, pembantaran mentersebut musibah dan sudah terjadi perQ bed.iib jadi dua hari lagi,” jelasnya. damaian.Q

Pemkot Gelar Gebyar KB ke-45 Pemkot, Bhirawa Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya bekerjasama dengan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Jawa Timur, kembali menggelar acara tahunan Gebyar KB ke-45.

Dengan mengusung tema “Program KB, Mengabdi dan Siap Membangun Negeri”, acara yang dihadiri oleh 1577 Kader Institusi Masyarakat Perkotaan (IMP) dilaksanakan pagi tadi (3/12) di Gelanggang Olah Raga (GOR) Koni- Kertajaya.

Dalam acara tersebut, hadir juga ketua tim penggerak PKK Kota Surabaya Titin Nurwiyatno (Istri Pj. Wali Kota) didampingi Ketua Dharma Wanita Surabaya Ny. Hendro Gunawan.

Asisten Kesejahteraan Rakyat Pemkot Surabaya, Eko Haryanto dalam sambutannya, memberikan apresiasi positif kepada para kader yang hadir.

Menurutnya, kerja keras para kader mampu mengubah stigma masyarakat terdahulu bahwa ‘banyak anak banyak rejeki’. Selain itu, dengan adanya program KB, Pemkot berhasil menekan angka kematian ibu melahir-

kan. Diharapkan, nantinya Kota Surabaya bisa menjadi barometer KB tingkat Nasional.

“Pada tahun 2005 program fungsional KB dilimpahkan dari pusat ke kota/kabupaten dirasa cukup susah implementasinya, terlebih mengubah mindset para target KB. Namun sekarang, berkat usaha dan ikhtiar 1577 kader IMP, kini Pemkot Surabaya bisa meraih penghargaan, tak hanya tentang KB namun juga dalam pemberdayaan masyarakat dari tahun 2014 hingga tahun ini,” imbuh Eko. Eko berharap, Pemkot Surabaya melalui Bapemas-KB agar segera membentuk kader baru dengan usia yang masih muda. Harapannya, dengan cara seperti itu, para kader lebih mudah melakukan persuasif kepada pasangan yang berusia sama dengan mereka.

“Saya berharap kepada Bu Nanis, agar lekas merekrut kader dengan usia yang masih muda, nanti mereka dapat bersinergi dengan kader yang lebih senior dalam hal pemberdayaan masyarakat,” imbuh pria yang juga pernah menjabat sebagai Kepala Bapemas-KB ini.Q dre

JAWA TIMUR

6 KILAS JATIM

LSM Kecewa Anggaran Mobdin Mewah Dewan Sampang, Bhirawa Meski mobil dinas (mobdin) DPRD Sampang masih bagus dan layak pakai, namun tahun 2016 mendatang, dewan Sampang menganggarkan mobdin dengan nilai Rp 5 miliar. Kebijakan dewan tersebut sontak mendapatkan sorotan miring dari beberapa kalangan, di antaranya LSM yang berada di Kabupaten Sampang.

Menurut Alan Kaisan, Ketua LSM lingkar rakyat sampang (LIRAS), sikap DPRD Sampang menganggarkan Mobdin hingga mencapai angka Rp 5 miliar, sangat tidak mencerminkan prilaku wakil rakyat Sampang yang masyarakatnya masih banyak yang berada di garis kemiskinan.

“Pengadaan Mobdin dewan 2016 untuk 4 unsur pimpinan dan 7 ketua fraksi yang berada di DPRD Sampang, bahkan rencana pengadaan mobil dinas tersebut masuk katagori mobil mewah, sungguh berada di luar nalar orang-orang yang berfikir normal, mengingat secara geografis jalan di Kabupaten Sampang naik-turun gunung untuk memakai mobil mewah itu, kami atas nama LSM melihat model penganggaran mobil dinas mewah ini salah satu indikator perampokan uang rakyat,” tegas Alan, Kamis (3/12).

Hal senada juga dikatakan Tamsul ketua LSM madura developman wacth (MDW), prilaku dewan dengan menganggarkan mengadaan mobil dinas mewah ini sangat bertolak belakang dengan kondisi masyarakat Sampang yang masih banyak yang miskin yang mencapai 26,7 persen, dari jumlah total warga Sampang 916.577 jiwa, jumlah penduduk miskinnya 247.201 jiwa, lalu dimana hati nurani wakil rakyat yang duduk empuk di kusri DPRD Sampang.

Sudarmanto Sekwan DPRD Sampang, membantah jika pihaknya mengangarkan mobil dinas dewan 2016 mencapai 5 miliar, penganggaran mobil dinas dewan kurang lebih 3 miliar, dengan rincian untuk 4 unsur pimpinan dewan dan 7 ketua fraksi DPRD Sampang.Q lis

Tentara Kawal Distribusi Logistik Libatkan 7.754 Linmas Amankan Pemilukada Lamongan, Bhirawa Dandim 0812 Lamongan Letkol Inf Jemz Andre Ratu Edo siapkan jajarannya untuk mengawal pendistribusian logistik Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pemilukada) Lamongan 2015. Logistik Pemilukada tersebut sejak Rabu lalu (2/12) mulai mengalir didistribusikan ke sebagian kecamatan di Lamongan.

Di antaranya ke Kecamatan Deket, Sarirejo, Sukodadi, Turi, Babat, Pucuk, Ngimbang, Solokuro, Sekaran, Laren, Kembangbahu, Bluluk, Sambeng dan Karangbinangun.

“Kodim 0812 dan jajaran siap membantu dan memback up pendistribusian logistik Pemilukda agar sampai ketujuan dengan aman, “ ucap Letkol Inf Jemz Andre Ratu Edo. Dia memberi penegasan pihaknya siap membantu dan menyukseskan Pemilukada Lamongan. Mulai dari tahap yang sudah dilakukan, termasuk tahap pendistribusian logistik. “Kami sudah perintahkan Danramil dan Babinsa jajaran Kodim 0812 Lamongan untuk memback Up pendistribusian logistic,“ tegas Letkol Jemz Andre Ratu Edo. Selain itu, dia juga terus menekankan jajaran tingkat Koramil sampai Babinsa agar netral dalam Pemilukada 2015. Yakni dengan tidak memihak kepada salah satu pasangan calon, tidak memberi fasilitas bagi para peserta pilkada,serta tidak membawa poster Pemilukada kedalam rumah.

“Masalah netralitas ini sudah lama kami tekankan. Sedangkan pengawalan serta pengamanan Pemilukada juga sudah sering kami lakukan.

Sehingga ini ini bukan tugas yang baru bagi jajaran kami, mulai Kodam, Kodim hingga Koramil,“ pungkas ia.

Libatkan 7.754 Linmas

TULUNGAGUNG HILANG STNK, Yamaha, th. 2011, AG6454OE, a/n.

Siswanto, Ds. Tulungrejo, Karamgrejo-T.Agung No. 2499/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK, Honda, th. 2015, Hitam Putih, AG2389RAU, a/n. Zaenab, Ds. Pandansari, Ngunut-T.Agung No. 2500/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK, Truck Tronton, th. 2011, Putih, AG9673US, a/n. Johanes lienmanjuntak, Ir, Ds. Plandaan, KedungwaruT.Agung No. 2501/IMB/BI-II/2015

SITUBONDO HILANG STNK nopol P 1958.HE, a/n SIAUW LU HONG KEL.MIMBAAN KEC.PANJI SITubondo.

No. 2502/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK nopol P.6894.FE, a/n DYAH AYU ARDANI DS.GEBANGAN RW.11/01 KEC.KAPONGAN SITubondo.

No. 2503/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK nopol P.3604.EH, a/n TOLA ADIN DS.KEDUNG DOWO RW.02/02 KEC.ARJASA SITubondo.

No. 2504/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK nopol P.6008.EG, a/n LILIK HANDAYANI KEL.MIMBAAN RW.13/05 KEC.PANJI SITubondo.

No. 2505/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK nopol P.5217.FD, a/n MUDAHRI DS.GELUNG RW.03/07 KEC.PANARUKAN SITubondo.

No. 2506/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK nopol P.2294.FH, a/n ASTUTIANI RW.01/ 01 DS.BLIMBING KEC.BESUKI SITubondo.

No. 2507/IMB/BI-II/2015

Sementara itu, Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pemilukada) Lamongan 2015 sudah tinggal sepelemparan batu, dihelat pada 9 Desember nanti. Untuk menjamin kelancaran dan pemenuhan hak demokrasi rakyat, bahkan sebanyak 7.754 personil Perlindungan Masyarakat (Linmas) dilibatkan.

Kesiapan ribuan Linmas ini diawali dengan Apel Gelar Kesiapan Linmas pada Pemilukada 2015 di Alun-alun Kota Lamongan, Kamis (3/12).

Pemampangan dua spanduk dengan huruf mencolok Pemilu Damai, menjadi penanda kesiapan Linmas mengamankan Pemiluda di Lamongan.

Apel itu dihadiri lengkap unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) setempat. Mulai dari Pj Bupati Lamongan Wahid Wahyudi, Kapolres AKBP Trisno Rahmadi, Dandim 0812 Letkol Inf Jemz Andre Ratu Edo, Kepala Kejaksaan Negeri Ahmad Patoni, Ketua DPRD Kaharudin dan Kepala Pengadilan Negeri Sefwitson.

Bertindak sebagai pemimpin apel, Pj Bupati Lamongan Wahid Wahyudi berpesan agar anggota Linmas menyiapkan mental dan fisik dalam memberikan pelayanan optimal pada masyarakat. Kemudian semua jajarannya diperintahkan untuk memetakan setiap kerawanan pada setiap tahapan Pemilukada. “Lakukan deteksi dini dengan

Situbondo, Bhirawa Di era globalisasi saat ini, terdapat berbagai permasalahan dan ancaman dibidang Ipoleksosbud. Agar tetap kondusif, maka diperlukan sistem dan upaya pertahanan negara dengan membangun ketahanan disegala bidang melalui penataan sistem nasional yang sehat dan berdaya saing. Di Situbondo, melalui Bakesbangpol, menggelar bimbingan teknis (bimtek) intelejen dasar bagi aparat pemerintah.

Tiga narasumber dihadirkan diantaranya, dari Pasi Intel Kodim, Intel Kejari dan Humas Polres.

Kepala Bakesbangpol Kab. Situbondo, Edi Susilo menuturkan, kegiatan bimtek intelejen dasar memiliki fungsi yang strategis karena sebagai salah satu sarana yang baik dalam upaya memberikan pemahaman kepada aparat

Sebanyak kurang lebih 50 Tutor Program English Masih mendapat pembekalan dari Wali Kota Kediri Abdullah Abubakar. Dalam pembekalan yang dilakukan di Hotel Lotus Kamis (4/12) Wali Kota meminta agar para Tutor English massive mampu bersahabat dengan masyarakat dilingkungan yang akan dilatih. bisa bersahabat dengan lingkungan dimana mereka akan melatih," kata Mas Abu. Lebih Lanjut menurut Walikota pihaknya mendapatkan masukan agar di Taman-taman kota nantinya dijadikan english area, sehingga masyarakat yang masuk bisa langsung berkomunikasi dengan bahasa inggris tanpa terkesan sombong.

Sementara dalam program Emas ini Wali kota menargetkan agar masyarakat dalam menghadapi MEA mampu berbicara

Pembekalan Tutor Program Emas Kota Kediri.

suprayitno/bhirawa

Ribuan anggota linmas Lamongan disiagakan untuk kawal Pemilukada 2015. Pj Bupati Wahid Wahyudi terlihat menginspeksi barisan linmas. mengoptimalkan fungsi-fungsi Linmas untuk mengetahui dinamika dan fenomena yang berkembang di masyarakat,“ pesan dia.

Dia juga meminta agar melakukan penegakan hukum terhadap pelanggaran tindak pidana Pemilukada secara terpadu melalui Sentra Gakkumdu. Dalam bekerja mengawal Pemilukada, dia berharap agar memperkokoh kerjasama dengan seluruh penyelenggara Pemilukada, Polri, unsur TNI dan segenap komponen masyarakat.

“Ini penting dilakukan untuk mewujudkan sinergitas yang proaktif dalam rangka pengaman Pemilukada 2015.

Serta tetap lakukan pengendalian untuk meminimalisir terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan tugas,“ pungkas Wahid yang juga Kepala Dinas Perhubungan dan Lalu Lintas Angkutan Jalan Pemprov Jatim tersebut.

Disampaikan secara terpisah oleh Kasatpol PP Lamongan Toni Tamtama Jati melalui Kabag Humas dan Infokom Sugeng Widodo, dari

7.754 anggota Linmas itu, sebanyak 5.114 personil ditugaskan di sebanyak 2.557 Tempat Pemungutan Suara (TPS).

Kemudian sebanyak 2.370 personil Linmas bertugas di 474 kantor desa dan kelutrahan untuk membantu Panitia Pemungutan Suara (PPS), sebanyak 270 personil bertugas di 27 kantor kecamatan untuk membantu kelancaran tugas Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK).Q yit,mb9

Bakesbangpol Gelar Bimtek Intelejen Dasar pemerintah, terutama yang caman tantangan serta ham- dan keterampilan bagi aparat tubondo, Kasi Pemerintahan bersinggungan secara lang- batan/gangguan. “Kegiatan ini dalam tehnik intelejen dasar. Kecamatan se-Situbondo, persung dengan bidang keamanan diadakan tidak lain untuk “Semua itu untuk menangani wakilan Kades, unsur FKDM dan kondusifitas daerah. “Apa- mewujudkan keamanan dan keamanan, konflik sosial eko- Kabupaten serta instansi terlagi sebentar lagi, Kab. Si- kondusifitas daerah Kab. Si- nomi, isu sara dan hal stra- kait. Agar hasil maksimal, tubondo bakal mengikuti pil- tubondo,” terang Edi Susilo. tegis lain. Ini juga untuk me- lanjut Wahyudi, pihaknya kada serentak bersama raDi sisi lain, Wahyudi, PPTK ningkatkan kemampuan apa- mendatangkan narasumber tusan daerah di Indonesia. kegiatan mengatakan, tujuan Maka hal ini dirasa sangat bimtek intelejen dasar bagi rat dalam menyikapi perma- sesuai dengan ahlinya. Dipenting sekali,” tegas Edi aparat pemerintah, untuk salahan yang aktul serta ber- antaranya, sebut Wahyudi, Susilo. meningkatkan kemampuan upaya mencari solusi,” papar dari unsur Kodim, Polres, Kejaksaan dan Bakesbangpol Mantan Kepala Dinas Ko- aparat dalam penanggulangan Wahyudi.

Kata Wahyudi, bimtek in- Kab. Situbondo. “Kami meperasi dan UMKM Kab. Si- setiap bentuk ancaman dalam tubondo itu menambahkan, menjaga kondusifitas dan ke- telejen, diikuti sedikitnya 60 makai metode ceramah, diabanyaknya masalah meru- amanan daerah serta untuk orang yang terdiri dari Kasi log/musyawarah dan diskusi,” pakan kewajiban dan tang- meningkatkan pengetahuan Trantib Kecamatan se-Si- ungkap Wahyudi.Q awi gung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat. Untuk itulah, beber Edi, dengan adanya bimtek intelejen dasar ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman kepada aparat pemerintah dalam Di sisi lain pihaknya juga Untuk memberikan dan menyampaikan kepada masyarakat hasil mengantisipasi anberharap berhasilnya Program pembangunan di Kota Blitar, Pemerintah Kota Blitar melalui Dinas 100-0-100, yakni program 100 Pekerjaan Umum dan Perumahan Kota Blitar gelar Blitar Property air bersih, 0 Perumahan Kumuh 100 Sanitasi yang baik, Dan Konstruksi Expo Tahun 2015 mulai tanggal 3-5 Desember serta dimana dengan kondisi wilayah mendatang. di Kota Blitar yang tertata dengan baik akan tercapai proDiungkapkan Kepala Dinas pembangunan selama ini di gram tersebut. “Air bersih, pePU dan Perumahan Kota Blitar, Kota Blitar,” kata Drs. Her- rumahan kumuh serta sanitasi Drs. Hermansyah Permadi ke- mansyah Permadi. yang buruk adalah momok di dan komunikasi dengan menggiatan ini masih pertama kali Bahkan dalam Blitar Property wilayah Kota. Sehingga kami gunakan bahasa inggris. Kebidilaksanakan di Kota Blitar, Dan Konstruksi Expo Tahun 2015 berharap persoalan tersebut jakan dari pemkot kediri mengdimana dalam Blitar Property yang diikuti oleh 16 stan, ada bisa teratasi dengan bantuan hadirkan program ini agar keDan Konstruksi Expo Tahun berbagai kegiatan lainnya selama masyarakat untuk saling mendepan tidak saling menyalahkan 2015 pihaknya bekerjasama tiga hari kedepan. Yakni ada jaga,” imbuhnya. dalam mempersiapkan menghadengan beberapa pihak terkait lomba fotografi pentas seni serta Sementara mewakili Pj. Walidapi MEA. "Seiring dengan proyang selama ini bekerjasama beberapa kegiatan yang akan diisi kota Blitar, Suprianto, Asisten dalam pembangunan di Kota oleh para peserta lainnya. gram ini diharapkan akan muncul Perekonomian dan PembangunBlitar seperti para pengusaha “Tujuan utama kegiatan ini an Kota Blitar, Drs. Ec. Setija guru yang akan membantu pematerial, Developer perumah- untuk menyampaikan dan me- Basuki, juga berharap dengan merintah daerah untuk membiaan, Bank, Perguruan Tinggi mberikan informasi kepada adanya pameran ini dapat mensakan masyarakat berbahasa serta beberapa pengusaha masyarakat atas hasil pemba- jadi media untuk menunjukkan inggris," terang Mas Abu. dibidang konstruksi. “Ini masih ngunan di Kota Blitar selama ini. kinerja, kemajuan, dan perkemDi menjelaskan dalam propertama kali dilaksanakan, Sehingga kedepan di Kota Blitar bangan bidang konstruksi dan gram ini, masyarakat jika sudah sehingga diharapkan ada ani- akan lebih indah lagi dengan properti di Kota Blitar. “Pameran mampu berbahasa inggris mo masyarakat yang bisa ber- berbagai kondisi wilayah yang ini juga merupakan upaya masdalam menghadapi MEA mamkunjung untuk mengetahui hasil ada di Kota Blitar,” ujarnya. yarakat jasa konstruksi untuk pu menjual produk lokal, sebab membangun kepercayaan puproduk UMKM di Kota Kediri juga blik,” kata Drs. Ec. Setija Basuki sangat bagus " kita tidak beli pada saat membuka acara Blitar barang pada mereka, program Property Dan Konstruksi Expo ini cukup strategi, karena langTahun 2015. sung ke bahasanya sehingga Selain itu pihaknya juga ingin tidak membeli produk dari luar," memastikan bahwa proyek-protandasnya. yek fisik dan karya konstruksi di Sementara Kepala Dinas Kota Blitar ini dapat selesai tepat Pendidikan Kota Kediri Drs waktu dan tepat mutu sesuai Siswanto menjelaskan program dengan kontraknya sehingga engglish massive ini adalah protidak ada pihak yang dirugikan. gram yang masyarakat pada “Kunci keberhasilannya adalah tingkatan Rukun Tetangga (RT) adanya komitmen dan komusecara gratis mendapatkan nikasi. Perencana, Pelaksana, pelatihan dengan asistensi TuPengawas, PPTK, PPK, dan tor yang telah dibina secara semua pihak yang terlibat dalam khusus dibawah kendali Dindik pengelolaan proyek fisik harus Kota Kediri. “Sebagai langkah memiliki komitmen yang kuat dan awal kami sebagai penopang visi yang sama untuk menyekeberhasilan Kota Kediri dibihartono/bhirawa lesaikan pekerjaan sesuai dedang Pendidikan akan segera Asisten Perekonomian dan Pembangunan Kota Blitar, Drs. Ec. Setija Basuki ngan peraturan perundangan. menyiapkan Tutor yang akan saat membuka Blitar Property Dan Konstruksi Expo Tahun 2015 didampingi Sehingga hasilnya bisa sesuai diterjunkan dalam pelaksanaan seperti yang saat ini yang juga Kepala Dinas PU dan Perumahan Kota Blitar, Drs. Hermansyah Permadi di ikut dipamerkan,” imbuhnya.Q Program Emas ini” tandas Drs Gedung Graha Patria, Kamis (3/2) kemarin. htn, adv Siswanto.Q van,adv,hms

Wali Kota Kediri Beri Bekal Tutor Program ‘Emas’

Dikatakan Mas Abu sapaan Akrab Walikota, jika dalam melatih masyarakat harus lebih bersahabat, karena yang akan dilatih bukan lagi anak kecil yang lebih mudah menghafal bahasa, mereka butuh orang yang bisa ngomong dan membiasakan berbahasa Inggris.

"Yang diajar nanti adalah orang dewasa, dan salah satu caranya bisa mengajak ngomong mereka, karena jika terbiasa akan masyarakat akan bisa, untuk itu mereka juga harus

Jumat Pahing 4 DESEMBER 2015

Pemkot Blitar Gelar Blitar Property dan Konstruksi Expo

JAWA TIMUR

Jumat Pahing 4 DESEMBER 2015

7

KPU Jember Rakor Jelang Pemungutan Suara Tuban Ajak Pelajar Melek Politik, Sekda Banyuwangi Jamin ASN Netral dalam Pilbup Jember, Bhirawa Menjelang pemungutan suara Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 9 Desember, KPU Jember menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) terkait persiapan pemungutan dan penghitungan suara berikut pengamanannya di Media Center KPU Jember, Kamis (3/12).

Acara tersebut melibatkan Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) Kabupaten Jember, Polres Jember serta Line Officer (LO) atau penghubung masing – masing pasangan calon (Paslon) Bupati dan Wakil Bupati Jember.

“Ada beberapa hal yang kami umumkan kepada sejumlah pihak yang hadir pada rapat tersebut. Terutama mengenai teknis pemungutan dan penghitungan suara berikut pengamanan di masing – masing TPS (Tempat Pemungutan Suara),” kata Divisi Teknis dan Data KPU Jember, Habib M. Rohan seusai acara.

Sementara itu, Ketua Panwaslih Kab. Jember, Dima Akhyar mengatakan, ia akan terus mengawasi pelaksanaan Pilkada ini, tak terkecuali pemungutan suara yang dianggap sangat vital. “Selain di tingkat Kabupaten, Kecamatan dan Desa, kami juga memiliki petugas pengawasan di tingkat TPS, yaitu pengawas TPS. Setiap TPS ada satu petugas. Sehingga menyesuaikan dengan jumlah TPS di Jember, maka jumlahnya sebanyak 4.347 orang,” urai Dima.

Melek Politik Sementara itu, menelang hari

tenang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang akan digelar pada 9 Desember 2015 mendatang, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten (KPUK) Tuban dengan gencar melakukan sosialiasi pada masyarakat, terutama para pemilih pemula di Bumi Wali Tuban.

Seperti halnya kamarin (3/12), bersama dengan Kantor Badan Kesatuan Bangsa, Politik, dan Perlindungan Masyarakat (Bakesbangpol dan Linmas) Tuban dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) mengelar Diseminasi Pendidikan politik di Aula lantai III kantor Pemkab Tuban.

Kegiatan bertujuan agar para pelajar atau pemilih pemula ini memperoleh informasi dengan benar, serta timbul kesadaran, akan hak dan kewajiban politik sebagai warga Negara. Selain itu juga untuk meningkatkan partisipasi pemilih pemula dalam penyenggaraan Pilkada.

Kegiatan ini diikuti 200 pelajar dari perwakilan pelajar SMA/ SMK sederajat di Kabupaten Tuban. “Kegiatan ini juga untuk meningkatkan partisipasi pemilih pemula pada Pilkada Tuban,” Kata Aguk W, Kepala Bakesbangpol dan Linmas Pem-

KILAS JATIM

UMK Kabupaten Bangkalan Naik Sebesar 11,5 Persen Bangkalan, Bhirawa Upah Minimum Kabupaten (UMK) Bangkalan tahun 2016 naik 11,5 persen.

Kenaikan UMK kabupaten Bangkalan itu telah diputuskan melalui rapat dengan para pengusaha, Wakil Buruh dan Pengawai Statistik. “Awalnya usulan UMK kita sesuai hasil itu Rp 1.413.000, namun ketika sampai di meja gubernur UMK Bangkalan di tambah Rp 1.000, dan nampaknya para pengusaha di sini tidak keberatan dengan tambahan Rp 1.000 itu,” kata Kabid Pembinaan Pengawasan Ketenaga Kerjaan, Dinsosnakertran Bangkalan, Anang Safroni, Rabu (02/12).

Dijelaskan dia, UMK kabupaten Bangkalan pada tahun 2015 sebesar Rp 1.267.300 namun pada tahun 2016 ini UMK Kabupaten Bangkalan dinaikkan menjadi Rp 1.417.000 dan UMK kabupaten bangkalantelah disyahkan oleh Gubernur Jatim. “Untuk di Wilayah Madura, UMK kabupaten Bangkalan ini tertinggi,” jelasnya.

Lebih lanjut Anang Safroni menjelaskan, sebelum UMK ini diberlakukan pihaknya memberikan kesempatan kepada para pengusaha untuk mengajukan penangguhan kepada UMK kepada Gubernur Jatim atas besaran UMK yang telah ditetapkan. “Jadi para pengusaha masih memberikan waktu untuk penangguhan sebelum UMK ini diberlakukan,” terangnya.

Ditamabhkan dia, UMK kabupaten Bangkalan tahun 2016 ini akan diberlakukan pada Bulan Januari tahun 2016.

“Sebelum diberlakukan kita akan melakukan sosialisasi terlebih dahulu kepada para pengusaha,” tururnya.Q mb8

kab Tuban (3/12).

Jamin ASN Netral Sementara itu, jajaran Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan pemerintah kabupaten Banyuwangi dijamin netral dalam pelaksanaan Pemilihan Bupati/Wakil Bupati tahun 2015 yang akan digelar tanggal 9 Desember besuk. Penegasan tersebut disampaikan Slamet Kariyono, Sekretaris Daerah (Sekda) kabupaten Banyuwangi kepada Bhirawa di ruang kerjanya, Kamis siang (3/12).

Menurut Slamet Kariyono, sampai saat ini belum ada laporan dari Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) maupun dari Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Daerah kabupaten Banyuwangi terkait adanya keterlibatan ASN dalam proses pemilihan bupati di Banyuwangi.

Sementara itu, sesuai dengan tahapan yang telah ditetapkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) kabupaten Banyuwangi, setelah menuntaskan sortir surat suara, saat ini tengah melaksanakan program pengiriman logistik pemilihan bupati / wakil bupati Tahun 2015 ke Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) yang tersebar di semua wilayah kecamatan yang ada di kabupaten Banyuwangi.

Menurut Samsul Arifin, ketua KPU Banyuwangi, selain surat suara, logistik yang didistribuskian untuk proses pelaksanaan pemilihan bupati / wakil

KPU Jember saat gelar rakor Jelang persiapan pemungutan suara di KPU Centre, Kamis (3/12). bupati Banyuwangi, pihaknya juga mengirimkan formulir pemungutan dan penghitungan suara sampai pada tingkat PPK. Untuk menuntaskan proses pendistribusian logistik pemilihan bupati / wakil bupati tersebut,

secara mendistribusikan logistik tersebut kepada petugas di Panitia Pemungutan Suara (PPS) atau mengirimkan ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang ada di tingkat desa/kelurahan,” ujar Samsul.Q efi,hud,mb12

Kepala BNN Jatim Koordinasi ke Lumajang Bakorwil III Cirebon ke Bojonegoro Lumajang, Bhirawa Sebagai kelanjutan program P4GN (Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap narkoba) BNN Provinsi Jatim melakukan langkah koordinasi dengan Bupati Lumajang guna mensukseskan Gerakan sekolah bersih narkoba.

Hal tersebut disampaikan oleh kepala BNN Provinsi Jawa timur Brigjend Pol Drs.Sukirman usai mengadakan pertemuan dengan Bupati Lumajang Drs. As’at Malik di ruang Mahameru pemkab Lumajang (1/12) kemarin. Dalam pertemuan tersebut menurut jendral Bintang satu bahwa kedatangannya ke Lumajang adalah sebagai upaya untuk melakukan koordinasi dan dukungan dari pemerintah kabupaten lumajang dalam upaya mensukseskan gerakan sekolah bersih narkoba.

"Saya ke pemerintah daerah dalam rangka untuk mendapatkan dukungan ,karena pemerintah daerah yang memiliki kebijakan ,untuk itu saya minta kepada pak Bupati untuk bisa mendukung P4GN di wilayah lumajang ini yang mana Lumajang ini menjadi 5 besar dalam lomba sekolah bersih narkoba," ujar Sukirman.

Masih menurut Sukirman bahwa tujuan utama yang lebih penting lagi adalah untuk penerapan kurikulum terintegrasi ,program sekolah bersih narkoba , serta program pintu masuk yang sasarannya adalah siswa di sekolah.

Khusus untuk program pintu masuk menurut Sukirman adalah kegiatan berupa test urine kepada siswa siswi jenjang pendidikan tingkat SMP, SMA maupun Perguruan Tinggi yang bertujuan untuk

memastikan bahwa siswa siswi dari sekolah tersebut benar benar bersih dari narkoba.

Dalam menunjang kegiatan tersebut menurutnya peran orangtua sangat dibutuhkan dalam upaya bersama sama melindungi anaknya dari ancaman narkoba,sebab pelaku pengedar narkoba dan obat terlarang telah merambah sekolah bahkan di daerah pelosok.

Bahkan sukirman juga sangat mengkhawatirkan para generasi muda yang nantinya sebagai penerus bangsa untuk di selamatkan bersama sama. “Karena generasi muda itu adalah penerus bangsa jadi kalau generasinya hancur maka negara ini juga akan hancur," jelasnya.

Dalam keterangannya Sukirman mengharapkan kepada pemerintah daerah untuk membentuk patung hukum serta regulasi yang mendukung kurikulum program program P4GN dan berharap untuk menyamakan kepada SKPD yang mengemban P4GN dilingkungan instansinya masing masing untuk untuk dapat seirama dalam mensukseskan program tersebut.

Meskipun kabupaten lumajang masih dalam taraf aman dari bahaya narkoba namun sukirman berharap kewaspadaan tetap harus dilakukan. Hal senada juga disampaikan kepala BNN kabupaten Lumajang, AKBP Wuwuh Priwibowo S.Pd M.H yang menjelaskan bahwa kedatangan Kepala BNN Provinsi Jawa Timur ke kabupaten Lumajang selama 2 hari tersebut juga terkait dengan prestasi Lumajang yang menduduki 5 besar di Jatim untuk lomba sekolah bersih narkoba yang diraih oleh SMK N Pasirian.Q dwi

Pasar Legendaris Batu Akik Direlokasi, Pedagang Legawa Kota Madiun, Bhirawa Para pedagang batu akik di Jalan Batanghari Kota Madiun, akan direlokasi ke Pasar Kotak di Jalan Iman Bonjol. Meski di tempat yang baru nanti dipastikan sepi pada saat awal relokasi, pedagang mengaku legawa. Pasalnya, relokasi ini sudah menjadi kesepakatan antara pedagang dengan Pemerintah Kota (Pemkot) Madiun.

Menurut salah satu pedagang batu akik, Sadimin (65), isi kesepakatan antara pedagang dengan Pemkot Madiun, paling lambat 7 Desember seluruh pedagang harus sudah pindah ke Pasar Kotak. Di tempat yang baru, tiap pedagang mendapatkan tempat 2 x 2 meter. "Kalau di Pasar Kotak nanti, kita tidak dikenakan biaya atau membeli tempat.

Tapi cuma bayar pleser (restribusi) tiap hari," kata Sadimin, kepada wartawan, Kamis (3/12) .

Menurut dia, meski di tempat yang baru nanti dapat dipastikan sepi pembeli diawal relokasi, para pedagang legowo. Alasannya, karena relokasi ini sudah menjadi kesepakatan antara pedagang dengan Pemkot Madiun demi penataan kota.Q dar

lanjut Samsul, KPU mengerahkan empat armada dan menargetkan proses distribusi hingga tingkat kecamatan tuntas pada tanggal 5 Desember mendatang.

“Setelah sampai di tingkat kecamatan kami berharap PPK

efendi/bhirawa

Kepala BNN Provinsi jatim Brigjend Pol. Drs. Sukirman ( kanan) saat berkoordinasi dengan Bupati Lumajang Drs. As’at Malik ( kiri) di ruang Mahameru Pemkab Lumajang.

Bojonegoro, Bhirawa Guna terwujudnya koordinasi penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan di Wilayah Kerja yang sinergis, Bakorwil III Cirebon wilayah Provinsi Jawa Barat melakukan kunjungan ke Bakorwil II Di Bojonegoro, Kamis (3/12) kemarin. Rombongan berjumlah 10 orang yang di pimpin oleh Sekertaris Bakorwil III Cirebon, Karma Sulaeman di terima langsung oleh Sekertaris Bakoril II Bojonegoro, Deddy Ferdinand bersama jajarannya di ruang Mliwis Putih.

“Kunjungan ini dengan misi untuk meningkatkan hasil penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan di Wilayah Kerja Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan,” ungkap Sekertaris Bakoril III Cirebon, Karma Sulaeman.

Menurutnya, kunjungan ini tidak lain juga merupakan kunjungan balasan yang tak lain untuk berorganisasi perangkat daerah. Dan hal itu sudah di atur di dalam Peraturan Pemerintah (PP) nomor 41 tahun 2007. “Dalam rombangn ini kami membawa bidang Sekertaris, bidang Pemerintah, bidang pembangunan ekonomi, bidang kemasyarakatan, dan bidang sarana dan prasarana,” jelasnya.

Selain mempelajari kinerja dari Bakorwil II Bojonegoro, pihaknya

juga mempelajari kinerja hukum maupun bidang pariwisata yang mampu meningkatkan perekonomian di wilayah setempat.Sebab dengan adanya kegiatan penunjang tersebut dianggap mampu meningkatkan maupun memperkenalkan produk yang ada di 8 Kabupaten/ Kota di wilayah Bakorwil II Bojonegoro.

“Kita disini juga mempelajari bidang pariwisata, sebab ada wilayah di bakorwil Bojonegoro yang menonjol. Terlebih lagi adanya kegiatan makanan khas daerah yang menjadi unggulan guna meningkatkan perekonomian masyarakat yang kini menjadi icon Bakorwil Bojonegoro,” tegasnya.

Sementara itu, Sekertaris Bakorwil II Bojonegoro, Deddy Ferdinand menerima baik kunjungan yang dilaksanakan oleh Bakorwil III Cirebon Provinsi Jawa Barat. Menurutnya selama ini pihak Bakorwil Bojonegoro telah melaksanakan kerjasama antar daerah Kabupaten/Kota serta melakukan pembinaan terhadap Kelompok Informasi Masyarakat (KIM). “Ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan public, terlebih kewaspadaan terhadap gangguan keamanan dan ketertiban yang di sebabkan penggunaan penyebaran narkoba maupun terorisme,” paparnya.Q bas

EKONOMI - BISNIS

8

Jumat Pahing 4 DESEMBER 2015

Seminar Sensus Ekonomi

Gubernur Ingatkan Kepala BPS Lebih Aktif Pemprov, Bhirawa Gubernur Jatim Dr H Soekarwo SH MHum mengingatkan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) kab/kota untuk secara rutin memberikan data akurat kepada Kepala Daerah untuk digunakan dalam penyusunan program kerja.

“Kepala BPS yang ada di Kab/ kota tolong agak aktif ke kepala daerahnya. APBD kab/kota dirancang berdasarkan data. Jangan sampai ada program yang disusun hanya menggunakan intuisi atau feeling, sehingga tidak tepat sasaran,” kata Gubernur saat membuka Seminar Sosialisasi Sensus Ekonomi 2016 di Hotel Shangri-La Surabaya, Kamis (3/12),.

Dikatakan Gubernur, Sensus Ekonomi 2016 sangat penting dalam menghasilkan data terstruktur sebagai langkah strategis dalam melakukan perencanaan kebijakan dan strategi, terutama dalam mewujudkan

Jatim sebagai provinsi industri Tahun 2016.

Untuk itu, Pakde Karwo meminta semua pihak untuk menyukseskan Sensus Ekonomi 2016 tidak hanya sebagai perencaan kebijakan strategi, tetapi juga sebagai sarana melihat dan mengevaluasi menuju Jatim Provinsi Industri 2016.

Ditambahkan, Jatim terus mengembangkan pola pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif. Untuk menuju pola pembangunan Jatim berkelanjutan, idealnya tingkat konsumsi adalah sama dengan atau lebih kecil dari 50%. “Jatim masih ting-

gi konsumsi jangka pendeknya, terutama di sektor makan dan minum, ini yang harus kita perhatikan” tambahnya..

Selain itu, Pemprov Jatim juga melakukan program peningkatan ketrampilan SDM melalui pengembangan SMK Mini dan Balai Latihan Kerja (BLK) Plus yang kedepannya diharapkan akan menghasilkan tenaga kerja sebayak 36.000 orang tiap tahunnya.

Sementara itu, Kepala Badan Pusat Statistik Jatim, M. Sairi Hasbullah mengatakan, kekuatan ekonomi akan lebih kuat bila ditopang oleh data yang akurat, sehingga sensus ekonomi ini bertujuan mendata kekuatan terkini dari ekonomi Indonesia, Jatim, kab/kota, kecamatan dan dunia usaha.

Sensus yang akan dimulai pada bulan Mei 2016 ini merupakan salah satu tugas statistik yang paling sulit sehingga dibu-

tuhkan persiapan yang matang.

Ia berharap, kedepannya dunia usaha lebih baik lagi.

Sebelumnya, Sensus Ekonomi tahun 2016 yang dilakukan BPS Jatim dilakukan selama 10 tahun sekali. Dari data tersebut, banyak hal baru yang dapat diperoleh, di antaranya adalah data usaha informal yang saat ini telah berjalan dan mulai berkembang. Maka dari itu, kegiatan ini adalah kegiatan monumental yang terus di update saban 10 tahun sekali.

“Dari hasil sensus ini, kita dapat melihat perkembangan perekonomian nasional dan regional. Contohnya, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), kita dapat melihat jumlah usaha, hasil produk dan perputaran uang yang ada saat ini,” kata Kepala BPS Jatim M Sairi Hasbullah.

Dikatakannya, seluruh unit usaha akan didata, mulai dari

skala mikro kecil rumah tangga hingga usaha skala besar makro.

Karena, saat ini, banyak jenis usaha yang saat ini sedang berkembang, contohnya, go-jek dan usaha-usaha yang berbasis online lainnya..

Ada beberapa jenis jumlah usaha yang akan di sensus ekonomi oleh BPS, di antaranya adalah jenis usaha mikro atau kecil, jenis usaha menengah dan jenis usaha makro atau usaha dengan skala yang besar. Terkait teknis pendataan sensus ekonomi yang akan diadakan nantinya menggunakan sistem jemput bola.

“Kami akan menurunkan tim yang berjumlah 5.500 petugas dan nantinya tugas dari tim tersebut akan mendata usaha yang dilakukan oleh masyarakat.

Kami akan turun kebawah dengan menggunakan sistem door to door ,” terang dia.

Dikatakannya, jika pada tahun

Natal dan Tahun Baru, Targetkan Okupansi 100 Persen

RAGAM EKBIS

Fashion Amerika Bidik Pasar Surabaya Surabaya, Bhirawa Pertumbuhan ekonomi di Jatim khusus Surabaya yang cukup stabil membuat para pengusaha bersaing untuk berebut konsumen. Kali ini perusahaan fashion asal Amerika, American Eagle Outfitters (AEO) optimisme bisa merebut pasar di bidang garmen.

Setelah membuka dua toko di Jakarta, yakni di Central Park dan Grand Indonesia, kini AEO, hadir dengan membuka toko pertamanya di pusat perbelanjaan Surabaya, Tunjungan Plaza 5 lantai 2.

Toko di Surabaya ini merupakan gerai ketiga AEO di Indonesia.

Dengan mengusung DNA brand mereka sebagai America’s Favorite Jeans Brand, AEO menampilkan serangkaian jeans untuk memenuhi kebutuhan konsumen Indonesia. Mulai dari super skinny hingga original straight, dari jegging hingga boyfriend jeans, setiap jenisnya sempurna’ melengkapi gaya keseharian setiap orang. Jeans merupakan bagian penting dari AEO, dan AEO memberikan kualitas terbaik dan gaya dalam setiap pasangnya.

Koleksi Denim X Cafe untuk wanita memiliki berbagai macam jenis yaitu Tomgirl , Skinny Kick, Hi-Rise Jegging, dan Jegging. Flex X Cafe untuk pria tersedia dalam jenis Slim Straight, Slim, Skinny, dan Super Skinny. “Musim ini, AEO ingin menunjukan kinerjanya yang Iebih jauh dan tinggi lagi kepada konsumennya dengan meluncurkan denim yang diresapi atau mengandung ampas kopi” jelas Johan Sebastian, Division Manager AEO Indonesia, Kamis (3/12). ma

Penjualan Daging Jelang Natal Stabil Surabaya, Bhirawa Semakin dekatnya perayaan Natal 2015, penjualan daging sapi di sejumlah pasar tradisional terbilang stabil. Sejumlah pedagang daging di Pasar Wonokromo mengakui ketersediaan daging sampai akhir tahun mencukupi. Termasuk saat puncak Natal yang di prediksikan mengalami kenaikan permintaan tetapi masih dalam batas stok yang tersedia.

Wagimin penjual daging sapi, membenarkan saat mendekati Natal, permintaan daging semakin meningkat sebanyak 10%. Tetapi ia memprediksikan, ketersediaan daging sapi sampai awal tahun tetap ada. Dan belum ada tandatanda kenaikan harga. “ Tahun ini memang belum ada tandatanda kenaikan harga daging, karena stok yang tersedia sampai awal tahun masih ada. Kemarin saya sudah tanya kepada supplier yang biasa ngirim daging sapi ke saya,” ujarnya, Kamis (3/12) kemarin.

Untuk setiap harinya, Wagimin menjual daging sapi sebanyak 50 kg per harinya. Daging yang di jual, beraneka ragam kualitasnya. Untuk kualitas yang biasa harganya Rp.80-90 ribu per kilogramnya, sedangkan untuk kualitas daging bagus di jual Rp.100-120 ribu.

“Harganya masih seperti bulan kemarin, belum ada kenaikan harga. Kita tidak berani untuk menaikkan harga, ditengahtengah stok masih ada. Kalau saya tetap menaikkan hanya untuk mengejar untung, pasti dagangan saya tidak laku. Akhirnya kesegaran daging berkurang,” imbuhnya.

Ia berharap, harga daging untuk tahun depan bisa mengalami penurunan. Karena penjualan daging selama ini tidak seramai pada tahun kemarin. Karena melejitnya harga daging sapi, terutama sejak impor daging sapi sempat terhenti. “ Sejak impor sapi terhenti, efeknya harganya melonjak karena susahnya mendapatkan daging. Untung, Jatim surplus daging sapi sehingga efeknya tidak sebesar daerah lain. Semoga saja kondisi kedepan, bisa lebih baik, harga daging sapi bisa turun meskipun tidak terlalu banyak. Karena ketika naik, saya tidak memiliki pekerjaan lainb selain jualan ini,” tutupnya. wil

2016 mendatang, sensus ekonomi akan dilaksanakan mulai Bulan Mei. Selain itu, BPS Jatim telah mentargetkan pada tahun 2016 di Bulan Agustus sensus akan rampung. “Kami mentargetkan, pada Bulan Agustus 2016 mendatang, Presiden dapat mengumumkan hasil sensus ekonomi disemua wilayah yang ada di Indonesia,” ujarnya Untuk dapat memaksimalkan program sensus ekonomi tersebut, dia berharap, agar masyarakat dapat membantu program ini sehingga dapat merjalan secara maksimal. “ Sesuai dengan amanah Undang-Undang Nomor 16/1997 tentang statistik.

Gubernur dan wali kota serta bupati wajib membantu dalam kelancaran proses dari program tersebut. Selain itu, kami juga berharap agar masyarakat dapat berperan aktif dalam menyukseskan program ini,” katanya. rac

iib/bhirawa

Kepala Disperindag Provinsi Jatim, Dr Ir Moch Ardi Prasetyawan MEng Sc ME, saat memberikan pemaparan perkembangan perekonomian Jatim saat Rapat Sinkronisasi KPD Provinsi Jatim.

Disperindag Bakal Evaluasi 26 KPD Pemprov, Bhirawa Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Provinsi Jatim berencana melakukan evaluasi secara menyeluruh, terhadap Kantor Perwakilan Dagang (KPD) yang kini sudah ada di 26 provinsi di Indonesia. Evaluasi itu dilakukan untuk melihat sudah optimal atau tidaknya pengaruh perdagangan antar provinsi setelah adanya KPD. “Kemungkinan evaluasi ini akan kita gelar antara bulan Januari hingga Maret. Evaluasinya menyeluruh disemua KPD. Nanti kita lihat apakah sudah ada pengaruhnya terhadap perdagangan antar kedua provinsi,” kata Kepala Disperindag Provinsi Jatim, Dr Ir Moch Ardi Prasetyawan MEng Sc ME, ditemui saat Rapat Sinkronisasi KPD Provinsi Jatim, di Kantor Disperindag Provinsi Jatim, Kamis (3/12).

Saat ini, lanjutnya, secara umum KPD mempunyai manfaat yang besar terhadap perdagangan dalam negeri. Khususnya antara Provinsi Jatim dengan provinsi yang dibangun KPD. Itu terlihat perdagangan antar provinsi mengalami peningkatan.

“Evaluasi yang bakal kita lakukan itu secara proradis menyeluruh, seperti soal SDM-nya, infrastrukturnya, pengaruhnya terhadap perdagangan apakah hanya 10 persen atau hingga 50 persen lebih. Selama ini sudah ada evaluasi, tapi belum menyeluruh dan secara khusus. Baru sebatas laporan kegiatannya,” kata pejabat yang kini sedang menjabat Pj Bupati Mojokerto ini.

Menurut Ardi, pengembangan perdagangan Jatim ke provinsi mitra telah menjadi konsen Gubernur Jatim Dr H Soekarwo sejak 2010 lalu. Ini diwujudkan dengan peresmi-

an KPD pertama kali empat KPD di Samarinda, Banjarmasin, Makassar dan Kupang hingga saat ini telah terbentuk di 26 provinsi mitra.

KPD mempunyai peran strategis sebagai atase perdagangan pemprov yang mempunyai fungsi untuk memasarkan, mengkoneksikan serta menjadi market intelligence bagi produk-produk unggulan Jatim ke provinsi mitra. Begitu sebaliknya, mampu berperan guna mencari produk subtitusi bahan baku bagi industri Jatim yang selain impor.

“Ditengah-tengah menurunnya permintaan dari luar negeri, perdagangan antar pulau memegang peranan penting dalam kinerja perdagangan Jatim, karena perdagangan dalam negeri memberikan kontribusi sangat besar dan mampu menutupi deficit perdagangan luar negeri,” tuturnya. iib

Surabaya, Bhirawa Moment Natal dan khususnya menjelang tahun baru 2016 benar-benar dimanfaatkan oleh pengusaha hotel untuk meningkatkan okupansi hingga 100 persen.

Untuk menarik tamu, pihak hotel telah menyiapkan berbagai hiburan.

Public Relations Mercure Grand Mirama Surabaya, Harold Alfred mengungkapkan, kalau pihaknya optimistis di malam tahun baru tahun ini bisa mencapai target 100 persen. “Melihat kesusksesan tahun lalu saat tahun baru okupansi bisa mencapai 100 persen jadi kami optimistis bisa mencapai angka itu. Untuk itu sudah kami siapkan berbagai program maupun hiburan yang bisa mendatangkan para tamu,” ujar Harold, Kamis (3/12).

Apalagi posisi hotel Mercure Grand Mirama berada ditengah kota sehingga tidak menuntut kemungkinan target okupansi bisa tercapai. “Itulah salahsatu kesempatan kami untuk bisa mendatangkan tamu sebanyak mungkin ke hotel,” katanya.

Sedangkan untuk momet natal pihak Mercure sendiri mentargetkan okupasi sekitar 70-80 persen saja.

“Karena kalau natal kebanyakan itu adalah acara keluarga sehingga banyak tamu yang lebih memilih bersama keluarga daripada menginap di hotel,” tuturnya.

Namun pihaknya tetap menyediakan berbagai hiburan maupun hadiah untuk kedua event tersebut.

Adapun hiburan yang disediakan diantaranya paduan suara lagu Christmas, pemberian hadiah kecil-kecil maupun bagi-bagi voucher kamar.

“Jadi selain bagi-bagi hadiah, kami juga akan hadir di car free night di depan hotel. Di situ nanti kami akan berjual serta menari-nari, yang pasti konsepnya tidak jauh berbeda dengan tahun lalu,” ucapnya.

Sementara menurut Marketing Communication Manager HARRIS-POP Hotel & Conventions, Setiawan Nanang yang biasa dipanggil Iwan juga optimistis pihaknya mentargetkan okupansi 100 persen. “Dengan berbagai fasilitas yang kami sediakan kami yakin bisa mencapai okupansi 100 persen,” pungkas Iwan.

Adapun fasilitas yang disediakan seperti free wifi, antar jemput tamu yang ingin pergi shoping di plazaplaza besar di Surabaya seperti di Grand City, Tunjungan Plaza, Delta Plaza maupun tempat lainnya.

“Semua gratis buat tamu yang menginap di HARRISPOP Hotel, bahkan kami antar dan jemput sesuai denriq gan keingan tamu,” terang Iwan.

Tingkatkan okupansi dengan berbagai hiburan musik maupun hadiah.

DPRD Minta Dinkop Sosialisasi Bantuan Hibah UMKM Surabaya, Bhirawa Dewan Perwakilan rakyat Daerah (DPRD) Jatim meminta kepada Dinas koperasi dan UMKM, serta Bank UMKM Jatim untuk segera melakukan sosialisasi program bantuan dana hibah sebesar Rp 400 M untuk koperasi wanita (Kopwan) dan kredit murah bagi pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menen-

gah (UMKM).

Ini karena, sejumlah anggota DPRD Jatim dari daerah pemilihan (Dapil) 1 meliputi Kota Surabaya dan Kabupaten Sidoarjo saat melakukan jaring aspirasi masyarakat (Jasmas) ketiga tahun 2015 yang salah satunya untuk mensosialisasikan program tersebut ke masyarakat konstituen ternyata

banyak mendapat keluhan lantaran mereka belum familier dengan program Kopwan maupun kredit bunga murah dari Bank UMKM. “Kalau ibu-ibu sudah punya koperasi RT atau RW, tinggal datang ke Dinas Koperasi untuk minta apa saja persyaratan mendirikan Koperasi Wanita supaya tercatat dan mendapat akte sehingga

nantinya bisa direkomendasikan mendapat bantuan hibah permodalan Kopwan dari APBD Jatim sebesar Rp 25 juta,” ujar Ketua Komisi B DPRD Jatim, M Basuki saat ditemui reses di daerah Surabaya, Kamis (3/12) Ia menjelaskan, dari sekian banyak Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang menjadi mitra kerja Komisi

bidang perekonomian, hanya Dinas Koperasi dan UMKM yang dinilai cocok program-programnya untuk warga Surabaya. “Di masyarakat perkotaan seperti Surabaya, cocoknya program pemberdayaan masyarakat ya melalui koperasi dan UMKM sebab mereka tidak punya lahan pertanian, tambak mau ternak,” beber Basuki. cty,kmf

Imbas Kemarau Panjang

Harga Kebutuhan Pokok Jelang Natal dan Tahun Baru Makin Tajam Menjelang hari Natal dan Tahun Baru 2016, sejumlah kebutuhan pokok di pasar tradisional di Kota Pasuruan mengalami kenaikan.

Seorang pedagang di pasar besar Kota Pasuruan, H Rohmad menyampaikan cuaca kurang bagus atau kemarau panjang berpengaruh pada melambungnya sejumlah bahan kebutuhan pokok yang berakibat kurangnya pasokan.

“Kenaikan harga ini sudah terjadi sejak sepekan yang lalu. Kemungkinan terus bergerak naik hingga perayaan Natal dan Tahun Baru 2016.

Ini juga sebagai dampak kemarau panjang serta tingginya permintaan, sedangkan pasokan menipis,” tandas H Rohmad, Kamis (3/12).

Menurut Rohmad, harga kebutuhan pokok yang mengalami kenaikan adalah beras jenis IR 64 dari Rp9.400 per kg menjadi Rp10.000 per kg, gula sebelumnya hanya Rp11 ribu per kg kini menjadi Rp11.500

per kg, minyak goreng curah dari Rp8.500 per kg menjadi Rp9 ribu per kg, beras jagung sebelumnya hanya Rp6 ribu per kg menjadi Rp7 ribu per kg, ketan harga sebelumnya Rp13.600 per kg menjadi Rp14.400 per kg dan bawang putih dari Rp15.700 per kg menjadi Rp16.300 per kg.

“Rata-rata naik Rp500-1000 ribu per kg-nya. Kenaikan ini juga berimbas ke pelanggan atau warga yang berbelanja tiap harinya. Mereka mengeluh kenaikan ini,” jelas Rohmad.

Kenaikan juga terjadi pada

hilmi husain/bhirawa

Pedagang di pasar besar Kota Pasuruan yang menjual kebutuhan pokok, Kamis (3/12). Jelang hari Natal dan Tahun Baru 2016, sejumlah kebutuhan pokok di pasar tradisional di Kota Pasuruan mengalami kenaikan. cabai merah kecil dan besar.

Untuk cabai merah kecil dari Rp17 ribu per kg menjadi Rp20 ribu per kg, cabai merah besar Rp12 ribu per kg menjadi Rp16

ribu per kg.

Begitupula dengan kubis yang sebelumnya hanya Rp6 ribu per kg menjadi Rp8 ribu per kg, kentang dari Rp8 ribu

per kg menjadi Rp10 per kg, ucet Rp8 ribu per kg ke Rp24 ribu per kg, tomat dari Rp4 ribu per kg menjadi Rp6 ribu per kg dan wortel dari Rp8 ribu per kg menjadi Rp14 per kg.

“Yang masih stabil hanya jahe Rp13 ribu per kg dan bawang merah Rp12 ribu per kg-nya. Naiknya harga itu, penyebabnya saya kurang mengerti. Karena saya mengikuti harga pasar tengkulak,” kata Junaidi, pedagang lainnya.

Sementara itu, Kepala Diskoperindag Kota Pasuruan, Sumarni menyampaikan pemantauan rutin pihak Disperindag ke semua pasar tradisional di Kota Pasuruan sudah dilakukan. “Perkembangan sembako rutin kami pantau langsung. Ke depan kami akan melakukan pemantauan kembali ke agen-agen besar,” jelas Sumarni. hil

MALANG RAYA

Jumat Pahing 4 DESEMBER 2015

KILAS AREMANIA

Limbah Cemari Sungai Cokro, Warga Protes Pabrik Kertas Kab Malang, Bhirawa Pencemaran lingkungan yang diduga dari limbah cair pabrik kertas PT Sumber Naga Cemerlang, di Desa Sumberpasir, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang, hingga kini masih terus mendapat protes ratusan warga desa setempat. Limbah cair dari pabrik kertas tersebut yamg dibuang di Sungai Cokro telah menganggu kehidupan warga. Dampak dari pembuangan limbah cair itu, telah membuat warga mengalami gatal-gatal pada kulit tubuhnya.

Kepala Desa Sumberpasir, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang Indah Pribadi, Kamis (3/12), kepada sejumlah wartawan mengatakan sebagian warga Desa Sumberpasir memanfaatkan air Sungai Cokro untuk mandi dan mencuci pakaian.

“Setelah limbah cair dibuang di sungai, tidak sedikit warga mengalami gatalgatal,” ungkapnya.

Menurut Indah, protes warga sebenarnya sudah lama, bahkan Pemerintah Desa (Pemdes) sudah berupaya meredam masyarakat dan memberikan pengarahan kepada pihak managemen PT Sumber Naga Cemerlang atas pengolahan air limbahnya. Sedangkan pengelolaan air limbah milik persusahaan tersebut, selama ini dimasukkan dalam tendon air limbah, karena meluber maka limbah cair itu terbuang ke sungai.

“Terkait Izin Gangguan (HO) dan Izin Lingkungan perusahaan itu sudah memiliki, tapi persoalannya sekarang yakni instalasi pengolahan air limbahnya belum memadai, sehingga meluber karena sudah tidak menampung limbah cair hasil pengelolaan kertas,” akunya.

Ditegaskan, Pemdes dalam persoalan limbah tersebut tidak berpihak kepada siapapun, baik itu kepada masyarakat maupun pengusaha. Artinya, Pemdes dalam posisi netral dalam menghadapi kasus tersebut. Karena dirinya ini sebagai orang tua yang harus bisa mengayomi kesemuanya. Seperti warga melakukan protes pada pabrik kertas PT Sumber Naga Cemerlang, maka dirinya sebagai kades telah melakukan mediasi antara warga dan pihak perusahaan.

“Prinsipnya, dengan berdirinya perusahaan harus mematuhi UndangUndang (UU) Lingkungan Hidup dan memang itu yang diisyaratkan. Dan jika UU itu dilanggar, maka yang jelas perusahaan tersebut telah melanggar UU Lingkungan Hidup, karena telah merusak lingkungan,” papar Indah. Q cyn

9

Tarif Parkir Perlu Sosialisasi Lanjutan DPRD Temukan Permasalahan di Lapangan Malang, Bhirawa Perubahan tarif parkir Kota Malang yang sudah secara resmi dimulai pada akhir Nopember 2015 lalu, harus tetap disosialisasikan secara berkelanjutan, agar tidak terjadi persoalan di lapangan.

supriyanto/bhirawa

Wakil Sekjend PDIP Achmad Basarah saat menyampaikan orasi politiknya di kampanye Dewanti - Masrifah di stadion luar Kanjuruhan Malang.

Tak Hanya Tokoh, Masyarakat Jadi Jurkam Dewi Sri Kab Malang, Bhirawa Kampanye akbar Paslon nomor urut 2 Dewanti Rumpoko - Masrifah Hadi (Dewi Sri) di halaman luar stadion Kanjuruhan Kepanjen, Kamis (3/ 12) berlangsung sangat meriah.

Ribuan kader PDIP, relawan dan pendukung Dewi Sri mulai berdatangan sejak pagi. Kegiatan diawali dengan kegiatan senam pagi dan jalan sehat. Setelah gerak jalan, kegiatan kampanye diisi dengan performance art.

Dalam pelaksanaan kampanye akbar para tokoh PDIP yang tampil diantaranya yaitu Wakil Sekjend PDIP Achmad Basarah, Eva Sundari, Sekretaris DPD PDIP Jatim Sri Untari, dan Ketua DPC PDIP Kab Malang Eddy Rumpoko.

Tak hanya tokoh PDIP, dalam kampanye tersebut masyarakat juga diminta menjadi jurkam dadakan, termasuk tokoh masyarakat Dampit H Zaini dan mantan Bupati Malang Sujud Pribadi.

Kemeriahan kampanye Dewi Sri semakin meriah dengan hadirnya berbagai komunitas, seperti komunitas jeep, sepeda onthel dan variasi sepeda motor. Selain itu juga tampil kesenian Sakera Marlena, kuda lumping dan bantengan. Serta penampilan sanggar seni Budi Ayoga dan grup band SOD. Dalam pesan politiknya Sek jen PDIP menyatakan bah wa hanya kab Malang yang dengan berani menampilkan paslon perempuan dalam pilkada serentak. Tak hanya di

Indonesia, tetapi ini bahkan satu-satunya di dunia.

“Ingat, surga ada di telapak kaki ibu. Jadi jangan lupa untuk memilih nomor 2, pasangan Dewanti - Masrifah,” katanya.

Sementara mantan Bupati Malang Sujud Pribadi mengingatkan bahwa Bupati Malang yang terakhir tidak bisa memegang amanah dan perilakunya mempraktikkan politik orde baru.

Oleh karena itu, Sujud Pribadi meminta agar masyarakat bersama-sama melawan rezim tersebut dengan memilih nomor 2.

“Pilih nomor 2, agar kab Malang menjadi Malang yang baru, Malang yang lebih sejahtera dengan pemimpin yang tidak dzolim dan suka membedabedakan,” tuturnya. Q sup

Ketua Komisi C DPRD Kota Malang, Bambang Sumarto, kepada wartawan Kamis (3/12) kemarin, mengatakan perlunya sosialisasi kepada Juru Parkir (Jukir), karena dilapangan masih sering terjadi masalah.

Menurut Bambang berdasarkan fakta di lapangan, selama ini ada dua sistem yang berlaku, yakni menggunakan karcis dan sistem target. Ini kata dia harus benar-benar dilakukan pengawasan secara cermat.

“Kalau yang menggunakan sistem target tentunya tidak perlu menggunakan karcis, karena itu tidak berguna. Karcis hanya untuk juru parkir yang setor bukan berdasarkan target,”tutur Bambang. ltulah sebabnya, ia berharap, dengan sosialisasi yang bagus, kendala yang ada di lapangan bisa terselesaikan. Sebab persoalan parkir itu merupakan persoalan yang pelik.

Tarif parkir baru di Kota Malang, saat ini Rp2000 untuk kendaran roda dua dan Rp3000 untuk kendaraan roda empat. Tarif tersebut berlaku untuk tarif parkir umum, sedangkan untuk tarif parkir insidental lebih mahal dari itu.

Ada sejumlah persoalan yang terjadi dilapangan sejak tarif parkir baru itu diberlakukan, pasalnya ada juru parkir yang menggunakan karcis lama kemudian nominalnya diganti tarif baru dengan menggunakan bolpoin. Bahkan

ada juga juru parkir yang mengaku hanya mendapat karcis dengan jumlah yang terbatas.

Penilaian tersebut diklarifikasi Kepala Bidang Pakrir Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Malang, Samsul Arifin. Menurut Samsul, tidak benar jika pihaknya memberikan karcis hanya terbatas, apalagi jika disebut hanya memberi 5 sampai 10 karcis saja kepada juru parkir sejak tarif baru diberlakukan.

Dia menegaskan, pihaknya setiap hari memberi karcis satu sampai dua bendel kepada para Jukir, tergantung lokasi parkir.

Jadi ditegaskan dia karcis parkir selalu diberikan sesuai dengan kebutuhan juru parkir.

“Gak ada itu, karcis hanya 5 biji itu mengada-ada, kami selalu memberikan sesui dengan kebutuhan juru parkir, silahkan di cek di kantor, juru parkir mana yang hanya mendapat karcis 5 lembar kami ingin tahu,” tukas Samsul.

Diakui dia, selama ini, memang ada beberapa juru parkir yang ada di Kota Malang masih menolak adanya tarif parkir baru, makanya ada keluhan semacam itu.

“Ternyata di lapangan itu ada yang masih menolak tarif baru, ini masalahnya makanya kami akan terus melakukan sosialisasi, agar tarif baru itu bisa diterima dan diberlakukan, sesuai dengan aturan,”tegasnya. Q mut

OLAHRAGA

Dispora Kebut Pembangunan Lapangan Soft Ball dan Sirkuit Balap Pemkot, Bhirawa Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kota Surabaya memiliki komitmen tinggi untuk membangun fasilitas olahraga di Kota Pahlawan.

Diantaranya pembangunan lapangan futsal, lapangan bola voli, lapangan buku tangkis, lapangan bola basket. Termasuk, penyelesaian lapangan soft ball dan hockey di Jalan Dharma Husada.

Juga pembangunan sirkuit balap di kawasan Gelora Bung Tomo.

Kepala Dinas Pemuda Olahraga Kota Surabaya, M Afghani Wardhana Kamis (3/12) mengatakan, dalam setahun, pihaknya bisa membangun lebih dari 30 fasilitas olahraga.

Menurutnya pembangunan fasilitas olahraga tersebut merupakan usulan warga yang dijaring

melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kota Surabaya maupun dari aspirasi non Musrenbang.

“Selama sesuai prosedur dan mekanisme yang benar, setiap pengajuan dari masyarakat akan langsung kami proses. Tentunya ada skala prioritas karena itu pengerjaannya gantian. Dan tentunya menyesuaikan keuangan.

Alhamdulillah untuk tahun ini terlaksana dan cepat selesai, tidak ada yang gagal,” tegas Afghani.

Untuk tahun 2015 ini, Dispora telah membangun 27 lapangan futsal, 13 lapangan bola voli, delapan

lapangan basket, tiga wall climbing (panjat tembok/tebing), dua lapangan bulu tangkis, satu lapangan tenis lapangan. Juga ada perbaikan tujuh lapangan sepak bola.

“Sejak Juni 2015 lalu, kami sudah memiliki UPTD yang mengelola lapangan tersebut,” sambung mantan Sekwan DPRD kota Surabaya.

Sedangkan Kepala Bidang Olahraga dan Prestasi Dispora Kota Surabaya, Eddy Santoso mengatakan, untuk tahun 2016, Dispora akan kembali membangun lapangan futsal baru juga memperbaiki lapangan futsal lama.

Diantaranya di kawasan Sentra Ikan Bulak, Colombo, Ronggolawe dan juga Pondok Benowo Indah. Ada lapangan yang beralaskan rumput sintetis, ada juga yang dibuat cor-coran.

“Harapannya, di setiap kelurahan ada lapangan futsal. Bila di satu kelurahan ada dua lapangan juga tidak masalah. Sehingga anak-anak bisa rutin berolahraga dan tidak berpikir untuk melakukan hal-hal negatif karena lelah berolahraga,” jelas Eddy.

Untuk tahun 2016, Eddy menyebut Dispora juga akan fokus menyelesaikan pengerjaan lapangan soft ball di Jalan Dharmawangsa. Termasuk juga pengerjaan jogging track. Tahun ini, pengerjaannya sudah sekitar 90 persen. Dispora akan melakukan lelang untuk finishing pengerjaan lapangan tersebut.

“Targetnya pertengahan tahun depan sudah selesai. Sekarang sudah bisa dipakai untuk lempar bola. Harapan kami, lapangan

Nomor Cabor PON Bakal Bertambah Surabaya, Bhirawa Jumlah medali emas yang diperebutkan di Pekan Olahraga Nasional (PON) XIX Jabar 2016 bakal bertambah, karena ada beberapa cabang olahraga (Cabor) yang bakal ditambah jumlah nomor yang dilombakan.

Hal ini terlihat pada Musyawarah Olahraga Nasional (Musornas) KONI 2015 di Papua beberapa waktu lalu.

Selain membahas agenda pemilihan Ketua Umum KONI 2015-2019 juga menyingunggung pelaksanaan PON 2016.

Ketua Harian KONI Jatim Dhimam Abror mengatakan, kemungkinan jumlah nomot yang dilombakan di PON akan bertambah. “Dalam

Musornas kemarin, juga ada pembahasan soal persiapan pelaksanaan PON 2016. Dan tentu saja yang jadi bahan adalah adanya upaya perubahan nomor dari PB PON. Kebetulan waktu Musornas saya masuk Komisi II yang membidani pembinaan dan prestasi (Binpres),” katanya.

Dia menyebutkan cabor-cabor yang nomornya berubah adalah renang indah dan berkuda. Untuk cabor renang indah, dari tujuh nomor yang akan diperlombakan tahun depan, akan bertambah tiga nomor lagi. “Saya sempat berkomunikasi dengan monev renang indah Jatim, Andi Lukito, waktu pelaksanaan Pra PON. Dari

soft ball ini bisa dipakai untuk Asian Games 2018,” jelas pria yang hobi sepak bola ini.

Tidak hanya itu, Dispora juga segera memulai pengerjaan sirkuit balap internasional di kawasan Stadion Gelora Bung Tomo (GBT). Lintasan balap sepanjang 1100 meter berkelok-kelok itu pengerjaannya direncanakan akan dimulai tahun depan dan ditargetkan selesai pada 2018.

Berdasarkan hitungan konsultan, total butuh Rp 192 miliar untuk total pembangunan. Proyek ini akan dikerjakan bertahap.

Saat ini, Pemkot Surabaya telah menyelesaikan Detail Engineering Design (DED) nya. Tidak hanya pembangunan sirkuit, tetapi juga pembangunan tribun dan kantor ofisial pembalap. “Konstruksinya

Jumlah nomor yang dilombakan di cabor renang indah kemungkinan akan bertambah. istimewa

keterangannya, ternyata tiga nomor tambahan itu sudah pasti menjadi milik DKI Jakarta,” terang Abror.

“Selain itu di cabor berkuda minta tambah lima nomor equestrian. Sudah jadi rahasia umum kalau berkuda hanya akan diperebutkan oleh Jakarta

dan Jawa Barat. Penambahan nomor ini kan tentu merugikan kontingen daerah lain. Tapi saat Musornas kemarin belum diputuskan. Akan ada pembahasan lebih lanjut di PB PON,” tambah mantan Ketua Umum Pengprov PSSI Jatim ini. Q wwn

standar internasional. Ini kami terus berkonsultasi dengan pihak IMI (Ikatan Motor Indonesia),” jelas Eddy.

Sebagai rangkaian pengerjaan sirkuit di kawasan GBT tersebut, target pertama Pemkot adalah mengerjakan lintasan drag race.

Targetnya, awal tahun depan sudah ada pengerjaan.

Jalur lurus sepanjang 400 meter itu akan dibangun selebar 30 meter dengan rincian 20 meter untuk lintasan balap dan lima meter di sisi kanan kiri lintasan sebagai antisipasi pembalap ketika terjatuh. “Mulai pekan depan, proses pengurukan pertama akan dimulai.

Dananya menggunakan uang perubahan anggaran keuangan (PAK) Rp2,7 miliar,” sambung pria berkumis ini.Q dre

Tim Basket Banyuwangi KU 16 Benahi Akurasi Tembakan Banyuwangi, Bhirawa Jajaran pelatih Tim bola basket Banyuwangi Kelompok Umur (KU) 16 Tahun putra berupaya memperbaiki akurasi tembakan (Two Point maupun Three Point Shooting) pemain yang dinilai menjadi salah satu kekurangan tim Banyuwangi sebelum mengikuti Championship Kejuaraan Provinsi (Kejurprov) Bola Basket Jawa Timur KU 16 yang akan digelar di kabupaten Tulungagung pada tanggal 15 – 19 Desember mendatang.

Menurut Andi Aditanto, assisten pelatih tim Basket Banyuwangi putra KU 16, meskipun tampil sebagai juara satu dalam babak kualifikasi tingkat wilayah yang digelar di Jember beberapa waktu, pihaknya berupaya membenahi beberapa kekurangan tim yang menjadi catatan tim pelatih.

Selain masalah akurasi shooting, menurut Andi pelatih juga berupaya memperbaiki kekurangan tim yang lain yakni masalah Transisi Offense – Deffence (TOD) maupun Transisi Deffence - Offence (TDO) dan kerja sama tim yang belum padu, dimana dalam permainan tidak jarang anak didiknya sering melakukan turn over.

Yang tidak kalah penting, imbuh Andi karena postur tubuh pemain Banyuwangi dinilai kalah dibanding pemain kabupaten / kota peserta yang lain, maka untuk mengatasi masalah tersebut pelatih akan memanfaatkan sisa waktu yang ada untuk meningkatkan kondisi phisik dan kebugaran pemain untuk mendukung pola main full press court dan mengandalkan permainan cepat serta akurasi tembakan dua mapun tiga angka untuk memenangkan pertandingan.

Selanjutnya Andi menambahkan dalam mengikuti Kejurprov Bola basket KU 16 di Tulungagung, Pengurus Kabupaten (Pengkab) Perbasi Banyuwangi memberikan target minimal masuk empat besar untuk tim putra.Q mb12

10

Jumat Pahing, 4 DESEMBER 2015

Serap Asipirasi Bersama Anggota DPRD Jatim, Dapil I (Surabaya-Sidoarjo)

Hujan Turun, RS Diminta Lakukan Antisipasi Menjelang musim penghujan, dimana dipastikan banyak penyakit yang datang , Anggota Komisi C DPRD Jatim, Sahat Tua Simandjutak meminta pemerintah melakukan antisipasi diantaranya dengan menyiapkan sejumlah rumah sakit khususnya milik pemerintah atau puskesmas dalam memberikan pelayanan kesehatan.

M

engingat setiap musim hujan tiba, maka akan dibarengi dengan beberapa peny akit mulai gatal-gatal, batuk, pilek hingga diare. Selain pelaksanaan BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) apakah sudah memback-up semua pasien apa belum. ‘’Ini penting apakah pelaksanaan program BPJS di masyarakat sudah optimal. Ini karena pemerintah sudah mengucurkan dana untuk program kesehatan bagi masyarakat tidak mampu. Apalagi setiap musim hujan, banyak masyarakat yang terserang penyakit dan BPJS bersama rumah sakit atau puskesmas harus mampu melayani mereka secara optimal, tanpa membedakan mereka yang miskin atau kaya,’’lanjutnya, saat bertemu dengan masyarakat di Jl Tembok Dukuh I Surabaya.

Selain soal dan BPJS, alumnus Universitas Surabaya ini (Ubaya) ini juga minta pemerintah melakukan deteksi dini terhadap sejumlah infrastruktur. deteksi dini sebagai antisipasi maraknya penyakit yang disebabkan banjir dibeberapa wilayah khususnya di daerah pemilihan (dapil) satu yang meliputi Surabaya-Sidoarjo. Dimana pada tahun lalu, ada beberapa wilayah Sidoarjo dan Surabaya sebagai langganan banjir. Bahkan saat itu tinggi air sudah tidak dapat ditoleransi lagi, sehingga banyak warga yang mengungsi. ‘’Hal ini sebenarnya dapat diantisipasi jika pemerintah mampu melakukan deteksi dini terhadap wilayah rawan banjir. Diantaranya dengan mengajak warga untuk melakukan kerja bakti di lingkungannya. Disisi lain pemerintah

Hammy Wahjunianto

Hammy Minta Mendagri Ubah Aturan Penerima Hibah harus sering melakukan pengerukan sungai, ’’tegas politisi asal Partai Golkar Jatim ini.

Karenanya, untuk mendapatkan data yang akurat dalam reses kali ini, pria asli Surabaya ini berjanji akan menyerap aspirasi masyarakat plus meminta data yang akurat terkait daerah mana yang rawan banjir. Dari situ nantinya akan diketahui masalah apa yang menjadi penyebab banjir. Termasuk langkah-langkah yang akan diambil untuk antisipasi.

Terkait Kamtibnas menjelasng Pilkada serentak, politisi asal Partai Golkar ini minta agar keamanan dan kondusifitas tetap terjaga.

Mengingat dalam setiap pilkada, gesekan antar pendukung pastilah ada. Tapi, bagaimana gesekan tersebut dapat diminimalisir sehingga pilkada dapat berjalan langsung, umum, bebas dan rahasia. ‘’Saya minta pada pihakpihak terkait, mulai penyelenggara dan pihak kepolisian menjaga ketertiban saat pelaksanaan pilkada serentak pada 9 Desember mendatang. Ini penting agar masyarakat merasa terlindungi,’’tegasnya. Q cty*

Sahat Tua Simandjutak

Minta Pemerintah Perhatikan Kesejahteraan Guru Swasta Guna meningkatnya kualitas pendidikan yang berkualitas dan Indek Pembangunan Manusia (IPM) yang lebih baik. DPRD Jatim minta kepada pemerintah untuk memperhatikan kesejahteraan guru di sekolah swasta di Jatim. Anggota DPRD Jatim dari Fraksi PAN, Zainul Lutfi ditemui saat serap aspirasi di Sekolah Muhamadiyah Sidoarjo, mengatakan saat reses pihaknya dikeluhkan oleh guru sekolah swasta di Surabaya dan Sidoarjo terutama guru belum mendapat sentuhan dari bantuan pemerintah. Oleh karena itu hasil reses nanti akan dilaporkan di rapat paripurna agar pemerintah juga memperhatikan kesejahteraan guru swasta tersebut.

“Nasib para guru swasta ini juga perlu diperhatikan oleh pemerintah, sehingga para guru swasta juga bisa meningkatkan kinerja dalam mendidik anak di Jatim menjadi lebih baik,”ujarnya.

Menurutnya, saat ini kesejahteraan guru swasta itu tergantung kebijakan masing-masing sekolah, namun pemerintah bisa untuk ikut turut campur dalam memberikan kesejahteraan terhadap guru swasta dengan memberikan bantuan ke sekolah swasta tersebut. “ Bisa saja pemerintah turun ke sana karena ini menyangkut kesejahteraan,”ujarnya.

Oleh karena itu pihaknya berharap ke depan kesejahteraan guru swasta diperhatikan sehingga para guru bisa memberikan kemampuan terbaiknya dalam memberikan pendidikan terhadap anak didik.”Kalau kesejahteraan dipenuhi tentunya para guru swasta bisa nyaman dalam memberikan pendidikan kepada muridnya. Ini yang perlu diperhatikan semua pihak termasuk pemerintah,”tegasnya. Terkait dengan anggaran tersebut pihak mengatakan akan memperjuangkan kesejahteraan guru swasta ini pada Perubahan APBD 2016 mendatang. “Untuk masaalah anggaran ini nanti kita bisa sharing dengan kabupaten/kota berapa jumlahnya, dan dari provinsi berapa, sehingga dikumpulkan akan mampu membayar kesejahteraan guru swasta di Jatim,”ujarnya. Selain itu pihaknya juga meminta kepada kepala daerah di Sidoarjo dan dinas pertanian Jatim agar menanta ulang kembali lahan untuk pertanian yang ada di Jatim. Pasalnya saat ini lahan pertanian di Sidoarjo sudah mulai menyusut atau berkurang.

“Kami mengaku sebagai penyangga ibu kota provinsi setelah Surabaya, wilayah di Sawah atau pertanian di Sidoarjo mulai berkurang, namun pihaknya tetap berharap agar kepala daerah terpilih nanti dapat memperhatikan lahan pertanian dalam rancangan tata ruangnya, sehingga stok kebutuhan pangan di Jatim dapat tercukupi,”ujarnya. Q cty*

Wakil rakyat di kursi DPRD Jatim terus berupaya mendesak Pemerintah pusat yakni Mendagri untuk merubah aturan penerima hibah dengan harus berbadan hukum. Hammy Wahjunianto, Anggota DPRD Jatim saat reses di Balai RW VIII di Jl Menanggal Indah menegaskan aturan penerima hibah harus berbadan hukum sangat memberatkan masyarakat bawah. Dan dipastikan akan menjadi tiang pembatas bagi masyarakat bawah yang ingin mendapatkan bantuan program dari Pemerintah.

“Selama ini masyarakat bawah sangat merasakan manfaat dari Program hibah, karena dengan adanya hibah mereka yang tidak tersentuh eksekutif bisa merasakan bantuan APBD lewat wakil rakyat yang mereka pilih. Tapi kini masyarakat kecil apalagi yang di daerah khawatir tidak bisa merasakan program jasmas (jaring aspirasi masyarakat) dikarenakan adanya SE dari mendagri yang membatasi penerima hibah harus berbadan hukum,” imbuh politisi dari dapil Jatim 1 meliputi Surabaya-Sidoarjo ini.

Pria yang jugaWakil Ketua Komisi D DPRD Jatim ini menjelaskan, pemerintah pusat yakni Mendagri harus segera merubah SE tersebut, minimal setingkat RW bisa menerima bantuan dari wakilnya yang duduk di kursi DPRD. “Jika SE tersebut direalisasikan dampaknya akan banyak masyarakat bawah yang tidak tersentuh bantuan dari APBD, karena yang bisa menerima hanya lembaga, yayasan atau ormas,” tutur Politisi dari fraksi PKS ini.

Mantan Ketua DPW PKS jatim ini menegaskan, sejak awal keluarnya SE tersebut PKS sudah mengintruksikan ketua fraksi untuk memperjuangkan perubahan SE tersebut bersama pimpinan dprd. “Yang pasti PKS akan terus mendorong pimpinan untuk terus berjuang mendesak pemerintah pusat merubah aturan tersebut. Berbagai upaya dengan mendatangi langsung Mendagri pun dilakukan, agar Mendagri benar-benar tahu kalau se tersebut akan sangat meyulitkan masyarakat kecil jika direalisasikan,” ungkap politisi yang dikenal kritis ini. Q cty*

Jumat Pahing, 4 DESEMBER 2015

DPRD Jatim Usulkan Satgas Penanggulangan HIV/AIDS l Sambungan hal 1

bisa dilibatkan dalam satgas ini agar efektif menanggulangi laju penyebaran HIV/AIDS di Surabaya dan daerah lain di Jatim,”tutur politisi Partai Golkar itu, Kamis (3/12).

Orang nomor satu di Fraksi Partai Golkar DPRD Jatim ini menambahkan, penutupan lokalisasi prostitusi di Jatim termasuk Dolly yang merupakan lokalisasi terbesar di Asia Tenggara nyatanya tak mengurangi jumlah penderita HIV/AIDS. Justru sebaliknya, penyebaran virus mematikan itu sulit dideteksi karena para PSK yang berpotensi mengidap HIV/AIDS sudah berada di luar kontrol pemerintah.

“Dahulu pengidap HIV/AIDS mudah dideteksi. Pencegahan pun mudah dilakukan terhadap mereka yang berpotensi menukarkan. Tapi saat ini, semua di luar kontrol karena para PSK menjajakan diri sendiri dengan memanfaatkan media sosial,”beber politisi berlatar advokat ini.

Seperti pernah diberitakan, berdasarkan data Dinas Kesehatan (Dinkes) Jatim, estimasi penduduk Jatim yang menderita HIV/AIDS sebanyak 57.321 orang. Di mana Kota Surabaya menjadi daerah di Jatim yang jumlah penderitanya paling banyak, yaitu 7.045 orang, disusul Kabupaten Malang sebesar 2.693 orang, Kabupaten Jember sebanyak 2.489 orang.

Total ODHA yang meninggal dunia sampai September 2015 mencapai 3.323 orang.

Sedangkan dari Januari hingga September 2015 sebanyak 69 orang meninggal dunia di Jatim akibat HIV/AIDS. Untuk bayi yang lahir dengan HIV pada tahun 2015 sebanyak 78 bayi, di mana 20 di antaranya meninggal dunia.

Terpisah, Ketua Komisi E DPRD Jatim Agung Mulyono mengaku geram dengan masih tingginya angka penderita HIV/AIDS di Jatim. Alumni Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga (Unair) itu berharap semua institusi terkait bahu membahu bersama tokoh agama dan masyarakat dalam memerangi HIV/AIDS. Politisi Demokrat yang akrab disapa Dokter Agung itu mengaku akan mendorong perda tentang penanggulangan dan pencegahan HIV/ AIDS. Dengan adanya perda tersebut, pihaknya berharap pemberantasan terhadap penyakit tersebut bisa lebih terkoordinasi dengan baik.

“Perdanya sedang proses, kami akan dorong agar cepat selesai. Dengan begitu pemberantasannya bisa lebih terkoordinasi dan efektif,”pungkas politisi asal Banyuwangi ini. n cty

Produk Binaan Disperindag Tembus Eropa dan Asia l Sambungan hal 1

Dalam kurun 3 tahun terakhir, sudah ada 314 kelompok baru, yang masing-masing kelompok berjumlah 10 orang. Mereka dibina dan dibantu peralatan oleh pemerintah (Disperindag dan ESDM Kab Jember) dan peran Politeknik Jember yang terus melakukan pembinaan ribuan pengusaha ekonomi produktif yang ada di Jember. “Dan Alhmadulillah ada beberapa produk yang sudah tembus Eropa dan Asia. Yakni keripik nangka Wonosari Puger yang pangsa pasarnya di Belanda, Inggris, Perancis dan Malaysia. Ini sudah menjadi kebangsaan tersendiri bagi kita, meskipun kita masih mengekspor bahan curahnya (belum di-packing),” ujarnya.

Keripik nangka yang memiliki khas tersendiri ini, banyak dimintai oleh masyarakat Eropa.

Sehingga setiap bulannya bisa mengekspor 1 hingga 2 ton per bulannya. “Permintaan keripik di Eropa sangat banyak, sehingga kita berupaya secara bertahap untuk memenuhi kebutuhan mereka,” ujar Achmad yang didamping Nuril Anwar, pengusaha keripik Puger ini kemarin.

Selain keripik nangka, KUB Jember juga mengekspor ekstrak sari buah mengkudu ke Jepang. Sari buah mengkudu ini banyak manfaatnya untuk kesehatan.”Sari mengkudu ini kapasitasnya tidak terlalu banyak, karena terkendala bahan bakunya. Sehingga kebutuhan sari mengkudu ini hanya sebagian saja yang terpenuhi,” tandasnya pula.

Program mencetak pengusaha ekonomi produktif ini akan terus dilanjutkan pada 2016 nanti.” Anggarannya sudah didok kemarin. Untuk 2016 kita anggarkan Rp 20 miliar yang diambilkan dari DAU dan Dana Hasil Cukai (DHC) rokok. Itu nanti kita programkan untuk bantuan perlatan dan bahan baku bagi masyarakat. Kita nanti tetap akan menggandeng Politeknik Jember sebagai pendamping,” tandasnya. n efi

Jangan Terkurung oleh Kenyamanan l Sambungan hal 1

lam kenyamanan. Karena akan berpengaruh terhadap merosotnya produktivitas yang selama ini dikerjakan. Membangun kinerja yang baik dengan rekan-rekan adalah tantangan bersama. Karena tidak mungkin, untuk mengurus satwa di sini diserahkan kepada satu orang, belum lagi terkait manajemen dan lain-lainnya.

“Saya terlibat bersama TSI baru sembilan bulan, dan bekerja bersama rekan-rekan di sini cukup kondusif dan produktif. Untuk membangun TSI lebih baik, semua tim yang berada di sini tidak boleh terkurung oleh kenyamanan. Karena membangun area 350 hektare, bukan hal yang mudah. Maka dari itu, kami selalu mengkaji bersama temanteman untuk membangun wahana baru dan memberitahukan kepada masyarakat apabila terjadi kelahiran hewan baru. Terutama untuk jenis hewan yang langka,” ujarnya di Pasuruan belum lama ini.

Tantangan di TSI adalah membuatnya dikenal di dunia internasional, bukan hanya satwanya saja yang dikenal, tetapi kulinernya diharapkan bisa disukai wisatawan asing. Belum lagi wahana baru yang siap dikeluarkan pada tahun ini dan kehadiran Hotel Baobab yang mengusung tema rumah pohon seperti di Afrika.

“Hotel Baobab akan menduduki hotel kelas bintang 4 dengan jumlah kamar sebanyak 148 kamar. Proyek ini secara tidak langsung, mengurangi kenyamanan karyawan di sini. Karena 750 karyawan yang menggantungkan pekerjaan di sini telah mulai bekerja keras untuk menyukseskan TSI menjadi go international,” imbuhnya. n wil

11

SAMBUNGAN Ditegur Panwaslu, Risma Batal Hadiri Kuliah Umum l Sambungan hal 1

Ratno, pihak Panwaslu juga mengaku akan mengerahkan anggota Panwascam untuk memantau kuliah umum tersebut. Dia mengaku heran dengan teguran itu. Sebab, kuliah umum yang akan diselenggarakan tak ada muatan politis sama sekali. Ratno mengatakan, kuliah umum ini rutin diadakan setiap semester. Pada kesempatan itu, pihaknya menghadirkan Risma sebagai pembicara de­ngan tema pendidikan karakter.

Ratno menegaskan, pihak panitia sudah memahami aturan kampanye Pilkada. Untuk itu, pihaknya mempersilakan Panwas untuk melakukan tindakan, jika pada pelaksanaannya terdapat pelanggaran. “Dilihat dulu ada pelanggaran tidak. Jangan belum dimulai sudah diancam akan dibubarkan.

Tadi malam (kemarin) kami juga sudah konsultasi dengan beberapa Panwascam terkait konsep kegiatannya. Dan kami dipersilakan lanjut,” tuturnya kecewa.

Humas UM Surabaya Radius Se­tiawan mengungkapkan, pembatalan Risma sebagai keynote speaker kuliah umum sangat mendadak. Sebab, konfirmasi pembatalan baru diterima panitia dua jam menjelang acara dimulai.

“Rencananya jam 12.00 dimulai, tapi jam 10.00 baru ada pembatalan. Alasanya pun sedikit kurang masuk akal,” tutur Radius tanpa menjelaskan alasan pasti dari Risma.

Radius menuturkan, kehadiran calon wali kota di kegiatan UM Surabaya sejatinya bukan kali ini saja. Sebelumnya, calon Wali Kota Surabaya nomor satu Dr H Rasiyo juga sempat diundang pihak universitas untuk memberi kuliah umum dalam wisuda profesi fakultas ilmu kesehat­a n. “Waktu itu tidak ada masalah. Sekarang acara belum dimulai sudah banyak yang merespon. Padahal Sabtu (6/12) mendatang, rencananya kita juga akan mengundang lagi Pak Rasiyo untuk menjadi nara sumber,” kata Radius.

Anggap Berlebihan Sementara itu Tim Kampanye Risma-Whisnu menyampaikan permintaan maaf kepada penyelenggara kuliah umum pendidikan karakter di Universitas Muhammadiyah Surabaya, Kamis (3/12) kemarin.

Pasalnya, pasangan nomor urut dua tidak bisa menghadiri acara tersebut.

“Kami mewakili Bu Risma dan Mas Whisnu minta maaf kepada penyelenggara, dan seluruh mahasiswa yang akan mengikuti kuliah umum di Universitas Muhammadiyah Surabaya,” kata Jubir Tim Kampanye Risma-Whisnu, Didik Prasetiyono.

Keputusan untuk tidak menghadiri acara tersebut, jelas Didik, dengan pertimbangan menjaga kondusivitas. Di mana Panwaslu Kota Surabaya telah melakukan ancaman terhadap pihak penyelenggara, dan telah membuat suasana seakan tidak nyaman bagi pasangan calon Risma-Whisnu.

“Bu Risma percaya, bahwa kedekat­ an hati dengan mahasiswa dan keluarga besar UM Surabaya akan tetap terjaga dan terus terbangun, walau siang (kemarin, red) ini tidak bisa bertemu secara langsung. Tentunya pertemuan bisa dijadwalkan ulang setelah Pilkada berlangsung,” ujar Didik.

Tim Kampanye Risma-Whisnu menilai Panwaslu Kota Surabaya bertindak tidak setara dan berlebihan. Dimana jelas acara diskusi di UM Surabaya tersebut adalah bukan acara kampanye.

Panwaslu, sebut Didik, sudah melakukan tindakan ceroboh de­ ngan mengintimidasi panitia acara kuliah umum. Padahal, jelasnya, acara tersebut belum terjadi dan belum ada pelanggaran yang dilakukan cawali petahana itu.

Pengerahan Panwascam se-Surabaya dan aparat keamanan oleh Panwas, tambahnya, adalah tindakan berlebih­an. Selain itu, imbuh Didik, Panwas telah bertindak diskriminatif karena membiarkan paslon lain ketika melakukan kegiatan sejenis beberapa waktu lalu. “Kami akan minta klarifikasi soal ini kepada Panwaslu,” tegasnya.

Anggota Divisi Hukum dan Pe­

nanganan Pelanggaran Panwaslu Kota Surabaya M Safwan membantah jika dirinya mengancam kepada pihak panitia penyelenggara. Dia hanya sebatas mengingatkan kepada panitia maupun tim Calon Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini.

“Bukan ancaman, kita hanya mengingatkan kepada masyarakat maupun kelompok. Karena sanksinya bisa dibubarkan karena berada di lingkungan pendidikan. Kita hanya mencegah sebelum terjadi,” terangnya.

Ia membeberkan, sesuai PKPU 2015 Ayat 1B pasal 66 itu tertulis bahwa dilarang kampanye di lingkung­an pendidikan. “Selain itu, pihak kepolisian juga mempunyai wewenang untuk membubarkan sesuai pasal 65 ayat 3. Dengan catatan itu, paslon yang memberikan kuliah umum menjadi persoalan. Pasti nanti ada dukungan dari peserta,” jelasnya.

Ia mengakui telah berkoordinasi dengan Panwascam Kecamatan Mulyorejo dan pihak kepolisian untuk membubarkan agenda kehadiran Tri Rismaharini di Universitas Muhammadiyah Surabaya.

Menurut Safwan, upaya itu dilakukan sebagai pencegahan ter­ hadap agenda kehadiran Risma yang ditengarai akan melakukan kegiatan kampanye di kampus tersebut. “Mahasiswa dianggap melakukan kegiatan, yang mengarahkan dukungan terhadap salah satu calon. Selain itu, mereka bukan bagian tim kampanye yang terdaftar resmi,” katanya.

Bahkan, tambah dia, kegiatan yang akan dilakukan di tempat ibadah, pendidikan yang disinyalir akan jadi ajang kampanye, maka pihaknya akan melakukan antisipasi. Jika paslon nekat melakukannya, lanjutnya, seluruh kekuatan Panwascam se-Surabaya akan dikerahkan.

Soal larangan paslon di tempat ibadah, pendidikan, sebut Safwan, itu sesuai isi pasal 66 huruf C PKPU Nomor 7 Tahun 2015. “‘Aturan itu kan sudah melekat sejak tiga hari ditetapkan sebagai pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota,’” jelasnya. n tam, geh

Tujuh Kecamatan di Surabaya Rawan Money Politics l Sambungan hal 1

DPT (Daftar Pemilih Tetap, red) sangat banyak. Secara teknis satgas tidak beda jauh dengan Pemilu sebelumnya, mulai dari Pilpres, Pilgub, serta Pilwali. Beberapa TPS sering melakukan kecurangan jual beli undangan ke TPS dalam bentuk form B1,” katanya seusai melantik 5.000 Satgas Anti Money Politics secara simbolik dengan pemberian rompi.

Menurutnya, dengan jumlah penduduk yang cukup banyak kemungkinan terjadinya politik uang sangat terbuka lebar. Itu berdasarkan pengalaman pesta demokrasi yang berlangsung beberapa kali sebelumnya. “Baik pada saat Pilgub maupun Pilpres, money politics biasanya terjadi di kecamatan yang memiliki kepadatan penduduk cukup besar,” ujar Andi Baso.

Andi Baso mengimbau kepada seluruh kader pimpinan anak cabang sampai ke pimpinan ranting PP untuk mengawasi segala pergerakan yang berpotensi terjadinya politik uang. Tidak hanya itu, PP juga menyediakan hadiah Rp 10 juta bagi anggotanya yang berhasil menangkap tangan pelaku money politics.

“Jika menemukan, kita akan tangkap dan serahkan kepada

polisi agar ditindak sesuai hukum.

Secara umum kita selalu berkoordinasi ke Polrestabes,” tegasnya.

Nantinya untuk setiap Tempat Pemungutan Suara (TPS) akan dijaga satu Satgas Anti Money Politics.

Baik itu yang memakai seragam resmi atau berpakaian biasa. “Politik uang biasanya terjadi dua atau tiga hari jelang pencoblosan. Pada saat rehat siang hari, juga rawan terjadi kecurangan yang dilakukan petugas di TPS. Mahar-mahar politik itu juga termasuk money politics. Kita semua sudah tahu penetapan paslon di Surabaya sangat penuh dramatikal yang sangat hebat,” ungkap dia.

Sementara itu Ketua MPC Pemuda Pancasila Surabaya Haries Purwoko menambahkan, pihaknya telah menyiapkan 5.000 satgas untuk mengawal proses pemungutan dan penghitungan suara. Sebanyak 5.000 satgas itu nantinya akan disebar ke 3.936 TPS yang ada di Kota Surabaya.

“Kita telah berkomitmen untuk menciptakan Pilkada Surabaya yang bersih dan jujur. Makanya saya sangat mengapresiasi para kader yang mau ikut,” ujar Haries Purwoko.

Disinggung apakah pembentukan satgas ini memiliki afiliasi dengan salah satu pasangan calon, dengan tegas Haries membantah-

nya. Menurutnya, pembentukan satgas murni untuk menyukseskan Pilkada 2015. Dia menegaskan, satgas ini bersifat independen dan tidak memihak ke salah satu pasangan calon.

“Kita akan awasi siapa yang memberi uang dan siapa yang menerimanya. Satgas ini independen dan tidak memihak ke salah satu paslon,” pungkasnya.

Ketua OKK MPC Pemuda Pancasila Kota Surabaya Surin Wilangon juga mengimbau kepada seluruh kader pimpinan anak cabang sampai ke pimpinan ranting PP agar siap sigap mengawasi segala pergerakan yang berpotensi adanya money politics. “Jika menemukan pelaku pemberi dan penerima politik uang, segera tangkap dan serahkan ke polisi untuk ditindak sesuai hukum pidana yang berlaku.

Pemuda Pancasila hanya satu komando, sesuai arahan ketua,” tambahnya.

Koordinator Satgas Anti Money Politics Noerdin L Top mensinyalir paslon petahana akan menggunakan cara singkat untuk menang di Pilkada 9 Desember besok. “Secara massif dan terstruktur menggunakan aparatur Pemerintah Kota Surabaya untuk memenangkannya. Ini yang perlu diwaspadai,” jelasnya. n geh

UPT P2BJ Raih Penghargaan Inovasi Pelayanan Publik dari Gubernur l Sambungan hal 1

kesalahan dalam dokumen usulan paket pekerjaan, pencatatan setiap perkembangan paket pekerjaan, pendistribusian paket pekerjaan ke kelompok kerja, hingga pengembalian hasil pemilihan penyedia barang/jasa kepada PPK (Pejabat Penatausahaan Keuangan) SKPD,” jelas Lili Sholeh, Kamis (3/12).

Tujuan UPT P2BJ meluncurkan Apel Baja ini, kata Lili Sholeh, karena dilatar belakangi banyaknya kendala yang timbul ketika pelaksanaan pe­nerimaan usulan dokumen lelang secara manual. Di antaranya banyaknya waktu yang terbuang hanya untuk melakukan perjalanan dari SKPD menuju kantor UPT P2BJ yang terletak di Jalan Pahlawan 116 Surabaya.

“Kalau SKPD yang berada di Kota Surabaya mungkin tidak terlalu menjadi kendala. Tapi jika SKPD itu di luar Kota Surabaya seperti RSU Paru Jember, RSUD dr Soedono Madiun dan kantor-kantor UPT yang

letaknya di daerah sangat menguras waktu dan tidak efisien,” tuturnya.

Sementara itu, Kepala UPT P2BJ Yuswanto mengatakan apabila pene­rimaan berkas dilakukan secara manual, setidaknya untuk melakukan pengajuan dibutuhkan waktu satu hari kerja, ditambah lagi apabila dalam pengajuan berkas terdapat ketidaksesuaian substansi antara satu dengan lainnya, akan menghabiskan waktu lebih lama lagi. Karena PPK SKPD atau petugas pengantar berkas harus kembali merevisi berkas dan mengantarkannya lagi ke UPT P2BJ. “Hal ini tentunya menyebabkan terbuangnya waktu dan biaya perjalanan dinas yang dikeluarkan SKPD untuk mengurus satu paket pangajuan. Bisa dibayangkan jika terdapat puluhan bahkan ratusan paket yang akan diusulkan untuk dilelang,” ungkapnya.

Masalah lain yang ditimbulkan apabila berkas lelang diajukan secara manual adalah semakin berkurangnya waktu untuk memeriksa kelengkapan berkas sebelum

tahap verifikasi. Hal tersebut akan mengakibatkan pelayanan dan percepatan pelayanan pengadaan juga menjadi terhambat. “Tentunya masalah ini bertolak belakang dengan prinsip pelayanan, yaitu efektif dan efisien,” katanya.

Yuswanto mengatakan, Apel Baja dapat dikategorikan sebagai aplikasi pengajuan usulan paket lelang secara online pertama di Jatim. Karena adanya Apel Baja merupakan hasil dari pemikiran kreatif UPT P2BJ dalam menyelesaikan masalah yang timbul dengan proses penerimaan berkas lelang secara manual.

“Keunikan lainnya dari Apel Baja ini adalah PPK SKPD dapat mengawasi jalannya berkas yang diproses pada back office, sehingga PPK SKPD dapat menilai kinerja UPT P2BJ dalam melakukan pelayanan. Hal ini menunjukkan bahwa UPT P2BJ memberikan transparansi yang sangat tinggi terkait pelayanan yang diberikan kepada PPK SKPD,” pungkasnya. n iib

Dana JLS 2016 Alokasi APBN Hanya Rp 162 Miliar l Sambungan hal 1

nan di dua titik,” kata Kepala Seksi Administrasi Teknik Bidang Pembangunan Dinas PU Bina Marga Jatim Tutuk Suryo J saat dikonfirmasi, Kamis (3/12).

Ia menegaskan, dana untuk alokasi JLS ini memang masih berubah-ubah. Artinya belum ada keputusan final berapa besar jumlah yang dialokasikan. Dari dana Rp 162 miliar yang dialokasikan tersebut, sebanyak Rp 50 miliar untuk pembangunan di jalur JaritPuger wilayah Lumajang-Jember dari dana APBN single years. Ditambah alokasi dana sebesar Rp 12 miliar dari anggaran multiyears.

“Kalau dana alokasi yang Rp 50 miliar itu kini proyeknya sudah masuk tahap lelang,” katanya.

Sedangkan alokasi dana lainnya yakni sebesar Rp 100 miliar untuk pembangunan jalur Trenggalek-Tulungagung. Untuk prosesnya hingga kini masih alokasi anggaran namun belum memasuki proses lelang.

KPA JLS Dinas PU Bina Marga Jatim Bena Madya mengatakan pada 2016 untuk alokasi dana JLS dari APBD Jatim memang tidak ada. “Dari APBD Jatim tidak ada. Kami mengajukan untuk biaya pemeliharaan jalan yang sudah dibangun sebesar Rp 1,5 miliar saja dicoret (ditolak), jadi tahun depan pembangunan JLS hanya mengandalkan dana APBN,” jelasnya.

Bena menjelaskan, jika anggaran alokasi JLS tidak bisa dioptimalkan, maka target pembangunan yang diharapkan Gubernur Jatim Soekarwo dapat selesai antara 2018-2019 akan sulit direalisasikan. “JLS ini masih butuh dana sebesar Rp 5,6 triliun. Jadi kalau kondisinya seperti ini, 10 tahun lagi juga tidak akan bisa selesai,” jelasnya.

Ia mengatakan, dari alokasi dana APBD Jatim 2015 sudah direalisasikan sebesar Rp 217,6 miliar.

Dana tersebut dialokasikan untuk pembangunan di lima kabupaten. Untuk Kab Malang dan Kab Blitar mendapatkan alokasi Rp 5,5 miliar untuk pembangunan Jembatan Wonosari I Malang sepanjang 100 meter dan Jembatan Kedungsalam Blitar sepanjang 40 meter.

Untuk alokasi Kab Lumajang yakni sebesar Rp 130,9 miliar. Dana tersebut untuk pembangunan jalan dari Jarit menuju Kalimujur sepanjang 10,2 km dengan dana Rp 66,9 miliar.

Dilanjutkan pembangunan jalan dari Kalimujur menuju batas Jember sepanjang 10 km dengan dana Rp 64 miliar. Pembangunan jalan menggunakan sistem rigid pavement.

Di wilayah Jember, dilakukan pembangunan Jembatan Banjar Agung sepanjang 100 meter dengan nilai proyek Rp 16,7 miliar. Sedangkan di Kab Banyuwangi yakni pembangunan jalan dari Glenmore menuju Kendeng Lembu dengan sistem rigid pavement sepanjang 10 km.

Alokasi dana yang dikeluarkan mencapai Rp 64,4 miliar.

Ia menjelaskan, pembangunan JLS hingga kini sudah mendapatkan alokasi sebesar Rp 2 triliun.

Dana bersumber dari APBN maupun APBD. JLS di Jatim memiliki panjang jalan sekitar 673 km termasuk jembatan dengan panjang total 8.022 meter atau 146 buah jembatan. Untuk lokasi terletak di sepanjang Pesisir Selatan Jawa Timur melalui delapan kabupaten yaitu Pacitan, Trenggalek, Tulungagung, Blitar, Malang, Lumajang, Jember dan Banyuwangi.

Untuk penyelesaian pembangunan JLS, kata dia, pihaknya menawarkan dua alternatif yang bertujuan untuk mempercepat pembangunan.

Pertama, tuntas, semua ruas ditangani tuntas sampai dengan rigid (perkerasan kaku) yang memakan biaya Rp 5, 6 triliun. Kedua, pengaspalan lahan yang sudah dibuka mulai Pacitan sampai Banyuwangi dan pembangunan jembatan yang menghubungkan ruas-ruas tersebut yang diselesaikan dalam waktu tiga tahun biaya penanganannya Rp 3,18 triliun. n rac

Pasar Bright Gas di Surabaya Diperluas l Sambungan hal 1

Kemudian, kata Rama, final lomba masak tingkat kelurahan akan digelar serentak di arena Car Free Day Surabaya dengan tetap menggunakan ikon bahan bakar non subsidi Bright Gas. “Tujuan kita adalah mempopulerkan penggunaan Bright Gas di tingkat kelurahan, agar penduduk perlahan-lahan bisa menggunakan elpiji non subsidi,” ucapnya.

Rama mengaku juga memberikan apresiasi secara rutin melalui undian bagi pemakai Bright Gas di seluruh wilayah MOR V, salah satunya dengan hadiah utama motor terbaru.

“Bentuk program ini bertujuan agar minat pengguna Bright Gas di wilayah Pertamina MOR V semakin tinggi, khususnya di Surabaya,” ucapnya.

Ia mengaku, selama ini minat pasar terhadap Bright Gas di wilayah Pertamina MOR V sangat tinggi, terbukti pihaknya selalu kekurangan stok. “Bright Gas adalah elpiji non subsidi yang baru satu setengah tahun memasuki pasar Surabaya, karena produk ini baru dikenalkan pada Maret 2014 di Jakarta, dan masuk ke MOR V pada April 2014,” katanya.

Manager Domestic Gas Region V Pertamina CD Sasongko mengakui pangsa pasar Bright Gas sangat tinggi di Jatim, Bali dan Nusa Tenggara. Ia menyebutkan dari total target penjualan sebesar 3.000 matrik ton hingga akhir 2015, sampai Oktober 2015 sudah terjual sekitar 80 persen tabung elpiji non subsidi Bright Gas. “Kita berharap target bisa tercapai karena berdasarkan laporan penjualan di lapangan selalu habis karena permintaan cukup tinggi,” katanya. n wil

Lestarikan Budaya Gotong Royong, Berharap Tangkapan Ikan Melimpah l Sambungan hal 1

katkan hasil tangkapan ikan di laut,” tuturnya.

Dalam tradisi itu, sebanyak 80 perahu dan ratusan sampan beriring-iringan menuju tengah laut sekitar 5 mil dari bibir pantai di Desa Kalibuntu dan perahu itu mengantar miniatur kapal yang berisi sesajen hasil bumi, ayam, boneka, ikan

laut serta bermacam-macam jenis bunga dan kepala sapi yang akan ditenggelamkan ke tengah laut.

“Saat miniatur kapal ditenggelamkan oleh nelayan dan warga, mereka berebut mengambil sesajen yang ada di dalam perahu dan membawanya pulang untuk diletakkan di perahu atau kapal mereka yang bekerja sebagai

nelayan. Hal itu diyakini agar hasil tangkapan ikannya melimpah,” paparnya kepada Kantor Berita Antara.

Sementara Ketua Pelaksana Faisol, mengatakan larung sesaji atau yang lebih dikenal Petik Laut tersebut dilakukan agar seluruh warga Desa Kalibuntu yang bekerja sebagai nelayan diberi keselamatan dan kemakmuran

serta hasil tangkapan ikannya melimpah.

“Semoga dengan acara larung sesaji yang digelar secara rutin dan telah diyakini warga itu dapat membawa berkah dan ridho dari Allah SWT. Kami berharap rezeki kami lancar dan barokah,” katanya, berharap.

Selama ini, lanjut dia, seluruh nelayan di Desa Kalibuntu

mengalami perekonomian yang terpuruk karena hasil tangkapannya sedikit akibat cuaca buruk dan berbagai hal selama dua tahun terakhir.

“Mudah-mudahan usai kegiatan larung sesaji ini hasil tangkapan nelayan menjadi melimpah, sehingga dapat meningkatkan perekonomian warga di pesisir Desa Kalibuntu,” ujarnya. *

12

Jumat Pahing, 4 DESEMBER 2015