Binder4feb2016

Harian Bhirawa Ditunjuk kembali sebagai sarana pengumuman iklan tender/lelang pemerintah di seluruh Jawa Timur berdasarkan SK Gubernur No.188/343/ KPTS/013/2011

Kami sepakat dengan sikap wali kota yang akan menindak tegas setiap PNS yang terbukti melakukan praktik pungli dan jual beli jabatan.

Tapi tak cukup hanya peringatan keras, harus dibarengi langkah konkrit seperti pembentukan tim pengawasan khusus atau semacamnya,’’

HARIAN IKLAN/ LANGGANAN

031-5615454

Baca Hal 5

Harga Langganan Rp 55.000/bulan Eceran Rp 3.000

Ketua Komisi I (Hukum dan Pemerintahan) DPRD Kota Mojokerto Suliyat

Kamis Wage, 4 FEBRUARI 2016

http://www.harianbhirawa.co.id

4 FEBRUARI 2016

AGENDA HARI INI

 Gubernur H Soekarwo Di Ruang Kerja

 Wagub H Saifullah Yusuf

Presiden Setujui Tarif Suramadu Turun 50 Persen

08.00 Peringatan Maulid Nabi di SMA NU Gresik

 Sekdaprov H Akhmad Sukardi Di Ruang Kerja

Ket : Jadwal bisa berubah sewaktu-waktu

Bupati Sampang Keluhkan Minimnya Kesadaran Warga Akan Pentingnya IMB Sampang, Bhirawa Kesadaran masyarakat Sampang untuk mengurus IMB masih rendah. Karena itu untuk memudahkan pengurusan berbagai perizinan termasuk IMB, Sampang membuka Pelayanan Administrasi Terpadu (Paten) di Kecamatan Torjun Sampang. Peresmian Paten ini dilakukan oleh Bupati Sampang KH Fannan Hasib, Rabu (3/2).

Pembukaan Paten ini dihadiri 14 camat se-Kabupaten Sampang dan seluruh Kepala Desa se-Kecamatan Torjun. Kecamatan Torjun merupakan pilot project untuk 14 kecamatan se-Kabupaten Sampang.

Bupati Sampang Fannan Hasib dalam sambutannya di sela-sela launching Paten di Kecamatan Torjun mengeluhkan minimnya kesadaran masyarakat Sampang terhadap pentingnya mengurus perizinan.

Bahkan yang paling banyak masyarakat tidak memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

“Diharapkan adanya Paten di tingkat Kecamatan di Kabupaten Sampang ini, bisa menjadi motovasi dan memudahkan pelayanan masyarakat

 ke halaman 11

Aktivitas Jembatan Suramadu sehari-hari.

Pemprov, Bhirawa Usulan Gubernur Jatim Dr H Soekarwo yang ingin membebaskan tarif tol Jembatan Suramadu kandas. Sebab Presiden RI Joko Widodo dalam rapat terbatas dengan Gubernur Jatim hanya menyetujui dan menetapkan tarif Jembatan Suramadu turun 50 persen saja.

Dalam rapat terbatas yang dihadiri Gubernur Jatim, Menteri Kabinet Kerja dan Wali Kota Surabaya Terpilih Tri Rismaharini di Istana Negara Jakarta, Rabu (3/2), itu menghasilkan dua hal yang telah disetujui Presiden.

Yakni, untuk kendaraan angkutan

nurcholis/bhirawa

Bupati Sampang KH Fannan Hasib membuka pelayanan administrasi terpadu di Kecamatan Torjun Sampang, Rabu (3/2).

2017, Trem dan Angkutan Pendukung Disiapkan Surabaya, Bhirawa Proyek Angkutan Massal Cepat (AMC) di Kota Surabaya sudah memasuki tahap pelelangan pembangunan paket rolling stock atau rangkaian kereta. Trem dan angkutan pendukung baru siap diperkirakan pada 2017 nanti.

Plt Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Surabaya Irvan Wahyu Drajad mengatakan Kementrian Perhubungan juga sedang melelang pengerjaannya. Pada 2017 trem sudah mulai beroperasi dan telah didukung transportasi pendukungnya.

“Kami terus melakukan komunikasi dengan Kementerian Perhubungan dalam hal pengadaan transportasi pendukung yaitu trunk dan feeder,” katanya saat dikonfirmasi Bhirawa, Rabu (3/2) kemarin.

Ia menjelaskan, trunk yang berupa bus besar akan menjadi transportasi penghubung jarak panjang dari Terminal Purabaya ke Tanjung Perak. Sementara, feeder dengan ukuran lebih kecil akan melengkapi transportasi penghubung di Jalan Lingkar Luar Timur atau Middle East Ring Road (MERR).

yang melintasi Jembatan Suramadu diturunkan lebih kecil atau sama dengan 50 persen dari harga saat ini.

Tarif tersebut berlaku baik dari Surabaya ke Madura, dan sebaliknya dari

 ke halaman 11

Gesang Resmi Pecat 12 Pengurus DPD Golkar Jatim Yusuf Husni Anggap Langgar Aturan

PG Jatim, Bhirawa Saat DPP Partai Golkar melakukan rekonsiliasi terkait SK Menkumham yang kembali pada Munas Riau, justru di DPD I Partai Golkar Jatim terjadi perpecahan.

Menyusul dipecatnya 12 struktur partai tanpa surat pemberitahuan karena dianggap telah menyalahi

aturan partai dan condong mendukung Munas Ancol.

Sekretaris DPD Golkar Jatim Gesang Budiarso mengatakan SK perubahan kepengurusan ini adalah PAW atau pergantian antar waktu sejumlah pengurus DPD PG Jatim. Mereka di-PAW lantaran melakukan kegiatan

politik yang melanggar PO Partai Golkar No 7 Tahun 2011. Di antaranya bergabung dengan Golkar Agung Laksono dan hadir sekaligus melantik Musda Golkar versi Agung Laksono di sejumlah daerah di Jatim.

 ke halaman 11

Digunakan untuk Pertimbangan SNMPTN, Hasil UN Harus Lebih Cepat adit hananta utama/ bhirawa

Rektor Unair Prof M Nasih saat memberikan sosialisasi SNMPTN di Aula Garuda Mukti Kampus C Unair, Rabu (3/2).

 ke halaman 11

Tertarik Gafatar BANYAKNYA pengikut Gafatar yang berasal dari berbagai macam profesi dan pendidikan yang hampir semuanya memiliki ekonomi mapan memang cukup mencengangkan semua pihak. Tak terkecuali dengan W a k i l Ketua DPRD Jatim Kus-

nadi. Dia terangterangan penasaran bagaimana dan ilmu apa yang diterapkan oleh pemimpin Gafatar sehingga membuat pengikutnya terb i u s untuk

 ke halaman 11

Gubernur Jatim Dr H Soekarwo bersama Menseskab Pramono Anung dan Wali Kota Surabaya terpilih Tri Rismaharini saat jumpa pers usai rapat terbatas dengan Presiden Joko Widodo soal pengembangan kawasan kaki Suramadu di Istana Negara Jakarta, Rabu (3/2).

Surabaya, Bhirawa Majelis Rektor Perguruan Tinggi Negeri Indonesia (MRPTNI) telah sepakat menggunakan nilai Ujian Nasional (UN) sebagai pertimbangan dalam Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN). Namun, ke-

sepakatan ini juga perlu dukungan panitia UN. Sebab, pertimbangan akan diberlakukan jika hasil UN dapat keluar lebih cepat dari jadwal yang seharusnya.

Jika tidak, keputusan tersebut dapat saja berubah. “Kami lihat lagi apakah UN dapat keluar leb-

ih cepat dari jadwal,” ujar Rektor Universitas Airlangga (Unair) Prof M Nasih dalam sosialisasi SNMPTN di Aula Garuda Mukti Kampus C Unair, Rabu (3/2).

Seperti diketahui, pengumum-

 ke halaman 11

Pertanian Situbondo Jadi Percontohan Nasional

Helikopter Mentan Sempat Kesasar saat Mau ke Lumajang

Situbondo, Bhirawa Menteri Pertanian RI Dr Ir H Andi Arman Sulaiman beserta Kepala Staf Angkatan Darat dan Pangdam V/ Brawijaya, akhirnya mengunjungi pembangunan irigasi Siphon di Dam Dawuhan, Desa Dawuhan, Kecamatan Suboh, Kabupaten Situbondo setelah sehari sebelumnya gagal karena gangguan cuaca buruk, Rabu (3/2). “Kedatangan saya ke Kabupaten Situbondo untuk melihat secara langsung petani Situbondo dalam melakukan

 ke halaman 11

Potongan Tapres Munculkan Polemik di Pemprov Pemprov, Bhirawa Setelah berlaku sebulan sejak Januari 2016, kebijakan Pemprov Jatim yang melakukan pemotongan tunjangan daerah prestasi (Tapres) memunculkan polemik di kalangan PNS pemprov.

Banyak yang mempertanyakan alasan pemotongan Tapres tersebut, dan banyak pula yang acuh dengan pemotongan yang nilainya hingga Rp 100 ribu tersebut.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Jatim Nomor 63 Tahun 2015 tentang Pedoman Kerja dan Pelaksanaan Tu-

 ke halaman 11

Jurang Kuping

Dulu Ramai Wisata Alamnya, Sekarang Dikenal karena Prostitusinya Hingar bingar Kota Surabaya akan semakin terasa di setiap penjuru.

Pembangunan-pembangunan di beberapa titik pun sudah mulai bisa dirasakan. Namun, keramaian kota metropolitan itu seketika lenyap dari pandangan saat mengunjungi Surabaya bagian Barat. Tepatnya di Wisata Waduk Jurang Kuping yang terletak di Kecamatan Pakal.

Gegeh Bagus Setiadi, Kota Surabaya

Kusnadi

Sentil..  Pasar Dalam Negeri Jangan Dikuasai Warga Asing  Harapan dan kenyataan tak sama  Simpan Beras Vietnam 5 Ribu Ton untuk Indonesia Timur  Ketergantungan impor pangan makin mengkhawatirkan  Baru Akan Jadi Abdi Negara Sudah Terlambat saat Ucap Sumpah dan Janji  Disiplin diri saja susah apalagi disiplin berikan pelayanan

Papan nama yang bertuliskan Wisata Jurang Kuping berukuran kecil tak terawat terpampang di sudut depan Pasar Benowo. Berjarak sekitar satu kilometer, pengunjung akan menemukan berjajar pedagang minuman legen dari buah siwalan. Maklum, di kawasan tersebut sangat banyak pohon lontar.

Ketika Bhirawa mencoba masuk di kawasan Wisata Waduk Jurang Kuping ada segerombolan warga yang menarik biaya masuk lokasi yang dulunya dikenal sebagai bumi

perkemahan. Dari jauh, suara musik pun sudah mulai terdengar dari beberapa meter lokasi waduk.

Setelah memasuki area Jurang Kuping, kondisi jalan terlihat rusak dan bergelombang. Dulu rencananya Pemkot Surabaya akan merevitalisasi Jurang Kuping sebagai waduk serapan air.

Namun, pemandangan berbeda jauh dari apa yang dinamakan Wisata Waduk Jurang Kuping.

 ke halaman 11

gegeh/bhirawa

Jalan Rejo Sari Gang Jurang Kuping akses satunya-satunya menuju Wisata Waduk Jurang Kuping, Rabu (3/2) kemarin.

SURABAYA

2

Kamis Wage 4 FEBRUARI 2016

LEGISLATIF - EKSEKUTIF

Proyeksi Pensiun Tinggi, Guru Dilarang Pensiun Dini Dindik Jatim, Bhirawa Kalangan guru PNS sementara ini dilarang mengajukan pensin dini mengingat tingginya proyeksi pension di kalangan guru hingga tahun 2019 mendatang.

Dinas Pedidikan (Dindik) Jatim mencatat tingginya angka guru pensiun sejak 2015 hingga 2019 mendatang. Selama kurun waktu lima tahun itu, sebanyak 32.548 guru se Jatim mulai jenjang SD, SMP hingga SMA/ SMK akan pensiun.

Kepala Dindik Jatim Dr Saiful Rachman mengungkapkan, larangan guru untuk mengajukan pensiun dini sudah dibuat Gu-

bernur Jatim dalam bentuk edaran. Dan aturan itu sebenarnya sudah diberlakukan sejak satu tahun lalu.

“Larangan tersebut akan terus berjalan. Ini kaitannya dengan kebutuhan guru di Jatim dan anggaran yang selama ini sudah dikeluarkan untuk pembinaan guru,” tutur Saiful dikonfirmasi, Rabu (3/2).

Secara rinci, proyeksi guru

pensiun sejak 2015 lalu ada 4.606 orang dan tahun ini bertambah lagi 5.106 orang. Berikutnya, pada 2017 akan terjadi gelombang pensiun guru sebanyak 5.888, 2018 sebanyak 7.600 orang dan 2019 ada 9.348 orang.

Sementara jika dilihat dari sebaran, proyeksi guru pensiun paling besar akan dialami 11 kabupaten/kota di Jatim. Diantaranya ialah Surabaya, Kabupaten Malang, Jember, Sidoarjo, Banyuwangi, Kabupaten Kediri, Kabupaten Blitar, Lamongan, Ponorogo, Bojonegoro dan Nganjuk.

Lebih lanjut Saiful menutur-

kan, kekurangan guru akan teratasi dengan mengoptimalkan guru yang saat ini masih K-2.

Sebab, di tengah moratorium PNS oleh Menpan Reformasi Birokrasi, guru termasuk salah satu profesi yang tidak termasuk dalam moratorium.

“Kalau mau menambah beban guru honorer juga akan menambah beban sekolah.

Jadi kita optimalkan yang ada saja,” kata dia.

Tidak hanya guru, saiful kini juga tengah memetakan jumlah kepala sekolah yang akan memasuki masa pensiun. Menurutnya, hasil pemetaan kepala se-

kolah yang kini tengah berlangsung akan berdampak pada tugas tambahan mereka. Jika tidak kompeten, kepala sekolah bisa digeser ke sekolah yang kecil atau dilepas sekalian tugas tambahannya menjadi guru biasa.

“Kepala sekolah itu kan guru yang mendapat tambahan tugas.

Kalau tidak kompeten dapat tambahan tugas, cukup menjadi guru saja,” tutur dia.

Sebelumnya, Gubernur Jatim Dr H Soekarwo juga menegaskan, larangan guru pensiun dini dilakukan untuk memperkecil angka kekurangan guru di Jatim. Apalagi, gelombang

pensiun selama lima tahun terakhir cukup besar.

“Karena ekonomi sudah bagus kemudian mau berhenti jadi guru.

Pemerintah sudah terlanjur keluar uang banyak mulai untuk peningkatan kompetensi sampai tunjangan sertifikasi terus minta pensiun karena merasa sudah mapan. Pasti kita larang itu,” tutur Pakde Karwo, sapaan akrab Gubernur Jatim. Pakde Karwo menegaskan, alasan yang membolehkan guru untuk pensiun dini hanya kesehatan. Itu pun harus dibuktikan oleh rumah sakit pemerintah melalui keterangan Q tam sakit.Q

PANGGUNG BIROKRASI Sambut Imlek Patung Dewa Dicuci

Dishub Bakal Derek Kendaraan yang Parkir Sembarangan Pemkot, Bhirawa Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya melalui Dinas Perhubungan (Dishub) kota Surabaya akan serius dalam melakukan penertiban parkir yang tidak sesuai dengan tempatnya.

Bahkan bila perlu Dishub akan melakukan Derek kepada mobil yang parkir sembarangan. Hal tersebut ditegaskan oleh Plt Kepala Dishub Kota Surabaya, Irvan Wahyu Drajad kepada Bhirawa.

Menurut Irvan Dishub telah melakukan operasi rutin dengan menggandeng kepolisian dan garnisun. Mereka menindak setiap adanya pelanggaran yang dilakukan oleh pengendara. ‘’Patroli ini kami lakukan rutin, petugas kami melakukan patroli keliling kota setiap hari. Menggunakan trotoar untuk parkir jelas menyalahi ketentuan UU 22 Tahun 2009.

Itu merupakan pelanggaran,’’ kata Irvan.

Trotoar sesuai peruntukannya memang bukan untuk parkir kendaraan baik roda empat maupun roda dua, melainkan untuk fasilitas bagi pejalan kaki.

Karenanya Dishub meminta agar masyarakat memarkir kendaraannya di tempat parkir yang sudah ada sehingga tidak mengganggu fungsi trotoar.Q dre

PMI Surabaya : Stok Darah Trombosit Capai Ratusan Kantong Surabaya, Bhirawa Unit Transfusi Darah Cabang (UTDC) Palang Merah Indonesia (PMI) Kota Surabaya menyatakan stok darah jenis trombosit saat ini mencapai ratusan kantong darah.

Banyaknya ini stok darah trombosit, maka permintaan rumah sakit yang menerima pasien Demam Berdarah (DB) dapat dipenuhi.

Kahumas UTDC PMI Kota Surabaya, Agung Trijutanto di Surabaya, Rabu (3/2) mengatakan, sejauh ini permintaan darah trombosit masih dinilai normal, meskipun ada peningkatan namun tidak signifikan.

“Permintaan darah trombosit sejauh ini masih normal artinya tidak ada lonjakan karena itu semuanya terlayani,” ujarnya.

Berdasarkan data yan dihimpun UTD PMI Kota Surabaya, hingga saat ini untuk jenis WB (whole blood) A.29.B.7.AB.0.O.12 total 48, PRC ( packed red cell ) A.67.B.49.AB.18.O.63 total 197, TC ( trombocyt concentrad ) A.22.B.104.AB.25.O.249 total 400.

Untuk jadwal kegiatan mobil unit UTD PMI Kota Surabaya, pada 3 Februari 2016 di PT Intercalin Jl Rungkut Industri surabaya, PT Lucky Top Jl Margomulyo, PT HM Sampoerna Jl Kali Rungkut, PT Unilever Jl Rungkut Industri 3, KKN Unair Kantor Kecamatan Sukomanunggal, Poli Tambak Sari Jl Tambak Sari 49, dan kantor UTD PMI Kota Surabaya Q riq Jl Embong Ploso 7-15 Surabaya.Q

Menjelang perayaan Imlek pada Senin (8/2), puluhan warga Tridharma dan khonghucu melakukan pembersihan tempat ibadah di Klenteng dan rupang (patung dewa) di sembilan altar Klenteng Tempat Ibadah Tri Dharma (TITD) Hon Sang Ko Tee jalan Cokroaminoto Surabaya. Prosesi pencucian rupang yang dilakukan puluhan umat TITD, dilakukan dengan melakukan doa bersama sebelum menurunkan patungpatung dan dilanjutkan dengan memandikan air kembang untuk menjaga kesucian rupang tersebut, Rabu (3/2). trie diana/bhirawa

BPJS Kesehatan Jamin Pembagian KIS Tanpa Pungutan Minuman Beralkohol Kembali Boleh Beredar di Pengecer Surabaya

dna/bhirawa

Pelayanan yang diberikan BPJS Kesehatan kepada peserta JKN. Surabaya, Bhirawa Dikatakannya, posko ini juga Badan Penyelenggara Jami- berfungsi untuk memantau disnan Kesehatan (BPJS) kese- tribusi KIS-PBI yang sudah hatan memastikan pendisti- 100% diserahkan BPJS kesebusian Kartu Indonesia Sehat hatan ke pihak ke-3 untuk me(KIS) bebas dari punggutan mastikan apakah KIS-PBI sambiaya alias gratis. pai atau belum ke peserta eks Kepala BPJS Kesehatan Su- Jamkesmas sesuai dengan data rabaya, Made Pudja Yassa , Ra- masterfile. Selain itu lanjut bu(3/2)mengatakan, BPJS Kese- Made, Posko ini dibuat sebagai hatan telah membuat Posko Pe- antisipasi BPJS Kesehatan mantauan dan Penanganan Gang- dalam memberikan pelayanan guan Distribusi KIS-PBI dan bagi peserta KIS-PBI, mengingat diaktifkan awal 2016 yang ber- pada 2015, jumlah peserta menlokasi di samping kator BPJS capai 86, 4 juta jiwa. Dari jumKesehatan Surabaya Jl Darma- lah tersebut, awal tahun ini husada Indah no 2 Surabaya. sebanyak 1,7 juta jiwa tidak lagi

berhak mendapatkan bantuan iuran berdasarkan SK Menteri Sosial Nomor 170/HUK/2015.

“Posko ini juga menampung pengaduan tenmtang Distribusi KIS-PBI yang berpotensi masalah seperti peserta pindah domisili, perserta meninggal dunia, dan peserta sudah tidak miskin lagi,” katanya.

Lebih lanjut dikatakan Made, hingga Desember 2015, jumlah peserta KIS-PBI wilayah Kantor Cabang Utama Surabaya sebanyak 387.393 jiwa dengan tahapan distribusi tahun 2014 ada sebanyak 240.546 jiwa dan pada 2015 sebanyak 146.847 (73.131 oleh BPJS Kesehatan dan 70.716 oleh JNE).

Made juga mengimbau, bagi masyarakat yang namannya dinon aktifkan sebagai peserta KIS-PBI untuk menjadi peserta JKN-KIS non PBI dengan cara mendaftar ke kantor BPJS Kesehatan setempat dan membayar iuran rutin setiap bulannya.

Mengingat kepesertaan JKNKIS bersifat wajib, kartu tanda kepesertaan KIS harus disimpan karenadapat digunakan kembali setelah mendaftar sebagai peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)-KIS non Penerima Q dna Bantuan Langsung (PBL).Q

Dewan Janji Alokasikan Anggaran Kaum Marginal Lewat APBD 2017 Surabaya, Bhirawa Kaum marginal merupakan salah satu permasalahan sosial yang harus ditanggani. Ironisnya penanganan kaum marginal di Jatim terutama pada kalangan anak termarginalkan masih sangat rendah. Legislatif menjanjikan bakal

ada alokasi anggaran penanganan kaum marginal di APBD 2017.

Direktur LPKP Jatim, Anwar sholihin, menyampaikan, jumlah anak menjadi pekerja di Jatim mencapai 470 ribu anak dan angka tersebut terbesar dibanding seluruh provinsi di Indone-

sia. Jumlah tersebut masih sebatas jumlah anak menjadi pekerja, belum lagi anak putus sekolah bahkan anak yang menjadi pelaku seks komersial.

“Data itu menunjukan kalau penanganan kaum marginal di jatim masih kurang maksimal. Untuk itu kami

berharap kedepan Pemprov lewat SKPD terkait bisa lebih memperihatikan kaum marginal dengan melahirkan program-program penanganan untuk mereka yang terpinggirkan,” pintanya dalam seminar nasional Membangun Gerakan Inklusi Sosial Anak Marginal di Indonesia,

Rabu (3/2).

Sementara itu, Ketua DPRD Jatim, Halim Iskandar saat menghadiri seminar membangun gerakan insklusi sosial anak marginal di Indonesia, menegaskan selama ini memang penanganan kaum marginal Q cty kurang maksimal.Q

DPRD Surabaya, Bhirawa Peredaran minuman keras di tingkat pengecer dipastikan bakal kembali berlaku di Surabaya. Pansus Raperda Pengendalian dan Pembatasan Minuman Beralkohol (Mihol), menyetujui klausul diperbolehkannya Supermarket dan Hypermarket menjual minuman beralkhohol termasuk Mihol tipe A ( kadar alkhohol 5 persen ke bawah) .

Keputusan persetujuan klausul peredaran Mihol di Supermarket dan Hypermarket yang merupakan pasal terakhir yang diperdebatkan berjalan cukup dramatis, Rabu(3/2) kemarin. Dengan mekanisme voting yang diwarnai dengan walk out legislator asal PKS Achmad Zakaria, Pansus mengambil keputusan mengadopsi ketentuan ini dengan alasan merupakan hasil konsultasi pihak Pemkot dengan Pemprov Jatim.

Saat itu rapat pembahasan hanya dihadiri oleh enam anggota Pansus dari 10 anggota. Empat anggota Pansus dari Demokrat dan PDIP tidak terlihat di arena rapat.

Akhirnya dengan mekanisme voting, lima anggota Pansus termasuk Mazlan Mansur dari PKB dan Syaiful Aidy dari PAN menyetujui pembolehan penjualan Mihol di Hypermarket dan Supermarket .

Karena hanya sendirian menyatakan menolak klausul tersebut, anggota Pansus Achmad Zakaria dari PKS akhirnya memilih walk out dari rapat pembahasan. “ Saya tetap menolak penjualan Mihol di tingkat pengecer entah itu mini market ataupun hypermarket dan supermarket.

Saya walk out dengan maksud saya menyatakan tidak ikut bertanggungjawab atas keputusan ini,” ujar Zakaria usai keluar ruangan rapat.

Dengan demikian Perda yang menjadi inisiatif dewan Surabaya tinggal menunggu pengesahan di sidang paripurna.

Ketua Pansus Raperda, Edie Rachmat menyatakan, pihaknya sepakat dengan usulan pemerintah kota yang sempat terkatung-katung tak jelas beberapa waktu lalu.

Menurut dia, pembahasan untuk melarang peredaran mihol menjadi tidak mungkin. Apalagi, setelah pansus melakukan konsultasi ke Pempropv Jatim.

“Kami merevisi ulang pengendalaian pengawasan.

Karena pelarangan tidak mungkin. Kami sepakat usulan pemerintah kota, mengadopsi pihak lain. Tujuan supaya perda berjalan dengan baik, setelah usulan lama ditolak,” urai dia.

Terkait walkoutnya anggota Pansus, Achmad Zakaria dari Fraksi PKS dalam pembahasan Raperda tentang Pengendalian dan Pembatasan Minuman Beralkohol Q gat (mihol) adalah hak politik.Q

Dewan Pendidikan Jatim Launching Buku Ketiga

Agenda Deschooling Wujud Pesimisme Pendidikan Nasional Dewan Pendidikan (DP) Jatim kembali menelorkan satu karya ilmiah berupa buku berjudul ‘Pendidikan Indonesia Berkemajuan’. Ini merupakan buku ketiga dan telah dilaunching oleh sejumlah pemerhati serta praktisi pendidikan kemarin, Rabu (3/2).

Diskusi hangat mengalir saat launching buku ini dimulai. Khususnya terkait opini pembuka yang mengangkat tentang agenda deschooling karya Pembina DP Jatim Daniel M Rosyid.

Sebuah gagasan yang mengingkan reformasi pendidikan nasional dengan menghapus monopoli pendidikan formal.

Sebagai gantinya, pendidikan dilakukan di lembagalembaga non formal dan informal di masyarakat, khususnya keluarga.

Bagi seorang pemerhati yang lama terjun di dunia pendidikan, Dr Harun MSi menyebut, gagasan itu bisa jadi bagus. Bukan hanya

agenda deschooling, tetapi juga gagasan lain yang ingin mengangkat pendidikan karakter ala Indonesianis.

“Tapi ingat, teori sebagus apapun jika tidak diiringi implementasi yang bagus tidak akan menghasilkan out come seperti yang diharapkan,” tutur Harun yang juga mantan Kepala Dinas Pendidikan Jatim ini. Implementasi, lanjut dia, berhubungan dengan pengawasan di lapangan.

“Tanpa dipantau, sama saja, hasilnya juga tidak akan bagus,” lanjut pria yang juga Dewan Penasehat PGRI Jatim ini.

Tanggapan mengalir dari

Kabid Pendidikan Menengah Dindik Surabaya Sudarminto. Menurutnya, gagasan deschooling hanya wujud pesimisme terhadap pendidikan. Padahal jika dilihat praktiknya, pendidikan mampu mengantarkan keberhasilan anak.

“Memang, pendidikan formal mulai tidak menarik saat ini. Karena siswa yang bekerja, diterima karena kompetensinya, bukan ijazah,” tutur dia. Karena itu, lanjut Sudarminto, kalau banyak ijazah tidak diambil di sekolah bukan berarti itu ditahan. Melainkan sengaja tidak diambil siswa karena sudah bekerja.

Sementara itu, Ketua DP Jatim Prof Zainudin Maliki memahami kekecewaan yang diangkat melalui agenda deschooling itu. Secara teori, pemahaman semacam itu sangat erat pengaruhnya dengan gagasan anti he-

harus diluruskan kembali.

Sekolah formal harus menyajikan pembelajaran yang otentik. Dengan kata lain, belajar berdasarkan persoalan atau problem based learning. “Semakin otentik semakin bagus,” jelasnya.

Itu, imbuh Zainuddin, juga bisa menjadi solusi untuk mengurangi sarjana pengangguran. “Karena, sebanyak 78 persen pengangguran disumbang lulusan perguruan tinggi,” tuturnya.

Tidak kalah penting, adalah beban belajar di sekolah.

Kerap dijumpai para siswa memperoleh tugas dari sekolah yang berlebihan. tam/bhirawa Bahkan di Kurikulum 2013, Buku ketiga terbitan Dewan Pendidikan Jatim dibedah bersama para pakar dan praktisi pendidikan. Diantaranya pemerhati banyak rumusan capaian pendidikan Dr Harun MSi dan Ketua PGRI Jatim Ichwan Sumadi. pembelajaran yang ternyata gemoni Paulo Freire. agenda deschooling,” kata dia. pengalaman. Para siswa tidak sesuai dengan tingkat “Dalam hal-hal tertentu Dalam tataran praktis, disibukkan dengan belajar perkembangan jiwa anak. kekecewaan itu memang Zainuddin mengatakan, se- teori di kelas sehingga yang “Mestinya mengerjakan muncul dalam sistem pen- kolah di lembaga formal dipelajari hanya bersifat sendiri, tapi karena belum didikan kita. Tetapi tidak kerapkali membuat siswa abstrak. waktunya, ya tidak bisa,” Q tam selalu harus menggunakan kehilangan kontak dengan Persoalan itu, jelas dia, pungkas dia.Q

SURABAYA

Kamis Wage 4 FEBRUARI 2016

3

PENDIDIKAN - KESEHATAN - PELAYANAN PUBLIK - HUKUM

trie diana/bhirawa

Tindak Tegas

Tim penyidikan dan penindakan (Dikdak) Satpol PP Surabaya saat menjelaskan berita acara pemeriksaan/ pendataan terhadap kegiatan tempat usaha/bangunan kepada salahsatu pedagang bunga kayun Jl Kayun 72 B Surabaya.Sebab bangunan yang mereka tempati melanggar larangan mendirikan bangunan diatas saluran air. Tampak Satgas Pematusan DPU Bina Marga dan Pematusan Surabaya melakukan pengerukan brandgang di Jl Panglima Sudirman (Bambu Runcing) rencananya akan dilanjutkan menuju Jl Kayun (saluran terakhir),Rabu (3/2).

Gubernur Setujui 89 Perusahaan Tangguhkan UMK 2016 Pemprov, Bhirawa Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Kependudukan (Disnakertransduk) Jatim menyerahkan peraturan Gubernur Jatim nomor 4 tahun 2016 tentang persetujuan penangguhan UMK (upah minimum Kab/kota) 2016 pada 89 perusahaan.

Sebelumnya, Januari lalu, Disnakertransduk Jatim telah melakukan verifikasi lapangan terhadap penangguhan UMK 2016.

Dari hasil verifikasi, dari 93 perusahaan yang mengajukan permohonan penangguhan UMK 2016, ada empat perusahaan mendapatkan penolakan. Sisanya, sebanyak 89 perusahaan diterima pengajuannya penangguhannya.

Kepala Disnakertransduk Jatim, Drs Sukardo MSi mengatakan, perusahaan yang telah menerima pergub tersebut diharapkan bisa memanfaatkan penangguhan dengan sebaikbaiknya. “Penangguhan ini bersifat sementara. Jika memang kondisi keuangan perusahaan tersebut sudah normal kembali, maka bisa tidak lagi menggu-

nakan penangguhan,” ujarnya, Rabu (3/2).

Dikatakannya, perusahaan yang mendapatkan penangguhan diharapkan tidak ada pemutusan hubungan kerja (PHK) pada tenaga kerjanya. “Jangan sampai ada PHK bagi perusahaan yang sudah menerima pergub ini,” ujarnya.

Adanya penangguhan, lanjutnya, diharapkan akan lebih merangsang dan memotivasi perusahaan untuk meningkatkan hasil kinerjanya dan mendukung perekonomian Jatim khususnya dan Indonesia pada umumnya menjadi lebih baik dalam memberikan kesejahteraan pada karyawannya.

Sekedar diketahui, dari 93 perusahaan yang sebelumnya mengajukan penangguhan itu terdapat 40538 pekerja. Kini,

setelah ada penangguhan UMK 2016, maka jumlah tenaga kerja yang ditangguhkan sebanyak 38.469 pekerja.

Sedangkan jenis usaha perusahaan yang telah mendapatkan penangguhan yaitu industri/produksi sebanyak 32 perusahan, alas kaki 29 perusahaan, jasa/pendidikan/perhotelan/rumah sakit 11 perusahaan, garmen 6 perusahaan, retail/perdagangan/percetakan 4 perusahaan, manufaktur 4 perusahaan, dan perkebunan/ pertanian 3 perusahaan.

Berdasarkan asal daerah, perusahaan yang mendapatkan penangguhan terbanyak di Kabupaten Sidoarjo sebanyak 26 perusahaan, Kota Surabaya 14 perusahaan, Kabupaten Pasuruan 19 perusahaan, Kabupaten Gresik 9 perusahaan, Kabupaten Mojokerto 8 perushaan, Kabupaten Kediri 1 perusahaan, Kabupaten Jember 1 perusahaan, dan kabupaten Malang 1 perusahaan.

Sementara Kepala Bidang Pengupahan Asosiasi Pengusaha

Indonesia (Apindo) Jatim, Johnson Simanjuntak, pihaknya mengakui masih banyak perusahaan yang terpaksa tidak menggaji karyawannya sesuai UMK. “Aturan normatif hanya ada 87 perusahaan yang mengajukan penangguhan UMK, tapi di bawah sebenarnya banyak yang bipartit (pembahasan intrernal pengusaha dan buruh) dan tidak melakukan UMK,” kata Johnson, Rabu (3/2).

Dia mengatakan, saat ini mayoritas pengusaha di Jatim merasa keberatan dengan pemberlakuan UMK 2016. Apalagi beban mereka kini bertambah dengan pemberlakuan upah sektoral di lima daerah ring satu yaitu Surabaya, Sidoarjo, Gresik, Pasuruan dan Mojokerto.

Dengan beratnya upah yang harus ditanggung pengusaha, kata Johnson, ribuan pengusaha terpaksa melakukan pembahasan di internal dengan menggunakan mekanisme bipartite. Yaitu kesepakatan antara buruh dan pengusaha untuk menggaji di bawah UMK. Penyelesaian secara inter-

nal inipula yang menjadikan di Jatim hanya ada 87 perusahaan yang mengajukan penangguhkan pemberlakuan UMK 2016.

Dalam kesempatan ini, Johnson juga mengatakan, pemberlakuan upah sektoral di Jatim cacat hukum karena tidak diusulkan oleh asosiasi sektor di masing-masing perusahaan. Terkait upah sektoral, Apindo juga segera melakukan pembahasan internal untuk menentukan sikap apakah mereka akan menolak atau melayangkan gugatan.

Perusahaan yang mengajukan penangguhan UMK 2016 sebagian besar berada di kawasan ring I wilayah Jatim. Yakni Kabupaten Pasuruan, Sidoarjo, Kabupaten Mojokerto, Kota Surabaya, dan Gresik. UMK 2016 diteapkan pemerintah Surabaya Rp3.045.000, Gresik Rp3.042.000, Sidoarjo Rp3.040.000, Kabupaten Pasuruan Rp3.037.500, dan Kabupaten Mojokerto Rp3.030.000.

Sementara itu, Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan (Disnakertrans-

duk) Provinsi jatim, Drs Sukardo MSi, mengatakan, pihaknya akan segera terjunkan tenaga pengawas untuk melakukan monitoring terhadap pemberlakuan UMK dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota UMSK). “Tim pengawas ini akan bekerjasama dengan Disnaker kabupaten/kota untuk mengawasi seluruh perusahaan yang di Jatim sendiri ada 37 ribu perusahaan,” katanya.

Dari data yang dimiliki Dinas Tenaga Kerja, saat ini memang banyak perusahaan yang tak menerapkan UMK meskipun tidak mengajukan penangguhan pemberlakuan UMK. Mereka ratarata melakukan upaya bipartit dengan menjalin kesepakatan di internal dengan pekerja.

“Ini sebenarnya tidak boleh, kalau ingin memberlakukan UMK ya harus mengajukan penangguhan. Kami imbau perusahaan bisa taat sehingga di kemudian hari mereka tidak berurusan dengan hukum karena tidak memberlakukan UMK,” Q rac.iib kata Sukardo.Q

Dugaan Korupsi Pelatihan Otomotif Disnaker Surabaya Rp 412 Juta

RAGAM INFO

Terkait Kasus Prostitusi, Manajer Club Deluxe Diduga Diistimewakan Hakim PN Surabaya, Bhirawa Pengadilan Negeri (PN) Surabaya diduga mengistimewakan Manajer Club Deluxe, Mahmud Subriyono. Hal ini terbukti sejak kasus dugaan prostitusi yang menjerat Mahmud sejak mulai bergulir dan disidangkan pada 2 Desember 2015 lalu, tersangka tidak ditahan. ditunjuk sebagai Ketua Majelis Hakim.

Berbeda dengan kasus Mahmud, pada kasus serupa yang diduga melibatkan Anggita Sari, Hakim tetap menahan terdakwa Alen Saputra dan Alfania Tiarsasila. Padahal keduanya masih berstatus mahasiswa di Yogyakarta.

Perihal dugaan kejanggalan pada kasus ini, Humas PN Surabaya Efran Basuning mengatakan bahwa Hakim harus memiliki diskresi atau kewenangan khusus dalam perkara ini. Dijelaskan Efran, pengecualian status penangguhan penahanan itu bisa diberikan apabila status terdakwa seorang mahasiswa atau PNS yang tenaganya masih dibutuhkan masyarakat.

“Semestinya harus ditahan. Kalau saya Hakimnya, pasti saya tahan,” tegas Efran Basuning, Rabu (3/2).

Selain Mahmud Subriyono tidak ditahan, terkuak perlakuan istimewa lainnya. Dalam data perkembangan persidangan kasus Mahmud juga tidak dapat dideteksi pada website PN Surabaya yang beralamat di http:// www.pn-surabayakota.go.id/ . Ketika dicari terkait data perkembangan kasus Mahmud tidak ada update mengenai jadwal persidangan dan nama Majelis Q bed Hakim belum dapat ditampilkan.Q

Satu Tersangka Dugaan Korupsi Disnaker Surabaya Siap Disidangkan Dengan Koordinasi Kapolda – Kejati, Berkas BDH Bisa Tuntas Kejari Surabaya, Bhirawa Usai melimpahkan berkas kasus dugaan korupsi pelatihan otomotif di Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Surabaya, Selasa (2/2) lalu di Pengadilan Tipikor. Kejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya siap membawa Roro Sri Wanitarsih Sajekti (65) sebagai terdakwa kasus dugaan korupsi Rp 412 juta.

Pelimpahan berkas ke Pengadilan Tipikor ini dibenarkan oleh Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejari Surabaya Roy Revalino. Kepada Bhirawa Roy mengaku telah melimpahkan berkas atas nama tersangka Roro Sri Wanitarsih Sajekti selaku Direktur CV Yasco Training Center, Selasa (2/2) lalu.

“Berkas sudah dilimpah Selasa sore (lalu) ke Pengadilan Tipikor.

Tinggal menunggu penetapan jadwal sidangnya,” kata Kasi Pidsus Kejari Surabaya Roy Revalino saat dikonfirmasi Bhirawa, Rabu (3/2).

Ditanya mengenai Pasal yang akan disangkakan kepada tersangka, Roy mengaku tersangka dijerat Pasal 2 dan 3 UU RI No 31 Tahun 1999 diubah dengan UU RI No 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi (tipikor) juncto Pasal 55 KUHP, dengan ancaman hukuman pidana 4 (empat) tahun penjara.

Ditambahnkan Roy, nantinya ada tiga Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang mengawal persidangan kasus ini. Disebutkan Roy, ketiganya yakni Jaksa

bed/bhirawa

Roro Sri Wanitarsih Sajekti, tersangka dugaan korupsi pelatihan otomotif di Disnaker Surabaya saat menjalani tahap II di Kejari Surabaya.

Jolfis Samboe, Endro Rizky, dan tiga PNS itu sebagai tersangka Ferry Rahman. “Ketiga Jaksa dalam kasus dugaan korupsi dari Kejari Surabaya akan me- yang merugikan negara Rp 412. ngawal persidangan kasus duWakasatreskrim Polrestabes gaan korupsi di Disnaker Su- Surabaya Kompol Manang Soerabaya,” ungkap mantan Kasi beti menyatakan tiga orang PNS Intelijen Kejari Cimahi. itu sudah keluar dari tahanan Sebelumnya, tiga PNS Dis- Mapolrestabes Surabaya. Penaker Surabaya yang ditetapkan nyidik telah mengeluarkannya sebagai tersangka dugaan ko- setelah menerima salinan gurupsi pelatihan otomotif bisa gatan praperadilan yang memebernafas lega. Sebab, ketiganya nangkan tiga PNS itu. menang dalam praperadilan di “Kami akan mencari bukti baru lagi.

Pengadilan Negeri (PS) Surabaya Kalau memungkinkan, ketiganya bisa atas penetapan tersangka oleh jadi tersangka lagi,” ungkap Wakapenyidik Polrestabes Surabaya. satreskrim Polrestabes Surabaya Tapi, atas kemenangan tiga Kompol Manang Soebeti.

Manang belum dapat memastersangka yang merupakan PNS itu, penyidik Polrestabes Sura- tikan dugaan korupsi yang melibaya tidak tinggal diam akan hal batkan tiga tersangka itu akan itu. Saat ini penyidik Polres- dilanjutkan atau tidak. Sebab, tabes Surabaya masih mencari sampai sekarang penyidik belum bukti baru untuk menetapkan menentukan sikap.Q bed

Kejati Jatim, Bhirawa Hampir ketujuh kalinya penyidik Ditreskrimsus Polda Jatim dan Jaksa Peneliti Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jatim menemukan ‘jalan buntu’ dalam penuntasan berkas kasus dugaan korupsi dana jasa pungut (japung). Lagilagi Jaksa Peneliti Kejaksaan mengembalikan berkas atas nama tersangka Wali Kota Surabaya, Bambang DH ke penyidik Polisi, Selasa (2/2) lalu.

Tak pelak bolak-balinya berkas Bambang DH ini mendapat kritikan pedas dari Pakar Hukum Universitas Airlangga (Unair) Surabaya, I Wayan Titib Sulaksana. Kepada Bhirawa Wayan mengaku, sampai kapanpun permasalahan ini tidak akan selesai jika tida ada koordinasi antara Kapolda Jatim dan Kepala Kejati (Kajati) Jatim.

Menurut Wayan, seharusnya antara institusi Polisi dan Kejaksaan tidak saling mengedepankan ego masingmasing. Alangkah baiknya kedua instansi penegak hukum ini bersama-sama membicarakan penyelesaian dari berkas yang menyeret mantan Wali Kota Surabaya itu.

Tujuannya yakni untuk menemukan titik terang dari penuntasan penyidikan kasus ini.

“Kuncinya hanya satu, para pimpinan yakni Kapolda Jatim dan Kajati Jatim duduk bersama membahas penuntasan kasus ini. Untuk menuntaskan penyelesaian berkas Bambang DH, janganlah masing-masing institusi menonjolkan egonya sendiri-sendiri,” tegas Pakar Hukum Unair saat dikonfirmasi Bhirawa, Rabu (3/2).

Dijelaskan Wayan, seharusnya antara Polisi dan Kejaksaan harus bersama-sama membicarakan hal ini, untuk mencari persamaan dalam penuntasan berkas ini.

Bagaimanapun penuntasan kasus japung ini sangat ditunggu oleh masyarakat luas. Jika tidak ada ketegasan, lanjut Wayan, maka public akan menilai bahwa kedua instansi ini tidak becus dalam menangani kasus yang menjerat mantan Wali Kota Surabaya ini.

Ditanya tentang pengambilan alih kasus oleh Kejaksaan, pria kelahiran Singaraja, Bali ini mengaku hal itu tidak bisa dilakukan oleh Kejaksaan. Sebab, tanpa ada kesepakatan antara kedua pimpinan (Kapolda dan Kajati) hal itu tidak mungkin terjadi.Q bed

Musim Hujan Rentan Penularan Penyakit Masih berlangsungnya musim hujan membuat membuat masyarakat harus waspada. Musim penghujan sangat rentan terjadi penularan penyakit, baik dari orang ke orang atau melalui kondisi lingkungan, seperti banjir dan lingkungan yang kurang bersih.

Dokter Umum Rumah Sakit Adi Husada Undaan Wetan Surabaya dr Lili Soetjipto, mengingatkan agar meningkatkan kewaspadaan akan kesehatan dan kebersihan saat musim hujan seperti ini. Karena berbagai penyakit saat musim hujan bisa menyerang siapa saja. Dia mengingatkan bahwa yang terpenting adalah tindakan preventif atau pencegahan agar jangan sampai terserang penyakit.

“Yang harus diperhatikan dalam melakukan tindakan preventif adalah menjaga kebersihan lingkungan, baik

tempat tinggal, sekitar rumah, lingkungan sekolah hingga tempat kerja. Karena dari lingkungan yang kotor dapat menjadi sarang berbagai penyakit,” paparnya.

Dengan menjaga kebersihan juga dapat meminimalisasi adanya kuman dan bakteri yang berada dilingkungan. Seperti dengan rutin menyapu dan mengepel lantai, tidak membiarkan sampah menumpuk di dalam rumah, mencuci pakaian dan perlengkapan rumah lainnya seperti sprei dan korden, menjaga kebersihan kamar mandi, dan meng-

hindari ada timbunan barang bekar yang bisa menjadi sarang nyamuk.

“Mengatur ventilasi agar udara bisa berganti dengan baik dan cahaya matahari bisa masuk juga sangat penting. Karena beberapa jenis kuman dan bakteri dapat mati setelah terkena sinar matahari,” jelas Lili.

Tindakan preventif selanjutnya adalah dengan cukup istrihat atau jangan sampai terlalu lelah. Karena saat kondisi tubuh lelah akan membuat daya tahan tubuh menurun sehingga mudah terjangkit kuman atau bakteri yang membawa penyakit.

“Itu sebabnya sangat disarankan untuk menjaga kondisi tubuh dengan cukup istirahat. Termasuk mengkonsumsi makanan yang cukup dan sehat untuk memenuhi nutrisi yang dibutuhkan

tubuh agar jangan sampai menurun,” imbuhnya.

Sedangkan untuk penyakit yang sering menyerang saat musim hujan seperti flu, batuk, pilek, diare, dan demam.

Penyakit-penyakit tersebut disebabkan oleh kuman dan bakteri yang menginfeksi saluran nafas atau saluran usus. Saat musim hujan intensitas dan jumlah orang yang sakit memang cenderung lebih tinggi untuk jenis-jenis penyakit tersebut. hal itu disebabkan oleh penularan dari satu orang ke orang lain, dan penularan dari bakteri atau kuman dari lingkungan yang kurang bersih.

“Ditambah lagi kondisi tubuh saat musim hujan sering menurun. Biasanya orang sudah capek, ditambah lagi udara dingin hingga mengakibatkan daya tahannya menurun,” terang Lili.

Olahraga rutin dapat membuat seseoang tetap sehat.

Jika seseorang sudah ter- istirahat yang cukup untuk kena suatu salah satu pe- mengembalikan kondisi tunyakit tersebut, maka harus buh agar lebih baik. segera diberikan penangaNamun jika dalam bebenan pertama seperti pem- rapa hari penyakit tidak berian obat sesuai gejala. juga reda, harus segera diLalu yang terpenting adalah periksakan ke dokter untuk

dna/bhirawa

mengetahui kondisi lebih jauh dan kemungkinan lainnya. Obat yang diberikan dokter juga lebih sesuai dan lebih lengkap sesuai kondisi, sehingga pengobatan dapat Q dna lebih tuntas.Q

4

OPINI Tajuk

Berebut Kewenangan Terminal TIDAK mudah mengelola terminal moda angkutan (penumpang) darat. Banyak kepentingan berhimpitan dalam terminal bus, jarak panjang maupun jarak menengah. Hal itu disebabkan terminal bus bisa dijadikan sebagai tambang penghasilan. Perorangan, kelompok hingga institusi pemerintah, dapat memungut penghasilan besar diterminal.

Lebih lagi terminal tipe A (besar) yang padat penumpang, sering menjadi rebutan antar instansi pemerintah (pusat sampai pemerintah propinsi dan kabupaten serta kota).

Berbagai retribusi, pajak, iuran, serta berbagai ongkos lain, wajib ditunaikan oleh setiap mobil angkutan penumpang, serta calon penumpang. Juga masih terdapat areal tenant (kawasan yang disewakan) di dalam terminal. Termasuk tiket masuk (peron) terminal, serta toilet. Hanya tempat ibadah (mushalla) yang di-gratis-kan. Bahkan zaman dahulu (sampai dekade awal 1990-an, masih kacau) preman yang masuk pun harus didaftar dan membayar retribusi.

Karena identik dengan “tambang” uang, banyak pemerintah daerah (kabupaten dan kota) berlomba-lomba membangun terminal. Biasanya di setiap eks-karesidenan.

Tetapi sebagian besar terminal daerah kini nampak sepi.

Tidak terdapat angkutan umum (pedesaan) yang bersedia mangkal. Bahkan terminal baru tipe A yang dibangun oleh Pemerintah kota Surabaya (Tambak Oso Wilangun, TOW) pernah ditolak oleh bus trayek AKAP (Antar Kota Antar Propinsi).

Regulasi yang mengatur angkutan (penumpang) umum, ternyata belum cukup memadai untuk menyelesaikan permasalahan sub-ordinasi yang timbul. Misalnya, sengketa antara Pemkot Surabaya dengan PO yang diwakili oleh kru armadanya. Trayek bus angkutan umum AKAP jalur pantura (Surabaya - Semarang) tak menggubris peraturan Pemkot yang me-wajib-kan mangkal dan start di terminal TOW. Terjadi perlawanan sengit, mogok kerja selama sepekan lebih. Syukur, kondisi saat ini berangsur mulai membaik.

Walau masih jauh dari memadai untuk terminal tipe A. Terminal bus tipe A, konon akan diambil-alih kelola oleh pemerintah pusat (Kementerian Perhubungan). Tetapi sebenarnya, alih-kelola yang tidak mudah, rumit dan membutuhkan anggaran trilyunan rupiah. Setidaknya, perpindahan aset memerlukan ongkos dan pendataan sangat detil.

Misalnya, berapa nilai (harga) appraisal terhadap terminal Purabaya, Bungurasih? Pasti sudah trilyunan rupiah. Itu hanya untuk satu area terminal.

Tetapi niscaya terdapat debat-able menyertai rencana alih-kelola itu. Sebab, terdapat pula amanat undang-undang yang mengatur kewenangan Pemda. Diatur dalam UU Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) pasal 36, dinyatakan: ”Setiap Kendaraan Bermotor Umum dalam trayek wajib singgah di Terminal yang sudah ditentukan, kecuali ditetapkan lain dalam izin trayek.”

Pasal inilah yang membuat penampakan terminal bus sebagai tambang uang. Dalam sehari bisa dipungut retribusi sampai ratusan juta rupiah. Tak kalah dengan jalan tol. Sedangkan otoritas sekaligus kewajiban Pemda adalah pada aspek pembangunan terminal diatur dalam pasal 17 ayat (1). Yakni, harus sesuai dengan kebutuhan lalulintas dan Angkutan jalan. Artinya, Pemerintah sudah “berdaradarah” dalam pembangunan terminal tipe A. Yang lebih rumit adalah pengelolaan-nya. Contoh, tidak mudah mengelola terminal (tipe A) Purbaya di kota Madiun.

Kondisinya sepi, terbukti dari hampir separuh toko tidak buka. Hal itu disebabkan, banyak penumpang bus jarak jauh, memilih menggunakan kendaraan pribadi (atau sewa).

Sebagian penumpang memilih angkutan travel, dengan alasan keamanan dan kenyamanan. Harus diakui, bus penumpang umum masih harus meningkatkan kenyamanan dan keamanan penumpang.

Jadi, berebut kewenangan pengelolaan terminal tipe A, sebenarnya tidak harus terjadi. Pemerintah Daerah (propinsi serta kabupaten dan kota) masih dapat menuntut ganti-rugi aset. Setelah itu juga masih dapat memungut pajak (PBB), berbagai retribusi (ganti-rugi pencemaran), serta pajak papan reklame. Toh tanggungjawab makin enteng. 

Sorotan Publik

Semua tanggapan baik berupa saran dan kritik atas wajah dan kinerja birokrasi kita dalam memberikan pelayan publik dapat dikirim melalui email: harian_bhirawa@yahoo.com atau manfaatkan fasilitas surat pembaca di www.harianbhirawa.co.id atau telp ke (031) 5470650 atau faks (031) 5343359. Untuk setiap email harap disertakan nomor telpon (untuk konfirmasi ulang).

Ketimpangan Perekonomian Hambat Keadilan Sosial KETIMPANGAN beragam aspek perekonomian seperti penguasaan lahan di tengah masyarakat dapat menghambat terwujudnya keadilan sosial di Indonesia. Banyak persoalan berat yang dihadapi Bangsa Indonesia. Salah satu persoalan pelik itu menyangkut keadilan sosial yang tak kunjung terealisasi. Padahal, sila kelima Pancasila jelas-jelas menyebutkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Salah satu contoh ketimpangan yang besar adalah sebanyak sebanyak 0,2 persen orang yang menguasai 74 persen lahan, sedangkan hampir seluruh populasi atau 99,08 persen penduduk Indonesia hanya menguasai lahan yang tersisa atau sekitar 26 persen saja. Hal itu, jelas sebuah ketimpangan yang sangat besar dan tidak boleh terjadi di negara yang menganut sila keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Bahwa ketimpangan atau kesenjangan tingkat pendapatan di dalam masyarakat lebih berbahaya daripada persoalan melambatnya pertumbuhan perekonomian. Masalah sosial juga ada hubungannya dengan kondisi ekonomi, yaitu ketimpangan yang harus diperbaiki.

Banyak negara lebih menghadapi masalah lebih karena ketimpangannya yang melonjak dibandingkan dengan masalah melambatnya pertumbuhan. Bahwa media massa dapat mengubah gaya hidup banyak orang, seperti kalau tayangan sinetron hanya menampilkan kondisi rumah mewah dan hidup glamor secara terus-menerus, maka masyarakat lama kelamaan juga bisa melupakan masalah sosial seperti persoalan kekumuhan di banyak daerah.

Apa akibatnya, terjadi kesenjangan yang lebih berbahaya daripada masalah pertumbuhan itu sendiri. Terkait dengan masalah perekonomian global, bahwa yang efek melemahnya ekonomi global memberikan dampak yang berbeda-beda, seperti yang terjadi di Pulau Kalimantan dan Sumatera berbeda dengan efek di Jawa.

Zulkifli Hasan Ketua MPR RI

HARIAN

PENDIRI : Alm. H. Moch. Said DEWAN PENASIHAT: Dahlan Iskan, Drs. Sugeng Praptoyo, SH, MM, MH, AK H. Ali Salim

Kamis Wage, 4 FEBRUARI 2016

Terkoyaknya Keberagaman Bangsa Dunia adalah tentang keberagaman, keberagaman yang tebentuk dari berbagai macam bangsa, ras, negara, bahasa dan agama. Keberagaman adalah realitas sunnatullah, hukum alam yang berlaku pada seluruh penghuni jagat raya. Tak dapat dihindari, apalagi di tolak oleh siapa pun, dimana pun, dan kapan pun. Bahkan, sejak awal mula dimulainya sejarah kehidupan manusia, di situlah keberagaman ikut hadir dan membumi.

K

eberagaman mengajarkan kita arti pentingnya kebersamaan.

Hidup rukun, damai, dan saling menyebarkan kasih sayang. Dalam konteks seperti ini, sebuah perbedaan, apa pun itu nama dan bentuknya tak penting dan tak perlu dipermasalahkan, apalalagi ditolak.

Menyatukan sekian perbedaan adalah hal yang mustahil, namun mendudukkan perbedaan secara berdampingan sangat mungkin kita lakukan. Itulah mengapa, sekian banyak perbedaan dalam kebaragaman di negeri kita, Inodnesia perlu dipelihara. Bukan sebaliknya, dihujat, dihindari ataupun dirusak.

Indonesia bisa dikatakan bentuk mini dunia dalam hal keberagaman. Berbagai-bagai agama, etnik, dan kultur selama berpuluh bahkan mungkin beratus tahun hidup berdampingan di sekujur Nusantara. Dari sabang sampai maraoke, negeri ini didiami beragam tipologi masyarakat yang berangkat dari sekian banyak latar belakang.

Atas fakta ini, tak sedikit dunia memuji kita sebagai negara yang piawai merawat keberagaman.

Semua itu, antara lain, berkat kesadaran mayoritas bangsa kita yang hingga detik ini masih memiliki komitmen kuat menjaga kesatuan.

Harus kita akui, beberapa dinamika kebangsaan yang akhirakhir ini terjadi di negara kita, termasuk perlakuan anarkis yang dialami eks pengikut gerakan fajar nusantara (Gafatar), di Mempawah, Kalimantan barat telah menodai komitmen keberagaman bangsa kita. Pasalnya beberapa hari lalu, sekelompok massa yang berasal dari masyarakat tertentu melakukan

S

iapa pun, warga negara mana pun pasti mengharapkan nilai tukar mata uangnya stabil. Tak terkecuali kita warga Indonesia mengimpikan rupiah bisa stabil dan berdaulat di negara kita bahkan di dunia sekalipun. Meski demikian, kenyataan tak selalu berjalan seiring dengan harapan. Kita justru menyaksikan sendiri bagaimana nilai tukar rupiah tertekan dari tahun 2015 lalu hingga saat ini.

Penyebab utama yang kerap kita dengar adalah karena faktor eksternal sehubungan dengan kenaikan suku bunga bank sentral Amerika Serikat atau The Fed. Hal tersebut telah mengakibatkan dollar AS menguat terhadap berbagai mata uang lain di dunia, termasuk mata uang rupiah. Dengan sistem nilai tukar mengambang bebas, nilai tukar rupiah ditentukan oleh besarnya permintaan dan penawaran.

Ini artinya, apabila permintaan terhadap dollar AS lebih tinggi, secara alamiah dollar AS akan menguat. Kalau kita ingin menjadikan rupiah lebih stabil dan menguat, jawaban sebenarnya sederhana, yaitu kurangi permintaan dollar AS, tingkatkan permintaan atau penggunaan rupiah.

Namun, masalahnya tentu tak sesederhana itu. Sejak 2011, kondisi di pasar valuta asing (valas) kita diwarnai oleh lebih tingginya permintaan valas, terutama dollar AS, daripada pasokannya. Tingginya permintaan dollar AS itu didasari oleh beberapa alasan, antara lain untuk kebutuhan impor, pembayaran utang luar negeri, dan penjualan barang jasa dalam satuan valuta asing.

Repotnya, guna memenuhi kebutuhan valas di dalam negeri, sekitar 80 persen pelaku pasar masih bertransaksi di pasar spot atau melakukan penjualan dan pembelian secara tunai atau langsung.

Baru sekitar 20 persen pelaku pasar yang melakukan transaksi bukan spot, seperti melalui forward atau swap (transaksi dengan janji membayar di kemudian hari). Selain itu, baru sekitar 26 persen pelaku transaksi valas yang melakukan lindung

pada eks pengikut Gafatar.

Demokrasi Setengah Hati?

Ketika warga negara mengalami perlakuan anarkis, maka adalah sebuah keniscayan bagi negara untuk hadir dan memberikan pertoOleh : pembakaran terhlongan. Negara beserAbd Hannan adap rumah dan mota aparatus terkait bil mereka. Akibattidak boleh diam nya, ratusan, bahkan diri, apalagi sampai ribuan orang kehimenutup mata. Negalangan tempat tinggal sehingga ra harus turun tangan melindungi terpaksa mengungsi ke tempat dan memberi pengamanan, serta yang lebih aman. melakukan penindakan setegas Sebagai bangsa beradab yang mungkin kepada siapa saja yang hidup di bawah konstitusi, jelas terbukti terlibat. kita tidak setuju terhadap perApa yang menimpa mantan lakuan anarkis seperti yang anggota Gafatar jelas telah mendialami oleh saudara kita, eks coreng demokrasi kita. Demokrapengikut Gafatar. Apa pun itu si yang sejatinya dipahami dabentuk dan motifnya, setiap lam bentuk penghormatan dan tindakan yang membawa unsur perlindungan nyatanya belum kekerasan tidaklah dapat dibediterjemahkan secara praksis. narkan. Karena yang demikian Padahal, demokrasi mengajarkan bertentangan dengan semangat kita untuk menjunjung tinggi kemanusiaan, serta telah menilai-nilai keadilan, humanis. nafikan nilai-nilai keadilan sebaDemokras menuntut negara gaimana tertuang dalam konstilantang bersuara di saat hak dan tusi kita, UUD 45. asas-asas kemanusiaan terkoyak.

Jelas tertulis dalam konstitusi Tegas dan menjalankan penindabahwa, negara berkewajiban mekan secepat mungkin. Bukan selindungi segenap warganya. Itu baliknya, diam diri seakan tidak dinyatakan secara gamblang daterjadi apa-apa. lam Undang-Undang Dasar kita.

Sejarah besar peningkatan Negara mesti melindungi segenap kualitas hidup berbangsa gagal lapisan rakyat, di mana pun meterukir ketika sebuah negara reka berada. Sebagai warga negamemilih diam. Padahal, sebuah ra sah, masyarakat eks pengikut Pelanggaran atau kesalahan yang Gafatar berhak mendapat jaminan didiamkan akan diasumsikan dari undang-undang tersebut. sebagai bentuk kebenaran. Di Namun nyatanya, negara seakan saat pelanggaran diasumsikan bersikap setengah hati, bahkan sebagai kebenaran, maka ia tidak terkesan mendiam ketika tempat akan cukup terjadi dalam sekali, tinggal dan barang kepemilikan namun akan berulang dalam mereka dibakar. kurun waktu, aktor dan ruang Pada satu sisi, benar ketika berbeda. Itulah mengapa, dalam kemudian negara menyediakan kasus yang menyangkut hajat tempat pengungsian dan jamidan kehidupan warga negera, nan proses kepulangan mereka negara tak boleh lengah. Harus ke tempat asal masing-masing. cepat respond dan sesigap mungDalam hal semacam ini kita menkin bertindak. gapresiasi. Namun di sisi lain kita Respon tegas negara atas segajuga patut merasa kecewa ketika la bentuk pelanggaran bertujuan negara kecolongan, gagal memmemberikan efek jera, bukan beri perlindungan dan jaminan sekadar rasa takut yang berimpkenyamanan hidup bagi warganya likasi pada munculnya efek sesendiri. seperti apa yang terjadi mentara. Kita tidak menghendaki

penghormatan atas nilai-nilai keberagaman dibangun di atas dasar ketakutan. Kita menghendaki penghargaan atas keberagaman berdiri di atas bangunan kesadaran penuh. Karena, ketika kesadaran menjadi pondasi, maka disitulah komitmen memperjuangkan semangat kebhinekaan akan kuat mengakar, tertanam subur dalam sikap dan tindak tanduk kita.

Dalam rangka mencapai citacita demikian, pendidikan dan pencerahan merupakan salah satu elemen fundamental untuk diuapayakan. Menanamkan kesadaran penuh bahwa, keberagaman adalah sunnatullah yang tidak dapat diganggu gugat.

Penguatan kesadaran melalui pendidikan memang memerlukan proses relative lama. Karena yang demikian adalah bentuk kegiatan jangka panjang yang hasilnya baru akan kelihatan dan dapat kita nikmati pada masa-masa berikutnya.

Saat ini, negara kita tengah berada pada masa paling menentukan, yaitu masa transisi menuju demokrasi yang sesungguhnya.

Disebut paling menentukan karena di masa inilah bangsa kita tengah dihadapkan pada dua pilihan. Apakah bangsa ini akan tetap berjalan di tempat hingga berbalik mundur ke belakang.

Kembali pada masa dimana bangsa kita senantiasa dilanda beragam konflik yang tak berujung. Atau kita akan melangkah maju menjadi negara demokrasi sesungguhnya seperti yang diimpikan oleh kebanyakan kita.

Pastinya, sebagai bangsa yang mencita-citakan kesejahteraan hidup, maka jelas kita menginginkan terciptanya demokrasi murni, demokrasi sepenuhnya.

Bukan demokrasi abal-abalan, bukan pula demokrasi yang setengah-setengah. Untuk itu, Penghormatan atas keberagaman menjadi salah satu pintu gerbang masuk yang tak boleh di tawartawar, apalagi diganggu.

Pustakawan sekaligus akademisi sosial di Pascasarjana Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Airlangga Surabaya.

Menanti Rupiah Berdaulat cenderung memilih nilai (hedging). Tentu menggunakan mata saja, kondisi seperti di uang asing. atas dapat menyebabTransaksi mata kan permintaan valas uang asing di wilayah melonjak dalam suatu NKRI yang dilakukan waktu dan pelaku antarpenduduk Indopasar menjadi rentan nesia secara nonbank terhadap risiko nilai jumlahnya cukup tukar yang bergejotinggi. Bayangkan, lak. angkanya mencapai Di sisi lain, kebu7,2 miliar dollar AS tuhan pembayaran Oleh: atau sekitar Rp 78 utang luar negeri Hasian Sidabutar triliun setiap bulan. kita juga meningkat.

Hal ini berarti sekiHal ini seiring detar Rp 936 triliun per ngan jumlah utang tahun. Sementara itu, perputaran luar negeri yang naik signifikan. uang kertas asing di Indonesia Tahun 2005, utang luar negeri mencapai sekitar Rp 10 triliun korporasi atau swasta berjumlah per bulan. sekitar 80 miliar dollar AS. Pada 2015, jumlahnya meningkat dua Tingginya transaksi dalam kali lipat hingga mencapai sekitar dollar atau “dolarisasi” tersebut 160 miliar dollar AS. Selain itu,

Langkah meningkatkan produktivitas ekonomi dan mengatasi defisit transaksi berjalan tidak dapat ditawar-tawar lagi. Namun, di sisi lain, upaya menjadikan rupiah berdaulat di negeri sendiri juga perlu didukung. Mata uang rupiah adalah salah satu simbol kedaulatan negara yang harus dihormati dan dibanggakan oleh seluruh rakyat Indonesia. rasio pembayaran utang luar negeri swasta terhadap pendapatan ekspor atau yang dikenal dengan istilah debt service ratio (DSR) juga meningkat dari sekitar 15 persen pada 2007 menjadi sekitar 54 persen pada 2015. Kondisi ini dapat mengakibatkan kerentanan pada kondisi makroekonomi.

Simbol kedaulatan Selain kedua faktor di atas, secara geoekonomi kita juga melihat kecenderungan meningkatnya pemakaian mata uang asing, khususnya dollar AS, dalam berbagai transaksi di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Dalam praktik sehari- hari, masih banyak masyarakat Indonesia yang enggan menggunakan rupiah dan

telah merambah ke segala sektor ekonomi, mulai dari sektor migas, pelabuhan, tekstil, manufaktur, hingga perdagangan. Fenomena penggunaan mata uang asing di wilayah NKRI tak bisa dipandang sebagai konsekuensi dari liberalisasi, tetapi dapat dilihat sebagai bentuk “ancaman” atau soft invasion terhadap kedaulatan politik dan ekonomi suatu negara.

Pengalaman beberapa negara di Amerika Latin, Karibia, dan Pasifik membuktikan bahwa sikap permisif pada penggunaan mata uang asing di dalam negeri pada akhirnya justru menggusur peran mata uang lokal. Ada premis yang mengatakan bahwa mata uang yang kuat akan menggeser yang lemah.

Beberapa kebijakan perlu ditempuh untuk mengatasi berbagai permasalahan di atas. Pertama, upaya melakukan pendalaman pasar keuangan. Langkah ini perlu dilakukan agar pelaku pasar memiliki lebih banyak pilihan instrumen dan kemudahan dalam bertransaksi sehingga mengurangi risiko. Kedua, monitoring yang ketat terhadap utang luar negeri, khususnya di sektor korporasi.

Utang luar negeri swasta yang tidak terkendali akan meningkatkan risiko nilai tukar, likuiditas, dan terlalu banyak berutang (over leveraging).

Ketiga, dan yang tak kalah pentingnya, adalah perlunya masyarakat untuk mendukung penggunaan mata uang rupiah untuk bertransaksi di wilayah NKRI. Undang-Undang Mata Uang (UU No 7/2011) serta Peraturan Bank Indonesia No 17/3/PBI/2015 tentang Kewajiban Penggunaan Rupiah di Wilayah NKRI telah secara tegas mengatur hal tersebut.

Menjadikan rupiah sebagai mata uang yang stabil dan berdaulat memang bukan langkah mudah.

Tekanan terhadap rupiah ditentukan oleh banyak hal yang saling berkelindan. Langkah meningkatkan produktivitas ekonomi dan mengatasi defisit transaksi berjalan tidak dapat ditawar-tawar lagi. Namun, di sisi lain, upaya menjadikan rupiah berdaulat di negeri sendiri juga perlu didukung. Mata uang rupiah adalah salah satu simbol kedaulatan negara yang harus dihormati dan dibanggakan oleh seluruh rakyat Indonesia.

Kita pernah memiliki pengalaman pahit saat lepasnya Pulau Sipadan dan Ligitan dari NKRI. Salah satu alasan yang muncul pada waktu itu adalah karena rupiah tidak lagi digunakan untuk bertransaksi di sana. Jangan sampai kita kembali menuai pengalaman pahit yang serupa akibat rupiah tak lagi berdaulat di dalam negeri sendiri. Semoga.

Anggota Initiatives of Change (IofC) Indonesia, Jakarta ; Alumnus Universitas Negeri Medan

PEMIMPIN UMUM/PEMIMPIN REDAKSI/PENANGGUNG JAWAB : Nawang Esthi Lestari REDAKTUR PELAKSANA: Titis Tri Wahyanti KOORDINATOR LIPUTAN : Wawan Triyanto REDAKTUR: Wahyu Kuncoro SN, Bambang WN , Choirul Anam, Anangsyah Isfianto, Helmi Supriyatno, Gatot Suryo Widodo Reporter : M. Ali, Siti Sulistiani, Andre Endrayana Sasmita, Rachmat Caesar BSW, Zainal Ibad, Danang Prastyo, Adit Hananta Utama, Abed Nego, William AK , Gegeh Bagus Setiadi Fotografer: Trie Diana Indahwati Malang: M. Taufiq, Kabupaten Malang : Cahyono Nor Rochmah, Kota Batu: Anas Bachtiar, Pasuruan : Hilmi Husein, Pamekasan: Syamsuddin, Lumajang: Zainul Hidayat, Probolinggo: Wiwit Agus Pribadi Jember: Effendi, Sampang: Nur Cholis, Sumenep: Samsul Arifin, Bondowoso: Samsul Tahar, Situbondo: Sawawi, Tulungagung: Hadi Sucipto, Wiwieko Dh, Lamongan: Suprayitno, Jombang: Romadlon, Fathoni, Mojokerto: Hasan Amin, Kariyadi Sidoarjo: Ali Kusyanto, Hadi Sujitno, Achmad Suprayogi Gresik: Kerin Ikanto, Rokim, Tuban: Khoirul Huda Madiun: Sudarno, Blitar: Hartono, Ponorogo : Hari Bahrul Ulum, Magetan: Ivin Kurniawan, Nganjuk: Ristika, Bojonegoro: Achmad Basir, Banyuwangi: Dian Ananta Jakarta: Tjitjik Rahayu, Direktur Utama: Nawang Esthi Lestari, Direktur Umum: Wahyu Kuncoro SN, Direktur Keuangan Mira Damayanti Komisaris Utama: Sugeng Praptoyo, Komisaris: Bambang WN, Hasan Amin, Suprayitno, Malang: Gatot Soekardi, Ratna Nirmala, Lumajang: Didit Nur Jadit, Bondowoso: Hasto Pramudyo, Manager Produksi, Sirkulasi dan Periklanan: Sri Eddy Haryanto, Manajer Keuangan: Anangsyah Isfianto, Administrasi Keuangan: Etti Sri Kustini, Sri Poernomo, Sekretaris Perusahaan: Rani Cholyvianti, Sirkulasi: Titiek Yuliati (Koordinator), Andi Basuki, Nike Kusumawati, Utomo Pagon, Distribusi: Tatok Arly (Koordinator), Suparto, Mulyadi, Pracetak:Ali Sulkan (Koordinator), Danu Setiawan, Achmad Tauriq Imani, Trisno purnomo, Onny Agung S, Oki Abdul Sholeh. Sekuriti: Saiful Hidayat, Agus Mulyono Alamat Kantor Pusat/Iklan/Redaksi: Jalan Indragiri 73 Surabaya, Telp : 031- 561-5454, Fax : 031-561-9009, Email Iklan: bhirawa_indragiri@yahoo.com, Email Redaksi: harian_bhirawa@yahoo.com Sirkulasi: Jalan Pengenal 5, Surabaya (60174), Telp : 031- 547-0650 (3 lines), Fax : 031-534-3359, Email Sirkulasi: bhirawasirkulasi@yahoo.com Bhirawa Online : http://www.harianbhirawa.co.id Bank: Bank Mandiri (BBD Jembatan Merah) Surabaya, No. Rek:140.0080000053, Percetakan: PT Media Nusantara Press SIUPP: Nomor 159/SK/Menpen/SIUPP/A.7/1986, 22 April 1986.

Tarif Iklan: Iklan Baris Rp. 7.500/baris (maksimal 5 baris), Iklan Tender/Lelang Rp.10.000/mm kolom, Iklan Display warna (FC) Rp.10.000/mm kolom, Iklan Display hitam putih (BW) Rp.7.500/mm kolom. Harga belum termasuk PPn 10%.

Kamis Wage 4 FEBRUARI 2016

SIDOARJO-GRESIK-MOJOKERTO

KELANA

Sidak Dewan Temukan Plafon Berlubang Gresik, Bhirawa Salam Sidak komisi C DPRD Gresik terhadap pembangunan kantor PDAM Gresik di Jl Jaksa Agung Suprapto, ditemukan banyak kesalahan dalam proses pembangunan, seperti pada plafon, penempatan lampu berganti tempat akibatnya plafon berlubang sehingga mengganggu keaslianya.

Menurut anggota komisi C DPRD Gresik, Mega Bagoes Saputra, masih banyak kesalahan dalam pemasangan lampu pada plafon. Akibatnya, plafonplafon itu menjadi berlubang. Kita jadi heran, kontraktor bisa ceroboh seperti ini.

Meski anggaran itu bukan dari APBD, melainkan pribadi dari PDAM namun harus dibenahi dengan baik. ‘’Kesalahan itu merata, mengindikasikan pengerjaan tak profesional.

Sehingga terkesan awur-awuran dan tak proesional, meski nanti diperbaiki namun bukan persoalan penanganan paska adanya kesalahan. Tapi, terkait kesalahan yang seharusnya tak sampai terjadi. Padahal, sebelum melakukan pembangunan sudah jelas ada perencanaan,’’ ujarnya.

Sementara Sekretaris Komisi C DPRD Gresik, Ahmad Kusrianto juga sangat menyesalkan kesalahan terhadap proyek Kantor PDAM yang bernilai Rp1,6 miliar yang diprakarsai CV Mukti Abadi Jaya itu. Sebab, kesalahan dalam memasang lampu seharusnya tak sampai terjadi.

Meski sekarang masih dalam tahap pembangunan 85% namun kami minta sesuai jadwal bulan Februari harus selesai semua. Semua kesalahan harus diperbaiki dengan baik sebab bila tidak maka CV itu bisa di blacklist.Q kim

Tenaga Kerja Sidoarjo Harus Punya Lisensi Kesehatan Sidoarjo, Bhirawa Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI) di Kab Sidoarjo dikumpulkan oleh Dinsosnakertrans Kab Sidoarjo, untuk memberikan lisensi kesehatan dan lisensi Narkoba pada para Tenaga Kerja Indonesia (TKI) asal Kab Sidoarjo yang akan ke luar negeri.

Kepala Dinsosnakertrans Kab Sidoarjo, M Husni Thamrin SH ali kusyanto/bhirawa MM mengaHusni Thamrin takan, langkah itu penting untuk memayungi dari sisi kesehatan bagi TKI dari Kab Sidoarjo yang akan dikirim ke luar negeri. Bila tidak punya lisensi, maka tak mungkin akan diterima. ‘’Maka adanya lisensi ini sangat penting, jangan sampai TKI kita tak mempunyai lisensi kesehatan,’’ kata Husni Thamrin, Rabu (3/2) kemarin.

Ditambahkan Thamrin, adanya lisensi kesehatan bagi para TKI yang akan ke luar negeri ini, juga merupakan dalam rangka menjelang MEA. Agar terwujud TKI yang berkualitas. Maka 33 PJTKI di Sidoarjo dikumpulkan dan diberikan pembinaan.

Diakui Thamrin, para TKI yang akan berangkat ke luar negeri, selama ini masih belum ada yang diberikan lisensi kesehatan. Dengan adanya lisensi kesehatan ini, diharapkan bisa memprotek kejadian kesehatan yang terjadi tiba-tiba.

Thamrin menjelaskan, baru-baru ini ada TKI asal Sidoarjo asal Krembung yang berangkat ke Hongkong. Namun di Hongkona meninggal dunia padahal tak mempunyai riwayat sakit. Tapi hasil pemeriksaan dokter di Hongkong dinyatakan karena sakit, padahal ia baru saja jalan-jalan.’’Pembinaan lisensi kesehatan pada para PJTKI ini baru yang pertama pada tahun ini, diharapka nantinya agar pengiriman TKI menjadi hati-hati,’’ katanya.Q kus

Pungutan PBB di Gresik Dikeluhkan Gresik, Bhirawa Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) oleh Dinas Pendapatan, Pengelolahan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Pemkab Gresik dikeluhkan warga. Salah satu wajib pajak yang mengeluhkan PBB adalah Yuniati (48), warga Kel Indro, Kec Kebomas, Gresik.

Menurut Yuniati, dirinya merasa sudah membayar PBB sejak menempati Rumah Dinas (Rumdin) Perhutani Gresik mulai dari tahun 2009 hingga 2013.

Bahkan, dirinya memiliki bukti pembayaran PBB melalui Bank Jatim. Anehnya, saat hendak membayar PBB tahun 2014 dan 2015, pihak Bank Jatim meminta dirinya agar melunasi tunggakan PBB di tahun 2009 dan 2010. ‘’Saat saya melihat rincian pembayarannya. Saya kaget kalau ada tunggakan dari tahun 2009 hingga 2010.

Padahal saya rutin setiap tahun membayar PBB melalui Bank Jatim,’’ keluhnya, Rabu (3/2).

Merasa dirugikan kemudian Yuniati langsung mengajukan komplain ke Bank Jatim. Anehnya lagi, oleh pihak bank malah diarahkan mengurus ke DPPKAD Gresik. Namun, setelah tiba di DPPKAD dirinya disuruh ke bagian penagihan.

Bukan solusi yang diperoleh melainkan malah diminta untuk melunasi tanggungan PBB sebelumnya mulai dari tahun 1998 hingga 2004. Padahal Yuniarti baru menempati Rumdin sejak tahun 2009. ‘’Lha wong saya menempati sejak 2009 masak disuruh melunasi PBB penghuni Rumdin sebelumnya dari tahun 1998 sampai 2004 itu kan bukan urusan saya,’’ dengan nada jengkel.Q eri

5

DPRD Minta Kinerja Satpol PP Dievaluasi Sidoarjo, Bhirawa Disinyalir banyak berdirinya Rumah Hiburan Umum (RHU) yang ada di wilayah Sidoarjo, bahkan berdiri di lahan milik Pemkab Sidoarjo. Diduga tidak mendapatkan tindakan atau teguran yang berarti dari jajaran petugas Satpol PP Sidoarjo.

Sehingga salah satu Anggota Komisi A DPRD Sidoarjo meminta kepada bupati untuk mengevaluasi terhadap kinerja jajaran Satpol PP. ‘’Bahkan, kami berencana akan memberikan rekomendasi kepada Bupati Sidoarjo untuk mengganti Kepala Satpol PP Pemkab Sidoarjo,’’ tegas anggota Komisi A DPRD Sidoarjo, Kusman, saat ditemui Rabu (3/2) kemarin.

Kusman menegaskan, kalau jajaran Satpol PP Kab Sidoarjo perlu adanya evaluasi soal anggarannya, serta kinerjanya selama ini.

Pasalnya, sampai saat ini tindakan tegas belum dilakukan Satpol PP. Menyikapi hasil razia yang dilakukan antara tim gabungan dari Polres Sidoarjo dan Satpol PP di wilayah Sidoarjo Utara, di lokasi RHU ditemukan banyak rumah hiburan umum yang tak berizin atau ilegal, serta menyediakan jasa Pemandu Lagu (PL) karaoke dan minuman keras. Hingga kini Satpol PP masih belum melakukan tindakan tegas berupa penutupan sementara RHU itu.

hasan amin/bhirawa

Tim Penilai dari Korem sedang memeriksa kerapian dan kesuburan tanaman, Ny Djohan Darmawan tampak paling depan.

Persit KCK Budidayakan Tanam Sayur dan Toga Antisipasi Harga Sayur dan Cabe Selangit di Musim Paceklik Mojokerto, Bhirawa Ada yang menarik dari kebijaksanaan TNI AD. Kini tak hanya urusan bela negara yang wajib dijiwai dan disiagakan setiap waktu. Namun urusan ikut menciptakan swasembada pangan juga menjadi kewajiban yang tak boleh dikesampingkan.

Bukti kongkrit ini dapat dilihat di wilayah Korem 082/ CPYJ. Untuk mengantisipasi melonjaknya harga sayur mayur termasuk diantaranya cabe di musim peceklik saat ini, dua bulan lalu bersamaan dengan musim tanam. Segenap anggota diwajibkan menanam sayur mayur, cabe dan tanaman obat (Toga) disekitar rumah dinas anggota Korem dan Kodim jajarannya yakni Kodim Mojokerto, Kodim, Jombang Kodim Kediri, Kodim Bojonegoro, Kodim Lamongan dan Kodim Tuban.

Menurut Kapenrem 082/ CPYJ, Mayor Arm Imam Duhri, kewajiban menanam sayur dan Toga ini merupakan instruksi atasan, sehingga hukumnya wajib dijalankan setiap anggota, tujuannya selain untuk menekan pengeluaran

belanja juga untuk ikut mengendalikan harga sayur mayur termasuk cabe. Mengingat pada hukum ekonomi jika permintaan banyak tapi barang sedikit sudah pasti harga akan melonjak. ‘’Dengan ditanamnya sayur mayur, cabe dan Toga disetiap rumah anggota Korem dan Kodim jajaran yang jumlahnya ribuan, minimal untuk kebutuhan anggota bisa terpenuhi. Syukur jika bisa produksi banyak dan menjualnya ke pasar tentu bisa menambah uang belanja,’’ kata Mayor Imam sambil tersenyum.

Lebih lanjut dijelaskan, untuk memberi semangat anggota yang menjalankan kegiatan ini maka Persit Kartika Chandra Kirana (KCK) Korem akan melakukan penilaian. Seperti dilakukan Selasa (2/2) lalu, pukul 09.30 WIB hingga 11.00 WIB Ketua Persit KCK Cabang XXVI menerima Tim Penilai Lomba Rumah Sehat dari Korem 082/CPYJ, rumah yang diperlombakan rumah dinas Kodim 0811 Tuban yang ditempati Serda Lamso.

Yang bertindak sebagai de-

wan juri dalam lomba itu antara lain Ketua Seksi Organisasi Koorcab Rem 082 Ny Warsito, Ny Djohan Darmawan dan Lettu Kav Rohyadi. Penilaian dibagi menjadi beberapa kriteria yaitu kebersihan, kerapian dan yang terpenting adalah tanaman sayuran dan Toga yang ada di sekitar rumah.

Tanaman sayuran dan Toga mendapat perhatian khusus karena dari komando atas sudah memberikan perintah untuk membuatnya dengan maksud agar dapat menghemat anggaran belanja. Pada saat melakukan penilaian, seluruh rumah telah terdapat tanaman di sekitar rumahnya dengan berbagai jenis sayursayuran dan tanaman toga.

Sementara itu Ny Warsito selaku Tim Penilai Lomba Rumah Sehat menyampaikan, lomba ini dilaksanakan sesuai instruksi dari atas dengan tujuan untuk membiasakan penghuni rumah agar hidup bersih, rapi dan sehat serta dapat memanfaatkan lahan di sekitar rumah, sehingga dapat menghemat pengeluaran belanja serta memperindah rumah.Q min

Simpan Beras Vietnam 5 Ribu Ton untuk Indonesia Timur

Wali Kota Jangan Hanya Gertak Sambal Kota Mojokerto, Bhirawa Ancaman Wali kota Mojokerto untuk menonjobkan PNS yang terbukti melakukan praktek pungli, direspon kalangan dewan setempat. Wali kota diminta tak hanya menebar ancaman atau gertak sambal saja, namun harus benar-benar melakukan langkah konkrit. ‘’Kami sepakat dengan sikap wali kota yang akan menindaktegas setiap PNS yang terbukti melakukan praktek pungli dan jual beli jabatan. Tapi tak cukup hanya peringatan keras, harus dibarengi langkah konkrit seperti pembentukan tim pengawasan khusus atau semacamnya,’’ kata Ketua Komisi I (hukum dan pemerintahan) DPRD Kota Mojokerto, Suliyat, Rabu (3/2) kemarin.

Tim Pengawas khusus perlu dibentuk, karena menurut Suliyat, akan lebih efektif. Sebab kalau tidak ada pengawasan

Suliyat

kariyadi/bhirawa

tentunya tak akan efektif. Dan praktek pungli atau jual beli jabatan akan terus berjalan, bahkan bisa jadi lebih rapi lagi,’’ lontar politisi PDIP itu .

Dikatakan Suliyat, jika wali kota sudah mengeluarkan ancaman bagi pejabat yang terbukti pungli atau jual beli

‘’Meskipun Satpol PP sebagai penegak Peraturan Daerah (Perda) namun tak melakukan tindakan sama sekali,’’ tegas Kusman.

Jumlah data RHU yang masuk di meja komisi A DPRD Sidoarjo berjumlah 23 RHU, untuk kategori besar. Apabila digabungkan dengan tempat yang lainnya, seperti cafe, jumlah yang ada sekitar 100 lebih.

Kusman juga menyebutkan, Komisi A DPRD Sidoarjo akan memberikan rekomendasi kepada Bupati Sidoarjo untuk melakukan evaluasi kinerja Satpol PP. Disamping itu, tindakan paling tegas diambil Komisi A untuk bisa mengganti Kepala Satpol PP. ‘’Selama ini Satpol PP belum tegas melakukan tindakan dalam hal apapun,’’ ujarnya.

Sampai saat ini baru ada tiga RHU yang sudah melengkapi izin. ‘’Maka saya berharap para pengusaha RHU harus melengkapi izin sendiri. Setidaknya empat perizinan, diantaranya izin P2 R, UKL-UPL, IMP dan izin HO,’’ pungkas Kusman politisi PKS.Q ach

jabatan, tak menutup kemungkinan sudah ada laporan yang menyebut praktek tak terpuji itu terjadi di tubuh birokrasi. ‘’Belakangan ancaman nonjob itu disampaikan dalam berbagai kesempatan. Ini artinya ada hal yang mengganjal bagi wali kota. Makanya, akan lebih tepat jika dibarengi dengan langkah konkrit,’’ tandasnya.

Sebelumnya, dalam beberapa kali kegiatan Pemkot, Mas’ud Yunus menyatakan akan menonjob pejabat yang terbukti pungli, apalagi jual beli jabatan.

Bahkan wali kota membuka ruang pengaduan, dari SMS hingga menerima pengadu secara langsung di rumah dinasnya. ‘’Pemkot harus bersih dari praktek KKN. PNS sebagai pelayan masyarakat harus benar-benar mampu menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik,’’ ujar wali kota.Q kar

Kab Mojokerto, Bhirawa Perum Bulog Sub Divre II Surabaya Selatan di Mojokerto kini masih menyimpan beras impor asal Vietnam 5 ribu ton. Stock beras yang disimpan di tiga gudang itu hanya sekedar transit sebelum didistribusikan ke wilayah Indonesia Bagian Timur.

Menurut Kasubdivre Bulog Surabaya Selatan, Norman Susilo, jika 5 ribu ton beras itu tersimpan aman di tiga gudang di wilayah kerjanya. Diantaranya Gudang Sooko Kab Mojokerto 2 ribu ton, Kejambon Jombang seribu ton, serta Gunung Gedangan Kota Mojokerto 2 ribu ton. ‘’Sesuai perintah Gubernur Jatim, dilarang beras impor masuk ke Jatim. Jadi yang ada di gudang itu sifatnya hanya transit. Paling lama satu minggu sudah didistribusikan,’’ tambah pria asal Bandung ini.

Awal tahun 2016 lalu, pihaknya menerima beras impor asal vietnam sebanyak 6 ribu ton. Hingga sekarang sudah seribu ton yang didistribusikan ke wilayah Sulawesi. Karena distribusinya antar provinsi, yang menentukan Bulog Pusat.

Tak masuk akal jika beras import itu disitribusikan di wilayah Jatim. Pasalnya selama ini Jatim merupakan salah satu daerah lumbung padi Nasional yang memberi kontribusi 30% kebutuhan beras nasional. ‘’Dari total kebutuhan beras nasional sebanyak 40 juta ton, 30% atau sekitar 12 juta ton itu dihasilkan dari Jarim. Jadi sudah pasti Jatim tak perlu lagi pasokan beras import,’’ tambah pria yang belum genap sebulan bertugas di Mojokerto ini.

Sementara itu, dari satu juta ton target pengadaan beras seluruh wilayah jatim, Sub Divre Surabaya Selatan yang meliputi wilayah Kab Jombang, serta Kab dan Kota Mojokerto menyumbang 111 ribu ton.

Wilayah Mojokerto dan Jombang ini juga merupakan andalan pengadaan beras Jatim, persisnya tiga besar penyerap beras terbaik se Jatim.

Mantan Kepala Sub Divisi Pengamatan Harga dan Pasar di Divisi Analisa Harga dan Pasar Bulog Pusat ini menambahkan, target serapan beras Perum Bulog Sub Divre II Surabaya Selatan tahun 2016 sebesar 110 ribu ton. ‘’Harapan kita target tahun ini bisa tercapai atau bahkan terlampaui. Atau paling tidak, minimal bisa menyamai target 105 ribu ton tahun 2015 kemarin.Q kar

Norman Susilo Kasubdivre Bulog Surabaya Selatan Mojokerto menunjukkan sample beras Vietnam, Rabu (3/ 2) kemarin.

kariyadi/bhirawa

Pemkab Mojokerto Tembus Tiga Besar Posyandu Terbaik se-Jatim Mengandalkan 20 Layanan Taman Posyandu Ceria Kab Mojokerto berhasil menembus tiga besar kategori Pelaksana Terbaik Posyandu Tingkat Provinsi Jatim, Penilaian lomba Kesatuan Gerak PKK-KB-Kesehatan itu dilakukan secara langsung di Balai Desa Manduro Manggung Gajah, Kec Ngoro, Kab Mojokerto, Rabu (3/2) kemarin.

Terdapat sederet daftar kegiatan yang berlandaskan inovasi dan kreatifitas Desa Manduro Manggung Gajah, yang ditampilkan melalui kegiatan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM). Kegiatan-kegiatan ini dikemas dengan nama 20 Layanan Unggulan Taman Posyandu Ceria yang membuat tim penilai dari Provinsi Jatim menyatakan apresiasi tingginya. ‘’Posyandu merupakan wujud pemberdayaan masyarakat terutama di sektor kesehatan. Seiring perkembangan Posyandu, para kader sejatinya memang dituntut untuk lebih proaktif dalam berorganisasi, sehingga lebih produktif dalam menelurkan

ide-ide genius yang bermanfaat bagi masayarakat. Terbentuknya 20 kegiatan unggulan Taman Posyandu Ceria ini, saya kira merupakan hal yang sangat baik. Semoga ke depan bisa lebih banyak lagi ide-ide segar,’’ kata Ulfa Harsono, Ketua Tim Penilai dari Provinsi Jatim.

Dari 20 kegiatan itu antara lain, Layanan Taman Posyandu Ceria, Pojok Kreatif Posyandu, Layanan Dana Sehat Mandiri, Pojok Gizi Balita Sehat, Kelas Ibu Hamil, Layanan P4K (Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi), Layanan Baby Spa, Panggung Boneka Balita Ceria, Kabun Sayur Balitaku, dan Kolam Ikan Balita Sehat.

Tidak terfokus pada kesehatan ibu dan Balita saja.

Tetapi juga ada program Warung Sehat Posyandu, Kebun Toga Keluarga, Kader Siaga Pemantau Jentik, Konsultasi Keluarga Sakinah, Komunitas Keluarga Sayang Anak, Komunitas Keluarga Cinta PHBS, Pojok Kreatif Nenek Asuh, Layanan Posyandu Lansia, Layanan Pos Bindu Plus, serta Kelompok Remaja Peduli Lansia.

Ketua TP PKK Kab Mo-

jokerto, Ny Setiyanti Ardi Prasetiawan, menyampaikan apresiasinya kepada seluruh kader PKK yang telah melakukan tugas dengan sangat baik bahkan paripurna. Namun masuk dalam predikat tiga besar Jatim. Menurutnya, tak boleh menstimulus rasa cepat puas dan lengah dalam berkompetisi. ‘’Bapak dan Ibu tim penilai selama kunjungan ke beberapa Kabupaten dan Kota di Jatim tentu memiliki kesan

kariyadi/bhirawa

Ketua TP PKK Kab Mojokerto, Setiyanti Ardi Prasetiawan, mendampingi dewan juri di Balai Desa Manduro Manggung Gajah, Rabu (3/2) kemarin.

yang membekas pada masingmasing daerah. Kita boleh berbangga karena telah menembus tiga besar terbaik Jatim, justru hal ini harus memacu semangat kita untuk makin positif dalam melahirkan inovasi-inovasi penting di masa mendatang,’’ harapnya.

Tim penilai diketuai Ny Ulfa Harsono yang dibantu beberapa tim salah satunya dari Dinas Kesehatan, dan BKKBN, memang telah melakukan kriteria penilaian dengan cukup ketat berdasarkan kriteria yang diinginkan, salah satu diantaranya yakni inovasi dan kreatifitas. ‘’Kegiatan-kegiatan yang kami tampilkan merupakan hasil dari pembinaan matang yang telah dipersiapkan selama satu tahun. Hal itu kami upayakan tidak hanya karena alasan lomba semata, namun keinginan tulus untuk meningkatkan derajat kesehatan dan kesejahteraan masyarakat Kab Mojokerto,’’ tutupnya.Q kar.adv

JAWA TIMUR

6

Kamis Wage 4 FEBRUARI 2016

Awal 2016, 21 Warga Kota Blitar Diserang DB Telan 1 Korban Jiwa, Dinkes Kabupaten Probolinggo Fogging Wilayah Endemik Kota Blitar, Bhirawa Hingga bulan Januari 2016 tercatat ada sebanyak 21 orang sudah terjangkit Demam Berdarah di Kota Blitar. Kasi Pemberantasan Penanggulangan Pencegahan Penyakit (P4) Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Blitar, Dissy L Arlini, mengatakan hingga bulan Januari 2016 dari data Unit Pelayanan Kesehatan yakni terdiri dari Rumah Sakit maupun Puskesmas yang menyediakan rawat inap, saat ini sudah ada sebanyak 21 penderita demam berdarah yang ada di Kota Blitar. “Dari data kami pada bulan Januari sudah ada 21 orang penderita DB yang menjalani rawat inap,” kata Dissy L Arlini.

Lanjut Dissy, jumlah tersebut dinyatakan naik jika dibandingkan dengan tren mingguan di tahun tahun sebelumnya. Dari 21 kasus atau penderita Demam Berdarah tersebut terdiri dari penderita yang masih anak-anak dan penderita yang sudah dewasa serta hingga saat ini tidak ada satupun penderita demam berdarah yang dinyatakan meninggal dunia. “Sampai saat ini kami bersyukur semuanya bisa menjalani perawatan dan tidak ada yang meninggal dunia,” ujarnya.

Menurut Dissy, paling banyak yang menderita Demam Berdarah

hingga bulan Januari 2016 ini adalah warga yang berasal dari Kecamatan Kepanjenkidul, sedangkan untuk mencegah penyakit Demam Berdarah Dengue pihak Dinkes terus mensosialisasikan kepada masyarakat terkait pencegahan Demam Berdarah, di antaranya dengan cara mensterilkan rumah atau lingkungan di sekitar rumah dengan penyemprotan pembasmi nyamuk atau fogging.

Selain itu, juga membersihkan bak mandi dan menaburkan serbuk abate agar jentik-jentik nyamuk mati, menutup membalik

atau jika perlu menyingkirkan media-media kecil penampung air lainnya yang ada di rumah Anda, Memasang kawat anti nyamuk di seluruh ventilasi rumah, memasang kelambu di ranjang tidur.

“Bisa juga memakai losion anti nyamuk serta mengenakan pakaian yang cukup bisa melindungi dari gigitan nyamuk,” terangnya.

Tambah Dissy, diperkirakan penderita Demam Berdarah akan meningkat pada musim hujan seperti ini hingga akhir bulan Pebruari 2016 mendatang. Sehingga pihaknya juga menghimbau kepada masyarakat Kota Blitar untuk melakukan berbagai langkah dan antisipasi agar anggota keluarganya tidak sampai terserang Demam Berdarah.

Wakil Ketua DPRD Kota Blitar, Totok Sugiarto, juga meminta kepada masyarakat untuk menjaga lingkungan dengan rutin melakukan kerja bhakti membersihkan lingkungan sekitar, serta segera melaporkan kepada Dinas Kesehatan jika ada warganya yang terserang Demam Berdarah agar bisa segera dilakukan fog-

ging sebagai antisipasi paling cepat. “Untuk itu saling bekerjasama menjaga lingkungan sekitar dengan rutin kerja bhakti akan mencegah dari serangan nyamuk Demam Berdarah,” pungkasnya.

Fogging Wilayah Endemik Sementara itu, kasus demam berdarah (DB) di Kabupaten Probolinggo, kian mengancam. Hingga saat ini, tercatat ada 63 kasus DB dan satu kasus berakhir kematian.

Akibatnya, Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten setempat melakukan beberapa kali fogging, di wilayah endemik DB. Kali ini, wilayah yang termasuk endemik DB, kembali dilakukan pengasapan atau fogging oleh Dinkes setempat, tepatnya di Kecamatan Kotaanyar, yang meliputi 3 Desa, dimana terdapat 6 jiwa yang terserang DB, yakni Desa Kotaanyar Krajan 2 jiwa, Sukorejo 1 jiwa, dan Desa Sidomulyo, 3 jiwa.

Sementara di Kabupaten Probolinggo, sendiri terdapat beberapa Kecamatan yang termasuk

wilayah Endemik DB, yakni Kecamatan Paiton, Kraksaan, Pajarakan, Maron, dan saat ini Kecamatan Kotaanyar juga termasuk endemik DB. Ratusan rumah di lakukan pengasapan di Dusun Krajan, Desa Kotaanyar, sebagai antisipasi serangan lanjutan DB, mengingat wabah DB mulai menjalar ke sejumlah Desa, di Kecamatan tersebut.

Menurut Suharto, Camat Kotaanyar Rabu 3/2, pihaknya sangat menyayangkan wabah DB ini menyerang wilayahnya. Ia berharap pihak Dinas Kesehatan lebih gencar melakukan sosialisasi terhadap warganya. “Iya, DB sudah menyerang 6 jiwa di 3 Desa, di Kecamatan Kotaanyar. Sosialisasi dari Dinkes sudah dilakukan, namun kami mewakili warga ingin sosialisasi itu lebih ditingkatkan lagi,” kata Suharto.

Sementara Sri Agustini, salah satu warga yang putranya terjangkit DB saat ditemui di RSUD Waluyojati Kraksaan, Rabu (3/2) mengaku, ingin perhatian serius dari pihak terkait. Ia juga meminta, fogging tidak hanya dilakukan

Lapuk, Atap SDN Sawahan III Runtuh

KILAS JATIM

Reaktivasi Sumur Migas Pertama Berhasil Dilakukan JOB-PPEJ Bojonegoro, Bhirawa Upaya untuk memenuhi target, operator minyak dan gas bumi (migas) Lapangan Sukowati, Blok Tuban, Joint Operating Body (JOB) Pertamina Petrochina East Java ( PPEJ) berhasil melakukan reaktifasi terhadap sumur SKW #11. Targetnya reaktifasi atau melakukan kerja ulang akan dilakukan terhadap empat sumur di PAD A Sukowati yang sudah tidak berproduksi lagi, Rabu (3/2) kemarin.

Fiel Admin Superintendent, Akbar Pradima mengatakan, kegiatan rig well service ini dilakukan untuk memenuhi target yang diberikan SKK Migas agar mengejar cadangan migas yang semakin menurun. “Pekerjaan well service atau perawatan sumur ini karena sudah tidak memproduksi minyak. Ini dilakukan karena ada tuntutan untuk meningkatkan lifting nasional. Sebab, secara nasional lifting migas menurun ditambah lagi harga minyak dunia tidak ekonomis lagi,” kata Fiel Admin Superintendent, Akbar Pradima.

Well Service sebelumnya sudah dilakukan di SKW #11 dan berhasil. Setelah berhasil dilakukan di SKW#11, pihak operator melakukan aktifitas kedua di SKW#15. Well Service yang dilakukan di SKW #15 ini untuk mengembalikan produksi minyak dari sumur tersebut yang telah lama terhenti dikarenakan hanya memproduksi air dan gas, sehingga mengganggu produksi sumur yang lain.

“Produksi air dan gas SKW#15 ini terlalu tinggi sehingga berdampak pada penurunan tekanan reservoir. Kegiatan ini untuk membuka lapisan reservoir di SKW#15 yang lebih banyak mengandung minyak,” terang Field Operation Superintendent (FOS) JOB PPEJ, Fauzy A Mayanullah.Q bas

ristika/bhirawa

Warga membersihkan atap SDN Sawahan III Kecamatan Sawahan yang runtuh akibat lapuk, karena tidak pernah direnovasi sejak tahun 1978.

Nganjuk, Bhirawa Bangunan tua SDN Sawahan III yang terletak di Dusun Ngoleng Desa/ Kecamatan Sawahan atapnya runtuh. Diduga kuat, runtuhnya atap ruang yang biasa digunakan untuk kelas dua itu akibat bangunan yang sudah tua dan kayunya lapuk.

Selain bangunan yang cukup tua

karena sejak dibangun 1978 silam belum pernah direnovasi, hujan yang disertai angin kencang juga menjadi penyebab atap runtuh. Beruntung, saat atap runtuh, kondisi ruang telah dikosongkan dan tidak ada murid yang menjadi korban.

Ania Widyawati, Kepala SDN Sawahan III mengatakan, bersama

komite sekolah telah sepakat mengosongkan ruang kelas dua tersebut sejak dua minggu lalu. Sebabnya kondisi kayu penyangga atap ruangan sudah melengkung.

Ditambah lagi, curah hujan yang cukup tinggi membuat beban genteng kelas semakin berat karena basah.

Runtuhnya bangunan yang berukuran 8 X 7 meter ini saat siswa sedang istirahat sehingga tidak menimbulkan korban jiwa. “Teryata perkiraan kami benar, sekira pukul 09.00 WIB saat anak-anak sedang istirahat, atap ruangan kelas dua yang telah dikosongkan mendadak runtuh,” ujar Ania.

Diakui oleh Kasek SDN Sawahan III, jika penyebab runtuhnya atap bangunan karena bangunan usianya sudah tua sehingga kayu atap maupun tiang penyangganya sudah lapuk. ”Sejak dibangun tahun 1978 hingga saat ini bangunan ini belum tersentuh renovasi sekalipun,” ungkap Ania.

Terkait runtuhnya atap ruang kelas SDN Sawahan III Sony Herdiyanto, Kepala bidang (Kabid) TK SD PLB Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah raga (Dikpora) Pemkab Nganjuk mengaku jika sudah mendapat laporan dari pihak sekolah. Bangunan SDN Sawahan III tersebut menurut Sony, memang sudah waktunya direnovasi.

Tetapi karena saat ini kondisinya sudah runtuh, maka Dinas Dikpora akan memberikan prioritas pembangunan kelas baru supaya ruang sekolah tersebut dapat difungsikan kembali. ”Kami sudah meninjau SDN Sawahan III yang runtuh bersama anggota DPRD Nganjuk untuk mengecek kondisi sekolah tersebut. Untuk itu kami akan prioritaskan segera untuk dibangun kembali,” ungkap Sony.

Bahkan Dinas Dikpora telah berkoordinasi dengan DPRD untuk mengupayakan anggaran pembangunan sekolah yang roboh tersebut, baik dari APBD maupun APBN. ”Supaya kelas tersebut segera dapat kembali difungsikan, kami akan mengupayakan anggaran secepatnya,” jelas Sony.Q ris

di rumah-rumah saja, melainkan di sekolah juga harus dilakukan pengasapan. “Ini sangat penting bagi siswa sekolah, karena kebanyakan yang terserang DB itu siswa sekolah, anak saya saat ini masih dirawat di rumah sakit,” aku Agustini.

Kabid P2PL Dinas Kesehatan Kabupaten Probolinggo, Ari Suciati mengungkapkan, memasuki musim hujan, warga harus mulai waspada terhadap penyakit DB, sebab yang tercatat untuk saat ini penderita DB sudah mencapai 63 jiwa, dan itu kebanyakan anak-anak. ”Dibanding dengan tahun kemarin, jumlah kasus DB tahun ini menurun. Tahun kemarin selama bulan Januari mencapai 142 kasus. Kalau bulan sekarang baru 63 kasus. Namun, tahun ini DB menyebabkan 1 korban jiwa,” terang Ari. Pada 2015 kasus DB melonjak tinggi. Selama Januari dan Februari kasus DB mencapai ratusan kasus. Tentunya, pihaknya mengharapkan kasus serupa di tahun 2015, tidak terjadi lagi di tahun ini, tambahnya.Q htn,wap

Banjir Belum Terkategori Bencana Tulungagung, Bhirawa Banjir yang menggenangi sebagian wilayah Kabupaten Tulungagung belum terkategorikan sebagai bencana alam oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) setempat. Mereka menilai genangan air yang terjadi saat ini sebagai hal yang lumrah terjadi ketika memasuki puncak musim hujan dan belum menimbulkan korban. “Genangan yang terjadi masih normal-normal saja. Belum bisa dikategorikan sebagai bencana,” ujar Kepala BPBD Kabupaten Tulungagung, Soeroto SSos MSi pada Bhirawa, Rabu (3/2).

Menurut dia, genangan air bisa dikategorikan bencana jika sudah menimbulkan korban. Baik korban jiwa atau korban harta benda. “Kan ini belum. Genangan di sejumlah tempat itu sudah biasa terjadi dan masyarakat yang daerahnya mengalami genangan air tidak terisolir. Air hanya di jalan dan halaman. Kalau pun ada yang (air banjir) sampai masuk rumah jumlahnya tidak banyak,” paparnya.

Diakuinya, ada beberapa tempat di Kabupaten Tulungagung yang tergenang akibat hujan deras pada Selasa (3/2).

Terlebih hujan terjadi mulai sore sampai malam hari. Bahkan sampai Rabu (3/2) kemarin, seluruh wilayah Kabupaten Tulungagung masih diselimuti mendung dan mengalami hujan ringan.

Soeroto menyatakan seluruh personel BPBD terus melakukan pemantauan terhadap kejadian genangan air tersebut.

Masyarakat yang daerahnya terkena banjir tidak diberi bantuan. “Bukannya BPBD tidak mau memberi bantuan. Tetapi, kami harus pula mendidik masyarakat. Jangan sampai terkena genangan sedikit lalu minta bantuan. Masyarakat dididik untuk tangguh bencana,” tuturnya.

Banjir yang menggenang di daerah Desa Gedangsewu, Desa Moyoketen, Desa Serut semuanya di Kecamatan Boyolangu dan sebagian di Kecamatan Pakel dan Kecamatan Kauman, dinilai Soeroto masih dalam taraf wajar. “Paling ya tiga jam ke depan sudah surut,” tandasnya.Q wed

Penerima KIS-PBI Tidak Dipungut Biaya Distribusi BPJS Kesehatan Jember Buka Posko Pengaduan KIS-PBI Apabila terdapat tarikan uang atau pungutan dalam mendaftar untuk memiliki Kartu Indonesia Sehat Penerima Bantuan Iuran (KIS-PBI), hendaknya yang bersangkutan secepatnya memberi tahu atau melaporkan kejadiannya kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) terdekat atau langsung ke Kantor Cabang BPJS Madiun. Jika benar adanya pungutan, kepada pihak ketiga yang telah kontrak kerja dengan Kantor Cabang BPJS Madiun atau yang menangani kepada yang bersangkutan.

“Yang jelas, jika terbukti adanya pungutan oleh petugasdalam mendaftar menjadi anggota KISPBI dan pungutan biaya distribusi, KIS-PBI selain kami memerintahkan mengembalikan uang pungutan juga akan dilakukan pemutusan kontrak kerja sama.

Karena dalam pendistribusian,” kata dr. Yessi Kumalasari AAAK, Kepala Cabang BPJS Kesehatan Madiun, menjawab pertanyaan Bhirawa pada siaran pers di Kantor Cabang BPJS Madiun, Rabu (3/2).

Dalam siaran pers di Kantor Cabang BPJS Kesehatan Madiun dengan nara sumber, Kepala Cabang BPJS Kesehatan Madiun, dr. Yessi Kumalasari AAAK. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Madiun dr Sulistyo Widyantoro, MM. Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Magetan, Drs.H. Parni, M.Si, dan Kepala Dinas Dukcapil Kab. Ngawi, Sugeng.

Menurut dr Yessi Kumalasari, diawal Januari 2016 BPJS telah membentuk Posko Pemantau dan Penanganan Pengaduan Distribusi KIS-PBI ditingkat Kantor Pusat, Kantor Divisi Regional, Kantor Cabang dan Kantor Layan-

an Operasional Kabupaten/Kota (KLOK).

Jelasnya, Posko Pemantau dan Penanganan Pengaduan Distribusi KIS-PBI juga berfungsi untuk memantau distribusi KIS-PBI yang sudah 100 % diserahkan BPJS Kesehatan pihak ke 3 (PT Pos/ INE/Mitra BPJS Kesehatan) untuk memastikan apakah KIS-PBI tersebut sudah sampai atau belum ke peserta eks Jamkesmas sesuai dengan data masterfile.

“Posko seperti terurai diatas, juga menampung pengaduan tentang distribusi KIS-PBI yang berpotensi masalah anatai lain, peserta pindah domisili, peserta sudah meninggal dunia, peserta yang sudah tidak miskin lagi, serta permasalahan distribusi lainnya,” papar dr. Yessi Kumalasi memperjelas.

Dijelaskannya, sesuai SK Kemensos RI No 170/HUK/2015 tentang Penetapan Peserta PBI APBN Kantor Cabang Madiun yakni : untuk jumlah peserta KIS-PBI di wilayah Kantor Cabang BPJS Kesehatan Madiun sebanyak 1.361.993. Jumlah itu terbagi di Kota Madiun 30.536. Kabupaten Madiun 272.581. Kab Magetan 238.050. Kab Ngawi 444.959. dan

Kab Ponorogo 375.867.

Dalam hal ini, BPJS Kesehatan mengimbau, bagi masyarakat yang namanya sudah dinon-aktifkan sebagai peserta KIS-PBI untuk menjadi peserta JKN-KIS non PBI dengan mendaftarkan diri ke kantor BPJS Kesehatan setempat dan membayar iuran secara rutin setiap bulannya.

Mengingat kepesertaan JKNKIS bersifat wajib, kartu tanda peserta KIS non –PBI, BPJS Kesehatan juga menetapkan, peserta yang berhak mendapatkan KIS-PBI tidak dipungut biaya terkait dengan pendistrubusi.

“Apabila terdapat pungutan biaya agar dapat melapoirkan ke Posko Pemantauan dan Penanganan Pengaduan Distribusi KIS-PBI di masing-masing wilayah kerja,” kata dr Yessi Kumalasari mengimbau.

KIS adalah tanda kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Sedang KIS yang diterbitkan BPJS Kesehatan terbagi dua jenis kepesertaan. Pertama kelompok masyarakat yang wajib mendaftar dan mebayar iuran, baik membayar sendiri (mandiri) ataupun berkontribusi bersama pemberi kerjanya (segmen buruh atau pekerja). Kedua, kelompok masyarakat miskin dan tidak mampu yang didaftarkan oleh pemerintah dan iurannya dibayar oleh pemerintah (segmen Penerima Bantuan Iuran atau PBI). Sedang untuk kartu lainnya seperti Kartu Eks Askes, Eks Jamkesmas, KJS Kartu JKN BPJS Kesehatan, masih tetap berlaku sesuai ketentuan sepanjang belum diganti dengan KIS.

Buka Posko Pengaduan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Jember bentuk Posko Pemantauan dan Penanganan Pengaduan Sistribusi Kartu Indonesia Sehat - Penerima Bantuan Iuran (KIS-PBI).

Posko ini berfungsi untuk memantau distribusi KIS-PBI yang sudah 100 % diserahkan BPJS Kesehatan ke pihak ketiga.

"Posko ini sekaligus untuk memastikan apakah KIS-PBI tersebut sudah sampai atau belum ke peserta eks-Jamkesmas sesuai dengan data masterfile," ujar Kepala BPJS Kesehatan Jember Tanya Rahayu kepada sejumlah wartawan di ruang kerjanya, Rabu (3/2) siang.

Menurut Tanya, Posko ini dibentuk sebagai langkah antisipasi BPJS Kesehatan dalam memberikan pelayanan bagi peserta KIS-PBI. Secara Nasional, tahun 2015 jumlah peserta KIS-PBI berjumlah 86,4 juta jiwa. Sedang tahun 2016 dari 86,4 juta jiwa, terdapat 1,7 juta yang tidak lagi berhak mendapat bantuan iuran.

"Ini berdasarkan SK Menteri Sosial Nomor 17/HUK/2015. KIS ini juga menampung pengaduan tentang distribusi KIS-PBI yang berpotensi masalah," ujarnya pula.

Berdasarkan data peserta aktif jaminan kesehatan nasional KISPBI BPJS Kesehatan Jember terdata tahun 2015 sebanyak 930.963 dan tahun 2016 sebanyak 995.470. Sehingga ada peningkatan atau tambahan 64.507 jiwa. Sedang Kab. Lumajang (wilayah kerja BPJS Kesehatan Jember) tahun 2015 sebanyak

sudarno/bhirawa

Nara sumber dalam siaran pers di Kantor Cabang BPJS Kesehatan Madiun, Rabu (3/2). Tamapak dari kanan, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Madiun dr Sulistyo Widyantoro, MM, Kepala Cabang BPJS Kesehatan Madiun, dr. Yessi Kumalasari, AAAK,. Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Magetan, Drs.H. Parni, M.Si, dan Kepala Dinas Dukcapil Kab. Ngawi, Sugeng.

426.701 jiwa dan tahun 2016 sebanyak 454.472, sehingga ada peningkatan sebanyak 27.771 jiwa.

Namun berdasarkan SK Menteri Sosial No. 170/HUK/2015 tertanggal 9 Desember 2015, data peserta yang dinonaktikan di Kabupaten Jember tahun 2016 sebanyak 17.730 jiwan sedang Kab. Lumajang sebanyak 4.225 jiwa.

"Bagi masyarakat yang namanya sudah non aktif sebagai peserta KIS-PBI untuk menjadi peserta JKN-KIS non PBI. Mendaftar ke BPJS Kesehatan setempat dan membayar iuran secara rutin setiap bulan. Kami juga memberitahukan bahwa peserta yang berhak mendapat KIS-PBI tidak dipungut biaya.

Kalau ada pungutan silahkan

melapor ke Posko," tegas ibi berkacama mata ini kemarin.

Bagi warga yang tidak mampu tapi kepesertaannya sebagai penerima KIS-PBI dinonaktifkan, Tanya akan berupaya mencarikan solusinya bersama Dinas Sosial.

"Seperti yang menimpa salah seorang yang harus rutin cuci darah, tapi tidak punya biaya.

Sedangkan dia adalah anggota BPJS Kesehatan yang iuran tiap bulannya macet karena tidak punya uang. Kami berupaya tetap si pasien melakukan cuci darah.

Jika memang tidak mampu membayar iuran sebesar Rp.25 ribu/ bulan, kami akan koordinasi dengan dinas sosial untuk menggunakan dana masyarakat miskin dari APBD," ujarnya pula.Q dar,efi

JAWA TIMUR

Kamis Wage 4 FEBRUARI 2016

KILAS JATIM

Sekdes PNS Masih Bisa Bertahan di Desa Tulungagung, Bhirawa Pemkab Tulungagung belum berencana untuk menarik semua PNS yang saat ini menjabat sebagai sekretaris desa. Para sekretaris desa tersebut masih bisa bertahan dan bekerja di desanya masingmasing.

“Belum ada penarikan sekretaris desa yang bestatus PNS. Karena memang belum ada aturannya,” ujar Kepala Bagian Pemerintahan Kabupaten Tulungagung, Drs Tri Hariadi pada Bhirawa, kemarin.

Menurutnya, penarikan PNS yang kini menjabat sebagai sekretaris desa menunggu aturan dari pemerintah pusat. “Kami menunggu peraturan menteri,” terang Tri Hariadi.

Ketika ditanya sudah ada beberapa PNS yang pindah tugas ke Pemkab Tulungagung, Tri Hariadi mengatakan hal itu terjadi bukan karena Pemkab Tulungagung yang melakukan penarikan tetapi atas kehendak sekretaris desa yang bersangkutan. “Bukan karena ditarik.

Mereka mengajukan diri untuk mutasi ke SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah),” katanya.

Diakuinya, jumlah sekretaris desa yang mutasi ke SKPD lingkup Pemkab Tulungagung relatif banyak. Karenanya, saat ini ada beberapa desa yang tidak mempunyai sekretaris desa secara definitif.

“Namun demikian, bukan berarti jabatan sekretaris desa yang ditinggal PNS itu tidak ada gantinya untuk menangani tugas sekretaris desa. Ada gantinya, yakni perangkat desa yang diangkat oleh kepala desa untuk melaksanakan tugas sebagai sekretaris desa,” paparnya.

Anggota Komisi A DPRD Tulungagung, Nurhamim SAg, mengatakan hal yang sama. Menurutnya belum ada aturan yang jelas terkait penarikan sekretaris desa berstatus PNS ke pemerintah daerah. Karena itu pula, lanjut dia, pemerintah daerah masih menunggu aturan untuk membuat peraturan daerah baru mengenai sekretaris desa. “Kami pun masih menunggu. Seperti halnya yang dikatakan Bagian Pemerintahan Pemkab,” tuturnya.Q wed

Paripurna Istimewa DPRD Sumenep Umumkan Bupati dan Wabup Terpilih Sumenep, Bhirawa DPRD Kabupaten Sumenep telah menggelar rapat paripurna istimewa dengan agenda mengumumkan bupati dan wakil bupati terpilih hasil pilkada 2015. Wakil Ketua DPRD Sumenep, Moh Hanafi mengatakan, sesuai aturan yang berlaku, bahwa pasangan calon gubernur-wakil gubernur, wali kota-wakil wali kota dan bupatiwakil bupati yang telah disahkan oleh KPU, agar diumumkan oleh DPRD melalui paripurna istimewa. "Kami sudah menindaklanjuti surat Menteri Dalam Negeri yakni melakukan rapat paripurna istimewa, mengumumkan bupati dan wakil bupati terpilih," kata Moh Hanafi, Rabu (03/02).

Hanafi mengatakan, setelah diumumkan melalui paripurna istimewa, bupati dan wakil

bupati terpilih akan diusulkan ke Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur Jawa Timur.

"Hari ini (kemarin, red) kami sudah mengirimkan surat hasil penetapan bupati dan wakil bupati terpilih itu ke Gubernur, besok (hari ini, red) Gubernur akan menyampaikan ke Menteri Dalam Negeri," ungkapnya.

Menurutnya, dalam rapat paripurna istimewa itu, DPRD mengundang dua paslon yang merupakan kandidat calon dalam pilkada 9 Desember 2015. Namun, dua paslon, baik yang terpilih maupun yang tidak terpilih, tidak ada yang hadir. "Kami juga mengundang

KPU Sumenep sebagai penyelenggara pilkada, Panwaslih dan semua anggota DPRD Sumenep. Dua paslon, baik yang terpilih maupun yang tidak terpilih, tidak hadir," bebernya.

Sebelumnya, KPU Sumenep telah menetapkan bupati dan wakil bupati terpilih, A Busyro Karim-Ach Fauzi, yang diusung PKB dan PDI Perjuangan serta NasDem, melalui rapat pleno terbuka di salah satu hotel di jalan Trunojoyo Sumenep. Penetapan bupati dan wakil bupati terpilih itu

merupakan tindaklanjut dari sidang Mahkamah Konstitusi (MK) yang menolak gugatan pasangan Zainal Abidin-Dewi Khalifah (ZA-Eva).

Berdasarkan Rapat Pleno Terbuka tekapitulasi suara tingkat kabupaten yang dilakukan KPU, A Busyro KarimAch Fauzi mendapatkan dukungan sebanyak 301.887 suara dan ZA-Eva memperoleh 291.779 suara. Jadi, paslon nomor urut 1, Busyro-Fauzi unggul 10.108 suara dengan selisih 1,7 persen suara dari Paslon 2.Q sul

sawawi/bhirawa

Sejumlah siswa SMPN I Panji Kabupaten Situbondo tampak tekun saat membuat mural (lukisan seni modern) digedung sekolah setempat kemarin.

Apresiasi Bakat dan Minat Siswa, SMPN I Panji Adakan Lomba Mural

Dewan Dukung Upaya Masyarakat Desa Licin Banyuwangi, Bhirawa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kabupaten Banyuwangi pada dasarnya mendukung upaya masyarakat desa Tamansari kecamatan Licin kabupaten Banyuwangi untuk menggali potensi pendapatan desa melalui Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) yang salah satunya melalui usaha jasa pariwisata dengan mengenakan retribusi sebesar Rp 3.000,- bagi wisatawan yang akan berkunjung ke awasan Wisata Ijen.

Menurut Ficky Septalinda, Ketua Komisi I DPRD Banyuwangi setelah diberlakukan penarikan restriubusi dalam beberapa bulan terakhir ternyata di lapangan menimbulkan pro kontra dari sebagian warga yang akan berwisata ke Ijen.

Selanjutnya Ficky menyatakan untuk menuntaskan masalah yang terjadi, lanjut politisi asal PDI Perjuangan itu, komisi I mengundang Dinas Pendapatan, Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintah Desa (BPM Pemdes), Bagian Pemerintahan, Bagian Hukum dan Kepala Desa Tamansari serta beberapa pihak yang terkait untuk Rapat Koordinasi mencari rumusan yang pas dan tepat agar upaya desa Tamansari tersebut tidak menimbulkan permasalahan di lapangan.

“Pada intinya kami meminta BPM Pemdes dan Bagian Hukum serta pihak terkait lain untuk secepatnya melakukan revisi terhadap Bumdes, bukan saja yang ada di desa Tamansari akan tetapi terkait juga beberapa Bumdes yang ada di wilayah Banyuwangi,” tegas Politisi Perempuan asal Glenmore tersebut.Q mb12

7

hilmi husain/bhirawa

Satu orang terlambat tampak berlarian menuju tempat undangan, Rabu (3/2). Bahkan, perempuan itu terlambat hingga setengah jam lebih dan langsung bergabung bersama PNS yang dilantik.

Baru Akan Jadi Abdi Negara Sudah Terlambat saat Ucap Sumpah dan Janji Pasuruan, Bhirawa Ratusan Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemkab Pasuruan dilantik serta mengucap sumpah dan janji sebagai abdi negara yang dipandu langsung oleh Bupati Pasuruan, Irsyad Yusuf. Namun, disela-sela prosesi itu tepatnya penandatangan berita acara pengambilan sumpah oleh Bupati Pasuruan justru satu PNS yang akan dilantik terlambat memasuki area ke Pendopo Nyaweji Ngesti Wenganing Gusti Kabupaten Pasuruan.

“Memang ada satu pegawai yang akan di lantik berlarian dari pintu gerbang pendopo menuju tempat acara lantaran terlambat.

Mengenahi penyebab saya kurang tahu. Dia langsung bergabung dengan ratusan PNS yang langsung mengikuti prosesi sumpah dan janji,” ujar Joko Supriyono, salah satu petugas absen sumpah dan janji di pendopo Kabupaten Pasuruan, Rabu (3/2) siang.

Sekadar diketahui, undangan sumpah dan janji digelar pukul 11.00 WIB. Acara sempat molor karena menunggu kehadiran Bupati Pasuruan dari kegiatan di Tosari, Pasuruan.

“Seharusnya acara ini untuk menambah tingkat kedisiplinan para tenaga honorer K-2.

Sebab, mereka naik jabatan dari honorer K-2 menjadi PNS. Tapi, ini malah terlambat mengikuti prosesi yang sangat sakral. Bahkan

terlambatnya lebih dari setengah jam,” kata salah satu pegawai BKD Kabupaten Pasuruan yang enggan disebutkan namanya.

Bupati Pasuruan, Irsyad Yusuf menyampaikan pengambilan sumpah dan janji harus dijadikan momen penting dalam suatu perubahan ke arah yang lebih baik dari sebelumnya.

Terlebih mengedepankan tingkat kedisiplinan sehingga abdi negara ini bisa mengayomi masyarakat dengan baik.

“Pelantikan ini merupakan awal karir untuk mengabdi kepada bangsa dan negara. PNS harus disiplin dan jangan sampai banyak mengeluh.

Termasuk juga PNS harus selalu bersikap profesional dalam menghadapi dan menyelesaikan masalah. Tujuannya hanyalah satu yakni mengayomi masyarakat,” tandas Irsyad Yusuf.

Terinci dari 519 orang yang di ambil sumpah dan janjinya terdiri dari 497 dari unsur tenaga honorer Kategori Dua (K-2), 10 orang merupakan formasi khusus dokter dan 11 orang usulan dari SKPD dan unit kerja. “Hingga saat ini sisa total tenaga honorer K-2 di Kabupaten Pasuruan masih sekitar 700 orang. Jika K-2 terangkat menjadi PNS tentu masih kurang.

Karena, idealnya kebutuhan PNS di Kabupaten Pasuruan masih sekitar ribuan orang,” kata Iriyanto, Kepala BKD Kabupaten Pasuruan.Q hil

Situbondo, Bhirawa Guna menampung dan mewadahi minat dan bakat siswa dibidang kesenian, SMPN I Panji, Kabupaten Situbondo mengadakan lomba mural (kesenian lukis modern) dalam beberapa hari terakhir ini. Kontes dan lomba apresiasi melukis ditembok salah satu sekolah unggulan di Kota Santri ini diikuti seluruh siswa dari kelas VII,VIII dan IX. Event membanggakan ini diadakan dalam rangka untuk mensukseskan keikutsertaan SMPN I Panji dalam lomba sekolah adiwiyata (sekolah berwawasan lingkungan) yang kini baru memasuki tingkat Provinsi Jatim.

Menurut guru pembimbing kesenian mural Erna Fariana, mural dikenal sebagai seni lukis modern yang sudah berkembang pesat diera globalisasi saat ini.

Mural ini, kata Erna, tidak hanya dilakukan oleh dunia lukis kelas menengah kebawah, tetapi sudah mulai mendunia dikalangan mancanegara. Tak hanya itu saja, papar Erna, Mural ini juga dikenal sebagai media yang unik dalam menyampaikan aspirasi masyarakat melalui media media seni.

"Misalnya seperti lukisan lukisan di dinding, langit langit dan juga dibidang datar lainnya," ungkap Erna dengan didampingi Dra Umaisaro.

Seiring dengan perkembangan jaman dan tehnologi informasi, lanjut Erna, keberadaan mural saat ini semakin dikenal masyarakat secara umum terutama diera perkembangan seni di-

dunia, khususnya di Indonesia. Selain untuk menambah hazanah pengetahuan, tutur Erna, seni mural ini juga mulai didalami civitas keluarga besar SMPN I Panji berikut para pelajar.

Adapun tujuan pagelaran lomba mural ini, terang Erna, adalah untuk mengapresiasi bakat dan minat siswa serta mendukung pelaksanaan adiwiyata Provinsi Jawa Timur dengan tema lingkungan hidup. "Lomba mural ini diikuti seluruh siswa yang didilombakan perkelas. Semua siswa mulai kelas VII, VIII dan IX, ikut serta berlomba," tutur guru pembina mata pelajaran kesenian ini kemarin (3/ 2).

Niat awalnya diadakannya lomba mural ini, aku Erna, melihat keberadaan kondisi dinding sekolah yang mulai kusam. Mengacu kondisi itu, tegas Erna, ia memiliki ide dan gagasan untuk menggelar lomba mural. Sehingga, ujar Erna, bakat dan minat potensial yamg dimiliki anak didik tidak hanya tertuang dikertas saja, melainkan bisa diekspresikan di gedung sekolah. "Alangkah baiknya kalau tembok yang kusam itu dilukis oleh anak didik yang punya bakat menonjol dibidang melukis gedung," papar Erna Fariana.

Seni melukis mural ini, lanjut Erna, kedepan akan terus disinambungkan bagi murid baru tahun ajaran 2016. Sebab, tutur Erna lagi, untuk siswa kelas VII, VIII dan IX sudah pernah mengikuti program kegiatan lomba melukis mural tersebut. Q awi

Komisi C Minta Green Garden Penuhi Perizinan dan Tidak Mokong Setelah pekan kemarin memanggil satuan perangkat daerah (SKPD) terkait, Rabu (3/2), Komisi C DPRD Gresik melakukan sidak, memantau pembangunan kompleks bisnis dan hunian Green Garden di jalan Dokter Wahidin Sudirohusada. Meminta kepada pengembang tidak mokong, dan segera mengurus lengkap proses perizinan.

Dalam inspeksi mendadak (sidak), yang di ikuti oleh seluruh anggota Komisi C DPRD Gresik.

Juga Kabid Perizinan Farida Haznah, Kasi Lingkungan Hidup BLH Suhartono dan Kabid Tata Ruang PU Ardhi. Berlansung sekitar satu jam, menayakan secara detail proses perijinanya.

Menurut Ketua Komisi C DPRD Gresik Moh Syafi' AM pada wartawan, bahwa sidak ini sebagai tindak lanjut dari hering yang kemarin dilakukan dengan SKPD kemarin. Diketahui bahwa Green Garden, beberapa kelengakapan perijinan untuk mendirikan bangunan belum lengkap. Seperti IMB dan yang lainya, dan komisi menanyakan langsung pada

pengembang.

Setelah kita tanya, memang masih dalam proses. "Itu terjadi ketika ada perubahan, seperti adanya apartemen dan lainya.

Dengan perubahan itu, maka seperti Amdal Lingkungan ( Amdal ) yang dimiliki Green Garden perlu dilakukan perubahan. Sebab, ini menjadi kewajiban sebelum mengajukan izin IMB. "Kalau Amdalnya belum beres, maka IMB tidak bisa dikeluarkan karena merupakan sarat." ujarnya.

Senada juga dikatakan oleh anggota komisi C DPRD Gresik Edi Santoso, bahwa meminta agar pembangunan apartemen, mall dan hotel jangan dilakukan terlebih dahulu. Sebab, per-

izinannya belum dilakukan perubahan dan dilengkapi. Karena itu merupakan sarat untuk mendirikan bangunan, dan harus dipenuhi terlebih dahulu.

"Masih banyak izin yang belum dilengkapi, jadi jangan dibangun dulu. Karena perizinan awal yang dilakukan Green Garden, hanya untuk hunian dan ruko. Tetapi perkembangannya Green Garden, melakukan pengembangan dengan membangun mall, apartemen dan hotel. Kami tidak ingin, Green Garden menjadi pengembang yang mokong," pintanya.

Kabid Perizinan BPMP Kabupaten Gresik Farida Haznah mengatakan, bahwa pihaknya menghimbau agar izin mall, apartemen dan hotel dilengkapi.

Sebab, selain IMB mall dan hotel juga ada izin-izin yang lain. Mulai dari izin penjualan stan, hingga izin operasional hotel.

Senada juga disampaikan Kasi Lingkungan Hidup BLH Gresik Suhartono, bahwa Amdal Lingkungan Green Garden harus dila-

Anggota Komisi C Edi Santoso kukan perubahan. Selain itu, juga harus melakukan perubahan blok plan. Sebab, awalnya hanya hunian dan ruko. Sekarang berubah menjadi hunian dan bisnis, jadi Amdal juga harus diubah.

Perwakilan Green Garden Suderajat mengatakan, bahwa me-

Komisi C sidak Green Garden. ngakui jika Amdal Lingkungan dan Andal Lalin yang dimiliki hanya untuk hunian dan ruko.

Sehingga, dirinya saat ini mengajukan perubahan untuk pembangunan apartemen, mall dan hotel. Dan sudah lakukan per-

ubahan, sekarang masih dalam proses perijinan.

Juga berjanji bakal menyelesaikan seluruh perizinannya, Sebab memiliki tanggung jawab kepada para investor ternama dari Jakarta.Q kim,adv

EKONOMI - BISNIS

8

Tiket KA Liburan Imlek Habis Terjual

Kurs JUAL

BELI

USD

13,991.00

13,851.00

SGD

9,723.40

9,620.75

EUR

15,252.99

15,094.82

JPY

11,931.60

11,809.19

GBP

19,925.98

19,722.44

Surabaya, Bhirawa Penjualan tiket kereta api yang berada di bawah PT KAI Daop 8 Surabaya telah habis terjual. Antusiasme masyarakat dalam memanfaatkan waktu liburan cukup panjang dimanfaatkan dengan kunjungan ke daerah yang tercover oleh pelayanan Kereta Api, terutama mereka yang ada di Malang dan Surabaya.

Sumber: Bank Indonesia (19 JANUARI 2016)

RAGAM EKBIS

Seminar The Year off Recover Indonesia Invesment Producer 2016 yang digelar oleh PT DIM.

Waspadai Efek Gejolak Perekonomian Global Eropa dan Asia Surabaya, Bhirawa Direktur Utama PT Danareksa Investment Management (PT. DIM) Prihatmo Hari MuIyanto melihat tahun 2016 prospek perekonomian di Indonesia akan Iebih bagus yang diwamai dengan membaiknya beberapa indikator penting. Namun demikian investor tetap perlu mewaspadai imbas gejolak perekonomian global khususnya dari negara-negara Eropa, lepang, dan China.

Penegasan tersebut disampaikan Prihatno saat ditemui disela sela acara Seminar The Year off Recover Indonesia Invesment Producer 2016 yang digelar oleh PT DIM. Acara ini mengupas mengenai bagaimana kondisi pasar saat ini, dan seperti apa prediksinya di tahun 2016, adir sebagai narasumber pada acara ini Damhuri Nasution selaku Senior economist dari Danareksa Research Institute, Marsangap P. Tamba selaku Direktur lnvestasi DIM dan Febriana D. Rosyanti selaku Unit Head DIM Investment Lounge Surabaya.

Indonesia lanjut Prihatino, sebenarnya cukup tangguh dalam menghadapi gonjang ganjing perekonomian dunia, khususnya menyangkut mata uang rupiah terhadap dolar USA, karena goncangan yang terjadi bukan hanya Indonesia tapi sudah mendunia, ,” Nah memasuki 2016 ini Indonesia punya prospek yang baik, namun harus dilakukan dengan berhati hati agar jangan sampai salah melangkah,” katanya.

Sementara itu, Marsangap P Tamba menekankan bahwa, “DIM mellhat potensi return berinvestasi di pasar saham dan obligasi bisa mencapai 10°/o-l7.5% bila program pemerintah berjalan sebagaimana direncanakan ‘dan kebijakan makro tetap kondusif. Prospek inflasi yang cenderung stabil dan rendah diperkirakan akan mendukung kebijakan yang pro growth. Pendekatan investasi DIM berlandaskan fundamental namun secara taktis tetap mengindahkan faktor-faktor risiko terutama risiko eksternal yang saat ini maslh cukup kuat”. Q ma

KEHILANGAN TULUNGAGUNG HILANG STNK,Yamaha, th. 2010, Hitam, AG5703RX, a/n.

Heru Kristianto DM, Ds. Gempolan, Pakel-T.Agung No. 279/IMB/BI-II/2016 HILANG STNK, Yamaha, th. 2010, Merah Marun, AG6908RH, a/n. Farisade, Ds/Kec. Pakel-T.Agung No. 280/IMB/BI-II/2016 HILANG STNK, Yamaha, th. 2013, Hitam, AG4484OO, a/n. Aman Wahyudi, Dsn. Mbakah RT 01/01, Ds. Mergayu, Bandung-T.Agung No. 281/IMB/BI-II/2016 HILANG STNK, Honda, th. 1995, Hitam, AG5596SZ, a/n.

Yanto, Ds. Jeli. Karangrejo-T.Agung No. 282/IMB/BI-II/2016

SITUBONDO HILANG STNK nopol P 4537.ES, a/n HAERUL WAHYU PRATAMA DS.JATIBANTENG RW.03/02 KEC JATIBANTENG SITUBONDO. No. 283/IMB/BI-II/2016 HILANG STNK nopol P.4946.EZ, a/n SYAIFULLAH.H DS.SLETRENG RW.04/02 KEC.KAPONGAN SITUBONDO. No. 284/IMB/BI-II/2016

Kamis Wage, 4 FEBRUARI 2016

Hilmi Husain/Bhirawa

Pedagang daging di pasar Bangil, Kabupaten Pasuruan, Rabu (3/2). Disperindag Kabupaten Pasuruan mencatat harga daging di Kabupaten Pasuruan mengalami kenaikan dan saat ini mencapai Rp110 ribu/kg.

Stok Daging Aman, tapi Harga Naik Pasuruan, Bhirawa Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kabupaten Pasuruan mencatat harga daging di Kabupaten Pasuruan mengalami kenaikan. Berdasarkan pantauannya, harga daging sapi di pasaran sudah mencapai Rp110 ribu/kg.

Padahal sebelumnya hanya Rp105 ribu/kg.

“Dari pantuan kami di lapangan, harga saging sapi sudah mencapai Rp110 ribu/kg.

Naiknya itu hanya selang sehari saja,” ujar Edy Suwanto, Kepala Disperindag Kabupaten

Pasuruan, Rabu (3/2).

Menurutnya, kenaikan daging sapi disebabkan oleh stok yang semakin menipis. Sehingga permintaan tak sebanding dengan penyediaan.

Meski demikian, pihak Disperindag menyakini stok masih aman.

“Stok daging sapi di Kabupaten Pasuruan masih di posisi aman. Kapipun juga sudah koordinasi dengan pihak dinas Peternakan terkait ketersediaan daging sapi. Katanya masih aman untuk beberapa bulan ke depan,” kata Edy Suwanto. Q hil

Suprapto Manajer Humas KAI Daop 8 Surabaya, mengatakan semua tiket perjalanan kedatangan penumpang ke wilayah Surabaya akan terjadi pada tgl 5 februari 2016, dimana untuk penjualan tiket dari Jakarta menuju Surabaya/ Malang untuk tangggal 5 feb 2016 telah habis terjual. Sementara untuk arus baliknya akan terjadi pada tangggal 8 feb 2016, dimana kereta api dari Surabaya/ Malang tujuan Jakarta pada tangggal tersebut telah habis terjual.

“Sejak dibuka penjualannya, masyarakat langsung memanfaatkan kesempatan ini. Para calon penumpang, memilih membeli tiket untuk perjalanan pulang pergi. Karena lebih berguna, karena mereka tidak perlu mencari tiket lagi,” ujarnya, Rabu (3/2) kemarin.

Suprapto melanjutkan, kereta yang terjual ada kereta ekonomi dengan tarif PSO, KA jenis ekonomi subsidi (pso) merupakan kereta api yg paling banyak diminati, dimana untuk ketersediaan tiket KA ekonomi Subsidi dari surabaya ke sejumlah kota seperti

Jakarta dan Bandung, tiket telah habis terjual dari tgl 5 s/d 8 februari 2016. “Seluruh ketersediaan tiket dari surabaya tujuan jakarta dan bandung, dari tgl 5 s/d 8 feb 2016 okupansinya antara 75 s/d 100 persen. Sementara utk tgl 8 feb 2016 tiket berkisar antara 95 s/d 100 persen,” jelasnya.

Sebanyak 37.000 penumpang per hari akan naik di wilayah surabaya menuju ke berbagai kota seperti jakarta, bandung, jogyakarta dan semarang pd tgl 8 februari 2016 nanti. Dalam menghadapinya, PT KAI Daop 8 sb telah mengerahkanKA Kertajaya rangkaian panjang, relasi surabaya tujuan jakarta, dgn panjang 16 gerbong kereta dan kapasitas 1,484 penumpang, dimana kondisinya juga utk tgl 7 dan 8 februari 2016, sdh habis terjual.

“Secara keseluruhan, ketersediaan tiket dari surabaya tujuan Jakarta dan Bandung, dari tanggal 5 s/d 8 feb 2016 okupansinya antara 75 s/d 100 persen. Sementara utk tgl 8 feb 2016 tiket berkisar antara 95 s/d 100 persen,” ungkapnya. Q wil

Imlek dan Valentine, Hotel Obral Diskon Surabaya, Bhirawa Selama bulan Februari, perhotelan di Surabaya mulai mengobral diskon, karena pada bulan ini ada dua momen yang special, yakni Tahun Baru Imlek dan valentine.

Favehotel Graha Agung Surabaya salahsatunya yang memberikan promo kamar dengan harga yang berbeda dari harga normal saat moment spesial.

“Memanfaatkan dua moment ini kami memilih lebih fokus mempromosikan kamar dengan harga spesial,” ungkap Sales Manager favehotel Graha Agung Surabaya, Sabrina Rachmani saat dikonfirmasi Bhirawa melalui telepon selularnya, Rabu (3/2) kemarin.

Sabrina menambahkan, adapun harga yang dipromosikan untuk dua moment itu dari harga normal dari Rp 518 ribu menjadi Rp 398 ribu++ per malam.

“Harga ini bisa dinikmati para tamu mulai 4 Februari hingga 14 Februari mendatang,” ujarnya.

Pihaknya juga optimistis dalam dua moment tersebut akan bisa mendokrak okupansi. “Optimistis karena di Februari ini saja okupansi kami sudah mencapai 72%, harapan kami dengan posisi hotel yang banyak kemudahan bagi tamu ini seperti restoran, organisasi bisnis, bank, sekolah internasional, pusat perbelanjaan, kehidupan malam dan tempat hiburan, hunian kamar akan full,” harapnya.

Sementara Hotel Ciputra World Surabaya juga tidak ketinggalan merayakan hari penuh cinta dan keberuntungan itu, dengan mengeluarkan beberapa promo yang sama yakni paket kamar seperti Chinese New Year Room Package.

“Bagi masyarakat yang merayakan Tahun Baru Imlek, tentunya ingin merayakan hari yang spesial ini dengan cara yang berbeda dari biasanya dan tidak melulu dilakukan dan dihabiskan di rumah,” pungkas Asst. Marketing Communications Manager Hotel Ciputra World Surabaya, Emiliana Ayundra Putri.

Adapun harga spesial yang diberikan mulai dari Rp 999 ribu net (room only) dan Rp 1.199.000 net. “Semuanya sudah makan pagi untuk 2 orang di The Gallery Restaurant,

harga ini sudah termasuk dengan welcome gift dan spesial 15 persen diskon untuk konsumsi F&B, namun harga ini berlaku mulai 5-9 Februari 2016 saja” terangnya.

Selain itu menurut Emiliana, perayaan ini menjadi sangat berarti tatkala setiap anggota keluarga dan tetangga saling menjalin kasih, saling mengayomi serta memulai lembaran baru. “Biasanya dalam setiap perayaan Imlek akan disediakan menu pembuka yang dinamakan Yee Shang.

Setiap meja akan diberi sajian Yee Shang yang terdiri dari berbagai macam buah, sayur, serta kacang-kacangan sedangkan Yee Shang seringkali dihadirkan saat Imlek, karena dianggap sebagai makanan dewa,” jelasnya. Q riq

achmad tauriq/bhirawa

Paket kamar dan souvenir ikon ‘Pillow’seperti inilah yang menjadi andalan hotel untuk menarik tamu saat dalam moment spesial.

KA Komersial dengan tujuan Jakarta adalah KA Bima telah habis terjual dari tgl 5 s/d 8 februari 2016. KA Komersial dari surabaya tujuan bandung, adalah KA Turangga dan KA Argo Wilis, telah habis terjual dari tgl 4 feb s/d 8 feb 2016.

Cuaca Ekstrem, Harga Ikan Diprediksi Stabil Tulungagung, Bhirawa Cuaca ekstrem yang terjadi saat ini diprediksi tidak akan membuat harga ikan ikut melambung. Hanya sebagian produk olahan ikan tertentu yang bisa terkerek harganya.

Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan (Diskanla) Jatim, Ir Heru Tjahjono MM, mengungkapkan hasil tangkapan ikan di Jatim tidak hanya mengandalkan dari laut, tetapi juga dari budidaya. “Ada angin besar atau ombak besar yang membuat nelayan tidak melaut tidak terlalu mempengaruhi permintaan ikan. Produk ikan tidak akan menurun. Masih ada ikan dari hasil bididaya seperti di budidaya air tawar atau payau,” ujarnya di Tulungagung, Selasa (2/2) sore. Namun demikian, lanjut Heru Tjahjono, ada beberapa produk ikan tertentu yang bisa mengalami kenaikan saat cuaca ekstrem terjadi. Semisal harga produk ikan salmon kalengan atau cakalang kalengan.

“Harga ikan yang naik itu untuk konsumsi kalangan menengah ke atas. Sementara untuk yang kalangan menengah ke bawah tidak terlalu berpengaruh,” tuturnya. Mantan Bupati Tulungagung dua periode ini mencontohkan ikan konsumsi masyarakat yang diprediksi tidak akan menagalami kenaikan selama cuaca ekstrem terjadi di antaranya adalah ikan gurami, ikan nila dan ikan lele. Dipaparkan, Diskanla Jatim terus melakukan upaya agar produksi perikanan terus meningkat. Selain juga meningkatkan konsumsi ikan oleh masyrakat.

“Saat ini upaya kami sudah menampakkan keberhasilan.

Salah satu di antaranya konsumsi ikan di Jatim meningkat.

Kalau kemarin konsumsi ikan 31 kg per kapita per tahun sekarang sudah naik menjadi 34 kg perkapita pertahun,” bebernya. Soal nelayan yang tidak bisa melaut saat terjadi ombak besar atau angin kencang, Heru Tjahjono menyatakan sudah melakukan upaya-upaya agar para nelayan tetap produktif. Tidak hanya melakukan kegiatan memperbaiki jaring atau memperbaiki kapal yang ditengarai bocor. Q wed

Sub Sektor Tanaman Pangan dan Hortikultura Alami Kenaikan Nilai Tukar Petani (NTP) Jatim bulan Januari 2016 turun 0,22 persen dari 106,13 menjadi 105,90. Penurunan NTP ini disebabkan kenaikan indeks harga yang dibayar petani (Ib) lebih tinggi dibandingkan kenaikan indeks harga yang diterima petani (It).

Pada bulan Januari 2016, dua sub sektor pertanian mengalami kenaikan NTP dan sisanya mengalami penurunan. Kenaikan NTP terbesar terjadi pada sub sektor Hortikultura sebesar 0,66 persen dari 103,92 menjadi 104,60 dan

NTP DI PULAU JAWA Provinsi

Naik

0,78 persen

Jateng

0,50 persen

Jatim

NTP Jatim bulan Januari 2016 turun 0,22 persen dari 106,13 menjadi 105,90 disebabkan kenaikan indeks harga yang dibayar petani (Ib) lebih tinggi dibandingkan kenaikan indeks harga yang diterima petani (It).

Turun

Banten

0,22 persen

DI Yogyakarta

0,58 persen

Jabar

0,27 persen

sub sektor Tanaman Pangan sebesar 0,17 persen dari 105,26 menjadi 105,44.

“Sub sektor tanaman pangan masih mengalami kenaikan dan hortikultura lebih tinggi lagi kenaikannya. Lainnya perkebunan, peternakan, dan perikanan (non nelayan) alami penurunan,” kata Kepala BPS Jatim, Sairi Hasbullah, Rabu (3/2).

Sedangkan sub sektor yang mengalami penurunan NTP terbesar yaitu sub sektor Tanaman Perkebunan Rakyat sebesar 1,02 persen dari 100,78 menjadi 99,76 diikuti sub sektor Peternakan sebesar 0,85 persen dari 111,35

menjadi 110,40 dan sub sektor Perikanan sebesar 0,22 persen dari 105,14 menjadi 104,90.

Indeks harga yang diterima petani naik 0,85 persen dibanding bulan Desember 2015 yaitu dari 130,53 menjadi 131,63.

Kenaikan indeks ini disebabkan oleh naiknya indeks harga yang diterima petani pada semua sub sektor pertanian. Sub sektor Hortikultura mengalami kenaikan terbesar yaitu 1,66 persen, diikuti sub sektor Tanaman Pangan sebesar 1,43 persen, sub sektor Perikanan sebesar 0,12 persen, sub sektor Peternakan sebesar 0,08 persen, dan sub sektor Tanaman Perkebunan Rakyat sebesar 0,04 persen.

Sepuluh komoditas utama yang menyebabkan kenaikan indeks harga yang diterima petani pada bulan Januari 2016 adalah

jagung, buah jeruk, ikan tongkol, ikan layang, tomat, kelapa, buah mangga, kakao, bawang merah, dan pisang.\ Sedangkan sepuluh komoditas utama yang menghambat kenaikan indeks harga yang diterima petani adalah nilam, sapi potong, kol/kubis, buah apel, ikan kuniran, ikan kuwe/ bebara, ikan kembung, teri, petai, dan ikan tenggiri.

Indeks harga yang dibayar petani mengalami kenaikan sebesar 1,07 persen dari 122,99 pada bulan Desember 2015 menjadi 124,31 pada bulan Januari 2016.

Kenaikan indeks ini disebabkan oleh naiknya indeks harga konsumsi rumah tangga (inflasi pedesaan) sebesar 1,44 persen, dan kenaikan indeks harga biaya produksi dan pembentukan barang modal (BPPBM) sebesar 0,30 persen. Q rac

MALANG RAYA

Kamis Wage 4 FEBRUARI 2016

9

Pasar Dalam Negeri Jangan Dikuasai Warga Asing Batu, Bhirawa Wakil Gubernur Jawa Timur, Saifullah Yusuf (Gus Ipul), menargetkan pada tahun ini ada 75.000 tenaga kerja di Jawa Timur yang mendapatkan sertifikat kompetensi kerja. Gus Ipul mengajak warga Jatim untuk memperkuat pasar dalam negeri dengan memenuhi kebutuhan tenaga kerja kompeten dan berdaya saing agar Indonesia tidak tergusur oleh kedatangan tenaga kerja Negara-Negara ASEAN. Pernyataan ini disampaikan Gus Ipul dalam penyerahan Sertifikat Kompetensi Kerja se-Jawa Timur yang dilaksanakan di kantor Balaikota Batu, Rabu (3/2).

Gus Ipul mengingatkan bahwa banyak warga negara asing di lingkup ASEAN yang memiliki minat tinggi untuk bekerja dan membangun bisnis di Indonesia.

Karena di Indonesia sangat nyaman dan kaya akan sumber daya alam (SDA).

“Pada tahun 2015 ada 40.000 tenaga kerja yang mendapatkan sertifikat kompetensi. Saya minta pada tahun ini ada sedikitnya 75.000 tenaga kerja di Jatim yang akan mendapatkan sertifikat yang sama,” ajak Gus Ipul kepada Kepala Daerah dan perwakilan tenaga kerja dari 20 kota/ Kabupaten di Jawa Timur. Sebagai langkah kongkrit,

anas bachtiar/bhirawa

Wakil Gubernur Jatim, Saifullah Yusuf, saat menyerahkan sertifikat komptensi kerja kepada perwakilan tenaga kerja Jatim yang dilaksanakan di Balaikota Batu. kata Gus Ipul, dirinya akan menemui Menteri Tenaga Kerja RI untuk meminta agar anggaran sertifikasi kompetensi kerja ditambah. Hal ini sebagai bentuk upaya agar tenaga kerja dari Jatim memiliki daya saing tinggi baik di tingkat Nasional,

KILAS AREMANIA

Utang Non Pokok PDAM Kabupaten Malang Rp 5,9 M Kab Malang, Bhirawa Pemerintah Pusat berencana menghapus utang non pokok kepada 114 Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) seluruh Indonenesia, termasuk PDAM Kabupaten Malang.

Menurut, Kepala Bagian Umum (Kabag) Umum PDAM Kabupaten Malang Eko Priyo Ardianto, Rabu (3/2), kepada Bhirawa, hutang pokok PDAM kepada Pemerintah Pusat sebesar Rp 7,8 miliar, sedangkan pinjaman hutang non pokok seperti bunga dan denda PDAM setempat sebesar Rp 5,9. Namun dalam perjalanannya, PDAM saat itu tidak pernah mengangsur hutang kepada pemerintah, sehingga utang menjadi membengkak karena terkena bunga dan denda.

“Beban utang menjadi Rp 24 miliar itupun sudah plus bunga,” kata dia.

Ia menjelaskan, karena setiap tahun PDAM Kabupaten Malang selalu menambah keuntungan dari pengelolaan air, maka pada 27 September 2012 sudah membayar utang kepada pemerintah sebesar Rp 13 miliar. Sehingga tanggungan pinjaman PDAM kepada pemerintah kini tinggal pinjaman hutan non pokok yakni sebesar Rp 5,9 miliar. Jika pemerintah berencana akan menghapuskan bunga dan denda, maka akan meringankan PDAM Kabupaten Malang.

“Pihaknya sudah mengajukan penghapusan atau pemutihan hutang denda dan bunga kepada pemerintah melalui Departemen Keuangan (Depkeu), tapi Tim Komisi Teknis (Komtek) meminta PDAM Kabupaten Malang diwajibkan menyusun Bisnis Plant (rencana program 5 tahun),” terang Eko. Q cyn

Miras Oplosan Renggut Nyawa Tiga Orang Kab Malang, Bhirawa Minuman keras (miras) oplosan kembali merenggut nyawa warga Kabupaten Malang. Kali ini miras oplosan tersebut merenggut nyawa tiga orang. Selain nyawa tiga orang melayang, ada empat korban yang kini dalam perawatan di rumah sakit.

Nyawa tiga orang itu, ungkap Kapolsek Dau Komisaris Polisi (Kompol) Supari, Rabu (3/2), kepada wartawan, yakni Petrus (38), Ari Wibowo (25). Keduanya warga Desa Sumbersekar, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang, dan Triyo Hendarto (29) warga Desa Sumbertengah, yang juga masuk wilayah Kecamatan Dau. “Kematian ketiga korban tewas itu, kita sinyalir akibat pesta miras oplosan, dan mereka meninggal dunia pada Selasa (2/2) malam,” terangnya.

Menurutnya, berdasarkan informasi dari masyarakat setempat, pesta miras itu dilakukan sejak Minggu (31/1) hingga terjadi jatuhnya korban tewas, serta empat orang menjalani perawatan medis, karena mengalami pusing dan mual setelah menenggak miras oplosoan.

“Kami saat ini masih melakukan penyelidikan serta mengumpulkan informasi terkait peritiwa tersebut. Dan sudah ada beberapa saksi yang sudah kita mintai keterangan, sehingga hal itu untuk mempermudah penyelidikan di lapangan,” ujar Supari.

Dijelaskan, pesta miras itu dilakukan korban di pos keamanan lingkungan (kamling) Desa Sumbersekar, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang. Sedangkan dari pengakuan korban selamat dari maut tersebut, bahwa yang membawa miras merk Mcdonald itu adalah Triyo Hendarto. Sehingga pengakuan korban, maka Polisi kini memburu Triyo, karena dia yang membawa miras. Namun, pihaknya kini juga masih belum mengetahui apakah miras bermerk Mcdonald itu dicampur atau tidak .Q cyn

ASEAN, maupun Internasional.

“Dan saya sepakat dengan Kepala Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP), bapak Sumarna untuk menjadikan Jawa Timur sebagai Propinsi percontohan dalam melaksanakan sertifikasi kompetensi kepada

para tenaga kerjanya,”tambah Gus Ipul.

Senada dengan Gus Ipul, Ketua BNSP, Ir.Sumarna F.Abdurrachman,M.Sc menyatakan bahwa kita (Indonesia) harus meningkatkan daya saing, baik dalam penyiapan tenaga kerja maupun

penyiapan produk berkualitas.

Karena itu ia mengajak untuk membangun 3 pilar agar pasar dan tenaga kerja lokal tidak terkespansi oleh Negara asing.

Sumarna menjelaskan bentuk dari tiga pilar tersebut adalah menjadikan lembaga pendidikan/

Pertahankan Status Kota Wisata

Wali Kota Canangkan Kota Batu Kompeten Kota Batu, bhirawa Pertumbuhan Kota Batu sebagai Kota Wisata sudah mendapat pengakuan di tingkat nasional, bahkan dunia. Dari tahun ke tahun pertumbuhan angka kunjungan wisata terus tumbuh hingga mencapai 3,5 juta wisatawan pada tahun 2015 lalu.

Sehingga tak salah kota wisata Batu termasuk salah satu dari 10 destinasi wisata nasional saat ini.

Untuk mempertahankan statusnya sebagai kota wisata, Walikota Batu mencanangkan Kota Batu Kompeten 2016.

Dengan pencanangan ini diharapkan seluruh bidang di Kota Batu didukung dengan kompetensi sesuai bidangnya. Baik itu pegawai perhotelan dan pelaku wisata, pelaku UMKM, jajaran aparatur pemerintahan dan pendidikan.

“Dengan tenaga kerja yang berkompeten dan memiliki kompetensi, maka kota Batu akan tumbuh lebih cepat lagi sebagai salah satu destinasi wisata dunia,” ungkap Eddy Rumpoko saat penandatangan sertifikat Kota Batu Kompeten 2016, di halaman kantor Block Office Pemkot Batu, Rabu (3/2) kemarin.

Dijelaskan sebagai kota yang

supriyanto/bhirawa

Wali Kota Batu Eddy Rumpoko didampingi Forkominda Kota Batu menandatangani Sertifikat Batu Kompeten 2016. baru berusia 15 tahun, banyak ketinggalan yang ingin dikejar oleh kota Batu, diantaranya terkait peningkatan Index Pembangunan Manusia (IPM) maupun infrastruktur perkotaan.

Salah satunya adalah pembangunan Perkantoran Block Office, karena perkantoran SKPD Pemkot Batu sebelumnya banyak yang menyewa. Lebih lanjut dikatakan, seiring pertumbuhan angka kunjungan wisata yang terus meningkat setiap tahunnya, berdampak pada pertumbuhan investasi yang masuk. Dalam tahun 2016 ini, sudah ada rencana investasi senilai Rp 1,7 Trilyun.

“Angka kunjungan wisata tidak mungkin tumbuh kalau kenyaman wisatawan saat berkunjung tidak terjamin, seperti pelayanan hotel, restoran, produk yang bersertifikat dan am-

an. Sehingga seluruh tenaga kerja dan produk barang dan jasa yang ditawarkan kepada wisatawan harus memiliki sertifikasi kompetensi. Kalau tidak, maka wisatawan akan lari ke daerah lain, bahkan ke luar negeri,” tegas ER sapaan akrab Walikota Batu.

Ditambahkan, pihaknya terus berupaya menarik investasi masuk, khususnya di sektor pariwisata dan sektor penunjang pariwisata. Dengan begitu pariwisata akan terus tumbuh dengan terus bertambahnya destinasi wisata baru. Sehingga masuknya investasi akan berdampak juga pada rekruitmen tenaga kerja baru.

“Kita perlu menyiapkan tenaga kerja yang berkompeten dan memiliki sertifikat kompetensi agar bisa bersaing dengan tenaga kerja dari luar,” tandasnya. Q sup

pelatihan agar memiliki basis kompetensi. Mereka harus siap melaksanakan uji komptensi sekalgus memberikan sertifikasi kompetensi kerja kepada anak didiknya. Kedua, meraih pengakuan dari industri terhadap kompetensi kerja warga dalam negeri.

“Poin nomor dua inilah yang tengah dikejar dan ingin diraih oleh BNSP. Hal ini berkenaan dengan mobilitas tenaga kerja ke depan. Karena tenaga kerja ini bukan tidak mungkin akan berpindah kerja di perusahaan yang lain bahkan di Negara lain,”ujar Sumarna. Untuk itu kemarin BNSP menyerahkan sertifikat kompetensi kerja kepada 30 perwakilan tenaga kerja dari 20 kota/kabupaten di Jatim. Dari 30 penerima sertifikat tersebut 20 di antaranya bergerak di bidang UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah-red). Adapun 10 penerima sertifikat yang lain bergerak di bidang pertanian.

Dan berkaitan dengan tujuan sertifikasi di atas, kemarin juga dilakukan pencanangan Kota Batu meraih kompetensi di tahun 2016. Pencanangan tersebut ditanda tangani oleh Walikota Batu, Eddy Rumpoko, dan disaksikan Wakil Gubernur Jatim, Kepala BNSP, Ketua DPRD Batu Cahyo Eddi Purnomo, Kajari Batu Sedia Ginting, dan Kapolres Batu AKBP Leonardus Simarmata.

“Investasi di Kota Batu saat ini sudah mencapai Rp 1,7 triliun.

Hal ini harus didukung oleh keberadaan tenaga kerja yang bersertifikasi kompetensi,” ujar Eddy Rumpoko. Q nas

BPBD Batu Simulasikan Penanganan Longsor Batu, Bhirawa Ketika Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Batu tengah mengikuti simulasi dan latihan gabungan kebencanaan se-Malang Raya, mereka harus menangani musibah tanah longsor dan pohon tumbang yang terjadi Rabu (3/2) dinihari di 4 lokasi yang berbeda.

Akibatnya, mereka harus memecah personel agar semua bencana dapat tertangani dengan baik. Di waktu yang sama, banjar bandang juga terjadi di wana wisata Coban Rondo Kabupaten Malang yang lokasinya berbatasan dengan Kota Batu.

Tiga lokasi tanah longsor yang terjadi di Kota Batu berada di jalan Klemuk, di Desa Sumber Brantas, dan di Jalan Lingkar Barat (Jalibar). Sedangkan untuk pohon tumbang terjadi di Dusun Songgoriti, Desa Songgokerto. Tidak ada korban jiwa pada bencana alam yang terjadi beruntun dalam sehari ini. Namun demikian BPBD dan SKPD terkait dibantu warga harus bekerja ekstra keras untuk mengevakuasi material longsor dan pohon tumbang.

Kasie Kedaruratan BPBD Kota Batu, Ahmad Rochim, mengatakan sejak Selasa (2/2) semua personelnya mengikuti simulasi dan latihan gabungan kebencanaan se-Malang Raya.

“Pada hari pertama (2/2), dilaksanakan teori dan gladi ruang di Balaikota Batu. Kemudian dilanjutkan dengan gladi lapang serta simulasi yang dilsakanakan di Coban Talun,”ujar Rochim, Rabu (3/2).

Di tengah kosentrasi mengikuti pelatihan, tiba-tiba ada laporan adanya tanah longsor dan pohon tumbang di wilayah Kota Batu. Bencana ini diakibatkan oleh turunnya hujan di Kota Wisata ini pada Selasa (2/2), sejak sore hingga tengah malam. Dan pada Rabu dinihari diperoleh kabar adanya musibah longsor dan pohon tumbang.

Untuk menangani musibah ini, Rochim harus menarik 7 dari 10 personelnya yang sedang mengikuti pelatihan di Coban Talun. Untuk penanganan pohon tumbang, BPBD melakukan kordinasi dengan pihak Perhutani. Selain lokasi bencana merupakan wilayah milik Perhutani,Q nas

anas bachtiar/bhirawa

BPBD mendapatkan bantuan dari PMK Kota Batu untuk membersihkan material tanah di jalan Klemuk Kota Batu

Optimalkan Lahan dengan Bertanam Tumpangsari Kab Malang, Bhirawa Berbagai cara ditempuh petani untuk mengoptimalkan produksi lahan pertaniannya.

Salah satunya dilakukan oleh H Syafii (57), petani asal desa Purworejo kecamatan Ngantang Kabupaten Malang dengan menggunakan pola bertanam tumpang sari.

Petani yang sejak muda membudidayakan tanaman bawang merah dan padi ini menerapkan jadwal yang cukup ketat untuk lahan pertaniannya, sehingga sejumlah produk pertanian mampu dihasilkan dalam satu tahun di lahan yang sama.

Saat ditemui di sela-sela panen bawang merah di lahannya, Syafii menceritakan bahwa dirinya memiliki lahan tanah kering dan tanah basah.

Untuk lahan tanah kering, dirinya menerapkan pola tanam yang sangat ketat karena sangat bergantung pada curah hujan. Sedangkan untuk tanah basah (sawah) tidak ada ma-

salah karena dialiri air irigasi.

Untuk lahan keringnya seluas 30 are, H Syafii menanam sejumlah komoditas secara bergilir. Di awal musim hujan bulan Oktober - Nopember ditanami bawang merah. Dalam usia 2,5 bulan, tanaman bawang merahnya siap panen.

Sebelum panen, Syafii menanam Cabe Rawit dan sawi.

“Saat bawang merah usia 1 bulan, maka saya tanam cabe rawit di bagian tengah larikan dan sebulan kemudian saya tanami sawi,” terang H Syafii. Sehingga saat bawang merah panen pada akhir Januari atau awal Pebruari, tanaman cabe rawit dan sawi sudah tumbuh cukup tinggi.

Kemudian selang sebulan kemudian sawi yang sudah panen akan digantikan dengan tanaman tomat atau jagung.

“Saat itu usia cabe rawit sudah siap berbuah. Sehingga sebelum musim hujan berakhir, tanaman cabe dan tomat tinggal memanen saja,” kata H Syafii dengan wajah berseri-seri

mengingat panen bawang merahnya kali ini cukup berhasil.

Dia kemudian melanjutkan ceritanya, dengan pola tanam tumpang sari dengan jadwal yang cukup ketat ini membuat penghasilannya sangat cukup.

Untuk tanaman bawang merahnya seluas 30 are saja, Syafii mampu menghasilkan 4 ton atau senilai Rp 40 juta untuk harga saat ini Rp 10 ribu/ kilogram. Padahal biaya pengolahan tanah dan pupuk di

awal musim senilai Rp 25 juta.

“Biaya yang cukup besar untuk membeli pupuk kandang (kotoran ayam) dan mengolah tanah (mencangkul untuk membuat larikan). Tetapi ini hanya diawal musim tanam, selebihnya tinggal membeli pupuk kimia Urea, Za dan NPK untuk pemupukan setiap komoditas tanaman,” tuturnya.

Dikatakan, penggunaan pupuk kandang tersebut bertu-

supriyanto/bhirawa

H Syafii sedang menunggui pekerja memanen bawang merah di ladangnya.

juan untuk menjaga kesuburan dan kegemburan lahannya.

Sebab kalau hanya mengandalkan pupuk kimia, maka hasilnya kurang optimal.

“Kalau harganya saat pas bagus, maka untungnya lumayan. Tetapi kalau pas harga jeblok ya insya Allah kembali modal,” kata H Syafii sambil mengikat daun bawang merah sebelum diangkut untuk dijemur.

Ditambahkan, untuk lahan sawah yang beririgasi biasanya ditanami padi untuk 1 atau 2 kali tanam dan sisanya untuk bertanam bawang merah. “Kalau lahan sawah beririgasi, pengaturan jadwal pola tanamnya lebih mudah. Tetapi saat ini dam bendungannya masih rusak, sehingga petani juga khawatir,” tukasnya.

Sabo dam yang membendung sungai Konto memang rusak akibat terjangan lahar dingin gunung Kelud dan sampai saat ini belum diperbaiki oleh Pemkab Malang. Q sup

OLAHRAGA

10

Kamis Wage 4 FEBRUARI 2016

12 Pedansa Berlatih di Puslatda Jatim

LINTASAN

85 Atlet Bali Ikuti Seleksi PON Denpasar, Bhirawa Sebanyak 85 atlet dari empat cabang olahraga mengikuti tes fisik untuk memperkuat Bali dalam mengikuti Pekan Olahraga Nasional (PON) XIX yang akan berlangsung di Jawa Barat September mendatang.

"Tes fisik yang berlangsung di gedung Lima Bhuana Denpasar berlangsung selama empat hari, 1-4 Februari 2016," kata Kepala Bidang Bimbingan dan Prestasi (Kabid Bimpres) KONI Bali Nyoman Yamadiputra di Denpasar, Rabu.

Ia mengatakan, keempat cabang olahraga yang melakukan seleksi untuk menentukan atlet yang dapat memperkuat Bali ke PON terdiri atas cabang olahraga futsal, kriket, anggar dan baseball.

Tes fisik terhadap puluhan atlet itu dilakukan untuk mengukur sejauh mana kapasitas biomotor atlet sebagai kesiapan untuk data potensi fisik awal.

Nyoman Yamadiputra menjelaskan, materi tes fisik atlet setiap cabang olahraga berbeda-beda, karena masingmasing cabang olahraga mempertimbangkan materi apa yang pas untuk mengetahui sejauh mana ketahanan fisik atlet bersangkutan.

"Untuk materi tes fisik tiap cabang olahraga jelas berbeda karena tim pelatih masing-masing cabang olahraga sudah mengukur parameter yang pas untuk atlet-atlet binaannya," ujar Nyoman Yamadiputra.

Tes fisik itu nantinya diharapkan akan membuat para atlet Bali yang dipersiapkan turun saat PON memiliki ketahanan fisik yang prima sehingga mampu bersaing dengan atlet dari provinsi lainnya.Q ant

Sumut Target Perak di PON Jawa Barat Medan, Bhirawa Tim Hoki Sumatera Utara memasang target minimal membawa pulang medali perak dalam Pekan Olahraga Nasional XIX di Provinsi Jawa Barat pada September 2016.

"Kita sebelumnya sudah membicarkan dengan seluruh atlet. Karena itu target harus diwujudkan oleh atlet. Paling tidak kita targetkan medali perak atau masuk final," kata Ketua Federasi Hoki Indonesia (FHI) Sumut Ibrahim di Medan, Rabu.

Pencapaian terbaik tim hoki putri Sumut diraih pada PON XVI/2004 di Palembang, Sumatera Selatan dengan raihan medali emas.

Namun, pada PON 2008 di Kalimantan Timur, tim hoki mereka gagal mengulangi kesuksesan tersebut karena hanya berada di posisi 6.

Sejarah berbicara tim hoki Sumut U18 putra/putri meraih juara satu di tingkat nasional tahun 2007, dengan mengalahkan dominasi Kalimantan Timur dan DKI Jakarta.

"Kita dulu tahun 2007, tim hoki putra dan putri Sumut mampu meraih juara 1, bahkan kita kalahkan DKI dan Kaltim.

Tapi sejak PON 2012 di Riau cabang hoki tidak dipertandingkan, seluruh pemain kita mulai bubar satu per satu. Padahal saya optimis kala itu adalah pucak prestasi tim hoki Sumut," katanya.

Namun, Ibrahim memiliki keyakinan besar, jika masa kejayaan di PON sebelumnya dapat kembali diraih.

Walau begitu, ia tidak bisa terlena dengan target tersebut, mengingat tingkat persaingan dalam PON 2016 semakin tinggi karena kehadiran tuan rumah Jawa Barat.

"Dari dulu memang Kaltim menjadi saingan kita di Hoki. Meski begitu, DKI Jakarta, Papua, dan tuan rumah Jawa Barat juga sangat hebat. Bahkan Jawa Barat sudah memiliki lapangan sintetis," katanya.Q ant

Empat Pasangan Pebridge Sulut Lolos Semifinal Seleknas Manado, Bhirawa Sulawesi Utara (Sulut) meloloskan empat pasangan atlet bridge pada kejuaraan seleksi nasional (Seleknas) U-21 dan U-26 di Jakarta, 30 Januari - 5 Februari.

Pelatih Bridge Sulut Chris Hombokau mengatakan, atlet bridge yang lolos ke babak semifinal untuk kategori U-21.

"Sedangkan untuk U-26, atlet Sulut tidak lolos," kata Hombokau, Rabu, melalui telepon dari Jakarta.

Chris Hombokau mengatakan empat pasangan yang lolos itu masing-masing pasangan Stayman Hombokau/Jose Watung, Patrik Kalengkongan/Piter Dumanauw, Jovan Kiolol/Frederik Dumanau dan Scyvo Nelwan/Aditya Imawan.

"Berharap atlet-atlet Sulut dapat tampil maksimal dan memberikan prestasi terbaik," katanya.

Seleksi nasional ini untuk mewakili Indonesia pada Asia Bridge Congress di Beijing 14-24 April 2016 .

Peserta seleksi ini diikuti para pebridge terbaik dari berbagai daerah di Indonesia, dan Sulut mengikutsertakan delapan pasangan atlet bridge baik kategori U-26 maupun U-21.

Untuk U-26 pasangan pebridge Kresto Lumintang/Jonathan Maury dan Jordy Christo Moleong/Briand Rombon.

Sedangkan kategori U-21 terdiri pasangan Stayman Hombokau/Jose Watung, Hierro Lasut/Serjio Saeh, Frederik Dumanauw/ Jovan Kiolol, Piter Dumanauw/ Patrick Kalengkongan, Qxaxa Kai/Putria Galatia Rompas dan Adytia Imawan/ Vichenzo Scyvo Nelwan.Q ant

rokim/bhirawa

Direktur Utama Semen Indonesia Suparni menyematkan jaket kepada atlet INKAI Jawa Timur.

PT SI Lepas INKAI Kejurnas di Semarang Gresik,Bhirawa Direktur Utama PT Semen Indonesia (Persero) Tbk Suparni, melepas 200 atlet Institut Karatedo Indonesia (INKAI) Jawa Timur yang akan berlaga pada Kejuaraan Nasional INKAI 2016 di Semarang 5-7 Februari 2016.

Acara seremonial pelepasan digelar di Wisma A.Yani Rabu (3/2), dihadiri Penasihat INKAI Pusat Hermawan Sulistyo, Dirlantas Polda Jatim Kombespol Ibnu Istika serta jajaran Direksi Semen Indonesia Grup.

Direktur Utama Semen Indonesia Suparni mengatakan, bahwa perusahaan sekarang kondisinya berkembang dan berbisnis dengan sehat. Perusahaan dalam operasionalnya selalu memperhatikan perkembangan sosial melalui program Corporate Social Responsbility (CSR), yang dilakukan perusahaan seperti hari ini. Yaitu

mendukung kontingen INKAI Jawa Timur untuk ikut kejurnas di Semarang, dan berharap atlet karateka Jawa timur bertanding dengan sportif dan pulang menjadi juara umum.

Semen Indonesia sebagai perusahaan semen terbesar nasional, ikut bertanggung jawab pada keberlanjutan pembangunan bangsa. Melalui ajang ini, diharapkan bisa memberi stimulus ke anak-anak dan generasi muda untuk menunjukkan potensinya.“Anak-anak muda ini, merupakan aset utama bangsa kedepan. Kami ingin menyiapkan generasi emas In-

donesia, dengan mendorong kegiatan positif bagi anak-anak bangsa menjadi generasi yang kokoh, cerdas dan berprestasi karena sukses bangsa ini kedepan tergantung kiprah para anak muda ini,” ujarnya.

Ditambahkan Suparni, sampai saat ini Semen Indonesia terus berkomitmen untuk memajukan bangsa. Salah satunya dilakukan dengan pembinaan anak-anak muda, melalui klub binaan perusahaan. Saat ini, ada ribuan anak muda telah tergabung dalam klub binaan Semen Indonesia. Perusahaan memliki 47 klub binaan, yang terbagi beberapa bidang yakni olahraga, kesenian dan keagamaan. Pembinaan yang berjalan dengan baik membawa klub binaan Semen Indonesia, sehingga bisa meraih berbagai gelar juara baik itu skala nasional maupun internsional. Q kim

Dispora Gelar Liga Pelajar Bupati Cup

mb12/bhirawa

Rapat Koordinasi Dispora, Askab PSSI, MGMP Penjaskes di kantor Dispora Banyuwangi.

Banyuwangi, Bhirawa Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) kabupaten Banyuwangi akan menggelar kejuaraan sepak bola yang bertajuk Liga Pelajar Bupati Cup Tahun 2016 yang Kick Offnya akan dilakukan pada tanggal 15 Februari di lapngan sepak bola Kertosari Banyuwangi.

Menurut Dwi Marhen Yono, Kepala Bidang (Kabid) Olahraga pada Dispora even sepak bola pelajar yang akan digelar diharapkan diikuti sekitar 300 peserta mulai Sekolah Dasar / Madrasasah Ibtidaiyah (SD/MI) hingga SMA/SMK/MA baik negeri maupun swasta yang ada di wilayah Banyuwangi.

Selanjutnya Marhen menyatakan adapun siswa yang boleh mengikuti Liga Pelajar tersebut

adalah semua siswa yang minimal satu tahun terdaftar di sekolah yang diikuti dan tidak ada pembatasan usia.

Karena luasnya wilayah kabupaten Banyuwang, maka menurut Marhen untuk babak penyisihan peserta dibagi dalam 4 wilayah yang masing akan digelar di; wilayah satu kejuaraan dilaksanakan di lapangan Kertosari Banyuwangi, Wilayah II di lapangan Concrong kecamatan Kabat, kemudian wilayah III di lapangan Purwoharjo dan wilayah IV digelar di Stadion Maron Kecamatan Genteng.

“Masing-masing wilayah akan kami ambil 4 besar untuk semua kategori dan akan ditandingkan dalam babak 16 besar di Stadion Diponegoro Banyuwangi,”tegas Marhen.

Kemudian untuk mendukung kelancaran dan kesuksesan pelaksanaan kejuraan serta mencegah/menanggulangi kemungkinan terjadi kerusuhan dan tindakan anarkhis lainya, imbuh Marhen pihaknya akan mengundang Kepala Sekolah untuk menanda tangani kesepakatan untuk tidak membuat kerusuhan selama pelaksanaan even sepak bola antar pelajar di semua wilayah.

“Apabila terjadi kerusuhan dan panitia menilai ada poknum pelajar dari satu sekolah yang memulai maka sekolah tersebut dikenakan diskualifikasi dan dilarang untuk mengikuti kejuaraan yang digelar Dispora Banyuwangi pada tahun berikutnya,”ujar Marhen.

Bahkan, lanjut Marhen pada tahun ini ada beberapa sekolah yang tidak dizinkan mengikuti Liga Pelajar Bupati Cup Tahun 2016 karena tengah mendapatkan sanksi dari panitia pelaksana kejuaraan sepak bola pelajar di kabupaten Banyuwangi tahun lalu karena terlibat kerusuhan.

Selain memperebutkan Trophy Bupati, pelaksanaan Liga Pelajar Bupati Cup tahun 2016 menurut Marhen akan dijadikan ajang seleksi bagi pemain yang diproyeksi masuk dalam tim sepak bola Pekan Olah raga Pelajar Daerah (Popda) Banyuwangi dalam mengikuti POPDA Jawa Timur yang akan digelar di kabupaten Jember pada bulan September mendatang.Q mb12

Surabaya, Bhirawa Keberhasilan dansa Jatim meraih prestasi di ajang Prakulifikasi Pekan Olahraga Nasional (Pra PON) berbuah manis, karena 12 atletnya kini berlatih di Puslatda untuk persiapan turun di ajang Pekan Olahraga Nasional (PON) XIX Jabar 2016.

Pelatih Dansa Jatim Lanny Budiani pelatih mengatakani, sebenarnya ada 13 pasang yang akan berjuang di olahraga multieven empat tahunan, September nanti. Namun, karena dengan alasan perizinan satu atlet terpaksa tidak akan berjuang di PON. "Sebenarnya ada 13 pasang yang lolos. Namun ada salah satu atlet yang tidak mendapat izin dari orang tua terpaksa harus relakan dia," kata Lanny, Rabu (3/2).

Dengan sisa atlet yang ada, Lanny terus mamaksimalkan program latihan dan di-

tambah akan mengikutkan satu pasang andalan di kejuaraan dunia. "Kita sampai saat ini masih memaksimalkan program latihan, saat ini kita fokuskan kepada teknikal karena dansa ini yang utama di teknik."

Menurut Lanny, program training center (TC)untuk pedansa Jatim di luar negeri, namun belum kita pastikan di negara mana tempatnya. "Kita juga akan kirimkan pasangan andalan Jatim Albert Yuwono dan Tania Christabella Tungka, mengikuti kejuaraan dunia di Blackpool dan Korea," imbuhnya.

Dari nomor yang dipertandingkan nanti, tim dansa Jatim menargetkan 3 medali emas dari 15 yang diperebutkan, yakni 15 nomor itu dibagi terdiri dari 7 nomor latin, 7 nomor standart dan 1 nomor tambahan hip hop.

Q wwn

dok koni jatim

Pedansa Jatim, Albert Yuwono dan Tania Christabella Tungka.

Pencak Silat Jatim

Segera Berlatih di Padepokan Surabaya, Bhirawa Atlet pencak silat yang bergabung di Pemusatan Latihan Daerah (Puslatda) Jatim, dalam waktu dekat akan berlatih di Padepokan Pencak Silat Jatim yang berada di Pandaan-Pasuruan.

Ketua Umum Ikatan Pencak Silat Indonesai (IPSI) Jatim, Drs Supratomo, MSi, sarana dan prasarana yang ada di padepokan sudah siap untuk digunakan. "Padepokan sudah siap pakai dan lebih baik atlet berlatih disana agar mereka bisa lebih fokus berlatih, selain itu udaranya juga segar," katanya, Rabu (3/2).

Lebih lanjut pria yang juga menjabat sebagai Kepala Dispora Jatim itu mengatakan, saat ini para atlet dan pelatih terus melakukan pembenahan dan evaluasi. "Kita ditarget oleh KONI Jatim tiga medali emas PON Jabar, dan kita berupaya untuk merealisasikannya," katanya.

Sementara itu, Pelatih Pencak Silat Jatim, Momon Ageng Purnomo, mengatakan perlatan latihan yang selama ini digunakan oleh para atlet sudah tidak ada masalah, namun ia mengakui jika tempat latihan yang berada di Dispora Jatim kurang ideal.

Karena jika hujan dan banjir maka para atlet tidak bisa berlatih, bahkan bahkan air hujan yang menggenang di atap kerap tumbah dan meresap ke matras untuk latihan.

"Kalau dari segi peralatan kita sudah memadai, namun dari segi fasilitas untuk latihan kita kurang layak, karena jika musim hujan turun pasti tempat kita kebanjiran "ujar Momon Lebih lanjut ia mengaku setuju jika latihan para atlet di pindah ke padepokan yang saat ini masih dalam proses penyempurnaan. Rencananya di bulan Maret mendatang, jika padepokan cabor Pencak Silat ini rampung di bangun, mereka akan memboyong 20 Atlet ke padepokan. "Rencananya kita akan pindah di bulan Maret mendatang, di Pandaan, Jawatimur. Saat ini lokasi padepokan kami sedang disempurnakan " katanya. Q wwn

wawan triyanto/bhirawa

Pesilat Puslatda Jatim, Dita Amalia menggunakan fasilitas latihan yang berada di Dispora Jatim.

Indonesia Siap Ubah Tim Final Thomas-Uber Jakarta,Bhirawa Indonesia siap untuk mengubah komposisi tim Thomas dan tim Uber jika lolos ke turnamen final Piala ThomasUber yang akan berlangsung di Kunshan, Tiongkok, pada 1522 Mei. "Tim yang dibentuk sekarang adalah tim untuk turnamen penyisihan. Perubahan komposisi tim jika masuk turnamen final berdasarkan evaluasi nanti," kata Ketua Kontingen Indonesia dalam Kualifikasi

Piala Thomas dan Uber 2016 Achmad Budiharto di pelatnas Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia (PBSI) Cipayung, Jakarta, Rabu.

Tim Thomas Indonesia terdiri dari Tommy Sugiarto, Ihsan Maulana Mustofa, Anthony Sinisuka Ginting, dan Jonatan Christie pada sektor tunggal. Sedangkan Hendra Setiawan/Mohammad Ahsan, Angga Pratama/Ricky Karanda Suwardi, dan Rian Agung Saputro/Berry Angriawan ak-

an mengisi sektor ganda tim Thomas Indonesia.

Sementara, Tim Uber Indonesia terdiri dari Maria Febe Kusumastuti, Linda Wenifanetri, Fitriani, dan Hanna Ramadini pada sektor tunggal.

Kemudian pada sektor ganda, tim Uber Indonesia terdiri dari Greysia Polii/Nitya Krishinda Maheswari, Anggia Shitta Awanda/Ni Ketut Mahadewi Istarini, dan Della Destiara Haris/Rosyita Eka Putri Sari.

Tim Thomas Indonesia me-

nunjuk Hendra Setiawan sebagai kapten tim dalam turnamen kualifikasi di India. Sedangkan Nitya Krishinda Maheswari akan menjadi kapten tim Uber.

Tommy Sugiarto dan Maria Febe telah berlatih bersama atlet-atlet pelatnas PBSI di Cipayung pada pekan pertama Februari.

"Kami akan berangkat pada 11 Februari dan akan kembali pada 22 Februari. Tapi, Hendra/Ahsan akan langsung berangkat dari Thailand karena

mereka ikut turnamen Thailand Masters hingga 13 Februari," kata Budiharto.

Budiharto menjelaskan enam tim Piala Thomas Asia akan melaju ke turnamen final di Tiongkok. Padahal, semestinya hanya tim-tim empat besar yang berhak melaju ke final.

"Itu karena tim Tiongkok sebagai tuan rumah dan tim Jepang sebagai pemenang Piala Thomas 2014 masing-masing mendapatkan satu tiket jatah," ucap Budiharto.Q ant

Kamis Wage, 4 FEBRUARI 2016

Digunakan untuk Pertimbangan SNMPTN, Hasil UN Harus Lebih Cepat l Sambungan hal 1

an hasil UN 2016 ini direncanakan pada 7 Mei. Dan pada 10 Mei pengumuman SNMPTN sudah harus dilangsungkan.

Sementara itu, lanjut Nasih, penghitungan nilai UN siswa agar bisa masuk dalam pertimbangan SNMPTN setidaknya membutuhkan waktu sampai sepuluh hari sebelum pengumuman. “Jadi setidaknya pada 2 Mei nilai UN sudah masuk ke panitia SNMPTN. Jika UN molor ya tidak jadi,” kata dia.

Nasih menjelaskan, pertimbangan nilai UN tersebut bukan melihat satu per satu hasil nilai UN masing-masing siswa. Namun dilihat berdasarkan indeks integritas sekolah secara menyeluruh. “Persentase dan kadarnya tergantung kebijakan masing-masing PTN,” terang Nasih.

Lebih detil lagi, penghitungan tersebut juga dilakukan dalam masing-masing penerimaan maba dalam setiap prodi. Dia mencontohkan dalam penerimaan maba fakultas kedokteran.

“Misalnya ada 10 nama sekolah latar belakang pendaftar di FK. Kami akan melihat indeks integritas 10 sekolah tersebut,” ujarnya.

Indeks integritas nilai sekolah tersebut nantinya akan memberikan pengaruh terhadap kuota penerimaan. Semakin tinggi nilai indeks integritas, lanjutnya, semakin tinggi pula kuota calon maba dari sekolah tersebut. “Ya tentunya beda dari sekolah yang dapat nilai integritas 0,9 kuotanya 2 siswa, lalu dengan integritas 1,1, kami menerima lebih banyak dengan 3 siswa.

Itu nanti tergantung masing-masing prodi,” ujar Panitia SNMPTN 2016 tersebut.

Guru besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) tersebut menerangkan sekolah pendaftar di setiap prodi dapat berbeda. Dengan begitu, pemeringkatan sekolah berdasarkan indeks integritas sekolah tersebut dilakukan dalam setiap prodi. Tidak hanya menggambarkan kejujuran pelaksanaan UN di sekolah, indeks integritas sekolah juga dapat menunjukkan tingkat kualitas sekolah.

“Karena penilaian indeks juga dari rapor siswa di sekolah itu,” terangnya. Dengan begitu, indeks intregritas sekolah menjadi kesepakatan rektor untuk menentukan UN menjadi badan pertimbangan dalam SNM PTN. Sementara itu, dalam sosialisasi tersebut terlihat sejumlah sekolah masih kebingung­an dalam mengisi Pangkalan Data Sekolah dan Siswa (PDSS). Ini lantaran adanya sejumlah aturan baru dalam SNMPTN, khususnya terkait dengan presentase siswa menurut akreditasi sekolah.

Seperti diungkapkan guru SMA AnNajyah, Iswianto Kurniawan. Dia mengaku kecolongan informasi yang dihimpun dari website. “Kami hanya mendata yang berminat saja masuk PDSS. Dan kami baru tahu kalau memang ada aturan kuota berdasarkan akreditasi,” jeasnya lalu menyebut akreditasi sekolahnya berstatus B. Dengan begitu, hanya 50 persen dari siswa yang didaftarkan masuk PDSS itu yang akan berhak mengikuti SNMPTN. “Kami akan memberikan sosialisasi pada siswa agar tidak kecewa saat gagal. Karena sekolahnya hanya memiliki kuota 50 persen untuk lolos dalam perangkingan,” tutur dia.

Menanggapi beragam pertanyaan, Kabid Pendidikan Menengah Dinas Pendidikan Surabaya Sudarminto berusaha meluruskan kesalahpahaman para guru. Sebab, sosialisasi ini juga ditujukan untuk menerangkan beragam aturan baru untuk sekolah. “Memang banyak yang belum paham kalau perangkingan ini diambil dari semester 3,4 dan 5. Makanya kami sosialisasikan sekarang (kemarin),” pungkas Sudarminto. n tam

Bupati Sampang Keluhkan Minimnya Kesadaran Warga Akan Pentingnya IMB l Sambungan hal 1

terhadap pentingnya mengurus berbagai perizinan, seperti izin gangguan (HO), Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Izin Usaha Mikro dan Usaha Kecil (IUMK), Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Tanda Daftar Industri (TDI), dan izin pemasangan reklame,” kata KH Fannan Hasib yang juga mantan Wakil Bupati Sampang.

Sekretaris Daerah Kabupaten Sampang Puthut Budi Santosa juga membenarkan jika kesadaran masyarakat untuk mengurus IMB masih minim. Berdasarkan data yang ada , jika warga Sampang yang memiliki bangunan kurang lebih 900 ribu, paling yang ada IMBnya hanya 100 bangunan saja.

“Oleh sebab itu, program layanan administrasi terpadu di semua kecamatan se-Kabupaten Sampang ini, menjadi salah satu solusi untuk menyelesaikan administrasi agar lebih mudah dan gampang,” katanya. n lis

Tertarik Gafatar l Sambungan hal 1

mengikuti­nya. Yang membuatnya heran, dokter hingga pejabat tinggi tertarik ikut ajaran yang menyesatkan tersebut.

Politikus asal PDIP ini mencoba mencontohkan organisasi ISIS dan Al-Qaeda. Di mana dalam doktrinnya yang didengungkan adalah mati sahid dengan mati meledakkan diri di tengah orang-orang yang dianggap kafir.

“Tidak itu saja, bahkan mereka ini dibayar.

Tapi pengikutnya tidak seperti Gafatar. Justru mereka menjual harta bendanya hanya ingin hidup tentram dan nyaman meski dalam kondisi ekonomi seadanya,”paparnya pada Harian Bhirawa belum lama ini.

Untuk itu, dia melakukan sayembara siapa yang bisa menemukan dukun dari Gafatar akan dia lamar untuk menjadi tim sukses diri­ nya maju dalam Pilgub Jatim. “Kalau ada yang menemukan dukun dari Gafatar akan saya kasih bonus besar. Saya tertarik bagaimana dia merayu orang dan mencuci otak mereka sehingga dengan sukarela menjual harta bendanya hanya karena ingin hidup tentram dan aman, tanpa memikirkan jika ideologi yang dianutnya sudah melenceng dari agama,”lanjut Kusnadi dengan tertawa ngakak.

Artinya dengan menggunakan dukun milik Gafatar, dia berpikir bisa menang dalam Pilgub Jatim. Pasalnya si dukun mampu membius orang sehingga dengan sukarela mendukung dan mengikuti apa yang diminta dukun tersebut. n cty

11

SAMBUNGAN Presiden Setujui Tarif Suramadu Turun 50 Persen l Sambungan hal 1

Madura ke Surabaya. Selama ini, untuk kendaraan roda dua sudah digratiskan.

“Sebelumnya, kendaraan roda empat, truk berat tarif melintasi Jembatan Suramadu sebesar Rp 90 ribu, truk sedang sebesar Rp 60.000 dan kendaraan sedan sebesar Rp 30 ribu. Setelah melalui proses panjang antara digratiskan dan diturunkan, akhirnya Presiden RI memutuskan untuk diturunkan.

Keputusan tersebut pastinya akan sangat membantu masyarakat Surabaya dan Madura,” ujar Menteri Sekretaris Kabinet Pramono Anung dalam jumpa press yang digelar usai rapat terbatas.

Gubernur Jatim Dr H Soekarwo menuturkan, sebelum diputuskan Presiden bahwa tarif Jembatan Suramadu akan diturunkan lebih kecil atau sama dengan 50 persen dari harga saat ini, pihaknya telah mengusulkan agar tarif tol digratiskan.

“Pemprov Jatim mengusulkan agar tarif tol digratiskan karena melihat perkembangan masyarakat Madura setelah dibangunnya Jembatan Suramadu masih lambat karena masih terbebani biaya tarif tol,” ungkapnya.

Pakde Karwo, sapaan lekat Gubernur Soekarwo, menjelaskan alasan kenapa tarif tol Suramadu diusulkan digratiskan adalah mengurangi ongkos transportasi bagi masyarakat Madura. Paling tidak, dengan digratiskan tarif tol harga barang di Madura dan Surabaya bisa sama, sehingga akan mengungkit perekonomian.

“Tidak mungkin orang dari luar Madura akan berinvestasi di Madura tapi masih dibebani biaya tarif tol yang cukup tinggi. Untuk potensi perekonomian sebenarnya cukup besar, akan tetapi tarif tol tetap menjadi kendala utama Madura bisa lebih maju,” ucapnya.

Ia mencontohkan, Pulau Madura memiliki potensi bagus di bidang pertanian khususnya ditemukan tebu tanah kering yang sering disebut Pasuruan Jatim 1 (PSJT 1). Akan tetapi setelah diproduksi dengan jumlah yang banyak dan dikirim ke luar Madura, ongkosnya menjadi mahal dan membuat gairah petani tebu turun drastis.

“Petani tidak bersemangat karena margin yang rendah dari harga tebu tersebut dan seringkali mengalami kerugian. Kerugian utama disebabkan faktor transportasi yang masih terbebani salah satunya biaya tol, dengan demikian tujuan awal agar Pulau Madura bisa maju di sektor perkonomian akan tergerus,” paparnya.

Dengan diputuskan tarif tol Jembatan Suramadu diturunkan lebih kecil atau sama dengan 50 persen dari harga saat ini, Pakde Karwo mendukung upa­ya tersebut karena beban masyarakat ikut berkurang.

“Ke depannya,semoga biaya tol Suramadu bisa dibebankan kepada APBD Provinsi, sehingga bisa digratiskan agar masyarakat bisa merasakan dampak positif dari Jembatan Suramadu,” tambahnya.

Demikian juga pengembangan perumahan atau real estate di Madura sulit untuk bisa berkembang. Hal tersebut dikarenakan mereka yang mempunyai rumah

di Madura dan bekerja di Surabaya masih terbebani biaya tarif tol yakni Rp 60.000 per hari untuk pulang pergi.

“Real estate di Madura akan laku dan maju apabila tarif tol digratiskan. Akan tetapi apabila tetap terbebani biaya transportasi, kemajuan itu dirasa tidak mungkin. Real estate menjadi salah satu contoh di satu bidang, bayangkan di bidang yang lainnya,” tambahnya.

Keputusan yang kedua adalah sekitar 600 ha tanah masyarakat di sekitar kaki Jembatan Suramadu sisi Surabaya akan dipermudah kepengurusan status tanah yang ditinggali selama ini. Sejak 1978 masyarakat tidak bisa mengurus status kepemilikan tanah, maka dari itu kewenangan akan dikembalikan kepada Pemprov Jatim dan Pemkot Surabaya untuk bisa meningkatkan status tanah tersebut. Hal tersebut tentunya akan menjadi kado awal tahun bagi masyarakat Kota Surabaya.

Sementara itu, Wali Kota Surabaya Terpilih Tri Rismaharini menyoroti tentang kejelasan status tanah 600 ha di sekitar kaki Jembatan Suramadu sisi Surabaya. Selama ini, warga sekitar jembatan tersebut belum bisa meningkatkan status tanahnya.

Dengan adanya penetapan dalam rapat tersebut oleh Presiden RI maka masyarakat memilki kepastian. “Selama ini status tanah masyarakat kebanyakan Petok D atau Letter C dan sebagian belum bersertifikat.

Padahal tanah tersebut bukan tanah negara tetapi milik masyarakat,” ucapnya. n iib

Potongan Tapres Munculkan Polemik di Pemprov l Sambungan hal 1

gas Pemerintah Daerah Provinsi Jatim Tahun 2016 dijelaskan, banyak jenis potongan yang diberlakukan untuk PNS. Seperti potongan Tapres diperuntukkan bagi PNS yang tidak masuk kerja baik tanpa keterangan maupun dengan keterangan.

Nilainya bervariasi, untuk PNS staf golongan I hanya Rp 35 ribu yang tidak masuk tanpa keterangan dan Rp 21 yang dengan keterangan. Untuk PNS staf golongan III potongannya Rp 50 ribu bagi yang tidak masuk kerja tanpa keterangan dan Rp 30 ribu yang dengan keterangan. Kemudian PNS staf golongan IV potongannya sebesar Rp 60 ribu yang tidak masuk tanpa keterangan dan Rp 35 ribu bagi yang dengan keterangan.

Sementara untuk pejabat eselon IV golongan III potongannya sebesar Rp 75 ribu yang tidak masuk tanpa keterangan dan Rp 45 ribu yang dengan keterangan. Sedangkan bagi pejabat eselon III dengan golongan IV sebesar Rp 125 ribu yang tanpa keterangan dan Rp 75 ribu yang dengan keterangan. Lalu untuk pejabat eselon II potongannya mencapai Rp 190 ribu bagi yang tidak masuk tanpa keterangan dan Rp 114 ribu yang dengan keterangan.

Potongan tersebut diberlakukan bagi PNS yang terlambat masuk maupun pulang sebelum waktunya. Jika terlambat masuk atau pulang sebelum waktunya antara 1-30 menit potongannya Rp 4 ribu untuk golongan I, Rp 7 ribu untuk golongan IV, Rp 9 ribu untuk eselon IV golongan III, dan Rp 15 ribu untuk eselon III golongan IV. Sedangkan jika terlambat masuk atau pulang sebelum waktunya lebih dari 91 menit, potongannya mencapai Rp 47 ribu bagi pejabat eselon III golongan IV, Rp 28 ribu bagi eselon IV golongan III, Rp 22 ribu bagi PNS staf golongan IV, Rp

18 ribu bagi staf golongan III. Tidak hanya yang terlambat masuk atau pulang sebelum waktunya, bagi yang lupa absen datang dan atau pulang, juga dikenai potongan. Untuk eselon IV golongan III potongannya Rp 33 ribu, eselon III golongan III Rp 44 ribu, dan eselon III golongan IV sebesar Rp 55 ribu. Sedangkan bagi staf golongan IV potongannya Rp 26 ribu, golongan III Rp 22 ribu, golongan II Rp19 ribu dan golongan I Rp 14 ribu.

Khusus Jumat, bagi PNS yang terlambat senam akan dikenai potongan sebesar Rp 75 ribu, dan tidak ikut senam potongannya hingga Rp 100 ribu. Dalam pergub tersebut disebutkan, ketentuan pemanasan senam dilakukan pukul 06.15 dan senam dimulai pukul 06.30. Dianggap terlambat senam jika melebihi pukul 06.31. Sedangkan jika terhitung mulai 07.00 dianggap tidak ikut senam, akan dikenai potongan Rp 100 ribu. Potongan ini berlaku bagi seluruh PNS baik staf maupun pejabat eselon IV hingga eselon I. Dengan banyaknya potonganpotongan ini, menimbulkan kasak kusuk di lingkungan Pemprov Jatim. Beberapa PNS yang ditemui Bhirawa mempertanyakan keefektifan potongan tersebut. Menurut salah seorang pejabat eselon IV di salah satu biro, potongan-potongan yang dikeluarkan Pemprov Jatim tidak akan berdampak pada peningkatan kinerja seorang PNS. “Menurut saya sangat aneh saja, semua dihitung dengan uang. Jadi ini kesannya materialistik. Saya berpendapat potongan-potongan itu tidak ada korelasinya dengan peningkatan kinerja, yang ada hanya peningkatan absensi saja,” ungkapnya yang mewanti-wanti namanya jangan disebutkan.

Salah satu potongan yang dia nilai tidak bermanfaat bagi kinerja PNS adalah potongan tidak ikut senam yang nilainya mencapai Rp

100 ribu. “Setelah ada kebijakan potongan ini, saya melihat memang banyak yang hadir saat senam.

Tapi mereka hanya duduk-duduk saja. Lalu dimana keefektifannya ?. Hanya efektif meningkatkan jumlah absensi saja,” tegasnya.

Jika potongan tersebut diberlakukan karena pemprov telah memberikan tunjangan daerah prestasi (Tapres), pejabat eselon IV tersebut sangat menyayangkannya. Sebab jumlah Tapres yang diberikan pemprov tidak sebesar yang diberikan di Pemkot Surabaya.

“Untuk Tapres pejabat eselon IV golongan IIIa itu sebesar Rp 3,5 juta.

Jika dibandingkan dengan Tapres di Pemkot Surabaya jauh. Staf saja nilainya bisa mencapai Rp 8 - 10 juta.

Makanya jika potongan itu diberlakukan karena adanya Tapres, saya sangat tidak setuju,” katanya.

Sedangkan PNS lain yang ditemui Bhirawa mengaku tidak begitu menghiraukan dengan potongan yang kini diberlakukan. Sebab menurut dia, yang penting absennya tepat waktu tidak akan terkena potongan.

“Kalau tidak ada kerjaan yang diam saja di kantor. Kan yang penting kita sudah absen sesuai waktu. Mudahkan ?,” katanya enteng.

Sementara itu, Sekdaprov Jatim Dr H Akhmad Sukardi MM mengakui memang ada potongan-potongan salah satunya potongan tidak ikut senam yang nilainya mencapai Rp 100 ribu. Potongan-potongan itu, menurut dia, manfaatnya adalah untuk mendisiplinkan PNS. “Contohnya potongan bagi yang tidak senam. Senam itu sekarang sudah menjadi kebutuhan, karena tubuh butuh olahraga. Kalau dia rajin olahraga, dia akan sehat.

Diberikan tubuh sehat itu mahal, sebab kalau sudah terkena sakit habis uang banyak untuk berobat.

Memang sengaja kita wajibkan,” tandasnya. n iib

2017, Trem dan Angkutan Pendukung Disiapkan l Sambungan hal 1

“Sepertinya sudah dianggarkan di APBN untuk pengadaan trunk yang low deck. Pemerintah pusat bahkan telah menawarkan bantuan dari negara donor untuk pembangunannya,” terang Irvan.

Transportasi trem, menurut irvan, menggunakan jalur kereta reaktiviasi. Kategori angkutan ini termasuk dalam kategori angkutan perintis. Pemkot Surabaya pun mempunyai enam strategi makro transportasi Surabaya yang masih dalam proses pemberlakuan.

“Angkutan massal yang ter-

diri dari Mass Rapid Transportation atau subway dan keretanya. Dan pembatasan lalu lintas, ini dilakukan dengan pembatasan motor, jalan berbayar, manajemen parkir, dan fasilitas gedung parkir,” jelasnya.

Namun, menurutnya pembatasan kendaraan dan jalan berbayar masih menunggu transportasi massal siap digunakan. Selain itu, kapasitas jaringan jalan, yang antara lain mengoptimalkan Intelligent Transport System (ITS) yang kini sudah diterapkan di 80 simpang dari total 131 simpang di Surabaya.

“Pelebaran jalan frontage road juga sudah berkembang. Pedestrian dan jalur sepeda sudah ada. Sedangkan yang

akan dilakukan adalah pengembangan jaringan jalan baru,” terangnya.

Ia menambahkan, untuk tertib berlalu lintas Dishub telah melakukan sosialisasi hingga ke sekolah, bahkan sampai ke kurikulum. Tidak hanya itu, Dishub juga akan menginisiasi Taman Lalu Lintas.

“Penegakan hukum, penilangan oleh kepolisian sudah dilakukan setiap hari. Sedangkan sanksi penderekan mobil yang akan diterapkan masih menunggu Peraturan Daerah yang ditargetkan tahun ini selesai.

Sehingga untuk sementara Dishub menggembosi mobil,” tambahnya. n geh

Pertanian Situbondo Jadi Percontohan Nasional l Sambungan hal 1

gerakan tanam cepat pasca pembangunan saluran dam irigasi Sifon ini,” jelas Amran Sulaiman.

Amran mengatakan petani Kota Santri harus bisa menjadi contoh bagi kabupaten/kota lain di Indonesia.

Sebab, petani di Kabupaten Situbondo yang dulu hanya bisa melakukan satu kali tanam, kini sudah bisa melakukan tanam padi hingga tiga kali dalam setahun. “Sebelum irigasi Sifon dibangun Indeks Pertanaman (IP)-nya hanya satu kali tanam. Tetapi sekarang IP-nya sudah mencapai tiga kali tanam. Hal ini yang patut dicontoh oleh kabupaten/kota lain di Indonesia,” katanya.

Dengan meningkatnya Indeks Pertanaman di Kabupaten Situbondo, pihak Kementerian Pertanian Republik Indonesia akan menggelontorkan kembali alat-alat pertanian ke daerah ini. “Dalam waktu dekat ini Kementan akan kembali memberikan bantuan alat-alat pertanian untuk para petani di Kabupaten Situbondo,” ujar Amran.

Sementara itu, Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Situbondo Ir H Agus Fauzi MSi menjelaskan sebelum dibangun irigasi Siphon, awalnya masyarakat petani hanya bisa bercocok tanam satu kali tanam yakni hanya bisa tanam padi saja. Tapi, sekarang petani bisa tanam jagung, padi, tembakau dan sejenisnya.

Mendarat Darurat Amran akhirnya menepati janjinya untuk datang ke Lumajang yang kemarin sempat dibatalkan akibat cuaca buruk karena hujan sehingga perjalanan helikopter yang ditumpanginya sempat kesasar dan mendarat darurat selama 2 kali.

Hal tersebut disampaikan saat mengunjungi panen raya di Lumajang, Rabu (3/2) kemarin. Dia mengaku mengubah haluannya dan memutuskan mengunjungi Kabupaten Blitar atas pemintaan para petani ternak unggas di sana yang mengeluhkan harga jagung mencapai Rp 7.000 per kg.

Sehingga meskipun tidak ada agenda ke Blitar, akhirnya mendatangi kabupaten tersebut untuk menemui massa peternak unggas yang mengeluhkan kenaikan harga jagung yang berimbas terhadap mahalnya pakan ternak. Saat mau ke Lumajang dan Situbondo, perjalanan terganggu cuaca buruk sehingga terpaksa ditunda.

Khusus untuk Lumajang, Amran menjelaskan Kementerian Pertanian telah memberikan bantuan berupa kenaikan anggaran kepada Dinas Pertanian Lumajang hingga 500 persen. “Dulu anggarannya cuma Rp 7 miliar tapi sekarang Rp 46 miliar,”terangnya. Dia berharap dengan kenaikan anggaran yang mencapai 500 persen tersebut mampu diimbangi dengan pencapaian hasil pertanian di Lumajang yang juga meningkat. n awi, dwi

Gesang Resmi Pecat 12 Pengurus DPD Golkar Jatim

l Sambungan hal 1

“Politik adalah pilihan. Pada saat mereka memilih ke Golkar Ancol, mereka sudah musda-musda dan melakukan pelantikan. Ya sekarang ini mereka harus menerima konsekuensinya,” tegas Gesang usai membacakan surat keputusan DPP Golkar Nomor 71/DPP/golkar/XII/2015 tentang perpanjangan masa bakti kepengurusan dewan pimpinan daerah Partai Golkar Provinsi Jatim dan pengesahan revitalisasi komposisi dan personalia DPD Partai Golkar Jatim dalam rapat tertutup dan terbatas, Rabu (3/2).

Namun Gesang heran, kenapa hal itu baru disoal sekarang karena SK tersebut ditandatangani sejak 30 Desember 2015. Atau pada saat, Golkar kepengurusan Munas Riau masih berlaku. “Di bawah 31 Desember 2015 itu masih masa kerja kepengurusan DPP hasil Munas Riau, jadi masih legitimate kuat untuk mengeluarkan kebijakan tersebut,” jelas Gesang.

Terpisah, Wakil Ketua DPD Partai Golkar Jatim Yusuf Husni menegaskan jika pemecatan dirinya bersama 11 pengurus yang lain adalah melanggar aturan. Pasalnya yang dibuat dasar pemecatan adalah hasil Munas Bali dengan Plt Ketum DPP Partai Golkar Nurdin Chalid.

Seharusnya yang sah dan sesuai SK Depkum HAM adalah Munas Riau. Apalagi dalam SK keputusan tertanggal 30 Desember bersamaan dengan ARB ke Amerika. “Jadi bisa ditebak keabsahan dari SK tersebut,”lanjut Cak Ucup, panggilan lekat Yusuf Husni yang juga hadir dalam Rapim terbatas ini.

Menurutnya, seharusnya semua pengurus dan kader harus bersabar dan menahan diri sambil menunggu hasil rekonsiliasi dan konsolidasi DPP yang berencana akan segera menggelar munas. “Demi kebesaran Partai Golkar seharusnya kita semua menahan dan bersabar diri. Ingat kita ini sudah terpecah belah bertahun-tahun lamanya. Kalau kita mengedepankan kepentingan pribadi dan ego sektoral maka dipastikan Golkar akan porak poranda. Apalagi kita saat ini tengah menghadapi banyak tahun politik,”papar Cak Ucup.

Tidak itu saja, jika kemudian saat digelar Musda DPD Golkar Jatim nanti kemudian ada aturan baru, maka keputusan saat ini akan sia-sia saja dan kemungkinan akan menimbulkan friksi di antara kader. “Saya yakin jika nantinya DPP menolak aksi yang dilakukan Gesang,”lanjutnya.

Sementara itu di kalangan pengurus Golkar sendiri muncul kasak-kusuk jika rapat pimpinan pengurus DPD yang dipimpin oleh Gesang sengaja dilakukan diam-diam. Buktinya dalam undangan perihalnya kosong. Padahal acaranya sosialisasi atas pemecatan 12 orang. “Jujur sejak awal saya tidak tahu kalau acaranya pengumuman soal kader Golkar yang dipecat serta penggantinya,”aku Heri Kuntjung.

Bahkan sejumlah pihak banyak yang mempertanyakan legalitas SK tersebut. “Kepengurusan partai yang saat ini aktif adalah hasil Munas Riau karena Menkumham sudah menghidupkan kembali kepengurusan hasil Munas Riau, harusnya SK perubahan struktur di DPD Golkar Jatim ditandatangani Aburizal Bakrie, Ketum dan Sekjen Idrus Marham, tapi ini yang menandatangani malah Plt Ketum, ‘‘ katanya. n cty

Dulu Ramai Wisata Alamnya, Sekarang Dikenal karena Prostitusinya l Sambungan hal 1

Deretan warung yang penuh dengan pengunjung ini pun terlihat gaduh nyanyian dangdut. Bau menyengat minuman keras (miras) seakan menjadi iringan musiknya.

Terlihat, para lelaki tersebut juga ditemani bandar (pemandu minuman keras) yang berparas cantik.

Ironisnya, di tengah perkampungan padat penduduk Jalan Rejo Sari Gang Jurang Kuping ini banyak anak-anak kecil. Lalu lalang pengunjung semakin ramai ketika menginjak pukul 14.00, mulai dari pengendara motor hingga mobil.

“Dulu hanya ada tiga wa­ rung saja yang ada di sekitar Jurang Kuping. Namun

sekarang ada 22 warung yang seakan berlomba-lomba untuk mengajak minum-minuman keras. Wisata mabuk-mabukan kalau warga sini bilang,” kata Sarwi yang menempati rumah paling pojok di Jalan Rejo Sari Gang Jurang Kuping kepada Bhirawa, Rabu (3/2) kemarin.

Ia mengaku suara musik yang berdendang keras seolah menjadi makanan sehari-hari di saat jam tidur siang. Sebab, semakin banyak warung penyedia miras, semakin keras pemilik warung menghidupkan musik dengan sound system.

Belum lagi, ibu dua anak ini juga geram melihat orangorang dengan membawa motor sambil mabuk melewati perkampungannya. Bahkan, dulu sempat ada orang jatuh saat mengendarai motor na-

mun warga membiarkannya.

“Buat apa menolong orang mabuk. Warga sebenarnya ingin wisata ini (Jurang Kuping) benar-benar bisa dinikmati warga sekitar. Bukan malah prostitusi alamnya yang sudah lama dibiarkan,” keluhnya.

Dari penelusuran, kawasan Wisata Waduk Jurang Kuping terasa seperti tak tersentuh pemerintah. Sebab, sudah bertahun-tahun menjadi tempat maksiat yang mengarah pada tindak kriminal dan prostitusi.

Sayangnya hal ini pun dibiarkan. “Setiap warung itu ada wanita penghiburnya, mereka menemani saat minum-minum agar betah,” kata seseorang yang enggan menyebutkan identitasnya dengan menggunakan mobilnya.

Dari setiap warung tersebut,

ada sekitar 4-5 wanita bandar yang bersedia menemani peng­ unjung. Tarif wanita berpakaian seksi ini sekitar Rp 50 -75 ribu per sekali selesai minum minuman keras sambil menikmati musik dangdut yang diputar berdentang kencang.

Belum jelas apakah setelah Dolly dan Jarak ditutup, luberan para PSK sampai ke wilayah Pakal.

Peralihan fungsi Wisata Waduk Jurang Kuping ini ditengarai kurang mendapatkan perhatian secara intensif dan pengelolaan yang benar.

Ini menunjukan kinerja Pemkot Surabaya kurang memperhatikan keindahan dan kebersihan lingkungan wisata Jurang Kuping.

Fasilitas hiburan dan tata pengelolaan yang tak efektif

dan minim. Di sana tidak terlihat satupun komponen kewisataan seperti tempat duduk di dekat waduk, yang ada hanya semak-semak. Jika ada di ujung timur tidak bisa melihat danau ujung barat, bukan karena waduknya sangat luas melainkan waduknya dikelilingi oleh semak-semak sehingga menghambat pemandangan.

“Kami hanya menunggu perhatian pemerintah untuk wisata ini. Ke depan, anak-anak kampung sini bisa mendapatkan pendidikan yang bagus di lingkungan sekitarnya,” harap Sarwi yang menjadi curhatan perempuanperempuan yang ingin mencari suaminya yang kerap sering mendatangi wisata tersebut untuk mencari hiburan. *

UTAMA

12

Kamis Wage, 4 FEBRUARI 2016

foto-foto: hilmi husein/bhirawa

RITUAL IMLEK DI PASURUAN

Jelang datangnya Tahun Baru Imlek 2567, Klenteng Tjoe Tik Kiong Pasuruan mulai gelar bersih-bersih di area tempat ibadahnya, Rabu (3/2). Tak hanya itu, sejumlah altar dewa-dewi juga dibersikan, hingga memasang lampion-lampion. Adapun rangkaian acaranya mulai ritual sembayang tahun baru Imlek pada Minggu (7/3) malam pukul 23.00 WIB hingga pentas seni budaya serta bakti sosial pengobatan gratis.

LINTAS PERISTIWA

12 TKI Asal Pamekasan Meninggal di Malaysia Pamekasan, Bhirawa Sebanyak 12 orang Tenaga Kerja Indonesia (TKI) asal Pamekasan, Jawa Timur, meninggal dunia di tempat kerjanya di Malaysia. “Jumlah TKI yang meninggal dunia ini, terhitung mulai Desember 2015 hingga Januari 2016,” kata Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Arif Handayani di Pamekasan, Rabu (3/2). Ia menjelaskan, TKI yang meninggal dunia itu, antara lain karena sakit dan mengalami kecelakaan kerja. “Jumlah TKI yang asal Pamekasan yang meninggal dunia ini, sesuai dengan data yang disampaikan dari Disnaker Jatim,” katanya.

Menurut Arif Handayani, khusus para TKI yang mengalami kecelakaan kerja di Malaysia itu, pemkab telah memberikan bantuan pelayanan jasa, yakni dengan menyediakan ambulance. “Kalau dari Malaysia ke Surabaya itu tanggungan Pemprov, sedangkan dari Surabaya ke rumah duka oleh Pemkab Pamekasan,” katanya.

Kepala Dinsosnakertrans Arif Handayani menjelaskan, bantuan layanan jasa pemulangan ini tidak hanya kepada TKI legal, akan tetapi juga kepada TKI ilegal.

“Kami tetap memberlakukan sama kepada semua TKI, baik yang legal, maupun TKI Q din,ant ilegal,” katanya menjelaskan.Q

Alokasikan Rp 22,4 M untuk Bayar Tunjangan GTT Bojonegoro, Bhirawa Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro, Jatim mengalokasikan Rp22,4 miliar di dalam APBD 2016 untuk membayar tunjangan guru tidak tetap (GTT), pegawai tidak tetap (PTT), baik kategori dua (K2) maupun non-K2. “Pembayaran tunjangan akan dilakukan setiap tiga bulan,” kata Kepala Dinas Pendidikan Bojonegoro Hanafi, di Bojonegoro, Rabu (3/2).

Sesuai jadwal, lanjut dia, pembayaran akan dilakukan mulai Maret, Juni, September dan Desember. “Syarat penerima tunjangan yaitu GTT, PTT, baik K2, maupun non-K2 yang sudah memiliki nomor induk, karena bekerja di lingkungan dinas pendidikan,” tuturnya.

Lebih lanjut ia menjelaskan besarnya tunjangan bagi GTT K2, sebesar Rp600 ribu, dengan jumlah penerima 842 GTT dan GTT non-K2 Rp400 ribu, dengan jumlah penerima 2.412 GTT. Sedangkan PTT K2 menerima Rp600 ribu dengan jumlah penerima 443 PTT dan PTT non-K2 Rp400 ribu, dengan jumlah penerima 437 PTT. “Tunjangan langsung dibayarkan kepada rekening penerima,” katanya, menegaskan.

Namun, katanya, proses pembayaran tunjangan berdasarkan usulan yang diajukan diknas kepada Badan Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah (BPKKD). “Diknas hanya melakukan verifikasi nama-nama GTT dan PTT yang memiliki nomor induk, dan kemudian mengusulkan kepada BPKKD,” ucapnya.

Berdasarkan usulan itu, katanya, BPKKD kemudian menyalurkan tunjangan kepada rekening penerima masing-masing. Yang jelas, menurut dia, besarnya tunjangan GTT, dan PTT di daerahnya sama besarnya dengan tunjangan tahun lalu. Q bas,ant

Soal Flaring Bojonegoro

Komisi D DPRD Jatim Panggil Kadis ESDM DPRD Jatim, Bhirawa Komisi D DPRD Jatim akan memanggil Kepala Dinas ESDM dan Kepala BLH Jatim untuk klarifikasi terkait kegiatan flaring Pad A di Lapangan Sukowati, Desa Campurejo, Kabupaten Bojonegoro. Dewan juga ingin mengetahui Analisis Dampak Lingkungan (Amdal) flaring tersebut.

Kegiatan flaring yang dilakukan oleh Joint Operating Body Pertamina Petrochina East Java (JOB P-PEJ) ini banyak membuat masyarakat pingsan akibat bau menyengat yang ditimbulkan dari sumur gas.

Wakil Ketua Komisi D DPRD

Jatim, Mahdi mengatakan, pihaknya sangat menyesalkan peristiwa yang mengakibatkan masyarakat dan balita pingsan akibat bau yang tercemar hydrogen sulfida (H2S) yang berjumlah 1 PPM (Part of Gas Million Parts of Air)

Menurut Politisi asal PPP itu, JOB P-PEJ seharusnya menerapkan safety yang bagus agar bau dari kegiatan flaring tersebut tidak sampai terhirup oleh masyarakat sekitar. “Tidak ada safety dari kegiatan flaring itu, sehingga masyarakat banyak yang pingsan akibat bau menyengat,” kata Mahdi, di Surabaya, Rabu (3/2) Sesuai Peraturan Gubernur (Pergub) Jatim nomor 10 tahun 2009 tentang Baku Mutu Udara Ambien dan Emisi Sumber Tidak Bergerak di Ja-

tim, bahwa untuk udara layak hirup kandungan H2S tidak harus melebihi 0,03 PPM. Pria yang juga Bendahara Fraksi PPP DPRD Jatim ini mendesak JOB P-PEJ bertanggung jawab atas kejadian yang mengakibatkan banyak orang mual,pingsan, dan infeksi saluran pernafasan. ”Pengelola harus menanggung semua biaya pengobatan masyarakat yang menjadi korban,” tegasnya.

Seperti diketahui, puluhan warga Desa Sambiroto Kecamatan Kapas Kabupaten Bo-

jonegoro merasakan mual dan pusing dan empat belas lainnya dibawa ke rumah sakit akibat bau busuk yang muncul dari kegiatan flaring Pad A. Selain itu, ratusan warga Sambiroto juga mencium bau tidak sedap dan dua antaranya sampai pingsan.

“Masyarakat RT 15 dan RW 03 Desa Sambiroto kembali mual dan pusing akibat bau busuk yang muncul dari kegiatan flaring,” kata Kepala Desa Sambiroto Kecamatan Kapas, Bojonegoro, Jatim, Sudjono. Q cty

Bupati Tuding Data Korban DBD RSK Mojowarno Salah Jombang, Bhirawa Temuan data di Rumah Sakit Kristen Mojowarno terkait DBD yang mencapai 215 orang dan meninggal 2 orang dibantah Bupati Nyono Suharli. Orang nomor satu ini balik menyalahkan pihak rumah sakit swasta ini telah mengeluarkan data yang keliru. “Memang ada kesimpang siuran data, namun tadi malam setelah kroscek semua bahwa Kepala RS Mojowarno telah melakukan laporan tertulis, laporannnya jumlah korban yang dirawat disana seban-

yak 60 orang. Setelah tim Dinkes kesana dan yang layak DBD itu 35,”ujar Bupati Nyono ditemui usai kegiatan olah raga di kantor pemkab Jombang, Rabu 3/2) mengatakan.

Bupati mengakui memang di RSK ada kematian, namun dari total jumlah korban DBD yang dilaporkan tidak semuanya adalah terserang DBD. “ Bisa karena tifes dan yang lainnya,” tandasnya. Masih menurut bupati, kesalahan ada di RSK Mojowarno, karena pihak humas RSK Mojowarno tergopoh saat

Bupati Jombang Nyono Suharli saat berbicara pada wartawan.

diminta data oleh wartawan.

Dikatakannya atas kesalahan data ini, pihaknya tidak bisa memberikan sanksi.” Karena Rumah sakit swasta maka kita hanya memberikan himbauan.

Jika ada informasi yang valid agar tidak simpang siur, ”tandasnya mengatakan.

Ia kembali menekankan jumlah korban DBD di Jombang secara keseluruhan adalah 235 termasuk data dari RSK Mojowarno.” Data yang resmi dan valid adalah 235, datanya resmi ada di Dinas kesehatan, dan yang meninggal tetap 8 orang,’tandasnya.

Bantahan ini akhirnya juga diikuti oleh Direktur RS Kristen Mojowarno, dr, Tjatur yang mengatakan bahwa dari 215 pasien yang dirawat itu memang yang positif DBD hanya 35 orang. “ Dari total itu belum bisa dipastikan DBD sesuai dengan ketentuan WHO, yang dipastikan hanya 35,”ujarnya.

Dengan simpang siurnya data korban DBD dikabupaten Jombang, pihak Dinas Kesehatan kemarin dikabarkan mengumpulkan seluruh Rumah sakit swasta. Belum diketahui hasil pertemuan antara Dinas Kesehatan dengan pihak rumah sakit non pemerintah ini. Q rur

Jombang Kekurangan 1.506 Guru Jombang, Bhirawa Pemkab Jombang, hingga saat ini masih kekurangan ribuan guru yang mengajar mulai SD hingga SMA. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Jombang, dr Budi Nugroho mengatakan, jumlah kekurangan guru itu hasil laporan dari Dinas Pendidikan setempat. Total guru yang dibutuhkan sebanyak 1506, mulai jenjang SD hingga SMA. “ Itu termasuk guru agama di tingkat SD yang kemarin sempat dikeluhkan wali murid, ,”ujarnya, Rabu 3/2) menu-

turkan. Pihaknya mengakui pemerintah mengalami kendala untuk memenuhi kebutuhan guru ini, karena aturan dari Kementeri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) yang tidak boleh mengangkat tenaga honor.” Kita sudah mengajukan kekurangan itu sejak Nopember lalu,”imbuhnya.

Tidak hanya kekeurangan tenaga pendidik, pengajuan itu, lanjut Budi menambahkan, juga mengajukan kekurangan tenaga lain seperti dokter sebnyak 73 orang,

tenaga medis 949, bidan 367 serta pegawai lain yang mencapai 5722.” Total dengan kekeurangan guru mencapai 8612,”bebernya.

Pengajuan itu digunakan sebagai dasar untuk pengkatan dan juga kenaikan PNS oleh MenPANRB. Karena memang aturannya seprti itu. Apalagi setiap tahunnya, jumlah PNS yang pension mencapai ratusan orang.” Tahun 2015 lalu PNS yang pensiaun mencapai 350 orang, dan pada tahun 2016 ini yang akan pension mencapai 400 an PNS,”ujarnya. Q rur

Achmad Basir/bhirawa

Kalau pendapatan petani menurun, maka tingkat kebutuhan masyarakat juga berkurang termasuk beras.

Anomali Cuaca, Bojonegoro Defisit 102 Ribu Ton Beras Bojonegoro, Bhirawa Anomali cuaca yang tidak menentu membuat 17 ribu hektar lahan lahan pertanian pertanian di wilayah Bojonegoro tertunda tanam.

Kondisi ini membuat wilayah yang dilalui Sungai Bengawan Solo itu mengalami devisit 102 ribu ton beras.

Menurut Kepala Ketahanan Pangan Kabupaten Bojonegoro, Rendra D Prakosa, setiap hektar, jumlah panen yang dihasilkan dari lahan pertanian itu mencapai 6 ton. “ Tunda tanam ini karena kondisi cuaca. Kadang ada petani yang sudah menabur benih ternyata tidak ada air untuk menanam. Itu yang menyebabkan tunda tanam,” kata Rendra, Rabu (3/2).

Adanya difisit beras sebesar 102 ribu ton ini mengakibatkan sektor riil kebutuhan pokok terganggu. Sebab, kata dia, pendapatan petani juga akan mengalami penurunan. “ Kalau pendapatan petani menurun, maka tingkat kebutuhan masyarakat

juga berkurang,” jelasnya.

Namun untuk sawah yang berada di daerah aliran sungai (das) Bengawan Solo malah sudah panen. “Kecuali daerah aliran sungai (DAS) bengawan solo sudah mulai panen,” ungkapnya.

Selain itu konsumsi menurun daya beli rendah. Lanjut dia, juga berpengaruh perputaran uang Rp 49 miliar di Bojonegoro rendah. “ Mudah-mudahan hujan segera normal, agar petani bisa segera menanam ulang lahan mereka,” imbuhnya.

Namun, pihaknya memastikan meskipun mengalami defisit, kebutuhan beras di Bojonegoro tidak terganggu.

Pasalnya, lanjut dia, difisit beras itu hanya 10 persen dari kebutuhan pangan secara normal. “Kebutuhan pangan di Bojonegoro secara normal hanya butuh 30 persen dari total jumlah panen.

Sehingga 70 persen hasil beras dari Bojonegoro ini masih bisa dikirim ke luar daerah,” imbuhnya. Q bas

Gunakan Teknologi Tepat Guna, Tingkatkan Swasembada Pajale Disperta Kota Probolinggo, menggelar Sarasehan Petani dalam rangka swasembada pangan melalui Upaya Khusus (Upsus) Padi, Jagung dan Kedelai (Pajale) di Kota Probolinggo.

Wali Kota Hj Rukmini dan Kadispertan tanam padi bersama.

wiwit agus pribadi/bhirawa

Sarasehan dihadiri Wali Kota Probolinggo Hj.Rukmini didampingi Wawali Probolinggo Suhadak serta Ketua DPRD Kota Probolinggo, Dandim 0820 Probolinggo, Sekda Kota Probolinggo, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Kota Probolinggo serta Kepala satuan kerja, Camat dan Lurah. Selain itu, Peserta Sarasehan berjumlah 140 orang peserta masing-masing terdiri 72 kelompok tani dan 68 Petani di Kota Probolinggo serta undangan lainnya dengan total undangan sebanyak 200 orang.

Menurut Wali Kota Probolinggo,

Hj. Rukmini, mengatakan kegiatan ini untuk mendukung percepatan swasembada Pajale dan komoditas pertanian di Kota Probolinggo. Selain itu, meningkatkan kemampuan kelembagaan petani dalam menggerakkan dan meningkatkan partisipasi petani dalam Upsus Pajale. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan SDM petani dan pelaku usaha yang berkompeten serta evaluasi 2015 sekaligus informasi rencana kegiatan/program 2016.

Hj Rukmini berharap para petani menghadapi tantangan MEA, pemerintah harus fokus men-

gelola sektor pangan dalam negeri agar program swasembada pangan dapat terwujud. untuk mewujudkan hal tersebut, pemerintah harus memiliki strategi yang tepat. “Strategi tersebut antara lain menerapkan teknologi pertanian yang efisien dan tepat guna, menguatkan dan membangun kelembagaan (petani) serta melakukan pengawalan dan pendampingan kepada petani,” ujarnya, Rabu (3/2).

Lebih lanjut dikatakan, untuk mencapai swasembada pangan tidaklah mudah dan menurut Menteri Pertanian terdapat lima masalah. Pertama rusaknya jaringan irigasi yang mencapai 52% atau sekitar 3,3 Juta hektare. Kedua, rendahnya ketersediaan dan serapan benih pada

tahun 2014. Ketiga, kurangnya dan terlambatnya distribusi pupuk yang hampir terjadi setiap tahun, serta berkurangnya tenaga kerja pertanian yang jumlah rata-rata menurun 500 ribu rumah tangga setiap tahun.

Berkurangnya tenaga penyuluh sebagai pendamping petani.

Potensi sektor pertanian di kota Probolinggo yang selama ini masih dipertahankan eksistensinya oleh masyarakat setempat, membuat Pemkot Probolinggo secara khusus dan serius mempertahankan sektor ini melalui berbagai program yang mengarah pada memanfatan lahan yang ada. Disamping itu, luasan lahan pertanian yang ada, bisa menopang perekonomian masyarakat setempat. Q wap