binder4feb21

Harian Bhirawa Ditunjuk kembali sebagai sarana pengumuman iklan tender/lelang pemerintah di seluruh Jawa Timur berdasarkan SK Gubernur No.188/343/ KPTS/013/2006

HARIAN

harian_bhirawa@yahoo.com bhirawa_indragiri@yahoo.com suratkabar_harianbhirawa

IKLAN/ LANGGANAN

Surat Kabar Harian Bhirawa

031-5615454 Harga Langganan Rp 55.000/bulan Eceran Rp 3.000

www.harianbhirawa.co.id

Mata Rakyat Mitra Birokrat

Kamis Legi, 4 FEBRUARI 2021

RS Lapangan Joglo untuk Pasien Covid-19 Bernuansa Tradisional dengan Suasana Alam Terbuka Pemprov, Bhirawa Bangunan rumah sakit (RS) bernuansa Jawa tradisional diresmikan Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa sebagai RS Lapangan Joglo Dungus Madiun, Rabu (3/2). Layanan kesehatan tersebut diharapkan dapat memperluas cakupan pasien Covid-19 dan memutus mata rantai penularannya di wilayah Matraman.

RS yang berada di area RS Paru Dungus Madiun ini dulunya merupakan bekas sanatorium atau tempat rehabilitasi bagi pasien Tuberkulosis (TBC) yang kemudian telah direhab dan direnovasi. Berlokasi di area terbuka, RS ini memiliki udara yang sejuk karena dikelilingi pepohonan rimbun. Total kapasitas RS Lapangan Joglo Dungus ini sebanyak 150 tempat tidur (bed) yang terdiri dari ruang perawatan dengan hepafilter, 5 unit joglo, 3 rumah limasan, serta ruang High Care Unit (HCU) yang mampu menampung 7 bed.  ke halaman 11

bed/bhirawa

Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa saat melihat fasilitas RS Lapangan Joglo Dungus Madiun, Rabu (3/2). Total kapasitas RS ini sebanyak 150 bed yang terdiri dari ruang perawatan dengan hepafilter, 5 unit joglo, 3 rumah limasan, serta ruang High Care Unit (HCU) yang mampu menampung 7.

Anggota Dewan Support Penuh Destana BPBD Jatim BPBD Jatim, Bhirawa Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jatim kembali membentuk Desa/Kelurahan Tangguh Bencana (Destana) di Jatim. Pembentukan Destana ini dilakukan di Desa Gadingan, Kecamatan Jangkar, Kabupaten Situbondo, Rabu (3/2).

“Mitigasi bencana yang dilakukan BPBD Jatim ini patut diapresiasi. Kami siap mensupport upaya BPBD dalam membentuk Destana di seluruh Kabupaten/Kota di Jatim, seperti Destana di Desa Gadingan, Situbondo,” kata Zeiniye.

Kehadiran Destana, sambung Zeiniye, merupakan wujud kolaborasi dan sinergitas yang baik antara BPBD Provinsi, Kabupaten, Camat dan Desa. Destana ini juga diharapkan dapat menggugah partisipasi masyarakat dalam upaya penanggulangan bencana.

Penyewa Stan Tolak RS Covid-19 di Cito Surabaya, Bhirawa Rencana Pemkot Surabaya dan RS Siloam yang ingin mendirikan Rumah Sakit (RS) Darurat Covid-19 di kompleks Mal Cito (City of Tommorow) Surabaya, mendapat penolakan dari para penghuni, pemilik dan pedagang di Cito. Alasannya, setelah ada pandemi Covid19, Mal Cito sekarang sangat sepi. Mereka khawatir jika ada

RS Covid-19 akan menambah semakin sepi mal tersebut.

Ketua Paguyuban Penghuni, Pemilik dan Pedagang (P4) Cito, Totok Adi Prasetyo menuturkan, kondisi penyewa stan di Mal Cito sekarang ini sangat memprihatinkan. Sebab setelah ada pandemi Covid-19, mal yang terletak di perbatasan Surabaya dan Sidoarjo itu sangat sepi. Tak heran jika banyak stan yang tutup.

MITRA

Belum Berani PTM

 ke halaman 11

Penyewa Stan Tolak RS Covid-19 di Cito

- Kedepan konsepnya jadi mall dan RS AHY Bisa Jadi Simbol Perjuangan Baru - Pasca isu digoyang biasanya making tenar Suara Dentuman Misterius di Kabupaten Malang, Bukan Suara Bom Milik TNI - Isu dentuman lagi ngetrend

Pemprov,Bhirawa Ditandatanganinya Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif atau atau Indonesia – Korea Comprehensive Economic Partnership Agreement (IK-CEPA) pada akhir tahun 2020 lalu mendorong potensi peningkatan perdagangan luar negeri dan investasi dua arah antara Indonesia dan Korea Selatan.

Bagi Jatim IK-CEPA merupakan peluang besar untuk peningkatan kerja sama ekonomi dengan Korsel mengingat negara Ginseng tersebut merupakan salah satu mitra strategis Jatim selama ini .

“Selaras dengan semangat Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa untuk terus mendorong kinerja ekspor dan mempercepat kinerja investasi, bagi Jatim, berlakunya IK-CEPA merupakan peluang besar untuk meningkatkan neraca perdagangan Jatim dengan Korea Selatan, mengingat negara tersebut merupakan salah satu negara utama ekspor Jatim,” terang Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Jatim, Drajat Irawan, Rabu (3/2).

Pada kesempatan kemarin , Drajat Irawan mengatakan bahwa Korea Selatan merupakan salah satu mitra  ke halaman 11

Promosikan Kawasan Industri Halal ke Gubernur NTB

Fita Ariyani MPd

Sentil

 ke halaman 11

Para Penghuni, Pemilik dan Pedagang (P4) Mal Cito saat menggelar aksi penolakan rencana pembangunan RS Darurat Covid19 di kompleks Mal Cito, Surabaya.

 ke halaman 11

TERBITNYA Surat Edaran (SE) dari Plt Bupati Situbondo, Yoyok Mulyadi yang berisi tentang rekomendasi penerapan Pembelajaran Tatap Muka (PTM), tidak serta merta dapat dijalankan semua sekolah di Kota Santri Situbondo. Ini karena didasarkan kepada beberapa persyaratan, satu diantaranya setiap sekolah tidak berada dalam zona merah dan tidak ada siswa yang terkonfirmasi positif Covid-19.

Salah satu sekolah yang belum berani menerapkan

“Kami dari P4 tidak ada yang diajak bicara oleh pihak manajemen terkait rencana pembangunan RS Covid-19.

Kami tahunya, tiba-tiba ada ada Pak Wali Kota yang meninjau pembangunan rumah sakit tersebut. Seharusnya kami diajak bicara. Sekarang kondisi mal sangat sepi. Kami takut tidak

Perjanjian Kemitraan IK-CEPA Tingkatkan Potensi Ekonomi Jatim-Korsel

Pemprov, Bhirawa Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa menerima kunjungan Gubernur Nusa Tenggara Barat Zulkieflimansyah dan rombongan di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Selasa (2/2) malam. Pertemuan

itu dimanfaatkan Gubernur Khofifah untuk mempromosikan pengembangan Kawasan Industri Halal (KIH) di Jatim yang diperuntukkan Industri Kecil Menengah (IKM).

Sebagaimana diketahui, KIH ini merupakan pengem-

bangan kawasan industri di Safe N Lock yang berdiri di atas lahan seluas 410 hektare di Sidoarjo. Lahan KIH ini direncanakan mencapai 148 hektare. KIH dikelola PT  ke halaman 11

ist

Kepala Disperindag Jatim, Drajat Irawan saat meninjau pabrik penyedap rasa yang merupkan kerja sama indonesia -Korea Selatan.

Perjalanan Panjang SLB Branjangan Jember dari Status Swasta menjadi Negeri

Pendiri Hibahkan Lembaga Beraset Rp14 Miliar ke Pemerintah Tanpa Konpensasi

Sekolah Luar Biasa (SLB) Branjangan yang berada di Kelurahan Bintoro, Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember kini beralih status dari sekolah swasta menjadi sekolah negeri. Bagaimana perjalanan panjang SLB Branjangan yang sebelumnya dikelola yayasan kini berubah status menjadi SLB Negeri Branjangan di bawah Dinas Pendidikan Provinsi Jatim ?. Berikut catatannya.

Effendi, Kabupaten Jember SLB Branjangan didirikan bertepatan dengan Hari Pahlawan 10 November 1979 oleh Yayasan Sekolah Luar Biasa (YSLB) Jember. Awalnya, SLB ini didirikan dengan sewa lahan di Jalan Bungur Kelurahan Gebang Kaliwates, kemudian pindah lagi di GOR (sarana olahraga bulutangkis) Jalan Cokroaminoto. Karena

keterbatasan anggaran dan tidak memiliki lahan, lembaga yang jumlah siswanya berjumlah puluhan orang, SLB ini bertahan secara nomaden atau pindah-pindah selama beberapa tahun.

“Baru tahun 1981, lembaga yang didirikan YSLB ini mendapat bantuan tanah di Jalan Jawa.

Pada waktu itu, Bupatinya Bapak Supono dan Kepala Cabang Dinasnya Dra Hj Hafifah. Pada

Pendiri Yayasan SLB H Achmad Sudiyono didampingi Ketua Yayasan SLB Widi Prasetyo saat sosialisasi perubahan statsus dari SLB Branjangan menjadi SLB Negeri Branjangan.

waktu itu pemda membangun dua gedung sekaligus, yakni gedung PMI dan SLB,” kata pendiri YSLB, H Achmad Sudiyono, usai sosialisi peralihan status SLB Branjangan dari swasta ke negeri, kepada para dewan guru dan Kepala Sekolah SLB Barnjangan Jember, Senin (1/2) lalu.

Kemudian, kata Achmad, seiring dengan perjalanan waktu, yayasan tidak punya sumber dana tetap. Akhirnya pengurus berjibaku mencari sumber dana untuk memenuhi kebutuhan asrama, honor karyawan dan guru dan sarana-dan prasaran pendidikan lainnya.  ke halaman 11

EKSEKUTIF

Kamis Legi, 4 Februari 2021

Halaman 2

Bupati Tantri Support Dibangunnya Jembatan Kaca Jembatan Kaca Seruni Point Perlu Bebaskan Lahan 2.500 Meter Persegi Probolinggo, Bhirawa Kawasan puncak Seruni Point Dusun Cemorolawang Desa Ngadisari Kecamatan Sukapura, Kabupaten Probolinggo terus dibenahi. Terbaru, rencana pembangunan jembatan lantai kaca oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) di kawasan tersebut. Rencana ini didukung Bupati Probolinggo.

Kawasan Bromo yang masuk kawasan strategis pembangunan nasional (KSPN) memantik keuntungan tersendiri dalam hal pembangunan. Beberapa waktu lalu, tim Bidang Jembatan Ditjen Bina Marga Kementerian PUPR, turun langsung menemui Bupati Probolinggo. Guna memaparkan rencana pembangunan di kawasan Puncak Seruni Point tersebut ke Bupati Probolinggo.

“Rencana pembangunan jembatan lantai kaca di area Seruni Point Sukapura menjadi super prioritas.

Jadi ini menjadi prioritas kami untuk menambah fasilitas di kawasan Gunung Bromo. Itu disampaikan Joko Purnomo, Perekayasa Madya Bidang Jembatan Ditjen Bina Marga Kementerian PUPR,” kata P Tantriana Sari, Bupati Probolinggo, Rabu (3/2).

Tantri menjelaskan, setelah jembatan kaca itu rampung, kawasan itu nantinya akan dijadikan sebagai terminal wisata dan atraksi. Yaitu

bisa melihat ke samping dengan pemandangan gunung Bromo, gunung Batok dan gunung Semeru.

“Wisatawan nantinya juga bisa melihat pemandangan ke arah bawah sedalam kurang lebih 80 meter yang berupa kawasan rimba,” terangnya.

Bupati menegaskan, siap mendukung dan mensuport rencana pembangunan jembatan lantai kaca tersebut. Mengingat, wisata Bromo menjadi rujukan wisata tidak hanya nasional tapi juga internasional.

“Banyak tantangan dalam pemenuhan dan penambahan atraksi.

Sehingga masyarakat atau wisatawan yang berkunjung ke Bromo, tidak hanya melihat sunrise dan berkeliling-keliling saja dilautan pasir terus selesai dan pulang.

Dengan dengan adanya jembatan lantai kaca ini akan lebih menarik dan harapannya dapat menambah destinasi baru di Bromo,” harapnya.

Rencana pembangunan jembatan kaca di puncak Seruni Point Sukapura, memang tak mudah. Selain anggaran, perlu ada lahan yang disiapkan untuk fasilitas penunjang wisata di Bromo tersebut.

Hanya saja Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan (Disperkim) Kabupaten Probolinggo, sudah merencanakan. Disperkim akan menyiapkan lahan seluas sekitar 2.500 meter persegi untuk pembangunan tersebut, ungkap bupati Tantri.

Kepala Disperkim Kabupaten Probolinggo, Prijono mengatakan, puncak Seruni Point di Dusun Cemorolawang, Desa Ngadisari, Kecamatan Sukapura, masuk kawasan strategis pariwisata nasional (KSPN) yang menjadi prioritas pembangunan dari pusat.

Salah satu rencana pembangunan terbaru dari pusat, destinasi jembatan lantai kaca di kawasan Seruni Point. “Insyaallah dapat dipastikan, pusat akan bangun destinasi jembatan lantai kaca di kawasan Seruni Point. Karena, pekan lalu tim dari Bidang Jembatan Ditjen Bina Marga Kementerian PUPR datang memaparkan itu ke bupati,” tuturnya.

Prijono mengungkapkan, untuk merealisasikan dibutuhkan lahan tambahan sekitar 2.500 meter persegi untuk titik ujung jembatan lantai kaca tersebut. Sedangkan ujung jembatan lantai kaca satunya, sudah ada di lahan yang rencana dibangun tempat parkir melalui APBN. Nah, awal tahun 2021 ini, pihaknya mulai siapkan rencana pembebasan lahan tersebut.

“Jadi, jembatan lantai kaca itu, nantinya dibangun dari lahan parkir baru yang akan dibangun tahun ini, ke arah bukit sebelah utara dengan panjang sekitar 160 meter,” ungkapnya.

Diketahui sebelumnya, Kabupaten Probolinggo terus dibenahi.

Di lokasi ini, Kementerian PUPR berencana membangun jembatan kaca.

Terbaru, rencana pembangunan jembatan lantai kaca oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) di kawasan tersebut, tandasnya.

Selain itu tempat parkir wisata puncak Seruni Point di Desa Ngadisari, Kecamatan Sukapura, Kabupaten Probolinggo, dipastikan akan dibangun tahun ini. Kepastian itu diperoleh setelah tim dari Kementerian PUPR meninjau kesiapan lahan penunjang Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN).

Lebih lanjut Prijono menjelaskan, tahun ini akan dibangun tempat parkir yang luas di Seruni Point. Lengkap dengan fasilitas ruang terbuka.

wiwit agus pribadi/bhirawa

Menurutnya, Bromo masuk dalam KSPN yang ditunjang empat kabupaten. Yaitu, Kabupaten Probolinggo, Pasuruan, Malang, dan Lumajang. Dan tahun depan, Kementerian PUPR memutuskan untuk mengembangkan KSPN Bromo.

Sebagai proyek pertamanya yaitu pembangunan tempat parkir di puncak Seruni Point.

“Melihat kesiapannya, akhirnya Kabupaten Probolinggo dipilih untuk pembangunan lahan parkir tahun 2021,” katanya.

Kesiapan Pemkab Probolinggo untuk pembangunan tempat parkir ini yaitu ketersediaan lahan seluas 1.500 meter persegi dan

mengalokasikan anggaran sekitar Rp4 miliar untuk proses pematangan lahan parkir tersebut.

Sehingga, nantinya Kementerian PUPR tinggal membangun fisik lahan parkir dan fasilitasnya.

“Awal 2021 kami bisa langsung proses pematangan lahan parkirnya.

Sehingga, kementerian bisa lebih cepat proses pembangunannya,” jelasnya.

Berdasarkan konsep yang ada, di Seruni Point akan dibangun lahan parkir landscape. Tujuannya, wisatawan yang berusia lanjut tidak perlu naik ke puncak Seruni Point dengan 256 anak tangga. Cukup melihat dari lahan parkir, tambahnya. [wap]

Wali Kota Hadi Mutasi 89 Pejabatnya Probolinggo, Bhirawa Mutasi kembali terjadi di lingkungan Pemkot Probolinggo usai rangkaian dua tahun kepemimpinan Wali Kota Hadi Zainal Abidin-Wawali alm Moch Soufis Subri. Setidaknya 89 Pegawai Negeri Sipil (PNS) eselon III dan eselon IV dimutasi. Malam itu juga mereka dilantik.

trie diana/bhirawa

Kondisi Terkini Gedung Eks Hi Tech Mall Suasana pusat perbelanjaan Hi Tech Mall, Jl Kusuma Bangsa Surabaya, kian hari terlihat sepi pembeli bahkan dari banyaknya stand-stand yang tutup, Rabu (3/2).

DPRD Sidak Penerapan Pembelajaran Tatap Muka di Situbondo Situbondo, Bhirawa Jajaran Komisi IV DPRD Situbondo melakukan sidak dan monitoring di sejumlah sekolah SD dan SMP yang ada di wilayah barat Situbondo Rabu (3/2).

Sejumlah sekolah yang dikunjungi mencakup 6 Kecamatan yang ada di wilayah barat Situbondo. Kegiatan sidak dan monitoring tersebut dilakukan guna untuk memastikan kesiapan pelaksanaan pembelajaran tatap muka (PTM) yang memasuki hari ketiga, kemarin.

Salah satu anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Situbondo Tolak Atin menjelaskan, selama kegiatan sidak dan monitoring tidak ditemukan sesuatu yang negatif dan sebaliknya justeru berjalan dengan lancar. Kata dia, sedikitnya ada 65

sawawi/bhirawa

Jajaran Komisi IV DPRD Situbondo saat melakukan sidak dan monitoring penerapan PTM di salah satu sekolah di wilayah barat Situbondo.

persen sekolah di wilayah barat S i t u b o n d o y a n g s i a p m e l a ks a nakan PTM.

Mojokerto, Bhirawa Kerja keras Pemkab Mojokerto secara terpadu dengan segenap Forkopimda dan elemen masyarakat kini membuahkan hasil menggembirakan. ‘’Hal ini berdasarkan peta epidemilogi Covid-19 per hari Senin 1 Februari 2021 kemarin, status Kabupaten Mojokerto saat ini terpantau berwarna kuning (risiko rendah sebaran Covid-19),’’ kata Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Mojokerto Sujatmiko, Rabu (3/2).

Lebih lanjut dikatakan Kadiskes saat ini Kabupaten Mojokerto terus melasanakan vaksinasi pencegahan Covid-19, dibarengi dengan giat operasi yustisi.

“Semua sekolah itu sudah siap untuk menerapkan PTM,” ujar Ketua Fraksi PKB DPRD Situbondo itu. Pria yang

juga menjabat sebagai Sekretaris Komisi IV DPRD Situbondo itu menambahkan, setiap sekolah yang menyatakan siap menerapkan PTM harus mengisi kuesioner dari Kemendikbud.

Dengan demikian, ujarnya, setiap sekolah akan mengantongi surat izin khusus dari Dispendikbud Kabupaten Situbondo.

“Sekolah yang menyatakan siap dan mendapatkan surat izin melakukan PTM boleh saja tidak melaksanakan jika ada wali murid atau guru khawatir anak didiknya tertular Covid-19,” jelas Tolak Atin.

Masih kata Tolak Atin, saat Komisi IV DPRD Kabupaten Situbondo melakukan sidak tidak ditemukan kendala karena sekolah sudah bisa melaksanakan PTM dengan baik. Bahkan, tuturnya, sekolah sekolah itu benarbenar siap menjalankan PTM yang tampak saat digelar simulasi. [awi]

Pelantikan ini dilakukan di dua tempat. Yakni, di Ruang Command Center Sabha Bina Praja dan Puri Manggala Bhakti. Namun, sebagain besar kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mengikuti pelantikan secara virtual.

Hanya 3 PNS yang diambil sumpah pelantikan di Ruang Command Center. Sedangkan, 86 orang lainnya mengikuti pelantikan di Puri Manggala Bhakti.

Wali Kota Probolinggo Hadi Zainal Abidin, Rabu (3/2) meminta pegawai yang dimutasi berpikir positif. Serta, mencabut rasa pesimistis dengan tidak bersedia akan mampu dengan cara baru.

“Tidak ada istilah tidak mampu, tanpa usaha. Sebagai ASN (aparatur sipil negara) di mana pun Anda berada, untuk melakukan hal yang terbaik.

Mari tunjukkan yang terbaik untuk memberi manfaat kepada masyarakat,” ajaknya.

Menurutnya, dengan adanya mutasi ini, yang pertama perlu dilihat adalah penyegaran.

“Melihat sisi positif semangat baru di tempat yang baru untuk melakukan inovasi dan terobosan. Tanpa semangat baru, mustahil bisa melakukan hal yang baru, “ujarnya.

Wali kota Hadi mengingatkan bahwa citra Pemkot Probolinggo tergantung pada kinerja PNS dalam melaksanakan tugas pokok, fungsi, tanggung jawabnya.

“Saya minta kepada yang saya lantik bisa benar-benar menghayati peran yang diembannya. Dapat memberikan kontribusi yang optimal dalam menggerakkan roda pemerintahan, “harapnya.

Kepala Bidang Formasi, Informasi, dan Mutasi, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Probolinggo Ngatmari mengatakan, PNS yang dimutasi ini merupakan pejabat eselon III dan eselon IV. Sedangkan, untuk eselon II masih.

Kabupaten Mojokerto Jadi Zona Kuning

‘’Kita juga konsisten untuk sosialisasi ke masyarakat melalui faskes-faskes seperti puskesmas.

Kita dorong semua untuk terus menerapkan 3 M, demi tegakknya prokes,” jelasnya.

Meski saat ini berstatus risiko rendah, Sujatmiko tetap menekankan agar kewaspadaan harus terus ada. Ini bertujuan agar masyarakat tidak lengah.

Secara klinis, Sujatmiko juga menjabarkan bahwa meskipun seseorang telah mendapat vaksinasi pencegahan Covid-19, diperlukan jangka waktu tertentu terbentuknya kekebalan secara maksimal.

“Meskipun zona kita saat ini mengalami perbaikan (tingkat penularan mulai turun), kita tetap harus waspada. Memang kita

telah mulai vaksinasi, mereka yang menerima punya kekebalan. Namun, kekebalan maksimal di dalam tubuh itu perlu waktu. Selanjutnya, dibutuhkan pula booster yakni suntikan vaksin ke-dua setelah 14 hari dari suntikan pertama,” papar Sujatmiko.

Lebih jauh Sujadmiko menuturkan, Pemerintah Kabupaten Mojokerto, mulai melaksanakan vaksinasi serentak pencegahan Covid-19 tahap pertama mulai tanggal 28 Januari 2021 lalu menggunakan Vaksin berjenis Sinovac.

Vaksin ini didistribusikan secara menyeluruh pada 41 titik fasilitas kesehatan (faskes). Mulai rumah sakit hingga pus-

kesmas se-Kabupaten Mojokerto. Setiap titik mendapatkan vaksin berbeda, menyesuaikan jumlah nakes yang terverifikasi pada aplikasi Kementrian Kesehatan sebelumnya.

Mereka yang menjadi prioritas penerima vaksin tahap pertama, adalah para nakes yang berjuang di garda depan penanggulangan Covid-19. Meliputi dokter, perawat, bidan, tenaga administrasi, asisten apoteker, petugas gizi, petugas kesehatan lingkungan, petugas imunisasi, laboratorium dan petugas kebersihan. ‘’Selain berupaya dengan vaksinasi, Pemerintah Kabupaten Mojokerto juga terus mendukung kegiatan pengetatan Pember-

Dalam mutasi kali ini ada sejumlah PNS yang sebelumnya merupakan PNS fungsional masuk ke struktural.

Seperti Tri Agus Wibowo sebelumnya, guru ahli muda di SDN Ketapang 2, dimutasi menjadi Kepala Bidang Pembinaan Ketenagaan, Dinas Pendidikan, dan Kebudayaan (Disdikbud).

Ada juga Agus Lithanta, pengawas sekolah di Kecamatan Wonoasih. Ia masuk ke jajaran struktural eselon III, sebagai Sekretaris Disdikbud.

“Untuk noneselon itu jabatan fungsional (JF). JF yang dilantik, yaitu JF pengawas dan JF guru untuk berdiri eselon III di Disdikbud, “ujarnya. Senin (1/ 2), malam pertama di awal bulan Februari tahun 2021 menjadi momen bersejarah bagi 89 PNS di lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo. Bagaimana tidak, pejabat eselon 3 dan 4 tersebut mendapatkan informasi yang amanah di tempat baru.

Ya, berdasarkan SK nomor 821.2 / 027 / 425.203 / 2020 terdapat 89 pejabat dilantik dan diambil sumpah didepan Wali Kota Probolinggo Habib Hadi Zainal Abidin. Yang malam itu didampingi Sekda drg Ninik Ira Wibawati, para asisten dan kepala perangkat daerah.

Mutasi ini digelar secara virtual melalui akun medsos pemkot dan zoom meeting dari tiga lokasi, Command Center, Puri Manggala Bakti dan Kantor BKPSDM. Mereka yang dimutasi antara lain Kabag Pengadaan Barang dan Jasa Ghofur Effendy menggantikan Camat Kademangan Pujo Agung Satrio yang bergeser menjadi Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika.

Kabag Umum Setda yang sebelumnya diisi, kini dijabat oleh Denny Bagus Erwanto mantan Kasubag Peraturan Perundang-Undangan Bagian Hukum Setda Kota Probolinggo.

Sedangkan posisi Kabag Pengadaan Barang dan Jasa kini dijabat oleh Andung Tjahjono. [wap]

lakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Pengetatan PPKM,’’ jelas jadmiko.

Bupati Mojokerto Pungkasiadi selaku Ketua Satgas Covid-19 Kabupaten Mojokerto, berpesan agar semua pihak terus bekerjasama dalam upaya penanggulangan Covid-19. Selain Pemerintah Daerah bersama TNI dan Polri, masyarakat juga diminta untuk taat semua regulasi demi mengatasi pandemi secepatnya.

“Di situasi seperti ini, yang harus kita lakukan adalah terus berupaya, berikhtiar dan berdoa. Pemerintah Kabupaten Mojokerto bersama TNI, Polri, juga masyarakat, harus terus bersinergi agar pandemi ini segera tuntas,” tutur Bupati. [min]

LEGISLATIF Dewan Sorot 7 Kepala OPD Masih Diisi Plt Kamis Legi, 4 Februari 2021

Halaman 3

42 ASN Penuhi Syarat Ikut Seleksi Jabatan Tinggi Probolinggo, Bhirawa Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Probolinggo terus mempersiapkan proses pengisian tujuh jabatan eselon II. Dari hasil analisis jabatan, BKPSDM memastikan ada 42 aparatur sipil negara (ASN) yang memenuhi persyaratan untuk mengikuti seleksi jabatan tinggi pratama eselon II. “Sampai saat ini ada sekitar 42 ASN yang memenuhi persyaratan untuk mengikuti seleksi jabatan tinggi pratama untuk eselon II. Mereka dari berbagai unsur, seperti sekretaris, camat, dan kepala bagian,” ujar Kepala BKPSDM Kota Probolinggo Gogol Sudjarwo, Rabu (3/2) Menurutnya, eselon III mandiri maupun eselon III biasa tetap bisa mengikuti seleksi jabatan tinggi untuk eselon II. “Kami mengingatkan kepada eselon III mandiri untuk lebih menunjukkan kemampuan dan kompetensinya agar tidak tersalip dengan eselon III, seperti dari sekretaris OPD (Organisasi Perangkat Daerah),” jelasnya.

Ditemui terpisah setelah hearing, Gogol memastikan, kekosongan jabatan yang baru untuk Dinas Sosial dan Dinas perhubungan, telah dilaporkan ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).

“Rencananya, akan dilakukan proses mutasi terlebih dahulu.

Setelah mutasi selesai, jabatan kepala OPD yang kosong itu yang dilakukan proses asesmen. Baik proses mutasi dan asesmen untuk eselon II harus dilaporkan ke KASN,” jelasnya.

Ketua Komisi I DPRD Kota Probolinggo Moch. Jalal menyarankan BKPSDM dalam proses rekrutmen tidak hanya menilai dari kompetensi dan kapasitas saja, namun juga loyalitas kepada atasan.

“Memilih kepala OPD tidak hanya dari kemampuan dan kapasitasnya, tapi juga loyalitas kepada atasan dalam hal ini wali kota.

Terbukti, dari PNS yang di-nonjobkan bermasalah dengan masalah loyalitas,” terangnya.

Sejak 2020 ada tujuh posisi kepala OPD di lingkungan Pemkot Probolinggo yang kosong.

Kekosongan ini terjadi selain karena ada kepala OPD yang meninggal dunia. Ada juga yang mendapat sanksi disiplin berat.

Komisi I menyarankan, BKPSDM

segera mengisi jabatan kepala OPD yang kosong.

Kekosongan tujuh posisi kepala organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemkot Probolinggo, menjadi sorotan Komisi I DPRD. Sebab, dikhawatirkan mempengaruhi jalannya roda pemerintahan.

Komisi I melakukan rapat dengar pendapat (RDP) terkait proses pengisian pejabat eselon II yang kosong. Namun, sejuah ini tujuh jabatan yang kosong itu kini dijabat pelaksana tugas (plt).

Tujuh jabatan eselon II yang kosong itu, di antaranya Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DKP2KB) yang ditinggalkan kadis devinitif saat ini menjadi sekretaris daerah kota setempat; Direktur RSUD dr.

Mohamad Saleh; kepala Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan, dan Perikanan (Dispertahankan); dan Dinas Sosial, Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan meninggal dunia karena Covid 19. Serta, Dinas Perhubungan, meninggal dunia karena terpapar covid 19; Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja (DPMPTSPTK), dan Staf Ahli Bidang Pemerintahan.

“Kami melihat perlu segera diisi jabatan kosong ini. Target bulan

wiwit agus pribadi/bhirawa

Direktur RSUD Moh. Saleh di jabat Plt.

apa bisa segera dilakukan pengisian jabatan ini,” ujar Anggota Komisi I Imam Hanafi.

Ketua Komisi I Moch Jalal menilai, tujuh OPD tanpa pejabat definitif itu perlu segera diisi.

Sebab, dikhawatirkan ada kebijakan-kebijakan yang sifatnya strategis dan penting tidak bisa dilakukan oleh Plt. “Pemilihan Plt dari sekretaris sudah tepat karena sekretaris OPD ini adalah orang nomor 2 setelah kepala OPD,” tuturnya.

Lebih lanjut Gogol Sudjarwo mengatakan, sejak Desember 2020, pihaknya telah datang ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) melaporkan mengenai kekosongan 5 pejabat eselon II. “Rekomendasi untuk melakukan pengisian jabatan yang kosong sudah turun, namun di bulan Desember ternyata ada kembali kepala OPD yang meninggal dunia.

Yaitu, Pak Zainullah (Kadinsos) dan Pak Sumadi (Kadishub). Saat ini kami telah melaporkan tam-

bahan 2 jabatan eselon II yang kosong. Untuk mengisi kekosongan jabatan ini diisi Plt dari sekretaris OPD,” paparnya.

Gogol mengatakan, rencana pengisian jabatan yang kosong akan dilakukan melalui proses mutasi terlebih dahulu. “Baru setelah proses mutasi, jabatan-jabatan yang masih kosong akan dilakukan asesmen. Baik proses mutasi maupun asesmen semuanya harus sepengetahuan KASN,” tambahnya. [wap]

KILAS DEWAN

RS Khusus Covid-19 Harus Dipisah dari Mall Cito Surabaya, Bhirawa Pendirian RS Khusus Covid-19 di area Mall Cito memicu penolakan oleh penghuni dan pedagang mall. Sekretaris Komisi B DPRD Surabaya dr Akmarawita Kadir menegaskan, selayaknya RS Khusus Covid-19 dipisah dari area mall.

“Bukan hanya disekat, melainkan benar-benar dipisah gedungnya. Seperti ada akses sendiri untuk rumah sakit dan mall,” tegasnya Rabu (03/02/2021).

Selain itu menurut Akmarawita rumah sakit Covid-19 harus benar-benar berstandart internasional. Misalnya kwalitas udara yang dikeluarkan harus sudah terproses dengan baik, sehingga steril terhadap virus corona.

Politisi Golkar Surabaya ini bisa memahami kegelisahan para pedagang penghuni bahkan pengunjung Mall Cito, kalau RS Khusus Covid-19 nantinya berdiri.

“Kasihan para pedagang itu, sekarang kondisinya sudah sepi pembeli. Apalagi nanti kalau ada rumah sakit,” jelasnya.

Karenanya Akmarawita kembali menegaskan, agar RS Khusu Covid-19 benar-benar dipisah dari mall.

“Kalau tidak bisa dipindah saja jangan didirikan disitu” pungkasnya. [dre]

Komisi I Nilai Minimnya Anggaran Bisa Hambat Kinerja Inspektorat

Trenggalek, Bhirawa Pastikan kesiapan sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menyambut pelaksanaan program–program serta visi misi Bupati, Komisi IDPRDTrenggalekmemanggilOPDdiSekertariatGedungDPRDsetempat.

Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Trenggalek Muh Husni Tahir Hamid mengatakan bahwa beberapa pihak yang diundang dari OPD yang membidangi Sumber Daya Manusia (SDM). diantaranya dari Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Trenggalek beserta Inspektorat, untuk menyambut program serta Visi Misi Bupati kedepan.

“Sejauh mana kesiapan OPD dalam menyongsong program visi misi bupati,” ungkapnya. Lebih lanjut terkait legislatif Husni menilai tingkat efektifitas aparat pengawas internal Pemerintah Kabupaten Trenggalek kurang maksimal.

Mengingat, Inspektorat merupakan penunjang keberhasilan pengendalian pelaksana, serta melayani aduan dari masyarakat.

“Jadi, fungsi inspektorat salah satunya adalah untuk pengawasan. Diantaranya untuk pengawasan terhadap OPD dan juga respon keluhan masyarakat,” tuturnya.

“Jangan sampai ada masyarakat menyampaikan bahwa telah mengadu ke Inspektorat namun tidak ada tindaklanjutnya,” imbuh politisi Partai Hanura ini.

Dari pada itu kepada Inspektorat agar tidak acuh terhadap aduan masyarakat dan merespon semua aduan masyarakat.

Karena, masyarakat membutuhkan pelayanan yang terbaik dari pemerintah. [wek]

Tampak plengsengan Dam Gajah yang ambrol berada di Kelurahan Karangsari, Kecamatan Sukorejo, Kota Blitar.

hartono/bhirawa

Dewan Minta Perbaiki Plengsengan Dam Gajah Kota Blitar Kota Blitar, Bhirawa Ambrolnya plengsengan Dam Gajah di Kelurahan Karangsari, Kecamatan Sukorejo, Kota Blitar, Komisi III DPRD Kota Blitar tetap meminta segera diperbaiki oleh rekanan.

Ketua Komisi III DPRD Kota Blitar, Totok Sugiarto mengatakan pihaknya pada hari Selasa (3/2) kemarin telah melihat secara langsung kondisi plengsengan yang baru dibangun sekitar sebulan lalu dan kini sudah ambrol, sehingga pihaknya juga meminta segera diperbaiki.

“Kami cek ke lokasi didampingi rekanan dan pihak Kecamatan selaku pejabat pembuat komitmen, dan kini

para pekerja sedang memperbaiki bangunan plengsengan yang ambrol yang masih tanggung jawab pihak rekanan,” ujarnya.

Lanjut Totok, sebelumnya diakuinya bangunan plengsengan Dam Gajah di Kelurahan Karangsari, Kecamatan Sukorejo, Kota Blitar ini baru dibangun sekitar sebulan lalu ambrol, dimana bangunan plengsengan longsor akibat tergerus arus sungai saat terjadi hujan deras.

“Bangunan plengsengan yang longsor sepanjang sekitar 20 meter, dan tinggi bangunan plengsengan yang ambrol sekitar lima meter,” jelasnya.

Bahkan dikatakan Totok, bangunan plengsengan Dam Gajah yang ambrol di Kelurahan Tanjungsari, Kelurahan Sukorejo, ambrol akibat bencana alam, dimana pondasi lama bangunan plengsengan tergerus arus sungai lalu ambrol dan menyeret bangunan plengsengan baru.

Namun meski akibat bencana alam, Totok tetap meminta rekanan untuk membangun ulang p l e n g s e n g a n y a n g a m b r o l s esuai perencanaan. “Meskipun plengsengan ambrol karena banjir, kami tetap minta rekanan membangun ulang. Ka-

rena masih dalam masa pemeliharaan,” terangnya.

Pelaksana proyek, Zenny M Nur, mengatakan akan membangun ulang plengsengan yang ambrol, dan saat ini pekerja sudah mulai memperbaiki bangunan plengsengan yang ambrol, dimana bangunan plengsengan yang ambrol memang dibangun di atas pondasi bangunan lama, dan ketika pondasi bangunan lama ambrol otomatis bangunan baru ikut terseret longsor.

“Karena pondasi bangunan lama ambrol, akhirnya bangunan baru di atasnya ikut terseret,” ujar Zenny. [htn]

Enam Point Membuat Posisi Eri-Armuji Terpojok di MK Surabaya, Bhirawa Sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Surabaya dengan nomor perkara 88/PHP.KOT-XIX/2021 memasuki babak baru.

Dalam sidang dengan agenda mendengarkan keterangan KPU Kota Surabaya sebagai pihak termohoon, Pasangan Calon Eri CahyadiArmudji (sebagai Pihak Terkait), dan Bawaslu Kota Surabaya tersebut, terungkap enam hal yang membuat posisi Eri Cahyadi-Armuji terpojok.

Poin utama yang membuat duet paslon yang dikenal dengan akronim Erji itu terjepit adalah, dalil Pemohon tentang keterlibatan aktif Wali Kota Surabaya Tri Risma Harini dalam pemenangan Pasangan Calon Eri Cahyadi-Armudji.

Bahwa penyebaran Surat Risma dan Video Risma untuk warga kota Surabaya yang mengajak memilih Eri Cahyadi-Armuji tersebut tidak terbantahkan dan tidak dibantah oleh Pihak Terkait dan Termohon.

Bahkan, kedua pihak, baik KPU maupun kuasa hukum paslon 01 tidak bisa menjelaskan darimana

asal usul Risma mendapatkan seluruh alamat rumah warga Surabaya untuk mengirimkan surat tersebut.

“Sehingga patut diduga informasi tentang daftar alamat warga Surabaya sebanyak itu, justru diperoleh karena kedudukan yang bersangkutan (Risma) sebagai Wali Kota,” kata Ketua Tim Advokasi Machmud Arifin-Mujiaman, Veri Junaidi, Selasa (2/2).

Fakta kedua yang terungkap dalam persidangan tersebut adalah, inkonsistensi jawaban KPU yang terkesan plin-plan terkait muncul dan beredarnya surat Risma. Semula, kuasa hukum KPU Kota Surabaya, Sri Sugeng Pujiatmiko mengaku tidak mengetahui.

“Saudara mengetahui nggak ada ini, surat Bu Risma ini ,” tanya Saldi Isra, salah satu majelis hakim konstitusi kepada Sri Sugeng Pujiatmiko, kuasa hukum KPU Kota Surabaya. “Tidak tahu yang mulia,” jawab Sri Sugeng.

Jawaban Sri Sugeng tersebut justru memancing pertanyaan Kembali Saldi Isra. “Atau yang ini, leafleat ini,” tanya kembali Saldi

Sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Surabaya.

Isra. Tapi, pertanyaan kedua ini, tidak dijawab Sri Sugeng. Sampai akhirnya, Saldi Isra meminta pihak KPU yang menjawab.

“Coba Anda dari KPU menjawabnya. Jangan diserahkan ke kuasa hukum saja. Tolong dikasih mic,”. Mendapat pertanyaan tersebut, Agus Turcham, Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Kota Surabaya menjawab lugas yang justru membuat KPU terpojok.

andre/bhirawa

“Terkait dengan surat Bu Risma, kami tidak mengetahui. Karena itu bukan bagian dari bahan kampanye yang mulia,” jawab Agus Turcham.

Tapi, setelah dicecar lagi oleh Saldi Isra, akhirnya Agus Turcham mengaku mengetahui.

“Tapi bahwa ini (surat Risma) ada, Anda tahu nggak, “ tanya Kembali Saldi Isra. “ Pernah tahu sebenarnya,” jawab Agus Turcham. “Nah ini, sudah mulai

bergeser (jawaban) saudara ini ,” sahut Saldi Isra.

Berubah-ubahnya, jawaban Sri Sugeng dan Agus Turcham tersebut itulah, yang menurut Ketua Tim Advokasi MA-Mujiaman, semakin melemahkan posisi Erji. “Jawaban mereka terkesan plin-plan,” kata Veri.

“Awalnya mereka mengaku tidak mengetahui, terus berubah mengetahui. Ini jadi aneh, karena KPU seolah menutup mata terhadap surat tersebut,” tegas pengacara yang akrab dispa Bang Veri ini.

Fakta ketiga yang membuat posisi Erji terpojok adalah selama melakukan kampanye mendukung Pasangan Calon Eri Cahyadi-Armudji, Wali Kota Surabaya Tri Risma Harini hanya dua kali mengajukan cuti, sedangkan yang bersangkutan sangat aktif menjadi juru kampanye pemenangan.

Hal lain yang melemahkan Erji, adalah dalil pemohon tentang sebaran peta kecurangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh Pasangan Calon Eri Cahyadi-Armudji di 20 (dua puluh) dari 31 (tiga puluh satu) kecamatan di Kota Surabaya.

Dalil pemohon tersebut ternyata, kata Veri juga tidak dibantah oleh KPU Kota Surabaya dan Pihak Terkait. “Artinya, kecurangan dan pelanggaran tersebut pada faktanya terjadi ,” demikian Veri.

Penegakkan Hukum Pemilu Tumpul Veri juga menjelaskan, bahwa dalil pemohon tentang penegakan hukum pemilu tidak berjalan telah terbukti. Indikatornya antara lain, bahwa berdasarkan jumlah pelanggaran yang terjadi, Bawaslu Kota Surabaya hanya menemukan 9 (sembilan) pelanggaran.

Padahal, terdapat 53 (lima puluh tiga) dugaan pelanggaran yang terjadi.

“Artinya, Bawaslu Kota Surabaya tidak melakukan fungsi pengawasan secara optimal,” imbuh Veri Bawaslu Kota Surabaya, lanjut Veri tidak melakukan fungsi penegakan hukum dengan optimal terhadap adanya dugaan pelanggaran pidana maupun administrasi dengan tidak menindaklanjuti secara optimal dugaan pelanggaran tersebut. [dre]

OPINI

Kamis Legi, 4 Februari 2021

TAJUK

Jaga Ekosistem Esensial SELURUH daerah terancam banjir dan longsor, bersamaan cuaca ekstrem. Hulu sungai luruh membawa material longsoran, menerjang perkampungan, dan ladang. Longsor yang makin meluas menjadi tanda penyusutan daya dukung lingkungan makin meluas secara masif dan sistemik. Makin terasa pedih karena banyak warga masyarakat menjadi korban jiwa yang tertimbun longsor. Pemerintah perlu menata ulang konsep penguatan ekosistem esensial.

Semakin banyak hutan gundul, karena ditebang dan dibakar. Terjadi alih-fungsi secara masif, dan ilegal Sebagian alih fungsi dimaklumi sebagai mata-nafkah masyarakat, dan tempat tinggal. Namun sebagian besar dilakukan oleh sindikat “kebanditan” bermotif ekonomi. Juga bermotif huru-hara politik nasional. Alih fungsi lahan dan hutan, setidaknya telah rutin terjadi sejak 15 tahun terakhir. Selama itu pula masyarakat menderita, menerima dampak berupa banjir, dan longsor.

Alih fungsi ekosistem esensial paling brutal dilakukan melalui pembakaran hutan dan lahan (Karhutla). BMKG (Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika) mencatat kualitas udara di Sumatera dan Kalimantan dalam keadaan berbahaya. Karhutla di Kalimantan Tengah, mencatat jumlah hotspot terbanyak, mencapai 954 titik panas. Disusul Kalimantan Barat, sebanyak 527 titik api. Serta Sumatera Selatan (366), Jambi (222), dan Kalimantan Selatan 119 titik api.

Maka banjir di Kalsel patut diduga disebabkan kerusakan ekosistem esensial. Walau Indonesia yang berada persis di garis edar matahari, memiliki (karunia Ilahi) hutan tropis paling subur di dunia. Tetapi selalu terancam bencana. Musim kemarau kesulitan air. Sedangkan pada musim hujan diterjang banjir bandang dan longsor. Ironis, karena Indonesia memiliki konstitusi yang menjamin lingkungan hidup yang baik. Diakui sebagai bagian dari hak asasi manusia (HAM).

Secara tekstual, Konstitusi (UUD) pasal 28H ayat (1) menyatakan: “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik.” Karena sebagai hak asasi, maka pemerintah berkewajiban (mandatory) meng-audit kondisi lingkungan hidup. Mencegah bencana alam yang disebabkan ulah manusia melalui penegakan disiplin tata ruang.

Secara lex specialist, telah terdapat undang-undang (UU) tentang Lingkungan Hidup. Yakni, UU Nomor 32 tahun 2009 tentang PPLH (Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup). Dalam pasal 1 angka ke-28, definisi audit lingkungan, dinyatakan, “Audit lingkungan hidup adalah evaluasi yang dilakukan untuk menilai ketaatan penanggung jawab usaha ... terhadap persyaratan hukum dan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah.”

Audit lingkungan seharusnya menjadi kearifan lokal setia warga negara. Seperti dahulu nenek moyang memiliki cara sistemik melindungi lingkungan. Misalnya melindungi setiap pohon besar dengan aksi nyata (fisik), berupa memberi sarung pada pohon. Juga aksi spiritual melindungi pohon dengan metode “peng-angker-an” kawasan, sehingga tidak terusik.

“Peng-angker-an” kawasan sesungguhnya menjadi metode perlindungan ekosistem esensial. Banyak unsur ekosistem esensial berada di luar kawasan lindung, dan di luar kawasan konservasi. Terutama berbagai pohon tegakan tinggi. Beberapa diataranya kini dalam status dilindungi.

Antaralain tanaman endemik pohon gayam, sawo, dan juwet. Seluruhnya bisa menjadi penyimpan air, berfungsi bagai biopori, dan fungsi talut (alamiah) sungai.

Ekosistem esensial terancam secara sistemik. Pohon besar di pekarangan, di pinggir jalan, sampai di perbukitan milik Perhutani sudah ditebangi. Diganti pohon pendek musiman (kopi, teh, palawija, dan sayur-sayuran) dengan akar yang lemah. Tidak terdapat unsur biopori dan fungsi resapan hayati.

Pemerintah (dan daerah) berkewajiban mempertahankan ekosistem esensial secara sistemik. Termasuk memasukkannya dalam revisi UU Nomor 32 tahun 2009 tentang PPLH. Serta penerbitan Peraturan Daerah tentang perlindungan ekosistem esensial.[*]

Sorotan Publik

Semua tanggapan baik berupa saran dan kritik atas wajah dan kinerja birokrasi kita dalam memberikan pelayan publik dapat dikirim melalui email: harian_bhirawa@yahoo.com atau manfaatkan fasilitas surat pembaca di www.harianbhirawa.co.id atau telp ke (031) 5470650 atau faks (031) 5343359. Untuk setiap email harap disertakan nomor telpon (untuk konfirmasi ulang).

Pro Kontra Pembahasan RUU Pemilu BELAKANGAN ini, revisi Undang-Undang Pemilu (UU Pemilu) mengundang sorotan publik. Ada yang menolak dan ada pula yang justru mendukung. Berbagai alasannya pun bermunculan, mulai dari catatat masa lalu terkait kompleksitas teknis elektoral yang berdampak pada korban jiwa, terus permasalahan polarisasi yang melemahkan civic culture yang kita hadapi di 2019.

Kekhawatiran jika Pilkada diadakan di tahun 2024 bersamaan dengan Pilpres dan Pileg, ternilai akan memberikan beban yang luar biasa bagi penyelenggara Pemilu dan konsentrasi pun akan terpecah belah antara pilpres maupun pilkada.

Sulit membayangkan kompleksitas yang terjadi jika berkaca pada pengalaman tersebut. Bahkan sebagian pihak merasa revisi UU Pemilu dibutuhkan guna mengatasi sejumlah persoalan dalam kepemiluan, sekaligus mencegah terjadinya tirani dan oligarki kekuasaan yang terstruktur. Sedangkan di lain pihak memperkarakan revisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, mengenai ketentuan pelaksanaan pemilihan kepada daerah ( Pilkada) serentak. Pelaksanaan pilkada serentak tahun 2024 di draf revisi UU Pemilu akan berubah pada 2022 dan 2023. Sedangkan, jika tetap menggunakan skema UU No. 10 tahun 2016, maka Pilkada serentak nasional dilaksanakan tahun 2024. Sementara yang lain mempertanyakan seberapa penting merevisi UU Pemilu ditengah kondisi pandemi Covid-19.

Berangkat dari kenyataan-kenyataan itulah, pro dan kontra revisi UU Pemilu tidak bisa terhindarkan. Sejatinya, untuk memediasi pro dan kontra RUU Pemilu yang terjadi saat ini bisa diselesaikan dengan mengacu pada regulasi putusan MK Nomor 55 MK Nomor 55/PUU-XVII/2019 tentang rekonstruksi keserentakan pemilu, dan Perppu Nomor 2 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas UU Pilkada Nomor 1 Tahun 2015. Nah, merujuk dari regulasi tersebut semestinya ada penyesuaian terhadap UU Pemilu Nomor 7 Tahun 2017, yang selebihnya bisa cukup menggunakan aturan turunan yang sifatnya menyepurkan, karena perubahan UU Pemilu yang relatif cepat justru akan berpotensi membuat tidak ada waktu untuk mematangkan demokrasi.

Ani Sri Rahayu Pengamat Politik Universitas Muhammadiyah Malang

HARIAN

PENDIRI : Alm. H. Moch. Said PENASIHAT HUKUM: Poerwanto, SH, MH

Halaman 4

Komunikasi Politik Blusukan Blusukan yang kebanyakan dilakukan selama ini terkesan tidak orisinil, penuh dengan settingan, dan hanya undi Surabaya itu. Sehingga tuk membuat citra positif lambat laun diperoleh sang calon pemimpin citra yang positif di tenatau tokoh. Realitas gah masyarakat urban semu dibuat seolah nyakota Jakarta. ta. Penulis jadi teringat Oleh : Dengan blusukan diapa yang pernah dikeUntung Dwiharjo harapkan bisa menuai mukakan oleh Baudicitra positif di tengah lard melalui Simulation masyarakat yang mung(1983) yang mengenalkin merindukan kepemimpinan baru kan karakter khas masyarakat dedi DKI ataupun di Indonesia. Walaupun wasa ini sebagai masyarakat simulasi. ini juga masih melihat konstalasi Masyarakat yang hidup dalam sengpolitik di tingkat elit partai pemguasa karut tanda, citra, kode yang tidak lagi dan mitra koalisi. Bisa jadi juga tujuan merujuk pada representasi. Dimana dari blusukan mensos baru adalah manusia dijebak dalam mekanisme untuk memperbaiki citra Kamentrian simulasi dalam ruang realitas yang Sosial yang sempat tercoreng oleh dianggapnya nyata, padahal sesungprahara korupsi bansos di tengah pan- guhnya semu dan penuh rekayasa. ( demi Covid-19 yang begitu menyita M. Jacky, 2015). Barangkali fenomperhatian publik tersebut. ena blusukan yang dilakukan di Sehingga menurut penulis sah-sah Indonesia selama ini memperlihatkan saja Risma sebagai Mensos melaku- wajah seperti apa yang digambarkan kan politik blusukan, apalagi sebagai Baudilard tersebut. pendatang baru memang itu harus dilakukan untuk mendongkrak tingkat Perlu Bukti Bukan Janji popularitas di tengah masyarakat DKI Politik Blusukan kalau ingin Jakarta. Apalagi Jakarta diangggap sukses sebenarnya harus diikuti desebagian besar kalangan sebagai mi- ngan bukti-bukti kongkrit dilapangan. niatur Indonesia. Sehingga diharapkan Jadi bukan sekedar menyerap aspibisa mendongkrak tingkat penerimaan rasi dari kalangan bawah yang diikuti publik terhadap diri dan partai dimana dengan lampu sorot kamera para Tri Rismaharini bernaung. Untuk tu- awak media yang selanjutnya hanya juan itu menjadi media darling nam- menjadi berita hangat dan kemudian paknya politilk blusukan ala Risma tengelam oleh isu lain yang kemutelah berhasil. Dimana media cetak dian muncul. Tapi diikuti dengan dan televisi serta online memberitakan langkah-langkah kongkrit dari hasil sepak terjang Mensos baru tersebut blusukan. Justru yang banyak terjadi secara masif. bahkan media sosial selama ini adalah bahwa blusukan pun menjadikan berita blusukan Tri dijadikan sarana pencitraan untuk Rismaharini pun menjadi trending menarik simpati masyarakat guna topic percakapan para netizen di dunia mendulang suara saat pemilu saja. maya.

Selanjutnya setelah menjabat hilang-

Politik Blusukan kembali mengemuka. Penyebabnya adalah aksi blusukan dari Menteri Sosial Baru Tri Rismaharini. Dimulai dengan Peristiwa blusukan ibu Mensos dengan warga pemulung di kolong tol Gedong Panjang, Pluit-Jakarta Utara.

K

emudian dilanjutkan dengan blusukan ke jalan Sudirman –Tamrin dimana Tri Rismaharini menemukan gelandangan dan pengemis di kawasan yang selama ini dianggap steril dari apa yang disebut warga marginal atau masyarakat miskin Kota. Maka kehebohan aksi blusukan mantan walikota Surabaya itu pun menuai pro dan kontra di tengah masyarakat.

Politik blusukan sebenarnya telah lama dilakukan oleh Presiden Jokowi semenjak di Solo dengan blusukan ke pasar- dan masyarakat bawah di Solo. Kemudian di Jakarta yang paling diingat publik adalah masuknya Jokowi yang saat itu menjadi Gubernur DKI Jakarta ke dalam gorong-Gorong di Jalan. Demikian juga ketika mencalonkan diri dalam Pilpres juga melakukan politik blusukan. Jejak atau rute presiden Jokowi kini nampaknya coba diikuti oleh Mensos Tri Rismaharini dengan politik blusukan melalui berdialog atau menemui warga miskin kota.

Bahkan yang terbaru adalah memberikan pekerjaan kepada lima orang pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS). Mereka dipekerjakan di PT Pembangunan Perumahan (PP) Properti Tbk. Anak perusahaan BUMN PT PP (persero).

Nampaknya Tri Rismaharini berusaha untuk menancapkan pengaruhnya di Jakarta dengan politik blusukannya. Paling tidak masyarakat ibu kota mulai terbiasa dengan pemberitaan tentang mensos yang identik dengan program taman kota

M

lah citra dari hasil blusukan selama ini. Misalnya citra dari hasil blusukan merakyat , jujur , apa adanya tapi yang terjadi setelah menjabat justru sebaliknya. Oleh karena itu citra pada saat blusukan akan diuji pada saat dilapangan apakah konsisten sebelum blusukan dan sesudah blusukan ketika sesorang itu sudah menjabat. Jadi apakah saat ini politik model blusukan nasih relevan? Jawabanya bisa Ya bisa tidak tergantung konsistensi perilaku dari sang aktor yang melakukan blusukan.

Contoh model blusukan yang ideal adalah blusukan ala Khalifah Umar bin Kharab. Dimana seorang seorang pemimpin yang berjalan malammalam di kota untuk mengetahui keadaan masyarakat yang dipimpinya.

Suatu ketika dalam perjalanan itu mendengar tangisan anak dari bilik rumah seorang perempuan.

Dihampirinya rumah tersebut oleh sang khalifah lalu ditanyakan mengapa menangis anaknya tersebut.

Setelah ditanya oleh sang khalifah ternyata sang ibu tadi hanya memasak batu karena tidak ada makanan yang tersedia. Maka terkejutlah sang khalifah melihatnya dan langsung bergegas ke gudang negara untuk mengambil bahan pokok untuk di serahkan kepada ibu pemilik rumah tadi.Dibawa dan diserahkan sendiri bahan pokok makanan itu padahal ada pengawal pribadi khalifah yang siap untuk membawanya. Sungguh cerita blusukan pemimpin yang orisinil tanpa rekayasa. Semuanya dilakukan sang khalifah Umar karena beliau tahu untuk apa ia hidup dan mau kemana setelah akhir kehidupan di dunia ini.

Peneliti pada LAZNAS YDSF, Alumnus Fisip Unair

Urgensi K3 di Masa Pandemi Covid-19

asa pandemi Covid-19 merupakan momentum bagi perusahaan dan karyawan untuk memahami pentingnya penerapan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) di tempat kerja. Mengingat pula, saat ini Indonesia masih dalam durasi waktu memperingati Bulan K3 Nasional tiap tahunnya pada 12 Januari-12 Februari.

Adapun tema Bulan K3 2021 adalah ‘Penguatan Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berbudaya K3 pada Semua Sektor Usaha’.

Merujuk dari tema tersebut, setidaknya bisa diartikan bahwa K3 merupakan kunci penting keberlangsungan usaha dan perlindungan pekerja/buruh dalam rangka pencegahan dan penanggulangan Covid-19, yang selebihnya guna menciptakan tempat kerja yang aman, nyaman, sehat menuju kecelakaan nihil guna meningkatkan produktivitas di perusahaan tempat kerja.

Memahami K3 di tengah pandemi Covid-19 Di tengah pandemi Covid-19 saat ini, sejumlah pihak termasuk swasta dituntut menerapkan protokol kesehatan ketat. Fakta itu menjadi penting adanya terutama terkait keselamatan kerja di tempat produksi atau pabrik. Menjadi logis adanya, jika dalam situasi pandemi Covid-19 saat ini roda perekonomian harus tetap berjalan dengan mengedepankan langkah-langkah pencegahan dan tentunya K3 dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, yang selebihnya bisa merujuk dari regulasi pemerintah melalui Kementerian Kesehatan RI yang telah menerbitkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/328/2020 tentang Panduan Pencegahan dan Pengendalian covid-19 di Tempat Kerja Perkantoran dan Industri dalam Mendukung Keberlangsungan Usaha pada Situasi Pandemi.

Selain itu pula, biasanya perusahaan atau tempat kerja yang ada telah memiliki P2K3 (Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja) merujuk pada Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) RI Nomor PER. 04/MEN/1987

memaksa seluruh aktiviyang secara esensial metas hingga kemampuan nyebutkan bahwa badan kerja turut terdampak. pembantu di tempat kerja Menjadi logis adanya jika yang ada merupakan waK3 bisa menjadi rujukan dah kerjasama antara penatau kunci penting kebergusaha dan pekerja untuk langsungan usaha di temengembangkan kerjasangah pandemi Covid-19. ma saling pengertian dan Pada dasarnya penerapan partisipasi efektif dalam protokol K3 tidak dapat penerapan K3, dengan Oleh : dilakukan secara sendibegitu peran aktif peruDenira Fitria Lestari rian, karenanya harus sahaan diharapkan dapat ada kolaborasi dengan memutus lebih cepat tali para stakeholder.

Covid-19 di lingkungan Idealnya, semua pihak harus mamkerja. Pasalnya saat ini virus Covid-19 bisa menjangkiti siapa saja, dan dimana pu bersama-sama mempromosikan saja. Langkah itupun, akan semakin dan menerapkan protokol K3 di tempat terlengkapi manakala penerapatan K3 kerja masing-masing. Berbagai kebisemakin diindahkan dan dipatuhi oleh jakan dan program di masa pandemi ini, sejatinya tatanan kenormalan baru semua tempat kerja.

Berangkat dari realitas itulah, me- ketenagakerjaan dapat dijalankan, mahami K3 di tengah Covid-19 ini sehingga tenaga kerja yang ada idemenjadi bener-bener urgen adanya. alnya bisa tetap produktif tetapi tanpa Pasalnya, bagaimanapun juga pan- mengabaikan protokol kesehatan, jika demi Covid-19 telah memberikan hal tersebut direalisasikan maka besar hikmah bahwa perubahan tata kerja kemungkinan penerapan K3 akan baru telah sama-sama dilaksanakan. mampu memberikan dampak signifiDisisi lain, kita tengah memasuki kan pada pemulihan ekonomi nasional. era revolusi industri 4.0 dimana ada Selebihnya seperti apa penerapan K3, beberapa jenis pekerjaan lama yang berikut ini penulis berusaha memhilang dan beberapa jenis pekerjaan berikan kontribusi pemikiran tentang baru yang muncul. Dengan muncunya penerapan atau implementasi K3 di jenis pekerjaan baru, kemungkinan tengah pandemi Covid-19.

Pertama, membangun semangat potensi-potensi bahaya baru saja terjadi. Strategi pengendalian agar tidak berama memperkokoh safety culture terjadi kecelakaan dan penyakit akibat (budaya keselamatan) yang merupakkerja dilakukan dan diantisapasi agar an perilaku, kepercayaan, persepsi dan adaptasi pada kebiasaan baru menjadi nilai yang disepakati bersama terkait Keselamatan Kerja. Diterapkannya bermakna untuk K3.

Selain itu pula, memahami K3 di safety culture ini setidakknya dapat tengah pandemi Covid-19 saat ini mencapai derajat performansi K3 yang menjadi penting adanya untuk dit- harus dipahami dan dijadikan prioritas erapkan di lingkungan tempat kerja. utama dalam suatu organisasi. Oleh Sebab, bagaimanapun juga penerapan karena itu, kondisi pandemi Covid-19 K3 merupakan kunci penting keber- saat ini sekiranya jangan menurunkan langsungan usaha dan perlindungan semangat untuk terus menerus mengpekerja dalam rangka pencegahan gelorakan petingnya menerapkan K3 dan penanggulangan Covid-19. Oleh di tempat kerja masing-masing.

Kedua, memunculkan sense mensebab itu, peran K3 dalam pelaksanaan perusahaan amat urgensial. Pasalnya, jaga kesehatan dan keselatamatan perannya senantiasa menjaga situasi kerja, sehingga lebih peduli terhadap kondisi di perusahaan agar kesehatan pentingnya menjaga budaya K3 dalam dan keselamatan kerja tetap terpeli- pekerjaan sehari hari. Salah satunya dengan merujuk pada regulasi dari hara dengan baik terus menerus.

Keputusan Menteri Nomer 312 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Penerapan K3 Perencanaan Keberlangsungan Usaha di tengah pandemi Covid-19 Masa pandemi yang melanda dunia dalam Menghadapi Pandemi Penyakit secara global termasuk Indonesia telah serta regulasi lainnya untuk dapat dijadi-

kan pendoman bagi semua perusahaan.

Hal tersebut, sangat penting untuk mewujudkan nihil kecelakaan (zero accident) dalam suatu perusahaan.

Ketiga, meningkatnya jumlah karyawan yang menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) berbasis teknologi. Berhubung saat ini masih dalam masa pandemi Covid 19, melalui SMK3 berbasis teknologi sekiranya seluruh rangkaian kegiatan bisa diselenggarakan dalam bentuk virtual atau dalam bentuk kegiatan yang sekiranya tidak memerlukan tatap muka sehingga sistem manajemen perusahaan secara keseluruhan dalam rangka pengendalian risiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja, guna terciptanya tempat kerja yang aman, efisien, dan produktif bisa terealisasi. Hal tersebut, setidaknya sejalan dengan program pemerintah, dan sesuai dengan arahan Kementerian Tenaga Kerja melalui Keputusan Menteri Tenaga Kerja No. 365 tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bulan K3 Nasional tahun 2021.

Keempat, penerapan K3 dimasa pandemi Covid-19 sekiranya bisa diterapkan dengan membuka Posko K3 yang merupakan upaya aktif dengan membuka layanan informasi konsultasi, dan pengaduan bagi pekerja terkait Keselamatan dan Kesehatan Kerja di perusahaan. Layanan posko ini dapat diakses secara online sehingga memudahkan masyarakat untuk mengaksesnya dari manapun dan kapanpun.

Melalui keempat kontribusi pemikiran tentang penerapan K3 di tengah Covid-19 yang penulis tawarkan diatas, jika terimplementasikan dengan baik, maka besar kemungkinan kesehatan dan keselamatan kerja bisa terpelihara dengan baik dan tempat kerja dapat memperkecil potensi penyebaran Covid-19. Begitupun, seiring dengan adanya vaksin semoga negara kita pun bisa segera terbebas dari penyakit pandemi ini, sehingga kita dapat segera pulih dari kondisi kesehatan, kondisi ketenagakerjaan maupun kondisi ekonomi dan kembali memasuki kondisi normal seperti sedia kala.

PNS di Balai K3 Bandung

PEMIMPIN UMUM: Nawang Esthi Lestari PEMIMPIN REDAKSI/ PENANGGUNG JAWAB: Wahyu Kuncoro SN WAKIL PEMIMPIN REDAKSI : Wawan Triyanto REDAKTUR PELAKSANA: Gatot Suryo Widodo KOORDINATOR LIPUTAN : Bambang WN REDAKTUR: Choirul Anam, Anangsyah Isfianto, Sufendi Dimyati, Andre Endrayana Sasmita, Helmi Supriyatno, Zainal Ibad Reporter : M. Ali, Rachmat Caesar BSW, Zainal Ibad, Adit Hananta Utama, Abed Nego, Gegeh Bagus Setiadi, Diana Rahmatus Sholichah, Achmad Tauriq Imani Fotografer: Trie Diana Indahwati, Oki Abdul Sholeh Malang: M. Taufiq, Kabupaten Malang : Cahyono Nor Rochmah, Kota Batu: Anas Bachtiar, Kediri: Ervan Kholis, Pasuruan : Hilmi Husein, Pamekasan: Syamsuddin, Lumajang: Dwi Wismo Wardono, Probolinggo: Wiwit Agus Pribadi Jember: Effendi, Sampang: Nur Cholis, Sumenep: Agus Irianto, Samsul Arifin, Bondowoso: Ihsan Khalil, Situbondo: Sawawi, Tulungagung: Hadi Sucipto, Wiwieko Dh, Ponorogo: Yanuar Lamongan: Suprayitno, Jombang: Romadlon, Fathoni, Arif Yulianto Mojokerto: Hasan Amin, Sidoarjo: Ali Kusyanto, Hadi Sujitno, Achmad Suprayogi Gresik: Kerin Ikanto, Rokim, Tuban: Khoirul Huda Madiun: Sudarno, Blitar: Hartono, Nganjuk: Ristika, Bojonegoro: Achmad Basir, Trenggalek: Wahyu Asmoro, Jakarta: Tjitjik Rahayu.

Direktur Utama: Nawang Esthi Lestari, Direktur Umum: Wahyu Kuncoro SN, Direktur Keuangan Mira Damayanti Komisaris Utama: Sugeng Praptoyo, Komisaris: Bambang WN, Hasan Amin, Suprayitno, Malang: Gatot Soekardi, Ratna Nirmala, Lumajang: Didit Nur Jadit, Bondowoso: Hasto Pramudyo, Manager Produksi, Sirkulasi dan Periklanan: Sri Eddy Haryanto, Manajer Keuangan: Anangsyah Isfianto, Administrasi Keuangan: Etti Sri Kustini, Sri Poernomo, Sekretaris Perusahaan: Rani Cholyvianti, Sirkulasi: Titiek Yuliati (Koordinator), Andi Basuki, Nike Kusumawati, Utomo Pagon, Distribusi: Tatok Arly (Koordinator), Suparto, Mulyadi, Pracetak:Ali Sulkan (Koordinator), Danu Setiawan, Trisno purnomo, Onny Agung S, Oki Abdul Sholeh, Rendy Agung. Sekuriti: Saiful Hidayat, Akhmad Mukhdor Daniyal, Ucha Torindiansyah Alamat Kantor Pusat/Iklan/Redaksi: Jalan Indragiri 73 Surabaya, Telp : 031- 561-5454, Fax : 031-561-9009, Email Iklan: bhirawa_indragiri@yahoo.com, Email Redaksi: harian_bhirawa@yahoo.com Sirkulasi: Jalan Pengenal 5, Surabaya (60174), Telp : 031- 547-0650 (3 lines), Fax : 031-534-3359, Email Sirkulasi: bhirawasirkulasi@yahoo.com Bhirawa Online : http://www.harianbhirawa.co.id Bank: Bank Mandiri (BBD Jembatan Merah) Surabaya, No. Rek:140.0080000053, Percetakan: PT Media Nusantara Press, Kawasan Industri SIER, Jl. Rungkut Industri III No.49, Surabaya SIUPP: Nomor 159/SK/Menpen/SIUPP/A.7/1986, 22 April 1986.

Tarif Iklan: Iklan Baris Rp. 7.500/baris (maksimal 5 baris), Iklan Tender/Lelang Rp.10.000/mm kolom, Iklan Display warna (FC) Rp.10.000/mm kolom, Iklan Display hitam putih (BW) Rp.7.500/mm kolom. Harga belum termasuk PPn 10%.

Kamis Legi, 4 Februari 2021

PELAYANAN PUBLIK

Halaman 5

16 Rumah Rusak

Korban Banjir Bandang Butuh Bantuan Air Bersih Hingga Pakaian Jombang, Bhirawa Pasca banjir bandang yang terjadi di Desa Banjaragung, Kecamatan Bareng, Kabupaten Jombang, Senin malam (01/02) kemarin, 16 rumah warga setempat dilaporkan mengalami kerusakan. Data ini berdasarkan hasil pendataan dari pihak desa setempat pada Rabu (03/02). 3 rumah di antaranya mengalami rusak total.

Warga korban banjir saat ini juga membutuhkan bantuan air bersih, Sembako hingga pakaian. Pasalnya, pakaian mereka banyak yang hanyut terbawa arus banjir. Di lokasi, Rabu (03/02), bantuan Sembako dan pakaian sudah mulai datang dari beberapa pihak.

Masih dibutuhkannya bantuan air bersih dan pakaian ini seperti dituturkan warga setempat yang menjadi korban banjir bandang bernama Wali’anah (50).

“Saat ini yang dibutuhkan, air bersih. Kalau bisa juga baju-baju, kan semua terendam pak, terutama

pakaian dalam ibu-ibu, pokonya baju. Kalau di sini ‘ndak’ hanyut, cuma sudah terendam lumpur,” tutur Wali’anah.

Selain itu lanjut dia, peralatan anak-anak sekolah seperti seragam sekolah juga sudah tidak bisa dipakai karena terkena banjir.

“Ini tadi dari gurunya anak-anak ya sudah survei ke sini, ‘ndak’ apaapa nanti dibicarakan sama pihak sekolah,” ungkapnya.

Menurut penuturan Wali’anah, selama 50 tahun ia tinggal di desa tersebut, banjir kali inilah yang terbesar yang pernah terjadi. Dikata-

kannya, banjir bandang terjadi sekitar pukul 19.00 WIB. “Sampai sepinggang. Ya (membawa) lumpur, pohon-pohon banyak sekali,” kata Wali’anah.

Saat itu, untuk menyelamatkan diri, dia bersama anggota keluarganya yang lain pun mengungsi. Sehingga tidak memikirkan nasib barang-barangnya yang ada di rumah. Termasuk uang milik suaminya yang ditinggal mengungsi juga akhirnya terkena banjir.

“Alat rumah tangga ndak hanyut, tapi rusak. Kalau uang tok itu 1 juta lebih,” ungkap dia.

Sementara warga lainnya bernama Sri (37) mengungkapkan, pada hari tersebut dirinya mengambil bantuan sabun cuci di kantor desa setempat untuk mencuci pakaian yang terendam lumpur.

“Tivi, kulkas, semua terendam, ‘nggak’ bisa dipakai.

Sri berharap kepada pemerintah

agar membantu untuk pemenuhan kehidupan keluarganya pasca kejadian banjir bandang ini.

Warga lainnya yang menjadi korban banjir, Sulistiani mengungkapkan, saat ini dirinya membutuhkan bantuan berupa air bersih, pakaian serta makanan.

“Sudah dapat bantuan Sembako, air bersih belum sampai sini, masih pakai air di rumah, tapi airnya keruh,” ungkap Sulistiani saat dirinya melakukan pemeriksaan kesehatan di posko kesehatan di lokasi bencana.

Sulistiani berharap, bencana banjir bandang yang terjadi di desanya beberapa hari yang lalu tersebut merupakan bencana yang terakhir.

Sementara itu, Kepala Desa Banjaragung, Kecamatan Bareng, Kabupaten Jombang, Hasan Sulaiman mengatakan, hingga saat ini pihaknya tetap melakukan pendataan terkait jumlah rumah warga yang menjadi korban bencana banjir bandang.

“Dan yang sudah terdata, rumah yang rusak parah ada 16 rumah. Ada 3 rumah yang sudah tidak bisa ditempati karena sudah hanyut terbawa banjir,” kata Hasan Sulaiman.

Untuk rumah-rumah warga yang mengalami kerusakan ini, sambung dia, pihaknya berusaha melakukan koordinasi dengan pihak BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) Kabupaten Jombang untuk bergerak dengan cepat.

“Untuk bagaimana kita bisa mengalokasikan anggaran untuk pembangunan bagi warga masyarakat yang terdampak. Baik secara swadaya maupun dari anggaran Dana Desa,” jelasnya.

Kades Banjaragung juga menjelaskan, saat ini bantuan juga mulai berdatangan dari para relawan maupun donatur berupa paket Sembako, pakaian bekas layak pakai, obat-obatan, dan sebagaian peralatan dapur.

“Kita masih berkoordinasi, beru-

saha untuk mengalokasikan anggaran terkait kerusakan 2 jembatan yang parah dan ada 2 jembatan lain yang perlu perhatian,” katanya lagi.

Sementara untuk dapur umum, jelasnya, ada salah satu rumah warga yang dikonsentrasikan sebagai dapur umum.

“Kemarin sudah ada dari Tagana, mereka menawarkan, cuma warga mungkin lebih nyaman dan cepatnya, di salah satu rumah warga. Setelah selesai, baru nanti dibagi-bagikan,” sambungnya.

Disinggung terkait kebutuhan air minum bagi warga terdampak banjir bandang di desanya, dia menjawab, pihak BPBD juga telah mengirimkan sejumlah 2 tangki besar “Tapi kami juga tetap mengharapkan, karena warga terdampak saat ini masih belum bisa beraktifitas, belum bisa bekerja, juga belum bisa memenuhi kebutuhan sehari-harinya,” pungkasnya. [rif]

LINTAS PELAYANAN

Berkat Serum Herbal, Hasil Swab Covid-19 Jadi Negatif Surabaya, Bhirawa Serum herbal hasil penelitian ahli farmasi di Jakarta yang merupakan rekanan Yayasan Haji Muhammad Cheng Hoo Indonesia (YHMCHI) membawa berkah tersendiri bagi Agus Irianto berusia 57 tahun adalah salahsatu anggota dari Ikatan Alumni SMPN 10 Surabaya (IKASDASA).

“Satu minggu saya mengalami sesak nafas dan hasil swab menunjukan saya positif Covid-19. Istri saya pun tidak tinggal diam setelah mengetahui saya positif Covid. Berbagai obat diberikan istri ke saya untuk di konsumsi salahsatunya serum herbal ini,” ujarnya.

Kebetulan serum herbal dari YHMCHI ini bekerjsama dengan Kecamatan Asemrowo yang dikomandani Drs. Bambang Udi Ukoro sekaligus Ketua IKASDASA. “Serum herbal ini saya dapat dari pak Camat yang kebetulan juga istri saya kenal beliau. Kalau produk minuman satunya yang dibeli istrinya banyak aturannya dan harus di olah dengan secara eletrik berbeda dengan serum herbal yang hanya diminum saja seperti air putih biasa tapi sangat segar dan saya diberi secara gratis,” jelas Agus.

Usai mengkonsumsi serum herbal tersebut, sesak nafas yang dialami Agus Irianto mulai membaik. “Hanya dengan dua kali minumsaja hasil swab saya yang ke 5 menunjukkan hasil negatif. Namun untuk konsumsi serum herbal tersebut ada aturannya yakni dikonsumsi satu jam sebelum makan,” katanya.

Menurut Camat Asemrowo, Bambang Udi Ukoro, YHMCHI memberikan tawaran kepadanya untuk dibagikan kepada penderita Covid-19. “Kami menawarkan kegiatan sosial dan bantuan cuma-cuma ini kepada masyarakat dan mereka mau menerimanya,” ujarnya. [riq]

18 Kecamatan Dapat Rp 45 M untuk Perbaiki Jalan Rusak Sidoarjo, Bhirawa Sekretaris Daerah Kab Sidoarjo, Drs Ahmad Zaini MM, mengutarakan dirinya merasa optimis 18 kecamatan di Kab Sidoarjo pada tahun 2021 ini akan mampu melaksanakan perbaikan jalan rusak di wilayahnya masing-masing, dengan skema PIWK atau Pagu Indikatif Wilayah Kecamatan.

Secara teknis, jajaran di 18 Kecamatan tersebut, menurut Ahmad Zaini, sudah mendapatkan pembelajaran dari OPD teknis yaitu Dinas alikus/bhirawa PUBM dan SDA Kab SiAhmad Zaini doarjo. Meliputi pengidentifikasian kerusakan jalan, tata cara perbaikan, volume biayanya dan sebagainya.

“Pada awal-awal Januari 2021, jajaran di 18 kecamatan sudah mendapatkan pembelajaran itu dari OPD terkait,” kata Zaini, Rabu (3/2) kemarin.

Dikatakan mantan Kepala Bappeda Kab Sidoarjo tersebut, meski perbaikan jalan rusak di wilayah kecamatan akan diserahkan pada wilayah kecamatan, namun kerusakan ini hanya sampai 11% dari keseluruhan ruas jalan yang ada.

“Kan tidak susah,” lanjut Zaini.

Karena itu dirinya minta kepada para Camat untuk peka dan komitmen dengan skema perbaikan jalan semacam ini. Skema ini dilakukan sebagai upaya gerak cepat dalam memperbaiki kerusakan jalan yang ada. Sehingga kerusakannnya tidak sampai meluas.

Untuk skema PIWK ini, dikatakan Zaini, tim anggaran pemerintah daerah (TAPD) Kab Sidoarjo mengalokasikan sebesar Rp45 miliar.

Peruntukan untuk tiap-tiap kecamatan nilainya berbeda-beda. [kus]

Tampak dalam foto Dandim dan Kapolresta sedang memberikan himbauan sekaligus membagikan masker kepada pengguna jalan di pasar tanjung anyar.

Gandeng Kodim-Pemkot Mojokerto, Turunkan Status Orange Mojokerto. Bhirawa Langkah proaktif yang dilakukan Pemkot Mojokerto, dalam upaya menurunkan status orange menuju hijau saat ini, patutlah mendapatkan acungan jempol.

Pasalnya Pemkot Mojokerto yang terus menggandeng Kodim 0815.

Polresta dibantu dengan Satpol PP. Sehari hingga tiga kali melakukan operasi Yustisi. Tidak hanya itu Pembagian ribuan masker dan himbauan

untuk terus melakukan 4 M. Juga membarenginya.

Sebagaimana disampaikan Dandim 0815. Mojokerto Letkol. Inf. Dwi Mawan Sutanto. Rabu 3/2/21. Membenarkan jika Kodim Mojokerto mendukung penuh langkah Pemkot Mojokerto dalam menurunkan status orange menuju hijau. Melakukan pemutusan mata rantai penyebaran Covid-19.

Salah satunya dengan terus melakukan operasi yustisi, menghimbau

masyarakat agar selalu melaksanakan 4 M. Juga membagikan masker secara masif.

Diantaranya di Pasar Burung dan Simpang Empat Jalan Empu Nala Kota Mojokerto, Selasa kemarin.dengan membagikan 2000 masker. Kegiatan yang sama juga telah kami lakukan hari mingga sebelumnya di pasar tanjung anyar dan alun alun. Hal ini merupakan salah satu upaya penanganan Covid-19 di wilayah Kota Mojokerto.

Kegiatan ini dilakukan Tiga Pilar Kota Mojokerto dalam upaya penanganan dan pemutusan mata rantai penyebaran Covid-19 di Kota Mojokerto”, ungkapnya.

Lebih lanjut Dandim menambahkan, “Kami, dari TNI khususnya Kodim 0815 bersinergi dengan Kepolisian dan Satpol PP, intens melakukan upaya pencegahan berupa sosialisasi dan himbauan agar masyarakat mematuhi Prokes. [min]

RSUD Bojonegoro Luncurkan Aplikasi SIAP RS BojonegoroBhirawa Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) DR. R. Sosodoro Djatikoesomo Bojonegoro saat ini tengah meluncurkan aplikasi berbasis android yaitu Sistem Integrasi Antrian dan Pelayanan Rumah Sakit (SIAP RS) untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Melalui SIAP RS ini, masyarakat tidak perlu antre lama di loket pendaftaran dan pasien cepat mendapat penanganan medis.

Humas RSUD Bojonegoro, dr. Thomas Djaja mengatakan, aplikasi ini untuk menghadapi era digitalisasi, dan diharapkan dapat mempermudah seluruh pasien yang akan berobat dan mengakses kepastian layanan di RSUD dr. R. Sosodoro Djatikoesoemo Bojonegoro.

“Diharapkan mempermudah masyarakat untuk memperoleh informasi baik pendaftaran hingga rawat inap di RSUD Bojonegoro, terlebih saat pandemi,” katanya, kemarin (3/2).

Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) DR. R. Sosodoro Djatikoesomo BojonegoroB

Lebih lanjut dr. Thomas mengatakan, peluncuran aplikasi tersebut merupakan strategi rumah sakit dalam peningkatan pelayanan kesehatan ke-

pada masyarakat, khususnya melalui pemanfaatan teknologi dan informasi.

Dia menjelaskan SIAP RS adalah aplikasi berbasis android yang dapat

digunakan untuk pendaftaran online, di mana pasien bisa melakukan pendaftaran rawat jalan dan mendapat pemberitahuan waktu periksa. “ Pasien dapat memilih jadwal serta jam berkunjung satu hari sebelum hari kunjungan berobat, agar lebih efisien waktu, sekaligus mengurangi antrian,” jelasnya.

Sedangkan untuk aplikasi SIAP RS ini merupakan layanan berbasis android yang memudahkan masyarakat untuk mendapat bantuan medis secepatnya.

Untuk dapat memanfaatkan aplikasi SIAP RS ini tesebut, pasien dapat mengunduhnya melalui google play store di android. Ada berbagai menu pilihan yang disediakan dalam aplikasi SIAP RS. Ada menu daftar periksa online, melihat antrean, informasi dokter, tariff rawat inap dan rawat jalan, alur pelayanan, regulasi atau pengaturan yang berlaku dirumah sakit dan layanan pengaduan. [bas]

PELAKSANA PUBLIK

Komitmen Menuju Satu Data Indonesia

BPS Jatim Gelar Penandatanganan Bersama Implementasi SDI Sebagai upaya penguatan penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional (SSN), khususnya di wilayah Provinsi Jawa Timur, Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Timur menggelar penandatanganan komitmen bersama implementasi satu data Indonesia (SDI), Rabu (3/2).

Bertempat di gedung GCIO Kota Madiun, Dinas Kominfo Kota Madiun bersama BPS setempat ikut serta dalam kegiatan yang digelar secara virtual itu. Dalam kesempatan tersebut, Kepala BPS Jatim Dr. Dadang Hardiwan mengatakan bahwa satu data Indonesia merupakan

sebuah keharusan untuk menghasilkan data berkualitas.

“Apalagi di era 4.0 saat ini, data tidak hanya berupa angka, tapi juga berupa peta, karakter, simbol, isyarat bahkan bunyi. Itu semua harus dituangkan dalam satu data,” jelasnya.

Melalui penandatanganan komit-

men ini, lanjutnya, diharapkan bisa menjadi langkah awal dan wujud nyata dalam terciptanya satu data Indonesia, khususnya di wilayah Jawa Timur. Tak lupa Dadang menambahkan, keberadaan Dinas Kominfo sebagai walidata, kata dia, juga berperan sebagai produsen data yang harus menghasilkan data dengan prinsip yang sudah disepakati.”Antara lain, punya standar data, meta data, kode referensi atau data induk yang sama, serta memenuhi kaidah interoperabilitas

data,” ungkapnya.

Dalam kesempatan yang sama, Gubernur Khofifah Indar Parawansa dalam sambutannya mengatakan, keberadaan satu data Indonesia, khususnya di Jawa Timur, akan menjadi penguatan dan efektivitas, sehingga datadata yang ada semakin terintegrasi.

“Saya pesan, tetap harus ada center dimana seluruh data bisa diakses dan memudahkan semua pihak yang ingin mendapat info terkait semua informasi yang ada,”kata Gubernur Khofifah. [dar]

sudarno/bhirawa

Bertempat di gedung GCIO Kota Madiun, Dinas Kominfo Kota Madiun bersama BPS setempat ikut serta dalam kegiatan yang digelar secara virtual. Dilanjutkan penandatanganan komitmen bersama implementasi satu data Indonesia (SDI) seperti dalam foto diatas, Rabu (3/2).

Bhir

PENDIDIKAN, KEBUDA

Halaman 6

Kamis Legi, 4

Hitung Peluang SNMPTN dan Lewat Keketatan Program

Saintek Masih Dominasi Ti

Ada Kemungkinan Mutasi Virus Usai Vaksin

Usai Vaksinasi, Minta Pemerintah Jamin Antibodi Terbentuk Surabaya, Bhirawa Ketua Tim Riset Corona dan Formulasi Vaksin dari Professor Nidom Foundation (PNF), Prof dr Chairul Anwar Nidom minta pemerintah menjamin antibody terbentuk bagi masyarakat yang telah melakukan vaksinasi. Pasalnya, antibodi yang terbentuk sangat dipengaruhi individu.

Sehingga perlu dilakukan uji titer antibody untuk melihat kekuatan protektif antibody. Hal ini bisa dilakukan dengan pengecekan laboratorium usai vaksinasi tahap kedua.

"Target pemerintah sejauh ini hanya menyuntik, bukan memantau, apakah antibody sudah terbentuk. Para Tenaga Kesehatan (Nakes) yang suntik kedua kali harus tahu antibodynya berapa, jadi misal sebulan lagi antibodynya turun harus minta vaksinasi lagi,'' urai pria yang akrab disapa Prof Nidom ini.

Lebih lanjut, untuk memastikan tidak adanya virus usai dilakukan vaksinasi, Prof Nidom menyarankan

masyarakat yang akan divaksin harus dipastikan bebas virus.

"Karena bisa saja orang di vaksin belum bersih dan saat usai di vaksin justru ada virus. Dan setelah vaksin kedua ada pengecekan antibody sudah terbentuk apa belum melalui cek lab,'' tegasnya.

Selain itu, adanya mutasi virus Covid juga harus diwaspadai. Sehingga meskipun antibody terbentuk setelah di vaksin, belum tentu antibody tersebut bisa melawan virus yang sudah bermutasi. Prof Nidhom mencontohkan sifat antibody yang terbentuk dari vaksin tidak bisa membuat reaksi silang. Jadi vaksin untuk melawan virus A maka tidak bisa melawan virus A+1 .

"Selain mutasi berdampak pada efektivitas vaksinasi, juga sebaliknya vaksinasi bisa memicu terjadinya mutasi pada virus,'' urainya.

Protein S (Spike) virus Covid 19, jelas dia, sebagai pengantar masuknya virus ke sel manusia telah menjadi target utama pengembangan vaksin

BANGKU POJOK

Kasubag TU, Candindik Provinsi Jatim Wilayah Bojonegoro, Jaswadi

53.688 Siswa SMA/SMK dan SLB di Bojonegoro-Tuban Terima BPOPP Bojonegoro, Bhirawa Dinas Pendidikan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Cabang Dinas Pendidikan (Cabdidik) Wilayah Bojonegoro, memastikan Biaya Penunjang Operasional Penyelenggaraan Pendidikan (BPOPP) tahap pertama Bulan Januari, pada triwulan pertama tahu 2021 telah cair.

Bantuan ini diberikan kepada 53.688 siswa, untuk 153 lembaga SMA/SMK dan SLB Negeri di Kabupaten Bojonegoro dan Tuban. Program itu merupakan dana Pendidikan Gratis Berkualitas (TisTas) di Jatim.

Menurut Kepala Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Wilayah Bojonegoro, Adi Prayitno melalui Kasubag Tata Usaha, Jaswadi menjelaskan, dari jumlah lembaga itu di Bojonegoro ada 122 lembaga meliputi 49 SMA, 61 SMK serta 12 SLB dan jumlah total 31.390 siswa. Sedangkan Kabupaten Tuban sebanyak 31 lembaga meliputi 20 SMA, 9 SMK serta 2 SLB dan jumlah total 22.298 siswa. Mereka dipastikan sudah menerima transferan dana BPOPP. "Dana BPOPP itu sudah masuk ke rekening masing - masing sekolah per 19 Januari 2021 lalu,'' kata Jaswadi, Selasa (2/2) kemarin.

Jaswadi menjelaskan, pencairan BPOPP di awal triwulan ini merupakan hasil evaluasi yang dilakukan Disdik Provinsi Provinsi Jatim. Jika mengacu pada tahun -tahun sebelumnya, pencairan BPOPP di akhir triwulan.

"Kalau sebelumnya cair di akhir triwulan. Tahun ini pencairan setiap satu bulan sekali pada awal triwulan ini tentu sangat mendukung berjalannya pendidikan meskipun dilakukan secara Daring. Nominal yang diturunkan ke siswa yang berada di daerah Jawa Timur berbeda - beda. Hal ini sesuai dengan Surat Edaran (SE) Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa,'' jelas Jaswadi. Secara rinci, dana BPOPP diberikan senilai Rp95 ribu per siswa untuk SMA. Rinciannya, Rp170 ribu per siswa untuk SMK teknik, untuk SMK non teknik Rp135 ribu dan siswa SLB Rp150 ribu per siswa. [bas]

sekaligus analisis mutasi virus. Pola mutasi protein S yang terjadi sampai dengan tanggal 12 Januari 2021 meliputi A222, S477, D614. Q677 juga telah dituangkan dalam Publikasi Ilmiah oleh Grup Peneliti PNF. Tim PNF, telah mengidentifikasi mutasi D614G yang ditemukan pada 103 isolat di Indonesia yang tersebar di berbagai daerah mulai dari DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jogjakarta dan Jawa Timur. "Data penyebaran Virus Covid-19 ini beserta mutasi Iainnya, dapat dijadikan sebagai informasi dasar dalam membandingkan pola mutasi, yang selanjutnya dapat digunakan untuk kebijakan tindakan pencegahan dan konstruksi vaksin berbasis isolat lokal,'' jelasnya.

Ia menegaskan, vaksin bukan satu - satunya intervensi untuk menekan kejadian Covid 19. Intervensi non medis juga harus tetap dilakukan dengan meningkatkan kepatuhan masyarakat pada Protokol Kesehatan yaitu dengon menjalankan 5M.

Surabaya, Bhirawa Tingkat keketatan memilih Program Studi (Prodi) pada Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) dan Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) menjadi pertimbangan bagi sekolah dalam memetakan persaingan.

Karenanya, tahun ini perguruan tinggi negeri merilis keketatan ataupun rasio peminat di tiap jurusan dan jalur seleksinya.

Prof dr Chairul Anwar Nidom

Di Institute Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) misalnya, tingkat keketatan beberapa Prodi yang tinggi peminat bahkan mencapai hingga 1 : 20. Seperti Prodi Teknik Informatika, Arsitektur, Desain komunikasi visual, Sistem Informasi, Sains Aktuaria, dan Teknik Industri.

"Keketatan dalam Prodi diperlukan untuk melihat peluang dalam

SNMPTN dan SBMPTN,'' ungkap Direktur Pendidikan ITS, Siti Machmudah.

Sementara untuk tingkat keketatan SNMPTN dan SBMPTN di tiap Prodi rata - rata 1 : 13. Dengan kata lain, dari 13 pemilih jurusan, hanya diterima satu orang. Selain keketatan jurusan, Siti Machmudah juga menekankan minat yang diinginkan pendaftar. Sehing-

"Intervensi medis maupun non medis merupakan bagian penting yang harus dilakukan secara terukur untuk memutus rantai penyebaran Covid-19 di Indonesia,'' tandasnya. [ina]

BEM UPM Serahkan Bantuan Kemanusiaan pada PMI Probolinggo, Bhirawa Palang Merah Indonesia (PMI) Kabupaten Probolinggo menerima bantuan bencana alam untuk korban bencana gempa bumi di Mamuju, Sulawesi Barat dan banjir di Kalimantan Selatan dari BEM Fakultas Hukum Universitas Panca Marga (UPM) Probolinggo, Senin (1 / 2) malam. Hal yang sama juga dilakukan Pengurus Bhayangkari dan Yayasan Kemala Bhayangkari Cabang Kota Probolinggo.

Bantuan kemanusiaan berupa uang sebesar Rp5 juta, serta 41 dos Sembako dan pakaian layak pakai diserahkan Ketua BEM Fakultas Hukum UPM Probolinggo, Edo Dwi Alfarabi Handoyo didampingi Wakil Dekan III Fakultas Hukum UPM Probolinggo, Edy Sumarno. Bantuan diterima Sekretaris PMI Kabupaten Probolinggo, Sudjono didampingi Wakil Ketua PMI Kabupaten Probolinggo, Ismail Pandji. Penyerahan bantuan diikuti 20 mahasiswa Fakultas Hukum UPM Probolinggo. Selanjutnya bantuan diteruskan kepada para korban.

Menurut Ketua BEM Fakultas Hukum UPM Probolinggo, Edo Dwi Alfarabi Handoyo, BEM bersama panitia penggalangan dana dan barang dilakukan dalam waktu 10 hari. Bantuan ini merupakan hasil dari masyarakat Kabupaten Probolinggo dan sekitarnya.

"Tujuannya untuk membantu dan meringankan beban dari saudara - saudara kita yang sedang mengalami

musibah, khususnya di Sulawesi Barat dan Kalimantan Selatan. Maka mohon kepada PMI Kabupaten Probolinggo untuk membantu ini kepada mereka para korban,'' ujarnya. Wakil Dekan III Fakultas Hukum UPM Probolinggo, Edy Sumarno, menyampaikan terima kasih atas kesediaan PMI untuk menyalurkan bantuan melalui PMI Provinsi Jawa Timur kepada dua wilayah itu.

"Saya berpesan kepada para mahasiswa untuk selalu mewaspadai kemungkinan bencana yang bisa terjadi di sekitar kita. Selalu tanggap dan peduli kepada masyarakat di sekitar yang perlu dibantu,'' ungkapnya. Sekretaris PMI Kabupaten Probolinggo, Sudjono, ucapan terima kasih atas bantuan dari BEM Fakultas Hukum UPM Probolinggo dengan harapan dapat segera diterima oleh mereka yang memerlukan. ''Semoga kerja keras adik - adik mahasiswa dalam kegiatan kemanusiaan ini dapat memupuk rasa kepedulian kepada sesama, dan semoga bisa menjadi amal soleh oleh,'' harapnya.

Di waktu yang sama juga dilakukan Pengurus Bhayangkari dan Yayasan Kemala Bhayangkari Cabang Kota Probolinggo memberikan bantuan bencana alam gempa Mamuju, Majene, Sulawesi Barat dan banjir Kalimantan Selatan. Bantuan diberikan sebagai rasa ikut merasakan duka mendalam akibat gempa bumi magnitudo 6,2 yang terjadi beberapa hari lalu di Sulbar, khususnya Majene dan Mamuju. [wap]

wiwit agus pribadi/bhirawa

Proses penandatangan MoU dan penyera

SMAN 2 dan Kantor Kemenag Sidoar Sidoarjo, Bhirawa Upaya meningkatkan kualitas siswanya dalam Program Halal (Hafalan Alquran), SMAN 2 Sidoarjo melakukan MoU (Memorandum of Understanding) kerjasama dengan Kantor Kemenag (Kementerian Agama) Kabupaten Sidoarjo. Sekaligus penyerahan sertifikat kepada peserta didik yang berprestasi selama pelajaran masa pandemi.

Menurut Kepala SMA N 2 Sidoarjo, Drs H FA Nurseno MPd, maksud dan tujuan MoU agar terciptanya ukuwah Islamiah kedua belah pihak. Selain itu, juga untuk memberikan bimbingan kepada peserta didik kami. Serta memberikan motivasi kepada para siswa dalam peningkatan kualitas Halal.

"Kami dalam menjalin kerjasama ini sudah sejak tahun 2019 lalu, Rabu, (3/2) hari ini (kemarin, red) kami melakukan perpanjangan MoU. Adapun pembinaan dan bimbingannya melaui guru agama

SMAN 2 Sidoarjo,'' tutur Nurseno usai teken MoU. Sedangkan untuk pengujiannya dilakukan langsung dari pihak Kemenag Sidoarjo. Seperti telah dilakukan tanggal 27 Januari lalu oleh Kepala Kantor Kemenag Sidoarjo, Dr Drs M Amir Sholehuddin MPdI dengan salah

satu pegawainya "Hari ini, selain jangan MoU, sek an sertifikat kep prestasinya ber baik, atau predika erahkan Kepala ta Kacabdin Pe

BEM Fakultas Hukum UPM Probolinggo serahkan bantuan sosial pada PMI.

GALERI

SISWA

Lawan Kejenuhan, Siswa SDN 3 Olean Diajak Kenali Fungsi Laut Pandemi Covid hampir satu tahun melanda akibatnya memiliki dampak kompleks, diantaranya bagi dunia pendidikan di Kota Santri Situbondo. Salah satunya diakui sejumlah siswa SDN 2 Olean Kecamatan Kota Situbondo, merasa bosan dan jenuh dengan kondisi pandemi. Agar tidak bosan, guru olah raga SDN 3 Olean, Asmito memiliki gagasan menarik untuk melawan kejenuhan.

Oleh: Sawawi, Kabupaten Situbondo

Menurut Asmito, salah satu cara agar anak didiknya tidak merasa jenuh, diajak untuk mengenali fungsi keberadaan laut bagi Beberapa siswa SDN 3 Olean Kecamatan Kota Situbondo diajak gurunya mengenali fungsi keberadaan laut pesisir utara. sawawi/bhirawa

masyarakat termasuk kalangan nelayan. Bagi Asmito, laut dikenal sebagai pusat kekayaan Indonesia karena selain menyimpan potensi ikan yang besar, laut juga memiliki fungsi sebagai penampung air hujan.

"Banyak sekali fungsi dan manfaat dari laut. Untuk itu saya ajak siswa agar lebih mendalami fungsi laut,''

ujar Asmito.

Asmito menjelaskan, siswa diberi pemahaman tentang fungsi lain dari keberadaan laut, diantaranya, laut juga bisa dijadikan sarana latihan berenang bagi TNI-AL dan laut juga dikenal sebagai pusat rekreasi yang murah di nusantara.

Saat diajak ke pesisir laut, sejumlah siswa SDN 3 Olean merasa gembira karena dapat menemukan situasi baru ditengah pandemi Covid 19. ''Mereka tampak semringah saat diajak ke pesisir laut,'' katanya.

Selain diajak mengenali potensi unggulan laut, para siswa juga diajak berwisata sekaligus diajak berolahraga dibibir pantai. Diantaranya, siswa diajak

berlari, lompat jauh dan berenang di bibir laut.

"Tentunya meski bermain, berolahaga dan belajar di pinggir laut kami tetap memberlakukan Protokol Kesehatan secara ketat kepada siswa yang ikut datang ke laut Situbondo,'' ujar Asmito.

Salah satu siswa SDN 3 Olean bernama Andi mengaku sangat terhibur dengan Program PJOK yang digagas gurunya. Program ini, selain membuat fikiran fresh juga menjadi sarana untuk menambah ilmu tentang wisata bahari dan fungsi penghasil ikan di nusantara. ''Saya benar benar sangat gembira dengan Program PJOK ini,'' tandas Andi. [*]

rawa

AYAAN Februari 2021

& OLAHRAGA

n SBMPTN m Studi

Halaman 7

Puluhan Ribu Pelajar SD-SMP Negeri dan Swasta dapat Seragam Gratis Pasuruan, Bhirawa Tahun ini, Pemkot Pasuruan memberikan seragam gratis untuk pelajar SD - SMP negeri/ swasta dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) serta Madrasah Tsanawiyah (MTs) negeri/swasta se-Kota Pasuruan. Pemberian seragam gratis itu, selain untuk meringankan beban orang tua juga untuk meningkatkan kualitas pendidi-

kan di Kota Pasuruan.

Menurut Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pasuruan, Mualif Arief, alokasi anggaran untuk pengadaan seragam sekolah sebesar Rp14,5 miliar.

Besaran anggaran itu untuk dua stel seragam beserta ongkos jahitnya. Ongkos jahitnya dialokasikan Rp150 ribu untuk dua setel seragam. Di Kota Pasuruan ada

130 sekolah SD-SMP negeri dan swasta, sekaligus MI dan MTs. Total jumlah pelajar seluruhnya tercatat sebanyak 33.271 pelajar.

"Semua pelajar SD - SMP negeri dan swasta serta MI-MTs negeri dan swasta di Kota Pasuruan akan menerima dua stel seragam sekolah secara gratis. Total anggarannya Rp14,5 miliar,'' ujar Mualif, Rabu (3/2) kemarin.

ingkat Keketatan SNMPTN ga bisa beradaptasi dengan pembelajaran saat nantinya diterima.

Sementara itu, Ketua Pusat Penerimaan Mahasiswa Baru (PPMB) Universitas Airlangga (Unair), Achmad Solihin menjelaskan, data keketatan akan menjadi gambaran tentang peminat Prodi di tiap seleksi.

"Tentunya itu sebagai bahan pertimbangan yang disesuaikan dengan kemampuan akademiknya untuk bisa lolos dalam persaingan,'' urainya, Rabu (3/2).

Solihin menjelaskan, keketatan Prodi merupakan persentase antara persentase peserta yang diterima dengan jumlah pendaftar. Misalnya, dari total 10 ribu pendaftar untuk Prodi di bidang Sains dan Teknologi (Saintek), PTN hanya

menerima 100 mahasiswa, maka keketatannya sebesar 100 : 10 ribu atau 1 : 100 atau 1%. Artinya, dari 100 pendaftar hanya satu orang yang diterima.

"Semakin kecil persentase, maka semakin ketat atau tinggi persaingan untuk masuk ke Prodi itu,'' urainya.

Berdasarkan data keketatan Prodi S1 Unair jalur SNMPTN dan SBMPTN dari tahun 2020, lima Prodi dengan keketatan tinggi di bidang Sainstek adalah Kedokteran, Farmasi, Sistem Informasi dan Kedokteran Gigi. Sementara untuk Prodi bidang Sosial Humaniora (Soshum) yaitu Komunikasi, Manajemen, Psikologi, Hukum dan Hubungan Internasional. [ina]

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pasuruan, Mualif Arief

hilmi husain/bhirawa

Pelajar SD dan SMP di Kota Pasuruan naik sepeda sebelum pandemi Covid 19. Tahun ini, total ada 33.271 pelajar SD-SMP negeri swasta dan MI-MTs negeri dan swasta akan mendapatkan seragam gratis dari Pemkot Pasuruan.

Sebelumnya, Pemkot Pasuruan tahun lalu mengalokasikan anggaran untuk pengadaan seragam gratis sebesar Rp7,2 miliar. Hanya saja, pengadaan pada tahun lalu itu gagal lelang dikarenakan tak adanya peserta lelang yang lolos sebagai penyedia.

Mualif menjelaskan, agar tidak terjadi gagal lelang, pihaknya mulai melakukan survei jenis kain hingga harga kain yang cocok. ''Nanti proses lelangnya kami kawal. Sekarang kita mulai mensurvei untuk kainnya,'' jelas Mualif. [hil]

Mantapkan Program Kampus Merdeka UMM dan PT INKA Jalin Kerja Sama Malang, Bhirawa Mantapkan Program Kampus Merdeka Belajar, Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) menjalin kerja sama dengan PT Industri Kereta Api (PT INKA). Memorandum of Agreement (MoA) Dalam kerja sama ini, PT INKA melibatkan tiga fakultas sekaligus, yakni Fakultas Teknik (FT), Fakultas Psikologi (FPSI), dan Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB).

Dekan Fakultas Teknik, Dr Ahmad Mubin MT menjelaskan, kerja sama ini akan berfokus pada spesifikasi masing - masing fakultas.

Dalam kerja sama ini setiap fakultas memiliki spesifikasi tersendiri.

Di bidang teknik, akan mengembangkan transportasi berkelanjutan dengan menggunakan energi yang ramah lingkungan.

Selain untuk pelaksanaan Program Kampus Merdeka Belajar, kerja sama ini juga akan menjadi salah satu langkah untuk melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang meliputi pengajaran, penelitian, serta pengabdian masyarakat.

"Kerja sama pelaksanaan Kampus Merdeka Belajar ini meliputi kegiatan magang dan praktik mahasiswa di PT INKA. Sementara

a Burhanudin. n proses perpankalian penyerahpada siswa yang rpredikat sangat atnya A yang disKemenag beserendidikan Jatim

Wilayah Sidoarjo - Surabaya, diwakili Ka Subag TU Dra Evi Dwi Wijayanti,'' jelasnya.

Penyerahan sertifikat ada 19 siswa Halal satu Juz sampai empat Juz dengan kategori A, dan delapan siswa prestasi tingkat Kabupaten Sidoarjo, Propinsi Ja-

tim, nasional dan internasional.

Sementara itu, Kepala Kantor Kemenag Sidoarjo, Amir Sholahuddin mengatakan, di masa pandemi ini tidak menjadi penghalang bagi lembaga pendidikan untuk menorehkan prestasi. Dengan tetap memperhatikan dan melaksanakan Protokol Kesehatan (Prokes) yakni mencuci tangan dengan sabun, menjaga jarak, dan wajib memakai masker.

Kerjasama Halal ini telah terjalin sejak tahun pelajaran 2019 2020. Semoga jalinan kerjasama hingga detik ini, antara Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo dengan SMAN 2 Sidoarjo dapat berlangsung secara istiqomah.

SMAN 2 Sidoarjo satu-satunya SMAN di Kabupaten Sidoarjo yang memiliki Program Halal.

"Sekolah yang dikomandani Pak Nurseno ini selalu mengobarkan motonya, Tunjukkan Karyamu Raih Prestasimu,'' ujar Amir usai teken MoU. [ach]

bidang pariwisata, utamanya di wilayah Batu dan Malang. Fakultas Psikologi UMM akan bekerjasama dengan Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) UMM untuk melakukan kegiatan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

"Fakultas Psikologi akan bersinergi dengan FEB untuk mengadakan Program Pengembangan Management Sumber Daya Manusia

m taufiq/bhirawa

MoU UMM dan PT INKA untuk mewujudkan Kampus Merdeka.

Sidoarjo, Bhirawa Upaya memfasilitasi siswa yang menginginkan belajar lebih berkualitas dalam kondisi jauh dari rumah.

SMA Muhammadiyah 2 Sidoarjo (Smamda) telah menyediakan Program Boarding School (Siswa Berasrama). Menurut Kepala SMAMDA Sidoarjo, Wigatiningsih, Program

Boarding School ini dalam rangka memfasilitasi siswa yang menginap atau berasrama, dengan ketentuan satu Rombel (Rombongan Belajar) MIPA dan satu Rombel IPS. Program ini memang banyak keunggulannya. Diantaranya, para siswa mendapatkan pembelajaran Tahfiz, penguasan bahasa arab dan bahasa

inggris, serta mendapatkan bimbingan secara intensif.

Program unggulan lainnya Peminatan Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, kuotanya delapan Rombel atau sebanyak 288 peserta didik. Berikutnya peminatan IPS, kuotanya empat Rombel atau sebanyak 144 peserta didik, peminatan

Proses pembelajaran virtual siswa boarding, kurikulum siswa berasrama.

Targetkan Masuk Porprov 2022, Cabor Petanque Tuban Rutin Berlatih Tuban, Bhirawa Cabang Olah Raga (Cabor) Petanque KONI Tuban mentargetkan atletnya masuk Tim Puslatkab Tuban untuk Porprov Jatim 2022 mendatang.

Tim pelatih mengagendakan latihan rutin minimal empat hari dalam sepekan, pada Hari Senin, Rabu, Jumat dan Minggu, mulai pukul 14.00 WIB sampai jam 17.00 Wib. Menurut Pelatih Cabor Petanque Tuban, Muhammad Redy, latihan wajib diagendakan rutin di empat tempat berbeda, yaitu di Kecamatan Widang, Singgahan, Tambakboyo dan Tuban. Dimana setiap 2 minggu sekali semua atlet berlatih bersama di GOR Tuban.

"Jadwal latihan wajib kami sepekan empat kali di Hari Senin, Rabu, Jumat dan Minggu. Dan dua pekan sekali semua atlet Petanque berlatih bersama di GOR Tuban,'' jelasnya.

Redy menjelaskan, kini baru ada satu atlet Petanque yang masuk Puslatkab Tuban. Meski Petanque baru

(SDM) di PT INKA,'' imbuhnya.

Salis berharap, agar kerja sama ini dapat berkelanjutan dan berkembang. Tidak berhenti pada tiga fakultas saja namun juga dapat berkembang ke fakultas lain. ''Kami ingin kerja sama ini tidak hanya menguntungkan kedua belah pihak saja. Namun juga dapat bermanfaat bagi masyarakat dan negara,'' tandasnya. [mut]

Smamda Sediakan Program Boarding School

achmad suprayogi/bhirawa

han sertifikat bagi siswa yang berprestasi.

rjo Teken MoU Terkait Program Halal

untuk pelaksanaan Tri dharma Perguruan Tinggi akan dilakukan secara umum,'' imbuhnya.

Senada dengan FT, Dekan Fakultas Psikologi, M Salis Yuniardi MPsi PhD mengungkapkan, kerja sama ini akan berfokus pada bidang pengembangan pariwisata di Batu dan Malang. Dalam kerja sama ini PT INKA dan UMM ingin melakukan pengembangan di

berdiri pada 2017 lalu, Cabor ini mentargetkan ke depan ada tambahan atlet lagi yang masuk Puslatkab untuk ikut Porprov Jatim 2022.

"Setiap berlatih yang kami target-

kan shooting math 40 poin untuk perempuan dan untuk laki - laki 45 poin.

Itu menjadi patokan untuk mengukur kemampuan atlet,'' jelasnya.

Sementara itu, Ketua Tim Satlak

khoirul huda/bhirawa

Sejumlah atlet Cabor Petanque Tuban saat berlatih.

KONI Tuban, Zainudin berharap, Cabor Petanque ada proses yang dibangun mulai dasar, kemudian pada pelatih dan pengurus yang akan habis masa jabatanya di tahun ini, diharapkan bisa menata strategi meningkatkan kualitas pembinaan yang lebih baik.

Ditambahkan, Tim Satlak juga telah berkoordiansi dengan pelatih yang sudah berkomunikasi dengan pelatih petanque Jawa Timur untuk membangun prestasi atlet Petanque Tuban.

Bahkan diproyeksikan ada tiga atlet putra dan tiga atlet putri yang kemungkinan besar bisa masuk Puslatkab untuk Porprov Jatim 2022.

"Kami juga sudah koordiansi dengan pelatih yang sudah komunikasi dengan pelatih petanque Jawa Timur yang akan membantu Tuban, untuk bisa membentuk tim solid dalam membangun prestasi atlet. Itu sudah jalan tiga sampai empat bulan lalu dan rutin berlatih setiap bulannya,'' beber Zainudin. [hud]

IBB (Ilmu Bahasa dan Budaya), kuotanya satu Rombel, sebanyak 36 peserta didik. Kuota yang disediakan dalam PPDB 2020/2021 ini sebanyak 468 peserta didik.

Program PPDB 2020/2021 telah dibuka melalui jalur indent sejak 12 Oktober 2020 hingga 8 Januari 2021. Untuk gelombang pertama mulai tanggal 18 Januari hingga 16 April 2021, dan untuk gelombang kedua tanggal 17 April hingga 4 Juli 2021.

Smamda Sidoarjo juga menyediakan beasiswa bagi siswa Bidik Misi, akan mendapatkan beasiswa 100% dari biaya pendidikan untuk jurusan IBB. Beasiswa prestasi 25% 50% biaya DPP. Juga ada beasiswa Yatim 50% biaya pendidikan dan ada juga beasiswa kurang mampu 15% - 50% biaya pendidikan. ''Untuk bisa masuk Program Boarding School itu tidak ada syarat khusus, siapapun boleh, latar belakang apa saja, tinggal treatmentnya beda,'' kata Wigatiningsih. [ach]

GELANGGANG

Satgas Covid-19 Dukung Kembalinya Kompetisi Olah Raga Nasional Jakarta, Bhirawa Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Penanggulangan Bencana BNPB, Berton Suar Panjaitan, menyatakan bahwa Satuan Tugas Penanganan COVID-19 sepenuhnya mendukung kembalinya kompetisi olahraga nasional yang sudah tertunda sejak Maret 2020.

“Kami dari Satgas COVID-19 mendukung penyelenggaraan kompetisi olahraga asalkan seluruh prosesnya berjalan dengan baik,” kata Berton dalam webinar “Harapan Olahraga Indonesia di tengah Pandemi” yang diadakan oleh SIWO PWI Pusat di Jakarta, Rabu.

Meski demikian, Berton menyadari betul bahwa dukungan dari Satgas COVID-19 itu bukan satu-satunya jawaban agar kompetisi bisa kembali bergulir. Pasalnya, dia melihat masih perlunya komitmen antara para stakeholder olahraga, Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora), dan KONI Pusat untuk membuat standar petunjuk teknis yang detail terkait pelaksanaannya. Baca juga: Polri: perlu ada kesepakatan bersama untuk izin kompetisi olahraga Jika sudah ada standarnya, seluruh pihak, kata dia, bisa duduk bersama kepolisian RI untuk membuat kesepakatan terkait pelaksanaan kelanjutan kompetisi. [ant]

JATIM MEMBANGUN Banyak Masalah Desa, Kades se-Gresik Wadul ke Dewan Jatim Kamis Legi, 4 Februari 2021

Halaman 8

DPRD Jatim, Bhirawa Sejumlah kepala desa di kabupaten Gresik mengadu permasalahan di DPRD Jatim. Kedatangan mereka dipimpin oleh kades Gredek Gresik, Bahrur Ghofar dan diterima oleh anggota komisi A DPRD Jatim Andi Firasadi.

Diungkapkan oleh politisi asal PDIP ini, kedatangan para kepala desa tersebut untuk mengadukan masalah di wilayahnya masing-masing yang selama ini menghambat pembangunan di wilayahnya.

“Ada beberapa masalah yang diadukan antara lain permintaan

Diungkapkan oleh Andi Firasadi, selama ini kondisi jalan poros desa memprihatinkan sehingga perlu mendapat perhatian serius pemerintah untuk segera memperbaikinya.

Sedangkan untuk masalah kedua, lanjut pria yang juga mantan pengacara ini, adalah masalah Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kabupaten Gresik.

“PTSL idealnya berjalan dengan rembug desa mengingat warga yang mengerti tentang kepemilikan tanah di desa. Sedangkan masalah lainnya juga ada perhatian para pe-

agar desa diberi kewenangan untuk membangun jalan poros desa. Selama ini semua tergantung pada pemda. Padahal yang mengerti wilayahnya adalah pemdes setempat sehingga sudah selayaknya warga diberi kewenangan untuk membangun jalan poros desa,” jelasnya.

milik modal industri kepada masyarakat sekitar agar pembangunan bisa merata,” lanjutnya.

Dalam pertemuan tersebut, kata Andi Firasadi, para kepala desa berharap adanya bantuan hukum gratis bagi masyarakat kurang mampu yang biayanya dikenakan pada negara.

“Kalau urusan bantuan hukum gratis tersebut, saya pastikan masyarakat kurang mampu bisa mendapatkan dengan berbekal surat keterangan tidak mampu. Negara akan membantu warga tak mampu demi sebuah keadilan,” tutupnya. [geh]

KELANA JATIM

2021, Disbun Programkan Sakera Tembakau Pemprov, Bhirawa Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Timur memiliki tiga inovasi pada tahun ini, diantaranya Sakera Tembakau. Program inovasi ini didasari karena adanya permasalahan terkait produksi dan harga antara pabrikan dan petani yang selalu terjadi tiap tahunnya.

Di inovasi terdapat tiga pola kemitraan yang dipersiapkan, pertama kemitraan kerjasama pasar (tembakau dari petani langsung ke pabrik rokok), kedua kemitraan kewajiban ( para pihak perusahaan atau lembaga memfasilitasi pembibitan, penanaman, dan panen).

Dan ketiga, non kemitraan atau penjualan bebas yang berkonsep petani menjual ke pedagang kecil atau pengumpul, selanjutnya diteruskan ke pabrik rokok. “Inovasi ini mensinergikan semuanya agar ada jaminan pasa rdan mengikuri produksi serta kualitas yang ditentukan bersama,” kata Kepala Disbun Jatim, Karyadi.

Untuk replikasi inovasi sakera tembakau ini, lanjutnya, direncanakan untuk ditempatkan di sentra sentra tenbakau, seperti kepulauan Madura, Jember, Bojonegoro, Bondowoso, dan Situbondo.

“Perlu juga kesiapan di daerah,” ujarnya.

Untuk tanaman tembakau sendiri, kata Karyadi, musim tanam biasanya mulai pada bulan Juni. “Dibulan ini, kami akan mengumpulkan pabrikan dan petani, membahas kebutuhan dan pembinaan secara bersama sama. Dipertemuan itu, kami provinsi juga siap dengan bantuan pupuk untuk mendukung produksi tembakau,” ujarnya.

Hingga kini, Dinas Perkebunan Jatim juga mencatat kalau produksi tembakau di Jawa Timur masi yang tertinggi dibandingkan produksi nasional. Tahun lalu, saja di Jatim untuk produksi tembakau sebanyak 115.800 ton.

“Untuk target tahun ini, kembali lagi biasanya kebutuhan tembakau berada di masing masing pabrikan dikonversi dengan areal tembakau yang ada di petani. Sehingga menghindari lelebihan di pasar, untuk tembakau kemudian sinkronkan kebutuhan pabrikan dan petani,” ujarnya lagi, [rac]

Prostitusi Online Anak, PR Besar Perlindungan Anak Pemprov, Bhirawa Terbongkarnya kasus prostitusi online yang korbannya adalah anak di bawah umur di Mojokerto, menjadi bukti bahwa permasalahan anak ini sangat serius. Pekerjaan rumah (PR) besar perlindungan anak di Jatim ini membutuhkan upaya dan kerja keras semua pihak, terutama peran keluarga, masyarakat dan pemerintah.

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Kependudukan (DP3AK) Provinsi Jawa Timur, Dr Andriyanto SH MKes menuturkan, kasus prostitusi online anak ini bisa jadi merupakan fenomena gunung es.

Modus semacam ini banyak terjadi di beberapa daerah lain, hanya belum terkuak. Prostitusi online anak harus dipahami sebagai paradigma outcome, dimana upaya pencegahan jauh lebih penting ketimbang menangani kasus.

“Konsep Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) dapat memberikan solusi pencegahan munculnya kembali prostitusi online anak ini. PATBM merupakan upaya pemberdayaan kapasitas masyarakat untuk dapat mengenali, menalaah dan mengambil inisiatif untuk memecahkan permasalahan yang ada secara mandiri,” kata Andriyanto, dikonfirmasi, Rabu (3/2).

Menurut dia, terpadu di sini diartikan semua aspek dan komponen perlindungan anak dipahami dalam hubungannya antara satu dengan yang lain, dan harus sebagai bagian dari upaya mempromosikan hak-hak anak, serta dianggap sebagai sebuah kontinum, yang berperan sebagai kerangka berpikir utama.

“Konkritnya, melalui PATBM akan mengubah norma sosial dan praktik budaya yang menerima, membenarkan atau mengabaikan kekerasan, kemudian membangun sistem pada tingkat komunitas dan keluarga untuk pengasuhan yang mendukung relasi yang aman untuk mencegah kekerasan atau peer to peer approach,” terangnya.[iib]

Pj Bupati Minta Tiga Dinas Melakukan Sinkronisasi Program Tingkatkan PAD Sidoarjo, Bhirawa Pj Bupati Sidoarjo Hudiyono minta agar tiga dinas harus melakukan sinkronisasi program atau ‘Nyekrup’ untuk mengembangkan potensi wisata Sidoarjo.

Tujuannya adalah untuk menaikkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Tiga dinas tersebut yakni Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata (Disporapar), Dinas Perpustakaan dan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan.

Program tiga dinas tersebut diminta Hudiyono bisa Nyekrup dalam menentukan sasaran di lapangan.

Tidak boleh programnya jalan sendiri-sendiri. Ia mencontohkan, di Sidoarjo ini ada dua kampung literasi yang sudah berperan dalam mendukung program pemerintah.

Tinggal bagaimana tiga dinas ini ‘Nyekrup’ dengan memfasilitasi dua kampung itu.

“Jangan sampai dari masyarakat sudah aktif pemerintahnya kurang memperhatikan,” tegas Hudiyono usai Sidak di Kantor Disporapar, Rabu (3/2) kemarin.

Ia berharap, agar program kerja lintas dinas bisa terukur dan outputnya bisa dirasakan masyarakat. Jadi

saya ingin pemerintah hadir di masyarakat. Selain itu, dengan fokus akan bisa menggali potensi pengembangan wisata desa. Disporapar juga diminta untuk mendata potensi yang ada di setiap kecamatan selanjutnya program diarahkan kesana.

Hasil Sidak di Kantor Disporapar, Hudiyono mengevaluasi anggaran untuk promosi dan fasilitasi pengembangan kompetensi SDM, dan ekonomi kreatif dinilai masih belum fokus. Padahal kontribusi pendapatan asli daerah dari sektor pariwisata masih minim.

“Saya ingin ada multiplier effect

sektor pariwisata. Polanya harus diubah. Nilai anggaran sekitar Rp 3,9 miliar dari dua program bidang pariwisata tersebut menurutnya perlu konsep yang jelas, agar bisa mendatangkan wisatawan,” pintanya.

Menurutnya, pengelolaan anggaran ini tujuannya agar orang luar Sidoarjo datang kesini. Kemudian Disporapar memfasilitasi dengan memberikan layanan bus untuk keliling Sidoarjo. “Jangan sampai anggaran itu habis untuk kunjungan keluar Sidoarjo. Karena nilai kontribusi PAD sektor pariwisata nilainya masih kecil,” ujar Hudiyono.[ach]

Inovasi Harus Punyai Nilai Manfaat Kepada Masyarakat Malang, Bhirawa Pemerintah Kota Malang menggelar workshop Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Kota Malang di NCC Balai Kota Malang. Workshop ini dihadiri oleh Wali kota Malang Drs. H. Sutiaji, Sekertaris Daerah Kota Malang Sekretaris daerah Kota Malang, Drs. Wasto, SH. MH dan narasumber Wawan Sobari, S.IP, MA, PhD dari Universitas Brawijaya Malang.

Workshop ini untuk memberikan stimulan gerak langkah harmonisasi untuk menumbuhkan berbagai kreatifitas yang inovatif baik di kalangan perangkat daer-

ah, unit kerja perangkat daerah, maupun badan usaha milik daerah di lingkungan kota malang, guna berkolaborasi bersama memberikan pelayanan publik yang prima kepada masyarakat.

“Karena inovasi kita mempunyai nilai manfaat kepada masyarakat” ujar Wali Kota Malang Sutiaji.

Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik ini muaranya memberikan pelayanan publik secara prima kepada masyarakat dan menjadi salah satu kunci penting penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Pemerintah mendorong inovasi pub-

Bupati Bantu Warga Terdampak Banjir di Kecamatan Rejotangan Tulungagung, Bhirawa Bupati Tulungagung, Maryoto Birowo, meninjau Desa Sumberagung Kecamatan Rejotangan, Rabu (3/2), yang dilanda banjir pada Selasa (2/2) sore kemarin. Ia berjanji akan membantu warga yang tertimpa bencana air bah tersebut.

“Ada bantuan sembako bagi warga. Ini karena beras mereka ikut tenggelam akibat banjir,” ujarnya saat di lokasi bencana.

Selain itu, Bupati Maryoto Birowo juga menyatakan akan mengganti bibit padi yang rusak karena terendam banjir. Selain meminta BPBD Kabupaten Tulungagung untuk memperbaiki sarana dan prasarana yang juga rusak dihantam banjir.

“Kami minta Dinas Pertanian untuk mengganti bibit padi yang rusak atau puso akibat terendam banjir. Kalau tiga hari bibit padi terendam pasti akan puso,” paparnya.

Ia menduga banjir yang terjadi pada sore hari kemarin itu disebabkan ekosistem kawasan hutan di daerah tersebut sudah rusak. Saat hujan deras turun airnya langsung menuju daerah pemukiman dan mengakibatkan tanggul sungai jebol.

“Volume atau debet air yang tinggi membuat tanggul longsor. Apala-

achmad suprayogi/bhirawa

Pj Bupati Sidoarjo Hudiyono saat Sidak ke Kantor Diporapar Sidoarjo untuk evaluasi pengguaan anggaran.

gi perumahan warga ada disekitar bantaran sungai,” paparnya.

Selanjutnya Bupati Maryoto Birowo berharap warga selalu waspada akan potensi banjir di saat musim penghujan. “Kami minta untk selalu menjaga ekologi lingkungan. Kalau ada sampah di bawah jembatan segera dibersihkan,” tandasnya.

Sementara itu, Narko, salah seorang warga Dusun Panggungploso Desa Sumberagung Kecamatan Rejotangan

mengungkapkan hujan yang membuat tanggul sungai setempat jebol membuat sejumlah rumah di dua RT paling terdampak banjir.

“Rumah di RT 2 dan RT 4 yang banyak kena banjir. Ketinggiannya mencapai sekitar 30 cm,” katanya.

Banjir kali ini menurut dia merupakan yang terparah. Sebelum-sebelumnya tidak sampai terjadi banjir besar seperti kemarin. “Dulu pernah banjir tapi tidak separah sekarang.

Ini air luapan dari gunung wilayah Blitar,” tuturnya.

Sedang talud sungai yang ambrol menurut warga setempat masih relatif baru dibangun. Panjangnya sekitar 170 meter. Namun, akibat banjir, talud tersebut kemudian ambrol separuhnya. [wed] Bupati Maryoto memberi bantuan sembako pada warga yang terdampak bencana banjir di Desa Sumberagung Kecamatan Rejoagung, Rabu (3/2).

lik dengan tambahan dana insentif daerah sebagai sumber pembiayaan atau pendapatan dalam pembangunan daerah.

“Mendorong kita berinovasi sehingga dana insentif daerah sekarang bukan diberikan secara cuma- cuma tapi basicnya adalah daerah yang inovatif yang mampu memperoleh dana insentif daerah. “ujar Sutiaji.

Selanjutnya, Wawan Sobari dari FISIP Universitas Brawijaya,menyampaikan materi Memahami Penilaian dan penulisan proposal inovasi pelayan publik. Dalam materinya Wawan menyampaikan bebera-

pa inoavasi Kota Malang yang sukses menembus sengitnya persaingan kompetisi inovasi pelayanan publik baik di tingkat provinsi maupun tingkat nasional.

“Brexit keunikannya sangat jelas, Inovasi puskesmas Janti sangat clear, dia punya pelayanan yang inklusif” ujarnya.

Workshop Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik menjadi Percepatan peningkatan kualitas pelayanan publik di Kota Malang dapat terdorong sehingga tumbuh model-model pelayanan yang inovatif serta menginspirasi.[mut]

BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN PONOROGO Jl. Pramuka No.32 Telp. (0352) 481172 Fax (0352) 481546 Ponorogo Kode Pos 63411

PENGUMUMAN (Tentang Sertipikat Hilang) Nomor : 02/Peng-35.02/II/2021

Untuk mendapatkan sertipikat baru sebagai pengganti sertipikat yang hilang, berdasarkan pasal 59 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah, dengan ini diumumkan bahwa : No

Nama / Alamat Pemohon

Hak Atas Tanah Jenis dan Nomor Hak

1

2

3 M.2507/KENITEN

1.

ENDANG SUMARI PERUM ASABRI RT.01/RW.04 Kel. Keniten Kec. Ponorogo Kab. Ponorogo

a. Luas b. GS / SU / UB

Terdaftar atas Nama

Tanggal Pembukuan

4

5

6

a. 93 m b. SU : No.17/KENITEN/2008 Tanggal 01-07-2008

SUKATI

28-08-2008

2

Letak Tanah a. Jalan b. Desa/Kel b. Kec

Keterangan

7 a. – b. Keniten c. Ponorogo

8 Pengambilan Sumpah Tanggal 03-02-2021

Dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pengumuman ini,bagi mereka yang merasa berkeberatan dapat mengajukan keberatankeberatan kepada kami dengan disertai alasan dan bukti yang kuat.

Jika setelah 30 (tigapuluh) hari tidak ada keberatan terhadap penggantian sertipikat tersebut di atas,maka sertipikat pengganti akan diterbitkan dan berlaku sah menurut hukum dan sertipikat yang dinyatakan hilang tidak berlaku lagi.

Ponorogo, 03-02-2021

JATIM MEMBANGUN

Kamis Legi, 4 Februari 2021

Halaman 9

Longsor Pujon dan Ngantang Tutup Total Akses Jalan Provinsi Kabupaten Malang, ,Bhirawa Hujan deras yang mengguyur wilayah Malang Barat Selasa (2/2) telah menyebabkan bencana tanah longsor di wilayah Kecamatan Ngantang dan Pujon, Kabupaten Malang. Bencana tanah longsor ini juga telah menutup akses transportasi dari Kediri , Jombang ke Malang dan Batu.

Bencana tanah longsor ini dilaporkan juga menutup jalan provinsi Malang-Kediri-Jombang, karena jalan tertutup longsoran tanah. Sehingga dengan tertutupnya akses jalan itu, maka kendaraan roda empat maupun roda dua harus memutar balik.

Dalam kejadian tanah longsor di dua kecamatan tersebut, maka Bupati Malang HM Sanusi sudah memerintahkan kepada dinas terkait untuk membantu warga yang rumahnya menjadi korban longsoran tanah.

“Kami saat ini sudah memerintahkan kepada Dinas Sosial (Dinsos) terkait untuk memberikan bantuan berupa sembako kepada korban, yang rumahnya tertimpa longosaran tanah,” tegas Bupati Malang HM Sanusi, Rabu (3/2), disela-sela meninjau bencana tanah longsor di wilayah Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang.

Selain itu, dia juga menyampaikan, jika pihaknya juga memerintahkan Dinas Pekerjaan Umum (PU) Bina Marga Kabupaten Malang, agar untuk membantu membersihkan material longsoran tanah yang menutup jalan provinsi di wilayah Kecamatan Pujon. Sebab, longsoran tanah menutup akses jalan Malang-KediriJombang, hal ini menyebabkan kendaraan roda empat dan roda dua tidak bisa lewat, baik dari arah Malang maupun dari arah Kediri-Jombang.

“Untuk membersikan material longsoran tanah di akses jalan yang menghubungkan MalangKediri-Jombang, Dinas PU Bina Marga telah menurunkan tiga unit excavator atau alat berat. Dan dalam waktu dua jam, material tanah

sudah bersih, sehingga kembali bisa dilewati kendaraan,” ujar Sanusi.

Sedangkan bencana tanah longsor tersebut, telah merusakan satu rumah Ngateman (54) warga Desa Tulungrejo, Kecamatan Ngantang, Kabupaten Malang, akibat tertimpa longsoran tanah.

Sedangkan longsoran tanah itu dari tebing dibelakang rumah Ngateman, yang tinggi tebing mencapai 25 metar dengan lebar 10 meter.

Sehingga kerusakan rumah warga tersebut, ditaksir mengalami kerugian material sebesar Rp 40 juta.

Namun, dalam kejadian itu tidak membawa korban jiwa, dan kini korban tanah longsor mengungsi ke rumah saudaranya Pada kesempatan kemarin, Bupati Sanusi menegaskan, untuk mengantisipasi terjadinya bencana tanah longsor di wilayah Malang Barat, maka Pemerintah Kabupaten Malang sudah menyiapkan petugas dan beberapa excavator. Selain itu, pihaknya juga akan segera melakukan reboisasi atau penghijauan kembali agarhutan menjadi hijau. Mengingat,hutan di wilayah tersebut kini telah mengalami gundul, hal itu menyebabkan terjadinya bencana banjir dan tanah longsor.

“Kabupaten Malang ini merupakan salah satu wilayah di Jawa Timur (Jatim) yang rawan terjadinya bencana alam. Sehingga dalam musim penghujan seperti sekarang ini, Pemkab Malang telah meningkatkan kewasdaan terjadinya bencana,” tambah Sanusi, yang kini juga sebagai Bupati Malang terpilih di

KELANA JATIM

Jalur Wisata Pacet-Trawas Kembali Diterjang Longsor Mojokerto. Bhirawa Jalur kawasan wisata Pacet menuju kawasan wisata Trawas untuk ke sekian kalinya diterjang tanah longsor. Seperti yang terjadi di Dusun Kambengan Desa Cempoko limo Kecamatan Pacet ,Selasa malam (2/2).

Tebing setinggi 10 meter dengan lebar sekitar 14 meter telah longsor menutup total jalur wisata ini. Untung tim gabungan personel TNI dari Koramil 0815/16 Pacet Kodim 0815/Mojokerto, Polsek, TRC BPBD dan DPUPR bersama Relawan dan masyarakat bergotongroyong, langsung menuju lokasi dan membersihkan material longsoran tebing yang menutup jalan raya di Dusun Kambengan Desa Cempokolimo Kecamatan Pacet.

Danramil 0815/16 Pacet Kapten Caj M. Lutfi Anam saat dikonfirmasi, Rabu (3/2)mengungkapkan, terjadinya tebing longsor di Dusun Kambengan Desa Cempokolimo, akibat hujan deras yang mengguyur wilayah Selatan Kabupaten Mojokerto, termasuk kawasan Pacet, sejak Selasa sore.

Tebing yang longsor berada di jalur penghubung antara Kecamatan Pacet dan Kecamatan Trawas dengan titik longsor pada ketinggian sekitar 10 meter dengan lebar kurang lebih 12 meter, sehingga material longsoran berupa batu dan tanah menutup badan jalan raya. [min]

Proses pembersihan material longsor dengan alat berat di Pujon, serta kepadatan arus lalu lintas hingga menyebabkan kemacetan di sana, Rabu (3/2)

Pilkada Kabupaten Malang 2020 Sementara itu ,Rabu (3/2), warga Kota Batu yang berencana akan ke Kediri harus mengurungkan niatnya. Mereka harus balik kanan karena jalur Batu- Kediri tertutup total akibat tanah longsor yang terjadi di Pujon, Kabupaten Malang.

Kepolisian Resor Kota Batu sudah meminta para pengguna jalan untuk putar balik. Namun masih banyak pengguna jalan yang memilih bertahan sambil menyaksikan proses pembersihan.

“Situasi arus lalu- lintas dari arah Kota Batu ke Kediri saat ini belum bisa dilewati di titik Pujon. Karena

itu kita putar balikkan ke Kota Batu, demikian juga yang dari Ngantang atau Kediri juga kita putar balikkan,” ujar Kasat Lantas Polres Batu, AKP Mala Darlius, Rabu (3/2).

Mala menjelaskan untuk longsor di Desa Jombok, Kecamatan Ngantang, Kabupaten Malang yang terjadi Selasa (2/2), sudah didatangkan alat berat. Namun alat berat baru dapat dioperasikan sekitar pukul 23.00 WIB. Namun beberapa jam kemudian, longsor kembali terjadi di Dusun Ngeprih, Desa Bendosari, Kecamatan Pujon, dan juga menutup akses jalan.

Dari data Pusdalops BPBD Kota Batu, longsor di Pujon terjadi di

Jalan Brigjen Abdul Manan Wijaya, Dusun Ngeprih, Desa Bendosari, Rabu (3/2) sekira pukul 04.39 WIB. Longsor terjadi setelah hujan lebat mengguyur wilayah tersebut sejak sore hari.

Akibatnya, tebing setinggi 20 meter beserta rumpun bambu longsor hingga menutup seluruh badan jalan.

“Longsor menutup jalur Batu-Kediri, dan saat ini para petugas masih melakukan pembersihan material longsor di Dusun Ngeprih, Desa Bendosari, Kecamatan Pujon,” ujar Kepala BPBD Kota Batu, Agung Sedayu.

Hingga berita ini ditulis, proses pembersihan material longsor masih

terus berlangsung. Dan pihak kepolisian sudah meminta para pengguna jalan untuk putar balik baik ke Kota Batu maupun ke Kota Kediri. Namun banyak pengguna jalan yang memilih bertahan sambil menyaksikan proses pembersihan.

Adapun longsor di Desa Jombok terjadi pada tebing setinggi 25 meter dengan lebar 10 meter longsor. Sedikitnya 100 kubik lebih material longsor menutup badan jalan. Longsor susulan kemudian terjadi setinggi 15 meter dengan lebar 7 meter, dan volume material longsor bertambah hingga menutup total jalur provinsi tersebut. [cyn.nas]

Suara Dentuman Misterius di Kabupaten Malang, Bukan Suara Bom Milik TNI Kab Malang, Bhirawa Suara dentuman seperti suara bom yang menghebohkan warga Kabupaten Malang, pada Rabu (3/2) dini hari, ada sebagian masyarakat yang menduga jika sumber dentuman itu dari latihan militer yang dilakukan anggota TNI di wilayah Kecamatan Bantur, Kabupaten Malang.

Namun, hal ini telah dibantah oleh Komandan Kodim (Dandim) 0818 Kabupaten Malang/Kota Batu Letkol (Inf) Yusub Dody Sandra, Rabu (3/ 2), saat dihubungi melalui telepon selulernya, jika suara dentuman itu bukan bersumber dari bom latihan militer. Karena dirinya sudah mengkorfirmasi kepada Pusat Latihan Tempur (Puslatpur) Marinir Purboyo, Satuan Radar (Satrad) Angkatan Udara 221 Ngeliyep, danPerindustrian Angkatan Darat (Pindad) Turen, Kabupaten Malang. Sedangkan di Pindad sendiri tidak ada kegiatan uji amunisi di malam hari.

Dia mengaku, jika Puslatpur Marinir dari TNI Angkatan Laut (AL), kemarin pada pukul 17.00 WIB, memang

telah melakukan latihan menembak tapi bukan menggunakan kaliber meriam yang besar, namun menggunakan Trinitrotoluene (TNT) yang memiliki daya ledak yang sangat kecil, dan bukan suara dentuman besar yang seperti didengar masyarakat itu. Sedangkan di Kabupaten Malang tidak ada kegiatan latihan militer menembak malam, apalagi dari satuan-satuan Komando Pasukan Khusus (Kopassus). “Sehingga dentuman yang terdengar tadi pagi itu, yang jelas itu karena faktor alam,” ujarnya.

Hal yang sama juga disampaikan, Kapolres Malang AKBP Hendri Umar, bahwa suara dentuman yang terdengar di wilayah Kabupaten Malang ini bukan adanya latihan perang yang dilakukan oleh TNI. Dan pihaknya sudah melakukan koordinasi dengan pihak-pihak yang memiliki bahan peledak, Seperti Pindad dan Satuan TNI yang ada di wilayah Kabupaten Malang, dan dipastikan tidak satu pun yang melakukan kegiatan dalam neggunakan bahan peledak.

cahyono/Bhirawa

Dandim 0818 Kab Malang/Kota Batu Letkol (Inf) Yusub Dody Sandra (nomor dua dari kiri) saat bersama Bupati Malang HM Sanusi (nomor dua dari kanan) meninjau bencana tanah lonsor, di wilayah Kec Pujon, Kab Malang

“Kami pun juga melakukan koordinasi dengan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabu-

paten Malang, untuk memastikan suara dentuman itu. Namun, hingga kini masih belum ada yang mengetahui asal sumber suara dentuman itu,” kata dia. [Hil.cyn]

Kasus Covid-19 Bertambah, Pemkab Tambah Kapasitas Rumah Isolasi di LEC Garum Kabupaten Blitar, Bhirawa Bertambahnya jumlah kasus positif Covid-19 di Kabupaten Blitar membuat kapasitas Rumah Isolasi di LEC Garum Kabupaten Blitar Ditambah oleh Pemerintah Kabupaten Blitar.

Dokter Penanggung Jawab Rumah Isolasi Kabupaten Blitar, Christine Indrawati, mengatakan kapasitas rumah isolasi yang berada di Local Education Center (LEC)

Garum Kabupaten Blitar ditambah, dimana penambahan kapasitas berdasarkan evaluasi banyaknya penambahan pasien positif Covid-19 tanpa gejala.

“Mengingat kapasitas yang saat ini mencapai 48 bed tidak cukup menampung pasien yang ada,” kata Christine Indrawati.

Lanjut Christine, penambahan kapasitas nantinya akan mencapai 29 bed, dimana saat ini sedang proses

penyekatan ruang-ruang baru di gedung LEC Garum untuk penambahan kapasitas tersebut.

“Diharapkan akhir pekan ini sudah selesai, sehingga pekan depan bisa difungsikan,” jelasnya.

Selain itu dikatakan Christine Indrawati, untuk persiapan tidak hanya penyekatan gedung, namun juga bed serta alat-alat kesehatan yang dibutuhkan agar nantinya nyaman dipergunakan sebagai rumah isolasi. [htn]

Penegakan Prokes Covid-19 Dapat Perhatian dari Danrem 082

Kota Kediri, Bhirawa Penegakan protokol kesehatan pencegahan Covid 19 mendapatkan di Kota Kediri mendapatkan perhatian serius dari Komandan Korem 082/CPYJ Kolonel Inf Dariyanto, Danrem 082 melakukan pengecekan dan pengawasan pelaksanaan operasi penegakan pendisiplinan protokol kesehatan covid-19, Rabu (3/2 Wali Kota Kediri Abdullah Abu Bakar bersama Komandan Kodim 0809 Kediri Letkol Kav Dwi Agung Sutrisno, Wakapolresta Kediri Kompol Wachid Arifaini mandampingi Komandan Korem 082/CPYJ Kolonel Inf Dariyanto Diawali dengan mendatangi Pasar Bandar, Wali Kota Kediri bersama rombongan menyosialisasikan mengenai pelaksanaan protokol kesehatan 3M mulai dari menggunaan masker yang benar, menjaga jarak dan mencuci tangan menggunakan sabun.

Selain itu, Wali Kota Kediri dan rombongan juga membagikan masker kepada para pengunjung pasar.

Selanjutnya Wali Kota Kediri dan

Wali Kota Kediri bersama rombongan menyosialisasikan mengenai pelaksanaan protokol kesehatan 3M mulai dari menggunaan masker yang benar, menjaga jarak dan mencuci tangan menggunakan sabun.

rombongan juga meninjau pelaksanaan Operasi Yustisi yang dilakukan di Gedung Nasional Indonesia (GNI) serta meninjau pelaksanan protokol kesehatan yang ada di Golden Swalayan Kediri.

Komandan Korem 082/CPYJ Kolonel Inf Dariyanto mengungkapkan

bahwa kunjungan kerja di Kediri untuk melaksanakan penegakan disiplin protokol kesehatan. Saat ini pelaksanaan PPKM pun juga masih berlangsung. Penegakan disiplin protokol kesehatan ini harus terus dilakukan untuk memutus penyebaran covid-19 yang saat ini masih terjadi. [Van]

EKONOMI Januari 2021, NTN Jatim Naik 0,35 Persen Kamis Legi, 4 Februari 2021

Halaman 10

Pemprov, Bhirawa Nilai Tukar Nelayan (NTN) Jawa Timur bulan Januari 2021 naik 0,35 persen, dari 96,26 di bulan Desember 2020 menjadi 96,60 di bulan Januari 2021. Kenaikan ini disebabkan karena indeks harga yang diterima nelayan naik sebesar 0,58 persen, lebih tinggi dari indeks harga yang dibayar nelayan yang naik sebesar 0,23 persen.

“Jadi indeks harga yang diterima nelayan pada bulan Januari 2021 dibanding bulan Desember 2020 naik 0,58 persen, yaitu dari 103,47 di bulan Desember 2020 menjadi 104,08 di bulan Januari 2021,” kata Kepala BPS Jatim, Dadang Hardiwan, kemarin.

Dijelaskannya, ada sepuluh komoditas utama yang mengalami kenaikan terbesar indeks harga yang diterima nelayan adalah ikan layang, rajungan, ikan kembung, ikan

layur, ikan teri, ikan tongkol, ikan kurisi, ikan tenggiri, ikan kuniran, dan ikan belanak.

Sedangkan komoditas utama yang mengalami penurunan terbesar indeks harga yang diterima nelayan adalah cumi-cumi, ikan cakalang, udang laut, ikan kakap, ikan selar, ikan bawal, kepiting laut, ikan manyung, ikan tambakan, dan ikan kerapu.

Dadang juga memaparkan, indeks harga yang dibayar nelayan pada

bulan Januari 2021 dibanding bulan Desember 2020 naik sebesar 0,23 persen, dari 107,50 menjadi 107,74.

Kenaikan ini disebabkan oleh naiknya Indeks Konsumsi Rumah Tangga sebesar 0,10 persen, dan Indeks harga Biaya Produksi dan Penambahan Barang Modal (BPPBM) sebesar 0,32 persen.

Indeks harga yang dibayar nelayan bulan Januari 2021 terhadap Desember 2020 (tahun kalender) mengalami kenaikan sebesar 0,23 persen. Adapun Indeks harga yang dibayar nelayan bulan Januari 2021 terhadap Januari 2020 (year-onyear) naik sebesar 1,54 persen.

Indeks harga Biaya Konsumsi Rumah Tangga bulan Januari 2021 dibanding bulan.

Desember 2020 naik sebesar 0,10 persen yaitu dari 107,60 menjadi

Dadang Hardiwan Kepala BPS Jatim

107,70. Hal ini disebabkan terjadinya kenaikan pada hampir seluruh sub kelompok.

Seperti kelompok pakaian dan alas kaki naik sebesar 0,55 persen, kelompok perawatan pribadi dan

jasa lainnya naik 0,41 persen, kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya naik sebesar 0,36 persen, kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran naik 0,34 persen.

Kemudian kelompok perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga naik 0,32 persen, kelompok kesehatan naik 0,21 persen, kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan naik 0,06 persen, dan terakhir adalah kelompok transportasi yang mengalami kenaikan sebesar 0,02 persen.

Dadang juga menambahkanm Indeks harga BPPBM bulan Januari 2021 dibanding bulan Desember 2020 naik sebesar 0,32 persen dari 107,43 menjadi 107,77. Kenaikan ini disebabkan karena kenaikan di semua sub kelompok.

Seperti, kelompok barang modal

naik 0,56 persen, kelompok transportasi dan komunikasi naik 0,30 persen, kelompok upah buruh naik 0,27 persen, dan kelompok sewa dan pengeluaran lainnya naik sebesar 0,02 persen.

Ada sepuluh komoditas utama yang mengalami kenaikan terbesar indeks harga yang dibayar nelayan adalah perahu tanpa motor, ongkos angkut, cabai rawit, ketimun, rokok kretek filter, terung, es batu, tahu mentah, kacang panjang, dan upah angkut ke TPI. Sedangkan sepuluh komoditas utama yang mengalami penurunan terbesar indeks harga yang dibayar nelayan adalah bawang merah, telur ayam ras, motor temple, tomat sayur, tarif perbaikan, cabai merah, daging ayam ras, salak, gula pasir, dan jeruk. [rac]

BURSA EKONOMI

Dukung Pelaku UMKM Perluas Pangsa Pasar, Telkomsel dan Gojek Integrasikan Layanan Iklan Digital Surabaya, Bhirawa Mendorong pemberdayaan UMKM di Indonesia melalui pemanfaatan teknologi digital terdepan yang tepat guna, Telkomsel bersama Gojek menjalin kerjasama yang diumumkan tahun lalu.

Kini, kedua perusahaan berkolaborasi untuk mengintegrasikan layanan Telkomsel MyAds dengan GoBiz, yang merupakan super app khusus mitra usaha Gojek.

Direktur Utama Telkomsel, Setyanto Hantoro mengungkapkan integrasi antara Telkomsel MyAds dengan GoBiz akan memungkinkan para mitra usaha Gojek untuk mengakses dan menggunakan berbagai layanan dari Telkomsel MyAds langsung dari aplikasi GoBiz. Hal tersebut memberi peluang baru bagi para mitra usaha Gojek untuk memperluas pangsa pasar tepat sasaran dan mengembangkan bisnis dengan menjangkau lebih banyak pelanggan baru yang mengandalkan solusi iklan yang terarah dari Telkomsel MyAds. “Telkomsel merasa senang kolaborasi dengan Gojek dapat semakin erat. Kami pun semakin optimis dalam menatap penguatan kemitraan strategis ini karena melibatkan para pelaku UMKM yang menjadi aktor penting dalam mendorong pertumbuhan dan pemulihan ekonomi Indonesia, terlebih kita akan dihadapkan pada masa next normal. Oleh karena itu, sebagai perusahaan telekomunikasi digital terdepan di Indonesia, kami berupaya untuk membantu sektor UMKM dalam meningkatkan produktivitasnya dengan menjangkau konsumen yang lebih luas melalui layanan Telkomsel MyAds. Kami harap, kolaborasi antara MyAds dan GoBiz ini dapat membuka lebih banyak peluang dan kesempatan bagi UMKM di Tanah Air, sekaligus membantu perekonomian negara untuk kembali tumbuh secara berkelanjutan,” terangnya, Rabu (3/2).

Setyanto menambahkan kolaborasi dengan Gojek menjadi momentum yang baik bagi kami dalam mengawali 2021, karena Telkomsel sebagai leading digital telco company memaknai tahun yang baru ini dengan terus membuka lebih banyak peluang dan kesempatan melalui implementasi teknologi terkini.

“Ke depan, kami menatap optimis untuk menghadirkan lebih banyak upaya kolaboratif dari Telkomsel dan Gojek yang mampu menjadi solusi bagi para pelaku UMKM untuk mengakselerasikan bisnisnya, sekaligus memperkuat komitmen Telkomsel dalam mengembangkan ekosistem digital yang inklusif dan berkelanjutan di Indonesia lebih jauh lagi,” ujar Setyanto.[riq]

Wakil Bupati Tuban, Ir. H. Noor Nahar Hussein, M.Si., saat melihat karya Lomba Cipta Kreasi Kuliner Oleh-oleh Khas Tuban, di Pendapa Kridho Manunggal Tuban.

Wabup Puji Kreasi Kuliner Khas Tuban

Tuban, Bhirawa Wakil Bupati Tuban, Ir. H. Noor Nahar Hussein, M.Si., menyerahkan Piala Bergilir Bupati Tuban Lomba Cipta Kreasi Kuliner Oleh-oleh Khas Tuban, di Pendapa Kridho Manunggal Tuban, Rabu (03/02/2021).

Hadir pada kegiatan ini Kasdim 0811/Tuban Mayor Arh Teguh Prasetyo Wasis S.Sos, perwakilan Kamar Induk UMKM Tuban, perusahaan swasta, dan pelaku UMKM dari sejumlah kecamatan.

Wabup Noor Nahar Hussein menyampaikan apresiasi atas kreasi kuliner dengan mengambil bahan dasar berupa hasil kekayaan Bumi Wali.

Melalui cipta kreasi kuliner, sebagai wujud mencari jati diri. Olahan makanan bisa berupa makanan original

maupun kreasi kekinian.

“Karakteristik atau ciri khas Kabupaten Tuban tetap ada namun dikemas dengan lebih menarik,” tutur Noor Nahar Hussein, dalam sambutannya.

Selaras dengan hal tersebut, Pemkab Tuban akan terus mendukung pengembangan inovasi di wilayahnya. Salah satunya kegiatan peningkatan promosi, dan perluasan pasar untuk produk UMKM. Melalui cara itu diharapkan mampu meningkatkan omset penjualan UMKM, sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat.

“Pada masa pandemi Covid-19, UMKM menjadi alternatif penguatan sektor wisata dan ekonomi di Tuban,” ungkap mantan Ketua PCNU Tuban itu.

Ia berharap, Kamar Induk UMKM

Tuban bersinergi dengan Diskoperindag Tuban untuk memotivasi UMKM agar terus berinovasi. Dengan memanfaatkan teknologi terbaru, pengembangan produk UMKM dapat menembus batas wilayah. Tidak menutup kemungkinan mampu mengundang investor dari luar daerah.

Keterlibatan generasi milenial di sektor UMKM, sambung Wabup Tuban dua periode ini, akan menjadi angin segar terhadap pengembangannya. Adanya campur tangan generasi muda diharapkan mampu mendobrak paradigma lama kuliner khas suatu daerah. Kuliner dapat memiliki wajah baru yang lebih menarik.

“Rasa kuliner yang enak harus diimbangi dengan tampilan yang elegan untuk meningkatkan kualitas

maupun nilai jual produk UMKM,” sambungnya.

Sementara itu, Ketua Panitia Lomba Cipta Kreasi Kuliner, Aulina Umazah, dalam laporannya menyebut kegiatan ini diikuti 47 pelaku kuliner. Seluruh kreasi kuliner dinilai langsung Persatuan Chef Profesional yang selanjutnya ditentukan 5 besar kuliner terbaik.

Aulina Umazah mengatakan, kegiatan ini sebagai wadah untuk memperkenalkan berbagai kuliner khas Tuban. Juga membuka kesempatan bagi pedagang untuk mempromosikan produknya.

Beberapa olahan kuliner yang ditampilkan di tempat kegiatan diantaranya Dumbeg, Bolen Siwalan, dan kerupuk dari kulit pisang. [hud]

Bursa Efek Indonesia Jatim Edukasi Tuna Netra Soal Pasar Modal Telkomsel dan Gojek memperkuat kolaborasi dengan mengintegrasikan layanan Telkomsel MyAds dengan GoBiz.

KEHILANGAN SURABAYA HILANG BPKB, Honda NC11B3C A/T, Tahun 2011, Putih, Nopol: L 6926 EO, Noka: MH1JF5111BK907199, Nosin: JF51E1901385, A/n. Sri Karmiatun, Alamat: Jl. Gubeng Klingsingan 4/35 Surabaya No. 7837/IMB/BI-IV/2021

TULUNGAGUNG HILANG STNK, Honda, AG 3948 RAI, a/n. Luthfi Ardian, Ds/Kec. Pakel – T.Agung No. 7838/IMB/BI-IV/2021

HILANG STNK, Honda,Th.2014, Putih, AG 3819 RCS, a/n. Sri Sunaryati, Ds/Kec. Rejotangan – T.Agung No. 7839/IMB/BI-IV/2021

Surabaya, Bhirawa Bursa Efek Indonesia (BEI) Jawa Timur memanfaatkan momen Hari Braille untuk memberikan edukasi tentang pasar modal. Menggandeng BNI Sekuritas, BEI membantu memberi pembelajaran tentang berinvestasi di pasar bursa itu kepada para penyandang disabilitas tuna netra.

Menurut Kepala Kantor Perwakilan BEI Jatim, Dewi Sriana Rihantyasni, pihaknya akan terus menggelar sosialisasi dan edukasi pasar modal kepada seluruh lapisan masyarakat, termasuk para penyandang disabilitas.

“Kali ini kami bekerjasama dengan BNI Sekuritas dan Lembaga Pember-

dayaan Tuna Netra untuk untuk mengedukasi para penyandang disabilitas tuna netra,” ujarnya, Selasa (2/2/2021).

Dia mengingatkan, kondisi pandemi Covid-19 yang tak kunjung berakhir seperti sekarang, tak boleh dijadikan alasan untuk berhenti berjuang menjalankan roda perekonomian. Bukan hanya masyarakat biasa, para penyandang disabilitas juga bisa mandiri dan memiliki sumber pemasukan sendiri dari pasar modal.

Dalam kesempatan itu, BEI mengenalkan Pasar Modal sebagai salah satu alternatif investasi yang memberikan kesempatan kepada

masyarakat untuk mendapatkan keuntungan. Hadir dalam kegiatan secara offline dan online tersebut diantaranya, Eny Zulianti, selaku Kepala Bidang Rehabsos Dinas Sosial Surabaya, Kepala Lembaga Pemberdayaan Tuna netra, Sugihermanto, dan Achmad Ridwan, selaku Branch Manager PT BNI Sekuritas Surabaya.

Seperti diketahui, akses bagi penyandang disabilitas di bidang investasi pasar modal belakangan sudah semakin terbuka. Para penyandang disabilitas netra bisa menjadi investor di pasar modal melalui akses digital yang dapat terdeteksi pembaca layar.

Salah satunya melalui aplikasi pihak ketiga yang berafiliasi dengan perusahaan sekuritas. Penyandang disabilitas bisa memantau pergerakan saham, lalu menekan tombol tombol yang menggantikan peran orang untuk membeli atau menjual saham.

Ada juga aplikasi Tetra Saham untuk membantu memberikan pertimbangan pembelian saham. Aplikasi Tetra Saham memberikan analisa fundamental dan teknikal.

Penyandang disabilitas juga bisa mamantau informasi saham yang dibutuhkan melalui ucapan, lalu dicarikan datanya oleh Google Assistance.[ma]

Asosiasi Petambak Intensif Diminta Sinkronisasi Data Pelaku Usaha Situbondo, Bhirawa Dinas Perikanan (Diskan) Kabupaten Situbondo yang beralamat di Jalan Basuki Rahmat Kelurahan Mimbaan, Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo secara resmi menerbitkan surat yang khusus diperuntukkan kepada kalangan Astin (Asosiasi Tambah Intensif) Kabupaten Situbondo, Selasa (2/2).

Surat bernomor 300/006/ 431.210.4.2/2020 itu mengatur tentang data pelaku usaha untuk pembudi daya tambak ikan se Kabupaten Situbondo, yang tergabung dalam wadah Astin.

Surat tersebut langsung ditandatangani oleh Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Situbondo, Sopan Efendi. Sementara itu Kepala Seksi (Kasi) Pengawasan Usaha dan Hasil Perikanan pada

Diskan Kabupaten Situbondo, RBH Fathorrahman, menegaskan, penerbitan surat itu bertujuan untuk menciptakan singkronisasi data serta untuk mempermudah proses linierisasi.

“Tentunya melalui koordinasi yang baik dengan Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat,” jelas Fathorrahman, Rabu (3/2).

Masih kata Fathorrahman, di-

harapkan dengan terbitnya surat ini seluruh anggota Astin di Kabupaten Situbondo segera menyiapkan sejumlah data penting. Diantaranya, sebut Fathorrahman, tentang luas lahan (produksi dan sarana); jumlah tenaga kerja yang dilengkapi dengan foto copy KTP. “Terakhir menyiapkan data sarana penunjang dan pendukung (pakan, obat-obatan, kincir serta sarana produksi lainnya),” beber RBH Fathorrahman.

Pria yang dikenal menolak program bekerja dari rumah (work from home) itu menambahkan, penyediaan sejumlah data penting dimaksud agar supaya disusun dalam bentuk map tersendiri dari masingmasing tambak (hatchery).

Fathor menjelaskan, semua data penting itu segera dikumpulkan paling lambat 26 Maret 2021 mendatang. “Ya segera diserahkan ke ruang kerja saya (Seksi Pengawasan Usaha dan Hasil Perikanan Diskan Kabupaten Situbondo,” papar RBH Fathorrahman.

Lebih jauh RBH Fathorrahman menuturkan, surat yang dibuat Dinas Perikanan Kabupaten Situbondo itu selanjutnya kan ditembuskan ke sejumlah lembaga pemerintah vertikal dan lokal. Diantaranya, kupas RBH Fathorrahman, disampaikan ke meja kerja Plt Bupati Situbondo H Yoyok Mulyadi serta Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur di Surabaya. [awi]

sawawi/bhirawa

Koordinator Astin Antonius Sutanto bersama pengurus struktural bertekat menjalin koordinasi bersama Kadiskan Sopan Efendi, para Kabid dan Kasi Pengawasan Usaha dan Hasil Perikanan RBH Fathorrahman.

SAMBUNGAN

Kamis Legi, 4 Februari 2021

Penyewa Stan Tolak RS Covid-19 di Cito l

Sambungan hal 1

Sambungan hal 1 Adapula fasilitas pendukung seperti command center, ruang radiologi, laboratorium, poliklinik, area jogging track, mushola untuk putra dan putri, serta tempat relaksasi. Selain itu bangunan joglo ini terpisah dari bangunan bagi pasien umum, serta tiap unit terdapat hepafilter sehingga mengurangi resiko penularan Covid-19.

Gubernur Khofifah berharap, layanan ini akan mampu memberikan percepatan kesembuhan bagi pasien Covid-19 tidak hanya di Kabupaten maupun Kota Madiun, namun juga wilayah Mataraman seperti Nganjuk, Ponorogo, Ngawi, Trenggalek, Magetan dan sekitarnya.

Dengan lokasi yang berada di area alam terbuka dan udara yang sejuk, Khofifah berharap suasana ini mampu memberikan terapi psikologis yang mampu membuat pasien Covid-19 lebih tenang dan bahagia.

Dengan kondisi psikologis tersebut, diharapkan imunitas mereka meningkat dan cepat sembuh.

Berbeda dengan dua rumah sakit lapangan Covid-19 Pemprov Jatim yang telah lebih dulu beroperasi yakni di Indrapura Surabaya dan Ijen Boulevard Kota Malang, RS Llapangan di Dungus ini memiliki bangunan dan lingkungan alam yang sangat asri , sehinggars ini memiliki keunggulan kompetitif dan keunggulan komparatif di luar dari kualitas layanannya.

“Suasana keindahan di Dungus ini menjadi bagian penting untuk pasien Covid-19 karena mereka butuh suasana paikologis yang membuat happy dan tenang. Jadi suasana seperti ini seperti banyak pepohonan yang sudah berusia sekian puluh tahun, menjadi bagian dari support untuk memberikan percepatan penyembuhan bagi pasien Covid-19,” katanya.

Menurutnya, pelayanan dengan format rumah-rumah joglo dan limas yang ada di rumah sakit ini menjadi l

ada pengunjung yang mau datang ke Cito, karena disini ada tempat penampungan pasien Covid-19,” ungkap Totok, saat menggelar aksi penolakan di Mal Cito, Rabu (3/2).

Pernyataan yang sama juga disampaikan salah seorang pedagang di Mal Cito, Nur Aini, yang memiliki lima gerai. Menurutnya, selama pandemi Covid-19 ini pendapatannya turun hingga 75 persen. Bahkan stan butik miliknya terpaksa harus ditutup karena sepi. Sedangkan stan mini cafe miliknya masih buka, namun pendapatannya hanya bisa menggaji karyawan.

“Kami tidak ada urusan dengan Pemkot Surabaya. Masalah kami ada di manajemen Cito yang tidak terbuka. Kata manajemen tidak tahu ada rencana pembangunan RS Covid-19. Itu hanya alasan saja. Kami merasa ditikung. Masak pembangunan RS di mall tidak tahu,” ungkapnya.

Sekertaris P4, M Yazid menjelaskan, memang RS yang direncanakan berada di sisi barat mall, atau bukan berada di dalam Mal Cito, akan tetapi masih dalam satu area. Sehingga ia bersama anggota paguyuban sangat khawatir ekonomi di Mal Cito terganggu.

“Ini kan cluster ekonomi, pusat ekonomi masyarakat. Kok mau didirikan RS Covid-19 ya jelas itu menjadi keresahan kita sebagai penghuni, sebagai pemilik, sebagai pedagang. RS yang masih dalam perencanaan dan wacana saja, para pengunjung mal sudah enggan datang ke Cito Mall, apalagi jika RS tersebut telah beroperasi,” ungkapnya.

Pihaknya menuntut untuk tetap menolak adanya RS Covid-19 di area Cito. Pihaknya telah mencoba bertemu dengan manajemen Cito, akan tetapi manajemen Cito tidak bisa memberikan informasi detail.

Pihaknya akan merencanakan dialog lanjutan.

Yazid juga mengatakan bahwa sebenarnya dulu RS Siloam tersebut telah dibangun sejak 2014 lalu.

Pihaknya tak bermasalah dengan pendirian tersebut, karena hanya RS biasa. Akan tetapi Pemkot Surabaya belum izin operasi RS tersebut. “RS ini belum jalan, terbengkalai. Ini kan sudah 7 tahun, tau-tau kok ada RS Covid-19,” tandasnya.

Sementara itu, Project Manager RS Siloam Cito, drg Sian Tjoe saat dikonfirmasi mengatakan, pendirian RS Darurat Covid-19 adalah permintaan dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dan BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana). Karena RS Siloam memiliki tempat yakni di Mal Cito, akhirnya dibuatlah RS Covid19 tersebut di kompleks Mal Cito.

“Sebenarnya rumah sakit ini sudah dipersiapkan sejak beberapa tahun lalu. Tapi karena suatu hal, pembangunannya tidak diteruskan. Kami antara Mal Cito dengan RS Siloam adalah satu manajemen, satu PT. Pembangunan RS ini adalah untuk membantu pemerintah dalam penanganan Covid-19,” katanya.

Saat ini, lanjut drg Sian Tjoe, pihaknya masih menunggu izin dari Pemkot Surabaya untuk pengoperasionalnya. Namun jika sesuai rencana, RS ini akan dibukap ada 8 Februari 2021 nanti. “Kapasitasnya nanti ada 105 ruangan dengan tiga ICU. Dan nanti akan kami siapkan menjadi 15 ICU,” ujarnya.

Terkait masalah Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) dan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), drg Sian Tjoe mengaku tidak mengetahuinya secara pasti. “Soal itu saya harus komunikasi dengan manajemen, bagaimana perkembangan terbarunya. Namun yang pasti, antara mal dan RS dipisah tempatnya. Tidak di dalam mal sehingga aman,” pungkasnya. [iib]

Belum Berani PTM

l

RS Lapangan Joglo untuk Pasien Covid-19

Sambungan hal 1

PTM adalah SD Islam Al-Abror Situbdondo.

Menurut Kepala Sekolah SDI A-Abror, Fita Ariyani MPd, lembaganya belum berani menerapkan PTM sebelum ada pernyataan resmi dukungan dari para orang tua murid.

“Saya belum berani menerapkan PTM sebelum mengantongi pernyataan dari dari kalangan orang tua siswa,” ungkap mantan Pengawas UPTD Pendidikan Kecamatan Mangaran Kabupaten Situbondo itu.

Masih kata Fita Ariyani, jika para orang tua menyatakan setuju dengan penerapan PTM, lembaganya akan secepatnya menerapkan PTM. Sebab, jelas Fita Ariyani, setiap sistem pembelajaran itu memiliki plus minus bagi peningkatan pendidikan siswa. Yang jelas, ungkap Kepala Sekolah teladan itu, pihaknya selalu mendukung upaya Satgas Covid-19 Kabupaten Situbondo dalam menekan sebaran virus Covid-19, terutama di lingkungan pendidikan.

“Kami akan terus menunggu sampai ada kejelasan dari para wali murid, sehingga bisa mengambil kebijakan. Apakah menerapkan PTM atau tetap menerapkan sistem Daring (Dalam Jaringan),” pungkas Fita Ariyani. [awi]

suatu inovasi tersendiri yang bisa berseiring dengan lingkungan yang ada. Tentunya hal ini bisa menjadi motivasi bagi pasien agar cepat sembuh dan mampu mensupport para nakes dalam memberikan layanan.

Ia juga berharap, peresmian RS Lapangan Joglo Dungus ini sekaligus menjadi ikhtiar dalam upaya mempercepat layanan dan pemutusan mata rantai penyebaran Covid-19 terutama di wilayah Madiun Raya dan Mataraman. Apalagi, persentase penambahan kasus aktif di Mataraman, yakni Kota Madiun, Kabupaten Madiun, dan Kabupaten Trenggalek bulan Januari kemarin cukup tinggi. Kita berharap akan terus terkendali dan melandai.

“Beberapa daerah di Mataraman yang juga melaksanakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) tahap kedua ini, seperti Kab dan Kota Madiun, Kab. Ponorogo, Kab. Magetan, Kab. Trenggalek serta Nganjuk. Jadi rumah sakit ini tidak hanya bagi warga Kab/kota Madiun, tapi juga wilayah lain apalagi Magetan, Ngawi dan Nganjuk sempat zona merah Januari lalu,” katanya.

Dengan adanya RS Lapangan Joglo Dungus ini maka diharapkan kapasitas Bed Occupancy Rate (BOR) di rumah sakit rujukan menurun sehingga ada relaksasi terutama bagi para nakes. Sehingga, rumah sakit tidak overload dan masyarakat memiliki pilihan untuk bisa mendapatkan percepatan layanan.

“Tentunya kita berharap bahwa masing-masing diantara kita terus menyampaikan pesan bagaimana meningkatkan kedisiplinan protokol kesehatan, itu yang penting. Bagaimana yang sehat dijaga supaya tetap sehat, dan bagi yang terpapar agar bisa segera mendapatkan layanan dan cepat sembuh,” terangnya.

Sementara itu Wali Kota Madiun H. Maidi menyebut upaya Pemprov Jatim tersebut bakal memberikan

manfaat besar untuk masyarakat Madiun Raya. Bagaimana tidak, keberadaan ruang isolasi cukup vital. ‘’Ini tentu akan sangat membantu karena memang diperlukan.

Memang, saat ini ruang isolasi di kota kita cukup longgar. Di asrama haji kota kita, dari 91 kapasitas yang terisi sekitar 20 orang. Tetapi, kita tidak pernah tahu ke depan. Ya, semoga saja tidak terjadi penambahan yang signifikan,’’ jelasnya.

Tinjau Vaksinasi Usai meresmikan RS Lapangan Joglo Dungus Madiun, Gubernur Khofifah kembali meninjau pelayanan vaksinasi Covid-19 di Madiun.

Terdapat dua titik yang ditinjau yaitu Puskesmas Mojopurno Kabupaten Madiun dan Puskesmas Oro-Oro Ombo Kota Madiun.

Pada hari itu, jumlah penerima Vaksin sebanyak 18 orang terdiri dari 14 orang Nakes Puskesmas, 4 orang Apoteker. Di sela-sela kunjungannya, Khofifah menyapa para tenaga kesehatan yang akan divaksin.

Kepada petugas, Mantan Mensos RI ini menanyakan bagaimana proses pelayanan vaksinasi Covid-19 di Puskesmas tersebut. Hal tersebut dilakukan guna memastikan vaksinasi dapat berjalan dengan lancar.

Selanjutnya, Khofifah beserta rombongan melanjutkan perjalanan meninjau Puskesmas Oro-Oro Ombo Kota Madiun. Pada Puskesmas tersebut, jumlah penerima Vaksin sebanyak 25 orang Tenaga Kesehatan, Apoteker, Swasta & Klinik Swasta.

Dari evaluasi kunjungan di beberapa fasyankes di Gresik, Sidoarjo, Mojokerto, dan Madiun, semuanya berjalan dengan aman dan harapannya tidak ada kasus Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI). “Alhamdulillah sampai hari ini kita belum menemukan dampak KIPI yang serius,” pungkasnya. [dar,tam]

Perjanjian Kemitraan IK-CEPA Tingkatkan Potensi Ekonomi Jatim-Korsel l

Sambungan hal 1

strategis yang menawarkan berbagai potensi, mengingat produk domestik bruto dan daya masyarakat Korea Selatan yang tinggi.

Berdasarkan data yang dihimpun dari Badan Pusat Statistik (BPS) Jatim kinerja perdagangan JatimKorsel menunjukan tren positif pada periode Januari-Desember 2019 dan pada periode yang sama di tahun 2020 dengan neraca perdagangan yang mencatatkan surplus sebesar 79,19 juta dollar AS pada tahun 2019, dan surplus sebesar 35,88 juta dollar AS. Produk ekspor utama Jatim ke Korea Selatan yaitu sisa dan skrap logam yang digunakan untuk pemulihan logam mulia selain emas dan platina; Monosodium Glutamate (MSG); lembaran kayu lapis selain bambu; kayu tropis; palm fatty acid distillate; tembaga yang dimurnikan untuk katoda dan bagian dari katoda; blockboard, laminboard & battenboard; sisa skrap tembaga; tembaga pabrikasi untuk sigaret; dan obat, tidak untuk keperluan terapeutik atau profilatik.

Sedangkan dari sisi komoditi impor adalah besi, kapal tanker, propylene copolymers, perahu penyelamat, bagian dari aksesori instrument music, tanki bahan bakar tidak dirakit untuk kendaraan bermotor, unit penukar panas yang dioperasikan secara elektrik, paduan alumunium yang tidak ditempa, dan seng tidak ditempa.

“Komoditi potensial Jatim yang

permintaannya cukup tinggi di Korea Selatan harus didorong untuk memenuhi standar produk layak ekspor,” ujar Drajat.

Lebih lanjut, Drajat menambahkan bahwa penandatanganan IK-CEPA menunjukan komitmen dari kedua negara untuk saling mempererat hubungan ekonomi di tengah situasi ekonomi global yang penuh tantangan dalam beberapa tahun terakhir sebelum akhirnya dihadapkan pada situasi Covid-19.

Perjanjian kemitraan IK-CEPA sebenarnya telah diinisiasi sejak tahun 2012, kemudian setelah mengalami beberapa fase perundingan akhirnya ditandatangani pada tanggal 18 Desember 2020 di Korea Selatan.

Terkait investasi, dari data yang dihimpun melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dalam kurun waktu 2010 sampai 2020, berdasarkan bidang usaha, jumlah perusahaan di Jatim yang telah mendapatkan investasi maupun yang berasal dari Korea Selatan berjumlah 192 baik dari sektor primer, sekunder, dan tersier yang tersebar di beberapa kabupaten seperti Surabaya, Pasuruan, Mojokerto, Sidoarjo dan Gresik.

Total investasi yang dihasilkan mencapai 1.233,8 juta dollar AS. Terhitung dalam kurun waktu 2010 sampai 2020, terdapat sepuluh perusahaan besar dari negara Korea Selatannyang berada di Jatim seperti Cheil Jedang Indonesia, Miwon Indonesia, Sam Bo, Sewon, Dwi Prima Sentosa, Daewong Infion, Indoko, Indoko Sejahtera, Seng Dam Jaya

Abadi, dan Cort Indonesia.

“Jika dilihat dari potensi yang ada pada perjanjian IK-CEPA, perjanjian ini membuka babak baru kemitraan kedua negara melalui peningkatan perdagangan barang dan jasa, investasi, sehingga dari hubungan ini dapat terjalin kerja sama peningkatan kapasitas dan manfaat dari perekonomian global yang diharapkan memasuki tahap pemulihannya pada tahun 2021,” ungkap Drajat.

Sesuai arahan Ibu Gubernur Jatim, seluruh jajaran Pemerintahan Prov. Jatim, termasuk Disperindag Prov. Jatim agar terus berupaya bersinergi (rembug dan nyekrup) dengan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan mitra strategis untuk mewujudkan Jatim Bangkit 2021.

Kemudian, juga aktif melakukan kegiatan pemulihan ekonomi dengan melakukan pendampingan pada para pelaku usaha termasuk di dalamnya memantau kinerja ekspor impor, serta melakukan fasilitasi bagi para pelaku usaha agar dapat terus survive di masa pandemi ini.

“IK-CEPA merupakan platform kerjasama yang memberikan serangkaian keuntungan jika dimanfaatkan dengan tepat. Daya saing dan kesiapan menjadi faktor penentu apakah kita bisa menuai keuntungan atau justru kita hanya menjadi pangsa pasar. Oleh karena itu, para pelaku usaha diminta untuk jeli dalam melihat peluang, asah kreatifitas dan kembangkan produk yang sesuai dengan permintaan pasar”, pungkas Drajat. [gat]

Halaman 11

Promosikan Kawasan Industri Halal ke Gubernur NTB l

Sambungan hal 1

Makmur Berkah Amanda.

Dijelaskan Khofifah, KIH merupakan suatu area yang dikhususkan untuk produksi dan tempat penyimpanan produk halal. Di mana integritas suatu produk halal dijamin oleh kawasan melalui sistem dan prosedur halal yang ketat. Rencananya, kawasan ini akan dilaunching sekitar Minggu kedua Februari.

Menurut Khofifah, kawasan ini diharapkan mampu mendorong perkembangan industri produk halal di Indonesia. Harapannya KIH bisa menjadikan pelaku IKM semakin bermartabat. Apalagi Provinsi Jatim backbone ekonominya yang berasal dari UMKM hampir mencapai 57 persen.

“Kawasan ini berada di wilayah Sidoarjo cukup luas dan rapi. Ini disiapkan untuk IKM. Bangunannya dibuat 6 x 12 meter,. Silakan Pak Gubernur, timnya bisa mengunjungi Kawasan Industri Halal mumpung lagi di Jatim,” ajak Khofifah.

Ia juga menjelaskan, dengan masih besarnya kebutuhan masyarakat Indonesia akan produk halal yang masih banyak dipenuhi dari impor, maka menjadi peluang bagi Jatim untuk bisa memenuhi kebutuhan tersebut.

Lebih lanjut disampaikannya, KIH ini memiliki fasilitas seperti sertifikasi halal, laboratorium halal, dan segala sesuatu terkait penguatan IKM. Khususnya yang berbasis kawasan industri halal.

“Semua fasilitas ini untuk mendorong UKM dan IKM agar dipastikan kehalalannya dan tembus ekspor. Sekarang ini yang disiapkan khusus bagi pelaku IKM, tentu bisa menjawab bahwa pelaku IKM/ IKM dapat mewujudkan mimpinya untuk memiliki tempat produksi atau pabrik ,” kata gubernur perempuan pertama di Jatim.

Sementara itu, Gubernur Nusa Tenggara Barat Zulkieflimansyah menyatakan ketertarikannya terhadap KIH Jatim. Pemprov NTB akan belajar dalam mengelola KIH seperti di Jatim. “Kami ingin belajar juga banyak dari Ibu Gubernur tentang Kawasan Industri Halal, dan banyak hal yang lain,” jelasnya.

Ia berharap, ke depan bisa semakin bersinergi antara NTB-Jatim. Para pengusaha dari Jatim akan disediakan lingkungan yang cukup nyaman di NTB. Terutama untuk bisnis yang membutuhkan relokasi yang lebih murah tenaga kerja dan mampu memaksimalkan sumber daya yang dimiliki NTB. “Mudah-mudahan kolaborasi dan sinergi seperti ini bisa terus kami lanjutkan di masa yang akan datang,” pungkasnya. [tam]

Ist

Pembentukan Destana di Desa Gadingan, Kabupaten Situbondo ditandai penyerahan bibit pohon mangga oleh anggota Komisi E DPRD Jatim, Zeiniye, Rabu (3/2).

Anggota Dewan Support Penuh Destana BPBD Jatim

l

Sambungan hal 1

“Kalau Provinsi sudah beri perhatian, Kabupaten juga beri perhatian, anggota dewannya juga kasih dukungan. Maka tinggal Desa dan partisipasi masyarakanya dalam penanggulangan bencana,” ucap anggota dewan fraksi PPP ini.

Sementara itu, Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Jatim, Gatot Soebroto menambahkan, pembentukan Destana selalu dihadirkan Mobil Edukasi Penanggulangan Bencana (Mosipena). Tujuannya untuk mengedukasi masyarakat terkait apa itu bencana, dan bagaimana penanggulangannya.

“Hari ini (kemarin) juga dilakukan pembentukan Destana di Kabupaten Banyuwangi, tepatnya di Desa Kedungringin Kecamatan Muncar,” pungkasnya.

Seperti diketahui, pembentukan Destana di Kabupaten Situbondo ini dihadiriKalaksa BPBD Kabupaten Situbondo, Priyo Handoko; Plt Camat Jangkar, Atin Suryatin; Danramil Jangkar, Kapten Inf Sunaryo; Kanit Binmas Polsek Jangkar, Ipda Gatot Hermanto, Kades Gadingan Suhdi dan anggota LKMD Gadingan. [bed]

Pendiri Hibahkan Lembaga Beraset Rp14 Miliar ke Pemerintah Tanpa Konpensasi l

Sambungan hal 1

“Ini sangat berat bagi pengurus yayasan.

Karena yayasan ini didirikan secara perorangan yang memiliki niatan dan tujuan sama untuk mendirikan sekolah bagi anak berkebutuhan khusus di Jember. Bukan dibentuk oleh lembaga lain, ini yang perlu digaris bawahi,” ujar mantan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jember ini menjelaskan.

Seiring dengan perjalanan waktu, lanjutnya, pada 1984 YSLB Jember mengajukan tanah eigendom yang ada di Bintoro kepada pemerintah. “Saya sendiri yang mengurus ke BPN Jatim di Injoko mulai awal hingga proses pengukuran saya kawal sendiri. Karena pada waktu itu yayasan tidak punya anggaran untuk biayai itu semua. Dan akhirnya kami mendapatkan hak kepemilikan tanah eigendom ini seluas 2,5 hektar. Pada 1987, YSLB mendapat bantuan dari Belanda melalui federasi nasional anak cacat FNKCF di Magelang dan dibangunlah gedung SLB Branjangan yang ada di Kelurahan Bintoro,” ungkapnya.

Sejak diangkat sebagai Kepala SLB Bran-

jangan, Achmad Sudiyono mengaku terus melakukan pengembangan sekolah. Pada 2000, lembaganya menerima bantuan dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sebesar Rp1 miliar karena dinilai berprestasi dan menjadi duta Jatim dikancah Nasional.

“Karena berpretasi, Bapak SBY memberikan bantuan sebesar Rp1 miliar untuk pengembangan sekolah ini,” katanya.

Seiring dengan perjalanan waktu, YSLB berkeinginan terus mengembangkan dan menyelamatkan pendidikan SLB Branjangan yang telah dirintisnya. Yakni dengan cara menyerahkan lembaga ini kepada pemerintah. SLB Negeri Branjang­an hingga saat ini memiliki ratusan siswa dari seluruh jenjang tingkatan baik SDLB, SMPLB, SMALB dan SMKLB. “Tahun 2018, melalui rapat pengurus dan dewan guru, kami menyampaikan rencana akan menegerikan lembaga yang berdiri di atas tanah 6000 M2 ini. Seluruh aset yang ada, akan saya hibahkan ke Provinsi Jatim tanpa meminta ganti rugi sepeserpun. Kemudian tim dari Kemendagri Direktorat PLB turun

ke Bintoro untuk melakukan pendataan.

Mereka juga bertanya, apakah benar sekolah ini dihibahkan ke pemerintah tanpa ada ganti rugi, secara tegas kami katakan benar,” ujarnya pula.

Dalam kurun waktu tiga tahun, muncul Pergub Nomer 88 tahun 2020. Surat tersebut diundangkan per tanggal 29 Desember 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas SK Gubernur sebelumnya (2018,2019,2020) tentang Nomenklatur Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur.

“Alhamdulillah, dari 792 lembaga SMPLB, SMALB, SLB dan SMKLB Negeri yang berada di bawah Dinas Pendidikan Provinsi Jatim, SLB Negeri Branjangan urutan ke-661, sedang SLB Negeri Patrang urutan ke-666,” ungkap mantan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jember ini bersyukur.

Dengan beralihnya SLB Branjangan dari swasta ke negeri, kata Achmad, pelayanan pendidikan di lembaga tersebut lebih opti-

mal, kesejahteraan guru khususunya tenaga honorer lebih terjamin ke depan. Pelayanan yang dulu ditangani yayasan kurang memenuhi kebutuhan bagi anak yang autis, tuna netra, tuna rungu dan tuna grahita, kini lebih terjamin karena ditangani langsung oleh pemerintah.

“Ini tujuan kami, kenapa lembaga yang beraset Rp14 miliar lebih, kami serahkan kepada pemerintah tanpa kompensasi apapun, agar pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus ini lebih optimal dan kesejahteraan guru lebih terjamin,” katanya.

Achmad juga mewanti-wanti kepada tenaga pendidiknya untuk lebih mengabdikan diri dan bukan hanya sekedar menggugurkan kewajiban. Jangan memperkosa anak (bukan hal seksualitas) untuk dipaksa belajar yang mereka tidak mampu. Anak tuna rungu yang tidak bisa ngomong dipaksa bahasa Inggris, anak yang tuna netra dipaksa belajar Inggris.

Sementara itu, Ketua Yayasan SLB Jember, Widi Prasetyo mengaku, telah mempersiapkan segala sesuatu memasuki masa peralihan

swasta menjadi sekolah negeri. Utamanya terkait Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada di SLB Branjangan. Jika dulu mereka tanggung jawab yayasan, kini mereka sudah menjadi organ atau bagian dari Gubernur dalam hal ini Dinas Pendidikan Pemprov Jatim.

“Kalau yang ASN tidak ada persoalan, tapi yang non ASN harus dikomunikasikan dengan UPT Cabdin Pendidikan Jawa Timur di Jember dan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur. Karena SK Peraturan Gubernur ditandatangani dipenghujung tahun (29 Desember 2020) yang mana APBD Jatim sudah didok. Dengan terus berkomunikasi, diharapkan honor mereka (Non ASN) mulai Februari 2021 dapat tercover di P-APBD 2021 nanti,” harapnya.

Widi juga berpesan, dimasa peralihan ini diharapkan para ASN dan non ASN untuk segera menyesuaikan diri dan bisa menjalankan semua kurikulum yang sudah diterapkan oleh Dinas Pendidikan Pemprov Jatim. “Kuncinya harus sering berkomunikasi,” pungkasnya. [*]

Bhirawa

UTAMA

Kamis Legi, 4 Februari 2021

Halaman 12

alimun hakim/bhirawa

Para tenaga kesehatan saat melakukan vaksinasi Covid-19 di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lamongan.

Cakupan Vaksinasi di Kabupaten Lamongan Capai 70 Persen Lamongan, Bhirawa Cakupan pelaksanaan vaksinasi di Kabupaten Lamongan telah mencapai 70%. Separuh lebih jumlah tenaga kesehatan Lamongan telah disuntik vaksin sinovac pada tahap pertama ini.

Dinas kesehatan Lamongan bahkan menargetkan akan menunyaskan peogram vaksinasi tahap pertama dalam minggu ini.

Dari 5.450 nakes yang sudah terdaftar, sebanyak 3.832 nakes yang sudah divaksin

covid-19. "Hingga Rabu(3/2) sudah ada sebanyak 3.832 nakes yang sudah mendapat vaksinasi tahap pertama," ujar Kepala Dinas Kesehatan Kab.Lamongan Taufik Hidayat saat dikonfirmasi.

Data tersebut menurut Taufik, selalu diperbarui setiap hari sambil menunggu laporan dari 45 fasyankes yang menggelar vaksinasi.

"Nakes ini melakukan vaksinasi covid-19 di 45 fasilitas layanan kesehatan yang tersebar di

seluruh Lamongan," terang Taufik Hidayat.

Ditambahkan Taufik jika data nakes penerima vaksin di Lamongan ini, bisa bertambah seiring data yang datang dari pemerintah pusat."Kemungkinan masih bisa bertambah, menunggu dari pusat," ungkap Taufik.

Dari 5.450 nakes ini, dalam rincian datanya, ada sebanyak 208 nakes yang berstatus tunda vaksin dan sebanyak 236 berstatus batal vaksin.Sebanyak 208 orang batal vaksin

tersebut dengan alasan banyak komorbid (penyakit penyerta).

Namun ditegaskan Taufik, bahwa target vaksinasi terus bertambah seiring pendataan yang dilakukan kementerian dan vaksinasi tahap pertama ini akan berlangsung paling lama 1 minggu,"tegasnya.

Dari jumlah yang ditetapkan untuk Lamongan, 2.500 orang masuk kelompok usia 31 45 tahun. Sisanya kelompok usia 18 - 30 tahun

dan yang jumlahnya paling sedikit adalah kelompok usia 46 - 59 tahun.

Taufik menambahkan, sejauh ini kami bersykur, tidak ada laporan keluhan setelah para nakes divaksin.Ada juga nakes yang tidak boleh divaksin meski semula sudah masuk dalam daftar penerima vaksin.Itu karena setelah tiga kali screening, secara medis tidak boleh, karena mereka merupakan nakes yang tidak memenuhi syarat."pungkasnya. [aha]

Gonjang Ganjing Isu Kudeta Demokrat

KILAS DAERAH

AHY Bisa Jadi Simbol Perjuangan Baru wiwit agus pribadi/bhirawa

Cegah tebing longsor, masyarakat desa Ngadisari tanam rumput vertiver.

70 Desa Rawan Bencana Probolinggo, Bhirawa Secara geografis, Kabupaten Probolinggo memiliki wilayah yang rawan bencana longsor. Dari 24 kecamatan se-Kabupaten Probolinggo, terdapat 19 kecamatan rawan bencana, dari jumlah itu ada 8 kecamatan yang berpotensi dilanda longsor.

Karenanya, warga diminta tetap waspada memasuki puncak musim hujan. Cegah tebing longsor, masyarakat desa Ngadisari tanam 1000 bibit rumput Vertiver.

Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Probolinggo Anggit Hermanuadi, Rabu (3/2) mengatakan, sesuai pemetaan, ada sekitar 70 desa di 8 kecamatan yang masuk peta rawan bencana longsor. Delapan kecamatan itu adalah Kecamatan Krucil, Tiris, Pakuniran, Gading, Kuripan, Sumber, Sukapura, dan Kecamatan Lumbang. "Kami meminta masyarakat di daerah tersebut agar meningkatkan kewaspadaan. Terutama pada saat terjadi hujan dengan intensitas tinggi," ujarnya.

Anggit menjelaskan, desa dan kecamatan yang rawan longsor berada di sisi selatan Kabupaten Probolinggo. Kondisi geografisnya berupa daerah pegunungan. "Seluruhnya adalah kecamatan yang berada di daerah lereng dan kaki Gunung Argopuro dan Gunung Bromo. Jadi, wajib terus kami pantau setiap perkembangannya melalui tim relawan kami di sana," ujarnya.

Tak hanya itu, berdasar peta rawan bencana terbaru, sejumlah wilayah di Kabupaten Probolinggo juga rawan bencana lain. Seperti bencana letusan gunung api, banjir, dan abrasi.

Tercatat ada 4 titik daerah rawan letusan gunung api. Yakni, di Kecamatan Tiris, Sumber, Sukapura, dan Lumbang.

Bencana banjir berpotensi terjadi di empat kecamatan. Yakni, Kecamatan Dringu, Sumberasih, Tongas, dan Pakuniran.

Sedangkan, kerawanan bencana abrasi ada di 5 kecamatan.

Yakni, Kecamatan Kraksaan, Paiton, Pajarakan, Sumberasih, dan Tongas. [wap]

Surabaya, Bhirawa Pengamat politik dari Surabaya Survey Center (SSC), Mochtar W Oetomo menyebut, isu pengambilalihan paksa di tubuh Partai Demokrat sebagai ujian bagi Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Menurutnya, ini sebagai momentum bagi AHY untuk membuktikan kualitas dan kapasitasnya di hadapan rakyat Indonesia.

"Menukil pepatah, nakhoda yang hebat tidak lahir dari lautan yang tenang. Sebaliknya, nahkoda yang hebat adalah nakhoda yang terbiasa mengarungi badai dan gelombang," ujar Mochtar, Rabu (3/2).

Bila mampu melewati badai dan gelombang ini, kata dia, AHY dan Partai Demokrat justru akan dapat menikmati indahnya pelangi.

Mochtar menilai, keberanian AHY dengan cepat dan sigap mengungkap pada publik menjadi kekuatan tersendiri yang layak diperhitungkan.

“Tentu bukan hal sederhana untuk berhadapan langsung secara vis a vis

dengan KSP Moeldoko yang Jenderal Purnawirawan, Mantan Panglima TNI dan bahkan sekarang tengah kuat-kuatnya sebagai KSP (Kantor Staf Kepresidenan),” terangnya.

Menurut Mochtar, langkah yang diambil AHY ini banyak risikonya.

Namun ini justru kian mensolidkan Partai Demokrat, untuk menghadapi badai bersama-sama. "Secara bergiliran satu persatu DPD dan DPC partai Demokrat menyatakan loyalitasnya, mengecam KSP Moeldoko. Demokrat mendapatkan momentumnya untuk bangkit bersama-sama,” imbuhnya.

Jika tokoh sekaliber KSP Moeldoko saja bisa dibuat gelagapan, maka kualitas dan kapasitas AHY jelas tak bisa diremehkan. Secara internal, ini menjadi momentum bagi Demokrat untuk merapatkan barisan menghadapi musuh, sekaligus untuk membersihkan ular dan tikus yang ada di rumah besar Demokrat.

“Sementara secara eksternal momentum ini menjadi peluit peringatan bagi kekuatan-kekuatan diluar Demokrat yang ingin mengganggu soliditas Partai. Momentum ini akan berdampak positif secara elektoral, baik bagi AHY sendiri maupun Partai Demokrat,” ujarnya.

Sementara, Pengamat politik dari Universitas Trunojoyo Madura (UTM), Surokim Abdussalam melihat, keterlibatan Jend. Purn. Moeldoko dalam isu pengambilalihan paksa Partai Demokrat, benar-benar akan men-

jadi pertaruhan bagi karir politiknya.

“Ini beresiko terhadap karir politik Pak Moeldoko, karena kegaduhan isu pengambilalihan paksa Partai Demokrat ini telah menyeret-nyeret nama banyak pihak, termasuk nama Presiden Jokowi,” kata dia.

Terlebih, menurut dia, saat ini negara tengah difokuskan dalam menyelesaikan begitu banyak problem bangsa dan negara. Mulai dari persoalan pandemi, hingga krisis ekonomi. Isu yang menyeret-nyeret nama presiden ini tentu akan sangat mengusik.

Tidak dapat ditampik, selama ini Partai Demokrat memang dikenal sebagai partai moderat yang selalu hatihati dan memilih menjadi kekuatan penyeimbang pemerintah. Salah satunya ketika peran partai berlambang bintang mercy itu dalam menolak RUU HIP, RUU Ciptaker, serta mendukung revisi UU Pemilu. [geh]

Bupati Fadeli Dukung Penuh HPN 2021 PWI Lamongan Lamongan, Bhirawa Menuju pelaksanaan Hari Pers Nasional yang jatuh pada tanggal 9 Februari 2021, Pengurus PErsatuan Wartawan Indonesia Kabupaten Lamongan menjalani road show dengan tetap menerapkan protokol kesehatan ketat.

Road Show pertamanya bersilaturrahmi ke nahkoda daerah Kab Lamongan Bupati Fadeli , yang memiliki sejarah penting akan berdirinya PWI Lamongan. "Hari ini kita melakukan road show dalam bingkai silaturrahmi ke Bapak Bupati Fadeli.Tentu karena masih dalam keadaan pandemi Covid19 kami tetap menerapkan protokol

kesehatan," ujar Ketua PWI Lamongan Bachtiar Febrianto,Rabu(3/2).

Silaturrahmi yang dilakukan ini sangatlah mendasar, yang oertama adalah terkait koordinasi untuk agenda tasyakuran di acara puncak Hari Pers Nasional Tahun 2021 dengan berbagai rangkaian.

"Kami berkoordinasi soal persiapan Tasyakuran puncak Hari Pers Nasional.Nah, tahun ini menjadi sangat istimewa karena ada kejutan dimasa pemerintahan Bupati Fadeli yang tak lama lagi memasuki purna tugas," terang Mas Febri.

Kedatangan para pengurus PWI

Kabupaten Lamongan saat di Gedung Pemkab Lamongan tepatnya

diruang kerja Bupati Fadeli disambut dengan hangat. [aha.yit]

Bupati Fadeli saat menggelar Baksos Covid -19 pelayanan kesehatan gratis dengan insan Pers yang tergabung di PWI Kab Lamongan. alimun hakim/ bhirawa

GALERI INOVASI

Pangdam V/Brawijaya Apresiasi Inovasi B-Talk Milik Pendam Guna mendukung tugas pokok TNI Angkatan Darat (AD). Fungsi Penerangan sangatlah penting bagi penyebaran informasi dilingkungan TNI. Khususnya tugas pokok TNI AD sebagai kekuatan pertahanan negara Matra Darat.

Oleh: Abednego, Kota Surabaya

abednego/bhirawa

Pangdam V/Brawijaya, Mayjen TNI Suharyanto bersama Pimred Media dan Wapimred Harian Bhirawa, Wawan Triyanto (baju batik) meresmikan studio podcast B-Talk, Rabu (3/2).

Pengolahan informasi ini tidak serta merta langsung disebarkan.

Disinilah Penarangan berfungsi dalam menyaring segala bentuk informasi mengenai TNI AD. Penerangan Kodam (Pendam) V/Brawijaya salah satunya. Sebagai corong informasi Kodam V/Brawijaya, Pendam semakin hari semakin terdepan dalam menyajikan informasi.

Salah satunya melalui inovasi terbaru milik Pendam, yaitu studio

podcast yang diberi nama B-Talk atau Brawijaya Talk. Studio podcast yang berada di lingkungan Pendam ini mendapat kehormatan dengan diresmikan oleh Pangdam V/Brawijaya, Mayjen TNI Suharyanto.

"Peresmian studio podcast ini merupakan bagian dari meningkatkan kapasitas Pendam V/Brawijaya," kata Pangdam V/Brawijaya, Mayjen TNI Suharyanto usai meresmikan studio podcast B-Talk, Rabu (3/2).

Alumnus Akmil 1989 ini mengakui, era sekarang kegiatan apapun yang dilaksanakan kodam tidak akan behasil apabila tidak didukung penerangan yang memadai. Penerangan yang memadai ini bisa dilihat, diantaranya dari segi personel maupun peralatan pendukung kinerja.

Sama seperti peran media, sambung Suharyanto, penerangan ini merupakan ujung tombak terdepan dalam menginformasikan programprogram TNI. Terutama guna mendukung tugas pokok TNI AD. "Program saya pada saat masuk (menjabat), salah satunya meningkatkan kapasitas Pendam V/ Brawijaya. Hal itu meliputi personel maupun peralatan. Dengan adanya studio podcast ini, Pendam bisa

menyajikan informasi yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik," harapnya.

Sementara itu, Kapendam V/ Brawijaya, Kolonel Arm Imam Haryadi berterima kasih atas dukungan Pangdam V/Brawijaya. Sehinga dapat dibuat studio podcast B-Talk yang bertempat di Gedung Media Center Pendam V/Brawijaya.

Studio podcast B-Talk, sambung Imam, dipersenjatai dengan 3 unit kamera video professional, 1 buah switcher video digital untuk Live Record maupun Live Streaming. Kemudian 1 unit audio mixer, 3 unit microphone professional, 5 buah lighting video, serta dekorasi 2 sisi untuk podcast dan news studio podcast. [*]