binder4jun20

HARIAN

Harian Bhirawa Ditunjuk kembali sebagai sarana pengumuman iklan tender/lelang pemerintah di seluruh Jawa Timur berdasarkan SK Gubernur No.188/343/ KPTS/013/2006

suratkabar_harianbhirawa

IKLAN/ LANGGANAN

Surat Kabar Harian Bhirawa

031-5615454 Harga Langganan Rp 55.000/bulan Eceran Rp 3.000

Confirm positif 5.310 Sembuh 1.091 Dirawat 3.727 Meninggal 437

PDP 6.876 Dalam pengawasan 3.238 Selesai Pengawasan 2.976 Meninggal 662

ODP Dipantau

Selesai Dipantau Meninggal

20.970 106

Update Zona Merah Kabupaten/Kota PDP ODP

Positif

Jember 45 Kab Mojokerto 43 Kota Batu 35 Nganjuk 32 Ponorogo 32 Kab Madiun 30 Pamekasan 28 Kota Pasuruan 22 Kota Probolinggo 19 Bondowoso 18 Pacitan 15 Kota Mojokerto15 Ngawi 12 Sumenep 12 Kab Blitar 10 Trenggalek 11 Banyuwangi 9 Kota Madiun 5 Kota Blitar 3

Surabaya 2.803 3.158 3.782 Sidoarjo 702 462 1.092 Gresik 193 259 1.194 Kab Kediri 150 185 966 Lamongan 115 178 488 Kab Probolingo 91 60 477 Kab Malang 90 296 467 Kab Pasuruan 87 146 274 Magetan 84 77 327 Jombang 67 38 654 Tulungagung 64 614 1.243 Bojonegoro 62 20 247 Situbondo 56 39 4336 Kota Malang 53 261 913 Bangkalan 53 34 934 Tuban 51 65 634 Sampang 49 16 496 Lumajang 46 93 386 Kota Kediri 46 31 322

PDP

ODP

178 1.279 88 557 71 299 84 92 51 443 51 339 69 481 12 111 23 326 9 1.059 15 591 10 495 39 322 10 344 52 934 29 887 32 848 17 69 4 209

Banjir Rob Terjang Desa Sumberanyar

sawawi/bhirawa

Tim BPBD Kabupaten Situbondo bersama aparat gabungan melakukan bantuan evakuasi kepada koran banjir rob di Desa Sumberanyar Kecamatan Banyuputih Rabu (3/6).

Situbondo, Bhirawa Rabu pagi (3/6) sekitar jam 07.00 wib, puluhan warga yang berada disepanjang pesisir laut Dusun Nyamplong RT 02 dan RT 02, Desa Sumberanyar Kecamatan Banyuputih Kabupaten Situbondo dikagetkan dengan banjir rob.

Naiknya air laut itu dipicu oleh cuaca ekstrim yang kerapkali melanda perairan laut Situbondo. Kejadian bencana banjir rob ini semakin parah karena dibarengi angin

kencang pagi kemarin.

Koordinator Pusat Pengendalian Operasional (Pusdalops) BPBD Kabupaten Situbondo, Puriyono, menjelaskan, kejadian banjir rob (naiknya permukaan air laut) mendadak datang sekitar pukul 07.00 wib.

Mendengar kabar itu, tim BPBD Kabupaten Situbondo bersama tim gabungan langsung turun ke lokasi di Desa  ke halaman 11

MITRA

Ajak Masyarakat Berperilaku Disiplin UNTUK menekan dan memutus mata rantai penyebaran virus Corona (Covid-19), Dandim 0813 Bojonegoro Letkol Inf Bambang Hariyanto, mengajak masyarakat untuk berprilaku disiplin patuhi protokol kesehatan. “ Dengan prilaku disiplin, menurut dia, menjadi kunci utama dalam upaya memutus rantai penyebaran penyakit menular mematikan itu,” katanya Bambang Hariyanto.

Jika masyarakat tidak bisa disiplin dan punya kesadaran tinggi, pendemi ini tidak kunjung usai. “Meski sudah ada arahan pemerintah, tapi enggan mematuhi. Ini menunjukkan bahwa kedisiplinan atau kesaLetkol Inf Bambang Hariyanto  ke halaman 11

Sentil

Bukan Hitam, Status Surabaya Masuk Zona Merah Tua - Tetap membuat berdebar Nantikan SKB dan Seleksi CPNS Gelombang II

Malang, Bhirawa Prof. Dr. H. Muhadjir Effendy, Menteri Koordinator Pembangunan dan Kebudayaan Manusia (Menko PMK), memastikan Bantuan Sosial Tunai (BST) kepada warga terdampak akibat pandemi Covid 19, telah didistribusikan hingga 90 persen.

Pernyataan tersebut disampaikan, Muhadjir Effendy saat meninjau pendistribusian bansos tunai di Kantor Pos Besar Malang, pada Rabu (3/6/) kemarin. Untuk seluruh Indonesia, kata Muhadjir, masih ada 10 persen di wilayah remote area yang pengirimannya memerlukan waktu cukup lama.

Terkait pendistribusian pada wilayah – wilayah yang jauh lanjutnya, telah menyetujui bila pencairannya dilakukan sekaligus menjadi satu kali dengan total bantuan selama tiga bulan.

“Presiden sudah setuju, untuk wilayah-wilayah yang jauh itu tidak diberikan satu bulan, tapi sekaligus tiga bulan berturut-turut. Karena memang pertimbangan kasihan PT Pos, yang harus mengirim bisa sampai dua minggu untuk sampai tujuan,”terang Muhadjir.

Saat di Kantor Pos Besar Malang, Muhadjir didampingi Wali  ke halaman 11

m taufik/bhirawa

Menteri PMK Muhadjir Effendy saat memantau pendistribusian Bansos di Kantoe Pos Besar Kota Malang Rabu (3/6) kemarin.

Nantikan SKB dan Seleksi CPNS Gelombang II BKD Jatim Belum Terima Jadwal dari BKN

Pemprov, Bhirawa Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) CPNS 2019 telah dinantikan para pelamar yang berhasil lolos dalam Seleksi Kompetensi Dasar (SKD). Sayang, SKB yang seharusnya digelar pada 25 Maret lalu hingga kini belum ada kabar kapan akan digelar.

Di Pemprov Jatim sendiri tercatat ada 4.778 pelamar yang telah dinyatakan lolos dalam SKD CPNS. Jumlah tersebut untuk mengisi 1.817 formasi yang dibuka oleh Pemprov Jatim.

Penetapan peserta yang lolos SKD tersebut tertuang dalam Keputusan Kepala BKN selaku Ketua Tim Pelaksana Seleksi

Nasional Pengadaan CPNS 2019 Nomor: K26-30/D6500/ III/20.01 tentang Hasil SKD CPNS Pemprov Jatim 2019.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Jatim Nurcholis menuturkan, sejak adanya pandemi Covid-19, sampai  ke halaman 11

Nurcholis Kepala BKD Jatim

Dinkes Kecolongan, Wawali Surabaya Berstatus ODP Warga Kedung Turi Kembali Dinyatakan Positif Covid-19 Surabaya, Bhirawa Minimnya pendampingan medis bagi warga Kedung Turi, Kelurahan Kedungdoro Kecamatan Tegalsari Surabaya menjadi temuan Wakil Wali Kota Surabaya, Whisnu Sakti Buana. Tidak hanya itu, molornya informasi hasil swabtest yang disampaikan kepada warga turut berdampak terhadap Whisnu Sakti Buana.

Wakil Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kota Surabaya ini menjadi ‘korban’. Whisnu, saat ini harus menjalani karantina mandiri karena berstatus orang dalam pemantauan (ODP), setelah mengunjungi warga Kedung Turi.

Mulanya, Politisi PDI Per ke halaman 11

Bukan Hitam, Status Surabaya Masuk Zona Merah Tua Pemprov, Bhirawa Angka kasus konfirmasi Covid-19 di Kota Surabaya tercatat tertinggi di Jatim mencapai 2.748 kasus per 2 Juni lalu. Hal ini membuat warna merah peta Kota Surabaya semakin pekat. Sebagian melihatnya bahkan seolaholah berwarna hitam.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Jatim Benny Sampirwanto, menjelaskan per 2 Juni 2020 Kota Surabaya memasuki zona merah tua, bukan Hitam.

Penjelasan ini disam-

paikannya menanggapi ramainya netizen yang menyangka bahwa Kota Surabaya sudah masuk zona hitam. Hal tersebut bisa dilihat di media sosial seperti twitter @JatimPemprov, @KominfoJatim, instagram @PemprovJatim @KominfoJatim, serta facebook Pemprov Jatim dan Kominfo Jatim.

Netizen sebagian besar melihat warna peta sebaran Kota Surabaya nampak menjadi hitam. Antara lain, akun @egpyes men ke halaman 11

Usai Ikuti Pelantikan di BKD Jatim

Dindik Lakukan Penelusuran Penularan Covid-19

andre/bhirawa

Wakil Wali Kota Surabaya, Whisnu Sakti Buana ketika mengunjungi warga Kedung Turi, Kelurahan Kedungdoro Kecamatan Tegalsari Surabaya, Minggu (31/5)

Surabaya, Bhirawa Di nas Pendi di kan (Dindik) Jatim melakukan penelusuran terkait adanya satu kepala sekolah yang berasal dari Pacitan terkonfirmasi Covid-19.

Penelusuran tersebut akan difokuskan pada kepala sekolah dan pengawas SMA/SMK dan PKPLK yang mengikuti pelantikan di Badan Kepegawaian Daerah (BKD) pada Rabu, 20 Mei 2020.

Kepala Dinas Pendidikan Jatim Wahid Wahyudi menuturkan

dari informasi yang diterima satu kepala sekolah terkonfirmasi positif Covid-19. “Kami masih menelusuri apakah terpapar saat pelantikan atau di rumah. Sebab di lingkungan rumahnya berada di zona merah Covid-19,” kata dia, Rabu (3/5).

Terlebih lagi, kata Wahid, yang bersangkutan juga mempunyai penyakit bawaan seperti menderita diabetes, sakit tenggorokan dan darah  ke halaman 11

Pondok Pesantren di Malang, Ingin Segera Operasi Kembali

Siap Jalankan New Normal, Namun Keberatan dengan SE Wali Kota Pondok Pesantren sebagai lembaga pendidikan yang sudah berkembang sejak jaman penjajah, dan memberikan sumbangsih dalam pembangunan. Karena itu di era pandemi Covid 19 ini harus disiapkan model pembelajaran di era New Normal, tapi mereka keberatan dengan SE Wali Kota Malang.

- Momen yang selalu dinantikan

M. Taufik Kota Malang

Sidang Perdana Pejabat Pemkab Sidoarjo

Gus Shamton Masduki, Ketua Robithoh Ma’ahad Islamiyah Kota Malang, disela-sela bertemu dengan anggota Fraksi PKB DPRD Kota Malang, Rabu (3/6) kemarin, mengemukakan jika pihaknya ingin segera membuka kembali pesantren. Hanya saja jika sarana pesantren dipaksa memenuhi standart Covid 19, menurutnya

- Pastinya membantah tuduhan

Kamis Legi, 4 JUNI 2020

90 Persen BST Dampak Covid-19 Telah Didistribusikan

3 Juni 2020

25.018 3.942

www.harianbhirawa.co.id

Mata Rakyat Mitra Birokrat

Update Covid-19 Jatim

Positif

harian_bhirawa@yahoo.com bhirawa_indragiri@yahoo.com

sangat jauh.

“Pelajaran yang di lakukan di pondok tidak sekedar belajar, tetapi menerapkan pola hidup islami dan tauladan seorang kiai, makanya tidak bisa berpatokan standart Covid 19, “tukas pria yang kerap disapa Gus Anton itu.

Karena itu, pihaknya meminta ada kompensasi atas Perwal yang dikeluarkan oleh wali kota, tidak hanya sekedar membauat aturan.

Tapi juga harus mempertimbangkan persoalan dilapangan. Ini untuk menghindari adanya fitnah dari pesantren.

Perwali harus ada pengecualian terhadap pesantren. Kalau dipaksa ada rapid tes bagi setiap santri adalah pekerjaan yang berat bagi pesantren.

Hal serupa disampaikan KH. Khalimi Zuhdi dari Pondok Pesantren, Darun Nun. Bahkan pihaknya menyampaikan ini merupakan kesempatan pemerintah untuk membenahi pesantren menjadi bersih. “Jangan sampai ada kesan memaksa ini akan jadi  ke halaman 11

Para pimpinan Pesantren di Kota Malang saat berada di Gedung DPRD Kota Malang, Rabu 3/5 kemarin.

EKSEKUTIF Pelaksanaan SKB dan Seleksi CPNS Gelombang Kedua Dinantikan

Kamis Legi, 4 Juni 2020

Halaman 2

Tulungagung, Bhirawa Pengawas dan kepala sekolah SMAN yang mengikuti acara pelantikan di Kantor Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Jatim pada 20 Mei lalu sudah melakukan rapid test. Hasilnya mereka dinyatakan non reaktif atau negatif.

Wakil Juru Bicara Satuan Gugus Tugas Percepatan Penangan Covid-19 Kabupaten Tulungagung, Galih Nusantoro, Rabu (3/6), mengungkapkan pengawas dan kepala SMAN tersebut sudah dilakukan rapid test Covid-19 di Puskesmas Beji.

“Rapid testnya berlangsung kemarin pada Selasa (2/6) sekitar pukul 11.00 WIB. Hasilnya semua non reaktif,” ujarnya.

Galih Nusantoro menjelaskan ada tujuh orang yang melakukan rapid test di Puskesmas Beji yang merupakan puskesmas penyangga penanganan Covid-19 di Kabupaten Tulungagung tersebut. “Alhamdulilah, semuanya hasilnya non reaktif,” terangnya lagi.

Sementara itu, Kepala Cabang Dinas Pendidikan Jatim Wilayah Tulungagung dan Trenggalek, Solikin, mengatakan hal yang sama.

Ketika dihubungi melalui telepon selulernya, ia membenarkan jika

semua pengawas dan kepala SMAN asal Kabupaten Tulungagung yang mengikuti acara pelantikan di Surabaya ketika dirapid test hasilnya non reaktif.

“Sudah semua (mengikuti rapid test). Hasilnya negatif semua,” tulisnya singkat melalui aplikasi pesan di telepon seluler.

Ia tidak menjelaskan lebih jauh terkait pelaksanaan rapid test tersebut. Namun demikian, Solikin membeberkan jumlah pengawas dan kepala SMAN yang ikut rapid test masing-masing untuk pengawas berjumlah 12 orang dan kepala SMAN sebanyak sembilan orang.

Seperti diberitakan, Dinas Pendidikan (Dindik) Jatim meminta seluruh peserta pelantikan pengawas dan kepala sekolah untuk melakukan rapid test. Hal ini setelah beredar informasi tentang munculnya klaster baru Covid-19 dari pelantikan pengawas dan kepala sekolah yang viral di media sosial.

istimewa

Sebagian pengawas dan kepala SMAN menunjukan surat hasil pemeriksaan usai melakukan rapid test di Puskesmas Beji yang hasilnya semua non reaktif, Selasa (2/6).

Pesan berantai tersebut viral dengan menyebutkan dua peserta pelantikan yang diduga tertular Covid-19. Satu di antaranya meninggal dunia dan satu sedang dalam perawatan di rumah sakit.

Peserta dari Mojokerto termasuk gelombang pertama pada acara pelantikan.

Sedangkan, Jombang masuk gelombang keempat. Untuk Jombang, sudah terdata

20 orang yang sudah diperintahkan isolasi mandiri dan pada Selasa (2/6) kemarin dilakukan rapid test.

17 Kepala SMA/SMK dan 9 Pengawas di Bojonegoro Non Reaktif Pasca informasi salah satu peserta pelantikan Kepala Sekolah (Kepsek)

dan pengawas setingkat SMA/ SMK yang diselenggarakan Dinas Pendidikan Provinsi Jatim 20 mei lalu, yang diikuti oleh 240 peserta se-Jatim, dikabarkan ada yang meninggal dunia akibat Corona.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Cabang Dinas Pendidikan (Cabdindik) Provinsi Jatim Wilayah

Bojonegoro, Adi Prayitno merespon cepat menghimbau agar Kepala SMA/SMK yang ikut pelantikan tersebut langsung melakukan karantina dan rapid tes secara mandiri sejak beredarnya isu itu.

“Semua yang ikut pelantikan diinstruksikan melakukan rapid test dan melakukan isolasi mandiri,” jelas Adi kepada Bhirawa kemarin (3/6).

Lanjut Adi, pemeriksaan kesehatan dan rapid test itu dilakukan oleh Kepala SMA/SMK di masing-masing Rumah sakit atau Puskesmas terdekat yang ada diwilayahnya, bahkan semua hasil rapid test sudah diserahkan ke Cabdindik dan hasilnyapun menunjukkan non reaktif.

“Pelantikan lalu ada 26 orang yang ikut yakni 17 Kepala SMA/ SMK dan 9 pengawas sekolah dari Bojonegoro,” terangnya. Meski begitu, sejak adanya kabar ramainya kabar itu, pihaknya langsung mengimbau agar kepala sekolah dan pengawas yang ikut itu melakukan tes kesehatan dan rapid test.

“Syukur dari hasil rapid tes itu yang dilakukan Kepala SMA/SMK dan Pengawas itu, hasilnya sudah diserahkan ke Cabdindik dan semua hasilnya non reaktif,” pungkasnya. [wed.bas]

KILAS BIROKRASI

achmad suprayogi/bhirawa

Wakil Bupati sedang menyerahkan dana secara simbolis kepada salah satu RW di Kecamatan Sidoarjo.

Wakil Bupati Serahkan Langsung Dana Operasional RW

Sidoarjo, Bhirawa Penyerahan Bantuan Operasional RW sebesar Rp 3 juta untuk pelaksanaan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) Jilid III diserahkan langsung oleh Wakil Bupati Sidoarjo Nur Ahmad Syaifuddin, sebagai Ketua Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan Virus Covid-19 Kabupaten Sidoarjo.

Prosesi penyerahannya dilakukan secara simbolis di Kantor Kecamatan Kota Sidoarjo, pada (3//6) kemarin kepada seluruh RW se Kabupaten Sidoarjo sebanyak 2.086 RW secara bergatian dengan total nilai Rp 6.258 miliyar melalui proses transfer Bank Jatim.

Menurutnya, bantuan Rp 3 juta tersebut, terdiri Rp 1 juta untuk makan dan minum, sisanya Rp 2 juta untuk kebutuhan posko relawan atau cek point di tingkat RW, karena RW sudah membantu pelaksanaan PSBB sejak awal.

“Saya ingin memastikan secara langsung bahwa dana operasional ini sudah cair kepada bapak/ibu RW tanpa kendala apapun,” tegas Wakil Bupati yang didampingi Kepala Dinas PMD (Pemberdayaan Masyarakat Desa) dan Camat Sidoarjo.

Lebih lanjut, Cak Nur panggilan akrabnya menegaskan bahwa dana Rp 3 juta itu tidak ada hubungannya dengan pembentukan Kampung Tangguh, bantuan tersebut adalah bentuk support Pemkab kepada pengurus RW yang sudah berjuang melawan Corona sejak PSBB diberlakukan di Kota Delta ini.

“Program pemberian dana operasional ini jangan dicampuradukan dengan pembentukan Kampung Tangguh. Jadi Kampung Tangguh itu murni inisiatif dari desa sendiri yang perlu dan yang mampu. Baik mampu secara SDM maupun mampu secara biaya operasionalnya,” jelasnya. [ach]

Reni Astuti Sidak Lokasi Rapid Test di Gunung Anyar

Surabaya, Bhirawa Wakil Ketua DPRD Surabaya Reni Astuti melakukan sidak di lokasi rapid test dan swab massal di Kecamatan Gunung Anyar Surabaya, Rabu (3/6/2020).

Pemeriksaan ini merupakan hasil kolaborasi Pemkot dan Badan Intelijen Negara (BIN) yang menyasar berbagai lokasi untuk menggelar pemeriksaan secara massal. Dia hadir di lokasi untuk meninjau proses pemeriksaan tersebut.

Wakil rakyat dari PKS ini ingin memastikan apakah dalam pelaksanaan rapid test dan swab massal ini telah sesuai prosedur atau tidak. Pasalnya, dia menyebut dirinya mendapat laporan sempat ada antrean di lokasi.

Dia meminta pihak Kecamatan dan Puskesmas harus mengatur sedemikian rupa agar tidak sampai terjadi antrean yang panjang. Misalnya saja diatur menggunakan sistem shift.

“Teknis seperti itu bisa diatur oleh pihak kecamatan,” ungkapnya. Reni mengungkapkan, bantuan dari berbagai pihak seperti halnya BIN dan BNPB yang melakukan pemeriksaan massal di Surabaya memang sangatlah membantu dalam menangani pandemi ini.

Sebab, sebelumnya memang tak dipungkiri peralatan di Surabaya yang sempat menghambat proses penanganan. ”Ini sangat membantu sekali,” ungkap Reni menambahkan.

Pemeriksaan ini dilakukan di halaman Kantor Kecamatan Gunung Anyar, warga secara gratis dapat mengikuti pemeriksaan ini. Dengan catatan, ketika antre harus menerapkan physical distancing.

Dari informasi yang dihimpun di lokasi, hingga siang ada sekitar 500 orang yang dirapid kemudian didapati sekitar puluhan orang yang reaktif. Sebagaimana prosedur, BIN juga membawa mobil laboratorium untuk melakukan swab. [dre]

trie diana/bhirawa

PMI Gelar Operasi Penyemprotan

Upaya mencegah penyebaran Covid-19, Palang Merah Indonesia (PMI) menggelar operasi penyemprotan cairan disinfektan berskala besar dengan menggunakan mobil Gunner berkeliling Kota Surabaya,seperti di Jl A Yani Surabaya, Rabu (3/6).

PT. DMA Sampoerna Audiensi dengan Bupati

hilmi husain/bhirawa

Bupati Pasuruan, HM Irsyad Yusuf memberikan bantuan secara simbolis bantuan benih padi, jagung hibrida, ubi jalar dan kacang tanah dari Kementerian Pertanian RI kepada perwakilan Gapoktan di Balai Desa Pekoren, Kecamatan Rembang, Kabupaten Pasuruan, Rabu (3/6).

Dampak Pandemi, Pusat Berikan Bantuan Benih ke Petani Pasuruan Pasuruan, Bhirawa Pemerintah pusat melalui Kementerian Pertanian RI memberikan bantuan benih padi, jagung hibrida, ubi jalar dan kacang tanah untuk petani di Kabupaten Pasuruan.

Bantuan diberikan agar para petani bisa bertahan dan bisa melanjutkan produksinya ditengah-tengah pandemi covid-19. Bantuan dari APBN 2020 diberikan secara simbolis oleh Bupati Pasuruan, HM Irsyad Yusuf kepada perwakilan Gapoktan (Gabungan Kelompok Tani) di Balai Desa Pekoren, Kecamatan Rembang, Kabupaten Pasuruan, Rabu (3/6).

Rincianya adalah bantuan benih padi hibrida sebesar 145,37 ton yang akan ditebar di persawahan seluas 5.815 hektare, tersebar di 16 kecamatan, 95 desa dan 193 kelompok tani.

Kemudian, jumlah benih jagung hibrida sebesar 53,40 ton yang akan ditebar di 3.560 hektare areal tanam, tersebar di 15 kecamatan, 67 desa dan 115 kelompok tani.

Selanjutnya, 100.000 stek ubi jalar untuk lahan seluas 5 hektare yang dialokasikan di Desa Lumbangrejo, Kecamatan Prigen. Serta benih kacang hijau sebanyak 6,25 ton (seluas 25 hektare) untuk Kelompok Tanirejo Desa Randuati, Kecamatan Nguling.

Bupati Pasuruan, HM Irsyad Yusuf menyatakan benih padi dan jagung hibrida maupun ubi jalar dan kacang hijau dinilai sangat berarti bagi para petani.

Sehingga meski di tengah pandemi covid-19, petani bisa terus berdaya dalam meningkatkan produktivitas tanaman pangan maupun bunga sedap malam.

“Apabila petaninya sudah berdaya, tentu menciptakan desa kebal covid-19 bisa terwujud. Sehingga, para petani mampu memenuhi kebutuhan pangan secara berkelanjutan,” papar Irsyad Yusuf.

Kabupaten Pasuruan dengan luas wilayah 147.401,50 hektare memiliki potensi lahan yang mendukung bidang pertanian. Terdiri dari 35.421 hektare sawah, 51.367 hektar tegal, 14.205 hektare ladang, 3.551 hektare perkebunan dan 6.202 hektare hutan rakyat.

Sedangkan produktivitas padi di tahun 2019 mencapai 59,40 kwintal per hektare dan mengalami kenaikan 20,36% dari tahun 2018. Begitu juga dengan produktivitas jagung yang mencapai 63.85 kwintal per hektare atau naik sebanyak 14,82% dari tahun 2018. [hil]

Madiun, Bhirawa Terkait pelaksanaan kerja, setelah terdapatnya pegawai yang dinyatakan positif covid-19 beberapa waktu lalu, PT. DMA Sampoerna Madiun lakukan audiensi dengan Bupati Madiun H. Ahmad Dawami di di Pendopo Muda Graha, Rabu (3/6).

Dalam audiensi ini dihadiri oleh seluruh pejabat PT DMA Sampoerna Madiun dan juga Pimpinan OPD Kab.Madiun terkait. Manajer Operasional Dilan menyampaikan bahwa setelah adanya karyawan PT DMA positif Covid-19, pelaksanaan dan tata kerja di PT DMA akan dirubah dan lebih ketat. Hal ini perlu disampaikan kepada Bupati Madiun agar PT DMA dapat kembali beroperasional.

PT DMA juga mengucapkan terimakasih kepada Bupati Madiun dan Pemerintah Kabupaten Madiun yang telah melaksanakan Rapid Tes diperusahaannya.Selanjutnya Manajer Opersional menjelaskan bahwa sejak adanya virus corona di Indonesia, Maret lalu sudah menerapkan protokol covid-19.

Namun tidak tahu kenapa di perusahaannya terdapat karyawan yang positif covid.Ternyata setelah dilakukan tracing, karyawan tersebut mungkin tertular suaminya karena bekerja di Surabaya.

Untuk itu, lanjutnya, PT DMA kedepan akan lebih serius melakukan protokol covid-19 secara ketat, baik karyawan pada saat bergantian shift, penataan karyawan, tamu yang datang maupun truk-truk yang akan datang ke perusahaan akan disemprot disenfiktan.

Dalam penataan bekerja karyawan, akan ada jarak tempat duduk pada saat produksi. Tempat duduk akan diberikan jarak antara karyawan, dan mereka selalu menggunakan masker serta selalu cuci tangan dengan sabun dan disiapkan hand sanitazer.

Perlu diketahui, bahwa dari hasil rapid test terhadap 895 karyawan di PT DMA seluruhnya hasilnya negatif.Rapid test tersebut dilakukan Dinas Kesehatan Kabupaten Madiun yang pada waktu pelaksanaannya di pimpin Bupati Madiun.

Bupati Madiun—H Ahmad Dawami, tekankan PT. DMA bisa beroperasi dengan catatan harus mematuhi protokol kesehatan.

“Di Jatim ada Klaster Sampoerna, dan saya tidak mau ada Klaster di PT DMA Sampoerna di Madiun,” ujar Bupati.

Bupati menekankan agar perusahaan benar-benar menjalankan protokol kesehatan secara serius, termasuk tempat kerja, kantin, tempat parkir dan mushola ditata sedemikian rupa untuk menekan penularan Covid - 19. [dar]

Dinkes Bondowoso Minta Tambahan Anggaran Covid-19 Bondowoso, Bhirawa Dinas Kesehatan Bondowoso meminta tambahan anggaran dalam penanganan Covid-19. Tambahan anggaran yang diajukan mencapai Rp6,5 milliar.

Kepala Dinas Kesehatan Bondowoso, Muhammad Imron, M.M.Kes menerangkan, bahwa tambahan

anggaran tersebut akan digunakan untuk memenuhi sejumlah kebutuhan, salah satunya pengadaan kembali alat rapid test.

“Sekarang kita minta lagi Rp 6,5 milliar lagi, untuk yang lain-lain lagi, termasuk untuk rapid test lagi,”paparnya usai mengikuti Pansus Covid-19 di Gedung DPRD, Rabu (3/6).

Imron menjelaskan, bahwa saat ini alat rapid test yang tersedia mencapai sekitar 6ribu alat. Jumlah tersebut masih akan ditambah, karena mengingat pihaknya akan menggelar rapid test masal di beberapa tempat.

Seperti salah satunya epada santrisantri yang datang dan akan keluar dari Bondowoso.

“Dan kita akan melakukan rencana penambahan lagi anggaran untuk rapid. Sekarang stok rapid kita 6ribu,”jelasnya. Sebelum pengajuan, pihaknya telah mendapat alokasi anggaran khusus penanganan virus corona mencapai Rp4,9 milliar. [san]

sudarno/bhirawa

Tampak Bupati Madiun, H. Ahmadi Dawami menerima audensi dari PT. DMA Sampoerna di Madiun terkait beberapa waktu lalu, karyawannya dinyatakan positif covid-19.

LEGISLATIF

Kamis Legi, 4 Juni 2020

Halaman 3

ihsan kholil/bhirawa

Suasana rapat pansus Covid-19 di Gedung Graha Paripurna DPRD Bondowoso.

Pembentukan Pansus Covid-19 untuk Kawal Penanganan dan Pencegahan Bondowoso, Bhirawa Pembentukan Pansus Covid-19 DPRD Kabupaten Bondowoso, bukan tanpa alasan. Pembentukan ini bertujuan untuk mengawal penganganan dan pencegahan Covid-19, recovery ekonomi hingga kesiapan menuju new normal (kehidupan normal baru).

Ketua Pansus Covid-19, Sinung Sudrajad mengatkan, Pansus Covid19 ini dasarnya adalah Surat Keputusan Bersama (SKB) II Kementerian, dalam bidang pengawasan.

“Tahapan-tahapan penganggaran, untuk pencegahan, penanganan dan recovery ekonomi sampai new normal nanti kita bahas bersama, yang intinya ada-

“Jadi tidak hanya berkutat di penanganan. Jika berhenti di situ maka masyarakat, khusnya pelaku ekonomi, wisata dan sebagainya akan jadi korban,” terang Politisi PDIP Perjuangan itu.

Sinung pun menjelaskan, bahwa pemulihan ekonomi itu sangat penting. Sehingga daerah siap untuk menuju new normal. Recovery ekonomi masih terus dibahas, lusa kemungkinan sudah selesai.

“Ini memang harus disegerakan agar kegiatan di OPD bisa segera berjalan,” imbuhnya.

Sedangkan, ditanya tentang evaluasi delama gugus tugas dibentuk, Sinung mengaku, bahwa tiga bulan pertama memang kondisinya darurat. Jika ada kesalahan di beberapa item wajar.

“Tapi prinsip anggaran harus transparan, dan harus sesuai

a t u r a n d a n t a k a d a p en y e l ewengan. Karena berkaitan dengan wabah. Aparat penegak hukum juga tegas, agar jangan ada permainan untuk anggaran Covid-19,” urainya.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Bondowoso, Syaifullah menjelaskan, bahwa Pnasus Covid-19 ini untuk mengawal agar langkah pemerintah daerah tepat sasaran. [san]

PKS Nilai PP Tapera Terlambat Terbit

KILAS DEWAN

Anggota Banggar DPRD Sampang—F Auliya Rahman.

lah kemanusiaan di atas segalanya,” jelasnya.

Wakil Ketua DPRD ini juga menjelaskan, bahwa rapat dengan gugus tugas penaganan Covid-19 sudah kesekian kalinya. Sudah sampai pada recovery ekonomi dan persiapan menuju new normal. Kesepakatan yang diperoleh kata dia, penaganan dan pencegahan wajib dilakukan. Namun harus seiring dengan recovery ekonomi, menuju new normal.

nurkholis/bhirawa

Pokir DPRD Dipangkas Rp 9 Miliar untuk Covid-19 Sampang, Bhirawa Dalih penanganan Covid-19 di Kabupaten Sampang, program pembangunan melalui pokok pikiran (pokir) wakil rakyat tak luput dari pemotongan.

Bahkan dari Rp1,4 miliar Pokir setiap anggota dewan, dipotong masing Rp200 juta, sehingga total pokir yang dipotong untuk penangan Covid sebesar Rp9 miliar.

Salah satu anggota badan anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Sampang—Auliya Rahman saat ditemui di ruang Fraksi Demokrat Kabupaten Sampang menjelaskan memang sangat menyayangkan pemotongan program pembangunan melalui pokok pikiran (pokir) tahun anggaran 2020 masingmasing pokir anggota dewan Rp200 juta.

“Saat pembahasan pemotongan Pokir di Banggar DPRD Sampang bersama eksekutif pada bulan puasa beberapa waktu lalu, tidak ada penjelasan detail dari eksekutif bahwa pemotongan Pokir buat penanganan Covid-19 secara rinci, hanya penjelasan gelondongan saja, jelasnya Rabu (03/06/2020).

Menurut Auliya, jika setiap pokir anggota dewan yang potong Rp200 juta, maka di kalikan 45 anggota dewan maka totalnya Rp9 miliar. ‘’Belum lagi anggaran perjalanan dinas Dewan dan lain-lain yang juga dipotong,” terang Politisi partai Demokrat ini. [lis]

Sidoarjo, Bhirawa Anggota Komisi V DPR RI—Sigit Sosiantomo menilai Pemerintah lamban menjalankan amanat UU Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera). Seharusnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tapera sudah terbit pada tahun 2018 lalu.

“PP ini adalah amanat dari UU Tapera yang rohnya adalah memberikan kemudahan pada Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) baik yang yang bekerja di sektor formal dan non formal untuk bisa memiliki rumah. Sayangnya, pemerintah menerbitkan PP disaat yang tidak tepat.

Kenapa baru dikeluarkan sekarang, padahal UU Tapera mengamanatkan PP harus sudah selesai 2 tahun setelah UU disahkan. Artinya PP ini seharusnya sudah terbit dari tahun 2018,” kata Sigit, anggota DPR RI dapil 1 Jatim.

Terbitnya PP Tapera ditengah pandemi juga dinilai Sigit menim-

Dewan Minta Bupati Bebas Tekanan Saat Lantik Pejabat

Wakil Ketua DPRD Surabaya—AH Toni.

Tulungagung, Bhirawa Jelang pengisian tujuh jabatan eselon II di lingkup Pemkab Tulungagung hasil lelang jabatan, Wakil Ketua DPRD Tulungagung, Ahmad Baharudin meminta Bupati Tulungagung bebas dari tekanan siapapun saat memilih dan melantik pejabat tersebut.

“Bupati jangan takut tekanan atau intervensi dalam pengisian jabatan eselon II termasuk sekalipun kursi kepala bidang (kabid). Harus the right man in the right place (menempatkan orang sesuai keahliannya),” ujarnya, Rabu (3/6).

Seperti diberitakan, Panitia Seleksi (Pansel) Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP) atau eselon II Pemkab Tulungagung, Senin (18/5) pertengahan bulan lalu, sudah menyerahkan nama-nama yang masuk tiga besar hasil uji kompetensi pada Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).

Menurut Baharudin, ketika bupati bisa menempatkan orang yang benar pada tempat yang tepat, dipastikan kinerja pemerintahan bisa berjalan maksimal. “Sehingga pejabat tersebut kemudian bisa fokus atau konsentrasi bekerja sesuai dengan tugasnya,” tandasnya.

Politisi asal Partai Gerindra ini selanjutnya menyatakan berbeda jika bupati menempatkan pejabat eselon II berdasarkan tekanan atau intervensi. Ia memastikan kinerja pemkab tidak akan maksimal. [wed]

Surabaya, Bhirawa Wakil Ketua DPRD Surabaya—AH Toni mengingatkan, agar pembentukan kampung tangguh tidak hanya bersifat seremonial. “Kalau hanya untuk menggugurkan kewajiban akan siasia saja, karenanya kampung tangguh harus benar-fungsional, meskipun pembentukaanya sedikit terlambat” ujarnya Rabu (03/06/2020).

AH Toni menambahkan fungsional itu berarti, tiap kampung punya thermogun untuk mendeteksi suhu tubuh warga maupun orang diluar pemukiman yang keluar masuk.

“Syukur-syukur dilakukan rapid test dan test swab dise-

bulkan pertanyaan apakah pemerintah pemerintah mengumpulkan pendanaan dari masyarakat ditengah kondisi keuangan negara yang susah.

“Karena PP ini lahir disaat pemerintah butuh uang, dengan potensi Tapera yang mencapai Rp 300 Triliun ( menurut PUPR) dikhawatirkan masyarakat menjadi terbebani disaat pandemi. Dampaknya, masyarakat bisa antipati dengan kebijakan ini mengingat kasus Jiwasraya-Asabri dan terakhir kisruh BPJS.” kata Sigit.

Sigit yang ikut membidani lahirnya UU UU No.4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) yang menjadi dasar terbitnya PP No 25 Tahun 2020 ini, mengatakan pada awalnya UU ini dilahirkan untuk mengatasi baglock perumahan yang mencapai 11,4 juta ditahun 2015 sekaligus membantu pekerja/buruh dalam memenuhi kebutuhan papannya.

Oleh sebab itu PKS mendukung lahirnya UU No.4 Tahun 2016 tentang Tapera ini. PKS juga berhasil men-

Anggota Komisi V DPR RI—Sigit Sosiantomo.

dorong dihapusnya ketentuan besaran simpanan peserta sebesar 3% dari RUU Tapera pada saat pembahasannya.

Dimana besaran simpanan peserta ini kemudian diatur dalam Peraturan Pemerintah. Hal ini dilakukan agar Pemerintah dapat menyesuaikan aturan yang akan diterapkan dengan situasi dan kondisi di lapangan.

“Tapera disiapkan sebagai salah satu alternatif sumber dana murah jangka panjang dalam rangka memenuhi kebutuhan rumah yang layak dan terjangkau bagi Pesertanya. Saya berharap, aturan pelaksanaan dari PP ini nanti juga tidak menyulitkan peserta untuk mewujudkan rumah pertamanya dengan cepat dan berkualitas.” kata Sigit. [hds]

Maksimalkan Poskestren di Tengah Pandemi Covid-19

andre/bhirawa

Pembentukan Kampung Tangguh Jangan Hanya Seremonial luruh kampung. Dan ada petugas pemerintah yang melakukan pengawasan dan sosialisasi missal,” terangnya.

Menurut AH Toni kampung tangguh hanya beda nama dengan wacana yang pernah disampaikannya yaitu pembentukan anak gugus tugas di tiap kelurahan. Yang fokusnya ke tingkap RT/RW dan komponen-komponen lainnya termasuk didalamnya puskesmas.

Sementara itu Wakil Sekretaris Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19—Irvan Widyanto memastikan 31 kecamatan se-Kota Surabaya sudah membentuk Kampung Wani Jogo Suroboyo ini. Tiap kecamatan, jum-

hadi suyitno/bhirawa

lahnya bervariasi dan terus nambah setiap harinya.

“Per tanggal 2 Juni 2020 ini, totalnya sebanyak 1.009 RW yang sudah membentuk kampung ini,” kata Irvan di Balai Kota Surabaya. Ia menjelaskan, di Kecamatan Wonokromo sudah ada 58 RW, Kec. Genteng 51 RW, Kec. Wonocolo 44, Kec. Pakal 34 RW, Kec. Tambaksari 41 RW, Kec. Jambangan 26 RW, Kec. Dukuh Pakis 11 RW, Kec. Bulak 21 RW, Kec. Lakarsantri 28 RW, Kec. Benowo 15 RW, Kec. Tenggilis Mejoyo 25 RW, Kec. Krembangan 7 RW, Kec. Gununganyar 33 RW, Kec. Gubeng 51 RW, dan Kec. Pabean Cantian 30 RW. [dre]

DPRD Jatim, Bhirawa Pemprov Jatim harus melakukan dua hal dalam menerapkan kelonggaran The New Normal pembukaan kembali aktivitas lembaga pendidikan khususnya di Pondok Pesantren (Ponpes), agar tidak muncul klaster baru dalam penyebaran Covid-19.

Menurut Wakil Ketua Organisasi dan Keanggotaan DPD Partai Gerindra Jatim, Muhammad Fawaid, dua hal yang harus dilakukan pemerintah dalam membuka kembali proses belajar mengajar di Ponpes yakni Perlu ada pemaksimalan kebaradaan Pos Kesehatan Pesantren (Poskestren).

Dimana, kata dia, keberadaan Poskestren yang ada di Ponpes masih banyak yang belum berfungsi dengan baik. Padahal keberadaan Poskestren saat ini bisa menjadi garda terdepan dalam mengatasi persoalan pencegahan disaat akan dibukanya kembali ponpes dalam sarana belajar mengajar.

“Selama ini kesannya tidak ada perhatian pemerintah terhadap poskestren. Padahal jawa timur provinsi terbesar jumlah pesantren. Pandemi saat ini bisa menjadi moment

untuk memperbaiki dan memaksimalkan keberadaan poskestren,” ujar Fawaid, Rabu (3/6/2020).

Poskestren, lanjut Fawaid, selain sebagai garda dalam menangani santri yang ada di Ponpes selama proses belajar mengajar, juga bisa sebagai garda dalam penanganan Covid-19 bagi masyarakat sekitar pesantren pula.

“Penyuluhan dan pertolongan pertama masyakat dalam dan sekitar pesantren bisa dilakukan di poskestren.

Sehingga keberadaannya juga perlu pendampingan dan bantuan dari pemerintah,” ungkapnya.

Selain keberadaan Poskestren, pria yang juga Ketua Komisi C DPRD Jatim mendorong pemerintah provinsi ataupun Kota Kabupaten untuk melakukan rapid tes massal pada para santri yang kembali ke Ponpes.

Rapid tes ini dilakukan kata Fawaid untuk mengantisipasi sejak dini kondis para santri yang kembali. Sehingga bisa dilakukan pencegahan dini sebelum mereka para santri melakukan proses belajar mengajar di pesantren. [geh]

OPINI

Kamis Legi, 4 Juni 2020

TAJUK

Persiapan New Normal BEBERAPA negara mengumumkan mengakhiri “lockdown” pada bulan (Juni 2020) ini. Walau disadari dunia belum akan benar-benar terbebas dari wabah pendemi CoViD-19.

Tetapi seluruh dunia harus segera bangkit dari ke-terperangkap-an wabah penyakit. Bangkit sembari memulai “new normal” (kebiasaan baru), selalu melindungi diri, dengan prinsip tidak tertular dan tidak menulari. Juga digalang kerjasama internasional penanganan wabah.

Dunia bisa jadi, tidak akan sama lagi. Setiap orang akan melaksanakan social distancing sebagai upaya perlindungan diri (self protection). Lalulintas orang akan nampak lebih memperhatikan “mendukung kenyamanan bersama.” Setiap orang akan memakai masker (saat keluar rumah), menjaga jarak antar-orang, dan menghindari kerumunan di ruang tertutup.

“New normal,” akan berlaku sebagai tahapan pembebasan dunia dari wabah pandemi virus corona.

Tetapi tidak mudah memulai kebiasaan baru (“new normal”), dibutuhkan persyaratan. Terutama, gambaran kurva pewabahan CoViD-19 di daerah harus menunjuk tren penurunan tajam dan kontinyu. Disertai kesiapan layanan fasilitas kesehatan (daerah) dan tanggap bencana yang lebih baik. Juga pelaksanaan skema jaring pengaman sosial (bantuan sosial) yang tepat sasaran (secara by name by address), dihitung berdasar kekuatan APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) kabupaten dan kota.

Kebiasaan baru akan memiliki protokol pada setiap kawasan yang mengajukan “new normal.” Pemerintah daerah (bersama TNI dan Polri) akan menegakkan protokol, sama ketat dengan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar). Misalnya, yang tidak menggunakan masker akan ditolak memasuki ruang publik (mal, bandara, dtasiun kereta-api dan terminal). Juga seluruh kinerja perkantoran milik pemerintah, dan swasta akan menjalani “new normal.” Bahkan seluruh pasar tradisional akan memiliki protokol dengan pengawasan ketat pemerintah daerah.

Dalam lingkup nasional, persiapan “new normal,” telah dilakukan Gugus Tugas CoViD-19. Termasuk memulai sosialisasi sampai di tingkat RT (Rukung Tetangga), dan RW (Rukun Warga), dusun dan desa (kelurahan). Khususnya penggunaan masker, cuci tangan dengan sabun, dan penjarangan jarak antar-orang. Setiap orang wajib mengerti protokol “new normal,” terutama ketika berkegiatan di luar rumah. Serta di dalam pabrik, dan di dalam perkantoran.

Namun sebenarnya, bukan hanya masyarakat (setiap orang) yang terkena kewajiban protokol “new normal.” Melainkan juga seluruh fasilitas infrastruktur milik pemerintah, dan milik swasta, wajib memenuhi standar “new normal.” Tak terkecuali gedung pemerintahan, harus diubah, dengan memperbanyak ventilasi.

Terutama persyaratan suhu udara dalam ruang (dalam kendali pengatur suhu), wajib sesuai standar kesehatan dunia.

Berdasar telaah konstitusi, “new normal,” merupakan mandatory, realisasi amanat UUD pasal 28H ayat (1). Secara tekstual dinyatakan, “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.” Amanat konstitusi di-breakdown (sebelum wabah virus corona) dalam UU Nomor 6 tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan.

UU Kekarantinaan Kesehatan pada pasal 11 ayat (1) dinyatakan, “Penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan pada Kedaruratan Kesehatan Masyarakat dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat secara cepat dan tepat berdasarkan besarnya ancaman, efektivitas, dukungan sumber daya, dan teknik operasional dengan mempertimbangkan kedaulatan negara, keamanan, ekonomi, sosial, dan budaya.” Nyata-nyata secara tekstual diamanatkan mempertimbangkan kedaulatan ekonomi, sosial, dan budaya.

Protokol “new normal,” menjadi peta jalan memenuhi amanat konstitusi. Ketahanan dan perlindungan kesehatan nasional wajib dibangun bersama ketahanan bidang lain.

Termasuk mengupayakan kedaulatan ekonomi, dan budaya ke-gotongroyong-an sosial. Roda usaha ke-pertani-an (dan produksi pangan lain), serta perdagangan wajib tetap berputar, sebagai jaminan kemakmuran rakyat. [*]

Sorotan Publik

Semua tanggapan baik berupa saran dan kritik atas wajah dan kinerja birokrasi kita dalam memberikan pelayan publik dapat dikirim melalui email: harian_bhirawa@yahoo.com atau manfaatkan fasilitas surat pembaca di www.harianbhirawa.co.id atau telp ke (031) 5470650 atau faks (031) 5343359. Untuk setiap email harap disertakan nomor telpon (untuk konfirmasi ulang).

Kampus Bisa Lakukan Terobosan Inovatif Hadapi Pandemi “INDONESIA menantikan hadirnya terobosan dan inovasi di bidang kesehatan dan bidang-bidang lain dalam menyongsong tatanan baru menghadapi Covid-19,” kata Puan. Hal itu dikatakannya saat menjadi pembicara kunci webinar bertema “Memaknai Pancasila di era Pandemi” yang diselenggarakan Universitas Brawijaya Malang, Rabu (3/6) siang.

Menurut Puan, perguruan tinggi harus menginisiasi serta melakukan terobosan di bidang kesehatan dan bidang lainnya dalam menyongsong tatanan baru menghadapi Covid-19.

Politisi PDI Perjuangan itu menjelaskan, di bidang kesehatan diharapkan adanya terobosan teknologi alat kesehatan misalnya ventilator portable yang sangat dibutuhkan saat ini dan terobosan untuk menemukan vaksin Covid-19.

“Di bidang lain, inovasi dan penemuan kampus dinanti masyarakat, misalnya di bidang logistik diperlukan inovasi distribusi barang yang aman dari penyebaran Covid-19,” ujarnya.

Selain itu Puan juga meminta perguruan tinggi melakukan kajian-kajian ilmiah sebelum penerapan kenormalan baru harus dilakukan secara mendalam agar bisa dijadikan sebagai acuan pengambilan kebijakan.

Dia juga meminta kampus aktif memberi masukan ke pemerintah terkait penanganan Covid-19 karena masukan dari kampus untuk atasi pandemi merupakan bentuk gotong royong dari masyarakat akademik ditengah wabah corona.

“Gotong royong itu inti ajaran Pancasila yang disampaikan Bung Karno. Pandemi ini hanya bisa diatasi jika kita semua bergotong royong dalam skala besar,” katanya.

Seminar daring itu dibuka Rektor Universitas Brawijaya Nuhfil Hanani dan menghadirkan pembicara pakar politik Kacung Marijan, Wakil Ketua MPR RI Ahmad Basarah, dan Wakil Rektor Universitas Brawijaya Sasmito Djati.

Puan Maharani Ketua DPR RI

HARIAN

PENDIRI : Alm. H. Moch. Said PENASIHAT HUKUM: Poerwanto, SH, MH

Halaman 4

Relevansi De-sekolah-isasi di Tengah Covid-19 meningkat selama dua dekade terakhir ini. Salah satu alasan utama para orang tua yang melaksanakan homeschooling adalah karena problem pengalaman anak-anak mereka di sekolah baik secara akademik maupun sosial.

Bila menilik sejarah isasi pendidikan”, di Oleh: Ahmad Fatoni pendidikan Islam, sistem mana pendidikan disekat pembelajaran formal dalam kapling kelemyang kemudian dikebagaan-formal. Dalam hal ini, pendidikan selalu diidentikkan nal dengan istilah sekolah adalah dengan sekolah. Seseorang dikatakan fenomena yang muncul belakangan. berpendidikan jika ia pernah men- Jauh sebelum pendidikan formal ini duduki “bangku sekolahan”. Demikian ada, telah berkembang sistem pemjuga seorang murid dicap pintar, jika belajaran yang bersifat informal dan nilai rapornya tidak ada yang merah. nonformal. Antara lain, misalnya, Petakanya, pengetahuan disebut se- Kuttab, Masjid, Halaqah, Dar al-

SEJARAH mencatat, pasangan Haji Agus Salim dan istrinya Zaitun Nahar memiliki delapan anak, yakni Theodora Atia, Yusuf Taufik, Violet Hanisah, Maria Zenibiyang, Ahmad Syauket (meninggal dunia pada masa Revolusi), Islam Basari, Siti Asiah, dan Mansur Abdurrahman Sidik.

Kedelapan ptra-putrinya itu tak ada satu pun yang dimasukkan ke sekolah formal, semua dididik oleh sang bapak dan ibunya, di rumah.

H

aji Agus Salim rupanya tak terlalu percaya dengan pendidikan sekolahan. Beliau lebih memercayai konsep homeschooling yang belakangan menjadi trend baru.

Salah satu orang kepercayaan HOS Tjokroaminoto, itu tak menyekolahkan anak-anaknya ke sekolah formal adalah wujud perhatian terhadap keluarganya. Beliau tidak ingin keluarga, termasuk istri dan anakanaknya, terpengaruh oleh pikiran dan kebudayaan penjajah.

Membaca apa yang sudah dilakukan oleh Haji Agus Salim terhadap keluarganya, terutama anak-anaknya, mengenai pendidikan puluhan tahun yang lalu, ada baiknya kita merenungi, apakah ‘sekolah’ masih relevan untuk hari ini dan masa depan, terlebih di tengah mewabahnya Covid-19?

Sekitar 30 puluhan tahun lalu, Ivan Illich (1926-2002), pemikir kelahiran Vienna, Austria itu, sudah mengingatkan perlunya kita melakukan—meminjam istilah budayawan-sastrawan Romo Sindhunata mengenai konsep pendidikan Illich—‘de-sekolah-isasi masyarakat’ atau deschooling society. Ada nada skeptis Illich di sini. Illich tak melihat kegunaan sekolah bagi kehidupan sosial yang sesungguhnya.

Kini, pukulan telak Covid-19 memertegas bahwa belajar di rumah sebagai pilihan teraman dan mungkin terbaik. Sekolah tiba-tiba menjadi tempat yang kurang menjamin keamanan. Boleh jadi, gempuran dahsyat pandemik tersebut yang menjadikan masyarakat mengalami de-sekolah-isasi (deschooling society). Di sinilah terlihat dimensi substantif pendidikan itu adalah belajar, bukan sekolah.

Kritik Illich terhadap sekolah tercermin pada apa yang disebutnya sebagai “proses institusional-

N

Pada masa darurat Covid-19 yang kian mewabah, keperkasaan sekolah terdisrupsi hingga ambruk tak berdaya. Sementara di sisi lain, rumah masih gagap menjadi habitus pembelajaran. Program de-sekolahisasi akhir-akhir ini menemukan relevansinya dan perlu disadari oleh para orang tua dan guru. Saatnya sekarang menyulap rumah agar mampu menjadi sekolah pertama. bagai ilmu atau ilmiah jika lulus dari standard uji metodologi formal yang amat empiris-positivistik.

Sedang pada tataran praksis, kritik yang muncul bahkan mewujud dalam kecenderungan hilangnya kepercayaan masyarakat kepada sekolah. Dr. Alan Thomas (2002) dalam artikelnya, Informal Learning, Home Education and Homeschooling (www.infed.org/ biblio/home_education.htm) menunjukkan bahwa fenomena di Amerika Utara, Australia, dan sebagian besar negara-negara di Eropa terus

Qur`an, Dar al-Hadits, Perpustakaan, dan sebagainya.

Sementara dalam sejarah pendidikan Islam Indonesia, kita juga mengenal ada beberapa jenis Lembaga pendidikan Islam nonformal yang sangat populer, di antaranya Pesantren, Surau, Majelis Ta`lim, Taman Pendidikan al-Qur`an (TPA), Halaqah, Majelis Tabligh, Jama’ah Tahlil, dan sebagainya. Dengan demikian, fenomena homescholing bagi pendidikan Islam adalah sesuatu yang tidak asing.

Sejak lama pendidikan Islam di Indonesia mengalami dialektika yang terus akan bergulir antara tesis, anti tesis, dan sintesis. Ambil misal, ketika sistem pesantren dengan sorogan dan bandongannya dianggap konvensional, tradisional, dan tidak efektif karena tidak memiliki sistem evaluasi yang jelas terhadap hasil belajar santri, maka kemudian sistem “sekolah” diadopsi sebagai antitesis. Lalu berdirilah madrasah-madrasah yang difasilitasi oleh pemerintah dan organisasi swasta, mulai dari tingkat sekolah dasar hingga pendidikan tinggi.

Adanya homeschooling atau unschooling seakan semakin menguatkan, kendati proses pendidikan Islam berpusat pada tiga miliu: keluarga, komunitas, dan masyarakat, namun pertanggungjawaban yang paling utama dan pertama tetap terletak pada keluarga (tarbiyah usariyah).

Berkaitan dengan ini, dalam tradisi pendidikan Islam dikenal ada ungkapan “al-umm madrasat al-ula, idza a’dadtaha a’dadta syaabban thayyib al-a’raq” [artinya orangtua (terutama ibu) merupakan madrasah (guru) pertama bagi anak-anaknya, jika engkau memersiapkannya (keluarga) dengan baik, maka engkau menyiapkan satu generasi tangguh di masa depan].

Pada masa darurat Covid-19 yang kian mewabah, keperkasaan sekolah terdisrupsi hingga ambruk tak berdaya. Sementara di sisi lain, rumah masih gagap menjadi habitus pembelajaran. Program de-sekolahisasi akhir-akhir ini menemukan relevansinya dan perlu disadari oleh para orang tua dan guru. Saatnya sekarang menyulap rumah agar mampu menjadi sekolah pertama.

Dalam konteks itulah, unschooling pantas diapresiasi dan diuji-praktikkan isinya, tentunya setelah dilakukan proses adaptasi dengan nilai-nilai religio-kultural khas nusantara. Karena di tengah ancaman kemiskinan dan angka putus sekolah sebagai dampak pandemik COVID-19, sistem unschooling barangkali terasa relevan menjadi model pembelajaran alternatif yang dapat dikembangkan menuju pendidikan partisipatoris bagi pemberdayaan generaso bangsa ini.

Pengajar Pendidikan Bahasa Arab UMM

Mengantisipasi New Normal yang Abnormal

ew Normal itulah sebuah istilah yang akhir-akhir ini banyak menghiasi wacana publik. Mulai dari kelas bawah sampai atas, orang awam hingga cendiakawan, politisi hingga pejabat banyak membicarakan istilah yang begitu “keren” setelah adanya pendemi Covid-19. Menurut juru bicara Pemerintah untuk penanganan Covid -19 Achmad Yurianto istilah New Normal lebih menitik beratkan perubahan budaya masyarakat untuk terbiasa hidup sehat. Kebiasaan seperti rajin mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, menggunakan masker saat bepergian, menghindari kerumunan massa, dan juga menjaga jarak fisik saat berinteraksi dengan orang lain (physical distancing).

Bentuk benih-benih New Normal sebenarnya telah bersemai di Indonesia semenjak adanya himbauan Work From Home (WFH) oleh pemerintah. Semenjak itu orang berbondong-bondong memulai aktifitas kerjanya dari rumah.Pergi ke kantor hanya kalau diperlukan atau ada keperluan mendesak. Sehingga fungsi rumah seperti kantor yang dipakai untuk keperluan kerja bukan sekadar untuk istirahat melepas lelah dan pertemuan anggota keluarga. Sehingga seolah kantor hilang fungsinya karena digantikan oleh rumah. Pertanyaannya adalah apakah memang New Normal ini adalah gaya hidup masa depan kita? Apakah semua kalangan akan menjalankan hidup New Normal ini? Itulah segelintir pertanyaan yang mungkin muncul di benak publik menyikapi fenomena New Normal ini.

New Normal walaupun tidak dikantor tapi mereka tetap di gaji, yang Abnormal New Normal adalah atau sebagian kalangan gaya hidup baru yang atas tetap menerima suka tidak suka harus pasive Income dari inkita hadapi setelah mevestasi mereka. Atau sewabahnya Covid-19 di bagian yang lain tinggal dunia ini. Tak tekcuali menikmati jerih payah Indonesia. Pendemi ini karena tinggal mantab telah merubah hampir (baca: mangan tabungOleh : semua sendi kehidupan an) saja dari investasi Untung Dwiharjo tabungan yang memasyarakat mulai cara bekerja, belajar, cara reka lakukan. Golongan berinteraksi antar sesamerekalah yang kelak ma manusia, sampai tata cara beriba- siap menjalankan kehidupan New dah umat beragama pun berubah. Normal. Mulai dari protokol KeSedemikian dasyatnya efek kejut sehatan Covid -19 seperti cuci tangan, dari Covid 19 yang manusia seluruh pakai masker, tetap di rumah (stay at dunia dipaksa untuk menyesuaikan home), serta WFH sampai digitalisasi diri untuk bisa terhindar dari Covid19 aspek kehidupan mereka. Sedangkan ini. Sebenarnya kalau kita mau ju- bagi mereka yang tergolong kelas jur bukan kehidupan New Normal ekonomi rendah akan banyak hal yang kita harapkan dari covid-19. yang yang harus mereka perhitungTapi langkah yang tepat dari pe- kan. Misalnya memakai masker tiap merintah untuk mengusir Covid-19 hari. Bagi mereka untuk makan saja dari Indonesia. Sehingga penulis se- susah apalagi untuk membeli masker. pendapat dengan pernyataan Dahlan Untuk sekedar cuci tangan dengan Iskan , mantan Menteri BUMN dan pembersih kuman pun mereka akan Bos Jawa Pos dalam suatu kajian berpikir seribu kali karena uangnya online baru- baru ini bahwa New dipakai untuk membeli beras untuk normal bukanlah sebuah kenormalan makan. Himbauan pemerintah untuk tapi sebuah abnormal. Karena New tetap di rumah pun mereka terpaksa Normal ini hadir dalam situasi yang langgar agar dapat makan. Demikian serba abnormal dari kebiasaan lama juga untuk pembelajaran daring ( kehidupan manusia. online) misalnya untuk yang orang New Normal yang keberadaanya tuanya kelas bawah tentu memberatakan kita songsong ini sebenarnya kan karena pembelian kuota internet banyak menguntungkan kelas ekono- yang melonjak drastis. Demikianlah mi menengah dan atas yang secara fenomena New Normal ini seolahekonomi telah mapan. Bagaimana olah arena seleksi alam (darwinisme tidak mereka bisa melakukan Work sosial) akibat dari munculnya CovidFrom Home (WFH) atau tinggal 19 dimana mereka yang mampu di rumah (Stay at Home) tapi tetap secara ekonomi, berpendidikan berpenghasilan untuk memenuhi tinggi, melek teknologi akan memkebutuhan makan, pakaian atau pe- punyai kemampuan beradaptasi yang rumahan mereka. Dengan kata lain, lebih tinggi dibanding dengan kelas

ekonomi kelas bawah.

Libatkan Pakar Virus Karena itu New Normal yang digaungkan oleh pemerintah ini sebenarnya kurang terpat apabila digaungkan pada masa abnormal sekarang ini dimana pendemi ini belum selesai. Makanya tokoh seperti Amin Rais mengeluarkan penyataan keras meminta New Normal tidak dipakai lagi karena bisa mengelabui diri sendiri (CNN Indonesia, 25 Mei 2020). Sehingga menurut hemat penulis New Normal ini bagai sisi mata uang. Dimana di satu sisi mungkin menjadi cara untuk sebagian kalangan untuk bisa bertahan secara ekonomi ( memutar roda ekonomi) tapi disisi lain akan memunculkan korban bagi mereka yang tidak bisa mengikuti New normal ini. Oleh sebab itu penulis mengusulkan dilibatkannya pakar Virus secara lebih intensif guna menghadapi era New Normal yang tidak Normal ini. Pakar seperti Profesor M Nidom dari universitas Airlangga yang begitu sukses meneliti tentang virus flu Burung harus ikut dilibatkan secara intens guna menemukan sesegera mungkin solusi dari virus Covid 19 ini.

Sebagai penutup situasi pendemi covid-19 ini dimana kita menghadapi situasi ketidakpastian yang tinggi maka diperlukan kepasrahan kita kepada Allah SWT. Maka New Normal yang abnormal ini menjadi tantangan kita bersama apakah kita siap menjadi manusia normal baru atau tidak. Bagaiaman pendapat Anda?

Peneliti pada LAZNAS YDSF Surabaya, Alumnus Fisip Unair

PEMIMPIN UMUM/PENANGGUNG JAWAB : Nawang Esthi Lestari PEMIMPIN REDAKSI : Wahyu Kuncoro SN WAKIL PEMIMPIN REDAKSI : Wawan Triyanto REDAKTUR PELAKSANA: Gatot Suryo Widodo KOORDINATOR LIPUTAN : Bambang WN, Zainal Ibad REDAKTUR: Choirul Anam, Anangsyah Isfianto, Sufendi Dimyati, Andre Endrayana Sasmita, Helmi Supriyatno, Reporter : M. Ali, Siti Sulistiani, Rachmat Caesar BSW, Zainal Ibad, Adit Hananta Utama, Abed Nego, Gegeh Bagus Setiadi, Diana Rahmatus Sholichah Fotografer: Trie Diana Indahwati Malang: M. Taufiq, Kabupaten Malang : Cahyono Nor Rochmah, Kota Batu: Anas Bachtiar, Kediri: Ervan Kholis, Pasuruan : Hilmi Husein, Pamekasan: Syamsuddin, Lumajang: Dwi Wismo Wardono, Probolinggo: Wiwit Agus Pribadi Jember: Effendi, Sampang: Nur Cholis, Sumenep: Agus Irianto, Samsul Arifin, Bondowoso: Samsul Tahar, Situbondo: Sawawi, Tulungagung: Hadi Sucipto, Wiwieko Dh, Ponorogo: Yanuar Lamongan: Suprayitno, Jombang: Romadlon, Fathoni, Mojokerto: Hasan Amin, Kariyadi Sidoarjo: Ali Kusyanto, Hadi Sujitno, Achmad Suprayogi Gresik: Kerin Ikanto, Rokim, Tuban: Khoirul Huda Madiun: Sudarno, Blitar: Hartono, Nganjuk: Ristika, Bojonegoro: Achmad Basir, Trenggalek: Wahyu Asmoro, Jakarta: Tjitjik Rahayu.

Direktur Utama: Nawang Esthi Lestari, Direktur Umum: Wahyu Kuncoro SN, Direktur Keuangan Mira Damayanti Komisaris Utama: Sugeng Praptoyo, Komisaris: Bambang WN, Hasan Amin, Suprayitno, Malang: Gatot Soekardi, Ratna Nirmala, Lumajang: Didit Nur Jadit, Bondowoso: Hasto Pramudyo, Manager Produksi, Sirkulasi dan Periklanan: Sri Eddy Haryanto, Manajer Keuangan: Anangsyah Isfianto, Administrasi Keuangan: Etti Sri Kustini, Sri Poernomo, Sekretaris Perusahaan: Rani Cholyvianti, Sirkulasi: Titiek Yuliati (Koordinator), Andi Basuki, Nike Kusumawati, Utomo Pagon, Distribusi: Tatok Arly (Koordinator), Suparto, Mulyadi, Pracetak:Ali Sulkan (Koordinator), Danu Setiawan, Achmad Tauriq Imani, Trisno purnomo, Onny Agung S, Oki Abdul Sholeh.

Sekuriti: Saiful Hidayat, Akhmad Mukhdor Daniyal Alamat Kantor Pusat/Iklan/Redaksi: Jalan Indragiri 73 Surabaya, Telp : 031- 561-5454, Fax : 031-561-9009, Email Iklan: bhirawa_indragiri@yahoo.com, Email Redaksi: harian_bhirawa@yahoo.com Sirkulasi: Jalan Pengenal 5, Surabaya (60174), Telp : 031- 547-0650 (3 lines), Fax : 031-534-3359, Email Sirkulasi: bhirawasirkulasi@yahoo.com Bhirawa Online : http://www.harianbhirawa.co.id Bank: Bank Mandiri (BBD Jembatan Merah) Surabaya, No. Rek:140.0080000053, Percetakan: PT Media Nusantara Press, Kawasan Industri SIER, Jl. Rungkut Industri III No.49, Surabaya SIUPP: Nomor 159/SK/Menpen/SIUPP/A.7/1986, 22 April 1986.

Tarif Iklan: Iklan Baris Rp. 7.500/baris (maksimal 5 baris), Iklan Tender/Lelang Rp.10.000/mm kolom, Iklan Display warna (FC) Rp.10.000/mm kolom, Iklan Display hitam putih (BW) Rp.7.500/mm kolom. Harga belum termasuk PPn 10%.

PELAYANAN PUBLIK Petakan Industri Guna Turunkan Wilayah Merah Halaman 5

Kamis Legi, 4 Juni 2020

Pemprov, Bhirawa Persiapan menuju pola hidup New Normal di sektor ketenagakerjaan, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur (Disnakertrans Jatim) memetakan sebaran industri dan tenaga kerja serta covid-19 di Jatim, diantaranya Malang Raya dan Surabaya Raya “Meskipun di Jawa Timur belum memasuki fase new normal, maka sebelumnya harus sudah dipersiapkan peta sebaran covid-19 dan industri, agar memantau dan mengantipasi wilayah mana saja yang covid-19nya masih merah tapi industrinya banyak,” kata Kepala Disnakertrans Jatim, Himawan Estu Bagijo, kemarin.

Dari pemetaan itu, lanjut Hi-

mawan, maka akan diketahui jumlah perusahaan yang ada diwilayah zona merah dan pandemik covid yang berkembang diwilayah itu.

Selanjutnya, rencananya (Kamis, (4/ 6), Disnakertrans Jatim akan menurunkan tenaga pengawas ketenagakerjaan ke industri yang berlokasi di wilayah berzona merah.

Tenaga pengawas ketenagakerjaan itu nantinya memantau ke-

patuhan industri/perusahaan dalam menerapkan protokol kesehatan dengan ketat di tempat kerja ketika memasuki new normal.

“Mulai dari cuci tangan menggunakan sabun, hand sanitazier, masker, cek suhu hingga penerapan social dan physical distancing,” tambahnya.

Himawan juga menyampaikan, pihaknya juga telah mengirimkan edaran pada perusahaan/industri agar selalu memberikan pengumuman penerapan protokol kesehatan agar setiap pegawainya memasuki tempat kerja bisa menaatinya dengan baik.

“Pengumuman protokol keseha-

tan diberikan baik ketika masuk kerja, beribadah, jam istirahat makan, hingga saat pekerja pulang bekerja,” ujarnya.

Diumumkan protokol kesehatan ketika pekerja pulang bekerja ini, lanjutnya, agar pekerja tersebut tetap menaati protokol kesehatan ketika sesampainya di rumah. “Jadi ketika pulang rumah dan bersosialisasi dengan masyarakat lainnya harus menerapkan protokol kesehatan. Kalau tidak menaati, khawatirnya bisa jadi carrier bagi teman satu pekerjaan,” katanya.

Dikatakannya, seperti di Surabaya maupun di Tulungagung, ratarata menjadi carrier atau terkena

tandasnya lagi.

Jika masih ada perusahaan/industri tidak juga menerapkan protokol kesehatan, maka tenaga pengawas ketenagakerjaan akan berada di perusahaan/industri tersebut untuk segera menyiapkan protokol kesehatannya.

“Tidak dengan sanksi, tenaga pengawas ketenagakerjaan akan menunggu perusahaan/industri agar menerapkan protokol kesehatan.

Jika tetap tidak menerapkan, tenaga pengawas ketenagakerjaan akan mencegah pekerja di perusahaan/ industri untuk bekerja selama tidak ada penyediaan protokol kesehatan,” katanya. [rac]

covid tidak pada saat bekerja, tetapi beraktivitas di luar rumah lalu implikasinya ke tempat kerja. “Ini yang harus didengungkan perusahaan/industri pada seluruh pekerjanya tanpa henti,” ujarnya.

Penerapan new normal nantinya dimulai pada tanggal 8 Juni 2020, maka Disnakertrans Jatim tetap akan melakukan tugasnya dalam mendampingi, mengawasi, dan mengingatkan industri/perusahaan.

“Pada tanggal 8,9,10 Juni 2020 tenaga pengawas ketenagakerjaan akan turun melakukan pemantauan dan melaporkan. Sebulan ini, kami akan berkonsentrasi pada kawasan perusahaan/industri zona merah,”

LINTAS PELAYANAN

Bondowoso akan Dilalui Tol Bondowoso, Bhirawa Sekretaris Daerah H Syaifullah usai mengikuti rapat bersama Dinas PUPR Pemprov Jatim dan terkait lainnya, Selasa (3/6/2020) kemarin membahas tentang pembangunan jalan tol. Dia mengaku, bahwa masih ada persoalan yang harus dibahas dengan matang. Yang mana, bahwa nantinya Bondowoso akan ada jalan tol.

“Nah, ini yang harus kita matangkan. Tadi sudah lapor ke Pak Bupati (Bupati Salwa-Red) keputusan ini kita bukan hanya eksekutif. Kita libatkan masyarakat, termasuk DPRD. Keputusan Kabupaten ini, keputusan bersaIhsan Kholil/Bhirawa ma,”katanya saat di konfirmasi usai mengikuti rapat di Gedung Sekretaris Daerah Bondowoso Graha Paripurna DPRD setempat, H Syaifullah, S.E, M.Si. Rabu (4/5).

Menurutnya, apabila pembangunan jalan tol ini berjalan, bisa saja Bondowoso ini menjadi kota mati atau kota hidup.

“Makanya exit tolnya dimana, hitungan kemarin kajian Bappeda Provinsi. Wonosari atau Garduatak, untuk mempermudah ke kawah ijen. Ditengah gimana, di barat gimana,”urainya.

Apabila ada warga tetangga seperti Situbondo langsung ke Garduatak. Sekda menyampaikan bahwa di daerah Klabang Bondowoso ada wisata kuliner soto babat yang mana pelanggan setiap hari mencapai ratusan orang.

“Di Klabang itu ada soto babat enak, setiap hari sekitar 100200 orang yang beli. Andaikan ada tol itu, kira-kira gak mati.

Nah ini, butuh kajian bersama-sama. Dan saya butuhkan sangat membutuhkan masukan dari masyarakat,” katanya.

Sekda pun mengaku, jika Kabupaten Situbondo - Bondowoso - Jember - Lumajang yang akan dilalui jalan tol itu sudah pasti. Bahkan sudah ada Pepres nya. Kata dia, bahwa pemerintah pusat dan terkait lainnya untuk pembangunan tol ini diperkirakan dimulai pada bulan Februari 2021 mendatang.

“Ada tiga jalur alternatif. Apakah kita lewat jalan ini (RelRed), atau lewat sungai atau gunung-gunung itu,”paparnya.

Untuk di Bondowoso sendiri. Sekda menjelaskan sudah ada kajiannya, akan tetapi yang lebih menonjol dan diperkirakan akan melewati hutan. “Karena pemandangannya bagus dan akses ke Ijen bagus,” jelasnya. [san]

Penyemprotan disinfektan yang dilakukan secara massif oleh Pemkot Surabaya dinilai sangat efektif untuk menekan penyebaran Covid-19 di Kota Surabaya.

Semprot 50.735 Lokasi, Dinilai Sudah Efektif Tekan ODP Surabaya, Bhirawa Penyemprotan disinfektan yang dilakukan secara massif oleh Pemkot Surabaya dinilai sangat efektif untuk menekan penyebaran Covid-19 di Kota Surabaya, terutama dalam menekan pertambahan Orang Dalam Pemantauan (ODP).

Sebab, warga sudah merasakan sendiri manfaat dari penyemprotan itu.

Ketua RW 3 Kelurahan Kedung Baruk Kecamatan Rungkut, Surabaya, Sukir, mengatakan penyemprotan disinfektan itu memang sudah sangat efektif dalam menekan pertambahan ODP, apalagi di wilayah-

nya sudah ada beberapa yang reaktif setelah rapid test dan ada pula yang terkonfirmasi Covid-19. Nah, dengan rutin melakukan penyemprotan yang dilakukan oleh Dinas Pemadam Kebakaran (PMK) maupun swadaya warga, pihaknya berhasil menekan penambahan ODP di lingkungannya.

“Selain rutin melakukan penyemprotan, kami juga rutin meminta warga untuk melakukan isolasi mandiri, sehingga Alhamdulillah di wilayah kami sekarang sudah ada yang sembuh Covid-19, dan ODP-nya berhasil ditekan,” kata Sukir, Rabu (3/6).

Ia juga memastikan bahwa mobil Dinas PMK sudah berkali-kali melakukan penyemprotan di wilayahnya hingga saat ini, bahkan setelah ada yang terkonfirmasi, setiap hari dilakukan penyemprotan. Kemudian beberapa titik yang tidak terjangkau mobil Dinas PMK, mereka melakukan penyemprotan sendiri oleh warga melalui swadaya masyarakat. “Sudah lama kami melakukan seperti ini,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Surabaya Dedik Irianto memastikan jajaran PMK bersama personil Satpol dan Linmas terus me-

PDAM Sidoarjo Belum Ada Rencana Gratiskan Pelanggan

alikus/bhirawa

Abdul Basit Lao

Sidoarjo, Bhirawa Dirut PDAM Delta Tirta Sidoarjo, Abdul Basit Lao, mengatakan sampai saat ini manajemen belum ada rencana untuk menggratiskan biaya retribusi kepada para pelanggan yang kena dampak dari pandemi Covid-19.

Menurut Abdul Basit, karena ada pandemi Covid-19, pendapatan BUMD Sidoarjo itu mengalami penurunan sampai sekitar 15%, karena banyak pemakaian air di kalangan konsumen jenis niaga menurun sampai 85%.

Selain itu, Banyak hotel-hotel di Sidoarjo, lanjut Abdul Basit, yang juga mengajukan pembayaran mundur. Kondisi tersebut, dianggap menurunkan pendapatan PDAM Sidoarjo.

“Kalau perusahaan tidak un-

tung, tidak mungkin akan ada pembebasan biaya pada kelompok pelanggan tertentu,” jelas Abdul Basit Lao, belum lama ini.

Namun disisi lain, sesuai Permendagri nomor 71 tahun 2016, bila PDAM tidak untung dan merugi maka boleh disubsidi oleh Pemkab.

“Tetapi pertanyaannya, apa kirakira Pemkab bisa melakukan itu?.

Bila tidak, kami tidak bisa menggratiskan,” katanya.

Dari pengalaman dirinya memimpin PDAM selama 3 tahun 4 bulan saat ini, belum pernah ada subsidi yang diberikan Pemkab untuk menggratiskan biaya retribusi langganan terkait dampak covid -19 atau non Covid-19.

“Mudah-mudahan saja sih ada, tapi saya tidak tahu ka-

pan,” katanya.

Malah terkait dampak Covid19 ini, pihaknya sudah menganggarkan biaya sebesar Rp500 juta untuk partisipasi penanggulangan Covid ini. Ada yang dirupakan dalam bentuk bantuan alat pelindung diri (APD) di kalangan internal, dan bantuan paket Sembako pada masyarakat.

Anggaran tersebut berasal dari pengalihan anggaran tertentu seperti perjalanan dinas.

Disebutkannya, selama 3 tahun memimpin PDAM Sidoarjo, tiap tahun pihaknya bisa memberikan keuntungan untuk pendapatan asli daerah (PAD). Bahkan tiap tahunnya meningkat. Misalnya pada tahun 2017 sebesar Rp5.7 miliar, tahun 2018 sebesar Rp12.5 miliar,

tahun 2019 sebesar Rp13.9 miliar.

Sedangkan pada tahun 2020 ini, akan ditarget sebesar Rp24 miliar. Dengan adanya pandemi Covid-19, ia prediksi bisa menurun. Kalau pandemi Covid19 sampai alhir Bulan Juni, ia prediksi akan masih bisa pada angka 20.

Namun kalau pandemi ini masih terus sampai akhir tahun 2020, maka realisasi target akan bisa -berada dibawah angka Rp20 miliar.

Abdul Basit mengutarakan, dalam waktu lima tahun terakhir ini, di PDAM Sidoarjo tidak pernah ada penyesuaian tarif. Padahal dalam kurun waktu itu, berbagai aspek biaya produksinya terus naik. [kus]

lakukan penyemprotan ke berbagai titik di Kota Surabaya. Penyemprotan itu sudah massif dilakukan sejak 13 Maret 2020 atau ketika kasus pertama muncul di Kota Surabaya.

“Setiap hari kami melakukan penyemprotan, sehari bisa 300-400 titik, sehingga total titik penyemprotan yang dilakukan bersama OPD lain sebanyak 50.735 lokasi per tanggal 2 Juni 2020. Sedangkan penyemprotan yang dilakukan oleh PMK sendiri total sebanyak 43.371 lokasi,” katanya.

Ia memastikan bahwa titik-titik lokasi penyemprotan itu tidak asal nyemprot, namun berlandaskan data. Ketika menerima data terkonfirmasi Covid-19 di suatu alamat tertentu, kemudian Dinas PMK langsung “mengejar” alamat itu dan langsung melakukan penyemprotan di kawasan tempat tinggal pasien terkonfirmasi itu.

“Jadi, sekeliling tempat tinggal pasien itu kami semprot, kira-kira radius 500 meter di sekelilingnya kami semprot semuanya. Tujuannya jelas supaya tidak ada lagi penambahan ODP di wilayah tersebut, dan ini akan terus kami lakukan ke depannya,” imbuhnya.

Dedik menjelaskan bahwa dalam melakukan penyemprotan ini pihaknya menurunkan hampir semua unit, mulai unit yang paling besar hingga yang paling kecil. Beberapa unit ini adalah Bronto Skylife yang setiap hari melakukan penyemprotan di Hotel Asrama Haji dan Rumah Sakit Soewandhie serta titik-titik lainnya. Kemudian ada pula unit Kajama, Unit Firedome, serta Unit Walang Kadung yang biasa masuk-masuk ke gang-gang sempit. [iib]

PELAKSANA PUBLIK

PKL di Kota Batu Pakai Face Shield Pemerintah Kota Batu akan segera melakukan rapid test pada sekitar 400 Pedagang Kaki Lima (PKL) yang biasa mangkal di pusat kuliner Alun- Alun Batu. Hal ini menyusul telah dibukanya kembali alun-alun sebagai salah satu fasilitas public.

Diharapkan dengan rapid test ini akan mampu menjamin kenyamanan sekaligus keamanan masyarakat yang berkunjung ke alun- alun dari ancaman covid-19.

Diketahui sejak dibukanya kembali alun- alun, beberapa PKL sudah mulai menjajakan dagangan kulinernya di sana. Dan untuk menjamin aktivisitas pereonomian warga yang sempat terdampak ini, sekitar 400 PKL di Alun-Alun Kota Batu bakal menjalani rapid test. Hal ini bertujuan untuk membebaskan pedagang dan masyarakat dari an-

caman Covid-19.

“Pelaksanaan rapid test kepada PKL alun- Alun ini akan dikoordinir oleh Diskumdag Kota Batu dalam waktu dekat,”ujar Wali Kota Batu, Dra Hj Dewanti Rumpoko MSi, Rabu (3/6).

Ia menambahkan dalam pelaksanaan rapid test tersebut pemkot juga akan membagikan face shield kepada para PKL. Dengan demikian saat melakukan transaksi jual- beli para pedagang ini bisa memakai face shield sebagai alat pelindung diri (APD).

Menurutnya rapid test sangat penting karena Alun-Alun Kota

Batu merupakan ikon dan menjadi destinasi dari masyarakat. Terutama bagi masyarakat luar daerah maupun mahasiswa yang tengah menuntut ilmu di Kota Malang.

Selain itu, tempat wisata lain juga sudah diperbolehkan buka. “Hanya saja banyak yang masih belum siap dan tengah menyiapkan protokol kesehatan. Misalnya JTP Group yang tengah menyiapkan protokol kesehatan,”tambah Dewanti.

Selain JTP, tempat usaha villa yang ada di lingkungan Songgoriti, Kelurahan Songgokerto Kecamatan/Kota Batu juga kembali beroperasi kemarin (3/6). Dengan dibukanya Villa di Songgoriti ini diharapkan bisa kembali membangkitkan sektor pariwisata Kota Batu yang tengah terpuruk akibat terdam-

pak covid-19.

“Dari hasil kesepakatan bersama, kami (pengelola jasa villa) bersama tokoh masyarakat dan Ketua RT/ RW yang ada telah memutuskan pada 3 Juni ini untuk membuka kembali villaSonggoriti,” ujar Ketua Paguyuban Villa Songgoriti, Indra Tri Ariyono.

Ia menjelaskan bahwa keputusan untuk kembali beroperasional tersebut mengacu pada berakhirnya PSBB dan memasuki masa transisi new normal. Artinya, dengan dibukanya kembali lingkungan Songgoriti maka tidak ada lagi pembatasan dengan portal seperti sebelumnya di masa PSBB. Namun warga yang memasuki lingkungan Songgoriti tetap diharuskan untuk menggunakan masker. [nas]

Di masa sebelum pandemi covid-19, kuliner Alun- Alun Kota Batu merupakan tempat yang banyak dikunjungi masyarakat.

PENDIDIKAN, KEBUDA

Halaman 6

Kamis Legi,

Penerapan New Normal di Pesantren Butuh Ban Jombang, Bhirawa Penerapan New Normal di dunia pesantren dibutuhkan campur tangan dari pemerintah. Sistem pesantren yang berbeda dengan sekolah umum membutuhkan penanganan yang khusus dari pengasuh pesantren yang perlu bantuan dari pemerintah.

arif yulianto/bhirawa

Pengasuh Pesantren Al-Wahabiyah 1, Bahrul Ulum, Tambak Beras, Jombang yang juga Wakil Ketua DPRD Jombang, Gus Farid Alfarisi, Selasa petang (02/06).

Salah satu pengasuh pesantren di Jombang, Gus Farid Alfarisi, Pengasuh Pesantren Al-Wahabiyah 1, Bahrul Ulum, Tambak Beras, Jombangmenyebut untuk teknis pelaksanaannya new normal di pesantren harus ada campur tangan lebih dalam dari pemerintah karena dunia pesantren

berbeda dengan lembaga-lembaga pendidikan yang lain.

"Kalau pemerintah betul-betul ikut campur tangan dalam membuka lagi lembaga pesantren untuk para santri, kami siap. Karena begitu sangat berat bagi kami, jika penerapan New Normal ini jika tidak betul-betul dibantu oleh pe-

merintah," ujar Gus Farid Gus Farid yang juga Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Jombang ini, Selasa petang (02/06).

Hal ini kata Gus Farid, karena fasilitas-fasilitas yang dimiliki di pesantrennya dengan syarat yang ditetapkan oleh Gugus Tugas Covid-19 sangat tidak memadahi. "Apa yang diharapkan gugus covid dengan penerapan di dunia pendidikan ini begitu berat bagi para pengasuh pondok pesantren," tambah Gus Farid.

Pada hal penyediaan masker

maupun sabun cuci tangan, lanjut Gus Farid, bagi pihaknya tidak terasa berat. Namun jika bicara tentang fasilitas lainnya seperti kamar mandi maupun penerapan 'Social Distancing' yang ada di pesantren, perlu campur tangan dari pemerintah.

"Karena fasilitas-fasilitas kami yang tidak memungkinkan," tandas dia.

Jika penerapan protokol kesehatan tidak dilaksanalan secara maksimal pada penerapan New Normal di pesantren, Gus Farid mengatakan, akan berdampak pada penye-

30 Mahasiswa ITTelkom Surabaya Dapat Beasiswa Surabaya, Bhirawa ITTelkom Surabaya beri bantuan beasiswa kepada tiga puluh mahasiswanya. Beasiswa ini diperuntukkan bagi mahasiswa yang terdampak langsung pandemi Covid-19.

Nantinya, beasiswa tersebut akan diberikan dalam dalam dua cara.

Yakni memotong langsung BPP atau uang kuliah di semester ganjil 2020/ 2021. Atau dengan memotong tunggakan biaya pendidikan semester.

"Beasiswa yang mereka dapatkan nanti berupa potongan BPP atau uang kuliah setiap semester sebesar Rp. 750 ribu," ungkap Rektor ITTelkom Surabaya, Tri Arief Sardjono.

Dikatakan Arif, penerimaan beasiswa untuk puluhan mahasiswa

tersebut berasal dari prodi yang berbeda. Prodi yang paling banyak menerima beasiswa berasal dari Prodi Teknik Telekomunikasi dengan jumlah tujuh orang, dan prodi Teknik Komputer berjumlah 6 orang. Sedangkan untuk penerima beasiswa dari prodi lain masingmasing dari Teknik Elektro 4 orang, Sistem Informasi 4 orang, Teknik Industri 3 orang, Rekayasa Perangkat Lunak 3 orang, dan Teknologi Informasi 3 orang.

"Tidak semu mahasiswa mendapatkan beasiswa ini. Ada beberapa kriteria yang sudah ditentukan," papar dia.

Diantaranya, lanjut Arief, seperti mahasiswa yatim piatu, mahasiswa

BANGKU POJOK

Beberapa wali murid mengeluhkan kesulitan dalam menyampaikan materi dari program belajar di rumah sehingga siswa ybs tidak bisa maksimal dalam memahami materi yang diberikan.

MKKS SMP Batu Bersiap Laksanakan KBM di Masa New Normal Kota Batu, Bhirawa Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMP Kota Batu terus melakukan kajian agar Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) bisa dilaksanakan kembali di kota ini. Beberapa poin telah menjadi usulan komunitas kepala sekolah SMP ini agar KBM bisa dilaksanakan di sekolah masing- masing di masa pemberlakukan new normal nanti.

Kooridinator bidang supervisi dan pembelajaran MKKS SMPN Kota Batu, Budi Prasetyo membenarkan adanya beberapa usulan yang disampaikan MKKS SMP ke Dinas Pendidikan Kota Batu. Di antaranya, pengurangan jam belajar menjadi 3-4 jam, pembatasan siswa 50 persen, dan pembagian KBM dengan dua shift.

"Perwakilan MKKS SMP telah membahas terkait aturan new normal bersama Kepala Dinas Pendidikan Kota Batu. Kami diundang oleh Ibu Kepala Dinas Pendidikan untuk membahas, dan dimintai masukan dan sumbang saran terkait draft Perwali tentang new normal,"ujar Budi Prasetyo, Rabu (3/6) Pria yang juga menjabat Kepala Sekolah SMPN 6 Kota Batu menjelaskan, hasil sementara dari diskusi dan sebagai masukan kepada Dinas Pendidikan meliputi beberapa hal. Di antaranya sekolah/ madrasah harus membentuk Tim Penanggulangan Pandemi Covid-19 dengan optimalisasi petugas dan fungsi Usaha Kesehatan Sekolah (UKS).

"Adapun pembentukan tim ini harus disahkan lewat Surat Keputusan (SK) Kepala Sekolah,"jelas Budi.

Kemudian untuk protokol teknis pembelajaran pada masa new normal jenjang SMP/MTs, pengelolaan kelas dibagi menjadi dua kelompok. Dengan jumlah jam pelajaran per hari per shift 4 jam dan setiap jam pelajaran durasinya selama 35 menit. [nas]

yang orang tuanya di-PHK atau pensiun, mahasiswa yang memiliki tunggakan BPP, dan mahasiswa yang pernah menyerahkan surat keterangan tidak mampu/surat keringanan penundaan BPP. "Penentuan kriteria ini juga melihat dari beberapa keluhan mahasiswa yang terdampak langsung COVID-19. Seperti mahasiswa yang orang tuanya merupakan pekerja harian sehingga pendapatannya berkurang selama pandemi ini.

Ada juga mahasiswa yang orang tuanya mengalami pemutusan hubungan kerja dan pensiun di masa pandemi ini, serta ada pula mahasiswa yang memang sudah kehilangan salah satu atau kedua

orang tuanya," jabar dia.

Dijelaskan Arief, pengadaan beasiswa atau subsidi BPP bagi mahasiswanya merupakan hasil pengumpulan donasi dari para pegawai Yayasan Pendidikan Telkom (YPT) dan ITTelkom Surabaya selama bulan ramadhan ini. Diharapkan dengan adanya bantuan ini mahasiswa yang terdampak langsung COVID-19 dan jangan sampai mahasiswa putus kuliah karena kekurangan biaya.

"Kami berharap mahasiswa ITTelkom Surabaya dapat tetap semangat melanjutkan pendidikan atau kuliahnya tanpa perlu khawatir biaya lagi, terlebih di masa pandemi COVID-19 ini," pungkas Arief. [ina]

Umsida Pertimbangkan Penerapan New Normal Sidoarjo, Bhirawa Rencana penerapan pola kehidupan kenormalan baru atau New Normal bagi Universitas Muhammadiyah Sidoarjo (Umsida) masih menjadi bahan pertimbangan, masih belum pasti. Pasalnya kondisi kurva warga yang terpapar virus Covid-19 hingga saat ini masih terus naik, belum menunjukkan menurun apalagi stabil hingga ke titik nol.

Oleh karena itu, pihak manajemen Umsida belum berani menerapkan memasuki pola kehidupan kenormalan baru atau New Normal. Rektor Umsida Dr Hidayatulloh M Si menjelaskan dari berbagai kajian yang pernah diikuti, termasuk dari berbagai riset yang ada, bahwa New Normal itu bisa diberlakukan ketika kurvanya sudah menurun dan melandai, bahkan stabil.

"Kondisi sekarang ini belum ada tanda-tanda menurun, apalagi turun sampai ketitik nol. Terlebih lagi di wilayah Jatim, khususnya Surabaya dan Sidoarjo masih terus naik," jelas Hidayatulloh saat ditemui, Rabu (3/6) kemarin.

Kondisi sekarang ini harus lebih berhati-hati, apalagi kalau dibawa ke lembaga pendidikan. Pihak Umsida menyedari bahwa pendidikan itu adalah menyiapkan generasi masa depan, aset, humman investment, investasi SDM. Oleh karena itu jangan sampai kemudian sekolah, lembaga pendidikan, pesantren yang menjadi tempat untuk

menyiapkan manusia masa depan ini menjadi berantakan.

"Makanya, kita secara akademik belum berani mengeluarkan pernyataan apalagi memberikan rekomendasi mempunyai niat memberlakukan New Normal, sekali lagi belum,' tegasnya.

Dengan demikian, lanjut Hidayatulloh, pihaknya tidak akan melaksanakan anjuran pemerintah untuk pembelajaran di kampus, sebelum kondisi kurva itu betul-betul melandai hingga pada posisi kenormalan yang baru.

"Di masa akhir semester genap ini akan menyelesaikan pendidikan secara Daring (Dalam Jaringan). Perkulihan atau pun UTS, termasuk proses penelitian dan pengabdian masyarakat juga dilakukan secara online. Kami sudah memutuskan sampai akhir semester, yakni bulan Juli 2020 mendantang terus dilakukan Daring," katanya.

Lanjutnya, harapan nya di tahun akademik 2020/2021 bulan September nanti akan betul-betul masuk New Normal dengan asumsi kurva Covid-19 ini turun dan melandai, kalau belum akan kami pertimbangkan lagi.

Perkiraan kami, kalau New Normal diberlakukan di kampus tentunya banyak standar yang harus kita jalankan.

Diantaranya semua dosen dan karyawan dan mahasiswa Umsida akan kita deteksi mengisi data tentang kesehatannya setiap dua minggu sekali. [ach]

achmad suprayogi/bhirawa

Rektor Umsida Hidayatulloh ketika memberikan penjelasan kepada awak media.

Foto bersama Perwakilan Disdikbud, Kominfo dan Dispenduk Capil usai be

PPDB Sempat Bermasalah Disdikbu Malang, Bhirawa Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) jalur zonasi secara daring atau online, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Malang, bermasalah. Disdikbud dan Dinas Komunikasi dan Informatika (Diakominfo) Kota Malang di panggil Komisi A DPRD Kota Malang.

Hal itu diungkapkan Sekretaris Diskominfo Kota Malang, M. Sulthon usai mengikuti hearing bersama Komisi A DPRD Kota Malang dan Komisi D DPRD Kota Malang pada Rabu (3/6/) Kemari.

Sulthon menyampaikan, untuk memaksimalkan server dari pendaftaran PPDB yang dilakukan secara daring, maka sepenuhnya akan diserahkan kepada Diskominfo. Sehingga, akan lebih

mudah dilakukan pemantauan dan pengendalian. "Sebelumnya, server juga tidak ada masalah.

Tapi mungkin memang pada keamanan sistem yang belum terafiliasi dengan baik," katanya.

Itu sebabnya, dengan kolaborasi yang dibuat, maka PPDB jalur zonasi yang dilakukan secara daring akam lebih diperkuat. Sehingga, masyarakat yang hendak mendaftarkan putera dan puterinya ke jenjang pendidikan akan lebih dimudahkan lagi.

"Sekarang sudah kami kawal bersama, antara Dinas Pendidikan dan Diskominfo," tambahnya.

Sementara itu, Ketua Komisi A DPRD Kota Malang, Eddy Widjanarko menambahkan, daei hearing tersebut, Komisi A dan Komisi D DPRD Kota Malang akan bersa-

ma-sama menga aksanaan PPD tersebut. Dia juga jika permasalah sepenugnya di dikelola Diskomin "Sudah beres sistem online da ahkan ke Komin mang induknya a fo," terangnya.

Sementara itu PPDB itu, masih wali murid masih k ses website pad maan Peserta Di jalur zonasi tingk pada hari kedua nas Pendidikan m siswa berkonsulta juan masing-mas ada beberapa wa

Ada Pandemi Covid-19, Perhatian Pad Sidoarjo, Bhirawa Sejak zaman Bupati Sidoarjo non aktif, Saiful Ilah sampai saat ini penghargaan pada para Tahfidz Qur an di Kab Sidoarjo yang dianggap sebagai pengamal Al Qur an di Kota Delta ini, tetap berlanjut dan tidak berhenti walau ada pandemi Covid19 saat ini. Menurut Kasubag Agama dan Kemasyarakatan Bagian Kesra Kab Sidoarjo, M. Hudori S.Kom, M,I.Kom, penghargaan dari Pemkab Sidoarjo itu tetap diberikan karena mereka dianggap sebagai pengamal ajaran Al Qur an di tengah masyarakat.

"Yang dinilai itu, selain mereka termasuk penghafal Al Quran, mereka juga mengamalkan ajaran Al Quran ini di masyarakat, bisa di sekolah

M Hudori

atau di masjid atau mushola," jelas Hudori, Rabu (3/6) kemarin.

GALERI SISWA

SATU Indonesia Awards 2020 Gelar Diskusi Virtual Tentang Pendidikan Kunci Peradaban Semangat Astra Terpadu Untuk (SATU) Indonesia Awards 2020 pada Senin lalu (1/6) mengadakan diskusi secara online tentang pendidikan untuk berbagi inspirasi sekaligus menjaring anak muda di seluruh pelosok Indonesia yang berkontribusi bagi sekitarnya.

Oleh: M Ali, Kota Surabaya

m ali/bhirawa

Serunya diskusi virtual Satu Indonesia Award 2020.

Dengan tema "Pendidikan Kunci Peradaban", penyanyi Tasya Kamila dan penerima SATU Indonesia Awards 2019 bidang pendidikan Ai Nurhidayat hadir menjadi nara sumber. Ai Nurhidayat atau yang dikenal dengan "Penjaga Toleransi Multikultural" berbagi kisah tentang pendidikan dari pengalamannya, sedangkan Tasya bercerita tentang pentingnya menempuh pendidikan.

Popularitas dan kesuksesan di dunia hiburan terkadang membuat banyak selebritas lebih memilih profesinya dibandingkan dengan pendidikan mereka. Namun, hal tersebut tidak berlaku untuk Tasya. Penyanyi yang sudah terjun ke dunia musik sejak usia tujuh tahun ini pun rela meninggalkan Indonesia demi kuliah di negeri orang.

"Dari usia muda, saya sudah

merasakan sukses. Tapi, saya tidak mau berada di situ saja.

Saya mau berkembang dan salah satunya adalah dengan mencari ilmu. Kalau uang bisa habis, tapi kalau ilmu, tidak akan pernah habis," ujar Tasya.

Mengapresiasi Keberagaman Sementara bagi Ai Nurhidayat, pendidikan merupakan hal penting dalam mewujudkan gerakan masyarakat untuk mengapresiasi keberagaman di Indonesia. Bersama dengan teman-temannya di Dusun Cikubang, Desa Cintakarya, Kecamatan Parigi Pangandaran Jawa barat, Ai menginisiasi kelas multikultural dan menerima siswa dari seluruh pelosok negeri agar mereka dapat hidup bersama dan membangun konek-

si antar ras, suku, agama, budaya serta tingkat ekonomi.

Gerakan ini berawal dari pertemuannya dengan seorang guru yang mengajar di SMK Bakti Karya yang hampir gulung tikar karena muridnya sedikit. Ai dan kawan-kawannya pun berinisiatif menyelamatkan sekolah tersebut dan mengintegrasikannya dengan Komunitas Sabalad pada tahun 2014.

Di SMK Bakti Karya, para siswa dari berbagai pulau di Indonesia belajar tentang multimedia, ekologi hingga 60 materi pokok multikulturalisme yang mengacu pada lima konsep dasar yakni penanaman nilai toleransi, semangat perdamaian, semangat berjaringan, berbudaya dan pembelajaran aktif. [*]

& OLAHRAGA ntuan Pemerintah

AYAAN 4 Juni 2020

Halaman 7 S O S O K

Ciptakan Karya Inovatif, Bangga Raih Penghargaan Dari Disdik Jatim

baran bisa semakin masif.

"Karena siswa siswi maupun santriwan santriwati ini, dia mempunyai kebiasaan dengan bergerombol, dengan alat-alat yang sederhana yang dia pakai untuk hidup di pendidikan maupun di pesantren," terang Gus Farid.

Meski begitu, Gus Farid juga menyampaikan jika mayoritas wali murid/ wali santri sangat berharap agar anak-anaknya yang sekarang menjalani proses belajar di rumah bisa segera kembali ke pesantren.

"Karena mungkin para wali

Ditengah pandemi corona atau Covid-19, keluarga besar SMKN 2 Situbondo sedang berbunga bunga. Ini setelah pucuk pimpinan salah satu sekolah kejuruan terfavorit di Kota Santri itu berhasil meraih penghargaan sebagai Kepala Sekolah (Kasek) inovatif dari Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi Jatim.

Reward yang sejatinya untuk momen puncak peringatan hari pendidikan nasional (hardiknas) 2020 itu patut dibanggakan, karena tidak semua

murid ini sangat berharap bahwa, anaknya ini punya bekal ilmu agama yang begitu kuat.

Sedangkan para wali murid yang mayoritas ingin anaknya kembali ke pesantren, yang anaknya di pesantren ini hanya mungkin mengenyam pendidikan di pesantren 1 sampai 3 tahun. Kenapa bisa seperti itu, karena anak yang di pesantren 1 sampai 3 tahun ini mungkin belum punya kekuatan amaliyahamaliyah pesantren yang harus dia jalankan meskipun dia di rumah," papar Gus Farid. [rif]

SMK yanga ada di Kabupaten Situbondo meraih penghargaan yang sama.

Mohammad Muzammil MMPd mengatakan, penghargaan yang diserahkan Dinas Pendidikan Provinsi Jatim melalui Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Bondowoso

Drs H Sugiono Eksantoso MM itu dilaksanakan di auditorium SMKN 1 Situbondo.

Kata Muzammil, SMKN 2 Situbondo merasa bangga dengan capaian penghargaan bergengsi tersebut. "Kami sangat mengapresiasi pemberian penghargaan sekolah inovatif yang diserahkan Dinas Pendidikan Provinsi Jatim ini," aku mantan Wakasek SMKN 1 Panji itu kemarin (3/6).

Masih kata Muzammil, dengan meraih penghargaan sekolah inovatif itu, ia bersama seluruh tenaga pendidik dan tenaga kependidikan SMKN 2 Situbondo akan terus berupaya keras menciptakan inovasi inovasi lain dimasa mendatang. Capaian ini ber-

Mohammad Muzammil MMPd

hasil diraih, aku Muzammil, berkat adanya sejumlah karya inovasi yang di buat SMKN 2 Situbondo selama masa pelajaran tahun 2019 kemarin.

"Ya ini berkat hasil karya SMKN 2 Situbondo dimana jumlahnya lebih dari satu selama tahun 2019 lalu," ujar mantan Kepala SMKN 1 Banyuputih Situbondo itu.

Muzammil kembali menegaskan, penghargaan yang di raih SMKN 2 Situbondo tercatat dalam register piagam bernomor : 002.6/2817/101.5/ 2020 dengan ditandatangani langsung Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jatim Dr Ir Wahid Wahyudi MT. Muzammil menerangkan, penghargaan sekolah inovasi lebih dari satu karya selama tahun 2019 itu sudah dibuktikan dalam laporan yang dikirim ke Bidang Pembinaan Guru dan Tenaga Pendidikan Disdik Provinsi Jatim beberapa waktu lalu.

"Bapak Kadis Dindik Jatim berharap agar SMKN 2 Situbondo terus melahirkan inovasi dengan cara meningkatkan kualitas pendidikan menuju Jawa Timur Cerdas," pungkas alumnus PGAN Situbondo tahun 1992 itu. [awi]

IDAI Kota Probolinggo Meminta Sekolah Tidak Dibuka

ertemu dengan Komisi A teekait dengan PPDB bermasalah di Kota Malang.

ud dan Diskominfo Dipanggil Dewan

awal proses pelDB jalur zonasi a menyampaikan hn sistem online isepakati untuk nfo Kota Malang. semua. Masalah an server disernfo. Karena meada pada Komin-

, pada hari kedua juga dikeluhkan, kesulitan mengaka sistem Peneriidik Baru (PPDB) kat SD dan SMP . Meski pihak Dimeminta orang tua asi ke sekolah tuing, namun masih limurid yang men-

datangi kantor Dindik.

Didik Imam Ariyanto misalnya.

Warga Kecamatan Sukun ini akan mendaftarkan anaknya ke SMPN 12 Malang. Namun sejak Selasa kemarin, ia kesulitan mengakses website di alamat ppdb.malangkota.go.id.

"Saya sudah sempat datang ke sekolah, dibantu masuk websitenya, tetapi tidak bisa juga. Disuruh terus mencoba, akhirnya saya datang ke dindik, meski tidak ada petugas yang menemui," kata Didik.

Ia berharap pendaftaran PPDB jalur zonasi ini bisa segera berjalan lancar. Sehingga ia bisa mendaftarkan anaknya di sekolah terdekat di lokasi rumahnya. "Harapannya bisa segera daftar lewat online ini, sehingga anak saya bisa segera dapat

sekolah," tuturnya.

Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Malang, Totok Kasianto mengungkapkan jika saat ini sistem PPDB secara online untuk jalur dinas sudah berjalan lancar. Hingga Rabu pagi, tercatat sudah ada 4.750 siswa yang mendaftar melalui website PPDB. "Pelayanan sudah lancar, kami dibantu Dispendukcapil dan Diskominfo," ujarnya.

Totok mengakui jika terdapat kendala di lapangan. Namun Dinas Pendidikan sudah menginstruksikan pada sekolah untuk membantu walimurid yang kesulitan melakukan pendaftaran melalui online. "Maka semua sekolah SD-SMP Negeri harus membantu melayani masyarakat," kata Totok. [mut]

da Pengamal Al Qur an Tidak Berhenti Menurut Hudori, kalau tidak ada pengamal ajaran Al Quran, bagaimana nantinya kelangsungan pendidikan agama Islam di tengah masyarakat. Mulai tahun 2020 ini, Pemkab Sidoarjo, kata Hudori, juga mulai memberikan penghargaan pada qori dan qoriah Al Qur an. Jumlanya ada 26 orang. Sementara pada Tahfidz qur an ada sebanyak 637 orang.

Untuk para Tahfidz, kata Hudori, selama tahun 2020 ini diberikan santunan sebesar Rp4 juta tiap orang.

Yang dicairkan setiap Triwulan.

Menurut ia, meski sedang mengalami musibah pandemi Covid-19, pengajaran amalan Al Quran harus tetap berjalan. Cuma caranya saja yang mungkin berbeda.

Kalau dalam kondisi normal, pengajaran dilakukan secara tatap muka, namun dalam masa pandemi Covid-19 saat ini, akan dilakukan secara daring atau dalam jaringan.

"Walau ada pandemi Covid-19, para Tahfidz maupun qori dan qoriah harus tetap mengajarkan amalan Al Quran, semoga dengan banyakbanyak amalan Al Quran, masa pandemi Covid-19 ini bisa segera berakhir," kata Hudori. Pihaknya dalam Minggu depan, akan mengumpulkan para koordinator di 18 kecamatan untuk membahas masalah tersebut.

Para Tahfidz dan Qori di Sidoarjo akan diberikan buku sebagai laporan kegiatan mereka menerapkan cara Daring selama ada pandemi Covid-19 saat ini. [kus]

Probolinggo, Bhirawa Rencana pemerintah mengaktifkan kembali proses belajar mengajar di sekolah mendapat perhatian serius dari Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) Kota Probolinggo. IDAI meminta sekolah tidak dibuka hingga Desember 2020 atau menunggu kurva penyebaran Covid-19 menurun.

Alasannya, penerapan pencegahan penularan korona pada anakanak sulit dilakukan. Seperti ditegaskan anggota IDAI Kota Probolinggo dr. Catur Prangga, Rabu ( 3/ 6). Menurutnya, IDAI tidak sepakat menganai rencana pemerintah melalui Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) RI untuk mengaktifkan lagi lembaga pendidikan pada Juli 2020.

Apalagi, setelah melihat kurva jumlah warga terpapar Covid-19 di daerah terus naik. Termasuk di Jawa Timur. "Kami melihat fakta saat ini.

Kurvanya (penderita Covid-19) terus naik. Kami tidak sepakat jika sekolah diaktifkan kembali pada Juli (2020) yang masuk pendaftaran baru. Paling tidak, tunggu sampai Desember 2020 sampai kurvanya mulai menurun. Atau melihat perkembangan, meski tidak Desem-

ber, namun kurvanya sudah menurun drastis," jelasnya.

Sebelum pemerintah memiliki regulasi dan skema yang jelas terkait penerapan new normal di lingkungan pendidikan, pihaknya meminta anak-anak tetap menerapkan pembelajaran jarak jauh.

Baik secara dalam jaringan maupun luar jaringan.

"Mungkin bagi anak yang berada di SMP-SMA masih bisa. Namun, jika SD atau TK/PAUD akan sangat sulit untuk mengaturnya.

Saya juga memiliki anak dengan usia 4 dan 10 tahun, jika saat ini ada instruksi untuk masuk, saya tidak akan memperbolehkan anak saya masuk. Biar meski tidak mendapatkan nilai," ujar Catur.

Catur menegaskan, dari sejumlah pasien balita yang ditangani dan mengarah ke Covid-19, ada sekitar 2-3 pasien. "Memang yang paling berisiko orang tua dengan penyakit bawaan lainnya. Untuk balita dan bayi yang saya tangani baru sekitar 2-3 reaktif Covid. Namun, balita atau anak-anak sangat sulit untuk pengaturan pencegahannya," lanjutnya.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Probolinggo Moch. Maskur mengatakan, Pemer-

intah Pusat masih menggodok mengenai penerapan new normal di sektor pendidikan. Pemerintah belum memperbolehkan siswa kembali ke sekolah karena penyebaran Covid19 masih tinggi. "Pemerintah benarbenar menggodok secara matang untuk penerapan new normal di lingkup sekolah," tuturnya.

Menurutnya, pemerintah juga tidak ingin menerapkan new normal di sekolah secara grusa-grusu. Penerapannya masih sangat berisiko jika dilakukan dalam waktu dekat.

wiwit agus pribadi/bhirawa

Petugas menyemprotkan disinfektan di sekolah-sekolah.

Siswa Kabupaten Dijatah 10 Persen di Sekolah Negeri

PPDB SMK di Kota Probolinggo Bebas Zonasi Probolinggo, Bhirawa Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), kian dekat. Para calon peserta didik asal Kabupaten Probolinggo yang hendak melanjutkan ke jenjang SMK di Kota Probolinggo, bisa bernapas lega karena bisa bebas memilih. Sedangkan untuk tingkat SD dan SMP siswa kabupaten dijatah 10 persen di sekolah negeri.

Sejauh ini, untuk SMK pemerin-

tah tidak menerapkan sistem zonasi. Berbeda dengan SMA. Terutama di Kota Probolinggo. "Ada perbedaan pelaksanaan PPDB SMASMK. Untuk PPDB SMA di Kota Probolinggo, dilakukan sistem zonasi. Sedangkan, untuk SMK tidak ada zonasi," ujar Kepala Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Wilayah Probolinggo Kiswanto, Rabu (3/6).

Karena di SMK tidak ada zonasi,

wiwit agus pribadi/bhirawa

SMKN 2 Kota Probolinggo siap PPDB akhir bulan ini.

maka siswa dari wilayah Kabupaten Probolinggo bisa mendaftar di SMK di Kota Probolinggo. "Kuota zonasi minimal 50 persen. Sedangkan, 50 persen lainnya terbagi untuk afirmasi (keluarga miskin), orang tua pindah tugas, jalur prestasi perlombaan, serta jalur prestasi dari nilai rapot," jelasnya.

Calon peserta didik jenjang SMA diberi kesempatan untuk mendaftar sesuai zona tempat tinggal atau luar zona pada zona yang berbatasan.

Sedangkan, untuk SMK karena tidak ada zonasi, maka masuk dalam jalur reguler dengan kuota 75 persen pagu. Sedangkan, 25 persennya terbagi untuk jalur afirmasi, jalur perpindahaan orang tua, dan jalur prestasi perlombaan.

Saat ini pelaksanaan PPDB SMASMK dilaksanakan secara online.

Kecuali, untuk Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri. Pendaftaran SMK melalui jalur zonasi akan dimulai pada 22-24 Juni 2020. Sedangkan, jalur reguler akan dilakukan pada 2527 Juni 2020. Untuk jalur afirmasi, pindah tugas, dan jalur prestasi, akan dibuka mulai 15-16 Juni 2020.

Antisipasi Santri Balik Ponpes Siapkan Protokol Khusus Situbondo, Bhirawa Menyambut kepulangan ribuan santri ke masing masing pondok pesantren (ponpes) yang ada di Kabupaten Situbondo, jajaran Forkopimda Kabupaten Situbondo bersiap melakukan berbagai antisipasi.

Jajaran pemimpin daerah itu mengadakan rapar koordinasi (rakor) bersama lintas OPD dan UPT yang ada di Kabupaten Situbondo. Pelaksanaan rakor juga membahas perkembangan Covid-19 itu yang dihelat di lantai II Intelegence Room (IR) Pemkab Situbondo. Hadir dalam rakor diantaranya Sekda Syaifullah, Kapolres Situbondo AKBP Sugandi, Dandim 0823 Letkol Inf Akhmad Juni Toa serta para pejabat utama Polres, Kodim dan Pemkab. Disisi lain Direktur RSUD dr Tony Wahyudi, Direktur RSUD Besuki dr Sandy, Direktur Perusda Pasir Putih Mohammad Yasin serta para Camat dan sejumlah Kepala Puskesmas juga ikut hadir dalam

Protokol kesehatan di sekolah kondisinya berbeda dengan sektor umum lainnya. Terlebih yang dihadapi anak-anak.

Maskur mengatakan, semua itu dilakukan guna menghindari terjadinya klaster baru di sekolah. Selain akan berdampak buruk pada siswa, pemerintah juga akan mendapatkan sorotan buruk. "Kami sedang mempersiapkan aturannya sesuai protokol kesehatan. Bila SE (surat edaran) waktu dilaksanakan sudah siap," tambahnya. [wap]

kegiatan rakor tersebut.

Menurut Sekda Syaifullah, dalam rakor kemarin jajaran Forkopimda Situbondo membahas evaluasi karantina serta membahas kembalinya santri ke pondok pesantren.

Selaku Komandan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19

(GTPPC) Kabupaten Situbondo, imbuh Syaifullah, kegiatan rakor perlu diadakan guna menyiapkan protokol kepulangan santri ke ponpes di Kabupaten Situbondo. "Ya kami melibatkan berbagai OPD dan UPT terkait," papar mantan Kepala Bappeda Kabupaten Situbondo itu.

sawawi/bhirawa

Jajaran Forkopimda Situbondo bersama instansi terkait mengikuti rakor membahas kepulangan santri ke ponpes di IR lantai II Pemkab Situbondo Rabu (3/6).

Sementara itu, Kapolres Situbondo AKBP Sugandi menerangkan, terkait kedatangan santri agar sejak dini dikomunikasikan dengan pihak pesantren dan Dinas Kesehatan guna untuk mengantisipasi penyebaran Covid 19 tidak semakin meluas. Ini karena, ujar Kapolres Sugandi, santri yang datang merupakan warga berbagai daerah dari luar Kabupaten Situbondo.

"Jadi para santri yang datang harus dilengkapi dengan surat keterangan bebas Covid-19. Selain itu para santri juga diminta untuk tetap mematuhi protokol kesehatan," tandas pria dengan dua melati dipundaknya tersebut.

Kapolres Sugandi menambahkan, terkait penanganan Covid-19, Polri bersama TNI akan terus melaksanakan patroli gabungan dengan cara meminta masyarakat untuk disiplin dan patuh terhadap protokol kesehatan sehingga penyebaran Covid-19 di Kabupaten Situbondo tidak semakin bertambah. [awi]

Untuk tingkat SDn dan SMPN siswa asal Kabupaten Probolinggo tetap memiliki kesempatan untuk menempuh pendidikan di Kota Probolinggo. Namun, kuotanya hanya 10 persen dari pagu sekolah. Serta, hanya boleh memilih sekolah yang telah ditetapkan Pemkot Probolinggo.

"Pemkot ada MoU dengan Kabupaten Probolinggo terkait siswa kabupaten yang bersekolah di Kota Probolinggo. Jadi, setiap tahun memang ada kuota 10 persen bagi warga di dekat batas kota," ujar Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Probolinggo Budi Wahyu Rianto, Rabu (3/6).

Aturan itu tertuang dalam Peraturan Wali Kota (Perwali) Nomor 53/2020 tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar (SD), dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Tahun Ajaran 2020/2021. Di sana, disebutkan kuota siswa kabupaten sebesar 10 persen dari pagu sekolah. Serta, tidak semua sekolah memiliki pagu untuk siswa kabupaten. [wap]

POJOK GURU

Belajar di Rumah Diperpanjang Sampai Pandemi Berakhir Pasuruan, Bhirawa Pemerintah Kota Pasuruan kembali memperpanjang kebijakan belajar di rumah bagi pelajar SD dan SMP di Kota Pasuruan. Perpanjangan dilakukan sampai batas waktu yang belum ditentukan mengingat pandemi belum berakhir.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pasuruan, Mualif Arif menyampaikan situasi saat ini belum memungkinkan untuk mengembalikan kegiatan belajar mengajar di sekolah.

"Kami menilai kebijakan belajar dari rumah perlu diperpanjang. Karena penyebaran covid-19 belum mereda," ujar Mualif Arif, Rabu (3/6).

Menurutnya, kebijakan perpanjangan sudah dilakukan sebanyak lima kali. Selama ini masa belajar di rumah diperpanjang dalam waktu dua pekan. Namun, kali ini perpanjangan dilakukan sampai batas waktu yang belum ditentukan.

"Tren penyebaran korona belum terkendali. Sehingga, dalam surat yang kami keluarkan memang tak ada batasnya.

Intinya perpanjangan dilaksanakan hingga pandemi berakhir," kata Mualif Arif. [hil]

JATIM MEMBANGUN Program BPNT di Tuban Menuai Pujian Kamis Legi, 4 Juni 2020

Halaman 8

Tuban, Bhirawa Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kecamatan Jatirogo Kabupaten Tuban menuai pujian dari beberapa pihak, mulai keluarga penerima manfaat (KPM), Agen, Forkopimka hingga Dinas Sosial. Pasalnya kualitas beras medium untuk komoditi program sembako yang disalurkan dinilai sesuai standar.

Puji (46) Keluarga Penerima Manfaat (KPM) asal Desa Wotsogo Kecamatan Jatirogo, setelah melihat langsung proses droping dari supliyer ke agen menyatakan puas, sebab beras yang diterima tidak bau apalagi berkutu. Ia pun berharap kualitas beras medium ini dapat dijaga.

“Berasnya sudah bagus, standar, dan layak sangat makan. Semoga kwalitasnya terjaga,” kata Puji saat ditanya bhirawa, di Kecamatan Jatirogo, Rabu (3/6/2020) siang.

Hal senada diungkapkan Ustadi, selaku perwakilan agen penyalur BPNT di wilayah kecamatan Jatirogo. Ia mengungkapkan, komod-

Tim dari Dinsos P3A Tuban, Forkopimka, TKSK dan Perwakilan Agen saat melakukan pemeriksaan beras sebelum di distribusikan ke KPM pada masing-masing Desa di Kecamatan Jatirogo.

iti beras bantuan sudah layak setelah dicek bersama stakeholder.

“Alhamdulillah komoditi beras yang akan kita salurkan ke KPM

sesuai standar beras medium. Namun kedepannya jika bisa untuk ditingkatkan lagi agar di bawah tidak ada kendala,” tutur perwakilan

agen asal Desa Demit tersebut.

Di kesempatan yang sama, Camat Jatirogo, Drs. M. Nawawi menanggapi positif terkait kualitas beras

bantuan untuk masyarakatnya. Pihaknya pun memuji kualitas beras yang sudah dicek bersama di kantor Kecamatan Jatirogo tersebut.

Komisi II Undang OPD untuk Sinergikan Kebijakan Covid-19

KELANA JATIM

Pemkab Blitar Perpanjang Penutupan Lokasi Wisata Kabupaten Blitar, Bhirawa Masih dalam pandemi Virus Corona (Covid-19), Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blitar kembali memperpanjang penutupan sementara objek wisata di Kabupaten Blitar sampai tanggal 30 Juni mendatang.

Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Dinas Pariwisata Budaya Pemuda dan Olahraga (Disparbudpora) Kabupaten Blitar, Agus M Setiawan, Hartono/Bhirawa mengatakan penutupan seAgus M Setiawan mentara objek wisata di Kabupaten Blitar kembali diperpanjang, dimana sebelumnya harusnya berkahir pada tanggal 29 Mei lalu, namun kini diperpanjuang kembali sampai tanggal 30 Juni mendatang.

“Upaya ini dilakukan tentu demi menghindari adanya kerumunan massa selama pandemi Covid-19, mengingat sektor pariwisata setempat banyak dilirik oleh wisatawan domestik,” kata Agus.

Lanjut Agus, menindaklanjuti regulasi tersebut pihaknya juga telah meminta kepada seluruh pengelola tempat wisata, rumah makan maupun penginapan di Kabupaten Blitar supaya melakukan sejumlah langkah persiapan dan masih menutup sementara.

“Agar ketika destinasi wisata dibuka kembali, semuanya sudah siap menerima pengunjung sesuai standar operasional dan prosedur protokol kesehatan,” jelasnya.

Selain itu dikatakan Agus, pihaknya tetap meminta seluruhnya untuk tetap memberlakuan physical distancing (jaga jarak fisik) dan wajib memakai masker, menyiapkan segala fasilitas pendukung pencegahan Virus Corona seperti tempat mencuci tangan serta pengecekan suhu tubuh bagi setiap travelers jika pada bulan berikutnyaa benar-benar dibuka kembali.

“Segala hal terkait pencegahan, kami meminta untuk disiapkan oleh tempat wisata, rumah makan, hotel dan sebagainya, karena jika nantinya akan dibuka kembali menghadapi new normal semuanya sudah siap,” ujarnya. [htn]

Trenggalek, Bhirawa Guna mensinergikan kebijakan penggunaan anggaran untuk penanganan Covid-19 komisi II DPRD Trenggalek undang 6 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mitra kerjanya.

Dari 6 OPD yang dipanggil diantaranya Dinas Pariwisata, Dinas Perikanan, Dinas Komidag, Dinas Perhubungan, Dinas Pertanian dan Disnakertran.

Ketua Komisi II DPRD Trenggalek Pranoto mengatakan bahwa pemanggilan tersebut dalam upaya mensinergikan tujuan OPD, agar sesuai saat pengimplementasikan bantuan di tengah pandemi Covid-19.

“Hari ini kita rapatkan dengan Bakeuda sebagai pemangku badan keuangan bersama OPD sesuai dengan kemitraan kita yang tujuannya untuk mensinergikan antar OPD terkait bantuan- bantuan yang diusul-

kan dari banyak pintu sehingga realisasinya bagaimana,” ungkap politisi gaek beraasal dari partai PDI Perjuangan usai rapat di aula DPRD Trenggalek Rabu (3/6/2020).

Agar bantuan yang diberikan tidak tumpang tindih dengan bantuan sebelumnya, komisi II menyebutkan agar usulan masing - masing OPD dikafer oleh dinas yang membidangi.

“Kita sepakat komisi II untuk dikafer oleh satu dinas yang membidangi ketika usulan masing - masing OPD belum terkafer dari anggaran pusat provinsi kabupaten maupun BLT DD sehingga nanti secara data yang masuk bukan data berdasarkan NIK melainkan berbasis data KK,” ucapnya.

Lebih lanjut Pranoto menyebutkan dari 6 OPD yang dipanggil, seperti Dinas Pariwisata, Dinas Perikanan, Dinas Komidag, Dinas Perhubungan, Dinas Pertanian dan Disnakertran.

Semua kendalanya terkait penanganan terdampak covid 19 sudah disampaikan dan hasilnya berfariasi.

“Dari yang disampaikan berfariasi, namun titik fokusnya tetap terkait

angaran, namun serupa dengan harapan dari masing-masing OPD mintanya tetap diserahkan kepada Dinas yang membidangi agar tidak terjadi tumpang tindih,” jelasnya.n [wek]

Pemkab Bondowoso Berikan Pembinaan Kampung Tangguh Bondowoso, Bhirawa Perintah Kabupaten Bondowoso memberikan pembinaan kampung tangguh sebagai upaya pencegahan dini penyebaran Covid-19 di wilayah kecamatan Wringin dan Pakem.

Asisten I Pemkab Bondowoso, H Harimas, S.E, M.Si mengatakan, pembentukan kampung tangguh sebagai salah satu bentuk upaya melakukan pencegahan dini, memutus rantai penyebaran Covid-19. Maka sejatinyalah Pemkab melakukan pembinaan. ”Keselamatan masyarakat ini jadi hukum tertinggi. Oleh karenanya strategi yang kita bangun melalui gerakan kampung tangguh harus benar-benar mendapatkan pembinaan,Jadi bukan sekadar gera-

sisten I Pemkab Bondowoso, Harimas saat cek kesiapan kampung tangguh.

Ihsan Kholil/ Bhirawa

kan bagi bagi sembako di jalanan, tapi harus ada langkah sistemik penyelamatan jiwa dari ancaman covid-19,” ungkapnya, Rabu (3/6).

Mantan Kadis Dikbud ini men-

jelaskan, bahwa instrumen utama yang dibangun pada kampung tangguh sejatinya adalah keberadaan lumbung pangan kampung.

“Lumbung itu juga mencakup ket-

Jalan Nasional Babat - Lamongan Rusak Parah DPRD Jatim, Bhirawa Kerusakan parah terjadi di jalan poros nasional Babat-Lamongan. Kerusakan tersebut mengancam terjadinya laka lantas di wilayah tersebut.

“Kondisi jalannya memprihatinkan. Dimana saat ini berlubang dan berdebu saat tidak hujan. Kalau hujan, jalan itu menjadi titik genangan air,” ungkap anggota

“Kita sudah menerima droping, setelah ada koreksi kualitas beras jauh lebih baik,” kata Nawawi. Ia berharap sebelum dilakukan droping, beras harus diteliti betul oleh semua pihak. Tujuannya agar penerima manfaat dapat menikmati beras benar-benar layak makan.

“Harapannya mutu berasnya sebelum didroping diteliti betul, agar tidak ada penolakan dari masyarakat,” tegas Camat Alumni UIN Sunan Ampela Surabaya ini.

Pada kesempatan yang sama, Sekretaris Dinsos P3A Tuban, S.Y. Emanuel juga ikut melakukan pengecekan beras BPNT di kecamatan Jatirogo. Pihaknya ingin memastikan kualitas komoditi bantuan dari pemerintah pusat untuk KPM tersebut sesuai standar.

“Kami akan memastikan beras medium yang didroping di setiap kecamatan, termasuk Jatirogo ini.

Setelah kita cek hasilnya bagus ,” kata Emanuel.

Pantauan di lapangan, penyaluran BPNT di Kecamatan Jatirogo dipantau oleh Dinsos, Pihak TNI-POLRI, pendamping dan agen. Setelah sampel dicek dan dinyatakan standar dilanjutkan droping ke setiap agen untuk disalurkan ke KPM.n [hud]

Fraksi PAN DPRD Jatim Amar Syaifudin, Rabu (3/6).

Pria yang juga Wakil Ketua Komisi B DPRD Jatim ini mengatakan titik kerusakan terparah ada di sekitar Pasar Babat, juga di depan stasiun Kereta Api Lamongan, depan PT BMI lamongan dan beberapa ruas jalan lainnya. “kondisi kerusakan jalan ini

sangat mengganggu, apalagi jika dilewati kendaraan jenis sedan dipastikan jika tidak hati-hati bisa nyangkut aspal . Juga sangat rawan bagi kendaraan pickup/truck pengangkut barang bisa tergelincir atau terguling,” jelasnya.

Mantan Wabup Lamongan ini mengatakan atas kondisi tersebut, pihaknya minta Kementerian Pe-

kerjaan Umum untuk memberikan perhatian dalam bentuk program perbaikan jalan.

“Mengingat akses jalan nasional ini kondisinya semakin lama semakin rusak. Bahkan beberapa waktu yang lalu kerusakan jalan di Babat sempat ditanami pohon pisang oleh warga, karena kesal tidak ada perbaikan,” jelasnya.

Oleh karena itu, lanjut Amar, pihaknya minta dalam waktu dekat kondisi jalan yang mengalami kerusakan tersebut segera diperbaiki. “Kami minta kerusakan tersebut menjadi perhatian khusus pusat untuk disegerakan diperbaiki mengingat untuk perbaikannya merupakan ranah dari kementerian di pusat,” tandasnya. [geh]

ersediaan APD setidaknya , ketersediaan ruang karantina, kecukupan pangan, hingga energi dan air,” tegasnya.

Selanjutnya kata Harimas instrumen berkaitan pelatihan evakuasi dan pengelolaan keamanan. Tak hanya itu, selain Kampung Tangguh, Pemkab Bondowoso juga lakukan strategi-strategi pembendungan. Seperti melalui physical distancing, tracing, pendataan mobilitas orang hingga monitoring protokol covid-19 melalui 6 pos pantau.

“Bahasanya, ada atau tidak ada regulasi di desa atau kelurahan, tangguh jadi kunci membendung dan memutus mata rantai covid-19,” pungkasnya.

Informasi dihimpun, pembinaan akan terus dilakukan secara bertahap dimasing-masing kecamatan sesuai jadwal yang telah tersusun. [san]

Bantuan ‘Gemarikan’ Diharapkan Mampu Tingkatkan Imunitas pada Masa Pandemi Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Republik Indonesia bekerja sama dengan Anggota Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI), Ema Umiyyatul Chusnah (Ning Ema) membagikan 1.000 paket bantuan olahan ikan dan ikan segar beku kepada warga di Kabupaten Jombang.

arif yulianto/bhirawa

Anggota Komisi IV DPR-RI asal Kabupaten Jombang, Ema Umiyyatul Chusnah saat membagikan bantuan paket olahan ikan dan ikan segar kepada warga Kecamatan Mojowarno, Jombang, Rabu (03/06).

Paket bantuan olahan ikan dan ikan beku ini dibagikan kepada masyarakat Kabupaten Jombang yang secara simbolis diwakili Kecamatan Mojowarno dan Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang.

Diharapkan, paket bantuan olahan ikan dan ikan beku ini bisa meningkatkan imunitas masyarakat saat Pandemi Corona (Covid-19) seperti sekarang ini.

Ema Umiyyatul Chusnah mengungkapkan, dirinya dan KKP juga

peduli kepada masyarakat terdampak Pandemi Covid-19 yang ada di Kabupaten Jombang.

Untuk peningkatan imun, kita beri makanan bergizi, termasuk olahan ikan dan ikan segar,” ujar Ning Ema saat pembagian paket olahan ikan dan ikan beku di Pendopo Kantor Kecamatan Mojowarno, Jombang, Rabu (03/06).

Dia menambahkan, selain untuk meningkatkan imunitas warga saat Pandemi Covid-19, paket bantuan

juga bertujuan untuk menurunkan angka stunting yang ada di Kabupaten Jombang.

“Agar angka stunting bisa berkurang, dan saat ini karena ada Covid-19, kita juga membantu masyarakat terdampak (Pandemi) Covid-19,” tambah Ning Ema. Sementara itu, Agus Triyono, petugas dari Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan, Kementrian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia menjelaskan, dalam satu paket bantuan dari KKP ini terdapat empat jenis olahan ikan dan ikan segar beku yakni Abon Ikan Lele, Otak-Otak, Ikan Patin beku, dan Ikan Bandeng segar.

“Dan ada brosur manfaat makan ikan, kita juga membagikan beber-

apa masker untuk masyarakat, terutama yang terdampak Covid-19,” jelas Agus Triyono.

Selain itu kata Agus Triyono, Safari Gemarikan juga bertujuan untuk meningkatkan angka konsumsi ikan, di daerah-daerah di Indonesia.

Disinggung lebih lanjut, apa tujuan pembagian paket bantuan dari KKP ini saat masa Pandemi Covid-19, Agus Triyono menerangkan, sesuai arahan dari Presiden RI, ikan mempunyai kadar protein yang tinggi yang bisa digunakan untuk ketahanan fisik dari masayarakat.

“Sehingga bisa melawan Corona.

Kegiatan ini juga diharapkan bisa menyerap produk lokal. Seperti produk ikan beku dari UKM-UKM kita serap untuk dibagikan lagi kepada masyarakat,” terang Agus Triyono. [rif]

JATIM MEMBANGUN

Kamis Legi, 4 Juni 2020

Halaman 9

Ribuan CJH Dipastikan Batal Berangkat ke Makkah Sidoarjo, Bhirawa Keputusan pemerintah dalam hal ini Menteri Agama RI untuk tidak memberangkatkan jamaah haji di tahun 2020 menyebabkan ribuan calon jamaah haji di Jawa Timur terpaksa menunda ibadah hajinya tahun depan.

Sebanyak 2.385 Calon Jamaah Haji (CJH) asal Kabupaten Sidoarjo tahun 2020 sudah dipastikan batal berangkat ke Tanah Suci Makkah Arab Saudi. Pembatalan keberangkatan CJH tersebut adanya Surat Keputusan Menteri Agama nomor 494 tahun 2020. ”Bahwasannya, misi penyelenggaraan haji tahun 2020 dibatalkan, karena adanya pandemi virus Covid 19 yang hingga kini belum reda,” terang Kasi Pelayanan Haji dan Umroh Kemenag Sidoarjo, Rohmat Nasrudin, Rabu (3/6) kemarin.

Menurutnya, terkait misi penyelenggaraan haji tahun 2020 ini, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo telah memastikan akan membatalkan keberangkatan para CJH. Sesuai dengan surat resmi dari Kementerian Agama Republik Indonesia nomor 494 tahun 2020 karena adanya pandemi Virus Covid 19 yang hingga saat ini belum selesai.

Meskipun demikian, persyaratan adminitrasi para CJH baik paspor maupun bukti pelunasan, foto copy KTP, foto copy SPPH yang masuk ditahun 2020 ini telah dinyatakan 96 persen rampung dikerjakan.

“Tak hanya itu, persiapan buku panduan paket manasik dan umroh serta baju petugas pendamping CJH juga telah diserahkan kepada masingmasing KBHI (Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umroh) se Kabupaten Sidoarjo,” jelas Rohmat Nasrudin.

Ia mengaku kalau di tahun 2020 ini ada sebanyak 2.385 CJH asal Kabupaten Sidoarjo yang dibatalkan dalam misi menunaikan ibadah haji. Mereka yang dijadwalkan akan berangkat di tahun 2020 ini, akan

diagendakan lagi berangkat haji tahun 2021 mendatang.

“Seiring menunggu hasil keputusan dari Kementerian Agama RI yang baru lagi. Kami berharap semua KBHI dan Umroh se Kabupaten Sidoarjo dan para CJH untuk mentaati aturan Kementerian Agama,” harapnya.

Calon Jamaah Haji (CJH) asal Kabupaten Malang sebanyak 1.949 orang batal berangkat ke tanah suci Makkah, yang mana mereka akan melaksanakan rukun Islam yang ke lima, yakni ibadah haji pada tahun 2020 ini.

Kepala Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Malang H Mustain, Rabu (3/6), kepada wartawan mengatakan, pembatalan CJH asal Kabupaten Malang ke tanah suci Makkah, hal ini berdasarkan surat elektronik yang diterima yakni terkait Keputusan Kemenag Nomor 494 Tahun 2020 tentang Pembatalan Keberangkatan Jamaah Haji Pada Penyelanggaran Ibadah Haji Tahun 1441 Hijriyah2020 Masehi, pada Selasa (2/6).

“Dari surat tersebut memang CJH tahun 2020 ditunda keberangkatannya, dan akan diberangkatkan, pada tahun2021 mendatang,” jelasnya.

Sedangkan, masih dia terangkan, jumlah CJH asal Kabupaten Malang sebanyak 1.949 orang, yang sudah melunasi sebesar 90 persen, atau sebanyak 1.609 orang. Dengan adanya penundaan itu, pihaknya memberikan dua pilihan bagi CJH yang gagal berangkat. Pertama, mereka bisa menunggu pada tahun 2021. Dan kedua, uang mereka untuk pelunasan bisa di ambil kembali. Dan untuk proses pengembaliannya, nantinya akan kitai bahas bagaimana teknisnya.

Bojonegoro,Bhirawa Pergeseran perwira yang bertugas di Polres Bojonegoro tengah terus berlanjut, kali ini bertempat di halaman Mapolres Bojonegoro digelar upacara serah terima jabatan Kasat Reskrim Polres Bojonegoro, Rabu (3/6).

Turut Hadir dalam Kegiatan sertijab tersebut Wakapolres Bojonegoro, Kompol Rendy Surya Aditama, para PJU Polres Bojonegoro, Kapolsek jajaran dan anggota Polres Bojonegoro.

Mutasi Kasat Reskrim Polres Bojonegoro tersebut sesuai Surat Keputusan Kapolda Jatim nomor : KEP/972/IV/2020, Tanggal 30 April 2020 tentang pemberhentian dari dan pengangkatan dalam jabatan dilingkungan Polda Jatim.

Jabatan Kasat Reskrim Polres Bojonegoro yang awalnya dijabat oleh AKP Rifaldhy Hangga Putra, SH, SIK diserah terimakan kepada AKP Iwan Hari Poerwanto yang sebelumnya menjabat sebagai Kanit Idik 1 Sat Reskrim Polrestabes Surabaya. Sedangkan AKP Rifaldhy Hangga Putra, SH, SIK akan menduduki jabatan baru sebagai Kasat Reskrim Polres Mojokerto. [bas]

Desa Bendung Kini Bangkit Menjadi Kampung Tangguh Semeru Mojokerto. Bhirawa Desa Bendung Kecamatan Jetis Kabupaten Mojokerto, yang saat ini dikukuhkan menjadi Kampung tangguh semeru oleh Bupati Mojokerto H. Pungkasiadi dan segenap Forkopimda Kabupaten yang diperkuat oleh SPN Polda Jatim.

Siapa sangka Desa Bendung yang sebelumnya terpuruk akibat 5 warganya terpapar positif virus covid 19.kini bisa menggeliat dan bangkit terus berlari untuk melepaskan virus corona yang menjangkiti 5 warganya.

Hal ini tidak lain karena peran masyarakatnya yang besar menjadikan kekuatan yang super dasyat, hingga segenap Forkopimda Kabupaten diperkuat Polda Jatim, desa Bendung dijadikan percontohan dalam pengamganan covid 19 secara mandiri, atas beaya swadaya masyarkatnya sendiri.

Sebagaimana dikatakan Bupati mojokerto Pungkasiadi mengomentari dipilihnya Desa Bendung Kecamatan Jetis menjadi kampung tangguh semeru, adalah Peran Masyarakat yang Jadi Kekuatan.

Kampung Tangguh Semeru, dibentuk sebagai kampung mandiri dalam upaya penanggulangan pandemi Covid-19. [min]

Ditiadakannya ibadah haji tahun ini membuat 942 CJH di Probolinggo raya gagal berangkat. 177 Calon Jamaah Haji (CJH) asal Kota Probolinggo batal berangkat ke tanah suci.

Sebanyak 765 Calon Jamaah Haji di Kabupaten Probolinggo gagal berangkat tahun ini. Total sebenarnya kuota haji Kabupaten Probolinggo ada 833 orang. Namun, yang melunasi BPIH ada 765 orang.

Kasi Penyelenggaraan Haji dan Umrah pada Kemenag Kota Probolinggo Haris Hikmawan Rabu (3/6) menegaskan, pihaknya sudah menerima informasi tentang pembatalan pemberangkatan jamaah haji tahun ini.

Selanjutnya, pihaknya akan menyura-

ti 177 CJH yang gagal berangkat untuk menginformasikan hal itu. Sebanyak 177 CJH itu adalah mereka yang sudah melunasi BPIH tahun ini.

Karena itu pula, pihaknya akan menyurati 177 CJH yang gagal berangkat tahun ini. “Ada 177 CJH yang melunasi BPHI di tahap pertama dan kedua. Kami sebenarnya sudah umumkan ke semua CJH yang tergabung dalam grup WA. Namun, kami juga akan menyurati secara resmi,” ujarnya.

CJH yang gagal berangkat tahun 2020 bisa diajukan lagi pada tahun 2021. BPIH yang sudah lunas akan disimpan dan dikelola secara terpisah oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). Meski demikian,

CJH boleh nenarik kembali BPIH yang lunas. Untuk kemudian dibayarkan kembali pada pelunasan haji tahun mendatang. “Kalau mau diambil atau ditarik lagi boleh, tidak pun juga tidak apa. Jadi, untuk tahun berikutnya tinggal menambah jika ada kenaikan,” bebernya.

Demikian pula sebanyak 765 Calon Jamaah Haji di Kabupaten Probolinggo gagal berangkat tahun ini. Total sebenarnya kuota haji Kabupaten Probolinggo ada 833 orang. Namun, yang melunasi BPIH ada 765 orang.

Kasi Penyelenggara Haji dan Umrah (PHU) di Kemenag Kabupaten Probolinggo Taufiq Amin, Rabu 3/6 mengatakan, 765 CJH yang

wiwit agus pribadi/bhirawa

gagal berangkat itu adalah mereka yang telah melunasi BPIH. Baik pada tahap pertama maupun kedua.

Pada tahap pertama, ada 719 CJH yang melunasi BPIH. Sisanya, 114 CJH belum lunas. Tahap kedua pelunasan BPIH pada 12 – 29 Mei, ada 34 orang yang telah lunas. Sedangkan yang belum lunas ada 71 orang. Lalu untuk cadangan, ada 12 orang yang lunas dan 96 belum lunas. “CJH yang gagal berangkat tahun ini, pemberangkatannya ditunda tahun 2021. Sedangkan CJH yang belum lunas BPIH tahun ini, keberangkatannya ditunda tahun selanjutnya atau tahun 2022,” tuturnya. [ach.cyn.wap]

Bupati Tuban Tidak Berlakukan PSBB dan New Normal

KELANA JATIM

AKP Iwan Hari Poerwanto Resmi Jabat Kasat Reskrim Polres Bojonegoro

Ratusan CJH latihan manasik Haji namun gagal berangkat

Tuban, Bhirawa Pada masa pandemi Covid-19 Pemda Tuban memastikan tidak akan melakukan pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Sebagai bentuk pencegahan penyebaran Covid-19 Pemkab Tuban telah menerbitkan Perbup Tuban No. 19 tahun 2020 tentang Penggunaan Masker dalam Pencegahan Penyebaran Covid-19 di Kabupaten Tuban.

Bertempat di Rumah Dinas Bupati Tuban Kompleks Pendopo Kridho Manunggal, Bupati Tuban, H. Fathul Huda secara khusus memberikan arahan dan imbauan terkait perkembangan Covid-19 di Bumi Wali, Rabu (3/6).

Imbauan tersebut disiarkan langsung oleh LPPL Pradya Suara Tuban yang merupakan radio milik Pemkab juga.

Bupati Tuban, H. Fathul Huda menyatakan Pemkab Tuban berupaya semaksimal mungkin untuk tidak menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Langkah tersebut diambil dengan mempertimbangkan beberapa aspek.

Pertama, penerapan PSBB akan berdampak perekonomian masy-

arakat Kabupaten Tuban. Mengingatkan penerapan PSBB akan memukul perekonomian rakyat yang berakibat semakin minimnya pendapatan masyarakat. Bahkan akan menambah jumlah masyarakat yang kehilangan mata pencaharian.

Kedua, PSBB akan mengganggu psikologis masyarakat. Kondisi saat ini yang tengah sulit, ditambah dengan pembatasan tersebut akan menumbuhkan psikologis masyarakat yang terkekang. Hal ini dikhawatirkan akan memicu tindakan yang merugikan dan mengganggu ketertiban.

Dam ketiga, keberhasilan penerapan PSBB terhadap penangangan dan pencegahan penyebaran Covid19 masih belum terukur jelas. “Alasan-alasan inilah yang menjadikan Pemkab Tuban untuk tidak menerapkan PSBB,” ungkapnya.

Dengan tidak diberlakukannya PSBB, Bupati Tuban mengajak masyarakat Kabupaten Tuban untuk patuh dan disiplin anjuran kesehatan.

Diantaranya menggunakan masker, jaga jarak aman, tidak berkerumun

Bupati Tuban, H Fathul Huda saat memeriksa kesiapan Desa dalam memutus matarantai Pandemi Covid-19

dan rutin cuci tangan. Anjuran ini harus terus disosialisasika kepada masyarakat secara masif.

Bupati juga menyayangkan masyarakat yang acuh terhadap anjuran pemerintah. Salah satunya di pelaksanaan sholat jamaah yang tidak sesuai prosedur kesehatan. Menurutnya,

pelaksanaan sholat berjamaah dapat dilakukan tidak hanya di masjid, namun dapat dibagi di mushola-mushola dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Bacaan sholat dapat menggunakan surat pendek dan meniadakan berjabat tangan usai sholat jamaah. [hud]

BNNK Surabaya Lakukan Tahap Dua dengan Virtual Conference Salah satu tersangka kasus narkoba jenis sabu menjalani proses tahap dua dengan sistem virtual conference, Rabu (3/6) di Rutan Polda Jatim.

Istimewa

Surabaya, Bhirawa Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Surabaya melalukan pelimpahan tahap dua (tersangka dan barang bukti) ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Sura-

baya, Rabu (3/6). Dengan mengikuti imbauan physical distancing, tahap dua pun dilakukan dengan cara virtual conference antara dua tersangka dan Jaksa Penuntut Umum (JPU).

Tahap dua dengan virtual conference ini dilakukan kepada dua tersangka berinisial SED (25) dan KI (20). Keduanya oleh petugas BNN Kota Surabaya diamankan di dua tempat berbeda. Yaitu di daerah Putat Jaya petugas mengamankan 1,89 gram sabu. Sedangkan di wilayah Kampung Malang, petugas mengamankan barang bukti sabu seberat 1,88 gram yang dikemas dalam 6 poket dan 4 poket siap edar.

“Tahap dua ini kami lakukan dengan sistem virtual conferen yang menghubungkan tersangka dan Jaksa. Jadi antara tersangka dan Jaksa tidak ada tatap muka secara langsung,” kata Kepala BNN Kota Surabaya, AKBP Kartono.

Kartono menjelaskan, tahap dua

dengan sistem virtual conference ini kami lakukan untuk memutus rantai penyebaran COVID-19. Jadi virtual conference ini kami lakukan di dua tempat, yaitu di Rutan Polda Jatim dan di Kantor Kejari Surabaya. Tersangka maupun Jaksa tidak bertemu langsung dalam pelimpahan tahap dua ini.

Meski demikian, Kartono mengaku tetap ada penyidik BNN Kota Surabaya yang mendampingi. Bahkan pihaknya membagi menjadi 2 tim yang dipimpin langsung oleh Kasi Berantas, Kompol Damar Bastiar. Dengan rincian, tim pertama berada di Rutan Polda Jatim mendampingi para tersangka. Sedangkan tim kedua berada di Kantor Kejari Surabaya mendampingi Jaksa Penuntut Umum. [bed]

Ngobrol Santai Bersama Bupati, Sampainkan Sejumlah Preatasi Bupati Tuban, H. Fathul Huda melakukan dialog perdana bersama LPPL Pradya Suara Tuban pada program siaran Sapa Bumi Wali, Rabu (3/6).

Program yang membahas pembangunan di Kabupaten Tuban kali ini mengusung tema “Ngobrol Santai Bersama Bupati Tuban”.

Disiarkan dari Rumah Dinas Bupati Tuban Kompleks Pendopo Kridho Manunggal, program berdurasi 1 jam ini membahas capaian Pemkab Tuban dalam kurun waktu 2 periode kepemimpinan Bupati Tuban, H. Fathul Huda dan Wakil Bupati, Ir. H. Noor Nahar Hussein, M.Si. Bupati Tuban menyampaikan sejumlah prestasi dan capaian yang diraih dalam kurun waktu 10 tahun dipengaruhi 3 faktor. Pertama, Fadhol (Kehendak) dari Allah SWT. Karenanya, OPD dan aparatur sipil Negara (ASN) Pemkab Tuban diminta tidak terlampau bangga atas capaian ini.

Prestasi yang diraih harus disyukuri dengan cara terus meningkatkan kualitas diri dan prestasi kerja. Peningkatan kerja yang opti-

mal terwujud pada indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang berada di angka 80 persen.

“Angka tersebut berasal dari survey yang dilakuan Badan Pusat Stasistik (BPS) Tuban maupun tim surveyor independen lain,” ungkapnya.

Kedua, keberhasilan yang diraih merupakan buah dari kerja keras dan ikhlas OPD dan ASN Pemkab Tuban. Kerja tersebut dilandasi oleh keinginan untuk memberikan pelayanan publik secara maksimal, transparan dan akuntabel.

Ketiga, keberhasilan Pemkab Tuban berkat dukungan dan peran masyarakat. Partisipasi masyarakat sangat berpengaruh dalam pelaksanaan kebijakan pemerintah.

Salah satunya program Bantuan

Pangan Non-Tunai, yang digagas langsung Pemkab Tuban yang akhirnya menjadi program nasional. Masyarakat secara langsung dilibatkan pada proses pengawasan dalam penyaluran bantuan tersebut, sehingga tersalurkan tepat sasaran.

“Jika ditemukan beras yang kurang baik masyarakat langsung melapor, dan segera ditindaklanjuti Pemkab Tuban dengan cara menarik beras tersebut dan diganti yang berkualitas baik,” sambungnya. Keterlibatan masyarakat berpengaruh terhadap keberhasilan program kebijakan pemerintah.

Lebih lanjut, Pemkab Tuban terus berupaya meningkatkan infrastruktur dan suprastruktur di Bumi Wali.

Menurutnya, pembangunan suatu daerah harus seimbang antara pembangunan fisik (infrastruktur) dengan pembangunan sumber daya manusia (suprastruktur). Pembangunan infrastruktur memerlukan waktu relatif lebih singkat bila dibandingkan pembangunan suprastruktur.

Bupati Tuban menerangkan mayoritas masyarakat kabupaten Tuban bekerja di sector pertanian. Salah permasalahan yang dihadapi berupa tingginya biaya produksi. Menyikapi hal tersebut, Pemkab Tuban terus mendorong peningkatan infrastruktur di sektor pertanian, diantaranya pembangunan jalan usaha tani dan ketersedian sumber air.

Di samping itu, petani diarahkan unruk memanfaatkan teknologi pertanian dan pangan terbaru untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas produk pertanian.

Hasilnya, pada bulan April ini hasil panen padi mencapai 108.704 ton setara beras 68.435 ton atau surplus 81.22 persen. Diprediksi hingga akhir tahun 2020 akan surplus hingga 60,49 persen dengan luas tanam pada tahun 2020 mencapai 120 hektar.

“Produksi padi yang melimpah mengantarkan Kabupaten Tuban termasuk dalam 6 daerah yang menjadi lumbung pangan di Jawa Timur

dan nasional,” jelasnya.

Bupati dua periode ini mengungkapkan pembangunan infrastruktur juga meliputi pembangunan sejumlah jalan. Pembagian jenis jalan di Kabupaten Tuban dibagi menjadi empat. Pertama, Jalan Lingkungan di mana kewenangan pembangunan dan perawatannya berada di Pemerintah Desa melalui APBDes. Peran Pemkab Tuban hanya sebatas memberi intervensi dan pendampingan. Kedua, Jalan Poros Desa yang menghubungkan antardesa di Kabupaten Tuban. Jalan ini menjadi tanggungjawab Pemkab Tuban.

Ketiga, Jalan Provinsi, yaitu jalan yang menghubungan wilayah dan Kabupaten di Jawa Timur dan kewenangannya berada di Pemprov Jawa Timur. Keempat, Jalan Nasional yang menjadi kewenangan pemerintah pusat. Salah satunya adalah jalan di Jalur Pantura.

“Saya mohon maaf atas keterlambatan perbaikan jalan. Penundaan perbaikan jalan akibat adanya pan-

demi Covid-19,” tuturnya.

Orang nomor satu di Bumi Wali ini mengisyarakat agar masyarakat memiliki jiwa wirausaha. Di Kabupaten Tuban, 10 persen dari total seluruh penduduk Kabupaten Tuban adalah wirausaha. Hadirnya berbagai investasi, membuka sejumlah peluang yang dapat dimanfaatkan.

Berbagai potensi yang dimiliki harus dimaksimalkan.

“Jangan menjadi tamu di rumah kita sendiri, harus memaksimalkan setiap peluang yang ada. Perlu disiapkan kompetensi yang unggul dan kemampuan komunikasi,” tandasnya.

Pada kesempatan ini, Bupati Tuban berterima kasih kepada seluruh masyarakat yang telah mendukung serta berperan dalam pembangunan dan kemajuan Kabupaten Tuban.

Bupati Tuban juga memohon maaf atas semua kekurangan. Kritik dan saran sangat diperlukan untuk pembangunan Kabupaten Tuban yang lebih baik lagi. [hud]

EKONOMI

Kamis Legi, 4 Juni 2020

Halaman 10

Dari Enam Provinsi, NTN Jatim Turun 0,39 Persen Surabaya,Bhirawa Dari enam provinsi di Pulau Jawa yang melakukan penghitungan NTN (Nilai Tukar Nelayan) pada bulan Mei 2020, Provinsi Jawa Timur termasuk provinsi yang mengalami penurunan NTN dengan besaran 0,39 persen, dari 94,26 di bulan April 2020 menjadi 93,90 di bulan Mei 2020.

Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur, Dadang Hardiwan mengatakan, penurunan ini disebabkan karena indeks harga yang diterima nelayan turun sebesar 0,44 persen lebih tinggi dari penurunan indeks harga yang dibayar nelayan yang hanya sebesar 0,05 persen.

“Jika dilihat dari indeks harga yang diterima nelayan pada bulan Mei 2020 dibanding bulan April 2020 turun 0,44 persen, yaitu dari 100,42 di bulan April 2020 menjadi sebesar 99,98 di bulan Mei 2020,” katanya, kemarin.

Dijelaskannya, ada sepuluh komoditas utama yang mengalami kenaikan terbesar indeks harga yang diterima nelayan adalah Cumi-cumi, Ikan Layang, Ikan Layur, Udang Laut, Lobster, Ikan Belanak, Kepiting Air Tawar, Ikan Benggol, Ikan Putih, dan Ikan Lemuru.

Sedangkan komoditas utama yang mengalami penurunan terbesar indeks harga yang diterima nelayan adalah Ikan Tongkol, Rajungan, Ikan Teri, Ikan Cakalang, Ikan

Kakap, Ikan Kuniran, Ikan Kurisi, Ikan Kerapu, Ikan Pari, dan Ikan Tuna.

Selanjutnya, untuk indeks harga yang dibayar nelayan pada bulan Mei 2020 dibanding bulan April 2020 turun sebesar 0,05 persen, dari 106,54 menjadi 106,48. Penurunan ini disebabkan oleh penurunan Indeks Konsumsi Rumah Tangga sebesar 0,15 persen.

Untuk indeks harga Biaya Konsumsi Rumah Tangga bulan Mei 2020 dibanding bulan April 2020 turun sebesar 0,15 persen yaitu dari 106,68 menjadi 106,52. Hal ini disebabkan karena terjadinya penurunan pada kelompok makanan, minuman, dan tembakau sebesar 0,45 persen.

Adapun kenaikan terjadi pada kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 1,20 persen, kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya naik sebesar 0,65 persen, kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga naik 0,25 persen, kelompok transportasi naik 0,13 persen, kelompok kesehatan naik 0,11 persen.

BURSA EKONOMI

Akhir Pekan Ini, Sunday Market Kota Madiun Dibuka Kota Madiun, Bhirawa Wali Kota Madiun, H. Maidi menegaskan, meskipun penyebaran virus covid19 masih menghantui, namun kestabilan ekonomi masyarakat juga perlu dijaga.

Untuk itu, Pemerintah Kota Madiun membuat kebijakan untuk menghidupkan lagi Sunday Market.Tetapi Pemkot Madiun tetap menerapkan protokol kesehatan H. Maidi untuk pencegahan penyebaran Covid-19.

Wali Kota Madiun ‘’Paling tidak akhir pekan ini, sunday market di Taman lalu Lintas di Bantaran Kali Madiun akan dibuka.

Tetapi, penjual dan pengunjung akan dibatasi. Semua wajib pakai masker,’’kata orang nomor satu di Pemkot Madiun, kepada awak medeka, Rabu (3/6).

Dikatakannya, sekarang ini, Pemkot telah menyiapkan pemasangan payung bagi pedagang sundaymarket tersebut. Antara satu penjual dengan penjual lainnya akan diberi jarak hingga 2 meter. Selain itu, juga disediakan petugas khusus untuk memantau pedagang dan pengunjung yang keluar masuk.‘’Nanti hanya ada satu pintu untuk mempermudah pemantauan. Yang tidak pakai masker, tidak boleh masuk,’’tegas Wali Kota.

Dengan jumlah penjual yang dibatasi itu, lanjutnya, Pemkot hanya menyediakan 200 lapak saja.Sehingga, hanya pedagang yang lokasinya dekat dan bisa menyediakan barang sesuai kebutuhan masyarakat saja yang diperbolehkan buka. ‘’Kalau biasanya bisa buka sampai jam 12. Ini hanya boleh sampai jam 10 saja. Petugas juga menggunakan sistem buka tutup jika melihat pengunjung mulai ramai,’’ tandasnya.[dar]

KEHILANGAN TULUNGAGUNG HILANG STNK, Chevrolet Spin Putih, AG 1124 TB, a/n. Indrawati, Ds/Kec. Kedungwaru – T.Agung No. 6973/IMB/BI-III/2020 HILANG STNK, AG 5720 RBB, a/n. Eko Setiawan, RT 1/1 Ds. Panjerejo Rejotangan – T.Agung No. 6974/IMB/BI-III/2020 HILANG STNK, AG 3710 PG, a/n. Moh. Romadhon, RT 2/1 Ds. Simo Kedungwaru - T.Agung No. 6975/IMB/BI-III/2020

Selanjutnya, kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan naik 0,10, kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya naik 0,09 persen, kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran naik 0,08 persen, dan terakhir adalah kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga yag naik sebesar 0,05 persen.

Untuk Indeks harga Biaya Produksi dan Penambahan Barang Modal (BPPBM) bulan Mei 2020 dibanding bulan April 2020 naik sebesar 0,02 persen dari 106,44 menjadi 106,46.

“Kenaikan ini disebabkan kelompok upah buruh naik sebesar 0,13 persen, transportasi dan komunikasi naik sebesar 0,02 persen, dan barang modal naik sebesar 0,01 persen,” katanya.

Ia juga memaparkan, ada sepuluh komoditas utama yang mengalami kenaikan terbesar indeks harga yang dibayar nelayan adalah Bawang Merah, Daging Ayam Ras, Rokok Kretek Filter, Upah Angkut ke TPI, Ikan Tongkol, Emas Perhiasan, Tarif Angkutan Laut, Sarung, Oli/Pelumas, dan Salak.

Sedangkan sepuluh komoditas utama yang mengalami penurunan terbesar indeks harga yang dibayar nelayan adalah Telur Ayam Ras, Bawang Putih, Cabai Rawit, Gula Pasir, Cabai Merah, Kacang Panjang, Tomat Sayur, Ketimun, Jeruk, dan Terung. [rac]

Menjelang lebaran Idul Adha harga daging kambing di pasar tradisional di Kota Pasuruan mengalami kenaikan.

Foto Ilustrasi

Jelang Lebaran Kurban, Harga Daging Kambing Tembus Rp 130 Per Kilogram Pasuruan, Bhirawa Harga kebutuhan komoditi seperti ayam potong, daging kambing dan daging sapi di pasar tradisional di Kota Pasuruan mengalami kenaikan jelang Idul Adha. Kenaikannya antara 10 persen hingga 100 persen lebih per kilogram.

Pantauan Bhirawa di Pasar Kebonagung, Kota Pasuruan, Rabu (3/6), kenaikan paling tinggi terjadi pada daging kambing dari Rp 60.000 per kilogram menjadi Rp 130.000 per kilogram, ayam potong

dari Rp 36.000 per kilogram menjadi Rp 42.000 per kilogram serta daging sapi sebelumnya hanya Rp 105.000 per kilogram saat ini menjadi Rp 115.000 per kilogram.

Salah satu pedagang kambing, H Kholil menyampaikan naiknya harga daging kambing yang mencapai 100 persen lebih itu terjadi karena menjelang lebaran Idul Adha.

“Memang jelang lebaran kurban, harga daging kambing naik tajam. Harga naik karena kami mengikuti harga kulakan daging kamb-

ing,” jelas H Kholil.

Diakuinya, mahalnya daging kambing tersebut berimbas pada daya beli masyarakat.

Sebagian besar masyarakat urung membeli. Kenaikan tersebut diperkirakan terus terjadi hingga mendekati lebaran Idul Adha nanti.

“Sebelum lebaran Idul Fitri kemarin memang naik, tapi usai lebaran terus meroket kenaikannya. Banyak pembeli kaget, karena naik harga.

Sehingga hanya membeli seadanya saja. Itu pun apabila membeli. Tapi sebagian besar

urung beli,” urai Kholil.

Tentu saja, naiknya harga komoditi tersebut, mulai dikeluhkan oleh pembeli.

Terutama konsumen ibu rumah tangga.

“Ini bukan naik harga, tapi pindah harga. Tadi saya sempat membeli daging kambing, sebelumnya bertanya dulu harga per kilogramnya. Usai tahu harganya, saya urung membeli. Pemerintah harus turun tangan untuk menstabilkan harga daging yang ada dipasaran,” kata Salamah, warga Petamanan.[hil]

Smartfren Catat Kenaikan Trafik Layanan Surabaya, Bhirawa Selama Ramadan dan Idul Fitri 2020, Smartfren telah mencatatkan kenaikan trafik data lebih dari 10 persen.

VP Technology Relations Smartfren, Munir Syahda Prabowo mengungkapkan kenaikan trafiknya konsisten mencapai lebih 10 persen jika dibandingkan bulan April. Hampir sama seperti sejak diberlakukannya WFH pada bulan Maret lalu.

“Lebaran kali ini persebaran kenaikannya relatif stabil karena penerapan kebijakan PSBB dari pemerintah untuk tidak melakukan mudik di lebaran tahun ini. Hal ini mengakibatkan kualitas jaringan Smartfren tetap terjaga dan tetap optimal di seluruh area layanan,” terangnya, Rabu (3/6).

Munir menambahkan, kenaikan trafik data Smartfren disebabkan semakin maraknya penggunaan aktifitas

Pemenang hadiah utama rumah dari Smartfren WOW periode 7 dan 8.

masyarakat secara online di segala bidang yang didukung dengan disediakannya paket kouta data SF yang sesuai dengan kebutuhan dan terjangkau.

Diketahui, dari bulan Maret hingga Mei 2020 Smartfren merilis produk baru seperti Kartu Perdana 1ON+ (ion plus) dan denominasi

baru Paket Unlimited.

Sementara itu dalam menghadapi kondisi new normal, dimana sebagian masyarakat mulai beraktivitas kembali, Smartfren akan tetap menerapkan protokol kesehatan. Baik bagi para pegawai, terutama petugas yang berhubungan langsung dengan konsumen.

Beberapa protokol kesehatan yang diterapkan di Galeri Smartfren dalam melayani dan melakukan kontak dengan konsumen, antara lain, petugas layanan konsumen dan konsumen wajib menggunakan masker.

“Kemudian melakukan pengecekan suhu tubuh, menyediakan hand sanitizer untuk mencuci tangan, penerapan jaga jarak dalam dalam melayani dan tempat antrian konsumen dan penambahan sekat pembatas untuk counter layanan dan pembayaran,” jelas Munir.

Selain itu Smartfren juga mengumumkan pemenang program Undian Smartfren WOW Tahap ke-7 dan ke-8.

Proses pengundian pemenang dilakukan di kantor Smartfren, Jakarta Pusat minggu lalu setelah ada penundaan pengundian untuk beberapa waktu sesuai dengan arahan dari pemerintah terkait pandemi Covid-19.[riq]

Iwan Sunito: Pandemi Covid 19 Mendorong Proses Transformasi Surabaya, Bhirawa Perusahaan pengembang terkemuka Australia, Crown Group, memberikan pemutakhiran informasi terkini terkait pandangannya terhadap perusahaan-perusahaan global yang mulai beradaptasi dengan teknologi pada saat pandemi global Covid-19 CEO & Founder Crown Group, Iwan Sunito, mengungkapkan pandangannya terhadap transformasi yang terjadi atas perusahaan-perusahaan di Dunia dalam tiga bulan terakhir.

“Kondisi saat ini telah memaksa banyak perusahaan untuk melakukan proses transformasi menjadi perusahaan yang berbasis teknologi” “Ketiadaan kesempatan untuk berinteraksi secara normal telah memunculkan celah baru kebutuhan ataupun ketergantungan terhadap teknologi” ungkap Iwan Sunito

Iwan Suniito

“Adaptasi teknologi adalah keniscayaan untuk menghadirkan pengalaman yang baru bagi konsumen” “Dan perlu diingat bahwa selalu ada kesempatan berkembang di setiap krisis yang terjadi, yang berujung kepada lahirnya sebuah inovasi” Iwan, yang merupakan alumnus

UNSW juga menjelaskan bahwa Crown Group sebagai salah satu perusahaan swasta terbesar di Australia selalu mengadaptasi teknologi sejak dahulu, untuk menciptakan pengalaman baru bagi pembeli properti dan tamu hotel.

“Kami telah berhasil menciptakan video 360-derajat yang menakjubkan untuk proyek-proyek utama kami dan hotel Skye Suites, termasuk diantaranya Mastery by Crown Group dan Waterfall by Crown Group” “Disamping memperkuat program pemasaran melalui keterlibatan platform lini masa” “Sehingga tim sales kami dapat melakukan tur property virtual secara live kepada para agen penjualan dan konsumen” “Terbukti bahwa Raihan penjualan kami hingga bulan Mei 2020 berhasil mencapai Rp. 630 milyar dan ini melam-

paui ekspektasi kami sebelumnya “Bahkan sejak 24 bulan yang lalu, kedua hotel kami, Skye Suites Parramatta dan Skye Suites Sydney sudah memiliki fitur layanan virtual concierge, yang berujung dinobatkannya kedua hotel tersebut sebagai The Best Technology Hotel oleh HM Awards selama dua tahun terakhir (2018 – 2019)” “Dan banyak tamu yang menginap di Skye Suites sangat menyukai fitur tersebut” “Disini terlihat jelas bahwa teknologi dan perusahaan sudah menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan” Iwan Sunito yang lahir di Surabaya dan sempat menghabiskan masa remajanya di Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah, juga mengungkapkan hal lain dari pandemi Covid-19 ini.[ma]

SELAYANG PANDANG

Atasi Covid-19 Bangun Imunitas Tubuh dengan Probiotik Covid-19 mungkin tidak akan pernah hilang di muka bumi, untuk itu masyarakat global diharapkan bisa beradaptasi dengan Covid-19. Untuk bisa beradaptasi dengan Covid19 tersebut maka manusia harus memiliki daya tahan tubuh yang optimal.

Achmad Tauriq/bhirawa

Presdir PT Agro Mitra Alimentare (AMA), Apt. Ge Recta Geson, S.Si bersama Guru Besar FK-Unair, Prof Subijanto Marto Sudarmo dan Habib Hasan Mulachela saat menunjukkan manfaat PRO EM•1.

Presdir PT Agro Mitra Alimentare (AMA), Apt. Ge Recta Geson, S.Si mengungkapkan cara jitu untuk hidup berdamai dengan virus termasuk Covid-19 dan semua patogen adalah dengan membangun pertahanan dari dalam tubuh yaitu sistem imun.

“Guna membangun imunitas tubuh diperlukan PRO EM•1, produk ini adalah imunomodulator pembangun imunitas tubuh yang memiliki kandungan probiotik multi strain, hidup, aktif, menguntungkan dan selaras dengan alam, untuk membentuk mikrobiota yang sehat

dalam saluran cerna (gut),” terangnya, Rabu (3/6).

Recta menambahkan sekitar 80 persen imun ini akan menyebar ke seluruh tubuh. Dan imun ini akan mengendalikan semua mikrobiota dalam organ lain dalam tubuh. Jadi kalau mikroba itu tidak ada yang dominan, semua dalam jumlah yang seimbang maka pasti tidak akan timbul penyakit,” ujar Recta.

PRO EM•1 adalah suplemen (konsentrat minuman sehat probiotik) yang berisi probiotik multi-strain, menguntungkan, hidup, aktif dan selaras dengan alam. Probiotik yang beragam

sudah membentuk food cycle atau ekosistem kecil di dalam produk, sehingga mempunyai masa simpan yang panjang.

“Probiotik dalam PRO EM•1 akan membentuk relasi simbiosis dengan mikroba alami termasuk virus yang ada dalam saluran cerna membentuk ekosistem yang lebih besar yaitu mikrobiota. Bisa dikatakan PRO EM•1 adalah imunomodulator,” jelas Recta.

Perusahaan ini adalah murni Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan bukan Penanaman Modal Asing (PMA), jadi seluruh sahamnya dikuasai oleh Warga Negara Indonesia dan untuk saat ini memiliki kapasitas produksi terpasang 125.000 botol per shift (waktu kerja dari jam 8 pagi 4 sore).

Guru Besar FK-Unair, Prof Subijanto Marto Sudarmo

mengatakan merawat mikroba baik jauh lebih bermanfaat dibandingkan dengan menghancurkan mikroba jahat. “Kita tidak bisa hidup tanpa mikroba, karena jika kita membersihkan mikroba maka kita akan lemah dan tidak bisa hidup menjadi manusia,” ujarnya.

Menurut Subijanto, ada 1100 miliar mikroba yang hidup di usus manusia, hal ini menjadikan usus merupakan organ penting dalam sistem kesehatan manusia. “jika kita bisa mempertahankan 80 persen mikroba baik di usus kita dan membiarkan 20 persen mikroba jahat maka kita akan sehat dan terhindar dari banyak penyakit. Jadi sangat penting kita makan makanan atau minuman berfermentasi agar asupan probiotik kita tetap terjaga,” pungkas Subijanto. [riq]

SAMBUNGAN

Kamis Legi, 4 Juni 2020

Dindik Lakukan Penelusuran Penularan Covid-19 l

Sambungan hal 1

rendah. sehingga sering kali keluar masuk rumah sakit. “Jadi memang yang bersangkutan ini punya penyakit bawaan lain,” tambah dia.

Mantan Kepala Dinas Perhubungan Jatim itu menegaskan, saat pelantikan di kantor BKD, telah dilakukan protokol kesehatan secara ketat. Mulai dari pengecekan suhu, pemberian cairan pembersih tan­ gan hingga masker untuk setiap peserta pelantikan.

Pihaknya juga menuturkan jika pysichal distancing juga diterapkan selama pelantikan 30 menit itu.

“Setelah (pelantikan) selesai kita langsung bubar­ kan. Tapi memang beberapa menit setelahnya ada beberapa yang meluapkan kegembiraan, mereka sepertinya melepaskan masker,” ujarnya.

Dari informasi yang beredar, ada peserta pelantik­ an meninggal dunia berasal dari Mojokerto dengan KTP Jombang dan sudah dimakamkan di Jombang.

Kemudian, satu lagi peserta sedang dirawat di RSUD Kota Mojokerto “Satu pengawas sakit dan meninggal. Di rumah sakit pengawas tersebut didiagnosis sakit lambung akut, mengalami mag kronis dan cukup lama diderita, paru-parunya ada flek. Setelah dilakukan tes cepat hasilnya negatif. Hasil swab juga negatif. Jadi dipas­ tikan meninggal bukan karena corona,” ujarnya.

Pihaknya juga telah memerintahkan semua peserta pelantikan untuk melakukan rapid tes Covid-19.

Dari 70 persen data yang dia terima, semuanya negatif Covid-19. “Semua yang ikut pelatikan wajib melaksanakan rapid tes dilaksanakan mulai kemarin sampai hari ini. Dari data yang masuk sekitar 70 persen hasilnya negatif. Semoga semuanya negatif,” tuturnya.

Mengenai adanya kegiatan berkumpul meskipun sedang terjadi pandemik Covid-19, Wahid menga­ takan semua kegiatan berkumpul telah dilakukan berdasarkan protokol kesehatan yang sangat ketat.

“Kalaupun mengadakan pertemuan harus dilakukan sesuai protokol yang sangat ketat,” ujarnya.

Sebelumnya muncul informasi adanya dugaan klaster baru penyebaran Covid-19 pada acara pelan­ tikan kepala dan pengawas sekolah menengah atas (SMA) yang diselenggarakan di Kantor Badan Kepe­ gawaian Daerah (BLD) Jatim, di Surabaya (20/5).

Informasi adanya klaster tersebut beredar luas di media sosial dan disebutkan bahwa terdapat dua peserta pelantikan yang diduga tertular Covid-19.

Peserta dari Mojokerto termasuk gelombang pertama pada acara pelantikan, sedangkan peserta asal Jom­ bang masuk pada gelombang empat. Untuk Jombang, sudah terdata 20 orang yang diperintahkan isolasi mandiri dan rapid test. [ina]

Banjir Rob Terjang Desa Sumberanyar l

Sambungan hal 1

Sumberanyar Kecamatan Banyuputih Situbondo.

“Menurut sudut pandang letak geografi, lokasi kejadian berada pada koordinat 7° 44’ 48” S dan 114° 17’ 30” E,” beber Puriyono.

Akibat banjir rob tersebut puluhan rumah warga yang ada di bibir pantai ikut tergenang air laut. Kata Puriyono, banjir rob terjadi pada pagi hari sekira pukul 07.00 WIB dan mulai berangsur surut sekira pukul 09.00 WIB. Dari kejadian bencana tersebut tidak sampai me­ nenal korban luka maupun korban jiwa. Hanya saja, rumah warga mengalami kerusakan ringan karena kemasukan air laut yang cukup tinggi.

“Sejumlah peralatan melaut seperti pancing ikan rusak parah karena terbawa arus air laut. Kami menduga terjadinya banjir rob ini dipicu oleh cuaca ekstrem yang disertai hembusan angin kencang serta ombak air laut yang tinggi,” tutur Puriyono Paska banjir rob kemarin, tutur Puriyono, Tim BPBD Kabupaten Situbondo melakukan sejumlah upaya perbaikan. Selain itu, ungkap dia, tim gabungan penanggulangan bencana juga meninjau sejumlah lokasi kejadian. Langkah evakuasi korban banjir rob ditempuh, tutur Puriyono, dengan melibatkan perang­ kat desa, pihak Kecamatan Banyuputih, Koramil, Polsek dan para relawan.

“Pusdalops BPBD Kabupaten Situbondo sudah melakukan assesment (kaji cepat) di lokasi bencana banjir rob,” papar Puriyono.

Menyikapi sering terjadinya bencana, tim BPBD Kabupaten Situbondo mengeluarkan himbauan agar warga selalu waspada terhadap kondisi sekitar serta lokasi tempat tinggal terdekat. Mengingat, kupas Puriyono, akhir akhir ini cuaca ekstrem dan angin kencang masih sering terjadi di wilayah Kabupaten Situbondo.

“Guna untuk mengantisipasi agar tidak terjadi banjir rob susulan kami meminta kepada warga agar selalu tanggap serta siaga mewaspadai kondisi cuaca ekstrem di wilayah Situbondo,” pungkas pria yang akrab disapa Ipung itu. [awi]

Ajak Masyarakat Berperilaku Disiplin l

Sambungan hal 1

daran masyarakat kita masih kurang,” ujarnya.

Untuk itu, Ia meminta masyarakat terus patuh menerapkan physical distancing, seperti menggu­ nakan masker, menjaga jarak dan tidak melakukan kerumunan orang, agar tidak tertular dalam penye­ baran wabah Corona. “ Selain itu, dengan mematuhi aturan akan berdampak positif serta terjalin ker­ jasama yang baik dan mampu saling melindunginya antar individu, “ imbuhnya.

Dandim juga mengingatkan, kepada masyarakat untuk selalu hidup sehat agar terhindar dari penye­ baran virus corona. “Kita laksanakan himbauan kepada masyarakat tentang protokol kesehatan dalam semua aktifitas sehari hari secara persuasif, edukatif dan humanis dalam penyampaiannya kita bersama instansi terkait, Polres, Satpol PP, Dishub dan relawan,” katanya.

Menurut dia, disiplin adalah kunci dalam mene­ kan laju penyebaran corona, dan masyarakat tetap semangat, konsisten dengan disiplin kesehatan dalam menjalankan aktifitas sehingga bisa tetap produktif. [bas]

Halaman 11

Dindik Tunggu Pedoman Resmi Tahun Ajaran Baru dari Kemdikbud Dindik Kota Surabaya, Bhirawa Dinas Pendidikan (Dindik) Kota Sura­ baya masih menunggu tahun ajaran baru 2020/2021. Hingga saat ini pihaknya masih belum mendapatkan surat resmi atau pedo­ man dari Kemdikbud terkait hal tersebut.

Kadindik Kota Surabaya, Supomo men­ gatakan, pihaknya belum bisa memutuskan kapan dimulainya tahun ajaran baru di Kota Pahlawan. Karenanya, pemkot belum bisa merencanakan itu, sembari menunggu surat resmi dari Kemendikbud.

“Jadi kita masih menunggu surat resmi dari Kemdikbud. Oleh karena itu, pembelajaran itu belum bisa dilakukan,” kata Supomo, Rabu (3/6).

Supomo menambahkan terkait adanya rencana tahun ajaran pada 13 Juli 2020, pihaknya belum bisa menjadikn hal itu pedoman. Karena belum ada surat resmi.

Menurutnya, pengertian awal tahun ajar­ an baru itu dimulai tanggal 13 Juli 2020, tapi sistem pembelajarannya tidak harus melalui tatap muka langsung.

“Seperti kemarin-kemarin yang sudah terjadi (di Surabaya) pembelajarannya melalui daring, jadi seperti itu. Jadi kita masih menunggu petunjuk resmi dari Kemendikbud,” katanya.

Kendati begitu, Supomo menilai, mung­

kin saja pada 13 Juli 2020 itu ada daerah yang bisa menerapkan sistem pembelajaran langsung melalui tatap muka. Namun, hal ini pastinya harus disesuaikan dahulu de­ ngan kondisi wilayah masing-masing.

“Kalau di Surabaya juga menunggu rekomendasi dari Gugus Tugas tentang kondisi di Surabaya. Tentunya nanti anal­ isanya lebih dalam lagi,” terangnya.

Sedangkan untuk sistem pembelajaran daring, Dindik Surabaya sebelumnya telah menerapkan hal itu. Namun begitu, pihaknya yakin, jika nantinya Kemdikbud memberikan aturan tentang dimulainya sistem pembelajaran tatap muka di seko­ lah, pastinya mereka juga memberikan guidance atau pedoman-pedoman apa saja yang harus dilakukan dan diantisipasi.

“Karena saat ini masih dalam kondisi Covid-19, maka kita juga harus sangat peduli dengan kondisi (kesehatan) anakanak,” ungkapnya.

Mantan Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kota Surabaya ini pun mencontohkan, sebelum ada pandemi Covid-19, anakanak biasa berangkat ke sekolah beramairamai, bahkan ketika bermain juga bersa­ ma. Namun, ketika dalam perjalanannya dari rumah ke sekolah atau sebaliknya, siapa yang bisa memastikan anak-anak

itu menerapkan protokol kesehatan.

“Begitu sampai di sekolah kita terapkan protokol, tapi pada waktu berangkat dan pulang sekolah siapa yang bisa menjamin anak-anak itu menerapkan protokol kesehat­ an sebagaimana disiplin. Mungkin kendalakendala seperti itu kalau (diterapkan) belajar secara fisik (tatap muka),” kata Supomo.

Atas dasar itu, pihaknya menyatakan masih menunggu surat atau pedoman resmi dari Kemendikbud. Sebab, pedoman resmi itu akan dijadikan pegangan untuk kemudian diterapkan di Kota Surabaya.

“Apa yang bisa dilakukan dan apa yang harus diantisipasi, sehingga pembelajaran itu bisa berjalan dengan baik,” tuturnya.

Hal yang sama juga diungkapkan Wakil Sekretaris Gugus Tugas Percepatan Pen­ anganan Covid-19 Kota Surabaya, Irvan Widyanto. Menurut dia, terkait dimulainya tahun ajaran baru proses belajar dan meng­ ajar di sekolah, pihaknya mengaku masih menunggu pedoman resmi dari Kemendik­ bud. Sebab, pedoman resmi itu nantinya bakal disesuaikan dengan Surat Edaran (SE) Wali Kota Surabaya terkait protokol kesehatan.

“Jadi nanti kita akan tetap mengacu pada surat edaran wali kota terkait protokol kesehatan yang sudah disampaikan. Kita juga akan berdiskusi mendalam dengan teman-teman

Nantikan SKB dan Seleksi CPNS Gelombang II l

Sambungan hal 1

saat ini belum ada informasi terkait pelaksanaan SKB. Tidak hanya itu, rencana pelaksanaan seleksi CPNS gelombang dua tahun ini juga belum bisa dipastikan jadi atau tidaknya.

“Memang rencananya ada gelom­ bang dua CPNS. Tapi itu sebelum ada wabah covid-19. Namun, sete­ lah pandemi ini berjalan sampai saat ini belum ada informasi kelanjutan,” tutur Nurcholis, Rabu (3/6).

Nurcholis optimis, Badan Kepe­ gawaian Negara (BKN) akan segera merilis kapan waktu pelaksanaan SKB maupun kepastian seleksi CPNS gelombang kedua. Sebab, jadwal tersebut telah dinantikan oleh semua orang. Khususnya bagi mereka yang telah lolos dalam SKD. “Semua orang menunggu jadi apa tidaknya? Padahal SKB itu pasti jadi pelaksanaannya. Kecuali seleksi untuk gelombang kedua ini sampai sekarang belum ada in­

fonya,” tutur Nurcholis.

Untuk SKD CPNS 2019, dikata­ kan Cholis telah usai dan diumum­ kan pelamar yang lolos sebanyak tiga kali junlah formasi. Misalnya untuk formasi dengan jumlah lowongan tiga maka diambil sem­ bilan untuk SKB, jika lowongan 10 maka diambil 30. Namun, hingga kordinasi terakhir dilakukan antara BKD dan BKN, belum ada kelan­ jutannya.

“Kita ini di provinsi hanya seba­ gai Panselda. Semua yang memiliki otoritas untuk melaksanakan adalah BKN. Jadi segala sesuatu yang me­ nentukan BKN. Kami hanya men­ erima saja, kapan ada jadwalnya kami menyelenggarakan,” ungkap Nurcholis.

Mantan Kepala Biro Organisasi Setdaprov Jatim tersebut mengata­ kan, rencana pelaksanaan seleksi gelombang kedua tahun ini dilak­ sanakan Oktober. Tapi sampai saat ini belum jelas kapan prosesnya

akan dimulai.

“Kami berharap peserta yang lo­ los SKD terus memantau informasi yang berkembang. Sebab, hingga saat ini BKN belum mengumum­ kan perubahan jadwal SKB yang ditunda karena kebijakan social distancing akibah wabah covid19,” tutur Nurcholis.

Informasi mengenai jadwal, tempat dan persyaratan lainnya akan diumumkan lebih lanjut oleh BKD Jatim melalui berbagai chanel yang tersedia. Di antaranya ialah website resmi www.bkd.jatimprov. go.id atau akun media sosial twit­ ter dan instagram @bkdjatim. Pe­ serta juga akan mendapat notifikasi melalui email bkd@jatimprov. go.id. “Kami berharap peserta yang lolos SKD tetap selektif menerima informasi. Memastikan informasi yang diterima benar dan tidak mudah percaya dengan berbagai potensi penipuan serta berita-berita hoax,” pungkas dia. [tam]

WS menyatakan laporan temuan dilapangan menyoal fasilitas pen­ dampingan tenaga medis, maupun data yang diralat sudah disampai­ kan via telpon kepada Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini.

Alumnus ITS Surabaya ini seka­ ligus meminta izin ke Risma untuk menjalani karantina mandiri. ”Iya sekaligus (Meminta izin). Saya juga akan menyampaikan kepada Bu Wali agar berhati-hati dan men­ jaga kesehatan,” terang WS. Mantan Wakil Ketua DPRD Surabaya ini menyatakan, dirinya akan menjalani karantina mandi­ ri. ”Insyallah tidak ada apa-apa.

Karantina itu hal biasa. Ini resiko ketika turun menguatkan warga di perkampungan. Mendengar apa perkembangan maupun kekurangan kami di Pemerintah Kota. Mohon doanya,” terang WS. Terpisah, Ketua RT/RW 04/08 Kedung Turi, Kelurahan Kedung­ doro, Kecamatan Tegalsari Sura­ baya—Malik resah atas kabar diralatnya data warga tersebut.

Ia mengaku sejak pemulangan belasan warganya, pihak Din­ kes Surabaya sudah menyatakan negatif Covid-19. ”Tapi hasil swabtestnya tidak segera diumum­ kan. Warga ditelpon satu persatu dikamar dikatakan siap-siap untuk pulang. Ternyata seperti ini, Kami harus percaya kepada siapa?,” ujar Malik.

Ia bersama seluruh warga kam­ pung sudah terlanjur bahagia mend­

engar informasi pemulangan terse­ but. ”Kalau begini Saya selaku RT dibuat bingung dan sedih. Saat ini upaya menenangkan warga tengah dilakukan,” ungkap Malik.

Perihal karut marut penanganan warga Kedung Turi Surabaya ini juga mendapat kecaman dari Politisi Partai Nasdem Surabaya— Imam Syafii.

Anggota Komisi A DPRD Sura­ baya ini menyatakan, kejadian ini tidak hanya membahayakan warga yang dinyatakan positif hasil swab, tapi juga bisa menulari orang lain.

“Apalagi ada dua warga yang positif hasil swab pergi ke Ma­ dura karena orang tuanya mening­ gal,” kata Imam yang menerima laporan dari pengurus kampung di Tegalsari.

“Sungguh saya sangat menge­ cam penanganan Covid-19 model ini,” tandas mantan wartawan tersebut. Imam menambahkan, penanganan Covid-19 di daerah pemilihan (Dapil)-nya tersebut sejak awal memang terkesan asalasalan.

Ternyata, lanjut politisi berlatar­ belakang Pengacara ini, bayangan warga ambyar. Tempat isolasi di hotel tidak seperti digembargemborkan Wali Kota Tri Ris­ maharini bahwa warga merasa nyaman tinggal sementara di hotel. ”Penanganannya juga juga tidak sesuai SOP. Ini bahkan membuat warga semakin stress,” ujar Imam.n [dre]

Dinkes Kecolongan, Wawali Surabaya Berstatus ODP l

Sambungan hal 1

juangan yang akrab disapa WS ini mendapat kabar pemulangan 15 warga yang tengah menjalani karantina di sebuah hotel kawasan Gubeng Surabaya, Sabtu (30/5) pekan lalu.

Untuk menguatkan dan menye­ mangati warga, WS berniat untuk menyambangi beberapa warga pasca karantina tersebut. Sekali­ gus ingin mendengar pengalaman selama menjalani karantina pada Minggu (31/5) sore.

Saat itu, banyak warga karantina mengeluh dan melaporkan tidak ada­ nya pendampingan tenaga perawat, selimut, hingga vitamin dan makanan membuat raut muka orang nomor dua di Pemkot Surabaya ini terkejut.

“Saya jadi tahu ternyata kon­ disinya seperti itu. Karena laporan yang sampai ke kami yang bagusbagus saja. Ini temuan dilapangan,” terangnya, Rabu (3/5).

Rasa terkejut WS tidak sampai disitu. Sebab, dari 15 warga yang mulanya dinyatakan negatif corona, ternyata diralat oleh Pihak Puskes­ mas Kedungdoro setelah kunjungan WS. Lima diantara warga tersebut kembali dinyatakan positif.

“Iya ini saya akan melaporkan ke­ pada Bu Wali. Kenapa Dinkes bisa kecolongan. Memulangkan warg­ anya yang masih berstatus positif,” kata politisi PDI Perjuangan yang akrab disapa WS saat dikonfirmasi via ponsel, Rabu (3/6/2020).

dari Dispendik,” kata Irvan.

Di tengah pandemi Covid-19, Irvan mengaku pihaknya memiliki konsep belajar yang bisa dibilang unik untuk diterapkan ke anak-anak. Ia juga akan memanfaatkan fitur-fitur yang telah dikenal anak-anak agar pembelajaran di sekolah bisa lebih efektif.

“Kita nanti akan membuat fitur-fitur baru yang mengena ke anak-anak. Se­ hingga anak-anak itu nanti bisa membaca, misal ketika di sekolah harus beginibegini,” katanya.

Bahkan, tidak menutup kemungkinan pihaknya akan menggunakan tokoh-tokoh super hero dalam film animasi untuk metode pembelajaran di sekolah. Apalagi saat ini eranya adalah media sosial. “Mungkin juga di sekolah-sekolah nanti kita pasang gambargambar yang intinya akrab dari lapisan anakanak. Kalau jenjang SD gambar seperti ini, kalau SMP seperti ini,” ungkap dia.

Kendati begitu, Kepala BPB dan Lin­ mas Kota Surabaya ini menyebut, ketika nantinya Kemendikbud mengharuskan proses belajar dan mengajar melalui sistem tatap muka langsung, maka ke­ siapan mitigasi juga harus dipikirkan.

Tak hanya untuk para orang tua, tapi juga anak-anak yang menempuh pendidikan di sekolah. [ina]

Bukan Hitam, Status Surabaya Masuk Zona Merah Tua Sambungan hal 1 gunggah twit: Surabaya ngeri hitam banget. Kemu­ dian akun @ratripraba20 dengan twitnya surabaya hitam banget itu?, dan akun @JoeHans05077820 membalas twit dengan mengatakan: Jika kemaren sby merah kata emak e karena pedeipeh..kalo udah item begitu karena cumi??.

Menurut Beny, penjelasan tentang perbedaan warna tersebut perlu dilakukannya karena dapat menimbulkan persepsi berbeda di masyarakat.

Apalagi, ada juga media mainstream yang isi pub­ likasinya menyebutkan merah tua, tetapi judulnya menggunakan warna hitam.

Ditambahkan, degradasi tampilan warna covid19 kab/kota di Jatim di website infocovid19.jatimprov. go.id akan berubah setiap saat sesuai jumlah pe­ nambahan confirmed. Semakin banyak confirmed, warna tampilan sebuah daerah semakin merah tua.

“Per 2 Juni 2020 pukul 19.00 WIB, Kota Surabaya menunjukkan jumlah positif Covid19 sebanyak 2.748 orang di Surabaya atau 54% dari total jumlah kasus di Jawa Timur. Hal ini membuat perubahan warna peta sebaran Covid19 Surabaya berubah dari merah menjadi merah tua, bukan hitam,” ujar Benny Sampirwanto, di ruang kerjanya, Diskominfo. Jatim, Jl A yani 242-244 Surabaya, Rabu (3/6).

Secara teknis, lanjut Benny, degradasi antar warna di website infocovid19.jatimprov.go.id, memiliki kelipatan pangkat 2 kwadrat. Misalnya, angka 2, 4, 8, dst. Penambahan angka confirmed, sekali lagi, menjadikan sistem secara otomatis mengubah warna sebuah daerah menjadi semakin menua dan menyesuaikan tabel gradasi warna.

Di website ini, jika tidak ada kasus konfirmasi na­ mun ada ODP maka warnanya biru kehijauan. Apabila ada PDP maka warnanya orange dan jika terdapat kasus konfirmasi Covid-19 maka warnanya merah. Semakin banyak kasus konfirmasi, warna di peta sebaran akan semakin pekat hingga berwarna merah tua. [tam]

l

90 Persen BST Dampak Covid-19 Telah Didistribusikan Sambungan hal 1 Kota Malang Sutiaji melihat pencairan bansos tunai senilai Rp 600 ribu untuk bulan Juni. Bansos tunai dari pemerintah pusat ini diberikan secara bertahap selama tiga bulan terhitung bulan April 2020.

Pemerintah memastikan meski memasuki new normal, Bantuan Sosial Tunai (BST) kepada warga yang terdampak secara perekonomian akibat corona tetap akan diberikan.

Namun dia, mengakui bila nominal BST di new normal nantinya akan dikurangi oleh pemerintah pusat. “BST satu bulan Rp 600 ribu, nanti akan diperpanjang sampai Desember. Untuk bulan-bulan sisanya akan dikurangi menjadi Rp 300 ribu. Jadi untuk menyongsong new normal, bantuan akan semakin dikurangi,” ujar Muhadjir.

Meski demikian pemerintah pusat tetap akan memberikan bantuan tersebut kepada masyarakat yang terdampak secara ekonomi akibat pandemi corona. “Artinya nilainya dikurangi (dari Rp 600 ribu per bulan menjadi Rp 300 ribu), tetapi bantuan tetap diberikan, sampai Desember,” ucapnya.

Sebagai informasi pemerintah pusat memberikan BST sebesar Rp 600 ribu kepada masyarakat yang secara ekonomi terdampak langsung adanya pandemi corona. BST ini diberikan setiap bulannya secara tunai melalui kantor pos masing - masing wilayah.[mut] l

Siap Jalankan New Normal, Namun Keberatan dengan SE Wali Kota l

Sambungan hal 1

masalah baru, seharusnya ini momen­ tum Pemkot Malang untuk membenahi Pesantren,”tuturnya.

Sementara itu, Prof. Dr. H. M. Bisri pengasuh pesantren Bahrul Magfirah, Kota Malang, mengakui jika problema­ tika yang dihadapi saat menghadapi sistem pembelajaran New Normal, ia mengaku masih akan dilakukan koor­ dinasi bersama para ustad di Bahrul Magfiroh.

Namun secara umum, ia menyam­ paikan, ada pemikiran untuk masuknya para santri dilakukan secara bertahap.

Misalnya, untuk masuknya santri di­ lakukan secara bergelombang. Gelom­ bang pertama bisa 25 santri. “Tapi

bisa menyesuaikan dengan jumlah santrinya,”tuturnya.

Syaratnya tentu membawa mem­ bawa surat keterangan sehat dari asal santri. Akan lebih baik jika dilakukan PCR di kota asal. Kemudian dilakukan PCR lagi di pintu masuk pondok oleh Pemkot Jumlah santri kalau ribuan apa alatnya cukup. Ini perlu dipikirkan.

Bahkan jika memaksa dengan SE Wali Kota yang mengaharusnya PCR, pasti memberatkan baik bagi santri maupun pihak pesantren.

Test lainnya adalah suhu dan standar Covid lainnya. Setelah itu, saat masuk masuk ke pondok tidurnya diatur de­ ngan jarak tertentu. Ini juga ada masalah sendiri. Selain itu, para santri diberi suplemen dan jamu herbal, seperti daun

siri dan jahe dan formula lainnya, ini sangat penting sebagai senjata mengh­ adapi Covid 19.

“Kalau tidak punya senjata kita jadi nggak percaya diri. Setiap hari, dicek suhu dan kesehatan lainnya oleh Poliklinik ponpes masing-masing, atau bisa kerjasama dengan Puskesmas setempat,”sambungnya.

Setelah 14 hari tidak ada masalah berarti semua sudah terhindar virus.

Setelah itu, santri gelombang kedua santri bisa dimasukkan secara bertahap dengan perlakuan sama dengan santri terdahulu.

“Kelompok tempat tidur harus terpisah antara santri lama dan baru. Setelah semua santri masuk dan dinyatakan sehat semua, dibangunlah budaya bersih, cuci tangan, pakai mas­

ker, mandi bersih, lingkungan dibuat bersih dengn semua fasilitas disiapkan oleh ponpes. “ Jangan lupa budaya minum jamu herbal dan tidak boleh keluar pon­ dok. Jika ada yang sakit dan positif virus ponpes memulangkan kem­ bali santri dengandisertai hasil cek dan analisa kesehatan yg telah di lakukan ponpes,”tukasnya.

Pemikiran tersebut, kata Bisri, adalah pemikiran yang realistis. Tetapi lagilagi ada masalah karena tidak semua pesantren memiliki kemampuan untuk menjalankan SE Wali Kota Malang.

Para pengasuh Pondok Pesantren di Kota Malang, sepakat segera balik ke pesantren tapi keberatan dengan Perwal.*

UTAMA

Kamis Legi, 4 Juni 2020

Halaman 12

Bandara III Canangkan Zona Integritas

KILAS DAERAH

Bupati Sidoarjo (non aktif) Saiful Ilah dan tiga pejabat Pemkab Sidoarjo menjalani sidang pertamanya di PN Tipikor juanda Surabaya, Rabu (3/6) siang.

Saiful Ilah 'Salah Saya Apa'

Sidang Perdana Pejabat Pemkab Sidoarjo Sidoarjo, Bhirawa Bupati Sidoarjo (non aktif) Saiful Ilah dan tiga pejabat Pemkab Sidoarjo menjalani sidang pertamanya di PN Tipikor juanda Surabaya, Rabu (3/6) siang. Keempatnya didakwa dengan pasal 12 huruf c UU tindak pidana korupsi terkait dengan pemberian uang dari kontraktor yang sebelumnya sudah divonis, Ibnu Gofur dan Totok Sumedi.

Saiful ilah yang disidangkan terpisah dengan tiga terdakwa lain mengajukan eksepsi pada 8 juni mendatang. Sedangkan tidak terdakwa, Kadis PUPR Setyaningsih, Kabag ULP Sangaji Sanajihitu, Kabid pembangunan jalan Judi Tetrahastoto, menerima seluruh dakwaan tersebut.

Dalam surat dakwaan yang dibacakan secara bergantian, JPU KPK mendakwa Saiful Ilah dengan pasal berlapis.

Saiful Ilah telah menerima uang Rp 550 juta secara bertahap dari dua pengusaha kontraktor, Ibnu Gofur dan Totok Sumedi untuk memenangkan beberapa tender sejumlah proyek infrastruktur di Pemkab Sidoarjo.

"Uang tersebut sebagai hadiah dari Ibnu Gofur dan Totok Sumedi atas pemenangan paket paket pembangunan di Pemkab Sidoarjo tahun anggaran 2019 di Pemkab Sidoarjo," terang JPU KPK Arif Suhermanto.

Uang suap tersebut juga diberikan ke empat terdakwa lainnya dalam berkas perkara terpisah. Mereka adalah Kadis PUPR Sidoarjo, Sunarti Setyaningsih, Kabid Bina Marga Dinas PUBM SDA yang juga Ppkom Judi Tetrahastoto dan Kabag ULP Sanadjihitu Sangadji.

"Suharti menerima 227 juta rupiah, Tetrahastoto menerima Rp 350 juta rupiah, Sangadji menerima Rp 330 juta rupiah," sambung Arif Suhermanto. Diungkapkan Arif Suhermanto, Saiful Ilah ditangkap oleh KPK melalui operasi tangkap tangan (OTT) saat menerima uang sebesar Rp 350 juta rupiah pada 7 Januari 2020 sekitar jam 17.10 WIB. "Saat menerima uang dari Ibnu Gofur, KPK melakukan operasi tangkap tangan. Uang diberikan di pendopo delta wibawa Pemkab Sidoarjo," ungkapnya. Atas dakwaan tersebut, Saiful Illah melalui tim penasehat hukumnya akan mengajukan eksepsi. "Setelah mendengar isi dakwaan, uraian dakwaan, kami mengajukan keberatan," kata Samsul Huda selaku ketua tim penasehat hukum terdakwa. [hds]

Sidoarjo, Bhirawa Ada suasana berbeda dalam kegiatan apel rutin di Kantor Otoritas Bandara Wilayah III, Rabu (3/6) pagi. Kegiatan yang dihadiri segenap pejabat struktural, pejabat fungsional, dan pegawai honorer kantor otoritas bandara wilayah III itu berupa penandatanganan pakta integritas dan pencanangan pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM).

Deklarasi yang dilakukan di lapangan terbuka dengan tetap menjalankan protocol kesehatan yaitu menjaga jarak dan memakai masker sekaligus mengajak seluruh pegawai untuk berjemur matahari pagi guna menambah imun tubuh.

Kepala Kantor Otoritas Fadrinsyah Anwar mengatakan kegiatan apel khusus ini dilaksanakan untuk menunjukkan komitmen bersama seluruh pegawai dalam upaya membangun budaya integritas guna terwujudnya tata kelola kepemerintahan yang baik dan bersih (good governance and clean governance) di lingkungan kantor otoritas bandar udara wilayah III. "Saya mengajak seluruh pegawai kantor otoritas untuk bersama-sama meningkatkan layanan kepada masyarakat, melakukan inovasi-inovasi layanan, dan melarang adanya

Penandatanganan maklumat pelayanan, pakta integritas oleh Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah III Fadrinsyah Anwar yang diikuti seluruh pejabat dan pegawai, Rabu (3/6).

KKN dalam memberikan layanan kepada masyarakat," ajak Fadrinsyah. Menurut Fadrinsyah, tujuan dari kegiatan ini dalam rangka pelaksanaan reformasi birokrasi demi terciptanya pemerintahan yang baik dengan 3 (tiga) indikator utama, yakni peningkatan kapasitas dan akuntabilitas organisasi, pemerintah yang bersih dan bebas KKN, serta peningkatan pelayanan publik. Untuk percepatan pencapaian indika-

Foto bersama usai penandatanganan pakta integritas dan pencanangan pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM).

tor utama tersebut jelas Fadrinsyah, dengan program reformasi birokrasi pada unit kerja melalui upaya pembangunan zona integritas.

Fadrinsyah juga berpesan agar seluruh jajarannya untuk secara terus menerus melakukan perbaikan dan penyempurnaan dalam pelaksanaan reformasi birokrasi.

"Deklarasi pencanangan pembangunan zona integritas ini adalah implementasi dari peraturan menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi nomor 52 tahun 2014, yang bertujuan untuk menciptakan lingkungan birokrasi pemerintahan yang bebas korupsi, bersih, dan melayani," tegasnya.

Lebih lanjut menurut Fadrinsyah, Kantor otoritas tahun ini mempunyai layanan unggulan selain penyelenggaraan pengawasan dan pengendalian, yaitu pelayanan pas online, pelayanan perpanjangan sertifikasi peralatan Ground Support Equipment (GSE) dan pelayanan perpanjangan rating personil bandara; dan penerbitan rekomendari Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP).

Fadrinsyah anwar berharap tahun ini kantor otoritas bandar udara wilayah III mendapatkan predikat WBK dari kemenpan rb.

Secara khusus, Fadrinsyah anwar menyampaikan ucapan selamat kepada keluarga besar kantor otoritas bandar udara wilayah III atas dideklarasikannya pencanangan pembangunan zona integritas menuju WBK dan wbbm di lingkungan kantor otoritas bandar udara wilayah III. "Semoga dengan dilaksanakannya deklarasi ini akan semakin meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat" tegasnya penuh harap.

Selain itu dengan pencanganan zona integritas ini, diharapkan terdapat perbaikan nyata di masa yang akan datang sebagai sebuah landasan yang kokoh. Dengan integritas yang kokoh ini tegas Fadrinsyah, pelayanan publik yang cepat, aman, nyaman, dan biaya terjangkau, serta berhati nurani sesuai dengan harapan masyarakat dapat terealisasi.

"Semoga dengan pencanangan zona integritas ini tidak hanya berhenti setelah terwujudnya "wilayah bebas kkn" saja, akan tetapi tetap harus dijaga kelestariannya dan diwariskan kepada para penerus di bawah. Hapus paradigma lama dan buat paradigma baru yang sesuai dengan cita-cita penyelenggaraan di bidang transportasi udara," kata Fadrinsyah mengakhiri pembicaraaan. [why]

Transisi New Normal, Pedagang Pasar Tak Patuhi Protokol Kesehatan Terancam Disanksi Kab Malang, Bhirawa Pemerintah Kabupaten (Pemkab) telah menerapkan Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 20 Tahun 2020 tentang Pedoman Tatanan Normal Baru Pada Kondisi Pandemi Corona Virus Disease (Covid-19). Sehingga dengan perbup tersebut maka pemerintah setempat menerapkan pada pedagang pasar dan pembeli untuk mematuhi protokol kesehatan.

Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah (Plt Sekda) Kabupaten Malang Wahyu Hidayat, Rabu (3/6), saat dikonfirmasi di Peringgitan Pendapa Kabupaten Malang mengatakan, penerapan Perda Nomor 20 Tahun 2020 terutama kepada pedagang pasar, hal ini untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19 di Kabupaten Malang. Seperti untuk masuk pasar hanya dibuka satu pintu dan Suasana Hearing Komisi IV DPRD dan Dispendik

Komisi IV DPRD Hearing Dispendik Berikan Masukan PPDB Gresik, Bhirawa Meski pelaksanaan penerimaan peserta didik baru (PPDB), oleh dinas pendidikan ( Dispendik ) Gresik. Belum dilaksanakan karena menunggu petunjuk tekni ( juknis ), hering komisi IV DPRD. Memberikan banyak masukan, diantaranya pembagian presentase jalur masuk. Karena, kondisi di desa dan kota sangat berbeda.

Menurut Ketua Komisi IV DPRD Gresik Muhammad mengatakan, bahwa PPDB di setiap tahun pasti ada masalah. Untuk itu, sebelum pelaksanaan komisi memanggil dispendik terkait kesiapan dan aturanya. Juga memberi masukan kondisi lapangan, harus di perhatikan.

"Juknis memang sebagai dasar untuk syarat, namun sebelum pelaksanakan. Harus di olah dan di pelajari benar, antara kota dan desa jelas berbeda. Untuk tahun ini, jangan sampai siswa tidak dapat sekolah itu harapan kita."ujarnya.

Anggota Komisi IV Khoirul Huda memgatakan, bahwa belajar dari persoalan PPDB 2019 lalu. Dimana banyak surat domisili palsu ditemukan, bahkan tidak sedikit wali murid yang protes. Karena itu, pihaknya juga meminta agar persoalan ini teratasi.

"Untuk itu, harus ada tim dari dispendik untuk pantau dan turun lapangan. Sehingga, siswa yang masuk

begitu juga keluar pasar hanya melalui satu pintu. "Sebelum pembeli masuk pasar diwajibkan memakai masker, cuci tangan yang sudah disediakan oleh pengelola pasar, dan juga wajib jaga jarak," ujarnya.

Selain itu, dia melanjutkan, pedagang yang berada didalam pasar juga wajib memakai masker dan sarung tangan. Dan jika tidak memiliki sarung tangan bisa menggunakan plastik atau biasa yang disebut tas kresek, sehingga satu kali pemakaian dan setelah itu dibuang.

Sedangkan dalam Perbup tersebut juga mengatur sanksi bagi pelanggar selama diterapkan New Normal, yang salah satu adalah sanksi kerja sosial. Karena penerapkan New Normal pasca diberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Kabupaten Malang, bu-

Danrem 084/BJ Berharap Kampung Tangguh Wujudkan Masyarakat Mandiri Surabaya, Bhirawa Komandan Korem (Danrem) 084/Bhaskara Jaya (BJ), Brigjen TNI Herman Hidayat Eko Atmojo mengunjungi Kampung Tangguh di Dusun Semampir, Desa Sidorejo, Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, Rabu (3/ 6). Danrem pun berharap Kampung Tangguh ini mewujudkan masyarakat yang mandiri.

Didampingi pejabat Pemda setempat dan Kapolrestabes Sidoarjo.

Herman mengungkapkan jika kampung tangguh itu mengedepankan sistem gotong-royong, disiplin dan mandiri. Sehingga masyarakatnya dapat menerapkan sistem tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Terutama dalam hidup bermasyarakat.

"Yang memahami semua tumpuhan penguatan itu sebenarnya ya

Ketua Komisi IV DPRD Gresik Muhammad (kanan) dan Sekretaris.

sekolah tersebut benar-benar yang zonasi atau sesuai."imbuhnya.

Sementara Kepala Dinas Pendidikan Gresik Mahin mengatakan, bahwa PPDB tahun ini beda dengan tahun sebelumnya. Jika tahun sebelumnya murni mengacur Permendikbu, tahun ini daerah bisa menyesuaikan kondisi masing-masing. Terutama soal pembaguan setiap jalur, untuk jalur zonasi diplot 50 persen dari pagu. Kemudian afirmasi 15 persen, prestasi 30 persen, serta perpin-

dagan 5 persen.

"Untuk persentase bisa berubah, dilihat dari kondisi daerah. Untuk surat domisili, sudah membuat sudat ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), serta camat untuk menyampaikan ke kepala desa.

Surat domisili, syarat pengurusannya yakni yang bersangkutan sudah tinggal minimal 1 tahun. Dan untuk warga luar kota yang masuk zonasi karena perbatasan, kuota ada 2 persen dari pagu."ungkapnya. [kim.adv]

kan berarti Covid-19 sudah lenyap dari wilayah kabupaten ini.

"Pelaksanaannya akan kita serahkan kepada Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Pasar (Disperindagsar) dan masing-masing Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pasar. Sehingga bagi yang melanggar protokol kesehatan akan dikenakan sanksi," tegas Wahyu. Dijelaskan, selama penerapan New Normal di pasar, nantinya juga akan dilakukan patroli, baik dari Musyawarah Pimpinan Kecamatan (Muspika) maupun dari petugas UPT Pasar itu sendiri, yang dilakukan secara berkala yakni 1-2 jam. Dan saat diberkukan PSBB beberapa waktu lalu, Pemkab Malang juga sudah menerapkan ganjil genap kepada toko atau kios dalam pasar, hal ini juga untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19. [cyn]

Danrem 084/Bhaskara Jaya, Brigjen TNI Herman Hidayat Eko Atmojo bersama pejabat Pemda setempat mengunjungi Kampung Tangguh di Krian, Sidoarjo, Rabu (3/6).

masyarakat sendiri. Peran masyarakat jadi tombak utama, sehingga dapat mandiri," kata Brigjen TNI Herman Hidayat Eko Atmojo.

Dalam kunjungannya, Herman menyempatkan diri mengunjungi beberapa stand yang ada di Posko Kampung Tangguh setempat. Bahkan beberapa stand menyediakan berbagai kebutuhan masyarakat.

Sehingga kebutuhan itu sewaktuwaktu dapat digunakan ketika keadaan darurat. "Adanya posko divisi ketangguhan informasi, budaya dan divisi ketahanan pangan sangat bermanfaat. Dan bisa berguna saat keadaan darurat," tegasnya.

Pihaknya juga mengimbau warga setempat untuk tetap mematuhi protokol kesehatan. Dan mematuhi aturan physical distancing sebagai upaya memutus mata rantai penyebaran COVID-19 di wilayah setempat, maupun di Jatim. Sehingga adanya Kampung Tangguh ini bisa sekaligus sebagai upaya proteksi dan pencegahan penyebaran COVID-19.

"Warga masyarakat diminta untuk tetap mematuhi protokol kesehatan, seperti memakai masker maupun mencuci tangan dengan sabun atau hand sanitizer. Serta jalankan imbauan physical distancing," pungkasnya. [bed]