Binder4nop2015

Harian Bhirawa Ditunjuk kembali sebagai sarana pengumuman iklan tender/lelang pemerintah di seluruh Jawa Timur berdasarkan SK Gubernur No.188/343/ KPTS/013/2011

Kelihatannya kecil yang dimusnahkan ini. Namun yang terpenting adalah membantu rokok yang legal, karena bagaimanapun jika rokok ilegal itu dibiarkan maka dampaknya sangat merugikan rokok yang legal, “

HARIAN IKLAN/ LANGGANAN

Baca Hal 9

031-5615454

Menteri Keuangan RI Bambang Brodjonego

Harga Langganan Rp 55.000/bulan Eceran Rp 3.000

Rabu Pahing, 4 NOVEMBER 2015

http://www.harianbhirawa.co.id

4

AGENDA HARI INI

NOVEMBER 2015

Mangga Alpukat Pasuruan Sasar Pasar Singapura dan Jepang

 Gubernur H Soekarwo Di Ruang Kerja

 Wagub H Saifullah Yusuf 09.00

Membuka Pameran Otomotif di Grand City Surabaya

 Sekdaprov H Akhmad Sukardi Di Ruang Kerja

Pasuruan, Bhirawa Mangga Kabupaten Pasuruan memiliki keistimewaan tersendiri.

Selain rasanya manis, jenis mangga gadung klone 21 (arumanis) ini juga bisa dinikmati dengan memakan langsung, layaknya makan buah alpukat lantaran tak mempunyai serat. Bahkan saking istimewanya, membuat pasar luar negeri seperti Singapura dan Jepang kepincut akan mangga alpukat khas produksi Kabupaten Pasuruan.

“Tak hanya pasar Indonesia, mangga asli Rembang, Kabupaten Pasuruan sudah menguasai pasar luar negeri seperti Singapura dan Jepang. Mereka kepincut dengan mangga alpukat yang langsung bisa dimakan menggunakan sendok,” ujar Sulis

Penyerahan RAPBD 2016 Terlambat, Bupati Terancam Tak Terima Gaji Setahun Sampang, Bhirawa Sidang paripurna nota penjelasan RAPBD 2016 Bupati Sampang, Selasa (3/11) kembali menjadi sorotan anggota dewan karena terjadi keterlambatan penyerahan dokumen RAPBD. Dan keterlambatan penyerahan RAPBD oleh eksekutif ini sudah terjadi kali kedua.

Ketua Fraksi Gotong Royong DPRD Sampang Moh Anwar mengatakan penyerahan RAPBD 2016 terlambat diserahkan ke DPRD Sampang.

Padahal berdasarkan Permendagri 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan APBD, dijelaskan penyampaian RAPBD minggu pertama Oktober, tapi kenyataannya Bupati Sampang baru menyampaikan nota penjelasan RAPBD 2016 pada November. Ironisnya tahun lalu RAPBD 2015 juga

 ke halaman 11

hilmi husain/bhirawa

Salah satu pemilik sekaligus penjual mangga saat menyortir mangga alpukat di Desa Lombo Watuluyuh, Desa Oro-oro Ombo Wetan, Kecamatan Rembang, Kabupaten Pasuruan, Selasa (3/11).

ristika/bhirawa

Rumah tidak layak huni milik Mbah Tariyem warga Desa Begendeng, Jatikalen dan ribuan warga miskin lainnya masih menunggu bantuan stimulan pemerintah.

Ribuan Rumah Warga Miskin Tidak Layak Huni Tak Tersentuh Bantuan Nganjuk, Bhirawa Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dari Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera) belum mampu dinikmati oleh sebagian besar masyarakat miskin di Kabupaten Nganjuk. Sehingga ribuan warga miskin hingga saat ini masih tinggal di rumah tidak layak huni.

Salah satu rumah yang belum tersentuh di antaranya milik Mbah Tariyem (75) warga Desa Begendeng Kecamatan Jatikalen. Mbah Tariyem yang hidup sebatangkara itu tinggal di rumah yang berukuran 3×4 meter berdinding bambu. Bahkan rumah Mbah Tariyem yang lantainya masih tanah ini nyaris roboh. “Nggih wontene ngaten niki (Adanya ya seperti ini, red),” tutur Mbah Tariyem saat Bhirawa bertandang ke rumahnya, Selasa (3/11).

Jangankan perabot rumah tangga, di ruangan yang sempit itu oleh Mbah Tariyem dijadikan

 ke halaman 11

Terlilit Utang Rp 32 M, Pabrik PWU di Tuban Terancam Disita Bank DPRD Jatim, Bhirawa Akibat terlilit utang kredit investasi sebesar Rp 32 miliar, Pabrik PT Cassava Buana Wira Jatim, anak perusahaan PT Panca Wira Usaha (PWU) Jatim terancam disita oleh Bank Saudara. Informasi yang beredar di elit petinggi Jatim, setahun belakangan ini PT Cassava Buana Wira Jatim (CWBJ) merugi pasca putus kontrak bisnis tapioka dengan PT Cheil Jedang (Pasuruan).

Kejadian ini bermula dari rencana kontrak produk tepung tapioka mulai 2010 lalu. Di mana PT Cheil Jedang siap membeli seluruh kapasitas pabrik PT CBWJ yang rata-rata mampu memproduksi 37.500 ton tepung tapioka per tahun. Namun sejak dua tahun lalu, PT CBWJ kerap terlambat men-

girim kebutuhan tepung tapioka ke pabrik milik perusahaan Korea itu.

Dengan alasan stok kebutuhan singkong sebagai bahan baku tersendat karena lahan seluas 2.000 hektare yang dikelola PT CBWJ tidak sanggup memenuhi bahan baku pembuatan tepung

 ke halaman 11

Diskominfo Jadi Pusat Keterbukaan Informasi Publik Pemprov Pemprov, Bhirawa Gubernur Jatim Dr H Soekarwo menegaskan bahwa masih banyak SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) di lingkungan Pemprov Jatim yang belum memahami

mana informasi yang boleh dibuka dan yang tidak. Khususnya soal anggaran yang tidak mungkin dijelaskan secara detil, namun cukup rumusan kebijakan anggaran dan program-programnya.

“Masalah keterbukaan informasi publik yang sangat penting adalah merumuskan mana informasi yang boleh dibuka ke

 ke halaman 11

Dr Ir Wahid Wahyudi MT

 Menteri Keuangan Pimpin Pemusnahan Rokok Ilegal  Biasanya yang ilegal juga dapat back up oknum  Fasilitas Umum bagi Disabilitas Masih Minim  Buat yang normal aja juga masih minim  Ketegangan KPU dan Panwaslu Mereda  Biasanya berakhir di meja makan, ngopi bareng

Mayoritas Ruang UKS dan Laboratorium Tak Layak

BAP S/M Jatim, Bhirawa Ketuntasan program wajib belajar sembilan tahun di Jatim ternyata belum diiringi dengan ketersediaan fasilitas pendidikan yang layak bagi anak. Fakta ini terungkap dari rendahnya standar sarana prasarana yang telah dinilai Badan Akreditas Provinsi Sekolah/ Madrasah (BAP S/M) Jatim.

Dari hasil penilaian BAP S/M Jatim pada 2015 terhadap 4.326 lembaga SD/MI, standar sarana prasarana termasuk pada penilaian terburuk di antara delapan standar nasional pendidikan. Institusi yang bertanggung jawab atas akreditasi itu pun memberi dua catatan penting bagi pemerintah untuk dijadikan acuan. Di antara ialah terkait sarana laboratorium Ilmu Pendidikan Alam (IPA) dan ruang Unit Kesehatan Sekolah (UKS) yang mayoritas belum layak.

 ke halaman 11

Dugaan Korupsi Mebel di Seluruh Sekolah Kabupaten Sidoarjo

Polda Jatim, Bhirawa Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sidoarjo Mustain Baladan memenuhi undangan klarifikasi yang dilayangkan Polda Jatim, Selasa (3/11). Kedatangan Mustain di Polda Jatim, sekaligus melakukan verifikasi perihal dugaan korupsi pengadaan mebel di seluruh sekolah di Kabupaten Sidoarjo.

Gubernur Jatim Dr H Soekarwo saat menerima audiensi dengan komisioner Komisi Informasi Jatim di Ruang Kerja Gubernur, Selasa (3/11).

Pelindo III Buka Destinasi Wisata Laut

 ke halaman 11

Gunakan Kapal Artama Harbour Cruise, Susuri Tepian Laut Bersejarah Tanjung Perak Kini kapal-kapal penjajah yang berisi tank dan pasukan itu mungkin juga tidak akan kembali lagi bersandar, atau bahkan menyerang dengan menurunkan ratusan penumpang. Namun jejak langkahnya masih bisa dinikmati dan dirasakan melalui kebisuan tepi pelabuhan Tanjung Perak yang bersejarah.

M Ali, Kota Surabaya

 ke halaman 11

Sentil..

Kualitas Sarana Pendidikan SD/MI di Jatim Rendah

Kepala Dinas Pendidikan Sidoarjo Penuhi Undangan Klarifikasi Polda Jatim

Suka Blusukan MESKI jabatannya hanya bersifat sementara, bukan berarti bekerjanya seenaknya atau sesuka hatinya. Itulah yang dilakukan para Penjabat (Pj) kepala daerah yang dilantik Gubernur Jatim Dr H Soekarwo beberapa waktu lalu.

Salah seorang Pj kepala daerah itu adalah Kepala Dinas Perhubungan dan Lalu Lintas Angkutan Jalan (Dishub dan LLAJ) Provinsi Jatim, Dr Ir Wahid Wahyudi MT yang dipilih Gubernur untuk menjadi Pj Bupati Lamongan. Banyak tugas yang harus dilakukan, baik sebagai Pj bupati maupun Kepala Dishub dan LLAJ Jatim.

 ke halaman 11

Membayangkan apa yang terjadi pada 1945 tepatnya tanggal 10 November di kawasan tepian laut Tanjung Perak Surabaya, kemudian membandingkannya dengan keadaan sekarang membuat bibir ini tidak bisa berkata akibat detak kekaguman melihat kokohnya kapal-kapal besar yang bersandar.

Kapal-kapal besar itu kini berdiri kokoh di te-

pian Pelabuhan Indonesia (Pelindo) III dan kawasan Tanjung Perak dengan kesibukan aktivitas menaikkan dan menurunkan sejumlah kontainer yang berukuran cukup besar satu demi satu.

Terbesit dalam pikirian, kapal-kapal besar itu mungkin pada 1945 tidak

 ke halaman 11

Salah satu sudut Pelabuhan Pelindo III Surabaya.

SURABAYA

2

Rabu Pahing 4 NOVEMBER 2015

LEGISLATIF - EKSEKUTIF

Pemkot Harus Segera Isi Jabatan Direksi Empat BUMD DPRD Surabaya, Bhirawa Masih kosongnya kursi direksi empat BUMD Pemkot Surabaya membuat kalangan DPRD Surabaya meminta agar PJ Wali kota segera mempercepat proses pengisisannya. Bahkan Komisi B memandang perlu dilakukan lelang jabatan direksi BUMD untuk mendapat orangorang yang kapabel mengurus usaha pemerintah daerah ini.

“Jadi saat ini ada empat perusahaan daerah Kota Surabaya tidak memiliki direksi atau direktur, jika hal ini tidak segera di selesaikan dengan diisi orang baru tentunya akan mempengaruhi kebijakan atau terobosan baru dalam memajukan perusahaan,” kata Anggota Komisi B DPRD Kota Surabaya Baktiono.

Selasa (3/11).

Saat ditegaskan mengenai posisi PJ Wali kota yang tidak boleh melakukan mutasi, Baktiono menegaskan pengisisan jabatan BUMD bukan mutasi , karena sifatnya tidak memindahkan personal ke berbagai jabatan.

“Ini sudah lowong lama, dan sudah seharusnya segera diisi. PJ

berwenang karena pengisian direksi BUMD bukan mutasi, tapi mengisis yang sudah lama lowong,” terangnya.

Memang sampai akhir pemerintahan Wali kota Tri Rismaharini ada tiga direksi atau direktur perusahan milik daerah yang kososng baik karena habis masa jabatan mauopun mengundurkan diri.

Tiga perusahaan itu adalah Perusahaan Daerah (PD) Pasar, Rumah Potong Hewan (PD RPH) dan Perusahaan Daerah Taman Satwa (PDTS) Kebun Binatang Surabaya (KBS). Dan sampai masa jabatannya Tri Rismaharini berakhir pada bulan September 2015 tiga direksi tersebut

belum diisi dan hingga sekarang masih dipimpin PJ. Sedangkan diera PJ Walikota sekarang, Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Surabaya habis masa jabatannya bulan oktober kemarin.

Baktiono yang juga anggota Fraksi PDIP , menuturkan, dan dalam melakukan perekutan pimpinan empat perusahaan daerah harus lebih selektif.

Sehingga nantinya dapat meningkatkan perusahan tentunya Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga akan meningkat jika perusahaan daerah di pimpinan oleh sosok yang berpengalaman serta profesional.

“Untuk itu, kami mendesak ke Pemkot Surabaya dalam melakukan seleksi direktur juga harus dirubah dengan mekanisme lelang jabatan, tidak seperti sebelumnya yang rawan akan permainan, “ tegasnya.

Adanya lelang jabatan. Baktiono, akan lebih selektif lagi dalam menemukan sosok sudah berpengalaman serta profesional.

Dan dalam melakukan seleksi juga di bentuk tim seleksi yang diambil dari unsur akademisi, profesional atau praktisi ahli perekonomian.

“Jadinya dalam memilih direktur benar-benar selektif tanpa ada unsur kepetingan siapa pun

dan kami sebagai wakil rakyat akan mengawasi proses lelang jabatan,” ujarnya.

Masih menurut Baktiono, selama ini Pemerintah Kota (Pemkot) dalam melakukan seleksi direktur Perusahaan Daerah (PD), hanya berdasarkan selera atau kepetingan. Sehingga BUMD atau Perusahan Daerah tidak dapat berkembang, bahkan sering menghabiskan uang negara melalu ABPD namum tidak mampu menghasil PAD. “Banyak Perusahaan daerah milik pemkot surabaya karena di pimpinan orang yang tidak profesional akhir mati suri, tidak mampu bersaing,” Q gat pungkasnya.Q

PANGGUNG BIROKRASI

Bersama Komunitas Muda, Putra Risma Mulai Ikut Gaet Pemilih Pemula Surabaya, Bhirawa Putra sulung Tri Rismaharini, Fuad Bernardi mulai on the track galang ýdukungan untuk sang ibunda di Pilwali Surabaya, Jawa Timur. Melalui beberapa event bersama tim relawan “Base”, alumnus Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) ini, menggaet suara, khususnya dari pemilih pemula.

Salah satu event yang sudah dihelat Fuad bersama Base, adalah aksi solidaritas ýdan simpati warga atas bencana asap di Sumatera dan Kalimantan. Acara ini, mengawali beberapa event yang akan digelarnya hingga masa coblosan, 9 Desember nanti.

“Acaranya (aksi simpati untuk korban bencana asap) kita gelar saat car free day di Taman Bungkul, Surabaya, hari Minggu kemarin,” kata Fuad, Selasa (3/11).

Aktivitas ini, lanjut dia, sebagai bentuk aksi penggalangan dukungan untuk pasangan nomor urut dua, Tri RismahariniWhisnu Sakti Buana. ýKata dia, langkah penggalangan dukungan itu dilakukan bersama seratusan relawan muda RismaWhisnu yang dikomandoinya, yaitu tim Base.

“Langkah kami ini sebagai bentuk partisipasi kalangan anak muda Surabaya agar bisa ikut berpartisipasi dalam proses demokrasi lima tahunan yang Q mc digelar di Kota Pahlawan.Q

APK Dipasang Dijalur Hijau Jelang pilwali Surabaya 9 Desember mendatang, berbagai Alat Peraga Kampanye (APK) mulai marak dipajang dijalanjalan protokol maupun dijalur hijau. Namun sayangnya beberapa pemasangan APK berada dijalur hijau salahsatunya jalan Manukan Tama Surabaya,Selasa (3/11).

trie diana/bhirawa

Pakde Karwo Yakini Elektabilitas Cawali Rasiyo Merangkak Naik Buruh Jatim Desak Penerapan PP Pengupahan Tidak Kaku juga elektabilitasnya masih di bawah 50 persen.

“Tapi yang menarik dari paslon nomor 1 itu adalah elektabilitasnya itu lebih tinggi dari popularitasnya,” jelasnya.

Soekarwo menjelaskan bahwa mesin Partai Demokrat sudah dijalankan untuk memenangkan paslon Paklik Rasiyo-Ning Lucy.

“Ya dijalankan, yang penting kan mesin calonnya. Start kita memang kalah dengan inchumbent, tapi dengan berbagai dukungan dan strategi saya optimis bisa menang,” yakinnya.

Tiga Nama Kandidat Calon Ketua PKS Surabaya Menguat Surabaya, Bhirawa Tiga nama menguat sebagai kandidat calon Ketua DPD Partai Kesejahteraan Sejahtera (PKS) Surabaya jelang Musyawarah Daerah (Musda) yang digelar Sabtu dan Minggu akhir pekan ini di Gedung Juang 45 Jl. Mayjen Sungkono Surabaya.

“Nama nama kandidat calon ketua yang menguat sejauh ini muncul ada 3 orang, Alfan Kusaeri, Zakaria dan Akhmad Suyanto. Mereka merupakan 9 orang yang lolos melalui pemilu yang digelar PKS tingkat kota Surabaya,” ujar Ibnu Shobir, Ketua DPD PKS Surabaya yang masa baktinya akan segera berakhir, Selasa (3/11) sore.

Ketiga kandidat yang namanya mencuat sebelum Musda ini, masing masing Akhmad Suyanto dikenal sudah dua periode menjadi anggota DPRD Surabaya, periode pertama menjabat wakil ketua DPRD Surabaya.

Sedangkan Zakaria kini duduk sebagai anggota komisi B DPRD Surabaya yang juga sekretaris DPD PKS Surabaya periode saat ini. Sementara Alfan Kusaeri yang lulusan Teknik Kimia ITS periode sebelumnya tercatat sebagai wakil ketua Komisi A Q sk1 DPRD Surabaya.Q

geh/bhirawa

Calon Wali Kota Surabaya nomor urut satu, Dr Rasiyo menjemput puluhan elemen BEM se-Surabaya di Lapangan Flores, Surabaya yang tak jauh dari Posko pemenangan untuk menyampaikan dukungannya, Selasa (3/11) kemarin.

Surabaya, Bhirawa elektabilitas paslon nomor urut 1 Optimisme kemenangan pa- naik. Kalau melampaui inchumsangan Rasiyo-Lucy diungkap- bent belum, tapi kalau mendekati kan Ketua DPD Partai Demo- mungkin,” terang Soekarwo, Sekrat (PD) Jawa Timur Soekarwo. lasa (3/11) kemarin.

Ia menyakini pasangan calon Pakde Karwo sapaan akrabnya (paslon) nomor urut satu Dr mengatakan, hasil penelitian Rasiyo-Lucy Kurniasari me- sementara anomali. Menurutnya, menagkan pertarungan di Pil- tidak keterkenalannya populakada Surabaya. pasalnya, elek- ritasnya itu lebih rendah dari tabilitas Calon Wali Kota Su- elektabilitasnya. “Biasanya elekrabaya Dr Rasiyo terus me- tabilitas itu di bawahnya porangkak naik. pularitas, nah ini yang menarik Ketika disinggung Calon Wali di Surabaya,” pungkasnya.

Kota Dr Rasiyo popularitasnya Orang nomor satu di Provinsi melampaui inchumbent, Soe- Jawa Timur ini mengakui kalau karwo mengaku belum tahu kabar calon inkumben sudah terkenal tersebut. “Katanya salah satu di Kota Surabaya. dirinya mepeneliti itu memang naik, namun nambahkan bahwa popularitas benar tidaknya saya ndak tahu. Calon Wali Kota nomor urut satu Saya dengar dari Indo Barometer masih di bawah 50 persen, dan

Siap Libatkan Pemuda Sementara itu, perwakilan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Perguruan Tinggi se Surabaya mendeklarasikan dukungan kepada pasangan nomor urut satu Paklik Rasiyo-Ning Lucy di Posko pemenangan Jalan Flores 15, Surabaya, Selasa (3/ 11) kemarin sore.

Calon Walikota Surabaya Rasiyo berjanji akan melibatkan kaum muda dalam setiap pembangunan di Kota Pahlawan. Generasi muda, utamanya mahasiswa, dianggap mempunyai pemikiran cerdas serta kreatif untuk membantu membangun kota.

Calon yang diusung Partai Demokrat dan PAN itu mengungkapkan, generasi muda tidak boleh dibungkam. Mereka perlu diberi kesempatan berQ geh kreasi dan berinovasi.Q

Madura Penyumbang Utama Rendahnya IPM di Jatim DPRD Jatim, Bhirawa Rendahnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Jatim, salah satunya dikarenakan angka di Madura masih sangat rendah. Hal itu terjadi b u k a n d i k a r e n a k a n m asyarakat Madura tidak

berpendidikan, tapi disebabkan terjadinya kesenjangan pembangunan di Madura.

Anggota Komisi E DPRD Jatim, Muhammad Bin Muafi Zaini M.PSDM M.PdI, menegaskan disparitas pembangunan Madura sangat

tinggi. Hal itu terlihat dari kondisi Madura jalur selatan dengan jalur utara yang sangat berbeda jauh.

“Kondisi jalur utara Madura sangat memperihatinkan, tidak hanya kondisi jalannya yang rusak parah, tempat pelayanan kese-

hatan seperti rumah sakit juga tidak ada. Bahkan, pendidikan tingkat SMA dalam 3 kecamatan hanya ada 1 SMA, ironisnya lagi tidak satu pun perguruan tinggi berdiri di kawasan Madura utara, dan itu berbanding terbalik dengan

kondisi Madura di jalur selatan, yang dari segi apapun ada. Akibat dari tingginya disparitas pembangunan di Madura, kesejahteraan masyarakat di Madura pun tidak merata,” ungkap Politisi dri Fraksi Q cty Golkar, Selasa (3/11).Q

DPRD Jatim, Bhirawa Tarik ulur usulan Upah Minimun Kabupaten/Kota (UMK) tahun 2016 di beberapa kabupaten/kota di Jawa Timur masih terus berlangsung. Sebagian besar serikat pekerja menginginkan Peraturan Pemerintah (PP) No.78 tahun 2015 tentang Pengupahan tidak diberlakukan secara kaku.

Ketua Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Jawa Timur, Jazuli mengatakan bahwa PP Pengupahan itu hanya menjadi pijakan bagi bupati/wali kota dalam membuat rekomendasi usulan UMK 2016 kepada gubernur. Namun bukan berarti PP tersebut mengabaikan amanat UU No.13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan.

“Usulan UMK tetap mengacu pada hasil survey KHL (Kebutuhan Hidup Layak) sebagaimana amanat UU Ketenagakerjaan. Kalau faktanya, hasil survey KHL nilainya lebih tinggi dari PP yang hanya mengacu pada nilai inflasi ditambah tingkat pertumbahan ekonomi, ya hasil survey KHL yang akan digunakan pastinya,” terang Jazuli saat dikonfirmasi Selasa (3/11).

Pertimbangan lainnya, kata Jazuli, Provinsi DKI Jakarta dan Batam juga tidak saklek menggunakan PP Pengupahan secara penuh. Sehingga Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta tahun 2016 mengalami kenaikan sekitar 14,5 persen atau menjadi sekitar Rp.3,110 juta dari sebelumnya yang hanya RP.2,7 juta.

“Kalau mengacu PP Pengupahan secara saklek (kaku,red) maka kenaikan UMP / UMK 2016 hanya sekitar 11,5 persen,” tegas pria asal Sidoarjo ini.

Di tambahkan Jazuli, UMK Kota Surabaya dan Kabupaten Gresik tahun 2016 yang termasuk kawasan Ring 1 diusulkan sebesar Rp.3,110 juta atau setara dengan UMP DKI Jakarta. “Sedangkan untuk Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Mojokerto dan Kabupaten Pasuruan masih dalam pembahasan tapi diperkirakan hampir sama dengan Surabaya dan Gresik,” ungkapnya.

Terpisah, Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan (Kadisnakertransduk) Jawa Timur, Sukardo memastikan bahwa UMK tahun 2016 di Jawa Timur akan disusun berdasarkan PP Pengupahan.

Sehingga UMK 2016 beragam di kisaran angka Rp.3 juta.

“Hitung-hitungannya cukup sederhana, upah minimum berjalan dikalikan prosentase inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Jadi besaran UMK 2016 sudah pasti ketemunya di kisaran angka Rp.3 juta khususnya untuk kawasan Ring 1 di Jatim,” terang Sukardo.

Pemberlakuan PP No.78 tahun 2015 tentang Pengupahan, lanjut Sukardo juga menguntungkan bagi sebagian besar kabupaten/kota di JawaTimur. Alasannya, berdasarkan PP yang telah ditandatangani dan disetujui oleh presiden, kenaikan UMK dipatok secara nasional bahwa tingkat inflasi sebesar 6,83 persen dan perQ cty tumbuhan ekonomi ditetapkan 4,78 persen.Q

Usaha Bengkel Diatur dalam Perda Pemerintah Kota dan DPRD Kota Surabaya mematangkan pembahasan Raperda Tentang Bengkel sebagai upaya untuk menekan emisi gas buang kendaraan bermotor, khususnya kendaraan roda empat.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Surabaya, Irvan Wahyu Drajat, di Surabaya, Selasa, mengatakan saat ini di Surabaya sudah ada sebanyak 50-an bengkel yang memiliki izin untuk melakukan uji emisi.

“Izin tersebut dari Kementrian Perhubungan (Kemenhub). Namun dengan adanya perda bengkel, maka ada kewenangan dari Pemkot untuk melakukan pengawasan terhadap bengkelbengkel yang melakukan praktik uji emisi,” ujarnya.

Menurut dia, pertumbu-

han kendaraan bermotor cukup tinggi, maka emisi gas buangnya juga akan tinggi.

“Hampir 90 persen pencemaran udara dari transportasi yang mengeluarkan emisi gas buang,” katanya.

Dia menjelaskan raperda ini merupakan amanat dari Undang-Undang (UU) Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta UU Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Maksud dari tujuan kedua regulasi ini, lanjut dia, adalah pemerintah harus melakukan upaya pengenda-

lian pencemaran udara dari sumber bergerak dari sektor transportasi.

Raperda menjadi cara Pemkot untuk mengatur secara teknis kedua UU tersebut di lapangan. “Raperda bengkel ini menjadi pintu masuk bagi kami untuk bisa melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap bengkel yang menyelenggarakan uji kir,” katanya.

Ketika raperda ini disahkan menjadi perda, kata dia, setiap bengkel yang hendak menyelenggarakan uji emisi harus mendapat izin dari Dishub Kota Surabaya.

Wahyu memperkirakan jumlah bengkel kendaraan roda empat di Surabaya mencapai ratusan unit. Dalam waktu dekat, pihaknya akan segera melakukan pen-

dataan terhadap bengkelbengkel yang beroperasi di Kota Pahlawan ini.

“Dengan adanya perda ini kami bisa melakukan kontrol dan pembinaan terhadap bengkel yang melakukan uji emisi,” ujarnya.

Sementara itu, Kasubbag Penyusunan Produk Hukum Rizki Yunanta Basuki mengatakan, raperda bengkel ini merupakan inisiatif dari Pemkot Surabaya. Selain untuk mengontrol penyelenggaraan uji emisi, Pemkot juga ingin adanya standar pelayanan dari bengkel yang bersangkutan.

Sehingga, lanjut dia, bengkel tersebut akan memiliki daya saing, misalnya bengkel dilarang untuk membuang oli di pinggir jalan dan itu sudah menjadi standar

gat/bhirawa

Pemerintah Kota dan DPRD Kota Surabaya mematangkan pembahasan Raperda Tentang Bengkel sebagai upaya untuk menekan emisi gas buang kendaraan bermotor. operasional bengkel. bengkel untuk dilakukan reka sebelum perda benar“Saat ini kami sudah me- sosialisasi. Tahap awal benar dimatangkan,” kaQ gat ngumpulkan 100 pengusaha akan dijaring pendapat me- tanya.Q

SURABAYA

Rabu Pahing 4 NOVEMBER 2015

3

PENDIDIKAN - KESEHATAN - PELAYANAN PUBLIK - HUKUM

Keluhkan Kualitas Bantuan Beras

trie diana/bhirawa

Ny Sadikem warga RT 01 RW 02 Karangrejo VI Kelurahan Wonokromo Kecamatan Wonokromo Surabaya mengeluhkan setiap adanya pembagian beras dengan berkualitas buruk dari raskin yang dijual per 5 Kg Rp 10ribu. Bantuan beras itu dikarenakan beras tersebut berbedak, berkerikil lembut dan bau apek,Selasa (3/11).

RAGAM INFO

Blangko TNKB Sudah Datang Pemprov, Bhirawa Tanda Nomer Kendaraan Bermotor (TNKB)yang selama ini kosong diDirektorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Jawa Timur akhirnya terpenuhi. Dimana, TNKB ini dikirimoleh Korlantas Mabes Polri yang datang pada Senin (2/11) dan langsung dilakukanpendistribusian ke samsat di seluruh Jatim.

Kabid Humas Polda Jatim, Kombes Pol R P Argo Yuwono di Mapolda Jatim, Senin (2/ 11)membenarkan Mabes Polri telah menggerojok material TNKB sebanyak 2,2 juta ke Polda Jatimuntuk disebar ke seluruh Samsat jajaran. Selama ini, pencetakan pelat nomor sempat terhentikarena bahan baku tidak ada."TNKB kini mulai berjalan normal lagi. Kekurangan TNKB sudahteratasi dan begitu datang langsung didistribusikan agar proses pencetakan pelat nomor cepat, ” ujar Kabid Humas Polda Jatim saat didampingi oleh Kasubdit Regident Ditlantas Polda Jatim,AKBP Teddy Rayendra dan Kasi SIM Kompol Fahri.

Ia menjelaskan, sesuai catatan ditlantas Polda Jatim, sampai November 2015, kekurangan TNKBkendaraan roda 2 (motor) mencapai 1,7 juta dan roda 4 (mobil) mencapai 500.000. "Semua kekurangan plat nomor itu segera teratasi pada November 2015. Sebab Korlantas Mabes Polribakal mengirim lagi plat nomor untuk menutupi kekurangan, jika ada kekurangan. Sebagianlainnya, pasokan digunakan untuk stok berikutnya," ujarnya.

Kasubdit Regident Ditlantas Polda Jatim, AKBP Teddy Rayendra mengatakan dalampengambilan TNKB, masyarakat harus membawa resi atau bukti pencetakan nomorkendaraan. Selanjutnya, petugas Samsat mengarahkan untuk Q inf pencetakan nomor.Q

Siapkan Nota Kesepahaman Peduli Pramuka Pemprov, Bhirawa Wakil Gubernur Jawa Timur H Saifullah Yusuf selaku ketua kwartir daerah mengaku menyiapkan nota kesepahaman sebagai bentuk kesepakatan dengan para kepala daerah agar lebih peduli terhadap Gerakan Pramuka.

“Penandatanganan nota kesepahaman untuk menumbuhkan kepedulian kepala daerah se-Jatim dan sekolah-sekolah terhadap pramuka,” ujarnya di sela rapat pleno Kwarda Jatim di Surabaya, Selasa.

Nantinya, kata dia, diharapkan para kepala daerah lebih aktif mendorong sekolah-sekolah untuk tidak menomorduakan pramuka, terlebih sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka dan Kurikulum 2013 juga sudah mendorong Pramuka sebagai kegiatan “wajib” untuk setiap siswa.

Wagub yang akrab disapa Gus Ipul itu juga menegaskan bahwa muara kesepakatan nantinya akan dilakukan Festival Pramuka menggunakan kostum bernuansa pramuka dari sekolah-sekolah yang terdapat di provinsi ini.

Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal era Kabinet Indonesia Bersatu jilid I tersebut mengatakan langkah itu menjadi satu dari tiga program Pramuka Q ant Jatim ke depan.Q

BOS Triwulan Empat Tuntas Cair Rp 868 Miliar Pemprov, Bhirawa Memasuki triwulan keempat tahun anggaran 2015, Dinas Pendidikan (Dindik) Jatim kembali mencairkan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk jenjang pendidikan SD/ MI, SDLB, SMP/MTs dan SMPLB. Meski sempat terlambat, Dinas Pendidikan (Dindik) Jatim mengklaim pencairan tahap ini berjalan lancar tanpa kendala.

Kepala Dinas Pendidikan (Dindik) Jatim Dr Saiful Rachman mengatakan, nilai anggaran dana BOS triwulan empat ini sebesar Rp868,3

milyar. Jumlah itu akan digunakan untuk 2,7 juta peserta didik di 18.656 lembaga SD/MI dan SDLB se Jatim dengan nilai anggaran Rp599 miliar.

Selebihnya, Rp309 miliar dicairkan untuk 1.243.644 siswa di 4.413 lembaga SMP/MTs dan SMPLB se Jatim.

“Surat pencairan BOS triwulan empat sudah diterima sejak 30 September lalu. Namun, pencairan baru bisa dilakukan setelah SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) diterbitkan pada 27 Oktober,” tutur Saiful saat ditemui di ruang kerjanya, Selasa (3/11).

Menurutnya, pencairan ini sedikit terlambat lantaran sejumlah persoalan teknis di sekolah. Khususnya saat sekolah mengisi data pokok pendidikan (Dapodik). Atas kesalahan ini, sekolah wajib mengupdate kembali

data dalam Dapodik hingga 30 Oktober lalu. Pendataan ini cukup penting.

Sebab, selain surat perintah pencairan dari Dirjen, acuan pencairan BOS juga harus merujuk pada Dapodik.

“Kesalahan terjadi dalam pengisian data dan kesalahan mencentang pilihan tidak menerima BOS yang artinya menolak BOS,” ungkap dia.

Kendati terjadi keterlambatan, Saiful optimis pencairan BOS tetap berjalan sesuai sasaran. “Setelah SP2D diterbitkan. Pencairan BOS sudah mulai dilaksanakan secara bertahap oleh Bank Jatim sebagai bank penyalur,” ungkap mantan Kepala Badan Diklat Jatim ini.

Di sisi lain, Saiful juga menjelaskan rencana peralihan pengelolaan BOS SMA/SMK dari pusat ke provinsi.

Pihaknya mengaku, saat ini pendataan seluruh lembaga telah masuk ke Kemendikbud. Sehingga, proses pencairan BOS SMA/SMK dari pusat akan transit lebih dulu ke Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Jatim. “Januari mendatang atau semester dua tahun ajaran 2015/ 2016, pencairan BOS SMA/SMK sudah melalui provinsi,” kata dia.

Terkait besaran anggaran, Saiful mengaku tidak ada perubahan nilai anggaran BOS SMA/SMK. Setiap siswa akan menerima Rp1,2 juta per tahun. Mekanisme pencairannya pun dilakukan setiap enam bulan sekali.

“Pengelolaan BOS ini akan seirama dengan proses peralihan pengelolaan SMA/SMK dari kabupaten/kota ke Q tam provinsi,” tutur Saiful.Q

Selama 2015, Kejati Jatim Terima 345 Kasus Kekerasan Anak Ada 488 Anak di Jatim Idap AIDS Kejati Jatim, Bhirawa Sepanjang bulan Januari sampai dengan Oktober 2015, Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jatim menerima sebanyak 345 kasus kekerasan terhadap anak. Data tersebut diperoleh dari laporan kasus yang ada di Kejati Jatim dan Kejaksaan Negeri (Kejari) se Jatim.

Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum) Kejati Jatim Romy Arizyanto mengatakan, dari data yang dikumpulkan baik di Kejati Jatim dan Kejari se Jatim, terdapat sebanyak 345 kasus kekerasan dengan korbannya anak-anak.

Pengelompokan kasus tidak hanya pada kekerasan seksual pada anak saja, melainkan pada kasus seperti pengayaan anak dan penelantaran anak.

“Periode bulan Januari sampai Oktober 2015, Kejati Jatim menerima data kasus kekerasan dengan korban anak-anak sebanyak 345 kasus,” terang Kasi Penkum Kejati Jatim Romy Arizyanto kepada Bhirawa, Selasa (3/11).

Sayangnya, saat ditanya perihal kasus kekerasan anak yang paling menonjol, Romy belum dapat menjelaskan. Menurutnya, hal itu akan diketahui nanti saat analisa dan evaluasi (anev) yang selalu dilakukan Kejati Jatim.

“Untuk saat ini, sampai dengan bulan Oktober terdapat 345 kasus kekerasan terhadap anak.

Lebih jelasnya akan disampaikan pada saat anev akhir tahun kejaksaan,” katanya.

Perihal klasifikasi hukuman terhadap kasus ini, Romy mengaku, hal itu masuk dalam Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Sebagaimana diubah dalam Undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak.

“Seluruh kasus itu masuk dalam UU perlindungan anak,” ungkapnya.

Sementara untuk data kasus tindak pidana perdagangan orang (TPPO) yang ada di kejati Jatim. Romy menambahkan, dari tahun 2011 sampai 2015,

terdapat penurunan yang cukup drastis. Untuk tahun 2011, dari data kasus di Kejati Jatim dan Kejari se Jatim, ada sebanyak 48 kasus TPPO. Sementara di tahun 2015, kasus TPPO menurun menjadi 5 kasus.

“Dari data di Kejati Jatim dan Kejari se Jatim, kasus TPPO tahun 2011 yang berjumlah 48 kasus. Kini ditahun 2015 menjadi 5 kasus,” tambah Romy.

Sedangkan untuk penanganan perkara TPPO terbanyak, Romy mengaku, Kejari Surabaya menduduki peringkat pertama untuk jumlah penanganan kasus TPPO. Periode tahun 2011 sampai dengan 2015, sebanyak 56 berkas perkara TPPO yang masuk di Kejari Surabaya. Dan 22 kasus TPPO yang ditangani Kejari Surabaya sudah inkracht (berkekuatan hukum tetap).

“Untuk total perkara di Kejati Jatim dan Kejari se Jatim periode tahun 2011 sampai 2015, sebanyak 113 berkas perkara yang ada. Dan 76 berkas perkara sudah dinyatakan inkracht,” pungkas Romy.Q bed

Pemkot Target Pelebaran Kalilom Lor Selesai Akhir Tahun Pemkot, Bhirawa Proyek pelebaran jalan Kalilom Lor Indah memasuki babak akhir. Jalan sepanjang 1,2 kilometer tersebut kini tinggal proses pavingisasi dan pemasangan saluran di sisi jalan. Proyek itu ditarget rampung akhir tahun. ‘’Jika sampai akhir tahun pengerjaan proyek belum selesai, maka kontraktor akan kami blacklist,” tegas Erna Purnawati, Kepala Dinas PU Bina Marga dan Pematusan (DPUBMP) Surabaya, Selasa (3/11).

Erna mengatakan, masalah pembebasan lahan hanya menyisakan satu masjid saja, sebelumnya sebanyak 43 persil sudah klir. Sehubungan dengan status lahan masjid adalah tanah wakaf, maka tidak boleh ada ganti rugi berupa uang.

Hal ini mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) No. 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. Oleh karenanya, Pemkot memberikan ganti berupa lahan di samping kiri/kanan maupun belakang masjid dengan luasan yang sama.

Jalan Kalilom Lor Indah sebelumnya hanya selebar 3 meter. Dengan adanya proyek pelebaran, jalan yang menghubungkan akses Suramadu ke jalan Nambangan ini akan menjadi 8 meter.

Tak hanya itu, DPUBMP Surabaya juga membangun saluran air baru di sekitaran jalan Kalilom Lor Indah. Tepatnya mulai SDN Kalikedinding I sampai gedung baru SMP di dekat kantor Kecamatan Bulak. Saluran tersebut memiliki lebar bervariasi, mulai 12 hingga 20 meter.

Sedangkan kedalaman mencapai 1,5 meter.

“Fungsi saluran itu untuk meminimalisir genangan di sekitar kawasan Kalilom Lor Indah,” terang Erna. Jika jalan Kalilom Lor Indah selebar 8 meter rampung, maka hampir dipastikan aksesibilitas dari Suramadu menuju sentra ikan bulak (SIB) semakin lancar.

Pasalnya, baik Suramadu maupun SIB di kawasan Kenjeran rencananya memang akan diintegrasikan dalam suatu rancangan besar Q dre pengembangan kawasan pesisir.Q

Surabaya, Bhirawa Saat ini anak anak yang terinfeksi HIV dan jatuh pada kondisi AIDS di Jatim terus bertambah. Data Dinkes Jatim menunjukkan pada tahun 2014, secara kumulatif tercatat ada 463 anak dengan kondisi AIDS atau kondisi stadium III dan IV pada infeksi HIV. Sedangkan bulan Juni 2015 angka tersebut menjadi 488. ‘’Berarti, di tahun 2015 ada pertambahan kasus sebanyak 25 anak yang mengalami kondisi sakit AIDS. Jumlah ini adalah kasus yang terlaporkan, dan ada kemungkinan jumlah yang sebenarnya lebih dari angka tersebut,’’ kata Kepala Dinkes Jatim dr Harsono.

Menurutnya, maslah HIV pada anak adalah problem multi dimensi dan multi sektor. Anak dengan HIV dr Harsono positif, biasanya tidak lagi memiliki orang tua, karena kedua orang tuanya telah meninggal.

Kebutuhan sebagai anak sering tidak terpenuhi, baik dari sisi kesehatan, pengasuhan, pendidikan dan lain-lainnya.

Anak yang mengalami kondisi AIDS sebagian besar merupakan anak yang tertular HIV dari orang tuanya. S Sebagaimana diketahui, penularan HIV dapat terjadi dari ibu yang HIV positif ke anak selama proses mengandung, persalinan maupun saat ibu menyusui anak tersebut. Angka penularan dari ibu ke anak tersebut berkisar antara 15% - 45%. Resiko terbesar adalah pada saat persalinan, yaitu sebesar 10%-20%.

Angka ini dapat diturunkan sampai di bawah 5% bila ada intervensi yang tepat.

Namun demikian, lanjut Hrasono, , kasus AIDS pada anak, maupun infeksi HIV pada anak dapat dicegah. Jatim mempunyai program pencegahan yaitu dengan melakukan Kegiatan Pencegahan Penularan HIV dari Ibu ke Anak (PPIA).

Kegiatan PPIA meliputi 4 pilar, yaitu pencegahan penularan HIV pada perempuan usia reproduksi (15-49 tahun),encegahan kehamilan yang tidak direncanakan pada perempuan HIV positif, pencegahan penularan HIV dari ibu hamil ke bayi yang dikandungnya, dukungan psikologis, sosial, dan perawatan kesehatan selanjutnya kepada ibu yang terinfeksi HIV dan bayi serta keluarganya Menurutnya, salah satu waktu yang penting untuk pencegahan penularan pada anak adalah pada saat dilakukan pemeriksaan ibu hamil. Setiap ibu hamil tahu perlu ditawarkan untuk tes HIV melalui mekanisme Konseling dan Tes HIV atas Inisiasi Petugas (KTIP).

Pada Permenkes 21 tahun 2013 pasal 17 disebutkan bahwa pada ibu hamil yang memeriksakan kehamilan harus dilakukan promosi kesehatan dan p e n c e g a h a n p e n u l a r a n H I V m e l a l u i a n j u r a n p eQ dna meriksaan diagnosis HIV.Q

Remaja Dihantui Penyakit Jantung Sebagai kaum muda, remaja diharapkan lebih berhati-hati dengan penyakit mematikan seperti jantung. Saat ini penyakit jantung tidak hanya diderita orang dewasa atau lansia, melainkan anak muda yang berperilaku tidak sehat.

Dokter Bedah Jantung RSU dr Soetomo Surabaya, dr Yan Efrata Sembiring, SpB(K) mengatakan, kaktor pemicu penyakit jantung adalah perubahan pola hidup yang tidak sehat seperti seringkali mengkonsumsi makananmakanan junk food (berminyak dan kolesterol tinggi), tingkat stress tinggi, tidak diimbangi olahraga teratur dan kebiasaan merokok yang tidak dihentikan.

“Kalau dulu penyakit jantung kita jumpai pada usia 50-60 tahun ke atas, sekarang penyakit jantung

mulai menyerang usia muda. Saya pernah menangani pasien jantung usia 38 tahun yang harus dilakukan operasi bedah by pass. Dia seorang eksekutif muda yang stressnya tinggi karena tekanan pekerjaan, tidak pernah olahraga dan makannya setiap hari high colesterol terus,” katanya.

Menurutnya, dengan penanganan penyakit jantung yang tepat, saat ini pasien muda itu berangsur membaik karena pola hidupnya diubah, dengan menghindari makanan berkolesterol ting-

gi, rajin olahraga dan berhenti merokok.

Selain menemui kasus penyakit jantung yang harus di-by pass, dirinya juga melakukan penanganan penggantian katup jantung atau klep. Ini karena pasien mengalami penyempitan katup. Gejala penyakit jantung koroner yang mudah oleh orang awam biasanya pasien mengalami nyeri dadanya dan sesak napas.

Dokter Spesialis Jantung dan Pembuluh Darah Rumah Sakit Siloam Surabaya dr Johaness Nugroho SpJP mengaku, untuk mengatisipasi agar seseorang tidak menderita penyakit jantung diharapkan melakukan pemeriksaan dini.

Banyak rumah sakit yang

mempunyai alat untuk mendeteksi penyakit jantung seperti Magnetic Resonance Imaging (MRI) Scanner : Achieva 1.5 Tessla (1.5T). ‘’Dengan kecanggihan MRI 1.5 T, tidak hanya untuk mengobati pasien tetapi juga bisa digunakan sebagai alat deteksi dini,’’ ujarnya.

Ia menjelaskan dengan kecanggihan alat MRI 1.5T ini dapat dihasilkan gambar yang sangat rumit dengan detail pembuluh darah dan jaringan lunak yang presisi. Alat itu bisa digunakan untuk mendeteksi aneurisma (pembengkakan pembuluh daerah), diseksi pembuluh darah (robekan), penyakit jantung kongenital, penyakit arteri ginjal, radang pembuluh darah hingga

Dokter memeriksa kesehatan jantung pasiennya. penyakit arteri karotis.

Juga untuk balita sehingga “MRI ini sangat aman di- bisa dideteksi secara dini gunakan untuk semua usia. apakah balita tersebut me-

dna/bhirawa

miliki kelainan jantung apa tidak,” ungkapnya dokter asal Q dna Jogjakarta ini.Q

4

OPINI Tajuk

Karakter Bela Negara BERBAGAI tokoh agama (dan negarawan), merasa gundah terhadap tren psikologi sosial. Era globalisasi dan kapitalisme telah menggerus rasa kesetia kawanan nasional. Semakin banyak elit penyelenggara pemerintahan terjebak KKN (kolusi korupsi dan nepotisme). Begitu pula media masa semakin banyak memapar kekerasan global, sampai tawur sosial. Karena itu diperlukan reorientasi karakter kebangsaan.

Kementerian Pertahanan coba menggagas reorientasi karakter kebangsaan melalui program (semacam) wajib militer sukarela. Ini berbeda dengan wamil (wajib militer) yang berlaku di AS (Amerika Serikat), Korea Selatan, maupun negara-negara sosialis. Wamil sukarela Indonesia seyogianya dilakukan seperti rekrutmen pejuang pada revolusi (tahun 1945). Syarat utamanya, cinta tanah air. Siapapun boleh mendaftar mengikuti wamil, termasuk wanita.

Sehingga benar, postur tubuh tidak menjadi persyaratan masuk wamil. Begitu pula program wamil tidak mengutamakan pelatihan fisik. Latihan baris berbaris hanya sekadar kegiatan awal untuk menumbuhkan suasana disiplin.

Program ini bukan untuk kepentingan perang. Melainkan menumbuhkan kembali rasa cinta tanah air dan disiplin dalam bermasyarakat. Serta meningkatkan solidaritas sosial.

Harus diakui, karakter kebangsaan telah terancam era globalisasi. Berbagai karakter menistakan kearifan lokal telah dinistakan, dianggap tidak demokratis. Era global bertumpu pada tiga isu utama dunia: HAM (Hak Asasi Manusia), demokrasi serta gender. Namun ketiganya telah bergeser menjadi liberal. Sedangkan kearifan lokal mengenal unggah ungguh (hubungan antar-manusia). Pada era liberal, tidak dikenal kaidah agama maupun kearifan sosial.

Hasil akhir menjadi hukum pembenaran. Jika hasilnya kesuksesan (menjadi kaya atau menang), maka segala cara dianggap benar. Jika tidak sukses dianggap salah.

Sehingga yang kaya (sukses) selalu dianggap benar, walau proses menuju sukses dipenuhi dengan cara-cara busuk.

Boleh korupsi asal kayaraya. Boleh curang asal menang.

Ironisnya, pendidikan juga dianggap gagal, manakala tidak sukses dalam lomba cerdas cermat.

Begitu pula ajaran agama (halal dan haram) dianggap mengendurkan nafsu bertanding memperebutkan kekayaan dan kekuasaan. Muara seluruh cita-cita, adalah secepatcepatnya meraih sukses secara instant. Negarawan di seluruh dunia kini sibuk melawan tren psikologi sukses secara instant. Salahsatu prototipe terbaik, adalah yang dilakukan oleh bangsa Jepang dan Turki. Kedua negara bangsa ini sama-sama telah mengalami masa pahit, akibat perang dunia (pertama dan kedua).

Seluruh dunia telah yakin, bahwa tindak kekerasan (perang) merupakan penghancuran global. Karena itu seluruh dunia menghindari perang. Termasuk pada skala kecil, mencegah KDRT (kekerasan dalam rumah tangga).

Kearifan lokal (budaya dan agama) menjadi upaya tumpuan. Serta teladan elit, dalam hal budaya malu jika tidak berbuat keshalehan sosial. Lebih baik harakiri (bunuh diri) daripada terlibat korupsi.

Kementerian Pertahanan berencana melatih 100 juta orang dalam program bertema Bela Negara. Silabus utamanya akan meliputi pengukuhan empat pilar kebangsaan.

Terutama, Pancasila, UUD, NKRI. Silabus lain bertema cinta tanah air dan rela berkorban untuk negara. Juga tambahan pengetahuan mengenal alat utama sistem persenjataan. Pola kepelatihan akan mirip P4. Alumninya tercatat dalam daftar peserta Bela Negara.

Bela Negara merupakan amanat UUD. Pada pasal 30 ayat (1) dinyatakan, “Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara.” Karena itu Kementerian Pertahanan mesti menggaransi, bahwa alumni program Bela Negara adalah personel terbaik, disiplin dan “bersih.” Tetapi karakter kebangsaan, tidak cukup hanya melalui pembiasaan disiplin.

Apalagi hanya melalui pendidikan baris berbaris.

Karakter kebangsaan mesti dibangun melalui pilar utamanya, moral, spiritual dan mental. Ke-shaleh-an sosial dan disiplin nasional, harus dimulai dari kalangan elit.

Memberantas korupsi dan kukuh dalam transparansi. 

Sorotan Publik

Semua tanggapan baik berupa saran dan kritik atas wajah dan kinerja birokrasi kita dalam memberikan pelayan publik dapat dikirim melalui email: harian_bhirawa@yahoo.com atau manfaatkan fasilitas surat pembaca di www.harianbhirawa.co.id atau telp ke (031) 5470650 atau faks (031) 5343359. Untuk setiap email harap disertakan nomor telpon (untuk konfirmasi ulang).

Berharap Kunjungan Presiden ke AS Bermanfaat PUBLIK berharap kunjungan resminya ke Amerika Serikat selama 24-30 Oktober 2015 akan mendatangkan manfaat bagi masyarakat di Tanah Air. Kunjungan resmi Presiden Jokowi yang merupakan undangan resmi Presiden AS Barack Obama ini, bertujuan meningkatkan kerja sama bilateral Indonesia-AS, utamanya di bidang perdagangan dan investasi, ekonomi digital dan kreatif, pengembangan toleransi, dan demokrasi.

Dalam kunjungan ini, selain bertemu Presiden Obama, Presiden Jokowi juga akan melaksanakan serangkaian pertemuan dengan pengusaha AS dan akan menyampaikan policy speech di Brooking Institute yang merupakan think thank berpengaruh di dunia.

Dengan ini diharapkan akan mendorong investasi ke Indonesia yang manfaatnya akan dirasakan oleh rakyat Indonesia. Selain itu, Presiden juga akan mendengar dan melihat langsung kisah sukses AS dalam membangun ekonomi digital dan kreatif.

Saya ingin rakyat Indonesia, khususnya dunia usaha nasional, dapat meningkatkan kualitas produksi dan daya saing dengan memanfaatkan teknologi.

Adapun tema kunjungan resmi ke AS kali ini adalah “Mengembangkan Kemitraan Strategis untuk Perdamaian dan Kesejateraan Bersama”. Hal ini menggambarkan keyakinan Presiden Jokowi bahwa Indonesia dan AS merupakan dua negara dan bangsa yang besar.

Dengan begitu kerja sama di antara kedua negara bukan hanya dapat membawa kesejahteraan bagi rakyat di kedua negara namun juga akan memberi manfaat bagi stabilitas dunia.

Nama dan alamat ada di redaksi

HARIAN

PENDIRI : Alm. H. Moch. Said DEWAN PENASIHAT: Dahlan Iskan, Drs. Sugeng Praptoyo, SH, MM, MH, AK H. Ali Salim

Rabu Pahing, 4 NOVEMBER 2015

Islam dan Ide (Gila) Kastrasi Libido Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa kembali menegaskan ide yang pernah ia usulkan pada awal tahun lalu. Menteri kelahiran Surabaya itu mengusulkan agar para pelaku pelecehan atau kejahatan seksual pada anak diberi pemberatan hukuman berupa mematikan syaraf libido mereka (kastrasi atau inkapasitasi).

I

a kembali menyampaikan ide yang tergolong tidak umum ini setelah kejahatan seksual terhadap anak kembali terjadi, salah satunya kasus yang menimpa PNF alias Eneng (bocah 9 tahun) yang menjadi korban pemerkosaan dan pembunuhan oleh tersangka AD alias Agus.

Khofifah berharap bahwa penegak hukum dapat menindak secara tegas para predator seksual pada anak agar kejadian mengerikan serupa tidak akan terulang lagi. Usulan tersebut juga ia berikan berdasarkan pertimbangan bahwa dampak kejahatan seksual itu tidak hanya pada fisik namun juga psikis bagi para korban.

Seperti yang terjadi sebelumnya, ide ini kembali menjadi pro-kontra. Ide tersebut mendapat respons positif dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). Mereka berpandangan bahwa hal tersebut bisa dijadikan sebagai alternatif hukum untuk memberikan efek jera terhadap para predator. Hal paling prinsip adalah penjeraan dan pemberatan terhadap pelaku harus menjadi concern.

Terkait gagasan mematikan libido bahkan penambahan sanksi sosial, atau yang lainnya bisa menjadi alternatif untuk perbaikan norma hukum (Okezone, 11/10/2015).

Dukungan juga datang dari beberapa akademisi, misalnya Kriminolog Universitas Indonesia, Josias Simon Runturambi. Ia mengaku setuju jika syaraf libido para predator anak dimatikan selama tidak ada hukuman lain.

Runturambi beranggapan bahwa cara mematikan syaraf libido seseorang tidak melanggar hak asasi manusia (HAM). Pasalnya hal itu terpaksa dilakukan guna menekan angka korban pencabulan terhadap anak-anak (Okezone, 10/10/2015).

Namun demikian, pihak kontra pun bermunculan dengan berbagai dalih. Ikatan Dokter Indonesia (IDI) adalah yang paling utama menentang dan menganggap ide tersebut tidak masuk akal. Sebagaimana di-

di Medan.

Kasus-kasus kejahatan seksual ini terjadi di semua ranah kehidupan anak-anak, mulai dari lingkup keluarga, sekolah, tempattempat penitipan kutip Merdeka.com (10/10/2015) Ketua anak, panti asuhan, Umum Pengurus Bedan arena bermain Oleh: sar Ikatan Dokter anak. Kita melihat Husamah, SPd, MPd hampir tidak ada Indonesia (PB IDI) ruang yang aman Zaenal Abidin menuntuk anak-anak gatakan bahwa petugas dokter tidak bisa dapat hidup, tummenghukum seseorang dengan buh dan berkembang selayaknya. memotong organ tubuhnya. SeAnak-anak selalu berada pada bab, itu sudah melanggar aturan. kondisi yang beresiko, dan para Peraturan kesehatan, dokter orang tua terus gelisah ketika tidak boleh mencederai seseorang. anak-anak mereka ditinggal diruIDI menganggap bahwa imbauan mah, pergi ke sekolah, bermain di pemerintah itu akan menjadi polingkungan sekitar atau bermain lemik, pasalnya tidak ada regulasi ke tempat hiburan. yang mengatur hukuman itu.

Hukuman Logis ala Islam Darurat Kejahatan Seksual Kita harus menjamin bahwa Tak dapat dipungkiri bahwa amanat Undang-undang harus saat ini bangsa kita sedang dadijalankan. Pasal 1 butir 2 Unlam kondisi darurat kekerasan dang-Undang Nomor 23 Tahun seksual pada anak. Menurut data 2002 tentang Perlindungan Anak KPAI pada tahun 2010-2014 terupaya-upaya perlindungan anak catat 21,6 juta kasus pelanggaran harus dimulai sedini mungkin, hak anak. Dari jumlah ini, 58% agar kelak dapat berpartisipasi dikategorikan sebagai kejahatan secara optimal bagi pembanguseksual (bahkan diikuti dengan nan bangsa dan Negara. Sehupembunuhan). Sisanya berupa bungan dengan itu kita semua kekerasan fisik, penelantaran dan tentu sepakat dan berharap lainnya. Data lain juga menunbahwa setiap pelaku kekerasan jukkan bahwa dari seluruh kasus terhadap anak (apalagi pelaku hukum terkait pelecehan seksual kejahatan seksual pada anak) yang terjadi di Indonesia, 45% di diberi hukuman yang setimpal. antaranya merupakan kejahatan Hukuman tersebut tentu harus seksual yang melibatkan anak di memberi efek jera agar kejadian bawah umur, bahkan hingga anak tersebut tidak terus terulang dan usia dini. menjadi hantu di masyarakat.

Sementara itu menurut rilis Undang-Undang Nomor 23 Pergerakan Indonesia (2015) Tahun 2002 sebenarnya telah terhitung sejak bulan Januari mengatur tindak pelecehan sekhingga Agustus 2015, Komnas sual yang menghukum pelaku Perlindungan Anak (Komnas PA) selama 3-15 tahun. Namun memencatat, dari 1.726 kasus yang lihat dampak psikologis yang melibatkan anak-anak, sekitar dialami korban bisa berlangsung 58% adalah perkara pelecehan selamanya, hukuman tersebut seksual. Ada pula data yang dirasa tidak sepadan dengan diungkap Sekretariat Nasional tindak kejahatan yang dilakukan Konsil LSM Indonesia, Lusi Herpelaku serta dampak bagi korban. lina (2014) bahwa Komnas PA Jika pelaku hanya dihukum menyebutkan bahwa pada 2013 3-15 tahun, tentunya ini tidak tercatat 1.620 kasus. Ecpat Indosetimpal. Hal ini tentu tidak menesia juga telah mencatat dalam nimbulkan efek jera bagi pelaku, laporannya, bahwa dalam lima tasehingga hal serupa bisa saja hun terakhir lebih dari 365 anak terus terjadi. menjadi korban Pedofil di Bali.

Intinya, menghukum dengan Hasil penelitian Pusat Kajian cara yang salah dan tidak logis dan Perlindungan Anak (PKPA) juga rasanya tidak tepat. IbaMedan tahun 2013 menyimpulratnya, menghukum sebuah kekan bahwa sedikitnya 30% pelajar salahan dengan cara yang salah tingkat SLTP dan SLTA menjadi pula, meskipun dalihnya untuk korban eksploitasi seksual anak kebaikan. Tentu masih banyak

hukuman berefek jera yang bisa dilakukan dan masih banyak pula hukuman yang berdasar.

Bukankah Islam, sebagai agama haq telah memberikan ramburambu?

Saya sependapat dengan tulisan Nurawani (2015) bahwa masih saja kita terjebak dalam upaya mencari-cari solusi lain selain Hukum Allah. Padahal, solusi yang ditawarkan dan yang ditentukan oleh manusia hanyalah bersifat parsial dan sementara saja. Mematikan syaraf libido pelaku kejahatan seksual tidak akan memberikan efek yang menyeluruh bila pemerintah tidak membenahi aspek lainnya.

Padahal kita pun sudah mengetahui, berapa besar dana yang dibutuhkan untuk menelurkan ide itu. Sebuah kerja yang akan menguras waktu dan tenaga namun belum tentu berdampak baik bagi ketenangan dan kedamaian masyarakat.

Islam dengan tegas menyampaikan bahwa terhadap pelaku pembunuhan dan/atau perkosaan disertai pembunuhan dikenakan hukum jenayah Qishash, yaitu melakukan pembalasan hukum yang sama (bunuh) terhadap orang yang melakukan kesalahan.

Kajilah kembali Q.S. Al-Maidah ayat 45. Dalam sumber lain disebutkan bahwa pemerkosa harus dicambuk 100 kali bila belum menikah, dan dirajam bila sudah menikah. Para penyodomi akan dibunuh. Termasuk juga melukai kemaluan anak kecil dengan persetubuhan dikenai denda 1/3 dari 100 ekor unta, selain hukuman zina (Abdurrahman Al Maliki, 1990, hal 214-238).

Penerapan sanksi yang demikian pasti akan menimbulkan efek jera dan takut bagi yang lain sehingga akan terhindar untuk melakukan perbuatan keji tersebut. Dengan hukuman seperti ini, orang-orang yang akan melakukan kekerasan seksual terhadap anak akan berpikir beribu kali sebelum melakukan tindakan. Akhirnya, kita harus percaya (sebagai umat yang mengikrarkan beriman) bahwa penegakan hukum Islam menjadi solusi yang efektif dan efisien mengatasi tren penyimpangan dan kejahatan seksual yang semakin mengkhwatirkan ini.

Beranikah kita?

Kepala Pusat Studi Lingkungan dan Kependudukan UMM; Dosen Pendidikan Biologi

Go-Jek, Solusi Mengatasi Macet

“G

o-jek”, kata itu pasti sudah tidak asing lagi bagi masyrakat Indonesia, khususnya warga Ibu kota dan beberapa kota-kota besar di Indonesia. Fenomena Go-jek menjadi daya tarik tersendiri bagi warga yang sudah jenuh dengan kemacetan panjang Ibu kota. Kehadiran Go-jek juga memberikan kebahagiaan untuk para drivernya.

Go-jek merupakan perusahaan transportasi negara yang melayani jasa angkutan manusia dan barang dengan sepeda motor.

Selain itu juga, Go-jek sudah lebih canggih jika dibandingkan dengan tukang ojek pada umumnya. Untuk pengguna jasa Go-jek sudah bisa menjajalnya hanya dengan memesan melalui Smartphone yang dimiliki, tanpa harus pergi ke pangkalan ojek. Kelebihan lainnya dari Go-jek adalah, setiap Driver pasti memiliki JPS yang akan mereka gunakan untuk mengantar penumpang dengan jarak yang jauh. Dengan bantuan teknologi tersebut, kemungkinan untuk tersesat pun sangat jauh, bahkan bisa lebih cepat sampai ke tempat tujuan, karena sudah ada petunjuk jalan yang diarahkan oleh JPS. Go-jek merupaka sebuah perusahaan yang didirikan oleh Nadiem Makarim pada tahun 2010 di Jakarta, tetapi baru pada awal tahun ini meluncurkan aplikasi Mobile-nya. Go-jek telah tersebar di beberapa kota besar di Indonesia diantaranya Jabodetabek, Denpasar, Bandung, Bali dan Makassar. Setiap pengemudi Gojek dibekali masing-masing satu smartphone oleh perusahaan. Selain dibekali Smartphone, pengemudi pun wajib menggunakan jaket hijau dan helm berstandar SNI dengan logo Go-jek sebagai pelindung dan brand perusahaan

ngan segala fasilitastersebut. Semua pernya telah membuat lengkapan ini diberipara pelanggan ojek kan sejak awal sesepangkalan berpalorang resmi menjadi ing darinya dan lebih pengemudi Go-jek. memilih mengguKeberadaan Gonakan jasa layanan jek dirasa telah meGo-jek. Hal ini lah warnai jalanan ibuyang akhirnya menkota dengan identiimbulkan kecembutas warna hijaunya. ruan diantara banyak Selain memberikan tukang ojek pangkamanfaat dan berkah Oleh: lan hingga berujung kepada para pengeLintang Mustika tindak kekerasan. mudinya, Go-jek juga telah memberikan Suka Duka Go-jek manfaat yang beTerhitung setelah fenomrarti bagi para penumpangnya. ena Go-jek bermunculan, sedikitBagi ia yang enggan menikmati nya ada 3 orang pengemudi Gomacetnya jalanan ibukota, ia jek yang dianiaya oleh tukang bisa memesan layanan Go-jek ojek pangkalan. Para tukang ojek hanya dengan mengguakan pangkalan ini mengklaim bahwa Smartphonenya. Perpaduan Go-jek telah merebut seluruh antara alat transportasi dan pelanggannya. Hingga akhirnya kecanggihan teknologi ini telah mereka merasa kesal dan bermemberikan kenyamanan bagi tindak anarkis. Bukan tanpa para penggunanya. Tak perlu alasan memang, karena seharian susah-susah lagi, hanya dengan mereka menunggu pelanggannya mengunduh aplikasi gojek di di pangkalan, tetapi ternyata sePlaystore, layanan jemput-antar mua pelanggannya telah beralih sudah bisa dilakukan. kepada Go-jek yang dirasa lebih Selain kenyamanan yang nyaman dan lebih murah. diberikan, Go-jek juga menyeKedua jasa layanan transpordiakan tarif yang murah dan tasi ini seperti tokoh animasi jelas. Penggunaan tarif biaya dalam kartun Tom and Jerry, adalah 4 ribu rupiah per kilotak pernah akur. Oleh karena meter. Jadi jelas, tak perlu lagi merasa iri pada salah satu yang melakukan tawar-menawar yang mendapat banyak keuntungan. alot. Dengan sistem Android, Lalu bagaimana seharusnya pepara pengemudi Go-jek pun tak merintah menyikapi ini? Tak biperlu lagi menghabiskan waktu sakah para tukang ojek pangkaldi pangkalan. di mana saja bisa an ini bergabung dengan Go-jek dan selalu siap menjemput-antar hingga tak ada lagi kecemburuan pera pelanggannya. diantara mereka? Faktor apa Namun keberadaan Go-jek yang sebenarnya menghalangi tidak serta-merta mulus tanpa mereka untuk bergabung dengan masalah. Memang di satu sisi Go-jek?

Go-jek telah memberikan berkah Beragam faktor yang melatar kepada para driver-nya. Akan belakangi ojek pangkalan engtetapi, keberadaan Go-jek ini gan bergabung dengan Go-jek, seolah memarjinalkan Tukang diantaranya yaitu mereka tidak Ojek pangkalan. Bagaimana mau bekerja untuk orang lain. tidak? Kemunculan Go-jek de-

Sebab, Go-jek adalah sebuah layanan yang dari perusahaan resmi, maka tentu saja ada sistem bagi hasil. Misalnya pengemudi mendapat 100 ribu, maka 20 ribu untuk perusahaan dan 80 ribu untuk si pengemudi. Hal lain yang dirasa tidak logis pun dijadikan alasan yaitu mereka enggan memakai jaket berwarna hijau.

Namun inilah kenyataannya, tukang ojek pangkalan sudah terlalu mencintai pekerjaannya di pangkalan sehingga mereka teguh pendirian untuk tidak bergabung dengan Go-jek.

Sebenarnya kehadiran Go-jek bukanlah untuk merebut atau berkompetisi dalam hal menarik pelanggan. Go-jek hadir dengan segala fasilitas untuk mengembangkan sarana transportasi ojek agar lebih aman dan nyaman. Selain dilengkapi dengan beberapa atribut, perusahaan Go-jek juga memberikan santunan kecelakaan dan asuransi keselamatan kepada para pengemudinya.

Bukankah ini suatu bukti kepedulian pemerintah terhadap para pengemudi Go-jek?

Sudah seharusnya bangsa ini berdamai dalam segala hal. termasuk dalam hal transportasi.

Jika para ojek pangkalan enggan bergabung dengan perusahaan Go-jek, mereka tidak perlu sampai hati membenci apalagi bertindak anarkis terhadap pengemudi Go-jek. Jika pun mereka tidak mau bergabung dengan Go-jek, maka paling tidak bersahabat.

Sebab, sejatinya rezeki telah ada yang mengatur tanpa kekeliruan.

Jadi, sudah seharusnya pihakpihak yang terkait memahami tentang hal ini.

Mahasiswi Bimbingan Penyuluhan Islam Fakultas Dakwah Dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang

PEMIMPIN UMUM/PEMIMPIN REDAKSI/PENANGGUNG JAWAB : Nawang Esthi Lestari REDAKTUR PELAKSANA: Titis Tri Wahyanti KOORDINATOR LIPUTAN : Wawan Triyanto REDAKTUR: Wahyu Kuncoro SN, Bambang WN , Choirul Anam, Anangsyah Isfianto, Helmi Supriyatno, Gatot Suryo Widodo Reporter : M. Ali, Siti Sulistiani, Andre Endrayana Sasmita, Rachmat Caesar BSW, Zainal Ibad, Danang Prastyo, Adit Hananta Utama, Abed Nego, William AK , Gegeh Bagus Setiadi Fotografer: Trie Diana Indahwati, Sekretaris Redaksi: Suryanthini Malang: M. Taufiq, Kabupaten Malang : Cahyono Nor Rochmah, Kota Batu: Anas Bachtiar, Pasuruan : Hilmi Husein, Pamekasan: Syamsuddin, Lumajang: Zainul Hidayat, Probolinggo: Wiwit Agus Pribadi Jember: Effendi, Sampang: Nur Cholis, Sumenep: Samsul Arifin, Bondowoso: Samsul Tahar, Situbondo: Sawawi, Tulungagung: Hadi Sucipto, Wiwieko Dh, Lamongan: Suprayitno, Jombang: Romadlon, Fathoni, Mojokerto: Hasan Amin, Kariyadi Sidoarjo: Ali Kusyanto, Hadi Sujitno, Achmad Suprayogi Gresik: Kerin Ikanto, Rokim, Tuban: Khoirul Huda Madiun: Sudarno, Blitar: Hartono, Ponorogo : Hari Bahrul Ulum, Magetan: Ivin Kurniawan, Nganjuk: Ristika, Bojonegoro: Achmad Basir, Banyuwangi: Dian Ananta Jakarta: Tjitjik Rahayu, Direktur Utama: Nawang Esthi Lestari, Direktur Umum: Wahyu Kuncoro SN, Direktur Keuangan Mira Damayanti Komisaris Utama: Sugeng Praptoyo, Komisaris: Bambang WN, Hasan Amin, Suprayitno, Malang: Gatot Soekardi, Ratna Nirmala, Lumajang: Didit Nur Jadit, Bondowoso: Hasto Pramudyo, Manager Produksi, Sirkulasi dan Periklanan: Sri Eddy Haryanto, Manajer Keuangan: Anangsyah Isfianto, Administrasi Keuangan: Etti Sri Kustini, Sri Poernomo, Sekretaris Perusahaan: Rani Cholyvianti, Sirkulasi: Titiek Yuliati (Koordinator), Andi Basuki, Nike Kusumawati, Utomo Pagon, Distribusi: Tatok Arly (Koordinator), Suparto, Mulyadi, Pracetak:Ali Sulkan (Koordinator), Danu Setiawan, Achmad Tauriq Imani, Trisno purnomo, Onny Agung S, Oki Abdul Sholeh. Sekuriti: Saiful Hidayat, Agus Mulyono Alamat Kantor Pusat/Iklan/Redaksi: Jalan Indragiri 73 Surabaya, Telp : 031- 561-5454, Fax : 031-561-9009, Email Iklan: bhirawa_indragiri@yahoo.com, Email Redaksi: harian_bhirawa@yahoo.com Sirkulasi: Jalan Pengenal 5, Surabaya (60174), Telp : 031- 547-0650 (3 lines), Fax : 031-534-3359, Email Sirkulasi: bhirawasirkulasi@yahoo.com Bhirawa Online : http://www.harianbhirawa.co.id Bank: Bank Mandiri (BBD Jembatan Merah) Surabaya, No. Rek:140.0080000053, Percetakan: PT Media Nusantara Press SIUPP: Nomor 159/SK/Menpen/SIUPP/A.7/1986, 22 April 1986.

Tarif Iklan: Iklan Baris Rp. 7.500/baris (maksimal 5 baris), Iklan Tender/Lelang Rp.10.000/mm kolom, Iklan Display warna (FC) Rp.10.000/mm kolom, Iklan Display hitam putih (BW) Rp.7.500/mm kolom. Harga belum termasuk PPn 10%.

Rabu Pahing 4 NOVEMBER 2015

SIDOARJO-GRESIK-MOJOKERTO

KELANA

Fasilitas Umum bagi Disabilitas Masih Minim Kota Mojokerto, Bhirawa Fasilitas Umum (Fasum) bagi para penyandang disabilitas di Kota Mojokerto hingga kini masih minim. Padahal penyediaan Fasum bagi penyandang kekurangan fisik ini ini menjadi amanat PP Nomor 43 tahun 1998 yang mengamanatkan perlindungan dan pelayanan bagi warga berkebutuhan khusus.

Sarana dan pra sarana publik bagi para penyankariyadi/bhirawa dang disabilitas, Sony Basoeki Rahardjo belum disediakan pemerintah, terutama di taman-taman bermain, pusat perbelanjaan maupun angkutan umum.

Sehingga Komisi II DPRD Kota Mojokerto, mendesak Pemkot Mojokerto memiliki kepedulian untuk membangun fasilitas yang ramah terhadap para difabelitas. ‘’Pemkot peduli dengan kaum disabilitas ini. Setiap pembangunan sarana prasarana harus menyertakan fasilitas yang sama bagi warga kebanyakan,’’ tegas Sony Basoeki Rahardjo, Sekretaris Komisi II DPRD Kota Mojokerto, Selasa (3/11) kemarin.

Sonny mengaku jarang mendapati tempat umum yang gampang diakses bagi penyandang warga berkebutuhan khusus. ‘’Hampir disemua fasilitas umum tidak ada fasilitas semisal untuk tuna daksa , termasuk angkot tidak ada untuk anak-anak seperti ini, kecuali anak-anak tuna rungu,’’ tuturnya.Q kar

Tak Dukung SQ, Tujuh Anggota Dewan Terancam Di-PAW

Gresik, Bhirawa Putusan Mahkamah Agung (MA) yang memenangkan kubu Djan Farizd, Ketum PPP menjadi senjata pamungkas bagi DPC PPP Gresik kubu Ali Mukhid untuk menghabisi kubu DPC PPP dibawah kepemimpinan H Nadir.

Tindakan tegas ini diambil, menyusul setelah ada putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 504 K/TUN/2015. Terkait gugatan sengketa partai dengan tergugat Menkumham (Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia) yang dimenangkan kubu Djan Farid. Pilihan itu merupakan mutlak, karena anggota dewan sebanyak tuuh orang notabenya masuk pada kubu PPP kubu Romahurmuzy Kubu Ali Mukhid mengancam akan melakukan PAW (Pergantian Antar Waktu) terhadap semua anggota DPRD Gresik kubu H Nadir, jika tak segera bergabung dengan kubunya. Sementara, untuk bisa bergabung sendiri tak mudah karena ada syarat yang harus dipenuhi.

Syaratnya harus memenang kan Paslon Bupati-Wakil Bupati, yaitu Sambari Halim Radianto-Moh Qosim (SQ)

dalam Pilbup Gresik yang bakal digelar 9 Desember 2015 mendatang. ‘’Silahkan kalau tak mau gabung. Tapi, resikonya ya harus di PAW,’’ ancam Ali Mukhid, Selasa (3/11).

Menurut Ali Mukhid, kini memang tak semua PPP mendukung SQ, pasangan incumbent ini. Tapi, sebagian ada juga yang mendukung Paslon BERKAH (Husnul KhuluqAhmad Rubaie). Itu ketika putusan MA masih belum turun, sehingga pihaknya tak bisa melarang kemana dukungan diberikan. Namun, setelah turunnya putusan MA sekitar tanggal 20 Oktober 2015 lalu, kini tak bisa seperti itu. Semua harus satu komando untuk memberikan dukungan untuk memenangkan SQ. Jika tidak, maka untuk anggota DPRD dari PPP terancam di PAW. ‘’Ini sudah menjadi keputusan partai,’’ tegasnya.

rokim/bhirawa

Ketua DPC PPP Kab Gresik, Ali Mukhid (kanan) dan Sekjen, A Effendi (kiri).

Dukungan itu, lanjut Ali Mukhid, harus dibuktikan dengan serius. Tak hanya sekedar jual muka dengan sekedar datang pada acara SQ. Tapi, harus dilakukan dengan cara serius. ’’Kalau hanya sekedar datang saja, itu sudah bukan zamannya lagi. Meski datang, saya tahu dukungan yang diberikan itu serius atau hanya sekadar jual muka,’’ tegas Ali Mukhid didampingi

Kunker ke Kecamatan, bagi Pj Bupati Terasa Nostalgia Gresik, Bhirawa Kunjungan kerja Pj Bupati Gresik, Akmal Boedianto ke Kec Ujungpangkah dan Panceng, Selasa (3/11) kemarin, mengingatkan dirinya saat menjabat Camat di Kab Bojonegoro. Selain bisa silaturahmi langsung dengan masyarakat, juga mengerti keinginan warga. Kunjungan Akmal di dua kecamatan itu bagaikan nostalgia di era 90-an yang dialami. ‘’Saya sangat merasakan nostalgia di sini.

Bertemu langsung dengan kepala desa, seperti pernah saya rasakan dulu saat saya menjabat menjadi Camat di Bojonegoro,’’ tutur Akmal saat memberikan sambutan di depan Camat dan Kepala Desa Kades) di Balai Pertemuan Kec Ujung Pangkah.

Setidaknya, terdapat 13 desa di Kec Ujungpangkah. Hampir 60% penduduknya bermata pencaharian sebagai nelayan dan sisanya bekerja sebagai buruh tani, buruh pabrik, wiraswasta dan pegawai dengan pendapatan per kapita sebesar Rp26 juta per tahun di tahun 2014. Jika dibandingkan dengan Kec Sidayu yang berpenghasilan perkapitanya sebesar Rp31 juta per tahun, Kec Ujungpangkah ini masih perlu perhatian dari Bupati. Sehingga, Kec Ujungpangkah dapat melakukan pembangunan seperti yang diharapkan.

Begitu juga di Kec Panceng, Akmal menghimbau seluruh Kades agar melayani masyarakatnya sebaik mungkin dan tanpa mengeluh. ‘’Tugas kita sebagai aparatur memang melayani masyarakat dengan baik. Jangan sampai mengecewakan masyarakat,’’ kata Akmal.Q eri

kerin ikanto/bhirawa

Usai kunjungan kerja, Pj Bupati Gresik, Akmal Boedianto didampingi Kabag Humas Suyono berpose bersama Muspika.

5

Sekretaris Partai, Pendik.

Sejauh ini memang belum ada rencana kubu Ali Mukhid untuk mengambil Kantor DPC PPP. Menurutnya, itu persoalan kecil. Kalaupun mau misalnya, itu tak sulit dilakukan. Atas dasar putusan MA itu, kubunya sudah bisa berbuat karena illegal dan bisa melakukan pembenahan terjadap internal partai sampai ke tingkat bawah.

Dengan menunjukkan sa-

linan putusan MA, Ali Mukhid akan melakukan perombakan struktur partai berlambang bintang itu hingga ke tingkat ranting. Begitu juga untuk pengurus ranting, jika mbalelo akan disikat habis dan menunjuk orang yang bisa dipercaya. ‘’Jangankan di Gresik.

Meski di Bawean tak akan mengalami kesulitan. Saya sudah punya orang di sana,” jelas Ali Mukhid.

Dikatakan Ali Mukhid jika selama ini PPP kubu Romi belum menerima salinan putusan dari MA, itu memang tidak disalahkan. Sebab, yang digugat Farizd adalah Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yosanna H Laoly. ‘’Pak Yasona sendiri pada salah satu media sudah pernah mengatakan akan tunduk terhadap putusan MA,’’ kata Ali Mukhid.

Hingga berita ini diturunkan, tujuh orang anggota dewan dari Fraksi PPP. Yaitu Muntarifi, Khoirul Huda, Lilik Hidayati, Anwar Sadad, Nur Qolib, Mustaqim, Sumardi. Belum bisa dikonfirmasi, terkait bergabung atau tidak kepada Ketua DPC PPP Gresik pimpinan Ali Muchid.Q kim.eri

Sidoarjo Targetkan Adipura Kencana

Wali Kota Mojokerto, H Mas’ud Yunus menyematkan tanda peserta kepada perwakilan guru.

kariyadi/bhirawa

80 Guru Digembleng Pemantapan Kurikulum 2013 Kota Mojokerto, Bhirawa Sebanyak 80 pengajar se Kota Mojokerto digembleng pemantapan kurikulum 2013.

Pembekalan materi kurikulum yang tergolong baru ini dibuka Wali Kota Mojokerto H Mas’ud Yunus di Pendopo Graha Praja Wijaya Kantor Pemkot Mojokerto, Selasa (3/11) kemarin.

Diklat diikuti 40 guru SD/MI Negeri dan Swasta, serta 40 guru SMP/MTs Negeri dan swasta.

Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Mojokerto, Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Propinsi Jatim, serta Dinas Pendidikan Kota Mojokerto kerja bareng menggelar event ini mulai 2 Oktober hingga 14 Nopember mendatang.

Wali Kota Mas’ud Yunus menjelaskan, Diklat Pemantapan Kurikulum ini terkait dengan pelaksanaan pembangunan pendidikan di Kota Mojokerto. Upaya untuk meningkatkan mutu pendidikan

ini, menurut Wali Kota ada beberapa faktor penunjang.

Diantaranya faktor guru pendidikan bisa baik atau tidak, tergantung dari guru itu sendiri. Karena guru sebagai pelaku kurikulum pendidikan itu sendiri. Walikota berharap guru-guru di Kota Mojokerto mempunyai kualifikasi akademik sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Minimal Pendidikan.

Kompetensi guru juga harus terus ditingkatkan. Sebab kompetensi guru punya pengaruh yang sangat besar terhadap kualitas peserta didik. Wali kota menjanjikan angin segera, dengan berjanji kalau kesejahteraan guru di Kota Mojokerto akan terus ditingkatkan. ‘’Guru sebagai pelaksana kurikulum harus siap menghadapi perubahan itu. Karena manusianya berubah, pola

pikirnya berubah, peradabannya juga berubah. Otomatis kurikulum juga harus berubah,’’ ujar wali kota.

Hal ini supaya anak-anak kita bisa hidup pada jamannya.

Karena itu Walikota berharap pada peserta Diklat untuk bersungguh-sungguh dalam mengikuti Diklat ini. ‘’Pahamilah kurikulum, terapkan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Kota Mojokerto,’’ pesan wali kota yang juga berlatar belakang guru itu.

Komisi III DPRD Kota Mojokerto mendorong Pemkot Mojokerto gencar menggelar Diklat bagi tenaga pengajar.

Pasalnya kualitas tenaga pengajar sangat menentukan kualitas siswa yang dihasilkan. ‘’Setelah guru setingkat SD dan SMP, bisa dilanjutkan ke SMA / MA hingga SMK,’’ lontar Junaedi Malik, Ketua Komisi III DPRD Kota Mojokerto.Q kar

Sidoarjo, Bhirawa Tahun 2015 ini, Pemkab Sidoarjo mentargetkan kembali memboyong Piala Adipura Kencana. Hal itu disampaikan Pj Bupati Sidoarjo, Drs Ec Jonathan Judianto MMT, saat memberikan arahan kepada peserta Bimtek Peningkatan Kinerja SDM/Aparatur pemerintah.

Dihadapan sekitar 150 orang petugas lapangan, mulai kebersihan, pertamanan dan petugas Penerangan Jalan Umum (PJU) di Taman Tanjung Puri Bluru Kidul, Sidoarjo, Selasa (3/11). Jonathan optimis Piala Adipura Kencana dapat diraih Kab Sidoarjo.

Sebagai warga Sidoarjo, ia melihat perkembangan di bidang lingkungan sangat pesat dengan dibuktikan diperolehnya Piala Adipura tahun 2014 lalu.

Sehingga Piala Adipura Kencana bukan hal yang mustahil diperoleh Kab Sidoarjo. Kepala Bakesbang Pol Provinsi Jatim ini berharap Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Sidoarjo serta instansi terkait lainnya, lebih meningkatkan kinerjanya. Semangat kerja petugas kebersihan di lapangan menjadi ujung tombak diraihnya penghargaan itu. ‘’Dengan begitu akan membuktikan bahwa pelayanan masyarakat dibidang kebersihan telah dilakukan dengan baik. Saya berharap kedatangan saya dalam kegiatan ini sebagai motivasi untuk petugas di lapangan. Penghargaan adipura bukan hanya milik Pemkab Sidoarjo saja tetapi milik petugas kebersihan maupun pertamanan serta masyarakat Sidoarjo. Karena kalian sebagai ujung tombak dalam pelaksanaan tugas lapangan,’’ tandasnya.

Jonathan berharap, masyarakat mendukung terwujudnya kebersihan lingkungan. Menjaga kebersihan bukan tanggung jawab pemerintah saja, melainkan semua pihak. Lingkungan yang bersih akan membuat rasa aman dan nyaman bagi penghuninya.

Namun Piala Adipura bukan tujuan utama, melainkan memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat Sidoarjo adalah tujuan akhirnya.Q ach

achmad suprayogi/bhirawa

Pj Bupati Jonathan Judianto berkenalan dengan petugas lapangan DKP usai memberikan arahan.

Kemenkeu - Pemkab Mojokerto Sosialisasikan Kebijakan Dana Desa (DD) Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Republik Indonesia (RI) dan Pemkab Mojokerto menggelar Sosialisasi Kebijakan Dana Desa (DD). Sosialisasi digelar sebagai langkah antisipasi hal-hal yang bisa menghambat proses pencairan, sosialisasi digelar di Pendopo Graha Majatama, Selasa (3/11) kemarin..

DD merupakan kebijakan pemerintah pusat sebagai upaya mempercepat penguatan peran daerah dalam penyediaan pelayanan publik. Nantinya dana bakal dimanfaatkan untuk pembangunan infrastruktur, operasional desa dan kegiatankegiatan yang mampu memacu perekonomian desa.

Pj Bupati Mojokerto, M Ardi Prasetyawan, menginstruksikan kepada seluruh Kepala Desa dan Camat yang hadir dalam acara itu agar bisa mentransfer ilmu dan menyamakan persepsi terkait kebijakan ini, sebab serapan dana untuk desa cukup kompleks dan banyak. ‘’Saya minta kepada seluruh Kepala Desa dan Camat untuk menysinkronkan dua hal mendasar, yakni planning dengan

dana itu sendiri. Sosialisasi ini saya harapkan mampu terserap dengan maksimal,’’ kata Ardi.

Sebab selain DD yang ditransfer dari Pemerintah Pusat, desa juga menerima Alokasi Dana Desa (ADD) dari Pemkab Mojokerto, dan Bantuan Keuangan (BK) Desa dari Provinsi Jatim.

Banyaknya transferan dengan jumlah yang cukup besar ini harus bisa diimbangi dengan tata kelola dan administrasi yang benar. ADD 2015 yang belum maksimal penyerapannya, harus cepat diselesaikan mengingat waktu yang dimiliki hanya tinggal dua bulan saja.

Sementara itu, Desky Wijaya, Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan Kemenkeu, yang hadir dalam penyampaian sosialisasi ini mengharapkan DD bisa

dikelola dengan transparan, akuntabel dan penuh tanggung jawab. Agar transfer tak menyimpang, Ia menghimbau agar Pemkab Mojokerto memberi pendampingan Kades sebagai penerima dana transfer. ‘’Pusat sendiri telah mengucurkan dana sekitar Rp20,766 triliun. Jumlah ini naik dibanding

tahun lalu yang hanya berkisar Rp9 triliun. Tahun 2016 mendatang DD diprediksi akan meningkat kurang lebih dari Rp2,76 triliun, bergerak menuju kisaran Rp46 triuliun. Kita terus berharap peningkatan dan penyerapannya berjalan imbang,’’ tutur Desky di acara yang juga dihadiri Sekretaris Daerah Kab Mojokerto,

kariyadi/bhirawa

Pj Bupati Mojokerto, Moh Ardi Prasetyawan memberikan sambutan pengarahan.

kariyadi/bhirawa

Ratusan Kades se Kab Mojokerto menyimak penjelasan Pj Bupati, Selasa (3/11) kemarin.

Heri Suwito, Ketua DPRD Kab Mojokerto, Ismail Pribadi, dan juga Anggota Badan Anggaran Komisi VII Dapil IX Jatim, Suryo Alam.

Pj Bupati menambahkan keinginannya agar pada tahun anggaran berikutnya, kebijakan yang ditempuh bertumpu pada pemaksimalan dana transfer ke daerah. Langkah ini merupakan komitmen untuk membangun Indonesia dari pinggiran

dan desa yang tercantum dalam Nawa Cita. ‘’Pembangunan nasional berawal dari desa.

Kebijakan pemerintahan kini tak sepenuhnya bergantung pada pusat. Kita bisa menjalankan fungsi desentralisasi fiskal atau pemberian kewenangan kepada daerah untuk menggali sumber-sumber pendapatan,’’ tandas Ardi Prasetyawan. Q kar.adv

JAWA TIMUR

6

Rabu Pahing 4 NOVEMBER 2015

Debat Cabup-Cawabup Situbondo Menyimpang KPU Banyuwangi Siapkan Materi Debat Publik Situbondo, Bhirawa Debat kedua kandidat pasangan bupati dan wakil bupati Situbondo yang disiarkan melalui TV Swasta di Surabaya mendapat tanggapan serius dari Arief Rahman, S.P.di. pria yang menjabat sebagai Koordinator Kajian Kebijakan Publik Gerakan Situbondo Membaca, menilai debat cabup cawabup kurang greget dan banyak menyimpang dari tema utama. Dia mengatakan bahwa debat kandidat paslon bupati dan wakil bupati Situbondo sudah menjadi ajang saling menjatuhkan satu sama lain.

“Dari tiga kandidat yang melakukan debat pada Hari Senin tanggal 2 November 2015 sekitar pukul 19.30 WIB yang disiarkan secara langsung oleh TV Swasta di Surabaya itu, sama sekali tidak menyentuh terhadap tema yang mengangkat peningkatan kesejahteraan masyarakat. Tiga pasangan paslon justru saling menyerang satu sama lainnya,” ujar mantan Ketua PMII Cabang Situbondo, Arief Rahman.

Menurut Arief Rahman, momentum debat tersebut hanya dijadikan pembangunan opini saja dan tidak menyentuh sama sekali terhadap materi debat yang disampaikan finalis maupun moderator. “Debat itu sangat jauh dengan tema yang sudah ditetap-

kan. Salah satu contoh ada pasangan calon yang mengangkat bupati di belakang bupati. Hal itu saya pikir tidak sesuai untuk dipertontonkan dalam momentum debat kandidat,” ujarnya.

Lebih lanjut, Arief Rahman mengatakan, siapa pun yang terpilih sebagai Bupati dan Wakil Bupati Situbondo seyogyanya ada perhatian khusus terhadap pemberdayaan pemuda-pemudi.

Ini karena, tambah dia, pemuda dan pemudi ini mempunyai potensi yang sangat vital untuk pengembangan pembangunan di Kabupaten Situbondo di masa mendatang.

Arief Rahman juga berharap pelaksanaan debat kandidat ke 3 yang dilaksanakan KPUD Situ-

bondo, seharusnya mampu memberikan gambaran secara mandalam tentang potensi-potensi yang ada pada tiga kandidat tersebut.

Selain itu, para panelis maupun moderator juga harus mampu mengarahkan peserta debat kandidat pada temanya, sehingga mereka tidak berbicara keluar dari materi utama yang sudah ditetapkan. “Seharusnya debat itu bisa menarik simpati masyarakat Kabupaten Situbondo, sehingga bisa menentukan pilihannya usai menyaksikan debat cabup-cawabup, kemarin,” pungkas Arif.

Siapkan Materi Sementara itu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) kabupaten Banyuwangi Selasa (03/11) menggelar pertemuan dengan para akademisi di wilayah Banyuwangi untuk mempersiapkan materi agenda debat publik yang akan disiarkan di televisi lokal dan tv nasional di kantor KPU Banyuwangi.

Menurut Samsul Arifin, ketua KPU Banyuwangi agenda mengundang akademisi dalam penyu-

sunan materi debat merupakan amanat undang-undang dan merupakan salah satu tahapan yang harus dilalui dalam proses pemilihan bupati/wakil bupati serentak yang akan digelar bulan Desember mendatang.

Adapun akademisi yang dilibatkan dalam proses penyusunan materi debat publik, lanjut Samsul adalah Sugihartoyo, SH M H, Abdul Choliq Syafaat MA, Drs Teguh Sumarno dan Mohammad Hasyim MM. “Kami sengaja melibatkan akademisi dari Banyuwangi karena mereka yang lebih mengetahui dan menguasai geopolitik lokal dan praktisi kampus di wilayah Banyuwangi.

Dalam debat publik yang kami gelar para akademisi tersebut nantinya mereka akan menjadi panelis,” tegas Samsul.

Sementara Sugihartoyo, juru bicara akademisi menyatakan tema sentral yang diangkat dalam acara debat publik tentunya terkait dengan pelayanan publik di wilayah Banyuwangi. Sedangkan teknis operasional sub tema yang akan dikembangkan tentunya butuh waktu untuk diskusi dan mematangkan materi yang se-

sawawi/bhirawa

Tiga kandidat cabup-cawabup Situbondo saat menggelar debat yang disiarkan salah satu TV regional Jatim, kemarin malam. suai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh KPU Banyuwangi.

“Kami akan menggodok materi yang pas dan tidak menutup kemungkinan akan menyerap aspirasi dari warga masyarakat meskipun tidak semua aspirasi yang mereka sampaikan bisa ditampung,” ujar Sugihartoyo.

Bagaimana mekanisme dan kapan pelaksanaan agenda debat

Bakal Ada UPTD Pengolahan Lumpur Tinja

KILAS JATIM

Komisi C Dukung Penyisiran Satpol PP

Tulungagung, Bhirawa Penyisiran minimarket ilegal yang dilakukan oleh Satpol PP Kabupaten Tulungagung mendapat apresiasi dari Komisi C DPRD setempat. Mereka mendukung upaya yang kini dilakukan aparat penegak Perda tersebut. “Itu bagus. Apa yang dilakukan Satpol PP kami dukung,” ujar Ketua Komisi C DPRD Tulungagung, Drs Subani Sirab pada Bhirawa, Selasa (3/11).

Menurut politisi asal Hanura ini, tindakan Satpol PP yang kini melakukan penyisiran bagi minimarket-minimarket yang diduga telah melanggar Perda merupakan kewajiban yang sudah seharusnya dilakukan. “Merupakan wewenang dari Satpol PP untuk melakukan penindakan bagi yang melanggar Perda. Kami mendukungnya,” paparnya.

Sebelumnya, aparat Satpol PP Kabupaten Tulungagung, Senin (2/11), melakukan penyisiran sejumlah minimarket yang diduga telah melanggar Perda No. 6/2010.

Mereka bakal melakukan penyegelan atau penutupan minimarket jika terbukti minimarket tersebut beroperasi secara ilegal.

Salah satu minimarket berjaringan di Jl Diponegoro Kota Tulungagung termasuk salah satu yang disisir oleh Satpol PP. Minimarket itu beroperasi di dekat minimarket dan pasar modern lainnya yang dari segi jarak lokasi sudah dapat dikategorikan melanggar Perda No.6/2010 tentang Perlindungan Pemberdayaan Pasar Tradisional dan Penataan serta Pengendalian Pasar Modern. Apalagi saat ditanya terkait surat izin operasionalnya oleh aparat Satpol PP, karyawan minimarket tidak bisa menunjukkannya.Q wed

PLN Akan Putus Listrik PJU Probolinggo, Bhirawa Aliran listrik PJU (penerangan jalan umum) dan perkantoran di Kota Probolinggo akan diputus UPJ PLN PasuruanProbolinggo. Penyebabnya, pihak Pemkot belum melunasi tunggakan yang mencapai Rp 1,2 Miliar. Pada 15 Oktober lalu Sekda Kota Probolinggo mengirimkan surat ke PLN area Pasuruan. Isi dari surat tersebut tentang penundaan pembayaran tagihan PJU untuk bulan Oktober sampai Desember 2015.

Surat dari Sekda, dibalasnya pada 22 Oktober lalu. Dimana permohonan tersebut ditolaknya. PLN hanya memberi tenggang waktu hingga 27 Oktober untuk melunasi tagihan itu, ternyata pembayaran belum masuk. Hal ini diungkapkan Subagio, asisten manajer PLN area pelayanan dan jaringan Pasuruan, Selasa (3/11).

PLN jelas Subagio, terpaksa melakukan pemutusan aliran listrik PJU dan perkantoran, karena adanya pembayaran tagihan yang masih belum terlunasi. "Itu sudah menjadi komitmen PLN, dan resiko yang bersangkutan," jelas Subagio.Q wap

publik menurut Sugihartoyo, kami akan melakukan koodinasi lebih lanjut dengan KPU Banyuwangi dan pada dasarnya tugas utama kami adalah menyusun materi yang pas untuk acara debat publik yang melibatkan pasangan calon bupati / wakil bupati Banyuwangi sebagai salah satu tahapan yang dilaksanakan oleh KPU Banyuwangi.Q awi,mb12

samsul tahar/bhirawa

Drum Band yang menarik perhatian penonton dalam rangka menggali potensi seni dan musik di tingkat pelajar.

Bupati Gelar Parade Drum Band Gali Potensi Seni dan Musik Pelajar Bondowoso, Bhirawa Dalam rangka menggali potensi seni dan musik di tingkat pelajar, Bupati Bondowoso Drs H Amin Said Husni menggelar parade drum band tingkat pelajat mulai tingkat Sekolah Dasar (SD) hingga SLTA dengan start dan Finish didepan Monumen Gerbong Maut, Selasa (3/11) kemarin.

Acara yang ternyata mampu menyedot banyak penontong yang meluber hingga ke alun-alun tersebut dihadiri lengkap Jajaran Forkopimda diantaranya Ketua DPRD H Achmad Dhafir, Dandim 0822 Letkol Sudrajat SH para kepala SKPD bahkan para Kepala Sekolah yang mengirimkan tim drum band nya juga hadir dalam acara tersebut.

Dalam sambutannya sebelum pelepasan peserta, Bupati Amin Said Husni mengungkapkan jika acara tersebut digelar dalam rangka menggali potensi dan meningkatkan kreatifitas pelajar dalam bidang seni dan music, karena selama ini pembinaan yang dilakukan oleh masing-masing sekolah sudah maksimal, apalagi kegiatan semacam ini menurut Bupati sangat didukung oleh orang tua siswa yang menginginkan anaknya

berprestasi.

“Ini merupakan upaya kita untuk menggali potensi dan meningkatkan kreatifitas masing-masing sekolah dalam bidang seni dan music, karena dengan parade semacam ini ke khasan masing-masing daerah bisa dimunculkan,” ungkapnya.

Selain itu menurut Bupati kegiatan tersebut untuk menguji mental masing-masing tim, karena selain didalamnya dilakukan penilaian kemampuan bermusik dan seni dalam kostum juga harus beratraksi dengan maksimal dihadapan para juri serta melewati rute yang menyedot perhatian penonton.

“Acara ini cukup penting untuk menguji mental siswa, karena itu saya berharap kegiatan semacam ini ditingkatkan bahkan menjadi acara rutin tahunan,” katanya.

Dalam pantauan Bhirawa sedikitnya 35 tim dari masing-masing sekolah mengikuti parade tersebut, selain beratraksi didapan Bupati dan jajaran Forkopimda para peserta juga melewati rute mulai jalan Amir Kusman, Jalan Letjend Suprapto, Jalan DI Panjaitan, Jalan Ahmad Yani dan kembali ke halaman Gerbong Maut.Q har

Lamongan, Bhirawa Persoalan limbah domestik di masa mendatang tidak hanya akan menjadi masalah kota besar dengan penduduk yang padat. Persoalan serupa juga bisa menjadi persoalan bagi kota kecil seperti Lamongan. Mengantisipasi persoalan limbah domestik ini, Dinas PU Cipta Karya Lamongan menyiapkan road map pengelolaan air limbah domestic di Kota Lamongan. Muaranya adalah pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (UPTD IPLT) di tahun 2016.

Rencana pembentukan tersebut disampaikan oleh Sekretaris Daerah Yuhronur Efendi dalam pembukaan Workshop Pelatihan Kelompok Kerja Sanitasi dan UPTD Penyusunan Roadmap Pengelola Air Limbah Domestik di Grand Mahkota, Selasa (3/11).

Penyusunan road map itu sendiri bekerjasama dengan USAID (United States Agency for International Development) melalui program IUWASH (Indonesia Urban Water Sanitation and Hygiene). “Saya selaku mewakili Pemkab Lamongan mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada IUWASH, yang selama ini telah melakukan pendampingan dalam meningkatkan pelayanan sanitasi terhadap masyarakat, “ ujar Yuhronur Efendi.

Komitmen kerja sama tersebut, imbuh dia, karena Kabupaten Lamongan juga ingin mencapai target telah ditetapkan dalam Millenium Development Goal’s (MDG’s), yang 100-0-100 di bidang sanitasi. Yakni 100 persen pelayanan air bersih, 0 persen pemukinan kumuh dan 100 persen pelayanan air limbah domestik.

Disambung oleh Regional Coordinator IUWASH Laksmi Cahyaniwati, workshop tersebut akan memberikan penguatan kelembagaan serta penerapan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik, menyusun data awal, membedah dan mereview existing pengelolaan air limbah domestik.

“Kegiatan ini juga dimaksudkan untuk menyusun road map pengelola air limbah (PAL) domestik, menyusun rencana PAL domestic dalam Renstra dan RPJMD serta membangun komitmen bersama antar SKPD terkait termasuk penganggaran dana menuju layanan prima bidang sanitasi, “ jelas Laksmi Cahyaniwati.

Sementara Kepala Dinas PU Cipta Karya Moch Wahyudi menjelaskan air limbah yang dimaksud adalah air limbah pemukiman yang terdiri black water dan grey water. Black water, urai dia, adalah air limbah domestik (rumah tangga) yang berasal dari tinja manusia, urine, dan air pembersih.Q yit

suprayitno/bhirawa

Sekkab Yuhronur Efendi bersama Regional Coordinator IUWASH Laksmi Cahyaniwati saat membuka workshop.

Wali Kota Kediri Turun Langsung pada Gerakan Selokan Bersih Gerakan bersih bersih selokan di Kota Kediri kembali digalakan, Kali ini Wali Kota Kediri Abdullah Abu Bakar turun langsung bersihbersih saluran air. Kegiatan besih-bersih selokan ini dilakukan rutin tiga bulan sekali di Hari Minggu pertama.

Wali Kota Kediri Abdulah Abubakar dengan Sapaan Akrabnya Mas Abu terjun langsung dalam Gerakan Selokan Bersih.

Mas Abu, sapaan akrab Wali Kota Kediri meninjau kali kresek ini dengan didampingi Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Kota Kediri Didik Catur.

Tidak hanya meninjau lokasi saja namun Mas Abu juga berdiskusi dan ikut membersihkan serta mengangkut sampah kedalam mobil bak sampah yang disediakan DKP Kota Kediri.

“Kegiatan pada pagi hari ini merupakan kegiatan rutinan masyarakat Kota Kediri. Sudah kita sepakatibahwa pertiga bulan di hari Minggu pertama masyarakat Kota Kediri wajib membersihkan

saluran air yang ada di sekitarnya,” ujar Mas Abu usai meninjau kali kresek.

“Jadi siapapun warga yang bertempat tinggal atau pun bekerja di Kota Kediri wajib membersihkan dan bertanggung jawab atas kebersihan saluran air yang ada dilingkungan sekitarnya. Bersih-bersih ini dilakukan warga sekitar dan dibantu DKP Kota Kediri,” terang Mas Abu. Mas Abu berharap dengan kegiatan semacam ini akan mengurangi dampak banjir di Kota Kediri saat musimDiungkapkan Mas Abu, Pemkot Kediri telah

membuat peraturan daerah (perda) tentang sampah. Dimana, dalam perda tersebut ada klausul sanksi bagi pembuang sampah sembarangan.

Sanksi berupa denda Rp 200 ribu atau menyapu jalanan. Sementara aplikasi dari perda tersebut dilakukan oleh pasukan kebersihan yang berasal dari relawan.

Tugas dari relawan adalah melakukan tindakan preventif dan preentip terhadap warga yang membuang sampah sembarangan.

Relawan tidak segan-segan menangkap mereka yang berperilaku buruk terhadap lingkungan.

Sementara bagi warga yang tertangkap, dapat dikenaik denda maupun sanksi. Gerakan bersihbersih selokan, got dan saluran tersebut serentak digelar di seluruh Kota Kediri. Masyarakat di 46 kelurahan bekerja bakti bersam-

sama. Tidak hanya got dan saluran mereka juga membersihkan trotoar dan tepi jalan dari sampah dan rumput liar.

Penghujan Datang Sementara itu Kepala DKP Kota Kediri mengatakan bahwa kegiatan ini rutin dilakukan tiga bulan sekali diminggu pertama dan ini adalah sesi kedua. “Seperti yang kita lihat partisipasi masyarakat cukup bagus. Dan juga bisa kita lihat hasilnya sungai menjadi bersih,” ujar Didik.

“Saya juga sudah menghimbau kepada pak Lurah untuk mengumpulkan pak RT yang ada dilingkungan ini untuk mencari solusi agar kebersihan sungai ini tetap terjaga. Tentunya kami akan menyiapkan sarana dan prasarananya,” terang Didik. Q van, humas, adv

Rabu Pahing 4 NOVEMBER 2015

KILAS JATIM

Rapim DPRD Putuskan Interpelasi terhadap Bupati Tetap Jalan Bangkalan, Bhirawa Meski dalam dua kali sidang paripurna hak interpelasi yang sebelumnya belum qorum dan hasilnya akan dibawa dalam rapat pimpinan (rapim), namun Rapim DPRD Bangkalan tetap digelar di ruang sidang paripurna DPRD Kabupaten Bangkalan, kemarin. Rapim dihadiri pimpinan anggota dewan yang pro maupun kontra interplasi.

Hasil Rapim Sepakat memutuskan hak interplasi wakil wakyat Bangkalan terkait masalah Komisi Informasi (KI) terhadap Bupati Bangkalan, Muh. Makmun Ibnu Fuad tetap jalan sesuai ketentuan yang berlaku. "Sesuai hasil Rapim dewan kemarin, telah disepakati hak interplasi anggota dewan akan tetap dijalankan, cuma waktunya akan ditentukan kemudian. Apalagi ada itikad baik dari Bupati Bangkalan yang akan hadir pada sidang paripurna hak interplasi berikutnya," terang Wakil Ketua 1 DPRD Bangkalan, Haji Fatkurahman yang akrab dipanggil Ji Kur tersebut.

Ji Kur menegaskan kembali bahwa hak interplasi anggota dewan sebagaimana yang pernah disampaikan kepada para awak media sebelumnya, semata-mata hanya sebatas ingin bertanya mengapa anggota KI yang telah mendapat rekomendasi dari DPRD Bangkalan yakni Aliman Haris diganti dengan RAJ Suwendari. "Kami hanya sebatas ingin bertanya mengapa Aliman Haris diganti RAJ Suwendari, itu aja dan tidak melebar ke mana-mana," ulang Ji Kur kembali.

Jika persoalan penggantian Aliman Haris dengan RAJ Suwendari dikaitkan dengan persoalan hukum yang sedang berjalan di PN Bangkalan, itu hak dari ekskutif. Kami tidak akan cawe-cawe.

Tetapi jika Bupati Bangkalan hendak melakukan evaluasi kembali masalah anggota KI kemudian menemukan solusinya dengan menerbitkan SK baru untuk mengembalikan posisi Aliman Haris sebagai anggota KI, "Ada etikad baik Bupati Bangkalan yang akan hadir pada sidang interplasi berikutnya, itu sudah cukup, hal - hal lain Bupati Bangkalan bisa menjelaskan nanti," tegas Ji Kur.Q mb8

Kekeringan Serang 14 Kecamatan di Lamongan Lamongan, Bhirawa Semakin meluasnya kekeringan akibat kemarau panjang masih menyerang 14 Kecamatan wilayah kabupaten Lamongan Jawa Timur hingga awal November ini.Saat ini sudah menyerang 14 kecamatan di Kabupaten Lamongan yang dilanda kekeringan.

14 kecamatan itu antara lain Kecamatan Sambeng, kecamatan Modo, kecamatan Bluluk, kecamatan Sukorame, kecamatan Tikung, kecamatan Kalitengah, kecamatan Turi, kecamatan Karangbinangun, kecamatan Sugio, kecamatan Pucuk, kecamatan Babat, kecamatan Sarirejo, serta kecamatan Sukodadi.

Selain itu, kekeringan juga melanda puluhan desa di kabupaten Lamongan, bahkan, saat ini kekeringan kian memprihatinkan. Pasalnya, hingga saat ini di kabupaten Lamongan belum merasakan turunnya air hujan. Sehingga bisa dipastikan jumlah desa yang mengalami krisis air tersebut akan bertambah, mengingat sumur warga dan sumber air di desa-desa lain persedianya semakin menipis.

Seperti yang terjadi di desa Bojoasri kecamatan Kalitengah. Di desa ini telaga milik warga sudah tidak bisa di fungsikan karena kering kerontang dan sudah tidak ada airnya, Menurut Sumaiyah, salah seorang warga desa Bojoasri, minimnya ketersedianya air ini juga membuat warga terkadang terpaksa tidak mandi. Mereka lebih mementingkan untuk kebutuhan masak dan minum.Q mb9

JAWA TIMUR

7

Panwaslih Nilai KPUK Tak Maksimal Lakukan Sosialisasi Tuban, Bhirawa Panitia Pengawas Pemilih (Panwaslih) Kabupaten Tuban, menilai Komisi Pemilihan Umum Kabupaten (KPUK) tidak maksimal dalam melakukan sosialisasi pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) yang akan digelar pada 9 Desember mendatang, akibatnya gaung Pilkada ditenhah masyarakat belum terasa.

Seperti yang disampikan oleh Sullamul Hadi Ketua Panwaslih Kabupaten Tuban, banyak temuan di lapangan masih ada beberapa masyarkat di pedesaan masih belum mengetahui siapa pasangan calon (Paslon) Bupati dan wakil Bupati Tuban.

Oleh karenanya PAnwaslih mengimbau kepada KPUK Tuban untuk gencar sosialisasi hingga ke lapisan Desa. “Kita berharap dalam sosialisasi Pilkada masuk ke lapisan masyarakat pedesaan. Jangan

hanya di kota saja,” Kata Sullamun Hadi (03/11).

Menurutnya, sosialisasi yang telah dilakukan KPUK belum maksimal dan kurang kreatif. Karena ada beberapa masyarakat yang ada di pedesaan belum mengetahui secara utuh siapa calon bupati dan wakil bupati pada Pilkada Tuban. “Kita meminta kepada KPU Tuban untuk lebih memaksimalkan sosialisasi Pilkada dengan waktu yang kurang beberapa hari ini,” tambah Sullamul Hadi ini.

khoirul huda/bhirawa

Sullamun Hadi Sullamun Hadi mencontohkan seperti Kelurahan Karangsari, Kecamatan Tuban saja masih ada masyarkat

yang belum mengetahui kapan Pilkada Tuban. Belum lagi, hingga kini spanduk alat peraga kampayen (APK) milik Paslon yang hilang dan rusak belum di ganti oleh KPU Tuban. “Itu di kota, belum lagi di pedesaan, waktu pelaksanaan Pilkada tingal beberapa hari, tapi penggantian spanduk yang hilang dan rusak belum diganti, itu juga kendala,” tegas Ketua Panwaslih Tuban ini.

Terkait dengan himbauan Panwaslih tersebut, Yayuk Dwi Agus Sulistyorini, salah satu komisioner KPUK Tuban, menepis tudingan miring yang dilakukan Panwaslih Tuban.

Ia mengaku telah rutin menggelar sosialisasi Pilkada ke seluruh lapisan Masyarakat yang ada di Kabupaten Tuban.

“Sosialisai Pilkada sudah ru-

tin kita lakukan, dan itu sudah terstruktur mulai tingkat Kecamatan hingga masuk Desa,” tepis Yayuk, saat dikonfirmasi di Kantor KPUK Tuban (3/11).

Lebih lanjut diterangkan, Sosialisasi yang dilakukan seperti pada kalangan pelajar atau pemulih pemula juga sudah dilakukan. Bahklan ia telah perintahkan petugas PPK di masing-masing Kecamatan untuk menjadi pembian Upacara dan itu sudah dilakukan.

“Menjelang H-1 (H min satu, red) sebelum pencobolsan, kita akan gelar sosialisasi serentak di seluruh Kecamatan yanga ada di Kabupaten Tuban, untuk mengingatkan masyarkat datang ke TPS dan tidak golput,” Pungkas Yayuk Dwi Agus Sulistyorini.Q hud

Penempatan Aparat Bersenjata Perlambat Kesuksesan Trauma

sudarno/bhirawa

Mohammad Husain (22), warga RT 13 RW 03 Desa Jogodayuh Kecamatan Geger Kabupaten Madiun terdakwa kasus pembunuhan terhadap Ririn Puspitasari yang juga mahasiswi sebuah Akademi Kebidanan (Akbid) di Jombang, divonis 11 tahun penjara di Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun, Selasa (311).

Pembunuh Mahasiswi Divonis 11 Tahun Kab. Madiun, Bhirawa Mohammad Husain (22), warga RT 13 RW 03 Desa Jogodayuh Kecamatan Geger Kabupaten Madiun yang menjadi terdakwa kasus pembunuhan terhadap Ririn Puspitasari yang juga mahasiswi sebuah Akademi Kebidanan (Akbid) di Jombang, divonis 11 tahun penjara dalam sidang dengan agenda putusan di Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun, Selasa (311).

Sebelum menjatuhkan vonis, ketua majelis hakim, Wadji Pramono, membacakan hal yang memberatkan dan meringankan. Yang memberatkan, perbuatan terdakwa membuat penderitaan yang berkepanjangan bagi orang tua koran. Karena korban merupakan anak tunggal. Sedangkan yang meringankan, terdakwa sopan dh persidangan, mengakui perbuatanya dan belum pernah dihukum.

"Terdakwa telah terbukti menghilangkan nyawa orang sebagaimana dimadsud dalam dakwaan primer pasal 338 KUHP. Oleh karenanya, menghukum terdakwa selama 11 tahun penjara dipotong selama terdakwa dalam tahanan," baca ketua majelis, Wadji Pramono, dalam amar putusannya.

Atas vonis tersebut, terdakwa yang didampingi penasehat hukum Jonathan D Hartono, langsung menyatakan menerima putusan.

Sedangkan Jaksa Penuntut Umum (JPU) masih pikir-pikir."Pikir-pikir yang Mulia," kata JPU Rohyani Badriyah, singkat.

Vonis ini lebih ringan satu tahun dari tuntutan JPU. Pasalnya, dalam sidang sebelumnya dengan agenda tuntutan, JPU menuntut terdakwa selama 12 tahun penjara.

Diberitakan sebelumnya, Dalam dakwaan JPU, terdakwa pada tanggal 14 Juni 2015,

bertempat di rumah terdakwa, telah melakukan pembunuhan atau merenggut nyawa Ririn Puspitasari. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan terlebih dahulu menghubungi korban agar datang ke rumah terdakwa dengan alasan minta tolong agar diantar ke Terminal Madiun karena mau pergi ke Surabaya.

Namun saat korban datang, terdakwa tidak minta untuk diantar ke terminal. Tapi menanyakan apakah korban masih punya hubungan dengan pacar lamanya, Dodik dan Raga. Karena korban merasa sudah tidak punya hubungan dengan Dodik dan Raga, tapi hal tersebut selalu ditanyakan terdakwa, kemudian korban yang memang menjadi pacar terdakwa, minta putus hubungan. Karena korban minta putus, terdakwa emosi. Ketika korban mau pamit pulang, terdakwa menarik pinggangnya dan kemudian jatuh berdua ke lantai dalam posisi terdakwa dibawah. Selanjutnya, lengan kanan terdakwa menjepit leher korban hingga tewas.

Mengetahui pacarnya tewas, kemudian oleh terdakwa tubuh korban dipindahkan ke dalam kamar. Sekitar pukul 01.00 WIB dinihari, kemudian mayat korban dibuang di jembatan Desa Nglandung Kecamatan Geger Kabupaten Madiun, dengan dibonceng dan diikat menyatu dengan tubuh terdakwa menggunakan motor korban Honda Scoopy AE 4530 GU agar seolaholah korban orang hidup.

Setelah itu tubuh korban diturunkan dari sepeda motor dengan posisi terlentang di bawah samping kiri motor dekat pagar jembatan. Sedangkan sepeda motor disandarkan di pagar jembatan dalam kondisi mesin mati namun kunci kontak dalam posisi On. Dengan madsud agar seolah-olah korban mengalami kecelakaan.Q dar

Lumajang, Bhirawa Pasca terjadinya terjadinya aksi teror yang muncul kembali di desa Selok Awarawar, serta penempatan aparat bersenjata dari pihak kepolisian dapat berdampak terhadap psikologis anak. Akibatnya berpengaruh terhadap keberhasilan pelaksanaan trauma hilling yang dilakukan selama ini.

Demikian kata Heydian salah seorang pemerhati anak yang juga dari PPT PPA Jatim saat mengadakan rapat koordinasi dengan instansi terkait dalam hal penanganan pemulihan psikologis anak yang bertempat di kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat, kemarin.

Menurut Heydian, pihaknya berencana akan memfokuskan dalam proses trauma hilling agar masa depan anak anak khususnya di desa selok awar awar cepat tuntas. Namun menurutnya pihaknya masih menyusun program yang rencananya dari PPT PPA jatim akan menggandeng cari berbagai elemen terkait mulanya dari guru, orang tua,pemerintah dan aparat kepolisian untuk bersama sama menangani pemilihan psikologis anak.

Heydian yang merupakan guru dongeng PPT-PPA Provinsi Jatim tersebut juga mengatakan bahwa penempatan aparat kepolisian dengan bersenjata lengkap dan ditempatkan di Balai Desa

Selok Awar-awar dapat membikin anak-anak ketakutan. Karena balai desa selok awar-awar satu lokasi dengan Sekolah PAUD yang pernah digunakan dalam penyiksaan korban Salim kancil dan Tosan dan saat itu disaksikan oleh siswa PAUD tersebut.

Menurut Heydian penempatan aparat bersenjata dapat mempengaruhi keberhasilan program trauma hilling.

"Untuk komponen pemerintah sendiri salah satunya nanti bagaimana aparat polisi itu nantinya bagaimana bisa menjadi sahabat anak," jelasnya. "Karena anak anak PAUD ini ada ketakutan juga ketika waktu dulu, pihak aparat datang kok duduk bawa senjatanya, itu anakanak kan takut," imbuhnya.

Hal senada juga di sampaikan dari PPT PPA lumajang, Irma Lawodo SH, MH yang menjelaskan bahwa trauma anak anak di selok Awar-awar termasuk kategori sedang dan berat. Karena situasi yang masih tegang dan penempatan aparat bersenjata mempengaruhi psikologi anak anak di sekitar desa tersebut.

Menurut irma bahwa penanganan secara sinergi harus dilakukan untuk memulihkan psikologisnya, karena dikhawatirkan berdampak negatif terhadap perkembangan masa depan anak.Q mb10

mb10/bhirawa

PPT PPA Jatim bersama instansi terkait dari pemkab Lumajang serta aparat kepolisian dalam rapat koordinasi penanganan anak si Desa Selok awar-awar bertempat di Aula kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat Lumajang.

Puncak Hari Jadi ke-485 Pamekasan Digelar di Paripurna DPRD Puncak Hari Jadi ke-485 Pamekasan, digelar di sidang Paripurna Khusus DPRD Kab. Pamekasan. Sidang dipimpin Ketua DPRD, H. Halili, Rabu (3/11), kepada semua yang hadir wajib mengenakan busana Batik dan Odeng, kecuali dan siswa-siswi SMA sebagai paduan suara.

din/bhirawa

Ketua DPRD Pamekasan, H. Halili, pimpin sidang Paripurna Khusus memperingti Hari Jadi ke 485 Kabupaten Pamekasan, tampak Bupati Pamekasan. Achmad Syafii dan Wabup Pamekasan, Drs Kholil As'ary, serta pimpinan dan anggota dewan, serta Forpimda dan Kepala SKPD mengikuti jalan sidang menggunakan bahasa Madura.

Perhelatan memperingati hari jadi berbeda dengan sidang dewan biasanya. Mulai pembacaan susunan acara, sambutan pengantar pimpinan dan sambutan Bupati Pamekasan, pengucapannya berbahasa Madura yang biasa dipakai oleh para adhe-dhalem (Bahasa di kalangan Kraton).

Tutur bahasa tenggi’nah ini.

Hampir sebagian hadirin mengikuti acara itu hanya termangu mendengarkan namun harus memutar otak untuk mengartikan.

Walau anggota dewan dan pejabat yang hadir hampir semua orang Madura.

Di usia 485 Tahun, Pamekasan terbilang Kabupaten tertua di Madura, namun termuda dari Kabupaten Sumenep. Dengan

kesepakatan mari kita upayakan pertumbuhan Ekonomi, Pendidikan, Politik, Sosial dan Budaya. seperti harapan panembahan Raja Ronggosukowati.

Bupati Pamekasan, Drs. Achmad Syafii, MsI, dalam bahasa Madura, sejarah berdirinya diawali penelitian Prasasti, Manuskrip dan Kesejarahan, sehingga Tgl. 3 November 1530 M, ditetapkan berdiri Pamekasan dengan Raja Panembahan Ronggosuwati oleh Tim peneliti Universitas Negeri Surabaya dan Pakem Maddu Mekkasan, di 2004.

Thema, “Semangat HUT Pamekasan ke-485, kita bangun kemandirian ekonomi menyosong masyarakat Ekonomi Asia (MEA).

Perlu disiapkan potensi Alam dan

Sumber Daya Manusia dengan kearipan lokal yang kreatif, inovatif, berkarya dan dapat bersaing dengan daerah lain.

Bupati juga mengajak, semua pihak menumbuhkan bahasa dan budaya Madura sekitar keluarga, sekolah dan di lingkungannya.

“Di seminggu ini bahasa Madura dapat lebih didengungkan. Ini kita giatkan karna diprediksi hanya 20 persen, paseh berbahasa Madura,” ujarnya.

Pamekasan merupakan daerah strategis, selama 25 tahun dapatl meningkatkan pembangunan bidang Pendidikn, Ekonomi, Kesehatan, Sosial budaya dan politik, serta ketertiban dan keamanan. “Mengurangi kemiskinan, Pemkab menggelar program Bunga Bangsa (Bupati mengajak membina Desa) setiap 3 bulan sekali,” ujarnya.

Sebelumnya, acara puncak Hari Jati ke-485 Pamekasan, digelar kegiatan, yaitu: Karapan Sapi tingkat Kewedanan, Karapan Sapi tingkat Kabupaten, pemilihan duta

wisata Kacong – Cepping, Pameran Pembangunan, Pagelaran seni budaya, lomba mewarnai atau melukis, kontes Muslimah Madura, Festival Band Remaja, Haul Ronggosukowati, Pawai budaya masa ke-emasan Kraton Mandilaras, Se-malam di Madura, Pekan budaya Madura, Sidang Paripurna DPRD dan pemilihan Putra-Putri Batik serta Ikatan Motor Pamekasan (IMPAS).

Ketua DPRD Pamekasan, H. Halili, membacakan penghargan diperoleh kabupaten Pamekasan, penghargaan Kades Posyandu Lestari, tingkat nasional, penghargaan “Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) laporan keuangan Pemerintaha Pamekasan 2014 dari BPK Perwakilan Jatim. Penghargaan nasional bidang perpustakaan dari Coca Cola Foundation Indonesia, penghargaan Menkum & Ham tentang Pamekasan berbudaya dan kekayaan Intelektual Jatim dan sejumlah penghargan bidang olahraga, pendidikan serta makanan.Q din,adv

EKONOMI - BISNIS

8

Rabu Pahing, 4 NOVEMBER 2015

Produksi Padi dan Jagung Meningkat

Kurs JUAL

BELI

USD

13,694.00

13,558.00

SGD

9,827.76

9,726.67

EUR

15,148.30

14,995.15

JPY

11,360.54

11,244.92

GBP

21,029.88

20,816.95

Sumber: Bank Indonesia (27 OKTOBER 2015)

RAGAM EKBIS

Telkom Raih Penghargaan Indonesia Public Relation Award 2015 Surabaya, Bhirawa PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk (Telkom) berhasil meraih penghargaan Pemenang Terbaik Kompetisi Program PR Inspirasional untuk kategori Program Korporasi BUMN dan BUMD dalam ajang “The 4th Indonesia Public Relations Awards & Summit” (IPRAS) yang diselenggarakan Serikat Pers.

Pada kesempatan yang sama Vice President Corporate Communication Telkom Arif Prabowo dianugerahi sebagai Tokoh PR Inspirasional. Penghargaan terasa spesial karena diserahkan langsung oleh Menteri Pariwisata Republik Indonesia Arief Yahya yang notabene adalah mantan CEO Telkom Group.

IPRAS merupakan sebuah program yang khusus didedikasikan untuk memberikan penghargaan kepada para figur dan korporasi atau lembaga yang dipandang pada tahun berjalan memberi inspirasi, keteladanan, dan kinerjanya berpengaruh positif bagi publik.

Menurut Arif, penghargaan tersebut sesungguhnya merupakan penghargaan kepada seluruh jajaran Telkom khususnya di Unit Corporate Communication. “Apa yang kami lakukan selama ini pada dasarnya bagaimana agar Telkom sebagai korporasi dapat diterima dan dilihat oleh publik sebagai perusahaan yang senantiasa memperhatikan kepentingan para stakeholder,” ujarnya.

Ditambahkan Arif, tantangan yang dihadapi ke depan akan semakin berat karena kini lingkungan bisnis pun telah berubah. “Telkom harus senantiasa menjalin hubungan baik dengan seluruh stakeholder guna menghadapi tantangan tersebut,” jelas Arif. Q ma

KEHILANGAN TULUNGAGUNG HILANG STNK, Honda, th. 2011, Merah Hitam, AG5654RY, a/n. Eksan, Dsn. Baran2 RT 03/03 Panjerejo, Rejotangan-T.Agung No. 2164/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK, Honda, th. 2011, Merah Hitam, AG5448OA, a/n. Fatonik, Ds. Sukorejo Wetan, Rejotangan-T.Agung No. 2165/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK, Honda, th. 2002, Orange, AG6822SS, a/n.

Nur Hidayati, Ds. Pulosari, Ngunut-T.Agung No. 2166/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK, Honda, th. 2012, Orange Biru, AG6675OM, a/n. Liza Ghinaa Zelika, Ds. Sobontoro, Boyolangu-T.Agung No. 2167/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK, Honda, th. 2014, White Blue, AG6215RAO, a/n. Didik Suyanto, Dsn. Pakel RT 01 RW 02, Ds. Nglutung, Sendang-T.Agung No. 2168/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK, Yamaha, th. 2013, AG5148RAF, a/n.

Hariyanah RW 04/03, Dsn. Dwi Wibowo, Ds. Ngujang, Kedungwaru-T.Agung No. 2169/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK, Mitsubishi Truck, th. 2002, Kuning, AG8428RH, a/n. Sulistiyo Rini, Manggisan RT 02/02, Plosokandang, Kedungwaru-T.Agung No. 2170/IMB/BI-II/2015

Tingkat Kesejahteraan Petani Menurun Surabaya, Bhirawa Musim kemarau panjang yang melanda Jatim, ternyata tidak mempengaruhi produksi padi. Bahkan per Oktober 2015 terjadi kenaikan 5,30 persen dibanding bulan sama tahun sebelumnya.

Sayangnya dari data Badan Statistik Pusat, tingkat kesejahteraan petani justru menurun 0,16 persen pada Oktober 2015.

Akibat penurunan indeks harga yang diterima petani lebih tinggi dibanding penurunan indeks harga yang dibayar oleh sejumlah petani.

“Salah satu indikator mengukur tingkat kesejahteraan petani di pedesaan adalah melalui indikator Nilai Tukar Petani (NTP), dan nilai itu turun 0,61 persen pada Oktober 2015,” kata BPS Jatim, Sairi Hasbullah di Surabaya, Selasa (3/11).

Sesuai data BPS selama Oktober 2015 angka NTP menunjukkan pada posisi 105,76 persen, sementara September 2015 lebih tinggi dengan angka 106,42 persen, atau lebih baik ada di posisi bulan sebelumnya.

Sementara, penurunan indeks harga yang dibayar pet-

ani pada Oktober mencapai 121,23 persen, sedangkan September 121,28 persen, atau menurun sebesar 0,04 persen. “Penurunan indeks ini lebih condong dikarenakan turunnya indeks harga konsumsi rumah tangga (inflasi pedesaan) yang mencapai 0,033 persen,” ucapnya.

Ia menjelaskan, terdapat 10 komoditas utama yang menyebabkan penurunan indeks harga yang dibayar petani seperti cabai rawit, benih gurame, petelur layer, cabai merah, bibit ayam ras pedaging, telur ayam ras, solar, ketimun, terong dan upah angkut ke Tempat Pelelangan Ikan (TPI).

Meski demikian, juga ada 10 komoditas yang coba menghambat penurunan itu, dan tercatat antara lain tomat

Provinsi

Naik

Turun

Banten 1,18 persen Jawa Barat 0,79 persen Jawa Tengah 0,003 persen Jatim 0,10 persen DI Yogyakarta 0,10 persen

sayur, benih lele, beras, jagung pipilan, jeruk, bawang merah, upah membersihkan kapal, es batu dan benih udang.

Meski mengalami penurunan NTP beberapa sektor pertanian masih mengalami kenaikan seperti Perikanan yang naik sebesar 0,76 persen, Tanaman Pangan (0,43 persen) dan Holtikultura (0,25 persen). “Penurunan NTP terbesar hanya terjadi di dua sektor saja dan cukup berpengaruh, yakni Peternakan sebesar 2,11 persen dan Tanaman Perkebunan Rakyat (1,40 persen),” tuturnya.

Produksi Padi Meningkat Selama musim kemarau, produksi padi secara keseluruhan wilayah itu, bahkan per Oktober 2015 terjadi kenaikan

PRODUKSI JAGUNG (PIPLAN KERING)

PRODUKSI GABAH KERING GILING

Kabupaten/Kota

Kenaikan

Kabupaten/kota Kenaikan

Sumenep Tuban Ponorogo Bojonegoro Blitar Kab Pasuruan Kab Kediri

63,46 ribu ton (32,12%) 37,70 ribu ton (12,75%) 31,63 ribu ton (28,58%) 30,65 ribu ton (32,12%) 28,51 ribu ton (34,76%) 19,11 ribu ton (24,96%) 17,88 ribu ton (34,68%)

Banyuwangi Bondowoso Pasuruan Probolinggo Jombang Kab Blitar Kab Malang

5,30 persen dibanding bulan sama tahun sebelumnya. Sesuai angka ramalan II tahun 2015 produksi padi mencapai 13,05 juta ton gabah kering giling (GKG), naik dibanding angka tetap 2014 yang mencapai 657,46 ribu ton.

Kenaikan itu disebabkan bertambahnya luas panen padi yang mencapai 64,24 ribu hektare atau sebesar 3,10 persen, serta adanya kenaikan produktivitas sebesar 1,28 kuintal per hektare atau sekitar 2,14 persen.

Sementara itu, akibat adanya kekeringan sebagian petani di beberapa wilayah beralih ke jagung, sehingga produksi jagung naik sebesar 5 persen hingga Oktober 2015. “Produksi jagung mengalami kenaikan,

102,89 ribu ton (49,86 %) 46,49 ribu ton (37,46 %) 46,30 ribu ton GKG (21,93 %) 35,98 ton GKG (46,94 %) 32,00 ribu ton GKG (20,97 %) 30,95 ribu ton GKG (41,68 %) 30,32 ribu ton GKG (20,77 %)

namun secara umum tidak menganggu produktivitas padi Jatim,” ucapnya di Surabaya.

Hingga Oktober 2015 produksi jagung tercatat mengalami peningkatan 301,05 ribu ton atau 5,25 persen dari total sebesar 6,04 juta ton pipilan kering (lihat tabel).

BPS mencatat wilayah Jatim yang terdampak kekeringan mayoritas berada di sekitar aliran Bengawan Solo, seperti Kabupaten Bojonegoro, Lamongan, Tuban, dan Gresik. “Meski wilayah yang terdampak kekeringan mengalami penurunan produktivitas untuk jenis padi, namun tertutupi oleh wilayah yang mengalami peningkatan produktivitas,” katanya. Q wwn,ant

Bupati Suyoto Gaet Investor Asing di Malaysia Bojonegoro, Bhirawa Ajang Internasional 11 th World Islamic Economic Forum yang digelar di Kuala Lumpur Malaysia, 2 - 5 Nopember dimanfaatkan oleh Bupati Bojonegoro Suyoto untuk menggaet investor asing.

Karena saat ini kota ledre itu tengah membuka pintu lebar-lebar bagi pengusaha untuk berinvetasi.

Dalam akun media sosialnya Bupati Bojonegoro yang akrab disapa Kang Yoto itu menyampaikan bahwa pertemuan ini menjadi ajang promosi yang tepat untuk Bojonegoro utamanya membuka peluang investasi. Menurutnya bersama Ketua Komite Pengusaha Indonesia Malasyia Dr. Tanry Abeng, Duta Besar RI di Malasyia Herman Prayitno, Dato’ Sri Chairul Anhar dan President Indonesia Diaspora Network Chapter Malaysia.

Ditulis juga, selain Kang Yoto undangan yang hadir adalah Shalahudin Y Djalil dari Sumatra Incoorporation, sedangkan dari Malasyia ada Datuk Suhaidi Sukaiman Advisor Invertor Management, Jean Wong, Senior Advisor, Dato’ Dzulkifli Chief Executive Officer Malasyia External Trade Development Corporation, Ketua asosiasi dan beberapa tokoh bisnis lainnya.

“Salah satu tawaran yang berpeluang untuk Bojonegoro adalah membangun dry port di Bojonegoro agar bisa myambung langsung dengan Teluk Lamong,” jelas Kang Yoto, Selasa (3/11).

Selain itu, Suyoto juga menyampaikan harapan besar agar banyak investor yang semakin yakin membuka peluang di Bojonegoro. Untuk itu pula Pemkab Bojonegoro dalam upaya membuka peluang investasi ini sudah melakukan beberapa upaya salah satunya dalam sistem pengupahan menggunakan Upah Umum Pedesaan (UUP) yang besarannya Rp1.005.000. “ Syarat-

Bupati Bojonegoro,Suyoto (ketiga dari kiri) saat berpose bersama dalam ajang internasional 11 th World Islamic Economic Forum yang digelar di Kuala Lumpur Malaysia. nya, perusahaan menyerap tenaga kerja lokal dan didirikan di pedesaan tidak hanya itu Pemkab juga menawarkan paket insentif investasi seperti yang sekarang sedang berjalan,” terangnya.

Sementara itu Sumadi Kusuma, President/ CEO Global Putra International Group, salah seorang pengusaha logistik Indonesia dan

pernah membangun dry port di yogya tertarik untuk menjajagi lebih jauh kemungkinan membangun dry port di Bojonegoro.

Sumadi sendiri sudah memiliki perjanjian akses di Pelabuhan Teluk Lamong Surabaya. Masih dalam forum ini salah satu pengusaha sukses Indonesia Tanry abeng menjelaskan peluang kerja sama

bisnis Malasyia Indonesia kini terbuka sampai di tingkat daerah seiring dengan otonomi dengan ditandai lahirnya Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Untuk mematangkan dalam dua bulan ke depan akan dilanjutkan pembicaraan dengan exalpose berbagai peluang dari kedua belah pihak di jakarta. Q bas

Pilkada Serentak, Bisnis Sablon Masih Sepi Pesanan

SITUBONDO HILANG STNK nopol P 3594 EE, a/n Sugeng Widodo, Ds. Kotakan, rw 02/03, Kec. Kota Situbondo.

No. 2171/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK nopol P 2573 Fh, a/n Budi Syamsuri, Ds. Sumberkolak, rw 02/04, Kec. Panarukan, Situbondo.

No. 2172/IMB/BI-II/2015

SURABAYA HILANG STNK nopol L 2873 KW a/n : Endah Winarni S SOS, Jl. Saronojiwo I/7 sby, Nosin : 5TL1006988, Noka : MH35TL2068K007691 No. 2173/IMB/BI-II/2015

NTP DI PULAU JAWA OKTOBER 2015

Usaha sablon yang sepi saat mendekati Pilkada serentak.

Surabaya, Bhirawa Digelarnya pilkada serentak pada 9 Desember mendatang, khususnya di Surabaya, pada tahun ini jauh dari keramaian geliat pesta demokrasi. Pengusaha sablon dan pakaian polos yang biasanya sudah kebanjiran pesanan kini keadaannya berbalik 180 derajat.

Tidak ada satupun dari tim sukses paslon, yang memesan pakaian untuk kampanye.

Pada hal sejumlah, pemilik usaha tersebut sudah mengajukan hutang kepada pihak perbankkan untuk pembelian bahan baku.

Sartono, pengusaha yang telah menekuni bisnis sablon kaos khusus promosi mengata-

kan pilwali di Surabaya sangat jauh dari kemeriahan. Sehingga penjualan produknya sama dengan tahun-tahun biasa, karena adanya larangan dari KPU, bahwa semua promosi diatur oleh KPU. “Kalau tahun kemarin, 6 bulan sebelum pemilihan kepala daerah atau pemilihan legislatif sejumlah tim sukses mendatangi usaha saya. Baik sekedar tanya harga, atau melakukan pemesanan kaos untuk mempromosikan paslon yang mereka usung. Tapi sekarang sepi, tidak ada sama sekali yang sekedar melihat. Ratarata yang datang dari perusahaan atau club olahraga,” jelasnya dengan galau, Selasa (3/11)

kemarin.

Ia melanjutkan, bahwa dirinya sudah memperoleh kredit dari pihak bank sebesar Rp.100 juta dengan tenor pembayaran selama tiga tahun, namun sampai sekarang belum ada geliat kemeriahan pesta demokrasi yang ada di Surabaya.

“Uang ini, akhirnya jadi uang yang tidak berguna. Karena harapan saya, uang sebesar itu bisa bermanfaat untuk belanja bahan sablon dan kaos polos. Akhirnya setiap bulan, saya hanya membayar hutang saja ke bank. Mengembalikan modal yang sudah saya ambil, saya harus menggenjot dengan pihak koorporasi saja jauh lebih baik,” terangnya. Q wil

Dapat Keluhan Dirut PDAM

Komisi B Sepakati Ranperda Penyertaan Modal PDAM Rapat Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( DPRD ), dalam pembahasan R-APBD 2016 dengan Perusahaan Air Minum Daerah (PDAM) Giri Tirta, sepakat mendukung mendapatkan Peraturan Daerah (Ranperda) penyertaan modal PDAM sebagai upaya pendampingan anggaran yang di dapat dari APBN, untuk pengembangan perusahaan.

Menurut Ketua Komisi B DPRD Gresik Abdullah Munir, dengan adanya perda ini maka anggaran pengembangan PDAM dari pusat bisa turun, sehingga Komisi B sepakat untuk merekomendasikan kepada Banleg untuk segera menggedok perda tersebut. Yang dalam dok paripurna kemarin telah ditunda, sebab sekarang telah dibutuhkan oleh PDAM.

“Kami sepakat untuk merekomendasikan, agar Ranperda Penyertaan Modal PDAM segera disahkan. Terkait polemik nilai penyertaan modal, bukan menjadi poin penting untuk menetapkan perda tersebut. Sebab, berapapun nilai penyertaan modal dari APBD, tidak akan menutupi kebutuhan anggaran pengembangan PDAM. Karena, kebutuhan anggaran PDAM selama lima tahun ke depan mencapai Rp 2,3 triliun. Jadi penyertaan Rp 25 miliar atau Rp 100 miliar, tidak terlalu berpengaruh.”Ujarnya Hal senada disampaikan Sekretaris Komisi B DPRD Gresik H Sujono bahwa rekomendasi Komisi B hanya terkait penetapan Ranperda. Untuk nilainya, terserah keputusan pembahasan Ranperda tersebut. “Jadi,

urusan nilai tidak penting, karena target kita adalah mendapatkan anggaran dari pusat bisa cair dan digunakan PDAM, sebagai mana mestinya untuk kemajuanya,” katanya.

Pembahasan Ranperda penyertaan modal PDAM bakal dilakukan dalam minggu ini. Sehingga dalam waktu dekat rekomendasi Komisi B akan diserahkan kepada pimpinan. “Yang pasti, meski perda ditetapkan pada APBD 2016 PDAM tidak mendapat penyertaan modal,”tegasnya. Ditambahkan H Sujono, terkait dengan target pendapatan asli daerah (PAD) dari PT Gresik Migas disepakati hanya Rp 5 miliar dari permintaan dewan yang Rp 7 miliar untuk tahun 2016. Alasan mereka karena sekarang beda dengan tahun sebelumnya. Kapasitas gas yang

Abdullah Munir dikelola sekarang tidak banyak, selain itu karena adanya aturan baru sehingga membuat sulit.

Sementara menurut Dirut PDAM Gresik Muhammad mengatakan, pihaknya tidak mempermasalahkan jika tidak dapat anggaran pada APBD 2016.

Yang jelas, kalau Ranperda ini ditetapkan pihaknya bakal mendapatkan anggaran dari pusat sebesar Rp 15 miliar.

Karena Perda ini, nanti menjadi bukti kalau pemerintah Gresik tetap peduli

pada PDAM, sehingga pusat bisa memberi anggaran dari APBN. Untuk kebutuhan pengembangan selama lima tahun ke depan, PDAM membutuhkan anggaran Rp 2,3 triliun. Sebab, sesuai intruksi pusat seluruh masyarakat harus mendapatkan pelayanan PDAM. “Tidak boleh tidak, karena merupakan program pusat.

Sedangkan anggaran yang di dapat PDAM, sebesar Rp 1,3 miliar akan didapatkan dari kerjasama dengan

pihak ketiga. Sedangkan sisanya bisa dari pusat dan APBD, kekuatanya berapa baru nanti sisanya akan di suport dari APBN.”Jelasnya.

Sekedar diketahui, pendapatan untuk R-APBD tahun 2016 mencapai Rp 2.676.088.561.856. Dengan rincian, pendapatan PAD sebesar Rp 890.948.628.356, dana perimbangan sebesar Rp 1.165.185.848, dan pendapatan lain-lain yang sah sebesar Rp 619.954.085.500. Q kim,adv

MALANG RAYA

Rabu Pahing 4 NOVEMBER 2015

9

Sulap Pekarangan Jadi Lahan Organik, Siapkan Rp 4, 8 Miliar

KILAS AREMANIA

Ketegangan KPU dan Panwaslu Mereda Kab Malang, bhirawa Ketegangan antara KPU dan Panwaslu Kabupaten Malang mulai mereda seiring dengan kata sepakat terkait dengan perbedaan sikap dalam memutuskan dugaan pelanggaran yang dilakukan pasangan calon (paslon) nomor urut dua, Dewanti-Masrifah.

Hal itu terjadi setelah Bawaslu Jatim dengan Pimpinan Divisi Penindakan Pelanggaran, Sri Sugeng Pujiatmoko, dan Kasub Penindakan Pelanggaran, Arif melakukan mediasi antara Panwaslu Kabupaten Malang yang dihadiri Pimpinan Divisi Penindakan dan Pelanggaran Panwaslu Kabupaten Malang, George Da Silva dan dihadiri Ketua KPU Kabupaten Malang, Santoko dan Totok Hariyono selaku Komisioner KPU bidang Hukum di kantor Bawaslu Jatim, Surabaya, Senin (2/10).

Santoko mengungkapkan bahwa KPU berkewajiban menindaklanjuti Rekomendasi Panwaslu, dan terkait hal itu ia mengaku sudah menindaklanjutinya. “KPU dalam bekerja selalu berpedoman pada UU dan peraturan yang berlaku,” jelasnya.

Terkait dengan perbedaan pandangan antara KPU dan Panwas sebelumnya ia mengaku sangat menghormati terkait hal itu. “Kami menghormati pandangan saudara kami,” katanya.

Sementara itu, Komisioner Panwaslu Kabupaten Malang bidang penindakan dan pelanggaran, George da Silva sependapat dengan apa yang disampaikan Santoko.

“Terkait polemik ini antara kami dan KPU sebenarnya semua sudah klir setelah proses mediasi bersama Bawaslu Jatim,” jelasnya.

Ia juga menegaskan, Panwaslu dalam mengambil keputusan juga didasarkan Undang-Undang dan peraturan yang berlaku, terkait dengan perbedaan sikap telah tuntas setelah proses mediasi dengan Bawaslu.Q sup

Di tahun anggaran 2016 nanti, Pemerintah Kota (Pemkot) Batu melalui Dinas Pertanian dan Kehutanan (Distanhut) akan memaksimalkan perkarangan rumah milik warga sebagai tempat pengembangan pertanian organic. Untuk itu Pemkot Batu telah menganggarkan dana Rp 4,8 miliar untuk menyukseskan program tersebut. Program ini untuk mengganti pengembangan organik di hamparan atau tanah lapang yang dinilai kurang sukses.

Diketahui, pengembangan pertanian organik merupakan salah satu visi misi dari Walikota Batu saat ini. Untuk itu, Pemkot tak ragu untuk mengeluarkan anggaran besar untuk menyukseskan program ini. “Dan di tahun anggaran 2016 ini, kita akan mengembangkan pertanian organic ini di pekarangan-pekarangan rumah warga,”ujar Kepala Distanhut Kota Batu, Budi Santoso, Selasa (3/11).

Untuk merealisasikan program ini, katanya, Distanhut telah menganggarkan dana sebesar Rp 4,8 miliar. Dengan rincian, setiap desa/ kelurahan akan mendapatkan dana bantuan sebesar 200 juta.

Tingginya bantuan ini karena pemkot menginginkan agar setiap rumah penduduk bisa mengembangkan pertanian organic secara gratis. Artinya, bantuan tersebut diberikan bukan dalam bentuk uang tunai. Melainkan

bantuan berupa peralatan pertanian organic, mulai dari poliback, bibit, hingga pupuk organic. “Jadi untuk mengembangkan pertanian organic di rumah mereka, setiap warga tidak perlu lagi mengeluarkan biaya,” jelas Tossi, panggilan akrab Budi Santoso.

Dengan program baru ini, lanjut Tossi, diprediksi di setiap rumah tangga akan memiliki 50-75 polyback yang ditanami sayuran organic. Program ini yang akan dimulai awal tahun anggaran Januari 2016, diprediksi akan mendapatkan panen awal pada bulan April 2016. Untuk itu Pemkot juga akan membantu warga untuk memasarkan hasil pertanian organic dari warga tersebut.

Dan dalam masalah pemasaran, saat ini Distanhut menjalin kerja sama dengan Univer-

anas bachtiar/bhirawa

Pengembangan tanaman organic di pekarangan rumah diharapkan akan mampu meningkatkan penghasilan warga Kota Batu sitas Brawijaya untuk melakukan kajian potensi sayuran organik di dunia usaha. “Kajian tersebut meliputi sayuran apakah yang banyak diminta dari

Menteri Keuangan Pimpin Pemusnahan Rokok Ilegal Potensi Kerugian Negara Mencapai Rp 1, 6 Miliar

Kekurangan Pasokan Air, Petani Bawang Merah Merugi Kab Malang, Bhirawa Akibat musim kemarau yang panjang, petani bawang merah di wilayah Desa Gadingkulon, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang mengalami kerugian.

Penyebabnya, tanaman bawang merah yang ditanam kekurangan pasokan air, sehingga pertumbuhan tanamannya tidak optimal, serta mengalami kerusakan.

“Tidak optimalnya dan terjadinya kerusakan tanaman bawang merah karena dalam beberapa bulan terakhir ini, petani sangat kesulitan untuk mendapat pasokan air. Sehingga petani untuk mendapatkan air, maka petani harus bergiliran untuk memperoleh air,” jelas salah satu petani bawang merah asal Desa Gadingkulon, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang Jumain, Selasa (3/ 11), kepada Bhirawa. Namun, masih dia katakan, air untuk mengairi ladang tanaman bawang merah tidak sesuai harapan petani, karena debet airnya sangat kecil sekali. Sehingga air tersebut tidak mencukupi untuk mengairi ladang pada tanaman bawang merah.

Pasokan air untuk kebutuhan petani di wilayah Desa Gadingkulon berasal dari sumber mata air, yang kini memang mengalami penurunan debet airnya, dikarenakan musim kemarau panjang.

Menurut Jumain, satu hektar tanaman bawang merah biaya produksinya mencapai Rp 70-Rp 80 juta, hingga masa panen yakni selama 100 hari. Biaya produksi sebesar itu, sudah termasuk biaya perawatan serta tenaga. “Tapi dengan adanya musim kemarau seperti sekarang ini, maka dari hasil panen bawang merah tidak seimbang dengan biaya produksi. Dan tentunya, petani mengalami kerugian,” tegasnya.

Dijelaskan, untuk saat ini harga bawang merah ditingkat petani mencapai Rp 12 ribu per kilogram (kg). Sementara harga tersebut, disesuaikan dengan besar kecilnya bawang merah, karena bawang merah yang dihasilkan petani Desa Gadingkulon mengecil, disebabkan kekurangan air. Q cyn

muhammad taufiq/bhirawa

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro, memimpin pemusnahan rokok ilegal di Bea Cukai Malang, Selasa (3/11) kemarin.

Malang, Bhirawa Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan, bertekat untuk terus memberantas peredaran rokok ilegal. Upaya tersebut dibarengi dengan memusnahkan rokok ilegal dihalaman Kantor Bea Cukai wilayah Jawa Timur II di Malang.

Menteri Keuangan RI Bambang Brodjonego memimpin langsung pemusnahan sebanyak 6.172.315 batang rokok ilegal dan 1,6 juta ton tembakau iris ilegal, dengan potensi kerugian negara yang diselamatkan dari barang ilegal itu senilai Rp 1,6 miliar. Sebelum melakukan pemusnahan, Bambang Brojonegoro, menyampaikan, jika dilihat dari nilai yang dimusnahkan itu relatif kecil, tetapi upaya tersebut merupakan langkah nyata Bea Cukai, agar tidak ada lagi rokok ilegal.

“Kelihatannya kecil yang dimusnahkan ini. Namun yang terpenting adalah membantu rokok yang legal, karena bagaimanapun, jika rokok ilegal itu dibiarkan maka dampaknya sangat merugikan rokok yang legal, “ kata Bambang Brojo-

negoro, Selasa (3/11) kemarin.

Menurut Menteri Keuangan, peredaran rokok ilegal ini, sangat mengganggu pasar rokok legal. Makanya selain penertiban terhadap peredaran rokok ilegal, pemerintah juga berjanji membantu industri rokok dengan berbagai cara, agar mereka tetap bisa eksis.

“Kita akan membantu rokok legal agar lebih maju, bahkan kita dorong industri rokok agar bisa melakukan ekspor. Bahkan pihaknya juga akan memberikan fasilitas kemudahan ekspor dan impor untuk industri rokok legal,”papar Bambang.

Dengan cara itu, lanjutnya, keberadaan industri rokok, akan semakin maju dan berkembang, serta mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi, dan mengurangi pengangguran. Karena

persoalan tersebut yang menjadi fokus pemerintah.

Sementara itu, Dirjend Bea Cukai Kemenkeu Heru Pambudi, nemambahkan rokok illegal yang dimusnahkan itu, merupakan hasil penindakan ini di unit Jawa Timur II meliputi Kota Malang, Kebupaten Malang, Kota Batu, Kabupaten dan Kota Blitar, Kabupaten dan Kota Kediri, Kabupaten Bayuwangi, Kabupaten Tulungagung, Kabupaten Madiun, Panarukan dan Probolinggo.

“Penindakan terhadap rokok ilegal yang dilakukan ini dengan harapan tidak ada lagi rokok ilegal yang tidak membayar cukai. Sehingga pasar nanti diisi oleh industri rokok yang taat aturan,” kata Heru. Selain penindakan rokok ilegal, Bea Cukai, Jawa Timur II, secara aktif juga melakukan pengawasan, dalam upaya community protection dengan melakukan penindakan terhadap jenis barang lain, seperti air softgun, obat-obatan suplemen, sex toys dan beberapa jenis barang lainnya. Q mut

kalangan usaha, dan sayuran apakah yang memiliki harga tinggi dan bisa dikembangkan di pekarangan rumah warga,”pungkas Tossi. Q nas

Pj Bupati Malang Ingatkan Netralitas PNS Kab Malang, Bhirawa Usai dilantik Senin (2/11) kemarin, hari pertamanya sebagai Pj Bupati Malang Hadi Prasetyo langsung menggelar apel di halaman Pendapa Agung Kabupaten, Jalan Panji, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang.

Dalam apel tersebut, selain Hadi Prasetyo mengenalkan dirinya, kepada pejabat dan staf PNS dilingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang, dia juga memberikan arahan dan mengingatkan terhadap PNS agar netralitas saat berlangsungnya pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) 2015 Kabupaten Malang, yang akan digelar Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Malang, pada 9 Desember 2015 mendatang.

“Pemilukada kali ini hendaknya PNS sebagai aparatur negara dapat menjaga netralitasnya.

Sehingga apa yang menjadi garis pemerintah, kita harus netral sebagai PNS. Ini yang saya minta, karena kalau tidak nentral akan ada permasalahan tersendiri, Karena Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) tentunya akan melakukan gugatan,” tegas Pj Bupati Malang Hadi Prasetya, Selasa (3/11), seusai menggelar apel di halaman Pendapa Agung Kabupaten, di Kepanjen.

Dirinya berharap, pada Pemilukada kali ini, dapat berjalan dengan lancar dan damai. Sebab, jika tidak akan ada gugat menggunggat hingga sampai di Mahkamah Konsutitusi (MK). Maka kita rasa ada yang lebih penting yakni menjalankan tugas untuk masyarakat. Jadi netralitas perlu kita lakukan, agar di Kabupaten Malang di saat pencoblosan nanti bisa berjalan lancar dan damai.

“Kami akan memfasilitasi pelaksanaan Pemilukada, namun yang paling utama adalah para PNS tetap melaksanakan tugas pemberdayaan masyarakat secara terus menerus. Baik itu yang dibina Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) maupun pemberdayaan masyarakat yang berlangsung secara swadaya,” tutur Prasetyo, yang juga putra asli Kabupaten Malang ini.

Sebagai pelayan masyarakat, ia menegaskan, tentunya kita selalu mengedepankan kepentingan masyarakat. Sehingga jangan sampai semangat dan tekad, serta animo masyarakat untuk membangun dirinya sendiri dengan lebih baik itu, menjadi berhenti hanya karena birokrasinya ruwet. Untuk itu birokrasi itu harus cepat, tanggap, cekatan, dan sumringah.

Masih dikatakan Hadi Prasetyo, masa transisi seperti di Pemkab Malang ini, aspirasi masyarakat hendaknya juga dilayani secara ramah, serta direspon dengan baik.

“Jangan sampai masyarakat kecewa, karena aspirasinya tidak direspon,” ujarnya. Q cyn

cahyono/bhirawa

Pj Bupati Malang Hadi Prasetyo, saat menggelar apel di halaman Pendapa Agung Kabupaten, di Jalan Panji, Kec Kepanjen, Kab Malang

Kabupaten Blitar Juara III Duta GenRe Tingkat Provinsi Dalam rangka melakukan sosialisasi program dan kegiatan Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BPPKB) Kabupaten Blitar di program kependudukan, pemberdayaan perempuan dan Keluarga Berencana patut diacungi jempol. Bahkan Putri Cendana sebagai Wakil Kabupaten Blitar telah meraih juara III Putri GenRe di ditingkat Provinsi Jawa Timur.

Ini membuktikan potensi generesi muda atau Generasi Berencana (GenRe) Kabupaten Blitar layak menjadi perhatian.

Buktinya berkat arahan dan bimbingan dari BPPKB Kabupaten Blitar dalam dua tahun berturutturut, Putra-putri Gendre (setingkat mahasiswa) berhasil menyabet juara di ajang tahunan yang diikuti oleh seluruh Kabupaten/ Kota se-Jawa Timur itu.

“Jika tahun lalu menjadi moment bagi Putra GenRe asal Kabupaten Blitar, pada ajang lomba yang digelar sejak 9 Agustus lalu ini, giliran Putri Cendana, Putri GenRe kabupaten yang meraih juara III,” kata Kepala BPPKB Kabupaten Blitar, Drs Wahid Rosidi.

Sedangkan untuk Putra GenRe tahun ini hanya bisa masuk dalam 10 finalis, dimana dari tahun

ke tahun ajang ini semakin bergengsi. Jika pada tahun-tahun sebelumnya diikuti oleh beberapa Kabupaten/Kota se-Jatim, pada dua tahun terakhir mulai diikuti oleh seluruh daerah atau 38 Kabupaten/Kota di Jatim.

“Yang patut mendapat apresiasidalam dua tahun berturutturut atau selama dua kali mengikuti ajang tersebut, Putra atau Putri GenRe asal Kabupaten Blitar mampu berbicara banyak dan selalu membawa pulang juara,” ujarnya.

Bahkan meskipun tidak juara tapi putra dan putri Kabupaten Blitar selalu bisa masuk dalam 10 finalis terbaik. Sehingga ini kebanggaan tersendiri bagi BPPKB Kabupaten, sebab beberapa mahasiswa yang notabene berasal dari Kota atau bisa dibilang Desa kecil, namun mampu ber-

saing dan bahkan selalu membawa pulang trofi sebagai peserta terbaik pada ajang yang berakhir pada 11 Agustus kemarin.

Sementara putri pasangan M. Hatta Mafrur Toyib (Camat Nglegok) dan Tien Mustikowati, Putri Cendana yang berhasil membawa nama Kabupaten Blitar di ajang Generasi Muda Berencana yang mendapat apresiasi dari BKKBN Jawa Timur. Kiprahnya sejak se-

leksi dari tingkat Kabupaten hingga saat lomba mampu memberikan kemampuan terbaik.

“Semuanya berawal dari proses yang panjang. Karena persiapan tidak kenal lelah serta bimbingan dari BPPKB membuat saya bisa meraih juara III Putri GenRe Jatim ini,” akunya. Selain itu dikatakan Mahasiswa semester III Jurusan Komunikasi Internasional, Universitas Brawijaya

hartono/bhirawa

Putri Cendana (tengah) saat memakai selempang juara Putri GenRe didampingi Kepala BPPKB Kabupaten Blitar, Drs Wahid Rosidi dan pembimbing Eka July Jristiani.

Malang ini mengaku, banyak pengalaman dan pelajaran berharga saat mengikuti lomba.

Persaingan ketat dari peserta yang berasal dari beberapa perguruan tertinggi popular, serta berbagai tes yang tidak mudah untuk ditaklukkan.

“Pesertanya dari berbagai perguruan tinggi terkemuka. Sehingga tentu sulit untuk bersaing. Tetapi saya selalu percaya diri dan dengan kemampuan serta pengalaman yang telah didapatkan selama menjadi duta GendRe Kabupaten Blitar. Selain itu banyak berkecimpung dalam berbagai kegiatan kependudukan dan keluarga berencana (KB),” katanya.

Tambah Cendana, untuk megikuti lomba harus menyerahkan berbagai piagam dan prestasi penghargaan, video sosialisasi GenRe yang telah diunggah ke YouTube, hingga makalah terkait pentingnya mengetahui usia perkawinan bagi remaja. Selain dituntut memiliki kemampuan dan wawasan tinggi mengenai program kependudukan dan KB, lanjut Cendana, yang penting adalah kemampuan untuk mensosialisasikan kemampuan yang dimiliki

kepada teman-teman. Selain itu juga kepada keluarga dan lingkungan. Karena hakikatnya putrid GenRe ini merupakan bentuk persiapan diri untuk membentuk sejak dini keluarga sejahtera.

“Tantangan paling berat tentunya mengajak teman-teman untuk memulai dari sekarang menyiapkan diri, keluarga dan lingkungan untuk membentuk keluarga yang sejahtera. Karena banyak generasi muda yang justru terjerumus pada sek bebas, narkotika hingga HIV AIDS,” imbuhnya.

Sementara pembimbing PutraPitri GenRe Kabupaten Blitar, Eka July Kristiani, yang juga Kasubid Kespro dan Khiba, BPPKB Kabupaten Blitar mengungkapkan, bimbingan dan pengarahan tanpa henti terus dicurahkan. Selain itu juga menanamkan semangat percaya diri dan mampu bersaing meraih yang terbaik.

“Kami sangat bangga akhirnya dalam dua tahun ini BPPKB Kabupaten Blitar mampu menelurkan dua juara. Bahkan semua wakil Kabupaten Blitar memiliki mental juara. Karena mampu masuk 10 besar artinya mereka bisa bersaing di level yang lebih tinggi,” pungkasnya. Q htn,adv

OLAHRAGA

10 LINTASAN

Ribuan Pelajar SD se-Jatim Bersaing di POR Tulungagung, Bhirawa Lebih dari empat ribu pelajar SD/MI dari 37 kabupaten/kota se-Jawa Timur bersaing ketat memperebutkan gelar juara di ajang pekan olahraga (POR) SD tingkat provinsi yang digelar di Kabupaten Tulungagung, mulai 2-6 November mendatang.

"Dari 38 kota/kabupaten di Jatim, hanya Kabupaten Magetan yang absen terlibat dalam even dua tahunan ini.

Jumlah peserta yang terlibat dalam POR SD se-Jatim ini secara keseluruhan mencapai 4.300-an pelajar dari 37 kabupaten/kota se-Jatim," kata Kabid Olahraga Prestasi Dinas Pemuda dan Olahraga Jatim Haris Ramadhan di Tulungagung, Selasa (3/11).

Ia tidak menjelaskan lebih lanjut alasan ataupun penyebab ketidakikutsertaan kontingen dari Kabupaten Magetan tersebut. Haris hanya memastikan kepesertaan dalam kegiatan POR SD seJatim 2015 yang digelar di Kabupaten Tulungagung berlangsung meriah dan sesuai ekspektasi yang diharapkan. "Target utama pelaksanaan kegiatan ini (POR SD)adalah untuk mencari bibitbibit olahragawan berprestasi di Jatim," ujarnya.

Ada sebelas cabang olahraga yang dipertandingkan dalam POR SD se-Jatim tersebut. Kesebelas cabang olahraga tersebut adalah pencak silat, bulu tangkis, panahan, senam artistik, atletik, catur, bola voli mini, sepak takraw, tenis meja, tenis lapangan, serta renang.

Dari sebelas cabang olahraga itu, lanjut Haris, lima cabang yang disebut pertama merupakan olahraga prioritas yang menjadi atensi pembinaan karena acapkali menjadi lumbung prestasi saat berlaga di kegiatan olahraga dengan kasta yang lebih tinggi, mulai dari O2SN, pekan olahraga nasional, hingga Sea Games maupun lainnya.

"Bulu tangkis yang dulu tidak mendapat medali emas, pada PON lalu Jatim bisa menyabet tiga medali emas. Itu berkat pencarian bibit olahragawan berprestasi seperti POR SD maupun Porda (pekan olahraga daerah) Jatim," klaimnya.

Dari sebelas cabang olahraga yang dipertandingakan dalam POR SD seJatim 2015 itu, panitia penyelenggara dari Dispora Jatim menyediakan medali sebanyak 92 emas, 92 perak dan 110 perunggu.

Surabaya sejauh ini masih diunggulkan sebagai peraih juara umum, disusul Kabupaten Malang, Gresik dan Jember.

Q wwn, ant

Jabar Targetkan 64 Emas dari Atlet Junior Bandung, Bhirawa KONI Jawa Barat menargetkan 64 medali emas PON XIX/2016 berasal dari atlet junior yang baru turun pertama kali pada ajang olahraga empat tahunan itu.

"Sebanyak 64 medali emas Jabar ditargetkan dari atlet junior, mereka yang baru pertama tampil di PON. Secara peta kekuatan dan teknik mereka sangat potensial," kata Ketua Umum KONI Jawa Barat Ahmad Saefudin di Bandung, Selasa.

Menurut dia, para atlet junior Jabar siap memberikan kejutan pada ajang PON XIX/2016 yang akan menjadi kebangkitan bagi Jabar sekaligus menjadi bagian sukses Jabar pada PON 2016.

Ahmad Saefudin menyebutkan, para atlet potensial itu terus dipantau disamping para atlet senior yang telah masuk para program Prestasi Emas KONI Jabar. Tuan rumah menargetkan 30 persen medali emas dari sekitar 755 medali emas yang diperebutkan pada ajang itu.

"Kami berharap bisa memunculkan bintang dari atlet muda. Dan Jabar selalu menghadirkan bintang pada setiap penyelenggaraan PON," katanya.

Tidak disebutkan dari mana saja 64 medali dari junior itu akan hadir, namun menurut dia setiap cabang olahraga akan memiliki peluang itu.

"Pastinya ada di setiap cabang olahraga, mereka dirangsang untuk bisa memberikan kejutan, namun kejutan yang memang terukur sejak sekarang," katanya.

Selain akan memantapkan dalam latihan sentralisasi di Pelatda, KONI Jabar juga akan memberikan jatah berlatih di luar negeri, terutama di Korea Selatan serta mengirimkan atletnya turun dalam beberapa kejuaraan bertaraf internasional.

"Nanti akan ada jatah berlatih di luar negeri, terutama bagi atlet-atlet yang diproyeksikan untuk meraih medali emas," kata Saefudin.

Pada kesempatan itu, ia menegaskan Jabar berharap para atletnya menjadi atlet unggulan dan juga bisa menghadirkan emas. Ia tidak berharap atlet diunggulkan namun pada saat menentukan gagal meraih target medali emas.Q ant

Askab PSSI Fokuskan Pembinaan Pemain Muda Probolinggo, Bhirawa Piala Gubernur Jawa Timur U-17 sedianya digelar di Surabaya pada 10 Oktober lalu. Namun pelaksanaannya tiba-tiba dibatalkan.

Pembatalan tersebut dipastikan setelah turunnya Surat Edaran (SE) dari tim transisi bentukan Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) RI yang melarang diselenggarakannya kompetisi tersebut. Sebab kompetisi ini menggunakan dana APBD sebagai dana sponsor.

Menyikapi pembatalan tersebut, Asosiasi Kabupaten (Askab) PSSI Probolinggo tetap berupaya melakukan pembinaan kepada para pemain dengan memaksimalkan potensi putra daerah.

“Kami sudah mendapatkan mandat agar tetap fokus kepada pembinaan dan pembenahan internal. Salah satu wujudnya adalah dengan menggelar kompetisi Divisi Utama dan Divisi II,” ujar Ketua

Umum Askab PSSI Probolinggo Santiyono, Selasa 3/11.

Menurut Santiyono, pembinaan dilakukan untuk jangka panjang. Caranya dengan melakukan uji tanding dan evaluasi internal setiap dua minggu sekali. “Setiap dua minggu sekali kita kumpul dengan harapan lebih mematangkan kerangka tim yang sudah terbentuk dan persiapan kompetisi 2016 yang pelaksanaannya masih belum jelas,” tera-

ngnya.

Yang terpenting jelas Santiyono, pembinaan terhadap pemain tetap berjalan dengan baik. Bongkar pasang pemain itu sudah biasa dilakukan dalam setiap tim. “Tim yang terbentuk sudah bagus. Pembenahan yang dilakukan hanya menyangkut teknis, fisik, kedisiplinan, komunikasi antar pemain dan team work,” jelasnya.

Santiyono menegaskan bahwa pembinaan ini penting agar mampu menghasilkan pemain muda yang berkualitas. “Untuk tahun-tahun mendatang, kita akan memakai pemainpemain muda. Tujuannya bukan untuk meraih kemenangan, tetapi lebih kepada pembinaan pemain muda,” tandasnya.

Selain itu pula kami telah melaksanakan kompetisi an-

tar clup yang dalam babap penyisihan ini kami tempatkan di 3 titik, di Kraksaan, Dringu dan Bantaran. Kompetisi antar club tersebut diikuti 48 klup yang tersebar di 24 kecamatan yang ada.

Dari sini nantinya akan kami cari bibit muda persepak bolaan di kabupaten Probolinggo untuk menghadapi pertandingan atar club se jatim nantinya, bahkan se jawa Bali yang biasa dilaksanakan, sambil menunggu permasalahan PSSI yang saat ini sedang bermasalah. Mudahan-mudahan segera terselesaikan dan akan menjadikan dunia sepak bola di Indonesia kembali bergairah, ujarnya.

Selama setahun ini kami akan belajar bagaimana memiliki stadion yang layak sambil belajar menyiapkan tim yang tangguh. Mohon dukung-

an semua pihak karena semua ini tidak terlepas dari peran klub dan pelatih. Kebersamaan dari semua pengurus dan pemilik klub ini sangat penting sekali.

Demi memajukan dunia sepakbola di Kabupaten Probolinggo, telah diputar kompetisi internal selama setahun penuh, baik kompetisi Divisi II, Kompetisi Utama dan Kompetisi Divisi I. Tetapi untuk mewujudkan hal tersebut klub membutuhkan dana yang lebih besar.

Diharapkan dengan sistem kompetisi penuh ini klub terus memiliki aktivitas. Diusahakan setiap minggu ada pertandingan secara bergantian harinya, di tiga tempat tersebut.

Format ini diharapkan dapat mencetak pemain yang benarbenar tangguh,” tambahnya.Q wap

Fisik Fokus Utama Atlet Sumbar Hadapi Porwil

Ajeng Putri Rahayu, saat turun di nomor permainan bola kategori senam ritmix gymnasti.

ist

Pra PON Senam

Hari Pertama, Senam Jatim Lampaui Target KONI Bandung, Bhirawa Cabang olahraga senam masih menjadi gudang medali bagi Kontingen Jatim di Pekan Olahraga Nasional (PON) Jabar 2016.

Terbutkati pada Pra Kualifikasi PON (Pra PON) pesenam Jatim berhasil mendulang sembilan emas di nomor artistik.

Hasil ini sekaligus melampaui target KONI Jatim yang hanya tujuh emas, bahkan tidak menutup kemungkinan jumlah emas itu akan terus bertambah karena masih ada peluang di nomor lainnya.

Pra PON yang digelar, pada 2 5 November di Komplek Olahraga Arcamanik - Bandung, kontingan Jatim mengirimkan 15 atlet dengan mengikuti semua (24) nomor yang dipertandingkan, yakni kategori senam Arstistik, Aerobic dan Ritmix Gymnastic.

Pelatih Senam Jatim, Indra Sibarani mengatakan, hari pertama senam artistik dipertandingkan, Jatim sudah melampaui target dari 7 yang dibebankan KONI Jatim, dengan

9 emas dan 2 perak. " Alhamdulillah kita bisa melampaui target sembilan emas dua perak.

Namun kami tetap waspada kekuatan Riau dan DKI Jakarta.

Kalau tuan rumah Jabar masih di bawah kita," kata Indra Sibarani, Selasa (3/11).

Raihan medali emas kategori Artistik, yakni beregu putra, beregu putri, all round putra, all round putri, nomor lantai putri, meja lompat putra, ring putra, palang sejajar putra, dan palang bertingkat putri. Untuk dua medali perak artistik, all round putra dan all round putri. "Kami optimis, besok masih bisa berharap dua medali Ritmix Gymnastic."

Sementara, pelatih senam Jatim nomor Aerobic, Siti Indah mengemukakan, untuk kategory Aeobic kontingen Jatim masih baru kali pertama mengikuti.

Pasalnya, kategory Aerobic baru di-perkenalkan pada Porprov Jatim Banyuwangi. "Nah, kita masih punya atlet muda. Rasanya masih berat melawan propinsi lain yang sudah punya ba-

nyak pesenam senior," imbuh Siti.

Ia tetap optimis, meski muka baru bagi pesenam Jatim di kategory Aerobic, bisa meloloskan dua nomor ke PON Jabar 2016, mendatang. "Kita turun di nomor single putra - putri dan ritmixpair."

Pelatih senam Jatim nomor Ritmix Gyimnastic, Rahayu Retno menambahkan, nomor yang dipertandingan memperebutkan enam medali emas, yakni 1 nomor beregu, 1 nomor all round dan 4 nomor permainan (Simpai, Bola, Gada dan Pita). " Untuk kategori Ritmix Gymnastic, kata Rahayu, pada Selasa (3/11/15) masih babak penyisihan. Pesenam Jatim yang turun di nomor tersebut, Ajeng Putri Rahayu (bola), Sinta Ernawati (simpai), Alwiyah Islamiyah (gada) dan Rozana Ghazani (all around). "Mudah-mudahan bisa kita bisa dapat dua medali emas," katanya. Namun, ia belum bisa memprediksi nomor apa yang bisa direbut, lantaran kekuatan semua daerah masih seimbang. Q wwn

Atlet Selam Jatim Turun di Asian Finswimming Championship Surabaya, Bhirawa (Atlet Putri DKI Jakarta), Atlet selam Jatim akan Shinta Rungkat (Papua), mewakili tim Indonesia daKartiko Hasibuan (Papua). lam kejuaraan Asian Fin"Saya berharap dari hasil swimming Championship ke mengikuti kejuaraan Asian 15 di Taipeh 3-9 Nopember, Finswimming Championship, selain kejuaraan selam juga atlet-atlet Jatim mampu medi laksanakan kursus wasit raih prestasi terbaik di ajang internasional. ini yang di ikuti peselamSekum Pengprov POSSI peselam dari Asia yang tenJatim Mierza Mutaqien metunya persaingan cukup ketat ngatakan, atlet , pelatih dan dalam perebutan medali," wasit yang akan berangkat kata Mirza, Selasa (3/11).

Sekum POSSI Jatim, 29 orang, 17 atlet, 5 pelatih, Sedangkan untuk pelatih Mierza Mutaqien 7 official dan yang berasal Prakoso dan wasit M Riyad Jatim yang akan berangkat, mampu menimba ilmu dan atlet yaitu Janis Rosalita, Josephine menambah pengalaman untuk bisa lebih Chritabel Suryanto, Angeline Soegianto, baik dalam melatih dan wasit, Diharap(Putri) dan Putra Nadim Isaad (putra), kan dengan adanya kursus ini dapat pelatih yaitu Prakoso,kursus wasit M menciptakan perangkat pertandingan dan Riyad (Jatim) selain dari Jatim , diantajuga pelatih yg handal untuk kemajuan ranya yaitu atlet dari DKI Jakarta Reiselam Jatim maupun nasional.serta ada hard Tomel Naradipa Poniman, Adityo perkembangan-perkembangan baru di Panigoro, Danandra Indra Damarto dunia selam internasional yang nantinya (putra), Muthia Setiadharma, Joanita mampu di tularkan di Jatim khususnya Mutiara Hapsari, Daveena Gerungan dan Indodnesia pada umumnya. Q wwn

Kejuaraan Offroad Minahasa Tenggara Diperpanjang Manado, Bhirawa Panitia kejuaraan offroad yang digelar di Kabupaten Minahasa Tenggara, Sulut, akhirnya memperpanjang pelaksanaan lomba sampai Selasa (3/11) untuk kelas "extreme".

"Karena banyaknya peserta yang berpartisipasi pada lomba

Rabu Pahing 4 NOVEMBER 2015

ini, sedangkan masih ada satu kelas lagi yang akan dilombakan, maka kami perpanjang," kata ketua panitia lomba, Royke Pelleng di Ratahan, Selasa.

Ia mengatakan, untuk kelas "extreme" tersebut baru sebagian yang dilombakan pada hari Senin (2/11)

untuk dua kategori yakni "extreme wings" dan "extreme non wings".

"Sebagian sudah dilombakan tapi ada juga harus diulang balapannya, namun sampai malam ini tetap ada yang balapan lagi, sehingga besok tinggal beberapa rute yang akan kita

selesaikan," katanya.

Ia menambahkan, pada kejuaraan berhadiah total Rp360 juta ini untuk rute balapan akhir para pembalap akan melewati jalur-jalur lebih menantang, seperti melewati aliran sungai, dan tebing.Q ant

Padang, Bhirawa Kebugaran fisik atlet menjadi fokus utama pembenahan tim sepak takraw Sumatera Barat yang akan diturunkan pada ajang Pekan Olahraga Wilayah (Porwil) sumatera 2015 di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 13 sampai 21 November Ketua Umum Persatuan Sepak Takraw Seluruh Indonesia (PSTI) Sumbar, Syafrizal Bakhtiar di Padang, Selasa, mengatakan menjelang keberangkatan menuju Babel pihaknya akan mematangkan fisik dan kebugaran pemain.

"Dari hasil uji tanding di Malaysia 28 Oktober sampai 1 November itu , kami menilai kebugaran dan kesiapan fisik harus segera dibenahi dan lebih disiapkan," katanya.

Ia menjelaskan, meskipun meraih hasil positif pada ajang tersebut, pihaknya memiliki catatan penting untuk dilakukan evaluasi sebelum turun pada ajang yang juga menjadi bagian dari babak kualifikasi Pekan Olahraga Nasional (PON) 2016 di Jawa Barat Lebih lanjut ia mengungkapkan, tim sepak takraw Sumbar melakukan uji tanding dengan Timnas sepak takraw Malaysia yang disebut tim elite putra-putri, Timnas B (pe-

lapis), lalu tim sepaktakraw pasukan tentara, serta tim asal Pulau Penang yang menjadi juara di Liga Malaysia.

Hasil laga tanding selama di Malaysia itu secara keseluruhan hasilnya berimbang.

Tim putra Sumbar bertemu tim elite dari tiga laga menang sekali, kalah satu kali dan satu lagi berakhir imbang, kemudian melawan tim B (pelapis) Malaysia hasilnya satu kali menang dan tiga lainnya juga imbang.

Ia menyebutkan, petakraw putra Sumbar yang dibawa pada ujicoba itu, Syamsul Akmal, Jefri Maldi, Andika Zarfinal, Parlin Sambara, Digo Utama, Riko Syahputra, Afrido Chaniago, Andre Pratama Novira, Ikhsandy Sastra, Andri Ferdian Akhza, Rino Dewantara dan Zulfahmi.

Hasil yang sama juga dihasilkan tim putri tuah Sakato. Menghadapi tim elite Malaysia hasilnya berimbang pula. Petakraw putri yang diboyong juga 12 atlet.

Mereka adalah, Vivien Eddy, Novia Suryanis, Fuji Fitri Ramadhani, Fifi Agustia, Ramayani, Amrina Resyada, Rafika Sundari, Riza Putri Anita, Nining Sofia Wandra, Tiska Permata Sari, Gina Wulandari, dan Sri Wahyuni Anisa.Q ant

Kebugaran fisik atlet jadi fokus utama pembenahan tim sepak takraw Sumbar yang akan diturunkan di ajang Porwil Sumatera 2015.

Rabu Pahing, 4 NOVEMBER 2015

Penyerahan RAPBD 2016 Terlambat, Bupati Terancam Tak Terima Gaji Setahun

Terlilit Utang Rp 32 M, Pabrik PWU di Tuban Terancam Disita Bank

l Sambungan hal 1

l Sambungan hal 1

terjadi keterlambatan.

“Keterlambatan pengajuan RAPBD tersebut jelas memiliki konsekuensi.

Berberdasarkan UU Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 pasal 312 ayat (1) Kepala daerah dan DPRD wajib menyetujui bersama rancangan Perda tentang APBD paling lambat 1 (satu) bulan sebelum dimulainya tahun anggaran setiap tahun,” jelas politisi PDIP ini.

Masih dikatakan Moh Anwar, jika tahun lalu bupati sudah terlambat penyampaikan RAPBD 2015 dengan sanksi tidak dibayarkan hak keuangannya (gaji) selama 6 bulan, untuk keterlambatan penyampaian RAPBD 2016 semestinya bupati bisa disanksi tidak boleh menerima gaji total satu tahun.

Bupati Sampang KH Fannan Hasib saat menyampaikan nota penjelasan RAPBD 2016 di hadapan anggota DPRD Sampang dalam sidang paripurna menjelaskan secara global terjadi penurunan anggaran dari tahun anggaran 2015 total APBD Sampang Rp 1,7 triliun menjadi Rp 1,3 triliun di RAPBD 2016. Namun Bupati KH Fannan Hasib berharap, pembahasan RAPBD 2016 dapat dilakukan dan penetapan bisa sesuai jadwal, sehingga pelaksanaan program dan kegiatan dapat dilaksanakan tepat waktu. Harapannya Pemkab Sampang dapat memberikan pelayanan pada masyarakat secara optimal. n lis

tapioka. Bahkan setahun belakangan ini, kiriman ke Cheil Jedang tak cuma terlambat, tapi juga tidak mampu memenuhi jumlah yang disepakati.

Akibatnya, Cheil Jedang memutus kontrak dengan PT CBWJ. Padahal, sejak 2010 untuk membangun pabrik tapioka terbesar di Jatim itu, PT PWU mengajukan kredit investasi kepada PT Bank Saudara sebesar Rp 32 miliar de­ ngan bunga 16% per tahun. Rinciannya Rp 29 miliar untuk membangun pabrik di atas lahan 10 hektare milik PT PWU di Jl Raya Bancar Tuban dan Rp 3 miliar untuk membeli / sewa lahan untuk ditanami singkong seluas 2.000 hektare. Sampai saat ini, PT PWU masih sebatas membayar beban bunga saja, dan hanya sedikit membayar pokok pinjaman.

“Sekarang untuk membayar utang ke Bank Saudara, sudah membebani kantor pusat (PT PWU), karena PT Cassava sudah tidak ada pemasukan lagi,” kata sumber di internal PT PWU Jatim, Selasa (3/11).

Akibat hal ini, pendapatan dan kinerja PT PWU Jatim pun merosot.

Menurut catatan Komisi C DPRD Jatim, kinerja PT PWU Jatim 2015 merosok hingga 70% dibanding tahuntahun sebelumnya. “Kalau PT PWU saja sudah merosot pendapatannya, ditambah ekonomi yang sedang tidak bagus. Bukan tidak mungkin, aset yang dijaminkan untuk utang bisa disita bank,” kata sumber ini.

Untuk mendapatkan pinjaman Rp 32 miliar dari Bank Saudara itu, PT PWU nekat menjaminkan dua asetnya sekaligus. Pertama adalah aset 10 hektare di Jalan Raya Bancar menuju Rembang yang kini dibangun pabrik PT CBWJ dan aset seluas 2 hektare di Jl Raya Ngagel 189 Surabaya (eks Kampus UTS). “Kalau nantinya PWU tidak sanggup membayar, ya dua aset di lokasi sangat strategis itu hilang,” keluh sumber itu.

Sementara itu, anggota Komisi C DPRD Jatim Anik Maslachah mengungkapkan, pendapatan PT PWU Jatim saat ini sedang terjun bebas.

Dari pendapatan senilai Rp 14,522 miliar, tahun ini jajaran manajemennya

Ribuan Rumah Warga Miskin Tidak Layak Huni Tak Tersentuh Bantuan l Sambungan hal 1

ruang serbaguna. Selain untuk tempat berteduh, juga difungsikan sebagai dapur, kamar tidur sekaligus kamar mandi. Dia juga mengaku jika selama ini bertahan hidup dengan mencari sisa – sisa panen para petani di sawah untuk memenuhi kebutuhan makan sehari – hari. “Bojo kulo sampun ninggal, pun dangu (Suami saya sudah meninggal lama, red),” ungkapnya dalam bahasa Jawa.

Kepala Desa Begendeng Ahmad Dahlan menceritakan jika pemerintah desa telah berinisiatif untuk mengajukan permohonan bantuan ke dinas melalui program BSPS atau bedah rumah. Namun sampai sekarang usulan bantuan itu belum direspon oleh daerah melalui Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang.

Padahal, dikatakan Ahmad Dahlan, Program Bedah Rumah untuk meningkatkan kualitas rumah masyarakat miskin dan kurang mampu agar lebih layak huni.

Program BSPS juga merupakan salah satu bentuk perhatian pemerintah terhadap masalah perumahan khususnya rumah masyarakat miskin dan kurang mampu.

Apalagi, sebagian besar masyarakat miskin kebanyakan tinggal di rumah yang kurang layak huni.

Dalam hal ini, jika pemerintah memberikan bantuan biaya bedah rumah, masyarakat Desa Begendeng akan secara bergotong royong melaksanakan pembangunan rumah Mbah Tariyem. “Namun usulan bedah rumah milik Mbah Tariyem ternyata tidak dikabulkan oleh pemerintah kabupaten, meski telah dua kali kami ajukan,” tandas Ahmad Dahlan. n ris

Suka Blusukan l Sambungan hal 1

“Alhamdulillah sejak dilantik Pak Gubernur menjadi Pj Bupati Lamongan, saya bisa membagi waktu antara tugas Pj bupati dan Kepala Dishub. Meski terkadang saya harus pulang tengah malam bahkan jelang pagi, tapi semua itu bisa saya laksanakan dengan baik,” kata Wahid kemarin.

Menurut dia, ada beberapa tugas utama sebagai Pj Bupati Lamongan. Pertama adalah menyukseskan pelaksanaan Pilkada Lamongan. Sejak dilantik, Wahid mengaku sudah beberapa kali melakukan koordinasi dengan berbagai pihak agar Pilkada Lamongan berjalan sukses. Mulai pemilihan nomor calon, debat publik dan persiapan lainnya.

“Tugas yang kedua adalah pembahasan RAPBD Lamongan 2016. Sekarang sudah mulai persiapan-persiapan, kita target RAPBD 2016 akan digedok tidak lama setelah RAPBD Provinsi Jatim. Dan tugas ketiga adalah melaksanakan tugas bupati sehari-hari,” katanya.

Untuk tugas sehari-hari sebagai Pj ini, kata Wahid, agar bisa berjalan dengan baik ia tak segan untuk melakukan blusukan ke desa-desa yang sedang ada masalah. Salah satu contohnya adalah, ia blusukan ke Desa Sedayu Lawas, Kecamatan Brondong.

Di desa ini, lanjutnya, merupakan desa yang memiliki potensial tambak garam dan tambak ikan. Namun sayangnya, potensi itu tidak bisa tergarap maksimal pasca pemba­ ngunan sungai sodetan Bengawan Solo. Sebab di antara sungai sodetan Bengawan Solo de­ngan tambak dulu ada jembatan yang lebarnya mencapai 20 meter. Tapi pasca pembangunan sodetan, lebar jembatan yang berfungsi pengendali air itu hanya 2 meter saja.

“Saya tidak tahu dulu perencanaannya seperti apa. Namun setelah ada keluhan itu akhirnya kita rencanakan pada APBD 2016 akan membangun jembatan baru yang lebih luas agar tidak mengganggu potensi tambak yang ada,” ungkapnya.

Tak hanya itu, Wahid juga berhasil menyelesaikan masalah antara warga di Desa Kembang Kecamatan Babat yang berselisih dengan penambangan galian C di daerah tersebut. Perselisihan itu disebabkan pencemaran lingkungan seperti debu yang berhamburan dari truk pengangkut galian.

“Sebenarnya penambangan itu masuk wilayah Bojonegoro, tapi aksesnya masuk Kecamatan Babat. Banyak debu yang berasal dari truk karena tidak ditutup dengan baik.

Ak­hirnya warga protes. Setelah kita koordinasikan dengan penambang dinas terkait dan warga akhirnya ada kesepakatan-kesepakatan yang bisa diterima semua pihak. Masalah itupun kini sudah tuntas,” ungkapnya. n iib

11

SAMBUNGAN

Mangga Alpukat Pasuruan Sasar Pasar Singapura dan Jepang l Sambungan hal 1

Pabrik PT Cassava Buana Wira Jatim, anak perusahaan PT Panca Wira Usaha (PWU) Jatim terancam disita oleh Bank Saudara.

menyampaikan hanya Rp 2,986 miliar.

“Itu artinya, akuntabilitas, kredibilitas di dalam manajemen PT PWU sangat buruk. Gubernur perlu segera melakukan reorganisasi secara menyeluruh, tidak cuma jajaran direktur saja,” jelasnya.

Ironisnya lagi, munurut Anik, sejak awal Oktober lalu masa jabatan Direktur Arif Afandi beserta jajaran direksi lainnya di PT PWU sudah habis. “Ketidakpastian per­sonel direksi ini tentu mempengaruhi kinerja PWU lebih buruk lagi hingga akhir 2015 ini,” kata Anik.

Jika ini dibiarkan, lanjut Anik, bukan tidak mungkin sejumlah aset yang dijadikan jaminan kredit di bank senilai total Rp 83,5 miliar akan hilang akibat PWU tidak sanggup membayar cicilan.

Terpisah, saat dikonfirmasi mengenai hal ini, Direktur Keuang­ an PT PWU Basanto belum bisa memberikan jawaban. Begitu juga Komisaris Utama PT PWU M Ardy Prasetyawan, saat ditemui mengaku belum tahu detil tentang kondisi utang-utang PT PWU. “Coba ditanyakan langsung ke Pak Basanto, beliau lebih tahu detilnya,” ujar Ardy.

PT PWU sejak 2008 diketahui menjaminkan asetnya kepada bank

dengan perolehan kredit modal senilai total Rp 83,5 miliar. Utangutang PT PWU itu dilakukan sejak 2008 ketika Direktur Utama masih dipegang Dahlan Iskan dan berlanjut hingga tahun 2010-2014 ketika Dirut sudah berpindah tangan ke Arif Afandi (mantan Wakil Wali Kota Surabaya).

Rincian utang PT PWU yang terungkap ke media, pada 2008 sebesar Rp 6 miliar di Bank Mandiri dengan jaminan berupa deposito rekening PT PWU Rp 23 miliar. Pada 2009 utang Rp 5 miliar ke BCA dengan jaminan deposito Rp 5 miliar. Pada 2010, utang ke Bank Saudara Rp 32 miliar dengan jaminan aset tanah bangunan Pabrik Cassava (tapioka) milik PT PWU di Tuban dan aset tanah bangunan di Jl Ngagel 189 (eks Sekolah UTS).

Kemudian, pada 2012, PT PWU kembali mencairkan utang Rp 14 miliar dari Bank Danamon de­ngan jaminan aset tanah dan hotel Bekizaar di Jl Basuki Rahmat. Pada 2014 dapat lagi utangan Rp 13,5 miliar dari Bank Danamon dengan jaminan Hotel Varna di Jl Tunjungan dan pada 2013, utang lagi Rp 13 miliar di Bank Rakyat Indonesia (BRI) dengan jaminan aset tanah dan pabrik di komplek Rungkut SIER. n cty

mi (49), pemilik sekaligus penjual mangga alpukat di Desa Lombo Watuluyuh, Desa Oro-oro Ombo Wetan, Kecamatan Rembang, Kabupaten Pasuruan kepada sejumlah wartawan di rumahnya, Selasa (3/11).

Menurut Sulismi, pemasaran hingga ke luar negeri berkat salah satu tengkulak yang berada di Surabaya. Setiap harinya mangga apukat miliknya bisa kirim hingga 2-3 kuintal. “Keistimewaan mangga di sini yakni dengan hanya mengiris bagian tengah lalu dibelah seperti alpukat. Daerah lainnya tak bisa tumbuh karena membutuhkan keadaan tanah yang kering (minim air) sehingga membuat rasanya manis serta tak berserat. Apalagi mangga di sini dibiarkan matang di pohon, bukan karbitan,” katanya.

Dengan keistimewaan ini, pasar luar negeri berbondong-bondong pesan ke Pasuruan melalui tengkulak yang berada di Surabaya. Sehari bisa kirim ke Surabaya hingga 2-3 kuintal. “Dan ribuan mangga itu langsung diterbangkan sama tengkulak ke luar negeri,” ujar Sulismi.

Tak hanya melayani pembeli dalam bentuk pesanan, Sulismi juga melayani pembeli di rumahnya. Dalam sehari, ia juga bisa menjual mangga alpukat hingga 2 kuintal lebih. Mangga kualitas A dijual dengan harga Rp 20 ribu per kg, untuk kualitas B dijual Rp 15 ribu per kg, sedangkan kualitas C dijual seharga Rp 10 ribu per kg.

“Saat ini harga mangga sudah turun.

Awal musim yakni September kemarin harganya mencapai Rp 32 ribu per kg untuk kualitas A. Tapi waktu sudah berjalan dan saat ini rata-rata harga Rp 20-10 ribu per kg-nya,” paparnya.

Berdasarkan data Dinas Pertanian Kabupaten Pasuruan, mangga gadung klone 21 tumbuh subur di Kecamatan Rembang dan Sukorejo. Total luas lahan sebanyak 2.250 hektare dan jumlah tanaman mencapai 337.375 pohon. Tanaman buah mangga tersebut mulai dikembangkan sejak 1994 melalui program pembangunan pertanian rakyat terpadu.

“Untuk di Rembang, populasi mangga klone 21 berada di tiga desa, antara lain di Kedung Banteng, Oro-oro Ombo Wetan dan Oro-oro Ombo Kulon. Kawasan Sukorejo juga sebagai pusat mangga klone 21. Saat ini sudah mulai musim panen raya mangga,” kata Ihwan, Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Pasuruan. n hil

Diskominfo Jadi Pusat Keterbukaan Informasi Publik Pemprov Kepala Dinas Pendidikan l Sambungan hal 1

publik dan mana yang tidak,” kata Gubernur Soekarwo saat menerima lima komisioner Komisi Informasi (KI) Jatim di Ruang Kerja Gubernur, Selasa (3/11).

Menurutnya, saat ini dibutuhkan sarana yang lengkap untuk menginformasikan data kepada publik melalui satu pintu, yakni di Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Jatim. Di mana nantinya setiap SKPD cukup memberikan datanya pada Diskominfo sehingga lebih efisien. “Kalau perlu dibuat semacam sistem dashboard, tidak perlu menggunakan link-link lagi,” ungkapnya.

Pakde Karwo, sapaan lekat Gubernur Soekarwo, mengatakan keterbukaan informasi adalah bagian dari harmoni dengan tetap memiliki keterbatasan yang jelas. Seh-

ingga, informasi yang lancar akan mengurangi masalah. Begitu pun sebaliknya, bila terhambat dapat menyebabkan masalah sampai pada kekerasan.

Dia menyampaikan, pihaknya menaruh perhatian terhadap proses penyampaian informasi kepada masyarakat. Di mana pelayanan informasi harus memuaskan masyarakat. “Makanya saya pakai media sosial sendiri untuk melayani dan menjawab pertanyaan-pertanyaan publik,” ujarnya.

Di akhir pertemuan itu, Pakde Karwo meminta KI Jatim untuk membuat rumusan terkait standar penyampaian informasi melalui sarana, misal website. Sehingga dapat menjadi acuan dalam pelaksanaan keterbukaan informasi publik.

Sementara itu, Ketua KI Jatim Ketty Tri Setyorini mengatakan, alasan kunjungan kali ini karena sejak

dikukuhkan pada 18 Agustus 2014 lalu, belum pernah bertemu dengan Gubernur Jatim. Padahal sesuai UU, komisioner memiliki tanggung jawab untuk melaporkan tugas, programprogram dan hasil kerja kepada gubernur dan Ketua DPRD. Menurutnya, program-program ini harus mendapat dukungan dari Pemprov Jatim, terutama masalah keterbukaan informasi di desa sesuai UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa. Saat ini komisioner sedang fokus untuk merumuskan rambu-rambu sesuai UU Desa dan UU KIP sehingga perangkat desa bisa melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya.

“Apalagi jika program Rp 1 miliar itu dikucurkan akan menyulitkan Kades dan perangkatnya apabila kita tidak membuat rambu-rambu kewajiban apa yang harus disiapkan” ujarnya. n iib

Kualitas Sarana Pendidikan SD/MI di Jatim Rendah l Sambungan hal 1

Sekretaris BAP S/M Jatim Soeparno menuturkan, dari 4.326 lembaga yang dinilai, tak lebih dari 12 persen di antaranya memiliki laboratorium IPA yang sesuai ketentuan. Sementara ruang UKS yang dianggap layak hanya mencapai 13 persen saja. “Jadi 88 persen laboratorium IPA dan 87 persen ruang UKS SD/MI itu belum sesuai standar,” tutur Soeparno saat dikonfirmasi, Selasa (3/11).

Sekolah, menurut Soeparno, tidak bisa memandang sebelah mata kedua fasilitas pendidikan ini. Sebab keduanya merupakan syarat yang harus dipenuhi sekolah jika ingin diakui telah memenuhi standar. Namun kenyataannya, banyak sekolah yang mengabaikan pentingnya dua fasilitas ini. Padahal, UKS berperan penting dalam membangun kesadaran anak terhadap pentingnya hidup bersih dan sehat.

“Jangan menilai UKS itu hanya untuk menangani anak sakit di sekolah saja. UKS itu penting sebagai usaha untuk mengajari anak membiasakan hidup sehat dan lingkungan bersih. Bukan kalau anak

sakit dibawa ke UKS,” kata dia.

Jika sejak dini anak diajarkan hidup bersih dan sehat, lanjut Soeparno, ini akan menjadi pijakan anak sampai dewasa kelak.

Atas kekurangan ini, pihak BAP S/M juga mencatat rekomendasi kepada Dinas Pendidikan (Dindik) dan Kemenag untuk mengalokasikan anggaran. “Sebenarnya terkait anggaran ini tidak hanya tanggung jawab pemerintah. Tetapi juga masyarakat dan komite sekolah,” lanjut dia.

Mantan Kepala Dinas Pendidikan (Dindik) Kota Surabaya ini mengaku, setiap indikator dalam penilaian akreditasi mempunyai nilai penting yang tidak bisa diabaikan. Standar nasional pendidikan merupakan cermin yang seharusnya dimiliki setiap sekolah. Baik standar isi, proses, pengelolaan, pembiayaan, kompetensi lulusan, tenaga pendidik maupun sarana prasarana. “Karena itu, hakekat akreditasi sesungguhnya merupakan evaluasi bagi sekolah. Dan fakta tentang kekurangan itu harus disampaikan agar sekolah melakukan perbaikan,” ungkap pria yang juga Koordinator Pengawas Sekolah Jatim itu.

Sementara itu, Kepala Dindik Jatim Dr Saiful Rachman mengungkapkan, penilaian tersebut merupakan bukti bahwa tanggung jawab kabupaten/kota terhadap pengelolaan pendidikan sejauh ini terlalu berat. Sehingga prioritas program kadang hanya menitikberatkan pada satu jenjang saja, yakni pendidikan menengah. Sementara kualitas pendidikan dasar justru tertinggal.

“Akreditasi ini menjadi cermin bagi pemerintah kabupaten/kota agar lebih serius memperhatikan pendidikan dasar. Sementara di sisi lain, kita (Dindik Jatim) juga akan fokus pada pendidikan menengah,” ungkap Saiful.

Perhatian ini, lanjut dia, tidak hanya pada sarana dan prasarana.

Melainkan juga standar pendidikan lain yang juga harus dipenuhi. Dengan harapan, kualitas pendidikan itu akan terangkat dari penilaian akreditasi ini. “Percuma kalau daerah itu mempunyai anggaran besar untuk pendidikan, tetapi programprogramnya tidak menyentuh terhadap kualitas pendidikan,” pungkas mantan Kepala SMKN 4 Malang ini. n tam

Sidoarjo Penuhi Undangan Klarifikasi Polda Jatim

l Sambungan hal 1

Kabid Humas Polda Jatim Kombes Pol Raden Prabowo Argo Yuwono membenarkan kedatangan Mustain. Argo menjelaskan, kedatangan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sidoarjo itu, sifatnya hanya klarifikasi atau undangan terkait laporan yang ditangani Subdit Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jatim.

“Intinya, kedatangan beliau (Mustain, red) hanya sebatas permintaan verifikasi untuk mencari apa yang perlu kami klarifikasi,” tegas Kabid Humas Polda Jatim Kombes Pol Raden Prabowo Argo Yuwono, Selasa (3/11).

Disinggung terkait kasus apakah yang dilaporkan ? Argo enggan menjelaskan hal itu. Pihaknya mengaku, sampai saat ini belum meminta jawaban laporan apa yang berkaitan dengan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sidoarjo. Begitu juga saat ditanya perihal hasil verifikasi yang dilakukan Tipikor Polda Jatim, lagi-lagi dia mengaku belum mengetahui hal itu.

“Yang penting Mustain datang memenuhi undangan kami. Perihal hasil verifikasi dan laporan kasus apa, intinya kami hanya melakukan klarifikasi saja,” terangnya.

Terpisah, saat dihubungi Bhirawa via seluler, Selasa (3/11), Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sidoarjo Mustain Baladan membenarkan kedatanganya untuk memenuhi undangan Polda Jatim. Mustain mengaku, pihaknya hanya melakukan verifikasi data dan dokumen perihal dugaan kasus mebeler yang menyeret namanya.

“Memang benar tadi pagi (kemarin) saya memenuhi undangan Polda Jatim. Intinya hanya untuk verifikasi data dan dokumen terkait mebeler. Dan hal itu sudah sesuai dengan audit yang dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK),” jelas Mustain.

Perihal kebenaran dugaan kasus yang ditujukan kepadanya, Mustain membantah hal itu. Menurutnya, hal itu sudah diaudit oleh BPK, dan pengadaan mebeler tersebut sudah sesuai dengan peruntukannya. “Sebenarnya hal ini tidak ada masalah. Sebab pengadaan itu sudah sesuai dengan hasil audit dari BKP,” ungkapnya. n bed

Gunakan Kapal Artama Harbour Cruise, Susuri Tepian Laut Bersejarah Tanjung Perak l Sambungan hal 1

berisi kontainer, melainkan tank-tank gagah serta pasukan penjajah yang menyerang Surabaya melalui Tanjung Perak.

Kini kapal-kapal penjajah yang berisi tank dan pasukan itu mungkin juga tidak akan kembali lagi bersandar, atau bahkan menyerang dengan menurunkan ratusan penumpang, namun jejak langkahnya masih bisa dinikmati dan dirasakan melalui kebisuan tepi pelabuhan Tanjung Perak yang bersejarah.

Untuk mengenang memori itulah Pelindo III membuka

destinasi wisata laut Kawasan Pelabuhan Tanjung Perak dan Selat Madura dengan menggunakan kapal Artama Harbour Cruise yang merupakan armada Wisata Bahari di Surabaya.

Tujuan destinasi utama kapal ini adalah tepian pelabuh­ an Tanjung Perak hingga Teluk Lamong serta melintasi bawah Jembatan Suramadu, atau jembatan terpanjang yang menghubungkan antara Surabaya dan Pulau Madura.

Armada KM Artama III ini juga siap mengantar para turis baik lokal maupun mancanegara untuk mengelilingi Pelabuhan Tanjung Perak dan mengenang

beberapa sejarah pelabuhan serta melihat dari dekat kegiatan bongkar muat kapal, patung Jalesveva Jayamahe, sisi Surabaya dan Madura dan Jembatan Suramadu sendiri.

Kapasitas kapal bisa menampung maksimal 35 orang, dengan rute perjalanan perairan Tanjung Perak, cagar budaya bangunan Adpel, Patung Jalesveva Jayamahe dan berakhir di Jembatan Suramadu dengan dua jam perjalanan.

Meskipun tidak terlalu besar, namun fasilitas di dalam kapal cukup komplit seperti ruang makan, ruang karaoke, lengkap dengan AC. Makanan

dan minuman ringan juga disediakan.

Kepala Dinas Pariwisata Kota Surabaya Wiwiek Widyati mengungkapkan keberadaan Kapal Artama III ini bagian upaya dari PT Pelindo III untuk mengusung konsep wisata bahari dengan paket sesuai permintaan wisatawan, baik lokal maupun mancanegara. “Paket perjalanan di Selat Madura masuk dalam paket wisata yang ditawarkan, sebab destinasi wisata di kapal menjadi bagian penting dari pengembangan objek wisata di Surabaya,” ucapnya kepada Kantor Berita Antara belum lama ini.

Dalam destinasi ini, wisatawan juga dapat mengunjungi situs cagar budaya peninggalan masa penjajahan Belanda yang masih terawat baik, semisal Kantor Administrator Pelabuhan Tanjung Perak, beberapa gudang, dan bangunan di sekitar pelabuhan.

“Sejumlah bangunan tua itu melengkapi daya tarik Kota Pahlawan, apalagi pemandangan pelabuhan terbesar di Kawasan Timur Indonesia itu kian diminati banyak wisatawan pasca pembangunan Jembatan Suramadu, dan bisa mengenang memori tempo dulu,” tuturnya. *

UTAMA

12

Rabu Pahing, 4 NOVEMBER 2015

Timbulkan Bau Tak Sedap, Warga Tuntut Pabrik Pengolahan Ikan Ditutup

Warga berada di depan gedung DPRD Kabupaten Pasuruan (atas). Ratusan warga saat longmarch dengan berjalan dari pintu masuk utama PIER menuju gedung DPRD Kabupaten Pasuruan (bawah).

Pasuruan, Bhirawa Ratusan warga di beberapa desa di area kawasan Pasuruan Industrial Estate Rembang (PIER) Kabupaten Pasuruan menggelar aksi unjuk rasa di pintu masuk utama PIER setempat. Demonstran juga mengadukan masalah ini ke DPRD. Mereka menuntut agar pabrik pengolahan ikan dari SV Sumber Asia yang berada di kawasan PIER supaya usahanya ditutup lantaran menimbulkan polusi bau yang tak sedap. Bahkan bau busuk itu sudah membuat warga tertimpa penyakit, misalnya sesak napas.

“Tuntutan warga disini agar pemilik

pabrik supaya menutupnya. Karena warga yang tinggal di area sekitar pabrik sudah terkena imbas polusi udara yang berasal dari pabrik pengolahan ikan itu. Yakni warga sesak nafas,” teriak Faris, salah satu pengunjuk rasa, Selasa (3/11).

Hal serupa juga disampaikan Mariyam, ibu rumah tangga yang ikut aksi tersebut.

Ia mengatakan anak-anak harus memakai masker saat keluar rumah karena udara yang tak lagi sehat saat di hirup.

“Ironi sekali, keberadaan pabrik ini merugikan kami semuanya. Yang paling parah lagi, anak-anak harus pakai masker atau pengikat lainnya saat beraktifitas di luar

rumah. Makanya, kami menginginkan pabrik ikan wajib ditutup,” kata Mariyam.

Karena tak dihiraukan, warga kemudian bergeser ke DPRD Kabupaten Pasuruan. Mereka melakukan aksi longmarch dengan cara berjalan. Dalam aksi itu, massa mendapatkan pengawalan ketat dari aparat kepolisian.

Setelah sampai di depan gedung dewan, mereka kembali berorasi dengan tuntutan yang serupa. Selanjutnya warga dari delapan Desa di Rembang, Kraton dan Bangil ini diterima oleh Komisi III dan pihak Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kabupaten Pasuruan.

Dalam pertemuan itu menghasilkan hasil positif yakni rekomendasi penutupan aktivitas produksi sampai perusahaan bisa menyelesaikan pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL). “Ternyata pabrik pengolahan ikan itu tidak memenuhi standar baku mutu sehingga menyebabkan bau menyengat sampai ke pemukiman warga. Bahkan, selama 13 tahun lamanya IPAL yang dimiliki pabrik ini tidak memenuhi standar. Makanya kami bersama pihak BLH rekomendasikan pabrik itu ditutup, sampai pihak pabrik memenuhi IPAL-nya,” kata M Rusdi Sutejo, Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Pasuruan. Q hil

hilmi husein/bhirawa

LINTAS PERISTIWA

Gus Ipul Rencanakan Tiga Program Majukan Pramuka Pemprov, Bhirawa Kwartir Daerah (Kwarda) Jatim merencanakan tiga program majukan pramuka pada 2016. Ini dilakukan agar pramuka lebih maju dan diminati seluruh masyarakat dan semangat pramuka semakin tumbuh. “Tiga program itu adalah memperkuat gugus komunitas atau satuan komunitas, MoU dengan sekolahsekolah, bupati/wali kota se-Jatim dan gerakan pramuka menanam. Tiga program ini akan mulai berjalan pada 2016 mendatang,” kata Ketua Kwarda Jatim Drs H Saifullah Yusuf, saat Rapat Pleno Gerakan Pramuka Kwarda Jatim, di Kantor Kwarda Jatim, Selasa (3/11).

Ia mengatakan, gugus komunitas merupakan salah satu gugus yang terpenting bagi pramuka. Untuk itu, perlu cari terobosan agar gugus komunitas semakin berkembang dan memajukan Pramuka Jatim. “Kwarda Jatim dapat meningkatkan minat masyarakat untuk aktif dalam gerakan pramuka melalui gugus komunitas / satuan komunitas dan Gugus Darma dalam rangka mengembangkan pramuka berbasis profesi, aspirasi dan agama,” kata Gus Ipul sapaan lekat Wagub Jatim. Lebih lanjut disampaikannya, MoU dapat dilakukan dengan sekolah-sekolah, maupun bupati/walikota se-Jatim. Q iib

Drs H Saifullah Yusuf

Kompolnas Tanyakan Kasus Lumajang, Polisi Banyuwangi dan Risma hilmi husein/bhirawa

Surabaya, Bhirawa Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) menanyakan perkembangan kasus tambang pasir ilegal Lumajang yang melibatkan tiga oknum polisi, polisi “sabu-sabu” di Banyuwangi, dan kasus “SPDP” mantan Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini.

“Untuk kasus Lumajang, proses sedang dilakukan Polri (Polda Jatim), ada proses hukum, ada sidang kode etik.

Pasti ada pengembangan dan tidak menutup kemungkinan ada lagi, jangan sampai tiga (polisi) saja kalau memang ada yang lain yang terlibat,” kata Komisioner Kompolnas Dr Hamidah Abdulrachman di Mapolda Jatim, Selasa (3/11).

Setelah bertemu Kapolda Jatim Irjen Pol Anton Setiadji terkait Kompolnas Award 2015 bersama komisioner Kompolnas lainnya, Edi Hasibuan, ia menjelaskan oknum Polri yang terlibat dalam kasus yang menewaskan aktivis antitambang Salim Kancil itu juga mungkin diproses pidana.

“Polisi kan memang sipil, jadi perlu didalami pelanggaran pidana yang ada, bukan hanya kode etik, apakah pelanggarannya, apakah korupsi (pungutan/suap), apakah turut serta dalam penganiayaan yang menyebabkan matinya orang lain, apakah ada pembiaran (kejadian tanggal 26 September tapi laporan masuk 10 September),” katanya.

Dalam putusan sidang kode etik pada 19 Oktober 2015, sebanyak tiga oknum kepolisian dari Polres Lumajang dan jajarannya dinyatakan terbukti bersalah dan langsung menerima putusan terkait dengan kasus tambang pasir ilegal Lumajang itu.

Ketiga oknum polisi dimaksud adalah Kasubagdalops Polres Lumajang AKP Sudarminto yang juga mantan Kapolsek Pasirian, Ipda Samsul Hadi (Kanit Reskrim Polsek Pasirian) dan Aipda Sigit Pramono (Babinkamtibmas Polsek Pasirian).

Risma-Polisi Banyuwangi Tentang kasus “SPDP” mantan Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini, komisioner Kompolnas Hamidah Abdulrachman mengaku pihaknya sudah menerima penjelasan dari Kapolda Jatim Irjen Pol Anton Setiadji tentang kasus itu secara gamblang.

“Itu (kasus SPDP Risma) sudah dijelaskan. Penetapan tersangka itu memang dijatuhkan kalau sudah ada dua bukti permulaan yang cukup, tapi meski demikian jika dalam prosesnya tidak ditemukan unsur pidana ya dihen-

tikan,” katanya.

Sebelumnya, Kabid Humas Polda Jatim Kombes Pol RP Argo Yuwono mengatakan kasus itu bermula dari laporan PT Gala Bumi Perkara terkait TPS Pasar Turi, lalu Polda menindaklanjuti dengan meminta keterangan sejumlah saksi. Setelah itu, penyidik melakukan gelar perkara dan hasilnya adalah tidak ditemukan bukti adanya tindak pidana.

Akhirnya, Polda Jatim menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) Nomor SPPP/515.A/X/2015/Ditreskrimum tertanggal 26 Oktober 2015 yang ditandatangani Direskrimum Polda Jatim Kombes Pol Wibowo.

Terkait polisi ‘sabu-sabu di Banyuwangi, Brigadir R, komisioner Kompolnas itu mengaku Kapolda Jatim berjanji akan memproses kasus polisi “sabusabu” yang terungkap melalui Facebook dengan akun Ages Dhian (istri Brigadir R) itu.

“Itu kejadian tahun 2011, tapi Kapolda berjanji tidak akan menutup mata terhadap kasus itu. Beliau berjanji akan mendalami kasus Brigadir R itu, apakah dia masih mengonsumsi sabu-sabu sampai sekarang atau seperti apa,” katanya, menanggapi kasus yang sudah dibantah Brigadir R dengan menyebut bahwa yang diisapnya adalah “Rokok Arab”. Q ant

Sebuah bangunan hotel serta penginapan di wilayah Tretes, Prigen Kabupaten Pasuruan, Selasa (3/11). Jelang akhir tahun ini, hotel-hotel di wilayah Kabupaten Pasuruan mulai banyak menerima pesanan.

Akhir Tahun, Pesanan Hotel di Pasuruan Meningkat Pasuruan, Bhirawa Jelang akhir tahun, para pemilik hotel Kabupaten Pasuruan bisa kembali tersenyum. Ini menyusul hotel-hotel didaerahnya mulai banyak menerima pesanan. Ratarata pemesan yang masuk yakni permintaan untuk Meeting, Incentive, Conferences and Exhibition (MICE). Dan pemesannya adalah instasi atau perusahaan yang ingin menggelar pertemuan.

Ketua Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Kabupaten Pasuruan, Djoko Widodo mengungkapkan mulai September lalu agenda MICE mulai naik. Itu dibuktikan dengan mulai banyaknya agenda rapat yang dilakukan di hotel, khususnya dari pemerintahan daerah. “Peningkatannya mulai terasa sejak September lalu. Naik hingga 20 persen dibandingkan sebelumnya,” ujar Djoko Widodo, Selasa (3/11).

Sekadar diketahui, penerimaan hotel sempat menurun mengingat pernah ada larangan PNS untuk menyelengar-

akan rapat di hotel. Namun, akhir tahun ini permintaan menjadi lebih tinggi. Bahkan, tak hanya dari rapat SKPD Kabupaten Pasuruan, kegiatan tersebut juga dari SKPD lain, misalnya Sidoarjo, Gresik hingga pihak Provinsi Jatim.

“Kegiatan yang digelar di hotel tetap sesuai petunjuk teknis (juknis) dan petunjuk pelaksanaan (juklak) yang ditentukan, serta tetap harus sepengetahuan dari kepala daerah,” papar Djoko Widodo.

Menurutnya, kawasan Prigen Kabupaten Pasuruan memang cukup dominan untuk melakukan kegiatan rapat karena suasanya yang sejuk. Sedangkan, pelayanan dan fasilitas menjadi banyak pilihan SKPD yang memilih kawasan Prigen untuk kegiatan MICE. “Kegiatan seperti ini juga dilaksakan oleh berbagai instasi yang menyelnggarakan kegiatan tahunan atau laporan tahunan di hotel. Kami hanya berharap agar kegiatan seperti ini naik terus, minimalnya naik 100 persen,” pungkasnya. Q hil

Raih Juara di Lomba Karya Tulis Ilmiyah (LKTI) dan Fotografi

Inilah Sumbangsih Pelajar Untuk Pengembangan Pariwisata Jombang Tiga karya pelajar SMA dan MA akhirnya terpilih menjadi juara Lomba Karya Tulis Ilmiyah (LKTI) dan Fotografi dengan tema Mengembangkan Potensi Wisata Jombang yang digelar PWI Perwakilan Jombang. Para pemenang berhak mendapatkan piala bupati dan uang pendidikan.

“Ini adalah sumbangsih pelajar untuk pembangunan kota santri, banyak pemikiran pelajar yang bisa diambil oleh pemerintah daerah dalam mengembangkan pariwisata guna meningkatkan Pendapatan Asli daerah, ”ujar Yusuf Wibisono Ketua PWI Jombang menyampaikan.

Ketiga karya pelajar yang memenangi lomba merebutkan piala bupati itu adalah, MAN Genukwatu, dengan karya Revitalisasi Sendang Made sebagai objek Wisata Unggulan Jombang, MAN Tambakberas dengan karya, Pen-

erapan E Tiket untuk meningkatkan PAD sector pariwisata Jombang dan SMK PGRI 1 Mengembangkan Potensi Batik Jombang Desa jatipelem Diwek Menjadi Kampung Wisata.

“Untuk pemenang Nomor 1 mendapatkan uang pendidikan sebesar Rp 3 juta dan piala dari bupati, Juara II berhak mendapatkan hadiah sebesar Rp 2 Juta dan Juara III mendapatkan Hadiah Rp 1,5 juta dan juga piala bupati,” beber Mufid Ketua panitia pelaksana seraya mengatakan untuk LKTI pelajar tingkat SMA

ramadlan/bhirawa

Bupati Nyono Suharli W saat menyerahkan hadiah pemenang LKTI dan Fotografi Mengembangkan Potensi Wisata Jombang, dipendopo kemarin.

ini diikuti sebanyak 36 karya.

Sedangkan untuk Fotografi total karya yang masuk panitia sebanyak 156 peserta.

Sementara itu, Bupati Jombang Nyono Suharli mengatakan, akan menindaklanjuti hasil karya pelajar yang telah diserahkan untuk pembangunan daerah. “ Segera dari hasil karya ini kita minta SKPD untuk menindaklanjuti, ini hasil dari pelajar saya yakin sangat bagus,”ujarnya usai penyerahan hadiah yang didampingi Sekda Ita triwibawati, Ketua DPRD Joko Triono.

Hal yang sama juga dikatakan Joko Triono, bahwa dewan siap kawal untuk pengembangan potensi wisata kabupaten Jombang yang belum tergarap. “ Kebetulan kita beberpa waktu lalu

juga sudah turun langsung di utara brantas. Memang bagus, dan kita akan kawal penganggaran untuk pengembangan pariwisata ini,”katanya.

Dalam puncak kegiatan dan penyerahan hadiah LKTI dan Fotografi yang digelar di pendopo itu juga dilakukan lelang hasil potografi peserta. Tiga karya Fotografi terbaik, yakni Pariwisata Kedungcinet Plandaan, Islamic Museum sisi lain kawasan Wisata Religi Gus Dur, dan Mengarungi Keindahan Cinet Plandaan.

Lelang tiga pemenang lomba karya Fotografi Wisata Jombang dipimpin langsung Bupati Jombang Nyono Suharli Wihandoko.

Lelang tertinggi seharga Rp 10 juta, kemudian Rp 2,5 juta dan Rp 1,7 juta. Q rur