HARIAN
Harian Bhirawa Ditunjuk kembali sebagai sarana pengumuman iklan tender/lelang pemerintah di seluruh Jawa Timur berdasarkan SK Gubernur No.188/343/ KPTS/013/2006
harian_bhirawa@yahoo.com bhirawa_indragiri@yahoo.com suratkabar_harianbhirawa
IKLAN/ LANGGANAN
Surat Kabar Harian Bhirawa
031-5615454 Harga Langganan Rp 55.000/bulan Eceran Rp 3.000
www.harianbhirawa.co.id
Mata Rakyat Mitra Birokrat
Rabu Wage, 4 NOVEMBER 2020
Sayap Jembatan Glendeng Longsor, Lalu Lintas Dialihkan Bojonegoro, Bhirawa Jembatan Glendeng yang menjadi penghubung antara Bojonegoro-Tuban melintasi Sungai Bengawan Solo mengalami longsor dibagian sayap (oprit) akibat tergerus air setelah diguyur hujan deras. Agar tidak membahayakan pengendara yang melintasi jembatan yang berada di Desa Simo, Kecamatan Soko Kabupaten Tuban, aparat dari kedua kabupaten melakukan rekayasa jalur terhadap kendaraan yang hendak melintas di atas jembatan. Kasat Lantas Polres Bojonegoro, AKP Heru Sudjio Budi Santoso, menjelaskan bahwa menyikapi kejadian retaknya tembok penahan Jembatan Glendeng tersebut, Forum Lalu-Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) Kabupaten Bojonegoro dan Tuban, langsung menggelar rapat koordinasi (rakor). Hasil rakor tersebut adalah, mulai Selasa (3/11) pukul 18.00 WIB, akses Jembataan Glendeng untuk sementara ditutup total, baik untuk kendaraan roda dua maupun kendaraan roda empat.
Rekayasa Lalu Lintas Dari arah Bojonegoro ke Tuban - TGP Pos Lantas Halte menuju Jembatan Kali Kethek hingga ke Pertigaan Ponco Kecamatan Parengan, menuju Soko atau Tuban.
ke halaman 11
Dari arah Kabupaten Tuban ke Bojonegoro - Tuban atau Soko ke arah Ponco Kecamatan Parengan, kemudian baru ke arah Bojonegoro.
Kondisi sayap (oprit) Jembatan Glendeng (sisi timur) yang melintas di atas Sungai Bengawan Solo, berada di Desa Simo Kecamatan Soko Kabupaten Tuban, longsor.
Kendalikan Inflasi di Jatim
Pertajam Sinergi Lintas Sektor Ist
Sertijab Pangdam V/Brawijaya dari Mayjen TNI Widodo Iryansyah diserahterimahkan kepada Mayjen TNI Suharyanto di Lantai Dasar Gedung E Mabesad, Jakarta, Selasa (3/11).
Mayjen TNI Suharyanto Jabat Pangdam V/Brawijaya
Surabaya, Bhirawa Mayor Jenderal (Mayjen) TNI Suharyanto resmi menjabat sebagai Panglima Komando Daerah Militer (Pangdam) V/Brawijaya, menggantikan Mayjen TNI Widodo Iryansyah. Serah terima jabatan (Sertijab) dipimpin langsung Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD), Jenderal TNI Andika Perkasa, Selasa (3/11). ke halaman 11
MITRA
Pemprov, Bhirawa Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa meminta agar Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) untuk melakukan penajaman dan sinergitas lintas sektor untuk mengendalikan laju inflasi. Terlebih di tahun 2020 menghadapi tantangan efek domino pandemi Covid-19.
Hal tersebut disampaikan Gubernur Khofifah dalam High Level Meetning TPID se Jatim bersama Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Jatim, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Jatim, Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Regional Jatim dan Bupati/Walikota
se Jatim secara hybrid dari Gedung Negara Grahadi, Selasa (3/11). “Tidak hanya pengendalian inflasi tapi juga menjaga kemampuan daya beli masyarakat, tidak hanya sekedar supply and demand,” terang Khofifah. Formula menekan inflasi, menurut Khofifah antara
lain optimalisasi di antara peran BUMD pangan, memantau disparitas harga antar daerah dan fenomena inflasi pangan di daerah yang dekat sentra produksi pangan, memaksimalkan format tanam, petik, olah, kemas, jual. Termasuk interaksi antar kepala daerah. “Semakin kita turun untuk komunikasi dengan pelaku usaha itu sangat penting,” tandas Khofifah.Gubernur juga berharap agar dinamika dan tantangan inflasi menjadi lesson learn (pela ke halaman 11
Penutupan EJGSI
Pramuka Dukung Semangat Nawa Bhakti Satya Oky abdul sholeh/ bhirawa
Jaga Kesehatan dengan Lari RUTINITAS kerja pejabat dituntut selalu prima. Untuk itu harus ditunjang oleh kondisi tubuh yang sehat dan bugar. Salah satu pejabat Pemkab Situbondo, Imam Agus Ansori, yang kini menjabat sebagai Kabag Perekonomian memperhatikan pentingnya tubuh yang sehat agar dapat mendukung karir dan kinerja yang unggul. Untuk menjaga kondisi itu, Imam Agus Ansori, aktif dengan olahraga lari di pagi hari. ke halaman 11
Sentil
Ingat, PNS itu pengabdian Kadin Jatim Minta Kabupaten Kota Tak Naikkan UMK Tapi buruh yang berharap Mayjen TNI Suharyanto Jabat Pangdam V/Brawijaya Selamat bertugas
Plt Ketua Kwarda Gerakan Pramuka Jatim Kak H. AR. Purmadi (tengah) foto bersama para penerima penghargaan Kwarcab se Jatim di wisata Pintu Langit, Pasuruan, Selasa (3/11).
Imam Agus Ansori
Bupati Larang Pegawai Cari Penghasilan di Luar Gaji PNS
Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa bersama TPID Jatim saat menggelar rapat koordinasi pengendalian laju inflasi Jatim.
Pasuruan, Bhirawa Ajang East Java Green Scout Inovation (EJGSI) Kwarda Pramuka Jatim berakhir meriah dengan berbagai penghargaan kepada Kwarcab se Jatim. Deretan inovasi dan kreatifitas berhasil diwujudkan oleh kader Pramuka
penegak pandega untuk mendorong jiwa kemandiriannya dalam berwirausaha. Plt Ketua Kwarda Pramuka Jatim AR Purmadi menuturkan, EJGSI berhasil dilaksanakan dengan dukungan kuat Pemprov Jatim, DPRD Jatim dan Kwarcab se Jatim. Melalui ajang ini,
Pramuka berupaya mendukung cita-cita Nawa Bhakti Satya. Di antaranya ialah Jatim Sejahter melalui pemugaran 83 rumah tidak layak huni dan pembagian 1.650 paket bahan pangan di 11 zona. ke halaman 11
BPBD Tinjau Korban Banjir dan Kirim Bantuan BPBD Jatim, Bhirawa Plt Kepala Pelaksana (Kalaksa) BPBD Jatim, Yanuar Rachmadi kembali meninjau banjir di beberapa wilayah di Kabupaten Pasuruan, Selasa (3/11). Diantaranya di Desa Kedungringin Kecamatan Beji, Kabupaten Pasuruan. ke halaman 11
Ist
Plt Kalaksa BPBD Jatim Yanuar beserta pejabat jajaran meninjau korban banjir di Kabupaten Pasuruan, Selasa (3/11).
Jatuh Bangun Pelawak Hadapi Masa Sulit Pandemi Covid-19
Berprinsip Diwehi Urip Diwehi Mangan, Dunia Lawak Masih Andalkan Kerja Virtual Meski sudah mulai ada tanggapan atau job panggung pada masa pandemi Covid-19, namun rata-rata para pelawak di Jatim masih mengandalkan kerja secara virtual. Dua orang pelawak kondang di Jatim, Kirun dan Cak Percil menuturkan hal tersebut saat berada di Jombang. Arif Yulianto, Kab Jombang
Seperit yang disampaikan Pelawak Kirun, meski masih bekerja secara virtual, namun pendapatan yang diperolehnya dari kerja virtual ini tidak sebanyak seperti sebelum masa pandemi Covid-19. “Yang penting kan menyesuaikan, dan yang mengalami kan bukan kita sendiri, semua kena dampak,
mau tidak mau ya kita tanggung bersama,” ungkap Kirun. Dalam menghadapi ronarona kehidupan, terutama menghadapi situasi ekonomi yang sedang sulit, Kirun menuturkan, dia memiliki prinsip bahwa, ‘Diwehi Urip Diwehi Mangan’. Dengan arti, ‘manusia diberi kehidupan, juga diberikan makan’. “Dan ini yang merasakan juga banyak orang,” tandas Kirun.
Kirun mengaku, adanya pandemi Covid-19, grafik pendapatan dirinya dari melawak memang sangat turun drastis. Dikatakannya, sekaliber artis Ibukota pun juga ‘down’. “Kan tidak ada izin pentas, dibatasi dan tidak boleh. Lha nanti senimannya, pemusiknya, misalnya bisa menerapkan Protokol Kesehatan, ‘lha’ (kemudian) penontonnya?, untuk itu kita menyesuaikan sama-sama,” kata Kirun menuturkan. Dengan kerja secara virtual, Kirun mengaku dirinya juga mendapatkan penghasilan, ke halaman 11
Pelawak Kirun dan Cak Percil saat mendapatkan job manggung di sebuah acara di Jombang.
EKSEKUTIF
Rabu Wage, 4 November 2020
Halaman 2
Pembangunan Desa Harus Laksanakan Responsif Gender Pemprov, Bhirawa Pemprov Jatim melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan (DP3AK) mendorong perencanaan pembangunan di desa harus melaksanakan upaya kegiatan responsif gender desa. Hal itu sesuai amanat dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Kepala DP3AK Provinsi Jatim, Andriyanto menuturkan, dalam pengaturan yang tertulis dalam Undang-Undang Desa memberikan pesan khusus berkaitan dengan salah satu pemerintah desa. Yakni melaksanakan kehidupan demokrasi, partisipatif, transparan dan berkeadilan gender. “Upaya responsif gender di desa yaitu mengakomodasi kebutuhan dan permasalahan perempuan dan laki-laki termasuk difabel, anak
khususnya anak berkebutuhan khusus, lansia termasuk stunting untuk diakomodasi dalam program dan kegiatan baik dalam perencanaan strategi maupun perencanaan operasional di desa. Sehingga dapat memberikan jaminan kepada kelompok-kelompok tersebut menjadi prioritas pembangunan di desa,” tutur Andriyanto, saat membuka acara Pertemuan Pengembangan Pembangunan Responsif Gender Desa bagi Kabupaten/Kota se-Jatim Tahun 2020, di Hotel Harris Surabaya, Selasa (3/11). Menurut dia, perencanaan responsif gender ditingkat desa adalah mengintegraskan gender dalam setiap proses penyusunan perencanaan. Baik itu perencanaan strategis jangka panjang, menengah di desa dalam bentuk dokumen RPJM
Desa dan perencanaan operasional dalam bentuk RKP Desa. Andriyanto mengatakan, Pemprov Jatim pada 2020 telah menyusun sebuah buku pedoman teknis penyusunan Perencanaan Penganggaran Responsif Gender Desa (PPRG Desa ). Dimana pedoman PPRG Desa ini diharapkan mampu memberikan panduan untuk memahami konsep dasar gender dan isu-isu ketidakadilan gender, pengertian PUG-PPRG Desa, dan PPRG Desa yang terintegrasi dalam sistem perencanaan desa, baik itu yang strategis maupuan yang jangka pendek. Dengan pedoman PPRG Desa yang sederhana ini, lanjutnya, diharapkan dapat mendorong pemerintah daerah dan untuk mampu membangun pelembagaan PUG dan mampu menyusun perencanaan dan
penganggaran dalam bentuk RPJM Desa dan RKP Desa serta APB Desa yang responsif gender. Sementara itu, Kepala Bidang Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Pengarusutamaan Hak Anak (PUHA) DP3AK Jatim, One Widyawati menambahkan, maksud diselenggarakannya kegiatan ini adalah mendorong seluruh pemangku kepentingan untuk meningkatkan komitmen lebih dalam pelaksanaan pembangunan responsif gender di desa pada masingmasing kabupaten/kota di Jatim. Sedangkan tujuannya untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman peserta dalam pelaksanaan kebijakan PPRG Desa. “Kegiatan ini diikuti sebanyak 96 peserta. Terdiri dari 38 orangdari Dinas PP dan PA, 38 orang dari Dinas PMD, 10 orang dari lembaga
zainal ibad/bhirawa
Kepala DP3AK Provinsi Jatim Andriyanto saat membuka acara Pertemuan Pengembangan Pembangunan Responsif Gender Desa bagi Kabupaten/Kota se-Jatim Tahun 2020, di Hotel Harris Surabaya.
masyarakat, lima orang dari Tim Penggerak PUG Jatim dan lima orang dari DP3AK Jatim,” jelas One. Ada beberapa materi yang disajikan dalam kegaitan ini. Yaitu soal kebijakan integrasi gender dalam
pembangunan desa, pedoman pelaksanaan PPRG Desa di Provinsi Jatim dan pengembangan PPRG Desa sebagai bagian dari pembangunan responsif gender dan hasil pilot project PPRG Desa Nasional. [iib]
Enam OPD Sidoarjo Lolos Sementara Penilaian WBK dan WBBM Sidoarjo, Bhirawa Tiga OPD di Kab Sidoarjo untuk sementara ini sudah lolos dalam penilaian program zona integritas wilayah bebas korupsi (WBK) dan tiga OPD juga lolos penilaian sementara untuk ZI wilayah birokrasi bersih melayani (WBBM) dari Kemenpan RI.
trie diana/bhirawa
Bersihkan Sampah
Untuk mengantisipasi banjir pada musim penghujan di kawasan Surabaya Timur, Pemkot Surabaya melalui Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau Kota Surabaya kembali melakukan pembersihan sampah rumahtangga di Kalimir (sungai sudetan) diperkampungan Tambak Segaran Wetan Surabaya, Selasa (3/11).
Wali Kota Ajak Masyarakat Perangi Covid-19 dan Peduli Sampah Pemkot Madiun, Bhirawa Salat Subuh berjamaah Wali Kota Madiun, H. Maidi berlanjut di Masjid Al Falah Kelurahan Ngegong, Selasa (3/11). Selain sarana peningkatan keimanan dan ketaqwaan, giat Salat Subuh juga sebagai sarana berdoa agar pandemi segera pergi. ‘’Kita tahu bahwa Covid-19 ini masih ada. Covid-19 ini berhasil kita rem biarpun masih ada penularan. Pengereman ini tidak cukup hanya dengan upaya. Tapi juga harus dengan doa. Mari kita perbanyak doa agar
upaya yang kita lakukan benar-benar maksimal dan Covid-19 segera pergi,’’kata Wali Kota. Wali Kota juga memanfaatkan kesempatan untuk menyerap aspirasi masyarakat. Dialog memang mengemuka usai pelaksanaan salat. Berbagai masukan disampaikan masyarakat. Di antaranya, terkait pemangkasan pohon hingga akses jalan. Wali kota langsung merespon. Bahkan, solusi langsung mengemuka. “Setiap masukan penting untuk pembangunan ke depan. Silahkan saja
disampaikan agar kita tahu apa masalahnya dan harus bagaimana nantinya,” kata Wali Kota. Tak hanya soal Covid-19, Wali Kota juga mengimbau masyarakat juga mewaspadai masalah yang muncul saat musim hujan. Mulai banjir hingga demam berdarah. Kota Madiun, kata wali kota, berada di dataran rendah di antaranya lereng Lawu dan Wilis. Artinya, Kota Madiun berada di daerah hilir. Tak heran, kota mendapat banyak air kiriman saat musim penghujan.
syamsudin/bhirawa
Paripurna Hari Jadi 490, Prestasi Memacu Pembangunan Pamekasan “Atas nama pimpinan dan anggota dewan mengucapkan selamat. Bertambah umur menjadikan Pamekasan akan lebih baik dan masyarakatnya sejahtera,” kata H. Fathor Rahman, saat memimpin rapat peringatan Hari Jadi Kabupaten Pamekasan, Selasa (3/11). Acara puncak Hari Jadi Ke 490 berdiri Kabupaten Pamekasan, mematuhi protokol kesehatan itu, cikal bakal dinobatkan Pangeran Ronggosukowati sebagai raja Pamekasan pada 3 November 1530 M lalu. Fatthor Rahman, juga Ketua dewan mengatakan, penghargaan diraih kabupaten Pamekasan, sejak November 2019 hingga 3 November
2020; Satu, Predikat Kepatuhan Tinggi dari Ombusman Award 2019, diterima Wakil Bupati Pamekasan. Kedua, penghargaan Indonesian Award 2020, dari INews, “Pembangunan dimasa pandemi Covid 19”, diterima Bupati Pamekasan. Ketiga, penghargaan Status Kinerja Tertinggi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dari Mendagri. Keempat, Keberhasilan Pamekasan mempertahan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK diterima Bupati Pamekasan dan penghargaan dari Menteri Keuangan RI, tentang keberhasilan pembuatan laporan keuangan. Peringatan Hari Jadi mengenakan pakaian Pessa’ dengan songkok
Arif Mulyono
potensial dalam menilai suatu pelayanan publik adalah warga masyarakat sendiri sebagai customer. “Asalkan saja, yang dinilai dan dilaporkan masyarakat ini tidak isu, tidak bohong dan bukan hanya sekedar suka dan tidak suka,” kata Arif. Agar pelayanan publik kepada masyarakat kompleks dan sinergis, menurut Arif, maka yang memantau memang tidak bisa hanya dari Menpan dan masyarakat saja. Tapi masih banyak lagi. Misalnya juga bisa dari pihak ombudsman, civil society dan media massa. Dikatakan Arif, khusus untuk program ZI WBK awalnya ada lima OPD yang diusulkan untuk ikut. Namun dalam seleksi aspek administrasi dan aspek customer, dua OPD ini masih belum lolos penilaian. Yaitu dari Badan Pelayanan Pajak Daerah (BPPD) Kab Sidoarjo dan Dinas Tenaga Kerja (Disnaker). “Kita harapkan dua OPD yang masih belum lolos penilaian itu, bisa lebih baik lagi dan mengevaluasi kekurangannya, sehingga akan bisa ikut lagi pada tahun yang akan datang,” kata Arif. [kus]
597 Peserta Lulus Tes CPNS Tulungagung Berhak Pemberkasan
Ketua DPRD Pamekasan, H. Fathor Rahman dan Bupati Pamekasan, H. RA Baddrut Tamam, menggunakan Songkoh Tinggi khas Madura, bersama pimpinan dewan dan Forpimda serta Sekda Pamekasan.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pamekasan, pada Hari Jadi ke 490 Kabupaten Pamekasan, dengan segala prestasi agar mampu meningkatkan pembangunan di kota Pendidikan, Batik dan Gerbang Salam ini.
Nah, wali kota berharap masyarakat turut berperan setidaknya dengan membersihkan saluran di lingkungan masing-masing. ‘’Drainase di Kota Madiun sudah cukup bagus. Tetapi kalau ada banyak sampah, ya percuma. Aliran pasti terhambat. Silahkan saluransaluran lingkungan itu dibersihkan. Cukup diangkat dari saluran saja. Nanti ada petugas bawa truk yang akan mengangkuti,’’ tegas Wali Kota. [dar]
Kepala Bagian Organisasi Pemkab Sidoarjo, Arif Mulyono SsTP MAP mengatakan enam OPD tersebut sudah dinilai tim Menpan dari aspek administrasi dan dari aspek masyarakat sebagai customer pelayanan, beberapa Minggu lalu. “Nanti pada 11 November, enam OPD ini akan dinilai dari aspek lapangan. Untuk membuktikan antara data administrasi dan kenyataan di lapangan, apa betul,” jelas Arif Mulyono, didampingi Kasubag Kelembagaan, Kusmanto, Senin (2/11) kemarin. Dikatakan Arif, 6 OPD tersebut diantaranya, RSUD, Dinas Penanaman Modal dan PTSP dan Kecamatan Sukodono yang akan diseleksi untuk ZI WBBM, kemudian Dispendukcapil, Puskesmas Sidoarjo dan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kab Sidoarjo untuk diseleksi ZI WBK. Tim dari Menpan, kata Arif, dalam penilaian aspek lapangan pada enam OPD nanti, bisa menerjunkan hanya satu orang penilaia atau lebih pada satu OPD. “Penilaian hanya sehari saja pada 11 November itu, karena pada Bulan Desember penetapan status WBK maupun WBBM ini harus sudah bisa selesai,” kata Arif. Kepada enam OPD yang akan dnilai, Arif menekankan supaya mereka menjalankan esensi dari program ZI ini. Yaitu tidak ada pungli, nepotisme dan korupsi dalam pelayanan publiknya. Dikatakan Arif, sebenarnya penilaian Menpan untuk program ZI WBK dan ZI WBBM ini, termasuk hanya sebagian saja. Yang sangat
Tinggi, juga dihiasi paduan suara menyanyikan mars “Hari Jadi Pamekasan” dan lagu “Panempahan Ronggosukowati”. Bupati Pamekasan, Baddrut Tamam mengucapkan bangga dan sukacita di hari jadi ke 490 Pamekasan, kita menteladani kepeloporan panembahan Ronggosukowati dalam membangun dan meletakkan dasar Pamekasan bermoto “Mekas Jatna, Paksa Jheneng Dhibi”. Peringatan ke 490 ini, bertepatan 2 Tahun kepemimpinannya menjadikan Pamekasan Hebat berthema “Pamekasan Reborn, Desaku Makmur dan Pamekasan Hebat”. “Reborn artinya lahir baru dan semangat semua pihak baik eksekutif, legislatif dan yudikatifnya akan mampu mewujudkan Pamekasan hebat dan mensejahterakan Masyarakat di bidang Pendidikan, Kesehatan, Reformasi birokrasi, Ekonomi dan Infrastruktur. [din.adv]
Pemkab Tulungagung, Bhirawa Sebanyak 597 peserta tes CPNS Pemkab Tulungagung yang sudah dinyatakan lulus untuk menjadi calon abdi negara berhak untuk mengikuti pemberkasan. Pemberkasan dapat dilakukan setelah masa sanggah yang berakhir pada Selasa (3/11) kemarin. Demikian diungkapkan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tulungagung, Arief Boediono, Selasa (3/11). “Bagi yang sudah dinyatakan lolos tes CPNS dapat segera melakukan pemberkasan setelah masa uji publik atau sanggah berakhir,” ujarnya. Menurut dia, pemberkasan dilakukan secara online. Peserta yang sudah lulus seleksi tersebut menggunggah beberapa dokumen untuk kelengkapan syarat sebagai CPNS, seperti di antaranya surat keterangan kelakuan baik dari kepolisian atau SKCK dan surat bebas bebas dari narkoba. “Setelah pemberkasan selesai, maka BKN akan mengeluarkan nomor induk pegawai (NIP) dan kemudian akan pula di SK-kan oleh bupati,” paparnya. Arief Boediono mengakui dari 601 formasi CPNS Pemkab Tulungagung dalam tes CPNS tahun 2019 hanya bakal diisi oleh 597 peserta tes saja yang sudah dinyatakan lulus seleksi . Masalahnya, empat formasi lainnya tidak terisi atau kosong.
wiwieko/bhirawa
Peserta tes CPNS Pemkab Tulungagung saat mengikuti seleksi SKB di salah satu hotel ternama di Kota Tulungagung akhir September lalu.
“Keempat posisi itu tidak bisa diisi lagi. Jadi dibiarkan kosong,” ucapnya. Sebelumnya, Kabid Pengadaan Informasi dan Profesi ASN Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tulungagung, Pongki Kurniawan, menyatakan pula jika dari kuota CPNS Pemkab Tulungagung sebanyak 601 orang, ada empat posisi yang tidak terisi karena pendaftarnya tidak ada dan tidak memenuhi passing grade. Ia membeberkan empat formasi yang tidak terisi tersebut masingmasing adalah dua jabatan pamong budaya, satu jabatan arsiparis
terampil dan satu jabatan tenaga teknik jalan dan jembatan. “Keempat posisi yang kosong ini tidak bisa digantikan dengan peserta lain karena tidak memenuhi kualifikasi bidangnya,” paparnya. Pongki juga memastikan sekalipun tidak terisi, kekosongan empat jabatan CPNS di lingkup Pemkab Tulungagung itu tidak akan mempengaruhi kinerja dari masing-masing dinas yang kuotanya tidak terserap. Seperti diketahui, tes SKB CPNS Pemkab Tulungagung sudah dilakukan pada akhir September 2020 lalu. Jumlah peserta tes akhir tersebut sebanyak 1.505 orang. [wed]
LEGISLATIF Korembi Kota Batu Keluhkan Pengoperasian Bus Wisata DAMRI Rabu Wage, 4 November 2020
Halaman 3
DPRD Batu, Bhirawa Para pelaku usaha jasa wisata yang tergabung dalam Komunitas Rental Mobil Indonesia (Korembi) Kota Batu tak ingin usaha yang baru ‘bangun dari tidur panjang’ harus terhenti di tengah jalan. Hal ini menyusul adanya layanan bus wisata gratis dari DAMRI yang juga mulai merambah Kota Batu. Masalah ini menjadi tema pembahasan dalam hearing atau dengar pendapat antara Korembi Batu dengan Komisi C di ruang rapat gedung DPRD Kota Batu, kemarin (3/11). Kordinator Wilayah Korembi Batu, Zanudin mengatakan bahwa pada intinya Korembi Batu tidak menolak dengan keberadaan layanan bus wisata gratis dari Djawatan Angkoetan Motor Repoeblik Indonesia (DAMRI). Hanya saja Korembi Batu menginginkan komunitasnya juga bisa dilibatkan atau berkolaborasi dalam pemberian layanan angkutan wisata gratis ini. “Maksudnya, jika wisatawan yang akan diangkut hanya 3 sampai 5 orang, masa harus diangkut oleh bus DAMRI yang besar. Jika jumlah wisatawannya sedikit, biarlah kami dari jasa travel yang melakukan-
nya,”ujar Zainudin di depan forum rapat, Selasa (3/11). Zainudin dan komunitasnya menyadari jika merubah keputusan tidak bisa dlakukan serta-merta. Karerna itu Korembi Batu menyatakan kesiapannya untuk melakukan pembahasan lebih lanjut terkait petunjuk teknis jika angkutan wisata gratis ini harus dilakukan jasa travel. Selain itu, lanjut Zainudin, kebijakan Pemkot yang telah menyediakan layanan bus wisata gratis ini terkesan terburu-buru dan tanpa ada kajian yang matang. Dan kebijakan ini akan berdampak buruk pada pelaku tour travel yang biasanya melayani perjalanan wisata dari Kota Batu menuju Bromo. Selain itu dari biro perjalanan lokal yang membuka open trip,
diperkirakan akan kalah bersaing dengan DAMRI. Karena mereka mendapat subsidi dari pemerintah sehingga otomatis harganya jauh lebih murah dibandingkan dengan biro perjalanan. “Dari sisi pemandu wisata juga begitu, dengan banyak paket wisata yang dibuat DAMRI, membuat gelisah para pemandu. Karena yang menjadi tour leader atau guidenya pasti dari pihak sana,” tambah Zainudin. Menanggapi hal ini, Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) Kota Batu, Imam Suryono yang ikut dalam hearing kemarin mengatakan bahwa pemerintah berupaya untuk mengakomodir semua kepentingan pengusaha dan masyarakat berkaitan dengan masalah transportasi. Termasuk dengan kebutuhan transportasi bagi masyarakat kelas bawah. “Jika masyarakat kelas bawah ini ngin berwisata namun tidak ada dana untuk menyediakan alat transportasi, maka disinilah yang dilakukan pemerintah untuk menyediakannya bersama DAMRI,” ujar Imam.
anas bachtiar/bhirawa
Suasana rapat dengar pendapat Komisi C dengan Korembi Batu bertempat di ruang rapat gedung DPRD Kota Batu, Selasa (3/11).
Ia juga menegaskan bahwa pengadaan jasa bus wisata gratis ini bukan program dari Pemkot Batu. Ini merupakan program nasional dan pemkot
hanya membantu untuk mengakomodirnya. “Jadi yang mendatangkan bus DAMRI ke Kota Batu ini bukan pemerintah kota,” tegas Imam. Se-
mentara, Ketua Komisi C DPRD Kota Batu, Khamim Tohari mengatakan agar dinas terkait untuk segera menyikapi dan menindaklanjuti untuk menghilangkan kekhawatiran yang saat ini dialami para pelaku jasa travel dan guide atau pemandu wisata. Pada intinya, dibutuhkan sosialisasi yang intensif dalam pengadaan jasa bus wisata gratis dari DAMRI ini. “Jangnlah keberadaan bus wisata DAMRI ini muncul secara tiba-tiba. Dewan menilai belum ada kajian yang telah dilakukan Pemkot sehingga ketika ada masalah seperti ini belum ada solusinya,” ujar Khamim. Ditambahkan anggota Komisi C yang lain, Haji Rudi bahwa saat ini di Kota Batu ada sebanyak 422 kendaraan sebagai penyedia jasa perjalanan atau travel. Ia mengusulkan agar travel ini bisa didaftar ke Dinas Pariwisata (Disparta). “Jika keberadaan travel ini sudah terdaftar maka akan mudah bagi pemkot untuk menyalurkan/ atau memberdayakan saat disparta memiliki even. Termasuk untuk program pemberian bantuan hingga bimtek,” ujar Rudi. [nas]
KILAS DEWAN
Ketua DPD Golkar Surabaya, Arif Fathoni SH.
andre/bhirawa
Golkar dan 8 Parpol serta Relawan Kian Semangat Menangkan MAJU Surabaya, Bhirawa DPD Partai Golkar Surabaya merespon positif hasil survei Poltracking Indonesia terkait Pilwali Surabaya 2020. Seperti diketahui, dalam survei yang dirilis disebutkan, pasangan cawali-cawawali nomor 2, Machfud Arifin-Mujiaman (MAJU) unggul jauh atas pasangan nomor 1 Eri Cahyadi-Armuji, dimana elektabilitas pasangan Machfud Arifin-Mujiaman Sukirno 51,7 persen sementara pasangan Eri Cahyadi-Armuji meraih 34,1 persen. Ketua DPD Golkar Surabaya, Arif Fathoni SH mengaku sangat bersyukur atas hasil tersebut. Menurutnya, lembaga survei Poltracking Indonesia cukup dikenal kredibel dalam mengeluarkan hasil survei. “Ini menunjukan gambaran kehendak masyarakat Surabaya semakin kuat menginginkan perubahan,” ujar Toni yang juga anggota Anggota Komisi A DPRD Surabaya tersebut, Selasa (3/11). Toni mengatakan, hasil survei tersebut juga merupakan ekspresi kekecewaan masyarakat pinggiran terhadap 10 tahun kepemimpinan yang selama ini berjalan. “Ini ekspresi masyarakat Surabaya, khususnya mereka yang tinggal dj wilayah pingggiran kota. Dengan hasil survei yang gemilang, bukti bahwa warga bergerak secara masif mendukung Paslon nomor 2 yakni MAJU,” kata Toni. Untuk itu, lanjut Toni, Golkar selaku parpol pengusung akan menjadikan hasil survei tersebut sebagai lecutan semangat untuk menyapa masyarakat bersama 8 parpol pengusung paslon MAJU lainya,” kata dia. Hasil tersebut, tambahanya, juga menunjukan gairah yang sangat besar dari tiap relawan yang selama ini all out serta bahu membahu secara door to door mengenalkan pasangan nomor 2 Machfud Arifin-Mujiaman kepada masyarakat. “Memang saya melihat setiap pak MA dan pak Mujiaman turun antusias masyarakat untuk ketemu sama beliau sangat tinggi, mudah-mudahan ini menjadi semacam kompas dan petunjuk arah bagaimana gambaran pemilih dalam pemilihan 9 Desember mendatang,” katanya. Dia menambahkan, dengan hasil survei tersebut menunjukan bahwa masyarakat menilai program yang dicanangkan pasangan MAJU yakni 150 per RT cukup realiatis. [dre]
Cawali Surabaya Eri Cahyadi foto bersama dengan para guru dan teman-teman sekolahnya.
zainal ibad/bhirawa
Jelang Debat, Eri Cahayadi Minta Doa Restu Guru dan Teman Sekolah Surabaya, Bhirawa Jelang debat perdana Pilwali Surabaya 2020, Rabu (4/11), Calon Wali Kota (Cawali) Surabaya, Eri Cahyadi meminta doa restu kepada mantan guru dan temanya semasa sekolah SD, SMP dan SMA. Reuni yang digelar di sebuah rumah makan di Jalan Musi itu, diikuti oleh puluhan orang perwakilan mantan guru dan teman semasa sekolah Eri Cahyadi dibangku SD Ketintang 3, SMP 21 dan SMA 21 Surabaya. Setelah memberikan sambutan kepada teman-temannya di SD, SMP dan SMA, Eri minta doakan oleh gurunya. Saat lantunan doa dibacakan oleh pensiunan guru, Eri pun terlihat matanya berkaca-kaca. “Ya Allah dengan ridho Mu, kami Bapak Ibu guru SDN 3 Ketintang, SMPN 21, dan SMAN 21 mengizinkan dan merestui Pak Eri menjadi Wali Kota Surabaya,” kata
perwakilan pensiunan guru SMPN 21 Surabaya. “Semata-mata hanya dengan RidhoMu pula, semoga jalan Nak Eri menjadi Wali Kota Surabaya tidak ada halangan apa pun,” lanjut Guru tersebut. Setelah itu, perwakilan guru dan teman semasa sekolah Eri Cahyadi terlihat mengamini doa pensiunan guru tersebut. Suasanapun menjadi haru. Setelah acara usai, Eri mengungkapkan, ia mengungkapkan guru ialah ibarat sosok orang tua yang tidak bisa tergantikan perannya. “Sosok guru itu adalah orangtua yang tidak mungkin tergantikan oleh siapapun. Karena saya bisa berdiri disini, saya bisa menjabat di Pemerintah Kota itu semuanya karena guru saya. Tadi saya minta doanya, saya minta ridhonya. Karena saya yakin orangtua saya selain dirumah, ada di sekolah,” ungkap Eri Cahyadi. Eri pun mengungkapkan, ketika dirinya sempat mengusap air mata
saat didoakan mantan gurunya. Dirinya teringat peran orang tua dan gurunya dulu memiliki peran yang sangat penting dalam meniti karirnya di Surabaya. “Tapi sekarang beliau hadir mendoakan saya, memberikan dorongan saya dan itu membuat saya mengatakan kasih guru itu, kasih guru sangat tulus dan tiada batas, guru ini pahlawan tanpa tanda jasa,” lanjut Eri. “Saya menjadi seperti ini dan siapapun yang berhasil tidak lepas dari tangan orang tuanya dan tangan seorang guru. Tadi saja menitikan air mata, saya betul-betul meminta doanya dan minta maaf kalau saya ini salah. Karena bagaimanpun doanya beliau-beliau itu mustajabah di dunia ini,” lanjut Eri Cahyadi. Eri pun mengaku sempat mendapatkan pesan dari pensiunan guru semasa sekolah dulu, jika dirinya tetap menjadi sosok yang tetap rendah hati dan tetap santun.
“Beliau mengatakan Mas Eri harus tetap menjadi yang dulu dan sekarang. Beliau mengatakan mas Eri adalah rendah hati. Saya pun demikian, saya berharap kepada Bapak Ibu guru untuk menganggap saya seperti putranya, bukan pejabat. Sehingga, sampai kapan pun, bahkan ketika nanti saya diijabah sebagai Wali Kota, saya minta dipanggil sebagai Erik atau Nak saja,” tandas Eri. Suasana temu mantan guru dan teman semasa sekolah tiga jenjang itu semakin menghangat. Mereka terlihat saling mengingat ingat waktu-waktu semasa sekolah. Tegur sama dan canda gurau pun terjadi dalam momen itu. Sementara itu, Supriyoko salah satu pensiunan Guru SMPN 21 yang pernah menjadi wali kelas Eri Cahyadi mengaku ingat betul anak didiknya itu semasa sekolah memiliki solidaritas tinggi sesama temannya. [iib]
Pjs. Bupati Mediasi dan Dialog Bersama Warga Terkait Pengelolaan Limbah PT. SAI Akhirnya ada Titik Temu Pjs. Bupati Mojokerto. Himawan Estu Bagijo bersama Kapolres AKBP. Dony Alexander, akhirnya berhasil mencarikan jalan keluar dengan win win solution atas problem pengelolaan limbah non-B3 PT. Surabaya Autocomp Indonesia (SAI), dengan warga Desa Lolawang Kecamatan Ngoro, Kabupaten Mojokerto, Selasa (3/11/20). Adapun inti dari permasalahan seperti diketahui, warga Lolawang menuntut agar pengelolaan limbah pabrik pemilik modal asing (PMA) yang bergerak di bidang kendaraan atau wiring harness tersebut, dapat diserahkan ke warga setempat. Namun dari PT. tersebut belum dikabulkan mengingat belum terpenuhinya syarat syarat yang dibutuhkan. Untuk itu Pjs. Bupati dan Kapolres mojokerto turun langsung untuk melakukan mediasi dan dialog bersama, antara Warga Lolawang dan PT. SAI. Dari pertemuan tersebut, akhirnya didapatkan beberapa win-win solution yang mendapat kesepakatan bersama. Antara lain, pengelolaan limbah tersebut dapat diberikan pada warga Lolawang, asal dalam kewenangan BUMDes. Semua syarat-syarat pengelolaan limbah juga harus terpenuhi, mulai dari quality control hingga dampak lingkungan. Namun, di sisi lain diketahui bahwa Desa Lolawang belum memiliki BUMDes yang dimaksud. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Mojokerto siap membantu dalam
proses hingga legitimasi hukum. Mulai dari pembentukan BUMDes yang akan dikawal Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), Dinas Lingkungan Hidup (DLH) untuk izin teknis pengelolaan limbah, Bagian Hukum untuk mengawal kontrak kerjasama, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), serta dinas-dinas terkait yang berhubungan. Tadi kita clear-clearan dengan warga. Kita berdialog apakah mereka bisa ngelola? Mereka bilang bisa. Tapi, kita sepakati yang ngelola ini harus BUMDes, tidak boleh perorangan. Nah, ternyata BUMDes-nya ini belum ada. Nanti, Pemkab akan bantu gimana alurnya. Intinya tetap, pengelolaan ini tidak bisa sembarangan. Tidak boleh perorangan,” tegas Pjs Bupati Mojokerto, Selasa (3/11) siang. Lebih lanjut Pjs Bupati menambahkan kami berkali-kali menegaskan jika urusan pengelolaan limbah, tidak boleh dilakukan serampangan. Harus ada hak dan tanggungjawab yang berjalan imbang. Pjs Bupati
hasan amin/bhirawa
Tampak dalam foto Pjs. Bupati dan Kapolres sedang memediasi dan rembuk bersama untuk mendapatkan win win solution antara warga dan PT. SAI. Mojokerto mewanti-wanti, jika pe“Kita nggak bisa seenake dewe. Harus 5.000-an karyawannya adalah ngelolaan telah dipegang BUMDes, ikut aturan. Jangan lihat kontraknya saja, warga kita sendiri. Dia punya QC luar n a n t i n y a b e n a r - b e n a r h a r u s d i - tapi tanggung jawab juga. Kalau (pengelolaan) biasa, produknya juga diawasi. Kalau jalankan dengan baik. Sehingga tidak sampai mandeg di jalan, produksi bisa ada berita SAI langgar lingkungan, nanti m e n g g a n g g u k e l a n g s u n g a n p r o - terganggu. Harus ganti rugi. Ini bukan soal bisa direject barangnya. Yang rugi duksi PT. SAI. sepele, ini penanaman modal asing. siapa? Kita juga, kan,” jelas Bupati.
Selain itu, Pjs Bupati Mojokerto menegaskan apabila syarat tidak dipenuhi sampai bulan Desember, maka hak pengelola limbah masih akan diberikan pada pihak ke-tiga. “Kalau syarat tidak dipenuhi sampai Desember, hak pengelola masih dipegang pengelola exisiting. Kalau desa sudah mampu menuhi, maka ini untuk desa. Jadi sama-sama fair. Semua syarat, yang nentukan nanti pemerintah. Saya sudah batasi, warga tidak boleh berhubungan langsung dengan PT. SAI. Itu berbahaya. Jadi harus melalui DLH. Pemerintah menjadi mediatornya. Kami harus bisa mengadvokasi sekaligus melindungi masyarakat,” tegas Pjs Bupati. Senada dengan Pjs Bupati Mojokerto, AKBP Dony Alexander mengaku lega karena problem ini dapat menemui solusi. Dony berharap, kesepakatan ini menjadi jalan terbaik bagi semua pihak. “Alhamdulilah miss komunikasi selesai. Kita sepakat ada koridorkoridor yang harus dipenuhi. Proses pegurusan perizinan surat-surat, sebagaimana legitimasi hukum, tetep memakai tender-tender yang sudah punya kontrak sampai Desember. Kegiatan-kegiatan yang sudah berjalan seperti biasa, akan tetap berjalan dan tidak mengganggu iklim investasi. Karyawan yang kerja di SAI juga kerja deng baik, nyaman dan aman,” kata Dony Alexander. [min.adv]
OPINI
Rabu Wage, 4 November 2020
TAJUK
Tragedi Agitasi “Macron” SEPEKAN pernyataan (tak berdasar) presiden Perancis Emmanuel Macron, masih menimbulkan gejolak di seluruh dunia. Bisa berpotensi melemahkan suasana sosial, ekonomi, dan politik kawasan (Eropa). Berbagai negara Islam memboikot komoditas barang dagang asal Perancis. Bisa meruntuhkan usaha kecil, menengah, dan keagenan ritel di berbagai negara. Agitasi Macron yang dianggap menista agama Islam, memperdalam resesi domestik di Perancis, yang telah menyentuh pertumbuhan minus 8,7%. Ironisnya agitasi Macron, juga menyulut radikalisme ultranasionalis berbalas radikalisme, dan Islamophobia. Terjadi pembunuhan di Paris, dan kota Nice. Berdalih pembunuhan “membalas” terhadap pernyataan guru sejarah. Sebelumnya penikaman di Eragny, dilakukan oleh Abdoullah Abouyezidovith. Pemuda asal Chechnya, ini juga membunuh karena guru sejarah yang menyatakan karikatur Charlie Hebdo (yang terbit tahun 2015 lalu) sebagai kebebasan berekspresi. Pernyataan guru sejarah itu, mirip persis dengan agitasi Macron tentang ancaman radikalisme Muslim, yang disampaikan awal Oktober. Macron, seolah-olah mengalihkan rakyat Perancis, yang sebelumnya melakukan aksi unjukrasa antipemerintah. Demonstrasi kelompok “rompi kuning” selama 15 pekan, tercatat sebagai paling lama. Terjadi sejak pertengahan November 2019, seiring pewabahan virus corona. Macron menetapkan darurat sosial dan ekonomi. Unjukrasa disebabkan kebijakan kenaikan pajak, dan kemelaratan panjang di perdesaan Perancis. Seluruh negeri muslim, menyatakan nota protes. Termasuk Indonesia. Presiden Jokowi, bersama Wakil Presiden KH Ma’ruf Amin (bersama seluruh jajaran Kabinet), menyatakan mengecam pernyataan presiden Emmanuel Macron. Sekaligus mengecam kekerasan (radikalisme) yang terjadi di gereja Basilika di kota Nice, dan daerah Eragny. Radikalisme bukan (bagian) ajaran agama, dan dilarang agama. Presiden Jokowi dan Wapres Ma’ruf Amin, menyampaikan sikap kenegaraan mengecam “tragedi Macron” bersama tokoh lintas agama-agama. Kebebasan ber-ekspresi di Indonesia dijamin konstitusi, diakui sebagai HAM (Hak Asasi Manusia). Secara lex specialist, UUD pasal 28E ayat (3), menyatakan, “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.” Selanjutnya, konstitusi juga menambahkan 3 pasal, mengatur kebebasan ber-ekspresi, dan bebas beragama. Yakni, UUD pasal 28, UUD pasal 28E ayat (2), dan UUD pasal 28F. Berdasar konstitusi negara, dan kepatutan HAM yang universal (sedunia), maka pemerintah Indonesia menyatakan mengecam keras. Karena kebebasan ber-ekspresi yang menciderai kehormatan, kesucian, serta ke-sakral-an nilai-nlai dan simbol agama, sama sekali tidak bisa dibenarkan, dan harus dihentikan. Pernyataan kecaman pemerintah, dan negara bangsa Indonesia, dinyatakan presiden bersama pimpinan Nahdlatul Ulama (NU), MUI, dan Muhammadiyah. Tokoh lintas agama-agama juga turut hadir di istana negara dalam pernyataan kecaman terhadap Emmanuel Macron. Yakni, pimpinan KWI (Konferensi Wali-gereja Indonesia), PGI (Persekutuan Gereja Indonesia), PHDI (Parisada Hindu Dharma Indonesia), pimpinan Permabudi (Persatuan Umat Buddha Indonesia), serta pimpinan Matakin (Majelis Tinggi Agama Konghucu Indonesia). Seluruh umat dari 6 agama bisa hidup berdampingan di Indonesia. Bangsa dan negara Indonesia mengecam keras pernyataan Emmanuel Macron. Sebagian tekstual, dinyatakan, “Indonesia mengecam keras pernyataan presiden perancis yang menghina agama Islam, telah melukai perasaan umat Islam di seluruh dunia, yang bisa memecah belah persatuan antar umat beragama di dunia.” Umat sedunia saat ini memerlukan persatuan untuk menghadapi pandemi CoViD-19. Di seluruh dunia mengutuk tindakan radikalisme Nice, dan Eragny, Perancis. Sebagai radikalisme ber-altar intoleran yang dipicu kebebasan ber-ekspresi, dan agitasi penistaan agama. Tokoh agama-agama sedunia juga mengecam radikalisme. Sekaligus menyerukan perdamaian dengan tidak melakukan penistaan agama. Kini saatnya seluruh dunia bersatu bertindak tegas terhadap in-toleran, “membina” (boikot) bersama sebagai hukuman. [*]
Sorotan Publik
Semua tanggapan baik berupa saran dan kritik atas wajah dan kinerja birokrasi kita dalam memberikan pelayan publik dapat dikirim melalui email: harian_bhirawa@yahoo.com atau manfaatkan fasilitas surat pembaca di www.harianbhirawa.co.id atau telp ke (031) 5470650 atau faks (031) 5343359. Untuk setiap email harap disertakan nomor telpon (untuk konfirmasi ulang).
Ringankan Beban Belajar Anak SEKITAR delapan bulan sudah, pembelajaran jarak jauh (PJJ) selama pandemi covid-19 berlangsung di negeri ini. Sepanjang pelaksanaan PJJ itu pula, berbagai persoalan menyertainya. Pada PJJ fase I (periode Maret-Juli 2020) dari belum ada aturan teknis yang jelas, masih digunakannya kurikulum normal, tugas menumpuk, kompetensi guru dan orang tua, serta masih adanya bongkar pasang model PJJ. Selain itu, PJJ dianggap membosankan, supervisi dari dinas pendidikan tidak maksimal, kepemilikan gawai dari siswa dan guru minim, dan kuota internet yang terbatas. Sejumlah masalah itupun direspon oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dengan mengeluarkan sejumlah regulasi dan pemberian materi PJJ, melalui diterbitkannya Surat Edaran Mendikbud Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan dalam Masa Darurat Penyebaran Covid-19, yakni meluncurkan program belajar melalui TVRI, dan relaksasi dana bantuan operasional sekolah (BOS), bahkan bantuan kuota internet pun diberikan. Termasuk berbagai kebijakan yang bertujuan meringankan beban siswa, guru, dan orang tua di masa pandemi pun terus dikomunikasi oleh Kemendikbud. Contohnya, terus mendorong sekolah memakai kurikulum yang disederhanakan di masa pandemi demi meringankan beban guru, siswa, dan orangtua. Regulasi tersebut sejatinya sedikit banyak telah membantu pelaksanaan PJJ. Namun sayang, realitas di lapangan justru memperlihatkan tidak ada perbaikan yang berarti dalam pelaksanaan PJJ pada fase II, Semester Ganjil Tahun Pelajaran 20202021. Bahkan, dalam pelaksanaan PJJ penggunaan kurikulum normal masih banyak terjadi. Model PJJ disamaratakan di semua tempat, dan sekolah tidak memiliki pedoman PJJ sebagai akibatnya potret tugas menumpuk tidak bisa terhindarkan. Situasi yang demikian, tidak heran jika menyurut peserta didik mengalami depresi yang berakibat fatal seperti adanya dua siswa yang bunuh diri di Kabupaten Gowa dan Kota Tarakan yang diduga depresi karena menumpuknya tugas saat PJJ. Sejatinya, persoalan tersebut tidak bakal terjadi manakala aturan Kemendikbud benar-benar diindahkan atau ditaati oleh dinas pendidikan dan sekolah. Masyhud Pengajar FKIP Universitas Muhammadiyah Malang
HARIAN
PENDIRI : Alm. H. Moch. Said PENASIHAT HUKUM: Poerwanto, SH, MH
Halaman 4
Urgensi Pengawasan Kemitraan Pelaku Usaha manajemen atau pemasaran, di situlah peran usaha besar untuk memberikan penguatan dan pendampingan. Kehadiran KPPU sesungguhnya didesain untuk mengedepankan proses penegakan hukum persaingan usaha yang lebih tegas dan transparan. Kemudian hal lain adalah kita mengOleh : awasi pelaku usaha kemiWahyu Kuncoro SN supaya sama-sama maju. traan antara pelaku usaha Usaha besar tetap besar besar dan pelaku usaha tapi yang UMKM juga kecil, dengan melakukan harus naik kelas. Dengan demikian, proses yang dilakukan KPPU pemeriksaan kemitraan apakah kemitraan lebih pada pencegahan dan perbaikan. ini sudah jalan secara adil atau tidak yakni Jika ada kemitraan yang belum berjalan bagaimana kemitraan antara pelaku usaha baik akan didorong agar bisa berlangsung besar dengan pelaku usaha kecil itu, bisa secara bagus. Karena itu, KPPU akan membuat pelaku usaha kecil menjadi melakukan kajian hubungan kemitraan semakin berkembang. Pelaku usaha besar antara pengusaha besar dan UMKM. Jika dan kecil kedudukannya itu harus setara, ditemukan kemitraan yang tidak seimbang, harus sejajar, harus mempunyai keduduktujuannya menguasai kami minta segera di- an yang sama. Para pelaku memiliki power dan ubah. Kemitraan harus saling memajukan. Namun demikian, ketika proses peringatan kapital berbeda karena disebabkan kasudah dilakukan dan tidak diindahkan, pasitas dari mereka berbeda. Untuk itu, diperlukan sebuah proses pengawasan maka hokum haruslah ditegakkan. Pemberdayaan UMKM dengan model persaingan antara Salah satu peran yang bisnis kemitraan antara UMKM berbasis harus dilakukan KPPU itu adalah proteksi komoditas/produk dengan usaha besar terhadap pelaku usaha, mikro, kecil, dan sungguh merupakan program strategis. menengah (UMKM). UMKM ini meliKemitraan sebagai satu strategi untuk batkan 99% pelaku ekonomi dan aktivitas meningkatkan daya saing dan memperluas rakyat sangat dominan di sini. Harus ada pasar produk UMKM. Kemitraan yang keseimbangan kekuatan dan capital antara diwujudkan adalah kemitraan yang sehat, UMKM dan pelaku usaha besar. Pelaku saling menguntungkan, membutuhkan, usaha kecil ini memerlukan beberapa dan saling memperkuat, sehingga menjadi bantuan, seperti akses ke perbankan. Dalam kegiatan usahanya, pelaku kemitraan yang berkesinambungan. Peluang membangun kemitraan usaha UMKM sulit berkembang atau masuk ke untuk memperkuat peran UMKM telah pasar yang lebih luas. Sekadar ilustrasi, keterbuka, apalagi di tengah situasi perkem- tika pelaku UMKM ingin menjadi supplier bangan Informasi teknologi (IT)/digital retail modern. Namun, sistem pembayarankemitraan dapat dikembangkan berbasis nya memberatkan mereka, misalnya, hanya digital. Kemitraan merupakan salah satu barang laku yang dibayar atau pembayaran ruang pemberdayaan bagi UMKM dengan dilakukan per tiga bulan. UMKM tidak melibatkan usaha besar. Namun demikian, memiliki modal untuk bertahan selama tiga kemitraan harus dengan prinsip saling mem- bulan. Ini harus ada pengawasan yang lebih butuhkan sehingga tidak ada yang merasa konkret dari KPPU. Selama ini mungkin dipaksa dalam menjalin kemitraan tersebut. tidak begitu terasa di lapangan. Rakyat juga semakin tergerus dengan masuknya value Dorong Persaingan Usaha Secara Sehat creation yang didorong finansial global atau Prinsip kemitraan itu adalah kebutuhan pengusaha besar, sehingga UMKM makin karena sama-sama saling membutuhkan. ke pinggir, makin lenyap. Harus ada prinsip saling memerlukan jangan smapai ada pelaku usaha besa merasa Mendorong Format dipaksa dengan kemitraan itu. Karena Kemitraan yang Ideal Pemerintah perlu mendorong kemiprinsipnya saling membutuhkan, maka masing-masing bisa saling menguatkan. traan antara usaha skala besar dengan Bagi UMKM yang kekurangan bidang koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan
Menengah (UMKM) guna mengakselerasi program pemberdayaan tersebut. Sebab, sampai kini UMKM masih memiliki sejumlah kendala baik dari sisi pembiayaan maupun mengembangkan usahanya. Selama ini masih banyak pelaku UMKM kesulitan mendapatkan akses kredit perbankan karena terkendala teknis dan non teknis. Misalnya, UMKM tidak memiliki cukup agunan untuk mendapatkan kucuran dana dari perbankan. Selain itu, akses informasi ke perbankan pun terbatas. Sementara dari sisi pengembangan, pelaku UMKM masih punya keterbatasan informasi mengenai pola pembiayaan bagi komoditas tertentu. Selain itu dari sisi pemasaran, produk-produk UMKM seringkali mengalami kebuntuan ketika berhadapan dengan industri besar di pasar ritel modern. Sebab itu, kemitraan usaha besar dan kecil menjadi sangat strategis dalam konteks penciptaan perekonomian nasional yang berkeadilan. Kemitraan usaha yang dibangun harus berkelanjutan sehingga bisa tumbuh bersama-sama. Penciptaan perekonomian nasional yang berkeadilan akan terakselerasi melalui perwujudan kemitraan usaha yang berkelanjutan. Namun, pengawasan intensif diperlukan agar kemitraan dapat berjalan sesuai harapan. Dalam mewujudkan pola kerja sama yang fair tersebut, agenda yang tidak boleh dilupakan adalah memberikan edukasi kepada para pelaku UMKM agar memahami pentingnya perjanjian kemitraan dibuat dalam bentuk tertulis serta memahami kedudukan para pihak yang harus seimbang dalam perjanjian kemitraan. Ternyata banyak hal di sana yang sangat eksploitatif. Intinya menggunakan UMKM sebagai market bukan mitra. UMKM dijadikan alat untuk kepentingan usaha mereka. Nah ini yang akan kita edukasi, sehingga ada ketakutan pelaku usaha besar untuk diproses hukum. Pelaku UMKM harus memahami bahwa perjanjian kemitraan harus dibuat dalam perjanjian tertulis yang sekurangkurangnya mengatur kegiatan usaha, hak dan kewajiban masing-masing pihak, bentuk pengembangan, jangka waktu dan penyelesaian perselisihan. Selain itu, dalam kemitraan para pihak yang membuat perjanjian kemitraan harus memegang prinsip kemitraan, yaitu saling membutuhkan, saling mempercayai, saling memperkuat dan saling menguntungkan. Semoga !
oleh guru selaku pendidik, melakukan aktivitas lain di orangtua yang selalu berluar rumah dengan bebas. sama siswa saat di rumah, Ironisnya ada juga yang dan pemerintah tentunya pernikahan ini memang dengan kebijakan yang sengaja dilakukan oleh bisa diterapkan. orangtua karena kondisi Pemberian pendidikan ekonomi yang mencekik akhlak pada siswa di seladi tengah pandemi. Para sela pembelajaran daorangtua rela menikahkan ring oleh para guru masih anaknya dengan harapan harus tetap dilakukan mengurangi kebutuhan Oleh : walaupun dengan kondisi ekonomi keluarga, dengan Anik Wahyuningtyas yang berbeda. Terutama anggapan, jika anak gaguru pengajar Pendidikan dis mereka telah menikah, Agama dan Budi Pekerti. maka beban hidup akan Sosialisasi masalah pergaulan bebas dan ditanggung suaminya. dampak pernikahan dini misalnya bisa Ada juga beberapa orangtua yang diberikan oleh guru BK. sengaja menikahkan anaknya karena Dengan Rajinnya guru mengontrol takut anak mereka berbuat zina dan aktivitas siswa melalui status mereka hamil di luar nikah. Karena dengan tidak di media sosial mungkin dapat menjadi bersekolahnya anak, maka kebebasan solusi, menegur anak saat memasang waktu dan kelonggaran untuk perilaku status yang tidak wajar, status otw ke berpacaran pastilah meningkat. suatu tempat, saat mengikuti acara Frekuensi memegang gadget pada tertentu, atau mungkin mengunggah anak juga cenderung meningkat. Di status saat foto berdua dengan pacarnya. sela-sela jadwal daring dan mengerjakan Dengan teguran dari guru ini setidaknya tugas, mereka bisa terjebak pada kontenbisa mengurangi aktivitas siswa yang konten pornografi dan pergaulan bebas mengarah pada pergaulan bebas. sehingga merusak moral dan memprakDisiplin waktu saat anak menggunatekkan hal-hal yang mereka lihat bersama kan gadget di rumah bisa menjadi solusi pasangannya. Jika hal itu terjadi maka tak tepat. Mereka diijinkan menggunakan jarang terjadilah hamil di luar nikah yang gadget hanya pada jadwal daring dan berujung pada pernikahan. mengerjakan tugas. Selebihnya gadget diMenurut Owena, salah seorang aktifis simpan rapi oleh orangtua sehingga dapat di bidang pencegahan perkawinan usia mengurangi frekuensi penggunaannya. anak di Plan International Indonesia Menyempatkan diri memantau isi HP mengatakan, perkawinan anak rentan anak setidaknya bisa dilakukan oleh orangkekerasan dalam rumah tangga (KDRT) tua sebagai kontrol penggunaan gadget. hingga perceraian. Tak jarang anak akan Pengawasan orangtua saat pembelajaran kembali ke rumah dengan membawa daring sangatlah diperlukan, bisa saja meanak, yang akan malah menambah beban reka menggunakan gadget dengan alasan ekonomi. Menikahkan anak bukan solusi mencari materi, namun ujung-ujungnya dari menghadapi kesulitan ekonomi di nyasar pada konten-konten yang tidak masa pandemi Covid-19. Yang mereka seharusnya mereka lihat. ketahui, pernikahan adalah sarana untuk Revisi Undang-Undang Nomor 1 melegalkan hubungan dan sebatas peTahun 1974 tentang perkawinan menjadi lampiasan nafsu saja (bbc.com, 5/5) UU perkawinan no 16 Tahun 2019 pada tanggal 16 September 2019, setidaknya Solusi memberi pencerahan pada masyarakat Banyaknya tantangan yang dihadapi untuk mengurangi angka pernikahan dalam menghapus praktik perkawinan dini. Jika sebelumnya batas minimum anak di masa pandemi menunjukkan usia untuk menikah bagi pria adalah 19 bahwa perlu ada langkah yang ditemtahun dan bagi wanita 16 tahun, kini puh sejak dini. Baik itu yang dilakukan
diubah menjadi minimum 19 tahun untuk kedua belah pihak. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam kabinet kerja 2014-2019 Yohana Susana Yembise, pernah menyatakan revisi UU perkawinan tersebut dilakukan utamanya untuk melindungi hak anak dan terciptanya perkawinan yang sehat dan sejahtera.(liputan 6.com, 17/9) Pengetatan dispensasi pernikahan dini dapat menjadi shock terapi masyarakat. Pada awalnya mungkin akan banyak protes akibat banyaknya anak yang berusia dibawah 19 tahun melahirkan bayi tanpa suami. Akan tetapi, lambat laun akan menjadi peringatan keras bagi orangtua dan anakanaknya. Karena mereka akan menanggung rasa malu yang luar biasa. Hal ini dapat menggugah perhatian orang tua lain agar mengikat anak-anaknya dengan adab yang mulia. Ketentuan usia nikah wanita sudah diamandemen. Dari 16 menjadi 19 tahun. Tetapi masih ada peluang usia anak-anak melakukan pernikahan, yaitu dengan dispensasi dari pengadilan. Maka sebenarnya bola ada di tangan para hakim. Jika palunya bapak hakim ringan meloloskan dispensasi, maka pernikahan dini akan terus terjadi. Tetapi jika dispensasi nikah kurang umur hanya diberikan kepada mereka yang punya uzur syar’i insya Allah tidak akan ada lagi berita pernikahan dini yang terus meningkat seperti saat ini. Dan yang perlu dicatat, hamil karena perzinahan bukanlah uzur syar’i yang layak memperoleh dispensasi nikah dini. Pembelajaran daring adalah suatu upaya yang dilakukan oleh pemerintah agar siswa mendapat hak pembelajaran di tengah-tengah pandemi dengan segala kekurangan yang ada, diantaranya adalah sumber penyebab meningkatnya pernikahan dini. Diharapkan peran guru, orangtua dan pemerintah akan selalu bersinergi dalam upaya pencegahannya. Semoga pandemi segera berlalu dengan meninggalkan hikmah yang luar biasa.
Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) mulai memperluas jangkauan pengawasannya ke sektor kemitraan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dengan usaha besar pada tahun 2020 ini. Ada sembilan model bentuk kemitraan yang diawasi KPPU, yakni inti plasma, sub kontrak, waralaba, perdagangan umum, distribusi dan keagenan, bagi hasil, kerjasama operasional, joint venture dan outsourcing. Fungsi pengawasan tersebut sesuai dengan yang diatur UU No.20/2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
B
erdasarkan pasal 36 UU No.20/2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, pelaksanaan kemitraan diawasi secara tertib dan teratur oleh lembaga yang dibentuk dan bertugas untuk mengawasi persaingan usaha sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Bahkan, dalam PP No.17/2013 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah, KPPU memiliki wewenang memberi rekomendasi mencabut izin usaha perusahaan jika dinyatakan melanggar kemitraan. Sanksi ini diberikan jika pelaku usaha tidak mematuhi peringatan tertulis sebanyak tiga kali berturut-turut dalam tenggang waktu yang ditetapkan KPPU dan tetap tidak melakukan perbaikan. Proses dilanjutkan pada acara pemeriksaan lanjutan. Lembaga pemberi izin wajib menjalankan 30 hari setelah putusan. Jadi posisi KPPU sejatinya menjadi semakin powerful utamanya dalam mengawasi program kemitraan ini. Kemitraan Program Strategis Progran kemitraan sesungguhnya merupakan program untuk mendorong UMKM masuk dalam value chain dan pasar global, serta menjadi strategi untuk mendorong UMKM naik kelas. Kemitraan bisa dalam bentuk UMKM memasok bahan baku, barang setengah jadi. Sementara usaha besar, sebagai produsen menjadi offtaker serta kemitraan dalam pembiayaan. Namun, kemitraan harus dipastikan tidak terjadi penguasaan oleh yang besar, karena itu memastikan kemitraan berlangsung fair menjadi penting. Dalam konteks inilah pelibatan KPPU dalam mengawasi program kemitraan usaha besar dengan UMKM menemukan relevansinya. Kerja sama ini sangat penting untuk sinergi melakukan perlindungan dan membesarkan UMKM. Adapun sanksi yang akan diberikan tujuannya bukan semata untuk menghukum tapi
M
Wartawan Harian Bhirawa
Fenomena Pernikahan Dini di Masa Pandemi
asa pandemi covid-19 memang banyak menghadirkan fenomena baru dalam kehidupan masyarakat. Termasuk dunia pendidikan pun merasakan dampaknya berupa pemberlakukan pembelajaran secara dalam jaringan (daring). Sistem pembelajaran daring pun pada akhirnya melahirkan banyak persoalan yang tidak terduga sebelumnya, seperti kesulitan akses internet, ketidaksiapan orang tua mendampingi anak dan yang mengagetkan lagi adalah adanya fenomena peningkatan angka pernikahan dini yang melanda para siswa. Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Madiun, ZainalArifin mengatakan, jumlah kasus pernikahan dini selama delapan bulan terakhir, yakni Januari hingga Agustus 2020 tercatat mencapai 120 pengajuan dispensasi nikah. (liputan 6.com, 7/9). Menurut data dari Pengadilan Agama Ponorogo, jumlah pernikahan dini alias di bawah umur pada rentang JanuariAgustus 2020 mencapai 165. Angka ini dua kali lebih tinggi dibandingkan periode yang sama pada tahun lalu yang hanya mencapai 78 pernikahan dini. Pengadilan Agama Ponorogo menilai kondisi ini ada hubungannya dengan pandemi Covid-19. (madiunpos.com, 6/9) Data tersebut adalah beberapa contoh kasus yang melanda di negeri ini, tentu masih banyak kasus-kasus serupa yang terjadi di tempat lain, tidak terkecuali di lingkungan sekitar kita sendiri. Penyebab Pembelajaran yang tidak lagi tatap muka dan hanya mengandalkan absensi kehadiran dan penuntasan tugas secara daring mengakibatkan para guru tidak bisa memantau siswa sepenuhnya. Mungkin dengan aplikasi seperti zoom para guru bisa bertatap muka secara virtual, namun di mana posisi siswa dan sedang bersama siapa siswa terebut tidak sepenuhnya bisa dipantau oleh guru. Pengawasan orangtua yang tidak maksimal mungkin adalah faktor utama. Sibuk mencari usaha dan bekerja di luar rumah karena tuntutan ekonomi, sehingga anak bisa saja keluyuran dan
Penulis adalah Guru SMAN 1 Tiris-Probolinggo
PEMIMPIN UMUM: Nawang Esthi Lestari PEMIMPIN REDAKSI/ PENANGGUNG JAWAB: Wahyu Kuncoro SN WAKIL PEMIMPIN REDAKSI : Wawan Triyanto REDAKTUR PELAKSANA: Gatot Suryo Widodo KOORDINATOR LIPUTAN : Bambang WN REDAKTUR: Choirul Anam, Anangsyah Isfianto, Sufendi Dimyati, Andre Endrayana Sasmita, Helmi Supriyatno, Zainal Ibad Reporter : M. Ali, Rachmat Caesar BSW, Zainal Ibad, Adit Hananta Utama, Abed Nego, Gegeh Bagus Setiadi, Diana Rahmatus Sholichah, Achmad Tauriq Imani Fotografer: Trie Diana Indahwati, Oki Abdul Sholeh Malang: M. Taufiq, Kabupaten Malang : Cahyono Nor Rochmah, Kota Batu: Anas Bachtiar, Kediri: Ervan Kholis, Pasuruan : Hilmi Husein, Pamekasan: Syamsuddin, Lumajang: Dwi Wismo Wardono, Probolinggo: Wiwit Agus Pribadi Jember: Effendi, Sampang: Nur Cholis, Sumenep: Agus Irianto, Samsul Arifin, Bondowoso: Samsul Tahar, Situbondo: Sawawi, Tulungagung: Hadi Sucipto, Wiwieko Dh, Ponorogo: Yanuar Lamongan: Suprayitno, Jombang: Romadlon, Fathoni, Arif Yulianto Mojokerto: Hasan Amin, Sidoarjo: Ali Kusyanto, Hadi Sujitno, Achmad Suprayogi Gresik: Kerin Ikanto, Rokim, Tuban: Khoirul Huda Madiun: Sudarno, Blitar: Hartono, Nganjuk: Ristika, Bojonegoro: Achmad Basir, Trenggalek: Wahyu Asmoro, Jakarta: Tjitjik Rahayu. Direktur Utama: Nawang Esthi Lestari, Direktur Umum: Wahyu Kuncoro SN, Direktur Keuangan Mira Damayanti Komisaris Utama: Sugeng Praptoyo, Komisaris: Bambang WN, Hasan Amin, Suprayitno, Malang: Gatot Soekardi, Ratna Nirmala, Lumajang: Didit Nur Jadit, Bondowoso: Hasto Pramudyo, Manager Produksi, Sirkulasi dan Periklanan: Sri Eddy Haryanto, Manajer Keuangan: Anangsyah Isfianto, Administrasi Keuangan: Etti Sri Kustini, Sri Poernomo, Sekretaris Perusahaan: Rani Cholyvianti, Sirkulasi: Titiek Yuliati (Koordinator), Andi Basuki, Nike Kusumawati, Utomo Pagon, Distribusi: Tatok Arly (Koordinator), Suparto, Mulyadi, Pracetak:Ali Sulkan (Koordinator), Danu Setiawan, Trisno purnomo, Onny Agung S, Oki Abdul Sholeh, Rendy Agung. Sekuriti: Saiful Hidayat, Akhmad Mukhdor Daniyal, Ucha Torindiansyah Alamat Kantor Pusat/Iklan/Redaksi: Jalan Indragiri 73 Surabaya, Telp : 031- 561-5454, Fax : 031-561-9009, Email Iklan: bhirawa_indragiri@yahoo.com, Email Redaksi: harian_bhirawa@yahoo.com Sirkulasi: Jalan Pengenal 5, Surabaya (60174), Telp : 031- 547-0650 (3 lines), Fax : 031-534-3359, Email Sirkulasi: bhirawasirkulasi@yahoo.com Bhirawa Online : http://www.harianbhirawa.co.id Bank: Bank Mandiri (BBD Jembatan Merah) Surabaya, No. Rek:140.0080000053, Percetakan: PT Media Nusantara Press, Kawasan Industri SIER, Jl. Rungkut Industri III No.49, Surabaya SIUPP: Nomor 159/SK/Menpen/SIUPP/A.7/1986, 22 April 1986.
Tarif Iklan: Iklan Baris Rp. 7.500/baris (maksimal 5 baris), Iklan Tender/Lelang Rp.10.000/mm kolom, Iklan Display warna (FC) Rp.10.000/mm kolom, Iklan Display hitam putih (BW) Rp.7.500/mm kolom. Harga belum termasuk PPn 10%.
PELAYANAN PUBLIK Korban Tanah Longsor Terima Bantuan Halaman 5
Rabu Wage, 4 November 2020
Situbondo, Bhirawa Para korban tanah longsor di Kampung Suco RT 002/RW 002, Desa Pategalan Kecamatan Jatibanteng Kabupaten Situbondo menerima bantuan sembako dari Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Situbondo Selasa (03/11). Paket sembako tersebut diserahkan langsung di lokasi kejadian tanah longsor dengan di saksikan Camat Jatibanteng Wira Mukti dan Kades Pategalan. Sejumlah warga dan tokoh masyarakat desa setempat ikut mendampingi proses penyerahan bantuan kemarin. Menurut Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan (PK) BPBD Kabupaten Situbondo Gatot Trikorawan mengatakan, bantuan berupa sembako diserahkan kepada dua
warga yakni Iyyas pemilik mushola setempat. Tak hanya itu, bantuan juga diberikan kepada Zizah warga yang mengalami kerusakan pada bagian sarana rumahnya. “Ya kami datang kelokasi langsung kemarin dengan menyerahkan bantuan sembako,” jelas mantan Sekretaris Kecamatan Kendit itu. Masih kata Gatot, setiap ada bencana seperti tanah longsor, Pemkab Situbondo melalui BPBD akan berupaya menyalurkan bantuan kepada
warga. Langkah ini dilakukan, sebut mantan Kabid Pengembangan dan Mutasi (Bangsi) pada BKPSDM Kabupaten Situbondo itu, untuk meringankan beban warga yang ditimpa musibah. “Kami memberikan bantuan tidak besar. Namun kami cukup dengan memberi bahan pokok sembako seperti yang dibutuhkan warga,” sebut Gatot. Di sisi lain Camat Jatibanteng Wira Mukti menandaskan, sesaat setelah kejadian tanah longsor di Kampung Suco RT 002/RW 002, Desa Pategalan Kecamatan Jatibanteng Kabupaten Situbondo, ia bersama jajaran langsung mengupayakan memberikan bantuan untuk warga. Setelah dilakukan koordinasi dengan pihak Pemkab Situbondo
melalui BPBD, aku Wira Mukti, akhirnya warga menerima bantuan. “Ya bentuknya berupa bantuan sembako,” jelas mantan Kabid PK BPBD Kabupaten Situbondo itu. Selanjutnya, sambung Wira Mukti, keesokan harinya sejumlah intansi terkait mulai TNI/Polri, Babinkamtibmas serta Babinsa dengan jajaran aparatur Desa Pategalan melakukan kerja bakti untuk memulihkan kondisi kerusakan yang alami warga. Tak cukup itu, sejumlah warga Desa setempat ikut serta melakukan kerja bakti di lokasi bencana kemarin. “Di sini warga semua kompak melakukan pembenahan sarana yang rusak melalui kegiatan kerja bakti,” pungkas Wira.[awi]
sawawi/bhirawa
Kabid PK BPBD Kabupaten Situbondo Gatot Trikorawan saat menyerahkan bantuan sembako kepada korban tanah longsor di Kampung Suco RT 002/RW 002, Desa Pategalan Kecamatan Jatibanteng.
LINTAS PELAYANAN
Rp 4 Miliar untuk Beli Mesin PCR Pasuruan, Bhirawa Pemkot Pasuruan segera memiliki mesin polymerase chain reaction (PCR). Anggaran yang disediakan untuk pengadaan mesin PCR mencapai Rp 4 miliar. Rinciannya adalah pembeliat alat seharga Rp 800 juta, renovasi ruangan bertekanan negatif Rp1,4 miliar dan reagen pemeriksaan sampel seharga Rp 1,8 miliar. “Dua minggu lagi mesin PCR datang. SDM kita disini juga sudah siap,” ujar Plt Direktur RSUD Dr R Soedarsono, Kota Pasuruan, Tina Soelistiani, Selasa (3/11). Jubir Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kota Pasuruan, Shierly Marlena mengungkapkan bahwa pihaknya harus menyelesaikan terlebih dahulu hasil audit terkait ruangan yang akan digunakan untuk penempatan mesin PCR. Selain itu, pihaknya juga kesulitan mencari alat yang sesuai dengan spesifikasi yang diperlukan. “Persiapan ruangan yang bertekanan negatif itu juga kami membutuhkan waktu untuk menyiapkan,” papar Shierly Marlena. Sekadar diketahui, pengadaan mesin PCR oleh Pemkot Pasuruan dinilai molor oleh DPRD Kota Pasuruan. Dewan meminta agar Pemkot Pasuruan mempercepat pengadaan mesin PCR. Ketua Pansus Covid-19 Kota Pasuruan, Abdullah Junaedi menjelaskan kebutuhan memiliki mesin PCR sangat mendesak. Ia menekankan terkait kesiapan sumber daya manusia (SDM) yang nanti bakal mengoperasikan mesin tersebut. “Makanya, kami mengharapkan begitu mesin PCR-nya datang, bisa langsung dimanfaatkan untuk menangani Covid-19 di Kota Pasuruan,” jelas Junaedi.[hil]
Dua ASN Bapenda Jatim Reaktif Rapid Test Tulungagung, Bhirawa Dua ASN di Kantor Bapenda Provinsi Jatim UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah Tulungagung diketahui reaktif setelah dilakukan rapid test Covid-19 oleh Dinas Kesehatan Tulungagung, Selasa (3/11). Saat ini kedua ASN tersebut menjalani isolasi mandiri. Kepala Tata Usaha Kantor Bapenda Provinsi Jatim UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah Tulungagung, Agoes Sumiarsono, usai pelaksanaan rapid test mengakui ada dua ASN yang dinyatakan reaktif. “Keduanya sudah pulang untuk isolasi mandiri dan menunggu hasil swab-nya,” ujarnya. Ia memperkirakan hasil tes usab atau swab tersebut baru akan diketahui pada tiga atau empat hari kedepan. “Kami pun langsung pula melakukan penyemprotan disinfektan di seluruh ruangan dan area kantor usai rapid test,” sambungnya. Agoes menyatakan ada 40 pegawai di Kantor Bapenda Provinsi Jatim UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah Tulungagung yang mengikuti rapid test. Tidak hanya ASN saja, tetapi juga tenaga pegawai tidak tetap (PTT) dan petugas cleaning service. “Rapid test dilakukan istilahnya untuk antisipasi. Ada intruksi juga dari Ibu Gubernur untuk melakukan rapid test berkala,” paparnya. Pada dua bulan lalu, menurut Agoes, Kantor Bapenda Provinsi Jatim UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah Tulungagung juga sudah melakukan rapid test bagi seluruh pegawainya. Hasilnya, ada salah satu pegawai yang juga reaktif. “Tetapi setelah dilakukan swab dan tiga hari kemudian dikonfirmasi ke Dinas Kesehatan Tulungagung hasilnya negatif. Yang bersangkutan pun kemudian masuk kerja kembali,” paparnya lagi. [wed] Agoes menandaskan dalam keseharian Kantor Bapenda Provinsi Jatim UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah Tulungagung terus melakukan penerapan protokol kesehatan (prokes) secara ketat pada setiap pegawainya. Yakni dengan melakukan 3 M, memakai masker, menjaga jarak dan mencuci tangan. [wed]
Bunda PAUD Aminah Hadi serahkan hadiah lomba.
wiwit agus pribadi/bhirawa
Puncak HAN Kota Probolinggo 2020 Digelar Probolinggo, Bhirawa Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Probolinggo menggelar puncak giat Hari Anak Nasional (HAN) 2020, Selasa (3/11) pagi di Ruang Puri Manggala Bhakti Kantor Wali Kota Probolinggo. Mengusung tema ‘Anak Terlindungi, Indonesia Maju’ (Anak Tangguh Melawan Covid 19).
Melalui tema tersebut diharapkan dalam menghadapi tantangan Covid 19 di Indonesia khususnya di Kota Probolinggo yang berimplikasi pada masyarakat, terutama anak yang mengalami berbagai persoalan seperti masalah pengasuhan bagi anak yang orang tuanya positif Covid 19, kurangnya kesempatan bermain dan belajar serta meningkat-
nya kasus kekerasan selama pandemi sebagai akibat diterapkannya kebijakan jaga jarak maupun belajar dan bekerja dari rumah. Hal ini diutarakan oleh Kepala Disdikbud M. Maskur dalam laporannya dihadapan kurang lebih 100 tamu undangan. Masih menurut Maskur, maksud dan tujuan pelaksanakan giat HAN
350 Warga Kota Kediri Dapatkan Pelatihan Kerja di Masa Pandemi
Kabid Penempatan Kerja Dinkop UMTK Basuki Meninjau Pelatihan Menjahit.
Kota Kediri, Bhirawa Sebanyak 350 warga Kota Kediri mendapatkan pelatihan kerja dari Dinas Koperasi, Usaha Mikro, dan Tenaga Kerja (Dinkop UMTK) Kota Kediri pada masa pandemi ini. Kabid Penempatan Tenaga Kerja (PTK) Dinas Koperasi, Usaha Mikro, dan Tenaga Kerja (Dinkop UMTK) Kota Kediri, Basuki mengatakan, diadakannya pelatihan kali ini adalah sebagai upaya peningkatan kemampuan untuk warga Kota Kediri agar tetap bisa mecukupi kebutuhan dimasa pandemi ini. “Dinkop UMTK Kota Kediri mengadakan pelatihan sesuai dengan bidang yang dinilai mempunyai peluang tinggi di tengah pandemi ini,” katanya. Dalam pelatihan kali ini, Dinkop memilih enam bidang pelatihan yang diajarkan, adapun bidang tersebut
antara lain, tata busana, bordir, tata boga, kecantikan, barista, bengkel sepeda angin, dan menjahit. ”Nanti yang lulus akan kami umumkan lewat media,” katanya. Kegiatan tersebut menurut Basuki, perlu dilakukan, untuk mendorong dan mengembangkan kemampuan masyarakat sesuai dengan bidang usaha. Basuki berharap, dengan adanya pelatihan ini, masyarakat dapat membuka usaha atau bisnis baru di tengah pandemi. “Harapannya seperti itu. Hari pertama, kami buka pelatihan tata boga di Bence dan pelatihan tata rias di Pakelan. Hari kedua, kami membuka pelatihan menjahit di Bujel dan bordir di Tamanan. Masing-masing bidang diikuti 60 peserta dan dilaksanakan selama 20 hari kedepan pada hari kerja,” tuturnya.[van]
2020 adalah memberikan pemahaman bahwa anak merupakan generasi penerus cita-cita perjuangan bangsa dan karenanya anak harus memiliki bekal, keimanan, kepribadian, kecerdasan keterampilan, jiwa dan semangat kebangsaan serta kesegaran jasmani agar dapat tumbuh dan berkembang menjadi manusia yang berbudi luhur, bersusila, cerdas dan bertaqwa kepada Tuhan YME. Sebelumnya Disdikbud menyelenggarakan serangkaian Lomba HAN PAUD Kota Probolinggo pada bulan Oktober lalu. Dalam situasi dan kondisi pandemi Covid 19 yang berlangsung hingga kini, maka perlombaan HAN PAUD dilaksanakan dengan cara mengirim video rekaman (lomba menyanyi tunggal, syair dan doa) dan peserta juga mengirimkan hasil karya (rinjing, 3M, finger print, kolase dan mewarnai). Tidak hanya peserta PAUD, guru PAUD (TPA/KB/TK) pun mengikuti 4 jenis lomba dalam peringatan HAN. Diantaranya, adalah lomba membacakan buku cerita, lomba pembelajaran jarak jauh (BDR), lomba senam anggota tubuh dan lomba kreatifitas media pembelajaran. [wap]
PELAKSANA PUBLIK
Lomba Cipta Menu Ala Rempah, Upaya Memutus Mata Rantai Penularan Covid-19 Masih dalam rangka memutus mata rantai penularan Covid 19, Kecamatan Asemrowo menggelar lomba Cipta Menu Ala Rempah dan Lomba Kampung ASIK (Andalan Santun Inovatif dan Kreatif. Lomba Cipta Menu Ala Rampah diikuti Kader PKK di lingkungan Kecamatan Asemrowo, Kader PKK Polsek Asemrowo, Kader PKK Kodim 0830 Surabaya Utara, Kader PKK di lingkungan Kelurahan Wilayah Kecamatan Asemrowo dan Kader PKK RW. Sedangkan Lomba Kampung Tangguh Diikuti seluruh warga. Menurut Camat Asemrowo, Drs Bambang Udi Ukoro SH MSi, untuk mencegah penularan Covid 19 dan mensosialisasikan berbagai makanan dan minuman berbahan dasar rempah – rempah kepada warga masyarakat sehingga imunitas tubuh tetap terjaga, pada masa Pandemi Covid 19 yang hingga kini belum berakhir Kecamatan Asemrowo menggelar Lomba Cipta Menu Ala Rempah. ‘’Tujuan lomba Cipta Menu Ala Rempah ini digelar agar imunitas tubuh warga masyarakat Kecamatan Asemrowo menjadi lebih kuat dan sehat, bisa bertahan dari penularan Covid 19, serta bisa memutus mata rantai penularan Covid 19. Sekali-
gus ingin mensosialisasikan makanan dan minuman berbahan dasar rempah – rempah kepada warga masyarakat meski melalui Virtual. Inilah upaya – upaya yang kami lakukan untuk mencegah penularan Covid 19,’’ jelas Bambang—sapaan akrab Camat Asemrowo saat ditemui usai penyerahan hadiah kepada pemenangnya. Sedangkan untuk Lomba Kampung Asik sebutan untuk Kecamatan Asemrowo, jelas Bambang, juga sekaligus upaya Pemerintah Kota Surabaya dalam rangka memutus mata rantai penularan Covid 19 dengan penguatan dari Kampung Tangguh Semeru Wani Jogo Suroboyo ini yang dilombahkan untuk men-
cari standart minimal yang ada di Kecamatan Asemrowo. Dan dari hasil Lomba Kampung ASIK ini, nantinya akan dilanjutkan dengan pembuatan video tutorial Kampung Tangguh Wani Jogo Suroboyo. ‘’Setelah digelar Lomba Kampung Tangguh Wani Jogo Suroboyo dan telah ditetapkan pemenangnya, maka pada Bulan November ini segera dibuatkan video tutorial tentang Kampung Tangguh Wani Jogo Suroboyo Kecamatan Asemrowo,’’ kata Bambang. Bambang menjelaskan, untuk pembuatan video tutorial Kampung Tangguh Wani Jogo Suroboyo ini dibantu PT SPIL (Salam Pasific Indonesia Lines), begitu juga sebelumnya yakni saat pembuatan video tutorial pembuatan Wedang Rempah. Pihak Kecamatan Asemrowo juga dibantu PT SPIL, yang sekaligus sebagai sponsorship pemberian hadiah sebesar Rp4 juta bagi pemenang lomba Kampung Tangguh Wani Jogo Suroboyo. ‘’Namun dari 17 Kampung Tangguh Wani Jogo Suroboyo yang ada
di lingkungan Kecamatan Asemrowo ini, kami masih belum bisa menunjuk dan memilih untuk dijadikan percontohan untuk diambil gambarnya. Tetapi dengan adanya lomba Kampung Tangguh yang digelar ini kami bisa memilih perwakilan dari RW mana yang memiliki kekuatan dalam Wani Sehat, Wani Jogo, Wani Sejahtera dan Wani Ngandani. Maka empat Wani inilah yang akan dijadikan contoh kegiatan dalam pembuatan video tutorial Kampung Tangguh,’’ tandas Bambang. Pemenang Lomba Cipta Menu Ala Rempah, Juara I Tim Bhayangkari Polsek Asemrowo, Juara II Tim RW 03 Kelurahan Asemrowo, Juara III Tim RW 05 Kelurahan Tambak Sarioso, Juara Harapan I Tim RW 08 Kelurahan Asemrowo, Juara Harapan II Tim TP PKK Kelurahan Tambak Sarioso. Sedangkan Lomba Kampung ASIK, untuk Juara Roadshow Terbaik dimenangkan RW 04 Kelurahan Tambak Sarioso, Juara Satgas Wani Sehat RW 01 Kelurahan Asemrowo, Juara Satgas
trie diana/bhirawa
Camat Asemrowo, Drs Bambang Udi Ukoro SH MSi, foto bersama para pemenang lomba Cipta Menu Ala Rempah di Ruang Pertemuan Kantor Kecamatan Asemrowo. Selasa (3/11).
Wani Sejahtera RW 02 Kelurahan Tambak Sarioso, Juara Satgas Wani Ngandani RW 08 Kelurahan Asemrowo, Juara Satgas Wani Jogo RW 05 Kelurahan Tambak Sarioso. Un-
tuk Lomba Cipta Menu Ala Rempah disponsori Sekolah Tinggi Surabaya Hotel School (SHS) dan Lomba Kampung Tanggu disponsori PT SPIL.[fen]
Bhir
PENDIDIKAN, KEBUDA
Halaman 6
Rabu Wage, 4 N
Fakultas Vokasi ITS Siapka Pengembangan Kompetensi Bidang Pererat Hubungan Industri dan Akademik Surabaya, Bhirawa Upaya pengembangan kompetensi di bidang konstruksi tengah disiapkan Fakultas Vokasi Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya (ITS) dengan menyusun 17 skema yang dijadikan skema nasional. Diharapkan skema ini juga akan mempererat hubungan antara akademik dan dunia industri. Menurut Dekan Fakultas Vokasi ITS, Prof Ir Muhammad Sigit Dermawan, penyusunan 17 skema bidang konstruksi ini merupakan bagian project grand yang sedang digarap Fakultas Vokasi ITS dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Vokasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Nantinya, 17 skema ini akan diusulkan ke BNSP (Badan Nasional Sertifikasi Profesi) untuk dijadikan skema secara nasional. "Kami kini sedang menyusun 17 skema di bidang konstruksi karena memang harus fokus, meskipun kami mempunyai bidang - bidang lain,'' katanya, Selasa (3/11). Dipercayanya Fakultas Vokasi ITS, dalam menggarap project grand ini, dikatakan Prof Sigit, merupakan suatu kebanggan. Apalagi fakultas yang dipimpinnya baru empat tahun, meski program studinya sudah ada hampir 50 tahun atau sejak tahun 1972. "Tahun ini kami mendapat project grand dari Kemendikbud. ITS mendapat dua grand, yang pertama grand pengembangan uji ko-
mpetensi. Dalam penyusunan skema ini kami melibatkan mitra industri terutama dari kontraktor dan instansi pemerintah, seperti Bappeko (Badan Perencanaan Pembangunan Kota) Surabaya dan Kelautan dan Perikanan,'' katanya. Project grand kedua yang dipercayakan ke Fakultas Vokasi ITS adalah program pendampingan kampus kemitraan. Program itu selain bekerja sama dengan perguruan tinggi vokasi sejenis juga dengan SMK. "Ada tiga SMK di Jatim. Jadi di project itu kami singkronkan kurikulumnya mulai dari SMK. Jadi siswa SMK yang akan meneruskan ke perguruan tinggi, kurikulumnya sudah sejalan,'' jelas dia. Dalam penyusunan skema ini, Prof Sigit menjelaskan, jika pihaknya bertanya kepada industri terkait kebutuhan mereka akan tenaga kerja. Dari kebutuhan ini akan diterjemahkan menjadi kurikulum. Selain itu kompetensi yang dibutuhkan apa, semua dijadikan satu kompetensi. Sayangnya, kendala yang dialami pihaknya dalam penyusunan skema ini selain karena sedang Pan-
BANGKU POJOK
SMA di Kota Malang mulai menggelar Pertemuan Tatap Muka (PTM).
SMA di Malang Mulai Menggelar PTM Malang, Bhirawa Sejumlah SMA di Kota Malang mulai menggelar Pertemuan Tatap Muka (PTM). Salah satunya SMAN 9 Malang. PTM di sekolah ini dilakukan secara bertahap atau hanya diikuti puluhan siswa kelas X dan kelas XII saja. Protokol Kesehatan (Prokes) secara ketat juga diterapkan di sekolah yang menggelar PTM. Menurut Kepala SMAN 9 Malang, Sri Setyawati, PTM tahap pertama ini rata - rata diikuti 72 siswa per hari. Mereka masuk secara bergantian, dengan waktu pembelajaran mulai pukul 07.00 hingga 11.15 WIB. Untuk siswa kelas X hanya satu kelas, siswa kelas XII juga satu kelas. Jadi masing - masing kelas 36 siswa. Di tahap kedua nanti diikutkan kelas XI juga. Bagi siswa yang mengikuti Pembelajaran Luring ini diharusnya membawa surat izin tertulis dari orang tua. Sebab, jika siswa tidak diizinkan orang tua, maka siswa yang bersangkutan tetap mengikuti proses pembelajaran secara Daring. "Surat izin dari orang tua ini mutlak harus dipenuhi siswa. Bagi siswa yang sakit juga tidak diperkenankan masuk sekolah. Siswa yang masuk juga wajib membawa masker dan memakai face shield,'' tutur Sri. Dikarenakan waktu sekolah terbatas, maka mata pembelajaran yang diajarkan hanya mata pelajaran yang sulit dipahami oleh siswa secara mandiri di rumah. Untuk peminatan MIPA misalnya, hanya diajarkan mata pelajaran matematika, fisika, dan sejenisnya. "Untuk peminatan IPS diajarkan mata pelajaran Matematika, Ekonomi, Geografi, dan Sosiologi. Sedangkan untuk siswa peminatan bahasa, hanya diajarkan mata pelajaran matematika, bahasa dan sastra Indonesia, bahasa dan sastra Inggris, dan bahasa asing lainnya,'' jelas Sri. [mut]
demi Covid 19 yang mengharuskan dilakukan secara Daring, juga karena sibuknya mitra sehingga sulit diajak berkoordinasi. "Akhirnya kami mengambil insitiatif. Jadi kami buatkan skemanya, kami kirim, mereka (industri) yang mengoreksinya. Karena kebutuhan saat ini berbeda. Jadi industri telah menyediakan tempat magang. Kalau industri tidak terlibat sejak awal ya sulit,'' imbuhnya. Menurutnya, tantangan lulusan vokasi adalah lulusan diharapkan siap kerja, tidak perlu ditraining, maka sebelum lulus ada ajang latihan atau magang. Di fakultas vokasi, mahasiswa wajib mengambil mata kuliah magang selama satu semester sementara di akademik biasa berbeda. "Mahasiswa vokasi minimal empat bulan dan bisa sampai enam bulan menjalani magang. Saat magang mahasiswa sudah dikenalkan dengan dunia kerja sehingga potensinya bisa terlihat. Sehingga jika kebutuhan industri sudah jelas, mahasiswa ini akan langsung direkrut industri itu,'' paparnya. Magang ini, lanjut Prof Sigit, merupakan salah satu kiat ITS untuk meyakinkan industri merekrut lulusannya. Jika dibanding akademik, masa tunggu lulusan vokasi tidak sampai tiga bulan. Bahkan di bidang yang kontruksi mahasiswa selesai magang sudah dipesan. "Yang akademik masa tunggunya
Dekan Fakultas Vokasi ITS, Prof Ir Muhammad Sigit Dermawan
enam bulan. Vokasi saat ini sedang dibutuhkan, di samping karena kebutuhan, Perguruan tinggi vokasi juga tidak banyak. Hanya masyarakat pemikirannya vokasi itu lebih rendah, padahal tidak demikian,'' ungkapnya. Prof Sigit berharap, dengan 17 skema yang disusunnya, akademik dapat memperkecil jarak dengan industri. Meski dia mengakui industri telah jauh meninggalkan akademik. "Kami memahami, indutri bergerak sangat cepat sementara akademik tidak secepat itu. Kami berusaha menyesuaikan langkah itu, meski agak tertatih tatih. Kami berusaha memperkecil jaraknya,'' pungkasnya. [ina]
Janji Pjs Bupati Ditunggu
Zona Kuning Harapan Puluhan Ribu Wali Murid Bisa Sekolah Luring Mojokerto, Bhirawa Keinginan Pjs Bupati Mojokerto, Himawan Estu Bagijo, menurunkan status Zona dari orange ke Kuning tinggal 0,4 point menjadi prioritas utama. Meski berbagai langkah seperti melakukan Hypnotherapy 10 ribu warga. Rapid test on the spot juga digelar saat beraudensi dengan berbagai elemen masyarakat, seperti GP Ansor dan Bamag (Badan Musyawarah antar Gereja) tak luput ikut berjuang menurunkan status menjadi kuning yang tinggal 0,4 point. Sebagaimana saat melakukan audensi dengan GP Ansor dan Bamag, Senin (2/ 11), diperinggitan Pemda setempat. Hal ini nampaknya sangat berhubungan dengan janji Pjs Bupati dan harapan puluhan ribu wali murid di seluruh penjuru wilayah Kabupaten Mojokerto yang menginginkan agar sekolah dari tingkat SD, SMP dan SMA bisa menyelenggarakan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) jika telah berstatus kuning. Sebagaimana disampaikan Kepala SMPN I Mojosari, Drs Didik Mujiantoro dan Kepala SDN Sumber Tanggul,
Wilujeng SPd, Rabu (3/11). keduanya senada jika semua persiapan untuk PTM sudah dilakukan secara matang.sesuai protokol kesehatan secara ketat. Diantaranya selalu bermasker, penyemprotan disinfektan di ruangan kelas, pemeriksaan suhu badan dengan thermogun saat siswa memasuki pintu gerbang sekolah, washtafel tempat cuci tangan di depan kelas sudah dipersiapkan. "Termasuk gelaran tatap muka siswa hanya 50% dari kapasitas. Bahkan surat izin dari wali murid sudah dilakukan bersama komite sekolah,'' katanya. Mengomentari hal ini Pjs Bupati Mojokerto, Himawan Estu Bagijo yang pernah menjanjikan jika Status Pemkab Mojokerto bisa kuning maka hadiahnya sekolah bisa menggelar secara PTM. Membenarkan, untuk itu kepada semua fihak untuk bisa mendukungnya, termasuk Pengurus GP Ansor dan Bamag. Diminta dukungan dan kersamanya untuk bisa menurunkan status orange ini menjadi kuning. ''Syukur jika bisa hijau seperti baju yang dipakai Ansor,'' harap Himawan. [min]
Kondisi atap SDN 2 Gunung Sekar, Kec
Atap SDN 2 Gunung Sekar Sampang, Bhirawa Sudah lima bulan lalu, atap gedung SDN Gunung Sekar 2 di Jl Jamaludin, Kelurahan Gunung Sekar, Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang ambruk, namun hingga kini belum tersentuh perbaikan. hal ini membuat kawatir pihak sekolah merembek pada bangunan yang lain. Menurut Rohmadi Sekolah SDN Gunung Sekar 2, ambruknya atap gedung perpustakaan karena kondisinya sudah tidak layak ditempati dan hal itu terjadi lima bulan lalu, padahal pihak sekolah sudah melaporkan pada Dinas Pendidikan dan dianggarkan DAK tahun depan 2021. "Pasca ambruknya atap sekolah ini sudah di survei Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang, dan rencanakan akan dilakukan rehab tahun depan, hal itu sudah banyak media massa yang memberitakan saat kejadian ambruk itu
mas,'' jelasnya. Lebih lanjut, Kepala Sekolah menjelaskan, bangunan ini terakhir mendapat rehab tahun 2009 dan kayu - kayunya sudah
banyak yang r bebetapa lokal hat atap mulai musim hujan s setiap hujan turu
hasan amin/bhirawa
Pjs Bupati sedang beraudensi dan minta kerjasama untuk bisa menurunkan status Pemkab Mojokerto dari Orange ke Kuning.
GALERI
SISWA
Raih Juara III KDI 2020, Wahid Membuat Bangga Pj Bupati Penampilan Muhammad Abdul Wahid warga asal Sidoarjo mendapatkan simpati dari berbagai kalangan, termasuk Pj Bupati Sidoarjo yang sangat bangga dengan Wahid yang berhasil menjadi juara III dalam Peserta Kontes Dangdut Indonesia (KDI) 2020. Oleh: Achmad Suprayogi, Kabupaten Sidoarjo
achmad suprayogi/bhirawa
Pj Bupati dan jajaran OPD Sidoarjo berswafoto dengan Wahid usai menerima penghargaan.
Wahid-sapaan akrab Muhammad Abdul Wahid meraih juara III dengan jumlah SMS sebanyak 27 ribu. Perolehan suara SMS yang masuk, kalah tipis dengan Hafizh, peserta dari Kota Dumai, Riau dengan jumlah SMS 28 ribu, pada Senin (2/11) malam di studio salah satu tv nasional. Menduduki peringkat pertama, Gita peserta dari Lom-
bok, NTB meraih SMS sebanyak 57 ribu. Wahid tampil cemerlang dan konsisten, penilaian dewan juri performa Wahid pada malam grand final sangat memuaskan. Namun yang menentukan bukan dewan juri melainkan pemirsa di rumah melalui SMS dan voting. Meski tampil sebagai juara III, kedua orang tua Wahid, Ahmad Khotib dan Sriamah
merasa senang dan bangga melihat anaknya tampil diatas panggung megah, keduanya sampai menangis terharu. Ahmad Khotib dan Sriamah datang ke Jakarta bersama Pj Bupati Sidoarjo, Hudiyono ditemani kepala OPD dan Wakil Ketua Komisi D Zahlul Yussar. Ucapan terimakasih disampaikan ayah Wahid, Ahmad Khotib kepada Pj Bupati Hudiyono atas dukungan Pemkab Sidoarjo kepada anaknya, Wahid. ''Kami sampaikan terimankasih kepada Bapak Bupati Hudiyono yang sudah memberikan dukungan dan bantuannya memfasilitasi kami berangkat ke Jakarta,'' kata Ahmad Khotib.
Tampilnya Wahid dan meraih juara III KDI menorehkan prestasi dari Pemuda Sidoarjo diajang tingkat nasional. ''Ini kebanggaan bagi Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, bahwa ada putra daerah yang berprestasi sampai tingkat nasional. Saudara Wahid ini membawa nama baik Kabupaten Sidoarjo, meski masuk juara ketiga ini sudah prestasi karena berhasil menyisihkan ribuan peserta. Sangat membanggakan,'' ujar Hudiyono. Pj Bupati Hudiyono sangat mendukung tampilnya para pemuda yang kreatif dan berprestasi. Pemda Sidoarjo senantiasa memberikan dukungan kepada pemuda dengan talenta seperti Wahid. [*]
rawa
AYAAN
November 2020
& OLAHRAGA
an 17 g Konstruksi
Halaman 7
Prodi Arsitektur Universitas 17 Agustus 1945 Raih Akreditasi A Surabaya, Bhirawa Program Studi (Prodi) Arsitektur Universitas 17 Agustus 1945 (Untag) Surabaya meraih akreditasi A dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN PT) berdasarkan SK No. 6115/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2020. Ketua Prodi Arsitektur Untag Surabaya, Muhammad Faisal mengungkapkan, Bulan September lalu Prodi Arsitektur telah melakukan akreditasi dan mendapatkan asesmen lapangan dari BAN-PT. Maka, kini secara resmi Prodi yang telah berdiri sejak 1986 meraih akreditasi A. "Kami senantiasa bersyukur karena hasil akreditasi ini adalah buah dari ikhtiar bersama. Di dalamnya ada unsur kerjasama dari mitra, kolega, sejawat, alumni maupun orang tua mahasiswa,'' katanya saat ditemui di Kantor Humas dan Protokoler Untag 45 Surabaya, beberapa waktu yang lalu. Meski akreditasi dilakukan secara daring, Namun Kata Fasisal persiapan akreditasi telah dipersiapkan sejak jauh-jauh hari. ''Kami konsisten melakukan evaluasi prodi sejak akhir 2017 dan mulai melakukan koordinasi
intensif terkait keterlibatan pihak luar. Karena kami masih menggunakan standar yang lama, jadi kami menggunakan tujuh standar saat mempersiapkan portofolio borang,'' papar dia.
Dalam assesment ini, Faisal mengatakan, jika asesor sempat memberikn apresisi atas kerjasama luar negeri yang dilakukan Prodi Arsitektur. ''Jadi partner luar negeri yang kami
amatan Sampang, Kabupaten Sampang.
Sudah Lima Bulan Ambruk
rapuh, bahkan yang lain terlii kerepos, dan seperti saat ini, un pasti sekolah
kami masih muncul genangan air,'' terangnya. Di lokasi tidak hanya satu ruang perputakaan yang ambruk atapnya, ada dua kelas yakni, ruang kelas IV dan
V mulai ambruk plafonnya, namun meski seperti itu masih terlihat ditempati kegiatan belajar mengajar di dua ruang kelas ini. [lis]
bangun ini yang menjadikan kami berkegiatan rutin dengan membuat UN HABITAT,'' katanya. Program ini, dijelaskan Faisal, merujuk pada berdirinya UNI Office sebagai sebuah representative office yang menjadi satu-satunya perwakilan dari UN HABITAT di Indonesia. ''Tidak bisa dipungkiri dalam pencapaian kami, ada hal yang harus ditingkatkan terutama di bidang SDM. Kami harus memotivasi untuk meningkatkan jenjang karir akademik, apalagi sejak 1986 berdirinya prodi ini kami belum mempunyai guru besar,'' jelasnya. Dengan capiaan akreditasi A yang diraih Prodi Arsitektur ini, Faisal berharap, ke depan Prodi Arsitektur bisa menjadi pembuka peluang dan kesempatan baru yang lebih baik dan semakin banyak memberikan manfaat untuk masyarakat luas. "Prodi Arsitektur berusaha mempertahankan akreditasi dan kualitas melalui kegiatan internasional yang berencana untuk melanjutkan mile stone hingga kancah internasional dan bersiap untuk akreditasi internasional,'' tandasnya. [ina]
Siswa Suka Cita saat Uji Coba PTM Probolinggo, Bhirawa Sepekan sudah, ada 10 lembaga sekolah di lima kecamatan yang sudah memulai uji coba Pembelajaran Tatap Muka (PTM). Protokol Kesehatan (Prokes) pun diterapkan. Mulai dari kewajiban memakai masker, sampai tempat parkir dibuat banyak titik cegah kerumunan. Uji coba PTM ini mendapat respons positif dari siswa yang sebagaian besar ingin masuk sekolah. Seperti terpantau di SDN Lumbang 2 dan SMPN 1 Lumbang. Begitu bel masuk sekolah berbunyi pukul 07.00 WIB, siswa kelas VII SMPN 1 Lumbang bergegas ke ruang kelasnya masing - masing. Di depan pintu kelas itu, sudah ada guru yang menunggu dan mengawasi. Karena, semua siswa yang hendak masuk kelas, wajib mencuci tangan lebih dulu. Tempat cuci tangan itu, terpasang di tiap depan kelas masing - masing. Antrean tempat cuci tangan tidak panjang, karena dalam satu kelas hanya berisi sekitar 15 siswa. Kemudian, suasana ruang kelas tampak tidak terlalu ramai. Wajar, jumlah siswa dalam satu kelas itu berkurang separo dari kondisi normal. Dalam ruang kelas itu, satu meja untuk satu siswa. Ada jarak juga antar
meja itu, baik ke samping maupun ke depan belakang. Untuk siswa SMPN 1 Lumbang, tampak mengenakan masker saja. Namun ada juga siswa yang memakai face shield. "Semua wajib pakai masker. Kalau tidak bawa masker saat masuk ke sekolah, disuruh pulang untuk mengambil. Karena kami (sekolah) sudah bagikan masker gratis ke para siswa,'' kata Sujak, Kepala SDN Lumbang 2. Sujak mengatakan, total ada 150 siswa kelas I sampai kelas VI. Di tengah pandemi Covid-19 ini, PTM dengan kuota dalam satu ruang kelas separuh. Sehingga, hanya sekitar 75 siswa yang kemarin datang ke sekolah untuk belajar tatap muka selama tiga jam. Sedangkan, sisanya dijadwalkan hari esoknya (hari ini, red). Begitu juga hari - hari berikutnya terus bergantian. "Dalam seminggu, kalau tidak ada tanggal merah, siswa itu belajar tatap muka di sekolah tiga kali. Karena aturannya dalam satu kelas, jumlah siswanya 50% dari kapasitas,'' terangnya. Halimah Febrianti, salah satu siswa kelas VI SDN Lumbang 2 mengaku, senang sekali bisa belajar di sekolah lagi bersama teman - temannya. Sudah lama tidak belajar di sekolah dan kumpul bersama teman. Selama pandemi Covid 19, dirinya
dan teman lainnya belajarnya melalui Daring (dalam jaringan). "Sudah capek belajar Daring dan lebih sulit. Sehingga saat ada pengumuman bisa masuk sekolah lagi, senang rasanya. Saya dan teman teman juga siap mengikuti aturan Prokes supaya bisa tetap belajar di sekolah,'' ungkap siswa asal Desa Lumbang itu. Kondisi hampir sama diterapkan di SMPN 1 Lumbang. Bahkan, untuk mencegah kerumunan, pihak sekolah pun membagi tempat parkir kendaraan di lima titik. Satu titik, khusus untuk guru dan petugas
sekolah. Empat titik itu, untuk parkir kendaraan siswa. Sehingga, mereka pun saat datang parkirkan motornya tidak sampai berkerumun. "Termasuk waktunya pulang, kami beri jeda antar kelas. Nanti digilir ruang kelas dekat parkir lebih dulu keluar kelas, terus selang 2 sampai 5 menit, giliran siswa ruang kelas lainnya,'' kata Mujiono, Kepala SMPN 1 Lumbang. Mujiono menambahkan, ada sekitar 100 siswa yang masuk PTM di sekolah kemarin. Mereka kelas VII semua. Keesokan harinya giliran kelas VIII dan hari ketiga giliran siswa kelas IX. [wap]
wiwit agus pribadi/bhirawa
Pembelajaran Tatap Muka di SMPN 1 Lumbang.
PB PJSI Gelar Kejurnas Judo Virtual pada 7 November Jakarta, Bhirawa Pengurus Besar Persatuan Judo Seluruh Indonesia (PB PJSI) akan menggelar kejuaraan nasional judo virtual pada 7 November mendatang. Turnamen bertajuk Virtual Kejurnas Judo Kata Tahun 2020 itu bakal mempertandingkan dua kategori Kata, yaitu Nageno Kata dan Ju No Kata. Adapun pesertanya terdiri dari delapan pengurus provinsi (pengprov) serta empat pengprov peserta ekshibisi. Kedelapan pengprov itu adalah
PJSI Jawa Tengah, PJSI Papua, PJSI Jawa Timur, PJSI Sulsel, PJSI Kalimantan Timur, PJSI DKI Jakarta, PJSI Jawa Barat, dan PJSI DI Yogyakarata. Sementara empat peserta ekshibisi terdiri dari PJSI Kalsel, PJSI Bali, PJSI Sumut, dan PJSI Banten. “Tujuan kejuaraan nasional kali ini adalah memotivasi atlet, pelatih dan pengurus PJSI yang selama pandemi COVID-19 belum dapat bertanding secara faktual,” kata Wakil Ketua PB PJSI yang juga Panitia Pelaksana Kejurnas Kata Virtual
2020 Perry Pantouw dalam laman resmi KONI dikutip Senin. Para peserta nantinya akan bertanding dari daerah masing-masing. Para atlet berpasangan menampilkan gerakannya yang disaksikan langsung oleh para juri baik yang berlisensi internasional maupun nasional. Semua pertandingan akan disaksikan langsung oleh seluruh peserta lainnya melalui aplikasi Zoom yang juga akan disiarkan dalam kanal Youtube Indonesia Judo Federation mulai pukul 09.00 WIB.
Indonesia Bertekad Jadi Juara Dunia PUBG Mobile Global Championship Jakarta, Bhirawa Tim esports Indonesia Bigetron Red Aliens (BTR) bertekad untuk kembali menjadi juara dunia pada PUBG Mobile Global Championship Season Zero (PMGC) yang akan dihelat secara online pada akhir November mendatang. “Kami target harus jadi juara dunia lagi, mempertahankan gelar juara dunia,” kata pemain BTR Made Bagus “Luxxy” Prabaswara dalam konferensi pers virtual yang diikuti di Jakarta, Selasa. Ketika ditanya terkait persiapan untuk mewujudkan targetnya di panggung bergengsi itu, Nizar “Microboy” Lugatio Pratama menjelaskan bahwa tak ada persiapan khusus, dan menu latihan pun dilakukan seperti biasanya. Tim, kata dia, hanya akan fokus berlatih sembari menganalisis strategi semua tim untuk mengetahui kemampuan setiap player yang akan menjadi musuh nanti. “Persiapan paling cuma scrim, mapping, rotasi, dan menentukan game-
play mau seperti apa,” ujarnya. Bigetron Red Aliens merupakan juara dunia PUBG Mobile Club Open
(PMCO) Fall Split Global Finals 2019 di Kuala Lumpur, Malaysia. Dengan status yang disandangnya itu, BTR
Tim esports Indonesia Bigetron Red Aliens (BTR) dalam konferensi pers virtual di Jakarta, Selasa (3/ 10/2020). BTR menjadi salah satu wakil Indonesia pada PUBG Mobile Global Championship Season Zero (PMGC) yang akan dihelat secara online pada akhir November mendatang.
pun optimistis bisa menyingkirkan para pesaingnya dan mempertahankan gelarnya sebagai juara dunia. Bigetron Red Aliens sebelumnya berhak mewakili Merah Putih pada turnamen level dunia tersebut setelah menjuarai PUBG Mobile Pro League (PMPL) SEA Finals Season 2 untuk kawasan Asia Tenggara pada Oktober kemarin. Mereka sukses mengalahkan 15 tim terbaik di Asia Tenggara dalam 15 match yang diadakan selama tiga hari itu. Selain BTR, Indonesia juga akan diwakili tim esports lainnya, yaitu Aerowolf Limax yang di PMPL SEA Finals Season 2 lalu menempati posisi runner up. PUBG Mobile Global Championship menjadi turnamen terbesar gim PUBG Mobile karena merupakan kompetisi gabungan dari dua turnamen besar, yaitu PUBG Mobile World League dan PUBG Mobile Wolrd Championship. [ant]
Pandemi COVID-19 telah membuat seluruh agenda olahraga baik nasional maupun internasional terpaksa terhenti. Namun sejumlah induk organisasi cabang olahraga tak menyerah begitu saja sehingga mereka berinisiatif untuk tetap menggelar turnamen meski virtual. Sejumlah induk organisasi lainnya sebelumnya telah menggelar kejurnas online, di antaranya Kejurnas Virtual Kempo Piala Menkominfo 2020 pada Agustus lalu, serta Kejurnas Wushu Virtual pada Oktober. [ant]
GELANGGANG
Eko Roni Saputra Kembali Dapat Kepercayaan Turun di ONE Championship Jakarta, Bhirawa Petarung Indonesia Eko Rani Saputra kembali mendapatkan kepercayaan untuk bertanding pada kejuaraan tarung bebas ONE Championship di Singapore Indoor Stadium di Singapura, Jumat (6/10) setelah meraih tiga kemenangan beruntun. Eko Roni Saputra, berdasarkan data resmi dari ONE Championship yang diterima media di Jakarta, Selasa akan menghadapi tiga kali juara karate kyokushin dari Filipina Ramon “The Bicolano” Gonzales dalam laga ONE : INSIDE THE MATRIX II. Untuk menghadapi Roman Gonzales, Eko Roni mempunyai modal yang bagus setelah pada awal Oktober lalu mampu meraih kemenangan gemilang dengan menggunakan kuncian yang mengesankan pada ronde pertama atas Murugan "Wolverine" Silvarajoo dari Malaysia. Dengan momentum bagus tersebut, petarung berusia 29 tahun ini mengincar kemenangan keempat beruntun. Meski bakal dihadapkan dengan striker berbahaya, Eko mengaku siap menghadapi dan membuktikan bahwa dia adalah pesaing yang patut diperhitungkan di kelas flyweight. [ant]
Rabu Wage, 4 Nopember 2020
JATIM MEMBANGUN
Halaman 8
Bupati Tantri Rekreasi Sambang Desa
PHK Menambah 2.040 Penerima BLT DD Probolinggo, Bhirawa Bupati Probolinggo Puput Tantriana Sari, Selasa (3/11) bersama segenap pejabat Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Probolinggo, lakukan giat rekreasi sambang desa, di Desa Tambakukir Kecamatan Kotaanyar. Dalam kegiatan tersebut Bupati Tantri didampingi oleh suami, Drs. H. Hasan Aminuddin M.Si yang juga selaku pimpinan Komisi IV DPR RI dan diikuti oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Probolinggo H. Soeparwiyono beserta para Asisten. Saat itu rombongan berkesempatan meninjau permasalahan – permasalahan masyarakat desa Tambakukir, sekaligus melihat beberapa potensi yang berpeluang untuk dikembangkan lebih lanjut. Diantaranya adalah potensi komoditi brown sugar (gula aren), peternakan kambing dan sapi, serta kerajinan masyarakat. Bupati Tantri mengemukakan kegiatan rekreasi sambil berkarya ini juga sebagai wujud komitmen Pemkab Probolinggo untuk tetap mematuhi anjuran pemerintah pusat di masa pandemi Covid-19.
Meskipun dalam suasana libur panjang rekreasinya tetap di dalam daerah sendiri dengan penerapan protokol kesehatan. “Kami selalu berupaya mengurai tantangan daerah Kabupaten Probolinggo satu – persatu melaui sinergi dan kolaborasi dari hulu sampai hilir. Hari ini kami hadir untuk Hari ini kami hadir di desa Tambak ukir untuk memberikan dukungan dan semangat kepada pemerintah desa dan masyarakatnya yang sedang berikhtiar memajukan desanya,” kata Bupati Tantri. Setelah berkeliling lebih lanjut, Bupati Tantri menjelaskan bahwa untuk mendorong Desa Tambakukir mampu maju lebih cepat, maka strategi yang paling tepat adalah sistem pembangunan kroyokan. minimal satu program kegiatan dari seluruh
OPD difokuskan di desa Tambakukir, mulai sektor pendidikan, sosial, kesehatan, ekonomi budaya, dan pariwisata, termasuk juga penguatan kelompok masyarakat dan kepemudaan dan kewirausahaan. “Melihat kondisi wilayah dan kondisi masyarakatnya kami optimis, dengan berbagai potensi yang ada di desa Tambakukir ini bisa kita poles dan kita tingkatkan di tahun anggaran 2021 mendatang,” tandasnya. Lebih lanjut bupati Tantri mengungkapkan, penyaluran Bantuan Langsung Tunai dari Dana Desa (BLT-DD) di Kabupaten Probolinggo, terus dilakukan. Dari evaluasi data bayar tahap pertama dan kedua, terdapat kenaikan 2.040 Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Probolinggo Edy Suryanto mendampingi bupati Tantri mengatakan, penyaluran BLT-DD tahap pertama tercatat ada 64.026 KPM dengan total anggaran Rp 38.415.600.000. Pada tahap kedua ada tambahan KPM menjadi 66.066 KPM dengan total anggaran Rp 39.639.600.000.
Bupati Tantri beri bantuan beras warganya. wiwit agus pribadi/ bhirawa
“Setelah dilakukan evaluasi pada tahap sebelumnya, penyaluran tahap kedua memang ada penambahan jumlah KPM,” ujarnya. Dari evaluasi yang diketahui, ada sejumlah KPM yang belum terdata, kemudian ditambahkan pada penyaluran periode berikutnya. Selain itu, ditemukan sejumlah warga yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) yang turut diajukan untuk mendapatkan bantuan. “Tentunya tetap ditempatkan melalui musyawarah desa khusus,” katanya. Menurutnya, penambahan pemberian bantuan masih dapat dilakukan bila KPM yang sebelumnya telah
meninggal dunia atau pindah domisili. Sehingga, datanya perlu begitu. “Bantuan yang diberikan untuk membantu memenuhi kebutuhan ekonomi KPM. Makanya, harus tepat sasaran agar tepat guna dan tepat manfaat. Penambahan jumlah KPM pada periode 3 dan 4 masih dimungkinkan jika dana masih tersisa, “ujar Edy. Pada tahap pertama digelontorkan Rp 38.370.000.000. Dari anggaran ini, setiap Keluarga Penerima Manfaat (KPM) mendapatkan Rp 600 ribu per bulan selama tiga bulan. Sedangkan, pada periode kedua nilainya Rp 15.835.200.000.000.
Setiap KPM mendapatkan Rp 300 ribu per bulan selama tiga bulan. Edy Suryanto mengatakan, untuk periode ini pemberian BLT-DD tidak dicairkan secara tunai kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Namun, KPM mendapatkan buku rekening dan uangnya akan ditransfer langsung ke rekening masingmasing KPM. “Sekarang sistemnya nontunai. Jadi, pemberiannya tidak melalui desa lagi,” ujarnya. Pemberian BLT-DD dilakukan bersama perbankan. Di masa pandemi ini, pemberian dijadwalkan oleh masingmasing kecamatan, sehingga tidak mengakibatkan kerumunan. “Protokol kesehatan harus dilakukan. Jadi, dijadwal oleh masing-masing kecamatan. Pihak bank langsung melakukan pemberian itu,” tuturnya. Edy mengatakan, saat ini bantuan ini sudah berada di rekening masingmasing KPM. Namun, mereka belum bisa mencairkannya karena adanya peraturan mengenai pembayaran nontunai. “Semuanya sudah ditransfer ke masing-masing rekening KPM. Tetapi, tidak bisa langsung dicairkan,” tambahnya.[wap]
KELANA JATIM
Disparta Batu Berdayakan SDM Lokal Angkat Wisata Desa Kota Batu,Bhirawa Dalam program pembangunan wisata semester kedua di tahun 2020 ini, Pemerintah Kota Batu segera menyediakan tempat khusus bagi para pelaku wisata, jasa sarana wisata hingga wisatawan. Gedung layanan wisata bersama ini akan dilengkapi dengan fasilitas offline maupun online yang bisa dimanfaatkan secara gratis. Diharapkan penyediaan fasilitas ini mampu mempercepat pemulihan dunia wisata Kota Batu yang sempat terpuruk akibat panemi Covid-19. Kepala Dinas Pariwisata (Kadisparta) Kota Batu, Arief Ashidiq mengatakan bahwa untuk meningkatkan kunjungan wisata di era kenormalan baru ini dibutuhkan komunikasi yang lebih intensif antara semua pihak yang bergerak di sektor pariwisata. Karena itu di sementer kedua tahun 2020 ini disparta akan memberikan fasilitas baru untuk mendongkrak angka kunjungan wisata di Kota ini. “Fasilitas baru ini berupa pengadaan tempat khusus wisata. Bangunan ini bisa dijadikan sebagai dispaly, tempat konsultasi wisata, tempat berkumpulnya para penyedia jasa pariwisata hingga tempat transaksi wisata antara penyedia jasa dengan wisatawan,”ujar Arief, Selasa (3/11). Ia menjamin bahwa gedung layanan wisata bersama ini bisa dimanfaatkan semua pelaku wisata secara gratis. Selain fasilitas online maupun offline yang ada, di gedung tersebut juga bisa digunakan sebagai tempat diskusi untuk pengembangan sektor wisata. Apalagi saat ini Pemkot Batu tengah gencar melakukan pengembangan potensi desa untuk dijadikan desa wisata.[nas]
Gemar Donor Darah, 18 Personel Polres Terima Penghargaan PMI Bojonegoro,Bhirawa Sebanyak 18 personel Polres Bojonegoro, menerima piagam penghargaan sebagai pendonor darah sukarela dari PMI setempat,bertempat di kantor UDD PMI Bojonegoro jalan Sawunggaling, kemarin (2/11). Penghargaan itu diberikan bertepatan Hari Ulang Tahun (HUT) Unit Donor Darah (UDD) PMI Bojonegoro ke -47. Kapolres Bojonegoro, AKBP M. Budi Hendrawan menyampaikan, terima kasih kepada UDD PMI Bojonegoro, bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari upaya menjalin silaturahmi dan sinergitas dengan instansi terkait. Mendonorkan darah secara sukarela merupakan sebuah tindakan rasa kemanusian yang dapat menolong nyawa orang lain dan secara ikhlas menyumbangkan darahnya kepada yang membutuhkan darah. “Terima kasih atas kesukarelaan dan ikhlas menyumbangkan darah demi kemanusian. Sekali lagi terima kasih kepada personil Polres Bojonegoro yang mendapatkan apresiasi dan penghargaan dari UDD PMI Bojonegro,” tandas Kapolres. Di tempat yang sama, Ketua PMI Bojonegoro, Hery Sudjarwo, menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi setinggitingginya kepada para pendonor yang secara aktif melakukan donor darah secara sukarela khususnya personil Polres Bojonegoro.[bas]
sawawi/bhirawa
BPBD Kabupaten Situbondo saat mengirim ribuan liter air bersih di Dusun Curah Guno Desa Lubawang Kecamatan Banyuglugur Selasa (03/11).
Musim Hujan Mulai, Kekurangan Air Bersih Masih Terjadi
Situbondo, Bhirawa Meski telah memasuki musim penghujan, sejumlah desa di wilayah Kabupaten Situbondo masih mengalami kekurangan pasokan air bersih. Melihat kondisi tersebut, BPBD Kabupaten Situbondo setiap hari semakin intens melakukan droping air bersih, terutama di desa terpencil. Selasa (3/11), BPBD menyuplai ribuan liter air bersih di tiga desa, Desa Lubawang Kecamatan Banyuglugur,
Desa/Kecamatan Kendit dan Desa Gunung Puteri Kecamatan Suboh. Menurut Koordinator Pusdalops (Pusat Pengendalian Operasional) BPBD Kabupaten Situbondo, Puriyono, titik titik kekeringan di Kota Santri semakin bertambah dari hari ke hari, meski sebelumnya sempat diguyur hujan. Terbukti yang terbaru, tim BPBD Kabupaten Situbondo kembali melakukan pengiriman (drouping)
ribuan liter air bersih di Dusun Curahguno Desa Lubawang Kecamatan Banyuglugur. “Sebelumnya BPBD juga mengirim air bersih di Dusun Karanganyar dan Dusun Krajan, Desa Selowogo, Kecamatan Bungatan Situbondo,” jelas Puriyono. Tak cukup itu, tim BPBD Kabupaten Situbondo juga melakukan pengiriman ribuan liter air bersih sebanyak dua kali lipat dari pengiriman biasanya.
Pemkab Malang Berikan Tambahan Gaji Pegawai Honorer Rp 500 Ribu Kab Malang, Bhirawa Kabar gembira telah diterima ribuan orang pegawai yang berstatus tenaga honorer di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang, pemerintah setempat menaikan gaji honorer sebesar Rp 500 ribu. Kenaikan gaji honorer tersebut sudah digedok pada bulan Oktober 2020. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Malang Wahyu Kurniati, Selasa (3/11), kepada wartawan membenarkan, jika Pemkab Malang telah menaikan gaji
pegawai yang berstatus honorer sebesar Rp 500 ribu. Sedangkan kenaikan gaji honorer tersebut memang diratakan, dan kenaikan gaji itu merupakan bentuk apresiasi Pemkab Malang terhadap pegawai tenaga honorer. “Sebab selama tiga tahun terakhir ini, belum ada kenaikan,” ungkapnya. Sebelumnya, dia menjelaskan, seperti pegawai honorer yang berpendidikan Strata 1 (S1) memperoleh honor setiap bulan Rp 2 juta, akan naik menjadi Rp 2,5 juta. Sedangkan untuk yang pendidikan Diploma 3 (D3)
yang sebelumnya menerima Rp 1,9 juta, naik menjadi Rp 2,4 juta. Dan untuk pendidikan Sekolah Menegah Atas (SMA) atau sederajat, yang seblumnya menerima honor Rp 1,8 juta, naik menjadi Rp 2,2 juta. “Dengan kenaikan gaji honorer, maka telah membantu dalam meningkatkan ekonomi mereka. Dan gaji honorer bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Malang, yang dikeluarkan oleh masingmasing Organisasi Perangkat Daerah (OPD),” terang Wahyu.[cyn]
Diantaranya mengirim ribuan air bersih di Desa/Kecamatan Kendit serta di Dusun Sokaan Desa Gunung Putri Kecamatan Suboh. “Kami juga mengirim ribuan liter air di Dusun Polai dan Dusun Bendusa Desa Jatisari Kecamatan Arjasa. Titik lainnya, tim BPBD kembali mengirim ribuan liter air bersih untuk warga yang ada di Dusun Jambaran Barat dan Dusun Jambaran Timur Desa Plalangan Kecamatan Sumbermalang Kabupaten Situbondo,” beber Puriyono. Puriyono menambahkan, Jika sebelumnya mengirim ribuan liter air bersih di wilayah Situbondo timur, kemarin giliran mengirim ribuan liter air bersih di wilayah Situbondo bagian barat. “Bahkan kami melipatgandakan jumlah volume kiriman air bersih. Ini karena jumlah warga yang mengalami kekurangan air bersih semakin bertambah. Yang biasanya hanya mengirim 5.000 liter air bersih, kemarin kami mengirim 10 ribu liter air bersih. Ini sesuai dengan permintaan warga yang ada di Desa itu,” pungkas Puriyono. [awi]
Pengerukan Saluran Irigasi, Kurangi Luapan Air Hujan ke Sawah Kabupaten Madiun, Bhirawa Setelah Bupati Madiun H. Ahmad Dawami bersama Jajaran Forkopimda serius membersihkan sungai untuk meminimalisir dampak banjir di wilayah Kabupaten Madiun, sekarang Selasa (3/11) ganti masyarakat Desa Banjarsari Kecamatan Madiun bergotong royong kerja bhakti membersihkan saluran irigasi dipersawahan agar airnya tidak meluap ke lahan pertanian bahkan ke permukiman penduduk. Banjir bisa terjadi sewaktuwaktu, apabila sikap tidak respek terhadap lingkungan dapat menyebabkan genangan air secara tiba-tiba. Daerah hulu yang seharusnya sebagai pembendung utama saat musim hujan, menjadi tidak maksimal karena konservasi alamnya tidak terawat. Salah satu penyebab banjir ialah sistem irigasi dan drainase yang kurang baik. Ketika hujan, saluran irigasi tidak dapat menampung air yang dapat
menyebabkan banjir di sekitar lahan permukiman dan pertanian. Begitu pula jika drainase kurang baik, ketinggian air genangan akan meningkat akibat tidak adanya saluran pembuangan yang mampu mengurangi genangan dengan cepat. Agar tidak ada luapan air yang berlebihan, perlu melakukan antisipasi banjir di musim hujan. Bila saluran irigasi dalam keadaan baik, dengan sendirinya aliran air akan lancer. Alhasil, air tersebut
sudarno/bhirawa
Tampak warga Desa Banjarsari Kecamatan Madiun bergotong royon kerja bhakti membersihkan saluran irigasi di persawahan untuk menghindari luapan air ke lahan pertanian atau ke pemukimman penduduk
tidak meluap sehingga membanjiri sawah para petani yang menyebabkan kerugian. Pasokan air pun bisa terjaga dan terkontrol stabilitasnya hingga mengaliri sawah para pet-
ani dengan baik. “Kejadian ini tentunya patut diwaspadai. Saat melihat kondisi di lapangan, ternyata masih banyak warga yang tidak memperhatikan saluran irigasi.
Akhirnya terjadilah luapan air alias terjadi banjir rutin disetiap hujan tiba,”kata Bupati Madiun, H. Ahmad Dawami memberikan pemahaman. Terkait masalah terurai dia-
tas, Bupati Madiun H. Ahmad Dawami juga menghimbau agar para petani menormalisasi saluran irigasi persawahan. Banyak dijumpai yang semestinya saluran irigasi berukuran 1,5 meter, kini hanya 0,5 meter. Ketinggian ini tentunya tidak bisa menampung debit air yang cepat saat musim hujan. Tidak hanya itu, banyak proyek pengerjaan saluran irigasi menjadi tertunda karena dampak dari refokusing anggaran untuk penanganan pandemi. Misalnya di Desa Banjarsari Kecamatan Madiun, pemukimannya tergenang karena luapan air sungai sebab saluran irigasinya masih dalam proses renovasi. Bencana memang tidak terencana namun kita patut mengantisipasinya. Kerja bakti massal sudah dilakukan, namun masih kurang masif dilakukan oleh masyarakat. Banyak sampah dan bambu serum-
pun yang menjadi penghalang aliran sungai. Sehingga berdampak pada aliran air yang tidak maksimal dan mengakibatkan luapan di permukiman maupun persawahan. Terkait masal itu, akhirnya diadakan kerja bhakti bersama warga diadakan pengerukan atau pembersihan di irigasi, agar saluran air bisa lancar dan tidak meluap ke lahan pertanian juga mengenangi lahan penduduk. Yang mana selama ini disebut banjir rutin tatkala hujan tiba atau terdapat kiriman air hujan dari daerah lereng gunung Wilis ini, juga mengakibatkan banjir rutin di wilayah Kabupaten Madiun selama ini. Sudah menjadi pemandangan atau kejadian biasa, di Kabupaten Madiun yang setiap hujan turun menjadi langganan banjir rutin. Yakni, di wilayah kecamatan Wungu, Madiun, Balerejo, Pilangkenceng dan kecamatan Sawahan.[dar]
Rabu Wage, 4 November 2020
JATIM MEMBANGUN
Halaman 9
Satpol PP Jatim Gelar Rakor
Siapkan Pelaksanaan Penindakan Pelanggaran Prokes Covid-19 Satpol PP Jatim, Bhirawa Kerja keras Pemprov Jatim bersama TNI/Polri untuk menurunkan angka kasus Covid-19 membuahkan hasil, terbukti hingga saat ini tidak ada wilayah di Jatim yang masuk zona merah. Hal ini juga tidak lepas dari upaya Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa bersama dengan DPRD Jatim yang melakukan revisi Perda 1 Nomor 2019 tentang Ketentraman, Ketertiban Umum Masyarakat direvisi menjadi Perda 2 Nomor 2020, sesuai Inpres Nomor 6 Tahun 2020 dan di break down ke Pergub Nomor 53 tahun 2020. Dalam Perda Nomor 2 tahun 2020 ini dilakukan perubahan revisi dari
hal – hal yang terkait keamanan masyarakat, membangun ketertiban umum yang lebih secure. Maka dimasukkanlah konten yang terkait dengan kesehatan, sampai dengan sanksi bagi mereka yang membahayakan kesehatan orang lain. Itulah mengapa Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Bidang Penegak Peraturan Daerah (Gakda) menggelar rapat koordinasi (Rakor) di Malang, hari ini, Rabu (4/11).
Kegiatan ini bertujuan untuk untuk menyatukan pemahaman Satpol PP di seluruh kabupaten/kota agar tidak ragu lagi dalam melakukan tindakan bagi pelanggar Covid-19. Menurut Kepada Bidang Gakda, Hanis Perda 2 tahun 2020 menjadi landasan untuk menindak pelanggar Covid-19, terutama bagi daerah yang belum memiliki Perda. “Dalam pelaksanaan penindakan yustisi banyak permasalah di daerah, seperti bagaimana penyidikannya dan siapa yang berwenang melakukan penyidikan, hal inilah yang akan di bahas di Rakor itu,” kata Hanis saat ditemui diruang kerjanya, Selasa (3/11).
Lebih lanjut Hanis menjelaskan, nantinya Rakor itu akan diikuti oleh 80 peserta yang terdiri dari Kasatpol PP dan Kabid Penegak Peraturan Daerah seluruh kabupaten/kota. Ia berharap usai Rakor ada sinkronisasi dan kesatuan pemahaman di daerah agar tidak ragu lagi dalam melakukan tindakan terhadap pelanggar Covid-19. “Bagaimana penindakannya, apakah cukup PPNS kabupaten/kota atau harus memerlukan pendampingan. Kemudian bagaimana dengan uang denda yang harus disetor ke kabupaten/kota atau ke Pemprov. Hal inilah yang akan kita diskusikan di Rakor,” terang Hanis. [wwn]
Pelaksanakan sidang ditempat pelanggar protokol kesehatan Covid-19.
Tiket Masuk Ditarik Lagi, Wisatawan Kawah Wurung Mengeluh
Anggota TNI Kodim 0813 Bojonegoro melaksanakan tes Kesemaptaan Kesegaran Jasmani
Ukur Kemampuan Jasmani Secara Berkala, Kodim Bojonegoro Gelar Garjas Periodik Bojonegoro,Bhirawa Anggota TNI Kodim 0813 Bojonegoro melaksanakan tes Kesemaptaan Kesegaran Jasmani (Garjas) periodik II tahun 2020, yang diselenggarakan oleh Jasmani Militer (Jasmil) Korem 082/CPYJ, dilapangan Makodim setempat. Kegiatan tersebut, merupakan kegiatan program satuan yang dilaksanakan setiap enam bulan sekali untuk mengetahui tingkat kebugaran fisik prajurit, sekaligus mengukur kemampuan kesemaptaan jasmani anggota secara berkala. Plh. Kepala Jasmani Militer (Ka-
jasmil) Korem 082/CPYJ, Lettu Inf Yeruwanto, menjelaskan bahwa tes kesemaptaan Garjas periodik II tahun 2020 di jajaran Korem 082/ CPYJ telah dimulai pelaksanaanya pada 26 Oktober 2020 bulan lalu di Kodim 0809/Kediri, dan saat ini dilaksanakan di Kodim 0813 Bojonegoro. “Jadwal Garjas Kodim 0813 Bojonegoro tanggal 2 dan 3 November 2020, hari ini kegiatan yang terakhir,” terangnya, Selasa (3/11. Ditambahkannya bahwa tes kesemaptaan kesegaran jasmani yang dilaksanakan meliputi, Garjas A
yakni lari 12 menit. Garjas B, meliputi Pull Up, Sit Up, Push Up, Lunges, dan Shuttle Run. Dan Garjas C renang dasar militer 50 M. “Garjas yang dilaksanakan meliputi Garjas A dan B ditambah dengan ketangkasan renang dasar 50 meter,” ujar Lettu Inf Yeruwanto. Pihaknya mengucapkan terima kasih kepada Kodim 0813 Bojonegoro, karena dalam pelaksanaan tes kesemaptaan Garjas periodik II dapat berjalan dengan tertib, aman, dan lancar. “Kami sampaikan ucapan terima kasih kepada Kodim 0813 Bojonegoro, dalam pelaksanaan garjas pe-
Hari Jadi 490 Tahun Pamekasan Bangun Ekonomi, Pendidikan dan Sosial Politik Pamekasan, Bhirawa Bupati Pamekasan, Baddrut Taman menegaskan, di Hari Jadi ke 490 Kabupaten Pamekasan, pemerintah ini meningkatkan pembangunan ekonomi, pendidikan dan sosial politik yang menjadi pengharapan Panembahan Ronggosukowati. Maka itu, Tahun 2020 kita mengambil tema “Pamekasan Reborn, Desaku Maju dan Pamekasan hebat”. Mengedepankan pembangunan ekonomi menuju kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan merata. “Semoga Allah, SWT memberi kekuatan agar kita bisa melanjutkan perjuangan Ratu Ronggosukowati menjadi Pamekasan hebat yang Rajjah, Bhajjrah, tor Parjhugah)”, kata Baddrut Tamam, kepada pimpinan dan staf Pemkab diperingatan Hari Jadi ke 490 di lapangan Pemkab Pamekasan. Menurutnya, Pamekasan Reborn dengan model terbaru tidak terlepas 5 (lima) skala prioritas, selain Pendidikan dan Kesehatan. Pihaknya fokus
Bupati Pamekasan, Baddrut Tamam saat menjadi Irup peringatan Hari Jadi 490 Kabupaten Pamekasan.
dibidang ekonomi, setelah efek dari pandemi Covid 19. Mendorong sektor ekonomi, sebagai upaya meningkatkan daya beli masyarakat dan mengatasi lambat perputaran ekonomi hingga ke tingkat bawah. Modelnya, mencetak wirausaha baru, mengadakan pelatihan kepada pemilik IKM dan alokasikan dana Rp. 5 miliar dari APBD perubahan 2020 untuk dipinjamkan, bunga 1 persen, 5 persen dibayar Pemkab. Mencetak generasi muda handal
Bupati Pamekasan, Baddrut Tamam, bersama Forpimda, Sekdakab Pamekasan dan para Asisten berfoto bersama.
di masa depan. Pemkab akan menjajaki kerjasama lembaga pendidikan, seperti STPDN, Akpol, Akbri dan PT lain, mengirim anak sehat, cerdas dan berprestasi dibiayai Pemkab Pamekasan. “Anak sehat dan cerdas, kepingin melanjut jadi Polisi, Tentara, pemimpin dan dokter. Kita pasilitas dan diberi beasiswa untuk melanjutkan. Karena ke depan sumber daya diutamakan,” tuturnya. Program infrastruktur Pamekasan membangun jalan dari Kecamatan Pegantenan hingga Kecamatan Batumarmar. Dan Pemerintah menyedia dana stimulus untuk biaya produksi pertanian. Misalnya, pengolahan tanah, bibit dan pupuk. Dengan dinamika sosial politik di kabupaten Pamekasan yang tertib dan aman. Bupati mengucapkan terima kasih kepala Ulama, para tokoh agama, aparat penegak hukum, khususnya saudara Raja’e, Wakil bupati Pamekasan sudah dan bersama melanjutkan program pembangunan menuju Pamekasan hebat. [din.Adv]
riodik II tahun 2020 dapat berjalan dengan tertib, aman, dan lancar dengan tetap menerapkan protokol kesehatan,” pungkasnya. Sementara, Perwira Seksi Personel (Pasipers) Kodim 0813 Bojonegoro, Kapten Inf Riyanto menambahkan bahwa, semua rangkaian kegiatan pelaksanaan tes kesemaptaan kesegaran jasmani periodik II tahun 2020 telah selesai dilaksanakan. Menurutnya, kegiatan tersebut sudah berjalan dengan tertib dan aman, tidak ada anggota yang sakit maupun cidera. [bas]
Bondowoso, Bhirawa Wasatawan yang mengunjungi Kawah Wurung (Kawu) di kecamatan Ijen ,Bondowoso mengeluhkan bukti tiket masuk ditarik kembali oleh pengelola usai membayar . Salah satu wisatawan asal Jakarta, Nova mengeluhkan tiket yang sudah dibayarnya diminta kembali oleh pengelola kawasan wisata Kawah Wurung (Kawu), Kamis (29/10) bertepatan dengan libur panjang. Nova bersama rombongan berkunjung ke wisata Kawah Wurung Bondowoso. Namun setelah rombongannya sampai dipintu pertama wisata, dirinya mendapatkan tiket tanda bayar. Namun setelah beberapa meter kedepan, tiket tersebut ditarik kembali. Nova menilai, jika telah terjadi kebocoran tiket yang diduga bekerja sama dengan oknum petugas yang curang. Bahkan dia menuding ada oknum petugas yang sengaja bermain dengan orang luar. “Modusnya gini, saya ada rombongan dua mobil, semua isi 14 orang dan sudah dapat tiket tanda bayar di pintu masuk pertama. Beberapa meter kemudian ada oknum dan tiket itu ditarik kembali,” ujar Nova. Menurutnya, jika per tiket Rp 5 ribu dikalikan 14 orang, maka se-
cara otomatis mereka meraup keuntungan Rp 70 ribu di mobil rombongan itu. Bila tiket tersebut dijual lagi. Kata dia, waktu itu banyak sekali rombongan mobil yang berkunjung di Kawu. Kebetulan pas hari libur panjang. “Kalau seperti ini terus terjadi di objek wisata Bondowoso. Maka wisata tidak akan maju-majuh serta berdampak pada PAD,”kata Nova. Sedangkan salah satu Wisatawan Kawah Wurung yakni Riyan menyampaikan, jika tiket masuk diwisata Kawu ini agar tidak digunakan lagi dan harusnya ada tanggal serta nomer seri. Jadi, tanpa ditarik dan disobek pun sudah tidak bisa digunakan lagi. Menurut Riyan, kejadian ini bisa berdampak buruk bagi kelangsungan wisata yang akan datang. Karena kata dia, tiket masuk yang sudah dibeli oleh pengunjung telah menjadi hak milik pengunjung. “Saya kira petugas pintu masuk tidak akan mau menerima pengunjung yang bawa tiket masuk dari luar,” kata Riyan. Masih kata Riyan, bahwa kejadian ini diduga adalah permainan antara oknum petugas dengan yang narik tiket itu untuk memperoleh keuntungan. [san]
Wisatawan saat berkunjung ke wisata Kawah Wurung Bondowoso.
Operasi Yustisi Skala Besar, 84 Pengendara Terjaring Jember, Bhirawa Gugus Tugas Covid 19 Kabupaten Jember terus gencarkan operasi yustisi untuk mencegah penyebaran Covid 19 hingga ke tingkat kecamatan. Operasi yang dipimpin oleh Wakil Ketua Gugus Tugas Letkol Inf. La Ode Muhammad Nurdin ini, hari ini memilih Kecamatan Panti sebagai daerah sasaran operasi yustisi dengan sasaran pendisiplinan masyarakat secara masif. Sedikitnya 84 pelanggar yang terjaring dalam operasi tersebut. Mereka dikenakan tindakan sidang
ditempat dan sanksi sosial membersihkan halaman Koramil Panti. “ Dalam operasi ini seluruh pengendara roda empat (R4) maupun roda 2 (R2) dilakukan pemeriksaan oleh petugas,” ujar Wakil Ketua Gugus Letkol Inf. La Ode Muhammad Nurdin yang didampingi Danramil Panti Kapten Inf. Sondakh Krisyanto kemarin. Dalam operasi skala besar tersebut, menurut La Ode Nurdin yang saat ini menjabat Dandim 0825 Jember, melibatkan personel Polres Jember, Kodim 0824 Jember, BPBD, Satpol PP, Dinas Perhubungan dan
instansi terkait lainnya. “ Pelaksanaan operasi yustisi ini merupakan implementasi peraturan pemerintah dalam rangka menghentikan penyebaran Covid 19,” tandasnya pula. Dalam pelaksanaanya, lanjut La Ode, menggunakan cara-cara humanis dan semata-mata merupakan ajakan kepada masyarakat, agar mematuhi protokol kesehatan.” Minimal selalu mengenakan masker saat berkegiatan diluar rumah, agar kita selamat dan terhindar dari penyebaran Covid 19,” pungkasnya pula. [efi]
Thoriqoh Shiddiqiyyah Doakan Keselamatan Indonesia Serta Covid-19 Segera Berakhir Jombang, Bhirawa Jamaah Sholawat Shiddiqiyyah, Pondok Pesantren Majmaal Bahrain Hubbul Wathon Minal Iman Shiddiqiyyah, Losari, Ploso, Jombang mendoakan keselamatan Bangsa dan Negara Republik Indonesia serta mendoakan agar pandemi Covid-19 segera berakhir dari Indonesia. Doa bersama dilaksanakan di pesantren setempat, Selasa (03/11) pada peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Pada acara ini juga dilaksanakan penyerahan sejumlah santunan. Ketua Umum Dhilaal Berkat Rahmat Alloh (Dibra) Pusat, Nyai Hj Sofwatul Ummah mengatakan, dilaksanakannya santunan dan doa bersama ini atas petunjuk dari Mursyid Thoriqoh Shiddiqiyyah, KH Muchtar Muchti, agar terhindar dari kedustaan agama. Selain itu, kegiatan tersebut juga merupakan salah satu bentuk cinta terhadap Tanah Air Indonesia. “Cinta kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan yang tidak kalah penting, adalah kita dianjurkan untuk berkasih sayang,” ujar Nyai Hj Sof-
watul Ummah. Dia menjelaskan, karena saat ini merupakan masa pandemi Covid-19, santunan yang diberikan tetap menggunakan protokol kesehatan seperti dengan menggunakan masker maupun selalu mencuci tangan. “Tadi di beberapa tempat kita siapkan wastafel beserta sabun dan piranti lainnya,” imbuh dia. Nyai Hj Sofwatul Ummah berharap, dengan melakukan shodaqoh, semua penyakit ataupun semua gangguan akan hilang. “Kita berdoa, kita juga usaha secara lahiriah,” tandasnya. Dikatakannya, doa bersama yang dilantunkan Jama’ah Shiddiqiyyah pada peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW ini, selain ditujukan agar Covid-19 segera berakhir, juga ditujukan agar Tanah Air Indonesia bisa selamat selama-lamanya. Disinggung lebih lanjut terkait kondisi Covid-19 di Kabupaten Jombang, Nyai Hj Sofwatul Ummah menjawab, Insya Alloh akan baik-baik saja, karena menurutnya, semuanya pasti ada waktunya. [rif]
EKONOMI
Rabu Wage, 4 Nopember 2020
Halaman 10
Sudah di Atas UMP
Kadin Jatim Minta Kabupaten Kota Tak Naikkan UMK Surabaya, Bhirawa Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Jawa Timur Adik Dwi Putranto menegaskan bahwa kondisi industri di Jawa Timur saat ini masih dalam keadaan tidak baik. Untuk itu, ia berharap kepada seluruh pemerintah Kabupaten dan Kota di Jatim untuk tidak menaikkan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) karena sudah diatas Upah Minimum Provinsi (UMP). Harapan tersebut diungkapkan Adik pasca Pemerintah Provinsi Jawa Timur menetapkan besaran nominal UMP 2021 akan naik Rp 100 ribu atau 5,5 persen. Dari UMP 2020 sebesar Rp 1.768.777 menjadi Rp. 1868.777 di tahun 2021. ”UMK di seluruh Jatim sudah diatas UMP. Untuk itu, kami harap UMK ini tidak bergerak, karena kondisi saat ini tidak memungkinkan untuk menaikkan upah karyawan,” tegas Adik Dwi Putranto di Surabaya. Adik mengungkapkan, UMK tahun 2020 yang telah berlaku di 38 kabupaten dan kota di Jatim seluruhnya sudah di atas UMP. UMK terendah ada di 9 Kabupaten, tetapi nominalnya masih di atas UMP, yaitu sebesar Rp 1.913.321,73. Ke 9 kabupaten tersebut adalah Kabupaten Sampang, Kabupaten Situbondo, Kabupaten Pamekasan, Kabupaten Madiun, Kabupaten Ngawi, Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Pacitan, Kabupaten Trenggalek dan Kabu-
paten Magetan. “Semua sudah di atas UMP. Untuk itu, kami berharap teman buruh juga menyadari kondisi saat ini,” ujarnya. Adik menyatakan, kondisi saat ini sangat berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Pandemi Covid-19 telah menghempaskan kinerja industri di seluruh Jatim, bahkan di Indonesia. Ekonomi mandeg hingga kinerjanya mengalami kontraksi atau minus 5,9 persen. Akibatnya banyak perusahaan yang tidak bisa menggaji karyawan mereka hingga memutuskan untuk merumahkan sebagian karyawan atau bahkan memutus hubungan kerja atau PHK. Di Jatim, hingga Mei 2020 ada sekitar 231 perusahaan yang telah melakukan PHK dengan jumlah 6.900 pekerja. Sementara jumlah karyawan yang dirumahkan juga cukup banyak, mencapai 32.403 karyawan yang bekerja di sekitar 607 perusahaan. “Untuk kembali bangkit ini butuh
Karena sudah di atas UMP, Kadin Jatim meminta Pemkab/Pemkot tidak menaikan UMK di wilayah masing - masing.
waktu dan kekuatan. Kita sekarang sedang berupaya mengembalikan kondisi ekonomi agar bisa berjalan normal, walaupun dengan keterbatasan karena harus tetap mematu-
hi protokol kesehatan,” tambahnya. Ia mengatakan, saat ini perusahan-perusahan masih memikirkan bagaimana membayar upah dengan kondisi UMR saat ini. Jika kemudi-
an beban yang cukup berat ini ditambahi dengan kenaikan UMK, pasti industri akan kalang-kabut. Adik berharap karyawan dan buruh bisa memahami situasi sekarang, yang
mana ekonomi masih membutuhkan waktu untuk bangkit setelah terdampak pandemi Covid-19. “Berikan kami waktu untuk kembali memulihkan ekonomi ini,” pungkasnya.[ma]
Pandemi Covid-19 Tak Pengaruhi Sektor Perikanan
BURSA EKONOMI Ning Ema saat menyerahkan bantuan bibit Bawang Merah kepada KWT di Kecamatan Ploso, Kabupaten Jombang, Selasa (03/11). arif yulianto/bhirawa
Ning Ema Bantu Bibit Bawang Merah Jombang, Bhirawa Anggota Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI), Ema Umiyyatul Chusnah (Ning Ema) menyerahkan bantuan bibit Bawang Merah dari Kementrian Pertanian Republik Indonesia kepada Kelompok Wanita Tani (KWT) se-Kecamatan Ploso, Kabupaten Jombang, di Pendopo Kantor Desa Bawangan, Kecamatan Ploso, Kabupaten Jombang, Selasa siang (03/11). Ning Ema menjelaskan, banyak petani di desa-desa di Kecamatan Ploso, Kabupaten Jombang yang menanam Bawang Merah, sehingga komoditi pertanian Bawang Merah ini harus dikembangkan di Kabupaten Jombang, terutama di Kecamatan Ploso. “Tujuan kami memberikan bantuan ini untuk membantu pemulihan ekonomi dari para petani, sehingga kita beri benih-benih ini,” kata Ning Ema. Dia menambahkan, dengan adanya bantuan berupa bibit Bawang Merah ini, otomatis biaya produksi petani akan lebih ringan, dan nantinya diharapkan, hasil panennya bisa maksimal. Dikatakan politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) asal Jombang ini, jika menginginkan hasil panen Bawang Merah bisa maksimal dan memuaskan, maka Dinas Pertanian Kabupaten Jombang maupun Petugas Penyuluh Lapangan (PPL) setempat harus berperan melakukan pendampingan kepada petani. ”Sehingga bisa berhasil dan hasil pertanian bisa lebih banyak dan lebih bagus untuk nilai jualnya,” tandasnya.[rif]
KEHILANGAN TULUNGAGUNG HILANG STNK, AG 5555 RD, a/n. Prapti Suparti, Dsn. Lemahduwur RT 01/03, Ds. Batokan, Ngantru – T.Agung No. 7514/IMB/BI-IV/2020 HILANG STNK, AG 4478 RAM, a/n. Sri Puji Hartati, RT 001/ RW 002 Kel. Kenayan – T.Agung No. 7515/IMB/BI-IV/2020 HILANG STNK, AG 4098 TW, a/n. Doni Setiawan, Dsn. Serut RT 01 RW 07, Ds. Tapan, Kedungwaru – T.Agung No. 7516/IMB/BI-IV/2020
Lamongan, Bhirawa Pandemi Covid-19 memang berimbas pada sendi-sendi kehidupan sosial utamanya perekonomian rakyat. Namun di Kabupaten Lamongan pada tahun pandemi ini masih tergolong selamat dari ancaman anjloknya salah satu perekonomian yakni di sektor perikanan. Secara umum sektor perikanan di Kabupaten Lamongan selama pandemi Covid-19 ini tidak berpengaruh signifikkan. Akan tetapi perubahan iklimlah yang justru mempengaruhi, sehingga membuat suplai atau pasokan ikan berkurang.Karena supali berkurang, harga ikan ahirnya naik Memasuki musim penghujan menjadikan para petani lebih semangat karena harga ikan naik,sehingga para petani termotivasi untuk meningkatkan produktivitas perikananya untuk memenuhi kebutuhan pasokan ikan. ”Kalau di Pasar Ikan ini secara umum masih dalam keadaan stabil daripada tahun kemarin.Pandemi Covid-19 tak terlalu ber-efek, justru perubahan iklim yang tak menentu inilah yang mempengaruhi.Karena membuat suplai ikan berkurang,” ujar Kepala UPT Pasar Ikan Kabupaten Lamongan
Imam Khambali, Selasa (3/11). Dipaparkan Imam, tahun pandemi ini justru pengaruh yang paling dirasakan para petani soal musim kemarau dan hujan.Semasa musim kemarau kemarin sejak bulan Maret Tahun 2020 ini berimbas pada pasokan ikan atau suplai ikan yang berkurang. “Kalau sekarang kan sudah mulai memasuki musim hujan, kalau ini hujan terus insyaAllah dua bulan kedepan pasokan kita pasti akan bertambah hingga diprediksi terjadi lonjakan pasokan, karena Lamongan kan tambak budidaya
ikanya tadah hujan,” paparnya. Sejauh ini pasokan yang diterima Pasar Ikan Lamongan rata - rata dipasok oleh para petani di desa sekitar kota Lamongan dan kota tetangga,Tuban dan Gresik.Rata - rata pasokan ikan tawarnya lebih besar, sementara pasokan ikan air laut prosentasinya lebih kecil karena tidak sampai 5 %. “Kestabilan sektor perikanan ini juga justru malah menguntungkan para petani tambak,karena dengan stabilnya pasokan, maka harga ikan ikut terangkat. Kalau masalah harga
Alimun Hakim/Bhirawa
Meski dalam situasi Pandemi Covid - 19, Sektor perikanan Lamongan tetap stabil.
jual ikan sekarang sudah naik, karena pasokan kurang dan itu sesuai hukum ekonomi.” terangnya. Naiknya harga ikan tersebut juga dibenarkan Alatas Labib, salah satu petambak dari daerah Kecamatan Turi,Kabupaten Lamongan.”Alhamdulillah harga ikan naik dan sekarang sudah mulai memasuki musim hujan,semoga intensitas hujan tidak terlalu tinggi.Sehingga para petambak bisa meningkatkan produktivitas perikananya,” ungkap Labib, sapaan akrabnya. Dari data yang didapat menyebutkan rincian harga ikan tawar di bulan November antara lain Ikan Bandeng per kilogramnya Rp 12.000 hingga Rp 20.00 di tingkatan pengepul. Sementara di tingkatan eceran Rp 15.000 sampai Rp 24.000 di pengecer. Untuk ikan Mujaer,Tombro,Udang,Bader dan Lele harga variasinya mulai Rp 22.000 sampai 55.000 ditingkat pengecer dan pengepul.Sementara untuk harga Ikan Air Laut Tongkol,Cumi,Kuniran,Bawal harga variasinya mulai dari Rp 15.000 hingga Rp 33.000 ditingkatan pengecer dan pengepul.[aha]
Pegadaian Proses Hukum Penipu Lelang Online Surabaya, Bhirawa PT Pegadaian (Persero) telah melakukan proses hukum kepada pemilik akun palsu yang mengatasnamakan Pegadaian yang digunakan untuk melakukan tindak penipuan, hal ini dilakukan sebagai bentuk kepedulian kepada masyarakat serta wujud im plementasi perlindungan konsumen. Sekretaris Perusahaan PT Pegadaian (Persero), R Swasono Amoeng Widodo mengungkapkan awalnya perseroan melaporkan lebih dari 400 akun Instagram yang mengatasnamakan Pegadaian dan diduga melakukan tindakan penipuan. “Akun-akun Instagram tersebut
menggunakan kata Pegadaian, Pegadaian Syariah, The Gade sehingga seolah-olah merupakan akun milik PT Pegadaian (Persero). Untuk menyakinkan calon korban, mereka mengambil foto karyawan dan memanipulasi data KTP, NPWP, bahkan kartu pengenal karyawan (ID Card). Lebih dari itu mereka membuat rekening bank virtual dengan nama Pegadaian,” terangnya, Selasa (3/11). Amoeng menambahkan mereka menawarkan barang berharga seperti emas baik batangan maupun perhiasan dengan harga murah jauh di bawah harga pasar. Selain itu juga barang berharga lain seperti laptop, handphone,
bahkan sepeda dengan merk ternama. Selanjutnya calon korban diminta mentransfer uang, tetapi kemudian barang yang dipesan tidak dikirimkan. Bahkan setelah transfer diterima pelaku, selanjutnya ia menutup akun media sosialnya bahkan nomor rekening yang dipakai untuk menipu. Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Jakarta, Sarjono Turin mengatakan saat ini salah satu pelaku berinisial SRD akan segera disidangkan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. ”Berkas perkara saudara SRD telah rampung dan akan segera disidangkan dalam waktu dekat. Langkah hukum ini diambil karena
apa yang dilakukan saudara SRD ini merugikan masyarakat, apalagi dalam situasi pandemi seperti sekarang ini. Saat masyarakat menghadapi kesulitan ekonomi, oknum ini malah menipu,” ujar Sarjono. Untuk itu Sarjono meminta kepada masyarakat untuk waspada dan tidak mudah tergiur dengan harga murah. Jika memperoleh informasi lelang atas nama Pegadaian agar segera melakukan cek dan ricek dengan konfirmasi ke kantor Pegadaian terdekat, website atau media sosial resmi perusahaan. Sementara bagi mereka yang telah telanjur mentransfer uang ke pelaku agar tidak ragu-ragu melaporkan kepada pihak berwenang.[riq]
Komsumsi Ikan Jatim di Bawah Nasional
Arumi Apresiasi Tingginya Angka Konsumsi Ikan di Kota Probolinggo Ketua Forum Peningkatan Konsumsi Ikan Nasional (Forikan) Jawa Timur, Arumi Bachsin Emil Dardak Perluas Kampanye Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (Gemarikan) di Kota Probolinggo, Selasa (3/11). Melalui gemarikan ini diharapkan masyarakat lebih menyadari pentingnya makan ikan. Oleh : Wiwit Agus Pribadi, Probolinggo
Peluasan kampanye Gemarikan dilaksanakan di pendopo Kecamatan Kanigaran, dihadiri Ketua Forikan Kota Probolinggo Aminah Hadi Zainal Abidin, Wakil Ketua TP PKK Diah Kristanti Subri, Kepala Diskanla Provinsi Jawa Timur, Camat Kanigaran Agus Riyanto dan pengurus TP PKK setempat. “Gemarikan bukan berisi slogan tapi sebuah program nyata agar bisa dirasakan langsung oleh masyarakat seperti kegiatan saat ini. Kegiatan ini sangat bagus sekali di masa pandemi COVID 19 karena dapat men-
ingkatkan ketahanan pangan dan gizi pada masyarakat. Selain itu, dapat menggerakan sektor riil seperti pengolah, pembudidaya dan nelayan,” ujar Aminah Hadi Zainal Abidin, dalam peralatannya. Gemarikan ini, lanjut Aminah, menjadi media yang memperkenalkan berbagai jenis olahan berbahan dasar ikan. Karena potensi ikan sangat besar, bergizi tinggi dan sangat baik untuk dikonsumsi mulai dari anak-anak, ibu hamil hingga lansia. Gemarikan mampu mengakomodasikan kepentingan
Arumi dan Aminah pun praktek memasak olahan ikan.
pemerintah, instansi terkait dan masyarakat dalam mewujudkan sumber daya manusia yang sehat, kuat dan cerdas. Siang itu, penyerahan paket oleh Ketua Forikan Jatim Arumi Bachsin kepada perwakilan warga secara simbolis didampingi Ketua Forikan Kota Probo-
linggo Aminah Hadi. Sebanyak 200 paket yang diserahkan berisi produk olahan hasil perikanan seperti krupuk, amplang, abon, stik dan minuman rumput laut. Kemudian bandeng presto, otak-otak, 2 kg ikan segar, media edukasi serta masker. Arumi Bachsin menyatakan,
wiwit agus pribadi/bhirawa
perluasan gemarikan untuk meningkatkan angka konsumsi ikan di Jawa Timur khususnya Kota Probolinggo sebab ikan punya gizi seimbang dan aman. Di tengah pandemi konsumsi ikan sangat bermanfaat untuk menjaga kesehatan. Pencapaian ikan konsumsi di
Kota Probolinggo 44 kg per kapita, ini sangat luar biasa. Ada harapan saya angka ini bisa terus meningkat. Ikan punya berjuta manfaat tapi bukan berjuta rupiah. Harganya yang bervariasi dapat disesuaikan dengan kantong kita semua, “ujar istri Wagub Jatim, Emil Dardak ini. Peluasan kampanye gemarikan dilaksanakan oleh Forikan Jatim ke 17 kota / kabupaten, Kota Probolinggo menjadi lokasi ke 8. Pasalnya, ada harapan untuk Kota Probolinggo yang disampaikan oleh Arumi. Yaitu, perluasan kampanye bisa menjadi stimulan dari 44 kg per kapita konsumsi ikan dapat meningkat lagi. “Dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat, khususnya anak-anak serta menuntaskan stunting,” tuturnya. Provinsi Jatim punya angka stunting yang belum rendah, yang ia khawatirkan saat pandemi terjadi penurunan ekonomi selanjutnya justru angka stunting meningkat. “Maka apa
yang bisa kami lakukan? Kami memberi masyarakat sumber gizi yang baik salah satunya ikan. Gizinya banyak, harga fleksibel sehingga saya berharap masyarakat biasakan diri tingkatkan konsumi ikan karena kita sergap laut yang kaya akan ikan, “kata Arumi. Pada kesempatan itu juga diakses fashion show membawa produk olahan ikan oleh tim Penggerak PKK Kota Probolinggo yang kreatif. Arumi Bachsin pun terkejut, karena apa yang diluar ekspektasinya. “Ekspektasi saya packaging bukan seperti ini. Baik dan bagus ini artinya masyarakat Kota Probolinggo sudah siap di bidang industri,” komentarnya. Arumi dan Aminah pun praktek memasak olahan ikan dihadapan anggota TP PKK Kota Probolinggo. Di sela kegiatannya, Arumi Bachsin juga berkunjung ke Museum Rasulullah bersama rombongan.[wap]
SAMBUNGAN
Rabu Wage, 4 November 2020
Halaman 11
Sayap Jembatan Glendeng Longsor, Lalu Lintas Dialihkan
Sambungan hal 1 “Mulai hari ini, Selasa tanggal 3 November 2020 pukul 18.00 WIB, dilakukan penutupan total Jembatan Glendeng, baik untuk Ranmor R2 dan R4.” kata Kasat Lantas Polres Bojonegoro. Masih menurut kasat lantas mengatakan, penutupan tersebut dilakukan mengingat akan dilakukan penelitian jembatan oleh Dinas PU Bina Marga Provinsi Jatim, tentang seberapa besar tingkat kerusakan jembatan dan kelaikan Jembatan Glendeng untuk dilalui kendaraan bermotor. “Hasil penelitian dari Dinas PU Bina Marga Provinsi Jatim tentang kondisi kerusakan Jembatan Glendeng akan dipergunakan sebagai kajian untuk menentukan kendaraan yang diperbolehkan melintas di Jembatan Glendeng selama dalam perbaikan.” kata Kasat Lantas. Selanjutnya, dengan adanya penutupan tersebut maka dilakukan rekayasa jalur atau pengalihan arus lalu lintas sementara, di mana dari arah Bojonegoro ke Tuban akan dialihkan melalui TGP Pos Lantas Halte menuju Jembatan Kali Kethek hingga ke Pertigaan Ponco Kecamatan Parengan, kemudian menuju Soko atau Tuban. Demikian juga untuk sebaliknya dari arah Kabupaten Tuban yang hendak menuju Kabupaten Bojonegoro, dialihkan dari Tuban atau Soko ke arah Ponco Kecamatan Parengan, kemudian baru ke arah Bojonegoro. “Selama masa penutupan dan pengalihan arus di Jembatan Glendeng akan kami laksanakan penggelaran anggota lalu lintas dan anggota dishub di Jembatan Glendeng secara bergantian.” kata Kasat Lantas. Ia juga menjelaskan, selama penutupan Jembatan Glendeng akan dipasang spanduk atau banner penunjuk arah terkait pengalihan arus lalu-lintas tersebut, baik dari arah Bojonegoro maupun dari arah Tuban. “Kami imbau kepada warga masyarakat untuk mengikuti rekayasa lalu-lintas yang telah diterapkan, taati arahan dari petugas di lapangan agar semua berjalan lancar,” kata Kasat Lantas Polres Bojonegoro.[bas] l
Bupati Larang Pegawai Cari Penghasilan di Luar Gaji PNS Gresik,Bhirawa Bupati Gresik, Sambari Halim Radianto minta para Pegawai Negeri Sipil (PNS) dijajaran Pemkab Gresik fokus bekerja meski gaji yang diterima kecil. Ia juga melarang PNS mencari penghasilan lain diluar PNS. Sambari minta para PNS bekerja secara profesional. Meski gaji yang diterima kecil, jangan merangkap pekerjaan lain. Sambari tahu diantara PNS memang banyak yang bekerja diluar sebagai PNS yang penghasilannya
jauh lebih besar ketimbang gaji PNS. Tapi dengan alasan profesionalisme, mulai saat ini Sambari minta para PNS fokus bekerja. “Tidak boleh merangkap pekerjaan lain meski gajinya kecil.” Tegas Sambari di dihadapan 456 Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) formasi 2019 yang melaksanakan pengenalan lingkungan di Halaman Kantor Bupati Gresik, Selasa (3/11). Meski gaji yang diterima kecil, Sambari minta agar para PNS bekerja professional sesuai kemampuannya.
l
Jaga Kesehatan dengan Lari
Sambungan hal 1 Dalam pandangan Imam Agus Ansori, dengan rajin berlari diyakini akan dapat mendukung tingginya jam kerja di Kantor Pemkab Situbondo. Selain itu, mantan Sekretaris Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Situbondo, dengan rutin olahraga lari dipagi hari akan membuat tubuh seseorang selalu prima. “Dengan rutin lari pagi, kita akan sehat karena semua keringat bisa keluar dari tubuh,” jelas Imam Agus Ansori, Selasa (3/11). Masih kata Imam, tuntutan kerja saat ini tidak hanya fokus di dalam kantor semata, sebaliknya harus rajin terjun ke lapangan, menuntut setiap pejabat harus memiliki kondisi fisik yang segar. Dengan kondisi tubuh yang sehat, lanjut mantan Kepala Kantor Perijinan Kabupaten Situbondo itu, akan terhindar dari menurunnya kondisi fisik seseorang. “Alhamdulillah, sejak rajin berolahraga lari dipagi hari, semua tugas yang ada bisa diselesaikan dengan baik. Artinya kewajiban saya sebagai ASN dalam melayani masyarakat bisa berjalan sesuai dengan amanah,” pungkas Imam Agus Ansori. [awi]
l
Jangan hanya datang absen, duduk dan pulang “Saya yakin anda yang telah diterima dengan seleksi yang ketat ini adalah orang-orang hebat dan terpilih. Sangat disayangkan jika kemampuan saudara tidak dimanfaatkan sebaikbaiknya,” katanya. Sementara, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Pemkab Gresik, Nadlif mengatakan, jumlah CPNS yang hadir dan mengikuti pemberkasan sebanyak 456 orang. Mereka terdiri dari guru 174 orang, berijasah tehnik
sebanyak 162 orang dan sosial 120. Kemudian sebanyak 7 formasi dokter dan dokter spesialis yang dibutuhkan terisi semua. Juga untuk 12 formasi penempatan di Pulau Bawean juga sudah terisi. Ada 3 formasi yang tidak terisi, yaitu D4 transportasi darat, D3 Perpustakaan dan S1 K3. Dikatakan Nadlif, ada ketentuan bagi para CPNS formasi 2019 ini. Mereka tidak boleh mengajukan mutasi selama 10 tahun sejak diterima dan ditempatkan.[er]
Sanksi KASN Diabaikan, Mendagri akan Rekomendasi Sanksi PPK ke Presiden
Mayjen TNI Suharyanto Jabat Pangdam V/Brawijaya Sambungan hal 1 Sertijab orang nomor satu di Kodam V/Brawijaya ini tertuang dalam Surat Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/835/X/2020 tanggal 21 Oktober 2020, tentang pemberhentian dari dan pengangkatan dalam jabatan di lingkungan Tentara Nasional Indonesia. Sementara Mayjen TNI Widodo Iryansyah menjadi Pati Mabes TNI AD (dalam rangka pensiun). Sertijab Pangdam V/Brawijaya ini dibenarkan oleh Kepala Penerangan Kodam (Kapendam) V/ Brawijaya, Kolonel Arm Imam Haryadi. Pihaknya menjelaskan, sertijab dilakukan sesuai protokol kesehatan Covid-19. Dalam acara, para pejabat TNI AD tetap menggunakan masker dan menerapkan physical distancing, namun tidak menghilangkan makna dari acara tersebut. “Benar, sertijab berlangsung di Lantai Dasar Gedung E Mabesad, Jakarta, Selasa (3/11). Dan dipimpin langsung oleh Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD),” kata Kolonel Arm Imam Haryadi. Kapendam menjelaskan, sertijab pejabat TNI AD ini berlangsung dengan tertib dan khidmat. Serta selalu menerapkan protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pemutusan mata rantai Covid- 19. “Meski dilakukan sesuai protokol kesehatan yang ada. Namun sertijab ini tetap berlangsung secara khidmat,” ungkapnya. Sebelum menjabat sebagai orang nomor satu di jajaran TNI AD (Kodam V/Brawijaya), Jenderal Bintang Dua kelahiran Cimahi, Jawa Barat tahun 1967 ini pernah menjabat sebagai Danyonif Raider 500/Sikatan pada 2005 lalu. Alumnus Akmil 1989 ini juga pernah mengemban tugas sebagai Danrem 051/Wijayakarta pada 2015-2016. Mayjen TNI Suharyanto juga pernah menjabat sebagai Karopeg Settam BIN 2016-2017. Dilanjutkan dengan jabatan sebagai Dir Kontra Separatisme Deputi III BIN, hingga Kepala Staf Kodam Jaya pada 2018-2019. Berdasarkan Surat Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/835/X/2020 tanggal 21 Oktober 2020, tentang pemberhentian dari dan pengangkatan dalam jabatan di lingkungan Tentara Nasional Indonesia. Sebanyak 47 pati TNI turut dalam gerbong mutasi, dan terdiri dari 16 pati TNI AD, 19 pati TNI AL, dan 12 pati TNI AU. [bed]
kerin ikanto/bhirawa
Para CPNS saat melakukan pengenalan lingkungan di halaman Kantor Pemkab.
Batas waktu pelaksanaan sanksi dari KASN maksimal 10. Sehingga Mendagri melalui Irjen Kemendagri kirim surat tertanggal 27 Oktober 2020 sebagai peringatan kepada 67 PPK untuk segera menindaklanjuti rekomendasi sanksi KASN. Jadi surat Kemendagri tersebut sifatnya memberi tahu kepada PPK agar segera melaksanakan rekomendasi tersebut,’’ Kastorius Sinaga Staf Khusus Mendagri
Jember, Bhirawa Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) peringati Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) Jember Plt. Bupati Jember H. Abdul Muqit Arief untuk segera menindaklanjuti rekomendasi sanksi yang diberikan oleh Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) terhadap ASN yang terindikasi terlibat dan melanggar netralitas ASN dalam Pilkada 2020. Sebab rekomendasi sanksi KASN yang diberikan kepada Kabupaten Jember bersama 66 kepala daerah lainnya sudah melebihi batas waktu yang ditentukan. “Batas waktu pelaksanaan sanksi dari KASN maksimal 10. Sehingga Mendagri melalui Irjen Kemendagri kirim surat tertanggal 27 Oktober 2020 sebagai peringatan kepada 67 PPK untuk segera menindaklanjuti rekomendasi sanksi KASN. Jadi
surat Kemendagri tersebut sifatnya memberi tahu kepada PPK agar segera melaksanakan rekomendasi tersebut ,’ ujar Staf Khusus Mendagri Kastorius Sinaga yang di huhungi via ponselnya oleh media, Selasa (2/11) kemarin. Namun jika peringatan Mendagri tersebut tidak segera dilaksankan, Mendagri bisa memberikan rekomendasi kepada Presiden untuk memberikan sanksi kepada PPK.” Kami tidak mau seperti itu, kami ingin menolong pemerintah daerah, agar sanksi itu segera dilaksakan tepat waktu dan tidak terkesan ada pembiaran,” terang Kastorius. Rekomendasi sanksi KASN yang dilayangkan kepada 67 kepala daerah, berdampak pada pemblokiran akses bagi ASN yang sudah terbukti terverifikasi melanggar netralitas ASN dalam Pilkada.” Ketika rekomendasi sanksi dibuat dan tembusan-
Pertajam Sinergi Lintas Sektor l
Sambungan hal 1
jaran) bersama. Sementara itu Kepala Kantor Perwakilan BI Jatim Divi Ahmad Johansyah setuju terkait disparitas harga yang masih terjadi antar wilayah. “Sehingga kita melihat bahwa kelancaran barang antar wilayah itu menjadi akan semakin penting,” jelas Divi. Oleh karena itu, Bank Indonesia sangat mengapresiasi dan meng-
harapkan segera terealisasinya berbagai inovasi seperti resi gudang maupun pembentukan BUMD Pangan serta lainnya. “Agar kita bisa membuat suatu rantai logistik distribusi yang efisien di Jatim. Karena Jatim juga merupakan penyumbang rantai distribusi di daerah lain,” imbuh Divi. Selain itu, Pembangunan Pusat Distribusi Regional (PPDR) yang terintegrasi dengan sistem IT juga dinilai sangat efektif mengatasi
kelangkaan pasokan. Dan ini akan didukung dengan adanya data base mengenai arus barang. Divi bahkan mengaku bersyukur bahwa pembicaraan mengenai TPID makin meningkat tiap tahun. “Jika pada tahun sebelumnya berbicara mengenai bagaimana meningkatkan produksi tapi sekarang kita sudah mulai diskusi hal-hal yang sifatnya infrastruktur. Seperti data, resi gudang dan sebagainya,” ucapnya. [tam]
kan wawasan wirausaha. Selain itu, mereka juga didorong untuk menciptakan produk ekonomis berbasis kearifan lokal. “Harapan kami agar setelah program ini dilaksanakan mereka bisa usaha secara mandiri dan itu perlu didorong untuk dikembangkan,” lanjut dia. Selanjutnya semangat Jatim Cerdas dan sehat yang diwujudkan dalam pemberian penghargaan kepada 76 finalis. Penghargaan yang diberikan stimulus bantuan beasiswa mendukung jatim cerdas sekaligus bhakti mereka dalam bentuk bersih
lingkungan. “Mereka kita dorong untuk membaktikan dirinya dalam mewujudkan lingkungan yang sehat di masing-masing Kwarcab,” tandasnya. Purmadi berharap, EJGSI ini akan direplikasi oleh kwarcab di kabupaten/kota se Jatim. Antusiasme tersebut mulai ditunjukkan oleh pemerintah daerah, khususnya Pemkab Probolinggo. “Kami ingin semakin banyak Kwarcab yang mereplikasi ajang ini sehingga lebih banyak masyarakat yang terbantu dan kader Pramuka yang berkesempatan mengembangkan diri,” pungkas dia. [tam]
Pramuka Dukung Semangat Nawa Bhakti Satya l
Sambungan hal 1
“Pramuka terus berupaya melakukan kegiatan yang inovatif dan kretif dan bermanfaat untuk masyarakat Jatim. Warga masyarakat yang rumahnya kita pugar dan dibantu semua puas,” tutur AR Purmadi saat penutupan EJGSI di lokasi wisata Pintu Langit, Pasuruan, Selasa (3/11). EJGSI juga mengusung semangat Jatim Kerja melalui East Java Scout Chalenge. Melalui ajang tersebut, Kwarda Peamuka Jatim mengedukasi 380 Pramuka penegak pandega untuk diberi-
nya diberikan kepada BKN, BKN langsung melakukan pemblokiran bagi ASN yang bersangkutan di aplikasi sistem pelayanan administrasi ASN, yang punya aplikasi itu BKN,” terangnya pula. Saat ditanya ada berapa ASN Jember yang terbukti melanggar netralitas ASN, Kastorius tidak bisa memberikan keterangan secara rinci.” Ini kewenangan BKN dan yang punya datanya BKN, Kemendagri sebagai pembina ASN, hanya sebatas memperingatkan agar PPK sebagai pembina ASN di daerah untuk segera melaksanakan rekomendasi tersebut,” pungkasnya. Sementara PPK Kab.Jember yang juga Plt. Bupati Jember H. Abdul Muqit Arief saat dihubungi via ponselnya terkait rekomendasi sanksi KASN terhadap ASN yang terindikasi melanggar netralitas ASN tidak ada jawaban. [efi]
BPBD Tinjau Korban Banjir dan Kirim Bantuan
Sambungan hal 1 Yanuar mengatakan, kunjungannya ini bersama dengan pejabat eselon III di lingkungan BPBD Jatim dan Tim Reaksi Cepat BPBD Jatim. Pihaknya langsung mengunjungi lokasi dapur umum Tagana dan melakukan koordinasi dengan Kalaksa BPBD Kabupaten Pasuruan, Tektona Jati Hari Mukti dan Kades Kedungringin Risky Wahyuni, terkait perkembangan banjir dan upaya percepatan penanganannya. “Bersama BPBD Kabupaten Pasuruan, kita sedang mengupayakan dan mencari solusi untuk mengurai genangan air. Sementara itu kita akan coba menggunakan sandbag untuk membendung aliran air dari atas sambil menyiagakan mesin pompa,” kata Yanuar Rachmadi. Pihaknya menjelaskan, dari kordinasi didapati data kondisi banjir di sebagian Kecamatan Beji mengalami sedikit penyusutan. Yakni dengan rincian, Desa Kedungringin dengan ketinggian air 20-80 cm, Desa Kedung Boto 10-60 cm, dan Desa Cangkring Malang dengan ketinggian 20-50 cm. Sedang di Kecamatan Gempol, untuk Desa Gempol dan Kejapanan dengan ketinggian air 20-50 cm dan Desa Legok 20-50 cm. “Kami juga menyerahkan sejumlah bantuan logistik untuk masyarakat terdampak banjir,” ungkap Yanuar. Bantuan itu, sambung Yanuar, diantaranya berupa, 1 ton beras, 200 liter minyak goreng, 500 dus mie instan, 50 dus paket lauk pauk (1.800 kaleng) dan 26 dus makanan tambahan gizi siap saji (936 kaleng). Sebelumnya, di Desa Kedung Boto, BPBD Jatim bersama LPBI NU Bangil juga melakukan pendistribusian 350 nasi bungkus kepada warga terdampak. Pendistribusian itu dilakukan oleh relawan LPBI NU dengan menggunakan perahu karet bantuan BPBD Jatim. [bed] l
Berprinsip ‘Diwehi Urip Diwehi Mangan’, Dunia Lawak Masih Andalkan Kerja Virtual l
Sambungan hal 1
meski jumlahnya tidak sebesar seperti pendapatan manggung. Dijelaskannya, kerja virtual dalam dunia seni lawak lanjut Kirun yakni, seperti membuat program, dan program tersebut kemudian ditawarkan baik kepada tokoh masyarakat, pengusaha, hingga kepada perusahaan-perusahaan. “Be-
gitu ada kontribusi anggaran masuk, baru kita bikin virtual,” jelas Kirun. Sementara itu, Cak Percil meng ungkapkan, dirinya juga harus patuh dengan apa yang sudah ditentukan oleh negara (pemerintah). “Dipatuhi gitu aja, sabar, sabar,” ucap Cak Percil. Saat ini diakuinya, memang sudah mulai ada job manggung meski
jumlahnya masih relatif sedikit, dan itupun tidak boleh melibatkan banyak orang serta harus benar-benar menerapkan Protokol Kesehatan (Prokes) Pandemi Covid-19. “Tadi malam saya juga ‘streaming’ Purwodadi. Seperti itu, sudah ada (job). Sekarang virtual,” ucap Cak Percil lagi. Dia juga menyarankan agar para seniman menggunakan ‘kerja-kerja’ secara
virtual dalam masa pandemi Covid-19. Sama halnya seperti yang disampaikan Kirun, Cak Percil juga menyampaikan, penghasilannya dari dunia lawak sangat turun drastis karena adanya pandemi Covid-19. “Kalau turunnya sampai 80 persen ada, selama 7 bulan, 80 persenan. Jadi kami ini hidup tinggal 20 persen, coba bayangkan untuk hidup gimana,” tutur Cak Percil. [*]
Rabu Wage, 4 November 2020
PILKADA SERENTAK
Halaman 12
Komisi A Minta Masyarakat Hindari Money Politic DPRD Jatim, Bhirawa Komisi A DPRD Jatim mewanti masyarakat untuk menyukseskan gelaran pilkada dengan menghindari negatif campaign. Termasuk melawan penggunaan money politic dalam gelaran pesta demokrasi lima tahunan tersebut. Hal ini disampaikan Anggota Komisi A, Bambang Yuwono saat dikonfirmasi, Selasa (3/11) kemarin. Pihaknya berharap semua warga masyarakat bisa menjaga situasi tetap kondusif.
"Sebulan lagi, kita akan coblosan (9 Desember). Kami berharap semua warga masyarakat bisa menjaga situasi tetap kondusif, aman, damai, dan tetap tidak mengurangi kualitas demokrasi yang sudah ber-
jalan," ujarnya. Bambang yang juga politisi PDI Perjuangan ini mengingatkan bahwa pilkada sebagai ajang mencari pemimpin daerah. Nasib daerah termasuk masyarakatnya juga ditentukan oleh kinerja pemimpin dari hasil pilkada. Legislator dari Dapil IX yang membawahi lima daerah menyebut empat daerah di antaranya akan melaksanakan pilkada. Yakni, Ponorogo, Pacitan, Ngawi, dan Treng-
galek. "Bagaimana kita bisa mencari memimpin baru di daerah yang lebih amanah, lebih bisa memperjuangkan kepentingan rakyat di daerah," kata Bambang yang juga Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Ponorogo ini. Saat kampanye, para tim pemenangan masing-masing paslon juga diharapkan dapat menggunakan cara-cara yang elegan. "Jangan ada yang menakut-nakuti, membuat orang tidak berani me-
milih. Termasuk, jangan sampai ada politik uang," katanya. "Politik uang hanya menyenangkan sesaat namun membawa dampak berat untuk lima tahun ke depan. Kita akan menderita di bawah pemimpin yang hanya didukung kekuatan kapital," terangnya. Anggota Komisi A DPRD Jatim ini menegaskan bahwa hal ini sebagai upaya meningkatkan kualitas demokrasi. "Kualitas demokrasi yang terjaga akan sekali-
gus meningkatkan taraf hidup masyarakat," katanya. Selain itu, pihaknya juga terus mengingatkan masyarakat untuk konsisten menerapkan pola hidup sehat dengan protokol kesehatan ketat. Terutama, pada pelaksanaan pilkada mendatang. "Selalu gunakan masker, rajin cuci tangan, dan menjaga jarak. Hindari pula kerumunan yang berpotensi menimbulkan penularan," katanya. [geh]
PANGGUNG DAERAH
Hilmi Husain/bhirawa
Calon Wawali Kota Pasuruan, Moch Hasjim Asjari dari pasangan TEGAS saat kampanye.
Gawagis dan Alumni Santri Ponpes Al-Falah PLoso Kecamatan Mojo, Kabupaten Kediri deklarasikan dukungannya ke pasangan tunggal Haninditho Himawan Pramana -Dewi Maria Ulfa (DD),
RTLH Prioritas Program Pasangan TEGAS
Gawagis-Alumni Ponpes Al Falah Ploso Dukung Mas Dhito
Pasuruan, Bhirawa Penanganan RTLH (Rumah Tak Layak Huni) tetap menjadi prioritas utama di masa kepemimpinan pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pasuruan, Raharto Teno PrasetyoMoch Hasjim Asjari (TEGAS). Penurunan kemiskinan menjadi fokus program Pemerintah Kota Pasuruan. Salah satunya lewat bantuan RTLH. Calon Wakil Wali Kota Pasuruan, Moch Hasjim Asjari menyatakan tahun 2019 lalu, tercatat bantuan sosial RTLH tertinggi di Kota Pasuruan. Adapun Jumlahnya hingga mencapai Rp 17,5 juta per rumah "Ke depan di massa kepemimpinan TEGAS, RTLH tetap menjadi prioritas penting," ujar Moch Hasjim Asjari, Selasa (3/11). Pihaknya juga mengisi masa kampanye dengan memantau RTLH di Kota Pasuruan. "Tujuannya membantu masyarakat supaya bisa hidup lebih layak. Apabila ada yang urgen diperbaiki, maka harus ada langkah perbaikan. Karenanya kami mendorong secepatnya dan semoga bisa direalisasikan juga Mas Teno di akhir tahun ini usai menjabat kembali," tegas Moch Hasjim Asjari. [hil]
achmad suprayogi/bhirawa
Dwi Astutik ketika mengamati batik-batik karya asli Sidoarjo.
Dwi Astutik Wajibkan Seragam Batik ASN Asli Perajin Batik Sidoarjo Sidoarjo, Bhirawa Corak batik seringkali menyiratkan sejarah perkembangan sebuah daerah. Karena di dalamnya ada filosofi makna dari jenis batik tersebut. Pegiat dan perajin batik tulis Sidoarjo Nurul Huda, Selasa 3/11 menuturkan, batik Sidoarjo kental dengan tiga corak. Yakni Beras Wutah, Kembang Tebu dan Udang Bandeng. Pemilik batik tulis Al Huda ini menerangkan, sejarah batik tulis di Sidoarjo berbarengan dengan berdirinya Masjid Al Abror pada tahun 1670 an di Kampung Kauman yang berdekatan dengan Kampung Jetis. Corak Beras Wutah menyiratkan pada masa lalu Sidoarjo merupakan produsen beras yang unggul. Tidak hanya bisa memenuhi kebutuhan dalam kota, tapi juga dikirim keluar pulau. "Hal itu bisa ditelusuri dengan adanya situs kuno beberapa penggilingan padi," jelas Nurul Huda. Begitu juga corak Kembang Tebu. Di Sidoarjo, hingga kini ada lima pabrik gula yang masih kokoh berdiri. Sedangkan corak udang bandeng menggambarkan bahwa Sidoarjo adalah kota dengan hasil perikanan yang melimpah. Tambak-tambak tersebar di beberapa wilayah Sidoarjo Timur. "Hampir semua produk batik saya terdapat satu dari tiga corak tersebut," ujar pengrajin batik tulis yang juga dosen pertanian ini. Huda menambahkan, salah satu ciri khas lain yang kuat adalah corak Kembang Bayam dengan latar belakang cerita Sidoarjo penghasil sayur mayur. [ach]
Kab Kediri, Bhirawa Gawagis (Kumpulan Putra Kyai) dan Alumni Santri Pondok Pesantren (Ponpes) Al-Falah PLoso Kecamatan Mojo, Kabupaten Kediri deklarasikan dukungannya ke pasangan tunggal Haninditho Himawan Pramana -Dewi Maria Ulfa (DD), Deklarasi tersebut dilakukan di Ponpes Hidayatul Salah Desa Rembang Kepuh Kecamatan Ngadiluwih, Kabupaten Kediri. Sebanyak tujuh Gus datang bersama alumni Ponpes Al-Falah Ploso di acara tersebut. Dukungan ini merupakan perintah
masayikh yang menginginkan Mas Ditho memimpin Kabupaten Kediri. Dalam acara tersebut para Gus bersama Alumni dan Mas Ditho membahas kemajuan kedepan Pondok Pesantren dan Kabupaten Kediri. Kyai H aji Al Kautsar Nurul Huda dukungan, dukungan ini merupakan perintah dari masayikh. Para ulama menginginkan Mas Dhito untuk memimpin Kabupaten Kediri di 5 tahun ke depan. "Dukungan ini merupakan perintah dari masayikh dan kita harus mengikuti. Dan setelah kita mengenal Mas Ditho lebih lama, memang
ternyata Mas Ditho pantas untuk memimpin Kabupaten Kediri," katanya. Lebih lanjut, menurut Gus Kautsar, bumbung bernuansa sebuah pilihan. Sebab hasil bumbung kosong tak ada kejelasan atas visi misi kepala daerah. "Seandainya Mas Ditho memiliki kelemahan tetapi kita masih bisa menyampaikan aspirasi kita dan bersama membangun Kabupaten Kediri. Jika kotak kosong kita semua akan kesulitan," imbuhnya. Sementara itu Mas Dhito mengaku bersyukur atas dukungan ini. Menurut-
nya ini hasil dari apa yang ia bangun selama 8 bulan terakhir sowan ke sejumlah tokoh agama dan masyarakat di Kabupaten Kediri. "Kediri ini persekutuan Ponpes yang banyak. Saya sudah menjalin komunikasi ke para masayikh. Sejumlah program untuk membangun pondok pesantren telah kita gagas dalam bantuan operasional untuk pesantren, insentif guru ngaji, serta preneurship pesantren untuk membekali para santri menjadi seorang wiraswasta yang handal setelah lulus dari pondok, "jelasnya. [van]
Cegah Covid-19 di Pilkada 2020
Logistik Terpusat APD Dipastikan Datang Lebih Awal Lamongan, Bhirawa mencuci tangan dengan handPelaksanaan Pemilihan Umum sanitizer,jaga jarak dan memakai Kepala Daerah dan Wakil Kepala masker akan kita terapkan denDaerah (Pemilukada) Tahun 2020 gan ketat. Hal ini sesuai intruksi ini dipastikan berjalan ditengah untuk mencegah terjadinya klussituasi Pandemi Covid-19. Proter Pilkada," jelasnya. tokol Kesehatan menjadi hal utaMakhrus lebih jauh menerangkan ma untuk diperketat selama pellogistik lainya,untuk kotak suara aksanaanya nanti demi pencegadan kertas suaranya informasinya han terjadinya kluster Pilkada. sudah siap dan nanti kita akan menHingga mendekati coblosan bugawal dengan ketat soal logistik Makhrus Ali lan Desember 2020,logistik Pemikertas suara."untuk kotak dan kerlu dipastikan sudah terkonsolidasi secara na- tas suara sudah siap.Bahkan kertas suara juga sional. Dipastikan oleh Ketua Komisi Pemili- informasinya sudah dilioat langsung dari pusat, han Umum Kabupaten Lamongan Makhrus Ali KPU daerah tinggal menyortirnya," terangnya. jika kedatangan logistik yang paling awal adDari sisi distribusi juga menjadi perhatian alah Alat Pelindung Diri(APD). "Untuk perkiraan husus KPU Kabupaten Lamongan dengab awal minggu pertama ini yang datang adalah tetap memperhatikan protokol kesehatan. logistik Alat Pelindung Diri(APD) dimana sudah "Sistem pengirimanya, nanti semua petugas selsai dan sudah terkonsolidasi secara nasional. dan temen - temen memakai APD dan pener"kata Makhrus Ali saat ditemui,Selasa(3/11). apan protokol kesehatan ketat dari setiap Dijelaskanya,protokol kesehatan seperti petugas PPK."tambahnya. [aha]
Ketiga Paslon Krisis Kepatuhan Peraturan Kampanye Kab Malang, Bhirawa yang dilakukan oleh tiga Paslon Pelaksanaan kampanye di KaBupati Malang. " bupaten Malang, yang diikuti Pelanggaran kampaye itu, ditiga Pasangan Calon (Paslon) antaranya penerapan protokol Bupati Malang dan Wakil Bupati kesehatan dan pelanggaran pemMalang, yakni Paslon Nomor beritahuan kampanye yang tidak Urut 1 Sanusi-Didik Gatot Subdetail dan lengkap," jelasnya. roto (SanDi), Nomor Urut 2 LathiSedangkan, lanjut dia, seperti fah Shohib (LaDub), dan Nomor tidak menyertakan alamat titik Urut 3 Heri Cahyono-Gunadi lokasi kampanye dan metode kaHandoko (Malang Jejeg), telah mpanye yang digunakan. Dan seMuhamad Wahyudi disebut Badan Pengawas Pemilharusnya, lokasi kampanye atau ihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Malang alamatnya diberitahukan kepada Bawaslu. krisis kepatuhan peraturan kampanye. Selain itu, juga sering dalam surat pemeberiKetua Bawaslu Kabupaten Malang Muhamad tahuan itu tidak diberitahu metode apa yang Wahyudi, Selasa (3/11), kepada wartawan digunakan dalam kampanye. Karena dalam mengatakan, sejak pelaksanaan masa kam- melaksanakan kampanye bagi Paslon Bupati panye pada 26 September 2020 hingga awal Malang ada aturannya. Oleh karena itu, dibulan November 2020 ini, banyak dugaan pe- rinya telah menyebutkan jika kampanye langgaran yang dilakukan oleh hampir selu- yang dilakukan ketiga paslon selama ini, teruh Paslon Bupati Malang. Karena pihaknya lah mengabaikan kepatuhan dalam berkamsudah melakukan penanganan pelanggaran panye atau krisis kepatuhan kampanye. [cyn]
Hilmi Husain/bhirawa
Cawali Pasuruan, Gus Ipul saat kampanye menemui warga dengan protokol kesehatan ketat di Jalan Airlangga, Kota Pasuruan, Senin (2/11) sore.
Gus Ipul: Mitigasi Bencana yang Harus Dilakukan Pasuruan, Bhirawa Calon Wali Kota (Cawali) Pasuruan, Saifullah Yusuf (Gus Ipul) mengingatkan masyarakat untuk tidak salah tangkap mengartikan "akrab dengan banjir" karena itu merupakan bentuk dari mitigasi bencana. Menurut Gus Ipul, akrab dengan banjir ini adalah istilah. Di dalam bencana, ada istilah berdamai dengan banjir, ataupun beradaptasi dengan banjir. Ini adalah istilah untuk mitigasi bencana. "Misalnya orang yang tinggal di area gunung merapi. Mereka harus akrab dengan resiko-resikonya. Termasuk yang tinggal di bantaran sungai. Mereka harus tahu resiko dan bagaimana mengatasi resiko," ujar Gus Ipul usai kampanye menemui warga dengan protokol kesehatan ketat di Jalan Airlangga, Kota Pasuruan, Senin (2/11) sore. Gus Ipul menjelaskan bahwa untuk penanganan banjir di Kota Pasuruan, masyarakat harus waspada dan mengetahui
resikonya. Pihaknya juga senang, karena sempat berkeliling menemui warga dan melihat rumah warga yang ada di sekitar bantaran sungai. "Saya senang, sebenarnya masyarakat sudah sadar resikonya dan sudah melakukan upaya darurat ketika banjir datang. Pada dasarnya masyarakat sudah siap," papar Gus Ipul. Apalagi, lanjut Gus Ipul, masyarakat sudah berupaya meninggikan rumahnya. Jadi, posisi rumahnya sudah lebih tinggi. Ada juga masyarakat yang sudah menyiapkan tempat untuk penyelamatan barang-barang berharga ketika banjir tiba dan sejenisnya. "Karena itu, pemerintah harus hadir, harus tahu apa yang akan dilakukan ketika banjir ini datang," paparnya. Ia menambahkan salah satu hal yang bisa dilakukan adalah dengan memberikan lampu tenaga surya. Nantinya, lampu tenaga surya itu akan memberikan manfaat luar biasa ketika banjir tiba. [hil]
GALERI KAMPANYE
KPU Umumkan Dana Kampanye Paslon Bupati-Wakil Bupati Situbondo Jajaran komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Situbondo mengumumkan dana kampanye dua pasangan calon (paslon) bupatiwakil bupati kemarin. Dari data yang ada, pasangan calon bupati-wakil bupati nomor urut 2 (Yoyok Mulyadi-Abu Bakar Abdi) tercatat memiliki dana kampanye yang lebih besar jika dibandingkan dengan paslon nomor urut 1 (Karna Suswandi-Khairani). Oleh: Sawawi, Kabupaten Situbondo
sawawi/bhirawa
Dua pasangan calon bupati dan calon wakil bupati Situbondo saat mengikuti pengundian nomor urut baru baru ini.
Ini terungkap sesuai dengan data Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) kemarin. Menurut Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Situbondo, Samsul Hidayat, pasangan calon bupati-wakil bupati nomor urut 1 (Karna Suswandi dan Hj
Khoirani) memiliki dana kampanye sebesar 202 juta. Sedangkan paslon nomor urut 2 (Yoyok Mulyadi-Abu Bakar Abdi), jelasnya, memiliki dana kampanye lebih besar yakni 610 juta. "Laporan dana kampanye itu merupakan bagian tahapan kampanye yang
harus dipenuhi kedua pasangan calon," jelas Samsul Hidayat kemarin. Masih kata Samsul Hidayat, keberadaan dana kampanye yang sudah dilaporkan selanjutnya akan dikelola oleh tim pemenangan masing-masing paslon untuk kepentingan kegiatan kampanye. Samsul Hidayat menegaskan, pengumuman dana kampanye paslon pilkada itu telah diatur dalam Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2020. "Disana disebutkan dana kampanye berasal dari sumbangan parpol maupun perorangan. Selanjutnya dana kampanye itu akan di audit oleh akuntan publik pada 4 Desember 2020 yang akan datang,"
jelas Samsul Hidayat. Khusus kegiatan audit dana kampanye, papar Samsul Hidayat, akan dilakukan oleh akuntan publik sebelum dilakukan pencoblosan 9 Desember 2020 mendatang. Untuk itu, katanya, khusus dana kampanye harus sudah tuntas sebelum tiba hari pencoblosan. "Ya ini merupakan salah satu dari semua tahapan pilkada serentak tahun 2020. Termasuk tentang pengumuman dana kampanye ini," pungkas Samsul Hidayat. Disisi lain, jadwal untuk pengumuman kampanye khusus di media cetak, akan dimulai diumumkan pada 22 November 2020 mendatang. [*]