Binder5agustus2015

Harian Bhirawa Ditunjuk kembali sebagai sarana pengumuman iklan tender/lelang pemerintah di seluruh Jawa Timur berdasarkan SK Gubernur No.188/343/ KPTS/013/2011

HARIAN

Mengingat jumlah kasus tindak pidana korupsi di Kejaksaan sangat banyak, kami mengusulkan untuk penambahan Pengadilan Tipikor di Jatim,”

IKLAN/ LANGGANAN

031-5615454

Baca Hal 3

Harga Langganan Rp 55.000/bulan Eceran Rp 3.000

Kepala Kejati Jatim Elvis Johnny

Rabu Legi, 5 AGUSTUS 2015

http://www.harianbhirawa.co.id

5

AGENDA HARI INI

AGUSTUS 2015

 Gubernur H Soekarwo

09.00 Pertemuan Kerja Posdaya se-Jatim di Bank Jatim

 Wagub H Saifullah Yusuf Menghadiri Muktamar NU di Jombang

 Sekdaprov H Akhmad Sukardi

08.00 Evaluasi Pelaksanaan Akuntansi Sistem Akrual di LPKD 13.00 Pembukaan Diklatpim III di Badan Diklat Jatim 16.00 Rakor Green Building se-Jatim di Hotel Ibis

Pesatnya Pembangunan Batu Tak Diikuti Meningkatnya PDRB Batu, Bhirawa Pembangunan pesat yang dilaksanakan di Kota Batu ternyata tidak diikuti dengan meningkatnya Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

Di antara daerah di Malang Raya (Kota Malang, Kabupaten Malang, Kota Batu) PDRB di Kota Wisata ini masih jauh tertinggal.

“PDRB kita memang masih kalah dengan Kabupaten dan Kota Malang, perlu ada inovasi untuk mengembangkan lagi hingga bisa memberikan kontribusi PDRB,” ujar Wakil Wali Kota Batu Punjul Santoso usai membuka sosialisasi perubahan tahun dasar PDRB berbasis SNA 2008 yang digelar Badan Pusat Statistik (BPS) di Hotel Kartika Wijaya, Selasa (4/8).

 ke halaman 11

gegeh/bhirawa

PDI Perjuangan Kota Surabaya menyatakan sikap terkait calon tunggal yang terjadi dalam Pilkada Surabaya 2015 di kantor DPC Jalan Kapuas, Selasa (4/8) dini hari.

Ketua DPC PDI Perjuangan Surabaya Whisnu Sakti Buana mengusulkan kepada KPU agar melakukan referendum.

Yusril : Pilkada di Tujuh Daerah Ditunda Saja Jakarta, Bhirawa Sejumlah parpol berharap ada jalan keluar atas persoalan tujuh daerah yang hanya memunculkan pasangan calon tunggal kepala daerah. Dari 269 daerah di Indonesia yang akan melaksanakan Pilkada serentak 9 Desember nanti, sebanyak 7 daerah terancam ditunda karena hanya ada satu pasangan calon.

anas/bhirawa

Suasana sosialisasi PDRB yang dihadiri Wakil Wali Kota Batu Punjul Santoso, akademisi, dan pelaku usaha Kota Batu, Selasa (4/8).

Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra mengatakan mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

(Perppu) bukan solusi untuk mengatasi masalah pasangan calon tunggal ini. Sebab, dengan mengeluarkan Perppu, justru akan mementahkan

pasangan calon yang sudah mendaftar saat ini. “Kalau ada Perppu justru mementahkan pendaftaran yang sudah ada,” kata Yusril di Markas Besar PBB Jakarta, Selasa (4/8).

Yusril menambahkan, pendapat Wakil Presiden Jusuf Kalla soal

 ke halaman 11

Penundaan Pilkada Surabaya

Festival Tretes Akan Digelar 10-16 Agustus

Disinyalir Ada Kegagalan Barter Politik hingga Pembelajaran bagi Tri Rismaharini

Pasuruan, Bhirawa Festival Tretes dalam rangka menyambut Hari Jadi Kabupaten Pasuruan ke- 1.086 di Kecamatan Prigen akan digelar pada 10-16 Agustus dengan menyuguhkan berbagai rangkaian acara seperti peragaan busana, lomba memasak, lomba mewarnai dan festival kuliner.

“Puncaknya pada 16 Agustus malam akan digelar lomba maraton Tretes Night Run 10 K,” kata Kepala Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) Kabupaten Pasuruan Lucas Cahyabuana, Selasa (4/8).

Ia mengatakan, Festival Tretes ini akan menjadi destinasi wisata keluarga dengan berbagai hiburan yang diramaikan oleh Puteri Indonesia 2015 Anindia Kusuma Putri serta Chef Farah Queen dengan tujuan membersihkan nama Tretes yang selama ini dinilai negatif sebagai tempat hiburan malam sekaligus prostitusi.

“Kami memilih tempat festival di Tretes karena bertujuan membersihkan nama Tretes dengan citra negatifnya sebagai tempat hiburan malam, sekaligus tempat prostitusi yang akan kami rubah menjadi wisata keluarga yang nyaman. Dengan adanya festi-

Surabaya, Bhirawa Penundaan Pilkada Surabaya direaksi banyak kalangan. Salah satunya para pengamat politik.

Pengamat politik sekaligus Koordinator Parleme Watch Jatim Umar Salahudin menilai kesan adanya barter politik yang tidak mulus antara Pilkada Surabaya dengan Pilkada Pacitan memang nampak, sehingga membuat kedua daerah itu gagal

melaksanakan pesta demokrasi pada 2015.

“Indikasi ini muncul karena di Pacitan, PDIP gagal mengusung calonnya untuk menghadapi petahana dari Partai Demokrat. Begitu pula di Surabaya, Partai Demokrat gagal mengusung calonnya untuk bertarung dengan petahana

 ke halaman 11

Nurwiyatno

Darurat Kejahatan Seksual Anak Masyarakat diminta tetap melanjutkan kepesertaannya dalam program BPJS menyusul hasil rapat bersama antara BPJS Kesehatan, MUI, Kementerian Kesehatan, DJSN, dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang memutuskan bahwa proses serta tindakan program BPJS Kesehatan tidak haram.

DPRD Jatim, Bhirawa Meki hingga kini Gubernur Jatim Dr H Soekarwo belum menyebutkan siapa pejabat eselon II di lingkungan Pemprov Jatim yang akan memegang kendali sebagai Penjabat (Pj) di Kota Surabaya menyusul adanya ancaman Pilkada Surabaya diundur hingga 2017, namun

 ke halaman 11

AKHIR JABATAN KEPALA DAERAH DAN PJ KEPALA DAERAH

NAMA DAERAH

AKHIR MASA JABATAN PJ

Kab Ngawi Kota Blitar

27 Juli 2015 3 Agustus 2015

Sujono Suprianto

Kabupaten Lamongan 9 Agustus 2015

Wahid Wahyudi

Kabupaten Ponorogo

12 Agustus 2015

Maskur

Kabupaten Kediri

19 Agustus 2015

Idrus

Sumber : Biro Administrasi Pemerintahan Umum Setdaprov Jatim

Rapat Bersama Putuskan BPJS Tidak Haram, Masyarakat Diminta Tetap Daftar

 ke halaman 11

KETUA Komnas Perlindungan Anak Arist Merdeka Sirait menyatakan Kota Kediri saat ini darurat kejahatan seksual pada anak, mengingat banyaknya kasus

Nama Nurwiyatno Muncul sebagai Pj Kota Surabaya

Jakarta, Bhirawa Rapat bersama antara BPJS Kesehatan, MUI, Kementerian Kesehatan, DJSN, dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah memutuskan bahwa proses serta tindakan program BPJS Kesehatan tidak haram.

“Kami semua telah menyepakati keputusan, serta mengklarifikasi isu-isu yang berkembang di masyarakat,” kata Kepala Eksekutif Pengawas Industri Keuangan Non Bank OJK Firdaus Djaelani ketika jumpa pers di Jakarta, Selasa (4/8).

Beberapa keputusan tersebut adalah, pertama telah dicapai kesepahaman para pihak untuk melakukan pembahasan lebih lanjut terkait dengan

Gus Ipul Pastikan Muktamar NU ke -33 di Jombang Pertarungan Paling Keras Jombang, Bhirawa Muktamar NU ke-33 di Jombang ini termasuk salah satu muktamar dengan pertarungan paling keras yang pernah terjadi di NU. Selain kubu Gus Sholah-Hasyim Musyzadi yang terkesan agresif, banyak sekali muncul fitnah hingga black campaign berupa surat kaleng.

Salah satunya yang banyak muncul fitnah adalah panitia yang dituding berpihak. Yang paling banyak dipersoalkan adalah pemberian formulir kepada peserta untuk mengisi setuju tidak soal AHWA (Ahlul Halli Wal ‘Aqdi), dan usulan siapa saja yang pantas masuk sembilan orang

 ke halaman 11

 ke halaman 11

Mantan Bacawawali Surabaya Haries Purwoko Angkat Bicara

 ke halaman 11

Ogah Dituding Calon Boneka, Ingat Pesan Ibu untuk Menjaga Kehormatan Setelah sempat menghilang di detik-detik terakhir pendaftaran calon kepala daerah di KPU Surabaya, Senin (3/8) sore, Haries Purwoko akhirnya blak-blakan soal keputusannya untuk mundur mendampingi bakal calon Wali Kota Surabaya Dhimam Abror.

Gegeh, Kota Surabaya Arist Merdeka Sirait

Sentil..  Tolak Pilkada 2015, Dukung Pilkada 2017  Tergantung pembisik Presiden  Siapa Pj Bupati Gresik Belum Jelas  Sabar nanti juga akan jelas  Kemarau Panjang Tak Pengaruhi Produksi Padi di Jawa Timur  Tapi pengaruh di harga

“Saya memutuskan batal mendaftar karena ada pihak yang berupaya memfitnah seiring niat saya mendampingi bakal calon Wali Kota Surabaya Dhimam Abror dengan menuduh sebagai calon boneka bagi pasangan Tri Rismaharini-Whisnu Sakti Buana,” kata Haries ke sejumlah wartawan di Surabaya, Selasa (4/8).

Haries menceritakan kronologis awal hingga memutuskan mundur dari Pilkada Surabaya saat pendaftaran calon. Lima menit menjelang penutupan perpanjangan pendaftaran calon, di KPU Surabaya Senin (3/8), ia mengaku masih mantap mendamp-

ingi Dhimam Abror untuk mengikuti pertarungan Pilkada Kota Surabaya melawan pasangan petahan Tri Rismaharini dan Whisnu Sakti Buana yang dicalonkan PDI Perjuangan.

Situasi mulai berubah saat hendak memasuki ruang pendaftaran calon I lantai 3 Kantor KPU Surabaya. “Saat di ruang tengah (lantai 1), kami bertemu Mas Whisnu Sakti dan Mas Awi (Ketua Badan Pemenangan Pemilu PDIP Surabaya Adi Sutarwijono).

Tidak ada masalah ketika saling sambut dan cipika cipiki, kami selama ini

 ke halaman 11

Mantan bakal Calon Wakil Wali Kota Surabaya Haries Purwoko (kanan) yang mundur pada saat pendaftaran terakhir di Komisi Pemilihan Umum Surabaya, Senin (3/8), angkat bicara menyusul pemberitaan yang menyudutkannya sebagai bagian dari gagalnya Pilkada Surabaya 2015 karena calon tunggal.

SURABAYA

2

Rabu Legi 5 AGUSTUS 2015

LEGISLATIF - EKSEKUTIF

Pilkada Gagal Digelar, PDIP Surabaya Desak Presiden Terbitkan Perppu Surabaya, Bhirawa DPC PDIP Surabaya masih mendesak pemerintah pusat untuk mengeluarkan Peraturan Pemerintah (Perppu) terkait dengan pembatalan Pilkada Surabaya akibat hanya ada satu pasangan calon yang mendaftar. Meski hanya ada tujuh daerah yang dibatalkan Pilkada nya, DPC PDIP Surabaya menyebut keluarnya Perppu itu sangat mendesak.

Ketua DPC PDIP Whisnu Sakti Buana (WS) mengatakan jika kelemahan UU tentang Pilkada tidak segera dilakukan perbaikan, maka dampaknya akan luar biasa, bahkan me-nasional.

“Justru kondisi ini sangat genting, tindakan begal politik sudah terbukti, sekarang sudah 7 daerah yang mengalami termasuk Surabaya dan yang berpotensi pasangan tunggal berikutnya ada sekitar 80 an, dan jika kele-

mahan UU Pilkada ini tidak segera dibuatkan perubahan dan solusi, bukan tidak mungkin akan terjadi saat Pilpres tahun 2019, anda bisa bayangkan apa yang terjadi, kesimpulannya ini sangat genting dan darurat,” tegasnya di kantor DPC PDIP Surabaya, Selasa(4/7).

Lanjut WS, Gejala seperti ini baru muncul saat ini di Surabaya, ini bukan urusan menang dan kalah, tetapi terjadi adanya

peristiwa pemboikotan atau pembegalan pilkada, kita bicara substansinya yakni hak rakyat disandra, jangan dampai dampaknya ke tingkat nasional.

“Kami sudah koordinasikan dengan DPP bahwa UU no 8/2015 memberikan peluang bagi parpol untuk bertindak secara tidak bertanggung jawab, dan sekarang DPP telah merespon yakni mengajukan gugatan yang sama,” tambahnya.

Ditanya seoptimis apa PDIP bisa menge-goal-kan terbitnya Perppu, sementara di dalam DPRRI masih terjadi dikotomi KMP dan KIH?, Whisnu menjawab bahwa persoalan pasangan tunggal tidak ada kaitannya dengan dikotomi yang sedang terjadi di DPR, karena lebih kepada persoalan seluruh bangsa.

“Masalah pasangan tunggal ini masalah serius dan tidak ada kaitannya dengan dikotomi yang terjadi di DPR-RI, karena menyangkut hak pilih rakyat dan menyangkut stabilitas politik secara nasional, untuk itu kami yakin bahwa seluruh parpol masih punya hati nurani,” terangnya.

Usulan solusi yang ditawarkan PDI Perjuangan ada dua, yakni referendum atau system pemilihan dengan bumbung kosong.

“Apa saja yang akan diputuskan pemerintah, kami akan mengikuti, namun jika ditanya solusi untuk munculnya pasangan tunggal dalam Pilkada, bisa saja dilakukan referandum atau bumbung kosong,” urainya.

Namun demikian pernyataan berbeda justru muncul dari anggota DPRD Jatim , Bambang Dwi

Hartono yang menyatakan Perppu belum perlu dibuat karena masih ada jalur hukum yang bisa ditempuh. Selain itu sampai saat ini hanya tujuh daerah yang hanya ada satu pasangan calon yang mendaftar.

Bambang Dwi Hartono yang juga Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) DPP PDIP memilih bersikap netral meskipun banyak calon pertahanan partai berlambang banteng ini gagal mengikuti pilkada karena ditunda.

“Dari sisi partai politik, dalam hal ini PDIP tentunya melakukan langkah-langkah politis maupun hukum karena banyak Pilkada ditunda. Bukan hanya PDIP, tapi Parpol lain yang alon ya tidak bisa maju akan melakukan hal yang sama, “ terang mantan Walikota Su-

rabaya dua periode ini kepada pers, Selasa (4/7).

Disisi lain, pihaknya menjelaskan terkait wacana munculnya Perppu sebagai solusi memecahkan masalah, Bambang DH menilai situs yang terjadi saat ini dianggap tidak begitu urgen untuk dikeluarkan.

Penilaian ini menurutnya jika dilihat dari sudut pandang KPU sebagai penyelenggara karena situasi yang terjadi belum termasuk keadaan genting atau berpotensi kerusuhan massal.

“Daru sudut pandang KPU, saya melihat keputusan dikeluarkan Perppu belum cukup mendesak. Dari seluruh daerah yang menyelenggarakan Pilkada serentak, hanya tujuh daerah yang ditunda sampai 2017,” jelas Q gat Bambang DH.Q

PANGGUNG BIROKRASI

Latma CARAT 2015 Tingkatkan Hubungan Indonesia-Amerika Surabaya, Bhirawa TNI Angkatan Laut dan Angkatan Laut Amerika Serikat (US Navy) kembali menggelar Latihan Bersama (Latma) bersandi “CARAT (Cooperation Afloat Readiness and Training) 2015” untuk meningkatkan hubungan bilateral dan memelihara stabilitas keamanan di kawasan Asia Tenggara.

“Latma CARAT 2015 itu secara resmi dibuka oleh Asops Kasal Laksamana Muda TNI Arie Henrycus Sembiring yang didampingi oleh Comlog Westpac RDML Charles William di Puslat Kaprang Kolatarmatim, Senin (3/8),” kata Kadispen Koarmatim Letkol Laut (KH) Maman Sulaeman di Surabaya, Selasa.

Pembukaan dari Latma CARAT yang berlangsung selama 14 hari sejak 27 Juli hingga 10 Agustus 2015 itu ditandai dengan penyematan tanda peserta latihan oleh Asops Kasal kepada perwakilan US Navy, lalu Commander Logistics Group Western Pacific menyematkan tanda peserta kepada perwakilan TNI AL. Dalam amanatnya, Asops Kasal menerangkan Latma CARAT 2015 memiliki peran yang sangat penting, tidak hanya untuk meningkatkan profesionalisme tetapi juga untuk mempererat hubungan bilateral antara Indonesia dan Amerika Serikat.

“CARAT 2015 merupakan implementasi dari hubungan bilateral di bidang pertahanan dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas, profesionalisme, dan koordinasi di bidang kemaritiman,” Q ant katanya.Q

Cukai Rokok Naik, Karyawan Terancam PHK Surabaya, Bhirawa Munculnya desakan dari masyarakat anti rokok untuk menaikkan cukai rokok sampai dengan 57% mendapatkan tanggapan dari pemerhati ekonomi di Surabaya. Untuk menaikkan sampai besaran tersebut, diperlukan kebijakan dan pemikiran secara adil agar kedepannya ide tersebut di tuangkan tidak menyebabkan permasalahan baru.

Menurut Dosen Ubaya Wiyono Pontjoharyo, Drs, MM, Ak, mengungkapkan setiap tahun cukai rokok selalu mengalami kenaikan, alasan dasar menaikkan cukai rokok yakni untuk meningkatkan sumber penerimaan negara. Tahun ini saja Pemerintah telah menargetkan penerimaan cukai rokok sebesar Rp139 triliun.

Sedangkan di tahun 2014, realisasi cukai tembakau mencapai Rp116 trilun.

Artinya, tren penerimaan pendapatan negara sektor cukai tembakau juga terus meningkat dari tiap tahun anggaran.

“Pemerintah harus memperhatikan dampak kenaikan cukai, seperti PHK massal, dan gulung tikarnya perusahaan rokok golongan kecil dan menengah,” ujarnya di Surabaya, Selasa (4/8) kemarin.

Lanjutnya, ia membeberkan, pada 2014, banyak perusahaan rokok dengan terpaksa harus mem-PHK buruhnya. Antara lain, perusahaan rokok Bentoel di Malang memutuskan hubungan kerja (PHK) 1000an buruhnya, HM Sampoerna mem-PHK sekitar 4.900 buruhnya karena dua pabriknya di Lumajang dan Jember, Jawa Timur tutup. Dan, Gudang Garam Kediri yang Q wil mem-PHK sekitar 2.000 buruhnya.Q

Halau PKL

Petugas keamanan dan ketertiban (Trantib) Kecamatan Semampir terus melakukan penghalauan bagi pedagang yang berjualan di kawasan Masjid Ampel Surabaya.Tampak para petugas saat menertibkan penjual asongan yang berkeliling, Selasa (4/8).

trie diana/bhirawa

Komisi E Evaluasi Kinerja Unsur Pengarah BPBD KPU Siap Kembalikan Anggaran Pilkada ke Kas Negara DPRD Jatim, kini maju dalam CaBhirawa wabup Lamongan, SeKinerja unsur pengalasa (4/8). rah Badan PenangguDitegaskanya kekelangan Bencana Daerah ringan, banjir dan long(BPBD) Jawa Timur sor merupakan bencana mendapat sorotan dari rutin yang terjadi setiap komisi E DPRD Jatim. tahunnya. Akan tetapi, Komisi yang membipihaknya melihat bahdangi masalah kesewa tidak ada pengujahteraan rakyat terrangan daerah setiap Kartika Hidayati sebut menilai kinerja tahunnya. “Jumlah daepengarah BPBD selama ini rah yang terkena bencana setiap tidak optimal. tahunnya cenderung stagnan,” Anggota Komisi E DPRD Ja- urainya tim, Kartika Hidayati menyamDitambahkannya, unsur pepaikan BPBD Jatim perlu me- ngarah tersebut menerima angngoptimalkan kinerja badan garan. Karenanya, Kartika mepengarahnya yang selama ini minta kepada unsur pengarah kurang terlihat kontribusi nya- untuk bertanggung jawab tertanya bagi penanggulangan ben- hadap kinerjanya. “mereka khan cana yang ada di Jawa Timur. ada anggarannya. Jadi harus ‘’Dewan pengarah itu kan be- bisa mempertanggungjawabrasal dari kampus. Harusnya kan,” urai politisi yang maju bisa memberikan masukan guna menjadi calon wakil bupati Lameminimalisir bencana yang mongan ini terjadi tiap tahunnya. baik itu Lebih lanjut, jika badan pebencana gunung merapi, ke- ngarah masih tetap tidak bisa keringan, banjir maupun long- optimal, iapun meminta agar sor,” kata Kartika Hidayati yang unsur pengarah yang terdiri dari

lima orang tersebut dibubarkan saja. Ini agar anggaran yang ada tidak dihambur - hamburkan.”Ya komisi E minta evaluasi. ya kalau tidak bisa mengoptimalkan kinerjanya, lebih baik dibubarkan saja,” tuturnya Sementara itu, kepala Badan Penanggulangan Bencana daerah (BPBD) Sudarmawan membantah bahwa kinerja unsur pengarah tidak maksimal. Menurutnya selama ini koordinasi antara dirinya dengan dewan pengarah cukup intens. “unsur pengarah kinerjanya baik. mereka khan merumuskan kebijakan untuk penanggulangan bencana. selama ini mereka cukup intens memberikan saran dan masukan,” tutur pria asal Madura ini.

Bahkan, menurutnya unsur pengarah yang juga ada akademisinya membuat partisipasi kampus dalam penanggulangan bencana lebih intens. “Banyak mahasiswa yang dari kampus itu menjadi relawan-relawan Q cty bencana,” pungkasnya.Q

Pasca Pencopotan Handoyo, Ancaman Roling Terus Bergulir DPRD Jatim, Bhirawa Keputusan penggantian Ketua fraksi PDIP DPRD Jatim, tampaknya akan memantik suasana panas di tubuh fraksi partai berlambang banteng moncong putih ini.

Penggantian Suhandoyo sebagai ketua Fraksi dinilai beberapa anggota FPDIP akan juga diikuti dengan roling komisi terutama kursi pimpinan komisi yang menjadi jatah Partai pemilik kursi terbanyak ke dua di Indrapura ini. Nama Ali Mudji yang saat ini duduk sebagai Wakil Ketua Komisi B DPDR Jatim juga mulai diusik.

Anggota FPDIP Jatim, Islan Gatot Imbata mengakui adanya desakan roling di komisikomisi. Bahkan di internal fraksi sudah cukup kuat hembusan tuntutan roling tersebut.

“Banyak yang mempertanyakan bagi anggota yang sudah tidak di struktural, tapi masih duduk sebagai pimpinan komisi untuk dilakukan rolling,” ungkapnya., Selasa (5/8).

Salah satu yang cukup santer disorot adalah Ali Mudji. Selain terkait dengan posisinya sebagai Wakil Ketua Komisi B, yang bersang-

kutan dinilai kemampuannya sudah banyak menurun sejak konidisi kesehatannya mengalami penurunan alias sakit-sakitan.

“Saya rasa wajar juga kalau ada yang berpendapat begitu. Kalau Pak Handoyo yang tidak lagi struktural diganti posisinya sebagai ketua Fraksi, maka wajar kalau posisi yang lain juga dilakukan evaluasi,” ungkap Islan.

Namun Gatot mengaku belum tahu apakah roling ini akan dilakukan atau tidak. Meski kalau dilihat dari kasak kusuk yang terjadi, desakan roling itu memang ada.Sementara itu beberapa anggota Fraksi PDIP lainnya, Aghata Retnosari yang ditanya soal roling komisi di tubuh PDIP hanya tersenyum saja.

Bagaimana dengan Bambang Suhartono yang saat ini menduduki posisi Ketua Komisi D DPRD Jatim , meski tidak mau terang terangan, sumber di DPD PDIP menyebutkan saat ini posisinya tarik ulur. Mengingat Bambang Ger , sapaan akrab Bambang Suhartono masih menjadi pengurus harian. “ Tapi kalau melihat tingkat kehadiran sebagai angota dewan ya Q cty banyak yang ngrasani mas.Q

KPU Surabaya, Bhirawa Bila Pilkada Surabaya jadi dipastikan ditunda pelaksanaannya , maka KPU Surabaya memastikan bakal mengembalikan sisa anggaran Pilkada yang belum terpakai kepada Pemkot Surabaya. Masalah anggaran Pilkada ini menjadi pertanyaan sejumlah kalangan mengingat statusnya yang berupa dana hibah.

“Kami akan mengumumkan penundaan pelaksanaan Pilkada besok(hari ini,red). Mengenai anggaran Pilkada, akan tetap dipergunakan sampai tahapan Pilkada dianggap selesai dan sisanya akan kami kembalikan kepada Pemkot,” terang Komisioner KPU Surabaya, Purnomo Satrio Pringgodigdo, Selasa(4/7).

Lebih jelasntya ketua KPUSurabaya Robiyan Arifin menegaskan akan menyetop penggunaannya per bulan Agustus ini. “Yang jelas semua kemungkinan akan kita lihat. Belum lagi ada sebagian pihak yang menginginkan pemerintah mengeluarkan Perpu untuk Pilkada yang diikuti satu Paslon,” terang Robiyan kemarin.

Posisi dilematis juga dialami oleh anggota Panwaslu Surabaya. Pasalnya, berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No 51 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Dana Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota. Masa kerja Panwaslu hanya 12 bulan.

Ketua Panwaslu Surabaya Wahyu Hariadi mengungkapkan, pihaknya akan koordinasi dengan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) tingkat provinsi dan pusat terkait berhentinya tahapan Pilkada di Surabaya. Pasalnya, persoalan berhentinya tahapan Pilkada ini merupakan masalah baru.

“Kami sudah kerja hampir empat bulan terhitung mulai bulan Mei lalu. Bagaimana selanjutnya tunggu instruksi Bawaslu karena ini (penghentian Pilkada,red) masalah baru,” ungkap Wahyu. Anggota Panwaslu terdiris atas tiga orang komisioner, 93 pengawas kecamatan, dan 154 pengawas kelurahan.

Bagaimana dengan anggaran yang diberikan Pemkot Surabaya kepada Panwaslu? Wahyu mengaku akan berkonsultasi dengan Pemkot terkait kelanjutannya. Namun, penggunaan anggaran akan sampai bulan Juli. Sementara bulan Agustus ini menunggu petunjuk lebih lanjut Status PPK-PPS dan Panwaslu Ngambang Berhentinya tahapan pemilihan walikota dan wakil wali kota Surabaya karena hanya memiliki satu pasangan calon (Paslon) bakal berbuntut panjang. Sebab, kejadian itu akan menghambat kinerja panitia yang sudah terlanjur dibentuk untuk menyongsong pemilihan pada 9 Desember 2015 mendatang.

“Kami pakai aturan yang ada, yaitu PKPU No 12 Tahun 2015. Itu jelas, daerah yang hanya ada satu Paslon, tahapan Pilkadanya dihentikan. Tapi kami juga menunggu dalam satu dua hari ini KPU Pusat mengeluarkan SE untuk petunjuk teknisnya,” kata Ketua KPU Surabaya Q gat.geh Robiyan Arifin kemarin.Q

Siapkan 100 Paskibraka untuk Upacara HUT ke-70 RI Pemkot menyiapkan 100 personel Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) untuk bertugas dalam Upacara HUT ke 70 RI. Personel paskibraka ini diambil dari perwakilan sekolah tingkat menengah atas se Surabaya.

Menurut Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat (Bakesbanglinmas), Soemarno, bahwa perjuangan menjadi paskibraka tidaklah mudah.

Keistimewaan yang hanya didapat satu tahun sekali ini, membutuhkan tak hanya tekat, namun semangat yang tak kenal menyerah saat berlatih hingga mengemban tanggung jawab.

Hal itu disampaikan Soemarno saat menjadi Inspektur Upacara pada upacara pem-

bukaan pelatihan dan pembelakan pasukan pengibar bendera pusaka Kota Surabaya 2015 di Graha Sawunggaling, Gedung Pemerintah Kota Surabaya, pagi tadi.

Ke 100 Paskibraka ini terdiri dari 50 pria dan 50 wanita dan berasal dari 57 Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, dan Madrasah Aliyah di Kota Surabaya.

Menurut Soemarno mereka akan diberikan pelatihan selama 13 hari mulai tanggal 3 - 13 Agustus.

Setelah pelatihan mereka akan dikarantina di Graha Widyabakti, Stesia, Surabaya selama 4 hari.

Hingga tiba tanggal 17 Agustus mereka akan disiapkan menjadi Paskibraka saat upacara peringatan Kemerdekaan Republik Indonesia di taman Surya.

Soemarno menegaskan bahwa, semua pelajar yang menjadi anggota Paskibraka semuanya sama. “Anda yang dari SMA/SMK/MA seluruh Kota Surabaya ini sama semua, yang membedakan adalah tekat dan kejiwaan. Kesiapan tekat dan kejiwaan dilihat ketika di lapangan saat latihan.

Biarpun muka hitam, kaki

lecet, dan keringat bercucuran, di sanalah baru terlihat tekat dan semangat untuk mengemban tanggung jawab,” imbuhnya.

Soemarno menambahkan, bahwa Kota Surabaya adalah kota yang memiliki anggota Paskibraka paling banyak di Indonesia, sementara Provinsi Jawa Timur terhitung hanya memiliki 74 anggota Paskibraka.

Sedangkan menurut Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat, Agus Purnomo, menyebutkan bahwa tujuan pelatihan ini selain untuk mempersiapkan anggota Paskibraka dalam menyambut upacara peringatan Kemerdekaan Republik Indonesia ke 70.Q dre

Penyematan tanda peserta Paskibraka Kota Surabaya 2015.

dre/bhirawa

SURABAYA

Rabu Legi 5 AGUSTUS 2015

3

PENDIDIKAN - KESEHATAN - PELAYANAN PUBLIK - HUKUM

Pada Komisi III, Kejati Usulkan Tambah Pengadilan Tipikor di Jatim Kejati Jatim, Bhirawa Banyaknya penanganan tindak pidana korupsi yang ditangani Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jatim dan jajaran Kejaksaan Negeri (Kejari), tak sebanding dengan jumlah Pengadilan Tipikor di Jatim yang berjumlah satu buah.

Bertepatan dengan kunjungan kerja (reses) anggota Komisi III di Kantor Kejati Jatim Jl A Yani, Selasa (4/8). Kepala Kejati (Kajati) Jatim Elvis Johnny mengusulkan kepada Komisi III untuk menambah Pengadilan Tipikor di Jatim. Sebab, satu Pengadilan Tipikor di Jatim tak seimbang dengan jumlah penanganan kasus oleh Kejaksaan.

“Mengingat jumlah kasus tindak pidana korupsi di Kejaksaan sangat banyak, kami mengusulkan untuk penambahan Pengadilan Tipikor di Jatim,” kata Kajati Jatim Elvis Johnny saat rapat gabungan dengan anggota Komisi III di Ruang Eksekutif lantai 8 Gedung Kejati Jatim, Selasa (4/8).

Menurut Elvis, kasus korupsi yang ditangani Kejari se Jatim tak sebanding dengan jumlah ruangan di Pengadilan Tipikor yang hanya ada dua ruang sidang. Sementara di dua sidang itu harus menangani persidangan dari Kejari se Jatim.

Tak hayal, kendala inilah yang menyebabkan seringkali sidang di Pengadilan Tipikor berjalan hingga larut malam.

“Dua ruang sidang di Pengadilan Tipikor dituntut untuk menuntaskan perkara korupsi se Jatim.

bed/bhirawa

Usulan Kajati Jatim Elvis Johnny pada kunjungan kerja (reses) anggota Komisi III DPR RI ke Kantor Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, Selasa (4/8).

Inilah yang menyebabkan per38 Kejari ?,” tegas Elvis.

Ditambahkan Adies, permasidangan hingga berlangsung larut Menanggapi usulan Kajati Jasalahan penuntasan persidangan malam,” ungkapnya. tim, anggota Komisi III DPR RI kasus korupsi kemungkinan bisa Elvis menjelaskan, jumlah KeAdies Kadir mengatakan, pihakdiatasi dengan dua alternatif. jari di seluruh Jawa Timur tonya akan menampung dan mePertama, yakni menambah ruang talnya ada sekitar 38 Kejaksaan nyampaikan masukan dari Kajati sidang pada Pengadilan Tipikor.

Negeri. Dicontohkannya, jika satu Jatim kepada Mahkamah Agung Alternatif kedua, yakni dengan Kejari memiliki satu kasus ko(MA). Ia berjanji akan menyammenambah jumlah Majelis Hakim rupsi, maka jumlah kasus korupsi paikannya pada saat anggota pada Pengadilan Tipikor. Dua yang disidangkan berjumlah 38 Komisi III melakukan rapat konalternatif ini, lanjut Adies, kekasus. Sementara hari aktif sisultasi dengan MA. mungkinan akan mengatasi perdang hanya selama lima hari kerja, “Ini masukan positif dan memasalahan persidangan kasus sehingga waktunya jelas tidak mang perlu diperhatikan, terukorupsi di tiap Kejari. mencukupi. tama dalam penuntasan perkara “Kalau membangun gedung “Itu hanya satu kasus saja. Jika korupsi. Nantinya usulan ini akan Pengadilan Tipkor lagi, tentunya nantinya satu Kejari ada lima kita sampaikan ke MA,” jawab akan mengeluarkan biaya kemkasus korupsi, sudah berapa kalau Adies Kadir. bali,” pungkasnya.Q bed

Kini, Remaja Rentan Kena Jantung Surabaya, Bhirawa Saat ini penyakit jantung tidak hanya diderita oleh orang dewasa. Remaja mempunyai peluang dalam terjangkit penyakit jantung. Di Jatim sekitar 10-17 persen dari jumlah penduduk menderita penyakit jantung anak muda.

Spesialis Penyakit Jantung dan Pembuluh Darah, dr Johannes Nugroho SpJP mengatakan penyakit jantung dan stroke sering dianggap sebagai penyakit orang tua. Sebab, dulu memang penyakit tersebut diderita oleh orang tua terutama yang berusia 60 tahun ke atas.

Itu karena usia juga merupakan salah satu faktor risiko terkena penyakit jantung dan stroke. Namun beberapa tahun terakhir, ada kecenderungan penyakit ini diderita pasien di bawah usia 40 tahun. Fenomena itu juga mulai terjadi di Jatim atau Surabaya.

Menurutnya semakin mudanya usia penderita jantung karena adanya perubahan gaya hidup, terutama pada orang muda perkotaan modern. Ada beberapa faktor yang berpengaruh terhadap penyakit jantung yaitu faktor risiko yang bisa dirubah dan yang tidak bisa diubah. Faktor yang bisa diubah antara lain merokok, hipertensi (te-

kanan darah tinggi), kencing manis, obesitas (kegemukan), stres dan faktor psikososial.

Sedang untuk faktor risiko yang tidak bisa diubah adalah riwayat keluarga, usia, ras dan gender.

Kepala Hemodialisis RSUD dr. Soetomo, Prof DR dr HR Mohammad Yogiantoro SpPDKGH menambahkan ada beberapa macam penyakit jantung yaitu tumor jantung, gangguan otot jantung, gangguan jantung bawaan (kongenital), thrombus dan penyakit jantung koroner. Dari beberapa macam penyakit jantung, yang umumnya ditakuti adalah jantung koroner.

Karena jantung koroner menyerang pada usia produktif dan dapat menyebabkan serangan jantung hingga kematian mendadak, ungkapnya.

Dokter yang juga praktik di RS Siloam Surabaya ini menjelaskan penyebab penyakit jantung koroner karena adanya penyempitan dan penyumbatan pembuluh arteri koroner. Penyempitan dan penyumbatan pembuluh arteri koroner disebabkan oleh penumpukan dari zatzat lemak (kolesterol, trigliserida) yang makin lama makin banyak dan menumpuk di bawah lapisan terdalam (endotelium) dari dinQ dna ding pembuluh nadi.Q

Olah raga secara teratur dapat cegah serangan jantung.

dna/bhirawa

Gunakan Faktur Pajak Palsu

RAGAM INFO

Dua Ibu Rumah Tangga Dituntut Dua Tahun Penjara PN Surabaya, Bhirawa Perbuatan Riani (42) warga Jl Lebak Indah Regency, Surabaya dan Flanela (38) warga Jl Ciujung ini tidak patut dicontoh. Sebagai ibu rumah tangga yang baik seharusnya keduanya merawat anak-anak mereka, dan bukan malah menkonsumsi narkotika.

Atas perbuatannya, kedua ibu rumah tangga keturunan tionghoa ini dituntut dua tahun penjara. Oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Jolvis dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya, kedua terdakwa dinilai melanggar dalam perkara penyalagunaan narkotika. Perbuatan keduanya terbukti melanggar Pasal 127 UU No 35 tahun 2009 tentang narkotika.

“Meminta Majelis Hakim menjatuhkan hukuman dua tahun penjara atas kedua terdakwa (Riani dan Flanela, red),” kata Jaksa Jolvis dalam surat tuntutannya, Selasa (4/8).

Sebelumnya, dalam dakwaan, Jolvis menjelaskan, penangkapan keduanya bermula pada 20 Febuari 2015, yang dilakukan Unit III Satreskoba Polrestabes Surabaya. Penangkapan pertama dilakukan kepada terdakwa Riani, sekitar pukul 18.30 malam di kediamannya. Dari penangkapan ini, Polisi berhasil mengamankan barang bukti 1 palstik sabu 0,4 gram dan 1 unit HP.Q bed

Rugikan Negara Rp 6 Miliar, Direktur PT ATAS Diadili Unair Masuk Peringkat ke-4 Webometrics

PN Surabaya, Bhirawa Robert Martin Sitompul, Direktur PT Anugrah Terus Abadi Sejahtera (PT ATAS) didudukan di kursi pesakitan Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, Senin (3/8). Robert diadili atas perkara penggunaan faktur pajak palsu, hingga merugikan negara Rp 6 miliar.

Dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Haris Widiasmoro Atmojo dari Kejaksaan negeri (Kejari) Tanjung Perak, terungkap bahwa perbuatan terdakwa dilakukan sejak Januari 2009 hingga Desember 2010.

“Akibat perbuatan terdakwa yang melaporkan Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan yang tidak didasarkan pada transaksi penjualan yang sebenarnya, negara menga-

lami kerugian Rp 6 miliar lebih,” terang Jaksa Haris dalam sidang di PN Surabaya, Senin (3/8).

Dijelaskan Haris, modus terdakwa mengemplang pajak yaitu dilakukan pada tahun 2009. Saat itu perusahaan PT ATAS melapor telah melakukan transaksi dengan 37 perusahaan. Kemudian pada 2010 melakukan transaksi dengan 44 perusahaan. Adapun transaksi tersebut diantaranya adalah jual beli semen merk Bosowa.

“Terdakwa membuat laporan transaksi jual beli yang menimbulkan adanya PPN (pajak pertambahan nilai). Sehingga, kewajiban pembayaran pajak oleh perusahaan tersebut banyak menyusut atau berkurang, hingga negara mengalami kerugian,” urai Jaksa Haris.

Terbongkarnya kasus ini, lanjut

Haris, setelah petugas PPNS Pajak melakukan penelusuran dan terungkap bahwa laporan itu merupakan transaksi fiktif. Hal itu diketahui setelah PPNS Pajak melakukan kroscek ke perusahaan-perusahaan yang disebutkan telah melakukan transaksi. Hasilnya, perusahaan-perusahaan itu menyatakan tidak pernah bertransaksi dengan perusahaan milik tersangka ini, sebagaimana dalam laporan tersebut.

Atas perbuatannya tersebut, jaksa Haris menjerat terdakwa Robert dengan ancaman pidana dalam Pasal 39 ayat (1) huruf d UU RI Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 16 Tahun 2009 jo pasal 64 ayat (1) KUHP.Q bed

Tahun Depan Diharapkan Semua Daerah Dapat Opini WTP Pemprov, Bhirawa Pemprov Jatim berharap semua kabupaten/ kota berhasil mendapatkan opini Wajar Tanpa pengecualian dalam pemeriksaan Laporan keuangan Tahun Anggaran 2015 oleh BPK. Saat ini dalam Laporan Keuangan Tahun Anggaran (TA) 2014, dari 38 kab/kota se Jatim tercatat 25 kab/kota mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian

Dadakan Penjual Bendera Jelang Agustusan, para pembuat bendera merah putih di Perkampungan Jagir Surabaya mulai ramai, bahkan disetiap gang juga banyak yang berjualan bendera berbagai model dengan harga mulai Rp 15 ribu hingga Rp 100 ribu,Selasa (4/8). trie diana/bhirawa

(WTP), sedang 13 kab/kota mendapat opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Berarti ada peningkatan opini WTP sebanyak sembilan kab/kota dibanding TA 2013. Karena itu, diharapkan pada TA 2015, Kab/Kota bisa meraih WTP semua.

Sekda Prov Jatim, H Akhmad Sukardi pada Pembukaan Rapat Koordinasi Penyusunan APBD TA 2016 Kab/Kota se Jatim di Kantor Gubernur Jatim, Selasa (4/8) melalui siaran pers Humas Setdaprov mengatakan, rakor merupakan upaya Pemprov Jatim untuk memfasilitasi dan meningkatkan pemahaman, sekaligus menyamakan persepsi antara pemprov dan kab/kota, dalam menyusun APBD TA 2016. Dengan rakor ini akan dapat menambah pemahaman/pengetahuan dalam pembahasan penyusunan APBD tahun anggaran 2016, sekaligus mencarikan solusi berbagai permasalahan yang berkaitan dengan pengelola keuangan daerah.

Disamping itu, pemerintah daerah juga harus memperhatikan indikator utama untuk mengukur kualitas pengelolaan keuangan daerah, yaitu ketepatan penyelesaian APBD, ketepatan penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), tingkat penyerapan APBD, kualitas opini pemeriksaan BPK, dan Q inf perbaikan atas Indeks Persepsi Korupsi (IPK).Q

Surabaya, Bhirawa Universitas Airlangga (Unair) Surabaya masuk peringkat ke-4 se-Indonesia dalam penilaian yang dilakukan oleh Webometrics yang merupakan lembaga pemeringkat akademik berdasarkan pengelolaan website/laman.

“Peringkat pada Agustus itu naik dari semester sebelumnya, yaitu peringkat ke-8,” kata Direktur Sistem Informasi Unair, Dr H Soegianto Soelistiono MSi dalam keterangan pers yang diterima Antara di Surabaya, Selasa.

Ia mengatakan capaian itu merupakan buah dari tradisi ilmiah yang berkembang di Unair. “Unair harus fokus pada tradisi ilmiah. Jika tradisi ilmiah baik, maka peringkat adalah bonusnya,” tuturnya didampingi Kepala Humas Unair, Dr Bagus Ani Putra.

Menurut dia, perguruan tinggi yang baik bukan hanya yang memiliki profesor banyak, perpustakaan yang luas, atau laboratorium yang banyak, namun juga universitas yang memfasilitasi mahasiswa untuk bereksplorasi melalui media digital untuk dapat berdiskusi dengan orang luar.

“Webo melakukan sensor terhadap sesuatu yang berbasis website, dan berafiliasi dengan menggunakan beberapa lembaga, salah satunya menggunakan search engine seperti google dan yahoo, sehingga dapat diketahui berapa halaman yang terindeks dengan lembaga Unair, baik konten informasi maupun jurnal,” katanya.

Saat ini, katanya, web Unair berbeda dengan web perguruan tinggi lain, yaitu menggunakan sistem tata surya. Web resmi Unair tergabung dengan 400 web lain se-Unair. Ke-400 web itulah yang dapat langsung diakses melalui web official Unair. Meski belum optimum, namun diupayakan untuk menuju ke sana.

“Ada empat aktor yang kita fokuskan untuk bisa merasa puas dengan menggunakan web Unair, yaitu mahasiswa, mahasiswa baru, dosen, dan para peneliti yang berada di luar Unair. Mereka adalah orang-orang yang harus dipuaskan dengan adanya informasi yang diberikan melalui web,” katanya.

Pihaknya menuturkan telah mendata 1.000 perguruan tinggi dunia dengan masing-masing 100 dosen dan peneliti, sehingga nantinya ketika masuk di web Unair, maka mahasiswa juga dapat mengakses perguruan tinggi internasional dan dapat terhubung dengan para dosen dan peneliti di sana.

Rencananya akan dibuat semacam aplikasi mobile, yang mana ketika mahasiswa masuk ke dalam web Unair, maka mereka dapat bergabung dalam grup berdasarkan bidang keilmuan dan rumpun ilmu yang diambil, sehingga mereka bisa berkolaborasi dan belajar, Q ant serta dapat berkomunikasi secara digital.Q

Amandel Kerap Menjangkiti Anak Siapa yang tidak tahu amandel. Penyakit yang kerap menjangkiti anak ini dinilai sangat mengganggu kesehatan penderitanya. Tak anyal penyakit amandel kronis yang diderita anak akan sulit disembuhkan jika tidak segera ditangani ’’Amandel yang dikenal masyarakat merupakan tonsil, salah satu kelenjar getah bening. Selain tonsil, ada jaringan limfoid lainnya di belakang hidung dan lidah. ,’’ papar dr Olivia Tantana SpTHT-KL, spesialis penyakit THT-KL RS Katolik St Vincentius A Paulo, Surabaya.

Olivia menjelaskan, jaringan limfoid yang membentuk cincin atau Waldeyer’s ring tersebut berfungsi sebagai pelindung mulut dari kuman dan virus. ’’Tapi, jika kondisi tubuh drop atau tenggorokan iritasi, tonsil bisa meradang,’’ lanjutnya. Dia menambahkan, gejala khas-

nya adalah rasa tidak nyaman di tenggorokan.

Menurutnya, radang amandel umumnya menyerang anak-anak pada rentang usia 5–10 tahun. Aandel kerap menyerang karena daya tahan tubuh belum terbentuk dengan baik. Apalagi, jika si kecil mengonsumsi makanan yang bersifat iritatif. Misalnya, makanan pedas dan yang mengandung zat adiktif. Namun, para orang tua tidak perlu khawatir. ’’Bisa dicek sendiri, cukup buka mulut dan amati amandel,’’ ungkap Olivia.

Alumnus program spesialis Universitas Udayana tersebut mengungkapkan,

pada penderita tonsillitis, amandel tampak membengkak dan kemerahan. Jika terinfeksi bakteri, muncul pula bercak putih alias detritus (nanah). Meski gejalanya sepele, penderita amandel wajib waspada. ’’Jangan asal minum antibiotik,’’ tegas Olivia.

Ia mengatakan, tidak semua tonsillitis bersumber dari bakteri. Karena itu, tidak semua peradangan membutuhkan antibiotik.

Yang paling penting, penderita tanggap terhadap gejala radang amandel. Jika tidak segera ditangani, radang amandel bisa membawa celaka. Terlebih, jika tonsillitis berlangsung lebih dari seminggu dan disertai gejala tambahan. Misalnya, nyeri tubuh dan panas tinggi. ’’Jika sumbernya virus,

bisa hilang tanpa obat. Kalau pencetusnya bakteri, bisa awet dan meracuni organ lain,’’ kata Ketua subbagian faringo & laringologi THT-KL Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga Dr dr Muhtarum Yusuf SpTHT-KL(K) FICS. Ia menjelaskan, tonsillitis akibat bakteri terbagi menjadi dua golongan. Pertama, radang akut yang berlangsung dalam hitungan minggu seperti difteri. Kedua, radang kronis yang sulit disembuhkan dan bertahan.

Contohnya, tuberkulosis.

Tanpa penanganan yang baik, bakteri yang bersarang di tonsil bisa melepaskan racun. Menurutnya,, organ yang kerap jadi sasaran adalah ginjal dan jantung. ’’Keluhannya radang ginjal, jantung rematik, serta ra-

Dokter sedang memeriksa kesehatan anak. dang otot jantung (endo- teri yang kerap jadi racun karditis),’’ lanjutnya. tersebut adalahStreptoDokter yang berpraktik di coccus beta–hemoliticus.

RSUD dr Soetomo Sura- Selain mengancam kesebaya itu menyatakan, bak- hatan, radang amandel

dna/bhirawa

yang cukup besar bisa mengurangi kualitas hidup.

Pada anak-anak, mereka akan mengalami gangguan Q dna pola makan.Q

4

OPINI Tajuk

Urgensi Tim Krisis Rupiah SEYOGIANYA pemerintah telah tim krisis untuk merespons melorotnya nilai rupiah. Nilai Rupiah terus melorot melampaui ambang psikologis (mencemaskan). Bahkan pekan kedua lepas Idul Firi (awal Agustus 2015), memasuki ambang kritis, akan berkonsekuensi serius pada pelaksanaan Perubahan APBN 2015. Secara otomatis akan terjadi lost value (kehilangan). Karena rupiah semakin menyusut.

Ini akan semakin membebani defisit neraca berjalan.

Perubahan (pera-angka-an) APBN 2015, telah disahkan menjadi UU Nomor 3 tahun 2015. P-APBN akan berimbang pada (sisi belanja) nilai sekitar Rp 1.984,149 trilyun lebih.

Jika dikurs dalam dolar Amerika secara riil (yang berlaku pada bank BUMN), nilai P-APBN 2015 menjadi sebesar US$ 148,070 milyar lebih. Padahal, nilaikurs rupiah pada PAPBN 2015 dipatok hanya sebesar Rp 12.500,- per-US$.

Dengan kurs versi UU itu, nilai P-APBN 2015 terhadap menjadi sebesar US$ 158,731 milyar lebih. Artinya, tanpa dicuri, tanpa dikorupsi, tanpa belanja, P-APBN 2015 akan hilang “lenyap” senilai sebesar US$ 1,066 milyar. Dikurs rupiah, angka kehilangan itu mencapai Rp 142,858 trilyun (7,2% dari total belanja negara). Itu uang hangus akibat nilai yang makin jeblok. Tidakkah dirasa miris oleh tim ekonomi pemerintah?

Belanja negara terhadap barang impor akan semakin sedikit (dalam volume). Begitu pula terhadap jasa (pengacara dan konsultan). Maka bukan hanya APBN yang jeblok, melainkan juga perekonomian masyarakat. Setiap rumahtangga juga akan jeblok karena faktor kemahalan bahan pangan impor. Sebab beberapa produk barang dan jasa impor, niscaya makin mahal inharent nilai kurs dolar.

Komoditas berupa susu, daging, kedelai dan buah-buahan.

Biaya ibadah (Umorh) juga naik.

UU Nomor 3 tahun 2015 tentang Perubahan APBN tahun 2015, pendapatan negara sebesar Rp 1.761,642 trilyun. Sedangkan belanja negara mencapai Rp 1.984,149 trilyun. Terjadi defisit, yang boleh jadi, ditutup dengan surat utang (obligasi) maupun utang luar negeri. Defisit itu, niscaya, akan semakin besar. Ironisnya, elit pemerintahan masih meng-anggap nilai dolar AS (sebesar Rp 13.400-an), merupakan kondisi “ideal”?

Keberuntungan sesaat terhadap surplus neraca perdagangan bulan Januari dan Pebruari 2015, tidak dapat dikategori ideal. Surplus sebesar US$ 1,2 milyar, itu akan lenyap tak berarti. Lagi pula surplus neraca perdagangan jarang terjadi. Lebih lagi kinerja ekspor menyurut jika dibanding periode yang sama tahun 2014. Pada tataran matematis, surplus perdagangan seharusnya dapat mencegah melorotnya nilai rupiah. Kenyataannya, nilai dolar AS terus membubung.

Pemerintah terdahulu nampak pontang-panting ketika nilai dolar menembus Rp 11.000,- (Agustus 2013). Saat itu APBN mengasumsi nilai tukar dolar sebesar Rp 9.600,- (selisih Rp 1.400,- dengan realita pasar uang). Menyebabkan harga pangan utama, naik me-liar. Beras, susu, daging, dan kedelai melonjak. Pemerintah merespons melalui PKPE (Paket Kebijakan Penyelamatan Ekonomi) dengan 13 paket.

Meng-antisipasi melorotnya rupiah, pemerintah Jokowi saat ini coba menanggulangi dengan 8 paket. Meliputi kebijakan jangka panjang sampai yang ke-kini-an. Diantaranya, in-efisiensi logistik, serta mendorong penggunaan rupiah untuk bertransaksi di dalam negeri. Pemerintah juga membentuk BUMN ke-asuransi-an, yakni re-asuransi untuk mengurangi defisit neraca bidang jasa. Juga akan mengatur skema insentif perpajakan, khususnya untuk pelayaran.

Utang swasta (ber-sumber dari impor bahan pangan dan industri manufaktur), juga wajib diwaspadai. Bahan pangan impor menjadi penyokong peringkat ketiga defisit neraca perdagangan. Begitu pula harga sewa angkutan alat berat naik, maka harga proyek infrastruktur terdongkrak lebih mahal. Tetapi otoritas moneter telah mengakui, rupiah telah berada pada level under-value. Situasi ini tidak jauh beda dengan kondisi nilai tukar saat krisis 1998. 

Sorotan Publik

Semua tanggapan baik berupa saran dan kritik atas wajah dan kinerja birokrasi kita dalam memberikan pelayan publik dapat dikirim melalui email: harian_bhirawa@yahoo.com atau manfaatkan fasilitas surat pembaca di www.harianbhirawa.co.id atau telp ke (031) 5470650 atau faks (031) 5343359. Untuk setiap email harap disertakan nomor telpon (untuk konfirmasi ulang).

Wacana Calon Tunggal Dilantik Perlu Didorong WACANA tentang calon tunggal langsung dilantik tanpa menunda pilkada ke 2017 perlu terus didorong. Wacana tentang calon tunggal langsung dilantik tanpa menunda pilkada ke 2017 menurut saya perlu didorong. Demokrasi selalu memberi ruang bagi orang untuk berkompetisi dan demokrasi juga tidak memaksa orang untuk berkompetisi dalam memperebutkan kekuasaan.

Menurut saya, jika muncul calon tunggal itu artinya karena tidak ada calon lain yang mau bertarung untuk memperebutkan kekuasaan di daerah. Jadi harus dihargai sebagai hak politik orang untuk tidak mencalonkan diri.

Andaikan dipaksakan, justru akan melahirkan calon yang muncul bukan karena aspirasi, tetapi hanya memenuhi syarat administrasi atau yang sekarang disebut dengan calon boneka. Rekayasa politik, dengan dilantiknya calon tunggal, juga dapat menutup ruang adanya rekayasa politik antara partai dan calon yang akan berhadapan dengan petahana. Munculnya calon tunggal di beberapa daerah termasuk, merupakan rekayasa politik sebagai upaya untuk menggagalkan pilkada agar ditunda sehingga petahana tidak lagi menjabat. Cara ini sungguh kerdil dan merusak tatanan demokrasi dan merupakan sebuah kejahatan politik jika partai dan lawan politik melakukan cara-cara murahan seperti ini. Jadi, dengan munculnya calon tunggal bukan karena orang tidak mau tapi memang disengaja untuk tidak mendaftar, sehingga dengan dilantiknya calon tunggal dapat memupuskan harapan oportunis politik yang ingin berkuasa dengan cara-cara yang tidak elegan.

Persoalan lain yang mengharuskan calon tunggal dilantik, yakni untuk memberikan pembelajaran kepada partai politik agar mau melaksanakan tujuannya yaitu memperebut dan mempertahankan kekuasaan. Jika partai politik tidak mengambil peran dalam momentum politik seperti pilkada, sama artinya partai politik tidak melaksanakan salah satu tujuan berdirinya partai politik.

Risyad Nazhir Aqila Raya Menganti, Surabaya

HARIAN

PENDIRI : Alm. H. Moch. Said DEWAN PENASIHAT: Dahlan Iskan, Drs. Sugeng Praptoyo, SH, MM, MH, AK H. Ali Salim

Rabu Legi, 5 AGUSTUS 2015

Kesiapsiagaan Bencana dan Akses Informasi Iklim Perubahan iklim secara faktual telah mengakibatkan berbagai bencana alam yang berkepanjangan. Bahkan menurut catatan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) hampir 80 persen peristiwa bencana alam di wilayah Asia merupakan akibat dari perubahan iklim global. Artinya, dampak perubahan iklim baik secara langsung atau tidak telah mendominasi sebagian besar kejadian bencana di kawasan Asia termasuk Indonesia.

B

erbagai bencana alam seperti banjir, kekeringan, badai tropis, kenaikan muka air laut, peningkatan abrasi, dan ketidakpastian musim menimbulkan dampak serius terhadap seluruh aspek kehidupan. Beberapa sektor sensitif seperti dalam bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan, pertanian, kesehatan, infrastruktur, transportasi, energi, dan pariwisata, serta sosial humaniora merupakan sektor yang akan terimbas serius apabila terjadi bencana.

Iklim tropis basah yang seharusnya adalah anugerah bagi Indonesia perlahan berubah menjadi ancaman bencana karena kita abai terhadap alam. Bencana alam akibat curah hujan selalu berulang di beberapa tempat di Tanah Air. Selain mengambil korban jiwa, bencana yang terjadi juga mengakibatkan kerugian materi triliunan rupiah akibat musnahnya harta benda dan hilangnya produktivitas kerja.

Hari ini, ketika musim kemarau belum lama bergulir, berita tentang kebakaran di permukiman dan hutan sering kita dengarkan. Hal yang nyaris sama terjadi di tahun-tahun sebelumnya.

Bahkan muncul berita tentang kemungkinan munculnya fenomena alam El Nino atau Osilasi Selatan bagi Indonesia. Mengingat dampaknya kalau fenomena ini terjadi tahun ini, sepatutnya kita perlu mengantisipasinya.

Dampak El Nino paling dirasakan petani kecil. Gejala alam yang bisa menimbulkan musim kemarau panjang akan membuat mereka kesulitan mendapatkan air, tidak hanya untuk tanaman, tetapi juga untuk keperluan diri sendiri.

Kita tidak ingin kecolongan oleh ketidaksiapan jika El Nino benarbenar datang pada pertengahan tahun ini. Untuk itu, ada baiknya pihak yang berkepentingan dengan terjadinya fenomena ini mendapatkan informasi rinci. Bagi petani, perlu ada persiapan menyiapkan tanaman komoditas yang lebih kurang membutuhkan air. Ini untuk memperkecil kemungkinan

S

membuat keputusan.

Tidak saja terbaik, tetapi juga membawa manfaat besar bagi kehidupan. Untuk itu, informasi iklim harus mudah dimengerti.

Informasi iklim dikembangkan bagi pengguna secara Oleh : luas dalam bentuk Wahyu Kuncoro SN laporan, grafis, dan gagal panen dibanproduk informasi lain dingkan kalau mereka yang dapat mereka menanam tanaman pahami dan gunakan yang butuh banyak air. sebagai dasar bertindak. Setiap Memang, diperkirakan El Nino pengguna diyakini memiliki ketahun ini bersifat moderat, tidak butuhan berbeda. Di sektor perringan, tetapi juga tidak berat. tanian, prediksi suhu dan curah Meski moderat, ia akan membuat hujan membantu petani memuawal musim hujan mundur. Jika tuskan penanaman, pemanenan, mengacu pada kejadian 1997, El dan pemasaran. Program Sekolah Nino menimbulkan kekeringan Lapang Iklim merupakan contoh panjang, kekurangan air bersih, dan nyata implementasi pemahaman kebakaran hutan. Kita yang ingin iklim bagi penyuluh pertanian. menjadi bangsa pembelajar tentu Bagi pengelola sumber air, infortidak ingin dampak buruk yang dimasi iklim dapat mengoptimalkan akibatkan peristiwa alam terulang kebutuhan air dan pengelolaan dan menimbulkan penderitaan. banjir. Di sektor energi, informasi iklim mendukung penenMemudahkan Akses Informasi Iklim tuan lokasi dan tipe pembangkit Potensi bencana akibat perubahlistrik yang dibangun. Di bidang an iklim sungguh demikian nyata kesehatan, masyarakat menggudi depan kita. Sementara pada nakan prakiraan intensitas dan wilayah lain masyarakat memifrekuensi kekeringan, gelombang liki keterbatasan akses informasi panas, dan banjir dalam beberapa terkait bencana dan perubahan bulan atau tahun mendatang. Itu iklim, sehingga menjadikannya untuk meyakinkan, persediaan sebagai kelompok masyarakat dan pelayanan medis tersedia di paling terdampak akibat bencana mana pun dan kapan pun. dan perubahan iklim.

Penyampaian informasi cuaca Minimnya informasi dan kekepada pemangku kepentingan, terbatasan akses informasi terhendaknya tak hanya untuk menhadap kebencanaan dan dampak dukung proses mitigasi bencana. perubahan iklim tersebut cukup Proses evakuasi setelah bencana mengkawatirkan bagi masyarakat juga memerlukan informasi cuaca yang rentan terkena dampakuntuk meredam bencana saat openya, seperti masyarakat pesirasi evakuasi oleh petugas SAR dan sir, masyarakat di lereng bukit relawan. Ini terlihat manfaatnya dan sebagainya. Penyebarluapada saat evakuasi korban meletussan dan akses Informasi terkait nya Gunung Kelud, Februari 2014. kebencanaan dan perubahan iklim Informasi cuaca setelah musibah merupakan kunci utama sebagai juga bermanfaat saat setelah longupaya meminimalisir dampak timsor Banjarnegara dan kecelakaan bul kepada masyarakat pesisir. pesawat Air Asia QZ8501, DesemBerkaitan dengan hal-hal terseber 2014 yang lalu. but maka langkah mitigasi bencana dan adaptasi perubahan iklim menSelanjutnya Bagaimana? jadi satu bagian yang perlu diperAncaman cuara buruk bukan hatikan dengan serius dalam perhanya terjadi Indonesia, juga encanaan pembangunan nasional. terjadi di negara tetangga seperti Mitigasi bencana dan adaptasi peMalaysia, Thailand, atau Filipina rubahan iklim pada berbagai sektor yang semusim dengan Indonesia. lebih difokuskan untuk menyiapkan Hanya, masalahnya, bencana berbagai program mitigasi sebagai alam yang terjadi di Indonesia upaya untuk mengurangi dampak kadang penanganannya kurang bencana terhadap sumberdaya baik, sehingga selalu meminta berbagai sektor. korban jiwa serta materi yang Pemahaman iklim diperlukan amat banyak dan kerugian yang untuk mendukung proses mitigasi sangat besar. bencana dan membantu pengamSeolah bencana yang menimpa bil keputusan di semua level untuk Nusantara cenderung makin bu-

ruk dari waktu ke waktu. Akibat yang di-timbulkan juga sering lebih negatif dan memiliki implikasi luas terhadap jiwa manusia dan lingkungan. Kalau demikian, adakah sesuatu yang terjadi secara amat luar biasa di Indonesia itu terkait dengan ancaman bencana yang akibat buruknya telah memeras tenaga, pikiran, materi, serta meminta amat banyak korban jiwa?

Barangkali yang mau dibeber terkait dengan begitu mudahnya bencana terjadi di Indonesia yang meminta banyak korban, antara lain, adalah keseriusan untuk menyadari dan memahami perubahan lingkungan yang tergolong buruk.

Ketika isu-isu internasional global terkait dengan global warming (pemanasan global) mencuat sebagai agenda kerja bersama antarbangsa, kita terkesan tak cukup serius menanggapinya dengan kerja-kerja nyata tentang penyelamatan lingkungan, ekosistem, serta temperatur bumi yang terus mengancam keselamatan bersama.

Simak saja, misalnya, belum banyak regulasi politik atau kebijakan nasional yang secara nyata teruji untuk menyelamatkan bumi, ekologi, dan lingkungan sosial. Memang ada kampanye nasional, tapi tidak teragendakan menjadi kerja-kerja penyadaran yang berimplikasi konkret bagi perubahan perilaku warga agar lebih ramah dan tidak ‘’kolonialis’’ terhadap bumi beserta isinya di sekitar mereka.

Sudah tahu kalau merusak hutan berakibat pada gundulnya hutan yang membuat tanah mudah longsor, toh tidak banyak upaya untuk menghentikannya. Perambahan hutan, eksploitasi isi hutan, serta pengubahan fungsi lahan terus berlangsung sistematis.

Alam telah membayar tunai sikap sebagian masyarakat dan pemimpin yang terus abai terhadap lingkungan dan tidak pandai menghargai apa yang kita miliki. Pemahaman tentang pentingnya hidup harmonis bersama alam tidak dapat diselesaikan hanya oleh satu instansi pemerintah, lembaga, atau organisasi masyarakat. Pemahaman ini harus ditanamkan sejak dini melalui pendidikan di sekolah dan rumah. Pemahaman juga harus terus konsisten diberikan kepada masyarakat luas.

Wallahu’alam Bhis-shawwab Wartawan Harian Bhirawa, Alumnus Institut Teknologi Sepuluh November (ITS) – Surabaya

Komodifikasi Agama dalam Kapitalisme Global

ejauh mata memandang, selalu melihat manusiamanusia berjalan kesana kemari. Hampir setiap hari mereka disibukkan dengan ini dan itu. Semunya tidak lepas dari kebutuhan mendasar mereka, yakni penghidupan. Bisa disaksikan para pedagang di pasar-pasar dan juga di sepanjang jalanan, mereka mengais rizki untuk meneruskan hidup mereka dan keluarga mereka. Juga di deretan toko-toko di sepanjang jalanan, semuanya beraktivitas untuk meneruskan hidup. Semuanya mengarah pada satu hal, yakni melakukan aktivitas ekonomi demi memelihara kelangsungan hidup.

Kita bisa lihat tukang bakso, yang berkeliling di sekitar komplek perumahan hampir setiap hari. Mereka menawarkan baksonya pada hampir setiap orang dengan memukul kentongan seraya berteriak mengucap “baksobakso” berakli-kali. Dan profesi ini dijalani selama bertahun-tahun. Bisa dilihat juga penjual tahu yang selalu berkeliling di lorong-lorong. Dengan sabarnya berteriak mengucap “tahu-tahu” berkali-kali pula. Ada kalanya kedinginan tatkala hujan datang, sementara mereka masih harus menjual habis tahu-tahu mereka, dan tentunya mereka kepanasan tatkala terik matahari menyambut mereka, sementara mereka masih harus menjual habis tahutahu mereka.

Begitu juga sekumpulan tukang becak, yang senantiasa berkomitmen untuk datang tepat waktu ke pangkalan becak, berharap ada satu atau dua orang yang bisa diantar, dan mendapat upah keringat yang tak

para penyandang harta seberapa. yang tak kenal asih.

Ketiga profesi diaKapitalisme Glatas begitu mulianya bal dan Komodivikasi dimata Agama. Ada Agama kalanya mereka mengDalam beberapa eluh, namun merek paragraf sebelumnya selalu ingat, bahwa telah digambarkan ralisetiap keringat yang tas yang kita hadapi mereka teteskan akan saat ini. Yakni kapitaldiganti dengan ampuOleh : isme global yang sudah nan Tuhan. Atas dalih merasuk pada setiap M. Khusnul Khuluq ini, mereka memakdetil kehidupan masakan untuk mengnusia pribumi. Kapiuatkan diri dan terus talisme yang tak kenal menjalani pekerjaan ampun. Kapitalisme yang tak mereka. kenal iba.

Sekilas memang tampak bahMasuknya kapitalisme memwa ketiga hal tersebut adalah buat semua yang ada terkapitalaktivitas yang biasa saja. Namun, isasi. Tak ada lagi yang tersisa. jika diperhatikan, ada yang tidak Semua hal dinilai dengan untunglazim dari aktivitas mereka ini. rugi. Pemegang modal akan meYakni sebuah aktivitas ekonomi nentukan segalanya. Sementara yang tidak sehat. Dan penyebabitu, para buruh terpaksa mengnya tidak lain adalah kapitalisme ikuti kebijakan pemegang modal, global. karena tidak adanya pilihan.

Kapitalisme global yang sudah Semuanya tidak ada yang termerasuk pada budaya pribumi sisia. Bahkan Agama juga dijual. berpengaruh sedemikian tragisAgama yang seharusnya menjadi nya. Seorang manusia dirampas tuntunan hidup manusia telah haknya, sampai-sampai membuat diubah menjadi barang komodimereka hampir putus asa. tas yang dapat mendatangkan Seorang manusia yang lahir keuntungan pribadi. Pada masa dengan sifat bebas, dipaksa modern ini, hampir semua sektor untuk menjual bakso. Seorang dikuasai pemilik modal. Kaum manusia yang lahir dengan sifat miskin hanya pasrah menerima bebas, dipakasa untuk menjual nasib mereka, karena memang tahu. Begitu juga seorang manusudah tidak ada daya lagi bagi sia yang lahir dengan sifat bebas, mereka untuk melawan. dipaksa untuk menjadi tukang Masyarakat kecil ditipu begitu becak. saja oleh kaum kapitalis, mereka Begitu tragisnya kapitalisme ingin meraup keuntungan sebamerasuk dalam budaya pribumi. nyak-bnayaknya. Semua dikeTak kenal ampun dan tak kenal mas rapi dan menarik sehingga sapa, membuat manusia pribumi membuat kaum miskin tergiur, terasingka di bumi mereka sendan pada akhirnya harus melepas diri. Waktu hanya dinikmati para uang mereka untuk membeli pemilik modal. Jalanan hanya barang yang sebenarnya tidak dilalui para kapitalis. Saranadiperlukan. Disinilah kapitalisme sarana umum hanya dihuni oleh

bekerja da menipu masyarakat.

Begitu halusnya cara kerja mereka sampai-sampai tidak tampak.

Bahkan benda-benda biasa, dikemas dan dilebeli simbolsimbol Agama. Dan hal ini sekali lagi membuat masyarakat awam tergitur, dan pada akhirnya terpaksa masyarakat awam ini harus membelinya juga. Kita sebutkan saja disini seperti sajadah, tasbih, mukena, baju koko, songkok dan seterusnya. Para agamawan justru akan merasa kurang alim dan kurang beriman jika tidak memiliki benda-benda ini. Agamawan yang harus mengeluarka uang untuk diberikan pada pemilik modal. Disini pula kapitalisme bekerja.

Banyak juga tempat-tempat yang dilebeli dengan kata-kata tertentu, sehingga tampak agamis. Kita sebut misalnya, di tempat tertentu ada sebuah rumah makan, rumah makan tersebut diberi nama dengan “Rumah makan Assalamu`alaikum”, begitu juga kita mendapati kata “Roti Madinah”, juga “Toko Assunnah” dan seterusnya. Dengan diembelembeli kata-kata ini, seakan-akan semua tampak agamis.

Kembali lagi, agamawan dan masyarakat awamlah yang tertarik untuk menghbaiskan produk mereka. Sekali lagi, Agama dijual untuk kepentingan pribadi kaum pemilik modal.

Kaum miskin harus sadar dengan fenomena ini. Mereka harus sadar, dan selanjutnya melakukan perlawanan terhadap kapitalisme global ini. Karena tidak dipungkiri bahwa, kaitalisme global membuat manusia layaknya bukan manusia.

Pengasuh PAYM Bojonegoro

PEMIMPIN UMUM/PEMIMPIN REDAKSI/PENANGGUNG JAWAB : Nawang Esthi Lestari REDAKTUR PELAKSANA: Titis Tri Wahyanti KOORDINATOR LIPUTAN : Wawan Triyanto REDAKTUR: Wahyu Kuncoro SN, Bambang WN , Choirul Anam, Anangsyah Isfianto, Helmi Supriyatno, Gatot Suryo Widodo Reporter : M. Ali, Siti Sulistiani, Andre Endrayana Sasmita, Rachmat Caesar BSW, Zainal Ibad, Danang Prastyo, Adit Hananta Utama, Abed Nego, William AK , Gegeh Bagus Setiadi Fotografer: Trie Diana Indahwati, Sekretaris Redaksi: Suryanthini Malang: M. Taufiq, Kabupaten Malang : Cahyono Nor Rochmah, Kota Batu: Anas Bachtiar, Pasuruan : Hilmi Husein, Pamekasan: Syamsuddin, Lumajang: Zainul Hidayat, Probolinggo: Wiwit Agus Pribadi Jember: Effendi, Sampang: Nur Cholis, Sumenep: Samsul Arifin, Bondowoso: Samsul Tahar, Situbondo: Sawawi, Tulungagung: Hadi Sucipto, Wiwieko Dh, Lamongan: Suprayitno, Jombang: Romadlon, Fathoni, Mojokerto: Hasan Amin, Kariyadi Sidoarjo: Ali Kusyanto, Hadi Sujitno, Achmad Suprayogi Gresik: Kerin Ikanto, Rokim, Tuban: Khoirul Huda Madiun: Sudarno, Blitar: Hartono, Ponorogo : Hari Bahrul Ulum, Magetan: Ivin Kurniawan, Nganjuk: Ristika, Bojonegoro: Achmad Basir, Banyuwangi: Dian Ananta Jakarta: Tjitjik Rahayu, Direktur Utama: Nawang Esthi Lestari, Direktur Umum: Wahyu Kuncoro SN, Direktur Keuangan Mira Damayanti Komisaris Utama: Sugeng Praptoyo, Komisaris: Bambang WN, Hasan Amin, Suprayitno, Malang: Gatot Soekardi, Ratna Nirmala, Lumajang: Didit Nur Jadit, Bondowoso: Hasto Pramudyo, Manager Produksi, Sirkulasi dan Periklanan: Sri Eddy Haryanto, Manajer Keuangan: Anangsyah Isfianto, Administrasi Keuangan: Etti Sri Kustini, Sri Poernomo, Sekretaris Perusahaan: Rani Cholyvianti, Sirkulasi: Titiek Yuliati (Koordinator), Andi Basuki, Nike Kusumawati, Utomo Pagon, Distribusi: Tatok Arly (Koordinator), Suparto, Mulyadi, Pracetak:Ali Sulkan (Koordinator), Danu Setiawan, Achmad Tauriq Imani, Trisno purnomo, Onny Agung S, Oki Abdul Sholeh. Sekuriti: Saiful Hidayat, Agus Mulyono Alamat Kantor Pusat/Iklan/Redaksi: Jalan Indragiri 73 Surabaya, Telp : 031- 561-5454, Fax : 031-561-9009, Email Iklan: bhirawa_indragiri@yahoo.com, Email Redaksi: harian_bhirawa@yahoo.com Sirkulasi: Jalan Pengenal 5, Surabaya (60174), Telp : 031- 547-0650 (3 lines), Fax : 031-534-3359, Email Sirkulasi: bhirawasirkulasi@yahoo.com Bhirawa Online : http://www.harianbhirawa.co.id Bank: Bank Mandiri (BBD Jembatan Merah) Surabaya, No. Rek:140.0080000053, Percetakan: PT Media Nusantara Press SIUPP: Nomor 159/SK/Menpen/SIUPP/A.7/1986, 22 April 1986.

Tarif Iklan: Iklan Baris Rp. 7.500/baris (maksimal 5 baris), Iklan Tender/Lelang Rp.10.000/mm kolom, Iklan Display warna (FC) Rp.10.000/mm kolom, Iklan Display hitam putih (BW) Rp.7.500/mm kolom. Harga belum termasuk PPn 10%.

Rabu Legi 5 AGUSTUS 2015

SIDOARJO-GRESIK-MOJOKERTO

KELANA

Dewan Warning Pemkot Terkait Pengadaan Empat Mobdin Kota Mojokerto, Bhirawa Kalangan DPRD Kota Mojokerto memberikan warning terkait rencana Pemkot belanja empat mobil dinas (Mobdin) baru.

Mobil yang bakal menguras APBD Rp880 juta itu harus dipergunakan untuk keperluan dinas dan bukan untuk pribadi. ‘’Melihat kondisi Mobdin yang lama memang sudah tua dan perlu peremajaan.

Tapi harus diingat kalau Mobdin hanya digunakan untuk keperluan dinas, bukan pribadi,’’ lontar Junaedi Malik, anggota Badan Anggaran (banggar) DPRD kota Mojokerto, Selasa (4/8) kemarin.

Saat ini, menurut Juned—panggilan akrab Junaedi Malik, kini pengajuan pembelian Mobdin itu baru sampai pada tahap KUA-PPAS (Kebijakan Umum Anggaran - Prioritas Plafon Anggaran Sementara) P-APBD 2015. ‘’Memang sudah masuk di pembahasan KUA-PPAS, tapi bukan berarti sudah disetujui. Karena nanti akan kita pertajam di pembahasan.

Kami akan pertanyakan lagi urgensinya kepada Satker pengguna anggaran,’’ tambah anggota DPRD asal PKB ini.

Pemkot Mojokerto bakal membeli empat Mobdin baru untuk kepala bagian (Kabag) di sekretariat daerah lingkup Pemkot Mojokerto. Anggaran belanja Mobdin itu dianggarkan dalam Perubahan APBD (P-APBD) 2015. Keempat pejabat eselon III yang akan mendapat mobdin baru tersebut yakni Kabag Umum, Kabag Kesra, Kabag Perekonomian dan Kabag Pemerintahan. ‘’Empat Mobdin yang digunakan (empat Kabag) sudah berusia tua dan sudah waktunya diganti,’’ kata Kabag Umum Sekdakot Mojokerto, Catur Susanto, dihubungi kemarin.Q kar

Usai Lebaran, 800 Jiwa Pendatang Masuk Sidoarjo Sidoarjo, Bhirawa Keberadaan Kota Delta Sidoarjo tak dipungkiri punya magnet yang luar biasa, bagi warga luar daerah untuk datang mengadu nasibnya. Dari data Dispendukcapil Kab Sidoarjo, usai Hari Raya Idul Fitri, 1 Syawal 1436 H, pada 17 Juli 2015 lalu. Penduduk luar kota yang datang ke Kota Udang ini mencapai 852 jiwa.

Sedangkan sebelum lebaran, justru jumlahnya tambah spektakuler. Karena pada Juni 2015 saat itu, ada 1.408 jiwa yang tercatat pindah datang ke Sidoarjo.

Menurut Kepala Bidang Kependudukan Dispendukcapil Kab Sidoarjo, Dra Siti Amanati MM, mereka yang pindah datang ke Sidoarjo itu kebanyakan untuk mencari pekerjaan. Wilayah yang banyak menjadi sasaran kedatangan para urban ini diantaranya, ke Kec Sidoarjo, Waru, Taman, Krian dan Gedangan.

Karena wilayah kecamatan itu banyak berdiri industri perusahaan.

Menurut pengamatan Siti, jumlah pendatang usai Lebaran lebih kecil bila dibanding sebelum Lebaran, diperkirakan tak lepas dari pengaruh pemberitaan di me-

dia massa, akan adanya sikap tegas dari daerah sekitar Sidoarjo yang akan memberikan warning maupun sanksi pada pendatang yang tak jelas pekerjaannya. ‘’Ini memberikan efek karambol pada daerah di sekitarnya seperti di Sidoarjo ini, sehingga bisa jadi membuat pendatang yang tidak jelas aktivitasnya, jadi mikirmikir untuk pindah datang, sehingga jadi berkurang,’’ papar Siti, didampingi Rudi Setyawan Sstp Msi,Kasi Administrasi Kependudukan Dispendukcapil Sidoarjo, Selasa (4/8) kemarin.

Karena adanya warning bagi

kaum pendatang yang tak jelas itu, menurut Siti, ternyata juga mempengaruhi pindah datang warga yang masuk ke Kab Sidoarjo usai Lebaran tahun ini. Sehingga tak sampai membludak seperti pada tahun 2014 lalu.

Sementara itu, Kepala Bidang Penyuluhan Dispendukcapil Sidoarjo, Drs Oscar Basong Msi, mengakui, bila hanya sekedar menghimbau saja, agar pendatang yang belum jelas aktivitasnya tak masuk Sidoarjo, memang sulit. Sebab, bisa jadi himbauan itu hanya didengarkan seperti angin lalu saja atau tak dihiraukan. ‘’Maka harus diikuti dengan ada sanksinya,’’ katanya.

Menurut Oscar, pihaknya akan mencoba berkoordinasi dengan SKPD terkait untuk membahas masalah itu. Ini secepatnya akan dilakukan, karena demi untuk tertib kependudukan di Kab Sidoarjo. Pemantaunnya bisa dilakukan di tempat kos, pasar ataupun mal-mal.

Sementara itu, pihak Satpol PP Pemkab Sidoarjo yang dikonfirmasi melalui Kabid Penegakkan Perda, Hari Su-

alikusyanto/bhirawa

Seorang warga luar kota sedang mengurus pindah mendatangi di Kantor Dispendukcapil Sidoarjo. cahyono SH MSi mengatakan, untuk tata tertib kependudukan, Satpol PP akan bekerjasama dengan Dispenduk Capil dalam membackup ketertibannya. Untuk saat ini pemantauan kependudukan terhadap pendatang yang tak jelas masih menunggu selesainya proses SK Tim Yustisi yang dipegang Dispenduk Capil Sidoarjo.

Bupati Sidoarjo Dua Kali Kalah di PTUN Sidoarjo, Bhirawa Bupati Sidoarjo, Saiful Ilah, dalam sidang yang kesekian kali di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Surabaya, Jl Raya Juanda, Selasa (4/8) kemarin.

Bupati Sidoarjo kalah terkati atas gugatan mantan Kades Sawotratap, Kec Gedangan, Sundahyati, atas penetapan SK pelantikan Kades Sawotratap terpilih, Sanuri.

Majelis hakim PTUN yang diketuai Sofyan Iskandar, sebelum membacakan putusan, terlebih dulu membacakan seluruh pertimbangan dan fakta hukum dipersidangan. Termasuk mengacu pada persidangan sebelumnya, Selasa, 13 Mei 2014, yang juga sempat memutuskan untuk mencabut SK Bupati Sidoarjo. Akhirnya, Hakim pun, kemarin, memutuskan pencabutan kembali SK Bupati Sidoarjo bernomor 188/785/404.1.3.2/2014 atas pelantikan Kades Sawotratap itu. ‘’Proses ini belum selesai, kami masih bisa mengajukan banding lagi,’’ komentar singkat staf Bagian Hukum Pemkab Sidoarjo, yang mengadiri pembacaan keputusan Hakim PTUN Surabaya itu.

Sidang yang dimulai pukul.09.00 WIB hingga 10.30 WIB itu, berakhir dengan tenang, karena tak ada pengerahan massa, baik dari pendukung mantan kades yang menggugat, Sundahyati dan maupun dari kades yang dilantik, Sanuri.

Meski jumlah pendukung Kades Sanuri yang hadir di PTUN itu lebih banyak, tetap pulang dengan tenang, meski hasilnya kurang menggemberikan bagi mereka. Ini tidak lepas karena para pendukung Kades Sanuri mendapat pemahaman dari sesama pendukungnya. ‘’Walau keputusan Hakim PTUN demikian, tapi mantan Kades Sawotratap yang kalah dalam Pilkades, yakni Sundahyati, masih belum bisa menjadi Kades. Sebab keputusan hakim PTUN ini masih belum tetap. Masih ada proses banding lagi,’’ kata seorang pendukung Kades Sanuari pada teman-temannya.Q ali

‘’Satpol PP siap membackup penegakan Perda. Namun kapan jadwalnya dan tempatnya dimana yang dituju hanya pihak Dispenduk Capil sebagai leading sektornya yang tahu. Tetapi kami berharap SK Tim Yustisi bisa segera jadi, agar Satpol PP memiliki dasar untuk menertibkan kependudukan di Sidoarjo,’’ tegas Hari.Q ali

Siapa Pj Bupati Gresik Belum Jelas

Kapolda Warning Polisi Jangan Salah Tembak Kab Mojokerto, Bhirawa Munculnya kasus salah tembak yang dilakukan anggota polisi mendapat atensi dari Kapolda Jatim, Irjend Pol Anas Yusuf. Kesalahan tembak yang dilakukan polisi, bisa terjadi karena aparat kepolisian kurang berlatih dan memahami teori menembak. Jika hal ini dibiarkan, orang pertama di jajaran Kepolisian Jatim ini dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap polisi. ‘’Polisi itu harus bisa menembak dengan benar. Jangan sampai menembak penjahat tapi yang kenan penjual bakso, misalnya. Makanya polisi yang bertugas di lapangan itu harus sering berlatih menembak,’’ ujar Kapolda, saat meresmikan lapangan tembak Jagratara, di Desa Kemlagi, Kab Mojokerto, Selasa (4/ 8) kemarin.

Lapangan tembak milik Polres Mojokerto Kota itu, menurut Kapolda, harus dimanfaatkan anggota polisi untuk meningkatkan kualitasnya. ‘’Menembak itu harus terlatih, kalau tak terlatih tidak akan kena sasaran karena dalam menembak penjahat atau pelaku kejahatan itu polisi tak boleh bertujuan mematikan, tapi hanya melumpuhkan,’’ tambah pria dengan dua bintang di pundak itu.

Lapangan tembak minialis yang hanya berukuran 46 meter kali 70 meter itu lokasinya persis berada dibelakang Mapolsek Kemlagi, Polres Mojokerto Kota. Sebelah kanan berbatasan langsung dengan mushola milik warga desa.

Sedangkan di sebelah kanan berbatasan dengan pemukiman warga. ‘’Nggak masalah, waktu sebelum pembangunan kami sudah mendapat persetujuan warga,’’ tambah Anas Yunus.Q kar

5

achmad suprayogi/bhirawa/bhirawa

Kasi Pidsus Muhammad Nusrim saat mempersilahkan tersangka masuk mobil tahanan.

Mantan Kades Sawotratap Ditahan Sidoarjo, Bhirawa Kawatir melarikan diri, mantan Kades Sawotratap, Kec Gedangan, Sidoarjo, Sundahyati, akhirnya (4/8) ditahan di Lapas Kelas 2A Sidoarjo oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Sidoarjo. Mantan Kades 20082013 ini diduga telah menyalahgunaan kewenangannya, menggunakan anggaran dari APBDes 2008, dengan nilai sekitar Rp600 juta.

Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejaksaan Negeri (Kejari) Sidoarjo, La Ode Muhammad Nusrim, usai mengantarkan tersangka Sundahyati menuju Lapas Delta Sidoarjo menjelaskan, kalau penahanan ini dilakukan karena sangat kawatirkan tersangka melarikan diri. Karena saat tersangka diperiksa tanggal (3/8), pada kesempatan istirahat siang untuk makan dan menjalankan ibadah, ternyata tanpa sepengetahuan Jaksa, Sundahyati menuju RS Siti Hajar melakukan pemeriksaan. ‘’Sekitar pukul 15.30 WIB, kuasa

hukumnya, Abdul Rachman mengantarkan surat keterangan sakit, kalau tersangka sedang sakit dan langsung pulang,’’ jelas Nusrim.

Mendapati kondisi seperti, pihak kejaksaan tak begitu saja mempercayai, sehingga langsung mengecek ke RS Siti Hajar dan menumui dokter yang memeriksa. Menurut keterangan dokter yang memeriksa, ternyata dokter tersebut disuruh oleh tersangka untuk membuatkan surat keterangan sakit. Padahal modus seperti itu sering terjadi sehingga berdasarkan pengalaman seperti itu, akhirnya dilakukan jemput paksa, Selasa (4/8) sekitar sekitar pukul 05.30 WIB. ‘’Tersangka menolak, perdebatan panjang pun terjadi.

Akhirnya, sekitar pukul 09.30 WIB pihak penyidik dengan dibantu kepolisian baru bisa membawa ke kantor Kejaksaan, dan sekitar pukul 12.00 WIB baru berhasil memasukkan tersangka ke dalam penjara,’’ ungkap Nusrim.

Sundahyati didakwa melanggar Pasal 2 dan 3 UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Nusrim menjelaskan, kalau tersangka ini telah menyalahgunakan kewenangannya sewaktu masih menjabat sebagai Kades. Tersangka melakukan beberapa pembangunan di desanya namun diduga telah menyalahgunakan dana APBDes. Diantara kasusnya membuat 20 kios belum tuntas, membuat gapura, membuat gedung PKK, dana hasil pembagian pajak, serta uang TKD. ‘’Misalnya, kasus gapura yang sudah dibuat lama, ternyata dimasukkan dalam anggaran itu pada tahun 2013,’’ tegas Nusrim lagi.

Terpisah, kuasa hukum tersangka Abdul Rachman mengatakan kliennya mengalami sakit kepalanya berat, dan kolesterolnya naik. Sehingga diharapkan tersangka tak ditahan. Apalagi kasusnya ini masih dalam proses dan statusnya juga masih pemeriksaan saksi.Q ach

Anggota Dewan Minta Tunjangan Perumahan Naik Gresik, Bhirawa Dalam rapat paripurna dengan agenda penyampaian Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) 2015, yang dibacakan Bupati Gresik Sambari Halim Radianto. Anggota DPRD Gresik, meminta kenaikan tunjangan perumahan.

Ini didasarkan, pada anggota dewan yang berada di Kota Surabaya sudah mengalami kenaikan.

Menurut Wakil Ketua DPRD Gresik, Nur Saidah, memang kenaikan tunjangan belum di behas dengan detail antara eksekutif dan yudikatif. Tapi dalam rapat Badan Msuyawarah (Banmus), beberapa anggota sudah mendengar tunjangan perumahan anggota dewan Kota Surabaya telah naik. Kenaikan itu, membuat kita sebagai acuan atau dasar. ‘’Kami hanya membicarakan kenaikan tunjangan yang di

Kota Surabaya, dan kini beberapa staf sekertariat dewan sedang melakukan studi banding di Surabaya. Dari hasil ini, nanti bisa diketahui apakah sesuai aturan memang tunjangan perumahan untuk anggota dewan bisa dinaikan atau tidak. Setelah itu dipelajari bersama, karena harga tanah di Gresik juga terus naik,’’ ujarnya.

Perlu diketahui dalam rapat paripurna dengan agenda penyampaian Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) 2015 yang dibacakan Bupati Gresik, Sambari Halim Radianto, tunjangan perumahan tak mungkin diubah dalam KUPA PPAS 2015, karena untuk appriasel (taksiran) dilakukan satu tahun. Pihaknya tak akan menolak keinginan anggota dewan untuk menaikan tunjangan perumahan, tapi ini baru bisa dilakukan tahun 2016

mendatang setelah dilakukan appriasel tahun ini.

Dengan adanya permintaan itu, kami masih melakukan studi banding di daerah-daerah lain untuk mencari dasar hukum.

Dan telah siap membicarakan dengan anggota dewan untuk mencari jalan terbaik. ‘’Selama tak bertentangan dengan perundang-undangan, kami tak mempermasalahkan hal itu,’’ tegasnya.

Terpisah Sekertaris Daerah (Sekda) Pemkab Gresik, Ir M Najib mengatakan, usulan kenaikan tunjangan perumahan anggota dewan. Akan dimasukkan ke dalam APBD 2016, untuk tahun ini masih fokus melakukan appriasel. Seperti dilakukan pada kenaikan tunjangan perumahan anggota dewan sebelumnya, bila aturan memang membolehkan pemerintah juga akan menyetujuinya.Q kim

Gresik, Bhirawa Siapa yang bakal ditunjuk Gubernur Jatim, H Seokarwo untuk menjadi Pj (Penjabat) sementara Bupati Gresik, Hingga kini masih belum diketahui. Namun, yang jelas sebelum masa jabatan bupati berakhir, nama Pj itu sudah turun.

Sekedar diketahui, masa jabatan Bupati Gresik, Sambari Halim Radianto pada 27 September 2015 mendatang sudah berakhir.

Untuk mengisi kekosongan kursi Bupati Gresik itu perlu ditunjuk seorang Pj sampai terpilihnya Bupati divinitif hasil Pilbup yang akan digelar pada 9 Desember 2015 mendatang.

Namun, siapa sosok yang layak ditunjuk sebagai Pj Bupati Gresik, sejauh ini masih belum diketahui. Sebab, soal penunjukan Pj itu menjadi kewenangan Gubernur Jatim Soekarwo. ‘’Hingga kini masih belum turun namanya yang bakal menjadi Pj Bupati Gresik,’’ kata Nadlif, Kepala Badan Kepegawaian (BKD) Pemkab Gresik, Senin (3/8).

Dikatakan Nadlif, untuk mengisi kekosongan jabatan kursi Bupati, Pemkab Gresik pada akhir Juli 2015 lalu telah mengajukan Pj kepada Gubernur Jatim. Namun, hingga kini masih belum turun. Soal Pj itu tam-

bah Nadlif, sepenuhnya men jadi kewenangan Gubernur.

Tapi, paling tidak seorang Pj itu harus eselon II dari jajaran Pemprov Jatim. ‘’Maka yang paling tahu Pak Gubernur sendiri siapa Pj yang layak untuk ditempatkan di Gresik,’’ terang mantan Kepala Dinas Pendidikan (Kadiknas) Pemkab Gresik.

Memang lanjut Nadlif, ada sejumlah daerah Pj Bupati nya sudah turun. Untuk daerah yang Pj nya sudah turun menurut Nadlif, kemungkinan pengajuannya dilakukan lebih awal. Sementara, untuk Gresik pengajuan Pj baru dilakukan pertengahan Juli 2015 lalu. Hal itu karena masa berakhirnya kursi Bupati Gresik, Sambari Halim Radianto yang ikut kembali maju pada Pilbup 9 Desember 2015 itu baru pada 27 September 2015 mendatang.

Kendati demikian, Nadlif memprediksi sebelum 27 September 2015, Pj untuk Bupati Gresik sudah turun.

Kenapa, sebab jika sampai melewati tanggal itu akan terjadi kekosongan kursi Bupati Gresik dan itu sangat berbahaya bagi eksistensi Pemkab Gresik. ‘’Pastinya tak tahu. Kalau sudah turun nanti saya kabari,’’ tutur Nadlif via ponselnya.Q eri

Sumir, Laporan Soleh Soal Cabup Utsman Sidoarjo, Bhirawa DPD Gerindra Sidoarjo tak mau berpolemik dengan M Soleh, Wakil DPD Partai Gerindra Jatim, yang melaporkan dugaan pemberian uang mahar oleh Cabup yang diusung Partai Gerindra-PKS, H Ustman Ikhsan ke Panitia Pengawas Pemilu Kab Sidoarjo.

Ditemui di ruang kerjanya, Selasa (4/8) kemarin, Rivai, menyatakan, yang dilaporkan Soleh adalah Cabup Utsman Ihsan. ‘’Biarlah itu diurus tim kuasa hukum Abah Utsman,’’ ucapnya.

Lain lagi bila Soleh mau cari perkara dengan DPD Gerindra. Dirinya sebagai ketua partai, tak akan diam bila laporannya menyentuh Gerindra. Soleh yang pengacara kondang, sebelumnya melaporkan Cabup Utsman. Dalam laporannya itu, M Soleh menduga bahwah Abah Ustman panggilan akrab H Ustman Ikhsan memberikan uang mahar untuk mendapatkan rekomendasi dukungan untuk maju di Pilkada Sidoarjo dari Parti Gerindra.

Menurut Soleh, dirinya tak hanya melaporkan Abah Ustman saja, dia juga melaporkan DPC Partai Gerindra Sidoarjo dan DPD Gerindra Jatim. Soleh menjelaskan, dasar laporanya ke Panwas Sidoarjo mengenai pemberian uang mahar dari Abah Ustman ke Partai Gerindra adalah, setelah pada hari minggu (2/8) pukul 17.00 WIB melihat wawancara eksklusif Abah Ustman di salah satu stasiun televisi swasta Dalam wawacara itu Abah Ustman menyebutkan, kalau dirinya (Abah Ustman, red) telah memberikan uang mahar ke Partai Gerindra, agar mau mendukung dan merekomendasi dirinya bisa maju dan ikut di Pilbup Sidoarjo pada Desember mendatang.

Rivai menyayangkan sikap soleh yang tak mau menerima kekalahan, kemudian melakukan manuver dengan melaporkan untuk hal subyektif seperti ini. Bukti laporan yang dibawa Soleh itu berupa rekaman di televisi itu tak bisa dijadikan bukti. Bukti yang disiapkan Soleh masih sumir dan tak bisa dipertanggungjawabkan. ‘’Kalau mempermalukan partai, akan saya datangi dia maunya apa,’’ tantangnya.

Sementara itu Ulul Azmi Ketua Panwas Kab Sidoarjo yang menerima langsung laporan M Soleh, mengatakan, setelah mendapatkan laporan pemberian uang mahar yang diberikan Ustman Ikhsan ke Partai Gerindra ini, dirinya bersama anggota Panwas lain akan menindaklanjuti laporan itu. ‘’Kami (Panwas Sidoarjo, red) tak bisa semerta – merta langsung menyatakan pelanggaran terhadap Bacabup yang diusung koalisi Partai Gerindra dan PKS ini,’’ katanya.Q hds

JAWA TIMUR

6 KILAS JATIM

Halal Bihalal IKAT Trenggalek, Bhirawa Momentum Hari Raya Idul Fitri 1436 H dimanfaatkan oleh Pemerintah Trenggalek dan Ikatan Keluarga Asal Trenggalek (IKAT) yang tersebar di berbagai wilayah di Indonesia untuk mengadakan temu kangen atau halal bihalal, menjalin silaturrahmi dan saling bertukar pikiran, demi kemajuan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Trenggalek.

Halal bihalal ini merupakan kegiatan rutin atau agenda tahunan yang biasanya diselenggarakan pada hari raya ke 2 dan kali ini dilaksanakan hari Sabtu 18 Juli 2015 bertempat di Pendopo Manggala Praja Nugraha, dan dihadiri Dr. Ir. Hermanto Dardak, MSc, Priyo Budi Santosa, Forkopimda, SKPD, Ketua IKAT Gendut Suprayitno dan keluarga besar IKAT. “Mohon Maaf Lahir dan Batin kepada seluruh Bapak/Ibu Saudara-Saudara para hadirin. Mudah-mudahan di Idul Fitri ini kita sekalian dapat meraih kemenangan menjadi insan yang semakin beriman dan bertakwa kepada Allah SWT dan mendapatkan rahmat, taufiq dan hidayahNya. Selain itu tak lupa kami juga mengucapkan terima kasih dan selamat datang di kota kelahiran Trenggalek kepada seluruh tamu undangan yang hadir khususnya keluarga IKAT yang telah meluangkan waktunya, semoga komunikasi serta silaturahmi ini dapat terus terjalin dengan baik,” kata Bupati mengawali sambutanya di hadapan undangan IKAT yang hadir.

Orang nomor satu di Lingkup Pemkab Trenggalek ini juga mengucapkaan terima kasih atas peran anggota IKAT dalam membantu memperkenalkan Trenggalek di luar daerah serta masing – masing anggota untuk membantu dalam pembangunan Trenggalek di bidangnya masing-masing.Q wek

Panwaskab Temukan Perbedaan Nama Ijazah dan KTP Cawabup Jember, Bhirawa Panwaslu Kabupaten Jember temukan perbedaan nama salah satu calon wakil Bupati (Cawabup) Jember Abdul Muqid Arief pasangan calon Bupati Faida. Dalam ijazahnya tertera nama Muhammad Muqit, sedangkan di Kartu Tanda Penduduk (KTP) adalah Abdul Muqit.

Komisioner Panwaslu Jember Nur Elya Anggraini mengatakan perbedaan nama antara Ijazah dengan KTP dinilai sangat mencolok, sehingga harus disegera dilakukan perbaik-

an. "Masih ada waktu untuk melakukan perbaikan adminbitrsasi," ujar Ely panggilan akrab Nur Elya Anggraini kepada sejumlah media di Jember.

Menurut Ely, temuan tersebut

saat dilakukan proses pengecekan syarat-syarat para calon. "Iya memang kita temukan itu, jadi nama di ijazah adalah muhammad Muqit ,di KTP Abdul Muqit Arif, tetapi memang masih ada waktu untuk mengurusi semua itu," katanya pula.

Ely menghimbau agar masalah ini segara di atasi oleh KPU untuk segera mengklarifikasi kepada pihak yang bersangkutan. Untuk tindakan selanjutnya Ely mengatakan jika panwas akan menunggu

hasil dari KPU. Sementara Ketua KPU Kabupaten Jember Ahmad Anis, mengakui jika memang ada perbedaan nama salah satu calon yaitu Muqit.

Oleh karena itu, Anis minta agar yang bersangkutan harus melampirkan surat keterangan dari sekolahnya bahwa ijazah tersebut benar-benar miliknya.

"Ya yang bersangkutan harus mengurus surat keterangan itu, agar syarat-sayaratnya diakui keabsahannya. Dan lebih bagus lagi jika ada surat dari

Dinas Pendidikan," urainya.

Sementara itu, Abdul Muqit sendiri mengakui dan membenarkan terjadainya perbedaan nama ijazah dan KTP. Dia mengatakan hal itu terjadi ketika dia masuk ke pondokan jadi nama depanya diganti oleh kiai pondok tersebut. "Iya memang benar, memang ada perbedaan tetapi surat keterangan dari sekolah sudah ada, dan nama saya yang asli adalah Abdul Muqit Arif yang sesuai dengan KTP," pungkasnya.Q efi

3.576 Ha Lahan Terdampak Abu Vulkanis Gunung Raung Bondowoso, Bhirawa Sedikitnya 3.576 ha lahan pertanian di Bondowoso terdampak akibat semburan abu vulkanik Gunung Raung yang beberapa bulan terakhir terus meningkatkan aktivitas tremornya, sehingga hal ini membuat Pemerintah Kabupaten Bondowoso dibawah kepemimpinan Bupati Amin Said Husni segera menerjunkan tim untuk melakukan langkah antisipatif serta berupaya mengatasdi akibat dampak avu terebut.

Hal ini sebagaimana disampaikan Kepala Dinas Pertanian Bondowoso H Hindarto SP MSi seusai memberikan laporan beberapa daerah terdampak, Selasa (4/8) kemarin.

Menurutnya untuk meminimalisir ketakutan petani terhadap abu vulkanis Gunung Raung, yang menyerang 3.576 hektar lahan pertanian di Bondowoso, Dinas Pertanian diperintahkan untuk mengerahkan timnya untuk memberikan sosialisasi tentang dampak dan manfaat abu vulkanis Raung, kepada warga khususnya petani di tiga Kecamatan terdampak erupsi Raung.

Tiga Kecamatan yaitu, Kecamatan Sumber Wringin, Tlogosari, dan Sempol. “Atas arahan Bapak Bupati kita sudah membentuk tim khusus yang bertugas menangani hal ini, sehingga nantinya masyarakat diharapkan tidak resah dan segera dicarikan solusi terbaik,” katanya.

Kepala Dinas Pertanian Hindarto kepada Bhirawa mengatakan, saat ini pihaknya menerjunkan tim yang terdiri dari 25 orang, untuk memberikan sosialisasi tentang dampak dan manfaat abu vulkanis Raung terhadap tanaman.Q har

BPBD Batasi Jatah Air Kawasan Kekeringan Lumajang, Bhirawa BPBD membatasi jatah masing-masing warga yang mengambil kebutuhan air bersih ketika truk tangki BPBD Lumajang mendistribusikan. Meski pembatasannya tidak diberlakukan secara ketat, hanya diperuntukkan bagi kebutuhan minum dan memasak saja. "Karena jatah air bersih yang didistribusikan, memang peruntukkannya hanya bagi keperluan memasak dan minum saja,’’ kata Purwanto Sekretaris BPBD Kabupaten Lumajang. Tidak untuk mencuci pakaian, mandi, apalagi untuk kebutuhan air minum ternak," paparnya.

Purwanto menambahkan, hal ini mengacu banyaknya warga yang mengambil jatah air yang didistribusikan truk tangki BPBD secara berlebihan. "Bahkan pernah ada warga yang membawa puluhan jeriken untuk mengambil air bersih suplai BPBD di wilayah Ranuyoso. Jumlahnya sampai 180 liter sekaligus," terangnya.

Ketika ditanyakan, ternyata warga tersebut mengambil air banyak-banyak karena tidak hanya untuk keperluan memasak dan minum saja. Warga tersebut juga mengambil air untuk kebutuhan lainnya. "Alasannya, ternak sapinya juga butuh air minum. Sebab kalau tidak diberi minum, ternaknya bisa mati," ungkapnya.

Menyikapi kondisi tersebut, BPBD Kabupaten Lumajang pun meminta warga untuk mempergunakan air dari sumber lainnya untuk kebutuhan-kebutuhan tersebut. Karena, air suplai BPBD yang sangat terbatas, juga harus dibagi dengan kebutuhan primer berupa minum dan memasak untuk warga lainnya.

"Disarankan kalau untuk kebutuhan air minum ternak, mencuci dan mandi, warga bisa mempergunakan air dari sumber lainnya. Sedangkan, air suplai dari truk tangki BPBD yang terbatas ini, harus diutamakan untuk minum dan memasak.

Sehingga pendistribusiannya bisa merata," urainya.Q yat

Rabu Legi 5 AGUSTUS 2015

Bupati Halal Bihalal dengan Mantan Bupati dan Purna Tugas sawawi/bhirawa

Dandim 0823 Situbondo Letkol Polsan Situmorang, saat memberikan pernyataan kepada pers usai menggelar apel gelar pasukan bersama FKPPI se Wilayah Kodim Situbondo, di alun-alun Kota pagi kemarin.

FKPPI Usung Pembangunan Solidaritas Persatuan dan Kesatuan Bangsa Situbondo, Bhirawa Sedikitnya 1000 kader dan anggota berikut pengurus organisasi FKPPI (Forum Komunikasi Putera Puteri Purnawiran Indonesia) se-wilayah Kodim 0823 Situbondo tumpah ruah dialun-alun Kota Pagi, kemarin (4/8). Ribuan pemuda penerus bangsa itu berkumpul dalam rangka untuk mensukseskan kegiatan apel pasukan yang rutin diadakan setahun sekali tersebut. Prosesi pelaksanaan apel pasukan yang dimulai pukul 09.00 wib tersebut dipimpin langsung Wakil Bupati (Wabup) Situbondo, Rakhmad SH Mhum sebagai pembina FKPPI Kab Situbondo.

Selain itu, acara apel pasukan juga dihadiri Dandim Situbondo Letkol Polsan Situmorang berikut 17 Danramil se-Kab Situbondo. Para perwira dijajaran Kodim 0823 Situbondo dan instansi terkait yang menjadi mitra utama Kodim juga ikut ambil bagian dalam acara peningkatan kedisplinan dan penguatan jiwa kebangsaan para anggota FKPPI se-Kab Situbondo. Dalam kegiatan kali ini, FKPPI mengambil tema ‘Membangun Solidaritas Persatuan dan Kesatuan Bangsa’.

Menurut Dandim Letkol Polsan Situmorang, FKPPI suatu lembaga organisasi kepemudaan yang selama ini memiliki suatu tekat yang kuat dalam ikut serta menegakkan NKRI demi terwujudnya persatuan dan kesatuan bangsa. Apel Ini, papar Dandim Polsan, untuk menggugah kembali anggota FKPPI Situbondo sehingga mereka saling menyatu bergandengan tangan dengan pe-

merintah, khususnya di Kab Situbondo.

“Penekanan yang pertama untuk FKPPI di mana pun mereka berada, boleh mereka berbeda dalam pandangan politik, tetapi dalam ranah FKPPI tetap satu. Sebab tujuannya tidak lain hanya demi kepentingan bangsa dan negara,” ujar mantan Dankodiklatpur Jayapura Papua.

Dalam amanatnya, Dandim Polsan Situmorang juga berharap kepada FKPPI Kab Situbondo, untuk selalu tetap kokoh dan menyatu dalam bingkai NKRI. Selain itu, ujar pria asli kelahiran Batak Sumatera Utara itu, FKPPI diminta selalu siap menjaga harmonisasi situsasi sehingga Kab Situbondo menjadi tentram dan damai. “Tentunya sebagai pemuda harapan bangsa, FKPPI harus selalu memilki semangat dan kekuatan yang bisa dilakukan, demi kepentingan masyarakat di Kota Santri ini,” urai Dandim Polsan.

Pria yang dikenal fasih berbahasa Madura itu menambahkan, para anggota organisasi FKPPI Kab Situbondo juga ikut serta berkiprah dalam kegiatan kemanusiaan. Seperti, lanjut Dandim Polsan, ikut membantu dalam membantu penanggulangan bencana alam, mensukseskan peningkatan kualitas pendidikan, berkiprah bagi kegiatan kesehatan dan kegiatan-kegiatan kemanusiaan yang lain. “Saya minta harapan itu bisa direalisasikan seluruh anggota FKPPI yang ada di Kab Situbondo, sehingga wilayah ini selalu damai,” pungkas Dandim Polsan, kemarin.Q awi

Pamekasan, Bhirawa Bupati Pamekasan, didampingi Ibu Ani Syafii, menjamu kedatangan mantan Bupati, Wakil Bupati, Sekda dan para Purna Tugas, di pendopo Ronggosukowati, pada acara halal bi halal, Selasa (4/8), juga dihadiri Wabup Pamekasan, H. Halil As’ary, Sekda Pamekasan Dr. H. Moh Alwi, pejabat terkait.

Para purna tugas hadiri, yaitu mantan Bupati Drs, H Dwiatmo Hadiyanto (19982003), mantan Wabup Drs, Kadarisman Sastrowirdjo (2003-2013), mantan Sekda Drs. H.R. Hadi Soewarso beserta istri dan Ibu Mutmainah (istri mantan Sekda, almarhum Zainal Fatah, dan lainnya.

Bupati Pamekasan, Achmad Syafii, mengatakan, acara ini dimaksudkan untuk menjag kesinambungan

sebagai sarana motivasi dan membangun komunikasi agar para PNS sudah purna tugas agar tetap aktif dan tetap merasa sebagai keluarga besar Pemerintah kabupaten Pamekasan.

Memang disadari banyak purna tugas sudah lepas dan tidak peduli lagi pada aktivitas pemerintahan, apalagi sekedar bernostalgia ke kantor di mana yang bersangkutan pernah bertugas.

Padahal saran dan masukan pejabat terdahulu sangat dibutuhkan oleh para pejabat yang sekarang sedang bertugas.

“Karena pengabdian kepada Negara dan bangsa tidak mengenal waktu dan tempat (Pensiun, Red). Bapak – ibu agar tetap bisa aktif member masukan, saran atau bahkan kritik demi kebaikan Pamekasan di masa mendatang,” harapnya.Q din

samsudin/bhirawa

Bupati Pamekasan, Achmad Syafii, duduk semenjak dengan mantan bupati Dwiatmo Hadiyanto, mantan Wabup Kadarisman Sastrowirdjo, mantan Sekda Hadi Soewarso, didampingi Sekda Pamekasan, Moh. Alwi, di pendopo Ronggosukowati.

PT KAI dan Pemdes Ngampel Lakukan Pengukuran Batas Tanah Pemerintah Desa (Pemdes) Ngampel Selasa (4/8) melakukan pengukuran ulang batas tanah kas desa dengan tanah asset milik PT KAI yang ada diwilayah Bojonegoro. Pengukuran dilakukan oleh BPN dan disaksikan perwakilan PT KAI.

basir/bhirawa

Perwakilan PT KAI saat melihatkan buku batas tanah kepada kepala desa Ngampel yang disaksikan oleh pihak desa dan masyarakat di lokasi pengukuran.

Murtanto perwakilan PT KAI Daop 4 Semarang mengatakan, pengukuran ini dilakukan untuk mengetahui batas tanah kas Desa Ngampel dan tanah asset PT KAI yang diberada di wilayah Bojonegoro. “Sekarang ini baru dilakukan pengecekan pengukuran untuk mengetahui mana tanah milik desa dan PT KAI. Segera akan dilakukan moveng setelah pengukuran,” ungkap Murtanto dilokasi pengukuran.

Hasil pengukuran bersama, kata Murtanto, tanah kas desa

yang bersegangan dengan tanah milik PT KAI sepanjang 168 meter dari utara ke selatan. Kepala Desa Ngampel, Pujianto mengatakan pengukuran ini untuk memperjelas batas tanah milik desa.

Ke depan diharapkan tidak ada masalah, apalagi kalau nanti jadi lahan milik PT KAI dihidupkan sebagai sarana transportasi atau lainnya. “Secepatnya akan saya urus setelah pengukuran,” jelas Pujianto. Pujianto mengatakan, hasil pengukuran antara desa dengan BPN berbeda. “Kalau desa

dengan luas 17.500m2 dan BPN luas 16.983 m2,” ujarnya.

Tambah Pujianto mengatakan, pasar Ngampel dibangun diatas lahan 23.880 meter persegi. Pasar dibangun pihak ketiga dengan anggaran sekitar Rp70 milyar.

Proyek diperkirakan selesai dua tahun ke depan. “Proses pengerjaan sementara ini di lahan seluas 23.880 m2 baru tahap pengurukan dan memindahkan tokotoko yang ada di pinggir jalan,” ujarnya.

Pasar rakyat yang akan dibangun dengan konsep modern tersebut, akan memiliki 97 ruku (rumah took) 2 lantai, 228 kios dan 656 lapak. “Proses pengerjaan akan selesai selama 2 tahun,” tandasnya.

Dengan jumlah ratusan tempat

berjualan, sambung Pudji, target pemasaran menggunakan skala priorotas yang pertama untuk penduduk atau calon pedagang dari lingkungan desa setempat. Kemudian dari wilayah Bojonegoro dan dari luar wilayah kabupaten.

Untuk penyelenggara proyek, pembangunan pasar desa itu melibatkan 3 pihak, yakni Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Ngampel selaku pemilik dan pengelola pasar, investor dengan nilai proyek Rp.70.779.603.365 adalah PT Teguh Jaya dari Bojonegoro dan pelaksana proyek PT Irianto Jaya Teknik dari Malang.

“Pengelolaan pasar ketika sudah beroperasi, akan diserahkan kepada pihak desa. Seperti keamaan, kebersihan dan parkir,” pungkasnya.Q bas

Rabu Legiliwon 5 AGUSTUS 2015

KILAS JATIM

Dua Maling Sapi Dibakar Massa Bangkalan, Bhirawa Belum hilang dalam ingatan masyarakat Bangkalan, pertengahan bulan lalu terjadi tiga pembunuhan dengan lima korban terkait masalah asmara, tadi malem, Salasa (05/8) sekitar pukul 02.00 dini hari masyarakat Bangkalan digemparkan adanya pembakaran maling Sapi yang terjadi di Desa Karang Geyem Kecamatan Blega.

Hal itu terjadi ketika pemilik Sapi yang berinial H. S mendengar kegaduhan di belakang rumahnya yang kebetulan ditempati kandang sapi miliknya, sejurus kemudian terjadi perkelahian antara pemilik sapi dan maling sapi yang belakangan diketahui berinisial BE dan MA asal Desa Betes, selang dua menit massa mulai berkerumunan karena mendengar teriakan sang pimilik sapi.

Karena massa yang datang banyak, maling sapi kemudian berhasil dilumpuhkan, namun karena tidak adanya keamanan di TKP massa emosi dan membakarnya sampai gosong. "Saat ini Korban berada di Kamar Mayat RSUD Syamrabu," ungkap Kasat Reskrim Polres Bangkalan, Andy Purnomo.

Lebih lanjut andy menjelaskan, saat ini pihak kepolisian bekerja sama dengan Brimob mengamankan lokasi kejadian untuk menghindari hal-hal yang tidak inginkan. "TKP sudah diamankan, menjaga takut ada bentrokan? susulan," tandas andy.Q mb8

Praperadilan Ditolak, Pemohon Praperadilankan Ulang Kejaksaan Kab. Madiun, Bhirawa Sidang Praperadilan kasus Kedungbrubus yang diajukan LSM Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) deogan termohon Kejaksaan Negeri (Kejari) Madiun dan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur (Jatim) yang digelar di Pengadilan Negeri Kota Madiun, berakhir dengan kekalahan pemohon.

Pasalnya, hakim tunggal Mahendrasmara, menolak seluruh isi permohonan Praperadilan yang diajukan LSM MAKI. Alasannya, karena kasus Waduk Kedungbrubus sudah dilakukan SP3 (Surat Perintah Penghentian Penyidikan) oleh Kejari Madiun.

"Karena masalah Kedungbrubus sudah dilakukan SP3 oleh Kejaksaan Negeri Madiun, memutuskan menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya serta membebankan biaya perkara sebesar Rp.5 ribu kepada pemohon," kata hakim tunggal, Mahendrasmara, dalam amar putusannya, Selasa (4/8).

Selain itu, hasil audit investigasi atas resetlement Waduk Kedungbrubus yang dilakukan BPKP (Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan) Perwakilan Jawa Timur, tidak menemukan adanya kerugian negara. Atas penolakan ini, MAKI berancang-ancang melakukan Praperadilan ulang. Alasannya, karena ada novum (bukti baru) atas kasus Waduk Kedungbrubus.Q dar

Pembelian Seragam Siswa Didik Baru Dikeluhkan Wali Murid Kota Kediri, Bhirawa Pembelian seragam sekolah untuk siswa didik baru di Kota Kediri dikeluhkan oleh wali murid dengan alasan pemerintah sudah menganggarkan kain seragam melalui APBD. Namun pada kenyataannya Siswa masih diminta untuk membeli kain seragam di koperasi.

Keluhan ini datang dari Wali Murid bernama Ninik,dia mengatakan jika terpaksa membayar uang seragam, karena kain seragam yang diberikan pemerintah baru bisa diberikan, sebab masih proses lelang. "Saya harus membayar uang seragam dan kegiatan kurang lebih Rp 1 juta, dengan rincian Rp 315 untuk uang kegiatan dan sisanya untuk pembelian seragam," kata Ninik yang mengaku anaknya sekolah di SMPN3 kota Kediri.

Hal senada dikatakan Ariya, yang mengaku anaknya sekolah di SMKN 1 Kota Kediri dia mengaku kecewa harus membayar seragam 3 stel senilai Rp 1230.000. Menurutnya Jika sudah dianggarkan oleh pemerintah seharusnya jangan kembali membebankan pada Wali murid. "Hal ini menjadikan program sosial pemerintah tidak bisa dirasakan oleh masyarakat, seharusnya proses lelang seragam jauh hari sudah dilaksanakan, agar ketika PPDB tidak memberatkan wali murid," ungkapnya Kecewa.Q van

JAWA TIMUR

7

Tolak Pilkada 2015, Dukung Pilkada 2017 Kabupaten Blitar, Bhirawa Demi mewujudkan cita-ciita bersama, Blitar baru lebih baik, Koalisi Besar terdiri PKB, PAN, PPP, Golkar, Demokrat, PKS, Hanura dan Nasdem yang tergabung dalam Koalisi Blitar Berjuang sepakat untuk tidak ikut dalam pesta demokrasi Pilbup 2015 Kabupaten Blitar.

Hal ini diungkapkan Juru Bicara Koalisi Blitar Berjuang, Masykur yang juga Ketua DPC. PKB Kabupaten Blitar, dimana hasil Rapat Koordinasi, diskusi Politik serta loby politik sepakat untuk tidak ikut dalam Pilkada 2015. "Kami menghormati pilihan politik, kami komitmen untuk berjuang bersama, pasangan mana yg mampu mewujudkan Blitar lebih baik yang akan kamu dukung," kata Masykur.

Bahkan dikatakan Masykur, meskipun PKB memiliki jumlah kursi paling banyak dibandingkan dengan PAN, pihaknya tidak mempermasalahkan siapa yang berposisi AG 1 dan 2, pasangan muda atau tua, dari Blitar Barat atau Blitar Timur, laki-laki atau perempuan dan sebagainya.

"Kami lebih menghormati Calon yang mampu membawa Blitar baru yang lebih baik.

Namun akan kami wujudkan pada pemilu 2017 mendatang.

Semua itu kami lakukan untuk kebersamaan koalisi ini," jelasnya.

Bahkan pihaknya juga meminta maaf kepada masyarakat Kabupaten Blitar, KPU, PPK, PPS dan KPPS, yang meyakini meskipun Kabu-

paten Blitar nantinya akan.

Dipimpin oleh Pejabat Sementara (PJs) Bupati oleh Gubernur Jawa Timur dinilai tetap melayani masyarakat dengan baik. "Meskipun kedepan Kabupaten Blitar dipimpin oleh Pjs, kami yakin mampu bisa memimpin dan melayani masyarakat Kabupaten Blitar dengan baik," imbuhnya.

Sementara Heri Romadhon mengatakan, sebagai anggota Koalisi dari PAN yang juga Bakal Calon Bupati Blitar tetap berkomitmen terhadap keputusan Koalisi dengan mengesampingkan syahwat dan niat pribadi. Sehingga diharapkan Koalisi ini akan bertambah dan akan lebih kuat untuk memperjuangkan masyarakat.

"Saya ucapkan terima kasih kepada Tim dan pendukung saya, ini demi Kabupaten Blitar yang lebih baik lagi," kata Heri Romadon yang juga mendapatkan Rekom dari DPP PKB untuk maju sebagai Cabup Cawabup berpasangan dengan Nur Fatoni yang juga Wakil Ketua DPC. PKB Kabupaten Blitar yang kemduan acara Jumpa Pers di tutup oleh Anggota DPRD Provinsi Jatim yang juga Sekretaris DPC. PKB Kabupaten

hartono/bhirawa

Juru Bicara Koalisi Blitar Berjuang, Masykur (tengah) yang juga Ketua DPC. PKB Kabupaten Blitar menyampaikan mendukung Pilkada 2017 didampingi Pimpinan Parpol pendukung dari PAN, PPP, Golkar, Demokrat, PKS, Hanura dan Nasdem sebagai Parpol Kehormatan.

Blitar, Ahmad Tamim. Secara terpisah Ketua KPU Kabupaten Blitar, Imron Nafifah mengatakan akan menghentikan proses tahapan dan untuk selanjutnya masih menunggu

koordinasi dengan KPU Provinsi dan. Pusat untuk penghentian tahapan secara total.

"Kami akan koordinasikan dengan KPU Provinsi dan Pusat terlebih dahulu untuk peng-

Pembangunan Kantor Pemkab Capai 30 Persen

wiwit/bhirawa

Pembangunan kedung utama kantor pemkab di kraksaan masih capai 30 persen.

Probolinggo, Bhirawa Pembangunan gedung utama kantor Pemkab Probolinggo di Kota Kraksaan belum akan selesai tahun ini. Sebab, Pemkab menarget sampai akhir 2015 proyek tersebut tergarap 70 persen. Sedangkan sampai bulan ini, proyek itu baru berjalan 30 persen.

Diketahui, kantor Pemkab Probolinggo di Kota Kraksaan terdiri atas tiga bagian. Yaitu gedung utama di tengah, dan dua gedung di sayap kanan dan kirinya. Dua gedung sayapnya sudah berdiri megah. Saat ini pembangunannya berlangsung untuk gedung utama yang terletak di tengah.

Pembangunan gedung utama ini dibangun bertahap, dengan total anggaran Rp 88 miliar.

Anggaran pembangunan gedung utama ini berasal dari DAU (Dana Alokasi Umum), PAD (Pendapatan Asli Daerah) Ka-

bupaten Probolinggo, dan bantuan keuangan dari Pemprov Jawa Timur.

Tahun 2015 ini, pengerjaan proyek itu ditarget mencapai 70 persen. Pengerjaan selanjutnya dilangsungkan pada 2016. Gedung utama ini ditarget selesai pada Agustus 2016. Sedangkan sampai Juli 2015, pengerjaan proyek itu baru mencapai 30 persen. “Tahun ini hanya 70 persen,” kata Kepala Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Cipta Karya Kabupaten Probolinggo Prijono, Selasa (4/8).

Gedung utama kantor Pemkab Probolinggo itu direncanakan memiliki lima lantai. Saat ini pengerjaan gedung itu sekarang sudah masuk lantai empat.

Menurut Prijono, target 70 persen pembangunan gedung utama Pemkab tersebut akan menyelesaikan lima lantai dengan beberapa kontruksinya.

Setelah itu, pembangunan akan

dilanjutkan dengan finishing bangunan serta berbagai macam fasilitas di dalamnya.

Harapannya, pada Agustus 2016 mendatang pembangunan gedung utama tersebut rampung. “Tahun 2016 masih ada pembangunan fisik. Paling tidak, hanya finishing. Jadi, pada 2015 ini, seluruh lantai rampung dibangun,” paparnya.

Gedung pemkab tersebut ditargetkan akan rampung pada Agustus tahun 2016 mendatang.

Bahkan akan dibangun beberapa ruang kantor yakni ruangan Bupati, Wakil Bupati, Sekretris Daerah, Badan Perencanan Pembangunan Daerah (Bappeda) dan juga Kantor Dinas Pengelola Keuangan Daerah (DPKD Kabupaten Probolinggo. “Bangunan gedung itu tidak hanya tangga biasa yang akan menghubungkan lantai dengan lantai diatasnya. Namun Juga akan dibangunkan tangga lif,” ucap Prijono.

Prijono menambahkan, gedung tersebut juga kana disedikan vertikal garden yang dinilai akan memperindah pemendangan gedung.Sehingga untuk sementara beberapa kantor yang belum selesaikan dibangunkan kantor masih menempati ruangan yang ada di sayap kiri dan kanan gedung.“Tetapi jika pembangunan gedung utama selesai maka secara otomatis kantor akan pindah,”tegasnya.

Untuk pembangunan gedung pemkab memang ditargetkan cepat selasai dibangun.Karena gedung tersebut memang sangat dibutuhkan pemerintah daerah.

Karena selama ini gedung utama masih belum selesa.”Sehingga banyak ruangan kantor seperti bupati masih berada di ruangan yang ada di sayap gedung,” tambah Prijono.Q wap

hentian tahapan Pilkada Kabupaten Blitar 2015, karena sampai hari terakhir pendaftaran tahap kedua ini hanya ada satu pasangan calon saja," kata Imron Nafifah.Q htn

Buntut Tak Puas Pembentukan P2KD, Warga Datangi Dewan Sampang, Bhirawa Buntut ketidakpuasan warga terhadap pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa (P2KD) Desa Pangongsean, Kecamatan Torjun, Sampang, terus menuai protes warga setempat. Kali ini sejumlah warga yang tak terima pembentukan P2KD karena tidak melibatkan tokoh Desa mendatangi kantor DPRD Sampang, Selasa (4/8).

H. Arliman, salah satu perwakilan tokoh Desa Pangongsean, saat mendatangi DPRD Sampang di ruangan ketua fraksi Demokrat, bersama warga mengadukan dugaan ketidaknetralan pemerintah terhadap pembentukan P2KD beberapa waktu lalu. “Intinya kami perwakilan warga menolak pembentukan P2KD tersebut karena tidak melibatkan tokoh desa setempat,” kata Arliman.

Selain itu, perwakilan warga Desa Pangongsean tetap melakukan protes dengan alasan terdapat komposisi panitia yang dianggap sebagai ‘titipan’ pihak-pihak tertentu.

Dari 21 nama yang merupakan anggota P2KD sebagian besar panitia merupakan pendukung salah satu calon.

Masih dikatakan H. Arliman, terkait pembentukan P2KD di tingkat Desa, pihaknya juga sudah melakukan protes terhadap kantor

Kecamatan Torjun untuk merubah nama-nama P2KD. “Namun sayang aspirasi kami belum didengar. Oleh sebab itu, kami mengadukan dan ingin memperjuangkan persoalan ini, pada dewan Sampang, yakni ketua fraksi Demokrat, Auliya Rahman yang berasal dari daerah pemilihan kami,” jelasnya.

Auliya Rahman ketua fraksi Demokrat DPRD Sampang, mengakui, memang beberapa hari ini, kasuistik terkait pembentukan P2KD Desa Pangongsean, menjadi salah satu perhatian warga.

“Kedatangan perawkilan warga ke kantor saya ini, murni karena saya berasal dari daerah pemilihan mereka, oleh sebab itu, saya sebagai wakil mereka harus memperjuangkan keluhan mereka,” kata Rahman.

“Kasus pembentukan P2KD khususnya di Desa Pangongsean ini, mestinya dijadikan pelajaran bagi pemerintah Sampang, sebab, sukses atau tidaknya pemilihan kepala desa serentak yang akan digelar 28 Oktober 2015 di Kabupaten Sampang, jika pihak pemkab tidak tegas terhadap keluhan warga ini, maka tidak ada jaminan pelaksanaan pilkades serentak yang akan diikuti 109 Desa se-kabupaten Sampang akan sukses,” tegasnya.Q lis

nurkholis/bhirawa

Warga Desa Pangongsean mendatangi kantor Dewan Sampang.

850 Pedagang Pasar Ngemplak Kota Tulungagung Direlokasi Revitalisasi Pasar Ngemplak Kota Tulungagung rencananya bakal dimulai hari ini, Rabu (5/8). Ratusan Pedagang setempat yang terkena dampak langsung dari revitalisasi tersebut direlokasi di lokasi yang tak jauh dari tempat mereka berjualan selama ini.

wiwieko/bhirawa

Sejumlah pekerja membongkar lapak dan kios pedagang Pasar Ngemplak Kota Tulungagung yang lokasinya bakal direvitalisasi.

Kepala Dinas Pendapatan Kabupaten Tulungagung, Dr Eko Sugiono MM, pada Bhirawa, saat memantau proses relokasi pedagang, Selasa (4/8), mengungkapkan ada sekitar 850 pedagang yang direlokasi. “Semua pedagang yang direlokasi sudah mendapat tempat sementara dan kami pastikan mereka tetap mendapat tempat di tempat sementara ini,” ujarnya.

Eko Sugiono berharap tidak ada kegaduhan saat relokasi pedagang dilakukan. Apalagi mereka sudah mendapat tempat berjualan sementara yang bisa dika-

takan cukup layak. “Karena itu, saya setiap hari selalu memantau di Pasar Ngemplak. Masalahnya terkait dengan kenyamanan 850 pedagang yang direlokasi,” tuturnya.

Mantan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulungagung ini membeberkan tidak semua pedagang Pasar Ngemplak Kota Tulungagung yang direlokasi. Hanya mereka yang tempat jualannya terkena revitalisasi yang direlokasi. “Dari 2.000-an pedagang di Pasar Ngemplak hanya 850 pedagang yang direlokasi. Sele-

bihnya tetap dapat berjualan di dalam pasar karena yang direvitalisasi memang yang bagian depan,” paparnya.

Sesuai rencana, lanjut dia, pengerjaan revitalisasi Pasar Ngemplak yang dianggarkan dari dana APBD Provinsi Jatim sebesar Rp 20 miliar tersebut akan berlangsung mulai hari ini, Rabu (5/8). “Besok (hari ini), peralatan berat akan mulai bekerja di Pasar Ngemplak,” terangnya.

Eko Sugiono yang tercatat sebagai satu-satunya pejabat eselon II lingkup Pemkab Tulungagung yang bergelar Doktor itu memastikan proses revitalisasi Pasar Ngemplak tidak akan berlangsung lama. Akhir tahun 2015 ditargetkan proses revitalisasi sudah selesai. “Nanti pengerjaannya dilakukan 24 jam. Jadi siang malam. Target selesai

sampai akhir tahun ini,” jelasnya.

Seperti diketahui, revitalisasi Pasar Ngemplak merupakan proyek pengalihan dari rencana revitalisasi Pasar Wage. Sebelumnya, dana Rp 20 miliar dari APBD Provinsi Jatim untuk revitalisasi Pasar Wage yang berada di tengah Kota Tulungagung.

Revitalisasi Pasar Ngempak akan membuat jalan depan pasar induk tersebut semakin lebar. Ini karena pedagang buah yang selama ini berada di bagian depan pasar bakal dimundurkan sampai sejauh lima meter kebelakang.

Sebelumnya, dibagian tengah Pasar Ngemplak sudah dibangun sejumlah hanggar untuk pedagang. Pembuatan hanggar-hanggar itu menelan biaya sekitar Rp 2,1 miliar dan dananya berasal dari APBD Kabupaten Tulungagung.Q wed

EKONOMI - BISNIS

8 Kurs JUAL

BELI

USD

13,058.00

13,327.00

SGD

9,853.60

9,748.37

EUR

14,743.83

14,591.73

JPY

10,854.77

10,744.11

GBP

21,026.08

20,808.78

Sumber: Bank Indonesia (23 JULI 2015)

RAGAM EKBIS

Perekonomian Melambat, NPL Meningkat Surabaya, Bhirawa Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Regional 3 Jatim, Bali, dan Nusa Tenggara menyatakan perlambatan ekonomi Indonesia yang terjadi hingga saat ini telah memicu peningkatan (non-performing loan/NPL) kalangan perbankan. “Kalau sekarang daya beli masyarakat semakin turun akibat perlambatan ekonomi nasional, otomatis berpengaruh pada kian meningkatnya angka NPL,” kata Direktur Pengawasan Bank OJK, Bambang Widjanarko, di Surabaya, Selasa (4/8).

Ia mengungkapkan, pencapaian NPL perbankan di wilayah kerjanya per April 2015 sebesar 2,19 persen. Besaran itu meningkat dibandingkan performa April 2014 sebesar 2,10 persen. “Walau ada peningkatan, besaran itu masih di bawah ketentuan Bank Indonesia (BI) yakni bank dikatakan kinerjanya sehat jika NPL di posisi kurang dari lima persen,” ujarnya. Di sisi lain, jelas dia, pelaku usaha perbankan di tingkat bank perkreditan rakyat (BPR) juga terkena dampak perlambatan ekonomi. Akibatnya, NPL mereka di wilayah kerjanya juga mengalami peningkatan meskipun hanya 0,5 persen. “Walau NPL kian meningkat, kondisi BPR di Indonesia terutama di Jatim belum ada yang sampai sakit parah,” ucapnya.

Ia menambahkan, untuk mengantisipasi kian besarnya dampak perlambatan ekonomi OJK telah mengeluarkan 35 kebijakan stimulus. Puluhan kebijakan itu diterapkan di berbagai sektor ekonomi. “Tidak hanya diberlakukan di sektor perbankan, ada pula di pasar modal dan UKM,” imbuhnya. Ia optimistis, pengaruh dikeluarkannya 35 kebijakan stimulus baru bisa terlihat pada akhir tahun. Hal serupa juga akan terjadi di Jatim. Q ant

KEHILANGAN TULUNGAGUNG HILANG STNK, Yamaha, th. 2014, Merah, AG5862RAO, a/n. Suwandi, Ds. Penjor, Pagerwojo-T.Agung No. 1403/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK, Honda, th. 1999, Hitam, AG3230SO, a/n.

Amanah, Ds. Pandansari, Ngunut-T.Agung No. 1404/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK, Honda, th. 2013, Putih Biru, AG2877RAB, a/n. Dian Ali Saputra, Ds. Ngunut-T.Agung No. 1405/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK, Yamaha, th. 2012, Merah Marun, AG5949OI, a/n. Masfurrochim, Ds. Ariyojeding, Rejotangan-T.Agung No. 1406/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK, Honda, th. 2014, Merah, AG6434RAM, a/n. Puji Astuti, Ds. Notorejo, Gondang-T.Agung No. 1407/IMB/BI-II/2015

Kemarau Panjang Tak Pengaruhi Produksi Padi di Jawa Timur Pemprov, Bhirawa Kemarau panjang yang menimpa Jatim membuat pasokan air dari sejumlah waduk berkurang. Hal ini menyebabkan 22.126 hektare lahan persawahan di jatim mengalami kekeringan. Dari jumlah ini 809,1ha sudah mengalami puso.

Meski begitu hal ini dipastikan tidak akan berpengaruh pada target swasembada beras di Jatim.

“Jumlah puso ini kan sangat kecil dibandingkan dengan jumlah lahan pertanian di jatim yang mencapai 1177.160 hektare,” kata Kepala Dinas Pertanian Jatim Dr Ir Wibowo Ekoputro MMT, Selasa (4/8).

Menurutnya, Masalah kekeringan ini telah tertutupi dengan pola tanam petani yang sudah menyesuaikan dengan cuaca. Di tahun 2014 Pada sub ron 1 (januari – april) jatim mampu memproduksi gabah kering giling 6.261.572 ton gabah kering giling (GKG). Di sub ron 2 (mei-agustus) 4.122.155 ton GKG dan pada sub ron 3 (September-desember) produksi mencapai 2.013.322 ton GKG, dengan total produksi total 12.397.094 ton. “Konsumsi kita sekitar 8 juta ton ini kan berarti masih sirplus 4 juta ton lebih,” terang Eko. Kondisi ini diprediksi akan terjadi pada tahun 2015, dengan mengalami sedikit kenaikan produksi yang mencapai 300 ribu ton beras. Tambah Eko, ini bukti jika Jatim mampu mengatasi dampak kekeringan.

Selain luasan lahan produktif yang jauh lebih banyak dibanding yang mengalami puso, sistem tanam dan teknologi pertanian juga menjadi factor tingginya produksi padi jatim.

Traktor, pompa air, alat pengering

trie diana/bhirawa

Kemarau panjang yang menimpa Jatim membuat pasokan air dari sejumlah waduk berkurang. Hal ini menyebabkan 22.126 hektare lahan persawahan di jatim mengalami kekeringan.

padi, combine harvester atau alat pemanen telah diberikan kepada kelompok tani sebagai stumulan untuk meningkatkan produksi padi.

Meski dianggap tidak berpengaruh pada produksi padi pihaknya telah berkomunikasi dengan pemerintah pusat untuk mengambil langkah kongkret. Salah satunya pemprov akan meminta bantuan untuk dibuatkan hujan buatan di Jatim. “ Ini untuk mengisi waduk yang ada di jatim,” tegasnya didampingi Ke-

pala Bidang Tanaman Pangan, Ir Nur Falakhi.

Nur falakhi menjelaskan, beberapa daerah di jatim yang lahan sawahnya mengalami kekeringan antara lain Mojokerto (8 hektare), Gresik (239 hektare), Bojonegoro (283 hektare), Kediri (2,1 hektare). Masih kekeringan ini juga melanda areal sawah di Magetan (76,5 hektare), Pacitan (28,8 hektare), Lamongan (80 hektare), Sampang (37 hektare), Sumenep (20hektare), Madiun (9hektare) dan

Ngawi (25,7 hektare).

Menurutnya yang menarik adalah daerah pantura yang selalu mengalami kekeringan di musing kemarau dan banjir di musim hujan. karena aliran sungai di daerah ini mengandalkan air dari waduk gajak mungkur jawa tengah. Saat musim kemarau bendungannya ditutup dan musim penghujan dibuka sehingga menyebabkan banjir. “Tapi ini semua sudah diatasi dengan pola tanam yang baik,” kata Nur Falakhi. Q rac

Tahun Ini Arus Mudik Jalur Laut Naik 9% Surabaya , Bhirawa Arus penumpang mudik lebaran tahun 2015 yang melalui jalur laut di Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya ternyata mengalami kenaikan 9% dibanding tahun 2014 dilihat dari catatan posko arus mudik yang ada di Terminal Penumpang Gapura Surya Nusantara (GSN).

Pada H+15, tanggal 2 Agustus 2015 tercatat 179.493 orang naik dan turun dengan rincian 90.888 orang penumpang turun, 11.918 orang penumpang lanjutan, dan 76.687

orang yang naik dari Pelabuhan Tanjung perak. Jumlah tersebut naik dibanding tahun 2014 tercatat sebanyak total 164.140 orang.

Dhany Rachmad Agustian, Kahumas Pelindo III Cabang Tanjung Perak menyampaikan bahwa puncak dari arus mudik terjadi pada H-7 (10 Juli 2015) dengan penumpang turun dari luar pulau jawa sebanyak 8.157 penumpang dalam satu hari dan puncak arus balik terjadi pada H+12 (30 Juli 2015) sebanyak 8.481 penumpang yang kebanyakan para pe-

SITUBONDO HILANG STNK nopol P5956FC, a/n suwarto ds.besuki rw.05/02 kec.besuki situbondo.

No. 1408/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK nopol P3898EF, a/n nursidi.drs kel.mimbaan rw.08/01 kec.panji situbondo.

No. 1409/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK nopol P4829EQ, a/n malik fauzi ds.besuki rw.02/03 kec.besuki situbondo.

No. 1410/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK nopol P5484EU, a/n iriyono kel.dawuhan rw.02/03 kec. kota situbondo.

No. 1411/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK nopol P6753FC, a/n asmijo ds.tlogosari rw.04/20 kec.sumbermalang situbondo.

No. 1412/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK nopol P3220ES, a/n hanidah ds. wringin anom rw.02/02 kec.panarukan situbondo.

No. 1413/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK nopol P6451FE, a/n tarlam ds.kalianget rw.01/02 kec.banyuglugur situbondo.

No. 1414/IMB/BI-II/2015

Rabu Legi, 5 AGUSTUS 2015

Suasana arus mudik di Terminal Gapura Surya Nusantara Pelabuhan Tanjung Perak.

kerja sektor non formal yang punya waktu cuti lebih panjang untuk berlebaran di kampung halaman. “Alhamdulilah semua berjalan dengan lancar tidak ada kejadian-kejadian yang tidak diinginkan, semua berjalan dengan tertib,” katanya.

Begitupula dengan beberapa kegiatan mudik gratis yang diadakan oleh Pelindo III lewat kegiatan yuuk mudik gratis bareng Pelindo III dengan bus dari Semarang dan Surabaya, mudik gratis pengendara motor dengan menggunakan motor dari Tanjung Priok ke Pelindo III tanjung Emas Semarang dan Tanjung Perak Surabaya, serta mudik naik kapal bekerjasama dengan Pemprov Jatim telah berjalan dengan sukses dan cukup diminati. Melihat animo masyarakat terhadap program mudik gratis yang cukup baik, kami akan melakukan beberapa evaluasi terkait program mudik tersebut dan semoga di tahun depan kami dapat menyediakan program mudik gratis lebih variatif dengan kuota yang lebih banyak dari tahun ini, tambah Dhany. Q ma

Bahan Makanan Picu Inflasi di Sumenep Sumenep, Bhirawa Dibulan Juli 015, Kabupaten Sumenep mengalami inflasi sebesar 0,86 persen, Jatim mengalami inflasi sebesar 0,51 persen dan Nasional juga mengalami inflasi sebesar 0,93 persen.

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Sumenep, Suparno mengatakan, dari 8 kabupaten/kota di Jatim, Sumenep mengalami inflasi diurutan ketiga setelah Banyuangi dan Jember dibulan Juli 2015 ini. Salah satu penyumbang terbesar atas terjadinya inflasi adalah kel-

ompok bahan makanan yang mencapai 2,75 persen.

Dari tujuh kelompok pengeluaran, enam kelompok mengalami inflasi dan satu kelompok mengalami deflasi. Kelompok yang mengalami inflasi adalah kelompok bahan makanan sebesar 2,75 persen, kelompok perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar sebesar 0,26 persen, kelompok sandang sebesar 0,66 persen, kelompok kesehatan sebesar 0,12 persen, kelompok pendidikan, rekreasi dan olahraga sebesar 0,06

persen, kelompok transport, komunikasi dan jasa keuangan sebesar 0,36 persen. “Sedangkan kelompok makanan jadi, minuman rokok dan tembakau mengalami deflasi sebesar 0,02 persen,” kata Suparno, Selasa (4/8).

Ia menyampaikan, komuditas yang memberikan andil terbesar terhadap terjadinya inflasi adalah beras, daging sapi, cabai rawit, daging ayam ras, daging ayam kampung, udang basah, cumi-cumi, angkutan antar kota, daun bawang dan hati sapi. Q sul

EricTirtajasa, Direktur Pabrik PT Sanken Argadwija (kiri) didampingi Esmond Tirtajasa, General Manager PT Sanken Argadwija (kanan) saat launching Dispenser SUV type HWD-C503 dan C505.

Optimistis Target 50 Ribu Unit Terpenuhi

Surabaya, Bhirawa Kuartal I 2015, penjualan perangkat elektronik masih stagnan, kondisi ini terjadi secara merata baik di pasar domestik, distribusi tingkat produsen hingga penjualan ritel. Namun dalam kuartal II para pengusaha elektronik yakin akan mengalami pertumbuhan. Untuk itu PT Sanken Argadwija tidak mensia-siakan kesempatan dalam kuartal II dengan membidik segmen menengah ke atas. “Dengan peluncuran produk dispenser terbaru dengan tipe HWD-895SUV yang memiliki keunggulan Sterile Box anti-kuman berteknologi Ultra Violet, kami optimistis menargetkan dalam sebulan akan laku 5 ribu unit per bulan atau bisa dikatakan 50 ribu per unit hingga akhir tahun ini,” ungkap Direktur Marketing PT Sanken Argadwija, Teddy Tjan di Surabaya Selasa (4/8) kemarin.

Pihaknya semakin optimistis target 50 ribu per unit akan terpenuhi karena produk tersebut memenuhi standard TKDN (Tingkat Komponen Dalam Negeri) berkadar 85 persen, berikut ketersediaan spare partnya yang cukup. Q riq

Manfaatkan DBHCHT untuk Sarana Produksi bagi IKM di Kota Blitar Pemerintah Kota Blitar terus terpacu dalam mewujudkan APBD Pro Rakyat. Melalui Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT), beberapa waktu lalu bertempat di Gedung Koesoemo Wicitro Kota Blitar sebanyak 160 pelaku IKM dikumpulkan untuk mendapatkan bantuan sarana produksi industri. Yaitu 12 kelompok usaha industri mikro dan kecil yang tersebar di Kota Blitar.

hartono/bhirawa

Plt. Sekda Kota Blitar, Drs. Rudi Wijonarko, MSi didampingi Kepala Disperindag Kota Blitar, Drs. Muchson, MAP saat memimpin Rapat Koordinasi pemanfaatan DBHCHT 2015.

Muchson, Kepala Disperindag Kota Blitar, saat menyampaikan laporan menyebut bahwa bantuan ini lebih sebagai implementasi prinsip APBD Pro Rakyat dan Ekonomi Kerakyatan dengan harapan untuk mendorong semangat dan gairah kerja para pelaku IKM dengan tujuan untuk mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat Kota Blitar. Hal ini penting mengingat tahun 2015 adalah dimulainya pemberlakuan pasar bebas ASEAN yang konsekwensinya akan membawa pengaruh signifikan terhadap meningkatnya persaingan pemasaran produk dalam negeri, utamanya produk IKM Kota Blitar.

“Melalui kegiatan ini, diharapkan mampu memberikan pencerahan dan bimbingan manajeman kepada pelaku usaha mikro dan kecil, termasuk calon penerima bantuan sarana produk-

si sehingga dapat meningkatkan produktifitas dan daya saing produk baik di pasar lokal, regional, nasional, bahkan internasional”, jelas Muchson.

Sementara dalam rapat koordinasi, materi yang menjadi pembahasan adalah Pengelolaan Usaha Industri Kecil dengan fokus Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Produk IKM, dengan pembicara Eka Sulistyana dari AMPINDO Blitar. Sedangkan 12 kelompok usaha yang mendapat bantuan adalah: Kelompok Usaha Pengrajin Grafir dan Kaca, Kelompok Batik Surya, Kelompok Batik Melati, Kelompok Kerja Sedayu, Kelompok Penjahit Tirtonado, Kelompo Menjahit Yudit Collection, Paguyuban Home Industri Melati, kelompok Karya Manunggal, kelompok Usaha Konveksi kaos Anggrek, Kelompok Komunitas Kreatif Ki Sandalku, Kelompok Mebel dan Ukir Tanjung Lu-

mintu, serta Kelompok Canting Cap Blitar. Masing-masing kelompok mendapatkan bantuan sarana produksi sesuai dengan usaha yang dikelola.

Dari tahun ke tahun, pengelolaan DBHCHT terus dievaluasi agar semakin besar nilai manfaatnya bagi masyarakat dalam mendukung ekonomi kerakyatan yang ada di Kota Blitar dengan tetap mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku, khususnya undang – undang nomor 39 tahun 2007 tentang perubahan atas undang – undang nomor 11 tahun 1995 tentang cukai. Sejalan dengan peraturan perundangan yang berlaku, pemerintah kota blitar mengelola DBHCHT diantaranya untuk peningkatan pembinaan industri, pembinaan lingkungan sosial, sosialisasi ketentuan di bidang cukai dan/ atau pemberantasan barang kena cukai. Seluruh program/kegiatan yang dibiayai dari DBHCHT ini juga terus berusaha kita sinergikan untuk mendukung visi APBD Pro Rakyat. Dana bagi hasil cukai hasil tembakau memiliki banyak manfaat apabila dikelola dengan baik dan benar sesuai dengan peruntukannya serta sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Dana yang

sumbernya dari masyarakat ini, sebagian besar pada akhirnya juga kembali kepada masyarakat.

Secara terpisah, Kabag Humas dan Protokol Setda Kota Blitar, Mariyoto mengharapkan masyarakat untuk tidak menjual, mengedarkan, dan mengkonsumsi rokok ilegal. “ Rokok ilegal jelas merugikan. Bahkan sesuai dengan Undang – Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang cukai ada ancaman hukum pidana dan denda kepada mereka yang melanggar”, kata Mariyoto. Rokok ilegal ada beberapa macam bentuknya. Di antaranya modusnya adalah tidak memasang cukai yang biasa dikenal dengan rokok polos atau rokok bodong, menggunakan cukai palsu, dan memasang cukai yang bukan peruntukannya. Mariyoto menambahkan Bagian Humas dan Protokol Setda Kota Blitar telah berkoordinasi dengan Kantor Bea dan Cukai Blitar. Hasilnya, Masyarakat yang memproduksi rokok yang akan dijual diharapkan mengurus ijin dan memiliki Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC). “Silahkan urus ijinnya. Mengurus NPPBKC di Kantor Bea Cukai Blitar mudah dan gratis,” pungkas Mariyoto. Q htn*

Rabu Legi 5 AGUSTUS 2015

KILAS AREMANIA

SDN Punten I Wakili Jatim Penilaian Bosnas Kota Batu, bhirawa SDN Punten I kecamatan Bumiaji merupakan 1 di antara 2 sekolah yang mewakili Provinsi Jatim dalam penilaian Tata Kelola Dana Bantuan Operasional Sekolah Tingkat Nasional (Bosnas).

Dalam lomba tersebut, sekolah akan melalui dua penilaian.

Ketua Tim Tata Kelola Dana BOS, Dhani Hamiddan Khoir, mengatakan pertama penilaian berupa kunjungan dari Dirjen SD Kemdikbud RI, dan kedua pemanggilan kepala sekolah ke Jakarta. Sedangkan kehadirannya di SD Negeri Punten I adalah dalam tahap pertama seleksi.

“Jadi ada dua tahap nantinya, pertama adalah sekarang dan kedua nanti kalau tidak salah tanggal 14 Agustus kepala sekolah akan kita undang ke Jakarta,” jelas Dhani yang juga Fungsional Umum Subbid Program Dirjen Kemdikdas saat melakukan penilaian lapangan di SDN Punten I kecamatan Bumiaji Kota Batu, Selasa kemarin (4/8).

Adapun sekolah yang diseleksi dalam Lomba Tata Kelola Dana BOS adalah perwakilan 2 sekolah untuk masingmasing provinsi. Jika mengajukan semua, maka akan ada 68 sekolah dari 34 provinsi yang ada di Indonesia.

“Kita masih menunggu terus dari teman-teman provinsi lain yang juga melakukan seleksi. Kalau lancar maka tanggal 6 sudah mulai pengolahan daya di pusat,” tutur Dhani.

Sementara itu Wakil Wali Kota Batu, Punjul Santoso menjelaskan mengenai kriteria penilaian untuk tata kelola dana BOS diantaranya adalah terkait dengan RKA di sekolah. Selain itu juga apakah BOS telah dipergunakan sebagaimana mestinya.Q sup

MALANG RAYA

Dispenduk Kehabisan Blangko e-KTP Minta KTP Kilat, Dipungli Rp 75 Ribu - Rp 450 Ribu Kabupaten Malang, Bhirawa Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispenduk Capil) Kabupaten Malang kehabisan blangko E-KTP sejak beberapa hari lalu. Habisnya blangko E-KTP ini menyebabkan warga yang KTP-nya masa berlakunya habis harus rela hanya mengantongi surat keterangan kependudukan.

Kepala Dispenduk Capil Kabupaten Malang Purnadi mengaku, habisnya blangko EKTP ini dikarenakan keterlambatan pengiriman blangko dari pusat.

“Pengadaan blangko E-KTP gagal tender, sehingga pengiriman ke daerah mengalami ketelambatan,” ungkap Purnadi saat dihubungi Bhi-

rawa, Selasa kemarin (4/8).

Dijelaskan, saat ini proses tender ulang sedang berlangsung. Sehingga pengiriman blangko E-KTP paling cepat baru diterima 2 bulan mendatang.

“Untuk menghindari jangan sampai warga pemegang KTP tidak memiliki dokumen, maka kita bekali dengan surat keterangan kependudukan.

Pengganti sementara KTP ini berlaku hingga Nopember men datang,” terang Purnadi. Dengan adanya surat keterangan kependudukan ini, Purnadi berharap warga tidak kesulitan untuk mengurus suratsurat lainnya yang memerlukan KTP. Begitu blangko datang, maka pengajuan EKTP tersebut akan diproses.

“Saat ini sudah ada 100-an pemohon E-KTP. Mereka kita bekali surat keterangan dan sampai sejauh ini belum ada yang mengaku kesulitan untuk mengurus surat-surat yang memerlukan identitas KTP,” tegas Purnadi.

Ditambahkan, penduduk

Pemkot Bertekat Lakukan Pemerataan Pembangunan Malang, Bhirawa Memberikan pemerataan pembangunan, bagi seluruh masyarakat Kota Malang, adalah merupakan tekat Pemerintah Kota Malang. Pernyataan tersebut disampaikan Muhammad Anton saat memberikan bantuan kepada Sekolah Dasar (SD) Islam Restu Ibu, di Kelurahan Mulyorejo, Kecamatan Sukun Selasa 4/8 kemarin.

Menurut Abah Anton demikian panggilan akrab Wali Kota Malang, Pembangunan harus merata, baik dikawasan perkotaan atupun dikawasan pinggiran. Karena masyarakat berhak untuk mendapatkan haknya, merasakan pembangunan.

Ini menurut Abah telah menjadi tekatnya, pada saat dirinya menjabat Walikota Malang dua tahun silam.

Pasalnya memberikan kesejahteraan rakyat merupakan cita-cita dia.

“Prinsipnya harus merata, baik bidang pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Makanya kami akan terus melakukan trobosan agar tidak ada perbedaan antara tengah kota dan pinggiran,”ujar Abah Anton.

Secara khusus, pihaknya menyempatkan diri datang ke SDI Restu Ibu, Mulyorejo, Kecamatan Sukun, untuk menyampaikan bantuan secara langsung, dan bertemu dengan para guru, dan siswa serta tokoh masyarakat.

SDI, Restu Ibu, menurut Abah lembaga pendidikan yang mandiri, murni didirikan dan dibiyayai oleh masyarakat, makanya Pemkot Malang berkewajibab untuk, memberikan bantuan, agar sekolah ini menjadi lebih maju dan berkembang, setara dengan yang lain.Q mut

Kabupaten Malang yang wajib E-KTP mencapai 2,2 juta jiwa.

Namun yang tercatat dan melakukan perekaman E-KTP baru mencapai 1,9 juta jiwa.

Oleh karena itu untuk mendorong warga yang belum melakukan perekaman E-KTP, pihak Dispenduk Capil hanya memberikan surat keterangan bagi warga yang sudah melakukan perekaman E-KTP. Sementara itu, praktik pungli ternyata masih marak dalam pengurusan KTP. Salah satu warga yang mengurus sendiri KTP ke Dispenduk Capil harus rela merogoh kocek Rp 75 ribu kalau proses pembuatan KTPnya ingin dipercepat.

“Kalau ingin sehari jadi, petugas minta uang pelicin Rp 75 ribu. Ketika saya mengurus KTP, saya sudah siapkan uang untuk memberi petugas sesuai pesan tetangga. Eh ternyata blangkonya habis, ya nggak jadi mas,” ungkap warga Turen yang enggan namanya dikorankan. Tak hanya itu, sejumlah warga kecamatan Dau juga membenarkan praktek pungli tersebut. Bahkan kalau pengurusan diserahkan kepada pihak desa atau kecamatan, ongkos yang dibebankan bisa mencapai Rp 450 ribu.

Hal ini seperti dialami oleh sejumlah warga perumahan di Kecamatan Dau. Q sup

supriyanto/bhirawa

Dewanti Rumpoko bersama pengurus PKK usai menggelar pengajian.

Kasus KDRT dan Kekerasan Terhadap Anak Meningkat

Kota Malang Optimistis Raih Kembali Adipura Kencana Kota Malang, Bhirawa Penghargaan bidang kebersihan dan lingkungan, menjadi kebanggaan bagi, pemerintah daerah. Karena itu setiap daerah pasti bertekat untuk meraih penghargaan tersebut.

Wali Kota Malang, Muhammad Anton, usai melakukan Halal Bihalal, bersama karyawan dan karyawati Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) di Jalan Bingkil, Selasa (4/8) kemarin, mengatakan pihaknya optimis Kota Malang akan kembali memperoleh Adipura Kencana.

“Kami optimis, bisa meraih Adipura Kencana, karena melihat progres dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, kepada Pemkot Malang, atas inovasi pengelolaan sampah yang telah dilakukan,”urai Abah Anton.

Dari kondisi itu, keyakinan dia, sangat kuat, jika Kota Malang kembali meraih Adipura Kencana yang bakal diserahkan Pemerintah pusat, pada tanggal 14 Agustus mendatang. Apalagi, lanjut Abah Anton, Kota Malang, akan dijadikan pengambilan gambar film lingkungan hidup khususnya pengolahan pada Bank Sampah Malang (BSM) dan penataan sampah di Tempat Pembuangan Akhir (TPA).

“Kota Malang memiliki kelebihan pada pengelolaan sampah, yakni BSM, dan TPA Supit Urang, dua tempat ini memiliki keistimewaan dan selalu dijadikan tempat kunjungan atau studi banding daerah lain,”terangnya. Selain itu, diakui dia, kelebihan lain di Kota Malang adalah, pihaknya sebagai pemegang kebijakan, yang mau terjun dan mau turun langsung ke bawah.

Sementara itu, Kepala DKP. Erik Setyo Santoso, menambahkan, jika saat tim penilai Adipura datang di Kota Malang, di beberapa saat yang lalu, selalu memberikan aspirasi positif, pada tempattempat yang dinilai. Karena, pihaknya bersama tim telah menyiapkan yang terbaik untuk kebersihan dan keindahan lingkungan di Kota Malang.Q mut

9

anas bachtiar/bhirawa

Para Duta Anak dari Provinsi Jawa Barat saat tiba di Hotel Purnama tempat pelaksanaan Kongres Anak ke-13

Memutus Mata Rantai Kekerasan pada Anak Batu, Bhirawa Maraknya kekerasan terhadap anak akhir-akhir ini mendapatkan perhatian serius dari Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA).

Karena itu pada Kongres Anak ke-13 di Kota Batu ini diharapkan akan muncul rekomendasi dari para duta anak peserta kongres dari 26 provinsi.

Ke depan diharapkan rekomendasi tersebut bisa memutus mata rantai kekerasan pada anak dan mampu mewujudkan Indonesia ramah anak.

“Untuk itulah harapan ini kita jadikan tema pada Kongres Anak ke-13 di Kota Batu ini.

Memang untuk kongres kali ini diikuti oleh 26 propinsi. Ada 6 propinsi yang absen di antaranya, Propinsi Kalimantan Tengah, Gorontalo, dan Nusa Tenggara Timur,”ujar Sekjend Komnas PA, Samsul Ridwan,SAG, SH,MH saat ditemui di Hotel Purnama Batu sebagai tempat pelaksanaan kongres,

Selasa (4/8).

Meskipun para peserta kong res masih anak-anak, kata Samsul, jangan diremehkan atas kemampuan mereka dalam berdialog dan bermusyawarah. Apalagi mereka hanya memiliki kepentingan mengikuti kongres dan mencari cara memakmurkan kehidupan anak-anak di negeri ini.

“Di awal-awal pelaksanaan kongres ini, sudah terjalin keakraban meskipun mereka baru saja saling mengenal.

Dipastikan selama kongres tidak akan ada campur tangan orang dewasa, dan bahkan orang dewasa harus meniru cara anak-anak dalam berkongres,” tambah Samsul.

Dan untuk itu, hingga kemarin (4/8) selama dua hari, para fasilitator dari masingmasing propinsi mendapatkan Training of Trainer (TOT) secara khusus dari Komnas PA sebelum kongres dilaksanakan. Karena apa yang akan

dilakukan para duta anak ini bergantung pada arahan dari para fasilitator yang juga masih anak-anak ini.

Dalam TOT kemarin, sudah mulai terlihat perdebatan dalam pengambilan keputusan.

Misalnya, penentuan batas usia yang akan dipakai dalam tata tertib kongres. “Meskipun sempat berdebat, akhirnya diputuskan bahwa batas maksimal peserta kongres anak adalah anak yang terlahir tanggal 6-8-2015 atau lebih dari itu,”tambah salah satu trainer dari Konas PA, Wilfun Afnan.

Diketahui, hingga Selasa (4/ 8) siang, beberapa delegasi atau duta anak dari beberapa propinsi terlihat berdatangan di Hotel Purnama. Direncanakan, mereka akan menggelar malam keakraban di malam harinya. Adapun rapat paripurna pertama baru akan dilaksanakan pada Rabu (5/ 8) hari ini. Q nas

Kota Batu, bhirawa Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan pencabulan anak di Kota Batu dalam 3 tahun terakhir mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Anakanak korban KDRT dan pencabulan sebagian besar adalah warga dari luar kota Batu.

Berdasarkan data di Polres Batu, pada tahun 2013 ada 10 kasus, terdiri dari kasus pencabulan/persetubuhan anak mencapai 9 kasus dan KDRT 1 kasus. Kemudian tahun 2014 meningkat menjadi 17 kasus. Rinciannya yaitu kasus pencabulan anak 13 kasus, KDRT 1 kasus, pengeroyokan 2, dan penculikan anak 1 kasus. Sedangkan untuk tahun 2015 hingga bulan Juli, ada 10 kasus, terdiri dari pencabulan 7 kasus, KDRT 1 kasus dan kekerasan terhadap anak 2 kasus.

Para pelaku pencabulan anak, KDRT dan kekerasan terhadap anak tersebut dijerat dengan Undang-undang nomor 81, 82, 83 dan UU 23 tahun 2002.

Ketua Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Dra Hj Dewanti Rumpoko MSi mengatakan tren peningkatan kasus KDRT, pencabulan dan kekerasan terhadap anak tersebut tsangat mengkhawatirkan.

“Walaupun korban um-

umnya dari luar Kota Batu, tetap saja ini sesuatu yang mengkhawatirkan. Sebab Perempuan dan Anak adalah pihak yang lemah dan perlu dilindungi, sehingga semua pihak perlu memberikan perhatian yang besar terhadap masalah ini,” ungkap istri Walikota Batu kepada Bhirawa saat ditemui usai menggelar pengajian di Ruang Bina Praja Pemkot Batu, Selasa (4/8).

Lebih lanjut dikatakan, P2TP2A Kota Batu menyediakan tenaga konselor untuk membantu memberi pen dampingan kepada para korban, baik itu korbannya dari Kota Batu maupun dari luar kota. Untuk mencegah terjadinya tindak kekerasan dan pencabulan terhadap anak, pihaknya secara intens melakukan sosialisasi ke warga melalui PKK dan kegiatan-kegiatan keagamaan.

Sebab potensi terjadinya kasus KDRT, kekerasan dan pencabulan anak bisa terjadi di mana saja.

“Pelakunya dipastikan orang yang dekat dan kenal korban. Sehingga orang tua harus waspada dalam membina dan mengawasi anakanaknya. Sebab sebagian besar waktu anak ada di rumah, sehingga pengaruh lingkungan tempat tinggal sangat dominan dalam mem bentuk pribadi dan prilaku anak,” tuturnya.Q sup

Suami Tega Bantai Pasangan Bacabup Independen Setorkan 109 Ribu KTP Istri dan Anak Sendiri Penuhi Kekurangan Jumlah Dukungan

Kabupaten Malang, Bhirawa Pasangan independen Bakal Calon Bupati (Bacabup) dan Bakal Calon Wakil Bupati Malang (Bacawabup) Malang Nurcholis-Muhammad Mufidz akan memenuhi kekurangan berkas persyaratan dukungan sebanyak 36 ribu fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP).

Karena KPU Kabupaten Malang memberi deadline atau batas waktu oleh KPU, sejak tanggal 4 Agustus hingga berakhir 7 Agustus 2015.

“Kami siap memenuhi berkas kekurangan dukungan di hari pertama deadline yang diberikan KPU. Sedangkan kekurangan dukungan KTP sebanyak 36 ribu fotokopi KTP, akan kami penuhi lebih dari kekurangannya, yakni sebanyak 106 ribu lembar fotokopi KTP sebagai bukti dukungan dan sudah kami setorkan ke KPU Kabupaten Malang,” ujar Bacabup Independent Nurcholis, Selasa (4/8), kepada Bhirawa.

Jika diperbolehkan KPU, ia menambahkan, dirinya siap menambah lagi jumlah dukungan dibulatkan hingga 150 ribu fotokopi dukungan KTP. Sehingga dengan menyetor kekurangan dukungan KTP, maka persyaratan untuk maju di Pemilihan Bupati (Pilbup) 2015, dirinya dipastikan akan lolos untuk mengikuti Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) 2015, yang akan diselenggrakan, pada 9 Desember 2015 mendatang.

Menurut Nurcholis, 109 ribu dukungan fotokopi KTP tersebut berasal dari 33 kecamatan dari 378 desa dan 12 kelurahan yang tersebar di Kabupaten Malang. Sementara, kekurangan kita memang hanya 36 ribu KTP, tapi kami setorkan tiga kali lipat ke KPU. “Sehingga jumlah dukungan KTP jika kami setorkan sebanyak 109 ribu, maka jumlah dukungan KTP untuk pasangan

cahyono/bhirawa

Bacabup Malang dari Independen Nurcholis (kiri) saat didampingi Gus Haris (kanan), salah satu putra kyai dari Kec Turen, Kab Malang.

calon independent sebanyak 250 ribu, dan ini sudah melebihi kuota dukungan yang ditentukan oleh KPU, yakni sebanyak 153 ribu KTP,” tegasnya.

Secara terpisah, salah satu anggota Komisioner KPU Kabupaten Malang Totok Suharyono membenarkan, jika pasangan calon dari independent untuk persyaratan maju di Pilbup Kabupaten Malang 2015, masih kurang sebanyak 36 ribu dukungan KTP. Sehingga untuk bisa mengikuti Pemilukada Kabupaten Malang, pada tahun ini, maka mereka harus memenuhi persyaratan tersebut.

Jika dalam batas waktu yang sudah ditentukan untuk memenuhi kekurangan dukungan KTP, kata dia, pasangan calon tersebut tidak memenuhi hingga akhir menyetorkan dukungan KTP pada 7 Agustus 2015 mendatang, konsekwensinya ya pasangan Nurcholis-Muhammad Mufidz gagal maju di Pemilukada Kabupaten Malang.

“Tapi, pada hari ini pasangan calon Nurcholis-Muhammad Mufidz sudah menyetorkan dukungan KTP ke KPU. Dan saat ini sudah dilakukan perhitungan oleh petugas KPU. Dan jika dalam perhitugan dukungan KTP mencukupi persyaratan, maka pasangan calon independen tersebut, bakal ikut bertarung di Pemilukada Kabupaten Malang mendatang,” pungkasnya. Q cyn

Kab Malang, Bhirawa Warga Desa Argosari, Kecamatan Jabung, Kabuaten Malang, pada Selasa (4/8) dini hari kemarin, digemparkan dengan peristiwa pembunuhan sadis dengan korban dua warga desa setempat.

Dalam kejadian itu diketahui jika warga Desa Argosari bernama Abdullah yang berusia 50 tahun, tega membunuh istrinya Wiwik Halimah usia 48 tahun dan anak kandungnya sendiri Putri Sari Dewi usia 16 tahun.

Kepala Satuan Reserse Kriminal (Kasat Reskrim) Polres Malang AKP Wahyu Hidayat SIK, Selasa (4/8), kepada wartawan mengatakan, jika motif pembunuhan yang dilakukan Abdullah warga Desa Argosari, Kecamatan Jabung itu belum diketahui.

“Karena saat ini pelaku masih mendapatkan perawatan di Instalasi Gawat Darurat (IGD) Rumah Sakit Umum Syaiful Anwar (RSSA) Kota Malang. Sebab, setelah membunuh istri dan

anaknya, pelaku mencoba melakukan bunuh diri. Dan untuk kedua jasad korban sudah dikirim ke ruang mayat RSSA guna kepentingan otopsi,” ungkapnya.

Dari keterangan warga Desa Argosari, kata dia, bahwa kedua korban meninggal terdapat luka bacok dan luka bakar disekujur tubunya. Sehingga untuk mengetahui lebih detail terkait kematian kedua korban itu, kita menunggu hasil otopsi dari tim dokter ahli forensik RSSA Malang.

Secara terpisah, salah satu perangkat Desa Argosari, Kecamatan Jabung Supriyadi menyatakan, jika kedua korban meninggal akibat dibacok oleh Abdullah yang tak lain istri dan anaknya sendiri, di bagian leher, kepala, dan jari.

“Usai melakukan pembantaian terhadap keluarganya, Abdulah menuju ke kamar mandi dan meminum obatobatan. Diduga ia ingin bunuh diri usai menghabisi nyawa istri dan anaknya,” terangnya. Q cyn

cahyono/bhirawa

Rumah pelaku dan korban di Desa Argosari, Kecamatan Jabung, Kabupaten Malang, saat di-police line oleh Polisi untuk keperluan penyidikan

OLAHRAGA

10 LINTASAN

Kontingen Soina Bawa Pulang 19 Emas Jakarta, Bhirawa Kontingen Special Olympics Indonesia (SOIna) membawa pulang 19 medali emas, 13 medali perak, dan 5 medali perunggu setelah mengikuti Olimpiade Disabilitas Intelektual Musim Panas (SOWSG) ke-14 di Los Angeles, Amerika Serikat pada 25 Juli-2 Agustus 2015.

"Ini sebuah kesuksesan sinergi antara Kemensos, Kemenpora, dan SOIna. Artinya bahwa kedisiplinan dan proses pengawalan oleh para pelatih, pimpinan SOIna dan tim asistensi sangat luar biasa," ujar Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa usai menyambut kontingen SOIna di Bandara Soekarno-Hatta, Jakarta, Selasa.

SOIna mengirim kontingen dengan 41 atlet, 13 pelatih dan 6 "official" untuk mengikuti tujuh cabang olahraga yang dipertandingkan yaitu bulu tangkis, sepak bola, renang, atletik, bocce, bola basket, dan tenis meja.

Sebanyak 30 dari 41 atlet tersebut berhasil menyumbang medali dari enam cabang olahraga. Sedangkan di cabang bola basket, Indonesia tidak beruntung.

"Prestasi ini dipersembahkan untuk Indonesia, pasti kompetisi ke depan akan mengalami peningkatan secara kualitatif," ujar Mensos.

SOWSG ke-14 kali ini diikuti oleh 117 negara, 7.000 atlet, 3.000 pelatih, 30.000 relawan, dan dihadiri 500.000 pengunjung dan suporter dari seluruh dunia.

Indonesia sendiri telah tujuh kali mengikuti kegiatan olahraga khusus bertaraf internasional yaitu lima kali mengikuti SOWSG dan dua kali mengikuti Olimpiade Disabilitas Musim Dingin (SOWWG).Q ant

Rabu Legi 5 AGUSTUS 2015

Danrem Cup U 21, Bangkitkan Gairah Sepakbola Malang, Bhirawa Guna membangkitkan gairah persepakbolaan di wilayah Malang, Korem Baladika Jaya Malang, menggelar Turnamen Sepakbola Danrem Cup usia 21 tahun 2015.

Gelaran turnamen tersebut dihelat di lapangan Brawijaya (Rampal), sejak tanggal 4 Agustus kemarin hingga 6 Agustus mendatang, dengan melibatkan 9 tim dari Kodim se Wilayah Korem Baladika Jaya Malang.

Komandan Korem Baladika Jaya Kol. Inf. Fajar Setiawan, kepada wartawan, usai pem-

bukaan turnamen Selasa 4/8 kemarin, mengutarakan, turnamen ini digelar untuk mengairahkan sepakbola di wilayah Malang.

Menurut Danrem, pembinaan sepakbola, harus dilakukan. Sebab olahraga ini merupakan olahraga yang paling digemari oleh masyarakat. Karena itu pembinaan harus terus

dilakukan.

Disampaikan dia, untuk peserta turnamen, adalah mereka yang terjaring dalam turnamen Dandim Cup, dimasing-masing daerah.

Sedangkan untuk turnamen Danrem Cup ini, nantinya mereka akan mendapatkan piala dan hadiah uang pembinaan.

"Untuk juara satu, akan kita kirim ke turnamen Pangdam Cup, mereka akan bertemu dengan tim-tim dari Korem se wilayah Pangdam V Brawijaya, untuk menunjukan kemampuam terbaiknya,"imbuhnya.

Sementara itu, Komandan Kodim Kota Malang, Letkol Aria Yudha Setiawan optimis, timnya akan tampil optimal dalam pertandingan ini.

"Kami optimis, bisa meraih juara dalam pertandingan ini.

Selain sebagai tuan rumah kami memiliki tim yang tangguh dan layak menang dalam pertandingan,"ujarnya optimis.

Tim yang dikirim oleh Kodim Kota Malang, adalah perwakilan dari Koramil Kedungkandang. Dia adalah PS Jagung U 21, yang merupakan tim kuat dan sudah teruji.

O2SN-Makassar 2015

Pecatur SMP dan SMA Jatim Belum Terbendung

Hendra/Ahsan Target Juara Dunia di Jakarta Jakarta,Bhirawa Ganda putra pelatnas Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia (PBSI) Hendra Setiawan/Mohammad Ahsan menargetkan gelar juara dalam Kejuaraan Dunia Bulu Tangkis 2015 yang akan digelar pada Senin (10/8) hingga Minggu (16/8) di Stadion Istora Senayan Jakarta.

"Kami berharap jadi juara. Tahun depan tidak ada kejuaraan dunia karena ada Olimpiade. Apalagi saya belum pernah meraih gelar Juara Dunia di Indonesia," kata Hendra di Jakarta, Selasa.

Pasangan atlet putra andalan Indonesia itu menjadi pemain unggulan ketiga dalam Kejuaraan Dunia yang digelar untuk ketiga kalinya di Jakarta yang masuk pada paruh atas hasil undian pertandingan bersama wakil Korea Selatan Lee Yong Dae/Yoo Yeon Seong dan wakil Tiongkok Fu Haifeng/Zhang Nan. "Kami ingin fokus pada setiap pertandingan yang akan dijalani. Pada putaran 16 besar, kami akan bertemu pasangan Jepang Kenta Kazuno/Kazushi Yamada.

Mereka adalah pasangan bagus. Setelah itu, kami akan menghadapi pasangan Denmark atau Taipei," kata Hendra tentang posisinya bersama Ahsan dalam undian Kejuaraan Dunia.

Hendra mengakui ada beban sebagai pemain tuan rumah untuk menjadi juara.

Tapi, peraih dua gelar Juara Dunia itu mengatakan persiapannya bersama Ahsan sudah maksimal.

"Kami belum diskusi lebih lanjut dengan pelatih tentang strategi nanti di lapangan," kata Hendra.

Sementara, kepala pelatih ganda putra PBSI Herry Iman Pierngadi mengatakan seluruh atlet-atlet ganda putra yang akan tampil pada Kejuaraan Dunia sudah berlatih maksimal.Q ant

Danrem 084/Bhaskara Jaya, Kolonel Inf M.Nur Rahmad saat memberikan trophy dan uang pembinaan kepada Kodim 0832 Surabaya Selatan sebagai juara I Turnamen Sepak Bola Danrem Cup 2015.

Kodim 0832 Surabaya Selatan Menjuarai Turnamen Sepakbola Danrem Cup 2015 Surabaya,Bhirawa Danrem 084/Bhaskara Jaya Kolonel Inf M.Nur Rahmad secara resmi menutup Turnamen Sepak Bola Danrem Cup dalam rangka HUT yang ke 49 tahun 2015 kemarin sore Bertempat di Lapangan Sepak Bola Brawijaya senin (03/8).

Setelah digelar selama 1 Minggu dan diikuti sebanyak 8 tim Turnamen Sepak Bola Danrem Cup 2015 akhirnya mencapai puncak pertandingan final antara kesebelasan Kodim 0826 Pamekasan melawan kesebelasan Kodim 0832 Surabaya Selatan Melalui pertandingan sengit hingga akhirnya dimenangkan oleh Kodim 0832 Surabaya Selatan setelah 2X45 menit dengan skor 2 - 1 dan

berhak mendapatkan uang pembinaan dan tropy.

Adapun pemenang secara berurutan Juara 1 yaitu Kodim 0832 Surabaya Selatan, Juara II Kodim 0826 Pamekasan.

Juara III Kodim 0817 Gresik dan juara harapan Kodim 0816 Sidoarjo. Pemberian Piala langsung diberikan oleh Danrem 084/ Bhaskara Jaya.

Dalam sambutannya Danrem mengatakan bahwa, kita patut bersyukur kepada Tuhan YME, atas segala rahmat dan perlindunganNya, sehingga seluruh rangkaian pertandingan telah dapat dilaksanakan dengan tertib, aman dan lancar, Hal ini tidak terlepas dari peran serta seluruh pihak yang terkait, baik panitia, para official, wasit dan pemain.

Selanjutnya pada kesempatan itu Beliau juga menyampaikan bahwa pembinaan sepak bola yang dilaksanakan bertujuan untuk mencetak atlet-atlet sepak bola yang nantinya dapat berprestasi mulai dari tingkat Daerah sampai ke tingkat Nasional bahkan mungkin bisa ke tingkat Internasional. Selain itu Beliau juga menyampaikan bahwa kedua Tim yang baru selesai bertanding sore ini nantinya akan mewakili Korem 084/Bhaskara Jaya dalam rangka mengikuti Kejuaraan Sepak Bola Pangdam Cup yang akan datang.

Acara penutupan Turnamen Sepak Bola Danrem Cup 2015 dihadiri oleh PSSI Jatim,Kasrem,Para Dandim Sejajaran dan Para Kabalak. Q ist

Kaltim Raih 10 Emas Kejuaraan Antar Sekolah ASEAN Samarinda, Bhirawa Duta olahraga dari pelajar Sekolah Khusus Olahragawan Internasional Provinsi Kalimantan Timur berhasil meraih 10 medali emas pada Kejuaraan Antar-Sekolah se-Asian Tenggara ke-18 tahun 2015 di Thailand.

"Di hari keempat perhe-

Ditempat yang sama Walikota Malang, Muhammad Anton, saat membuka turnamen Danrem Cup, mengharapkan, turnamen ini menjadi ajang pembinaan bagi sepak bola di wilayah Malang dan sekitarnya.

"Ini merupakan sarana pembinaan bagi pesepakbola usia 21 tahun, semoga menjadi sarana pembinaan yang baik, didunia sepakbola,"kata Abah Anton.

Selain itu pihaknya juga berpesan kepada seluruh tim untuk bermain yang suportif.Q mut

latan TSSC (Thailand Sports Schools Games) 2015, pelajar SKOI Kaltim yang hanya berkekuatan 15 atlet mampu menyumbangkan 10 emas. Meskipun perolehan emas ini sudah melampaui target, tapi masih ada dua nomor tanding gulat yang belum ditandingkan," ujar

pelatih tenis meja SKOI Kaltim Deddy Da Costa melalui surat elektronik yang diterima Antara di Samarinda, Selasa.

Dari cabang olahraga tenis meja, Habibie Wahid mempersembahkan tiga medali emas, masing-masing dari nomor beregu putra, ganda

putra, dan tunggal putra.

Catatan ini berarti atlet tenis meja putra SKOI Kaltim menyapu bersih seluruh perolehan emas di kelompok U-18.

Menurut Deddy, anak didiknya Habibie Wahid di luar dugaan mampu menaklukan tunggal terbaik Thailand asal Bangkok SS de-

ngan pertarungan menegangkan selama lima set.

Padahal di nomor beregu putra, tidak ada yang mampu menaklukkan permainan tunggal putra tuan rumah tersebut, tetapi di final tunggal putra, Habibie mengubah gaya bermain sehingga musuh terlihat frustasi.Q ant

Surabaya, Bhirawa Peluang mendulang medali emas di cabang olahraga (cabor) catur Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) Makassar 2015 2-8 Agustus di tingkat SMP dan SMA masih terbuka lebar.

Pecatur Jatim berhasil meraih poin absolut dengan meraih tiga poin di tiga babak.

Pertandingan di hari pertama, pecatur Khoirul Umam (SMP) berhasil mengalahkan lawan-lawannya yang berasal dari Yogjakarta, Jabar dan Riau. Kemudian di kelompok SMA, Widya Tri Febrianti dan Garin Pramadan juga berhasil mendulang tiga poin.

Yusuf Satriono, pelatih catur yang mendampingi para atlet mengatakan, peluan untuk bisa mengamankan target tiga medali emas O2SN hingga saat ini masih terjaga. Namun ia berharap para atlet tidak terlalu cepat puas dengan hasil di pertandingan pertama.

Karena masih ada empat babak lagi yang harus dilalui

dan mereka harus menang.

"Pertandingan masih panjang, dan anak-anak harus fokus karena lawan yang dihadapi di hari kedua juga semakin berat," kata Yusuf saat dihubungi melalui telepon genggamnya, Selasa (4/8).

Lebih lanjut pelatih yang juga menjabat sebagai Bidang Pertandingan dan Wasit Percasi Jatim, melihat, ada beberapa pecatur dari provinsi lain yang bisa menjadi batu sandungan atlet Jatim untuk merebut emas, seperti dari Daerah Istimewa Yogjakarta, DKI Jakarta, Jateng dan Jabar.

"Dari pengamatan saya di hari pertama, sudah terlihat atlet catur dari provinsi lain yang cukup bagus," katanya.

Pada O2SN Makassar 2015, dari cabor catur menargetkan bisa meraih tiga medali emas. Beberapa atlet yang diturunakn diantarannya, Labib dan Kristine untuk kelompok SD, Khoirul Umam (SMP), Widya Tri Febrianti dan Garin Pramadan (SMA). Q wwn

Surabaya Tuan Rumah Kejurnas Bola Voli Antar PPLP Surabaya, Bhirawa Provinsi Jatim menjadi tuan rumah penyelenggaraan Kejurnas bola voli indoor antar Pusat Pendidikan dan Latihan Pelajar (PPLP) khusus putri yang digelar pada 1923 Agustus. Kegiatan ini bertujuan untuk membina atlet di kalangan pelajar.

"Kejurnas ini akan diikuti propinsi NTB, Jateng, Sumut, DKI Jakarta, Musi Banyuasin, Kab Bogor, Papua, Ragunan dan Jatim," kata Kadispora Jatim Dr Sugeng Riyono yang di dampingin Kabid Olahraga Prestasi Dispora Jatim Drs A Haris Ramadhan MM di Jl Kayoon Surabaya Selasa (4/8).

Lebih lanjut Haris menjelaskan Kejurnas menjadi media untuk berkompetisi secara sehat dan sportif serta puncak dari fenomena prestasi atlet pelajar di Indonesia, Media seleksi bagi para atlet Pelajar yang akan diproyeksikan ke Forum Nasional dan Internasional seperti Pekan Olahraga Pelajar Nasional, Asean School Games, dll, Media Aplikasi dan Implementasi Teknologi Olahraga Pelajar sebagai tolak ukur kemampuan atlet PPLP khususnya cabang olahraga bolavoli Pasir selama melaksanakan proses latihan dan Merupakan apresiasi secara Nasional serta kebanggaan Pelajar Indonesia pada umumnya.

Dari pemikiran tersebut, Kementerian Negara Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia bekerjasama dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk mengadakan Kejuaraan Bolavoli Indoor antar PPLP Tahun 2015 sebagai evaluasi pelaksanaan latihan PPLP di daerah khusus putri.

Pada rapat kerja nasional BAPOPSI di Batam, peserta yang dibiaya dana dekon sebanyak 9 daerah antara lain Jawa Timur, Jawa Tengah, DKI Jakarta, Ragunan, Kabupaten Bogor, Kabupaten Musi Banyuasin, Nusa Tenggara barat, Papua dan Sumatera utara. Q wwn

Gebyar Gakpotan untuk Mengembangkan Jiwa Agrobisnis Petani Dalam rangka Hari Jadi Kabupaten Madiun ke 447 tahun 2015 , Bupati Madiun, H. Muhtarom, S.Sos membuka Gebyar Gakpoktan (Gabungan Kelompok Tani) di lingkungan Pemkab Madiun di Mejayan, Selasa sore (4/8) Gebyar Gakpotan yang diikuti 34 stand dari 15 kecamatan, Kelompok Wanita Tani (KWT) dan peternak kambing di Kab Madiun tersebut diselenggarakan oleh, Badan Ketahanan Pangan (BKP) dan Dinas Pertanian Tanmanan Pangan dan Holtikultura Kabupaten Madiun.

Menurut, Kepala Badan Ketahanan Pangan (BKP) Kabupaten Madiun, Ir. Edy Bintardjo, M.MT, tujuan diadakan Gebyar Gakpotan bertujuan untuk mengembangkan jiwa Agrobinis para petani Kabupaten Madiun. Karena dalam Gebyar Gapoktan diadakan kegiatan lomba produk unggulan olahan lokal Kelompok Wanita Tani (KWT), lomba inovasi vertikultur, lomba tabulapot, lomba gede-gedean pepaya, lomba kemurnian kambing lokal, lomba cipta menu beragam, bergizi dan seimbang (Rabu 5 Agustus 2015) dan lomba produk hasil pertanian tanaman pangan dan holtikultura.

Sementara menurut Bupati Madiun, Muhtarom, S.Sos kegiatan Gebyar Gakpotan sudah merupakan kegiatan rutin yang diadakan

setiap tahun dalam rangka Hari Jadi Kabupaten Madiun. Masalahnya, sekarang ini, perkembangan Agrobisnis di Kabupaten Madiun cukup menggembirakan.

Tidak kalah dengan kaum Adam, kaum Hawa pun yang bernaung di dalam KWT juga mengembangkan Agobisnis. Yakni dengan membuat makanan camilan kudapan ataupun minuman yang dijual sebagai produk UMKM dengan pasar ada yang sudah mencapai Jogyakarta, Mlang, Kediri, Surabaya dan Jakarta.

Yang perlu diketahui bersama lanjut Bupati Muhtarom, Gebyar Gakpotan bukan saja sebagai sarana untuk keberhasilan dari urusan Ketahanan Pangan dan Pertanian. Tetapi juga merupakan sarana pembelajaran bagi ang-

gota Gakpoktan yang melihat Gebyar Gakpotan. Demikian halnya, Gebyar Gakpotan juga untuk mendukung program KRPL (Kawasan Rumah Pangan Lestari) dengan menggabungkan budidaya di lahan pekarangan.

Dimana pekarangan di Kabupaten Madiun, kata Bupati Muhtarom, mencapai 32.691,13 Ha yang berarti separo lebih dibidang luar sawah/lahan pertanian

32.894,63 Ha. Maka pekarangan sebenarnya potensi besar sebgai peningkatan produksi pangan minimal untuk mencukupi kebutuhan keluarga. Karena itu, dengan vertikultura, tabulapot, pepaya dan kambing lokal yang merupakan materi Gebyar Gakpotan kali ini, diharapkan bmembuka wawasan masyarakat dalam menginovasi pekarangan.

‘Karena itu, Gebyar Gakpotan ini,

sudarno/bhirawa

Bupati Madiun, Muhtarom, S.Sos (paling kiri), Wabup Madiun, Drs. Iswanto, M.Si, Sekda Kabupaten Madiun, Drs. Soekardi, M.Si dan Kepala BKP kab.

Madaiun Ir. Edy Bintardjo, M.MT saat meninjau stan pameran di Gebyar Gakpotan di Pemkab Madiun di Mejayan, Selasa sore (4/8).

sudarno/bhirawa

Bupati Madiun, Muhtarom, S.Sos didampingi Kepala Badan Ketahan Pngan (BKP) Kabupaten Madiun, Ir. Edy Bintardjo, M.MT saat meninjau stan pameran hasil produk unggulan.

diharapkan kepada petani untuk berbudaya sesuai dengan kondisi pekarangan masing-masing dan dapat mendorong petani untuk lebih giat dalam berinovasi didalam pertanian,” tegas Bupati Muhtarom.

Kesempatan itu Bupati Muhtarom berpesan, kepada seluruh petani di Kabupaten Madiun, bahwa Gakpotan sebagai wadah pengorganisasi petani di tingkat

desa memiliki arti penting, karena Gakpotan memiliki kekuatan legalitas, kekuatan sosial dan kekuatan kebijakan di tingkat Nasional. “Yang jelas, kekuatan terurai diatas membuka kesempatan yang seluas-luasanya bagi Gakpotan untuk melakukan kreasi dan inovasi dalam kerangka pengembangan sektor pertanian Nasional,”pungkas Muhtarom. Q dar.adv

Rabu Legi, 5 AGUSTUS 2015

11

SAMBUNGAN

Pesatnya Pembangunan Batu Tak Diikuti Meningkatnya PDRB

Yusril : Pilkada di Tujuh Daerah Ditunda Saja

l Sambungan hal 1

l Sambungan hal 1

Di ketahui, Kota Malang mendapatkan kontribusi tinggi terhadap PDRB melalui sektor perdagangan, restoran, sektor industri olahan, sektor jasa-jasa dan sektor keuang­an dan persewaan dan jasa perusahaan. Sedangkan Kabupaten Malang kontribusi PDRB diberikan sektor pertanian dengan luasan lahan yang sangat luar biasa, sektor perdagangan, hotel dan restoran, sektor industri olahan dan sektor jasa jasa.

Untuk mendongkrak PDRB Kota Batu, kata Punjul, Pemkot akan menyinergiskan hotel, restoran, jasa, serta UKM. Menurutnya, di Kota Batu pada 2009 hingga 2013 sektor yang memberikan kontribusi terbesar pada PDRB Kota Batu adalah sektor perdagangan, hotel dan restoran (48 persen), sektor pertanian (19 persen), dan sektor jasa (14 persen).

Terpisah, Kepala BPS Kota Batu Sri Kadarwati menjelaskan, dari tahun ke tahun PDRB Kota Batu memang mengalami pe­ ningkatan. Dari sisi produksi pun mengalami perkembangan yang cukup bagus. Terkait dengan perkembangan PDRB tersebut, BPS menggelar sosialisasi perubahan tahun dasar PDRB. Dari berbasis SNA (System National Account) 1993 berubah menjadi SNA 2008.

Perubahan ini sebenarnya merupakan perubahan berkala yang selalu terjadi menyesuaikan dengan perekonomian yang pesat dan teknologi. Perubahan terhadap harga dan volume barang dan jasa serta cakupan memberikan peluang dan ruang gerak perekonomian yang semakin berkembang. n nas

perpanjangan masa pendaftaran patut diapresiasi. Namun, penpanjangan masa pendaftaran hanya dilakukan di tujuh daerah yang terancam ditunda karena hanya ada satu pasangan calon.

Selebihnya, atau di 262 daerah, kata dia, tahapan proses pelaksanaan Pilkada bisa berjalan sesuai jadwal. “Kalau tidak juga ada calon lain, ya ditunda saja hingga 2017,” tegas dia.

Menurut mantan Menteri Kehakiman ini, tidak masalah tujuh daerah yang hanya memunculkan pasangan calon tunggal saat ini ditunda hingga 2017 nanti pelaksanaannya. Namun, pemerintah juga harus menyiapkan antisipasi agar pada 2017 tidak muncul kasus serupa.

Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah tidak setuju dengan Perppu untuk menggagalkan penundaan Pilkada bagi daerah yang hanya punya satu pasangan calon. Fahri mengatakan, Perppu bukan instrumen pembuatan UU yang ideal karena hanya datang dari Presiden dengan pemikirannya yang terbatas.

“Itu menyebabkan banyak masalah.

Makanya UU Pilkada sebagai produk dari Perppu ada masalah,” kata Fahri di gedung DPR, Jakarta, Selasa (4/8).

Fahri menjelaskan, UU Pilkada merupakan produk Perppu yang sejak awal beranjak dari masalah. Awalnya, DPR ingin membuat UU Pilkada agar tidak akan ada lagi masalah. Namun, itu ditolak dan akhirnya Perppu lah yang dikeluarkan hingga berujung pada lahirnya UU Pilkada dalam waktu singkat. “Kita tambal sulam, preseden UU yang dilahirkan dari Perppu akhirnya jadi masalah,” ujarnya.

Menurut politikus PKS itu, Jokowi tidak boleh menyelesaikan masalah seperti menambal ban. Apalagi Perppu Pilkada yang melegalisasi calon tunggal berpotensi memunculkan permasalahan

Disinyalir Ada Kegagalan Barter Politik hingga Pembelajaran bagi Tri Rismaharini l Sambungan hal 1

dari PDIP,” kata Umar Salahudin, Selasa (4/8).

Menurut dia, calon yang diusung dalam Pilkada tersebut bisa jadi juga calon boneka. Ini karena mereka mendaftar pada saat injury time. “Ketika mereka ingin tidak dikatakan calon boneka, seharusnya pasangan itu sudah dipersiapkan jauh-jauh hari dan tidak mendaftar di saat detik-detik penutupan pendaftaran,” kata dosen Universitas Muhammadiyah Surabaya ini.

Umar menilai mundurnya pasangan calon yang hendak melawan petahana ini dikarenakan pada tataran elit partai belum terjadi kesepatakan, misalnya, kesepakatan soal pendanaan serta kesungguhan untuk menggerakkan mesin partai guna pemenangan Pilkada.

Mengingat kedua hal itu belum disepakati, maka pasangan calon memilih mundur daripada harus menanggung semua biaya pemenangan. Jika tidak ada biaya pemenangan dan pasangan calon ini hanya berkampanye biasa-biasa saja, maka dugaan menjadi calon boneka semakin menguat. “Memang biaya kampanye dan keperluan lain di Pilkada sudah dibantu pemerintah. Tapi kan ada biaya-biaya lain untuk pemenangan dan itu nilainya tidak kecil. Tinggal siapa yang akan menanggung itu.

Calon boneka tidak akan mau,” ujarnya.

Selain itu, lanjut dia, hal ini menunjukkan komunikasi politik antar-elit parpol sarat dengan politik transaksional. “Tidak ikhlas dan sungguh-sunguh mencalonkan kadernya atau pasangannya. Ini juga termasuk kalkuasi ekonomi yang belum clear,” ujarnya.

Dia juga menyebut mundurnya calon juga karena disinyalir tidak adanya bandar politik yang mau membiaya Pilkada dikarenakan risiko politik dan ekonomi terlalu mahal. “Pasangan calon boneka saya yakin tidak mau keluar duwit,” katanya.

Untuk diketahui Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Surabaya menyatakan pelaksanaan Pilkada Surabaya 2015 resmi ditunda hingga 2017 karena hanya diikuti satu pasangan calon wali kota dan wakil wali kota yakni Tri Rismaharini dan Whisnu Sakti Buana.

Pengamat komunikasi politik dari Unair Suko Widodo menyebut penundaan ini menjadi pembelajaran Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini saat menjabat di kursi peme­rintahan.

“Yang harus diingat oleh wali kota, bahwa menjalankan roda pemerintahan tidak bisa seorang diri, tapi harus bersama DPR dan berkomunikasi dengan partai politik di Surabaya,” ujarnya kepada wartawan, Selasa (4/8).

Selama ini ia memandang sikap politik Tri Rismaharini masih kurang terbangun dengan semua partai politik, khususnya yang ada di parlemen atau DPRD Surabaya sehingga terlihat kurang harmonis. “Kalau secara fisik, Bu Risma memang sudah terbukti. Tapi secara hubungan dengan partai politik masih sangat kurang, bahkan terlihat jelas bagaimana hubungannya dengan partai pengusungnya sendiri dulu,” ucapnya. n cty, iib, geh

Darurat Kejahatan Seksual Anak l Sambungan hal 1

kejahatan seksual dalam kurun waktu satu bulan terakhir terjadi di daerah ini.

Menurut Arist Merdeka Sirait selain Kota Malang, Kota Kediri juga harus diantisipasi dari kejahatan seksual pada anak “ Dari Juli saja sudah empat kasus yang ditangani Polresta Kediri, dan jika ini dibiarkan akan terus bertambah,” kata Arist Merdeka Sirait saat memberikan dukungan moril pada korban kasus du­gaan persetubuhan anak dengan tersangka pengusaha di Kediri kemarin.

Menurut Arist, latar belakang dari maraknya kejahatan seksual terhadap anak ini selain faktor kemiskinan juga karena tidak berfungsinya pengawasan keluarga, serta mudahnya mengakses pornografi.

Selain itu gaya hidup masyarakat.

“Akibatnya kejahatan seksual kian tidak terkendali. Untuk mengantisipasi ini, tidak cukup hanya program-program pencegahan ataupun dan deteksi dini, namun juga kesiapan masyarakat dan penegak hukum serta pemerintah untuk memerangi kejahatan seksual terhadap anak” jelasnya.

Dia juga berpesan pada Wali Kota Kediri Abdulah Abubakar agar membuat program sosialisasi pencegahan di sekolah, dan membentuk Tim Reaksi Cepat pada tingkat RT RW, agar mampu mendeteksi dini jika ada kejahatan seksual pada anak di bawah umur. “Kerjasama dengan pihak kepolisian untuk memerangi kejahatan seksual ini” tandasnya. n van

baru. Jika Perppu tentang keberadaan calon tunggal yang sifatnya insidentil tersebut benar dibuat, maka perdebatan akan muncul, misalnya tentang keabsahan, hingga penolakan Perppu dan Pelaksana Tugas (Plt).

“Melihat tidak idealnya situasi, kita tidak bisa menitipkan ke presiden untuk bikin Perppu terus selesai. Belum tentu juga,” kata Fahri.

Meski begitu, Fahri mengatakan, jika pemerintah tetap ingin mengeluarkan Perppu, maka hal tersebut harus dikonsultasikan dengan berbagai pihak terkait, seperti parlemen, dan tidak dibuat sendiri seperti sebelumnya. “Saya minta presiden hati-hati dengan tambalan baru ini,” ujarnya.

DPR pun lanjutnya, akan membicarakan perihal Pilkada dengan presiden dalam rapat konsultasi di Istana Bogor Rabu ini. “Kami akan coba beritahu presiden, apa yang bisa kita lakukan untuk membuat keputusan tersebut tuntas,” kata Fahrii Sementara itu Komisioner KPU Hadar Nafis Gumay mengatakan bahwa saat ini KPU masih menunggu hasil putusan rapat terbatas yang diadakan Presiden Joko Widodo, Selasa (4/8) sore . “Kami hanya tinggal tunggu saja. Mau seperti apa peraturannya atau regulasinya? Kami lihat nanti,” ujar Hadar di Kantor KPU Jakarta, Selasa (4/8) petang.

Menurut Hadar, apapun yang dikeluarkan menjadi kebijakan oleh pemerintah, jika itu baik dan dapat dijelaskan secara mendetil maka pihaknya akan mengikuti aturan tersebut.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengatakan akan membahas mengenai Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang (Perppu) terkait calon tunggal dalam pelaksanaan Pilkada kemarin sore.

Presiden mengatakan akan membahas bersama menteri terkait, seperti Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Tedjo Edhy Pur-

dijatno, Menkumham Yasonna Laoly, Mendagri Tjahjo Kumolo dan Bawaslu.

Hingga Selasa pukul 20.00 belum ada kejelasan soal terbit tidaknya Perppu terkait calon tunggal Pilkada .

PDIP Paling Dirugikan PDIP mengaku menjadi partai yang paling dirugikan dengan ditundanya pelaksanaan Pilkada di tujuh daerah, karena hanya diikuti oleh satu pasangan calon (calon tunggal).

Sebab, sebanyak 4 daerah yang Pilkadanya akan ditunda, merupakan pasangan calon yang diusung oleh PDIP. Yaitu, Kota Surabaya dan Kabupaten Blitar di Jawa Timur, Kabupaten Tasikmalaya di Jawa Barat, serta Kabupaten Timor Tengah di NTT. “Pasti kami merasa yang paling dirugikan, karena 4 daerah yang ditunda calon yang kami usung dan kemungkinan besar menang,” kata Ketua Pemenangan Pemilu PDIP Bambang Dwi Hartono.

Ia melanjutkan, pihaknya saat ini tetap berupaya untuk melakukan lobilobi politik agar Pilkada di 7 daerah tersebut tidak ditunda pelaksanaannya. Menurutnya, penundaan Pilkada justru akan membuat biaya pelaksanaan Pilkada menjadi lebih besar.

Dalam hitungan PDIP, biaya yang sudah dikeluarkan KPU hingga tahap pendaftaran kemarin sudah lebih dari 20 persen dari total anggaran. Jadi, agar biaya yang dikeluarkan tidak semakin besar karena penundaan, sebaiknya pelaksanaan Pilkada tidak ditunda.

Komunikasi politik dengan partai politik lain juga terus dilakukan agar memunculkan calon tandingan di beberapa daerah yang hanya memunculkan satu pasangan calon. Hal itu juga yang kemarin dilakukan di beberapa daerah yang sebelumnya masuk dalam daftar pasangan calon tunggal. Hanya saja di 7 daerah komunikasi antar parpol belum berhasil alias buntu.

Akibatnya, 7 daerah hanya ada 1

pasangan calon tunggal saja. Tiga daerah lagi memang bukan pasangan calon yang diusung oleh PDIP. Seperti Kota Mataram NTB hanya memunculkan pasangan dari partai Golkar, Kota Samarinda di Kalimantan Timur yang diusung oleh Demokrat, Nasdem, dan Gerindra.

Satu lagi daerah yang akan ditunda pelaksanaan Pilkadanya ada di Kabupaten Pacitan Jawa Timur yang diusung oleh Partai Demokrat, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Nasdem.

PDIP Kota Surabaya menyikapi masalah calon tunggal yang terjadi dalam Pilkada Surabaya 2015 ini sebagai sesuatu yang genting. Oleh karena itu, Ketua DPC PDI Perjuangan Surabaya Whisnu Sakti Buana mengusulkan kepada KPU agar dilakukan referendum.

“Ini sangat genting sekali. Permasalahan calon tunggal ini baru muncul selama proses Pilkada. Bagaimana kalau sampai fenomena calon tunggal ini terjadi saat Pemilu 2019 mendatang? Dengan dilakukannya referendum maka penundaan Pilkada Surabaya sampai 2017 tidak perlu terjadi,” katanya saat pernyataan sikap PDI Perjuangan Kota Surabaya terhadap ancaman penundaan Pilkada 2015 di Kantornya yang terletak di Jalan Kapuas 68 kemarin.

Menurut Whisnu, usulan PDIP untuk dilakukannya referendum ini merupakan sebuah langkah untuk tidak menyandera hak pilih rakyat Surabaya. Menurutnya, calon tunggal itu bukan berarti ditunda, melainkan skema bumbung kosong dan proses demokrasi tetap dijalankan. “Itu adalah solusi paling bijak. Hak rakyat Surabaya untuk tetap bisa memilih bisa diakomodir. Referendum adalah sebuah solusi,” terangnya.

Selain itu, untuk mencari jalan keluar permasalahan ini PDIP juga mendesak pemerintah agar turun tangan mengatasi rumitnya Pilkada Surabaya 2015. n ira, geh, cty

Gus Ipul Pastikan Muktamar NU ke -33 di Jombang Pertarungan Paling Keras Nama Nurwiyatno Muncul sebagai Pj Kota Surabaya l Sambungan hal 1

alim ulama tersebut.

Inilah yang kemudian menjadi bahan protes kubu Gus Sholah. Bagi kubu me­ reka, hal itu dianggap sebagai keberpihakan. Selain itu mereka juga menyoroti sejumlah hal lain, hingga bahkan mengancam lapor polisi.

Reaksi keras yang terusmenerus dari kubu Gus Sholah ini membuat kubu panitia sempat agak bingung juga. ‘’Padahal, panitia tidak berpihak ke mana-mana. Semuanya bisa menyaksikan,’’ kata Ketua Panitia Daerah Drs H Saifullah Yusuf.

Pria yang menjabat sebagai Wagub Jatim itu bahkan meminta masyarakat untuk menilai kerja panitia. Apakah sudah transparan belum? ‘’Kami sangat transparan dari semua aspek. Kalau masih ada kekurangan di sana-sini itu wajar saja. Tetapi, kami tidak berpihak,’’ ucap Gus Ipul, panggilan karibnya.

Hanya, Gus Ipul mengatakan bahwa ini memang risiko menjadi panitia sebuah muktamar, yang kebetulan menjadi sebuah arena pertarungan keras. ‘’Fokus dan tujuan kami adalah memastikan acara

muktamar lancar, dan sekitar lima ribu peserta muktamar terlayani. Kami fokus itu dulu saja,’’ ucap pria yang juga salah satu ketua PBNU tersebut.

Gus Ipul dan rekan memang pantas jika ingin fokus melayani peserta muktamar. Pertarungan keras tidak hanya terjadi di ruang rapat muktamar, tetapi juga di dunia maya.

Di media sosial, muktamar terlihat seperti perpanjangan dari pertarungan yang terjadi sebelumnya. Para pendukung AHWA (pemilihan Rais Am oleh dewan formatur kiai sepuh) dianggap sebagai bagian dari JIL (Jaringan Islam Liberal), Islam Nusantara, disusupi oleh orang-orang yang berkolaborasi dengan Yahudi, dan semacam serentetan hal lainnya.

Yang melakukan ofensif bukan hanya nadliyin pendukung Gus Sholah-Hasyim Musyzadi saja. Tetapi dibantu oleh sejumlah orang yang dikenal dekat dengan PKS. Di antaranya Hafidz Ary. Dalam cuitan-cuitan di akun twitternya, Hafidz Ary menyerang KH Said Aqil Sirodj dengan kata-kata yang sangat keras, menjurus kasar.

Selain itu, kabarnya kekuatan-kekuatan besar

juga mendukung kubu Gus Sholah-Hasyim Musyzadi.

Selain sejumlah eksponen Islam seperti Hafidz Ary, juga sejumlah konglomerat seperti Aburizal Bakrie juga ikut mendukung. Dalam pertarungan di media sosial, kubu Gus Sholah-Hasyim Musyzadi terlihat lebih agresif dan dominan menguasai wacana di media sosial. ‘’Untuk cyber war, kubu Gus Sholah-Hasyim Musy­ zadi memang lebih unggul.

Itulah kenapa kesan panitia curang, panitia berpihak, pendukung AHWA adalah perusak Islam menjadi sangat dominan,’’ kata pengamat media sosial Citra Romadhoni. ‘’Sementara kubu Gus Mus-Said Aqil Siradj terkesan adem ayem saja di internet,’’ tambahnya.

Dikatakan Citra, jika tidak di-counter, maka wacana yang merugikan kubu Gus Mus-Said Aqil Sirodj ini akan terus semakin kuat. ‘’Sudah tidak penting lagi apakah memang benar panitia curang atau tidak. Tapi, wacana yang terus didesakkan tiap hari akan dianggap sebagai kebenaran. Meski belum tentu benar,’’ tegasnya. n cty, rur

Rapat Bersama Putuskan BPJS Tidak Haram, Masyarakat Diminta Tetap Daftar l Sambungan hal 1

putusan dan rekomendasi Ijtima’ Ulama komisi Fatwa MUI se-Indonesia tentang penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional oleh BPJS Kesehatan, dengan membentuk tim bersama yang terdiri dari BPJS Kesehatan, MUI, Pemerintah, DJSN dan OJK. Kedua, rapat bersepaham bahwa di dalam keputusan dan rekomendasi Ijtima’ Ulama Komisi Fatwa MUI se-Indonesia tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional oleh BPJS Kesehatan, tidak ada kosa kata ‘Haram’.

Kemudian, masyarakat diminta tetap mendaftar dan tetap melanjutkan kepesertaanya dalam program Jaminan Kesehatan Nasional yang diselenggarakan BPJS Kesehatan, dan selanjutnya

perlu adanya penyempurnaan terhadap program JKN sesuai dengan nilai-nilai syariah untuk memfasilitasi masyarakat yang memilih program sesuai dengan syariah. “Langkah selanjutnya akan diproses oleh tim yang sudah dibentuk,” kata Firdaus.

Sebelumnya Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Din Syamsuddin mengklarifikasi kabarbahwapihaknyatelahmengeluarkan fatwa mengharamkan layanan BPJS Kesehatan.

Din menganggap polemik yang mencuat disebabkan oleh kesalahpahaman dalam mengartikan keputusan Forum Ijtima Ulama MUI. “Terjadi miss understanding yang menjadi polemik liar. Setelah saya teliti, tidak ada kata ‘haram’ di dalamnya,” kata Din Syamsuddin .

Din memastikan bahwa MUI hanya mengeluarkan rekomendasi yang berisi pandangan

ulama terkait dengan layanan BPJS Kesehatan dalam acara Forum Ijtima Ulama MUI di Pondok Pesantren At-Tauhidiyah di Cikura, Tegal, Jawa Tengah, pada 8-10 Juni lalu.

Sejauh ini ulama menganggap ada sejumlah hal dalam BPJS yang belum sejalan dengan syariat Islam. Di antaranya adalah mekanisme pencairan yang dianggap menyusahkan masyarakat. “Kami hanya meminta untuk disempurnakan,” ujar dia mengklarifikasi.

Anggota Komisi Fatwa MUI Arwani Faisal, meng­ anggap BPJS perlu disempurnakan karena mengandung gharar atau tipuan, maysir atau untung-untungan, dan melahirkan riba. Dia mencontohkan peserta BPJS yang rutin membayar premi. Namun, ketika peserta tidak bisa membayar premi, dia terkena denda. n ira, dna

l Sambungan hal 1

sumber di DPRD Jatim sudah mengarah ke Inspektur Pemprov Jatim Nurwiyatno. Alasannya, karena mantan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) ini sudah memiliki pengalaman melakukan komunikasi dengan partai politik.

Menurut sumber resmi di DPRD Jatim yang menolak namanya disebut menegaskan alasan Soekarwo masih belum menentukan Pj Kota Surabaya, karena melihat kondisi dan situasi politik di Surabaya. Apalagi diketahui hubungan antara Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini dan legislatif kurang harmonis sehingga ke depannya dibutuhkan Pj yang benar-benar bisa berkomunikasi dengan dewan.

“Memang tidak semua Pj mampu berkomunikasi dengan legislatif.

Apalagi kita ketahui perseteruan tersebut sering memunculkan permasalahan di Kota Surabaya. Untuk itu dibutuhkan Pj yang mampu menjalin komunikasi dengan semua pihak, termasuk dengan pengusaha.

Dan saya kira figur yang mampu melakukan itu semua adalah Pak Nurwiyatno,’’tegasnya, Selasa (4/8).

Apa yang diungkapkan sumber tersebut ternyata juga diamini Ketua Komisi A DPRD Jatim Freddy Purnomo. Meski tidak secara terang-terangan, melihat pengalaman yang ada di diri Nurwiyatno sepertinya cocok untuk duduk sebagai Pj Wali Kota Surabaya.

Apalagi nantinya Pj menjabat selama dua tahun, tentunya dibutuhkan figur yang sangat komunikatif baik ke atas, samping dan bawah. ‘’Saya kira yang cocok ini semua adalah Pak Nurwiyatno. Dilihat dari pengalamannya, bagaimana komunikasi yang dijalin dengan parpol tentunya akan membantu gubernur dalam kinerjanya. Tak heran dengan komunikasi yang

aktif ini membuat Pemprov Jatim dan DPRD Jatim sebagai mitra kerja yang baik dan mampu mendorong kinerja gubernur,’’ tandas politisi asal Partai Golkar ini.

Termasuk soal investasi, saat ini di Surabaya mengalami penurunan yang cukup drastis. Karenanya dengan adanya Pj diharapkan mampu mendongkrak dan memacu geliat investasi di Surabaya. Apalagi Nurwiyatno sangat mampu dalam pengelolaan anggaran, sehingga setiap rapat dewan terkait anggaran pastilah pria yang kini punya hobi baru soal akik akan diikutkan.

Seperti diketahui, Gubernur Jatim Soekarwo enggan buka-bukaan terkait siapa yang berpotensi menjadi Pj Wali Kota Surabaya. Pembahasan masih berlangsung dan belum mengerucut pada nama yang diusulkan.

Namun demikian, Soekarwo sudah menyampaikan empat nama yang diusulkan ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Empat nama itu untuk Pj Kabupaten Ponorogo, Ngawi, Lamongan, dan Blitar.

Sedangkan sekarang yang dibahas tiga nama. ’’Gresik, Surabaya, dan Situbondo,’’ kata Soekarwo.

Terpisah, Kepala Biro Administrasi Pemerintahan Umum Setdaprov Jatim Supriyanto meng­ atakan pelantikan lima Pj Kepala Daerah di Jatim kemungkinan besar akan dilaksanakan serentak pada 19 Agustus mendatang. Sebab hingga sampai saat ini Surat Keputusan (SK) penunjukan Pj belum turun, sehingga jabat­an bupati dan wali kota untuk sementara diisi Plt (Pelaksana Tugas) yang ditunjuk Gubernur.

Suprianto menuturkan, sesuai dengan amanat undang-undang, jika SK Pj belum diterima Gubernur, maka yang berhak menjalankan pemerintahan daerah setempat adalah seorang Plt yakni Sekertaris Daerah (Sekda) masing-masing pemerintahan daerah. n cty, iib

Festival Tretes Akan Digelar 10-16 Agustus l Sambungan hal 1

val ini diharapkan wisatawan akan tertarik mengunjungi Tretes dengan citra wisata keluarga,” ujarnya.

Bupati Pasuruan, Irsyad Yusuf menyatakan dukungannya atas kegiatan yang dilaksanakan secara rutin tiap tahunnya tersebut sebagai ikon wisata keluarga Kabupaten Pasuruan, agar dapat memaksimalkan potensi wisata yang ada di Kabupaten Pasuruan.

“Tentunya kami menyatakan dukungan atas kegiatan Festival Tretes ini sebagai rangkaian Hari

Ulang Tahun (HUT) Kabupaten Pasuruan yang ke-1.086 dengan menganggarkan dana sebesar Rp 124 juta. Meskipun dana tersebut kurang, kami akan berupaya menggadeng para investor untuk menutupinya,” katanya.

Kegiatan Festival Tretes ini, ia menambahkan sebagai sinergi program Pemkab Pasuruan 2017 tentang potensi destinasi wisata di Kabupaten Pasuruan agar semua potensi wisata bisa dikembangkan dengan baik termasuk pembangunan sarana dan prasarana. n hil

Ogah Dituding Calon Boneka, Ingat Pesan Ibu untuk Menjaga Kehormatan l Sambungan hal 1

bersahabat,” katanya.

Saat menaiki tangga lantai 2 menuju lantai 3 Kantor KPU Kota Surabaya untuk melakukan proses pendaftaran, Haries mendengar teriakan bernada sumbang dari beberapa orang yang tanpa basa-basi menuduhnya sebagai boneka. “Nah ini bonekanya sudah datang,” kata Haries menirukan suara tudingan itu.

Mendengar itu, Haries sontak tersinggung dan menyadari apa yang pernah disampaikan ibunya sebelum memutuskan ikut mendaftar. Spontan ia sa-

dar dan ingat pesan ibunya jika mendaftar sekarang pasti rawan fitnah, karena di masyarakat sudah beredar bakal ada calon boneka untuk memenangkan petahana. “Ternyata benar. Karena itu saya memutuskan untuk tidak meneruskan pendaftaran sesuai pesan ibu. Ini prinsip bagi saya, karena masalah kehormatan,” ujarnya.

Ia mengatakan ibunya sebenarnya sudah melarang untuk mengikuti pencalonan pada Pilkada 2015. Sebab, situasinya rawan memunculkan tudingan tidak baik, salah satunya fitnah sebagai calon boneka.

Ia menegaskan, seluruh proses pencalonannya menjadi bakal cawawali Kota Surabaya bersama Dhimam Abror berjalan alamiah. “Saya menerima amanah dari parpol dan elemen masyarakat. Karena itu saya serius mendaftar dan ingin menjadi bagian dari proses demokrasi di Kota Surabaya.

Namun, perkembangan terakhir di kantor KPU yang menyadarkan saya untuk menghindari fitnah,” lanjut dia.

Selain tudingan calon boneka, alasan lain menghilangnya Haries untuk menampik jika dirinya telah menerima mahar

politik untuk maju sebagai calon penantang Risma dengan menerima uang miliaran rupiah.

“Mohon dipahami, keputusan ini juga menjadi bagian hak pribadi untuk membuktikan saya bukan boneka. Apalagi, tudingan dan fitnah menjadi boneka itu sudah mencul beberapa hari sebelum saya mendaftar, bahkan dengan menyebut angka puluhan miliar rupiah sebagai mahar,” ujarnya.

Pasca memutuskan menghilang, Haries mengaku langsung menemui Ketua DPD Partai Demokrat Jatim Soekarwo untuk meminta maaf atas kepu-

tusannya. Permintaan maaf juga akan dilakukannya pada Ketua DPD PAN Jatim dan seluruh elemen masyarakat yang mendukungnya.

“Sekeluar dari Kantor KPU Kota Surabaya, saya langsung menghadap Pakde Karwo (Soekarwo) untuk meminta maaf dan menjelaskan keputusan batal mendaftar. Hal yang sama akan saya lakukan pada Ketua DPD Partai PAN Jatim dan seluruh tim pendukung. Tidak ada yang perlu dipersalahkan dan saya yakin masyarakat akan memahami keputusan saya,” ujarnya. *

UTAMA

12

Rabu Legi, 5 AGUSTUS 2015

Petani Tembakau Probolinggo Keluhkan Kritis Air Probolinggo, Bhirawa Akibat kritis kekeringan yang melanda 40 Desa di 12 Kecamatan di Kabupaten Probolinggo, musim kemarau tahun, tidak hanya membuat sejumlah warga mengalami kritis air bersih. Namun, berdampak negatif pula terhadap petani tembakau di 7 Kecamatan area produktif tanam tembakau di Kabupaten Probolinggo.

Sebagian besar petani tembakau mengeluhkan dampak kekeringan

ini. Pasalnya, faktor asupan air untuk tembakau sangat dibutuhkan, dan saat ini sangat kekurangan, sehingga tembakau mengalami kerusakan parah. Bahkan, penyakit tembaku mulai menyerang, seperti dimakan ulat dan londrak (ker-ker) pada umumnya. "Kalau sudah seperti ini petani tembakau sangat merugi mas, karena faktor air sangat utama untuk tembakau. Dari kekeringan ini, penyakit hama tembakau

Tembakau petani di Paiton pada layu akibat kekurangan air.

mulai menyerang. Yang jelas petani sudah bisa dipastikan merugi,"kata Mutaham, petani tembakau paiton saat ditemui Bhirawa, Selasa 4/8.

Hal senada dikatakan Samsudin, yang juga petani tembakau, dirinya menyebut kalau kekeringan yang melanda di Kabupaten Probolinggo, tahun ini sangat parah, sehingga mengancam terhadap tanaman tembakau yang merupakan sumber utama petani disaat musim tanam tembaku tiba.

Kami sangat berharap terhadap pemerintah, agar mengambil kebijakan untuk menstabilkan harga tambakau.

Karena kalau harganya tidak stabil bagaimana nasib petani. Kualitas tembaku sekrang rusak, sedangkan biaya obat-obatan dan perawatannya cukup mahal, tandas Samsudin.

Secara terpisah, Rahardjo Kepala Dinas Perkebunan dan Kehutanan (Disbunhut) Kabupaten Probolinggo, mengatakan setidaknya ada 7 Kecamatan Kabupaten Probolinggo, yang berpotensi menghasilkan tembakau, diantaranya Kecamatan Paiton, dengan areal lahan 1949 hektar, Kotaanyar 1544 hektar, Pakuniran 1490 hektar, Besuk 2188 hektar, Krejengan 2200 hektar, kraksaan 1110 hektar, dan Gading 299 hektar. Q wap

Pemkab Buka Posko Pengaduan Naker Blok Cepu Bojonegoro,Bhirawa Paska terjadi kerusuhan di proyek Blok Cepu pada 1 Agustus 2015 kemarin, membuat perhatian khusus bagi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro sepakat mendirikan posko pengaduan untuk seluruh karyawan proyek Blok Cepu.

Hal itu disampaikan oleh Bupati Suyoto, saat menyampaikan pers rilis hasil evaluasi pertemuan di Rumah Dinas Bupati Bojonegoro bersama pejabat Exxon Mobile Cepu Limited (EMCL), Dirjen Migas, SKK Migas, Tripatra-Samsung, Forpimda, Forpimka Gayam, dan SKPD terkait. " Kami buka posko pelayanan pengaduan untuk karyawan, jadi semua keluhan yang tidak diketahui oleh kontraktor bisa dilaporkan ke posko," ungkap Bupati.

Rencananya, pendirian posko pengaduan karyawan proyek

Blok Cepu akan didirikan di Kantor Kecamatan Gayam Kabupaten Bojonegoro.

Camat Gayam, Kabupaten Bojonegoro, Hartono mengatakan segera memasang pengumuman posko pengaduan di kantor kecamatan setempat, untuk menampung pengaduan berbagai masalah tenaga kerja proyek miyak Blok Cepu,yang akan habis masa kontrak kerjanya.

"Sejak terjadi kerusuhan di proyek Blok Cepu, belum ada pengaduan yang masuk. Tapi, sebelum ada kerusuhan kami per-

nah pengaduan soal tenaga kerja yang akan habis masa kontraknya," kata Camat Gayam, melalui ponselnya,kemarin (4/8).

Hartono menuturkan, pengaduan yang pernah diterima yaitu ada sekitar 40 tenaga kerja keamanan, yang habis masa kontraknya, sejak 31 Juli 2015, tetap meminta bisa bekerja di proyek minyak Blok Cepu.

"Tenaga keamanan itu meminta tetap dipekerjakan di ExxonMobil Cepu Limited (EMCL), dengan alasan berperan dalam meredam gejolak masyarakat selama proyek minyak Blok Cepu berjalan," pungkasnya.

Sesuai data, di proyek "engineering, procurement, and construction"/EPC I Blok Cepu, di Kecamatan Gayam, masih ada berkisar 4.000 sampai 5.000 tenaga kerja. Q bas

Jawaban Eksekutif Terhadap Pembahasan PAPBD 2015

Meski Minus, Gubernur Tetap Prioritaskan pada Program Kesra Gubernur Jawa Timur, Soekarwo menegaskan bahwa perubahan anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2015 tetap pada program kesejahteraan masyarakat di Jatim.

M

ulai dari peningkatan prasarana infras truktur secara optimal khususnya pem bangunan irigasi pengairan dengan mengikutsertakan partisipasi masyarakat, dalam rangka mendukung kedaulatan pangan sesuai program prioritas pemerintah pusat.

Hal ini disampaikan oleh Gubernur Jatim, Soekarwo saat memberikan jawaban kepada Fraksi di DPRD dalam pembahasan PABPD 2015 di DPRD Jatim, Lebih lanjut dijelaskan mantan Sekdaprov Jatim ini selain program kesejahteraan masyarakat, PAPBD 2015 juga memberikan peningkatan promosi potensi daaerah melalui pameran dagang tingkat internasional dalam upaya persiapan Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) 2015.

Selanjutnya yaitu peningkatan sarana dan prasarana di wilayah pemukiman transmigrasi dalam mendukung keberhasilan program pemberdayaan masyarakat transmigrasi yang berasal dari Jatim. Peningkatan pemerataan fiskal yang berdemensi kewilayahan serta mengurangi disparitas wilayah antar kabupaten/kota, serta desa dalam rangka menunjang target kinerja RPJMD provinsi Jatim 2014 - 2019. Restrukturisasi program dan kegiatan belanja langsung akibat penurunan pendapat daerah dengan tidak mengurangi pencapaian target kinerja program kegiatan dalam rangka meningkatkan efektifitas pencapaian target kinerja dan efisiensi.

Pemanfaatan alokasu dana fungsional rumah sakit untuk memaksimalkan pelayanan SKPD BLUD kepada masyarakat yang berasal dari tambahan PAD fungsional serta pemanfaatan selisih Silpa fungsional tahun anggaran 2014.

Mendorong pelaksanaan kegiatan yang berbasis peran serta masyarakat sebagai upaya meningkatkan pemeberdayaan masyarakat miskin dan berpenghasilan rendah.

Terkait dengan program Jalin matra di 2015 ini pihaknya mengatakan untuk jalin matra provinsi Jatim pada 2015 ini direncanakan di 728 desa yang ada di 29 kabupaten se jatim.

Dimana program jalin matra penanggulangan Feminisasi kemiskinan (PFK) dengan sasaran 14.435 kepala rumah tangga perempuan (KRTP) bertempat di 411 desa di 29 kabupaten. Program Jalin Matra Bantuan Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) dengan sasaran 10.955 RTSM bertempat di 171 desa di 28 kabupaten, Program Jalin Matra penanggulangan kerentanan Kemiskinan (PK2) untuk 146 desa di 29 kabupaten.

Sementara itu, pimpinan sidang paripurna, Soenarjo mengatakan pembahasan Perubahan APBD TA 2015 harus secara konsisten mengawal kepentingan rakyat. Sehubungan dengan adanya penurunan pendapatan daerah, Pemprov Jatim diminta melakukan restrukturisasi belanja sebesar 5 persen pada kegiatan program SKPD. Kepentingan itu dilakukan, setelah DPRD Jatim melalui seluruh fraksi memelototi Perubahan APBD Jatim Tahun Anggaran 2015 setelah turunnya dana perimbangan dengan memprioritasan pelayanan dasar.

Sebelumnya Soenarjo mengingatkan penurunan dana perimbangan dana bagi hasil (DBH) mencapai Rp 747 miliar, mendesak seluruh SKPD dan lembaga milik Pemprov Jatim lebih kreatif dalam mengelola kebutuhan anggaran untuk kesejahteraan rakyat.

Soenarjo menegaskan, perlambatan kondisi ekonomi telah menyebabkan turunnya penerimaan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor serta penurunan pos dana perimbangan. “Penurunan pendapat daerah tersebut membawa dampak terhadap restrukturisasi dan rasionalisasi belanja pada SKPD,” terang dia. Sedang, Wakil Ketua DPRD Jatim Tjutjuk Sunario menilai ketidakpastian dan belum munculnya tanda-tanda perbaikan perekonomian dunia, jelas akan memiliki dampak nyata terhadap pelambatan perekonomian nasional juga berpengaruh pada pertumbuhan perekonomian Jawa Timur.

“Sehingga melemahnya perekonomian nasional bisa diantisipasi, tidak terlalu mengganggu perkembangan ekonomi di Jatim,” tutur dia.

Mengantisipasi dampak perekonomian global, pemerintah daerah selalu aktif untuk menarik investor agar mau menanamkan investasi di Jawa Timur. Sebab, dengan salah satu cara ini, perluasan kesempatan kerja dan pengangguran kemiskinan bisa ditingkatkan. “Sektor swasta diharapkan juga ikut berpartisipasi dengan memberikan pekerjaan dan pendapatan bagi sebagaian besar rakyat Jawa Timur,” terang dia.

Politisi Partai Gerindra ini mendorong agar kekuatan PAPBD Tahun 2015 harus menajamkan perhatian untuk mengalokasikan anggaran klebih besar guna mendorong kegiatan ekonomi rakyat. Karena kurang tepat, apabila kenaikan belanja daerah lebih banyak untuk mendukung belanja program fungsi staf dan tidak untuk memperbesar kapasitas belanja

publik serta menggerakkan ekonomi rakyat.

Terpisah, M Siroj Sekretaris DPW PKS Jatim mendesak Pemprov Jatim untuk memperkuat koordinasi dan evaluasi dengan pemerintah pusat, terkait penurunan dana perimbangan pusat-daerah. “Kondisi tersebut, jelas melemahkan perekonomian di Jatim,” terang M Siroj. M Siroj menegaskan pelemahan ekonomi sudah tampak jelas. Pada triwulan I Tahun 2015, perekonomian nasional hanya tumbuh 4,17 persen. Pada triwulan I Tahun tahun 2004, pertumbuhan mencapai 5,14 persen. “Ini menandakan perekonomian nasional mengalami pelambatan pada triwulan pertama tahun 2015.

Gejala yang sama juga terjadi di Jatim, pada triwulan pertama tahun 2015, ekonomi Jatim tumbuh 5,18 persen. Padahal pada untuk triwulan yang sama di tahun 2014, perekonomian Jatim tumbuh 5,86 persen. Kondisi ini, jelas bahwa pelemahan perekonomian nasional diikuti pelemahan perekonomian di Jawa Timur,” tegas dia. Untuk itu, Siroj mendesak agar pemprop terus mengawal kebutuhan rakyat, seperti memberikan solusi untuk menampung tingginya pengangguran. Sebab, banyak dugaan tingginya pengangguran, karena lapangan kerja yang tersedia belum mampu menampung tingginya angkatan kerja.

Tingkat kemiskinan, FPKS menilai upaya Pemprop Jatim menurunkan angka kemiskinan menunjukkan kecenderungan berhasil.

Namun, menjadi anomali, pada sisi yang lain pada tahun 2014 dan kwartal tahun 2015 pertumbuhan perekonomian mengalami perlam-

batan. “Untuk itu, FPKS mendorong pemprop mengoptimalkan daya serap anggaran dan produktif ,” tandas dia.

Sedang Sekretaris Fraksi Golkar DPRD Jatim, Kodrat Sunyoto menegaskan sudah saatnya Pemprov Jatim menggunakan kekuatan P APBD tahun 2015 untuk mempertajam kegiatan ekonomi rakyat. Sebab, kenaikan belanja daerah lebih diutamakan untuk mendukung belanja di program fungsi staf dan tidak memperbesar kapsitas belanja publik serta menggerakkan ekonomi rakyat.

Dikatakan Kodrat, meskipun kekuatan P APBD Tahun Anggaran 2015 relatif mampu mengalokasikan sejumlah belanja pembangunan, tetapi dirinya menilai bahwa penggunaan anggaran tidak bisa dihindari untuk memenuhi belanja wajib.

Politisi dapil Gresik -Lamongan ini, mengatakan fraksi-fraksi sebagai kepanjangan tangan partai politik turut bertanggungjawab secara politis terhadap kebijakan strategis dan menyediakan pelayanan publik yang lebih baik.

“Sesuai Permendagri No 37 tahun 2014 tentang pedoman penyusunan APBD Tahun 2015 dan perubahan serta Perda Jatim Nomor 1 tahun 2014, menjelaskan salah satu tahapannya adalah meminta pendapat atau persetujuan dari fraksi di DPRD. Ini salah satu bentuk tanggungjawab Fraksi sebagai kepanjangan tangan partai politik untuk ikut mengawal terhadap kebijakan strategis yang dirancang eksekutif dalam membangun daerah dengan menyediakan pelayanan publik yang lebih baik,” tutur Sahat . Q cty*