Binder5feb2016

Harian Bhirawa Ditunjuk kembali sebagai sarana pengumuman iklan tender/lelang pemerintah di seluruh Jawa Timur berdasarkan SK Gubernur No.188/343/ KPTS/013/2011

Informasi dari Menteri Kesehatan, di Indonesia hanya ditemukan di Jambi itu pun saat ini sudah sembuh. Jadi masyarakat jangan begitu khawatir dengan kabar adanya virus Zika ini. Pemerintah sekarang juga terus melakukan antisipasi sehingga sebaran virus Zika tak sampai masuk ke Indonesia,”

HARIAN IKLAN/ LANGGANAN

031-5615454

Baca Hal 1

Harga Langganan Rp 55.000/bulan Eceran Rp 3.000

Gubernur Jatim Dr H Soekarwo

Jumat Kliwon, 5 FEBRUARI 2016

http://www.harianbhirawa.co.id

5 FEBRUARI 2016

Puluhan Pekerja Asing Ilegal Serbu Nganjuk

AGENDA HARI INI

Hanya Kantongi Visa Kunjungan

 Gubernur H Soekarwo

08.00 Mendampingi Menpan dan RB Memberikan Penghargaan SAKIP Kabupaten/Kota di Gedung Negara Grahadi

Nganjuk, Bhirawa Puluhan pekerja asing asal negeri Tiongkok serbu Kabupaten Nganjuk dengan hanya menggunakan visa kunjungan.

Sedikitnya ada 20 warga negara asing yang visa serta paspornya disita oleh petugas dari Kantor Imigrasi Kelas III Kediri.

Informasi yang berha-

sil dihimpun Bhirawa, warga negara asa Tiongkok tersebut merupakan teknisi proyek Tol Trans

 ke halaman 11

 Wagub H Saifullah Yusuf Di Ruang Kerja

 Sekdaprov H Akhmad Sukardi

08.00 Menghadiri Pemberian Penghargaan SAKIP Kabupaten/Kota di Gedung Negara Grahadi Ket : Jadwal bisa berubah sewaktu-waktu

PKB Jatim Usulkan Revisi UU Pilkada Untuk Perbaiki Kualitas Demokrasi di Indonesia

DPW PKB Jatim, Bhirawa DPW PKB Jatim akan mengusulkan perlunya revisi Undang-Undang No 8 Tahun 2015 tentang Pilkada dalam Mukernas PKB pada 5-7 Januari 2016 di Jakarta. Alasannya, pelaksanaan Pilkada serentak lalu banyak ditemukan kelemahan sehingga demokrasi masih terfokus pada proseduralnya saja belum mencapai subtansi.

Bendahara DPW PKB Jatim Badrut Tamam mengatakan bahwa sistem demokrasi sekarang masih belum berpihak pada orang terbaik yang dikehendaki masyarakat untuk menjadi pemimpin mereka. Alasannya, regulasi yang berlaku masih cenderung mengutamakan pada orang-orang yang berduit. “Orang baik sulit maju di Pilkada jika tak memiliki uang,” ujarnya, Kamis (4/2).

Ironisnya lagi, kata Badrut regulasi Pilkada justru mendorong adanya money politics sehingga hampir semua calon Pilkada melakukan praktik money politics sesuai kemampuan masing-masing.

Hal ini diperparah dengan perilaku pemilih yang cenderung pragmatis.

“KPU ke depan jangan hanya bikin regulasi prosedural tapi juga harus mampu memberikan pencerahan pada subtansi berdemokrasi. Money politics itu sumber korupsi jadi kalau calon pemimpin melakukan itu tentu akan jadi malapetaka dalam kepemimpinannya. Dan jangan menyalahkan

 ke halaman 11

Virus Zika Belum Terdeteksi di Jatim Pemprov, Bhirawa Gubernur Jatim Dr H Soekarwo memastikan virus Zika yang saat ini marak ditemukan di berbagai negara belum sampai masuk ke Indonesia termasuk Jatim. Untuk itu, masyarakat Jatim diminta tak perlu khawatir tanpa meninggalkan kewaspadaan.

“Informasi dari Menteri Kesehatan, di Indonesia hanya ditemukan di Jambi itupun saat ini sudah sembuh. Jadi masyarakat jangan begitu khawatir dengan kabar adanya virus Zika ini. Pemerintah sekarang juga terus melakukan antisipasi sehingga sebaran virus Zika tak sampai masuk ke Indonesia,” kata Gubernur Dr H Soekarwo ditemui di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Kamis (4/2).

Menurut dia, beberapa langkah yang sudah dilakukan pemerintah di antaranya dengan pengetatan pintu masuk di seluruh bandara yang ada. “Semua instansi sudah siaga mengantisipasi virus Zika ini masuk ke Indonesia,” katanya.

Informasi yang sama juga disampaikan Wakil Gubernur Jatim Drs H Saifullah Yusuf yang menyatakan kasus virus Zika tak terdeteksi di Provinsi Jatim. “Berdasarkan laporan dari Dinas Kesehatan Jatim, hingga sekarang belum ada virus Zika di Jatim,” katanya.

ristika/bhirawa

Kapolsek Nganjuk Kompol Edy Hariadi tengah meminta dokumen serta identitas para pekerja asal Tiongkok yang menyewa dua ruko di Jl Dermojoyo Nganjuk, Kamis (4/2).

Gubernur Berharap Tarif Baru Suramadu Berlaku Pertengahan Februari Pemprov, Bhirawa Setelah mendapat kepastian akan turunya tarif Jembatan Suramadu sebesar 50 persen dari Presiden RI Joko Widodo, Gubernur Jatim Dr H Soekarwo berharap kebijakan ini bisa segera diberlakukan. Sebab turunnya tarif ini akan memberikan keringanan warga yang akan melintas Jembatan Suramadu.

“Setelah ini saya akan segera bertemu dengan Menteri PU agar keputusan penurunan tarif Sura-

madu bisa segera diberlakukan.

Saya berharap pertengahan bulan ini atau paling lambat 1 Maret penu-

runan tarif 50 persen ini bisa diberlakukan,” kata Gubernur Soekarwo ditemui di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Kamis (4/2).

Menurut dia, landasan hukum untuk penurunan tarif Suramadu itu adalah dengan mengubah Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2008 tentang Pembentukan Badan Pengembangan Wilayah

Anik Prasetyowati

Sentil..

 ke halaman 11

 Virus Zika Belum Terdeteksi di Jatim  Tapi tetap harus waspada  Seperti Obat Pereda Sakit Kepala  Berarti setelah ini pusing kembali  Puluhan Pekerja Asing Ilegal Serbu Nganjuk  Sebentar lagi seluruh kab/kota di Jatim dan Indonesia

 ke halaman 11

Permintaan Krisan Meningkat, tapi Harga Tetap hilmi Husain/ bhirawa

Petani bunga Krisan di Tutur Kabupaten Pasuruan saat memanen krisan di kebunnya, Kamis (4/2).

Percaya Diri Wanita kelahiran Pacitan 22 Januari 1973 ini bersyukur karena citacita yang ia inginkan sejak awal akhirnya bisa terwujud sesuai kehendak Sang Ilahi.

Kini Anik sudah dikenal di tingkat nasional karena pernah menerima penghargaan dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono saat meraih juara I lomba melukis FLS2N atas nama siswa didiknya

DPRD Jatim, Bhirawa Kendati Presiden RI Joko Widodo menyetujui usulan Gubernur Jatim Dr H Soekarwo untuk menurunkan tarif Tol Suramadu sebesar 50 persen dari sebelumnya, namun kebijakan itu diyakini belum sepenuhnya mampu mengurai persoalan pembangunan di Pulau Madura khususnya peningkatan daya saing dibanding daerah-daerah lain di Jatim.

Anggota Komisi E DPRD Jatim Muafi Zaini menganggap kebijakan tersebut sebagai obat pereda sakit kepala. Pasalnya, secara holistik permasalahan infrastruktur masih kurang

 ke halaman 11

 ke halaman 11

MENJADI sosok guru adalah idaman Anik Prasetyowati, sejak masa kecil.

Seperti Obat Pereda Sakit Kepala

Pasuruan, Bhirawa Para petani bunga Krisan di Tutur, Kabupaten Pasuruan saat ini bisa tersenyum ceria.

Pasalnya, permintaan bunga yang beraroma wangi tersebut melonjak hingga 30 persen dari hari biasanya.

Ketua Kelompok Tani Nelayan Andalan (KNKT), Kecamat an Tutur, Kabupaten Pasuruan Subkhan menyampaikan melonjaknya permintaan bunga Krisan di wilayahnya lantaran ada perayaan Galungan di Bali.

“Sudah sepekan ini permintaan

bunga Krisan meningkat 30 persen dari hari biasanya. Krisan dikirim ke Bali untuk perayaan Galungan,” jelas Subkhan, Kamis (4/2).

Ia memprediksi permintaan Krisan akan semakin bertambah

 ke halaman 11

adit hananta utama/bhirawa

Kepala BNSP Sumarna (dua dari kanan) saat mendatangi kantor Dindik Jatim dalam agenda penyerahan lisensi LSP-P1 kepada 74 SMK di Jatim, Kamis (4/2).

16 Skema Kompetensi Diusulkan Jadi Standar Nasional Penuhi Kebutuhan Sertifikasi Siswa SMK Dindik Jatim, Bhirawa Tak puas dengan skema kompetensi yang ditetapkan Direktorat Pembinaan SMK, Dinas Pendidikan (Dindik) mengam-

 ke halaman 11

Fredy Poernomo Raih Gelar Doktor

Angkat Persoalan Dana Hibah, Dapat Predikat Cumlaude Berawal dari banyaknya kebijakan pemerintah pusat yang sangat membebani daerah, mulai soal UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemda hingga soal dana hibah daerah membuat Freddy Poernomo mengambil disertasi soal Fungsi Pengawasan DPRD dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Tak disangka ternyata dari persoalan yang banyak dikeluhkan daerah ini mengantarkannya meraih predikat Cumlaude dalam wisuda S-3 di Fakultas Hukum Universitas Airlangga (Unair) Surabaya, Kamis (4/2).

Siti Soelistyani, Surabaya “Saya tidak menyangka bisa meraih predikat cumlaude, disertasi yang saya buat ini berdasarkan kerja saya di Komisi A yang membidangi hukum dan pemerintahan. Kebetulan banyak aturan yang dibuat pusat telah merugikan daerah. Di antaranya soal UU No 23 Tahun 2014 yang merupakan revisi dari UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah hingga UU No 10 Tahun

2015 tentang Hibah Daerah yang jelas menghambat kinerja legislatif dan eksekutif,”papar pria yang juga politisi asal Partai Golkar ini.

Apalagi dengan hibah daerah yang rata-rata penerimanya berasal dari ekonomi lemah tentunya sangat terbebani dengan aturan baru yang mengharuskan penerima harus berbadan hukum. “Bagaimana mereka

 ke halaman 11

Freddy Poernomo foto bersama usai meraih predikat Cumlaude dalam wisuda S-3 di Fakultas Hukum Universitas Airlangga (Unair) Surabaya, Kamis (4/2).

SURABAYA

2

LEGISLATIF - EKSEKUTIF

Jumat Kliwon 5 FEBRUARI 2016

Gubernur : SMA/SMK Bisa Tak Gratis Lagi Pemprov, Bhirawa Gubernur Jatim Dr H Soekarwo menyatakan, Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yang selama ini ada yang gratis karena dikelola kabupaten/ kota, kemungkinan besar setelah kewenangan ditarik ke provinsi tidak bisa gratis lagi.

Sebab anggaran yang ada di provinsi akan dibagi keseluruh kabupaten/kota di Jatim.

trie diana/bhirawa

Tumpukkan Sampah Dipinggir Jalan

Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Surabaya telah memberi papan imbauan larangan untuk membuang sampah disembarang tempat sebab masih banyak warga yang tidak bertanggung jawab untuk membuang sampah. Tampak tumpukan sampah yang meluber di Jl Kalibokor I Surabaya,Kamis (4/2).

PAN Tegaskan Tolak Perda Mihol DPRD Surabaya, Bhirawa Lolosnya pasal peredaran minuman beralkohol (Mihol) di tingkat pengecer Supermarket dan Hypermarket dalam Raperda Pengendalian dan Pembatasan Minuman Beralkohol menuai polemik. Partai amanat Nasional(PAN) menegaskan menolak pengesahan Raperda itu menjadi peraturan daerah selama ada klausul penjualan di tingkat pengecer.

“Partai kami menolak perda yang menghalalkan Miras(Mihol) di Supermarket dan kios-kios. Tapi bila Perdanya melarang peredaran Mihol, tentunya kami juga tegas mendukungnya,” terang ketua DPD PAN Surabaya, Surat , Kamis(4/2).

Ditemui di ruang Fraksi PAN, Surat yang memang secara khusus datang untuk menegaskan sikap partai atas Perda Mihol kepada para legislator menyebut aturan terkait pelarangan perdaran Mihol di tingkat pengecer sudah jelas.

Menurut Surat aturan pelarangan peredaran Mihol secara bebas sudah jelas tercantum dalam UU 28/2009, Keppres 74/2015, dan Kemendagri 6/2015 yang tegas melarang penjualan Mihol di

minimarket, supermarket dan sejenisnya serta di kios-kios.

Dengan demikian, lanjutnya, partai secara tegas menginstruksikan kepada fraksi PAN di DPRD Surabaya untuk menolak segala Perda yang memperbolehkan peredaran dan perdagangan Mihol di mini market, supermarket dan kios-kios.

Terkait munculnya kabar salah satu anggota fraksi PAN yang ikut menyetujui lolosnyta pasal peredaran Mihol di supermarket dan hypermarket, Surat menyerahkan sepenuhnya pada fraksi untuk pembinaannya.

Namun terkait sudah kadung lolosnya pasal tersebut, Surat menugaskan ketua fraksi untuk menghadang lolosnya Perda di tingkat Banmus. “Prosesnya kan masih ada Banmus, di situ nanti peran ketua fraksi untuk menghadang dan menegaskan penolakan PAN,” terangnya.

Sementara ketua Fraksi PAN, M.Arsyad mengaku sudah menghadap langsung ketua DPRD Surabaya untuk menyampaikan sikap PAN yang menolak Perda Mihol terkait aturan peredaran di supermarket dan hypermarket.

“Kami sudah menyampaikan pada ketua Dewan sikap

PANGGUNG BIROKRASI

Jadwal Pelantikan Wali Kota Belum Jelas DPRD Surabaya, Bhirawa Jadwal pelantikan Wali kota dan Wakil wali kota terpilih yang telah ditetapkan oleh KPU serta DPRD Kota Surabaya masih simpang siur. Hingga sekarang surat dari hasil sidang paripurna DPRD Surabaya Ke Gubernur Jatim belum ada balasan baik dari Pemprov Jatim maupun Mentri Dalam Negeri.

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Surabaya Darmawan atau yang sering di sapa Aden mengatakan.

Pihaknya, juga masih menunggu surat balasan dari Mentri Dalam Negri (Mendagri) melalui Gubernur Jatim.

“Setelah mendapatkan surat dari KPU Surabaya kami langsung bergerak dengan mengirim langsung surat tersebut ke Gubernur Jatim dan Mendagri”kata Aden, Kamis (4/2).

Dari surat awal, dewan mendapatkan surat edaran dari Mentri Dalam Negri supaya DPRD melakukan sidang paripurna istimewa dan sudah dilakukan pada hari Senin 1-2-2016 kemarin.

“Dan hasil sudah kita kirimkan ke Gubernur Jatim namun hingga sekarang belum ada balasannya,” beber politikus Q gat dari partai Gerindra ini.Q

PAN yang menolak Perda Mihol tersebut. Dan Pak Armudji (ketua DPRD Surabaya,red) setuju untuk mencoret pengesahan Perda itu di Sidang Paripurna Selasa pekan depan,” tegas Arsyad.

Sebelumnya puluhan pemuda yang tergabung dalam Angkatan Muda Muhammadiyah Surabaya yakni Nasyiatul Aisyah, Ikatan Pelajar Muhammdaiyah dan Pemuda Muhammadiyah secara tegas menolak pengesahan Raperda Minhol hasil pembahasan Pansus DPRD Surabaya tahun 2016.

Sebagai organisasi kepemadaan yang berlatar belakang agama Islam, sebenarnya Angkatan Muda Muhammadiyah Surabaya menolak peredaran segala jenis minuman keras di Kota Surabaya, karena disamping hukumnya Haram, juga memicu tingginya angka kriminalitas.

Namun, tekait pembahasan raperda minhol yang telah selesai dilaksanakan oleh Pansus DPRD Surabaya, kelompok pemuda muslim ini hanya mengkritisi soal perderan di tingkat pengecer yang ternyata masih diperbolehkan.

“Hari ini kami menyerahkan surat penolakan kepada Pansus Raperda

Minhol, dengan harapan sebelum digedog (disahkan) keberadaan Perda Minhol yang baru bisa ditolak karena masih memperbolehkan peredarannya di tingkat pengecer,” ucap Rachmad Zulkarnain koordintor aksi.

Lanjut Rachmad, Kami menolak Perda Minhol Kota Surabaya yang masih memperbolehkan penjualan minuman keras klas A di Supermarket dan Hypermarket, karena kami masih menganggap akan tetap berdampak buruk.

“Supermarket dan Hypermarket itu juga dikunjungi oleh anak-anak, jangan sampai mereka juga berasumsi bahwa minuman itu boleh (legal) untuk di konsumsi karena dijual secara bebas dan umum,” tandasnya.

“Kalau sebagai umat Islam, kami tetap berharap untuk dilarang penjualan minuman berlakohol ditempat manapun dan dengan syarat apapun,” tambahnya.

Dia berpendapat bahwa situasi dan kondisi saat ini sudah bagus dan perlu dipertahankan, karena tidak satupun pusat perbelanjaaan yang menjual, baik itu minimarket, supermarket mauQ gat pun hypermarket.Q

Kelompok Pedagang Pasar Turi Tolak Masuk Pasar Turi, Grand Opening Terancam Batal Surabaya. Bhirawa Grand opening Pasar Turi baru pada 18 Maret nanti terancam batal.

Mayoritas pedagang enggan masuk ke pasar yang dibangun kembali setelah terbakar 8 tahun silam.

Ketua Kelompok Pedagang (Kompag) Pasar Turi H. Syukur menyatakan hampir 90 persen pedagang tetap menolak berjualan di dalam Pasar Turi Baru. Mereka tetap ngotot berjualan di Tempat Penampungan Sementara (TPS).

“Ada beberapa persoalan mengapa pedagang hingga kini tidak mau masuk ke Pasar Turi. Selama persoalan tersebut belum tuntas, maka kami tidak akan masuk,” tegasnya.

Syukur mengatakan masih ada sengketa hukum soal Pasar Turi.

Dan kasus ini sedang proses di Polda Jatim. “Baru beberapa hari lalu dilakukan gelar perkara di Polda jatim,” kata pedagang yang masih berjualan di TPS. Selain itu juga pedagang sudah sepakat menolak PT Gala Bumi Perkasa (PT GBP) untuk mengelola Pasar Turi Baru. Kebijakan PT GBP selama ini dinilai merugikan pedagang karena banyak pungutan. ‘’Selain itu, izin operasional Pasar Turi belum keluar. Bahkan IMB-nya belum keluar karena sertifikat tanah yang baru seluas 2, 3 hektar belum keluar,” katanya.

Disinggung soal sebelum dilaksanakan grand opening, pengembang akan melaksanakan sosialisasi pada 17 Pebruari nanti, Syukur menegaskan disilahkan. Namun pedagang tidak akan datang. “Jika memang perlu dengan pedagang, ya silahkan datang ke posko yang ada di TPS,” tegasnya.

Sedangkan menurut General Manager Pasar Turi Baru, Tedi Supriyadi menegaskan pihaknya sebelum melakukan grand opening akan sosialisasi dulu. Semua pedagang akan diundang, termasuk pedagang Q dre yang selama ini menolak masuk.Q

“Memang tidak bisa gratis, pendidikan i t u kan harus menyeluruh rata dan adil.

Kalau satu daerah tidak gratis ya lainnya harus sama. Jangan sampai yang di Surabaya kita berikan gratis tapi di kabupaten/kota lain tidak. Itu tidak adil namanya,” kata Gubernur Soekarwo, ditemui di Gedung Negara Grahadi, Kamis (4/2).

Seperti yang diketahui, pengambilalihan kewenangan sekolah menengah atau SMA dan SMK dari tingkat kabupaten/kota ke tingkat provinsi dipastikan akan membuat sekolah tak lagi gratis. Pengambilalihan ini, merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan akan berlaku maksimal pada bulan Juli 2016 mendatang. Di Jatim sendiri, pengambilalihan akan mulai dilakukan bulan April mendatang.

Pakde Karwo, sapaan lekat Gubernur Soekarwo, juga mengatakan, peluang untuk SMA dan SMK gratis sebenarnya masih ada asalkan kabupaten/kota tetap menganggarkan APBD-nya untuk SMA dan SMK. Kota Surabaya misalnya, jika tetap ingin SMA dan SMK gratis, maka Surabaya harus menganggarkan APBD untuk warganya sendiri yang bisa dimasukkan dalam program bantuan operasional sekolah daerah (BOSDA).

“Menganggarkan biaya sekolah untuk warganya itu boleh. Contohnya Surabaya menganggarkan APBD-nya untuk SMA/SMK agar tetap gratis itu bisa. Jadi jangan sampai berfikir kalau semua ditarik ke provinsi, lalu daerah tak bisa membantu menganggarkan itu salah. Jadi tetap bisa gratis kalau mau menganggarkan,” ungkapnya.

Terkait proses pengambilaan kewenangan sendiri , Gubernur Soekarwo, menyatakan telah melakukan berbagai persiapan saat ini juga telah dilakuka diantaranya dengan m e l a k u k a n assessment bagi seluruh kepala sekolah SMA dan SMK se Jatim.

Test khusus bagi kepala sekolah, dilakukan untuk memastikan kualitas leadhership dari seluruh kepala sekolah.

“Kita ingin memastikan kualitas seluruh kepala sekolah SMA dan SMK nantinya sama sehingga seluruhnya bisa menjadi sekolah unggulan. Jangan sampai di sekolah A bagus, di sekolah B biasa-biasa saja.

Disparitas ini harus ditiadakan,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jatim, Saiful Rahman memastikan pihaknya telah siap untuk mengelola seluruh SMA dan SMK se Jatim. “Sebanyak 650 kepala sekolah juga sudah kami kumpulkan untuk dilakukan test ulang kompetensi leadhership sebagai kepala sekolah,” kata dia.

Dinas pendidikan juga segera membangun semacam UPT di setiap kabupaten/kota yang nantinya akan melakukan pengawasan dan pemantauan seluruh SMA maupun SMK yang ada. “Intinya kita telah siap dan telah melakukan persiapan-persiapan,” katanya.

Dipercepat Pengambilalihan wewenang mengelola

SMA-SMK dari kabupaten/kota ke provinsi dipastikan akan lebih cepat dari jadwal yang ditetapkan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Semula, serah terima dijadwalkan pada Oktober 2016. Sementara Dinas Pendidikan (Dindik) Jatim memilih untuk melaksanakannya pada April mendatang.

Kepala Dindik Jatim Dr Saiful Rachman menuturkan, bulan ini merupakan tahap finalisasi pendataan Personel, Pembiayaan, Sarana Prasarana dan Dokumentasi (P3D).Sesuai jadwal, Maret sudah harus klir. Selanjutnya, April serah terima sudah bisa dilakukan antara provinsi dengan kabupaten/kota.

“Gubernur meminta untuk dipercepat.

Semakin cepat semakin baik,” tutur Saiful dikonfirmasi Kamis, (4/2).

Saiful menyebut alasan percepatan ini cukup kuat. Sebab, jika mengikuti road mapUU 23 tahun 2014 yang dirancang Kemendagri akan tidak sesuai dengan siklus penganggaran di provinsi. Karena Juli, pembahasan Kebijakan Umum APBDPrioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2017 sudah harus dimulai.

“Jadi tidak mungkin kita menunggu serah terima sampai Oktober. Road map y a n g ditetapkan Kemendagri itu tidak bisa kita ikuti karena tidak sesuai dengan siklus anggaran,” kata mantan Kepala Badan Diklat Jatim itu.

Serah terima ini, lanjutnya, merupakan wewenang gubernur dengan bupati/wali kota, bukan dinas pendidikan. Karena itu, jika ada daerah yang menolak percepatan ini prosesnya akan tetap berjalan.

“Sama seperti pemilu. Kalau ada yang menolak atau protes, silahkan mengajukan diri ke MK (Mahkamah Konstitusi). Sementara proses di bawah, tetap berjalan sesuai undang-undang,” tandasnya.

Pria yang juga mantan Kepala SMKN 4 Malang ini mengakui, mendahului jadwal Kemendagri bukan persoalan. Sebab, dalam edaran itu disebutkan Oktober adalah jadwal serah terima paling lambat.

Artinya, kalau lebih cepat lebih baik.

“Jadwal kita Agustus sudah ada perdanya (peraturan daerah). Sedangkan Oktober, perangkatnya sudah tertata,” ungkap dia.

Sementara itu, Sekretaris Dindik Jatim Sucipto menambahkan, setelah Februari ini dipastikan tidak ada lagi kegiatan inventarisasi. Kalaupun ada, hanya bersifat perbaikan dari data yang masuk.

“Sekarang juga sudah mulai proses perbaikan. Karena semua data sudah masuk sebenarnya,” tutur dia.

Pria asal Magetan ini menyebut, kewenangan Dindik Jatim dalam peralihan ini hanya menerima P3D yang dilaporkan sekolah dan kabupaten/kota. Sementara audit dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atau inspektorat. “Kalau ada dokumen yang tidak sesuai dengan fakta di lapangan. Maka itu urusan pemeriksa, kita Q iib.tam hanya mendata,” pungkas dia.Q

DPP Partai Golkar Kecam Keputusan Gesang PAW 12 Pengurus Surabaya, Bhirawa Keputusan Sekretaris DPD Partai Golkar Jatim, Gesang Budiarso yang memPAW (Perubahan Antar Waktu) 12 pengurus Partai Golkar mendapat kecaman dari DPP Partai Golkar. Penyebabnya, saat ini DPP tengah melakukan rekonsoliasi dan konsolidasi agar Golkar bisa bersatu setelah lama terpecah belah dan ini seharusnya diikuti oleh jajaran pengurus hingga ditingkat daerah.

Wakil Sekjen DPP Partai Golkar, M Misbakhul menegaskan saat ini DPP tengah merajut kebersamaan dengan menggagas Munas ulang dalam rangkah rekonsiliasi dan konsolidasi. Hal ini sebagai upaya dari dua kubu ARB (Abu Rizal Bakrie) dan AL (Agung Laksono) untuk bersatu membesarkan Golkar yang telah tercarai berai. Apalagi dalam waktu dekat ini banyak menghadapi agenda politik sangat banyak mulai Pilkada, Pilpres harus Pileg tentunya Golkar harus solid.

“Saya yakin DPP akan menegur DPD. Wong kita saat ini tengah melakukan rekonsiliasi dan Konsolidasi dalam menggagas Munas ulang, tapi mengapa DPD jatim kok membuat keputusan yang tidak masuk akal. Artinya sudah saat ini kader Golkar bersatu dan solid demi mengedepankan kepentingaan partai kedepan. Mengingat Golkar sudah lama tercerai berai dan sudah saatnya dilakukan rekonsiliasi dan konsolidasi di dalam,”tegas pria yang juga Anggota DPR RI Komisi XI saat ditemui disela-sela acara penganugeahan Gelar Doktor kepada Ketua Komisi A DPRD Jatim dari Fraksi Golkar, Fredy Poernomo di Q cty Kampus Fak. Hukum Unair, Kamis (4/2).Q

Jembatan Kenjeran Tunggu Kelaikan Operasi Pembukaan Jembatan wisata Sukolilo Lor Kenjeran yang menjadi bagian dari Taman Hiburan Pantai (THP) Kenjeran masih menunggu fasilitas penunjang dan uji coba.

Meski air mancur di jembatan itu sudah diuji coba sejak tahun baru lalu. Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Surabaya menargetkan Maret mendatang rambu lalu lintas termasuk traffic light (TL) di Jembatan Kenjeran sudah terpasang.

Plt Kepala Dishub Kota Surabaya, Irvan Wahyu Drajad menyatakan, Dinas PU Bina Marga belum melakukan operasi kelaikan terhadap jembatan tersebut bersama pihak kepolisian.

Selain itu, di dua simpang yang digunakan jembatan ini, masih belum terpasangang traffic light. “PU tidak hanya membangun jembatan saja kan, perlu ada traffic lightnya,” ujarnya saat dikonfirmasi Bhirawa,

Kamis (4/2) kemarin.

Irvan menyebutkan, setidaknya dibutuhkan dua traffic light yang terpasang sebelum jembatan tersebut dioperasikan. Pengadaan traffic light, menurut Irvan, sudah ditenderkan sejak Desember 2015 lalu.

“Maret atau April sudah mulai dipasang, di simpang sebelum kenjeran dan sebelum masuk pertigaan” katanya.

Namun, mengenai kapan mulai pelaksanaan operasi kelaikan jalan, dan rencana peresmian, Irvan mengaku tugasnya tidak sampai ke sana. Pemasangan ramburambu tersebut tidak bisa dilakukan saat ini karena Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan (DPUBM) masih menuntas-

kan pengerjaan proyek box culvert di jalan sekitar jembatan, yakni di Jalan Sukolilo Larangan, Kecamatan Bulak.

Irvan mengungkapkan, Jembatan Kenjeran akan dipasang dua TL, yakni di sisi utara dan sisi selatan. Pihaknya belum dapat memastikan kapan jembatan senilai Rp200 miliar lebih itu akan dioperasikan karena masih menunggu koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah (SKDP) terkait.

Sebelum dibuka untuk umum, jembatan yang ada sisi timur Surabaya itu akan diaudit kelayakannya terlebih dulu. “Yang melakukan uji DPUBMP, kepolisian, dan instansi terkait. Setelah ada pengujian akan diketahui apa saja kekurangannya,” bebernya.

Sebelumnya, kalangan DPRD meminta jembatan Pantai Kenjeran sepanjang 708 meter dengan anggaran

senilai Rp200 miliar segera diresmikan. Anggota DPRD Kota Surabaya M Machmud mengatakan, pembangunan jembatan sudah selesai dan telah diserahterimakan dari kontraktor kepada Pemkot Surabaya. “Kami berharap jembatan itu agar segera diresmikan agar bisa dinikmati warga,” ujarnya.

Menurut dia, jika jembatan itu bisa diresmikan secepatnya, tugas Pemkot adalah memonitor langsung masa perawatan yang dilakukan kontraktor, PT Hutama Karya. Masa perbaikan jembatan ini dibutuhkan waktu enam bulan. “Jangan sampai nanti masa peresmian menunggu waktu, sehingga kondisi perawatan terkesan tidak maksimal dan tidak ada yang mengawasi,” katanya.

Seharusnya, lanjut dia, peresmian tidak perlu menunggu proses pelantikan

syafruddin/magang

Warga sekitar lalu lalang di sekitar proyek Jembatan Kenjeran sisi Sukolilo Lor, Kamis (4/2) kemarin.

Wali Kota dan Wakil Wali Kenjeran, Kota Surabaya, frastruktur sampai saat ini Kota Surabaya terpilih Tri yang menghubungkan wila- mencapai 90%, sedangkan Rismaharini dan Whisnu yah Sukolilo Lor ke Pantai ornamen pelengkap lainnya Sakti Buana. Hal sama juga Kenjeran semula direncana- sekitar 60 persen. “Sampai dikatakan anggota Komisi C kan pada akhir 2015, ternya- saat ini jembatan memang belum bisa dilalui karena lainnya, Vinsensius Awey. ta meleset dari perkiraan.

Dia mengatakan, target peDia memperkirakan pem- pengerjaan belum kelar Q geh nyelesaian Jembatan Pantai bangunan fisik berupa in- 100%,” ujarnya.Q ·

SURABAYA

Jumat Kliwon 5 FEBRUARI 2016

3

PENDIDIKAN - KESEHATAN - PELAYANAN PUBLIK - HUKUM

Kadin Siapkan Pra Peradilan

Kasus Dugaan Korupsi Kadin Jilid 2 Naik ke Penyidikan Kejati Jatim, Bhirawa Penyidik Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jatim menaikkan status penyidikan terhadap kasus dugaan penyelewengan dana hibah dari Pemprov Jatim ke Kadin Jatim. Nantinya pihak-pihak yang sudah dimintai keterangan akan dipanggil kembali dalam statusnya menjadi saksi.

Sebelumnya, pihak-pihak yang dimintai keterangan terkait kasus ini diantara adalah Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Jatim La Nyalla Mattaliti, Sekretaris Daerah Pemprov (Sekdaprov) Jatim Ahmad Sukardi, Eks Sekdaprov Jatim Rasiyo, dan Wakil Ketua pada masing-masing bidang yang ada di Kadin Jatim yang berjumlah sekitar 20 lebih.

Dikonfirmasi perihal kebenaran hal ini, Kepala Seksi Penyidikan Khusus (Kasi Pidsus) Kejati Jatim Dandeni Herdiana enggan berkomentar terkait ini. Dikatakan Dandeni, saat ini kasus Kadin Jatim belum bisa diekspose. Jadi, apabila ada yang ingin tahu terkait perkembangan kasus ini, pria asli Garut ini menyarankan untuk

bertanya langsung kepada Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum) Kejati Jatim.

“Kasus ini belum bisa diekspose sekarang, mungkin pecan depan. Lebih jelasnya silahkan tanya ke Penkum saja,” kata Kasi Pidsus Kejati Jatim Dandeni Herdiana, Kamis (4/2).

Sementara itu, Kasi Penkum Kejati Jatim Romy Arizyanto membenarkan naiknya status kasus Kadin Jatim ke level penyidikan.

Kepada Bhirawa Romy menjelaskan, kasus dugaan korupsi dana hibah di Kadin Jatim naik ke Dik (penyidikan) umum pada akhir bulan Januari lalu. Meski naik ke penyidikan, Romy mengaku masih belum ada penetapan tersangka.

“Iya benar, naik ke Dik umum pada akhir bulan Januari lalu.

Saat ini focus kepada pencarian pihak yang bertanggungjawab akan kasus ini,” tegas Romy.

Ditanya adakah pemeriksaan saksi-saksi pada pecan ini, Romy mengiyakan hal itu. Pecan ini, lanjut Romy, Penyidik Pidsus Kejati Jatim memanggil saksisaksi dari pihak Bank Jatim, Bank Mandiri, dan Kadin Jatim.

Sayangnya, saat ditanya detail siapa saja yang dipanggil Penyidik, pria asli Jambi ini tidak tahu persis siapa saja yang dipanggil.

Namun, sambung Romy, Ia meyakinkan bahwa pihak-pihak yang dahulu dimintai keterangan oleh penyelidik, akan dipanggil kembali. Saat ditanya apakah Ketum Kadin Jatim akan dipanggil juga sebagai saksi, Romy enggan menjelaskan hal ini.

“Pastinya pihak-pihak yang dulu pernah dimintai keterangan, akan dipanggil kembali dalam statusnya sebagai tersangka. Hal ini juga merupakan upaya penyidik Kejati untuk memperjelas

pihak yang bertanggungjawab atas hal ini,” tegas Romy.

Sebelumnya, diberitakan Bhirawa bahwa kasus dugaan penyelewengan dana hibah Kadin Jatim sudah disidik oleh Kejati Jatim tahun 2015 lalu. Dalam perkara ini, Wakil Ketum Kadin Jatim Bidang Hubungan Antarprovinsi, Diar Kusuma Putra, dan Wakil Ketum Bidang ESDM, Nelson Sembiring, jadi terdakwa dan sudah divonis oleh Pengadilan Tipikor.

Setelah selesai dengan penyidikan kasus Kadin Jatim di tahun 2015 lalu. Kini Kejati Jatim kembali melakukan penyelidikan baru dari kasus penyalagunaan dana hibah dari Pemprov Jatim ke Kadin Jatim tahun 2010-2014.

Upaya pengembangan yang dilakukan oleh Pidsus Kejati Jatim, ini berdasarkan Surat Perintah Penyelidikan Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Jawa Timur Nomor : Print 1470/O.5/Fd.1/12/2015 tanggal 30 Desember 2015.

Pra Peradilan Sementara itu terkait dibu-

kanya kasus Hibah Jilid ll , soal saham di bank Jatim maka Kadin Jatim akan melakukan pra peradilan serta akan mengadukan masalah tersebut ke presiden RI, .DPR RI, Jaksa Agung.

Hal ini sebagai langkah keadilan karena sejauh ini Kadin merasa selalu diganggu lewat permasalahan yangebenanya susah selesai dengan ditahan nya ke dua orang Kadin Nelson Sembiring san Diar Kusuma.

Pernyataan ini disampaikan Wakil Ketua Kadin Deddy Suharyadi didampingi tiga orang penasehat hukumnya yang juga anggota Kadin, Makrufsyah, Sabron D Pasaribu dan Amir Burhanuddin pada sejumlah wartawan di kantor PWI Jatim , Kamis kemarin.

“Secepatnya akan kita lakukan itu ,” tegas Deddy.

Kadin merasa selama menjalankan amanah UU yang digariskan pemerintah itu sesuai dengan rel ketentuan. KADIN senantiasa mendorong dan bersinergi dengan semua pihak,

khususnya pemerintah dalam menciptakan iklim dunia usaha dan iklim berusaha yang kondusif bagi para pengusaha. Jatim Iklim yang kondusif bagi dunia dan pelaku usaha sangatlah penting, seiring dengan tujuan utama pemerintah dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan dalam rangka mencapai stabilitas ekonomi nasional.

Seperti kita ketahui bersama, tandas wakil Ketua Kadin Deddy Suharyadi. KADIN Jatim baru saja mengalami permasalahan dalam pengelolaan Dana Hibah dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

Sehingga bermuara pada perkara hukum di awal tahun 2015 lalu.

Yang pada akhirnya, Kejaksaan Tinggi Jatim menjerat dua orang pengurus KADIN ke ranah hukum.

Hingga akhirnya perkara tersebut telah Inkracht (berkekuatan hukum tetap) terhitung sejak Desember 2015 lalu. Bahkan kerugian Negara telah dihitung oleh BPKP dan telah dikembalikan oleh pelaku.Q bed.mal

RAGAM INFO

Pemprov Minta Sidoarjo dan Probolinggo Tetapkan KLB DBD Pemprov, Bhirawa Pemerintah Provinsi Jawa Timur menginstruksikan kepada Bupati Sidoarjo dan Wali Kota Probolinggo untuk menetapkan Kejadian Luar Biasa (KLB) Demam Berdarah karena jumlah kasus yang terjadi di kedua daerah setempat cukup tinggi.

“Di Sidoarjo dan Probolinggo angkanya lebih tinggi 100 persen dibanding bulan yang sama pada tahun sebelumnya, sehingga termasuk kriteria KLB,” ujar Wakil Gubernur Jawa Timur Saifullah Yusuf kepada wartawan di Surabaya, Kamis.

Ia menjelaskan, di Sidoarjo pada Januari 2015, tercatat sebanyak 21 kasus kemudian tahun ini mencapai 45 kasus, sedangkan di Kota Probolinggo tahun ini mencapai 47 kasus dibandingkan bulan sama tahun 2014 sebanyak 20 kasus.

Menurut dia, awalnya di kedua daerah tersebut memang belum menetapkan status KLB, meskipun sudah memenuhi kriteria.

“Pagi tadi kami konfirmasi ke Probolinggo memang belum ada penetapan.

Tapi ada Surat Gubernur Jatim yang secara khusus kepada kedua kepala daerah itu agar menetapkan KLB DB,” Q dna.ant ucapnya.Q

Hanya Dituntut Satu Tahun, Keluarga Korban Laka Lantas Tak Terima PN Surabaya, Bhirawa Tidak terima atas tuntutan ringan dari Jaksa Penuntut Umum (JPU) M Fathol Rasyid, atas kasus kecelakaan lalu lintas (laka lantas) yang mengakibatkan korban Irena Megawati (69) meninggal dunia.

Usai persidangan di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, Kamis (4/2), keluarga Irena langsung mendatangi Jaksa Fathol untuk menayakan tuntutan ringan kepada terdakwa Zenibowo Chandra Harsono.

Atas tuntutan satu tahun penjara terhadap Zeni, keluarga Irena mempertanyakan alasan Jaksa menuntut ringan terdakwa Zeni. Anak tunggal korban, Felix Antonius menganggap tuntutan ini sangat rendah. Apalagi sejak kecelakaan pada 19 Oktober 2015 lalu, korban maupun keluarganya tidak pernah memiliki iktikad baik.

Felix mengungkapkan keluarga terdakwa tidak pernah memberikan uang santunan. Dia mengakui keluarga terdakwa pernah menawarkan uang kompensasi. Awalnya keluarga terdakwa menawarkan uang santunan sebesar Rp 5 juta. Tapi keluarga korban menolak.

Keluarga terdakwa kemudian menawarQ bed kan santunan sampai Rp 15 juta.Q

Spanduk Ucapan Terima Kasih Pedagangn pasar turi menyampaikan terima kasih kepada calon Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini melalui spanduk didepan stan bertuliskan pedagang pasar turi tidak rela ibu Risma di kriminalisasi iki Suroboyo rek, terima kasih ibu risma engkau telah mengayomi wong cilik pedagang pasar turi, Kamis (4/2).

trie diana/bhirawa

BKPPM Buka Layanan SIUP dan TDP Online Target Lima Ribu Penerima Bea Siswa LPDP Pemkot, Bhirawa Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus memperbaiki pelayanan publiknya. Terobosan terbaru adalah pelayanan pengurusan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP) secara online. ‘’Lupakan citra perizinan yang lambat, berbelit dan berbiaya tinggi. Warga Surabaya tidak akan lagi mendapati citra perizinan seperti itu. Ini karena Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya, terus berinovasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik yang cepat, mudah dan terjangkau oleh masyarakat,’’ kata Kepala Badan Koordinasi Pelayanan dan Penanaman Modal (BKPPM) Kota Surabaya, Eko Agus Supiadi Kamis (4/2).

Untuk mempermudah pelayanan, BKPPM Kota Surabaya, membentuk Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) sesuai dengan Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Dibentuknya PTSP ini merupakan gambaran semangat Pemkot Surabaya dalam mewujudkan pelayanan perizinan yang cepat, efektif, dan trans-

paran, mewujudkan kemudahan dan kepastian hukum bagi masyarakat dalam memperoleh pelayanan perizinan, dan terwujudnya hak-hak masyaraat dan investor untuk mendapatkan pelayanan prima di bidang perizinan.

Eko Agus Supiadi mengatakan, penyelenggaraan PTSP ini dilakukan dengan mempertimbangkan beberapa aspek. Yaitu, penyederhanaan persyaratan perizinan, percepatan waktu penyelesaian permohonan, penyediaan informasi kepastian biaya, kepastian prosedur, pemberian kemudahan, penyampaian pengaduan dan kejelasan penyelesaian pengaduan.

“Semua itu kami lakukan demi memberikan pelayanan terbaik buat masyarakat Kota Surabaya,” ujarnya. Menurut Eko Agus, percepatan proses perizinan PTSP ini dikarenakan didukung penuh teknologi informasi (IT) yang terintegrasi ke semua SKPD di Kota Surabaya melalui sistem perijinan sistem Surabaya Single Windows (SSW).

Karena mekanisme pemprosesan perizinan PTSP telah terintegrasi dengan sistem SSW, masyarakat yang ingin

melakukan proses perijinan bisa melakukannya di mana saja tanpa harus datang ke kantor pelayanan perizinan.

“Proses perijinan semuanya dilakukan secara elektronik (online). Cukup di rumah saja, masyarakat sudah bisa memproses perizinan. “ sambung dia.

Terkait tata cara penyelesaian permohonan perizinan, Eko Agus menyebut pemohon bisa mengisi formulir permohonan perizinan secara elektronik melalui portal http://ssw.surabaya.go.id serta mengunggah persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undang.

Petugas loket unit pelayanan meneliti dokumen elektronik yang telah diunggah oleh pemohon, selanjutnya memberikan konfirmasi mengenai kelengkapan persyaratan yang telah diunggah. ‘’Bila persyaratan telah lengkap, pemohon dapat mencetak tanda bukti berkas secara elektronik. Namun, bila persyaratan belum lengkap, maka petugas akan menyampaikan informasi pengembalian berkas kepada pemohon dan diminta melengkapi kekurangan melalui SSW,’’ Q dre tambahnya.Q

Surabaya, Bhirawa Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melalui Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) menargetkan lima ribu penerima beasiswa di tahun 2016, dengan anggaran beasiswa sebesar Rp1,4 triliun.

“Target penerima beasiswa dari tahun ke tahun terus kami tingkatkan. Pada tahun 2015, penerima beasiswa sebanyak 4.500 penerima, sedangkan pada tahun ini targetnya sekitar lima ribu penerima beasiswa,” kata Direktur Utama LPDP, Eko Prasetyo dalam “LPDP Edufair 2016” di Universitas Airlangga (Unair) Surabaya, Kamis.

Ia mengatakan 60 persen penerima beasiswa pada tahun 2015 melakukan studi ke luar negeri dan sisanya ke dalam negeri, namun pada tahun ini, pihaknya bekerja sama dengan Kementerian Riset dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) ingin merubah perbandingan tersebut.

“Kami ingin 60 persen dari penerima beasiswa melakukan studinya di dalam negeri, untuk mendorong kampus di Indonesia menjadi 500 ‘World Class University’, sehingga kami dengan Kemenristekdikti memperbanyak kuota beasiswa,” paparnya.

Menurut dia, pihaknya masih ingin melihat bagaimana tren selanjutnya untuk mencoba membalik perbandingan penerima beasiswa di dalam negeri dan luar negeri, karena harus dilakukan kajian terlebih dahulu.

Direktur Perencanaan Usaha dan Pengembangan Dana LPDP, Mokhamad Mahdum mengapresiasi para hadirin yang sudah datang dari berbagai daerah di Jawa Timur, dan berharap mereka yang berkesempatan menyaksikan langsung Edufair ini bisa membagi Q ant pengalaman pada rekan di sekitarnya.Q

Antisipasi Peredaran Narkoba di Kejati Jatim

Izin Sakit dan Dinas Luar, Jadi Alasan Jaksa Kejati Tak Ikuti Tes Urine Guna meminimalisir peredaran narkoba pada anggota Korps Adhyaksa, Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Jatim Elieser Sahat Maruli Hutagalung bekerjasama dengan RSUD Sidoarjo mengadakan tes urine mendadak kepada 318 Jaksa dan staf di Kejati Jatim, Kamis (4/2).

Adapun pegawai Kejati Jatim yang turut serta dalam tes urine ini yakni dari Bidang Penerangan Hukum (Penkum) Kejati Jatim, Bidang Intelijen Kejati Jatim, Bidang Pidana Umum (Pidum) Kejati Jatim, Bidang Pidana Khusus (Pidsus) Kejati Jatim, Bidang Pengawasan Kejati Jatim, dan bagian tata usaha dan pegawai Kejati lainnya.

Sayangnya, pada acara yang dilakukan sekitar pukul 08.00 pagi hingga pukul 11.30 siang di lantai 8 Ruang Rapat Kejati Jatim ini, masih dijumpai beberapa pegawai Kejaksaan yang tidak mengikuti tes urine deteksi narkoba. Usut-usut

punya usut, sekitaran 38 pegawai Kejaksaan yang tidak mengikuti tes urine ada yang beralasan sakit, dinas di luar, cuti kerja, dan belum mengisi tanda tangan absen tes urine.

Dikonfirmasi tentang hal ini, Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum) Kejati Jatim Romy Arizyanto kepada Bhirawa tidak menampik hal itu. Menurut Romy, hanya 280 pegawai Kejati yang mengikuti tes urine. Sisanya sekitar 38 orang tidak bisa mengikuti tes urine dikarenakan alasan sakit, sedang dinas di luar, dan ada yang memang mengajukan cuti kerja.

“Dari total pegawai 318

pegawai Kejaksaan, sekitar 38 orang berhalangan mengikuti tes urine,” kata Kasi Penkum Kejati Jatim Romy Arizyanto saat dikonfirm a s i Bhirawa di kantornya, Kamis (4/2). Sebagai catatan dari 38 orang yang tidak ikut tes urin itu sebagian besar berstatus jaksa.

Terkait tes urine pegawai Kejaksaan, pria asli Jambi ini mengaku bahwa tes urine ini dilakukan secara mendadak atas permintaan langsung dari Kajati Jatim.

Lanjut Romy, awalnya memang tes urine ini tidak diketahui dan tidak diinfokan kepada seluruh pegawai Kejati Jatim.

“Tes urine ini atas permintaan Pak Kajati, dan dilakukan secara mendadak,” terang Romy.

Apabila diketahui ada pegawai Kejati Jatim yang positif menggunakan narkoba, Romy menegaskan, sesuai perintah pimpinan

bed/bhirawa

Bekerjasama dengan RSUD Sidoarjo, seluruh Jaksa Kejati Jatim melakukan tes urine narkoba di Gedung Kejati Jatim, Kamis (4/2). maka yang bersangkutan memang karena narkoba.

Dokter di RSUD Sidoarjo akan diperiksa lebih lanjut.

“Siapapun yang positif kepada Bhirawa mengaku, Sebab, pemeriksaan ini dalam tes urine ini, akan dalam waktu kurang lebih 2 akan dilakukan guna mem- dilakukan pemeriksaan jam setelah pemeriksaan perterang hasil tes urine, mendalam,” tegas Romy. awal, maka akan bisa dikeapakah positif karena mengSementara itu, Laksmi tahui hasilnya. Menyoal tenkonsumsi obat-obatan atau Herawati Yuanita selaku tang indikasi positif karena

alasan mengkonsumsi obatobatan, Laksmi mengatakan bahwa hal itu bisa saja menimbulkan efek positif.

Lebih lanjut, Laksmi menjelaskan bahwa hal itu biasa disebut dengan istilah false positive. Dengan artian, tes urine yang dilakukan bisa mengindikasikan hasil positif.

“Padahal yang dikonsumsi adalah obat-obatan seperti obat batuk yang mengandung penenang. Hal inilah yang dikenal dengan istilahfalse positive,” tambahnya.

Ditanya terkait pegawai kejaksaan yang tidak mengikuti tes urine ini, Laksmi mengaku bahwa semua pegawai di Kejati Jatim sudah tercover dengan baik. Tapi, Laksmi tidak menampik masih ada pegawai yang belum melakukan tes urine.

“Kebanyakan yang tidak mengikuti tes urine, alasanya yakni karena ijin sakit dan sedang dinas di luar,” tandasnya.Q bed

4

PUSTAKA Resensi Buku :

Tajuk

Imlek, Persaudaraan dan Angpao Inilah tahun (Imlek) ke-2567 yang dirayakan keturunan Tionghoa di seluruh dunia. Biasanya pula dirayakan selama15 hari, berakhir dengan Cap Go Meh (saat bulan purnama). China town di berbagai belahan dunia, berhias bola lampion merah, bertulis gongci fa chai (bahasa Mandarin, bermakna: selamat dan semoga banyak rezseki).

Bersimbol primata paling cerdas, monyet (shen, Bahasa Tionghoa).

Terdapat 12 nama (shio) tahun baru imlek. Yakni tikus, sapi, macan, kelinci, naga, ular, kuda, kambing, monyet, ayam, anjing, dan babi. Maka setiap nama akan kembali setelah 12 tahun. Misalnya, tahun 2016 ini (shen, sama dengan tahun 2004). Selain berdasar shio, terdapat unsur perbintangan lain versi Tionghoa. Yakni, kayu, api, bumi, logam, dan air. Seluruhnya dipercaya sebagai penghubung surgawi (ketenteraman). Lima unsur perbintangan itu, mengingatkan pada istilah pasaran (dalam budaya Jawa), kliwon, legi, pahing, pon, dan wage.

Berdasarkan sistem “hisab” (istilah perhitungan kalender Islam), ke-imlek-an, dihitung berdasar titik balik matahari pada musim dingin. Penanggalan baru (Imlek) terjadi dua bulan setelah titik balik itu. Lazimnya secara kalender Gregorian, Imlek, terjadi antara tanggal 21 Januari sampai 20 Pebruari. Biasanya dihubungkan dengan musim semi, sekitar tanggal 4 Pebruari setiap tahun.

Di Indonesia, baru pada tahun 2002, Imlek resmi dinyatakan sebagai salah satu hari libur nasional, oleh presiden Megawati. Dan pertama kali dilaksanakan hari libur nasional imlek pada tahun 2003. Perayaan (dan libur nasional) Imlek, merupakan “lompatan” penegakan HAM (Hak Asasi Manusia). Era sebelumnya, Imlek bukanlah hari libur. Bahkan selama 30 tahun rezim orde-baru (tahun 1970 – 2000), Imlek menjadi salahsatu kegaiatan budaya yang terlarang.

Pada masa presiden Gus Dur, pesan moral Imlek, dijadikan alasan untuk memperingati tahun baru warga Tionghoa. Yakni, sedekah bumi (peduli lingkungan), serta angpao (peduli sesama manusia). Imlek, berdasar tilik sejarah, memang di-hajat-kan sebagai penolak bencana, mengusir kala (bencana) Ni’an, yang bertahta di pegunungan dan dasar laut.

Pada masa kini kala Nian, bisa berbentuk bencana banjir dan tanah longsor. Juga bisa berarti badai dan gelombang laut (terutama tsunami). Pada masa lalu, pada saat Imlek, di setiap (depan) rumah diberi semacam sesaji (berupa makanan). Pada pencerahan intelektual masa kini, pesan moral imlek mestilah dilaksanakan sesuai perkembangan sosial. Harus diakui, warga keturunan Tionghoa kurang peduli pada lingkungan.

Misalnya, menangkap (dan meng-konsumsi) ikan hiu.

Terutama diambil sirip dan minyak ikan hiu, karena bernilai sangat mahal. Pada perayaan imlek, permintaan (untuk konsumsi) ikan hiu meningkat sampai 500%! Dua dari 73 jenis specie hiu yang terlarang, banyak ditemukan di seluruh Indonesia. Berdasar konvensi internasional, hiu merupakan jenis ikan yang dilarang ditangkap. Niscaya, terlarang pula untuk diperdagangan.

Ikan hiu, masuk dalam daftar Appendiks II CITES (Convention on International Trade in Endangered Species). Hiu, berdasar penelitian perikanan, sangat strategis untuk menjaga ekosistem laut. Terutama cara berenang dan pola hidupnya. Pada masa lalu, hiu, di-identik-kan dengan keganasan ikan, bisa emmangsa manusia. Tetapi sebenarnya, itulah cara orang dahulu untuk melindungi kelangsungan hidup hiu.

Hiu menjadi perburuan luas, disebabkan kepercayaan bangsa Tionghoa. Khususnya pada saat pesta golongan “high-class.” Tak terkecuali pada perayaan imlek. Sirip ikan hiu itu dipercaya orang Tiongkok dan Taiwan, konon banyak khasiatnya. Antara lain, untuk awet muda, mempercepat regenerasi jaringan atau organ dalam tubuh yang rusak, menambah stamina dan gairah laki-laki, dan lainnya. Tetapi itu Cuma mitos, dan masih banyak makanan pengganti yang lebih berkhasiat. n

Sorotan Publik

Semua tanggapan baik berupa saran dan kritik atas wajah dan kinerja birokrasi kita dalam memberikan pelayan publik dapat dikirim melalui email: harian_bhirawa@yahoo.com atau manfaatkan fasilitas surat pembaca di www.harianbhirawa.co.id atau telp ke (031) 5470650 atau faks (031) 5343359. Untuk setiap email harap disertakan nomor telpon (untuk konfirmasi ulang).

Pengurangan Kemiskinan Bukan Hanya Memberi Uang Upaya pemerintah untuk mengurangi tingkat kemiskin­ an masyarakat bukan hanya dengan memberi uang atau dana, melainkan juga bagaimana mendorong masyarakat tersebut untuk produktif. Mengurangi kemiskinan itu bukan hanya memberi ruang, tetapi selain memberi uang bagi yang betul-betul tidak mampu juga di lain pihak mening­ katkan produktivitas pertanian, perkebunan, dan juga lapangan kerja.

Dalam rangka mengurangi angka warga miskin, Pemerintah saat ini berupaya melakukan dua cara yakni memperluas cakupan penerima Program Keluarga Harapan (PKH) dan menambah anggaran untuk bantuan tersebut. Ada dua cara, membantu yang di bawah (masyarakat miskin) dan mendorong produktivitas. Dua-duanya penting.

Pemerintah akan memperluas cakupan PKH serta menambah nominal bantuan dalam program tersebut sehingga berdampak signifikan pada penurunan angka kemiskinan.

Pemerintah sepakat penguatan PKH, karena dari berbagai survei dan temuan antara Kemenkeu, Bappenas, program ini yang paling signifikan mengurangi gini rasio.

Pada 2015, PKH telah menjangkau 3,5 rumah tangga sangat miskin sebagai peserta dan pada 2016 mencakup enam juta peserta. Sedangkan Anggaran PKH saat ini baru mencakup 10,5 persen atau setara dengan Rp9,9 triliun.

Angka tersebut masih kecil dibandingkan persentase yang baik untuk penurunan angka kemiskinan dan gini rasio adalah sebesar 16-25 persen.

Kita baru 10,5 persen dibanding Filipina, Meksiko, Brazil itu memang rendah sekali, tidak hanya pada nominalnya saja tetapi coverage populasinya rendah sekali. Namun penambahan tersebut tergantung pada anggaran peme­ rintah yang akan menunggu APBN Perubahan.

Nama dan alamat Ada di redaksi

HARIAN

Pendiri : Alm. H. Moch. Said Dewan PenasIhat: Dahlan Iskan, Drs. Sugeng Praptoyo, SH, MM, MH, AK H. Ali Salim

Jumat Kliwon, 5 FEBRUARI 2016

Menyelami Pemikiran Cak Nun Emha Ainun Nadjib atau akrab di sapa Cak Nun merupakan sosok yang sudah tidak asing untuk di dengar. Beliau merupakan salah satu tokoh nusantara yang sangat digandrungi oleh masyarakat.

Khususnya masyarakat jawa saat ini. Dengan ceramah yang di iring dengan musikkiai kanjeng beliau mampu menghipnotis orang-orang untuk senantiasa menikmati pemikirannya.

M

emberikan tausiahtausih yang memba­ ngun seseorang untuk lebih baik memang menjadi suatu keharusan bagi kiai. Berbeda dengan Cak Nun, dalam pengajiannya atau sering di sebut Sinau barengnya seringkali menyelipkan tausiah yang memotivasi anak-anak muda untuk membangun indonesia menjadi lebih baik.

Pada dasarnya Indonesia saat ini memang dalam kondisi yang tidak jelas untuk menentukan mana yang benar dan mana yang harus di benarkan.

Sama dengan judul buku ini Zaman Gendeng. Zaman dimana orang bi­ ngung memosisikan dirinya sebagai manusia yang seperti apa dan harus bagaimana.

Apabila tokoh ini di sandingkan dengan Gus Dur mungkin ada beberapa kecocokan dalam pemikirannya.

Seperti halnya pemikiranya yang berusaha mensetarakan sesama, tidak memandang suku, ras dan agama. Baginya yang paling penting adalah bagaimana kita sebagai manusia bisa memanu-

siakan manusia.

Cak nun Merupakan Magnet dengan daya tarik yang luar biasa. Kemana dan dimanapun beliau berada. Ia mampu menarik siapa saja menjadi sangat dekat bahkan akrab dengannya. Hal ini tercermin dari setiap kali cak nun dan kiai kanjeng tampil, selalu di kerubiti orang-orang dari berbagai ka-

langan. Mulai pejabat, penguasa, pelajar, terutama masyarakat kecil. Karena cak nun senantiasa menyampaikan nilai-nilai cinta dan kemanusiaa.

Cak nun adalah tempat berteduh bagi siapa pun, tanpa kenal golongan, umat, warna kulit, maupun pangkat jabatan. Ia juga menjadi tempat melepas lelah bagi setiap orang yang sudah terlalu muak atas kenyataan hidup yang tidak kuncung membaik.

Dari bidang politik, sosial, budaya, pendidikan agama ataupun negara. Hal 7.

Pandangan dan keilmuan cak nun memang sangat luas. Banyak orang berpendapat bahwa cak nun mampu membuat yang susah menjadi mudah dan yang sangat mudah menjadi yang rumit dengan ilmu wawasannya. Dalam artian pemikiran-pemikiran filosofi yang terbilang susah, ketika dengan cak nun akan menjadi hal yang biasa dengan olahan ilmunya.

Lebih menariknya Tokoh kelahiran Jombang ini merupakan sosok multisubjek.

Seperti yang diungkapkan oleh Agus Nur Cahyo Selaku penulis. Digambarkan sebagai budayawan, nyatanya ia spiritualis. Digambarkan sebagai kiai, ia bermusik dan bershalawat.

Digambarkan sebagai sastrawan, nyatanya ia adalah pekerja sosial.

Digambarkan sebagai pekerja sosial, nyatanya ia banyak mene­ lurkan pandangan-pandangan politik. Dan di gambarkan sebagai pengamat politik, nyatanya ia tidak pernah menjabat dan mengemis jabatan politik kepada siapa pun.

Hal ini menunjukkan sekaligus mengajarkan. Bahwa manusia bisa menjadi apa saja. Bakat memang menjadi salah satu yang mendukung seseorang untuk menjadi orang yang bisa mengejar cita-cita.

Akan tetapi, niat dan semangatlah yang sebenarnyamenjadi tolak ukur seseorang untuk menjadi orang yang berguna bagi orang lain. Karena, hidup tidak akan berguna apabila seseorang tidak bisa berbagi dengan yang lain.

Buku berdimensi perenungan ini menawarkan bagaiaman menjadi orang yang bermanfaat bagi orang lain. di dalamnnya juga tersirat kata-kata mutiara cak nun yang penuh hikmah. Di dalamnya juga membicarakan Agama, politik, rakyat, kenegaraan, pemerintahan, sosial, budaya, seni, pendidikan, hingga hakikat hidup.

Dengan bahasa yang sistematis dan mudah dipahami. Sudah selayaknya buku “Zaman Gedheng” ini berada di rak penikmat buku. n

Judul

: Zaman Gendeng

Penulis

: Agus Nur Cahyo

Penerbit

: IRCiSoD

Terbit

: Januari 2016

ISBN

: 978-602-391-082-3

Tebal

: 212 halaman

Peresensi

: Suroso

Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Jurusan Perbandingan Agama

Resensi Buku :

D

Belajar Kehidupan di Negeri Orang

armawan Soegandar tiba di India. Mendapat beasiswa fokus kajian urusan pemberdayaan ekonomi. Darmawan tidak menceritakan perjuangan bagaimana ia memeroleh beasiswa. Ia hanya menceritakan kehidupan keseharian masyarakat produsen film Bollywood itu. Ia tersentak kehidupan rill kota metropolitan New Delhi, kontras seperti di tayangan film India. Sebagai negara berkembang berpenduduk besar, India mempunyai permasalahan ekonomi-sosial yang kompleks.

Selain keseruannya menggambarkan dinamika kehidupan di India, catatan Darmawan juga menyorongkan pentingnya melihat konteks yang berlaku di masyarakat setempat sebagai bentuk lakon adaptasi.

Darmawan tersipu malu ketika mengetahui bahwa mengeraskan bacaan Amin ketika shalat Jumat bukan sesuatu yang lazim di India. Ia lantas sadar tidak sedang berada di Indonesia.

Lain halnya Rizqi Arifuddin, pengalamannya menimba ilmu di Amerika Serikat membawa kesadaran penuh untuk tidak percaya pada stigma.

Lewat program beasiswa bertajuk Dialog AntarAgama, Rizqi ditempatkan di sebuah keluarga Yahudi. Awalnya ada sekat dan sakwasangka, tapi seketika Rizqi langsung menyadari bahwa masih banyak orang Yahudi menolak aksi agresi militer Israel.

Mereka juga mendukung kemerdekaan Palestina.

Selama tinggal di AS, Rizqi kesulitan menemukan mesjid dan kuliner halal. Biarpun

begitu, keluarga Yahudi tersebut rela menempuh perjalanan dua jam hanya demi mencarikan makanan halal bagi si Rizqi.

Potret macam demikian menghasilkan permenungan mendalam bagaimana sulitnya ketika menjadi minoritas. Ia pun beroleh pelajaran berharga dan bertekad memerjuangkan hak-hak kaum minoritas setiba di Indonesia.

Skeptisme terhadap masyarakat atau semacam shock culture terlihat menjadi kelumrahan oleh para penerima beasiswa. Tapi, seperti tamsil Rizqi, perasaan itu hanya berkutat dari persepsi yang berlebihan; termakan stigma. Seperti Asni Furaida, yang awalnya meng­ anggap penduduk Serbia merupakan orang-orang acuh nan individualis. Namun, semuanya sirna kala dirinya mendapat sambutan hangat dan keramahan

masyarakat yang pernah dilanda perang saudara tersebut.

Catatan “Ramadan di Korea” oleh Miftahul Hadi memberikan informasi berharga bagaimana tips beroleh sukses pendidikan di negeri Ginseng sekaligus tetap bisa survive dengan kuliner halal. Miftahul berkisah perihal penghargaan-penghormatan masyarakat setempat dan terkhusus profesor-nya dalam urusan kuliner halal. Ada saling kesepahaman soal budaya dan keyakinan untuk tercipta nuansa keharmonisan. Saling sapa dan jumpa antarsesama meski beda negara dan agama akan mengerucutkan paham eksklusivisme.

Selain mendapat lingkungan baru, beasiswa nyatanya mengguratkan hikayat cinta. Meski berbeda kultur dan negara, toh mampu menyatukan dua anak manusia dalam balutan asmara. Itulah yang dialami Yenni Patriani, gadis Bengkulu yang dipersunting lelaki Sri Lanka. Keduanya yang sama-sama beroleh beasiswa kuliah di Brunei Darussalam itu meyakinkan bisa bersatu dalam biduk rumah tangga meski berbeda bahasa.

Kuliah di luar negeri praktis membentuk jiwa petualang. Sebagian penerima beasiswa dalam buku ini tidak segan-segan mencoba tetap survive dengan bekerja macam menjadi karyawan resto atau asisten rumah tangga. Itulah yang di alami Anton Timur Jaelani yang dengan begitu, ia tahu re-

sep bagaimana Jepang dalam waktu singkat beroleh kemajuan ekonomi pesat. Spirit kerja keras dan disiplin rupanya menjadi kunci negeri Samurai. Dan, Anton menikmati ritme gaya hidup orang Jepang sebagai landasan bersosialisasi dan menyelesaikan studi.

Kesempatan melihat dunia yang lebih luas; melihat kreasi Tuhan di belahan lain dunia membuka pintu pembelajaran untuk kemudian bisa dijadikan pilot project di negeri sendiri.

Enung Nurhayati menggambarkan Brunei Darussalam sebagai prototipe bagaimana siasat negara tersebut dalam menggaransi pendidikan dan kesehatan bagi warganya.

Buku ini meng-input pula catatan perjuangaan mendapatkan tiket ke luar negeri tersebut dengan tidak gratisan; alias diperoleh lewat ketekunan belajar dan berdoa sebagai syarat mutlak. Selain menjabarkan hal-hal bersifat teknis beroleh beasiswa, tetap perlu ada azimat sebagai senjata ampuh.

Azimat itu sebagaimana dilakukan Ika Nurlaila dengan menempelkan peta Kerajaan Inggris di tembok kamar. Ia berucap suatu saat bakal menjejakkan kaki di sana. Ketika Ika mulai didera rasa malas belajar dan putus asa lantaran aplikasi beasiswanya terus ditolak, peta itu seperti mengingatkannya untuk terus berusaha lebih keras lagi sampai pada akhirnya perempuan Sunda itu mendapat telepon Kedutaan Besar Inggris yang mengabarkan bahwa Universitas Birmingham siap menyambutnya.

Judul

: Inggris di Tembok Kamarku: Kisah Para Penerima Beasiswa

Penulis

: Enung Nurhayati dkk

Penerbit

: Metagraf; Surakarta

Cetakan

: Pertama, Desember 2015

Tebal

: 295 Halaman

ISBN

: 978-602-73215-3-3

Peresensi

: Muhammad Itsbatun Najih

Pembaca Buku; tinggal di Kudus

PEMIMPIN UMUM/PEMIMPIN REDAKSI/PENANGGUNG JAWAB : Nawang Esthi Lestari REDAKTUR PELAKSANA: Titis Tri Wahyanti KOORDINATOR LIPUTAN : Wawan Triyanto REDAKTUR: Wahyu Kuncoro SN, Bambang WN , Choirul Anam, Anangsyah Isfianto, Helmi Supriyatno, Gatot Suryo Widodo Reporter : M. Ali, Siti Sulistiani, Andre Endrayana Sasmita, Rachmat Caesar BSW, Zainal Ibad, Danang Prastyo, Adit Hananta Utama, Abed Nego, William AK , Gegeh Bagus Setiadi Fotografer: Trie Diana Indahwati Malang: M. Taufiq, Kabupaten Malang : Cahyono Nor Rochmah, Kota Batu: Anas Bachtiar, Pasuruan : Hilmi Husein, Pamekasan: Syamsuddin, Lumajang: Zainul Hidayat, Probolinggo: Wiwit Agus Pribadi Jember: Effendi, Sampang: Nur Cholis, Sumenep: Samsul Arifin, Bondowoso: Samsul Tahar, Situbondo: Sawawi, Tulungagung: Hadi Sucipto, Wiwieko Dh, Lamongan: Suprayitno, Jombang: Romadlon, Fathoni, Mojokerto: Hasan Amin, Kariyadi Sidoarjo: Ali Kusyanto, Hadi Sujitno, Achmad Suprayogi Gresik: Kerin Ikanto, Rokim, Tuban: Khoirul Huda Madiun: Sudarno, Blitar: Hartono, Magetan: Ivin Kurniawan, Nganjuk: Ristika, Bojonegoro: Achmad Basir, Banyuwangi: Dian Ananta Jakarta: Tjitjik Rahayu, Direktur Utama: Nawang Esthi Lestari, Direktur Umum: Wahyu Kuncoro SN, Direktur Keuangan Mira Damayanti Komisaris Utama: Sugeng Praptoyo, Komisaris: Bambang WN, Hasan Amin, Suprayitno, Malang: Gatot Soekardi, Ratna Nirmala, Lumajang: Didit Nur Jadit, Bondowoso: Hasto Pramudyo, Manager Produksi, Sirkulasi dan Periklanan: Sri Eddy Haryanto, Manajer Keuangan: Anangsyah Isfianto, Administrasi Keuangan: Etti Sri Kustini, Sri Poernomo, Sekretaris Per­usahaan: Rani Cholyvianti, Sirkulasi: Titiek Yuliati (Koordinator), Andi Basuki, Nike Kusumawati, Utomo Pagon, Distribusi: Tatok Arly (Koordinator), Suparto, Mulyadi, Pracetak:Ali Sulkan (Koordinator), Danu Setiawan, Achmad Tauriq Imani, Trisno purnomo, Onny Agung S, Oki Abdul Sholeh. Sekuriti: Saiful Hidayat, Agus Mulyono Alamat Kantor Pusat/Iklan/Redaksi: Jalan Indragiri 73 Surabaya, Telp : 031- 561-5454, Fax : 031-561-9009, Email Iklan: bhirawa_indragiri@yahoo.com, Email Redaksi: harian_bhirawa@yahoo.com Sirkulasi: Jalan Pengenal 5, Surabaya (60174), Telp : 031- 547-0650 (3 lines), Fax : 031-534-3359, Email Sirkulasi: bhirawasirkulasi@yahoo.com Bhirawa Online : http://www.harianbhirawa.co.id Bank: Bank Mandiri (BBD Jembatan Merah) Surabaya, No. Rek:140.0080000053, Percetakan: PT Media Nusantara Press SIUPP: Nomor 159/SK/Menpen/SIUPP/A.7/1986, 22 April 1986.

Tarif Iklan: Iklan Baris Rp. 7.500/baris (maksimal 5 baris), Iklan Tender/Lelang Rp.10.000/mm kolom, Iklan Display warna (FC) Rp.10.000/mm kolom, Iklan Display hitam putih (BW) Rp.7.500/mm kolom. Harga belum termasuk PPn 10%.

Jumat Kliwon 5 FEBRUARI 2016

SIDOARJO-GRESIK-MOJOKERTO

KELANA

Satpol PP Sterilkan PKL di Jalur KTL Kota Mojokerto, Bhirawa Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Mojokerto gencar melakukan sterilisasi pedagang kali lima (PKL) di Sejumlah Kawasan Tertib Lalu lintas (KTL). Strateginya dengan pengawasan lewat patroli bergilir secara terus menerus di kawasan padat lalu lintas itu.

Sejumlah kawasan tertib lalu lintas itu diantaranya kawasan Jl Bhayangkara, Jl Majapahit, Jl Residen Pamuji, dan sekitaran Alun-alun Mojokerto.

Penertiban terhadap kawasan itu terus dipacu Satpol PP lewat patroli rutin.

Agaknya, atensi terhadap ketertiban kawasan dan para pedagang kaki lima kerap kali ditemukan masih kucingkucingan dengan petugas.

Seperti di kawasan Pasar Tanjung, petugas rutin melakukan patroli untuk mengawasi pedagang yang kerap kali menggunakan trotoar sebagai lokasi berdagang. Kemudian, titik-titik tertentu di Jl Residen Pamuji yang masih digunakan berdagang. Padahal, daerah itu telah terdapat tanda larangan.

Hal serupa juga dilakukan di Jl Bhayangkara. Satpol PP juga beberapa kali telah memperingatkan sejumlah pedagang menggelar di kawasan yang terlarang berdagang. Hanya saja, untuk peringatan petugas masih menggunakan cara persuasif. ‘’Kepada anggota memang kita intensifkan patroli rutin. Terutama di kawasankawasan yang masuk kawasan tertib lalu lintas,’’ ungkap Mashudi, Kepala Satpol PP Kota Mojokerto, Kamis (4/2) kemarin.

Mantan Sekretaris Disnakertrans ini juga meminta petugas jajarannya untuk mengedepankan cara persuasif dalam penegakan Perda. Lantaran, dia yakin kalangan PKL yang menggelar lapak dagangan di trotoar masih bisa diberitahu untuk pindah. ’’Yang pertama jelas persuasif. Kita ingatkan dulu mereka. Kalau yang di kawasan tertib lalu lintas memang harus ditertibkan. Intinya sampai pedagang itu tertib,’’ jelas Mashudi.Q kar

DPRD Temanggung Berguru ke Gresik Gresik, Bhirawa Anggota Panitia Khusus (Pansus) II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kab Temanggung, Jawa Tengah, Kamis (04/02) melakukan kunjungan kerja ke Pemkab Gresik. Rombongan diketuai Ahmad Mahfudin langsung diterima staf ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Dra. Indah Shofiana di Ruang Putri Cempo Pemkab Gresik. Kunjungan ini untuk bertukar informasi terkait pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) dan Lembaga Kemasyarakatan Desa. ‘’Karena kami mendengar pengelolaan Bumdes di Gresik sangat bagus dan transparan, maka Kab Gresik ini kami jadikan rujukan untuk bertukar pengalaman,’’ tutur Ahmad Mahfudin.

Dra Indah Shofiana mengatakan, menurut UU Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa, pada pasal 91 serta pasal 92 memberikan kesempatan kepada desa untuk membuat kerja sama antar desa.

Selanjutnya dalam pasal itu juga disebutkan, dalam upaya pengembangan usaha bersama yang dimiliki desa untuk mencapai nilai ekonomi yang berdaya saing.

Selain itu, kegiatan kemasyarakatan berupa pelayanan, pembangunan dan pemberdayan masyarakat antar desa serta dalam pelayanan usaha antar desa dapat dibentuk badan usaha milik desa (BUMDES) yang merupakan milik dua desa atau lebih. ‘’Pengelolaan BUMDES bertujuan untuk pemberdayaan kelembagaan masyarakat desa, sebagai wujud kerjasama lembaga dan masyarakat yang ada di desa,’’ papar Dra Indah.Q eri

Sidoarjo Cetak 800 Ribu SPPT PBB Sidoarjo, Bhirawa Dinas Pendapatan Pengelolah Keuangan dan Aset (DPPKA) Kab Sidoarjo tahun 2016 ini mencetak Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi Bangunan (PBB) sebanyak sebanyak 800 ribu. Itu terdiri dari pajak PBB buku 1, 2, 3, 4 dan 5.

Kepala Dinas Pendapatan Pengelolah Keuangan dan Aset (DPPKA) Kab Sidoarjo, Joko Sartono SH MSI, meali kusyanto/bhirawa ngatakan jumlah SPPT yang Joko Sartono dicetak tahun 2016 ini mengalami kenaikan dibanding tahun 2015 lalu. ‘’SPPT yang dicetak tahun ini mengalami kenaikan dari tahun 2015 lalu, ini salah satunya disebabkan karena jumlah perumahan di Kab Sidoarjo yang semakin banyak, sehingga membawa dampak yang sangat significant terhadap penerimaan PBB di Sidoarjo,’’ ujar Joko, ditemui usai rapat dinas dengan Pj Bupati Sidoarjo, Jonathan Judianto, di Ruang Delta Wicaksana, Rabu ( 3/2) kemarin.

Perumahan yang ada, menurut Joko, selain bertambah baru, jumlah yang sudah ada kadang ada yang dipecahpecah statusnya. Sehingga bertambah banyak. Tapi kadang berbeda dengan keberadaan perusahaan, jumlah mereka kadang dikurangi menjadi satu. Karena tahun ini jumlah SPPT yang dicetak lebih banyak dari tahun 2015 lalu, maka jumlah target PBB tahun 2016 tentu saja diharap lebih banyak dari tahun 2015.

Pada tahun ini sebanyak Rp160 an miliar sedangkan pada tahun 2015 lalu, penerimaan target PBB sebanyak RP153 miliar.Q kus

5

PT PG Penuhi Pupuk Petani di Musim Tanam Tahun 2016 ini, PT Petrokimia Gresik (PT PG) telah siap menyalurkan pupuk bersubsidi sebanyak 5,19 juta ton. Dalam program mengamankan kedaulatan pangan yang dicanangkan pemerintah guna pemenuhan pangan dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Menurut Manager Humas PT Petrokimia Gresik, Yusuf Wibisono, untuk mempercepat penyaluran pupuk bersubsidi ke daerah yang menjadi penugasan PT PG. Perusahaannya telah menyiapkan stok di gudanggudang (buffer stock), untuk tiga minggu sesuai dengan ketentuan Permendag. Selain itu, PG juga memonitor penyaluran RDKK oleh kelompok tani sesuai dengan penerbitan Pergub atau Perbup yang dilakukan pemerintah daerah.

Meski begitu, bagi daerah yang belum memiliki Pergub atau Perbup, PG tetap melaksanakan penyaluran berdasarkan alokasi penyaluran tahun lalu. Penyaluran pupuk bersubsidi, didasarkan pada surat dari PT Pupuk Indonesia (Persero) Nomor U-1353/ A00000.UM/2015. Dari total 9,55 juta ton, alokasi pupuk bersubsidi nasional yang ditugaskan kepada PT PG. Dengan realisasi penyaluran, dan stok pupuk bersubsidi PT PG sampai 27 Januari 2016. Dian-

rokim/bhirawa

Pengepakan pupuk di pabrik PT Petrokimia Gresik. taranya Pupuk Urea 293.390 ton, ZA 1.050.000 ton, SP-36 850.00 ton, NPK 2.290.000 ton dan pupuk organik 709.900 ton. ‘’Ini merupakan tugas berat bagi PT PG, sebab bagaimana pun harus bisa mengamankan kebijakan itu dengan melakukan pengawasan secara ketat,’’ ujarnya.

Hingga kini PT PG, masih menghadapi beberapa kendala

dalam menyalurkan pupuk itu.

Diantaranya, adanya Permentan Nomor 60 Tahun 2015 terbit pada 3 Desember 2015.

Sampai dengan 26 Januari 2015, dari 34 provinsi di Indonesia, 15 provinsi telah menerbitkan Pergub, 11 masih draft, dan 8 belum terbit.

Sedangkan untuk Perbup dari 490 kabupaten, 27 kabupaten telah menerbitkan Perbub,

selebihnya belum.

Selain itu, juga kendala lainnya terkait masih ada Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan). Yang belum menyusun Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK), dan adanya pergeseran musim yang mempengaruhi jadwal musim tanam petani. Karena mayoritas sawah di Indonesia merupakan sawah tadah hu-

Pemkab Sidoarjo Belum Menyatakan KLB DBD Sidoarjo, Bhirawa Meskipun jumlah kasus DBD (Demam Berdarah Dengue) yang terjadi di wilayah Sidoarjo sudah mencapai dua kali lipat dari bulan yang sama tahun lalu. Tetapi pihak Pemkab Sidoarjo hingga kini belum menyatakan Sidoarjo KLB (Kejadian Luar Biasa) terhadap penyakit DBD ini.

Data yang terhimpun di lapangan, permasalah DBD Bulan Januari tahun 2015 sebanyak 21 kasus, yang meninggal satu orang. Sedangkan kejadian sekarang, hingga Bulan Pebruari ini tahun 2016 sebanyak 53 kasus, yang meninggal sebanyak dua orang. Kondisi demikian semestinya Kab Sidoarjo sudah menyatakan KLB DBD. Kepala Dinas Kesehatan, dr Ika Harnasti, Kamis (4/2) kemarin membenarkan atas apa yang terjadi di wilayah Sidoarjo mengenai masalah demam berdarah. Mengapa Pemkab Sidoarjo belum menyatakan KLB DBD? Menurutnya, permasalahannya kini bisa ditangani dengan baik, kondisi pasien di RS juga tidak terjadi sampai overload, tak terjadi luberan pasien. ‘’Makanya Pemkab Sidoarjo belum menyatakan KLB, karena kondisinya masih terkendali,’’ tegasnya.

Terkendalinya DBB di Sidoarjo dilihat dari penanganan pasiennya yang masih bisa dilakukan dengan baik. Jumlah pasiennya di RSUD juga masih bisa tertangani dengan fasilitas yang dimiliki RSUD. Demikian pula laporan dari RS swasta juga masih bisa menangani pasiennya dengan baik. ‘’Jika membludak dan tak tertangani, baru bupati nanti menyatakan

KLB,’’ terangnya.

Makanya, untuk mencegah menyebarnya, kami sudah berkoordinasi dengan semua instansi terakit. Baik itu ditingkat Puskesmas hingga terjun langsung ke masyarakat untuk melakukan sosialisasi tentang bahayanya DBD. Selain itu, masyarakat juga telah diberikan pengarahan tentang pencegahan penyakit diakibatkan nyamuk aedes aigypti.

Menurutnya, kini sebanyak 17 desa di tiga kecamatan yakni Sidoarjo, Candi dan Gedangan masuk dalam monitor Dinkes.

Di kawasan itu masuk dalam wilayah endemik DBD karena kasusnya pernah meningkat. ‘’Karena itu terus kami kontrol dan kami awasi,’’ katanya.

Sehingga pihaknya terus mengantisipasi jangan sampai wilayah Sidoarjo terjadi KLB. Kami sudah memerintahkan kepada jajaran, utamanya Puskesmas dan Puskesemas Pembantu untuk bergerak melakukan PSN (Pencegahan Sarang Nyamuk) hingga sampai pada tingkat Fogging.

Fogging ini sifatnya hanya sebentar, karena jentik-jentiknya dalam beberapa hari akan lahir kembali. Tetapi akan lebih efektif kalau gerakan PSN dilakukan secara rutin, terus menerus. ‘’Langkah PSN memang sangat efektif untuk me-

ncegah berkembangnya jentikjentik nyamuk,’’ jelasnya.

Jadi gerakan yang harus dilakukan oleh pemerintah untuk mengantisipasi agar Sidoarjo tak terkena KLB DBD seperti di daerah lain. Kita harus melakukan gerakkan sosialisasi secara gencar dan terus-menurus. Warga juga harus berhati-hati terhadap lingkungan sekitarnya. Mereka harus peduli serta ikut dalam melakukan pencegahan. ‘’Adanya musim hujan ini, yang harus dilakukan dengan menggiatkan program 3M yaitu Menguras dan Mengutup air serta Mengubur kotoran yang sudah tidak berguna.

Sementara itu, Ketua Komisi D Usman menegaskan, Dinkes jangan segan untuk menyatakan KLB DBD jika jumlah pasiennya sudah meningkat. Peningkatan pasein DBD harus diantisipasi bersama, agar tak menjalar di sejumlah tempat. ‘’KLB ditentukan dari kondisi DBD di Sidoarjo. Jika Dinkes masih menganggap aman ya harus tetap hati-hati dan antisipasi bersama,’’ ucapnya.

Seperti diketahui, DBD sudah menjalar di sejumlah kawasan kabupaten/kota di Jatim. Data Januari 2016 kasus DBD yang tersebar di semua Kab/Kota se Jatim sudah banyak. Jumlah total kasus tercatat sebanyak 2.114 kasus dengan 42 orang meninggal. Jika dibandingkan dengan bulan yang sama tahun 2015 jauh berkurang. Pada bulan Januari 2015 jumlah kasus 4.584 dengan meninggal 59 orang.Q ach

jan, hal ini berpengaruh terhadap penyerapan pupuk bersubsidi. Namun PG akan terus maksimal dalam melakukan penyaluran sampai pada petani, sehingga musin tanam pupuk ada.

Ditambahkan Kepala Bagian Media, Penerbitan dan Dokumentasi Departemen Humas PT Petrokimia Gresik, Widodo Heru Supriyono, kini Pupuk Indonesia (PI) telah memberikan tambahan kepercayaan kepada PT PG, untuk memenuhi kebutuhan pupuk urea di beberapa daerah di Jatim. PT PG diminta memenuhi kebutuhan pupuk di 10 kabupaten, sesuai dengan pembagian wilayah penjualan seluruh perusahaan pupuk di Indonesia.

Untuk wilayah Blora dan Rembang, saat ini pupuk ureanya dibebankan kepada PT Pupuk Sriwijaya. Sedangkan PG mendapat tambahan enam wilayah di Jatim. Dilakukan untuk mempermudah distribusi pupuk urea, dengan adanya penambahan wilayah ini.

Maka PT PG harus menambah jumlah stok pupuk urea, Untuk memenuhi kebutuhan 10 wilayah di Jatim, PT PG harus menyiapkan sekitar 12.853 ton. Lebih banyak dari pada tahun sebelumnya, sekitar 5 ribu ton pupuk urea.

Wilayah yang mendapatkan pasokan pupuk urea tersebar di Kab Lamongan sebanyak 2.954 ton, Kab Bojonegoro sebanyak 2.612 ton dan Tuban sebanyak 2.234 ton dan Kab Gresik sebesar 650 ton.Q kim

Revitalisasi RPH Krian dengan Teknologi Australia Sidoarjo, Bhirawa DPRD Sidoarjo akan mendesak revitalisasi RPH (Rumah Potong Hewan) Krian dengan membangun RPH modern yang teknologinya diimport dari Brisbane,Australia.

Dengan sistem modern ini setiap hari bisa memotong lebih 100 ekor sapi tanpa bau limbah yang menusuk hidung.

Anggota DPRD Sidoarjo, Bangun Winarso, Kamis (4/2) kemarin mengungkapkan, desakan revitalisasi akan disampaikan dalam rapat hadi suyitno/bhirawa Musrenbang Kec Krian. Hasilnya Bangun Winarso akan disampaikan Musrenbang Kabupaten. Ujungnya masuk di KUA PPAS. Desakan ini sangat realistis karena keberadaan RPH yang ada saat ini selalu menjadi persoalan bagi masyarakat.

Alat modern yang sempat dilihat langsung dari pusat peternakan sapi di Brisbane, Australia bekerja sangat canggih. Hanya butuh satu dokter hewan, 20 jagal untuk menyelesaikan 100 sapi sampai 300 sapi. Sapi yang sudah masuk area penjagalan cukup diberi tanda (label) di telinga untuk menandai siapa pemilik sapi itu.

Misalnya dengan mengisi telinga sapi di bagian tertentu untuk memberi ciri khas sang pemilik. Sehingga pemilik sapi tak boleh masuk ke dalam ruang pemrosesan dan hanya boleh menunggu di tempat finishing.

Di situ sudah dipisahkan antara kulit, daging dan tulang serta kepala. Itupun sudah dikemas rapi. Dan pemilik sapi tinggal mengangkut ke dalam mobil untuk dibawa pulang. Dengan RPH konvensional yang ada di Krian saat ini pada umumnya pemilik sapi boleh masuk ke dalam ruang jagal dan melihat proses potong sampai selesai. Alat modern ini dapat menghilankan bau dari limbah sapi, baunya tidak menusuk hidung.

Dengan alat potong modern mendatangkan peralatan potong sapi ini beayanya Rp16 miliar. ‘’Memang mahal, tetapi nilai uangnya sebanding dengan kebutuhan masyarakat. APBD Sidoarjo,’’ kata Bangun.

Bangun juga menjelaskan, sangat mampu untuk merevitalisas RPH Krian menjadi modern. Dengan anggaran Silpa yang Rp145 miliar, sebenarnya sudah bisa diambil sebagian untuk membangun RPH Krian Kebutuhan daging sapi di Sidoarjo saat ini 70 ekor per hari. Sedangkan alat potong modern ini bisa menuntaskan 100 ekor sapi. Malah bila dimungkinkan kebutuhan bertambah, maka jumlah sapi yang dipotong bisa lebih 100 ekor. Sehingga tak perlu banyak RPH. Cukup ada di satu lokasi tetapi bisa menyelesaikan semua kebutuhan daging.

Masalah lingkungan yang selalu muncul di setiap RPH seperti di Ngelom dan sekarang munul RPH liar di Taman, sudah tidak perlu lagi terjadi. Penyebaran RPH Sidoarjo itu ada di beberapa tempat seperti di desa Jabon, Kec Waru. Kec Tulangan, Taman, dan sebagainya. Q hds

Kemendagri Tertarik Pusyar yang Digagas Wali Kota Mojokerto Program Pembiayaan Usaha Syariah (Pusyar) yang digagas Wali Kota Mojokerto, Mas’ud Yunus terus menarik perhatian berbagai pihak. Setelah Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memberikan penghargaan kepada Wali Kota Mojokerto Mas’ud Yunus sebagai penggagas Pusyar. Kini giliran Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri yang memberikan apresiasi dengan datang ke Kota Mojokerto untuk belajar Pusyar.

Bertempat di Ruang Nusantara Pemkot Mojokerto, rombongan diterima Wali Kota Mas’ud Yunus, Sekda Mas Agoes Nirbito, Asisten, Pengurus Baznas Kota Mojokerto, Diskoperindag, BPRS Kota Mojokerto, MES dan Kepala SKPD terkait.

Budi Lado, Ketua Tim dari Dirjen OTDA Kemendagri RI menyampaikan, Program Pusyar menjadi program yang menarik karena program ini terbukti mampu mensejahterakan masyarakat sebagai

Pembiayaan UMKM Bersumber dari Dana Zakat dan Infak.

Hanya di Kota Mojokerto yang kepala daerahnya mempunyai program yang cemerlang ini.

Budi mengaku datang dari Kemendagri ingin mengetahui lebih jauh program inovasi yang sangat bagus ini. Program inovasi, menurut Budi, harus bermanfaat bagi masyarakat dan berkesinambungan. ‘’Ketika kita bebicara tentang inovasi berarti ada hal yang harus diberikan untuk mensejahterakan masyarakat. Wali

Kota Mojokerto, Mas’ud Yunus d menjelaskan, dengan program Pusyar terbukti bisa mewujudkan perekonomian yang berkeadilan yang berbasis syariah. Sekarang pengusaha batik, pengusaha sepatu, pengusaha katering dan produk khas Kota Mojokerto dapat tumbuh dan Alhamdulillah pertumbuhan ekonominya inklusif,’’ terang Wali kota.

Dengan Pusyar, masyarakat Kota Mojokerto dapat mengakses permodalan tanpa bunga, tanpa biaya asuransi dan tanpa biaya administrasi. Dalam pelaksanaannya, BPRS Kota Mojokerto bertugas menyediakan dana pembiayaan dan melaksanakan proses administrasi. ‘’Penerima manfaat program Pusyar sangat diringankan.

Karena Baznas Kota Mojokerto kariyadi/bhirawa menanggung biaya asuransi, biaya administrasi dan margin Wali Kota Mojokerto Mas’ud Yunus (kanan) menyerahkan cindera mata atau bunga tersebut dari dana kepada Budi Lado, Ketua Tim dari Dirjen OTDA Kemendagri ketika belajar infaq,’’ jelas wali kota.Q kar.adv PUSYAR ke Kota Mojokerto.

JAWA TIMUR

6 KILAS JATIM

229.952 Jiwa Warga Tak Miliki e-KTP Sampang, Bhirawa Sebanyak 229.952 dari 714.531 warga Kabupaten Sampang, wajib KTP, sampai saat ini belum memiliki kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) yang dikeluarkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil (Didpendukcapil) setempat.

"Sampai sekarang masih ada 229.952 warga Sampang belum memiliki e-KTP. Mereka menetap di sejumlah desa dan kelurahan di 14 Kecamatan se-Kabupaten Sampang," kata Zuhri Kepala Kependudukan dan Cacatan Sipil (Dispendukcapil) Sampang, melalui Taufik kabid informasi, pengembangan dan pengkajian, Kamis (4/2).

Ia mengatakan, dari jumlah total penduduk 918.547 jiwa yang wajib KTP 714.531 warga. “Sedangkan per-Desember 2015 yang memiliki e-KTP itu, sebanyak 484.579 orang di antaranya sudah pernah melakukan peremakam eKTP di kantor camat setempat. Namun, e-KTP tidak bisa dicetak karena data tidak valid, dan gagal upload," ujarnya.

Sedangkan sisanya sebanyak 229.952 jiwa itu, memang belum pernah sama sekali melakukan rekam e-KTP di kantor kecamatan setempat, makanya mereka tidak memiliki kartu identitas diri tersebut. Lebih lanjut Taufik menjelaskan, sejak tahun 2014 lalu, KTP non elektronik sudah tidak berlaku, sehingga masih tingginya angka warga tidak memiliki e-KTP tersebut, butuh kesadaran masyarakat untuk dating ke kantor Kecamatan masing-masing melakukan perekaman E-KTP. “secara teknis untuk perekaman itu bisa dilakukan di kantor Kecamatan masingmasing yang tersebar di 14 Kecamatan di Kabupaten Sampang, sedangkan untuk melakukan pencetakan e-KTP masih dilakukan di Dispendukcapil dan itu sudah menjadi aturannya, sejak melakukan perekaman e-KTP di kantor Kecamatan maksimal 20 hari sudah selesai.Q lis

Tangkal Paham Radikalisme Kemenag Gelar Dialog Terbuka Situbondo, Bhirawa Guna mencegah dan menangkal penyebaran faham radikalisme yang belakangan ini menjadi pro-kontra ditanah air, Kantor Kementerian Agama (Kankemenag) Kabupaten Situbondo menggelar dialog terbuka dengan melibatkan sejumlah lintas organisasi kemasyarakatan (ormas) seperti Muhammadiyah, NU, MUI, Fatayat NU, organisasi mahasiswa dan pemuda serta sejumlah SKPD seperti Bakesbangpol Kabupaten Situbondo. Para pimpinan lembaga penegak hukum seperti Kepolisian, Kejaksaan dan Kodim ikut serta dilibatkan sebagai pembicara utama yang dikemas dalam pembinaan pelayanan kehidupan beragama, pagi kemarin (4/2).

Kepala Kemenag Kabupaten Situbondo Nursyamsudin, melalui penyelenggara Syariah, H. Maulana Akhmad Ridho S.Ag, mengatakan, cikal bakal kegiatan ini diadakan bertujuan untuk mengantisipasi kegiatan dari kelompok yang mempunyai aliran radikal di Kota Santri.

Ini menjadi perhatian serius pemerintah dan umat Islam, kata H Ridho karena memiliki pengaruh negatif bagi masyarakat, khususnya dalam bidang kehidupan beragama.

“Kita harus mengawali mem-

buat program kerja. Maka dari itu, kami sengaja mengumpulkan ormas, lembaga pemerintah terkait agar apa yang mereka lakukan bisa kita cegah sedini mungkin masuk di Situbondo. Untuk itu, kami berharap ada dukungan penuh dari seluruh pihak dan elemen masyarakat Situbondo,” pinta H Ridho disela-sela acara kemarin.

Adapun target utama dari kegiatan itu, urai H Ridho, kedepan ada tindak lanjut serta ada rekomendasi pernyataan sikap bersama dari

tokoh tokoh yang hadir pada acara dialog terbuka menghadapi paham radikalisme ditanah air, khususnya di Kabupaten Situbondo.

Nanti di lapangan, sambung H Ridho, ia akan berkoordinasi dengan pihak terkait agar hasilnya bisa diserap/diketahui sampai ke lapisan terbawah. “Agar efektif, kami melibatkan KUA yang notabene merupakan ujung tombak Kemenag Situbondo,” papar H Ridho.

Pria yang sebelumnya berdinas di Seksi Haji itu menandaskan, dalam dialog antar lintas ormas Situbondo ini, juga membedah dan membahas munculnya aliran atau faham Gafatar dan ISIS, yang akhir-akhir menjadi perbincangan hangat di Indonesia dan dunia. H Ridho juga mengakui, dari hasil pengamatan sementara kini aliran Gafatar di Situbondo terindikasi ada.

“Namun demikian kami berharap, semoga indikasi itu tidak menjadi kenyataan dan benar-benar tidak ada di Situbondo,” urai H Ridho.

Sementara itu Ketua MUI

sawawi/bhirawa

Kepala Kemenag Kabupaten Situbondo, H Nursyamsudin saat memberikan arahan dalam cara pembinaan pelayanan kehidupan beragama. Acara yang dibungkus dialog ini juga membedah dampak munculnya paham radikalisme di Situbondo.

Kabupaten Situbondo, Syaiful Muhyi, banyak mengupas soal ajakan memegang teguh ajaran Rasulullah sehingga pondasi ajaran agama umat Islam semakin kuat dan bisa menghindari ajakan aliran sesat atau faham radikalisme di Situbondo.

Kata Syaiful Muhyi, Rasu-

lullah tidak pernah memberikan tuntunan soal terorisme karena hal itu sangat bertentangan dengan ajaran Islam. “Perang yang dibolehkan itu hanya perang yang mendapat ijin dari negara/pemerintah,” pungkas Syaiful Muhyi seraya mengajak untuk menghindari sifat ujub, tamak dan dengki.Q awi

Tak Miskin Lagi, 10.767 Peserta Penerima Iuran Dinonaktifkan

Humas Dinilai Tak Bisa Terjemahkan Keinginan Bupati Tuban, Bhirawa Bagian Humas dan Media Setda Kabupaten Tuban dinilai tidak bisa menterjemahkan keinginan Bupati serta Wakil Bupati Tuban dalam membuat Media Center yang selama ini diharapkan oleh kalangan jurnalis yang bertugas di Kabupaten Tuban.

Beberapa kali para jurnalis di Tuban baik secara formal maupun non formal pernah berharap dan meminta pada bupati agar pemerintah kabupaten (Pemkab) Tuban bisa menyediakan Media Center sebagai tempat para pejabat melakukan pers rilis atau menyampikan program agar apa yang dilakukan pemerintah bisa juga sampai ke publik.

“Yang kami harapkan itu bukan membuat website baru, karena Pemkab sendiri sudah punya, ini kan buang-buang anggaran, maksimalkan yang sudah ada dengan menambah laman baru, bukan membuat website lagi,” kata Imam Suroso wartawan Bisnis Surabaya ini pada Bhirawa (4/2).

Jurnalis senior di Bumi Wali Tuban ini ini berharap Bupati-Wakil Bupati terpilih dalam Pilkada 2015 lalu, benarbenar bisa mencari dan memposisikan pejabat yang kompeten, kredibel, kapabel serta yang bisa bersinergi dengan semua jurnalis dan yang terpenting bisa menerjemahkan program dari pemerintah.

“Dulu, yang kami harapkan itu semua kepala SKPD setiap dua bulan sekali atau tiga bulan sekali bisa menyampikan progres kinerja yang direncanakan pada kami (Jurnalis.red), agar masyarakat juga mengetahui sejauh mana kinerja pemerintah,” terang Imam Suroso.Q hud

Jumat Kliwon 5 FEBRUARI 2016

wiwieko/bhirawa

Sebagian kios yang belum lama ini ditempati pedagang Pasar Ngemplak sebagai tempat penampungan sementara mulai dibongkar kemarin.

Kios TPS Pasar Mulai Dibongkar Tulungagung, Bhirawa Dinas Pendapatan Kabupaten Tulungagung memenuhi janjinya untuk segera membongkar kios di sekitar Pasar Ngemplak yang beberapa waktu lalu di jadikan tempat penampungan sementara (TPS) pedagang. Mulai kemarin sebagian kios tersebut sudah mulai dibongkar.

Kepala Dinas Pendapatan Kabupaten Tulungagung, Dr Drs Eko Sugiono MM pada Bhirawa, Kamis (4/2), menyatakan pembongkaran dilakukan setelah Pemkab Tulungagung melakukan pelelangan terhadap kios tersebut. “Kami tidak berani membongkar kalau tidak ada pelelangan. Pembongkaran kios di TPS baru bisa dilakukan setelah ada pelelangan,” ujarnya.

Ia tidak bisa memastikan sampai berapa hari pembongkaran kios itu akan berlangsung.

Bisa berlangsung satu hari atau bahkan bisa lebih dari satu hari. “Kalau memang belum bisa satu hari, bisa dilanjutkan keesokan harinya sampai selesai,” tuturnya.

Pembongkaran kios yang berada di pinggir jalan dekat Pasar Ngemplak tersebut men-

dapat tanggapan positif dari masyarakat. Masalahnya, sejak kios dibangun sebagai tempat penampungan sementara pedagang karena Pasar Ngemplak direvitalisasi, arus lalu-lintas di jalan-jalan sekitar Pasar Ngemplak menjadi relatif semrawut. Apalagi pada pagi hari.

“Kalau kios-kios itu dibongkar akan membuat jalan lebih lega seperti dulu. Tidak sempit lagi akibat ada kios di pinggir jalan. Dan yang pasti, arus lalu lintas akan lebih lancar dan tidak akan bau lagi,” ucap Pramono, salah seorang warga sekitar Pasar Ngemplak.

Pantauan Bhirawa, jalan sekitar Pasar Ngemplak selain menyempit karena adanya kios juga menimbulkan bau karena sebagai tempat mangkal para pedagang ayam. Pedagang ayam biasanya melakukan aktifitas transaksi pada pagi hari dan membuat jalan semakin menyempit.

Rencananya para pedagang ayam akan dipindahkan ke dalam Pasar Ngemplak yang telah direnovasi atas bantuan keuangan Pemprov Jatim tersebut. “Sudah ada hanggar yang disediakan bagi para pedagang ayam,” ucap Eko Sugiono.Q wed

Bojonegoro, Bhirawa Di 2016, setidaknya ada 10.767 peserta dinonaktifkan sebagai Penerima Bantuan Iuran (PBI) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dalam Program Kartu Indonesia Sehat (KIS) - JKN. “Mereka tidak berhak lagi mendapatkan bantuan iuran di tahun 2016 yang ditetapkan berdasarkan Surat keputusan Menteri Sosial No.170/HUK/2015. Masyarakat yang namanya sudah tidak ada dalam data PBI tersebut sudah dinonaktifkan dalam master file BPJS Kesehatan,” kata Kepala BPJS Bojonegoro, Masrur Ridwan, kemarin (4/2).

Ia menjelaskan, dikeluarkannya peserta PBI ini, dengan alasan meninggal dunia, status dan naik kelas secara ekonomi. “Masyarakat yang namanya dinonaktifkan dari peserta KIS PBI, diimbau agar segera mendaftarkan diri menjadi peserta KIS non PBI,” ujarnya.

Menurut Masrur, proses pendaftaran bisa tetap menggunakan kartu KIS yang sudah dimiliki. Mereka bisa mendatangi kantor BPJS setempat, dan membayar iuran secara rutin setiap bulannya. “Masyarakat ya-

ng namanya sudah tidak ada dalam data PBI tersebut diimbau untuk menjadi peserta JKN - KIS dengan mendaftarkan diri ke kantor BPJS Kesehatan setempat secara rutin setiap bulannya,” jelasnya.

Rahmat mengingatkan, bahwa kepesertaan KIS bersifat wajib. Karena itu, bagi mereka yang semula terdaftar sebagai PBI dan kemudian bantuan dari pemerintah dihentikan, tetap wajib melanjutkan kepesertaannya, dengan mendaftar kembali sebagai peserta non PBI. “Kepesertaan JKN-KIS bersifat wajib, kartu kepesertaan yang sudah diterima agar disimpan dan dapat digunakan kembali setelah mendaftar sebagai peserta JKN KIS non PBI,” ujarnya.

Sementara itu, Disnakertransos memperkirakan masih ada tambahan penerima KIS PBI. Sebab, data yang digunakan mengacu pendataan tahun 2011.

Warga yang memenuhi sarat bisa mengajukan melalui perangkat desa setempat.

“Jika ada tambahan peserta PBI, maka verifikasi data akan dilakukan melalui desa,” kata Kadisnakertransos Bojonegoro, Adie Witjaksono.Q bas

Pelayanan di kantor BPJS Kesehatan Bojonegoro.

achmad basir/bhirawa

Komisi D Sidak Dinkes Pertanyakan BPJS Masih minimnya pengetahuan masyarakat, tentang pelaksanaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, membuat komisi D DPRD Kabupaten Gresik, melakukan inspeksi mendadak (sidak) kepada dinas kesehatan (Dinkes). Mmereka mempertanyakan, jumlah masyarakat yang sudah mengikuti Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Menurut anggota komisi D DPRD Gresik, Khoirul Huda pada wartawan, hingga sekarang secara keseluruhan masyarakat belum paham adanya BPJS. “Sehingga sering kita ditanya soal itu, ini sebagai bukti sosialisasi yang diberikan selama ini belum maksimal. Untuk itu kami minta terhadap pemerintah, lebih giat lagi melaksanakan sosialisasi hingga tingkat RT maupun RW,” kata Huda.

Dalam sidak di dinkes, sebagai pelaksana dari BPJS sudah melakukan tugasnya dengan baik.

"Selama ini yang jadi sasaran

masayarakat adalah dinkes, bila ada masalah. Untuk itu dalam waktu dekat, komisi D akan menindaklanjuti dengan melakukan sidak pada BPJS," ujarnya.

Senada juga dikatan oleh anggota Komisi D DRPD Gresik Mustajab mengatakan, bahwa sesuai dengan program universal health coverage (UHC) tuntas 2019 yaitu semua warga menjadi anggota BPJS. Setelah dilakukan sidak pada dinkes, ternyata masih banyak masyarakat Gresik yang belum ikut BPJS. Sehingga harus dicover oleh surat pernyataan miskin (SPM), yang alokasi ang-

garanya dari APBD. Pada saat ini, ada sekitar 47.577 warga yang mendapatkan bantuan jamkesda APBD Gresik.

Seharusnya, seluruhnya harus didaftarkan untuk mengikuti BPJS Kesehatan sesuai ketentuan pusat. "Ini yang kami awasi, soalnya iurannya berasal dari bantuan pemerintah daerah.

Juga memantau bagaimana proses integritas, dari Jamkesmasda menuju Kartu Indonesia Sehat (KIS)," ungkapnya.

Mustajab, politisi dari partai PAN, juga meminta Dinas Kesehatan (Dinkes) memantau pelayanan yang diberikan puskesmas. Sebab, peserta BPJS, telah di wajib melalui puskesmas sebelum dirujuk ke rumah sakit. Sehingga puskesmas harus memberi pelayanan yang bagus, harus mempunyai dokter. Dan jangan sampai, ketika masyarakat datang ke puskesmas pelaya-

Anggota Komisi D Khoirul Huda nannya buruk apa lagi dokter tidak ada di tempat. Sehingga masarakat jadi enggan berobat kepuskesmas, dan langsung kerumah sakit sehingga tidak bisa mengunakan BPJS. Sementara Kepala Dinkes Gresik dr Soegeng Widodo me-

Sidak Komisi D ke Dinas Kesehatan. ngatakan, bahwa saat ini proses integrasi peserta jamkesda ke BPJS Kesehatan masih berlangsung. Dan pihaknya juga berharap agar proses ini bisa segera terealisasikan. Harapanya, kami juga segera selesai, tapi saat ini masih dalam proses.

Sampai saat ini, warga Gresik yang sudah mengikuti program

JKN mencapai 55,3 persen atau sekitar 737.231 jiwa. Jadi, pihaknya optimis pada 2019 mendatang bisa mencapai angka 100 persen sesuai program pemerintah pusat. Sejak dimulai, hingga saat ini secara keseluruhan jumlah masyarakat yang ikut BPJS masih mencapai 55 persen.Q kim,adv

JAWA TIMUR

Jumat Kliwon 5 FEBRUARI 2016

KILAS JATIM

2016, JOB P-PEJ Prioritaskan CSR untuk Warga Ring Satu Bojonegoro, Bhirawa Sebagai desa tempat berdirinya pabrik gas atau Central Processing Plan (CPP), Desa Sambiroto, Kecamatan Kapas, Kabupaten Bojonegoro berharap mendapat perhatian lebih dari desa-desa lainnya dalam pengucuran program Corporate Social Responsibility (CSR) dari operator migas lapangan Sukowati Blok Tuban Joint Operating Body Pertamina Petrochina East Java (JOB P-PEJ).

Field Manager Supperitendent JOB PPEJ, Junizar H Dipodiwirjo mengatakan, jika tahun ini pihaknya memprioritaskan program Corporate Social Responbility (CSR), untuk Desa Sambiroto, Kecamatn Kapas, Kabupaten Bojonegoto. “CSR yang akan diberikan kepada warga yakni berupa pemberian ternak dan pakannya, dan juga pengolahan sampah menjadi bio metan,” ujarnya kmerain (4/2).

Menurutnya, tujuan pemberian CSR ini bukan untuk jangka pendek, namun juga untuk jangka panjang. Dia juga mendukung, jika Desa Sambiroto sudah merencanakan program CSR. “Tahun 2016 ini sudah mulai dianggarkan program CSR-nya,” ungkap Junizar.

Junizar menegaskan, jika program CSR ini bukan sebuah sumbangan, tebar pesona, apalagi membuang-buang uang.

“Akan tetapi ini sudah kewajiban kami, dimana ada suatu kegiatan industri Migas, disitu pula kami harus memberikan program pemberdayaan untuk masyarakat ring 1 di sekitar operasi,” imbuhnya.

Junizar menambahkan, jika pada tahun 2013 lalu, ada keterlambatan program Corporate Social Responbility (CSR). Hal itu dikarenakan proses pelaksanaannya molor, sehingga bertepatan dengan pergantian tahun dan penyerapan anggaran CSR tahun 2014 dibawah 50 persen.Q bas

Bupati Lantik Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan Pejabat Administrasi Bondowoso, Bhirawa Gerbong mutasi dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bondowoso kembali bergerak, dalam upaya untuk penyegaran kinerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bondowoso, Bupati Amin Said Husni melantik Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan Pejabat Administrasi, di pendopo, Kamis (4/2). Kemarin.

Pelantikan pertama di tahun 2016 setelah diberlakukannya Undang Undang Aparatur Sipil Negara (UU ASN) ini dilakukan Bupati setelah melakukan lelang jabatan untuk Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang dulunya disebut Eselon II yaitu untuk jabatan Kepala Dinas Kesehatan yang sebelumnya kosong.

Dalam sambutannya di hadapan para pejabat yang dilantik Menurut Bupati, pelantikan ini sebagai bentuk penyegaran, apresiasi maupun promosi, terhadap pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bondowoso. Sehingga pihaknya berharap dengan upaya ini akan mampu meningkatkan kinerja dalam rangka meningkatkan pelayanan pada masyarakat.

“Sebetulnya ini bagian dari

pembinaan karir, saya berkepentingan untuk menjaga, agar setiap unit kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten, tetap berada dalam speed yang tinggi, oleh karenanya diperlukan adanya penyegaran, dalam bentuk rotasi dan promosi,” ungkap Bupati.

Dalam kesempatan tersebut, Bupati berpesan, agar para pejabat tidak mencederai amanat yang diberikan. Pejabat diminta untuk melaksanakan tugas dengan baik, dengan bekerja profesional. Karena menurutnya jabatan tersebut adalah amanah yang harus dijalankan dengan terus meningkatkan kapasitas diri, meningkatkan kedisiplinan serta meningkatkan etoskerja dan yang paling penting adalah menjalankan pekerjaan sesuai aturan perundangan yang ber-

laku. "Profesional terkait dengan kapasitas, disiplin, etos kerja, tanpa tiga hal tersebut maka profesional tidak akan dimiliki, kemudian harus segera beradaptasi dengan lingkungan kerja yang baru," pesan Bupati dalam sambutannya.

Selain tidak mencederai amanat undang-undang, dan bekerja profesional, para pejabat tersebut diminta untuk menjadi pemimpin yang bertanggung jawab, serta berprinsip etik dan moral. Pejabat yang dilantik tersebut, terdiri dari Kepala Dinas Kesehatan yang dipercayakan kepada dR Muhammad Imron M Kes, Camat Prajekan di Percayakan Kepada Drs Moh Adam yang sebelumnya menjabat Sekretaris KPUD dan Mohammad Hasyim yang sebelumnya menjadi Camat Prajekan dipercaya menduduki Sekretaris pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset (DPPKA).

“Sesuai amanat UU ASN untuk Pejabat Tinggi Pratama sudah kita lakukan lelang secara terbuka bahkan diikuti dari luat Kabupaten Bon-

samsul tahar/bhirawa

Bupati Bondowoso Drs H Amin Said Husni saat melantik Pimpinan Tinggi Utama dan Pejabat Administrasi di Pendopo Bupati kemarin. dowoso juga dilakukan tes secara terbuka dan hasilnya dimenangkan oleh Dokter Imron,” katanya.

Hadir dalam acara pelantikan tersebut selain pejabat yang dilantik juga tampak hadir lengkap jajaran Forkopimda Bondowoso dianta-

ranya Wakapolres Imam Pauji, Dandim 0822 Sudrajat SH, Kajari Sri Sektiyanti SH jajaran pimpinan Satuan Kerja Pemerintah daerah (SKPD) Bondowoso serta tampak mendampingi Bupati yaitu Wakil Bupati drs KH Salwa Arifin.Q har

Kelanjutan Proyek Umbulan Pemkab Mengaku Tak Tahu

Pemkab Targetkan PBB-P2 Rp 66,1 M Kab Kediri, Bhirawa Pemerintah Kabupaten Kediri menargetkan pendapatan Pajak Bumi Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB P2) pada tahun 2016 mencapai Rp 66,1 miliar. Target ini dengan SPPT yang dikeluarkan sebanyak 802.304 lembar.

Diungkapkan Plt. Kepala Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kabupaten Daerah, Syaifudin Zuchri, mengatakan pendapatan PBB P2 Kabupaten Kediri tahun 2016 ditarget sebesar Rp. 66.158.886.906,- dengan jumlah surat SPPT yang diterbitkan sebanyak 802.304 lembar.

“Jumlah ini naik dari tahun 2015.

Dikarenakan ada perubahan Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) misal pada perusahaan adanya penambahan bangunan.

Juga penyesuaian NJOP dibeberapa wilayah utamanya pada persawahan,” elas Zuchri.

Penjabat Bupati Kediri Dr Idrus mengatakan, pendapatan PBB merupakan komponen penting dalam pendapatan daerah demi pembangunan Kabupaten Kediri. Oleh sebab itu dirinya berpesan agar SPPT-PBB-P2 segera didistribusikan kepada wajib pajak.

“Jatuh tempo pemungutan PBB P2 adalah 31 Juli 2016. Saya berharap seluruh pihak baik kecamatan, kelurahan dan tim intensifikasi PBB dapat bekerja sama dan mendorong warga segera melunasi kewajiban PBB tanpa menunda hingga jatuh tempo. Demi keberlangsungan pembangunan Kabupaten Kediri.”

Jelas PJ Bupati.

Idrus juga berpesan, belajar dari pengalaman tiap tahun mengenai pemungutan PBB, berharap ada peningkatan pelayanan pajak baik dari infrastruktur maupun peningkatan sumber daya manusia. Sehingga perbaikan yang dilakukan akhirnya dirasakan langsung oleh wajib pajak.

“Segera distribusikan dengan cepat kepada wajib pajak dan berikan pelayanan yang cepat. Pada akhirnya mampu memberikan efek balik positif kepada masyarakat untuk segera membayar bayar kewajiban PBB.” Tambah PJ Bupati yang juga hadir dalam penyerahan SPPT kepada seluruh camat se Kabupaten Kediri.Q van

7

khoirul huda/bhirawa

Jalan Pakah menuju Desa Ngimbang Kecamatan Palang Tuban, yang merupakan jalur alternatif menuju Kabupaten Lamongan yang ditanami pohon pisang oleh Warga.

Jalan Tak Kunjung Diperbaiki Warga Tanami Pohon Pisang Tuban, Bhirawa Jengkel karena lama tak kunjung diperbaiki oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab), sejumlah warga di Desa Ngimbang, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban melakukan aksi tanam pisang pada sejumlah ruas jalan yang berlubang serta diberi tulisan ‘Akan dibangun kolam lele’.

Aksi tanam pohon pisang di jalur jalan Pakah menuju Kecamatan Palang Tuban, yang merupakan jalur alternatif menuju Kabupaten Lamongan ini juga karena banyaknya pengguna jalan utamanya pengendara sepeda motor yang kecelakan akibat jalan tersebut.

"Ini sudah dipasang sejak tadi malam, karena sudah banyak terjadi kecelakaan. Terutama sepeda motor yang lewat pada malam hari," kata Kasmono warga Desa Ngimbang, Kecamatan Palang, Tuban saat dikonfirmasi Bhirawa (4/2).

Dari pantaun bhirawa (4/2) dilokasi, kondisi jalan yang mengalami kerusakan haya sepanjang 50 meter, dengan kedalaman lobang sepanjang jalan sekitar 20 centimeter serta banyak jalan yang bergelombang, akibatnya jika pengendara tidak hati-hati akan mengakibatkan kecelakaan.

"Kalau tidak segera di perbaiki ya sangat bahaya,

apalagi kalau yang lewat bukan orang Tuban. Itu sekarang juga dipasang lampu oleh anak saya, supaya kalau malam kelihatan kalau jalannya rusak," terang Kasmono.

Warga laian mengungkapkan, rusaknya jalan raya penghubung tersebut sudah terjadi sejak lama. Namun pada saat musim hujan tiba, kerusakan jalan tersebut semakin parah dan lubangnya semakin dalam karena banyak tergenang air saat hujan turun. "Ya sejak musim hujan ini semakin parah. Jadi kalau pas hujan banyak yang kecelakaan, karena lubang jalannya ada airnya," kata Rusdi warga lain yang tinggal tidak jauh dari jalan rusak tersebut.

Sementara itu, Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Tuban, Ir.H. Choliq Khunasikh saat dikonfimasi mengaku sudah mengalokasikan perbaikan jalan APBD tahun 2016 untuk daerah tersebut sebesar Rp2 Milyar. “Proses tender bulan maret-april mas, kalau tidak mengalami kendala, dan bulan Mei sudah bisa di kerjakan. Jadi mohon masyarakat bisa bersabar, karena ini menggunakan anggaran pemerintah,” kata Kadis PU Pemkab Tuban (4/2).Q hud

Pasuruan, Bhirawa Rencana Pemprov Jatim melanjutkan megaproyek pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Umbulan di Desa Winongan Kabupaten Pasuruan, yakni melakukan pembebasan lahan ternyata belum diketahui oleh Pemkab Pasuruan. Padahal, sebelumnya megaproyek itu sudah ada signal terkait pemenang tender dan sudah di dengar dari kalangan dewan tingkat Provinsi. Termasuk juga, pembebasan lahannya sudah dianggarkan yang mencapai Rp41 miliar.

Dari besaran angka itu, Rp14 miliar diantaranya digunakan untuk pembebasan lahan di Kabupaten Pasuruan. Dari besaran jumlah dana itu nantinya digunakan untuk membeli lahan yang berada disekitar Umbulan, Winongan hingga menuju Gempol, Kabupaten Pasuruan.

Bupati Pasuruan, Irsyad Yusuf menyampaikan bahwa pihaknya belum mengetahui terkait soal pembebasan lahan itu. Begitupula soal tindak lanjut proyek belum ada. “Untuk pembebasan lahan, hingga titik-

titiknya kami belum tahu.

Memang Jawa Timur sudah menganggarkan untuk pembebasan lahan, tapi kami belum mendapatkan koordinasi itu. Termasuk juga kelanjutan proyek Umbulan tidak tahu sama sekali,” ujar Irsyad Yusuf, Kamis (4/2).

Sedianya pembebasan lahan itu untuk cikal bakal pemasangan pipa air yang berdiamter mencapai 1,8 meter. Jika ada rencananya pembebasan lahan, pihak Pemprov Jatim harus memberitahu duhulu sekaligus bersosialisasi. Terlebih harus ada poin-poin yang dilakukan agar masyarakat Kabupaten Pasuruan tidak kesulitan air.

“Pokoknya syarat kami adalah masyarakat Kabupaten Pasuruan harus terpenuhi dulu akan kebutuhan airnya. Begitupula masalah sosialisasi, bukan hanya kami saja yang mengetahui nantinya tapi masyarakat harus mengerti terkait sosialisasi Umbulan. Makanya, sepanjang masyarakat sudah tak kesulitan air kami setuju, yang nantinya itu tak berimbas pada permasalahan baru dikemudian hari,” jelasnya. Q hil

hilmi husain/bhirawa

Salah satu warga Bangil, Kabupaten Pasuruan berenang di sumber air Umbulan, di Desa Winongan Kabupaten Pasuruan, Kamis (4/2).

Tanggul Kembali Jebol, Pemkab Siapkan Antisipasi Banjir Susulan Kembali jebolnya tanggul sungai Ngunut yang berada di Kecamatan Sutojayan mengakibatkan ratusan rumah warga di tiga Desa wilayah Kecamatan Sutojayan Kabupaten Blitar kembali tenggelam. Kejadian ini terjadi sejak Selasa malam (2/2) kemarin pasca terjadinya hujan yang cukup lebat selama beberapa hari terakhir ini yang mengguyur wilayah Blitar termasuk Kecamatan Sutojayan.

Sehingga Pemerintah Kabupaten Blitar melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Blitar menyiapkan antisipasi jika adanya banjir susulan kembali. “Atas kejadian tersebut hanya ada 2 warga yang sempat mengungsi di posko kami yang berada di Kantor Desa Sutojayan,” kata Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Blitar.

Selain itu diakuinya selama ini sudah ada perbaikan di tanggul Sungai Ngunut yang jebol yang selama ini mengakibatkan 3 Desa di Kecamatan Sutojayan yakni Desa Bacem, Kelurahan Sutojayan dan Kelurahan Kedungbun-

der, dimana dari 4 titik yang diperbaiki masih ada 1 titik yang belum selesai dalam proses perbaikannya.

“Karena cuaca selama beberapa hari ini masih cukup deras curah hujannya, dan masih ada satu tanggul yang belum selesai dikerjakan. Akhirnya jebol kembali karena tingginya tekanan air yang mengalir,” jelasnya.

Korban jebolnya tanggul tersebut sempat merendam jalan dan sebagian besar permukiman warga di Kelurahan Sutojayan, Kelurahan Kedungbunder, dan Desa Bacem Kecamatan Sutojayan yang saat ini sudah normal kembali.

Namun atas kejadin tersebut

pihak BPBD Kabupaten Blitar tetap fokus untuk mempersiapkan kembali jebolnya tanggul Sungai Ngunut dengan mempersiapkan 20 orang anggota BPBD Kabupaten Blitar tanggap bencana banjir bandang dan 10 orang personil untuk stanby di dapur umum.

“Ada 30 orang yang kami siapkan dengan perlatan lengkap untuk tanggap bencana banjir di Sutojayan, selain itu kami juga sudah menyiapkan lokasi pengungsian yang barada di Kelurahan Sutojayan lengkapa dengan Tim Tenaga Medis,” ujarnya.

Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Blitar, Susi Narulita juga meminta kepada Pemkab Blitar serta SKPD terkait untuk selalu siap melakukan evakuasi terhadap warga yang menjadi langganan korban banjir seperti di Kecamatan Sutojayan Kabupaten Blitar.

Bahkan diakuinya selama ini terjadinya banjir di Kecamatan

Sutojayan sudah menjadi bencana tahunan, sehingga pihaknya meminta Dinas terkait untuk selalu siap dalam mengevakuasi warga jika terjadi banjir karena banyak ibu-ibu yang tua dan anak-anak kecil.

“Pemerintah juga harus memberikan prediksi dini jika dimungkinkan akan terjadi banjir kepada masyarakat. Jangan sampai terjadi kepanikan yang membuat hal-hal lain yang tidak diinginkan terjadi. Selain itu warga juga harus waspada,” kata Susi Narulita.

Sementara perlu diketahui sebelumnya pada tanggal 18 Januari lalu Tanggul Sungai Ngunut jebol yang telah merendam 3 Desa yang juga membuat sekitar 80 warga mengungsi di Posko Pengungsian di Kelurahan Sutojayan.

Bahkan ada 3 Sekolah hyang juga terpaksa diliburkan karena sekolahnya terendam, dimana secara topografi wilayah Kecamatan Sutojayan berada di dataran

hartono/bhirawa

SDN Sutojayan 2 yang menjadi salah satu korban banjir bandang di Kecamatan Sutojayan dengan meliburkan siswanya. rendah. Kecamatan Sutojayan berada di bawah pegunungan Kecamatan Wonotirto di sebelah selatan dan pegunungan wilayah Kecamatan Panggungrejo di wila-

yah Timur. Sehingga masuk musim penghujan air yang berasal dari selatan dan timur mengumpul menjadi satu di Kecamatan Sutojayan.Q htn

EKONOMI - BISNIS

8 Kurs JUAL

BELI

USD

13,991.00

13,851.00

SGD

9,723.40

9,620.75

EUR

15,252.99

15,094.82

JPY

11,931.60

11,809.19

GBP

19,925.98

19,722.44

Tarif Tol Turun, Diharapkan Angkat Nilai Jual Garam

Pemprov, Bhirawa Langkah pemerintah yang menurunkan tarif tol Jembatan Suramadu disambut baik petani garam. Mereka mengharapkan penurunan tarif tol akan mempengaruhi berkurangnya biaya transportasi sehingga mengangkat nilai jual garam rakyat di Pulau Madura.

Sumber: Bank Indonesia (19 JANUARI 2016)

RAGAM EKBIS

Harga Daging Sapi di Jember Terus Naik Jember, Bhirawa Harga daging sapi di sejumlah pasar tradisional Kabupaten Jember, Jawa Timur, terus merangkak naik hingga menembus angka Rp110.000 per kilogram.

Salah seorang penjual daging sapi di Pasar Tanjung, Fatmawati, Kamis (4/2), mengatakan harga daging sapi pada awal Januari sebesar Rp100.000 perkilogram, kemudian naik sebesar Rp5.000 menjadi Rp105.000 per kilogram dan naik lagi menjadi Rp110.000 per kilogram.

“Stok daging sapi di Jember juga berkurang karena jumlah sapi yang dipotong di Rumah Pemotongan Hewan (RPH) juga sedikit, sehingga harga daging sapi di pasaran juga mahal,” tuturnya. Menurutnya, kenaikan harga daging sapi secara perlahan-lahan itu menyebabkan konsumen yang membeli daging sapi mengurangi pembelian, bahkan jumlah warga yang membeli daging sapi juga sepi. “Kami mengeluh karena sepinya pembeli akibat kenaikan harga daging sapi, sehingga pedagang juga mengurangi pasokan daging yang dijual,” katanya.

Tidak hanya daging sapi, daging ayam ras di sejumlah pasar tradisional Jember juga mengalami kenaikan yang cukup signifikan hingga menembus angka Rp35.000 per kilogram, dari harga sebelumnya berkisar Rp25.000 hingga Rp28.000 per kilogram.

Sementara juru bicara Kantor Perwakilan Bank Indonesia Jember, Gde Agus Wijaya mengatakan pihaknya telah melakukan survei bahwa menjelang akhir bulan Januari 2016, terjadi kenaikan harga daging sapi yang cukup signifikan dari Rp90.000 per kilogram di awal bulan, menjadi Rp110.000 per kilogram.

“Berdasarkan hasil survei, didapat informasi bahwa pasokan sapi berkurang akibat banyaknya sapi yang dijual ke luar daerah, padahal kondisi pasokan daging sapi di Jember aman,” tuturnya.

Data yang dihimpun Bank Indonesia Jember mencatat populasi sapi di Jember pada tahun 2014 sebanyak 2.207.448 kilogram dan estimasi populasi sapi pada tahun 2015 mencapai 2.317.820 kilogram. Q efi,ant

KEHILANGAN TULUNGAGUNG HILANG STNK, Honda NC11A3C A/T, th. 2011, Merah Hitam, AG2159OC, a/n. Moh Haris Hadiansyah, Kepatihan-T.Agung No. 285/IMB/BI-II/2016 HILANG STNK, Yamaha, th. 2010, AG4825OA, a/n. Ulfa Rohmanta, Ds. Kedungwaru-T.Agung No. 286/IMB/BI-II/2016 HILANG STNK, Honda Vario, th. 2014, Hitam, AG4341RAI, a/n. Sugiati, Ds. Ngujang, Kedungwaru-T.Agung No. 287/IMB/BI-II/2016 HILANG STNK, Honda, th. 2014, Merah, AG5261RAO, a/n. Sumadi, Ds. Tulungrejo, Besuki-T.Agung No. 288/IMB/BI-II/2016 HILANG STNK, Yamaha, th. 2010, Merah Marun, AG5941TY, a/n. Bambang Widjatmiko, Ds. Dono, Sendang-T.Agung No. 289/IMB/BI-II/2016 HILANG STNK, Yamaha, th. 2012, Putih, AG5465ON, a/n.

Weni Endrawati, Ds. Plosokandang, Kedungwaru-T.Agung No. 290/IMB/BI-II/2016 HILANG STNK, Yamaha, th. 2010, Merah Marun, AG6286TY, a/n. Samsul Arifin, Ds. Ngentrong, Campurdarat-T.Agung No. 291/IMB/BI-II/2016 HILANG STNK, Honda, th. 2002, Hitam, AG3946RW, a/n.

Yanti Dsn. Jambe, Ds. Sodo, Pakel-T.Agung No. 292/IMB/BI-II/2016

SITUBONDO HILANG STNK nopol P 5465.FH, a/n SUMYANI DS PESANGGRAHAN RW.04/03 KEC.JANGKAR SITUBONDO. No. 293/IMB/BI-II/2016 HILANG STNK nopol P.2403.FB, a/n AMINAH KEL MIMBAAN RW.10/02 KEC.PANJI SITUBONDO. No. 294/IMB/BI-II/2016

Jumat Kliwon, 5 FEBRUARI 2016

Ketua Himpunan Masyarakat Petani Garam (HMPG) Jatim, Muhammad Hasan mengatakan, tahun 2015, harga garam rakyat di Pulau Madura bervariatif, meliputi garam kualitas dua (KP II) hanya Rp 410 per kilogram (kg), sedangkan KP I Rp 480 per kg.

Harga itu jauh dari patokan yang ditetapkan Kementerian Perdagangan (Kemdag). Harga patokan garam di tingkat petani seharusnya paling rendah Rp 750 per kg untuk KP I, dan Rp 550 per kg un-

tuk KP II. Hanya ada ada satu perusahaan, yaitu PT Susanti yang mau membeli seharga Rp 560 per kg untuk KP II. Madura merupakan sentra produksi garam terbesar di Indonesia. Dari target produksi garam tahun tahun 2015 sebanyak 1,4 juta ton, 60% dihasilkan petani garam Madura. Seperti diketahui, pemerintah telah menutup impor garam konsumsi hingga akhir panen

dan hanya memberikan izin impor garam industri ke PT Garam.

Sebagaimana diketahui, Rabu (3/ 2) pemerintah telan menyampaikan pengumuman turunnya tarif tol Suramadu disampaikan Menteri Sekretaris Kabinet, Pramono Anung, usai rapat terbatas yang membahas Pengembangan Wilayah di Kaki Jembatan Suramadu. Saat mengumumkan, Pramono didampingi Gubernur Jatim Soekarwo dan Wali Kota Surabaya terpilih Tri Rismaharini.

Tarif baru tol Jembatan Suramadu untuk kendaraan roda empat, truk berat yang melintasi Jembatan Suramadu hanya dikenai tarif Rp 45.000 (sebelumnya Rp 90.000), truk sedang Rp 30.000 (sebelumnya Rp

60.000), dan tarif kendaraan sedan Rp 15.000 (sebelumnya Rp 30.000).

Penurunan 50 persen tarif tol Surabaya ini melengkapi penggratisan tarif tol untuk kendaraan roda atau motor yang lewat Suramadu.

Gubernur Jatim Soekarwo mengatakan, keputusan Presiden menurunkan tarif tol Surabaya 50 persen merupakan jawaban terhadap usulan yang disampaikan Pemprov Jatim agar tarif tol Suramadu digratiskan. Karena perkembangan masyarakat Madura setelah dibangunnya Jembatan Suramadu ternyata masih lambat akibat masih terbebani biaya tarif tol. “Penurunan tarif tol ini akan mengurangi ongkos transportasi bagi masyarakat Madura. Ini sangat penting untuk mengungkit ekonomi di wilayah Madura,” katanya. Q iib

Petani garam di Pulau Madura saat memanen hasilnya.

CCAI Berikan Bantuan Kembangkan Batik, Disperdagin Air Minum Korban Bencana Banjir Jatim Sosialisasi Program APP 2016

Surabaya, Bhirawa Banjir bandang di Gerokgak Buleleng, Bali, Coca-Cola Amatil Indonesia (CCAI) secara bertahap mengirimkan bantuan berupa ratusan ribu botol air minum dalam kemasan Ades untuk para korban.

Menurut Public Affairs & Communications CCAI Bali, Indah Triyanti saat dikonfirmasi melalui telepon selularnya, Kamis (4/2) kemarin mengungkapkan dalam situasi pasca bencana seperti ini, suplai air minum yang bersih serta aman sangat terbatas dan merupakan salahsatu masalah krusial yang harus segera dibantu.

“CCAI berharap bantuan Ades ini dapat cukup membantu masyarakat Gerokgak yang terkena dampak bencana banjir bandang,” ujar Indah.

Indah menambahkan bahwa bantuan diserahkan langsung melalui Kantor Desa Gerokgak yang nantinya akan disebarkan ke Masyarakat di empat Desa yaitu desa Banyupoh, kecamatan Seririt; desa Lokapaksa, desa Penyawangan dan desa Musi Kecamatan Gerokgak

achmad tauriq/bhirawa

Serah terima Air Minum Ades untuk Masyarakat Korban Banjir Bandang disaksikan langsung oleh Kepada Desa, Made Sartika.

Buleleng.

“Manajemen dan seluruh karyawan CCAI turut prihatin atas terjadinya bencana yang menimpa keluarga korban, penduduk Kecamatan Gerokgak, Buleleng dan masyarakat sekitarnya. Bantuan ini adalah merupakan salahsatu perwujudan komitmen kami untuk selalu membantu masyarakat yang di area sekitar operasi kami,” katanya.

Sedangkan bantuan air mi-

num tersebut diterima langsung Kepala Desa Penyawangan, Made Santika. “Keadaan saat ini masih belum kembali seperti sedia kala, terutama dalam hal mendapatkan air minum yang bersih dan aman.

Sehingga bantuan air minum ini sangat membantu para korban, baik yang masih berada di pengungsian atau mereka yang sudah bisa kembali kerumah masing-masing,” pungkas Made. Q riq

Pemkab Trenggalek Target PAD 2016 Rp 142,2 M Trenggalek, Bhirawa Pemkab Trenggalek, Jatim, menargetkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp142,2 miliar selama tahun anggaran 2016, meningkat 10 persen dibanding target tahun 2015 sebesar Rp124 miliar. “Ada peningkatan target dibanding 2015,” kata Kepala Dinas Pendapatan (Dispenda) Kabupaten Trenggalek, Yudy Sunarko di Trenggalek, Kamis (4/2).

Ia menjelaskan, peningkatan PAD itu mempertimbangkan terlampauinya target PAD pada 2015 yang pada November saja

sudah melebihi 100 persen dari target yang ditetapkan. “Ini menjadi tantangan tersendiri untuk mencapainya. Harus ada strategi yang memfokuskan pada target tersebut agar jangan sampai gagal,” ujarnya.

Yudy merinci target PAD 2016 sebesar Rp142,2 miliar terbagi atas hasil pajak daerah sebesar Rp22,3 miliar; hasil retribusi daerah Rp24,8 miliar; dan lain-lain PAD sekitar Rp88,8 miliar. “Namun untuk hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, target tetap yakni sebesar Rp6,1

miliar,” katanya.

Dari sekitar 31 sektor sumber pendapatan asli daerah di Trenggalek, pemasukan dari pengelolaan badan layanan umum daerah (BLUD) bidang kesehatan menyumbang paling besar.

Selama kurun 2016, total PAD yang ditarget dari badan layanan kesehatan daerah tersebut dipatok sebesar Rp52 miliar lebih.

Tidak hanya dari jasa layanan medis RSUD dr Soedomo, tetapi juga dari belasan puskesmas yang telah berstatus BLUD dan tersebar 14 kecamatan seTrenggalek. Q wik,ant

Bondowoso, Bhirawa Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Dipserdagin) Jatim terus mensosialisasikan program APP (Anty Poverty Program). Upaya yang dilakukan adalah dengan mengembangkan industr batik yang ada di Bondowoso.

Hadir dalam sosialisasi tesebut Kasi Logam dan Mesin Ir. Bambang Woeryantriyogo MM dari Disperindagin Jatim, TA Menejemen Propinsi Jatim Drs Suroso MM MBA, Kabid Ekonomi Bappeda Bondowoso Ir Sudjoko dan Kasi Mesin dan Elektronika Disperindag Bondowoso Deky Handy Prasetyo ST MSi serta 20 orang peserta pengembangan Batik dari Desa Kali Anyar Tamanan sebanyak 20 orang.

Suroso menyampaikan konsep dasar APP yaitu meningkatkan pendapatan masyarakat melalui kegiatan usaha berkelompok, dengan harapan produksi yang dihasilkan bias dipasarkan melalui mitra yang sudah mendapat fasilitas kredit lunak dari pemerintah.

“Jadi konsep dasar pro-

gram ini adalah untuk meningkatkan pendapatan masyarakat melalui kegiatan usaha, sehingga hasil usaha tersebut bias dipasarkan melalui mitra usaha yang sudah menjalin kerjasama,” katanya. Saat ini menurut Suroso, di Jatim dilaksanakan pada 16 Kabupaten sedangkan untuk Kabupaten Bondowoso dilaksanakan dalam beberapa bidang diantaranya Bidang Industri dan Perdagangan yang focus pada pengembangan batik, Pertanian, Kehutanan dan Perkebunan serta pengembangan usaha perikanan.

Sementara itu Pemateri dari Diskoperindag Bondowoso Deky Handy Prasetyo lebih menekankan pada peningkatan keahlian yang akan berpengaruh pada kualitas hasil produksi, menurutnya bersama Konsultan yang sudah ditunjuk pihaknya akan intens melakukan pembinaan baik pembinaan keorganisasian maupun lainnya, sehingga program yang sudah dicanangkan ini akan berhasil secara maksimal. Q har

Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Dipserdagin) Jatim saat mensosialisasikan program APP (Anty Poverty Program).

Kendalikan Inflasi, Bulog Situbondo Gelar Sosialisasi Rastra 2016 Untuk mengendalikan gejolak inflasi dan mengurangi beban pengeluaran rumah tangga sasaran melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan beras, Perum Bulog Sub Divre Bondowoso mengadakan sosialisasi raskin/rastra dilantai II Pemkab Situbondo pagi kemarin.

sawawi/bhirawa

Asisten II Setkab Situbondo Akhmad Sugiarto bersama Wakasub Bulog Sub Divre Bondowoso Ibrahim Wairoy saat sosialisasi rastra di lantai II Pemkab Situbondo.

Acara sosialisasi raskin diawal tahun 2016 ini dibuka Asisten II Setkab Situbondo Akhmad Sugiarto dengan didampingi Wakasub Bulog Bondowoso Ibrahim Wairoy, Kabag Ekonomi dan unsur Sat-Intel Polres berikut Intel Kejaksaan Situbondo. Seluruh Kepala Desa dan Camat se Situbondo juga turut serta mengikuti sosialisasi raskin yang dimulai pukul 09.00 wib.

Menurut Ibrahim, sosialisasi raskin tahun 2016 mengacu kepada surat Menko Kesra RI nomor B-100/100/menko/PMK/XII/ 2015 tanggal 30 Desember tentang pagu raskin/rastra/Provin-

si tahun 2016. Selain itu, terang Ibrahim, mengacu pada Surat Gubernur Jatim; Surat Bupati Bondowoso dan Surat Bupati Situbondo. Adapun sasaran program raskin, kata Ibrahim, berkurangnya beban pengeluaran RTS-PM dalam mencukupi kebutuhan pangan beras melalui penyaluran beras bersubsidi dengan alokasi 15 kg/RTS/bulan. “Dengan program ini pula diharapkan bisa menstabilkan harga beras di pasaran, dengan intervensi Pemerintah menetapkan harga beras bersubsidi sebesar Rp 1.600/ kg,” tegas Ibrahim, Rabu (3/2).

Masih kata Ibrahim, untuk

jumlah RTS-PM (rumah tangga sasaran penerima manfaat) khusus untuk Kabupaten Situbondo berjumlah 64.234 RTS. Sedangkan untuk pagu raskin tahun 2016, kata Ibrahim, berjumlah 11.562.120 kg atau setara 963.510 kg/bulan. “Khusus untuk alokasi raskin setiap RTS-PM, diberikan sebanyak 15 kg/bulan dengan harga tebus sebesar Rp 1.600/kg hingga sampai titik distribusi,”urai Ibrahim dihadapan ratusan Kades dan 17 Camat kemarin.

Dari 17 Wilayah Kecamatan se-Kabupaten Situbondo, papar pria asli Papua itu, pagu raskin terbesar ada di Kecamatan Besuki yakni sebanyak 96.120 RTS. Untuk wilayah terbesar kedua, ungkap Ibrahim, diterima Kecamatan Banyuputih sebanyak 75.615 RTS dan disambung ter-

besar ketiga di Kecamatan Panji sebanyak 73.485 RTS. “Adapun terendah terletak di wilayah Kecamatan Banyuglugur sebanyak 36.975 RTS dan terkecil kedua dan ketiga masing masing menimpa Kecamatan Kota Situbondo dan Kecamatan Bungatan yakni sebanyak 42.270 RTS dan 42.405 RTS,” beber Ibrahim dengan didampingi Erfan dan Niken kemarin.

Asisten II Setkab Situbondo, Akhmad Sugiarto, menuturkan, pemberian distribusi raskin/ rastra untuk membuka akses pangan keluarga melalui penjualan beras murah kepada keluarga penerima sesuai jumlah yang ditentukan. Untuk pagu raskin tahun 2016 ini, aku mantan Kabag Hukum itu, sama dengan pagu raskin tahun 2015 lalu. Q awi

MALANG RAYA

Jumat Kliwon 5 FEBRUARI 2016

KILAS AREMANIA

TKI Kabupaten Malang Turun Hingga 30 Persen

Gedung SDN Giripurno 2 Rawan Ambrol Pondasi Tergerus Akibat Hujan Terus Menerus

Kab Malang, Bhirawa Jumlah Tenaga Kerja Indonesia (TKI) asal Kabupaten Malang yang bekerja di luar negeri mengalami penurunan yang signifikan hingga 30 persen lebih. Penurunan jumlah TKI ini salah satunya disebabkan oleh kebijakan pemerintah menghentikan penempatan TKI ke kawasan Timur Tengah (Timteng) pada 2015 lalu.

Berdasarkan sumber data dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Malang, pada tahun 2014, jumlah TKI asal Malang yang ke luar negeri mencapai 3.033 orang.

Namun di tahun 2015, jumlahnya menurun hanya tinggal 1.969 orang atau turun lebih dari 30 persen.

“Terjadi penurunan jumlah yang cukup signifikan antara tahun 2014 dan 2015,” ujar Sukardi, Kepala Seksi Penempatan Tenaga Kerja (Kasie Penta) Disnakertrans Kabupaten Malang, Kamis (4/2).ý Penurunan jumlah tersebut, kata Sukardi, disebabkan oleh kebijakan Pemerintah Indonesia mengenai penghentian penempatan TKI untuk 20 negara di kawasan Timteng yang berlaku sejak 2015 lalu.

Dijelaskan, negara yang menjadi tujuan ‘favorit’ TKI asal Kabupaten Malang adalah Hongkong dan Taiwan. Setelah itu baru menyusul negara-negara di Kawasan Timteng.

“TKI asal Kabupaten Malang, khususnya TKW banyak yang memilih tujuan bekerja di Hongkong dan Taiwan. Tetapi banyak juga yang memilih bekerja di Timur Tengah, khususnya Arab Saudi dan Uni Emirat Arab,” tuturnya.Q sup

Batu, Bhirawa Hujan deras yang turun dalam beberapa waktu terakhir mulai mengancam dunia pendidikan. Rabu (3/2) dinihari, tanah longsor menggerus tanah di bawah bangunan SDN Giripurno 2 Kota Batu.

Akibatnya, sebuah ruang kelas harus dikosongkan karena rawan ambles dan roboh.

Kota Malang Segera Miliki Swalayan Ikan Malang, Bhirawa Kota Malang, dalam waktu dekat ini segera memiliki swalayan ikan terbesar pertama di daerah itu karena swalayan itu nanti menyediakan berbagai jenis ikan segar dengan kualitas bagus dan harga terjangkau.

Kepala Dinas Pertanian Kota Malang Hadi Santoso di Malang, Kamis (4/2) , mengemukakan lokasi swalayan ikan segar dan olahan tersebut rencananya mengambil lokasi di Jalan Sarangan dengan memanfaatkan gedung bekas Pasar benih Ikan yang saat ini sudah disulap menjadi bangunan berkonsep swalayan.

“Konsumen bisa membeli ikan segar yang sudah difillet, diproses dengan suhu tertentu dan dipacking, jadi mirip yang ada di pasar swalayan modern. Harganya pun jauh lebih murah ketimbang di pasar swalayan modern pada umumnya, karena ikannya langsung mengambil dari nelayan atau pembudidaya,” ujarnya. Untuk memenuhi kebutuhan ikan segar di swalayan tersebut, kata Hadi Santoso yang akrab dipanggil Sony itu, Dinas Pertanian setempat bekerja sama dengan beberapa penghasil ikan laut dari kawasan Sendangbiru dan Balekambang di Kabupaten Malang, Banyuwangi dan sejumlah daerah lainnya.

Menurut dia, ada syarat bagi penjual yang akan mengisi swalayan ikan tersebut, yakni sebagai pembudidaya asli, mengedepankan keamanan, sehat, utuh dan halal, bahkan nantinya juga ada petugas khusus yang mengecek ikan itu.

Swalayan yang rencananya dibuka April mendatang itu, dikonsep layaknya pasar swalayan modern dengan satu kasir. “Tak hanya itu, kami juga siapkan ikan hias dan berbagai jenis ikan olahan.Q ant

Pemkot Batu Optimalkan Jalur Alternatif Sidomulyo Batu, Bhirawa Pemerintah Kota (Pemkot) Batu melalui Dinas PU Pengairan Bina Marga berupaya untuk mengoptimalkan jalur alternatif di sepanjang Jl Dieng, Desa Sidomulyo, Kecamatan Batu hingga Jl Raya Pandanrejo, Kecamatan Bumiaji. Karena itu kemarin (4/2) mereka melakukan aktifitas penyemiran jalan di kawasan tersebut.

Sejak pagi hari dengan menggunakan peralatan pengaspalan sederhana, beberapa pekerja sejak pagi hari hingga sore melakukan penyemiran di sebagian lajur jalan alternatif Karangploso – Batu ini.

Kabid Bina Marga, Susilo Trimulyanto, menjelaskan bahwa penyemiran jalan ini dilakukan demi kenyamanan dan keamanan masyarakat dan wisatawan.

Setiap ada laporan jalan berlubang tim langsung melakukan perbaikan.

“Kalau tidak ada jalan berlubang, Kota Batu kan lebih cantik, pengguna jalan aman dan nyaman,” ujar Aiek, panggilan akrab Susilo Trimulyanto, Kamis (4/2).

Fokus perbaikan disesuaikan dengan kondisi jalan rusak yang ada. Seperti jalanan yang mengalami kerusakan seperti retak-retak atau berlubang karena terendam air hujan atau karena beban kendaraan atau tonase yang berat.

Terlebih jalan yang selama ini banyak dilewati oleh bus pariwisata.Q nas

anas bachtiar/bhirawa

Proses penambalan jalan untuk memaksimalkan jalur alternatif di kawasan Desa Sidomulyo

9

anas bachtiar/bhirawa

Akibat tanah longsor salah satu gedung milik SDN Giripurno 2 menjadi menggantung dan rawan ambruk.

Kepala SDN Giripurno 2, Sukoyo, S.Pd menceritakan, beberapa hari terakhir hujan deras mengguyur daerahnya. Rata-rata hujan turun dalam waktu cukup lama yakni, mulai sore hingga larut malam.

“Karena itulah saat longsor terjadi kondisi ruang kelas dalam keadaan kosong. Karena longsor terjadi pada malam hari,”ujar Sukoyo, Kamis (4/2).

Saat Bhirawa mendatangi lokasi longsor, diketahui jika longsor tersebut terjadi di sebelah utara gedung SDN Giripurno 2.

Tepatnya lagi berada di bawah ruang kelas V-A. Akibatnya, saat longsor diketahui pihak sekolah pada pagi harinya, Sukoyo langsung menginstruksikan untuk mengosongkan ruang kelas tersebut. Proses belajar mengajar untuk siswa kelas V-A terpaksa dipindahkan.

Mereka harus menempati ruang kelas II. Adapun siswa kelas II terpaksa mengalah untuk bergantian menggunakan ruang kelas I. Namun siswa kelas II harus masuk siang pukul 10.00 WIB, pada saat siswa kelas I sudah memasuki jam pulang.

Kemarin, Kepala Dinas Pendidikan Kota Batu, Mistin langsung meninjau lokasi longsor di SDN Giripurno 2. Ia menjanjikan untuk segera memperbaiki gedung yang

Kasus HTM Pantai Balekambang Bergulir ke Dewan Kab Malang, Bhirawa Kasus Harga Tiket Masuk (HTM) obyek wisata Pantai Balekambang, Kabupaten Malang, kian melebar. Selain berproses hukum di Kejaksaan Negeri (Kejari) Kepanjen, kini giliran anggota dewan dari Komisi C DPRD Kabupaten Malang yang memanggil Direktur Utama (Dirut) Perusahaan Daerah (PD) Jasa Yasa Arif Wicaksono.

Komisi C memanggil Dirut PD Jasa Yasa agar memberikan penjelasan terkait kenaikan HTM Pantai Balekambang.

“Kami dari Komisi C DPRD Kabupaten Malang meminta klarifikasi kepada Dirut PD Jasa Yasa, berkaitan dengan program akhir tahun 2015 dan tahun baru 2016 area wisata Pantai Balekambang,” jelas Ketua Komisi C DPRD Kabupaten Malang Muslimin, Kamis (4/2), kepada wartawan.

Menurutnya, pertemuan antara pihaknya bersama Direksi PD Jasa Yasa berlangsung di

ruang rapat DPRD Kabupaten Malang. Sedang dalam pertemuan itu dihadiri lima orang Direksi PD Jasa Yasa, termasuk Arief Wicaksono selaku pimpinan perusahaan tersebut.

Kehadiran mereka di gedung dewan untuk mengklarifikasi permasalahan kenaikan HTM Pantai Balekambang dari Rp 10 ribu menjadi Rp 15 ribu.

Menurut politisi PKB ini, pemanggilan ini masih seputar kisruhnya HTM Pantai Balekambang. Sehingga dalam hal ini Komisi C melakukan hearing atau dengar pendapat bersama jajaran PD JasaYasa.

“Sebab sebelumnya, kita pernah hearing Dirut PD Jasa Yasa, tapi pada waktu itu belum ada informasi yang jelas tentang dasar hukum kenaikan tarif masuk Pantai Balekambang.

Dan saat itu juga belum ada penjelasan yang detail, sehingga dirut berjanji akan memberikan penjelasan yang detail setelah berakhirnya program itu,” papar

Musllimin.

Ia menegaskan, upaya meminta klarifikasi yang dilakukan Komisi C, sebagai bentuk respon atas perkembangan yang muncul di masyarakat. Karena kenaikan HTM pantai tersebut telah mengkhawatirkan anggota dewan. Seperti akan mengurangi jumlah pengunjung di Pantai Balekambang.

Sementara itu, Direktur Administrasi PD Jasa Yasa Asyari membenarkan, jika Direksi PD Jasa Yasa termasuk dirinya sudah memenuhi panggilan Komisi C DPRD Kabupaten Malang. Sementara, pemanggilan Komisi C itu terkait adanya kenaikan HTM Pantai Balekambang, pada libur sekolah dan pergantian tahun 2016.

“Saya dalam pertemuan itu hanya mendampingi Dirut PD Jasa Yasa Arif Wicaksono. Saya tidak berani memberikan keterangan kepada mas-mas wartawan, karena itu kewenangan dirut,” tegasnya. Q cyn

SKPD Harus Terlibat Dalam Musrenbang Desa Kota Batu, bhirawa Kegiatan Musyawarah Rencana Pembangunan tingkat Desa (Musrenbangdes) saat ini sedang berjalan. Dalam kegiatan tersebut seluruh SKPD diwajibkan untuk ikut serta hadir dan terlibat aktif.

Pesan ini disampaikan Walikota Batu, Eddy Rumpoko, kepada seluruh Kepala SKPD, Kamis kemarin (4/2).

“Seluruh SKPD harus di setiap forum Musrenbang, mulai tingkat Desa, Kecamatan hingga nanti di tingkat Kota. Tujuannya agar seluruh SKPD mengetahui secara pasti yang dibutuhkan masyarakat dan

persoalan yang sedang dihadapi,” kata ER sapaan akrab Walikota Batu.

Dijelaskan dengan hadir langsung di Musrenbang, maka forum juga akan semakin terarah.

Jika forum membutuhkan informasi atau data-data yang diperlukan, maka saat itu juga SKPD terkait bisa memberikan penjelasan secara langsung.

Ditambahkan dalam Musrenbangdes seringkali hanya membuat usulan-usulan pembangunan fisik, sementara untuk usulan bidang sosial budaya seringkali terabaikan.

“Masalah pengentasan kemiskinan dan pengangguran

misalnya, harus mulai dirancang di tingkat desa, sehingga akan menemukan solusi yang tepat. Apa kebutuhan mendasar masyarakat miskin dan kenapa ada masyarakat yang masih menganggur. Padahal pertumbuhan ekonomi dan pariwisata Kota Batu sangat pesat,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala Bappeda Kota Batu, M Chory mengatakan bahwa sejumlah desa telah menggelar Musrenbang diantaranya yaitu desa Bumiaji, Sumberbrantas, Sumbergondo, Gunungsari, Tulungrejo, Oro-oro Ombo, Pandanrejo, Torongrejo, Junrejo dan Tlekung.Q sup

rusak tergerus longsor tersebut.

Selain itu Pemkot juga akan melakukan pemlengsengan suangi irigasi yang ada di bawah gedung sekolah.

“Hal ini dilakukan agar ruang kelas tersebut bisa kembali dipergunakan kembali. Selain itu juga untuk menghilangkan rasa khawatir saat menggunakan gedung tersebut sehingga proses belajar mengajar menjadi aman dan nyaman,”ujar Mistin.

Sekolah Dibobol Ketika SDN Giripurno 2 mendapatkan musibah tanah longsor, SDN Ngaglik 04 justru digarong maling. Anehnya, pelaku pencurian hanya mengambil hard disc dan laptop berisi data sekolah.

“Yang diambil adalah hard disc yang ada di komputer Tata Usaha.

Komputer yang lain tak diutakatik sama sekali,”ujar Kepala SDN Ngaglik 4, Retno Teguh Wijayanti.

Untuk masuk ke ruang kantor, pelaku menjebol jendela teralis yang ada di samping sekolah.

Setelah berhasil masuk, pelaku membongkar computer milik TU dan mengambil hard disc-nya.

Pelaku juga sempat meminum susu sapi di dalam kulkas, yang rencananya akan diberikan kepada para siswa setiap hari Selasa. Q nas

Pj Bupati Malang Mulai Pamitan Kab Malang, Bhirawa Penjabat (Pj) Bupati Malang Hadi Prasetyo berpamitan kepada masyarakat dan Musyawarah Pimpinan Kecamatan (Muspika) menyusul akan segera dilantiknya bupati /wali kota terpilih secara serentak, pada 15 Februari 2016 “Kami berkenalan dan sekaligus berpamitan kepada masyarakat dan Muspika di masingmasing kecamatan, hal ini berkaitan dengan akan berakhirnya masa Jabatan Bupati Malang,” ungkap Pj Bupati cahyono/bhirawa Malang Hadi Prasetyo, Kamis (4/2), kepada wartawan.

Hadi Prasetyo Menurutnya, dirinya menjabat sebagai Pj Bupati Malang sejak 2 November 2015.

Seiring dengan akan berakhirnya masa jabatan Pejabat Bupati Malang, maka sejak kemarin dirinya sudah berpamitan pada masyarakat dan muspika.

“Kabupaten Malang yang berpenduduk lebih kurang tiga juta ini, memiliki 33 kecamatan. Sehingga untuk mendatangi harus bergantian, dan tidak bisa sekaligus. Mengingat antar kecamatan di Kabupaten Malang jaraknya rata-rata jauh,” ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Prasetyo menyebutkan, jika Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupten Malang, sebesar Rp 70 Triliun. Sedangkan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), sebesar Rp 3,5 triliun, per tahun. Sehingga dari selisih angka itu merupakan uang masyarakat yang berputar di Kabupaten Malang. “Karena jumlah APBD-nya besar, maka masyarakat Kabupaten Malang saya minta mampu lebih inovatif,” tuturnya.

Sementara itu, Komisoner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Malang Totok Haryono mengatakan, jika dirinya hingga sekarang belum mengetahui kapan pasangan Bupati Malang terpilih dilantik Menteri Dalam Negeri (Mendagri). Sebab, KPU hingga kini belum mendapatkan tembusan, baik dari DPRD Kabupaten Malang maupun Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang.

“Karena tugas KPU hanya melakukan penetapan pasangan calon (paslon) Bupati Malang yang menang dalam Pemilukada 2015 Kabupaten Malang.

Selanjutnya, terkait pelantikan bupati terpilih, kapan diselenggarakannya pelantikan, yaitu kewenangan DPRD Kabupaten Malang dengan Kemendagri,” tandasnya. Q cyn

Pelajar Batu Praktik Demokrasi ke Kantor KPUD Para pelajar Sekolah Dasar (SD) di Kota Batu tak hanya mendapatkan teori tentang demokrasi. Mereka juga mempraktekannya dan menemui narasumber langsung di Kantor Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kota Batu, Kamis (4/2) kemarin.

Sebagai pemilih usia sangat dini, pembelajaran dan praktek langsung demokrasi akan meningkatkan partisipasi pemilih dalam Pemilihan Umum ke depan.

“Ini adalah sebuah kegiatan faktual aplikasi pendidikan demokrasi kepada masyarakat. Meskipun usia mereka masih sangat dini, tetapi pendidikan seperti akan sangat bermanfaat bagi masa depan demokrasi di Kota Batu pada khususnya, dan Indonesia pada umumnya,”ujar Ketua KPUD Kota Batu, Rochani, Kamis (4/2) kemarin.

Ia menambahkan bahwa memberikan pendidikan tentang demokrasi kepada para

pelajar merupakan kesempatan langka bagi KPUD. Dan kedatangan para pelajar ke KPUD ini merupakan yang pertama kali. Hal ini menunjukkan adanya kepedulian dari sekolah dan siswa untuk mengetahui kondisi riel demokrasi di Negeri ini.

“Pemahaman mereka tentang demokrasi tentu akan berbeda dibandingkan hanya mempelajari demokrasi dari referensi buku saja. Karena jika hanya mempelajari dari buku para pelajar ini hanya akan membayangkan bagaimana pelaksanaan demokrasi yang sebenarnya,” tambah Rochani.

Kemarin Kantor KPUD men-

anas bachtiar/bhirawa

Ketua KPUD Kota Batu, Rochani, terlihat sedang memberikan pemahaman tentang demokrasi kepada para siswa. jadi tempat praktek bagi pelajar terkait pelaksanaan demokrasi langsung. Mereka diajari tentang pendaftaran para calon pemilih, pendafataran calon legislatif hingga pendaftaran calon kepala da-

erah. Selain itu di sini mereka bisa menegtahui surat suara, gambar-gambar parpol, hingga bilik suara. Bahkan mereka juga diajak mempraktekkan pemungutan suara di bilik suara.

“Hari ini (kemarin) pelajar yang datang ke KPUD adalah dari SDN Ngaglik 01. Kita berharap pelajar-pelajar yang lain untuk belajar demokrasi bersama kita (KPUD),”harap Rochani.

Sementara, Kepala SDN Ngaglik 01, Yayuk Rahayuningsih mengatakan bahwa kunjungan siswanya ke kantor KPUD adalah program sekolah bersama komite sekolah. Diharapkan, dengan bertemu dan berdialog langsung dengan narasumber maka data dan pemahaman yang diperoleh siswa akan lebih akurat dan tepat. Setelah mendatangi kantor KPUD, mereka akan mengagendakan kunjungan ke perkantoran terpadu. Mereka akan diajak untuk berwisata edukasi tentang pemerintahan.

“Namun agenda ini masih menjadi wacana, dan belum kita tentukan waktu pelaksanaannya,”ujar Yayuk. Q nas

OLAHRAGA

10 LINTASAN

Sulteng Ikuti 10 Nomor di PON XIX Palu, Bhirawa Tim dayung Sulawesi Tengah dipastikan mengikuti 10 nomor yang akan diperlombakan pada Pekan Olahraga Nasional (PON) XIX di Jabar 2016.

"Ini kesempatan dan peluang emas yang tidak boleh di sia-siakan para pedayung kita untuk meraih medali," kata Sekretaris Pengda Persatuan Olahraga Dayung Seluruh Indonesia (PODSI) Sulteng, Thamrin Samauna di Palu, Kamis.

Ia mengatakan 10 nomor itu terdiri dari cano, rowing dan perahu naga.

Menurut dia, semua nomor berpeluang untuk meraih medali.

Dayung termasuk cabang yang diunggulkan merebut medali di PON. Beberapa kali pelaksanaan PON, atlet dayung selalu menyumbangkan medali bagi kontingen Sulawesi Tengah. Bahkan ketika masih diperkuat pedayung nasional Yordan Yori selalu menumbangkan medali emas di nomor cano.

Yordan dalam beberapa kali PON tidak bisa dikalahkan lawan-lawannya. "Sampai pedayung Sulteng yang kini sudah menjadi PNS di salah satu kantor pemerintah di Palu itu dijuluki "si raja cano" dari Pulau Sulawesi," kata Thamrin.

Thamrin menambahkan untuk meningkatkan prestasi atlet, Pengda PODSI Sulteng setiap hari melaksanakan latihan di perairan Teluk Palu.

"Mereka menjalani latihan fisik di Kampung Nelayan," katanya.

Sementara Kepala Sekretariat KONI Sulteng, Edison Ardiles mengatakan pada PON XIX di Jabar 2016, kontingen Sulteng meloloskan 20 cabang.

Cabang dimaksud antara lain, tinju, kempo, karate, judo,sepaktakaw putri, voli indor, dayung, biliar, pencaksilat, binaraga dan balap motor.Q ant

Jumat Kliwon 5 FEBRUARI 2016

Banyuwangi Gelar Lomba BMX Internasional Banyuwangi, Bhirawa Kabupaten Banyuwangi pada tahun ini akan menggelar lomba balap sepeda BMX tingkat Internasional yang rencananya akan digelar di sirkuit BMX di kecamatan Muncar pada tanggal 2 – 3 April mendatang.

Menurut Wawan Yadmadi, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pemuda dan Olah raga (Dispora) Banyuwangi, lomba yang digelar selain untuk menggali dan mengembangkan bibit potensial pembalap sepeda Banyuwangi, juga dimaksudkan untuk memberikan dukungan kepada salah satu pembalap Nasional Putri agar mampu tampil dalam Olimpiade di Brasil mendatang.

Sedangkan untuk persiapan pelaksanaan lomba sepeda BMX, menurut Wawan saat ini pihaknya bersama dengan

beberapa dinas antara lain; Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Bina Marga Cipta Karya dan Tata Ruang, Dinas Kebersihan dan Pertamanan, Dinas Perindustrian Perdagangan dan Pertambangan dan beberapa dinas terkait yang lain untuk melakukan persiapan sedini mungkin agar even internasional tersebut dapat diselenggarakan dengan aman lancar dan sukses.

“Kalau untuk menggelar Internasional Tour De Banyuwangi Ijen (ITDBI) kita sudah pengalaman, tetapi untuk lom-

nurhadi/bhirawa

Wawan Yadmadi ba BMX Internasional ini yang pertama kali dan ini merupakan tantangan dan pembuktian kita bagi masyarakat

dunia kalau Banyuwangi mampu menggelar even balap sepeda tingkat internasional,”tegas Wawan.

Disamping melakukan persiapan di Banyuwangi, menurut Wawan pihaknya juga melakukan koordinasi dengan Pengurus Besar (PB) Ikatan Sport Sepeda Indonesia (ISSI) maupun Pengurus Provinsi ISSI Jawa Timur terkait dengan rencana untuk menggelar lomba balap sepeda BMX di salah satu sirkuit dari tiga terbaik yang ada di Indonesia.

Selanjutnya Wawan menambahkan beberapa waktu delegasi PB dan perwakilan Pengprov ISSI bersama dengan Dispora melakukan tinjau lapang untuk melihat kondisi sirkuit yang digunakan pada saat Pekan Olah Raga Provinsi (Porprov) Jawa Timur digelar

Anggar Jatim, Sosialisasi ke Sekolah

Alsam Berharap Mampu Perkuat Bali United Denpasar, Bhirawa Penyerang tim sepak bola Bali United, Alsan Sanda mengharapkan mampu memperkuat Bali United saat perhelatan turnamen Bali Island Cup (BIC) II yang rencananya akan dimulai 18 Februari 2016.

"Saya sangat ingin bermain membela Bali United saat Bali Island Cup nanti, tapi saya sebagai anggota kepolisian juga harus melakukan kewajiban saya apabila diberikan tugas untuk memperkuat tim PS Polri," kata Alsan saat dihubungi melalui telepon seluler dari Denpasar, Kamis.

Ia mengatakan turnamen Bali Island Cup merupakan kesempatan untuk menunjukkan kualitas terbaiknya setelah gagal dalam turnamen sebelumnya yakni Piala Jenderal Sudirman beberapa waktu lalu.

"Bali Island Cup merupakan kesempatan baik saya untuk menunjukkan kemampuan terbaik di hadapan tim pelatih dan para Semeton Dewata (suporter) setelah kami gagal lolos dari babak penyisihan grup di turnamen Piala Jenderal Sudirman," ujar pengguna nomer punggung sembilan di Bali United itu.

Selain itu ia juga merasa memiliki tanggung jawab untuk bisa membuat Bali United berprestasi dalam setiap turnamen yang diikuti karena dirinya merasa bisa seperti sekarang berkat diberikan kesempatan bergabung dengan klub Serdadu Tridatu.

"Karir sepak bola saya bisa seperti sekarang pastinya tidak lepas dari kesempatan yang diberikan kepada saya untuk bergabung dengan klub profesional seperti Bali United," ujar pemain berusia 23 tahun itu.

Ditanya mengenai arti Semeton Dewata bagi Alsan, ia mengatakan kehadiran Semeton Dewata yang setia mendukung Bali United di setiap pertandingan membuat para pemain termasuk dirinya akan memiliki energi dan semangat tambahan untuk memberikan yang terbaik untuk Bali United.Q ant

di Banyuwangi.

Adapun kategori yang dilombakan dalam ajang BMX Internasional, imbuh Wawan ada kategori Open Internasional dan Lokal Jawa Timur. Adapun kelas yang dilombakan mulai Kelompok Usia (KU) 10 – 11 Tahun, 12- 13 Tahun, 14 – 15 Tahun dan 16 – 17 Tahun untuk Putri. Sedangkan untuk Putra ditambah dengan KU 6 – 7 Tahun dan 8 – 9 Tahun.

Bagaimana persiapan Banyuwangi sendiri sebagai tuan rumah Menurut Wawan pihaknya sudah ketemu dengan ketua ISSI Kabupaten Banyuwangi, Guntur Priyambodo untuk menyiapkan para pembalap Banyuwangi agar mampu bersaing dengan para peserta dari kabupaten / kota maupun pembalap dari negara lain. Q mb12

nurhadi/bhirawa

Ketua OC Musorkablub KONI, Mulayin menunjukan contoh tatib dan ad art dan id card bagi peserta.

Siap Gelar Musorkablub KONI Banyuwangi, Bhirawa Pengurus Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) bersama dengan beberapa Pengurus Cabang Olahraga (Cabor) Kamis siang menggelar rapat persiapan pelaksanaan Musyawarah Olahraga Kabupaten Luar Biasa (Musorkablub) Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Banyuwangi di Ruang Rapat Koni kabupaten Banyuwangi.

Agenda rapar tersebut dihadiri oleh Plt Ketua Koni, Sekretaris dan wakil sekretaris, beberapa pengurus Koni dan perwakilan pengcab yang ada di bawah naungan Koni Banyuwangi, ketua Sekretaris dan Bendahara Sterring Comity (SC) dan .Organization Comity (OC) musorkablub Koni Tahun 2016.

Menurut Joko Fandi Achmad, Plt Ketua Koni, tugas utama yang harus diemban adalah sukses pelaksanaan Musorkablub Koni dengan cara-cara yang sportif dan sesuai dengan kaidah olahraga yang ada di Indonesia.

Untuk menjamin keterbukaan dan transparansi pelaksanaan Musorkablub Koni, menurut Joko Fandi Achmad pihaknya akan membuka pendaftaran calon ketua umum Koni secara terbuka melalui mass media.

“Dalam pelaksanaan Musorkablub nanti kami berharap terjadi diskusi dan perdebatan terkait visi misi para calon bukan pada figur calon, sehingga siapapun yang terpilih nantinya akan menjabarkan visi misinya dalam program kerja yang akan dilaksanakan selama masa kepemimpinanya,”ujar Joko Fandi Achmad.

Sementara Mukayin, ketua OC Musorkablub Koni menyatakan pada dasarnya siap untuk menggelar acara yang rencananya akan dilaksanakan di Hotel Santika pada pertengahan bulan Februari ini. “Kami sudah menyiapkan semua kebutuhan agenda musorkablub mulai dari draf tata tertib, AD/ ART Koni maupun ID Card bagi para peserta,” jelas Mukayin.

Menurut Mukayin dalam

agenda Musorkablub Koni tahun ini pihaknya mengajukan anggaran sekitar Rp 45 Juta, apabila ada dana transportasi bagi peserta Musorkablub Koni.

Namun apabila dana transportasi bagi peserta tidak ada maka dana yang dibutuhkan sekitar Rp 22 juta. Bahkan apabila digelar di tempat lain biayanya akan lebih kecil lagi.

Lebih lanjut Mukayin menambahkan komitmen awal pengurus cabor bahwa pelaksanaan Musokablub bukan masalah tempat atau dana , apabila dana yang dibutuhkan terbatas adanya bahkan tidak ada pengcab sepakat Musorkablub Koni harus tetap jalan bagaimanapun kondisinya.

“Yang paling penting pelaksanaan Musorkablub Koni nanti benar-benar mampu memilih figur ketua umum Koni yang amanah sportif dan tanggung jawab. Kita sudah capek mengurus masalah seperti ini setelah selesai tidak ada kejelasanya,”tegas Mukayin mengakhiri pembicaraan. Q mb12

Surabaya, Bhirawa Pengprov Ikatan Anggar Sekuruh Indonesia (Ikasi) Jatim kini terus berupaya untuk memasalkan olahraga adu pedang ini. Selain menggelar kejuaraan di daerah, pengurus juga akan melakukan sosialisasi ke sekolah.

Menurut Ketua Umum IKASI Jatim, Ir HM Rudiansyah, pendekatan ke sekolah sangat penting karena ia yakin minat pelajar untuk berlatih anggar sangat tinggi. Karena permainan olahraga ini sangat menarik dan penuh tantangan.

"Saya yakin kalau kita melakukan sosialisasi ke sekolah, banyak pelajar yang akan tertarik berlatih anggar. Selain itu saat ini Jatim juga membutuhkan bibit atlet dari kalangan pelajar," kata Rudiansyah saat dihubungi, Kamis (4/2).

Lebih lanjut ia mengatakan, selain menyehatkan badan, olahraga ini juga bisa menjadi sarana untuk membangun karakter pelajar agar memiliki jiwa sportifitas. "Sejarah olahraga ini dulu dimainkan oleh para ksatria kerajaan eropa dan bisa mendidik para atlet untuk memiliki jiwa pemberani dan sportif," kata pria yang baru saja terpilih menjadi Ketua Umum Ikasi periode 2015-2019 pada Bulan November 2015 itu.

Pada kesempatan itu ia mengatakan, para pengurus akan terus melakukan road show ke daerah untuk membentuk pengurus cabang (pengcab) baru. "Kalau kita memiliki banyak pengcab di kabupaten/kota maka pe-

Arema Resmi Kontrak Lopicic dan Amirudin

Kato Lawan yang Disukai Daud

Malang, Bhirawa Manajemen Arema Cronus Indonesia Malang resmi mengikat kontrak dua pemain baru, masing-masing Teguh Amirudin dan Srdan Lopicic yang akan memperkuat tim berjuluk Singo Edan itu selama musim 2016.

General Manajer Arema Ruddy Widodo di Malang, Jatim, Kamis, memperkenalkan kedua pemain tersebut. "Perekrutan kedua pemain ini memang lebih cepat demi memenuhi kebutuhan tim," katanya.

Sebelumnya, kata Ruddy, manajemen juga sudah komunikasikan dengan pelatih. Kami senang kedua pemain tersebut bisa bergabung.

Ia mengakui tenaga kedua pemain tersebut sangat dibutuhkan di Arema, apalagi skill Amirudin sebagai penjaga gawang cukup bagus dan Srdan Lopicic juga tidak diragukan lagi. "Kehadiran keduanya memenuhi kebutuhan tim yang dalam waktu dekat ini mengikuti sejumlah pertandingan," ujarnya.

Jakarta, Bhirawa Petinju Indonesia Yohannes Christian John atau yang lazim dikenal Chris John menilai bahwa Kato Yoshitaka merupakan tipikal petinju yang akan disukai oleh Daud Yordan dalam pertandingan.

"Tipenya (Kato) maju, jadi saya kira akan terjadi 'jual-beli' pukulan," ujar Chris John saat ditemui dalam sesi timbang badan Daud Yordan dan Kato Yoshitaka di Jakarta, Kamis siang.

Selain itu, mantan petinju juara dunia kelas bulu versi WBA itu juga mewanti-wanti Daud agar mewaspadai serangan balik dari Kato yang dinilai cukup berbahaya.

"Daud selain harus agresif memukul tapi juga harus waspada serangan balik dari Kato," kata Chris menambahkan.

Juara dunia tinju kelas ringan WBO Daud Yordan akan melawan petinju asal Jepang Kato Yoshitaka untuk mempertahankan gelarnya tersebut.

Petinju Sasana Kayong Utara Kalimantan Barat tersebut bakal mempertahankan gelar yang kedua kalinya menghadapi petinju Jepang tersebut di Balai Sarbini Jakarta, Jum'at 5 Februari 2016.

Sebelum berkecimpung di kelas ringan, Daud Yordan juga sempat menjadi juara dunia kelas bulu IBO saat menang dengan KO ronde kedua atas petinju Filipina Lorenzo Villanueva di Singapura, 5 Mei 2012.Q ant

Sementara itu, Lopicic mengaku senang bisa bermain di Arema. "Arema merupakan tim besar dan saya rela menolak tawaran klub dari Malaysia demi Singo Edan. Arema juga punya ambisi untuk menjadi juara, itu yang membuat saya semangat dan tidak menerima tawaran klub lain yang nilainya lebih tinggi," kata mantan pemain Pusamania Borneo FC itu.

Sedangkan Teguh Amirudin yang bakal mengisi posisi penjaga gawang menggantikan Kurnia Meiga yang bergabung dengan salah satu klub di Jepang juga menyatakan kegembiraannya bisa bergabung dengan Gonzales dan kawan-kawan di Arema. Baginya, Arema sudah ada dalam darahnya sejak kecil.

"Saya dibesarkan di sini (Akademi Arema), tentu senang bisa kembali ke sini," katanya.

Selama memperkuat Arema, Lopicic bakal menggunakan nomor punggung 22, sedangkan Amirudin menggunakan nomor 15. Keduanya pun langsung bergabung berlatih bersama pemain lainnya di

Stadion Gajayana.

Sebelumnya manajemen dan pelatih Arema mencoret enam pemain lokal dan asing yang memperkuat tim itu dalam mengarungi turnamen sepanjang 2015. Keenam pemain yang dicoret itu di antaranya adalah Suroso, M Kamri, Hermawan, Gede Sukadana, dan pemain asing Toni Mossi.

"Selain pemain baru, kami juga menginginkan adanya fisioterapi. Mudah-mudahan saja disetujui, sekarang masih kami bicarakan," ucapnya.

Beberapa pemain yang tetap bertahan di Arema di antaranya adalah Akhmad Kurniawan, I Made Wardana, Juan Revi, Cristian Gonzales, Ahmad Bustomi, Purwaka Yudi, Dendi Santoso, Feri Aman Saragih, Samsul Arif, Esteban Viscara, Benny Wahyudi, Arif Suyono, dan Hendro Siswanto.

Dalam waktu dekat ini Arema bakal mengarungi beberapa turnamen, yakni Trofeo Jakarta, Bali Island Cup dan Piala Gubernur Jatim.Q ant

wawan t/bhirawa

Ketua Umum Ikasi Jatim, M Rudiansyah ngembangan olahraga ini akan semakin cepat. Keuntungannya kita bisa menggali bibit dari daerah," katanya.

Program lainnya adalah, mencoba untuk menggelar pertandingan level nasional di Jatim. Karena selama ini Jatim jarang menjadi tuan rumah baik untuk Kejurnas maupun event lainnya.

"Kalau bisa kejuaraan itu digelar di mall, sehingga bisa ditonton oleh masyarakat. Ini juga bagian dari program pemasalan anggar," katanya.

Seperti diketahui, pada Musprov Ikasi Jatim yang digelar Bulan November 2015 dihadiri sebanyak 11 Pengcab kabupaten/kota, di antaranya Ikasi Surabaya, Ikasi Sidoarjo, Ikasi Kota Malang, Ikasi Jember dan Ikasi Banyuwangi. Dalam musprov itu, pimpinan sidang Fathullah dan sekretaris sidang Zicho Afria Nugroho itu terpilihla nama Ir HM Rudiansyah sebagai Ketua Umum Ikasi Jatim secara aklamasi. Q wwn

Chris John

Jumat Kliwon, 5 FEBRUARI 2016

Permintaan Krisan Meningkat, tapi Harga Tetap  Sambungan hal 1

menjelang upacara Galungan pada 10 Februari nanti. Hanya saja meski permintaannya meningkat, namun harga Krisan masih tetap, yakni Rp 1.000 per tangkai.

“Karena sudah mengetahui akan ada upacara Galungan, maka sejak tiga bulan lalu para petani Krisan di Tutur sudah bersiap menyambut tingginya permintaan Krisan pada perayaan itu. Di sisi lain, hasil panen itu dijual ke berbagai wilayah di Jatim. Antara lain, Malang, Surabaya, Jombang, Jember dan sebagainya,” kata Subkhan.  hil

PKB Jatim Usulkan Revisi UU Pilkada  Sambungan hal 1

rakyat yang pragmatis karena sumbernya justru dari para calon pemimpin itu sendiri,” beber mantan Ketua PMII Jatim ini.

Ia juga berharap, black campaign terkait isu korupsi terhadap salah satu kandidat calon yang akan maju Pilkada bisa diminimalisir. Pasalnya, banyak dijumpai orang yang potensial untuk maju Pilkada tidak jadi maju hanya karena isu black campaign. “Sandera menyandera antar stake holder politik harus diminimalisir karena itu merusak sistem demokrasi,” ungkap Badrut.

Selain mengusulkan revisi UU Pilkada, pihaknya juga akan mengusulkan supaya sistem pencalonan kader partai yang hendak maju di Pilkada maupun Pileg bukan lagi berdasarkan suara terbanyak. Karena itu partai harus melakukan proses kaderisasi calon pemimpin dengan baik dan benar. “Ke depan parpol juga harus bisa membatasi demokrasi pragmatis,” pinta ketua FPKB DPRD Jatim ini.

Khusus menyangkut degradasi nasionalisme di kalangan pemuda, anggota Komisi E DPRD Jatim ini juga tengah berupaya menggagas Perda Kurikulum bermuatan nasionalisme yang akan diberlakukan di Jatim sehingga nantinya bisa menjadi percontohan nasional. Terlebih saat ini marak berkembang paham-paham radikal yang bisa membahayakan NKRI. “Generasi muda itu calon pemimpin bangsa. Kalau rasa nasionalismenya tidak ditanamkan sejak dini maka negara dan bangsa ini akan dibawa kemana. Contoh sederhana memupuk nasionalisme adalah dengan menyanyikan lagu Padamu Negeri saat memulai dan mengakhiri jam sekolah,” pungkas politisi asal Madura ini.  cty

Virus Zika Belum Terdeteksi di Jatim  Sambungan hal 1

Sementara itu, Kementerian Kesehatan mengeluarkan peringatan perjalanan advisory pada warga Indonesia yang hendak keluar negeri. Sebab, virus Zika mulai menyerang beberapa negara.

Virus Zika menyerang Barbados, Bolivia, Curacao, The Dominican Republic, Ecuador, Fiji, French Guiana, Guadalope, Guatemala, Guyana, Haiti, Meksiko, New Caledonia, Nicaragua, Paraguay, Puerto Rico, Saint Martin, Samoa, Tonga, Thailand, US Virgin Islands, dan Venezuela.

Virus Zika ditularkan melalui gigitan nyamuk. Di daerah tropis, Zika dibawa nyamuk Aedes Aegypti. Di Afrika, Aedes Africanus, dan Aedes AIbopictus di beberapa daerah lain. Penyakit ini sebenarnya tidak seperti demam berdarah. Sel darah putih menurun tetapi tidak disertai penurunan trombosit sehingga risiko perdarahan itu relatif kecil.

Namun yang paling dikhawatirkan bila perempuan hamil terkena virus tersebut.

Sebab, perempuan hamil dapat menularkan virus itu ke janin dalam kandungannya.

Akibatnya, bayi dapat lahir dengan kondisi ukuran otak lebih kecil atau microcephaly.  iib

Percaya Diri  Sambungan hal 1

bernama Agustin pada 2014 silam. “Saya sejak menjadi guru memang menekuni profesi sebagai guru mata pelajaran Seni Budaya di SMPN 1 Panji Kabupaten Situbondo,” aku istri Mohammad Zuhri Efendi, Kamis (4/2).

Anik menuturkan setahun setelah lulus pendidikan tinggi di Universitas Negeri Sebelas Maret Surakarta, ia sempat mengawali mengajar di SMPN 1 Arjasa selama 10 tahun.

Kemudian dimutasi ke SMPN 1 Panji pada 2008. Nah, sejak di SMPN 1 Panji inilah, beber Anik, ia lebih banyak berekspresi (melukis) melalui kegiatan ekstrakurikuler bersama peserta didik. Karena jarak tempat tinggal dekat dengan sekolah, ia sering melanjutkan profesi itu di rumah Griya Panji Mulya, Blok K-5). “Itu saya lakukan jika waktu di sekolah dirasa kurang,” papar wanita yang juga tutor di Universitas Terbuka Jember itu.

Mantan desainer di Kyky Kreativ Surakarta itu menambahkan, setiap karya seorang guru adalah menciptakan peserta didik yang berprestasi. Untuk mendapatkan prestasi tersebut, tidaklah semudah membalikkan tangan, karena peran guru sangatlah penting. Hal pertama yang perlu diberikan kepada peserta didik, ujar Anik, adalah memberi rasa percaya diri bahwa yang ia lakukan diakui dan diapresiasi dengan baik oleh guru/pembina maupun oleh teman sebayanya.

Berbekal percaya diri tersebut, lanjut Anik, peserta didik akan leluasa berekspresi dan menuangkan ide gagasan dan kreativitasnya.

“Salah satu sarananya adalah mengikuti kegiatan ekstrakurikuler agar kian menambah wawasan. Sebab peserta didik akan mendapatkan pengalaman tidak hanya dengan teman kelas lain tetapi juga dari kakak senior yang telah mendapat prestasi tingkat kabupaten, provinsi atau tingkat nasional,” papar mantan tutor paket C di SKB Arjasa Situbondo itu.  awi

11

SAMBUNGAN Gubernur Berharap Tarif Baru Suramadu Berlaku Pertengahan Februari  Sambungan hal 1

Surabaya-Madura (BPWS). Jika Perpres ini bisa segera diubah dan ditandatangani presiden, penurunan tarif Suramadu akan cepat bisa terealisasi.

Seperti yang diberitakan kemarin, usulan Gubernur Soekarwo yang ingin membebaskan tarif tol Jembatan Suramadu kandas. Sebab Presiden RI Joko Widodo dalam rapat terbatas dengan Gubernur hanya menyetujui dan menetapkan tarif Jembatan Suramadu turun 50 persen saja.

Dalam rapat terbatas yang dihadiri Gubernur Jatim, Menteri Kabinet Kerja dan Wali Kota Surabaya Terpilih Tri Rismaharini di Istana Negara Jakarta, Rabu (3/2), itu menghasilkan dua hal yang telah disetujui Presiden.

Yakni, untuk kendaraan angkutan yang melintasi Jembatan Suramadu diturunkan lebih kecil atau sama dengan 50 persen dari harga saat ini.

Tarif tersebut berlaku baik dari Surabaya ke Madura dan sebaliknya dari Madura ke Surabaya. Selama ini, untuk kendaraan roda dua sudah digratiskan. Sementara untuk tarif kendaraan yang melintas di Jembatan Suramadu untuk truk berat sebesar Rp 90 ribu, truk sedang Rp 60 ribu dan roda empat jenis sedan Rp 30 ribu.

Selain itu sekitar 600 hektare tanah masyarakat di sekitar kaki Jembatan Suramadu sisi Surabaya akan dipermudah kepengurusan status tanah yang ditinggali selama ini.

Pakde Karwo, sapaan lekat Gubernur Soekarwo menceritakan, sebenarnya usulan untuk menggratiskan Jembatan Suramadu mendapat dukungan dari Menteri Perhubungan Ignasius Jonan. Namun karena ada beberapa pertimbangan akhirnya tidak bisa dibebaskan 100 persen hanya bisa 50 persen.

Pertimbangan itu yakni, ada beban pemeliharaan yang harus ditanggung dan utang sebesar 168 juta dollar AS kepada Tiongkok masih belum lunas. “Harapan saya utangnya agar bisa dilunasi pemerintah tapi

Gubernur Jatim berharap penurunan tarif Suramadu sebesar 50 persen bisa diberlakukan pertengahan Februari atau paling lambat 1 Maret 2016.

tidak bisa. Saya kalah suara saat rapat tersebut. Dalam rapat itu ada yang berpendapat jangan dibebaskan dulu semuanya, karena masih ada beban utang dan pemeliharaan jembatan,” ungkapnya.

Khusus perawatan ini, Pakde Karwo berharap agar anggarannya ditambah dari Rp 9 miliar menjadi Rp 50 miliar. “Anggaran pemeliharaan terlalu kecil, saya minta bisa ditambah. Suramadu ini membutuhkan pemeliharaan ekstra,” tandasnya.

Pencabutan Perpres Sementara itu terkait pelimpahan kewenangan 600 hektare wilayah kaki Suramadu dari Badan Pengembangan Wilayah j SurabayaMadura(BPWS) kepada Pemkot Surabaya dan Pemprov Jatim oleh Presiden Jokowi ditanggapi dingin masyarakat.

Sejumlah warga yang berdomisili di area terdampak Suramadu meminta kebijakan tersebut tidak hanya janji semata tetapi juga ditegaskan dengan pencabutan Perpres No 27 Tahun 2008 tentang Pembentukan BPWS yang di dalamnya terdapat kewenangan BPWS untuk melaksanakan pembangunan dan mengelola wilayah kaki Jembatan Suramadu, terdiri dari 600 hektare

di sisi Surabaya dan 600 hektare di sisi Madura.

Bambang, salah seorang warga Pogot mengakui 600 hektare wilayah pengembangan Suramadu mencakup wilayah kelurahannya. Sejauh ini, lanjut Bambang, warga pemilik lahan di wilayah pengembangan Suramadu terhambat dalam menaikkan status tanahnya ke sertifikat kepemilikan.

“Kalau sekadar jual beli masih bisa, dan balik nama letter C dan petok D masih dapat dilakukan. Tapi untuk menaikkan status ke sertifikat tidak bisa karena wilayah ini merupakan wilayah pengembangan Suramadu,” ujar Bambang.

Jika pemerintah mengembalikan kewenangan wilayah ini kepada daerah, khususnya Pemkot Surabaya, lanjut Bambang, maka perlu ditegaskan dikembalikan seperti apa statusnya. “Apakah kembali sebagai lahan kepemilikan seperti dahulu ataukah dikelola oleh Pemkot dan Pemprov,” ujar Bambang.

Bambang sendiri berharap wilayah kaki Suramadu dikembalikan dalam status seperti sebelum ada BPWS, sehingga masyarakat bisa menaikkan status kepemilikannya ke sertifikat.

“Jadi lebih baik cabut dahulu Perpres soal BPWS dan segera sosialisasikan,’ terangnya.  iib, gat

16 Skema Kompetensi Diusulkan Jadi Standar Nasional  Sambungan hal 1

16 Skema Kompetensi yang Diusulkan

bil inisiatif untuk merancang Jadi Standar Nasional skema kompetensi baru agar  Teknik Pengelasan  Teknik Instalasi Tenaga Listrik  Multimedia ditetapkan sebagai standar  Animasi  Teknik Otomasi Industri  Teknik Kendaraan Ringan nasional sertifikasi kompetensi  Rekayasa Perangkat Lunak  Teknik Komputer dan Jaringan  Teknik Elektro Industri siswa SMK.  Teknik Survei Pemetaan  Teknik Mesin  Tata Boga Kepala Dindik Jatim Dr  Kimia Analisis  Administrasi Perkantoran  Teknik Pengolahan Hasil Peternakan Saiful Rachman menuturkan Teknik Gambar Bangunan sejauh ini skema kompetensi yang ditetapkan sebagai standar nasional masih sangat bisa dilaksanakan secara merata mengajukan skema kompetensi baru, terbatas. Sementara jenis program keahlian SMK di Jatim di Jatim. “Kalau usulan disetujui, BNSP juga menyerahkan lisensi cukup banyak. Karena itu, jika skema kompetensi ini tidak hanya Lembaga Sertifikasi Profesi – Pihak menunggu skema kompetensi dari akan digunakan untuk Jatim. Tapi 1 (LSP-P1) kepada sejumlah SMK di pusat, banyak siswa SMK yang tidak seluruh SMK atau LSP (Lembaga Jatim. “Sampai saat ini, total LSP-P1 bisa mengikuti sertifikasi. Sementara Sertifikasi Profesi) di seluruh Indo- yang sudah mendapat lisensi dari BNSP sebanyak 74 lembaga. Semensertifikasi kompetensi sangat penting nesia,” tutur dia.

Usulan ini, lanjut dia, dirumus- tara usulan, sekitar 100 lembaga,” di era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) ini untuk melegalisir keahlian kan dengan sejumlah pakar dari tutur Hudiyono.

Peraih gelar Doktor Ilmu Adperguruan tinggi dan kepala SMK di mereka.

“Semula hanya ada 12 skema Jatim. Selain itu, kiblatnya adalah ministrasi Negara Universitas 17 kompetensi yang bisa melaksanakan Standar Kompetensi Kerja Nasional Agustus ini menyebut, dalam persertifikasi kompetensi. Sekarang Indonesia (SKKNI). Selanjutnya, temuan itu ke-74 LSP-P1 juga mulai kita ajukan 16 skema baru,” tutur usulan disampaikan ke BNSP se- menyodorkan pengajuan pelaksaSaiful usai mengikuti pertemuan bagai pihak yang punya wewenang naan sertifikasi ke BNSP. Seperti dengan Kepala Badan Nasional menyelenggarakan sertifikasi pro- diketahui, tahun lalu, BNSP telah Standarisasi Profesi (BNSP) di Kan- fesi. “Kita sudah komitmen, Jatim mengalokasikan kuota sebanyak 20 harus jadi leader bukan follower,” ribu sertifikasi untuk siswa SMK. tor Dindik Jatim, Kamis (4/2).

“Kami berharap tahun ini akan berSaiful mengakui, seharusnya yakin dia.

Kabid Pendidikan Menengah Ke- tambah. Kami yakin peluang itu ada pekerjaan untuk menetapkan standar nasional ini tugas pusat. Namun, juruan Hudiyono menambahkan karena kepercayaan BNSP kepada pihaknya berusaha mengajukan pertemuan dengan BNSP tersebut Jatim sudah terbukti tahun lalu,” usulan agar sertifikasi SMK segera memuat tiga agenda penting. Selain pungkasnya.  tam

Seperti Obat Pereda Sakit Kepala  Sambungan hal 1

mendapat perhatian serius, khususnya akses jalan menuju Tol Suramadu. Di mana akses jalan yang ada sangat sempit dan menyulitkan kendaraan besar melewati Jl Kapasan misalnya. Akibatnya cost yang ditanggung para pengusaha cukup tinggi dan tidak sebanding dengan pemotongan tarif masuk pintu Tol Suramadu yang cuma sekitar Rp 30 ribu.

“Saya sangat mengapresiasi terobosan Presiden Jokowi yang mau menurunkan tarif Tol Suramadu 50 persen dari sebelumnya.

Namun hal ini tetap tidak bisa mendongkrak Madura dalam meningkatkan perekonomian selama akses jalan untuk menuju kesana tidak diperhatikan. Ibaratnya kebijakan itu seperti obat pereda sakit kepala saja,” ujar Muhammad Bin Muafi Zaini asal Sampang Madura, Kamis (4/2).

Namun politisi asal Partai Golkar itu mengingatkan bahwa salah satu penghambat daya saing Madura memang ongkos transportasi yang mahal. “Saya juga berharap akses Tol Suramadu bisa bersambung dengan tol tengah kota dan pelabuhan karena kalau lewat Jalan Kapasan sering macet dan kapasitas jalannya hanya bisa dilalui truk kecil,” ungkap Muafi Zaini.

Sedangkan faktor lain yang lebih dominan menjadi penghambat daya saing Madura, kata Gus Mamak sapaan akrab Muafi Zaini adalah tidak meratanya pembangunan di Pulau Garam. “Pembangunan Madura didominasi di sisi selatan. Sedangkan di sisi utara hampir tidak tersentuh sama sekali karena proporsi anggarannya tak berpihak,” beber Gus Mamak, panggilan karibnya.

Di jelaskan, Gus Mamak di sisi Selatan Madura terdapat 15 lebih Perguruan Tinggi (PT) dan 10 lebih Rumah Sakit (RS). Sebaliknya di sisi utara Madura belum ada sama sekali Perguruan Tinggi maupun Rumah Sakit. “Untuk mengungkit pembangunan sisi utara Madura, saya kira perlu didorong pembangunan lembaga pendidikan dan rumah sakit agar pembangunan Madura lebih merata,” tambahnya.

Kawasan utara Madura, meliputi Bangkalan, Tanjungbumi, Aermata, Banyuwates, Klampis, Ketapang, Pasean, Waru, Sepuluh, Sukobenah dan lainnya juga memiliki potensi sumber daya alam yang cukup besar karena mayoritas termasuk wilayah pertanian dan pesisir. “Di wilayah utara Madura juga ada Waduk Nipah sehingga cocok untuk pengembangan agroindustri,” kata Gus Mamak.

Ia juga berharap, Badan Pengembangan Wilayah Suramadu (BPWS) dapat ikut membantu mengembangkan wilayah utara Madura agar pembangunan di Madura bisa lebih merata sehingga daya saing Madura bisa meningkat dibanding daerah-daerah lain di Indonesia. “Program-program pembangunan BPWS harusnya didorong di kawasan utara Madura agar pembangunannya lebih merata,” imbuhnya.

Terpisah, anggota Komisi D DPRD Jatim Aliyadi mengatakan dengan turunnya tarif Tol Suramadu hingga 50 %, ini bisa menghemat ekonomi masyarakat Jatim. “Saya mewakili masyarakat Jatim dan warga Madura serta sekaligus anggota DPRD Jatim sangat mengapresiasi turunnya tarif Tol Suramadu sampai separo. Karena penurunan ini bisa menghemat ekonomi masyarakat Jatim yang saat ini tengah melambat,”ujarnya.

Meskipun tarifnya turun pihaknya meminta kepada BPWS selaku penggelola Jembatan Suramadu untuk meningkatkan kinerjanya, karena diketahui selama ini BPWS mandul. Artinya tak pernah melakukan perubahan yang baik terkait perkembangan Tol Suramadu.

“Seharusnya BPWS harus bisa meningkatkan kinerjanya misalnya melakukan program mengembangan kemajuan di sisi kaki Jembatan Suramadu, jika BPWS serius melakukannya maka dipastikan bisa membantu mengangkat perekonomian masyarakat di sekitar Jembatan Suramadu.

Dan apabila BPWS masih tetap tak mau melakukan perubahan, maka kinerja BPWS perlu dievaluasi atau jika perlu dibubarkan saja karena tak beres mengurus Suramadu,” tegasnya.  cty

Puluhan Pekerja Asing Ilegal Serbu Nganjuk  Sambungan hal 1

Jawa di Nganjuk yang datang ke Nganjuk sejak 18 Januari lalu. Mereka menempati dua ruko di Jl Dermojoyo Nganjuk yang disewa selama dua tahun ke depan.

Keberadaan warga asal Tiongkok telah menjadi perhatian serius pihak kepolisian. Bahkan Kapolsekta Nganjuk Kompol Edy Hariadi bersama Kasatintelkam Polres Nganjuk AKP Slamet Pujiono melakukan pemeriksaan di dua ruko yang ditempati para pekerja asal Tiongkok tersebut.

Dari seluruh warga asing asal Tiongkok tersebut tidak ada satupun yang bisa berbahasa Indonesia maupun bahasa Inggris. Tim dari Polsekta Nganjuk baru bisa berkomunikasi setelah seorang perempuan bernama Christina yang mengaku sebagai penerjemah bahasa Indonesia membantu petugas kepolisian.

Kepada polisi, Christina mengatakan jika seluruh warga negara asing (WNA) asal Tiongkok adalah pekerja.

Kepada polisi Christina hanya menyerahkan selembar kertas berisi

nama-nama mereka berikut posisinya masing-masing. Yaitu, Lie Yong Kwan (56) project manager; Zhang Qingshan (30) chief engineer; Shao Jianyong (31) site manager; Wang Yaoping (27) engineer.

Kemudian, Zhang Liang (31) Commercial Manager, Zho Zhihua (37) SHE Manager, Liu Zhenghan (32) Equipment Manager, Cheng Gong (31) Quality Control Manager. Ada pula Zhang King (31) Material Manager, Liu Qi Li (28) Financial Manager, Siu Ning (29) RB Engineer serta Liu Qingrong (41) penerjemah Bahasa Inggris. “Polisi telah berkoordinasi dengan pihak Imigrasi dan akan mengawasi ketat aktivitas para warga negera Tiongkok ini. Apalagi, diperoleh informasi jika dalam waktu dekat ini akan datang lagi WNA Tiongkok yang jumlahnya mencapai 30 orang,” papar Kompol Edi Hariadi.

Sementara itu dari sisi ketenagakerjaan, Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Pemkab Nganjuk juga menemukan banyak kejanggalan. Para pekerja asing asal Tiongkok diduga bermasalah dalam

permohonan izin kerja di Indonesia.

Indikasinya dari salinan dokumen Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) perusahaan mereka yang tak mencantumkan identitas nama para tenaga kerja asing itu.

Dalam RPTKA antara China Road and Bridge Corporation (CRBC) dengan PT Waskita Karya (Persero) Tbk dan PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk, memang tak tertera nama-nama pekerja asing tersebut.

Kepala Bidang (Kabid) Hubungan Industrial dan Perlindungan Tenaga Kerja Dinsosnakertrans Nganjuk Fifin Dwi Novianti mengatakan, setelah kantor yang sekaligus mess tenaga kerja asing itu, pihaknya sempat menerima dokumen RPTK para tenaga kerja asing asal Tiongkok itu, namun dokumen yang dikirim via faks itu, tak ada nama-nama para pekerja asing yang akan tinggal di Nganjuk.

Dalam RPTKA itu disebutkan Fifin, sebanyak 40 pekerja asal negeri tirai bambu itu tidak hanya bekerja untuk proyek tol di wilayah Kabupaten Nganjuk saja. Melainkan tersebar di tujuh daerah di Pulau Jawa yang di-

lalui proyek pembangunan tol. Mulai dari Bitung, Tangerang, Banten. Kemudian di Solo, Jawa Tengah hingga di Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur.

Karena itu, pihak Dinsosnakertrans Pemkab Nganjuk kemudian meragukan keabsahan dokumen RPTKA tersebut. “Yang tertulis dalam RPTKA hanya jumlah pekerja saja, sebanyak 40 orang. Sedangkan nama-namanya tidak dicantumkan dan ini sangat mencurigakan,” kata Fifin, Kamis (4/2).

Padahal, lanjut Fifin, sesuai Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Tenaga Kerja, RPTKA adalah syarat permulaan untuk bisa mendapatkan izin mempekerjakan tenaga kerja asing (IMTA). Selama sekitar dua minggu orang-orang asing ini tinggal di Nganjuk, Fifin menyebut pihaknya belum pernah mendapat tembusan RPTKA dan IMTA mereka. Karena itu pula, Dinsosnakertrans kemudian juga meragukan kepemilikan IMTA dari perusahaan para pekerja asing ini. “Tanpa izin itu, warga negara asing tidak boleh bekerja di Indonesia,” tegas Fifin.  ris

Angkat Persoalan Dana Hibah, Dapat Predikat Cumlaude  Sambungan hal 1

bisa mengurus izin, wong dana hibah yang didapat sangat kecil.

Dan rata-rata mereka penerima dari kalangan masyarakat kecil tentunya untuk mengurus izin membutuhkan uang banyak,”tanya Freddy.

Karenanya, setelah meraih

predikat doktor ini pihaknya akan segera mengajukan revisi terhadap aturan pemerintah yang terlalu memberatkan tersebut. Tentunya semua ini atas dasar ilmu hukum yang diperolehnya dalam mengejar S-3 nya selama 3,5 tahun ini.

Diakui untuk mencapai gelar Doktor, ayah dari dua put-

era ini harus bersusah payah meluangkan waktu di sela-sela kesibukannya sebagai Ketua Komisi A DPRD Jatim. Untungnya saat pemberian materi pembelajaran, waktu itu tepatnya pada 2012 dirinya sudah tidak lagi duduk sebagai Ketua Badan Legislatif (Banleg) DPRD Jatim. “Saat tidak

duduk di sebuah jabatan inilah saya manfaatkan untuk sekolah lagi. Hitung hitung untuk menambah ilmu. Apalagi background saya di bidang hukum, jadilah bermanfaat bagi posisi saya di Komisi A yang membidangi hukum dan pemerintahan,”paparnya.

Bagaimana dengan ke-

luarganya? Menurutnya dia banyak di-support dengan keluarganya. Bahkan si istri terus memberikan dukungan agar sekolah saya cepat selesai tepat waktu. “Alhamdulillah akhirnya selesai juga. Dan yang tak kalah bangganya ternyata predikat yang saya peroleh cumlaude,”pungkasnya. *

UTAMA

12

Jumat Kliwon, 5 FEBRUARI 2016

Dianggap Merugikan, Pengemudi Bella Demo Lamongan,Bhirawa Larangan Becak Lek’e Lamongan (bella) memasuki jalur poros, membuat para pengemudi dan pemilik melakukan demo di kantor pemkab dan DPRD setempat.

Mereka meminta aturan itu dihapus karena merugikan.

Ratusan pemilik dan pengemudi menuntut agar pihak pemerintah Kabupaten Lamongan dan DPRD setempat memperhatikan nasib pengemudi bella yang selama ini menggantungkan hidup dari jasa angkutan bella.

“Kita ini wong cilik mas, harusnya ada keputusan yang bijaksana, regulasi yang berimbang dan tidak merugikan salah satu pihak, Ini urusan hak hidup kita” kata Ketua Paguyuban Becak Lamongan,Zainal Arifin ditengah-tengah demo, Kamis (4/2).

Ia meminta agar Pemkab dan DPRD Lamongan segera mengusulkan ke pusat untuk payung hukum atas permasalahan ini.

“Kita memnginginkan Pemkab dan DPRD setempat untuk segera mengusulkan dan menyampaikan aspirasi kami hingga didengar oleh pemerintah pusat ”Ungkapnya.

Sementara itu, Ahmad Farikh

Asisten 1 Pemkab Lamongan yang menemui ratusan massa mengatakan, larangan Bella beroperasi adalah memiliki dasar hukum.

“Undang-undang menggunakan dasar hukum nomor 22 tahun 2009,” ucapnya dihadapan pengemudi Bella dan aktivis PMII. Tetapi,Lanjut dia Pemkab Lamongan akan berjanji untuk menyampaikan semua tuntutan tukang becak ke pemerintah pusat dan Farikh juga mengaku sangat bahwa pihaknya menerima aspirasi ratusan pengemudi Bella bersama dengan PMII. “Kalau menyampai-

kan aspirasi akan kami tampung, kami catat dan akan kita teruskan ke Jakarta supaya ada petubahan yang itu nantinya menguntungkan kita bersama” tambahnya.

Pasca menggelar aksi di depan pendapa Pemkab Lamongan, ratusan pengemudi Bella dan PMII bergeser menuju gedung DPRD Lamongan di Jalan Basuki Rahmad Kota Lamongan.

Keinginan mereka untuk bertemu anggota DPRD Lamongan ditemui oleh Wakil Ketua Komisi A, Anshori, dan Naim dari Fraksi PPP kemudian dia meminta per-

Larangan Becak Lek’e Lamongan (bella) memasuki jalur poros, membuat para pengemudi dan pemilik melakukan demo di kantor pemkab dan DPRD Lamongan (atas). Ahmad Farikh Asisten 1 Pemkab Lamongan saat menemui ratusan massa (kiri).

wakilan pengemudi Bella dan PMII untuk menggelar audiensi di dalam gedung DPRD Lamongan.

Dari audiensi tersebut,tukang

becak dan aktivis PMII bersepakat untuk tetap bersabar dan aspirasi yang sudah disampaikan akan ditampung untuk disampai-

kan pada pemerintah pusat.”

Kami akan memperjuangkan aspirasi ini,” ujar Anshori politisi asal Partai Gerindra ini. Q mb9

Tak Sesuai Standar Operasional Prosedur

LINTAS PERISTIWA

Komisi D Ancam Pidanakan JOB P-PEJ

Pemeriksaan IVA di Kediri Meningkat Kediri, Bhirawa Perempuan yang memeriksakan diri dengan sistem Inveksi Visualisasi Asetat (IVA) atau kolposkopi guna mengantisipasi penyakit kanker serviks di Kota Kediri, Jawa Timur, cenderung meningkat sehingga bisa dilakukan penanganan secara dini penyakit tersebut. “Di Kediri tren naik dan yang paling tinggi sementara kanker serviks,” kata Kepala Dinas Kesehatan Kota Kediri Sentot Imam Suprapto dalam rangkaian peringatan Hari Kanker Sedunia di Kediri, Kamis (4/2).

Dari data yang dilaporkan, untuk pemeriksaan IVA pada 2014 dari laporan sembilan puskesmas di Kota Kediri hanya 856 orang dan yang positif hanya satu. Sementara pada 2015 jumlah perempuan yang telah memeriksakan diri mencapai 1.278 dengan IVA positif mencapai 23 orang.

Ia mengatakan, pasien yang memeriksakan diri diketahui berusia antara 45-55 tahun. Namun sebenarnya perempuan yang berusia subur di atas 30 tahun dan sebelumnya pernah melakukan hubungan seksual dianjurkan segera memeriksakan diri.

Selama ini ancaman kanker serviks masih cukup besar. Pemerintah pun giat melakukan berbagai upaya promotif, preventif agar pasien mau melakukan pemeriksaan dini atau lebih awal. Dengan itu harapan hidup akan lebih panjang. “Kami lakukan pengobatan, penanganan lebih awal agar harapan hidup lebih panjang,” ujarnya.

Untuk mengetahui perempuan itu sedang sakit atau tidak, Sentot mengatakan sebenarnya ada beberapa hal gejala yang harus diwaspadai, misalnya saat berhubungan dengan suami mengalami pendarahan, menstruasi berlebihan hingga di luar waktu menstruasi, ataupun keluar darah setelah masa menopause.

Sementara itu, istri Wali Kota Kediri Ferry Silviana Feronica mengatakan, perempuan harus sadar dan tidak boleh takut untuk memeriksakan diri sebab kanker serviks adalah salah satu penyakit kanker yang bisa disembuhkan.

“Jangan takut periksakan diri, agar segera tertangani. Selama ini, stigma di masyarakat masih malu ataupun takut, karena takut diperiksa ataupun takut jika terdeteksi kanker, padahal jika ketahuan bisa diobati dan bisa sembuh,” katanya. Data Badan Kesehatan Dunia (WHO) menyebutkan saat ini penyakit kanker serviks menempati peringkat teratas di antara berbagai jenis kanker yang menyebabkan kematian pada perempuan di dunia.

Di Indonesia, setiap tahunnya terdeteksi lebih dari 15.000 kasus kanker serviks, dan sekitar 8.000 kasus di antaranya berakhir dengan kematian.

Menurut WHO, Indonesia merupakan negara dengan jumlah penderita kanker serviks tertinggi di dunia. Kanker ini muncul seperti musuh dalam selimut. Sulit sekali dideteksi hingga penyakit telah mencapai stadium lanjut. Q van,ant

DPRD Jatim, Bhirawa Komisi D DPRD Jawa Timur mengancam akan mempidanakan Joint Operating Body Pertamina Petrochina East Java (JOB PPEJ), jika kegiatan flaring Pad A di Lapangan Sukowati, Desa Campurejo, Kabupaten Bojonegoro tidak sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP).

Anggota Komisi D DPRD Jatim, Khozanah Hidayati mengatakan, pihaknya sangat menyayangkan adanya kebocoran gas tersebut. Akibat bau yang tercemar Hydrogen Sulfida (H2S) melebihi ambang batas yakni berjumlah 1 PPM (Part of Gas Million Parts of Air) membuat masyarakat disekitar sana mengalami pusing dan mual-mual.

“H2S itu sangat berbahaya untuk manusia karena ada ambang batas untuk menghirup bau gas tersebut, lebih dari

sampai lalai. Seharusnya mereka (JOB P-PEJ) mempunyai catatan terakit resiko yang akan terjadi, dan itu

0,03 PPM bisa jadi masalah kesehatan, seperti mual-mual dan gangguan pernafasan,’ ujarnya, Kamis (4/2).

Politisi asal dapil IX (Kabupaten Tuban dan Bojonegoro) ini mendesak pihak terkait untuk melakukan penyelidikan penyebab terjadinya kebocoran gas. Jika ada unsur kelalaian, atau tidak sesuai SOP, maka JOB P-PEJ dapat dituntut di pengadilan.

“Kalau ada upaya kelalaian bisa dituntut. Bagaimana mungkin perusahaan besar

menjadi pertimbangan sebelum flaring,” tegasnya.

Selain itu, Khozanah meminta kepada pemerintah

Salah satu aktivitas di Joint Operating Body Pertamina Petrochina East Java (JOB P-PEJ).

2015, Jalan di Jombang Renggut 191 Nyawa Pelajar Penyumbang Kecelakaan Terbesar

Jombang, Bhirawa Angka kecelakaan di kabupaten Jombang dalam kurun dua tahun terakhir meningkat tajam.

Bahkan selama 2015 saja kecelakaan di jalan raya ini mencapai 1.072 kasus dengan korban meninggal sebanyak 191 orang.

Selama 2015 Jalan di Jombang Renggut 191 Nyawa Angka kecelakaan di kabupaten Jombang dalam kurun dua tahun terakhir meningkat tajam. Bahkan selama 2015 saja kecelakaan di jalan raya ini mencapai 1.072 kasus dengan korban meninggal sebanyak 191 orang.

Korban terakhir yang meninggal adalah, pasangan suami is-

tri Iskandar (70) dan Siti Maksodah (60) warga Dusun Kepuhpandak Desa Sidowarek Kecamatan Ngoro, keduanya tewas di lokasi kejadian setelah dihantam truk yang dikemudikan Sukamto (41) warga Dusun Belut Desa Ngumpul Kecamatan Jogoroto dari arah yang berlawanan saat melintas di di Jalan Raya Jombang – Ngoro, tepatnya di Desa Puton Kecamatan Diwek, Kamis (4/2) sekitar pukul 05.30.WIB. Sebelumnya Kecalakaan maut terjadi di Jalan Jogoloyo Jogoroto Jombang, Jumat (8/1/ 2016) sekitar pukul 10.30WIB .

Sebuah mobil jenis sedan yang

Truk hantam Sepeda Motor dan dua korban meninggal.

disopiri Firdaus Himawan (45) salah satu PNS di Jombang menabrak motor hingga mengakibatkan satu korban meninggal. Korban meninggal seorang perempuan warga Tuban yang berboncengan dengan suaminya, Yudo Iswanto.

Kepala Unit Laka Lantas Satlantas Polres Jombang, Ipda Trisulo Hadi, membeberkan, angka kecelakaan pada 2015 meningkat tajam dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2014 jumlah kasus kecelakaan yang terjadi mencapai 861 kasus dengan korban meninggal 149 orang.” Dan pada tahun 2015 meningkat menjadi 1072 dengan korban meninggal mencapai 191 orang,”bebernya mengungkapkan.

Dikatakannya, total nyawa yang meninggal akibat kevelakaan di jalan raya dua tahun terakhir mencapai 340 orang. Meningkatnya angka kematian akibat kecelakaan lalu lintas ini, disebabkan beberapa factor.”Seperti factor alam, factor infrastruktur jalan dan juga factor kendaraan dan juga kesalahan manusia atau (human eror),”tambahnya. Namun, lanjut perwira pertama ini, yang paling dominan menyebabkan angka kematian laka lantas meningkat adalah factor kesalahan manusia atau (human eror) . Q rur

pusat harus segera menangani masalah ini dengan melakukan evaluasi terhadap ijin flaring. Mengingat kebocoran gas ini tidak sekali saja, namun sudah terjadi tahun 2000.

Komisi D berharap munculnya bau H2S tersebut menjadi pelajaran agar tidak terjadi kembali. Jika kedepan masih terjadi bau menyengat, maka DPRD Jatim mendesak pusat agar menutup permanen kegiatan flaring tersebut.

JOB P-PEJ harus segera menangani masyarakat yang menjadi korban akibat bau H2S, sehingga tidak terjadi hal yang tidak diinginkan.

“Warga harus diberi ganti rugi dengan diberi kompesasi. Korban tidak hanya orang dewasa saja, tetapi juga anak-anak,” pungkasnya. Q cty

Disperikel Imbau Nelayan Gunakan Pukat Cincin Jember, Bhirawa Kepala Dinas Peternakan, Perikanan, dan Kelautan (Disperikel) Kabupaten Jember, Mahfud Affandi mengimbau nelayan yang menggunakan pukat hela dan pukat harimau beralih menggunakan pukat cincin (Mini Purse Seine) dalam menangkap ikan. “Saat ini nelayan yang menggunakan perahu payang memakai alat tangkap pukat hela atau pukat harimau dalam menangkap ikan,” kata Mahfud di Jember, Jatim, Kamis (4/2).

Pada prinsipnya, lanjut dia, peraturan yang dikeluarkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan harus dijalankan di daerah, sehingga aturan tetap berlaku, sebelum Menteri Kelautan dan Perikanan mencabut aturan itu. “Kami mendapatkan informasi bahwa ada penangguhan dalam menggunakan alat tangkap, namun waktunya ditentukan oleh Menteri Susi,” katanya.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 tahun 2015, tentang penggunaan alat tangkap perikanan laut, maka nelayan dilarang menggunakan alat tangkap pukat hela dan pukat harimau yang biasanya digunakan perahu besar, seperti perahu payang.

Ia menjelaskan jumlah nelayan di Kabupaten Jember yang menggunakan alat tangkap jenis tersebut masih banyak, namun dalam masa penangguhan itu pihaknya mengimbau kepada nelayan untuk beralih menggunakan alat tangkap lainnya.

“Para nelayan harus mengganti alat tangkapnya secara bertahap dan kami sudah mensosialisasikan itu, agar nelayan beralih ke Mini Purse Seine (Pukat Cincin),” ucapnya. Data yang dimiliki Disperikel tercatat sebanyak 350-500 nelayan yang berlayar memakai perahu payang karena jenis perahu payang merupakan salah satu perahu besar yang bisa membuat ikan yang cukup banyak.

Sementara produksi perikanan laut selama 2015 di Jember tercatat sebanyak 9.227,79 ton di antaranya ikan lemuru, kakap putih, tongkol, bawal putih, tuna, cakalang, dan ikan kerapu. Q efi,ant

Sekolah Galakkan PSN, Pemkab Laporkan Kasus DBD ke Pemprov Bupati : Korban Positif DBD 265 Tingginya kasus demam berdarah dengue (DBD) di Jombang, membuat masyarak tergerak untuk memberantas wabah yang disebabkan oleh gigitan nyamuk Aedes aegypti itu. Sedangkan Bupati Jombang Nyono Suharli sudah melaporkan kasus DBD ini ke Pemprov Jatim.

ramadlan/bhirawa

Pemerintah Kecamatan Mojoagung melakukan fogging dibeberapa desa (atas) dan Pelajar SMP Mojoagung melakukan gerakan Pemberantasan Sarang Nyamuk di lingkungan sekolah.

Bupati Jombang Nyono Suharli memastikan jumlah kasus DBD hingga awal Februari Januari sebanyak 265 dengan korban meninggal 8 orang. Data ini sudah dilaporkan ke Propinsi Jatim.

Jumlah ini dikatakan Bupati setelah pihaknya melakukan koordinasi dengan seluruh Rumah Sakit dan Puskesmas yang telah melaporkan ke Dinas kesehatan.

Dari 7 Rumah sakit dan puskesmas itu jumlah korban yang dilaporkan sebanyak 466 korban.”

Setelah dilakukan verifikasi yang positif DBD sebanyak 265.

Dan yang meninggal tetap 8 orang, ”ujarnya Nyono usai rapat koordinasi terkait jumlah DBD yang masih simpang siur dan penanggulangan bersama seluruh SKPD, Kamis (4/2).

Data jumlah kasus DBD selama 2016 ini sudah final dengan rincian, selama Januari sebanyak 250 korban dan Februari 15

orang. Karenanya pihaknya belum bisa meningkatkan status KLB sesuai dengan ketentuan WHO dalam penanganan DBD. “Sehingga kita tidak tergopoh gopoh untuk meningkatkan status KLB. Dan data ini sudah kita laporkan ke pemerintah propinsi, ”tandasnya seraya mengatakan jumlah data ini juga berasal dari Rumah Sakit Kristen Mojowarno dan RS NU Jombang.

Meski tidak berstatus KLB, namun bupati Nyono mengatakan pemerintah sudah menyiapkan anggaran untuk penanggulangan dan penangan DBD ini salah satunya untuk kegiatan fogging yang berada di Dinas Kesehatan dan gerakan PSN.” Anggarannya untuk fogging sebesar Rp 500 juta, belum yang lainnya, kita minta masyarakat giat bersama melakukan pencegahan dengan gerakan PSN,’pintanya.

Sementara itu, di Kecamatan Peterongan dan Mojoagung, beberapa sekolah mengajak siswanya untuk melakukan Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) dilingkungan sekolah.

“Untuk kerja bahkti bersama lembaga sekolah kami lakukan secara rutin setiap hari Jumat.

Pihak sekolah ataupun Puskesmas setempat secara bersama sama turun ke lapangan untuk melakukan kerja bhakti PSN dan juga fogging atau pengasapan, ujar Senen Camat Mojoagung, Kamis (4/2).

Upaya lain yang dilakukan adalah dengan memberikan lotion anti nyamuk kepada para pelajar. “Sesuai instrusi Bupati Jombang, selain melakukan 3M yakni menguras,menutup dan mengubur ada plusnya yakni menggunakan lotion anti nyamuk apa bila akan beraktifitas di luar rumah,”jelasnya. Q rur