Binder5jan2016

Jangan sampai terjadi lagi, pekerjaan baru dilakukan mendekati akhir tahun. Buatlah jadwal agar pekerjaan bisa dikerjakan sesuai waktu yang telah ditentukan,”

HARIAN

Harian Bhirawa Ditunjuk kembali sebagai sarana pengumuman iklan tender/lelang pemerintah di seluruh Jawa Timur berdasarkan SK Gubernur No.188/343/ KPTS/013/2011

IKLAN/ LANGGANAN

Baca Hal 9

031-5615454 Harga Langganan Rp 55.000/bulan Eceran Rp 3.000

Wali Kota Batu Eddy Rumpoko

Selasa Wage, 5 JANUARI 2016

http://www.harianbhirawa.co.id

5

AGENDA HARI INI

JANUARI 2016

 Gubernur H Soekarwo Di Ruang Kerja

 Wagub H Saifullah Yusuf 19.00 Takziyah 7 Hari ke Alm KH Ma’tum PP Al Amin Sumenep

 Sekdaprov H Akhmad Sukardi Di Ruang Kerja

Ket : Jadwal bisa berubah sewaktu-waktu

Anggaran Buku K-13 Siap, Sekolah Sasaran Masih Dihitung Dindik Surabaya, Bhirawa Dinas Pendidikan (Dindik) Surabaya tahun ini sudah menyiapkan anggaran untuk pengadaan buku Kurikulum 2013 (K-13) sebesar Rp 57,9 miliar. Anggaran tersebut rencananya akan digunakan untuk pengadaan buku dua semester tahun ajaran 2016/2017 mendatang. Hanya saja, sekolah mana saja yang akan menjadi sasaran masih belum final.

Kepala Dindik Surabaya Ikhsan mengatakan anggaran pengadaan buku untuk sekolah sasaran maupun non sasaran penyelenggara K-13. Namun, pada realisasinya tetap harus melakukan konsultasi dengan Kemendikbud. Ini untuk menentukan sasaran pengadaan buku yang boleh dikaver menggunakan APBD Surabaya. “Kita akan konsultasikan dulu. Buku apa saja yang dikaver pusat untuk sekolah sasaran. Lalu sekolah non sasaran dikaver juga atau tidak oleh pusat?,”tutur Ikhsan saat ditemui di ruang kerjanya, Senin (4/1).

 ke halaman 11

hilmi husain/bhirawa

Sebuah jalur khusus sepeda pancal di sepanjang Jl Wachid Hasyim Kota Pasuruan bakal diterapkan awal tahun ini, Minggu (3/1).

Saatnya Birokrasi Jatim Bersaing Kelas Dunia Pesan Gubernur saat Apel Pertama 2016

Pemprov, Bhirawa Sudah saatnya birokrasi di lingkungan Pemprov Jatim bersaing di kelas dunia tidak hanya bersaing antar provinsi di Indonesia. Contohnya bersaing dengan beberapa negara Asia Tenggara seperti Singapura, Vietnam, Malaysia maupun Thailand.

“Kelasnya Jatim bukan Indonesia lagi, tapi harus berkelas dunia sehingga inilah yang menjadi tantangan ke depan,” kata Gubernur Jatim Dr H Soekarwo saat memberikan pengarahan di hadapan seluruh pejabat dan staf di lingkungan Pemprov Jatim dalam mengawali tahun 2016 di

halaman Kantor Gubernur Jatim Jalan Pahlawan No 110 Surabaya, Senin (4/1).

Menurut dia, pada 2016 dan seterusnya, pelayanan publik yang berimbas pada peningkatan kualitas perekonomian harus

 ke halaman 11

Gubernur Jatim Dr H Soekarwo memberikan pengarahan di hadapan pejabat dan staf di lingkungan Pemprov Jatim dalam apel perdana 2016, Senin (4/1).

Kejati Jatim Tahan Bendahara Bakesbangpol Kota Malang Kredif Fiktif di Bank Jatim

hilmi husain/bhirawa

Salah satu pasien DBD saat dirawat di RSUD dr Soedarsono Kota Pasuruan, Senin (4/1) sore.

DBD di Pasuruan Mulai Serang Anak-anak Pasuruan, Bhirawa Musim penghujan menjadi sebuah bencana yang mengancam yakni berbagai penyakit yang bermunculan. Salah satunya, DBD (Demam Berdarah Dengue di Pasuruan sudah mulai menghantui warga.

Salah satu suster kepala ruangan di RSUD dr R Soedarsono, Lilik Hertanti menyampaikan saat ini RSUD dr R Soedarsono Kota Pasuruan mulai dijumpai pasien keluar masuk akibat terserang penyakit yang disebabkan sengatan nyamuk aedes aegepthy.

Jumlahnya mencapai mencapai belasan jiwa.

Dari belasan pasien DBD selama seminggu terakhir, pada Senin (4/1), hanya terdapat enam pasien saja yang dirawat. “Musim hujan yang tak menentu membuat banyak pasien DBD di RSUD dr R Soedarsono makin bertambah. Rata-rata penderitanya didominasi oleh anak-anak. Dari sebanyak 54

Sebelum ditahan, sekitar pukul 09.00 pagi Terni didampingi suaminya mendatangi Ruang Pidsus Kejati Jatim untuk menjalani pemeriksaan.

Setelah menjalani pemerik-

saan kurang lebih enam jam lamanya, sekitar pukul 15.40 tersangka dibawa penyidik Pidsus ke mobil tahanan Kejati

 ke halaman 11

Sayangkan Petani Tidak Ikut Asuransi

Lebih Enjoy dan Rileks

ramadlan/bhirawa

Warga bersama Banser Ansor membenahi tanggul sungai di Desa Pucang Simo yang jebol akibat banjir, Senin (4/1). Akibat jebolnya tanggul sungai ratusan hektare sawah terendam banjir.

Sentil..  Maraknya PKL di Rest Area Suramadu Jadi Perhatian Pemkab  Kalau sudah kumuh dan tak aman, wisatawan malas datang  Direktur PDAM Baru Dituntut Kerja Cepat  Asal jangan cepat untuk urusan menaikkan tarif  Kondisi Perpustakaan Memprihatinkan  Makin sulit menaikkan minat baca masyarakat

Jombang, Bhirawa Ratusan hektare sawah terendam banjir di Kabupaten Jombang, akibatnya tanaman padi yang baru berumur 10 hari banyak yang mati.

Kepada Dinas Pertanian Hadi Purwantoro mengakui bahwa akibat banjir, ratusan hektare lahan pertanian di Jombang terendam. Untuk Kecamatan Megaluh saja sekitar 280 hektare lahan padi terendam banjir. “Lainnya di antarnya Kecamatan Sidomulyo 90 hektare, Gongseng 10 hektare, Balongsari 70 hektare, Sidomulyo 75 hektare.

Rata rata tanaman padi baru berusia 10 -15 hari, ”ujarnya ditemui usai apel hari pertama masuk kerja di lapangan Pem-

Pemprov, Bhirawa Rencana pembangunan Terminal 3 (T3) Bandara Internasional Juanda terus dimatangkan. Rencananya, Selasa (5/1) hari ini Gubernur Jatim Dr H Soekarwo memanggil Direksi Angkasa Pura 1 beserta Bupati Sidoarjo untuk membahas teknis pembebasan lahan yang terkena dampak pembangunan T3.

“Saya akan bertemu pimpinan Angkasa Pura 1 dan bupati besok (Selasa hari ini, red) di Gedung Negara Grahadi Surabaya untuk membahas pembangunan T3 Juanda.

Konsep pembangunan T3 harus matang betul,” kata Gubernur Soekarwo ditemui usai memberikan pengarahan di hadapan seluruh pejabat dan staf di lingkungan Pemprov Jatim dalam mengawali tahun 2016

 ke halaman 11

Pemkab Banyuwangi Diduga Menerima Gratifikasi Rp 4 M dari PT BSI DPRD Jatim, Bhirawa Hasil sidak Pansus Pertambangan DPRD Jatim ke wilayah tambang emas Tumpang Pitu di Banyuwangi menemukan sejumlah fakta terkait proses perizinan yang ternyata banyak melanggar aturan. Bahkan ada indikasi Pemkab Banyuwangi menerima gratifikasi dari PT BSI (Bumi Sukses Indo), operator tambang emas di Gunung Pitu.

Ketua Pansus Pertambangan DPRD Jatim Ahmad Hadinudin menegaskan hasil sidak diketahui PT BSI, belum

 ke halaman 11

 ke halaman 11

Menyingkap Lokasi Pantai Biru Firdaus di Banongan Situbondo

Jadi Destinasi Wisata Baru bagi Wisatawan Domestik dan Mancanegara Pantai Firdaus yang terletak di kawasan pantai yang berbatasan dengan Perkebunan Banongan menyimpan misteri keindahan yang tersembunyi. Bahkan pantai yang menjadi langganan latihan marinir itu kini menjadi ikon dan destinasi wisata baru di Kota Santri.

Sawawi, Situbondo

 ke halaman 11 Drs H Sahudi MPd

abednego/bhirawa

Kejati Jatim menahan Terni Membrako selaku PNS Bakesbangpol Kota Malang atas dugaan penyimpangan kredit multiguna pada Bank Jatim Kota Malang, Senin (4/1).

Ratusan Hektare Sawah Terendam Banjir, Bantuan Bibit Tak Jelas

 ke halaman 11

SUDAH tak lagi berkutat di dunia birokrasi membuat pensiunan Kepala Dinas Pendidikan Kota Surabaya 2011 lalu, kini lebih enjoy dan rileks saat menjalani kegiatan sehari-harinya.

Ya, Drs H Sahudi MPd merasakan sudah tidak ada beban lagi sehingga apa yang dilakukannya kini jauh lebih bisa dinikmati, salah satunya adalah menjalin jaringan relasi di Palang Merah Indonesia (PMI) Kota Surabaya.

“Usai pensiun saya mencoba untuk mengajar di dua universitas

Gubernur Matangkan Terminal 3 Bandara Juanda

Kejati Jatim, Bhirawa Pasca ditahannya Ari Kusumaharini, PNS Bakesbangpol Kota Malang yang diduga mengajukan kredit fiktif multiguna di Bank Jatim Cabang Kota Malang, Penyidik Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jatim kembali menahan satu tersangka yakni, Terni Membrako selaku bendahara di Bakesbangpol Kota Malang, Senin (4/1).

Tempat pantai dengan ombak biru nan tenang itu persis berlokasi di Desa Wringin, Kecamatan Asembagus, Kabupaten Situbondo. Ribuan warga menyebut wilayah wisata itu dengan sebutan surga bagi para pelancong domestik maupun bagi pelancong mancanegara.

Meski saat ini kawasan itu belum dikelola secara maksimal, namun Pantai Firdaus Banongan yang berada di bawah kelola Perusda Banongan Pemkab Situbondo ini memiliki nuansa panorama yang tidak kalah dengan pemandangan pantai wisata lain yang ada di Kabupaten Situbondo atau kabupaten lain yang

ada di Provinsi Jawa Timur.

Suasana alam yang ada Pantai Firdaus Banongan begitu asri, ditambah dengan berjajarnya pohon kelapa dan pohon cemara udang, menambah indah pemandangan dan menjadi daya tarik tersendiri bagi para pelancong atau wisatawan yang berkunjung kesana. Bukan hanya itu saja, pantai itu kian memikat dan menjadi daya tarik para pelancong saat wisatawan bisa menikmati permainan kano, sekadar berjemur dan berenang. “Akan semakin indah, saat kita melihat jejeran batu

 ke halaman 11

sawawi/bhirawa

Pemandangan Pantai Firdaus Banongan Situbondo, kini menjadi destinasi tempat wisata baru bagi masyarakat Kota Santri dan sekitarnya. Suasana Pantai Firdaus Banongan tampak dikunjungi ribuan warga pada pergantian Tahun Baru 2016.

SURABAYA

2

Selasa Wage 5 JANUARI 2016

LEGISLATIF - EKSEKUTIF

2016, Dewan Targetkan Selesaikan 33 Raperda DPRD Jatim, Bhirawa Badan pembuat peraturan Daerah (Bapem Perda) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Timur menargetkan sebanyak 33 Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) akan dikerjakan pada tahun 2016 ini.

trie diana/bhirawa

Kembali Macet

Usai liburan Natal dan Tahun Baru ruas jalan di Surabaya kembali macet seperti di Jl Basuki Rahmat Surabaya, Senin (4/1) kemarin, kemacetan kembali terjadi diakibatkan volume kendaraan yang tidak seimbang.

PANGGUNG BIROKRASI

2015, Serapan Anggaran Pemkot Rendah Pemkot, Bhirawa Pj. Wali Kota, Nurwiyatno menyoroti rendahnya serapan anggaran Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya di tahun 2015. Hal ini diungkapkannya ketika menggelar apel untuk seluruh jajaran PNS di lingkungan Pemkot, Senin (04/01) kemarin.

Menurut Nurwiyatno kepada wartawan telah memerintahkan jajaran pejabat Pemkot untuk mengevaluasi rendahnya serapan anggaran dalam penggunaan APBD Tahun Anggaran 2015. ‘’Memang patut disayangkan serapan begitu rendah dibandingkan tahun 2014 kemarin. Maka, nanti setelah mereka sarapan segera mengerjakan laporan evaluasi,’’ terang Nurwiyatno kepada wartawan usai memimpin apel.

Lebih lanjut, Nurwiyatno mengatakan rendahnya serapan ini perlu dievaluasi benar. Khususnya, penggunaan anggaran dalam pembangunan infrastruktur. ‘’ S e t e l a h d i e v a l u a s i n a n t i a k a n saya monitor,’’ tambahnya. Nurwiyatno sebelumnya mengatakan prosentase serapan anggaran itu dilihat dari sisi keuangan, sedangkan dari segi fisik pengerjaannya sudah mencapai 80 persen.

Menurut dia, ketika ada kendala akan dievaluasi dan ada solusi agar serapan bisa maksimal. Ia mengatakan ada sejumlah SKPD yang serapan anggarannya kurang Q dre maksimal.Q

Wakil Ketua Bapem Perda DPRD Jatim, Irwan Setiawan di DPRD Jatim, Senin (4/1) mengatakan 33 Perda yang dibuat dan diusulkan berasal dari 18 usulan dari legislatif dan 15 di antaranya dari eksekutif. “Sebuah Perda haruslah berasal dari sinkronisasi antara eksekutif dan legislatif,” ujarnya.

Ia menjelaskan, enam usulan dewan akan disidangkan dimasa sidang pertama. Yakni Raperda tentang pencabutan perda, narkoba, perlindungan nelayan, PT Jatim Graha Utama, aliran sungai, tenaga kerja lokal dan asing.

Sedangkan tujuh di antaranya akan disidangkan pada masa sidang II yang mencakup Raperda tentang pengelolaan sumber daya air, penggabungan BUMD, perlindungan situs bersejarah, kekayaan seni dan budaya, HIV AIDS, mutu pelayanan kesehatan dan penyelenggaraan pendidikan.

“Sedangkan sisanya di masa sidang III, yakni tentang pengelolaan air tanah, tentang zona pesisir dan pulau kecil, pemberdayaan kepemudaan dan tentang penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial,” ujarnya.

Sedangkan untuk masa sidang I usulan dari eksekutif akan disidangkan enam Raperda di antaranya tentang organisasi dan tata kerja inspektorat, sistem kesehatan provinsi, tentang upaya kesehatan, tentang pelayanan penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indone-

sia ke luar negeri, tentang perlindungan ketenagakerjaan, dan penyertaan modal, “Dan saat masa sidang II terdapat empat Raperda yakni Perda tentang Tata kerja rumah sakit, pertanggung jawaban APBD 2015, kawasan startegis kaki Suramadu dan pengelolaan keuangan daerah,” ujarnya.

Irwan yang juga politisi sal Fraksi PKS Jatim ini menambahkan, dimasa sidang terakhir membahas tentang perubahan APBD 2016, tentang kawasan startegis Gunung Bromo, tentang zona pesisir dan pulau kecil, tentang pelabuhan pengumpan regional, dan tentang APBD 2017.

Ketua Bapem Perda DPRD Jatim, Ahmad Heri mengatakan tetap optimistis 33 raperda yang akan dibahas pada tahun 2016 bisa diselesaikan tepat waktu. Alasannya, sebagian besar usulan merupakan revisi atas perda sebelumnya sehingga pembahasannya lebih mudah dan tidak membutuhkan waktu yang lama.

“Saya tetap optimis 33 raperda itu bisa diselesaikan tepat waktu karena sebagian besar hanyalah revisi atas perda sebelumnya untuk menyesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi,” tegas Ahmad Heri politisi asal Fraksi Nasdem Hanura DPRD Jatim.

Siapkan Enam Raperda Inisiatif DPRD Surabaya kembali menyiapkan 6 rancangan peraturan daerah (raperda)

inisiatif yang akan dibahas di 2016. Rencana pembentukan perda inisiatif itu, sekarang sudah masuk tahapan prolegda di Badan Pembuatan Perda DPRD Surabaya.

“Di tahun 2016 sudah ada sedikitnya 6 raperda inisiatif lagi. Usulan juduljudul sudah masuk, dan saat ini kita masih menyusun prolegda-nya,” ungkap Ketua Badan Pembuatan Perda DPRD Surabaya, M Machmud, Senin(4/1).

Setelah prolegda atau Instrumen perencanaan program pembentukan perda yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis selesai, jelas Machmud, pihaknya bakal menyusun draf raperda. Sebagaimana di 2015, penyusunan draf raperda itu dilengkapi kajian akademis, sebelum diserahkan ke Wali Kota Surabaya.

Legislator yang mantan jurnalis media cetak ini belum menyebutkan rinci 6 raperda inisiatif dewan yang akan dibahas 2016. Namun, satu di antaranya terkait pembangunan apartemen yang harus menyediakan fasilitas umum (fasum).

“Kalau sekarang ini apartemen kan tidak menyediakan fasum, karena memang tidak ada aturannya. Ke depan, pembangunan apartemen harus menyediakan fasum sesuai luasan apartemen yang dibangun,” kata Machmud.

Misalnya, urai Machmud, apartemen 100 lantai yang dibangun di lahan 3 hektare, fasum yang harus disediakan persentasenya tidak dihitung dari luas lahannya saja. Tapi dihitung dari luas lahan (3 hektare) dikalikan jumlah lantai.

“Fasum yang diserahkan pemkot itu tidak harus di lokasi apartemen. Bisa di

lain tempat, dan oleh pemkot fasum itu bisa dimanfaatkan misalnya untuk perumahan orang yang miskin,” ujarnya.

Raperda inisiatif yang kembali diusulkan dewan, terang Machmud, semuanya sangat penting. “Perda-perda ini diproyeksikan mampu mengakomodir berbagai kepentingan semua golongan masyarakat, dan tidak hanya terfokus pada keinginan pemkot,” ujarnya.

Melalui perda inisiatif, sebut Machmud, diharapkan bisa menepis anggapan sebagian masyarakat yang menyatakan DPRD hanyalah instansi yang sedikit sekali berperan dalam proses pembuatan kebijakan.

“Ini jadi tantangan serta tugas yang harus kami buktikan, bahwa dewan pun memiliki peran penting dalam memproduksi kebijakan dan aturan daerah,” tuturnya.

Selama 2015, tambah Machmud, Badan Pembuatan Peraturan Daerah sudah menyelesaikan 5 dari 6 Raperda inisiatif DPRD. Yakni Raperda Rehabilitasi Daerah/Pemukiman Kumuh, Raperda Pajak Online, Raperda Manajemen Konstruksi, Raperda Pelayanan Tenaga Kerja, dan Raperda Penyelenggaraan Parkir.

“Satu raperda, yakni Raperda Corporate Social Responsibility (CSR) masih tertunda, karena masih perlu penyempurnaan lagi,” jelasnya.

Ke-5 raperda inisiatif yang sudah selesai dalam bentuk draf dan sudah ada kajian akademis-nya itu sudah dikirim ke pemerintah kota.

“Tugas DPRD sudah sampai di situ. Selanjutnya nanti tugas wali kota yang minta persetujuan DPRD,” tambah Q cty.gat.ant Machmud.Q

Dindik Jatim Siapkan Pusat Sertifikasi Seni Pelajar Tenaga Kebersihan Kantor Gubernur Bergaji UMK Dindik Jatim, Bhirawa Sejak setahun lalu, Dinas Pendidikan (Dindik) Jatim gencar menggelar sertifikasi kompetensi bagi siswa pendidikan kejuruan alias SMK. Ini adalah strategi menyambut Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Hanya saja, diantara program keahlian yang disertifikasi, kesenian belum termasuk diantaranya.

Hal ini mendorong Dindik Jatim untuk membuka kesempatan bagi peserta didik yang berbakat kesenian mengikuti uji kompetensi. Khususnya bagi calon lulusan SMK yang mengambil program keahlian seni.

“Sertifikat kompetensi ini penting agar peserta didik yang memiliki potensi dan bakat seni itu diakui profesionalitasnya.

Sebenarnya tidak hanya siswa SMK. Karena, siswa yang punya berbakat seni juga ada dari SMA,” tutur Kepala Dindik Jatim Dr Saiful Rachman, Senin (4/1).

Saiful mengakui, sertifikasi profesi bidang kesenian cukup penting bagi siswa. Apalagi ketika MEA sudah berlangsung. “Garagara tidak punya sertifikasi, Didi Nini Towok ditolak saat mau tampil di luar negeri. Itu sekelas seniman kondang. Bagaimana dengan anak didik kita yang berbakat seni?,” tutur Saiful.

Sehingga, Dindik tengah berupaya membuka pusat sertifikasi kompetensi seni untuk pelajar.

Biro Umum Putus Kontrak Pihak Ketiga

tam/bhirawa

Penampilan pantomim oleh siswa SMKN 12 Surabaya pada salah satu pelajar yang diselenggarakan Dindik Jatim. Ke depan, Dindik berupaya memberikan sertifikasi kompetensi bagi pelajar yang memiliki bakat seni.

“Kita punya UPT Dikbangkes Lebih lanjut Saiful menje(Pendidikan dan Pengembangan laskan, potensi dan bakat seni Kesenian ) Sekolah. Di situ kita siswa di Jatim terus berkembang bisa buka Tempat Uji Kompe- pesat. Hal ini dapat terlihat dari tensi (TUK),” tutur Saiful. berbagai ajang kesenian pelajar Upaya ini, lanjut Saiful, juga yang digelar Dindik Jatim. Miharus mendapat dukungan pu- salnya, pada Pekan Seni Pelajar sat. Sebab, hingga saat ini stan- (PSP), tak kurang dari lima ribu darisasi kompetensi kerja na- siswa yang berbakat seni ikut sional belum ada yang khusus terlibat di dalamnya. Selain itu, untuk bidang kesenian. “Karena setiap pagelaran seni padang itu, kita juga akan berusaha rembulan dilaksanakan, tak menggandeng PPPTK (Pusat kurang dari 200 siswa ikut tamPengembangan dan Pember- pil unjuk kebolehan. Tidak hanya dayaan Pendidik dan Tenaga itu, para siswa pecinta seni juga Kependidikan) Seni Budaya di ada di PPST (Pendidikan PeJogjakarta untuk merealisa- ngembangan Seni Tradisi) yang sikan target ini,” tutur mantan tersebar di 120 Sekolah di Q tam Kepala Badan Diklat Jatim ini. Jatim.Q

Pemprov, Bhirawa Sebanyak 107 tenaga kebersihan di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi (Setdaprov) Jatim atau yang biasa bertugas di kantor gubernur Jatim kini tengah berbahagia. Sebab mulai Januari 2016 mereka akan mendapatkan gaji sesuai Upah Minimum Kabupaten/ Kota (UMK) Surabaya sebesar Rp3,045 juta.

Menurut Kepala Biro Umum Setdaprov Jatim, Drs H Hizbul Wathon MM, pihaknya terpaksa memutuskan kontrak dengan pihak ketiga agar para tenaga kebersihan atau cleaning service ini bisa menerima gaji sesuai UMK. Sebab selama ini ada potongan dari pihak ketiga sebagai penyedia tenaga outsourcing.

“Awalnya, saat saya masih menjabat Kepala Biro Kesra (Kesejahteraan Rakyat) dapat surat protes dari LSM (lembaga swadaya masyarakat), yang menyebut pemprov tidak menggaji tenaga kebersihan tidak sesuai UMK. Namun setelah saya kroscek ternyata kontraknya sesuai UMK, namun ada potongan dari pihak ketiga. Sehingga pemprov tidak bisa disalahkan dan LSM memahami itu,” kata Hizbul, dikonfirmasi, Senin (4/1).

Setelah dirinya ditunjuk Gubernur Jatim Dr H Soekarwo menjabat Kepala Umum, lantas mencari ide agar tenaga kebersihan ini bisa menerima gaji sesuai UMK. Kemudian Biro Umum melakukan konsultasi ke SKPD terkait dan studi banding ke daerah yang telah menggaji tenaga kebersihan sesuai UMK. Selain itu, Gubernur Soekarwo juga menyetujui ide adanya swakelola untuk tenaga kebersihan.

“Setelah kita konsultasikan ke BPKAD (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah) ternyata Biro Umum bisa mengelola sendiri tenaga kebersihan tersebut dengan cara swakelola. Jadi mulai Januari 2016 ini semua pegawai tenaga kebersihan yang bertugas di bawah Biro Umum meliputi Kantor Gubernur, Gedung Grahadi, rumah kediaman gubernur dan wagub serta VIP Bandara Juanda mendapat Q iib gaji UMK Surabaya sebesar Rp3,045 juta,” paparnya.Q

Nasib Terminal Kedung Cowek Semakin Terpuruk Terminal Kedung cowek yang berada di kawasan Suramadu masih belum beroperasi dengan optimal. Terminal type C yang berada di dekat Jembatan Surabaya-Madura (Suramadu) sampai saat ini terlihat tidak ada aktifitas karena tak ada satupun angkutan umum jenis lyn yang singgah.

Pantauan Bhirawa, aktivitas terminal yang berada di Surabaya Utara tersebut tidak seperti layaknya terminal pada umumnya. Terminal yang luasnya 8.000 meter persegi itu juga memiliki fasilitas lengkap.

Seperti toilet, shelter lyn, musala, ruang tunggu penumpang, CCTV untuk keamanan penumpang, kons e p green terminal, hingga kios untuk berjualan.

Meski sepi, petugas kebersihan tetap membersihkan sampah-sampah yang ada di terminal tersebut. selain itu, Petugas yang berada di bilik pintu masuk terminal tetap menunggu armada lyn untuk membayar Tanda Pemba-

yaran Retribusi (TPR).

Maklum, meski sehari hanya ada beberapa lyn yang masuk terminal untuk membayar (TPR) sebesar Rp200,. Meski terbilang murah, armada lyn yang terdaftar di terminal tersebut berjumlah 211 unit lyn enggan singgah.

Jumlah tersebut dibagi empat jenis lyn, yakni R1 ada 50 armada, UBK ada 75 armada, JMK ada 56 armada, dan TWM ada 30 armada. Namun, jumlah tersebut tidak semuanya aktif dan beroperasi untuk mengangkut penumpang.

“Sejak diresmikan tahun 2011, sama sekali tidak ada masyarakat yang datang kesini untuk menunggu salah satu lyn yang ingin di-

tumpanginya. Padahal fasilitas sangat lengkap, Saya juga kurang tahu kenapa tidak ada satupun masyarakat yang datang kesini (Terminal Kedung Cowek, Kenjeran, red),” kata Kepala Pangkalan terminal Kedung Cowek, Lutfi Yohana saat ditemui Bhirawa di kantornya, Senin (4/1) kemarin.

Lutfi yang sebelumnya menjadi Kepala Pangkalan Terminal Bratang tersebut sangat menyanyangkannya sepinya sopir lyn di Terminal Kedung Cowek, Kenjeran. Ia membandingkan dengan Terminal Bratang yang masih banyak masyarakat menggunakan jasa angkutan umum kota. Padahal, akses Jembatan Suramadu juga dinilainya sangat tepat untuk menjadi singgahan angkutan kota maupun antar luar kota.

“Hingga sekarang ini belum ada angkot yang dari Madura masuk ke terminal.

Jadi, tidak ada penumpang

geh/bhirawa

Terminal Kedung cowek yang berada di kawasan Suramadu masih belum beroperasi dengan optimal. yang menunggu di terminal. harinya terminal Kedung nya karena kebanyakan tiPadahal izin dari Dishub, Cowek hanya ada satu jenis dak layak jalan. Itupun angkot dari Madura ke Su- lyn yang masih aktif masuk yang aktif masuk ke termirabaya boleh masuk. Kami ke terminal yakni R1. Na- nal hanya kisaran 10-20 ardi terminal sudah siap, tapi mun,dari 50 jumlah armada mada lyn,” pungkasnya. pihak angkot Madura mung- lyn hanya 25 armada lyn Selain itu, banyak angkin belum siap,” terangnya. yang aktif. “Setiap tahun kutan umum yang berplat Ia menjelaskan, setiap pasti berkurang jumlah lyn- hitam di sekitar jembatan

Suramadu. Dari pantauan Bhirawa, ada sekitar puluhan mobil yang ngetem di sisi arah Jembatan Suramadu. Terlihat, para sopir menurunkan penumpang di pinggir jalan meski ada rambu dilarang berhenti.

Ketua dari angkutan Plat Kuning lyn UBK, Muhammad Lasub ketika ditemui mengaku hampir tidak mempunyai penghasilan sama sekali sejak dibiarkannya mobil liar beroperasi. Padahal, sebelum adanya terminal itu, penghasilannya bisa dibilang 75 persen dari jumlah setoran.

“Gunanya dari terminal kedung cowek ini kan untuk mempermudah masyarakat jika mau pergi ke Madura atau juga sebaliknya. Apalagi terminal ini kan cukup luas, dulu penghasilan saya bisa dibilang 75 persen, sekarang malah tidak sama sekali. Karena tidak ada penumpang yang mau keQ geh sini,” ujarnya.Q

SURABAYA

Selasa Wage 5 JANUARI 2016

3

PENDIDIKAN - KESEHATAN - PELAYANAN PUBLIK - HUKUM

Lagi, Kejati Bidik Dugaan Penyimpangan Dana Pemerintah di Kadin Jatim Kejati Jatim, Bhirawa Kejati Jatim kembali membidik dugaan penyimpangan dana pemerintah di tubuh Kadin Jatim. Bidikan kali ini memang masih merupakan pengembangan kasus kasus penyimpangan dana hibah Pemrpov Jatim ke Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Jatim, hingga memeja hijaukan Diar Kusuma Putra dan Nelson Sembiring.

Bedanya, penyelidikan kali ini tidak berkaitan dengan dua tersangka yang sudah menjalani persidangan di Pengadilan Tipikor. Tapi, penyelidikan oleh Pidsus Kejati Jatim ini me-

rupakan pengembangan dari kasus dugaan penyimpangan dana hibah Pemprov Jatim ke Kadin Jatim tahun 2012 dan 2013 sebesar Rp 20 miliar.

Kepala Penyidikan (Kasidik)

Pidsus Kejati Jatim Dandeni Herdiana membenarkan adanya penyelidikan terbaru kasus Kadin Jatim. Dandeni mengaku, surat perintah penyelidikan kasus Kadin Jatim diteken Pimpinan (Kajati Jatim, red) pada 30 Desember 2015. Menurutnya, penyelidikan terbaru ini tidak berkaitan dengan dua tersangka yang telah disidangkan.

“Penyelidikan dan penyidikan kasus Kadin yang lama sudah selesai. Saat ini kami melidik kembali Kadin Jatim dalam

pengusutan baru. Bukti-buktinya pun bisa dari yang lama dan dari yang baru,” tegas Kasidik Pidsus Kejati Jatim Dandeni Herdiana, Senin (4/1).

Disinggung akan adakah permintaan keterangan dari Ketua Kadin Jatim, mantan Kasi Intel Kejari Purwakarta ini mengaku, siapapun akan dimintai keterangan terkait penyelidikan kasus ini. Bahkan, hari ini (Senin lalu) penyelidik Pidsus Kejati Jatim telah memintai keterangan dari pihak Pemprov jatim, perihal

pengusutan kasus ini.

“Siapapun akan kami mintai keterangan. Pecan ini dijadwalkan permintaan keterangan dari pihak-pihak terkait penyelidikan kasus ini,” ungkap Dandeni.

Ditanya terkait gambaran sedikit akan penyelidikan kasus ini, pria asli Jawa Barat ini menolak menjelaskan hal itu, dengan alasan masih penyelidikan. “Intinya penyelidikan pada Kadin Jatim ini merupakan produk terbaru kami

(Pidsus Kejati). Karena masih Lid, jadi kami belum bisa menjelaskan rinci gambaran kasus ini,” katanya.

Tak hanya penyelidikan kasus pada Kadin Jatim, Dandeni menambahkan, pihaknya juga melidik beberapa kasus dugaan korupsi. Sayangnya, lagi-lagi pihaknya menjelaskan apa saja produk penyelidikan terbaru dari Kejaksaan. “Pokoknya ada sekitar lima penyelidikan terbaru dari Pidsus Kejati Jatim,” singkatnya.Q bed

Mulut Mampu Deteksi Pasien HIV

Aiptu Abdul Latip dan Indri Rahmawati tertunduk lemas saat mendengarkan tuntutan kasus narkoba 22 kilogram yang dilakukan keduanya, Senin (4/1).

bed/bhirawa

Jaksa Tuntut Berbeda Pasutri Kasus Narkoba

Oknum Polisi Pengedar Sabu 22 Kilogram Dituntut Mati PN Surabaya, Bhirawa Persidangan kasus narkoba 22 kilogram yang melibatkan oknum anggota Polsek Sedati, Abdul Latip (41) dan istri sirinya Indri Rahmawati (31) memasuki tahap tuntutan. Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya menuntut mati terdakwa Abdul Latip, Senin (4/1).

Berbeda dengan Abdul Latip, pada persidangan yang digelar di Ruang Garuda Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, Jaksa Gusti Putu Karmawan menuntut berbeda Indri Rahmawati dengan tuntutan pidana penjara sumur hidup.

“Menyatakan masing-masing terdakwa melanggar Pasal 114 ayat (1) Juncto Pasal 132 ayat

(1) UURI No 35 Tahun 2009 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Narkoba,” ucap Jaksa Gusti Putu Karmawan dihadapan Ketua Majelis Hakim Ferdinandus, Senin (4/12).

Dijelaskan Jaksa Karmawan, tuntutan pidana atas terdakwa Latip dengan Indri berbeda karena peran keduanya dalam kasus ini juga berbeda. Dalam mengedarkan sabu-sabu, terdakwa Latip dinilai sebagai pihak yang banyak berperan. Sedangkan Indri hanya membantu Latip saja.

Atas tuntutan tersebut, baik terdakwa Latip maupun terdakwa Indri sama-sama mengajukan pembelaan atau pledoi yang akan dibacakan masing-masing pe-

ngacaranya dalam sidang pekan depan. “Kami ajukan pembelaan,” ungkap Adven Dio Randi selaku Penasihat Hukum Indri.

Seperti diberitakan, perkara ini bermula ketika Tri Diah Torrisiah alias Susi yang mendekam di Rutan Klas I Surabaya di Medaeng mendapatkan permintaan bantuan dari teman bandarnya untuk mencarikan orang yang bisa berperan sebagai gudang narkoba.

Susi kemudian menawarkan peran gudang narkoba tersebut kepada Aiptu Abdul Latip, oknum Polisi Polsek Sedati, Sidoarjo.

Latip sepakat dan dilakukan dua kali pengambilan sebelum akhirnya kasus ini diungkap oleh Polrestabes Surabaya.

Kasus terungkap pertama kali dari penangkapan Indri di Sedati, Sidoarjo, Juni 2015 lalu. Dari tangan Indri Polisi menemukan 5 poket sabu dan 22 butir ekstasi.

Indri mengaku barang haram itu milik suami sirinya, Abdul Latip.

Polisi lalu melakukan penggerebekan di kontrakan Indri dan Latip di Sedati.

Di kontrakan tersebut Polisi menemukan sabu-sabu sebanyak 22 kilogram. Dalam pemeriksaan diketahui sabu tersebut sisa dari 50 kilogram sabu yang disimpan Latip dan sudah diedarkan. Puluhan kilo sabu itu diambil Latip di sebuah hotel atas perintah Susi yang mendekam di Rutan Medaeng.Q bed

Surabaya, Bhirawa Berkembangnya dunia kedokteran membuat pendektesian penyakit semakin mudah. Saat ini dokter gigi dapat mendeteksi pasien HIV hanya dengan melihat kesehatan mulut pasiennya.

Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan,Dinkes Surabaya dr. Sri Setyani mengatakan, infeksi jamur di dalam rongga mulut yang sering merupakan pertanda dari infeksi HIV adalah infeksi jamur candidiasis, karena sering diketemukan sebagai bagian dari flora mulut pada orang pengidap HIV. Infeksi jamur ini menimbulkan rasa sakit dan tidak nyaman, halitosis (bau mulut), sehingga membutuhkan perawatan tertentu. ‘’Jamur ini dapat bertidak sebagai fokus infeksi bagi kolonii jamur di tempat lain seperti lambung dan saluran pernafasan. Sariawan di sudut bibir atau cheilitis angularis sering menyertai infeksi jamur ini,’’ ucapnya.

Menurutnya, infeksi lain yang muncul menyertai penderita HIV yaitu disebabkan oleh berbagi virus yaitu virus dari keluarga herpes (simpleks, zoster) . hal lain juga sering terilihat plak putih di

mukosa lidah, mukosa bukal, orofaring dan dasar mulut (hairy leukoplakia). Infeksi bakteri di dalam rongga mulut juga memberi pertanda HIV, yaitu lesi pada gusi dan periodontal yang tidak lazim dengan frekuensi yang besar. ‘’Dengan gejala klinis seperti gingivitis berupa lesi ulkus nekrosis, rasa tidak nyaman dan nyeri, akan memperparah keadaan infeksi ini.

Menurutnya, keganasan lain dalam rongga mulut adalah karena penderita HIV biasanya terjadi gangguan kekebalan, sehingga sering ditemukan keganasan yaitu sarkoma kaposi (KS). Bagian tubuh yang sering terkena adalah kulit dan mukosa mulut.Tanda lain di mulut adalah adanya stomatis apthosa (sariawan) yang kambuh dan berulang-ulang.

Parahnya serangan terlihat sebagai lesi yang banyak dan besar dan bertahan dalam jangka waktu yang lama dan menimbulkan rasa sakit.

Selain itu penderita HIV juga sering mengeluh mulut kering, karen berkurangnya saliva, hal ini kemungkinan terjadi inflamasi kalenjer saliva. penagggulangganya adalah dengan sering kumur, perangsang kalenjer

Dokter gigi dapat mendeteksi penyakit HIV pasien lewat mulut.

dna/bhirawa

Masyarakat Harus Lakukan Tindakan Preventif Kesehatan

trie diana/bhirawa

Terlihat Sepi Situasi Terminal Purabaya (Bungurasih) terlihat sepi pemudik yang akan kembali ke kampung halamannya,Senin (4/1).

Surabaya, Bhirawa Banyaknya masyarakat yang sakit membuat perhatian tersendiri bagi SMF Neurologi RSUD Dr Soetomo. SMF Neurologi RSUD Dr Soetomo terus melakukan edukasi dan sosialisasi, tujuannya agar masyarakat melakukan tindakan preventif sebagai pencegahan agar tidak terserang peyakit.

Dr Wijoto SpS(K), Kepala SMF Neurologi RSUD Dr Soetomo menuturkan, kegiatan edukasi tersebut dilakukan dengan bekerjasama dengan beberapa pihak dan secara pribadi dilakukan oleh karyawan dan dokter di SMF tersebut kepada anggota keluarga, maupun orang-orang dilingkungan tempat tinggal.

“Salah satu yang menjadi perhatian dan sering kami sosialisasikan kepada masyarkat adalah tentang penyakit stroke yang saat ini kian banyak penderitanya,” ujarnya.

Stroke merupakan salah satu dari penyakit degenerative yang jika sedikit saja terlambat penanganannya maka dampaknya akan fatal. Inilah yang ingin ditekankan kepada masyarakat agar tidak menunda untuk berobat kedokter jika mengalami suatu gejala penyakit.

Dijelaskan Wijoto, stroke merupakan salah satu penyakit yang dapat dicegah walaupun seseorang memiliki faktor resiko secara genetic. Akan tetapi jika bisa menekan faktor resiko

lain, seperti pola hidup, pola makan, menghindari obesitas maka tidak perlu khawatir memiliki keturunan stroke, karena bisa dikendalikan.

“Oleh karenanya kami ingin masyarakat tahu dan paham hingga mampu melakukan pencegahan. Dan nantinya akan mendorong kualitas kesehatan masyarakat,” jelasnya.

Pada penyakit stroke ada beberapa gejala awal yang harus diwaspadai dan menandakan seseorang terserang stroke. Gejala-gejalan tersebut adalah ada kelainan mendadak terjadi, seperti muka perot, anggota badan atau anggota gerak ada yang lemah atau lumpuh, dan sulit berbiQ dna cara.Q

Pengawasan Longgar, Toko Kimia Bisa Bebas Jual Zat Berbahaya Perederan dan penjualan zat kimia berbahaya di Surabaya ternyata sangat longgar. Meski Disperindag mengaku telah melakukan pengawasan dan memberlakukan pengetatan izin, namun masih banyak pedagang zat kimia berbahaya dijual secara bebas di pasaran. Selain itu, masyarakat dengan mudah mendapatkan zat berbahaya tersebut dengan harga eceran maupun grosir.

Seperti pantauan Bhirawa di Jalan Tidar, Kecamatan Sawahan banyak pedagang zat kimia melayani pembeli. Tanpa ditanya oleh pedagang soal izin, pembeli bisa mendapatkan zat berbahaya tersebut dengan mudah. Padahal, toko penjual bahan kimia harus memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) yang dikeluarkan oleh Disperindagin.

Seperti Hadi warga Surabaya yang enggan menyebutkan asalnya darimana membeli bahan kimia berjenis rhodamin B. Dari pengamatan, zat pewarna sintetis itu

berbentuk serbuk Kristal, berwarna ungu kemerahan namun tidak berbau. Rhodamin B tersebut pada umumnya digunakan sebagai pewarna kertas dan tekstil.

“Buat tambahan untuk olah makanan saja kok,” katanya enteng kepada Bhirawa saat ditanya akan digunakan untuk apa lalu meninggalkan toko. Padahal penggunaan bahan kimia industry untuk makanan sangat berbahaya bagi kesehatan.

Ketika dikonfirmasi terpisah, Kepala Bidang Perdagangan Disperidagin Kota Surabaya, Nuridiah Nir-

mala mengatakan, semua kegiatan perdagangan harus memiliki izin. Kalau belum mengantongi izin, pihak Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) bisa menutup toko tersebut.

“Setiap kegiatan perdagangan termasuk SIUP perdagangan bahan kimia harus ada izinnya. Kalau tidak ada ya bisa ditutup Satpo PP,” ujarnya saat dihubungi Bhirawa, Senin (4/1) kemarin.

Ia mengklaim, bahwa proses pengawasan sering dilakukan satu minggu dua kali. Bukan hanya di tokotoko saja melainkan di pasar-pasar tradisional yang mayoritas banyak pedagangnya. “Kami selalu rutin melakukan pengawasan terhadap toko-toko yang belum memiliki SIUP,” terangnya.

Nuri mengaku tidak hafal terkait jumlah toko penjual zat kimia yang telah mengantongi SIUP. Namun, ia menjelaskan bahwa di Jalan

geh/bhirawa

Salah satu toko penjual bahan kimia di Jalan Tidar dibanjiri pembeli, Senin (4/1) kemarin.

Tidar tersebut sangatlah toko di situ,” tukasnya. di Jalan Tidar adalah webanyak penjual bahan kimia.

Namun, Nuri akan men- wenang Disperindag Pro“Seperti di Jalan Tidar datangi kembali dan men- vinsi. Pasalnya, penjualan tepatnya di depan sekolah data toko-toko yang belum di toko tersebut dilakukan Don Bosco itu hampir setiap mengantongi SIUP di tahun secara grosir atau kelas hari ramai. Untuk jumlahnya 2016. Ia beranggapan toko besar. “Kedepan nanti kita saya ndak hafal ada berapa bahan kimia yang terletak datangi lagi untuk men-

sosialisasikannya tentang pentingnya SIUP. Kalau di Tidar itu sepertinya wewenangnya Provinsi ya, karena kelasnya besar,” pungkasnya.

Sementara itu, Kepala Seksi Ketersediaan dan Distribusi Pangan di Badan Ketahanan Pangan (BKP) Kota Surabaya Oniek kestiana , menyatakan masih banyak produsen yang menjual bahan makanan berbahaya dalam skala kecil.

Hal itu membuat masyarakat dengan mudah mendapatkannya dan dikhawatirkan disalahgunakan.

“Yang jadi masalah itu asam boraks masih beredar di pasar tradisional sehingga masyarakat dengan mudah mendapatkannya. Disperindagin Kota Surabaya itu yang mengawasinya, bagaimana langkah-langkah yang diambil agar masyarakat tidak mudah mengamQ geh bil,” katanya.Q

4

OPINI Masa Depan Industri Kreatif di Era Digital

Tajuk

Meretas Prestasi Olahraga Asia BURUNG cendrawasih (disingkat drawa) dijadikan maskot perhelatan Asian Games ke-18 di Indonesia. Penggambaran drawa dikonstruksi bagai bentuk karikatur. Tetapi potret drawa sangat jauh dari realita “cantiknya” cendrawasih. Banyak masyarakat meng-inginkan perbaikan ikon drawa. Namun konon, ini bagai pertanda, prestasi Indonesia tidak akan secantik pencapaian tuan-rumah Asian Games terdahulu.

Penggunaan drawa, digugat dengan berbagai pertanyaan. Misalnya, mengapa menggunakan burung cendrawasih, padahal Asian Games diselenggarakan di Jakarta (dan Palembang). Mengapa bukan badak cula satu (sebagai simbol Jakarta yang berdekatan dengan Ujung Kulon Banten)? Mengapa pula bukan singa (sebagai simbol Palembang)? Selain itu, terdapat pula spesies burung langka yang lebih indah khas Indonesia, merak?!

Menggugat maskot pada perhelatan even olahraga internasional, biasa dilakukan, terutama oleh tuan rumah.

Masyarakat Inggris pernah memprotes maskot Olympiade London (2012), tetapi panitia memiki banyak argumentasi yang masuk akal. Pada Asian Games ke-18 di Jakarta, pemaskot-an drawa dianggap terlalu banyak pesan. Termasuk aksen karikatur gerakan pencak silat pada drawa.

Boleh jadi, pencak Silat, dianggap sebagai ikon olahraga khas Indonesia. Namun secara keseluruhan, drawa tergambar sangat sederhana. Boleh jadi pula, kesederhanaan drawa mewakili kesederhanaan Asian Games ke-18. Sebab seharusnya, Hanoi (Vietnam) yang menjadi tuan rumah. Namun Hanoi mengundurkan diri, dengan alasan pembiayaan (sebesar US$ 500 juta, atau sekitar Rp 7 triliun).

Komite Olimpiade Asia (Olympic Council of Asia, OCA), dalam pertemuan di Kuwait, secara resmi “menggeser” Hanoi. Jakarta dan Palembang dipilih menjadi tuan rumah pengganti. Maka persiapan “mercu” Asian Games dikebut oleh Pemda DKI Jakarta. Diantaranya, dengan pengembangan dua jalan layang di sekeliling Jembatan Semanggi.

Kawasan yang dibangun oleh Presiden Soekarno ini akan dilengkapi double track kereta rel ringan. Juga terdapat hotel atlet. Targetnya selesai saat pebukaan Asian Games.

Sedangkan kesiapan Palembang, telah dibuktikan setelah sukses menjadi tuan rumah SEA-Games. Infrastruktur keolahraga-an (venue dan wisma atlet berkelas hotel bintang 3) telah cukup terbangun. Biaya pembangunan infrastruktur ini akan balik modal dengan penyelenggaraan Asian Games.

Pengalaman balik modal, juga telah dibuktikan Brasil dari Piala Dunia (sepakbola) 2014 lalu. Persiapan Brasil akan menjadi bekal untuk Olympiade 2016.

Sebagai tuan rumah Asian Games, Indonesia belum akan berjaya dalam prestasi. Pemerintah (Kementerian Keolahragaan dan Kepemudaan, Kemenpora) men-target capaian Indonesia pada posisi ke-10. Tidak muluk-muluk, tetapi juga tidak mudah diraih. Mengingat pada Asian Games ke-17 lalu, Indonesia. Namun sebenarnya, itulah peringkat terendah tuan-rumah, selama Asian Games diselenggarakan. Sebab hampir seluruh tuan rumah selalu menjadi runner-up.

Seperti dulu, Asian Games ke-4 di Jakarta (tahun 1962) Indonesia pada peringkat kedua. Saat itu diperoleh 77 medali (21 emas, 26 emas dan 30 perunggu). Jepang menjadi juara.

Sebelumnya, Filipina juga menempati runner-up ketika menjadi tuan rumah. Begitu pula Korsel dan Iran, menjadi runner-up pada Asian Games ke-6 (1970) dan ke-7 (1974).

Masing-masing ketika menjadi tuan rumah.

Hanya dua negara tuan rumah yang gagal menjadi runnerup. Yakni, Qatar, ketika Asian Games ke-15 diselenggarakan di Doha (2006). Sebelumnya terdapat Thailand (peringkat ke-5), ketika Asian Games ke-8 diselenggarakan di Bangkok.

Thailand juga hanya menempati urutan ketiga pada Asian Games ke-6 (tahun 1966) ketika sebagai tuan rumah.

Setelah Asian Games, pemerintah seyogianya mulai meretas peta jalan prestasi keolahragaan internasional.

Saat ini dunia meyakini, prestasi olahraga menjadi salahsatu pertanda tingkat kesejahteraan bangsa. China membuktikan kebangkitan prestasi ke-olahraga-an, seiring perekonomian negaranya yang paling kokoh di dunia. 

Sorotan Publik

Semua tanggapan baik berupa saran dan kritik atas wajah dan kinerja birokrasi kita dalam memberikan pelayan publik dapat dikirim melalui email: harian_bhirawa@yahoo.com atau manfaatkan fasilitas surat pembaca di www.harianbhirawa.co.id atau telp ke (031) 5470650 atau faks (031) 5343359. Untuk setiap email harap disertakan nomor telpon (untuk konfirmasi ulang).

Antisipasi Udara Dingin Saat Umrah JAMAAH yang ingin umrah pada waktu sekarang ini untuk mengantisipasi udara dingin. Cermati udara dingin di Tanah Suci agar ibadah umrah optimal. Bahwa saat ini dikabarkan suhu udara di Saudi Arabia baik kota suci Mekkah maupun Madinah sangat dingin mencapai suhu minus 20 derajat celcius.

Bahkan, untuk kota Madinah pada malam hari suhu bisa mencapai berada dalam kondisi hingga suhu berada di bawah 10 derajat celcius. Teman saya yang kebetulan dokter yang saat ini di akhir bulan Desember dan awal Januari sedang melaksanakan ibadah Umrah menyampaikan banyak masyarakat yang tidak mengantisipasi udara dingin tersebut.

Setidaknya tiga penyakit yang timbul selama ibadah umroh dalam suhu udara ekstrim tersebut.Ketiga jenis penyakit itu antara lain penyakit yang kambuh karena udara yang dingin antara lain asma (sesak nafas), pilek alergi (rinitis alergi), sinusitis serta alergi kulit karena udara dingin. Jenis penyakit kedua adalah penyakit yang timbul langsung akibat udara dingin seperti kulit menjadi kering, kulit telapak kaki menjadi pecah-pecah, timbul pecah-pecah pada bibir dan kadang kala timbul mimisan.

Jika paparan udara dingin terus berlangsung akan terjadi penurunan suhu tubuh atau hipotermia yang akan mengancam jiwa jamaah umrah. Sedangkan jenis penyakit terakhir adalah yang tidak terjadi secara langsung sebagai akibat udara dingin, seperti jamaah yang tertular batuk-pilek dari teman sekamarnya yang kebetulan mempunyai alergi dan terinfeksi sehingga dapat menularkan kepada yang lain.

Sementara jamaah yang mempunyai risiko tinggi gangguan kesehatan karena cuaca dingin yaitu mereka yang berusia lanjut, mempunyai penyakit diabetes, gangguan jantung dan pembuluh darah serta jamaah yang mempunyai masalah dengan tiroidnya. Untuk itu, jamaah harus menutupi badan kita agar udara dingin yang menyengat agar tidak langsung kontak dengan kulit, bisa dengan menggunakan jaket yang dapat menutupi seluruh tubuh kita.

Ari Fahrial Syam Wkl Ketua Pengurus Besar Perhimpunan Dokter Spesialis Penyakit Dalam Indonesia.

HARIAN

PENDIRI : Alm. H. Moch. Said DEWAN PENASIHAT: Dahlan Iskan, Drs. Sugeng Praptoyo, SH, MM, MH, AK H. Ali Salim

Selasa Wage, 5 JANUARI 2016

Saatnya Menjadi Tuan Rumah di Negeri Sendiri sendiri. Pelaku industri kreatif digital di Indonesia diyakini tidak akan ketinggalan untuk memanfaatkan infrastruktur yang semakin baik khususnya dengan hadirnya teknologi layanan 4G. pembiayaan di sektor Bahwa dengan bandini dianggap memiliki width yang besar, burisiko yang tinggi dan tuh konten digital dari Oleh : tidak dapat diprediksi. berbagai sektor.

Wahyu Kuncoro SN Selain itu juga cash Pertumbuhan peflow beberapa sektor sat perdagangan online industri kreatif juga seiring dengan menintidak stabil. Ada kagkatnya penggunaan lanya sangat tinggi, namun di lain internet dan penggunaan gadget memwaktu seret. buat Indonesia punya peluang besar karena daya beli kelas menengahnya Memacu Industri Kreatif Digital tumbuh terutama untuk e-commerce.

Tumbuhnya industri kreatif terJakarta adalah ibukota pengguna bukti telah memberikan sumbangTwitter dunia. Bukan hanya di tanah sih pada pertumbuhan ekonomi air, di Filipina misalnya, adalah negara nasional. Namun, sektor ekonomi nomor satu dalam hal berlama-lama di kreatif tersebut masih didominasi media sosial. oleh produk-produk fisik seperti Perkembangan ekonomi Indonekuliner, fesyen maupun kerajinan, sia dan terus meningkatnya perdasedangkan industri kreatif yang gangan domestik plus luar negeri berbasis teknologi digital masih ditambah maraknya perusahaan kurang nyaring bunyinya. yang melempar aktivitas logistiknya Sementara, pada saat yang sama ke pihak ketiga atau alih daya (outdunia tengah menyaksikan perubahsourcing) dengan sendirinya akan an besar dan signifikan menyusul menggeliatkan jasa layanan logistik. penggunaan teknologi, khususnya Persoalannya, bagaimana bisnis ini software, mobile, dan e-commerce dapat berkembang pesat, bila masih dalam pasar bisnis global. Dan ada persoalan fundamental yang memang dunia digital yang serba menghadangnya seperti sektor logismobile ini pula yang akan berperan tik yang masih dililit biaya tinggi. besar dalam perekonomian global.

Publik kiranya patut mengapreTeknologi sudah sangat luar biasa siasi arah kebijakan pemerintahan memasuki semua elemen kehiduJoko Widodo yang sudah mengarah pan kita. Era teknologi digital bukan pada hal itu. Pemerintah selain menglagi era masa depan, tetapi ini era garap secara serius insfrastruktur dasekarang. Era digital ini, sudah pula lam memperkuat konektivitas antar menyentuh semua bidang ekonomi wilayah juga punya atensi terhadap kreatif seperti teater, musik, film, seni pengembangan industri kreatif dan rupa, dan sebagainya. Indonesia jelas e-commerce, misalnya dengan menmemiliki potensi besar untuk menjadi dorong pembayaran secara elektronik pemain utama di sektor industri kreatif dan digitalisasi ekonomi. yang berbasis digital. Banyak, anak muda-anak muda yang memiliki karya Tantangan Kecepatan Layanan Logistik berbasis teknologi digital yang diakui Besarnya peluang bisnis logistik di ajang internasional. Hanya sayangdalam negeri, sesungguhnya menjadi nya, potensi besar tersebut justru peluang dan ancaman bagi pelaku tidak mendapatkan tempat di tanah usaha logistik dalam negeri. Menair, akibatnya banyak tenaga-tenaga jadi peluang, kalau pelaku usaha kreatif tanah air yang mengabdikan bisa memanfaatkan potensi pasar kreativitas di negara-negara yang tersebut dengan memacu daya saing lebih menghargai kreativitas dan dan mampu menjawab tantangan inovasi. Ini terbukti dari banyaknya efisiensi baik dari harga, pelayanan tenaga muda kreatif dari tanah air dan ketepatan dalam pengiriman. yang bekerja dipusat-pusat Industri Sebaliknya, menjadi ancaman bila kreatif di Amerika, Korea Selatan tantangan tersebut tidak mampu maupun Inggris. dijawab pelaku usaha lokal. BaSudah saatnya Indonesia tidak gaimana tidak, setiap tahun jumlah hanya jadi konsumen produk kreatif pelaku bisnis logistik terus berdigital semacam game atau anilimpah. Tidak hanya pemain lokal, masi, tapi juga harus jadi produsen. tetapi juga perusahaan asing. Mulai Sudah saatnya produk Indonesia, dari perusahaan kelas gurem hingga dengan nilai budaya dan keunikan kakap bertarung di sini. Sementara Indonesia, muncul ke permukaan. wajah pemain baru juga terus berPelaku industri kreatif digital harus munculan. Begitu menggiurkannya menjadi tuan rumah di negerinya bisnis ini, beberapa BUMN tak rela

Industri kreatif menjadi salah satu andalan untuk menggenjot perekonomian Indonesia di masa depan. Keberhasilan sejumlah negara dalam mengembangkan ekonomi kreatif --seperti di Amerika Serikat dan Korea Selatan-- sejatinya telah membuka mata kita bahwa sektor tersebut tidak dapat dipandang sebelah mata.

I

ndustri kreatif merupakan kegiatan usaha yang fokus pada kreasi dan inovasi. Per definisi, sektor ekonomi kreatif terdiri dari sektor periklanan, arsitektur, seni, kerajinan, desain, fashion, film, musik, seni pertunjukan, penerbitan dan perangkat lunak komputer serta video game. Selain itu juga kegiatan bisnis di bidang radio, televisi serta industri riset.

Merujuk data Kementerian Perindustrian menunjukkan peringkat ekspor barang kreatif Indonesia naik ke peringkat 25 pada 2014 dari peringkat 85 pada 2013. Kontribusi industri kreatif terhadap produk domestik bruto (PDB) dari tahun ke tahun juga terus meningkat. Pada 2013 sebesar 6,9 persen, lalu meningkat menjadi 7,6 persen pada 2014, dan tahun ini diperkirakan mencapai delapan hingga sembilan persen.

Dari 15 subsektor ekonomi kreatif yang dikembangkan, terdapat tiga subsektor yang memberikan kontribusi dominan terhadap PDB, yaitu kuliner sebesar Rp209 triliun atau 32,5 persen, fesyen sebesar Rp182 triliun atau 28,3 persen dan kerajinan sebesar Rp93 triliun atau 14,4 persen. Artinya, industri kreatif ini masih akan dapat memberi kontribusi lebih besar lagi karena peluang untuk mengembangkan subsektor ekonomi kreatif lainnya masih terbuka lebar.

Indonesia bisa dikatakan terlambat dalam menggeluti industri ini, setidaknya bila dilihat dari terbentuknya sebuah institusi yang memiliki tugas khusus untuk membina dan mengembangkan sektor ini, yakni Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf). Kehadiran lembaga ini diharapkan dapat ikut mengatasi kendala yang dihadapi dalam mengembangkan industri kreatif di tanah air misalnya kesulitan dalam mengakses permodalan dari perbankan.

Sudah sering kita dengar para pelaku industri kreatif nasional tidak optimal berkreasi karena minimnya ketersediaan modal. Industri kreatif setidaknya mengalami sejumlah kendala dalam hal pendanaan. Pertama, mayoritas industri kreatif unbankable. Kedua, aset industri ini intangible, yang tidak berwujud fisik sehingga belum bisa diterima lembaga keuangan saat ini. Akibat aset ekonomi kreatif yang tidak berwujud itu, seringkali

H

hanya sebagai penonton legitnya kue logistik. Tak mengherankan, mereka pun melebarkan sayap, misalnya Pelindo, Kereta Api dan Garuda Indonesia.

Persaingan pasar global yang cukup dinamis ini harus dijawab para pelaku usaha logistik tanah air salah satunya PT Jalur Nugaraha Ekakurir (JNE). Meski sudah menjadi salah satu penguasa jasa logistik di tanah air, JNE tetap dituntut untuk mengembangkan sayapnya di pasar luar negeri. Pilihan JNE untuk merambah pasar Filipina dan Thailand tepat kiranya dengan mempertimbangkan bukan karakateristik masyarakatnya yang mirip Indonesia, tetapi juga karena pertimbangan industri e-commerce dua negara itu yang sedang berkembang.

Oleh karena itu untuk dapat tetap bertahan dan bisa bersaing di era persaingan global khususnya jasa logistik di era digital ini maka JNE harus memperkuat jaringan bisnis baik di dalam negeri maupun luar negeri. Agenda berikutnya adalah terus meningkatkan kualitas kualitas sumber daya manusia dan teknologi layanan yang digunakannya.

Dalam era yang mensyaratkan serba cepat, mudah dan murah ini maka orientasi layanan yang memanjakan konsumen menjadi sebuah keniscayaan. Dalam konteks inilah, menarik kiranya menyimak layanan kreatif yang dilakukan JNE dalam membaca geliat industri kreatif di tanah air khususnya sektor kuliner khas daerah yang kemudian dijawab oleh JNE dalam bentuk produk layanan yang dinamakan ‘Pesona’ atau Pesanan Oleh-oleh Nusantara. Melalui pesona, pemesanan kuliner khas dari seluruh Indonesia dilakukan secara online dan didatangkan langsung dari daerah asalnya dengan harga yang sama. Untuk menemani Pesona, ada lagi produk yang dinamakan ‘Jesika’ yaitu Jemput ASI Seketika yang diperuntukan bagi ibu menyusui yang harus meninggakan bayinya di rumah karena bekerja. Ibu tetap dapat memberikan ASI-nya kepada bayi berkat layanan yang dilaksanakan oleh kurir perempuan dengan kendaraan yang disertai peralatan khusus untuk menjaga ASI tetap segar. Bukan itu saja, gagasan JNE untuk menggunakan mesin swalayan pengiriman barang layak ditunggu. Dalam konsep ini, nantinya, konsumen bisa mencatatkan barang yang akan mereka kirim melalui mesin serupa anjungan tunai mandiri (ATM). Mesin itu menyediakan alat untuk menimbang barang, informasi tujuan pengiriman dan harga pengiriman. Mari kita tunggu !

Wartawan Harian Bhirawa

Selamat Tinggal Kegaduhan Politik

untington dalam bukunya Political Order In Changing Societies (1968) menyatakan bahwa, perbedaan paling penting di antara berbagai negara tidak terletak pada bentuk pemerintahan ataupun sistem pemerintahan yang dianut. Tapi pada derajat pemerintahan yang ditentukan oleh efektifitas birokrasi, partai politik yang terorganisir dan tingginya partisipasi mayarakat.

Dalam pemerintahan yang efektif, setiap kebijakan yang dibuat pemerintah mampu dilaksanakan di lapangan.

Dengan kata yang lain, birokrasi pemerintah yang lemah ditandai oleh ketidakmampuannya mengimplementasikan kebijakan pemerintahan.

Kemampuan mengimplementasikan kebijakan sangat tergantung pada struktur organisasi pemerintahan.

Apabila organisasi pemerintahan baik, maka implementasi kebijakan akan berjalan lancar sesaui dengan yang direncanakan. Namun, apabila struktur pemerintah tidak baik dan tidak mampu menjalin komunikasi yang intensif dengan berbagai kalangan akan semakin sulit dalam mengimplemetasikan sebuah kebijakan.

Komunikasi yang tidak baik dengan berbagai kalangan seperti Presiden dengan menterinya, Menteri dengan Menteri, Pemerintah dengan Parlemen (DPR), dan Pemerintah dengan partai politik. Presiden telah melakukan reshuffle terhadap menterinya, hal ini dikarenakan tidak baiknya komunikasi presiden dengan menteri. Sehingga menyebabkan kebijakan atau program tidak berjalan dengan baik oleh para menterinya.

Kabinet kerja Joko Widodo saling kritik dan tuding bahkan melibatkan

dengan mengedepankan Wakil Presiden Jusuf kepentingan tersebut.

Kalla, semua kegaduKasus PT. Freeport han menteri ini berIndonesia (Papa Minta mula dari penyataan Saham) juga menjadi Menko Kemaritiman sebuah kegaduhan dan SDM yang mengpolitik lebih dari sebuusulkan agar Presiden lan. Pemerintah dan Joko Widodo memDPR tidak bisa fokus batalkan rencana pempada kebijakan yang belian pesawat Garuda ada. Akibat tergangIndonesia, Penudingunya oleh kasus Papa gan mafia listrik yang Oleh: Minta Saham ini yang menyebutkan Token Ramli Prayoga menyebabkan Ketua tidak sesuai dengan DPR RI Setya Novanto pengeluarannya. Selengser dari jabatanlain itu, Menko Rizal nya. Selain itu, koalisi di Parlemen juga pernyataannya tentang rencana yang selalu berubah-ubah. Misalnya, mengevaluasi mega proyek 35.000 Partai Amanat Nasional (PAN) yang MW yang menilai proyek itu terlalu baru bergabung dengan pemerintah. ambisius. Lihat (Merdeka.com) Fenomena ini menunjukkan tidak Mestinya, antara pembantu Presikonsistennya partai politik dalam den bukan membuat kegaduhan menjadi oposisi. dengan peryataan yang tidak jelas.

Akibat dari kegaduhan politik Karena setiap menteri sudah mendaadalah melemahnya perekonomipatkan fokus kerjanya, bukan mengan Indonesia. Sehingga nilai tukar krtisi kebijakan sesama menteri.

Rupiah dengan Dollar US hampir Jika hal ini tidak bisa dikondisikan mencapai angka Rp 15.000,- per 1 dengan baik oleh pemerintah, maka Dollar US. Hal ini tentu dipengarkegaduhan dan perpecahan akan uhi oleh kegaduhan politik yang terus-menerus terjadi. Artinya, pemertidak stabil di negara Indonesia. intah harus bisa menstabilkan negara Selain itu, dalam bidang sosial melalui Politik, Ekonomi, Sosial, dan juga seringnya terjadi konflik yang Budaya. Hal ini telah menyebabkan berakibat fatal bagi negara. Misalkegaduhan politik yang berkepanjangnya, konflik pembakaran masjid an selama setahun kepemimpinan di Papua dan pembakaran Gereja Presiden Joko Widodo. di Aceh Singkil. Tentu dalam hal Kegaduhan Politik misalnya, konini mengatasnamakan agama dan filik internal partai Golkar, PPP yang budaya penduduk setempat. belum mendapatkan kesepahamJika dilihat dari jargonnya negara an. Sehingga mengedepankan ego Indonesia adalah Bhineka Tunggal untuk tetap bertahan dalam dualIka, berbeda-beda tapi tetap satu isme kepemimpinan. Hal ini tentu jua dalam bingkai Negara Kesatuan mengedepankan kepentingan masingRepublik Indonesia (NKRI). Maka, masing kelompok atau pecahan dari konflik seperti ini semestinya tidak partai tersebut. Efeknya, pengambilan muncul di tanah manapun di negara keputusan akan terpecah di parlemen

Indonesia. Tapi akibat dari kelemahan dan kegagalan pemerintah dalam hal pengamanan, konflik seperti ini sempat terjadi di tanah Ibu pertiwi ini.

Namun, dari sekian kegaduhan yang terjadi yang di cover oleh berbagai media, baik media cetak, online, radio, dan televisi. Maka perlu dicermati peran media dalam mengotakatik kegaduhan politik tersebut.

Media masa saat ini, seperti tidak ada yang netral dalam hal pemberitaan. Semua dipenuhi dengan berbagai doktrin dan kepentingan pemilik media dan elit-elit politik.

Penyebaran informasi yang tidak terlalu penting di besar-besarkan.

Sehingga kegaduhan dan polemik yang berkelanjutan tetap terjadi pada masyarakat. Ditambah lagi pada lemahnya etika dan moral generasi bangsa yang sesuka hatinya membuat meme wajah pejabat negara layaknya budak yang tidak berguna. Peran media sangat strategis dalam membesar-besarkan berbagai konflik yang terjadi. Sehingga sulit untuk membedakan antara berita nyata dan fitnah. Oleh karena itu, menjadi penting kiranya dilakukan kajian terhadap kegaduhan politik untuk membagun pemerintahan yang efektif yang dikemas dalam format kuliah tamu. Dengan demikian, berbagai praktik dan kegaduhan di tahun 2014, dan memuncak pada akhir 2015 pada pengunduran pejabat negara Indonesia Setya Novanto selaku Ketua DPR RI. Selain itu, kegaduhan para menteri kabinet kerja yang tidak sependapat dan saling menyudutkan.

Aktivis Pers Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Malang

PEMIMPIN UMUM/PEMIMPIN REDAKSI/PENANGGUNG JAWAB : Nawang Esthi Lestari REDAKTUR PELAKSANA: Titis Tri Wahyanti KOORDINATOR LIPUTAN : Wawan Triyanto REDAKTUR: Wahyu Kuncoro SN, Bambang WN , Choirul Anam, Anangsyah Isfianto, Helmi Supriyatno, Gatot Suryo Widodo Reporter : M. Ali, Siti Sulistiani, Andre Endrayana Sasmita, Rachmat Caesar BSW, Zainal Ibad, Danang Prastyo, Adit Hananta Utama, Abed Nego, William AK , Gegeh Bagus Setiadi Fotografer: Trie Diana Indahwati, Sekretaris Redaksi: Suryanthini Malang: M. Taufiq, Kabupaten Malang : Cahyono Nor Rochmah, Kota Batu: Anas Bachtiar, Pasuruan : Hilmi Husein, Pamekasan: Syamsuddin, Lumajang: Zainul Hidayat, Probolinggo: Wiwit Agus Pribadi Jember: Effendi, Sampang: Nur Cholis, Sumenep: Samsul Arifin, Bondowoso: Samsul Tahar, Situbondo: Sawawi, Tulungagung: Hadi Sucipto, Wiwieko Dh, Lamongan: Suprayitno, Jombang: Romadlon, Fathoni, Mojokerto: Hasan Amin, Kariyadi Sidoarjo: Ali Kusyanto, Hadi Sujitno, Achmad Suprayogi Gresik: Kerin Ikanto, Rokim, Tuban: Khoirul Huda Madiun: Sudarno, Blitar: Hartono, Ponorogo : Hari Bahrul Ulum, Magetan: Ivin Kurniawan, Nganjuk: Ristika, Bojonegoro: Achmad Basir, Banyuwangi: Dian Ananta Jakarta: Tjitjik Rahayu, Direktur Utama: Nawang Esthi Lestari, Direktur Umum: Wahyu Kuncoro SN, Direktur Keuangan Mira Damayanti Komisaris Utama: Sugeng Praptoyo, Komisaris: Bambang WN, Hasan Amin, Suprayitno, Malang: Gatot Soekardi, Ratna Nirmala, Lumajang: Didit Nur Jadit, Bondowoso: Hasto Pramudyo, Manager Produksi, Sirkulasi dan Periklanan: Sri Eddy Haryanto, Manajer Keuangan: Anangsyah Isfianto, Administrasi Keuangan: Etti Sri Kustini, Sri Poernomo, Sekretaris Perusahaan: Rani Cholyvianti, Sirkulasi: Titiek Yuliati (Koordinator), Andi Basuki, Nike Kusumawati, Utomo Pagon, Distribusi: Tatok Arly (Koordinator), Suparto, Mulyadi, Pracetak:Ali Sulkan (Koordinator), Danu Setiawan, Achmad Tauriq Imani, Trisno purnomo, Onny Agung S, Oki Abdul Sholeh. Sekuriti: Saiful Hidayat, Agus Mulyono Alamat Kantor Pusat/Iklan/Redaksi: Jalan Indragiri 73 Surabaya, Telp : 031- 561-5454, Fax : 031-561-9009, Email Iklan: bhirawa_indragiri@yahoo.com, Email Redaksi: harian_bhirawa@yahoo.com Sirkulasi: Jalan Pengenal 5, Surabaya (60174), Telp : 031- 547-0650 (3 lines), Fax : 031-534-3359, Email Sirkulasi: bhirawasirkulasi@yahoo.com Bhirawa Online : http://www.harianbhirawa.co.id Bank: Bank Mandiri (BBD Jembatan Merah) Surabaya, No. Rek:140.0080000053, Percetakan: PT Media Nusantara Press SIUPP: Nomor 159/SK/Menpen/SIUPP/A.7/1986, 22 April 1986.

Tarif Iklan: Iklan Baris Rp. 7.500/baris (maksimal 5 baris), Iklan Tender/Lelang Rp.10.000/mm kolom, Iklan Display warna (FC) Rp.10.000/mm kolom, Iklan Display hitam putih (BW) Rp.7.500/mm kolom. Harga belum termasuk PPn 10%.

Selasa Wage 5 JANUARI 2015

SIDOARJO-GRESIK-MOJOKERTO

5

Sidak Hari Pertama, Wali Kota Tolak Nurut Sasaran BKD

KELANA

SKPD Siap Lakukan e-Purchasing Sidoarjo, Bhirawa Penerapan Perpres Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang diberlakukan mulai tahun 2016 ini, mengharuskan SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) Pemkab Sidoarjo siap melaksanakannya.

SKPD tak keberatan dengan adanya penerapan e-Purchasing yang terdaftar di e-Catalogue.

Kepala Bagian Umum Sekretariat Pemkab Sidoarjo, Imam Mukri, Senin (4/ 1) mengaku siap melakukan pengadaan barang/jasa melalui e-Purchasing. Dan tak keberatan menerapkan Perpres karena aturan dari pusat sehingga harus dilaksanakan. Kalaupun nantinya ada kendala, itu hal yang biasa karena masih awal. ‘’Untuk menjalankan program ini saya kira tak ada kendala, karena nantinya juga dikoordinasikan dengan Bagian Administrasi Pembangunan yang telah menangani ULP,’’ katanya.

Perlu diketahui, kalau rekanan yang biasanya menyuplai pengadaan barang ke instansi di Pemkab Sidoarjo semakin berkurang. Sebab mulai tahun 2016 ini semua belanja (pengadaan) barang diwajibkan melalui elektronik katalog atau disebut e-purchasing, yang semua penyedia barangnya terdaftar di Lembaga Kebijakan Pengadaan Pemerintah (LKPP) lewat E-Catalogue. Semua pengadaan barang tak akan melalui lelang atau tender. Tetapi melalui e-purchasing, SKPD bisa memilih dan membeli barang dari penyedia yang sudah terdaftar.

Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) Bagian Administrasi Pemerintahan Pemkab Sidoarjo, Ir Beny Airlangga mengatakan, e-purchasing merupakan bagian dari Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE). Pengadaan barang dengan sistem ini sebenarnya sudah dilakukan dalam tiga tahun terakhir. ‘’Hanya saja realisasinya belum bisa efektif, salah satu penyebabnya tidak semua barang yang dibutuhkan ada di penyedia online yang terdaftar di LKPP. Karena itulah masih banyak instansi yang berbelanja barang melalui pihak ketiga melalui lelang,’’ katanya.Q ach

Curi Rel KA, Rugikan PT KAI Rp 50 Juta Gresik, Bhirawa Empat tersangka komplotan pencuri rel dan bantalan kereta api di Stasiun Indro, berhasil di bekuk Satuan Reserse Polsekta Gresik. Dengan kerugian yang diderita PT KAI (persero) Daops VIII Surabaya, mencapai Rp50 juta.

Tersangka Budi Ariyono (35) dan Achmad Chotib (32), keduanya warga Jl Kapten Dulasim, Gresik. Selanjutnya, Umar Rozi (21), warga Desa Sumur Agung, Kec Baureno, Bojonegoro, dan Suci Prastiyo (27) warga Desa Pabean, Kec Cepu, Blora, Jawa Tengah.

Menurut tersangka Umar Rozi, dirinya bersama teman-temanya ketagihan untuk pesta senang-senang. Karena uang hasil pencurian seluruhnya digunakan untuk senang-senang di Surabaya, bila sudah habis kemudian melakukan pencurian lagi. ‘’Dapat barang kemudian buat senang-senang, begitulah seterusnya,’’ ujarnya.

Kapolsekta Gresik, AKP Abdul Rokib pada wartawan mengatakan, meski rel dan bantalan kereta api tidak lagi dilalui kereta api. Namun, hal itu tetap merupakan aset negara. Dan dalam melakukan aksi pencurian tersangka, dilakukan dengan di potong berbagai ukuran. Setelah itu, potonganya diangkut dengan mengunakan mobil Dhaihatsu Xenia Nopol W 758 AZ. Pencurian kali ini adalah yang ke empat kalinya dan ketangkap, sebelumnya selalu berhasil melarikan diri.

Selain menangkap keempat pelaku, polisi juga menyita beberapa barang bukti antara lain. Bantalan besi untuk jalan kereta api sebanyak enam batang panjang 2 meter, rel kereta api sebanyak 6 batang dengan panjang masing-masing 1,5 meter. Rel kereta api dengan panjang 2 meter sebanyak 8 batang, serta 4 batang rel kereta api dengan panjang 0,5 meter. Di jual kepasaran, dengan harga Rp2ribu per kilonya. Padahal, harga resminya Rp45 ribu per kilonya.Qkim

Kota Mojokerto, Bhirawa Wali Kota Mojokerto, Mas’ud Yunus menggelar Sidak kehadiran PNS di hari pertama masuk kerja tahun 2016, Senin (4/1) kemarin.

Sidak pasca libur tahun baru ini terbagi menjadi tiga tim.

Tim 1 dipimpin Wali Kota Mas’ud Yunus. Sedang tim 2 dan tim 3 dipimpin Wakil Wali Kota Suyitno dan Sekkota Mas Agoes Nirbito.

Seharusnya, sesuai rencana yang dijadwalkan BKD, wali kota didampingi Asisten II, Kepala BKD, Kepala Bagian Hukum, Kepala Bagian Humas dan dua staf ahli Sidak di RSU dan DPPKA. Namun sasaran mendadak berubah total, wali kota justru menuju tiga Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Dinas Pendidikan, Puskesmas rawat inap Blooto dan Dinas Pekerjaan Umum (DPU).

Di dua sasaran Sidak acak, Dinas Pendidikan dan DPU tidak satupun PNS yang absen. Namun di Puskesmas Blooto, wali kota mendapati dua dokter PNS absen tanpa keterangan. Temuan ini membuat orang nomor satu di lingkup Pemkot Mojokerto ini gerah. Ia pun meminta BKD menjatuhkan peringatan keras terhadap dua dokter yang bolos kerja itu. ‘’Ini tempat layanan kesehatan masyarakat. Apalagi kelasnya Puskesmas rawat inap. Kalau dokternya tidak masuk kerja tanpa keterangan begini, saya khawatir akan mengganggu layanan. (BKD) harus memberikan peringa-

tan,’’ jelasnya.

Cuti bersama tahun baru, ujar Mas’ud Yunus, seharusnya sudah cukup bagi PNS. ‘’Jadi kalau masih ada PNS yang masih ‘tambah cuti’, patut diberi sanksi,’’ ulangnya tandas.

Ditambahkan, Sidak kehadiran PNS juga terkait dengan mulai diberlakukannya absensi sidik jari atau fingerprint. ‘’Sidak ini juga terkait pemberlakuan fingerprint. Selain kesiapan, juga saya ingin tahu langsung respon dan tingkat disiplin PNS, bagi

yang sudah terkena pemberlakuan fingerprint maupun yang belum,’’ katanya.

Dari tiga SKPD sasaran Sidak, baru Dinas Pendidikan yang sudah terkena pemberlakuan fingerprint.

Menurutnya, untuk saat ini masih 25 dari lebih dari 100 SKPD yang sudah absensi sidik jari. ‘’Dalam waktu dekat di seluruh SKPD akan diberlakukan (absensi sidik jari),’’ tukasnya.

Pemberlakuan fingerprint akan diikuti dengan pembe-

rian penghargaan dan hukuman bagi PNS. ‘’Mulai tahun ini akan kita berikan reward and punishment bagi PNS tanpa kecuali. Soal bentuk reward, ya peningkatan tunjangan bagi yang bersangkutan,’’ tutupnya.

Sementara itu hasil rekap Sidak yang dirilis BKD menyebutkan, dari enam SKPD yang disidak tiga tim, di Dinas Kesehatan tercatat satu PNS cuti, satu PNS sakit dan satu PNS bolos. Di Dishubkominfo, dua PNS izin, dua PNS dinas

Tiga PNS Sidoarjo Disanksi Berat Sidoarjo, Bhirawa Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Sidoarjo selama tahun 2015 kemarin mencatat, ada tiga PNS yang kena sanksi berat dan enam PNS kena sanksi ringan.

Pemberian sanksi ini berdasarkan pada PP 53/2010 tentang disiplin PNS.

Kabid Pengembangan BKD Kab Sidoarjo,Happy Setyaningtias SH MH, menyampaikan jumlah PNS Sidoarjo yang kena sanksi pada tahun 2015 kemarin, mengalami penurunan dibanding dengan tahun 2014. ‘’Penurunan jumlah PNS yang kena sanksi pada tahun 2015 kemarin, itu menunjukkan bisa sebagai tolak ukur bahwa PNS di Kabupaten Sidoarjo sudah mulai paham akan tangung jawab dan tugasnya, sehingga mereka sadar,’’ ujar Happy, Senin ( 4/1) kemarin.

Disampaikannya, PNS yang kena hukuman berat itu terdiri 2 PNS yang diturunkan pangkatnya selama 3 tahun dan 1 PNS diberhentian dengan hormat atas permintaan sendiri.

Untuk PNS yang diberhentikan dengan tidak hormat tidak ada. ’’Saya tidak menyebut nama PNS dan SKPD, itu kurang etis, kami harus menjga nama baik orang, yang penting disini PNS yang

kariyadi/bhirawa

Wali Kota Mas’ud Yunus berdialog dengan salah satu pasien di Puskesmas Blooto, dalam Sidak, Senin (4/12) kemarin.

ali kusyanto/bhirawa

Tingkat disiplin PNS di Pemkab Sidoarjo semakin tinggi. Sehingga jumlah PNS yang kena sanksi pada tahun 2015 kemarin semakin menurun bersangkutan tahu bahwa apa yang dilakukannya melanggar disiplin sehingga akibatnya mereka kena sanksi,’’ papar Happy.

Menurut ia, yang paling penting adalah dampak dari pemberian sanksi itu supaya bisa dijadikan pelajaran bagi PNS lainnya agar jangan coba-coba melanggar disiplin dilingkungan kerjanya. ‘’Itu paling penting juga, sehingga tidak ditiru,’’ kata Happy.

Disampaikannya, bahwa BKD Sidoarjo tidak serta merta dalam memberikan sanksi pada PNS yang melanggar disiplin.

Tapi sanksinya dilakukan secara berjenjang oleh atasan PNS yang bersangkutan. Atasan langsung itu, menurut Happy, yang paling bertanggung jawab pada anak buahnya sendiri.

Ia mengharapkan semakin lama, semakin menurun PNS

Sidoarjo yang kena sanksi disiplin.

Bahkan kalau bisa tidak sampai ada. Maka itu berbagai upaya dan usaha dilakukan secara preventif dalam berbagai kegiatan dan kesempatan. Mulai dari pembinaan pada PNS level bawah sampai pada PNS level atas. ‘’Untuk PNS pejabat juga kita bina, tapi yang melakukan pembinaan langsung oleh pak Sekda, pembinaan pada mereka biasanya pada kegiatan cooffe morning,’’ katanya.

Pembinaan disiplin PNS, menurut Happy juga mendapat respon positif dan didukung oleh orang nomor satu di Pemkab Sidoarjo, yakni PJ Bupati Sidoarjo, Jonathan Judianto. Menurutnya, dalam sejumlah kesempatan PJ Bupati meluangkan waktunya untuk melakukan Sidak pegawai ke sejumlah SKPD-SKPD. Q ali

luar, satu PNS sakit.

Di Puskesmas Blooto, dua dokter PNS absen tanpa keterangan, empat PNS cuti Umroh, satu PNS dinas luar.

Sedang di Dinas Pendidikan dan Dinas PU dinyatakan nihil, tak ada PNS yang tidak masuk kerja. ‘’Semua absensi sudah kita rekap dan laporkan kepada bapak wali kota, selanjutnya kita menunggu arahan dari beliau,’’ pungkas Endri Agus Subijakto, Kepala BKD Kota Mojokerto.Q kar

Kecelakaan Anggaran, Pengadaan 16 Ha Tanah Kebun Agung Sidoarjo, Bhirawa Pengadaan tanah 16 hektar di Desa Kebun Agung, Kecamatan Porong, merupakan kecelakaan anggaran, karena lahan untuk tempat pembuangan sampah tersebut mendapat penolakan dari warga Kabupaten Pasuruan.

Demikian dikatakan anggota Komisi C DPRD Sidoarjo, M Jauhari, Senin (4/ 1) siang. Menurutnya, warga Pasuruan tidak menginginkan lahan itu dijadikan TPA karena terancam bau sampah menyengat. Lahan yang hadi suyitno/bhirawa dibebaskan Pemkab Sidoarjo M Jauhari memang masih berada di wilayah Sidoarjo walaupun secara demografis lebih dekat dengan Pasuruan.

Lahan itu diseberang selatan sungai Porong, untuk menuju ke lokasi itu harus melewati Japanan Pasuruan. Atau Pemkab Sidoarjo harus membangun jembatan baru yang ditafsir Rp30 miliar.

Harga pembelian tanah ini tidak sepadan dengan anggaran proyek jembatan. Karena tidak visible maka selama 5 tahun sejak dibeli tanah tersebut tidak dimanfaatkan sama sekali. Pemkab belum memiliki solusi harus bagaimana menindaklanjuti lahan itu.

Masalah tersebut pernah dibahas bersama dengan Pemkab Pasuruan dan Kabupaten Mojokerto, dengan menawarka bagaimana bila tiga daerah ini memanfaatkan bersama tempat sampah Kebun Agung. Syaratnya truk sampah Sidoarjo diijinkan melewati Pasuruan.

Rupanya tawaran ini resistensinya sangat tinggi.

Warga serta merta menolak permintaan jalannya dilewati truk sampah. Persoalannya bertambah parah, warga Pasuruan bukan saja menolak jalannya dilewati tetapi juga tidak mau ada TPA sampah di situ, walaupun lahan itu milik Sidoarjo tetapi yang merasakan bau menyengatnya adalah warga Pasuruan.

“Persoalannya semakin parah saja, kayaknya akan sangat sulit untuk mempertahankan keberadaan TPA Kebun Agung,” kata Jauhari.Q hds

Setelah Doa Bersama, Akmal Boedianto Susuri Desa Rawan Banjir Jelang musim banjir, Penjabat Bupati Gresik Dr. Akmal Boedianto meninjau sejumlah desa yang selama ini rawan banjir di Gresik, Senin (4/1).

Selepas melakukan doa bersama dalam istoghotsah qubro dengan didampingi Plt Sekda Gresik Bambang Isdianto, Akmal langsung menyusuri ke sejumlah desa yang menjadi langganan banjir luapan dari sungai Kalimong.

Serta didampingi jajaran dari Dinas Pekerkjaan Umum (PU) Pemkab Gresik, Akmal menyusuri wilayah di sekitar sungai Kalimong.

Sejumlah desa yang menjadi tujuan kunjungan rombongan Penjabat Bupati kali ini yaitu desa - desa ditepian sungai Kalimong. Diantaranya di wilayah Kedamean, Benjeng dan Cerme. Selain itu, rombongan juga proses pembangunan Pendopo Kecamatan Kedamean.

Di Kecamatan Kedamean setelah menyusuri beberapa desa,

Penjabat Bupati bersama Plt Sekda dan didampingi Muspika setempat mengunjungi pembangunan Tanggul Kembar di Dusun Balongsri Desa Lampah, Kecamatan Kedamean. Tanggul seluas 5200 M2 ini dibangun Pemerintah Propinsi Jawa Timur.”Pembangunan tanggul ini untuk menampung air yang nantinya akan diolah menjadi air bersih untuk kebutuhan enam ribu warga Desa Lampah Kedamean,” terang Kabag Humas Pemkab Gresik, Suyono yang juga ikut bersama rombongan.

Menurut Suyono, kunjungan Penjabat Bupati beserta rombongan kali ini untuk memantau kesiapan aparat ditingkat kecamatan untuk mengantisipasi banjir tahunan kali Lamong.

Sebab, hampir setiap tahun warga

di tiga kecamatan itu selalu menjadi langganan banjir yang diakibatkan luapa sungai Kalimong.

“Kami berharap semoga tidak terjadi banjir. Namun, jika memang bencana itu datang, kita juga harus siap untuk meminimalisir dampak dari banjir itu,” ujar Akmal.

Untuk meminimalisir dampak banjir di Gresik, Pemkab Gresik dalam hal ini Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Gresik telah

banyak melaksanakan program.

Selain itu, sejumlah logistic bantuan juga dipersiapkan.

“Yang penting kita tidak boleh gagap menghadapi bencana.

Dan menyiapkan segala sesuatunya juga koordinasi yang terus menerus,” tambah Akmal seperti ditirukan Suyono.

Untuk bidang Pekerjaan Umum, pada tahun 2016 Pemerintah Kabupaten Gresik menyiapkan anggaran sebesar Rp24,7 miliar dari dana APBD Gresik.

kerin ikanto/bhirawa

Rombongan tengah memantau tanggul di Desa Jono, Kec Cerme.

kerin ikanto/bhirawa

Rombongan tengah memantau pembangunan embung di Desa Lampah, Kec Kedamean.

Anggaran sebesar itu disiapkan untuk meminimalisir banjir di Gresik.

“Dana sebesar itu digunakan untuk revitalisasi saluran pembuangan air anak Kali Lamong dan lain lain. Sekitar 80% diperuntukkan untuk meminimalisir banjir di wilayah Gresik Selatan,” tutur Kepala Dinas PU Pemkab Gresik, Bambang Isdianto ini.

Ditambahkan Bambang Isdianto, program untuk memi-

nimalisir banjir ini Pemkab Gresik fokus pada anak Kali Lamong. Karena untuk program Kali Lamong kewenangan Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo. Dari dana sebesar itu, beberapa proyek revitalisasi anak Kali Lamon, yaitu di Morowudi dan Cermenlerek menelan dana masing-masing hingga Rp1,9 miliar. Di dua tempat itu memang penyebab terbesar banjir di wilayah itu. Qeri.adv

JAWA TIMUR

6 KILAS JATIM

Bupati Mutasi Pejabat Hari Ini Sampang, Bhirawa Bupati Sampang KH Fannan Hasib, hari ini, Selasa (5/ 1) hari ini, akan lakukan mutasi Satu pejabat setingkat pimpinan SKPD di lingkungan Pemkab Samnurcholis/bhirawa pang. Hal ini Sekretaris Daerah diungkapkan Kabupaten Sampang ketua BaPuthut Budi Santosa perjakat yang sekaligus Sekda Sampang Puthut Budi Santosa di ruang kerjanya, Senin (4/1).

Menurut Puthut informasi adanya mutasi itu benar, akan dilakukan pada satu pejabat setingkat pimpinan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) eselon III. Namun sekda enggan memperjelas nama SKPD yang akan dimutasi. “Kita lihat saja nanti saat pelantikan,” kata dia.

"Tapi pada dasarnya Badan pertimbangan jabatan dan kepangkatan (Baperjakat) hanya menyiapkan terkait jabatan yang akan di mutasi, sedangkan keputusan akhir sepenuhnya berada di tangan Bupati Sampang sebagai pimpinan,” tegasnya.

Masih dikatakan Puthut, selain satu pejabat yang akan di mutasi tersebut, pihaknya dalam waktu dekat akan melakukan lelang jabatan di beberapa posisi jabatan yang kosong di lingkungan pemerintah Sampang, di antaranya kepala Dinas pertanian dan staf ahli.

Sementara berdasarkan informasi yang bisa dipercaya, mutasi pada satu pejabat setingkat pimpinan SKPD yang akan digelar hari ini, yakni jabatan kepala badan penanggulangan bencana daerah (BPBD) Kabupaten Sampang.Q lis

Pemkab Belum Bisa Larang Peredaran Minyak Goreng Curah

Mengatasnamakan ‘Tim Siluman’ Tawarkan Jabatan Pasca Pilkada Jember, Bhirawa Keunggulan perolehan suara pasangan Faida-Muqit dari pasangan Sugiarto-dr.Dwikoryanto dalam pemilukada serentak 9 Desember lalu, tampaknya dimanfaatkan oleh tim sukses (timses) untuk mencari keuntungan. Mereka menawarkan posisi penting ke beberapa pejabat yang selama ini dianggap bersebrangan pilihan dalam Pilkada kemarin.

Mereka mengatasnamakan tim siluman dari Paslon 2 (Faida-Muqit) untuk merekrut para pejabat yang bisa membantu program kerja FaidaMuqid. Informasi yang ber-

hasil dihimpun dilapangan menyebutkan, mereka terangterangan kepada sejumlah pejabat bisa masuk kabinet Faida-Muqid lewat jalur khusus."Saya sempat ditelp, dan

ditawari bisa masuk gerbong pemerintahan yang baru lewat pintu belakang. Yang jelas dengan imbalan sejumlah uang," ujar sumber yang enggan dikutip namaya di koran ini.

Menurutnya, mereka (timses) memanfaatkan moment disaat kondisi birokrasi yang sudah terpecah-pecah karena imbas pilkada kemarin. Sehingga kondisi ini dimanfaatkan untuk mencari keuntungan pribadi. "Kalau kita tidak terpengaruh mas, tapi mereka-mereka yang merasa

jabatannya terancam, pasti akan melakukan berbagai cara untuk mempertahankan jabatannya," ujarnya.

Menanggapi kondisi ini, Penjabat sementara (Pj) Bupati Jember Ir.Supaad berharap tidak terpengaruh oleh ulah mereka. Karena tidak semudah membalik telapak tangan dalam mengatur birokrasi. "Itu ada aturannya mas, tidak semuda mereka kira. Ada aturanaturan yang harus dilakukan.

Dan kami yakin Bupati terpilih nanti akan melakukan penataan sesuai dengan ilmu

yang dimiliki oleh pejabat itu.

Paling tidak nanti akan dilakukan fit ajd propertest," tandas Supaad saat kongkowkongkow dengan pengurus PWI beberapa waktu lalu.

Oleh karena itu, Supaad yang kini masih menjabat Kepala Dinas PU Binamarga Pemrof Jatoim, meminta kepada seluruh pejabat untuk kembali besartu. "Tinggalkan perbedaan dalam Pilkada kemarin. Kita kembali bersatu untuk bekerja memberikan pelayanan kepada masyarat Jember kedepan," harapnya pula.Q efi

Ledakan Terjadi di Komplek Pertokoan Kertosono Tujuh Korban Alami Luka Bakar

basir/bhirawa

Bupati Bojonegoro Suyoto didamping stafnya, saat mencoba alat cetak Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dikantor Dispenda setempat.

Kabupaten Blitar, Bhirawa Pemerintah Kabupaten Blitar sampai saat ini mengakui belum bisa menerapkan peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) tentang Pelarangan Peredaran Minyak Goreng Curah di Kabupaten Blitar. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten (Disperindag) Kabupaten Blitar, Molan, mengakui hal ini.

Sesuai Peraturan Menteri Perdagangan No.80 tahun 2014 tentang Minyak Goreng Curah atau Minyak Goreng yang tidak ber SNI dilarang beredar di masyarakat sampai saat ini masih belum bisa diterapkan di Kabupaten Blitar. “Untuk sementara kami belum bisa menerapkan Permendagri No. 80 tentang peredaran Minyak Goreng Curah di Kabupaten Blitar,” kata Molan.

Namun menurutnya untuk Kabupaten Blitar masih dirasa kesulitan menerapkan Permendag tersebut karena mayoritas masyarakat Kabupaten Blitar menggunakan minyak goreng curah untuk keperluan sehari hari. “Sehingga sampai saat ini kami hanya bisa melakukan pengawasan, pembinaan dan bimbingan agar minyak goreng curah tidak diedarkan,” ujarnya.

Anggota DPRD Kabupaten Blitar, Abdul Munib, SIP berharap perubahan perilaku penggunaan minyak goreng curah ke minyak goreng kemasan ini bisa diberlakukan secara bertahap. Bahkan pihaknya juga meminta kepada Pemkab untuk lebih banyak memberikan sosialisasi kepada masyarakat apa perbedaanya antara minyak goreng curah dengan minyak goreng kemasan yang sudah berstandart SNI. “Sehingga dengan mengetahui nilai manfaatnya yang berbeda cukup jauh, maka pola hidup yang sebelumnya lebih banyak menggunakan minyak goreng curah akan berkurang. Selain itu selama ini faktor ekonomi yang mendukung untuk menggunakan minyak goreng curah dibandingkan yang lainnya,” ujar Abdul Munib.Q htn

Selasa Wage 5 JANUARI 2016

Awal 2016 Bojonegoro Cetak 723.433 SPPT Bojonegoro, Bhirawa Tahun 2016 ini Pemerintah Kabupaten (pemkab) Bojonegoro mencanangkan sebagai tahun produktif . Salah satu diawali dengan agenda cetak massal Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. Di tahun ini SPPT massal yang tercetak mencapai 723.433 SPPT dengan target penerimaan mencapai Rp 26.364.29.746. Hal ini seperti diungkapkan oleh Kepala Dinas Pendapatan (Dispenda) Kabupaten Bojonegoro, Hery Sudjarwo saat acara cetak massal PBB P2, Senin (4/1).

Dijelaskan, untuk cetak massal PBB P2 ini dimulai hari ini dan diharapkan pada bulan Pebruari sudah siap untuk di distribusikan.

“Untuk tahun 2015 ini penerimaan PBB P2 di Bojonegoro melampuai target yang ditentukan yakni mencapai Rp 26,8 miliar atau tercapai 123 persen,” ujar Hery Sudjarwo.

Jumlah tersebut dari pembayaran keterlambatan PBB , total PBB baru mencapai 94,55 persen. Sedangkan sektor PAD dari Rp 291.9 miliar tercapai Rp 318 miliar atau 109,96 persen. Karena terbatasnya jumlah tenaga di dinas pendapatan daerah.

Sehingga di lapangan antara jumlah personel dengan luasan cakupan wilayah layanan sangat terbatas. Sehingga dari 8.000 ajuan

perubahan layanan SPPT PBB hanya mampu terselesaikan antara 3.800 permohonan didalamnya ada ajuan pengukuran, pemetaan dan tahapan lainnya. sehingga yang terselesaikan tak sampai 50 persen.

Sementara itu Bupati Bojonegoro Suyoto, menyampaikan bahwa pemkab Bojonegoro mampu melampau tahun 2015 ini dengan baik dengan indikasi bahwa kita tidak mempunyai utang. Di sisi belanja kita mampu menyerap 90 persen jika dibandingkan tahun sebelumnya ada peningkatan.

Tahun produktif ini ditandai dengan tidak berleha-leha atau menunggu besuk untuk mengerjakan sesuatu akan tetapi produktif menyelesaikan dengan filosifi kerja cepat dan tepat. “Salah satu kunci adalah bagaimana mengoptimalka aparatur yang sudah ada dengan metode kerja yang tepat dengan dibekali ketrampilan dan keahlian. Untuk mendorong kerja kita lebih tepat, cepat dan positif,” ucapnya.

Hari ini adalah starting memulai kinerja secara efektif , hari dimulai dengan jauh lebih produktif. Produkktif dalam hal ini tidak berleha-leha, produktif itu adalah tepat waktu dan responsif dengan cepat dan sesuai dengan target.Q bas

Nganjuk, Bhirawa Komplek pertokoan Desa Kudu Kecamatan Kertosono dikejutkan dengan bunyi ledakan dan jerit tangis anak-anak yang menjadi korban. Sedikitnya tujuh korban luka bakar langsung dilarikan ke RS Kertosoni untuk mendapatkan perawatan.

Ledakan yang mengakibatkan enam anak dan satu orang dewasa menjadi korban tersebut menurut Kapolsek Kertosono AKP Bambang Sutikno, bersumber dari botol parfum. Awalnya Thomas Wahyudi (23) penjual humberger yang biasa mangkal sedang sibuk melayani pembeli yang ratarata anak-anak.

Tetapi, tanpa disadari Thomas meletakkan botol parfum dekat dengan kompor yang digunakan untuk memasak. Dugaan pihak Kepolisian, karena hawa panas dari penggorengan, mendadak botol parfum yang terbuat dari bahan alumunimum tersebut meledak.

Tak pelak, botol parfum yang mengandung aerosol itu menyemburkan api dan mengenai anak-anak yang antri membeli humberger.

Kejadian tersebut sempat membuat warga sekitar komplek pertokoan geger dan mengira dan mengira ada bom. “Suaranya lumayan keras namun tidak mengakibatkan kerusakan, ke-

cuali semburan api yang mengenai warga yang berada di sekitar warung humberger,” terang Kapolsek.

Mengetahui banyak anakanak yang mengalami luka bakar, warga langsung melapor ke Polisi dan membawa korban ke RS Kertosono.

Dari data pihak Kepolisian, korban yang mengalami luka bakar dan dirawat di RS Kertosono adalah Icha Vivaganesha (10), Irine Manutila (8), Aida Shinta Bella (11), Fitri Ayu Lestari (8), Miftahul Janah (7) dan Zahra (9) semuanya warga Desa Kudu, Kertosono.

Sementara Nila Rosita (50) warga Jl. Anjasmoro Desa Kudu juga mengalami luka bakar pada kaki dan tangan dan masih mendapat perawatan. “Korban luka bakar masih mendapat perawatan medis, sementara Polisi masih meminta keterangan sejumlah saksi,” pungkas AKP Bambang Sutikno.

Sementara itu Icha Vivaganesha mengaku, dirinya menjadi korban ledakan botol parfum karena sedang antri membeli humberger.

Saat terjadi ledakan, Icha sempat tidak sadar yang menimpa dirinya, namun muka dan tangannya merasa kepanasan. “Saya tidak tahu, badan saya kepanasan dan saya menangis,” ujar Icha, di ruang perawatan RS Kertosono.Q ris

ristika/bhirawa

Icha Vivaganesha, salah satu korban ledakan, masih dirawat di RS Kertosono.

Pansus Pasir Provinsi Larang Aktivitas Pertambangan di Pesisir Pantai Selatan Lumajang, Bhirawa Kasus tambang pasir di Lumajang merupakan pintu masuk dalam pembenahan sistem pertambangan di Jatim.

Hal ini diakui oleh ketua DPRD Jatim, Abdul Halim Iskandar, saat mengunjungi peringatan 100 hari wafatnya Salim Kancil (3/1) lalu yang berlokasi di pantai watu pecak desa Selok awar-awar kecamatan Pasi-

rian yang juga dihadiri oleh menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Marwan Ja' far.

Halim yang juga politisi PKB menjelaskan bahwa peristiwa terbunuhnya Salim Kancil menjadi tonggak sejarah dalam rangka menertibkan seluruh pertambangan di Jawa Timur.

Sehingga DPRD provinsi Jatim membentuk Pansus Pasir yang bertujuan untuk memperbaiki

tata cara perijinan serta aturan yang baru di seluruh kabupaten di Jawa Timur.

Halim juga mengakui bahwa konflik pertambangan terkait dengan penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang sebenarnya telah terjadi di jawa timur , sehingga dengan peristiwa di lumajang di harapan tidak akan terjadi konflik soal pertambangan di kemudian

hari.

Bahkan Halim juga menegaskan bahwa pansus Pasir DPRD jatim telah melakukan langkah langkah kongkrit di antaranya penutupnya aktivitas pertambangan yang di nilai menyalahi aturan . Dan pada penghijauan tahun 2015.

Politisi PKB ini juga menjelaskan bahwa pansus Pasir Jatim telah mengeluarkan

rekomendasi yang didasarkan pada aspirasi masyarakat yaitu melarang aktivitas pertambangan di wilayah pesisir pantai selatan di Jawa Timur.

"Jadi salah satu rekomendasi dari pansus adalah melarang seluruh aktivitas pertambangan di wilayah pesisir pantai selatan mulai banyuwangi sampai dengan Pacitan ," tegasnya.Q dwi

Tahun 2016, Bupati Berharap IPM Meningkat Berakhirnya tahun 2015 memasuki tahun yang baru, Bupati Probolinggo Hj. P. Tantriana Sari, SE berharap pada tahun 2016 ini roda pemerintahan di Kabupaten Probolinggo berjalan lebih baik.

Utamanya dalam Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Pada tahun 2015, banyak pekerjaan rumah yang belum maksimal dilaksanakan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Probolinggo. “Salah satunya terkait Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang masih berada di kisaran bawah,” kata bupati Tantri.

Saat ini, peringkat IPM Kabupaten Probolinggo berada diurutan 32 dari 38 Kabupaten/Kota di

Jawa Timur. Peringkat ini naik signifikan dibandingkan pada tahun 2014 yang masih nangkring di peringkat 37 atau nomor 2 dari bawah. Tentu rendahnya IPM ini menjadi perhatian serius pada 2016.

“Fokus utama kami pada tahun mendatang adalah peningkatan IPM. Tahun ini, progres pertumbuhan IPM Kabupaten Probolinggo menduduki peringkat ke enam

dari 38 kabupaten/kota. Minimal, tahun depan progresnya sama, syukur-syukur melampaui capaian tahun ini,” ujarnya.

Menurut Bupati Tantri, dalam kasus IPM ini tidak bisa berjalan standar atau bekerja ala kadarnya. Apalagi IPM Kabupaten Probolinggo masih jauh di bawah rata-rata Provinsi Jawa Timur.

Tahun depan, sektor Kesehatan dan Pendidikan yang menjadi fokus utama dalam peningkatan IPM ini, dengan tidak meninggalkan sektor yang lain.

Untuk Kesehatan, Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Balita (AKB) menjadi perhatian utama. Di Kabupaten

Probolinggo sendiri, AKI hingga awal Nopember mencapai 23 orang. Angka ini mendekati AKI pada tahun sebelumnya yang mencapai 24 jiwa. Sementara untuk AKB, sudah mencapai 218 anak, sedangkan tahun 2014 AKB mencapai 235 anak.

Begitu juga dengan angka buta huruf pada anak usia sekolah dan usia produktif. Angka buta huruf pada 2014 tercatat mencapai 73.679 jiwa. Kemudian, pada 2015 angka tersebut berkurang menjadi 55.599 jiwa. “Melalui dana APBD 2016, ditarget berkurang sebanyak 4.000 jiwa. Sementara dari APBD Jawa Timur dan APBN masih menunggu

juklak,” tandasnya.

Bupati Tantri juga menyinggung erupsi Gunung Bromo yang sangat berdampak terutama bagi warga Desa Ngadisari Kecamatan Sukapura. Semoga cepat berakhir, sehingga roda perekonomian yang terganggu berangsur pulih.

Saat ini masih banyak gesekan antar masyarakat di Kabupaten Probolinggo. Salah satunya karena dipicu oleh isu santet. Kalau sakit bawa ke tenaga medis dan jangan mengkaitkannya dengan isu santet. Saya malu, dikira nanti pemahaman ilmunya dangkal,” jelasnya.

Ditegaskan bahwa pelaksa-

naan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Probolinggo sudah banyak meraih keberhasilan. Tetapi keberhasilan ini merupakan keberhasilan seluruh rakyat Kabupaten Probolinggo.

“Persiapkan anak-anak kita untuk menggantikan kita menjadi pemimpinan di daerah sendiri.

Wariskanlah iman dan ilmu, jangan yang lain. Sebab hanya iman dan ilmu yang akan mengangkat derajat seseorang.

Sehingga nantinya bisa mengantarkan generasi muda yang mandiri memimpin,” tambahnya.Q wap

Selasa Wage 5 JANUARI 2016

KILAS JATIM

Pemkab Siapkan Perbup PAW Kades Berhalangan Tetap Sumenep, Bhirawa Pemerintah Kabupaten Sumenep menyiapkan peraturan bupati (perbup) tentang pergantian antar waktu (PAW) kepala desa yang berhalangan tetap di 10 desa. Perbup PAW kades tersebut sedang digodok oleh tim. Kabag Pemerintahan Desa (Pemdes), Setkab Sumenep, Ali Dhafir mengatakan, perbup yang disiapkan itu menindaklanjuti UU No 6/2014 dan Peraturan Pemerintah 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana UU Desa.

Dalam PP No 43/2014 pasal 45 mengamanatkan, penetapan calon kepala desa PAW oleh panitia pemilihan paling sedikit dua orang calon dan paling banyak tiga orang calon. Mereka dimintakan pengesahan musyawarah desa untuk ditetapkan sebagai calon yang berhak dipilih. "Perbup tentang PAW Kades yang berhalangan tetap itu sedang kami godok, dengan melibatkan Bagian Hukum dan pihak camat yang terdapat jabatan kepala desanya kosong," kata Ali Dafir, Senin (4/01).

Ali Dafire menerangkan, sesuai PP No 43 tahun 2014, pemilihan PAW kades itu melalui musyawarah desa, namun mekanisme pemilihan PAW kades tersebut tidak diatur secara rinci sehingga membutuhkan perbup dalam pelaksanaannya dibawah. "Dalam perbup nanti akan diatur teknis musyawarah pemilihan PAW kades itu termasuk siapa saja yang bisa memilih dan mencalonkannya," ujarnya.

Ia menyampaikan, pihaknya belum bisa menargetkan batas akhir selesainya perbup tersebut, hanya saja tidak perlu menunggu Bupati devinitif, mengingat jabatan Bupati di Sumenep dipegang oleh Pj bupati. "Pj bupati pun boleh menerbitkan perbup itu. Tapi kami tidak bisa menargetkan kapan akan selesai," jelasnya.

Di Sumenep terdapat 10 desa yang tidak memiliki kades devinitif atau posisi kades dijabat oleh sekdes sebagai penjabat kades. Sesuai aturan yang berlaku, pengelolaan desa baik DD maupun ADD dilakukan oleh kades devinitif, bukan penjabat kades sehingga perlu adanya PAW kades. Sebab, jika masih menunggu pilkades serentak untuk mengisi kades, maka dana yang masuk ke desa itu tidak bisa dikelola dengan baik.Q sul

JAWA TIMUR

Polres Bekuk Sindikat Curanmor Lintas Provinsi Tuban, Bhirawa Kepolisian resort (Polres) Tuban melalui Sat Reskrim berhasil meringkus empat orang sindikat pelaku pencurian kendaraan bermotor (Curanmor) lintas provinsi yang selama ini meresahkan warga Bumi Wali Tuban (04/01). Dari empat tersangka yang saat ini meringkuk dibalik terali besi Polres Tuban, Sat Reskrim juga berhasil mengamankan sembilan barang bukti (BB) sepeda motor hasil curian setelah dijual oleh para pelaku kepada penadah dan sebagian telah diubah modifikasi.

Keempat pemuda yang masih belia dan dapat diamankan oleh Polres ini di antaranya MKF (25), warga Kelurahan Gedongombo, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban dan MBA (20), pemuda asal Desa Tasikmadu, Kecamatan Palang, Tuban, dua pemuda ini berperan sebagai pemetik atau yang melakukan eksekusi mencuri sepeda motor.

Sedangkan dua pelaku lain yakni NYS (23), warga Kelurahan Ronggomulyo, Kecamatan Kota Tuban dan AA (19), remaja asal Desa Banjarejo, Kecamatan Bancar, Kabupaten Tuban berperan sebagai penadah hasil curian yang dilakukan oleh MKF dan MBA. "Penangkapan para pelaku ini berdasarkan hasil pengembangan dan penyelidikan yang dilakukan oleh anggota dari salah satu TKP curanmor yang ada di Tuban," kata AKBP Guruh Arif Darmawan, Kapolres Tuban saat melakukan

press release pengungkapan kasus Curanmor itu (4/1).

Berdasarkan ciri-cirinya sesuai dengan keterangan para saksi, anggota Sat Reskrim Polres Tuban berhasil menemukan MKF dan MBA yang menjadi eksekutor pencurian sepeda motor yang marak terjadi di wilayah Tuban akhirakhir ini saat membawa sepeda motor hasil curiannya. "Kedua pelaku kita tangkap di wilayah Rembang, Jawa Tengah.

Kemudian kita kembangkan dengan menangkap penadahnya," lanjut Guruh.

Guna mencari barang bukti lain, anggota melakukan penggeledahan di rumah milik kedua penadah motor curian tersebut. Hasilnya terdapat sembilan sepeda motor berbagai jenis yang sebagian telah diubah bentuknya. "Menurut keterangan mereka sudah lama melakukan aksinya. Saat ini anggota kita masih melakukan pengembangan," terang Guruh.

khoirul huda/bhirawa

Didampingi Kasat Reskrim AKP Suharta, Waka Polres Kompol Ali Mahfud, Kapolres Tuban saat pers rilis sindikat curanmor lintas Provinsi di Mapolres Tuban.

Kapolres juga menghimbau untuk warga masyarakat di Kabupaten Tuban yang pernah kehilangan sepeda motor bisa melakukan pengecekan kenda-

raan di Polres Tuban. Para pemilik sembilan motor yang diamankan itu bisa mengambil di Polres Tuban dengan membawa surat bukti kepemi-

likan kendaraan. “Silakan diambil dengan membawa bukti kepemilikan kendaran,” AKBP Guruh Arif Darmawan, Kapolres Tuban.Q hud

Ratusan Hektare Lahan Pertanian Rusak Maraknya PKL di Rest Area

Kondisi Perpustakaan Memprihatinkan Banyuwangi, Bhirawa Kondisi ruangan, koleksi buku dan sarana prasarana yang ada di perpustakaan kabupaten Banyuwangi dinilai cukup memprihatinkan, sehingga wajar apabila tidak mampu memancing minat warga masyarakat, pernyataan tersebut disampaikan Ruliyono, ketua Panitia Khusus (Pansus) Raperda Perpustakaan DPRD Banyuwangi, Senin (04/01) siang saat melakukan kunjungan ke kantor perpustakaan Banyuwangi.

Menurut Ruliyono, setelah Raperda Perpustakaan disahkan menjadi Perda, pihaknya tidak ingin berbagai upaya yang dilakukan tidak ada tindak lanjut dari eksekutif. Makanya meskipun tugas pansus sudah selesai dengan disahkanya Perda Perpustakaan, namun fungsi legislatif dalam pengawasan terkait perda yang disahkan tetap harus dilaksanakan.

“Agar peran dan fungsi Perpustakaan lebih maksimal kami berharap agar pemerintah kabupaten Banyuwangi merubah status Kantor menjadi Kantor Perpustakaan agar kerja sama dengan instansi lain lebih mudah,” ujar Ruliyono.

Selanjutnya politisi asal Partai Golkar tersebut menyatakan, salah satu prioritas yang perlu dilakukan oleh eksekutif adalah merubah model perpustakaan yang ketinggalan jaman menjadi perpustakaan yang modern, sehingga masyarakat merasa nyaman saat berkunjung ke perpustakaan bahkan menjadi aktifitas membaca di perpustakaan menjadi kegiatan rekreasi.

Karena APBD tahun 2016 sudah disahkan, maka imbuh Ruliyono alokasi dana untuk renovasi perpustakaan Banyuwangi bisa diajukan melalui Perubahan Angaran Keuangan (PAK). ”Perpustakaan merupakan investasi jangka panjang yang sangat penting untuk meningkatkan mutu dan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki motivasi dan minat baca yang tinggi,” ujar Ruliyono.Q mb12

7

wiwit/bhirawa

Sayuran di Bromo tertutup debu vulkani, sayuran terancam gagal panen.

Probolinggo, Bhirawa Ratusan hektar lahan pertanian warga Tengger di lereng Gunung Bromo Kecamatan Sukapura Kabupaten Probolinggo rusak pasca tertimbun debu vulkanik Gunung Bromo, kondisi ini membuat petani terancam gagal panen.

Kerusakan lahan pertanian terparah terjadi di Kawasan Rawan Bencana (KRB) 1 yang berada di radius 5 kilometer dari kawah Gunung Bromo.

Kawasan ini meliputi Desa Ngadisari, Ngadirejo dan Ngadas, Kecamatan Sukapura.

Hal serupa juga terlihat di lahan pertanian Kawasan Rawan Bencana (KRB) 2, jarak 10 kilometer dari kawah Bromo.

Diantaranya Desa Jetak, Wonotoro, Sariwani, Pakel, Sapikerep, Kedasih dan Wonokerto Kecamatan Sukapura. Serta Desa Ledok Ombo dan Sumber Jambe di Kecamatan Sumber.

Sayuran khas warga Suku

Tengger seperti kentang, kubis, bawang prei, sawi hingga tomat tertutupi debu vulkanis. Khusus tanaman kentang, dipastikan gagal panen, karena benih kentang yang baru berusia satu bulan membusuk akibat tidak kuat tertimbun material panas debu vulkanis.

“Ini baru satu bulan ditanam.

Bosok, karena tertimbun abu dari Bromo,” tutur Slamet salah satu petani warga Tengger. Senin (4/1). Berdasarkan data Dinas Pertanian Kabupaten Probolinggo, saat ini terdapat sedikitnya 676 hektar lahan pertanian di KRB 1 dan KRB 2 rusak berat pasca tertimbun debu. Masingmasing tanaman kentang seluas 414,5 hektar, sawi 63,5 hektar dan tomat seluas 16 hektar.

Jumlah ini belum termasuk kerusakan ringan di KRB 3, dengan radius lebih dari 15 kilo meter, meliputi Kecamatan Lumbang, Kuripan, Wonomerto serta sebagian wilayah Keca-

matan Sumber.

Sementara hingga Senin (4/1) pagi, gempa tremor Gunung Bromo terpantau terus meningkat, kisaran 4 mendatar 31 milimeter, dominan 10 milimeter. Asap pekat kecokelatan disertai suara gemuruh bertekanan kuat terus keluar dengan ketinggian 1.500 meter di atas puncak kawah atau 3.829 meter diatas permukaan laut menuju utara dan timur laut atau kawasan Kabupaten Probolinggo.

“Saat ini hujan abu vulkanis dengan intensitas sedang berlangsung di sekitar pos pantau.

Tergantung kecepatan dan arah angin,” ujar Kepala PVMBG Pos Pantau Gunung Bromo Ahmad Subhan.

Sayuran khas warga suku tengger seperti kentang. Kubis.

Bawang daun. Sawi hingga tomat. Tertutupi debu vulkanik.

Khusus tanaman kentang. Petani dipastikan gagal panen.

Karena benih kentang yang baru berusia satu bulan. Membusuk akibat tidak kuat tertimbun material panas debu vulkanik.

Meski terus diguyur hujan abu.

Masih banyak petani yang terlihat nekat menanam bibit gubis.alasannya jika bibit tidak ditanam. Maka akan membusuk. Seperti yang dilakukan Idris salah satu petani yang nekat menanam bibit gubis. Ia terpaksa menanam pasalnya bibit gubis terlanjur dibelinya.

Meski pemetaan kerusakan sudah dilakukan. Pemerintah daerah Kabupaten Probolinggo.

Baru akan turun tangan. Jika aktivitas Gunung Bromo sudah kembali normal. Menurut Bupati Probolinggo, Puput Tantriana Sari. Pihaknya akan terus mendata kerusakan lahan pertanian di lereng-lereng Bromo.Q wap

Suramadu Jadi Perhatian Pemkab Bangkalan, Bhirawa Maraknya Pedagang Kaki Lima (PKL) di res area Suramadu sisi Madura menjadi perhatian yang sangat serius Pemkab Bangkalan.

Selain meningkat, para PKL tersebut saat ini banyak yang mendirikan kios tempat berjualan di atas tanah Percaton. ”Kita akan melakukan penataan dan pendataan PKL di kawasan res area Suramadu itu,karena semakin hari semakin menjamur,” kata Camat Labang, R Ach Suryadi, Senin (04/ 01).

Menurutnya, jumlah PKL yang berjualan di res area Suramadu sisi Madura sebanyak 200 PKL. Dari jumlah tersebut ada PKL yang aktif berjualan dan ada PKL yang sudah tidak aktif lagi. “Kalau jumlahnya kurang lebih 200 PKL, maka nanti akan kita tata lagi,” ujarnya.

Dijelaskan, Ach Suryadi, selain jumlahnya selalu

bertambah, saat ini, Ada sebagian PKL yang mendirikan kios diatas tanah percaton atau tanah kas desa. “Makanya PKL suramadu yang mendrikan bangunan diatas tanah percaton ini akan kami tertibkan,” katanya.

Dalam melakun penataan PKL ini kata Ach Suryadi, pihaknya mengharapkan dukungan dari pemkab bangkalan, tokoh masyarakat dan tokoh agama yang ada di kecamatan Labang. “Ya kamu beraharap dukungan dari semua elemen masyarakat dalam penataan PKL di kawasan res area Suramadu ini,” pungkas Ach Suryadi.

Di lapangan, memang ada banyak PKL berdiri tanpa izin, bahkan ada yang menggunakan tanah milik Pemerintah, hal ini yang membuat para PKL lain yang sudah terdaftar merasa resah dan dirugikan.Q mb8

mahali/bhirawa

Maraknya Pedagang Kaki Lima (PKL) di res area Suramadu sisi Madura menjadi perhatian yang sangat serius Pemkab Bangkalan. Selain meningkat, para PKL tersebut saat ini banyak yang mendirikan kios tempat berjualan di atas tanah Percaton.

Tingkatkan Hubungan Silaturahim, Perhutani Adakan Acara Maulid Nabi Gandeng Ketua MUI Bersama Tokoh Agama dan Mitra Kerja Jajaran pimpinan Perum Perhutani KPH Bondowoso dan Situbondo bersama seluruh karyawan diawal tahun 2016 ini memiliki semangat dan tekat yang patut untuk ditiru. Betapa tidak, sejak BUMN yang ada di wilayah Kab. Bondowoso dan Kab. Situbondo ini dipimpin Adi Winarno, banyak terobosan yang dilakukan, demi terwujudnya prestasi dan hasil kinerja perusahaan yang membanggakan, baik di jajaran internal maupun hubungan dengan eksternal.

sawawi/bhirawa

Pimpinan Perum KPH Perhutani Bondowoso dan Situbondo bersama seluruh karyawan saat khusuk membaca solawat saat peringatan maulid nabi Muhammad dihalaman kantor setempat.

Salah satu bukti yang terlihat, diantaranya sepanjang tahun 2015 kemarin banyak prestasi yang berhasil diraih, baik penghargaan dari Perhutani Jatim maupun dari Perhutani pusat. Itu satu diantara program internal yang digalakkan Adi Winarno selama setahun lebih memimpin Perhutani Bondowoso dan Situbondo.

Khusus program eksternal, Perhutani juga intensif membangun hubungan kekeluargaan

dengan para stake holder di dua Kab. Mislanya saja yang terbaru, Perhutani menyelenggarakan maulid Nabi Muhammad SAW, yang dihelat halaman setempat.

Menurut Administratur Perum Perhutani KPH Bondowoso, Adi Winarno, institusi yang ia pimpin secara rutin menyelengarakan maulid Nabi Muhammad SAW, untuk memberikan siraman rohani kepada seluruh karyawan.

Selain itu, lanjut Adi Winarno, acara maulid Nabi sebagai sara-

na untuk meneladani ajaran yang disampaikan oleh Rasulullah.

“Yang paling penting juga, acara aulid nabi bertujuan untuk memupuk hubungan tali silaturahim Perhutani dengan para mitra kerja. Termasuk dengan para ulama, kiai dan kalangan tokoh agama, dan tokoh pemuda yang ada di Kab. Bondowoso dan Kab. Situbondo,” tegas Adi Winarno, baru-baru ini.

Hadir dalam acara religius tersebut, diantaranya Administratur Perhutani, Adi Winarno, dua Wakil Administratur, Kasubag TU, para Kepala Seksi, Asper, Mantri dan seluruh karyawan dilingkungan Perhutani Bondowoso dan Situbondo. Selain itu, tampak juga para mitra dan undangan, seperti Dinas Kehutanan dan sejumlah pimpinan SKPD di lingkungan Pemkab

Bondowoso dan Pemkab Situbondo. Ketua MUI Bondowoso, KH Qodir Syam, juga tampak dalam deretan undangan para pejabat Perhutani.

Kepada seluruh karyawan Perhutani Bondowoso dan Situbondo, KH Qodir Syam, sempat memberikan maudhah hasanah dengan mengajak untuk meneladani sikap dan ajaran yang diberikan oleh Rasulullah. Usai mendengarkan siraman rohani, seluruh karyawan Perhutani melanjutkan pertemuan dengan para pimpinan guna membahas arah peningkatan kinerja dan prioritas program sepanjang tahun 2016 ini. “Semua Kasi, Asper, Mantri dan pejabat lainnya harus melaporkan hasil kinerja tahun 2015 dan rencana kerja pada tahun 2016 ini,” ungkap Ghani, Kahumas Perum Perhutani KPH Bondowoso.Q awi

EKONOMI - BISNIS

8

BKPPM Persiapkan Diri Hadapi MEA

Kurs JUAL

BELI

USD

13,967.00

13,829.00

SGD

9,809.66

9,707.29

EUR

15,179.34

15,025.21

JPY

11,666.39

11,546.30

GBP

20,560.82

20,349.37

Permudah Pelayanan Perizinan dan Sertifikasi TKA

Sumber: Bank Indonesia (4 JANUARI 2016)

Pemkot, Bhirawa Menghadapi Masyarakat Ekonomi Asia (MEA), Badan Kordinasi Pelayanan dan Penanaman Modal (BKPPM) Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya membuat empat kebijakan untuk menarik investor asing agar berani berinvestasi dikota Surabaya.

RAGAM EKBIS

KA Bakal Dilengkapi Wifi Surabaya, Bhirawa PT Kereta Api Indonesia akan menyempurnakan kereta api yang dilengkapi fasilitas Wifi sebagai salah satu upaya inovasi dan perbaikan pelayanan terhadap penumpang.

“Wifi menjadi salah satu sarana yang sekarang menjadi kebutuhan sehingga akan disempurnakan demi perbaikan pelayanan,” ujar Manajer Pemasaran dan Angkutan PT KAI Daerah Operasional VIII Surabaya Sujarwo kepada wartawan di Surabaya, Senin (4/1).

Ia mengakui tidak sedikit calon penumpang yang menanyakan Wi-Fi di kereta api, sekaligus menyarankan agar fasilitas tersebut dilengkapi dengan harapan lebih nyaman.

Saat ini, kata dia, sebenarnya sudah ada rangkaian kereta api eksekutif berfasilitas WiFi, namun belum sempurna karena kerap hilang saat tak ada sinyal. “Ini karena jalur yang dilewati kereta api tak semuanya ada sinyal sehingga sering hilang dan malah membuat tidak nyaman,” ucapnya.

Karena itulah, lanjut dia, PT KAI masih mencari teknis yang tepat agar sinyal WiFi tetap konsisten meski di area yang tidak bersinyal. Tidak itu saja, sarana peningkatan pelayanan kereta api juga ke fasilitas televisi, khususnya di kereta api kelas eksekutif berbagai jurusan.

“Khusus sarana ini kami menerima laporan penumpang bahwa televisi memang tidak bisa optimal gambarnya. Sebenarnya itu biasa karena kereta bergerak, tapi kami akan perbaiki lagi khususnya menyangkut teknis,” katanya.

Sementara itu di sisi lain, Pemerintah Provinsi Jawa Timur pada 2016 memastikan tak akan membangun jalur kereta api menuju Bandar Udara Internasional Juanda Surabaya di Sidoarjo.

Kepala Dinas Perhubungan dan Lalu Lintas Angkutan Jalan Jatim Wahid Wahyudi mengakui fasilitas kereta api ke bandara belum diperlukan, karena salah satu alasannya masih terjangkaunya lokasi oleh moda transportasi lain.

“Anggaran juga masih difokuskan untuk pembangunan Terminal 3 dan landas ancang ganda di Juanda. Akhir tahun 2016 sudah mulai fisik dibangun dan diharapkan 2019 mulai dioperasikan,” kata Penjabat Bupati Lamongan tersebut. Q wil,ant

Pertamina menurunkan harga LPG 12 kg terhitung mulai hari ini, Selasa, 5 Januari 2016.

Hari Ini, Harga LPG 12 Kg dan Bright Turun Surabaya, Bhirawa Pertamina menurunkan harga LPG 12 kg terhitung mulai hari ini, Selasa, 5 Januari 2016. Untuk wilayah Pertamina Marketing Operation Region V, penurunan harga berkisar antara Rp.5.800-5.900/ tabung. Kondisi ini karena turunnya harga rata-rata CP Aramco yang menjadi acuan harga LPG internasional.

Area Manager Communication & Relation Marketing Operation Region V Heppy Wulansari menjelaskan, dengan perubahan harga tersebut maka harga jual LPG 12kg di Agen LPG Pertamina wilayah Jatim berada dikisaran Rp.127.400Rp.131.200 per tabung. Sebelumnya harga LPG 12 Kg di tingkat Agen berada di kisaran Rp.133.300 -137.100/tabung.

Harga jual LPG 12 Kg di tingkat Agen wilayah Bali menjadi Rp. 127.500/tabung dari harga sebelumnya Rp.133.400/ tabung. Sedangkan harga LPG 12 kg di Agen wilayah NTB menjadi Rp.143.100/tabung dari harga sebelumnya Rp.148.900/tabung Harga jual LPG 12 kg di konsumen akan bervariasi menyesuaikan dengan jarak suplai point.

Untuk mengantisipasi perbedaan harga jual LPG 12 Kg di lapangan, Pertamina menetapkan harga eceran di SPBU yg menjadi outlet LPG 12 Kg. Hal ini dimaksudkan agar SPBU bisa berperan menjadi barometer harga LPG 12 Kg bagi konsumen. Selain SPBU, outlet modern seperti Indomaret juga dapat dimanfaatkan masyarakat sebagai barometer

harga LPG. “LPG 12 Kg saat ini juga sudah dijual di 954 SPBU tersebar di seluruh Kota/Kabupaten.

Harga di SPBU ini bisa menajdi barometer harga LPG 12 Kg di suatu wilayah. Sehingga jika harga di pasaran terlalu tinggi, masyarakat bisa membeli LPG 12 Kg di SPBU yang menyediakannya” jelas Heppy Selain LPG 12 Kg (tabung biru), penurunan harga juga diberlakukan untuk produk LPG Bright Gas yang mengalami penurunan di kisaran harga Rp.4.800-4.900/tabung. Dengan penurunan ini maka harga Bright Gas di Agen wilayah Jatim menjadi Rp.131.400Rp.135.200/tabung, harga jual di Agen Bali Rp.131.500/tabung dan harga jual di agen NTB rp.

147.100/tabung. Q ma

Diguyur Hujan, Harga Komoditas Sayuran Naik Kota Kediri, Bhirawa Intensitas curah hujan yang mulai meninggi membuat harga komoditas sayuran di pasar tradisional di Kota Kediri merangkak naik. Selain itu kenaikan harga juga terjadi pada komoditas lain eperti telur dan daging ayam, bahkan harga telur ayam mencapai Rp mecapai Rp 5 ribu.

Dari pantauan di lapangan komoditas sayuran yang mengalami kenaikan harga di Pasar Setono Betek Kota Kediri ini antara lain bawang merah, bawang putih, bawang putih, wortel dan kentang. Untuk harga bawang merah yang semula dibandrol Rp 30 ribu per kilogram (kg) naik menjadi Rp 32

ribu. Harga kentang dari Rp 13 ribu per kg, naik menjadi Rp 15 ribu per kg.

Selain sayuran, komoditas lain yang mengalami kenaikan harga adalah telur dan daging ayam. Untuk harga telur bahkan menembus angka Rp 24 ribu per kg, atau naik lebih dari Rp 5 ribu per kg. Sedangkan untuk harga daging ayam dari semula Rp 28 ribu per kg kini jadi Rp 30 ribu per kg.

“Kenaikan harga komoditas sayuran berkisar antara Rp 2 ribu. Penyebabnya, adalah datangnya musim penghujan sehingga produktifitas pertanian di kediri mengalami penurunan.

Ttapi minat konsumen juga masih relatif tinggi karena ter-

desak kebutuhan,” ujar Wiji Astutik, Senin (4/1).

Untuk beberapa jenis sayuran ada yang mengalami penurunan harga, antara lain buncis, cabe merah dan cabe kecil.

Khusus untuk harga cabe turun hingga Rp 5 ribu per kg dari harga semula Rp 35 ribu per kg kini jadi Rp 30 ribu per kg.

Sementara dari data BPS Kota Kediri, ada bebrapa komoditas yang memberikan sumbangan terbesar terhadap inflasi di Kota Kediri pada bulan Desember 2015 diantaranya Bawang Merah, Telur Ayam Ras, Daging Ayam Ras, Cabai Merah, Kelapa, Bawang Putih, hinga inflasi di Kota Kediri sebesar 0,79 persen. Q van

KEHILANGAN TULUNGAGUNG

BOJONEGORO

BOJONEGORO

HILANG STNK, Honda, th. 2002, Hitam, AG3661PH, a/n.

Mudhori, Ds. Joho, Kalidawir-T.Agung No. 4/IMB/BI-II/2016 HILANG STNK, Honda, th. 2010, Hitam, AG2572RC, a/n.

Purwanto, Ds. Rejoagung, Kedungwaru-T.Agung No. 5/IMB/BI-II/2016 HILANG STNK, Honda, th. 2007, Hitam, AG2486SN, a/n.

Srihartini, Ds. Sumberdadi, Sumbergempol-T.Agung No. 6/IMB/BI-II/2016 HILANG STNK, Suzuki, th. 2014, Biru Hitam, AG3274RAS, a/n. Suhardika Sih Sudewanto, Dsn/Ds. Tanggung RT 02/ 04, Campurdarat-T.Agung No. 7/IMB/BI-II/2016 HILANG STNK, Honda, th. 2014, White Blue, AG5326RAO, a/n. Suyud, Dsn. Suromenggalan RT 01/15, Ds. Sumbergagung, Rejotangan-T.Agung No. 8/IMB/BI-II/2016 HILANG STNK, Honda, th. 2011, Merah, AG6388OE, a/n.

Suprapto, Ds/Kec. Bandung-T.Agung No. 9/IMB/BI-II/2016

HILANG STNK nopol S 3375 BZ, a/n Lamisih, Ds Sumberharjo Kec Sukosewu Bjn No. 20/IMB/BI-II/2016 HILANG STNK nopol S 6134 CZ, a/n Masroji, Ds Mulyoagung, Kec Balen Bjn No. 21/IMB/BI-II/2016 HILANG STNK nopol S 6221 CE, a/n Tarman, Ds Brangkal 9/1 Kec Kepohbaru Bjn No. 22/IMB/BI-II/2016 HILANG STNK nopol S 4302 DL, a/n Kastini, Ds Kliteh Kec Malo Bjn No. 23/IMB/BI-II/2016 HILANG STNK nopol S 5617 DU, a/n Parmo, Ds Ngujo 3/ 1 Kec Kalitidu Bjn No. 24/IMB/BI-II/2016 HILANG STNK nopol S 5602 CS, a/n Supardi, Gg Juwet 4/ 3 Kel Ledok Kulon Bjn No. 25/IMB/BI-II/2016 HILANG STNK nopol S 5065 DV, a/n Merta AP, Jl Teuku Umar 11/2 Kel Kadipaten Bjn No. 26/IMB/BI-II/2016 HILANG STNK nopol S 2161 AC, a/n Murtapiah, Ds Ngraseh Kec Dander Bjn No. 27/IMB/BI-II/2016 HILANG STNK nopol S 2786 CJ, a/n Ahmad Anwar S, Ds Sidorejo, Kec Kanor Bjn No. 28/IMB/BI-II/2016 HILANG STNK nopol S 2180 AO, a/n Arif Harianto, Ds Campurejo, Kec Bjn No. 29/IMB/BI-II/2016 HILANG STNK nopol S 3570 BF, a/n Rakidin, Ds Klaicilik 5/1 Kec Sukosewu Bjn No. 30/IMB/BI-II/2016 HILANG STNK nopol S 3616 DF, a/n Khozin, Ds Kedungrejo, Kec Baureno Bjn No. 31/IMB/BI-II/2016 HILANG STNK nopol S 4317 AE, a/n Sugeng Riyadi, Ds Blongsong 13/7 Kec Baureno Bjn No. 32/IMB/BI-II/2016 HILANG STNK nopol S 2370 AN, a/n Kustaji, Ds Babat 4/ 1 Kedungadem Bjn No. 33/IMB/BI-II/2016 HILANG STNK nopol S 4935 DG, a/n Asrini, Ds Mojodelik 3/5 Kec Gayam Bjn No. 34/IMB/BI-II/2016 HILANG STNK nopol S 2054 AB, a/n Suyoto, Ds Temu 2/ 4 Kec Kanor Bjn No. 35/IMB/BI-II/2016 HILANG STNK nopol S 2081 AS, a/n Jamaludin, Ds Bandungrejo 20/10, Kec Ngasem Bjn No. 36/IMB/BI-II/2016 HILANG STNK nopol S 4406 DR, a/n Syafi’i, Ds Margomulyo 17/2, Kec Balen Bjn No. 37/IMB/BI-II/2016 HILANG STNK nopol S 5263 DC, a/n Indah Jarwatik, Gg PJKA 8/5 Kec Kapas Bjn No. 38/IMB/BI-II/2016

HILANG STNK nopol S 6705 AK, a/n Guntur P, Ds/Kec Sugihwaras 5/1 Bjn No. 39/IMB/BI-II/2016 HILANG STNK nopol S 2768 AY,a/n Sumini, Ds Pojok, Kec Purwosari Bjn No. 40/IMB/BI-II/2016 HILANG STNK nopol S 3578 CL, a/n Sutomo, Ds Wotan 6/ 2 Kec Sumberjo Bjn No. 41/IMB/BI-II/2016 HILANG STNK nopol S 6055 CO, a/n Budiono, Ds Ngujo 2/1 Kec Kalitidu Bjn No. 42/IMB/BI-II/2016 HILANG STNK nopol S 3442 CM, a/n H. Abdul Syakur, Ds Pasinan, Kec Baureno Bjn No. 43/IMB/BI-II/2016 HILANG STNK nopol S 2835 BY, a/n Munasir, Ds Padang 6/11 Kec Trucuk Bjn No. 44/IMB/BI-II/2016 HILANG STNK nopol S 3719 DN, a/n Moh.Saiful A, Ds Kalangan, Kec Tambakrejo Bjn No. 45/IMB/BI-II/2016 HILANG STNK nopol S 6518 AR, a/n Edi Prasetyo, Ds/ Kec Sumberejo Bjn No. 46/IMB/BI-II/2016 HILANG STNK nopol S 5865 DH, a/n Aang A, Ds Kalianyar, Kec Kapas Bjn No. 47/IMB/BI-II/2016 HILANG STNK nopol S 4983 CR, a/n Saudi, Ds Kauman Kec Bjn No. 48/IMB/BI-II/2016 HILANG STNK nopol S 5553 CE, a/n Benny Nur, Ds Sembung, Kec Kapas Bjn No. 49/IMB/BI-II/2016 HILANG STNK nopol S 4207 BW, a/n Sujito, Ds Padang, Kec Trucuk Bjn No. 50/IMB/BI-II/2016 HILANG STNK nopol S 3476 CZ, a/n Mihartono, Ds/Kec Ngambon Bjn No. 51/IMB/BI-II/2016 HILANG STNK nopol S 1372 AI, a/n Bambang, JL Mahoni Selatan 1/10 Ds Mojoranu Bjn No. 52/IMB/BI-II/2016 HILANG STNK nopol S 2805 CK, a/n Sakuntala BD, Ds Kalianyar 2/1 Kec Kapas Bjn No. 53/IMB/BI-II/2016 HILANG STNK nopol S 2059 CL, a/n Hadi Kusno, Jl Untungsuropati 10 Bjn No. 54/IMB/BI-II/2016 HILANG STNK nopol S 3573 AY, a/n Waelan, Ds Siwalan 24/4 Kec Sugihwaras Bjn No. 55/IMB/BI-II/2016 HILANG STNK nopol S 9616 AB, a/n Siti Sholikah, Ds Brangkal 12/3 Kec Kepohbaru Bjn No. 56/IMB/BI-II/2016 HILANG STNK nopol S 7506 AA, a/n Pudjawati, Ds Turi Gede 2/1 Kec Kedungadem Bjn No. 57/IMB/BI-II/2016

SITUBONDO HILANG STNK nopol P 653 H, a/n Abd Latif, Ds. Sumberpinang, rw 01/01, Kec. Mlandingan, Situbondo.

No. 10/IMB/BI-II/2016 HILANG STNK nopol P 2568 EH, a/n Amsuki, Ds. Jangkar, rw 07/03, Kec. Jangkar, Situbondo.

No. 11/IMB/BI-II/2016 HILANG STNK nopol P 4429 GB, a/n Maswi, Kel. Mimbaan, rw 01/02, Kec. Panji, Situbondo.

No. 12/IMB/BI-II/2016 HILANG STNK nopol P 6458 EF, a/n Budi Prayitno, Ds. Kapongan, rw 02/02, Kec. Kapongan, Situbondo.

No. 13/IMB/BI-II/2016 HILANG STNK nopol P 6700 EK, a/n Hosnol Fawaid, Ds. Sumbertengah, rw 07/20, Kec. Bungatan, Situbondo.

No. 14/IMB/BI-II/2016 HILANG STNK nopol P 5017 FG, a/n Sulaiman, Ds. Sumberanyar, rw 01/02, Kec. Banyuputih, Situbondo.

No. 15/IMB/BI-II/2016 HILANG STNK nopol P 4062 EH, a/n PTPN XI (Persero), Ds. Wringin anom, rw 00/00, Kec. Panarukan, Situbondo.

No. 16/IMB/BI-II/2016 HILANG STNK nopol P 6722 EY, a/n PTPN XI, PG Wringin Anom, Ds. Wringin Anom, rw 02/01, Kec. Panarukan, Situbondo.

No. 17/IMB/BI-II/2016

SITUBONDO HILANG STNK nopol S 8252 AD, a/n Yeni P, Ds Kepoh Kidul 5/2 Kedungadem Bjn No. 18/IMB/BI-II/2016 HILANG STNK nopol S 5567 DT, a/n Asmonari, Ds Growok 7/2 Kec Dander Bjn No. 19/IMB/BI-II/2016

Selasa Wage, 5 JANUARI 2016

Kebijakan tersebut diantaranya, mempermudah perijinan usaha, melakukan pemetaan usaha di setiap kecamatan, melakukan sertifikasi bagi tenaga kerja asing (TKA) serta melakukan pelatihan bahasa asing bagi seluruh warga Surabaya.

Kepala Badan Kordinasi Pelayanan dan Penanaman Modal (BKPPM) Eko Agus Supiadi ketika ditemui selesai memimpin rapat dengan anggota komisi VI DPR RI Bambang Harjo dikantornya Senin (4/1) kemarin. ‘’Saat ini BKPPM membuat empat kebijakan untuk menarik investor asing agar berani menanam modalnya disurabaya, diantaranya mempermudah perijinan usaha dan sertifikasi bagi pengusaha maupun tenaga kerja asing, melakukan pemetaan lokasi usaha disetiap kecamatan serta melakukan pelatihan bahasa asing bagi seluruh warga Surabaya baik bahasa Inggris, Korea dan Jepang karena bahasa sangatlah penting sebagai alat komunikasi,” jelasnya.

Persiapan lain kota Surabaya dalam menyambut MEA salah satunya adalah menyiapkan agenda konsolidasi di akhir tahun. Dari hasil konsolidasi tersebut diharapkan menjadi rumusan untuk perencanaan penanaman modal Kota Surabaya, yang nantinya akan digunakan sebagai basis aktifitas penanaman saham di tahun 2016.

“BKKPM secara aktif melakukan selektif terhadap ribuan UMKM dan Koperasi di Kota Surabaya. Nantinya, setelah terpilih dilakukan sinergi antara UMKM dan Koperasi dengan berbagai investor,” imbuhnya.

Bambang Harjo

Sedangkan menurut anggota Komisi VI DPR RI Bambang Harjo, BKPPM harus siap dalam mengkordinir semua aspek perijinan disetiap SKPD terutama iklim usaha yang masuk disurabaya. ‘’BKKPM juga harus memperhatikan semua kepentingan yang berhubungan dengan usaha, seperti SDMnya harus mempunyai pendidikan yang cukup tinggi, mempunyai fasilitas yang memadai, serta kawasan industrinya harus mempunyai infrastruktur yang memadai terutama Gas, Listrik, Air dan Telekomunikasi dan juga akses transportasinya yang mudah,’’ jelasnya.

Namun yang menjadi perhatian Bambang Harjo adalah SDM di Surabaya. Menurut Bambang Harjo di Surabaya 60 persen pekerja industrinya berpendidikan SD kebawah. ‘’Untuk itu perlu peran serta dinas terkait khususnya Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) untuk melatih mereka menjadi tenaga handal dan terampil dan produktifitasnya jangan sampai kalah dengan tenaga kerja Asean,” terangnya. Q dre

Dampak Perubahan Harga BBM

Stok Melimpah, Pengusaha SPBU Akui Alami Kerugian Pemerintah resmi menurunkan harga premium dan solar, bagi pemilik kendaraan bermotor mungkin itu menjadi kabar gembira, tapi bagi pengusaha SPBU kondisi ini membuat mereka rugi karena stok tahun 2015 masih melimpah.

Slamet Subekti, supervisor SPBU 54-60213 yang terletak di Jalan Mayjend Sungkono mengatakan, stok premium dan solar di tangki penyimpanan masih tersedia dalam jumlah yang banyak, sedangkan Selasa hari Selasa (5/1) harga baru BBM turun . Hal ini berbeda-beda antar setiap SPBU yang di Surabaya, karena terkait dengan jumlah omzet penjualan.

“Omzet penjualan premium dan solar antar SPBU pasti berbeda.

Ada yang memasok tepat akhir tahun sama seperti kita, tapi dalam dua atau tiga hari sudah habis,” ujarnya, Senin (4/1) kemarin.

Slamet melanjutkan, kerugian dari selisih pasca penurunan harga BBM mulai besok bakal ditanggung pengusaha. Apalagi tak hanya premium dan solar, besok harga Pertamax hingga Pertalite juga

ikut turun.

“Ini bagian dari resiko bisnis yang di tanggung pemilik, SPBU hanya bekerja melayani masyarakat bagaimana agar stok BBM ada terus meski secara hitungan kita rugi.

Perintah dari Pertamina juga pastikan stok harus tetap tersedia, jadi kita tanggung kerugian sebagai resiko bisnis,”jelasnya, Angka kerugian yang ditanggung SPBU hanya dari jenis solar yang mengalami penurunan cukup tajam yakni Rp 750/liter. Sementara untuk BBM jenis lainnya, penurunan harga masih bisa ditutup pengusaha SPBU dari margin keuntungan.

“Jenis Pertamax per liter turun Rp 250, sementara margin kita Rp 375 jadi masih bisa tertutup. Kemudian Pertalite impas, premium turun Rp 150 dan margin Rp 277. Yang kita tanggung rugi hanya Solar karena margin hanya Rp 277 tapi turunnya 750, itu yang kita harus terima,” imbuhnya. Sementara itu menurut Arifin supervisor SPBU 51-60177 yang terletak di Jalan Dokter Soetomo menuturkan, dirinya tak bisa memastikan jumlah kerugian yang ditanggung pengusaha SPBU, mengingat setiap SPBU memiliki omzet yang berbeda-beda. Q wil

Kerugian dari selisih pasca penurunan harga BBM mulai besok bakal ditanggung pengusaha. Apalagi tak hanya premium dan solar.

Selasa Wage 5 JANUARI 2016

KILAS AREMANIA

Warga Tuna Netra Butuh Perhatian Pemerintah Malang, Bhirawa Persatuan Tuna Netra Indonesia (Pertuni) Kota Malang, berharap perhatian dari pemerintah. Karena selama ini perhatian yang diberikan itu masih sangat minim.

Anggota Pertuni yang mayoritas bekerja sebagai tukang pijat ini berharap Pemkot bisa memberikan bantuan rutin untuk kegiatan Pertuni, serta pemberdayaan warga penyandang tuna netra.

Ketua Pertuni Kota Malang, Supriadi di sela acara peringatan Maulud Nabi di Masjid Ridwanussolichin Kota Malang, Senin (4/1) kepada wartawan mengutarakan, Pertuni butuh perhatian lebih dari pemerintah.

“Kami sudah sering mengundang Walikota setiap ada kegiatan, tetapi yang datang hanya Dinas Sosial atau pejabat lainya, baru kali ini kami bisa bertemu langsung dan bersilaturahmi dengan Walikota Malang,” ujarnya.

Sebenarnya, lanjut dia, Pertuni sangat berharap bisa berkeluh kesah langsung kepada Walikota Malang, sejak dulu, tetapi baru bisa di temui langsung oleh Walikota Malang Muhammad Anton.

“Kami berterima kasih kepada Abah Anton, karena bisa hadir secara langsung di acara yang kami gelar. Sebelumnya kami kesulitan untuk mengundang walikota, dan hampir bisa dipastikan yang datang pasti stafnya, makanya kami merasa sangat bersukur,” tuturnya.

Sementara itu, Abah Anton menyatakan pihaknya tetap akan memberikan perhatian kepada seluruh masyarakat Kota Malang, dari kelompok manapun, hanya saja dikatakan Abah Anton, terkait dengan pemberian dana hibah dari APBD untuk Pertuni masih terbentur peraturan.

“Saya ingin semua bisa dibantu, tapi bagaimana lagi, hibah tidak bisa diberikan, karena berdasarkan aturan, dana hibah hanya boleh diberikan pada lembaga yang berbadan hukum Indonesia,” katanya. Q mut

MALANG RAYA

SKPD Diminta Langsung Tancap Gas Kota Batu, bhirawa Seluruh SKPD diminta segera langsung tancap gas di awal tahun 2016 sesuai dengan program yang dicanangkan pemerintah pusat. Walaupun serapan tahun 2015 lalu mencapai 90 persen, namun kenyataannya masih banyak kegiatan yang dilakukan di akhir tahun.

“Jangan sampai terjadi lagi, pekerjaan baru dilakukan mendekati akhir tahun. Buatlah jadwal agar pekerjaan bisa dikerjakan sesuai waktu yang telah ditentukan,” pesan Walikota Batu, Eddy Rumpoko, saat menggelar coffee morning di pendopo Block Office, Senin (4/1).

Lebih lanjut dikatakan, semua pekerjaan harus mulai dilakukan di bulan Januari ini. Baik itu pekerjaan administrasi maupun kegiatan lelang barang dan jasa.

“Saya akan minta report

(laporan) secara mingguan.

Apa pekerjaan yang sudah dilaksanakan, pekerjaan hari ini, dan yang sedang disiapkan.

Silahkan laporan secara langsung, sms atau email,” tutur Eddy Rumpoko.

Hal ini perlu ditekankan oleh Walikota Batu karena belanja pemerintah sangat membantu perputaran ekonomi di daerah, selain sektor ekonomi riil masyarakat.

“Kondisi ekonomi yang terus membaik harus tetap dijaga.

Selain sektor pariwisata, pertanian dan perdagangan, be-

lanja pemerintah juga memegang peran penting untuk menggerakkan ekonomi daerah,” tegasnya.

Dia juga menyampaikan bahwa dengan kantor yang baru, kepala SKPD dan seluruh staf agar lebih bersemangat untuk meningkatkan kinerjanya. Apalagi kantor Pemkot Batu didesain terbuka. Harapannya agar masyarakat bisa melihat secara langsung kerja aparatur pemerintah Kota Batu. Dengan kantor yang baru ini, masyarakat juga bisa mengakses langsung untuk mendapat pelayanan, baik administrasi, perijinan maupun pelayanan lainnya.

Sementara itu Tenaga Ahli Walikota Batu, Prof Mas’ud Said, PHd, Prof Dr Indah Prihartini, Dr Wildan dan Dr Ngesti memberikan paparan

Islamic Center Ditarget Tuntas Tahun Ini Malang, Bhirawa Rencana pembangunan Islamic Center Kota Malang, di kawasan Kedungkandang Kota Malang, yang sempat tertunda di tahun 2015, akan dituntaskan Pemkot Malang pada tahun 2016 ini.

Walikota Malang Muhammad Anton, kepada sejumlah wartawan Senin (4/1) kemarin menjelaskan anggaran pembangunan Islamic Centre sebesar Rp 30 Miliar telah tertuang dalam APBD Kota Malang tahun 2016.

“Kita akan membangun Islamic Center, di tahun ini, dan Akhir tahun 2016 Islamic Center dipastikan selesai, dan bisa segera beroperasi,” ujar Walikota Malang yang kerap disapa Abah Anton ini.

Pihaknya berharap, pembangunan Islamic Center tersebut, dapat menjadi pusat pendidikan dan pengembangan agama Islam, serta menjadi tempat wisata religi di Kota Malang.

Dikarenakan pembangunan Islamic Center, nantinya akan dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang,seperti bangunan masjid berkonsep Cheng Ho, lembaga pendidikan Alquran, Laboratorium computer, Auditorium, Klinik kesehatan, Perpustakaan, maupun sarana olahraga.

“Selain menjadi pusat pembelajaran Islam, Islamic Center juga akan menjadi salah satu destinasi wisata di Kota Malang, oleh sebab itu fasilitas parkir yang disediakan cukup luas untuk menampung kendaraan pngunjung,” kata Anton.Q mut

terkait kondisi dan capaian tahun 2015, serta rencana program pelaksanaan tahun 2016.

Salah satunya terkait dengan perbaikan pelayanan pariwisata sebagai salah satu faktor pengungkit perekonomian daerah.

Dalam program pariwisata, Pemkot Batu harus sudah mulai menyaring wisatawan sehingga wisatawan yang masuk benar-benar mampu menjadi pengungkit perekonomian daerah. Selain itu terkait dengan kerja team work. Seluruh SKPD harus bekerja secara terintegrasi, sehingga program yang dijalankan benar-benar mampu merealisasikan visi misi Walikota Batu.

“Langkah report mingguan yang diterapkan Pak Walikota sangat bagus untuk mengetahui pelaksanaan program di

masing-masing SKPD. Sehingga kinerja masing-masing SKPD termonitor,” ungkap Prof Mas’ud Said, PHd. Sesuai laporan Sekda Kota Batu, Widodo, serapan anggaran APBD tahun 2015 mencapai lebih dari 90 persen. Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (Silpa) saat ini masih dipilahpilah, antara APBD murni, dana cukai dan lainnya. Adanya Silpa tersebut bukan berarti ada pekerjaan yang tidak berjalan, namun lebih karena adanya penghematan anggaran.

Di sisi Pendapatan Asli Daerah (PAD), ada peningkatan yang cukup signifikan dari sektor pajak daerah yang terealisasi 111,55 persen.

Namun dari sektor retribusi daerah masih mengecewakan karena hanya terealisasi sebesar 75,43 persen. Q sup

Crew Pesawat Penerbangan Sipil Dites Urine

Gugatan Dewanti-Masrifah Bakal Ditolak MK Kab Malang, Bhirawa Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Kabupaten Malang berkeyakinan bahwa permohonan gugatan pasangan calon (paslon) Bupati Malang Nomor Urut 2 Hj Dewanti Rumpoko-Hj Masrifah Hadi akan ditolak Mahkamah Konstitusi (MK).

Divisi Hukum dan Penindakan Panwaslu Kabupaten Malang Geogre Da Silva, Senin (4/1), kepada wartawan mengatakan, dirinya sangat berkeyakinan jika permohonan gugatan paslon Dewanti-Masrifah ditolak MK. Dan dalam hal ini bukan opini pribadi, namun merujuk pada perintah Undang-Undang (UU) Pemilu Pasal 158 ayat 2 huruf D yang mengatur perselisihan perolehan suara yang bisa digugat di MK. “Dengan merujuk UU Pemilu tersebut, maka permohonan gugatan DewantiMasrifah bakal ditolak MK,” tegasnya.

Sementara, lanjut dia, salah satu bunyi amanat pasal tersebut, diantaranya kabupaten dan kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1 juta jiwa pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak 0, 5 persen dari penetapan hasil perhitungan perolehan suara oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) kabupaten dan kota.

Sehingga jika perintah UU ini ditarik ke Kabupaten Malang, di mana penetapan perolehan suara selisih antara paslon Nomor Urut 1 dan Nomor Urut 2 sebanyak 83.889 atau selisih 7 persen, maka gugatan mereka pasti akan ditolak MK. “Jadi jumlah penduduk di Kabupaten Malang lebih dari 3 juta jiwa, berarti jika dihitung 0,5 persen, maka akan ketemu jumlah yakni sebanyak 15.000 jiwa.

Sehingga dengan atas dasar itulah, MK akan menolak gugatan paslon DewantiMasrifah, karena secara administrasi tidak terpenuhi,” ujar George. Meski dalam permohonan gugatan sengketa Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) sudah diatur dalan UU Pemilu, tegas dia, namun kita menyerahkan keputusan ini pada MK. Karena bola sudah ada di MK sehingga itu semua tergantung keputusan MK, dan kita hanya menunggu keputusan MK saja. Q cyn

9

anas bachtiar/bhirawa

Walikota Batu Eddy Rumpoko saat melantik Sunaedi sebagai Direktur PDAM Batu periode 2016-2020

Direktur PDAM Baru Dituntut Kerja Cepat Batu, Bhirawa Setelah sempat mengalami kesulitan dalam menemukan sosok pemimpin, akhirnya PDAM Kota Batu menemukan direktur baru yang siap memimpin perusahaan daerah ini hingga 5 tahun ke depan. Bertempat di gedung Balaikota, Walikota Batu Eddy Rumpoko melantik Sunaedi sebagai direktur PDAM hasil penjaringan yang dilakukan Tim Seleksi Independen.

Walikota meminta direktur baru bergerak cepat tanpa menunggu kebijakan dari Pemerintah Kota (Pemkot).

“Direksi yang baru tak perlu menunggu kebijakan dari pemerintah kota. Silahkan langsung bekerja sehingga PDAM tidak terlalu lama mengalami kekosongan seorang pemimpin,” ujar Walikota yang akrab disapa ER, Senin (4/1).

Diketahui selama setahun jabatan direktur PDAM Kota Batu dijabat oleh Pelaksana Tugas (Plt). Karena pejabat direktur yang lama yang dipegang Zainul Arifin telah habis masa jabatannya pada

Januari 2015. Adapun Zainul Arifin atau yang akrab dipanggil Jinung tidak bisa lagi dipilih menjadi direktur PDAM karena sudah menjadi direktur selama 2 periode.

Dalam pesannya kepada direktur baru, Walikota meminta agar PDAM bisa segera memenuhi kebutuhan air bagi masyarakat yang semakin mendesak. Karena itu pula ER meminta direksi menerapkan filosofi air dalam menjalankan tugasnya. Dengan filosofi air, maka kinerja PDAM bisa sangat cepat bak air mengalir. Selain itu, aliran air tak takut dengan adanya batu yang menjadi penghalang di jalan, serta bisa menutupi lubang-lubang yang ada.

“Dan yang pasti dengan filosofi air maka keberadaan PDAM akan mampu memberikan kesejukan kepada warga Kota Batu yang saat ini jumlahnya sebanyak 214 ribu,”pesan ER kepada Sunaedi.

Diketahui dalam penjaringan direktur PDAM yang dilakukan Tim Seleksi Independen, ada sebanyak 9

warga Kota Batu yang ikut mendaftarkan diri. Kemudian para pendaftar ini mengikuti beberapa tahapan seleksi, mulai seleksi administrasi, pembuatan program, hingga fit and proper test. Dari tahapan tersebut, Sunaedi mendapatkan nilai tertinggi dari Tim Seleksi Independen.

Usai dilantik, Sunaedi menyatakan bahwa dirinya telah mempersiapkan program khusus untuk PDAM Kota Batu. Pengembangan itu meliputi perbaikan kualitas dan kuantitas air yang dimanfaatkan untuk melayani kebutuhan air masyarakat.

Termasuk mempersiapkan PDAM dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA).

“Di antaranya kita akan mengadakan gerakan tadah air dan pengadaan bank air.

Dengan pengadaan bank air kita akan berupaya agar dalam musim kemarau kita tidak akan kekurangan air dan debit air yang kita miliki tidak akan berkurang,”ujar Sunaedi. Q nas

Kab Malang, Bhirawa Kasus penggunaan narkotika dan obat terlarang (narkoba) yang terjadi pada pilot dan pramugari dari salah satu maskapai penerbangan nasional, membuat pengelola Bandara Abdulrachman Saleh Malang Senin (4/1) pagi, menggelar tes urine kepada seluruh pilot dan crew pesawat penerbangan sipil.

Menurut, Komandan Landasan Udara (Danlanud) TNI AU Abdurachman Saleh Malang Marsekal Pertama (TNI) Joko Senoputro, Senin (4/1), tes urine yang dilakukan kepada pilot dan crew pesawat penerbangan sipil, untuk memberikan rasa aman pada penumpang selama penerbangan.

“Pihaknya bersama Badan Narkotika Nasional (BNN) dan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) Kabupaten Malang memeriksa seluruh awak pesawat yang datang dan akan terbang di ruang transit pilot,” jelasnya.

Diterangkan, kegiatan tes urine ini diikuti sebanyak 54 orang crew pesawat terbang yang terdiri dari pilot, co pilot, pramugari, flight officer dari 9 kali penerbangan. Mereka wajib mengikuti tes urine sesaat setelah landing, dan para crew pesawat langsung masuk ruangan transit dan dilaksanakan test urine.

Sehingga para crew pesawat terbang tersebut tidak bisa menghindar dari tes urine, karena mereka turun langsung dilakukan tes urine oleh BNN. “Selain tes urine yang kita lakukan kepada pilot dan crew pesawat penerbangan sipil untuk memberikan rasa aman pada penumpang, pihaknya pun juga ingin meyakinkan kepada masyarakat, bahwa penerbangan yang melalui Abdulrachman Saleh Malang pilot dan crew pesawat terbebas dari narkoba,” paparnya.

Sementara itu, Kepala BNN Kabupaten Malang AKBP Basuki Effendi mengatakan, bahwa dalam kegiatan tes urine yang dilakukan kepada pilot dan crew pesawat penerbangan sipil, telah berjalan dengan lancar. Sehinga dari sebanyak 54 crew pesawat semua berhasil kita tes urine.

“Dari jumlah crew pesawat penerbangan sipil termasuk pilot dan co pilot yang kita lakukan tes urine, kesemuanya negative, dan tidak ada yang terindikasi menggunakan narkoba,” ungkapnya.

Diterangkan, dalam pelaksanaan tes urine kepada pilot dan crew pesawat penerbangan sipil di Bandara Abdulrachman Saleh Malang, BNN melibatkan seksi rehabilitasi, dokter BNN, dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Bandara Abdulrachman Saleh. Dan ketika Kepala BNN disinggung terkait adanya terindikasi mengonsumsi narkoba. Joko menjelaskan, ada beberapa tahapan jika ditemukan ada yang terindikasi.

Q cyn

cahyono/bhirawa

Crew pesawat penerbangan sipil saat melakukan tes urine di Bandara Abdulrachman Saleh Malang

Hari Pertama Masuk Kerja

Wali Kota Batu Resmikan Perkantoran Terpadu Block Office Hari pertama masuk kerja tahun 2016 ditandai dengan pemakaian gedung Perkantoran Terpadu Pemkot Batu oleh Walikota Batu, Eddy Rumpoko, Senin (4/1).

Peresmian perkantoran yang dibangun menghabiskan anggaran Rp 170 miliar tersebut dilakukan secara sederhana.

Setelah melakukan apel upacara di halaman kantor Block Office, seluruh pejabat dan staf menyantap nasi bungkus.

Dalam sambutannya, Eddy Rumpoko mengatakan setelah peresmian kantor ini seluruh kantor SKPD dan organisasi bisa langsung beraktifitas di tempat ini.

“Saya mulai besok juga akan berkantor di Block Office. Jadi semua SKPD saya harapkan sudah beraktifitas di sini tanpa harus menunggu meja kursi yang baru,” pesan Eddy Rumpoko. Sedangkan untuk mempercantik taman dan halaman, Eddy Rumpoko meminta seluruh staf untuk

membawa tanaman dan bekerja bhakti setiap Sabtu dan Minggu.

“Silahkan nanti menanam pohon atau tanaman di kantor ini, karena ini akan menjadi kenangan bagi kita semua.

Sebagai orang pertama yang memasuki dan menempati kantor baru, tentu akan dikenang di masa datang,” tutur Eddy.

Kantor megah yang berada di jalan Panglima Sudirman ini memberi kesan tersendiri bagi seluruh staf Pemkot Batu.

Pasalnya selama ini sejumlah SKPD harus kontrak gedung untuk kantor. Dengan adanya kantor baru ini, maka seluruh SKPD bisa tertampung dalam satu kompleks.

Sejumlah SKPD yang masih kontrak kantor yaitu Dinas Pertanian dan Perkebunan,

supriyanto/bhirawa

Walikota menyerahkan potongan tumpeng kepada staf BKD menandai peresmian Block Office Dinas Sosial dan Tenaga Kerja, Dinas Koperindag UKM, Inspektorat, Kantor KLH, Kantor Satpol PP dan Kantor LH. Untuk kontrak kantor tersebut, paling tidak membutuhkan biaya antara Rp 300 juta hingga Rp 500 juta pertahun.

“Paling tidak tidak sering angkat-angkat meubeler setiap habis kontraknya mas.

Jadi ngantor pun bisa nyaman dan tenang,” ungkap salah satu Kabid di Dinas Pertanian, Heru Waskito.

Hal yang sama juga diung-

kapkan oleh Bambang salah satu staf di Dinas Koperindag UKM. Dia mengaku senang karena segera pindah ke kantor terpadu karena sudah beberapa bulan ini kantornya numpang di gedung Kesenian karena masa kontrak kantornya habis.

“Dengan kantor baru tentu sangat nyaman. Apalagi kantornya begitu megah, tentu sangat bangga sebagai staf Pemkot Batu,” kata Bambang dengan senyum bangga.

Gedung perkantoran terpadu Block Office terdiri dari blok A hingga E. Selain ruang perkantoran, di komplek block office juga dilengkapi masjid di sisi Barat, gedung serba guna di sisi Timur, pendopo di bagian tengah dan lapangan parkir yang sangat luas. Untuk mempermudah aktifitas sehari-hari, gedung tertinggi berlantai lima tersebut juga dilengkapi dengan lift (eksalator). Q sup

OLAHRAGA

10 LINTASAN

Persipura Pertimbangkan Keikutsertaan pada Piala Gubernur Kaltim Jayapura, Bhirawa Tim Persipura Jayapura tengah mempertimbangkan keikutsertaan pada turnamen Piala Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) yang akan dihelat awal Januari hingga Februari 2016.

"Belum tahu karena belum ada putusan, dalam waktu dekat mungkin akan dibahas dirapat pengurus," kata Bento Madubun, juru bicara tim Persipura Jayapura menjawab pertanyaan Antara Jayapura lewat pesan media sosial, Senin.

Turnamen Piala Gubernur Kaltim digelar guna menyambut HUT terbentuknya provinsi tersebut yang direncanakan akan diikuti oleh 12 tim peserta Liga Super Indonesia.

Diantaranya, tim Persipura Jayapura, Pusamania Borneo FC (PBFC), Mitra Kukar, Persiba Balikpapan, Bali United, Arema Malang, Persija Jakarta, Persib Bandung, Persebaya Surabaya, PSM Makassar dan Tim Sepak Bola PON Kaltim.

Turnamen itu akan memperebutkan Piala Gubernur Kaltim Awang Faroek Ishak tanpa menggunakan dana APBD karena akan disponsor oleh pihak ketiga yang ada di provinsi tersebut.

Sementara itu, pelatih Persipura Jayapura Osvaldo Lessa berharap Liga Super Indonesia segera digelar pada musim ini.

Pelatih asal Brasil itu juga mengatakan bahwa usai berlaga di turnamen Piala Jenderal Sudirman tanpa meraih hasil yang memuaskan, skuad asuhannya akan mulai berlatih pada pekan ini untuk membentuk stamina dan mengasah permainan Ian Louis Kabes dan kawankawan.

"Kami akan terus belatih dan berharap LSI segera bergulir, karena harapan semua tim bukan saja berlaga di turnamen tapi di kompetisi resmi," katanya.Q ant

Sumsel Tidak Siap Jika DKI ‘Lempar Handuk’ Palembang, Bhirawa Gubernur Sumatera Selatan Alex Noerdin mengatakan bahwa daerahnya tidak akan siap menjadi tuan rumah tunggal jika DKI Jakarta memutuskan 'lempar handuk' sebagai pelaksana Asian Games ke-18 tahun 2018.

"Saya baca di berita online, katanya DKI mulai 'lempar handuk'. Sumsel tidak terpengaruh, karena sejauh ini tetap konsen dengan tugas menjadi penyelenggara untuk 15 cabang olahraga," kata Alex yang dijumpai seusai menghadiri HUT RSMH di Palembang, Senin.

Ia mengatakan, meski Sumsel menyatakan siap menggelar Asian Games tapi bukan berarti siap mengambil alih semua tanggung jawab jika ibu kota negara ini menyatakan tidak siap.

"Tidaklah, Sumsel tidak bisa semuanya, jika separuhnya masih mungkin," kata Alex.

Terkait dengan pernyataannya yang mengatakan siap menampung berapa pun cabang olahraga yang diberikan, mantan Bupati Musi Banyuasin ini enggan menyebutkan angka pastinya. "Berapapun Sumsel siap," ujar Alex singkat.

Asian Games ke-18 akan diikuti 45 negara dengan mempertandingkan 36 cabang olahraga yang terdiri atas 28 cabang olahraga olimpiade, dan 8 cabang olahraga non-limpiade.

Sementara ini, Palembang kebagian 15 cabang olahraga dan sisanya Jakarta.

Komisi Finance and Budgeting KOI Harry Warga Negara mengatakan peluang Sumsel untuk menambah cabang olahraga masih terbuka karena pembagian yang sudah dilakukan ini belum final.Q ant

Kejurkab Pelajar Lahirkan Pesilat Juara SEA Games Banyuwangi, Bhirawa Pelaksanaan Kejuaraan Kabupaten (Kejurkab) Pencak Silat antar Pelajar Se Kabupaten Banyuwangi yang berakhir Minggu (03/ 01/2016) diharapkan sebagai momentum bagi jajaran pengurus IPSI Kabupaten Banyuwangi untuk melahirkan pesilat yang mampu menjadi juara di tingkat Nasional, SEA Games bahkan mampu meraih juara dunia.

Menurut Guntur Priyambodo, ketua Pengkab IPSI Banyuwangi, beberapa tahun lalu cabang olah raga pencak silat Banyuwangi cukup dikenal dan disegani di tingkat Jawa Timur. Bahkan salah satu pesilat dari Banyuwangi mampu meraih medali emas di PON dan SEA Games di Vietnam.

Kemudian, imbuh Guntur, dalam gelaran Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Jawa Timur di Banyuwangi pertengahan tahun lalu, cabang olahraga pencak silat dengan raihan 2 Emas, 3 perak dan 2 perunggu mampu menjadi juara umum kedua setelah kota Surabaya. Selanjutnya kontribusi bagi kontingen Porprov kabupaten Banyuwangi pencak silat juga menempati urutan kedua cabor medali penyumbang medali setelah olahraga Tarung Drajat.

Selanjutnya Guntur menyatakan saat ini ada dua pesilat Banyuwangi yakni Dita Amalia dan Umi Lailiyah yang masuk tim PON Jatim yang saat ini tengah melakukan Pemusatan Latihan Daerah (Puslatda) di Nusa Tenggara Barat (NTB). “Kami berharap doa dan dukungan dari warga Ba-

nyuwangi utamanya keluarga besar Pencak Silat agar kedua duta Banyuwangi tersebut mampu meraih medali emas dalam gelar PON di Provinsi Jawa Barat mendatang,”ujar Guntur.

Lebih lanjut pria berkaca mata tersebut menyatakan dari gelaran Kejurkab antar pelajar yang baru usai, pihaknya berharap agar tim pelatih IPSI Banyuwangi mampu menyusun data base pesilat Banyuwangi yang akan digunakan sebagai salah satu bahan untuk melakukan persiapan menghadapi berbagai even silat yang digelar di tingkat provinsi baik dalam kejurda Jatim maupun dalam menghadapi gelaran Porprov Jatim mendatang.”Target kita perolehan medali cabor pencak silat dalam Porprov mendatang harus lebih baik dibandingkan dengan raihan medali dalam gelaran Porprov tahun 2015,”tegas pria yang juga penggemar olah raga balap sepeda tersebut.

Untuk melahirkan sebuah prestasi, menurut Guntur butuh beberapa persyaratan yang harus dipenuhi antara lain; latihan yang kontinyu, disiplin

nurhadi/bhirawa

Penyerahan medali dan piagam juara kejurkab pencak silat antar pelajar di GOR Tawangalun Banyuwangi. dan dedikasi yang tinggi. Disamping itu, juga butuh kompetisi yang teratur untuk mengukur hasil latihan yang dilakukan dan yang tidak kalah

penting adalah dukungan dari semua perguruan pencak silat untuk menggelar dan mengikuti kejuraan pencak silat yang digelar di internal pergu-

ruan, kejuaraan tingkat pelajar maupun even pencak silat yang dilaksanakan oleh IPSI Kabupaten, Provinsi maupun di level Nasional. Q mb12

PABBSI Temanggung Selenggarakan Delapan Pemain PSMS Absen Latihan Perdana Kejuaraan Body Contest Temanggung,Bhirawa Persatuan Angkat Besi Binaraga Seluruh Indonesia (PABBSI) Kabupaten Temanggung bakal menggelar kejuaraan body contest di Gedung Olahraga Bambu Runcing Temanggung pada Minggu (10/1).

Ketua PABBSI Kabupaten Temanggung Witarso Saptono Putro di Temanggung, Senin, mengatakan kejuaraan tersebut dibagi menjadi tiga kategori yakni new muscle, middle muscle, dan pro muscle.

Ia menjelaskan kejuaraan body contest terbuka untuk umum. Siapa pun yang menyukai olahraga yang menonjolkan keindahan body berotot itu dapat mengikuti kejuaraan dengan uang pendaftaran masing-masing kategori Rp150.-

000 Mereka yang ingin mendaftarkan diri dapat menghubungi Zainal (087705510594), Yuly (085729279001), dan Kandu (081215142124).

Witarso mengatakan beberapa perkumpulan yang sudah konfirmasi dari berbagai kota di Indonesia antara lain Jakarta, Bandung, Semarang, Sidoarjo, dan Yogyakarta.

Sebelum pelaksanaan lomba, katanya bakal diadakan pelantikan pengurus cabang PABBSI Temanggung periode 2016-2021 oleh Pengprov PABBSI Jawa Tengah .

"Para olahragawan fitness di Jateng dan DIY maupun daerah lain kami harapkan bisa mengikuti kejuaraan ini agar kemampuannya semakin terasah. Kejuaraan memperebutkan trofi,

KONI Sultra Butuh Anggaran Rp 25 Miliar Kendari, Bhirawa KONI Sulawesi Tenggara mengusulkan kebutuhan dana Rp25 milir kepada pemerintah daerah dan DPRD untuk memaksimalkan pembinaan olahraga.

Ketua KONI Sultra DR Lukman Abunawas di Kendari, Senin mengatakan kebutuhan anggaran Rp25 miliar untuk mendukung persiapan atlet atau kontingen Sultra menghadapi PON XIX Jawa Barat.

"Permintaan anggaran dari KONI cukup fantastis dibandingkan tahun penganggaran sebelumnya karena September 2016 para atlet Sultra mengikuti PON XIX," kata Lukman.

Program yang menyedot anggaran terbesar adalah belanja pemusatan latihan daerah bagi para atlet yang direncanakan selama lima bulan, belanja pakaian, peralatan latihan dan pertandingan.

Namun demikian, kata dia, belum diketahui secara detail besaran yang dialokasikan oleh pemerintah daerah maupun DPRD Sultra karena masih dalam koreksi.

"KONI konsisten menggunakan anggaran yang bersumber dari APBD sesuai dengan proposal yang diajukan kepada pemerintah. KONI harus cermat menggunakan uang rakyat," katanya.

Wakil Ketua DPRD Sultra Nursalam Lada mengatakan wakil rakyat serius mendukung pembangunan sumber daya manusia melalui pembinaan para atlet.

"Sepanjang program yang diajukan pemerintah daerah atau KONI untuk kepentingan rakyat maka DPRD menyambut baik. Salah satu fungsi dewan adalah pembagian anggaran yang proporsional," kata Nursalam, politisi PDI Perjuangan.Q ant

Selasa Wage 5 JANUARI 2016

PABBSI Kabupaten Temanggung bakal gelar kejuaraan body contest di Gedung Olahraga Bambu Runcing Temanggung.

piagam dan uang pembinaan jutaan rupiah," katanya.

Ia mengatakan kejuaraan body contest bertujuan untuk memasayarakatkan olahraga khususnya body contest, mencari bibit calon atlet binaraga , sekaligus memberikan kegiatan positif bagi generasi muda sehingga terjalin persaudaraan antarsesama atlet dan sekaligus memberi motifasi para atlet PABBSI agar ke depan olahraga ini bisa maju dan berkembang.

Menurut dia selama ini PABBSI Kabupaten Temanggung telah membuka kesempatan bagi siapa saja yang ingin berolahraga fitness dengan menyediakan fasilitas sanggar di kompleks GOR Bambu Runcing.

Berbagai sarana prasarana peralatan fitness sudah tersedia yang setiap saat bisa digunakan oleh masyarakat, terutama para anggota.

Ia menuturkan dengan melakukan latihan dalam program fitness bukan sekadar ingin membentuk badan kekar dan seksi. Tetapi lebih dari itu akan mengalami perubahan besar dalam kekuatan fisik. Jumlah otot akan bertambah sesuai dengan porsi latihan, sekaligus meningkatkan kemampuan dalam mengangkat beban.

Selain itu, juga bisa memilih untuk tidak menjadi kekar karena ada program dengan regulasi tertentu sehingga bentuk badan tetap ideal, tapi dengan kekuatan fisik yang lebih bagus.

Menjalankan program fitness secara teratur akan meningkatkan kebugaran sehingga tidak mudah lelah atau mengantuk dalam rutinitas seharihari.Q ant

Jabar Kirim Atlet Berlatih ke Tiga Negara Bandung,Bhirawa Tim Pelatda PON XIX/2016 Jawa Barat akan dikirim berlatih dan mengikuti kejuaraan di luar negeri pada Februari dan Maret 2016.

"Rencananya kita akan kirim atlet ke luar negeri untuk ikut kejuaraan di sana yakni ke Taiwan, Thailand dan Vietnam," kata Ketua Umum Pengda Persatuan Olahraga Biliar Seluruh Indonesia (Pobsi) Jabar Ali Rachman di Bandung, Senin.

Menurut dia, try out ke luar negeri untuk lebih mempertajam kemampuan para atlet biliar Jawa Barat sekaligus mengukur kekuatan atlet sesungguhnya di ajang bergengsi.

Pengiriman atlet disesuaikan dengan agenda kegiatan dan kejuaraan di negara tujuan dengan lama kejuaraan bervariasi.

Ali menyebutkan untuk tim

pool putra dan putri akan berlatih ke Taiwan, sedangkan snoker ke Thailand serta untuk nomor carom ke Vietnam.

"Kebetulan pada Februari dan Maret ada kejuaraan di sana, yang penting bagi mereka selain mengukur kekuatan juga meningkatkan percaya diri," katanya.

Sebelumnya, kata dia, tim Pelatda PON XIX/2016 Jabar akan mematangkan persiapan di Pelatda sentralisasi yang telah digelar sejak Oktober 2015.

Jabar pada cabang olahraga biliar menargetkan lima medali emas pada PON XIX/2016. Selama ini sudah melakukan training center sejak bulan Oktober 2015 hingga sekarang ini.

"Kita optimistis bisa meraih medali lima emas dalam PON nanti, lima emas ini sangat realistis bisa diraih tim Jabar sekaligus keluar sebagai juara

umum biliar, apalagi kami sudah melakukan TC sejak bulan Oktober 2015 hingga bulan Agutus 2016," katanya.

Kontingen Jabar mempersiapkan 17 atlet dengan didampingi enam pelatih skill, satu pelatih fisik, serta manajer.

"Kita sudah menetapkan tim Pelatda biliar Jabar, sehingga kita bisa lebih fokus lagi mempersiapkan tim," kata Ali Rachman.

Pihaknya telah melakukan evaluasi tim selama tahun 2015. Pada evaluasi itu masih terdapat banyak yang perlu diperbaiki, salah satunya berkaitan dengan program latihan yang akan lebih spesifik lagi sesuai dengan nomor di PON. "Untuk tahun 2016 kami akan lebih spesifik lagi dalam latihan di setiap nomornya, sehingga atlet benar-benar fokus di nomor yang dikuasainya," kata Ali Rachman menambahkan.Q ant

Medan, Bhirawa Delapan pemain PSMS Medan absen pada latihan perdana usai liburan Natal dan Tahun Baru 2016 yang digelar di Lapangan di Mess Makodam I Bukit Barisan.

"Memang belum lengkap dan baru 17 orang yang hadir, sementara delapan lagi belum hadir," kata Asisten Pelatih PSMS, Edi Syahputra di Medan, Senin.

Ia mengatakan, pihaknya masih memaklumi ketidakhadiran sejumlah pemain di latihan perdana usai liburan tersebut, karena berbagai alasan seperti masih pemulihan cedera, ikut pendidikan militer maupun lainnya.

"Tapi, kita berharap secepatnya mereka bisa bergabung, sehingga latihan dapat digelar dengan pemain lengkap," katanya.

Edi mengatakan, pihak-

nya juga akan menggelar seleksi pemain kembali demi mencari skuad terbaik terutama pemain yang asli berasal dari Kota Medan.

"Kita akan gelar seleksi secara terbuka mulai Selasa khusus pemain asal Medan.

Ini kita lakukan karena banyak agenda dalam waktu dekat, termasuk ikut turnamen Perisai Cup dan laga persahabatan melawan PS TNI. Karena itu, kita butuh skuad terbaik di PSMS," katanya.

Walau seleksi bersifat terbuka, tim pelatih tidak membedakan antara pemain yang selama ini "merumput" di ISL atau divisi utama, apalagi tim pelatih sengaja tidak mengundang mereka, melainkan pemain harus datang sendiri di Mess Makodam jika punya kemauan bergabung di PSMS.Q ant

Biliar Berharap Try Out dan Ikut Kompetisi Surabaya, Bhirawa Menjelang pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional (PON) Jabar 2016, Cabang olahraga (Cabor) biliar Jatim berharap bisa melakukan try out untuk mengasah kemampuan para atletnya. Karena saat hampir semua cabor juga menggelar try out baik di dalam maupun di luar negeri.

Menurut Pelatih Biliar Jatim, Tony Ho, rencanannya biliar akan melakukan try out di Yogyakarta atau Solo pada 2016.

“Mudah-mudahan tahun ini kita bisa menggelar try out,” katanya, Senin (4/1).

Selain try out, Tony Ho berharap para pebiliar Jawa Timur bisa mengikutkan sejumlah kompetisi billiard di luar negeri.

Tujuannya tak adalah mengasah ketrampilan sekaligus mental tanding. “Kami ingin mengikuti kompetisi di luar negeri seperti di Taiwan. Kalau kompetisi di Indonesia yang ada hanya nomor bola 9. Sedangkan nomor snoker dan karoom tidak ada. Kalau di luar negeri, kedua nomor itu dipertandigkan,” ungkapnya.

Sebagai informasi, 9 Pebiliar Jawa Timur, yakni 7 atlet putra dan 2 atlet putri, sudah mengantongi tiket PON XIX 2016 Jawa Barat. Jumlah tersebut sudah melampaui target awal, yakni meloloskan 6 pebiliar. KONI Jawa Timur sendiri mamasang target 2 medali kepada cabang olahraga (cabor) biliar.

Tony Ho yakin raihan medali emas yang dibebankan KONI Jawa Timur bisa terpenuhi. Yang berpeluang meraih medali emas adalah Kenny di nomor single putri dan nomor mix double yang diperkuat Kenny serta Rudi Susanto. Ananta juga diharapkan mendulang emas dari nomor karom.

Merealisasikan dua medali emas tentu bukan perkara muda. Terlebih sekarang, kekuatan cabor biliar sudah hampir merata di semua daerah. “Sekarang hampir merata. Jadi untuk prediksi agak-agak sulit. Tergantung kesiapan daerah itu mempersiapkan timnya,” pungkas Tony Ho. Q wwn

wawan triyanto/bhirawa

Pelatih Biliar Jatim, Tony Ho berharap tahun ini bisa menggelar try out untuk mengasah kemampuan para atlet sebelum turun di PON Jabar.

Selasa Wage, 5 JANUARI 2016

Anggaran Buku K-13 Siap, Sekolah Sasaran Masih Dihitung l Sambungan hal 1

Dari konsultasi itu, Ikhsan berharap dapat segera menghitung jumlah kebutuh­ an buku dan sekolah sasaran yang akan mendapat suplai buku K-13 dengan dana APBD. Ikhsan meyakini, jumlah sekolah sasaran K-13 di Surabaya memiliki peluang besar untuk bertambah. Meski pihaknya belum mengetahui pasti jumlah sekolah sasaran yang bertambah.

Prinsipnya, lanjut Mantan Kepala Bape­ mas dan KB Surabaya itu, dengan anggaran Rp 57,9 miliar dapat menutupi pengadaan buku paket seluruh jenjang, mulai SD sam­ pai SMA/SMK. “Dana itu harusnya dapat mengkaver pengadaan buku yang tidak disediakan oleh pusat,” ujarnya.

Dengan begitu, siswa kelas I sampai kelas XII secara merata mendapatkan buku paket K-13 gratis pada tahun ajaran 2016/2017. Termasuk sekolah yang menye­ lenggarakan K-13 secara mandiri.

Hal tersebut bercermin pada pengadaan buku paket K-13 tahun ajaran 2015/2016 yang banyak kekurangan. Misalnya, pengadaan buku K-13 semester pertama untuk sekolah mandiri. Lalu, buku peminatan untuk jenjang SMA/SMK yang tidak terdistribusikan dari pusat. “Masalah-masalah itu mudah-mudahan bisa terselesaikan di tahun ajaran selanjutnya.

Tidak sampai terjadi lagi,” kata Ikhsan.

Dia mencontohkan pada sekolah sasa­ ran. Apabila Kemendikbud tidak mengang­ garkan pengadaan buku peminatan, maka Pemkot Surabaya akan mengalokasikan lewat dana APBD tersebut. “Makanya kami koordinasikan apa saja dan yang tidak dianggarkan oleh pusat,” terang alumnus Unair tersebut.

Pada tahun ajaran ini, buku peminatan memang tidak masuk anggaran Pemkot Surabaya. Karena, lanjut Ikhsan, pen­ gadaan buku K-13 untuk sekolah sasaran merupakan jatah Kemendikbud. Sedangkan, sekolah mandiri tidak menerima buku paket K-13 dari pusat. Dengan begitu, pengadaan buku paket sekolah mandiri disediakan oleh Dindik Surabaya melalui APBD. Saat ini, pe­ nyelenggara K-13 terbagi menjadi 54 sekolah sasaran dan 618 sekolah mandiri.

Sementara itu, Ikhsan menegaskan pengadaan buku paket K-13 tetap berlanjut meskipun Kemendikbud sudah memberikan wacana perubahan K-13 menjadi kurikulum nasional. Karena, lanjut Ikhsan, impelemen­ tasi kurikulum nasional tidak jauh berbeda dibandingkan K-13. Dengan begitu, peng­ gunaan buku K-13 masih tetap berfungsi.

“Secara pasti dan detilnya terkait kuriku­ lum nasional, kami belum menerima surat edaran. Tapi sepertinya kurikulum nasional merupakan rombakan dari K-13. Jadi tidak berbeda jauh,” papar Ikhsan.

Kemendikbud akan menunjuk penye­ lenggara kurikulum nasional secara berta­ hap. Sehingga tidak ada lahi sekolah yang menggunakan kurikulum 2006. “Tidak ada dua kurikulum. Penyelenggara kurikulum 2006 maupun K-13 nantinya akan jadi satu kurikulum nasional,” pungkasnya. n tam

DBD di Pasuruan Mulai Serang Anak-anak l Sambungan hal 1

tempat tidur untuk berbagai kelas yang ada, seluruh pasien yang terdata saat ini 27 anak.

Itupun terdiri dari berbagai jenis penyakit.

Untuk DBD sekitar 4 hingga 6 anak,” ujar Lilik Hertanti, Senin (4/1) sore.

Biasanya penderita DBD yang didomi­ nasi anak-anak mulai dibawa ke rumah sakit pada hari ketiga, setelah panas badan yang terus meninggi. Namun hal itu bisa segera ditangani oleh tim paramedis, asal­ kan segera diketahui hasil diagnosa yang menujukkan positif terserang DBD. “Jika hasilnya diketahui diagnosanya positif DBD, penanganannya sebenarnya cepat. Penderita harus segera diberi cairan tambahan untuk memulihkannya. Karena penanganan yang cepat, membuat lekas sembuh, sehingga pasien yang dirawat keluar masuk,” kata Rose Wijiati, suster kepala ruangan lainnya.

Salah seorang ibu pasien asal Desa Rejoso, Kecamatan Rejoso Kabupaten Pasuruan Su­ listiyowati mengatakan bahwa penanganan DBD harus butuh cepat. Karena terlambat beberapa saat saja, proses penyembuhan dan pemulihan pasien akan semakin lama.

“Sudah seminggu putera saya ini dira­ wat. Ini relatif lama karena saya menge­ tahui penyebabnya agak terlambat. Tapi Andre, anak saya kondisinya saat ini sudah membaik serta baru saja infusnya dilepas,” katanya lega. n hil

Lebih Enjoy dan Rileks l Sambungan hal 1

yakni Universitas PGRI Adi Buana dan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, ternyata banyak mengu­ ras tenaga khususnya pikiran. Setelah 1,5 tahun mengajar akhirnya saya mundur,” ungkap Sahudi yang pensiun mengajar sejak 5 Juni 2011 lalu kepada Bhirawa belum lama ini.

Berat menjadi dosen ini disebabkannya karena tuntutan harus membuat konsep maupun program sendiri, berbeda saat masih berkutat di birokrasi. “Kalau di birokrasi seperti teknis sudah ada yang menangani sendiri, kita hanya bersifat me­ merintah, mendesain dan memprogram,” ujarnya.

Namun setelah bergabung dengan PMI Kota Surabaya baru bisa merasakan en­ joy dan rileks. “PMI ini kan merupakan layanan sosial sehingga dibutuhkan ban­ yak relasi maupun teman baik internal maupun di luar, itu yang sangat penting.

Dan teman inilah yang menentukan,” kata Sahudi bersemangat.

Sehingga saat ini Sahudi lebih banyak memiliki teman khususnya teman dalam menggelar kegiatan kemanusiaan. “Jadi sekarang lebih enjoy dan itu juga dirasakan semua teman yang ada di PMI maupun teman yang sudah pensiun dan bergabung dengan PMI juga,” terang Sahudi. n riq

11

SAMBUNGAN Kejati Jatim Tahan Bendahara Bakesbangpol Kota Malang

Pemkab Banyuwangi Diduga Menerima Gratifikasi Rp 4 M dari PT BSI

l Sambungan hal 1

menunjukkan bukti lahan pengganti atas lahan yang digunakan. Selain itu, PT BSI juga belum memberikan dana jaminan pencadangan wilayah tambang dan dana jaminan reklamasi. Bahkan pemberian izin penggunaan lahan seluas 4.998 hektare yang dieksploitasi adalah hutang lindung yang belum beralih fungsi menjadi hu­ tan produksi dari Menteri Kehutanan.

Dalam SK Bupati Banyu­ wangi nomor 188/928 KEP/429.011/2012 tanggal 7 Desember 2012 perihal izin usaha, dicantumkan bahwa wilayah lokasi pe­ nambangan seluas 4.998 hektare adalah hutan lind­ ung. Area tersebut tidak diperbolehkan untuk usaha pertambangan.

“Berbagai fakta itu menunjukkan pemberian SK izin usaha pertambang­ an operasi produksi kepada PT BSI telah melanggar ketentuan undang-undang yang ada. Tidak hanya itu diketahui ada pemberian CSR oleh PT BSI ke Pem­ kab Banyuwangi sebesar Rp 4 miliar pada 2012. Pa­ dahal sebuah perusahaan memberikan CSR dasar

Jatim dan dijebloskan di Lapas Wanita Kelas IIA Malang.

“Setelah menjalani pemer­ iksaan dan didapati kerugian negara Rp 1,5 miliar dari perhi­ tungan BPKP, tersangka Terni Membrako kami tahan atas dugaan penyimpangan kredit multiguna pada Bank Jatim Malang,” kata Kepala Seksi Penyidikan (Kasidik) Pidsus Kejati Jatim Dandeni Herdiana kepada wartawan, Senin (4/1).

Dijelaskan Dandeni, modus dari tersangka Terni sama seperti yang dilakukan dua tersangka lainnya, yakni Ari Kusumaharini dan Mining Mar­ diastuti. Tersangka yang meru­ pakan PNS, diduga melakukan penyimpangan pada kredit multiguna yang diajukannya di Bank Jatim Kota Malang pada 2011-2013. Untuk melancarkan hal itu, tersangka memalsukan SK 23 PNS di Bakesbangpol Kota Malang.

Bahkan, lanjut Dandeni, ter­

sangka Terni turut memalsukan surat rekomendasi yang dikelu­ arkan oleh Kepala Bakesbangpol Kota Malang. Untuk pemalsuan dokumen pada bank lain, ketig­ anya sudah menjalani status se­ bagai narapidana perkara pidana umum. Sementara untuk unsur korupsinya, terbongkar dari pembayaran cicilan yang macet, dan merujuk pada penyimpangan kredit fiktif.

“Karena kreditnya macet, maka pihak internal bank meng­ klarifikasi dan menemukan adanya data palsu yang diguna­ kan tersangka,” jelas Dandeni.

Atas perbuatan ketiga ter­ sangka, lanjut Dandeni, BPKP Jatim menemukan adanya kerugian negara sebesar Rp 1.558.000.000. “Tersangka kami jerat dengan pasal 2, pasal 3 dan pasal 9 UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,” ujar mantan Kasi Intel Kejari Pur­ wakarta ini.

Sementara itu, Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi Pen­

l Sambungan hal 1

kum) Kejati Jatim Romy Arizyan­ to menambahkan, penahanan tersangka merupakan bentuk ketegasan kejaksaan dalam pen­ anganan perkara korupsi. Selain itu, alasan ditahannya tersangka karena ditakutkan tersangka melarikan diri, menghilangkan barang bukti dan mengulangi tindak pidana korupsi.

“Karena merugikan negara Rp 1,5 miliar. Tersangka ditah­ an atas dugaan penyimpangan kredit multiguna pada Bank Jatim Kota Malang,” tambah Romy.

Sebagaimana diberitakan Bhirawa sebelumnya, ketiga tersangka yakni Ari Kusuma­ harini, Mining Mardiastuti, dan Terni Membrako merupa­ kan PNS di Bakesbangpol Kota Malang. Sebelumnya tersangka sudah menjadi narapidana atas kasus serupa, namun dilakukan di Bank lain. Setelah menjalani masa hukuman, tersangka kem­ bali menjadi narapidana kasus pidum, hingga akhirnya terjerat kasus korupsi. n bed

dananya dari hasil usaha, sementara PT BSI belum mendapatkan hasil, baru proses eksploitasi. Selain itu proses izinnya pun be­ lum memenuhi aturan,” ungkap Politisi dari Fraksi Gerindra ini, Senin (4/1).

Hadinuddin menegaskan, dikhawatirkan pemberian CSR itu masuk gratifikasi yang tujuannya memudah­ kan proses pemberian izin, walaupun PT BSI belum memenuhi berbagai syarat yang telah ditetapkan da­ lam undang-undang.

“Fakta di lapangan juga diketahui sistem kerjasama antara Pemkab Banyu­ wangi dengan PT BSI pun bermasalah, yang seharus­ nya Pemkab Banyuwangi lewat BUMD menjadi salah satu pemilik saham tapi sistem kerjasamanya malah hibah saham sebesar Rp 22,9 miliar. Menariknya hibah saham yang seharus­ nya diserahkan ke Pemkab Banyuwangi tapi faktanya dikelola oleh PT BSI. Dan pemberian hibah saham ini dilakukan mulai 2012, padahal cantolan perdanya baru terbit pada 2014. Yak­ ni Perda Penyertaan Modal Daerah kepada Pihak Ke­ tiga Nomor 6 Tahun 2014,” ujarnya. n cty

Saatnya Birokrasi Jatim Bersaing Kelas Dunia l Sambungan hal 1

Untuk membangun Terminal 3 (T3) Bandara Juanda, PT Angkasa Pura I butuh lahan seluas 2.000 hektare.

Pembangunan fisik T3 Juanda dimulai akhir 2016 dan diharapkan mulai beroperasi pada 2019.

Gubernur Matangkan Terminal 3 Bandara Juanda l Sambungan hal 1

di halaman Kantor Gubernur Jatim Jalan Pahlawan No 110 Surabaya, Senin (4/1).

Menurut dia, dalam per­ temuan itu khusus membahas rencana pembangunan T3 serta landasan pacu ganda, terutama persoalan pembebasan tanahtanah milik sejumlah pihak yang luasnya mencapai 2 ribu hektare. “Sebagian besar atau 60 persennya reklamasi laut, tapi sisanya daratan. Nah, di sinilah kami akan berbicara terkait lokasi tanah, perlunya berapa dan lainnya,” jelasnya.

Selain itu, Pakde Karwo, sapaan lekat Gubernur Soeka­ rwo juga merasa perlu menge­ tahui titik-titik yang dibuat oleh Angkasa Pura 1 Bandara

Juanda agar diketahui Bupati Sidoarjo selaku pemimpin di daerahnya.

“Termasuk saluran udara tegangan ekstra tinggi (sutet) listrik yang terdapat di sekitar lokasi. Pada Rabu (6/1) giliran saya bertemu Direksi PLN khusus membahas persoalan ini,” kata mantan Sekdaprov Jatim ini.

Dikonfirmasi terpisah, Kepala Dinas Perhubungan dan Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ) Provinsi Jatim Dr Ir Wahid Wahyudi MT menga­ takan, pembangunan fisik T3 Juanda dimulai akhir 2016 dan diharapkan mulai beroperasi pada 2019.

“Terutama pembangunan tahap pertama dan satu landas pacu yang digunakan pada tiga

tahun mendatang. Satu landas pacu lagi akan menyusul be­ serta penyempurnaan bangu­ nan T3 yang didesain berada di tengah antara dua landas pacu,” katanya.

Jika T3 sudah selesai dan dua landas pacu dioperasikan maka terminal yang diklaim termegah se-Asia Tenggara itu mampu menampung kapasi­ tas 70 juta calon penumpang dengan disediakan 164 unit garbarata sebagai penunjang kenyamanan fasilitas.

“Yang pasti T3 dan dua lan­ das pacu nantinya mampu mem­ bantu padatnya dua terminal sekarang. Tentu saja potensi pertumbuhan ekonomi Jatim akan semakin berkembang,” kata Pj Bupati Lamongan itu. n iib

Ratusan Hektare Sawah Terendam Banjir, Bantuan Bibit Tak Jelas l Sambungan hal 1

kab Jombang, Senin (4/1).

Menyikapi hal ini, Hadi men­ gaku sudah mengajukan usulan bantuan untuk mengganti bibit yang mati ke Pemprov Jatim. “ Usulan sudah kita ajukan, kita berharap ada bantuan untuk bibit agar petani bisa menanam kembali,“ujarnya.

Hadi menambahkan, sebe­ narnya petani bisa mendap­ atkan ganti rugi jika mengi­ kuti asuransi pertanian. Na­ mun disayangkan, ratusan hektare lahan yang terendam banjir di beberapa kecamatan itu mayoritas petaninya tidak mengikuti asuransi. ”Sayang­ nya banyak petani yang lah­ annya terendam banjir tidak mengikuti asuransi,”tandasnya seraya mengatakan petani yang mengikuti asuransi hanya di wilayah Gudo, Bareng, Mo­ jowarno, Kesamben Ngoro.

Seperti diketahui, akibat hu­ jan deras yang mengguyur Jom­ bang pada Tahun Baru 2016 ke­ marin, banjir melanda puluhan

desa di Kabupaten Jombang. Di samping perkampungan yang terendam banjir, ratusan hek­ tare lahan yang baru ditanami padi ikut terendam.

Kawasan terparah melanda dua desa di dua kecamatan yang ada di Kabupaten Jom­ bang, yakni Desa Pesantren Kecamatam Tembelang dan Desa Balonggemek Kecamatan Megaluh. Sejumlah 200-an hektare sawah petani terendam banjir selama dua hari. Akibat kejadian ini, sebagian petani terpaksa menunda musim tan­ am mereka, serta bibit padi yang sudah disiapkan harus direlakan terbawa arus banjir.

Sedangkan bagi petani yang sudah menanam padi selama sepekan terakhir harus men­ derita kerugian hingga jutaan rupiah.

Kepala Dusun Balonggang­ gang Desa Balonggemek Sardi mengatakan, dirinya harus menderita kerugian Rp 6 juta rupiah akibat banjir yang me­ rendam sawahnya. “Kerugian tersebut adalah biaya tanam

serta biaya perawatan sawah sebelum musim tanam. Yakni untuk membajak sawah dan biaya buruh tani yang saya pekerjakan,” ujarnya.

Sardi menambahkan, selain itu dirinya harus mengeluarkan biaya tambahan jika banjir su­ rut, hal ini dikarenakan dirinya harus mengulang proses pem­ bibitan dan perawatan sawah guna menyambut musim tanam.

“Belum lagi biaya perbaikan terasering sawah yang hanyut kena air. Pasti lebih banyak lagi biayanya,” imbuhnya.

Masih menurut Sardi, banjir yang melanda desanya merupa­ kan banjir kiriman. Jika curah hujan tinggi di kawasan Kabu­ paten kediri dan Kecamatan Gudo Jombang, maka dipas­ tikan desanya akan terendam banjir.

Hal senada juga diutarakan, Mustofa warga Desa Pesant­ ren Kecamatan Tembelang.

Dia mengaku harus menunda musim tanam lantaran 1,5 hektare sawahnya terendam banjir. n rur

mampu berbicara di tingkat internasional, minimal Asia Tenggara. “Bahkan kalau bisa, nilainya harus lebih baik dari negara-negara lain. Itu semua bukan tidak mungkin karena di tingkat nasional sudah terbukti mampu yang terbaik, teru­ tama di bidang energi,” ucapnya.

Pakde Karwo, sapaan lekat Gubernur Soekarwo, mengatakan yang menjadi perhatian khusus dalam rangka menjalani masa Masyarakat Ekonomi ASE­ AN (MEA) adalah persoalan tanah yang harus menjadi prioritas untuk mengun­ dang pengusaha-pengusaha menanam investasinya di Jatim. Selain itu, tingkat terampil dan ahlinya sum­ ber daya manusia juga men­ jadi keutamaan agar Jatim sebagai salah satu provinsi di Indonesia mampu mem­ buktikan kualitasnya.

“Tanah memang menjadi prioritas. Sedangkan terkait kepastian izin, waktu, biaya dan syarat semua sudah tak menjadi masalah,” ka­ tanya.

Sementara itu, dising­ gung tentang mentalitas dan kualitas PNS, orang no­ mor satu di Jatim tersebut mengaku secara adminis­ tratif tak ada yang perlu di­ ragukan lagi. Mengingat su­ dah mampu menunjukkan kinerja lebih baik. Peng­ hargaan tentang pelayanan publik dari berbagai pihak, sudah menjadi modal bah­ wa Jatim memiliki pegawai yang luar biasa dan layak mendapat apresiasi.

Dalam kesempatan terse­ but, Pakde Karwo juga me­ nyinggung soal disparitas di Jatim yang terus menurun.

Dikatakannya disparitas diangkakan dalam kon­ sep pembangunan sosial berupa Gini Ratio. Ber­ dasarkan data, Gini Ratio Jatim mencapai 0,37 lebih rendah dibandingkan na­ sional yang mencapai 0,41.

Angka ini relatif stabil da­ lam jangka waktu 4-5 tahun ini. “Ini karena intervensi pemerintah, peran birokra­ si mengambil keputusan menggunakan hati dengan turun ke masyarakat agar disparitas tidak semakin melebar,” ujarnya.

Dikatakannya pem­ bangunan Pemprov Jatim dimotori birokrasi untuk memperpendek jurang kesenjangan atau dispari­ tas. Birokrasi melayani masyarakat baik di bidang ekonomi, agama, sosial, poli­ tik. Di dalam pembangunan yang serba liberal, pemerin­ tah melalui birokrasi harus mampu mengintervensi agar masyarakat yang kecil tidak semakin mengecil.

Tidak hanya industri besar yang diberikan fasilitas, tetapi masyarakat kecil juga perlu diberikan fasili­ tas.

“Atas peran birokrasi pemprov tersebut, Jatim mendapatkan satu apre­ siasi dari pemerintah pusat terhadap pengurangan dis­ paritas. Ini suatu prestasi penting karena menyang­ kut keadilan sosial. Kes­ enjangan di Jatim dinilai paling rendah dibanding provinsi lain di Jawa,” un­ gkapnya.

Di tempat yang sama, Wakil Gubernur Jatim Drs H Saifullah Yusuf meng­ atakan ada beberapa hal yang menjadi tantangan ke depan, yaitu suku bunga tinggi, infrastuktur dan logistik. Gus Ipul, sapaan akrabnya, menyampaikan bahwa untuk mengatasi suku bunga yang tinggi di Indonesia maka langkah sesuai anjuran Gubernur Jatim melakukan skema pembiayaan dengan suku bunga rendah utamanya untuk UMKM merupakan hal tepat.

“Ini sesuatu yang men­ jadi perhatian banyak pihak karena Jatim menjadi satu-satunya provinsi yang mempunyai solusi terhadap permasalahan suku bunga tinggi, sekaligus meng­ urangi disparitas. Dengan kebijakan ini semoga men­ jadi lebih maju di antara negara-negara ASEAN,” katanya.

Terkait infrastruktur dan logistik, Ketua PBNU itu menegaskan bahwa Pem­ prov Jatim mengatasinya dengan membuat Kantor Perwakilan Dagang di 26 provinsi, sekaligus sebagai bukti bahwa keunggulan Jatim adalah kapasitas ekspor impor yang cukup besar baik antar provinsi maupun negara lain. n iib

Jadi Destinasi Wisata Baru bagi Wisatawan Domestik dan Mancanegara l Sambungan hal 1

karang dan menyaksikan matahari terbenam,” ujar Direktur Perusda Banungan Ir Moh Yasin kepada Bhirawa belum lama ini.

Bagi para pelancong yang hobi melihat pemandangan matahari terbenam, Pantai Banongan menjadi salah satu lokasi yang cocok dan bisa men­ jadi target buruan destinasi wisata di wilayah Situbondo.

Selain itu, para pelancong juga akan disuguhi pemandan­ gan perkebunan buah milik warga sekitar yang sedang memasuki masa panen serta pemandang­a n perkebunan tebu yang elok.

Pantai Firdaus memiliki

garis pantai yang panjang dengan pasirnya yang hitam, semakin menambah elok pan­ orama yang ada di pantai terse­ but. “Lokasi ini telah menjadi jujukan para wisatawan, se­ lain Pantai Pathek dan Pantai Pasir Putih,” ujar M Yasin.

Selain itu, lanjut dia, di ka­ wasan Pantai Firdaus Banong­ an juga terhampar peman­ dangan perahu nelayan yang bersandar di pinggir laut me­ nambah daya tarik tersendiri bagi wisatawan. Apalagi pada sore hari, juga saat yang tepat untuk menikmati panorama keindahan Pantai Firdaus Banongan. Pemandangan ma­ tahari terbenam di pantai ini menjadi sajian yang sangat menawan sebagai akhir dari

petualangan para pelancong menikmati pemandangan pan­ tai tempat nelayan menam­ batkan perahunya yang tidak dikelola secara komersil ini.

Saat matahari terbenam, panorama cahaya matahari tua berpencar di dasar air pantai yang tenang, meng­ hasilkan nuansa warna den­ gan keindahan tersendiri bagi setiap orang yang memandan­ gnya. Tidak mengherankan, walau hanya sebatas pantai yang digunakan untuk me­ nambatkan perahu nelayan, tapi nama Pantai Firdaus Banong­an sudah banyak dike­ nal warga hingga keluar Kota Situbondo.

Bagi para pelancong yang ingin menuju Pantai Firdaus

Banongan cukup mudah mela­ luinya. Karena dari Kota Situ­ bondo hanya berjarak sekitar 20 km atau dapat ditempuh dalam waktu 1/2 jam per­ jalanan darat dari jantung Kota Situbondo.

Kini Pantai Firdaus masih belum memiliki fasilitas yang memadai, namun nuasa pan­ orama yang dimiliki tidak kalah dengan panorama yang ada di pantai-pantai wisata lainnya.

Menurut Yasin pada 2016 Pantai Firdaus akan diban­ gun fasilitas kolam renang, hotel dan arena bermain untuk anak-anak serta fasilitas lain.

“Selama ini Pantai Firdaus Banongan belum tersentuh tangan-tangan terampil yang

bisa mengubah suasana se­ makin indah. Oleh karena itu, pada 2016 saya akan mengubah Pantai Firdaus Banongan lebih indah lagi,” bebernya.

Moh Yasin menambahkan Pantai Firdaus akan segera diresmikan sebagai objek wisata dan tempat pertemuan atau pembelajaran mena­ nam tebu serta pengelolaan buah kelapa menjadi gula me­ rah yang berkualitas. “Selain akan diresmikan sebagai objek wisata pantai, kita juga akan memberikan kesempatan bagi wisatawan untuk belajar cara mengelola buah kelapa men­ jadi gula merah yang berkuali­ tas dan cara penanaman tebu berkualitas baik,” tuturnya.*

UTAMA

12

Selasa Wage, 5 JANUARI 2016

DPRD Surabaya Evaluasi Lima Perda-Perwali DPRD Surabaya tetapkan deadline penetapan bagi hasil Terminal Purabaya.

Ketua DPRD Surabaya Minta Fungsi Kontrol dan Legislasi Dewan Ditingkatkan DPRD Surabaya,Bhirawa Memasuki tahun 2016, Ketua DPRD Surabaya Armudji meminta seluruh anggota legislatif meningkatkan kinerjanya. Menurutnya, tiga fungsi pokok lembaga legislatif yaitu budgeting, controling dan lLegislasi harus berjalan lebih baik.

“Kinerja tahun 2015 sudah bagus dan harus ditingkatkan tahun ini.

Pembahasan Perda dan penyelesaian masalah yang terjadi di masyarakat serta kritik media juga sudah dilaksanakan dengan baik,” kata Armudji. Menurut politisi PDIP yang sudah empat periode menjabat anggota DPRD Surabaya ini, tugas berat yang menjadi fokus kinerja tahun 2016 adalah kontroling terhadap kinerja Pemkot Surabaya.

Sampai saat ini, beberapa program utama terutama pembangunan banyak yang tidak terselesaikan sampai akhir tahun 2015.

“Ya misalkan dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan (PUBMP) yang setiap tahun penyerapan anggaranya rendah. Tentunnya harus ada evaluasi kenapa selalu terjadi tiap tahun,” ungkap Armudji.

Armudji menjelaskan tahun lalu sebanyak 15 Raperda inisiatif berhasil diselesaikan. Pihaknya berharap tahun depan penyelesaian perda harus lebih banyak terutama yang menyangkut kebutuhan masyarakat.

“Kalau tahun lalu sudah menyelesaikan 15, tahun ini harus lebih ban-

yak lagi. Paling tidak 25 perda harus diselesaikan,” katanya.

Terkait hal ini, Ketua Badan Pembentukan Peraturan (BPP) Daerah atau Badan Legeslasi DPRD Kota Surabaya, M. Machmud mengatakan ada dua Raperda uang dibahas oleh legislatif. Diantaranya Raperda inisiatif DPRD Surabaya dan Raperda yang diusulkan Pemkot Surabaya.

Lebih lanjut, Machmud mengatakan untuk Raperda inisiatif BPP sudah melakukan perencanaan untuk melakukan pembuatan beberapa produk.

Diantaranya berupa Rancangan Peraturan Daerah Raperda Kota Surabaya tentang Ijin dan Pengawasan Tenaga Kerja Asing (Komisi A), Rancangan Peraturan Daerah Kota Surabaya tentang Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) dan Tempat Hunian Berimbang (Komisi B), Rancangan Peraturan Daerah Kota Surabaya tentang Pembatasan Angkutan Kelas Jalan dan/atau Klasifikasi Jalan (Komisi C),Rancangan Peraturan Daerah Kota Surabaya tentang Perlindungan Makanan (Komisi D),

Armudji

Rancangan Peraturan Daerah Kota Surabaya tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Rukun Warga (BUM-RW) dan Pasar Uang Intern Badan Usaha Milik Warga (BPP) dan Rancangan Peraturan Daerah Kota Surabaya tentang Bantuan Hukum Pemerintah Daerah Kota Surabaya (BPP). “Raperda tersebut masih akan diharmonisasi bahasa dan isinya oleh walikota. Baru setelah itu Raperda Inisitaif ini dikembalikan ke DPRD Surabaya. DPRD lantas membentuk pansus yang bekerja selama 60 hari.

Setelah pembahasan pansus kemudian disahkan melalui sidang paripurna,” kata M. Machmud. Q gat*

Surabaya, Bhirawa Badan Pembuat Perda (BPP) DPRD Kota Surabaya berencana mengevaluasi lima Peraturan Daerah (perda) dan lima Peraturan Wali Kota (Perwali) yang dianggap sudah tidak relevan dengan kondisi saat ini.

“Tujuan dari evaluasi perda dan perwali itu agar tetap tidak ada pihak yang dirugikan dengan peraturan yang dibuat,” kata Ketua BPP DPRD Kota Surabaya Mochammad Machmud kepada wartawan di Surabaya, Senin (4/1).

Menurut dia, lima perda yang akan dievaluasi yakni Perda Kota Surabaya Nomor 8 tahun 2015 tentang Penataan toko Swalayan, Perda Kota Surabaya Nomor 16 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, Perda Kota Surabaya Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan, Rukun Warga dan rukun Tetangga.

Selanjutnya Perda Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik dan yang terakhir adalah Perda Kota Surabaya Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pajak Bumi dan Banggunan Perkantoran.

“Kita akan buatkan rancangan perda penyesuaiannya, karena kan kita juga tidak bisa langsung mengubah, harus ada pembahasan klausul mana yang belum cocok maka itu yang diubah,” katanya.

Ia mencontohkan seperti penertiban toko swalayan yang tidak memiliki kelengkapan perizinan sempat ricuh dan akhirnya penertibannya pun tidak berjalan seharusnya. “Ini karena

perdanya ada yang kurang pas,” urai pria yang juga pernah menjabat sebagai Ketua DPRD Kota Surabaya ini.

Tidak hanya Perda, lanjut dia, sejumlah Perwali juga akan masuk dalam bahasan BPP untuk dilakukan penyesuaian. Ada lima perwali yang tercatat sudah tidak relevan yakni Perwali tentang Perhitungan Nilai Sewa Reklame, Perwali tentang Tata Cara Penyerahan Sarana Prasarana dan Utilitas di Kawasan Industri, Perdaangan, Perumahan dan Permukiman.

Selain itu Perwali tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan

Pemkot Surabaya, Perwali tentang Tata Cara Pemerian Izin Usaha Jasa Konstruksi, dan Perwali tentang Pelayanan di Bidang Perumahan.

Khusus untuk Perda tentang reklame, Machmud menyatakan bahwa kajian yang akan dilakukan adalah mewadahi keluhan dari sejumlah pemiliki reklame.

Bahwa saat ini banyak reklame yang kosong dan tidak ada yang menyewa, namun tetap harus membayar pajak reklame.

“Tidak hanya itu, rumus perhitungan pajak reklamenya juga dianggap tidak sesuai dengan kondisi lapangan, seringnya saat ini ada reklame yang hanya bisa dilihat viewnya dari dua arah, akan tetapi hitungannya membayar tiga sudut pandang. Kita akan sesuaikan dan bahas nanti,” katanya. Q gat,ant

Badan Pembuat Perda (BPP) DPRD Kota Surabaya berencana mengevaluasi lima Peraturan Daerah (perda) dan lima Peraturan Wali Kota (Perwali) salah satunya tentang penertiban toko swalayan yang tidak memiliki kelengkapan perizinan.

KPU Sumenep Terima Materi Sengketa Hasil Pilkada Sumenep, Bhirawa Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sumenep, Jatim, telah menerima salinan materi sengketa hasil pemilihan kepala daerah (pilkada) yang diajukan pasangan Zainal Abidin-Dewi Khalifah (Eva) ke Mahkamah Konstitusi. “Pada Senin (4/ 2), kami telah menerima secara resmi berkas dari KPU RI tentang materi permohonan perselisihan hasil pilkada yang diajukan pasangan

nomor urut 2 ke MK,” ujar komisioner KPU Sumenep, A Zubaidi per telepon dari Jakarta, Senin siang.

Pilkada Sumenep 2015 yang telah digelar pada 9 Desember 2015 itu diikuti oleh dua pasangan, yakni A Busyro Karim-A Fauzi di nomor urut 1 dan Zainal Abidin-Dewi Khalifah di nomor urut 2.

Sesuai hasil rekapitulasi hasil Pilkada Sumenep 2015 di tingkat kabupaten yang dilakukan KPU set-

empat pada 17 Desember 2015, pasangan Busyro-Fauzi memperoleh 301.887 suara dan Zainal-Eva memperoleh 291.779 suara.

Sebelumnya, Sekretaris Tim Kampanye Zainal-Eva, A Zahrir Ridla, menjelaskan permohonan perselisihan hasil Pilkada Sumenep 2015 telah didaftarkan ke MK pada Minggu (20/12) pukul 12.14 WIB dan diterima oleh panitera MK dengan nomor register: 50/PAN.MK/2015. Q sul,ant

DPRD Jatim Akhirnya Sahkan Raperda Sistem Kesehatan dan Upaya Kesehatan Provinsi Menjadi Perda 2015, Pimpinan DPRD Jatim Klaim Mampu Jalankan Fungsinya

Menjelang akhir tahun 2015 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Timur mengesahkan dua rancangan peraturan daerah (Raperda) tentang sistem kesehatan provinsi dan Raperda tentang upaya kesehatan provinsi Jatim menjadi peraturan daerah (Perda).

J

uru Bicara Fraksi PKB Jatim, Chusainud din di DPRD Jatim mengatakan fraksi PKB dapat menyetujui dua raperda tersebut menjadi perda namun ada beberapa catatan yang perlu diperhatikan.

Lebih lanjut adapun catatannya yang pertama yaitu perda sistem kesehatan ini harus mampu menjadi instrument penguatan koordinasi supervisi dan pengendalian pelaksanaan sistem kesehatan dikabupaten/kota, sehingga perda ini dapat menjadi acuan dan dipedomani oleh kab/kota dalam menyusun kebijakan sistem kesehatan di wilayahnya.

“Tujuan perda sistem kesehatan ini diharap-

kan pelayanan dasar kesehatan tidak hanya terkonsentrasi di provinsi saja, akan tetapi juga di bisa terdesentralisasi dilevel kab/kota, dan juga mengurangi rujukan yang selalu menumpuk di RSUD dr. soetomo,”ujarnya Kedua yaitu dengan adanya dua perda ini juga harus mampu mengatasi pemerataan penyebaran posyandu maupun puskesmas diseluruh pelosok seluruh wilayah jatim, serta juga penyebaran tenaga medis seluruh Jatim, dan juga melindungi tenaga kesehatan lokal dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA). “Setelah ditetapkan menjadi perda pihaknya mendesak kepada Gubernur Jatim menetapkan aturan teknis pelaksanaannya yang dituangkan dalam peraturan gubernur (Pergub),’ujarnya.

Sementara itu Juru Bicara Fraksi PDIP Jatim, Gunawan HS mengatakan fraksi PDIP mendukung dan menyetujui dua raperda itu menjadi perda, tapi ada catatan yang perlu diperhatikan. Dengan adanya dua perda tersebut pihak pemerintah provinsi makin memihak pada aspek layanan promotif dan preventif dalam kesehatan, tidak hanya kuratifnya saja, pendekatan yang dilakukan harus bersifat parsial dan menyelesaikan

masalah kesehatan secara holistik.

Kedua partisipasi masyarakat dalam upaya kesehatan dapat makin optimal, khususnya dalam upaya kesehatan promotif dan preventif, dengan demikian diharapkan dapat menurunkan jumlah insiden maupun prevalensi berbagai penyakit.

Ketiga kondisi kesehatan di Jatim menjadi membaik, khususnya dapat menekan angka kematian bayi dan angka kematian ibu dapat ditekan serendah mungkin.

“Kita berharap mewujudkan masyarakat yang sehat, dimana didalamnya tidak ada lagi wabah penyakit maupun kurang gizi yang merajalela,”ujarnya. Sementara itu Gubernur Jatim, Soekarwo mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada anggota DPRD Jatim yang telah menetapkan dan menyetujui dua perda tersebut.dimana dalam dua perda tersebut nanti mengatur sistem kesehatan di jatim secara baik.

“Diharapkan perda ini dapat dilaksanakan sesuai harapan kita semua, dan perda ini tidak hanya menjadi aturan diatas kertas semata, tapi perda tersebut dapat memberikan kontribusi yang nyata kepada pembangunan daerah,”ujarnya. Q cty*

Untuk menjalankan kinerjanya sebagai legislatif, pimpinan DPRD Jatim mengklaim jika mereka sudah melaksanakannya fungsi legislasi, budgeting dan kontroling. Hal ini dibuktikan dengan telah diselesaikan pengesahan 12 Raperda, pengawasan terhadap Peraturan perundang-undangan serta pengesahan APBD 2016 yang tepat waktu yaitu 10 Nopember 2015.

Ketua DPRD Jatim, A Halim Iskandar dalam rapat paripurna menegaskan jika 12 Raperda tersebut terdiri dari dua Peraturan DPRD dan 10 persetujuan bersama DPRD. Sedang terkait pengawasan diantaranya dewan telah menggelar forum sinergitas yang membedah UU 23/ 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang diikuti DPRD se-Indonesia.

“Yang jelas forum sinergitas tersebut relevan diselenggarakan, meningat aturan-aturan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat dirasakan mendiskriminasi kepentingan Pemerintah Daerah. Dan apapun hasil yang disimpulkan dalam forum tersebut telah membawa dampak positif terhadap regulasi Peraturan perundang-undangan,”tegas Halim.

Manifestasi, pengawasan dewan yang lain ketika DPRD Jatim menyikapi secara cepat dan akurat terkait dengan pembunuhan aktivis anti pertambangan di Lumajang. Kasus tersebut merupakan contoh dan fenomena lokal yang ternyata menjadi perhatian nasional, sehingga mau tidak mau, DPRD Jatim harus segera melakukan langkah-langkah untuk mengantisipasi kemungkinan di daerah lain yang karakteristiknya sama dengan kabupaten Lumajang.

“Untuk itu DPRD Jatim sepakat untuk membetuk Panitia Khusus Pertambangan di Jatim dengan tujuan agar kasus ini tidakk terjadi lagi. Kinerja Pansus juga diarahkan untuk melakukan investigasi terhadap permasalahan serta pendataan wilayah pertambangan di Pemprov Ja-

tim baik legal maupun ilegal. Setelah hasilnya akan dijadikan pembahasan di DPRD untuk menentukan sikap dan rekomendasi DPRD terhadap pertambangan di Jatim,”tegas pria yang juga Ketua DPW PKB Jatim ini.

Terkait dengan implementasi fungsi budgeting (penganggaran), selama ini DPRD Jatim mempunyai tradisi yang menjadi kesepakatan bersama Pemprov Jatim dengan DPRD Jatim yaitu penetapan APBD harus dilaksanakan tepat waktu, yakni setiap tanggal 10 Nopember yang bersamaan dengan momentum Hari Pahlawan.

“Alhamdulillah, dalam proses pembahasan APBD Jatim 2016 dapat diselesaikan sesuai target, yakni 10 Nopember 2015. Walaupun harus bekerja sampai tengah malam, namun DPRD Jatim dan Pemprov Jatim tetap menjaga komitmen untuk melaksanakan tugas fungsi anggaran sesuai dengan target yang telah disepakati bersama,”paparnya.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Jatim, Achmad Iskandar menegaskan dalam menyikapi sekaligus mengantisipasi maraknya kasus penyalagunaan narkoba beserta dampak negatif dari penggunaan narkoba yang mengancam generasi bangsa, terutama kalangan muda dan pelajar, maka DPRD jatim pada tahun 2015 melaksanakan forum sinergitas nasional dengan tema ‘Strategi Pencapaian program pencegahan dan pemberantasan penyalagunaan dan peredaran gelap narkoba’. “Bekerjasama dengan Badan Narkotika Nasional (BNN) provinsi dengan melibatkan para stakeholders yang ada di Jatim, sehingga disepakati penandatangan deklarasi bersama dalam upaya membuat kebijakan dan program nyata dalam memerangi peredaran gelap dan penyalagunaan narkoba serta upaya menyelamatkan generasi bangsa dari bahaya narkoba,”lanjut politisi asal Partai Demokrat ini. Q cty*