binder5jan22

Harian Bhirawa Ditunjuk kembali sebagai sarana pengumuman iklan tender/lelang pemerintah di seluruh Jawa Timur berdasarkan SK Gubernur No.188/343/ KPTS/013/2006

HARIAN

harian_bhirawa@yahoo.com bhirawa_indragiri@yahoo.com suratkabar_harianbhirawa

IKLAN/ LANGGANAN

Surat Kabar Harian Bhirawa

031-5615454 Harga Langganan Rp 55.000/bulan Eceran Rp 3.000

www.harianbhirawa.co.id

Mata Rakyat Mitra Birokrat

Rabu Legi, 5 JANUARI 2022

Pelaksanaan PTM di Jatim

Sanksi Tegas bagi Lembaga Pendidikan Melanggar Prokes Pemkab Gresik, Bhirawa Pemprov Jatim melalui Dinas Pendidikan Jatim menindaklanjuti Surat Keputusan Bersama (SKB) Empat Menteri tentang Pembelajaran Tatap Muka (PTM) terbatas pada situasi pandemi Covid 19 jenjang SMA/SMK dan SLB di Jatim.

Dalam penyesuaian SKB Empat Menteri terbaru Nomor 05/KB/2021, Nomor 1347 tahun 2021, HK.01.08/Menkes/6678/2021 dan Nomor 443-5847 tahun 2021, mulai Januari 2022 semua satuan pendidikan di level 1, 2 dan 3 diwajibkan melaksanakan PTM terbatas bagi yang memenuhi kriteria dan tidak boleh menambah kriteria yang berat.

Terkait hal ini, Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa bersama Kadis Pendidikan Provinsi Jatim, Wahid Wahyudi dan Bupati Gresik, Fandi Ahmad Yani Selasa (4/1) melakukan kunjungan di SMKN I Cerme Gresik dan SMAN I Cerme Gresik.

Berdasarkan SKB Empat Menteri, yakni Mendikbudristek, Menkes, Mendagri dan Menag mulai Senin (3/1) satuan pendidikan dapat menggelar Baca Berita Selengkapnya PTM hingga 100% sesuai dengan kriteria persyaratan yang ditetapkan. di Hal 12 Pengaturan kapasitas peserta didik didasarkan pada jumlah cakupan vaksin dosis dua pada Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK) di masingmasing satuan pendidikan. Hal ini juga  ke halaman 11 ist

Tak Sesuai Spesifikasi, Wali Kota Madiun Tolak 4.880 Laptop

Kota Madiun, Bhirawa Wali Kota Madiun, Maidi menegaskan, program laptop gratis tahap dua terpaksa terhenti di tengah jalan karena Pemkot Madiun menolak semua laptop lantaran terdapat ketidaksesuaian barang dengan kontrak. Laptop hasil pengadaan tahun anggaran 2021 itu bermerk Axioo Mybook Pro G5 (8H9) dengan memori DDR4. Nyatanya, Laptop yang datang hanya dilengkapi memori DDR3. Tak mau mengambil resiko, 4.880 unit laptop yang sudah tiba di Kota Madiun itu akhirnya ditolak.  ke halaman 11

Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa meninjau pelaksanaan PTM di SMKN I Cerme Gresik dan SMAN I Cerme Gresik, Selasa (4/1). Pada kesempatan itu Gubernur Khofifah mengingatkan agar PTM tetap mematuhi Prokes.

Lepas 30 Santri ke Al Azhar, Pemprov Upayakan Pembelian Apartemen di Mesir

Tangkap Momentum Renaissance di Asia Bagi para penerima beasiswa, Pemprov Jatim telah menyiapkan seluruh biaya perjalanan, pendidikan selama delapan semester serta tempat tinggal yang sementara ini  ke halaman 11

sudarno/bhirawa

Pejabat Pembuat Komitmen, Norr Aflah saat membuka salah satu laptop yang diduga tidak sesuai spesifikasi.

MITRA

Penerimaan Pajak Kanwil DJP Jatim II Capai Rp21,666 Triliun

Pemprov, Bhirawa Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa melepas 30 santri penerima beasiswa S1 di Universitas Al Azhar Kairo, Mesir di Gedung Negara Grahadi, Selasa (4/1). Para santri tersebut selanjutnya akan diberangkatkan menuju Mesir besok, Rabu (5/1).

Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa melepas 30 santri penerima beasiswa S1 di Universitas Al Azhar Kairo, Mesir di Gedung Negara Grahadi, Selasa (4/1).

Tim JSC Dinsos Jatim Assessment Lansia Tinggal Sendiri di Situbondo

Pernah Wamil 2,5 Bulan

ISTILAH wajib militer (wamil) sempat menghangat dikalangan Pegawai Negeri Sipili (PNS) setelah terbitnya SE Menteri PAN-RB Nomor 27 tahun 2021. PNS diminta mengikuti wamil dengan harapan dapat bergabung dalam Komponen cadangan (Komcad) dalam upaya bela negara.

Program yang baru akan diberlakukan Kementerian PAN-RB itu ternyata sudah pernah dijalankan oleh Pemprov Jatim sekitar ta ke halaman 11

Sentil

Tak Sesuai Spesifikasi, Wali Kota Madiun Tolak 4.880 Laptop - Rekanan pusing Dana Desa Tahun 2022 di Kabupaten Blitar Naik Rp 10 Miliar - Besar juga resiko pengelolaannya Pemkot Pasuruan Bentuk Tim Khusus Saber Genangan - Dari pada disindir warga dengan menyebar ikan di genangan

Indah Wahyuni

Tim JSC Dinsos Jatim lakukan assessment pada lansia, Mbah Haeri (79) yang tinggal sendiri.

Pemprov, Bhirawa Adanya pemberitaan Harian Bhirawa terkait adanya warga lanjut usia (lansia) tinggal sendiri di Kabupaten Situbondo, Pemprov Jatim melalui Dinas Sosial (Dinsos) bertindak cepat dengan menerjunkan Tim Jatim Social Care (JSC) ke Mbah Haeri (79) yang bertempat tinggal di Dusun Barat RT 03/ RW 11 Desa Curah Jeru, Kecamatan Panji, Kabupaten Situbondo.

Tim JSC Dinsos Jatim dari UPT PPSAA Situbondo dan UPT PSTW Bondowoso serta TKSK Situbondo langsung berada dilokasi melangsungkan tindakan assessment. Diketahui, kalau Mbah Haeri menempati rumah berdinding ayaman bambu berukuran 6x5 meter dengan kondisi tidak layak.

Sidoarjo, Bhirawa Penerimaan pajak Kanwil DJP Jatim II mencapai Rp21,666 triliun selama tahun 2021 atau setara dengan 97,55 persen dari total target penerimaan pajak yang diamanahkan sebesar Rp22,210 triliun.

“Angka ini menunjukkan peningkatan, tahun sebelumnya capaian penerimaan pajak sebesar 96,93 persen,” kata Pelaksana  ke halaman 11

ANTARA

Dudung Rudi Hendratna

Empat Warga Malang Negatif Omicron

Kabupaten Malang, Bhirawa Hasil pemeriksaan empat orang warga Kabupaten Malang di laboratorium Rumah Sakit Universitas Airlangga (RS Unair) Surabaya, dinyatakan terbebas atau negatif dari Covid19 varian baru Omicron. Sebelumnya mereka diduga terinveksi virus Omicron dari pemeriksaan awal di RSUD Kanjuruhan Kepanjen, Kabupaten Malang.

“Kesimpulan dari pemeriksaan RS Unair Surabaya, setelah keluar hasil dari laboratorium rumah sakit tersebut. Sehingga keempat orang asal Kecamatan Turen dan Kalipare sudah dipastikan negatif dari suspect Covid-19 varian baru Omicron,” terang Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Malang drg Arbani Mukti Wibowo, Selasa (4/1).

 ke halaman 11

 ke halaman 11

Mengenal ImmersITS, Modul Pembelajaran Online Imersif Rancangan Dosen ITS

Pendidik dan Peserta Didik Bertemu di Ruang Virtual Secara Utuh Selayaknya di Ruang Fisik Pendidikan berkualitas, inklusif, serta merata untuk semua kalangan merupakan salah satu dari 17 tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs). Dalam rangka mendukung fenomena transformasi digital di bidang pendidikan yang semakin gencar, tim dosen Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) merancang sebuah modul pembelajaran online imersif bernama ImmersITS. utuh selayaknya di ruang fisik.

Diana Rachmatus S, Surabaya Salah satu anggota tim, Okta Putra Setio Ardianto ST MT ImmersITS merupakan aplikamenuturkan, ImmersITS ini si ruang kelas imersif yang dapat merupakan wujud baru internet diakses secara daring berbasis yang lebih imersif yang kerap teknologi Virtual Reality (VR) 6 disebut metaverse. “Pembelajaran DoF. Aplikasi ini dapat diakses ini sesuai dengan teknologi di menggunakan desktop PC yang masa depan, sehingga ITS dapat memungkinkan pengguna, baik mewujudkan pendidikan daring pendidik maupun peserta didik, berkelanjutan sekaligus memberi bertemu di ruang virtual secara

sumbangsih pencapaian SDGs,” ujar dosen Departemen Desain Interior ITS ini.

Okta mengungkapkan, ada tiga langkah besar yang dilakukan sebelum merancang ImmersITS ini. Yang pertama adalah studi awal yang terdiri dari kajian teknologi, platform, pemetaan mata kuliah dan sistem modul aplikasi. “Untuk langkah kedua dilakukan pembuatan aplikasi yang terdiri dari pembuatan lingkungan virtual, aset 2D dan 3D, serta pemrograman sistem aplikasi,” terangnya.

Sedangkan langkah terakhir, lanjutnya, adalah evaluasi aplikasi yang terdiri dari uji coba skala  ke halaman 11

Dosen ITS sukses membuat ImmersITS. Inovasi merupakan aplikasi ruang kelas imersif yang dapat diakses secara daring berbasis teknologi Virtual Reality (VR) 6 DoF.

EKSEKUTIF

Rabu Legi, 5 Januari 2022

KILAS BIROKRASI

Antisipasi Omicron, Bupati Minta Warga Laksanakan Prokes Ketat Pemkab Jombang, Bhirawa Bupati Jombang, Hj Mundjidah Wahab meminta seluruh warga Kabupaten Jombang untuk tetap melaksanakan Protokol Kesehatan (Prokes) secara ketat untuk mengantisipasi masuknya Virus Covid-19 varian Omicron ke Jombang.

“Masyarakat diwajibkan untuk melaksanakan Protokol Kesehatan dengan ketat,” kata Bupati Jombang, Selasa (04/ 01). Sekadar diketahui, Virus Covid-19 varian Omicron telah masuk Jawa Timur (Jatim). Kasus Covid-19 varian Omicron pertama di Jatim terjadi Surabaya.

Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa, Minggu (02/ 01) kemarin telah menyampaikan agar masyarakat Jatim tidak panik terkait adanya kasus Covid-19 varian Omicron di Jatim ini.

Orang nomor satu di jajaran Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim itu juga menandaskan agar masyarakat memperketat Protokol Kesehatan (Prokes). [rif.dre]

Bupati Mundjidah Wahab saat diwawancarai, Selasa (04/01).

arif yulianto/bhirawa

Halaman 2

Berkedok Perumahan Syariah, Ibu Penjual Es di Sidoarjo Tertipu Rp47 Juta Surabaya, Bhirawa Puluhan orang menjadi korban penipuan perumahan berkedok Syariah. Dengan nilai kerugian mencapai Rp8,5 Milyar. Atas dugaan penipuan dan penggelapan ini, korban didampingi kuasa hukumnya melaporkan Developer perumahan ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polda Jatim, Selasa (4/1) siang.

Muhammad Sholeh, selaku kuasa hukum korban menjelaskan, ada 80 korban dugaan penipuan dan penggelapan yang dilakukan oleh PT Indo Tata Graha. Dimana direktur utama atas nama Dadang Hidayat.

“Sebenarnya korban ada ratusan, namun yang bisa dikoordinir terkumpul 80. Dimana dari 80 korban ini terbagi tiga perumahan yang mereka beli yakni, di Graha Permata Juanda, Bumi Madinah Asri Juanda dan Madinah Asri Kanjuruan di Pasuruan,” jelas M. Sholeh, Kuasa Hukum korban, Selasa (4/1).

Lanjut Sholeh, modus penipuan ini mengatasnamakan agama, dimana mereka melarang adanya ribah dan nama namanya juga menggunakan simbol agama.

“Rata rata pembeli perumahan ini mayoritas muslim, sehingga terkesima dan ingin beli rumah,” lanjut dia. Rata rata korban ini sudah membayar lunas, namun fakta di lapangan tidak ada proses pembangunan perumahan, dan di area sekitar masih dalam bentuk tanah kosong.

Puluhan orang menjadi korban penipuan perumahan berkedok Syariah.

“Pembelian ini sejak 2017, dan sampai saat ini tidak ada wujudnya,” lanjut dia. Pihak developer sendiri menjanjikan akan kembalikan uang korban, namun sampai saat ini tidak ada etikad baik dari pihak pengembang perumahan.

“Tahun kemarin dadang ini sudah terjerat kasus hukum di Polrestabes Surabaya. Dengan kasus kos kosan mewah, namun ada perdamaian dan akhirnya bebas,” ucapnya.

Sedangkan untuk kasus dugaan penipuan dan penggelapan tiga perumahan ini.

Pihaknya akhirnya melaporkan ke SPKT Polda Jatim, dan berharap pihak berwajib segera menangkap pelaku. Sehingga uang korban bisa segera dikembalikan.

Sedangkan Marlina, Ibu dua anak ini hanya bisa menangis saat dimintai keterangan di SPKT polda jatim dengan menggendong anaknya.

Ia menjelaskan, bahwa untuk bisa beli rumah. Ia mengumpulkan uang

abed nego/bhirawa

hasil dari jualan es di sekolah sekolah sedikit demi sedikit. Namun saat ada penawaran perumahan ia justru ditipu temannya sendiri.

“Marketingnya itu teman saya sendiri, namun ternyata saya ditipu.

Saya sendiri sudah setor Rp47 juta dan sudah saya angsur Rp25 juta.

Namun saat ini sudah tidak bisa mengangsur karena tidak berjualan lagi karena Covid-19,” saat berikan keterangan. [bed.dre]

Memasuki Tahun Keenam Legislatif Kritisi Kinerja Eksekutif Kota Batu, Bhirawa Memperingati penempatan gedung Balai Kota Among Tani memasuki tahun keenam, Pemerintah Kota Batu menggelar tasyakuran di Ruang Rapat Utama (Rupatama) balai kota Selasa (4/1).

Terpisah, peringatan ini disikapi dengan evaluasi oleh anggota Legislatif.

Wakil rakyat ini menuntut adanya peningkatan sinergitas antar OPD yang dinilai masih belum optimal.

Wakil Ketua DPRD Kota Batu, Nurrochman mengatakan bahwa sebagai gedung pemerintah, Balai Kota Batu ini memiliki keunikan dengan statusnya sebagai perkantoran terpadu atau biasa disebut block office (BO).

Artinya, gedung ini menjadi perkantoran semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD). “Dan seharusnya, kordinasi lintas OPD bisa lebih cepat dan akurat,” ujar Nurrochman, Selasa (4/1).

Dengan terintegrasinya perkantoran, lanjutnya, seharusnya juga diikuti dengan terintegrasinya konsep dan rencana kerja antar OPD. Dengan demikian program yang dibuat akan menjadi satu rangkaian sinergitas kebijakan yang terus berpihak untuk kemaslahatan masyarakat Kota Batu.

“Jika hal ini bisa tercapai maka Balai Kota Among Tani akan menjadi satu dirigen yang menyatukan orkestra yang melahirkan komposisi kebijakan yang harmonis dan merdu untuk dinikmati,” ungkap politisi PKB ini. Saat ini tidak perlu ada pembenahan fisik di balaikota, tetapi yang siperlukan adalah perbaikan sinergitas.

Hal senada juga diungkapkan politisi Partai Golkar, Didik Mahmud. Dibandingkan denhan awal bedirinya Kota Batu, balaikota yang ada saat ini sudah sangat baik dan layak aebagai tempat pemberian layanan publik.

anas bachtiar/bhirawa

Suasana tasyakuran pemotongan tumpeng dalam enam tahun berdirinya Balai Kota Among Tani Batu, Selasa (4/1).

“Karena semua OPD saat ini sudah dalam satu gedung perkantoran terpousat di BO, maka komunikasi dan koordinasi antar OPD harus lebih cepat dan akurat,”ujar Didik.

Diketahui, dalam tasyakuran keenam Balai Kota Batu kemarin

dihadiri oleh Wali Kota Batu, Wakil Wali Kota, Asisten dan juga para Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota Batu.

Wali Kota Batu, Hj Dewanti Rumpoko mengungkapkan rasa

syukurnya karena sejak enam tahun lalu Kota Batu telah memiliki gedung yang bisa menampung Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk bekerja dengan nyaman.

“AlhamdulilahhariinitepatenamtahunASN Kota Batu menempati Balai Kota Batu, dan

sampai saat ini gedung Balai Kota Among Tani tetap terawat dengan sangat baik,” ujar Dewanti.

Dan sebagai fasilitas publik yang terbuka untuk umum, Balaikota Among Tani menjadi salah satu kebanggaan bagi masyarakat Kota Batu yang harus dijaga dengan baik.

Sebagai bentuk rasa syukur, dalam acara ini dilakukan pemotongan tumpeng oleh Wali Kota Batu dan Wakil Wali Kota yang diberikan kepada pejabat dan pegawai di lingkungan Pemerintah Kota Batu. [nas.dre]

Puluhan PNS Terima Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya Kaburnya WNA Asal Palestina, Polda Jatim Sebar Pamflet di Sejumlah Modal Transportasi Pemkab Malang, Bhirawa Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebanyak 20 orang yang bekerja dilingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang telah mendapatkan Penganugerahan Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya.

Sedangkan penghargaan yang diberikannya itu, sudah melalui tahapan verifikasi yang dilakukan oleh Kemeterian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Sekretariat Negara (Sekneg) melalui Keputusan Presiden (Kepres) Nomor 104/TK/Tahun 2021 Tanggal 27 September 2021.

Sedangkan Penganugerahan Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya yang diberikan puluhan PNS tersebut berupa medali dan piagam penghargaan, serta petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia, yang diserahkan langsung oleh Bupati Malang HM Sanusi, pada Selasa (4/1), di Pendapa Agung Kabupaten Malang.

Penganugerahan yang diterima 20 orang PNS dilingkungan Pemkab Malang ini, kata Bupati Malang HM Sanusi, Selasa (4/1), usai menyematkan Penganugerahan Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya kepada 20 orang PNS dilingkungan Pemkab Malang, tentunya menjadi peristiwa yang membanggakan dan patut disyukuri.

“Mengingat PNS penerima penghargaan ini dinilai telah menunjukkan

cahyono/bhirawa

Bupati Malang HM Sanusi saat menyematkan Penganugerahan Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya kepada puliuhan PNS dilingkungan Pemkab Malang, di halaman luar Pendapa Agung Kab Malang.

dedikasi terbaiknya kepada bangsa dan negara. Sedangkan kriteria penghargaan yang diberikan kepada PNS itu, yang sudah berbakti atau bertugas selama 10, 20, dan 30 tahun lebih tanpa cacat,” ujarnya.

Artinya, lanjut dia, PNS yang menerima Penganugerahan Tan-

da Kehormatan Satyalancana Karya Satya tersebut, yang mana mereka telah memiliki dan terus menerus menunjukkan kecakapan, kedisiplinan, kesetian dan pengabdian sehingga dapat dijadikan teladan bagi setiap pegawai lainnya.

Selain penghargaan yang diberikan atas jasa-jasanya, juga bertujuan sebagai pendorong untuk meningkatkan pengabdian dan prestasi kerja. Sehingga dapat dijadikan teladan bagi Pegawai Negeri Sipil lainnya, yang berada dilingkungan Pemkab Malang. [cyn.dre]

Surabaya, Bhirawa Terkait dengan kaburnya Deteni inisial MDH. Yang berada di Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) Surabaya di Raci, Pasuruan. Kepolisian Daerah Jawa Timur (Polda Jatim) sudah meminta informasi dari pihak Rudenim. Kami juga melakukan penyitaan mobil yang saat itu dibawa kabur oleh yang bersangkutan.

“Karena ditemukannya di masjid, kami juga meminta keterangan dari pihak masjid, untuk mencari tahu ke arah mana, larinya yang bersangkutan,” jelas KBP Gatot Repli Handoko, Selasa (4/1) siang.

Tim gabungan dari Polres Pasuruan Kabupaten dan Kota, lalu dibantu dari Ditkrimsus dan Ditkrimum sudah turun mencari bersangkutan.

“Kemungkinan WNA yang melarikan diri ini masih berada di wilayah Jawa Timur. Sehingga kami juga meminta bantuan masyarakat jika melihat yang bersangkutan,” tambahnya.

Sedangkan sampai saat ini, pihak kepolisian sudah memanggil 4 (empat) orang saksi atas pelarian WNA asal Palestina tersebut. “Hari ini rencananya kami juga akan meminta keterangan dari pengurus masjid, karena kendaraan yang ditemukan berhenti di masjid,” ungkapnya.

Sampai saat ini, kepolisian masih belum bisa menentukan status bagi WNA yang kabur tersebut. Apakah berstatus DPO apa tidak, karena sampai saat ini masih dalam proses penyelidikan.

“Kami belum bisa pastikan status WNA yang kabur karena masih penyelidikan,” ungkapnya. Selain meminta keterangan dari sejumlah saksi, polisi juga memeriksa CCTV yang ada di sepanjang jalan yang diduga dilalui oleh WNA itu.

“Kita juga sudah menyebar pamfket ke sejumlah modal transportasi, baik di stasiun kereta maupun bus,” pungkasnya. [bed.dre]

LEGISLATIF DPRD Kota Probolinggo Soroti Proyek Drainase dari Bank Dunia Rabu Legi, 5 Januari 2022

Halaman 3

Probolinggo, Bhirawa Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) yang didanai Bank Dunia di Kota Probolinggo kembali disorot anggota DPRD dan warga Kecamatan Mayangan. Seperti tahun sebelumnya, sorotan tertuju pada proyek drainase yang dinilai belum optimal. Justru menyisakan masalah, jika laut pasang dan hujan maka terjadi banjir di lingkungan tersebut.

Sosialisasi program Kotaku di aula Kelurahan Mayangan, berlangsung memanas. Diawali ketika Kabid Perkim pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyampaikan presentasi dengan bantuan LCD proyektor.

Dijelaskan, proyek penataan permukiman di RT 3 RW 7 Kelurahan Mayangan itu di antaranya berupa saluran drainase dan pembuatan septic tank biofil. Pemaparan belum selesai, sejumlah warga langsung menginterupsi pemaparan proyek yang dinilai bakal seperti proyek drainase pada 2020 silam.

“Saya khawatir nanti saluran digali, rumah warga ambles, miring,” ujar Ny. Rofik, Selasa (4/

1). Soalnya proyek serupa di RT lain di Kelurahan Mayangan pada tahun 2020 lalu banyak dikeluhkan warga.

Hal senada diungkapkan Mustofa, juga warga Mayangan.

“Drainase dibangun tetapi masih juga banjir, ini bagaimana. Saya malah takut kalau air laut naik, masuk melalui saluran kemudian banjir,” katanya.

Sedangkan Syaifudin, anggota DPRD dari Fraksi PKB berusaha menenangkan warga. “Jangan tanya masalah-masalah teknis dulu, biar dijelaskan program penataan permukiman itu seperti apa,” ujarnya.

Abdul Kholik kembali melanjutkan presentasinya. Bambang, konsultan perencanaan juga ikut

membantu menjelaskan melalui LCD proyektor.Agar proyek tidak sampai merusak bangunan rumah warga, Kholik menegaskan, penggalian drainase tidak menggunakan alat berat.

“Cukup pakai peralatan manual seperti, cangkul biar tidak ada getaran terhadap bangunan rumah warga,” lanjutnya. Usai mendengarkan pemaparan Kholik dan Bambang, Syaifudin justru mengaku, semakin tidak jelas. Anggota Komisi 2 DPRD itu menilai, sebelumnya proyek drainase banyak menyisakan masalah.

“Ada masalah, tidak ada paving, ada kendala kandang sehingga tidak boleh dibangun. Ini bohong,” kilahnya. Kalau ingin membebaskan Mayangan dari banjir, kata legislator asal Mayangan itu, seharusnya dilakukan normalisasi sungai dan drainase yang lama.

“Bukan membikin drainase yang baru, pakai sudetan ke laut. Ini kalau airnya bentrok bisa meluap dan terjadi banjir,” tuturnya. Syaifudin juga mempertanyakan mengapa yang

wiwit agus pribadi/bhirawa

Anggota DPRD kota Probolinggo bertemu warga Kelurahan Mayangan, Kota Probolinggo.

diundang tidak semua warga yang wilayahnya menerima program Kotaku.

“Kalau pun semua warga setuju saya tidak setuju soal proyek di ujung (sudetan). Kalau diteruskan, proyek ini buang-buang uang,” tandasnya.

Ungkapan Syaifudin memancing suasana semakin panas. “Ini proyek dari Bank Dunia, mulai perencaanan hingga pelaksanaan clean and clear. Saya tidak terima dikatakan, menghambur-hamburkan

uang. Dinas PUPR tidak punya uang, anggaran proyek dari Bank Dunia,” ujar Kholik.

“Lho apa saya menyebutkan Anda, Dinas PUPR yang menghabiskan anggaran?” timpal Syaifudin. Ia mengakui, kawasan kumuh di Mayangan memang harus ditata kembali.

“Bukan saya tidak setuju, tetapi tolong konsep semua, anggaran, siapa yang mengerjakan, papan proyeknya mana. Harus jelas,”

katanya. Sementara itu Syamsul Hadi, Koordinator Forum Kota (Forkot) Probolinggo yang menjadi pendamping masyarakat dalam program Kotaku di luar aula menjelaskan kepada wartawa soal proyek yang digelindingkan sejak 2018 silam.

“Proyek ini bergulir mulai 2018 silam sejak Walikota melalui SK-nya menetapkan Mayangan sebagai kawasan kumuh,” paparnya. Penataan permukiman Mayangan kemudian diajukan ke pemerintah pusat.

Barulah pada 2019 muncul persetujuan dari pusat untuk mewujudkan program Kotaku di Probolinggo (Mayangan). “Dinas PUPR kemudian menyusun master plan, dan pertengahan 2020 program mulai dijalankan,” lanjutnya.

Ditanya soal besaran anggaran Kotaku Probolinggo, Syamsul menyebut, sekitar Rp13 miliar.

“Yang jelas, dalam pertemuan kali ini kita mencari solusi terbaik, bagaimana membenahi permukiman kumuh di Mayangan,” tambahnya. [wap.dre]

KILAS DEWAN

andre/bhirawa

Hearing Komisi A DPRD Surabaya membahas polemik antara warga dan pedagang kaki lima (PKL) di Jalan Genteng Besar.

PKL Genteng Besar Protes Diresmikannya Jalan Tunjungan Romansa DPRD Surabaya, Bhirawa Polemik antara warga dan pedagang kaki lima (PKL) di Jalan Genteng Besar masih berlanjut. Diketahui, beberapa warga setempat merasa terganggu atau terdampak dari asap dagangan yang ditimbulkan PKL. Polemik kedua pihak itu sampai harus dibahas di ruang sidang Komisi A DPRD Surabaya. Menurut Ketua Komisi A, Pertiwi Ayu Khrisna, sebenarnya persoalan kedua pihak sudah rampung, tetapi entah mengapa masih berlanjut.

“Di hearing yang beberapa waktu lalu kan sudah dibahas dan sudah clear semua sama RT RW dan dinas lainnya,” ujar Ayu, Senin (3/1) kemarin.

Sebelumnya, kata Ayu, sudah ada pembahasan antara warga dan PKL mengenai kesepakatan berjualan di wilayah tersebut.

“Warga dan PKL juga sudah menandatangani kesepakatan soal berjualan di sana. Lah kok njenengan (Anda) masih lapor?,” tanya Ayu dalam hearing.

Para PKL yang menuai protes dari warga Jalan Genteng Besar ini merupakan mereka yang terdampak karena diresmikannya Jalan Tunjungan Romansa.

Sehingga dicarikan solusi bagaimana para PKL tetap bisa berjualan. Dan sudah diputuskan melalui kesepakatan bahwa para PKL bisa berjualan di Jalan Genteng Besar.

“Kita juga tidak bisa semerta-merta memaksa pemkot untuk segera membangun sentra kuliner karena juga membutuhkan dana lagi,” ucap Ayu. Ayu menilai dalam persoalan yang sekarang diterimanya seharusnya tak menjadi suatu permasalahan. Karena, lanjut dia, para PKL juga berjuang mencari nafkah dan perekonomian di Surabaya masih perlu bangkit kembali. [dre]

achmad basir/bhirawa

Puluhan wartawan di Bojonegoro saat orasi di depan gedung DPRD Bojonegoro.

Buntut Pelarangan Liputan, Puluhan Wartawan Bojonegoro Datangi DPRD Bojonegoro, Bhirawa Buntut dari pelarangan jurnalis salah satu media televisi saat meliput padamnya listrik di RSUD Sosodoro Djati Kusumo Bojonegoro oleh oknum petugas keamanan, membuat puluhan wartawan yang tergabung Forum Jurnalis Bojonegoro Peduli Kebebasan Pers menggelar aksi damai di depan gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bojonegoro, kemarin (4/1).

Sambil membentangkan spanduk dan Poster yang betuliskan kecaman kepada pihak RSUD dan atas matinya demokrasi pers. Secara bergantian para wartawan melakukan orasi didepan gedung DPRD dengan pengawalam ketat pihak kepolisan.

Aksi damai untuk menyampaikan beberapa tuntutan yang dilakukan

awak media di RSUD Sosodoro Djatikusumo Bojonegoro terkait padamnya aliran listrik selama kurang lebih 30 menit.

Adapun tuntutan dari aksi yang digelar Forum Jurnalis Bojonegoro Peduli Kebebasan Pers, menyampaikan pernyataan sikap: 1. Pers bebas mutlak memberikan informasi kepada masyarakat termasuk dalam memberikan hal-hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik, agar masyarakat mengetahuinya.

2. Meminta kasus penghalangan liputan ditindaklanjuti sesuai UU Pers.

3. Pers bebas memuat pemberitaan tentang segala jenis peristiwa/kasus/ kejadian yang melibatkan pejabat negara.

4. Mendesak agar APH menegakkan UU Pers dan mendukung keterbukaan informasi publik.

Sasmito selaku Koordinator Lapangan menyampaikan, jurnalis memiliki hak dan dilindungi oleh undang undang untuk melakukan tugas diruang publik guna menyampaikan informasi karena masyarakat berhak tahu dan membutuhkan informasi apa yang sebenarnya terjadi di RSUD. “Jadi kami menuntut pimpinan DPRD sebagai wakil kami untuk memanggil dan mengusut tuntas terkait pelarangan liputan dan alasan padamnya listik RSUD,” teriak Sasmito dalam orasinya.

Sekretaris SMSI Kabupaten Bojonegoro, Kustaji dalam orasinya menyampaikan keprihatinannya adanya pelarangan atau penghalangan liputan oleh oknum petugas keamanan rumah sakit kepada salah satu wartawan di Bojonegoro.

Hal tersebut tentu sangat menciderai kebebasan pers.

“Ini sama halnya pematian kebebasan pers, khususnya yang akan melakukan tugas liputan di Kabupaten Bojonegoro,” katanya. Dijelaskan bahwa kejadian padamnya listrik tersebut patut diduga merupakan keteledoran pihak rumah sakit, bagaimana dengan RSUD kelas tipe B harus mengalami listrik padam hingga 30 menit.

“Itu nyata-nyata merugikan masyarakat bahkan pasien,” ungkapnya. Guna mendengar tuntutan yang disampaikan forum jurnalis Bojonegoro peduli kebebasan pers, pimpinan DPRD Kabupaten Bojonegoro selanjutnya mengajak berdiskusi di ruang paripurna. [bas]

DPRD Trenggalek Rapat Koordinasi Bersama Samakan Persepsi Figur Arumi Bachsin Dinilai Bawa Spirit Baru IKA PMII Jatim Trenggalek, Bhirawa Para wakil rakyat Kabupaten Trenggalek, berencana pada bulan ini akan kembali menggelar pergantian kepemimpinan personel alat kelengkapan yang nantinya pengusulannya akan dilakukan oleh masing-masing fraksi.

Nantinya seluruh alat kelengkapan dewan (AKD) akan di-rolling, mulai dari komisi, Badan Anggaran (Banggar), Badan Musyawarah (Banmus), Badan Pembentukan Perda (Bapemperda) maupun Badan Kehormatan (BK).

Dikatakan Ketua DPRD Trenggalek Samsul Anam, saat dikonfirmasi awak media usai rapat tertutup bersama para pimpinan DPRD untuk memulai pembahasan pergantian pimpinan pada alat kelengkapan DPRD, Selasa (4/1) bertempat di gedung DPRD. “Hasil rapat hari ini badan musyawarah DPRD telah menjadwalkan tahapan - tahapan rapat untuk pelaksanaan rolling yang rencananya akan diparipurnakan pada Kamis di minggu kedua,” terang Ketua DPRD Trenggalek itu .

Penataan ulang atau rolling alat kelengkapan DPRD Trenggalek telah disepakati bersama. Maka targetnya paling tidak Minggu depan hasil dari

wahyu asmoro/bhirawa

Ketua DPRD Trenggalek Samsul Anam, saat dikonfirmasi awak media usai rapat tertutup bersama para pimpinan DPRD untuk memulai pembahasan pergantian pimpinan pada alat kelengkapan DPRD, Selasa (4/1) bertempat di gedung DPRD.

proses penataan akan segera di sahkan dalam rapat paripurna,” Samsul Anam.

Untuk pelaksanaan rapat koordinasi bersama ini sebagai bentuk langkah perwujutan melakukan penyamaan persepsi para anggota DPRD yang sejalan agar pelaksanaannya nanti bisa berjalan lancar. Mulai dari mekanisme pemilihan antara dilakukan foting atau musyawarah mufakat.

“Penataan ulang alat kelengkapan ini merupakan amanat dari peraturan dan tata tertib tentang masa jabatan ketua di masing-masing komisi berlangsung selama 2,5 tahun,” terang Samsul.

Dari rencana itu Samsul juga menambahkan telah memberikan imbauan kepada para fraksi untuk melakukan evaluasi dan kompromi politik, hingga plot dimana tetap

sejalan dengan peraturan dan janji komitmen anggota DPRD periode 2019 - 2024.

Sehingga spirit dan kesamaan tujuan tetap dijaga, agar tata kelola pemerintahan tetap berjalan dengan baik. Pergantian ini lebih ditekankan melalui evaluasi kinerja serta upaya agar kinerja DPRD lebih maksimal. [wek.dre]

Dewan Kecewa Bus BTS Molor dari Jadwal Beroperasi

DPRD Surabaya, Bhirawa Bus skema buy the service (BTS) baru saja diresmikan Ditjen Perhubungan Darat, Kementerian Perhubungan bersama dengan Pemkot Surabaya tanggal 29 Desember 2021. Bus yang rencananya dioperasikan tanggal 1 Januari 2022 tersebut faktanya belum mengaspal hingga sekarang.

“Saya sebagai warga surabaya merasa kena prank, sudah lama nunggu tapi malah molor lagi. Tidak ada penjelasan resmi juga dari Teman Bus, Kemenhub, ataupun Pemkot. Pranknya gak lucu

ini, jadinya kapan?” ucap anggota komisi C Kota Surabaya, William Wirakusuma.

William khawatir adanya ketidakpastian seperti ini akan menurunkan antusias warga untuk naik transportasi umum. Pasalnya, program bus BTS ini sudah beberapa kali mengalami penundaan.

“Saya lihat masalah ini tidak hanya terjadi di Surabaya, beberapa kota yang baru saja launching juga ada pemberhentian dengan alasan evaluasi. Pemberhentian ini tentu tidak pas karena warga butuh transportasi tiap hari,” tambah anggota fraksi PSI Surabaya tersebut.

Sebelumnya William antusias menyambut baik kedatangan bus BTS ini karena diharapkan dapat memperluas layanan dan memperbaiki headway transportasi umum. Akan tetapi karena program ini dari pemerintah pusat, kontrol daerah cukup terbatas.

“Dari sini seharusnya kita dapat belajar pentingnya kemandirian transportasi untuk kota sebesar Surabaya. Bantuan bus BTS dari kemenhub tentunya baik sebagai pemantik, tetapi tidak bisa selamanya kita bergantung pada pihak lain. [dre]

Surabaya, Bhirawa Jelang gelaran Musyawarah Wilayah IKA PMII di Bangkalan 9-10 Januari 2022 berbagai nama calon Ketua IKA PMII bermunculan menggantikan Amin Said Husni yang saat ini menjabat Ketua IKA PMII Jawa Timur.

Bahkan beberapa nama mulai berkonsolidasi membangun kekuatan dukungan. Namanama yang bermunculan diantaranya Thoriqul Haq (Bupati Lumajang), Anwar Sadad (DPRD Provinsi), Hikmah Bafaqih (DPRD Jatim), Ir Mushodaq (Pengusaha Alumni ITS) Yok Zakaria Irfani (Tokoh Pergerakan Kemasyarakatan), Prof.

Fatoni (Akademisi).

Terbaru yang mengejutkan muncul nama Arumi Bachsin, istri Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Elestianto Dardak. Arumi Bachsin yang juga alumni PMII Tulungagung tepatnya PMII UIN SATU Tulungagung mendapatkan dukungan penuh dari generasi emas PKC PMII Jawa Timur 2011-2013.

Munculnya nama Arumi Bachsin sangat disambut antusias oleh banyak elemen PMII. Bahkan mencuatnya nama Arumi menjadi calon nahkoda IKA PMII Jawa Timur, viral tidak hanya di Jawa Timur, namun di jaringan PMII se Indonesia.

Salah satu pemilik hak suara dalam gelaran Muswil yang

akan diselenggarakan di Bangkalan Madura, Abdul Azis selaku Ketua IKA PMII Blitar unjuk suara terkait munculnya nama Arumi Bachsin.

“Figur Arumi selain dinilai layak memimpin PW IKA PMII Jawa Timur masa 2022-2027, juga mewakil kaum perempuan sekaligus generasi milenial,” katanya.

Tak hanya itu, lanjut dia, figur Arumi juga membawa spirit baru dalam membangun sektor ekonomi kerakyatan atau UMKM ditambah lagi IKA PMII Jatim saat ini memberikan perhatian lebih soal ekonomi kerakyatan, dan ini terobosan bagus untuk Jawa Timur.

Abdul Aziz menambahkan figur Arumi yang banyak bergelut di bidang sektor ekonomi misalnya Dekranasda dan influeincer layak menjadi calon yang diperhitungkan.

“Kami yang juga sebagai pegiat ekonomi desa juga sudah pernah mewawancarai Arumi Bachsin dalam acara talkshow beber UKM (Belajar dan Berbagai Usaha Kreatif Mandiri) di sebuah program acara salah satu televisi,” terangnya.

Pada acara itu, lanjut Aziz, Arumi bisa menjawab berbagai pertanyaan dengan tepat, cepat dan sistematis.

Pertanyaan-pertanyaan yang menurutnya tidak mungkin dijawab tanpa pengalaman lapangan. [geh.dre]

OPINI

Rabu Legi, 5 Januari 2022

TAJUK

Membaca Indeks Kebahagiaan GUBERNUR Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dengan gagahnya menyatakan bahwa Jawa Timur merupakan Provinsi paling tinggi indeks kebahagiaannya di wilayah Jawa dan Bali.

Sontak, berbagai kalanganpun dengan bangganya memposting statemen tersebut di berbagai media sosial. Lantas apa masalahnya?

Tidak ada yang salah sebenarnya dengan apa yang dikatakan Gubernur Jatim, karena memang statement tersebut berdasar data yang ada. Namun kalau kita coba baca lebih lengkap lagi indeks kebahagiaan tersebut dalam lingkup Indonesia, maka sesungguhnya kita baru menyadari bahwa ternyata indeks kebahagiaan di provinsi Jawa Timur tersebut termasuk katagori rendah.

Kita memang tidak juga perlu panik melihat kondisi tersebut.

Bagaimanapun tentu harus tetap berpikiran positif, bahwa apa yang disampaikan Gubernur itu mungkin ingin agar masyarakat Jawa Timur bisa merasa bahagia. Kebahagiaan itu rasanya lebih penting dihadirkan di tengah munculnya kecemasan dan kepanikan akan menyebarnya varian baru viru Covid-19 dengan varian omicron-nya.

Kebahagiaan saat ini dipercaya akan membuat imun tubuh menjadi meningkat. Mengungkapkan bahwa Jawa Timur merupakan Provinsi dengan indeks kebahagiaan tertinggi di wilayah Jawa dan Bali tentu lebih enak di dengar dibandingkan menyatakan bahwa indeks kebahagiaan Provinsi Jawa Timur berada pada peringkat rendah di Indonesia.

Sekadar gambaran, berdasar data hasil survei BPS, 15 provinsi dengan Indeks Kebahagiaan 2021 tertinggi di Indonesia adalah Maluku Utara (76,34), Kalimantan Utara (76,33), Maluku (76,28), Jambi (75,17), Sulawesi Utara (74,96), Kepulauan Riau (74,78), Gorontalo (74,77), Papua Barat (74,52), Sulawesi Tengah (74,46), Sulawesi Tenggara (73,98), Kalimantan Timur (73,49), Kalimantan Selatan (73,48), Sulawesi Barat (73,46), Kep. Bangka Belitung (73,25), Kalimantan Tengah (73,13).

Dari ke-15 provinsi tersebut, menariknya tidak ada satu pun provinsi di Jawa. Bahkan justru, DKI Jakarta dan Jawa Barat ternyata berada di posisi 10 besar provinsi dengan indeks kebahagiaan terendah. Dari hasil survei BPS, ternyata Maluku Utara masih menjadi provinsi paling bahagia dengan skor 76,34, disusul Kalimantan Utara 76,33 dan Maluku 76,28. Fenomena ini mengirimkan pesan kepada kita bahwa tingkat kebahagiaan masyarakat di Provinsi di Pulau Jawa ternyata rendah dibandingkan dengan Provinsi di luar Jawa. Bahkan Provinsi Papua Barat indeks kebahagiaannya masuk 10 besar.

Saat ini beberapa negara termasuk Indonesia telah berinisiatif untuk menjadikan indikator kebahagiaan sebagai indikator pembangunan nasional dan memberikan perhatian yang lebih besar dibandingkan dengan indikator kesejahteraan material ataupun indikator kemakmuran ekonomi yang telah ada.

Badan Pusat Statistik (BPS) menerbitkan laporan Indeks Kebahagiaan tahun 2021. Meski di tengah pandemi Covid-19, sejumlah provinsi menunjukkan peningkatan indeks kebahagiaan.

Indeks Kebahagiaan sebagai ukuran pembangunan yang bersifat subjektif ditawarkan untuk melihat persepsi masyarakat, tentang apa yang dirasakan dalam menjalani kehidupan seharihari. Pendekatan yang digunakan adalah kepuasan hidup, afeksi (perasaan), dan eudaimonia (makna hidup).

Menurut BPS, Indeks Kebahagiaan sebagai ukuran pembangunan yang bersifat subjektif ditawarkan untuk melihat persepsi masyarakat tentang apa yang dirasakan dalam menjalani kehidupan sehari-hari.

BPS telah melaksanakan kajian tentang tingkat kebahagiaan beberapa kali, yakni uji coba tahun 2012 dan 2013.

Kemudian, Survei Pengukuran Tingkat Kebahagiaan tiga kali: 2014, 2017, dan 2021. Berdasarkan Survei Pengukuran Tingkat Kebahagiaan, Indeks Kebahagiaan di Indonesia pada 2021 naik 0,8 menjadi 21,79 dibanding 70,69 di 2017. Pengukuran Indeks Kebahagiaan 2021 menggunakan metode baru, dengan kontribusi 2017 menjadi tahun dasar ukuran kebahagiaan.

Penyebabnya, perkembangan framework Indeks Kebahagiaan dari satu Dimensi Kepuasan Hidup pada 2014 menjadi tiga dimensi di 2017 dan 2021, ada penambahan Dimensi Perasaan dan Dimensi Makna Hidup. Indeks Kebahagiaan sebagai ukuran pembangunan yang bersifat subjektif ditawarkan untuk melihat persepsi masyarakat tentang apa yang dirasakan dalam menjalani kehidupan sehari-hari. [*]

Sorotan Publik

Semua tanggapan baik berupa saran dan kritik atas wajah dan kinerja birokrasi kita dalam memberikan pelayan publik dapat dikirim melalui email: harian_bhirawa@yahoo.com atau manfaatkan fasilitas surat pembaca di www.harianbhirawa.co.id atau telp ke (031) 5470650 atau faks (031) 5343359. Untuk setiap email harap disertakan nomor telpon (untuk konfirmasi ulang).

Plat Besi Dijembatan Okabawes Bangil Membahayakan Pengguna Jalan PLAT besi jembatan di Jalan Raya Bangil, tepatnya di Desa Latek, Kecamatan Bangil kondisinya memprihatinkan. Kondisi plat besi ini bergeser dan mencuat, sehingga diduga kerap sebagai penyebab kecelakaan. Pengguna Jalan Raya yang melewati jembatan dekat Okabawes, kelurahan Dermo, Kecamatan Bangil mengeluhkan adanya pemasangan plat besi.

Paku besi yang terpasang di jembatan tersebut menganga sebagai akibatnya dapat membahayakan pengendara.

Masyarakat mengeluhkan pemasangan besi cor pada pelat besi yang dipasang di jembatan Okabawes. Apalagi di musim penghujan seperti sekarang ini, plat besi menjadi sangat licin dan membahayakan sekali bagi pengguna jalan raya yaitu pengendara roda dua bisa tergelintir. Dan tidak hanya penggendara roda dua saja, pelat besi tersebut juga dapat membahayakan pengendara truk dan mobil karena dapat mengakibatkan ban pecah akibat sisi plat yang tajam. Seharusnya, pemasangan memperhatikan keselamatan pengendara sehingga tidak memicu adanya kecelakaan atau hal yang tidak diinginkan.

Pemasangan plat besi memang bertujuan menjaga ketahanan jembatan. tetapi, berharap segera ada penanganan dari instansi terkait. Mengingat, kerusakan pada roda jelas sangat membahayakan pengendara. Plat besi sudah terlepas dari penahannya sehingga tidak menempel ke aspal. Bahkan di sisi utara, bagian tengah, plat sudah ambles dan dipasang water barrier. Akibatnya, pengguna jalan dari arah timur, harus mengurangi laju kendaraan untuk menghindari bagian plat yang rusak. Berbagai keluhan masyarakat sudah ditindaklanjuti.

Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional telah mengomunikasikan masalah tersebut dengan pelaksana. Tujuannya, agar segera diperbaiki dan tidak membahayakan bagi pengguna jalan. Karena jalur ini merupakan jalan pantura penghubung surabaya – banyuwangi. Apalagi di jam – jam sibuk seperti berangkat dan pulang kerja, jalan ini rawan kemacetan.

Hermin Oknanin Trias Mahasiswi Administrasi Publik Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

HARIAN

PENDIRI : Alm. H. Moch. Said PENASIHAT HUKUM: Poerwanto, SH, MH

Halaman 4

Ruang Deliberasi Hukum dalam Konflik Agraria kekayaan alam lainnya, termsuk hasil-hasil hutan. Sementara itu, hakhak masyarakat setempat yang telah lama hidup dan mengembangkan suatu sistem tersendiri untuk mengelola tanah dan kekayaaan alam yang mencakup luasan lainn tersebut diabaikan Oleh : wilayah konflik sebandan dilanggar begitu Umar Sholahudin yak 807.177,613 ha dan saja. Bahkan yang termelibatkan 87.568 KK jadi tidak hanya domidi berbagai provinsi di nasi satu sistem hukum Indonesia. (baca: hukum negara), tapi juga prakDengan demikian, secara akumu- tek dominasi negara atas masyarakat latif sepanjang empat tahun (2015- yang diwarnai dengan unsur-unsur 2018) pemerintahan Jokowi-JK telah kekerasan secara struktural (structural terjadi sedikitnya 1.769 letusan konflik violance), karena sumber utamanya agraria.dari jumlah itu, konflik tanah datang dari aparatus negara. perkebunan masih menempati posisi tertinggi sebagai penyumbang konf- Ruang Deliberasi Hukum lik, 144 (35%) kasus, diikuti sektor Karena itu, untuk mereduksi keteproperti 137 (33%) kasus, sektor per- gangan dan konflik hukum dalam tanian 53 (13%) kasus, pertambangan konflik agraria, pemerintah perlu 29 (7%) kasus, sektor kehutanan 19 untuk melakukan, Pertama, perlu ada (5%) kasus, sektor infrastruktur 16 pembacaan dan pemahaman baru ten(4%) kasus dan sektor pesisir/kelautan tang relasi keduanya (hukum negara dengan 12 (3%) kasus. Masih ting- dan hukum rakyat). Negara dengan ginya letusan konflik agraria di sektor sistem hukumnya yang legal-formal, perkebunan ini, menunjukkan bahwa perlu memahami bahwa ada kelepemerintah tidak memiliki komit- mahan internal dalam sistem hukum men dan tindakan yang serius untuk negara. Kelemahan tersebut dapat menyelesaikan konflik agraria yang ditutup dengan mengakui, menghordisebabkan oleh kebijakan dan prak- mati, dan melindungi keberadaan tik pembangunan serta perkebunan hukum rakyat yang sudah puluhan di Indonesia. Konflik ini akan terus tahun menjadi bagian inheren dalam berlanjut dan berkepanjangan seiring kehidupan komunitas lokal, termasuk dengan masifnya industrialisasi yang dalam urusan pengaturan, penguasaan, dilegalisasi oleh Peraturan Presiden dan pemanfaatan tanah. Keberadaan (Perpres) No. 80 tahun 2019 tentang dan kebutuhan hukum rakyat/adat, Percepatan Pembangunan Ekonomi di dalam pandangan Sumardjono, masih Kawasan Gresik - Bangkalan - Mojo- dibutuhkan dalam penyelesaian konflik kerto - Surabaya - Sidoarjo - Lamon- agraria. Hukum adat/rakyat diperlukan gan, Kawasan Bromo - Tengger - Se- sebagai unsur yang bersifat komplemeru, serta Kawasan Selingkar Wilis menter untuk melengkapi norma yang dan Lintas Selatan. belum diatur dalam hukum negara, Noer Fauzi Rachman (2016), me- tetapi dibutuhkan oleh masyarakat karnyebutkan bahwa penyebab utama dari ena mengandung muatan keadilan dan konflik agraria bersumber dari adanya kemanfaatan bagi masyarakat (Soedominasi sistem penguasaan tanah mardjono, 2018:1-2). Eksistensi dan yang berasal dari hukum negara, di keberlakuan hukum rakyat/adat dalam mana negara secara sepihak memberi- tata kelola sumber-sumber agraria kan layanan begitu besar pada pemilik- memiliki dasar sosio-historis yang kuat pemilik modal untuk mengembangkan dan tidak dapat hilangkan begitu saja. usahanya dalam mengelola tanah dan Hukum negara perlu untuk mengako-

modir hukum yang hidup, berkembang dan masih terus-menerus dimanfaatkan oleh komunitas-komunitas lokal (the living law).

Kedua, untuk mengatasi kemacetan hukum (dualisme hukum dalam konflik agraria), pemerintah perlu untuk membangun sistem komunikasi tepat guna dan negosiatif, bagaimana caranya keluar dari konflik dualisme hukum yang berkepanjangan dan agar tidak ada disparitas yang jauh antara UU/pembentuk hukum dengan kondisi sosio-kultural masyarakat yang hendak diatur (Bertens, 2014:318319). Dalam pemikirannya Habermas disebut sebagai tindakan komunikatif.

Tindakan ini dilakukan sebagai respon sekaligus kritik atas relasi hukum, dan sosial-ekonomi masyarakat kapitalis yang sangat timpang. Sistem kapitalis dan produk hukum yang berkarakter kolonialistik, sarat dengan unsur dominasi, manipulasi, dan ekspolitasi.

Praktik dan relasi seperti ini yang ingin didekonstruksi dengan tawaran tindakan komunikatif yang membebaskan, penuh egaliter, dialogisargumentatif, untuk menuju suatu konsensus baru yang berkeadilan (Bertens, 2014:324).

Dalam konteks negara demokrasi, hukum sebagai produk dari sebuah konsensus harus dihasilkan melalui sebuah proses demokrasi deliberatif, dimana hukum yang diproduksi negara harus melalui proses diskursus dan diskusi yang pertisipatif dan terbuka, dimana masing-masing pihak diberi ruang dan peluang yang sama dan setara dalam mengemukakan argumentasi (rasional) yang relevan.

Setiap argumentasi dapat dikritik, diubah, bahkan diganti sesuai dengan kesepakatan yang baru (Bertens, 2014:318-319). Artinya harus ada komunikasi dan dialog yang setara, tidak ada dominasi dan tekanan, antara negara dan masyarakat Bongkoran dalam mencapai sebuah konsensus baru yang lebih berkeadilan.

tanian. Program ini akan jikan bagi generasi muda menuntut petani muda alias milenial. mengedepankan teknologi dalam mengelola Tantangan program produk pertanian dan petani milenial mengembangkan inovasi Indonesia memiliki untuk mengubah wajah potensi sumber daya petani dan pertanian kita. alam yang sangat beKementan menargetkan sar. Dengan potensi 2,5 juta petani milenial tersebut, pertanian bisa Oleh: bisa masuk dalam ekomenjadi kekuatan utama Gumoyo Mumpuni sistem pertanian.

Ningsih pembangunan Indonesia Namun, untuk mewudi masa depan. Namun judkan hal tersebut tentu sayang, sektor pertanian Kementan tidak bisa berdiri sendiri, belum menjadi magnet pekerjaan bagi melainkan butuh dukungan dari generasi milenial. Padahal dibutuhkan pemerintah daerah seperti gubernur tenaga baru di bidang pertanian sehingga bupati demi mencapai target bagai sektor penyumbang ekonomi 2,5 juta petani milenial tersebut. Itu guna meningkatkan produktivitas dan artinya, Bupati harus bisa mendo- mencapai swasembada pangan. rong, dengan mengedepankan konsep Nah, untuk mengantisipasi berminimal setiap satu desa ada 20 petani bagai kemungkinan yang mengurangi milenial dan 20 milenial itu 15 laki- kontribusi sektor pertanian di negeri laki 5 perempuan. ini, maka logis adanya jika pemerintah Kenyataan itu perlu direalisasikan terus menggalakkan dan penguatkan mengingat sejumlah data pertumbu- sektor pertanian. Salah satunya, melahan di sektor pertanian sudah sangat lui upaya mengusung program petani membuktikan bahwa nilai ekspor milenial. Namun kendati demikian, pertanian melesat 47,3 persen un- berikut ini ada beberapa tantangan tuk periode Januari-Oktober 2021 program petani milenial yang mesti dibandingkan periode yang sama perlu terperhatikan. tahun lalu. Bahkan, selama periode Pertama, menurunnya jumlah 10 bulan tersebut, ekspor pertanian RI rumah tangga petani dalam 10 tahun mencapai Rp518,85 triliun dari tahun terakhir berkurang sebanyak 5 juta, sebelumnya, Rp352,09 triliun.

61 persen petani kita saat ini berusia Diikuti, capaian kesejahteraan di atas 45 tahun atau sudah mulai petani juga tercermin dari indeks Nilai memasuki usia yang tidak produktif, Tukar Petani (NTP) yang merupakan kemudian banyak anak muda masih indikator untuk melihat tingkat ke- menilai pertanian itu kumuh, miskin, mampuan/daya beli petani di perde- tidak keren. Menurunnya jumlah saan. NTP merupakan perbandingan petani bisa mengancam upaya Indoindeks harga yang diterima petani nesia untuk mewujudkan kedaulatan terhadap indeks harga yang dibayar pangan. petani. Begitupun, dengan NTP naKedua, pertanian menjadi sektor sional per November 2021 mencapai yang belum menarik dan diminati oleh 107,18 atau naik 0,49 persen diban- generasi muda untuk dikembangkan. ding NTP bulan sebelumnya. Semen- Padahal, begitu banyak peluang bistara, NTP Januari-November 2021 nis yang dapat dioptimalkan, terlebih secara nasional adalah 104,3, (Re- kemajuan teknologi mendukung publika, 30/12/2021). Data tersebut, generasi muda untuk terlibat dalam setidaknya membuktikan bahwa per- sektor pertanian yang modern. Tidak tanian merupakan sektor yang menjan- sedikit anak muda berpikir bahwa

menjadi petani atau terjun dalam bisnis pertanian adalah sesuatu yang tidak keren dan berpenghasilan rendah. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah petani per 2019 mencapai 33,4 juta orang. Dari jumlah tersebut, petani muda berusia 20 – 39 tahun hanya 8 persen atau setara dengan 2,7 juta orang.

Ketiga, masalah pendapatan yang rendah dan anggapan tentang kurangnya insentif dari pemerintah. Padahal, bisa jadi justru yang terjadi pemuda tidak mau terjun langsung ke sektor pertanian. Memang kalau kita tidak mengusahakan pertanian secara serius maka pendapatannya akan lebih rendah. Lalu, banyak yang mengatakan pemerintah kurang perhatiannya kepada petanian. Padahal belum tentu, hal ini mungkin disebabkan karena kurangnya pengetahuan dan akses informasi.

Keempat, penguasaan teknologi urgen adanya bagi petani milenial, pasalnya kemajuan teknologi 4.0 membutuhkan SDM yang bisa bersaing. Dan 4.0 adalah eranya generasi milenial. Petani milenial juga diharapkan mampu berinovatif, menghadirkan pemikiran kreatif untuk mendukung pertanian, serta mampu memanfaatkan ketersediaan lahan Melalui keempat tantangan program petani milenial tersebut diatas, jika terperhatikan dengan baik dan bisa diantisipasi maka dengan berkembangnya gagasan dan praktik petani milenial tersebut, maka besar kemungkinan mampu menepis kekhawatiran akan punahnya profesi petani yang pada akhirnya dapat dibendung secara signifikan. Dan, seiring dengan berkembangnya minat kaum muda untuk bertani dan meningkatnya kesejahteraan petani maka akan kian dekatlah harapan bangsa dan negeri ini untuk menuju swasembada dan kemandirian pangan nasional.

Persoalan konflik agraria adalah persoalan struktural yang sangat kompleks dan multidimensional. Selain terkait dengan masalah sosial, politik, dan ekonomi, juga terkait dengan masalah hukum. Ada problematika hukum yang bersifat dualisme, yakni hukum negara dan hukum rakyat yang masing-masing mempunyai dasar klaim kebenaran dengan logika sendiri-sendiri.

N

egara menempatkan hukum sebagai determinan struktur yang terekonstruksi dari wujudnya yang bersifat substantif (berkandungan etis dan moral keadilan) ke wujud yang lebih menekankan bentuknya yang formal, eksklusif, dan lebih berorientasi pada aspek legal-prosedural yang ditopang oleh lembaga birokrasi negara.

Sementara hukum rakyat pada umumnya bersifat lokal, memiliki kekuatannya dalam wujud realitasnya sebagai pola perilaku (pattern of actual behaviour) (Musta’in, 2007:63-65). Dalam konteks hukum rakyat ini, masyarakat menempatkan hukum rakyat atau kebiasaan sebagai pijakan norma, tradisi bersama dalam hidup bermasyarakat. Hukum yang berbentuk tidak tertulis itu secara turun-temurun dipertahankan sebagai sesuatu yang hidup dan tumbuh di tengah masyarakat, membentuk identitas sosial lokal yang unik dan membedakannya dengan hukum negara yang tertulis (Wiratraman, dkk, 2014:11) Eskalasi Konflik Agraria Konflik agraria di Indonesia memiliki akar sejarah yang panjang.

Meskipun rejim pemerintahan sudah berganti beberapa kali, konflik agraria bukannya semakin mereda, tetapi justru semakin meningkat dan meluas, baik secara kuantitas maupun kualitas. Hal dapat dilihat dari data yang dirangkum oleh Konsorsium Pembaruan (KPA). Setiap tahun Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) secara rutin merekam kasuskasus konflik agraria struktural yang pernah terjadi di Indonesia. Pada tahun 2018, KPA mencatat sedikitnya ada 410 kasus konflik agraria

I

Dosen Sosiologi Konflik Agraria FISIP Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, Menulis Disertasi tentang Konflik Agraria di Jawa Timur

Menakar Prospek Petani Milenial

ndonesia merupakan negara keempat dengan jumlah penduduk terbesar selain Amerika Serikat, China, dan India. Selain itu, Indonesia juga dikenal sebagai negara tropis yang telah dikaruniai sumber daya alam melimpah. Melihat fakta tersebut, maka yang paling tersedia bagi bangsa ini adalah pertanian. Terlebih, negeri ini sejatinya memiliki potensi generasi milenial bidang pertanian yang saat ini bisa diajak tidak hanya sekadar bertani, namun juga cerdas berwirausaha tani dengan memanfaatkan teknologi digital.

Terbukti dengan bertambahnya jumlah start-up milenial pertanian dengan berbagai inovasi pemasaran/ distribusi hingga tembus pasar dunia sebagai wujud dari percepatan regenerasi petani. Terlebih, pertanian bukan hanya soal makanan untuk kesehatan, tetapi juga membuka lapangan pekerjaan. Melalui tulisan inilah, penulis mencoba menakar prospek petani melenial yang saat ini memiliki peluang yang sangat menjanjikan. Banyak peluang yang bisa dimanfaatkan.

Peluang petani milenial Pemerintah hingga kini masih terus berusaha melahirkan munculnya bibit-bibit petani potensial di negeri ini. Salah satunya, adalah petani milenial. Itu artinya, harapan akan lahir dan bertumbuhnya generasi muda petani terus berkembang, Berbagai upaya pun tidak jera dilakukan diantaranya melalui Program Petani Milenial yang digulirkan pemerintah. Dilanjutkan, paradigma generasi milenial harus diubah terkait pertanian. Ia menjelaskan, pertanian bukan sesuatu yang miskin dan kotor.

Semua ekosistem petani milenial harus dihadirkan. Mulai dari pembeli, penyedia lahan, pemberi modal hingga komitmen perguruan tinggi pengembang teknologi per-

Dosen FPP Universitas Muhmammadiyah Malang

PEMIMPIN UMUM: Nawang Esthi Lestari PEMIMPIN REDAKSI/ PENANGGUNG JAWAB: Wahyu Kuncoro SN WAKIL PEMIMPIN REDAKSI : Wawan Triyanto REDAKTUR PELAKSANA: Gatot Suryo Widodo KOORDINATOR LIPUTAN : Bambang WN REDAKTUR: Choirul Anam, Anangsyah Isfianto, Sufendi Dimyati, Andre Endrayana Sasmita, Helmi Supriyatno, Zainal Ibad Reporter : M. Ali, Rachmat Caesar BSW, Zainal Ibad, Adit Hananta Utama, Abed Nego, Gegeh Bagus Setiadi, Diana Rahmatus Sholichah, Achmad Tauriq Imani Fotografer: Trie Diana Indahwati, Oki Abdul Sholeh Malang: M. Taufiq, Kabupaten Malang : Cahyono Nor Rochmah, Kota Batu: Anas Bachtiar, Kediri: Ervan Kholis, Pasuruan : Hilmi Husein, Pamekasan: Syamsuddin, Lumajang: Dwi Wismo Wardono, Probolinggo: Wiwit Agus Pribadi Jember: Effendi, Sampang: Nur Cholis, Sumenep: Agus Irianto, Samsul Arifin, Bondowoso: Ihsan Khalil, Situbondo: Sawawi, Tulungagung: Hadi Sucipto, Wiwieko Dh, Ponorogo: Yanuar Lamongan: Suprayitno, Jombang: Romadlon, Fathoni, Arif Yulianto Mojokerto: Hasan Amin, Sidoarjo: Ali Kusyanto, Hadi Sujitno, Achmad Suprayogi Gresik: Kerin Ikanto, Rokim, Tuban: Khoirul Huda Madiun: Sudarno, Blitar: Hartono, Nganjuk: Ristika, Bojonegoro: Achmad Basir, Trenggalek: Wahyu Asmoro, Jakarta: Tjitjik Rahayu.

Direktur Utama: Nawang Esthi Lestari, Direktur Umum: Wahyu Kuncoro SN, Direktur Keuangan Mira Damayanti Komisaris Utama: Sugeng Praptoyo, Komisaris: Bambang WN, Hasan Amin, Suprayitno, Malang: Gatot Soekardi, Ratna Nirmala, Lumajang: Didit Nur Jadit, Bondowoso: Hasto Pramudyo, Manager Produksi, Sirkulasi dan Periklanan: Sri Eddy Haryanto, Manajer Keuangan: Anangsyah Isfianto, Administrasi Keuangan: Etti Sri Kustini, Sri Poernomo, Sekretaris Perusahaan: Rani Cholyvianti, Sirkulasi: Titiek Yuliati (Koordinator), Utomo Pagon, Distribusi: Tatok Arly (Koordinator), Suparto, Mulyadi, Pracetak:Ali Sulkan (Koordinator), Danu Setiawan, Trisno purnomo, Onny Agung S, Oki Abdul Sholeh, Rendy Agung. Sekuriti: Saiful Hidayat, Akhmad Mukhdor Daniyal, Ucha Torindiansyah Alamat Kantor Pusat/Iklan/Redaksi: Jalan Indragiri 73 Surabaya, Telp : 031- 561-5454, Fax : 031-561-9009, Email Iklan: bhirawa_indragiri@yahoo.com, Email Redaksi: harian_bhirawa@yahoo.com Sirkulasi: Jalan Pengenal 5, Surabaya (60174), Telp : 031- 547-0650 (3 lines), Fax : 031-534-3359, Email Sirkulasi: bhirawasirkulasi@yahoo.com Bhirawa Online : http://www.harianbhirawa.co.id Bank: Bank Mandiri (BBD Jembatan Merah) Surabaya, No. Rek:140.0080000053, Percetakan: PT Media Nusantara Press, Kawasan Industri SIER, Jl. Rungkut Industri III No.49, Surabaya SIUPP: Nomor 159/SK/Menpen/SIUPP/A.7/1986, 22 April 1986.

Tarif Iklan: Iklan Baris Rp. 7.500/baris (maksimal 5 baris), Iklan Tender/Lelang Rp.10.000/mm kolom, Iklan Display warna (FC) Rp.10.000/mm kolom, Iklan Display hitam putih (BW) Rp.7.500/mm kolom. Harga belum termasuk PPn 10%.

PELAYANAN PUBLIK Stok Aman, Kemendag Stabilkan Harga Minyak Goreng Halaman 5

Rabu Legi, 5 Januari 2022

Surabaya, Bhirawa Menindaklanjuti arahan Presiden RI Joko Widodo, Kementerian Perdagangan berkomitmen memastikan stok minyak goreng tetap tersedia secara nasional dengan harga yang terjangkau. Penyaluran minyak goreng kemasan sederhana dengan harga Rp14 ribu per liter yang selama masa Natal 2021 dan Tahun Baru 2022, telah dilakukan melalui ritel modern, akan diperluas melalui pasar tradisional dan tetap melaksanakan operasi pasar.

“Kami memastikan stok minyak goreng tetap tersedia dengan harga terjangkau sehingga masyarakat dapat memperoleh minyak goreng di semua pasar baik ritel modern maupun di pasar tradisional,” terang Menteri Perdagangan, Muhammad Lutfi, Selasa (4/1).

Mendag Lutfi menambahkan

penyediaan minyak goreng kemasan sederhana merupakan respons pemerintah terhadap kenaikan harga minyak goreng belakangan ini. Untuk memastikan keberlanjutan ketersediaan minyak goreng kemasan sederhana dengan harga Rp14 ribu per liter, pemerintah akan menggunakan instrumen

subsidi yang berasal dari Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) Kelapa Sawit. “Pemerintah, di bawah koordinasi Kemenko Perekonomian akan menggunakan dana pengelolaan BPDP KS untuk kebutuhan pangan, khususnya dalam rangka menstabilkan harga minyak goreng,” ujar Mendag.

Kementerian Perdagangan telah melakukan koordinasi dengan produsen dan distributor serta pemerintah daerah untuk terus memastikan ketersediaan minyak goreng di pasar tradisional sehingga tidak terjadi kelangkaan di pasar.

“Kami juga meminta Pemerintah Daerah, khususnya dinas yang mem-

bidangi perdagangan untuk melakukan operasi pasar minyak goreng di wilayah masing-masing, agar manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat luas,” jelasnya.

Mendag menegaskan stabilitas harga barang kebutuhan pokok merupakan mandat Presiden Joko Widodo.

Di masa pandemi ini, Kementerian Perdagangan melakukan berbagai upaya untuk memastikan harga barang kebutuhan pokok tetap stabil.

“Stabilitas harga pangan menjadi perhatian serius pemerintah. Tidak hanya minyak goreng, tetapi juga barang kebutuhan pokok lainnya.

Stabilitas harga merupakan mandat yang diamanahkan Presiden yang

kami laksanakan dengan sungguhsungguh agar masyarakat bisa menikmati harga yang wajar,” kata Mendag Lutfi.

Sementara itu kenaikan harga minyak goreng saat ini dipengaruhi oleh harga crude palm oil (CPO) dunia yang naik menjadi USD 1.340/MT. Kenaikan harga CPO ini menyebabkan harga minyak goreng ikut naik cukup signifikan. Pantauan Kementerian Perdagangan per 3 Januari 2022, harga minyak goreng curah sebesar Rp17.900 per liter, minyak goreng kemasan sederhana sebesar Rp18.500 per liter dan minyak goreng premium sebesar Rp20.300 per liter.[riq.ca]

Menteri Perdagangan, Muhammad Lutfi

Tingkat Layanan Dispendukcapil Nganjuk Capai 81 Persen Nganjuk, Bhirawa Mulai hari pertama masuk 3 Januari atau hari pertama kerja di 2022, Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil (Dispendukcapil) Pemkab Nganjuk telah menyelesaikan 264 dari 581 permohonan atau 45% dari pemohon KTP. Melalui program administrasi kependudukan (Adminduk) Cemerlang minat warga mengurus adsministrasi kependudukan secara mandiri makin meningkat.

“Luar biasa, alhamdulillah, mulai 3 Januari, RSI ‘Aisyiyah Nganjuk telah membuka layanan terintegrasi pembuatan akta kelahiran bayi di RSI. Meski, pada permohonan kesatu ditolak krn persyaratan belum sesuai. Maklum baru pertama. It’s OK, kita perbaiki hari ini,” terang Plt Kepala Dispendukcapil Nganjuk, Slamet Basuki.

Manajemen RSI’ Aisyiyah telah

mengumumkan ke publik soal layanan pembuatan akta kelahiran gratis, pada akun Instagram RSIA Nganjuk. Selanjutnya, disusul layanan serupa pada RSUD Nganjuk, RSUD Kertosono, RS Bhayangkara dan 20 Puskesmas di Nganjuk.

Slamet Basuki juga menjelaskan pada 2021 lalu capaian kinerja Dispendukcapil cukup optimal. Dimana dari data Dispendukcapil, sejak adanya layanan Adminduk Cemerlang yang diluncurkan pada 7 April 2021 lalu, telah menyelesaikan 67.335 permohonan adsministrasi kependudukan seperti KTP, KK dan Akta Kelahiran.

Dengan rincian, 6 permohonan menunggu, 578 permohonan masih dalam proses atau 1% dan 12.229 permohonan ditolak atau 18 %, kemudian 54.548 permohonan atau 81% sisanya tuntas.[ris.ca] ristika/bhirawa

Pemkab Nganjuk menerima bantuan mobil penunjang layanan adminduk yang diterima langsung oleh Plt Bupati Nganjuk, H Marhaen Djumadi.

trie diana/bhirawa

Bank Sampah

Antusias warga RT 03 RW 01 Jl Jetis Wetan Surabaya, saat mengumpulkan barang bekas yang tidak terpakai atau limbah rumah tangga (bank sampah) dapat menghasilkan uang, Selasa (4/ 1).

LINTAS PELAYANAN

Puskesmas se-Tulungagung Pantau PMI Pulang Kampung Tulungagung, Bhirawa Kepulangan sejumlah pekerja migran Indonsia (PMI) ke kampung halamannya masing-masing menjadi perhatian serius dari Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Tulungagung.

Mereka meminta seluruh Piskesmas untuk memantau kepulangan PMI untuk mengantisipasi penyebaran Covid-19 varian Omicron.

“Kami sudah menyebar data-data PMI yang didapat dari Disnakertrans ke Puskesmas-Puskesmas. Mereka (Puskesmas) diminta untuk mengawasi jika para PMI ada yang bergejala terpapar Covid-19,” ujar Kepala Dinkes KabupatenTulungagung, dr Kasil Rohmad, Selasa (4/1).

Tiga Pos Perlintasan KA Baru di Kota Probolinggo Segera Dibangun Probolinggo, Bhirawa Seridaknya ada 17 perlintasan Kereta Api (KA) di Kabupaten Probolinggo tanpa dilengkapi palang pintu. Namun, karena keterbatasan anggaran, hanya satu palang pintu bisa dibangun tahun depan. Yaitu di Leces. Sedangkan di wilayah kota Probolinggo demi keamanan dan kenyamanan pemakai jalan dan penumpang KA, 3 pos perlintasan KA baru di kota Probolinggo juga segera dibangun.

Pemkab Probolinggo mengalokasikan Rp 400 juta untuk pembangunan pos dan palang pintu rel KA di Kerpangan, Leces. Anggaran itu dialokasikan melalui APBD 2022. Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Probolinggo Taufik Alami, Selasa (4/1) mengatakan, cukup banyak rel KA yang tanpa dilengkapi palang pintu. Namun, yang paling sering terjadi kecelakaan melibatkan kereta api yaitu di perlintasan Kerpangan, Leces. Karena itu, tahun depan akan dibangun pos dan palang pintu di perlintasan rel KA Kerpangan.

“Sudah dialokasikan melalui APBD 2022 sekitar Rp 400 juta untuk pembangunan pos dan palang pintu di perlintasan rel KA Kerpangan. Karena keterbatasan anggaran, tahun depan hanya satu titik perlintasan rel KA yang dibangun,” katanya.

Taufik menerangkan, pihaknya sudah mengajukan ke Dirjen Perkeretaapian untuk mendapatkan rekomendasi pembangunan palang pintu dan pos penjagaannya. Sebab, pembangunan palang pintu tetap harus ada rekomendasi dari Dirjen Perkeretaapian di Kemenhub. “Sudah dapat rekomendasi izin untuk pembangunan pos dan palang pintu itu,” ujarnya.[wap.ca]

dr Kasil Rohmad

Menurut dia, Dinkes Kabupaten Tulungagung terus melakukan antisipasi agar penyebaran virus Covid19 varian Omicron tidak sampai ke Kota Marmer. Termasuk dengan bekerjasama dengan pihak Kantor Imigrasi. “Ini karena masuknya Omicron masuknya lewat PMI atau pelancong dan pendatang dari luar negeri. Kami selalu koordinasi dengan mereka (Kantor Imigrasi dan Disnakertras). Siapasiapa yang saat ini baru bepergian, juga yang di bandara,” bebernya.

Dokter Kasil menyebut pengawasan terhadap para PMI yang pulang kampung menjadi prioritas dalam antisipasi masuknya varian Omicron ke Tulungagung, kendati

mereka sudah dites swab dan hasilnya negatif. “Selain juga mengawasi warga Tulungagung yang baru saja melakukan perjalanan ke luar kota,” sambungnya.

Menjawab pertanyaan, mantan Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Tulungagung ini mengatakan sudah menyiapkan sejumlah fasilitas kesehatan jika kemudian ditemukan penularan Covid-19 varian Omicron di Kota Marmer. “Kami sudah siapkan tempat isolasi meski belum aktif. Rumah Sakit Darurat Covid-19 (RSDC) juga tengah kamin siapkan.

Jangan sampai terjadi penularan baru kalang kabut, termasuk persediaan oksigen,” paparnya. [wed.ca]

Proges Keseluruhan di Atas 70 Persen

Minta Pembangunan Mall Pelayanan Publik Dikebut Pasuruan, Bhirawa Wali Kota Pasuruan, H Saifullah Yusuf (Gus Ipul) meminta pengerjaan rehab bangunan eks Mall Poncol menjadi Mall Pelayanan Publik dipercepat. Tujuannya agar Mall tersebut bisa dimanfaatkan. “Kita minta pengerjaan ini supaya dipercepat.

Intinya kita lihat kurang dimana dan kekurangan itu segera diselesaikan.

Sejumlah OPD kami ajak untuk merencanakan dengan baik,” ujar Gus Ipul, Selasa (4/1).

Menurut Gus Ipul, saat ini kekurangannya ada pada beberapa partisi di dalam mall yang masih belum lengkap. Pembangunan akan dilanjutkan antara bulan Maret, April, dan Mei. Rehab bangunan eks Mal Poncol menjadi Mal Pelayanan Publik

sudah tuntas pada Desember kemarin. Besaran dana rehab Rp 1,4 miliar bersumber dari APBD untuk memperbaiki bangunan yang lama mangkrak tersebut. “Progres keseluruhan saat ini sudah diatas 70 persen. Dengan anggaran yang terbatas, bagaimana bisa dimulai simulasi mana dulu pelayanan yang bisa dimulai. Saya ingin percepatan,” kata Gus Ipul.

Sekadar diketahui, eks Mall Poncol bakal diubah menjadi Mall Pelayanan Publik. Sejumlah pelayanan publik bakal ditempatkan di mall tersebut. Pada lantai atas Mall Pelayanan Publik itu nantinya juga akan menjadi display UMKM atau pusat oleh-oleh yang terintegrasi dengan kawasan Alun-Alun Kota Pasuruan.[hil.ca]

UMKM, Ibarat Motor yang Tahan Banting dan Kuat Meski Dihantam Krisis Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Jawa Timur Adik Dwi Putranto menyatakan salah satu bukti penerapan Sistem Ekonomi Kerakyatan di Indonesia adalah munculnya UMKM yang menjamur di tanah air dan menjadi salah satu motor yang aktif menggerakkan perekonomian Indonesia. Motor yang tahan banting dan kuat meski dihantam krisis.

“Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM, jumlah UMKM saat ini mencapai 64,2 juta dengan kontribusi terhadap PDB sebesar 61, 07 persen atau senilai Rp 8.573,89 triliun rupiah. Kontribusi UMKM terhadap perekonomian Indonesia meliputi kemampuan menyerap 97 persen dari total tenaga kerja yang ada serta dapat menghimpun sampai 60,4 persen dari total investasi,” ujar Adik Dwi Putranto di Surabaya, Dan sepanjang masa pandemi Covid-19 UMKM telah mengalami pasang surut yang cukup dalam.

UMKM menjadi salah satu usaha yang terdampak sangat besar atas kondisi tersebut. “Survei yang di-

lakukan oleh LIPI menunjukkan bahwa 94 persen UMKM mengalami penurunan penjualan akibat Covid-19. Pada 2020, hanya sebesar 35,2 persen UMKM yang beroperasi normal, sisanya sebesar 34,4 persen beroperasi terbatas, dan sebanyak 30,40 persen UMKM harus menutup usahanya,” kata Adik.

Namun geliat UMKM perlahan mulai pulih seiring mulai terkendalinya Covid-19 serta didukung dengan realisasi program PEN. Pada periode Maret hingga April 2021, sebesar 84,80 persen UMKM kembali beroperasi, sementara hanya 8,10 persen saja yang beroperasi terbatas dan sebesar 7,10 persen yang

harus berhenti Operasi. Salah satu langkah yang mereka lakukan untuk kembali bergerak di masa pandemi adalah melalui digitalisasi, walaupun pada kenyataannya upaya ini tidak maksimal karena penetrasi digitalisasi UMKM terkesan berjalan lambat.

Hal ini terlihat pada saat pandemi, dimana perkembangan platform ecommerce di Indonesia meningkat dengan sangat pesat yang disebabkan oleh shifting consumer behavior pada era Pandemi Covid-19. Data BI menunjukkan bahwa tahun 2020 jumlah transaksi e-commerce di Indonesia bernilai Rp 266 triliun. “Tetapi kenaikan kinerja penjualan secara online tersebut tidak berbanding lurus dengan besarnya kontribusi UMKM terhadap penjualan tersebut.

Mendag RI Agus Suparmanto menyatakan bahwa kontribusi produk lokal termasuk UMKM / IKM Indonesia hanya sebesar 7 persen saja, selebihnya adalah barang impor,” katanya. Pernyataan Menteri

Perdagangan tersebut menurut Adik tidak berbeda jauh dengan apa yang diungkapkan oleh Menko Perekonomian Airlangga Hartarto bahwa pada tahun 2021 proyeksi transaksi e-commerce Indonesia bernilai Rp 395 triliun.

“Tetapi Indef menyatakan bahwa kontribusi produk lokal termasuk UMKM / IKM kita terhadap transaksi tersebut hanya sebesar 10 persen saja selebihnya adalah barang impor. Ini seperti apa yang diungkapkan oleh Pakde Karwo bahwa persoalan digitalisasi UMKM masih menjadi Pekerjaan Rumah bagi kita untuk segera mencarikan solusinya bagaimana kemudian kontribusi UMKM terhadap penjualan secara daring ini bisa dinaikkan secara signifikan,” tegas Adik.

Ketidakseiringan pertumbuhan tersebut menurut Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Watimpres) Soekarwo disebabkan karena lemahnya komitmen beberapa pihak untuk bersama-sama mendukung pen-

ingkatan kinerja UMKM, misalnya dalam hal transformasi digital. Pakde Karwo, panggilan akrab Soekarwo, menyatakan bahwa transportasi digital di Indonesia terkesan elitis dan tidak merakyat, hanya dipasang di daerah perkotaan yang memiliki potensi cukup besar.

“Mengapa blank spot kita banyak karena Base Transceiver Station (BTS) hanya dipasang di daerah yang menguntungkan. Untuk itu saya memberikan solusi agar Pemda menggelar fiber optik secara mandiri di daerah masing-masing lewat APBD sehingga masyarakat di pinggiran bisa mengakses internet.

Saat ini semua diserahkan kepada perusahaan telekomunikasi, sehingga blank spot banyak dan akhirnya marketing digital untuk UMKM tidak jalan. Dan kondisi ini juga menjadi salah satu ke kendala dalam mencapai target pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5 persen hingga 5,8 persen di tahun 2022,” ujar Pakdw Karwo saat Sem-

Ketua Umum Kadin Jawa Timur, Adik Dwi Putranto

inar tentang Outlook Ekonomi Kerakyatan 2022 yang digelar oleh Airlangga Forum secara virtual, belum lama ini.[ma.ca]

Bhir

PENDIDIKAN, KEBUDA

Halaman 6

Rabu Legi, 5

Despro ITS Tawarkan Golden Ticket Pertama untu Surabaya, Bhirawa Departemen Desain Produk Industri (Despro) Fakultas Desain Kreatif dan Bisnis Digital (FDKBD) Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) tawarkan Golden Ticket bagi calon mahasiswa dengan prestasi luar biasa. Penawaran ini diberikan dalam Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) 2022.

Namun untuk bisa mendaptkan Golden Ticket ini, ada beberapa persyaratan umum dan tahapan seleksi yang harus dimiliki calon mahasiswa baru.

Menurut Kepala Departemen Desain Produk Industri ITS, Bambang Tristiyono ST MSi, tujuan adanya jalur Golden Ticket ini untuk memberikan apresiasi khusus bagi siswa

SMA/MA/SMK sederajat yang memenuhi persyaratan dan kriteria untuk diterima menjadi mahasiswa baru tahun 2022. "Hal ini juga sebagai bentuk rangkaian promosi Despro agar lebih dikenal masyarakat,'' jelasnya, Selasa (4/1).

Jalur yang kali pertama dibuka Despro ITS ini memiliki beberapa persyaratan umum. Diantaranya, peserta harus memiliki Nomor Induk Siswa Nasional (NISN), menyertakan copy rapor hingga semester V, men-

cantumkan bukti prestasi akademik maupun nonakademik, mencantumkan bukti prestasi luar biasa, membuat uraian yang ditulis tangan berisi deskripsi diri dan alasan memilih Despro ITS, serta surat pernyataan keaslian prestasi dan dokumen dengan mengetahui kepala sekolah.

"Persyaratan lainnya adalah peserta harus memilih Departemen Desain Produk ITS sebagai Perguruan Tinggi Negeri (PTN) pilihan satu pada jalur pendaftaran SNMPTN

2022. Atau pilihan satu pada jalur Seleksi Kemitraan, Mandiri, dan Prestasi (SKMP) bagi pemenang yang tidak masuk kuota SNMPTN,'' ujar Bambang.

Peserta juga harus melampirkan bukti keikutsertaan ITS Fair Ini lho ITS yang diselenggarakan pada 8 23 Januari 2022 mendatang. Bambang menjelaskan, hal ini agar peserta lebih mengenal ITS, khususnya Departemen Desain Produk Industri ITS. ''Kami tidak ingin salah

pilih, keikutsertaan peserta dalam ITS Fair dapat menunjukkan keseriusan dan minat memilih Despro ITS,'' ungkapnya.

Selain itu, terdapat tiga jenis prestasi luar biasa yang dapat didaftarkan. Pertama, prestasi nasional atau internasional di bidang desain dan diselenggarakan oleh institusi terkemuka. Kedua, entrepreneur terutama di bidang desain atau bisnis kreatif yang dibuktikan dengan profil usaha dilengkapi omzet dan

Masuki Semester Genap, SDI Nurul Anshar Masih Terapkan PTM Situbondo, Bhirawa Memasuki semester genap di awal tahun 2022, sejumlah SD masih komitmen menerapkan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) terbatas. Salah satunya, di SDI Nurul Anshar Panji, Kabupaten Situbondo yang masih konsisten PTM terbatas. Kebijakan ini dilakukan karena serapan vaksin di Kabupaten Situbondo belum memenuhi syarat kuota minimal 70%.

Menurut Kepala SDI Nurul Anshar Panji, Kabupaten Situbondo Sudibyo MPd, PTM terbatas yang dilaksanakan ini dimungkinkan belum maksimal. Sebab target vaksin di Kabupaten Situbondo masih belum terpenuhi. ''Aturan ini mengacu pada ketentuan Kementerian Dalam Negeri dan SKB empat menteri,'' tegas Yoyok-panggilan akrab Sudibyo, Selasa kemarin (4/1).

Yoyok menjelaskan, di dalam SKB Empat Menteri itu juga mengatur hal yang sama. Namun yang terpenting, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta Satgas Covid 19

mengetahui situasi terkini, terkait dengan penerapan PTM yang ada di Kabupaten Situbondo. Berdasarkan Surat Edaran (SE) yang dikeluarkan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Situbondo, pendidikan masih melakukan PTM terbatas.

"Meskipun, batasannya tidak secara spesifik disebutkan. Apakah itu 50%, 75% atau berapa persen. Artinya, sekolah konsisten mematuhi aturan,'' jelas Yoyok.

Yoyok menambahkan, jika berkaca kepada daerah lain yang sudah

sawawi/bhirawa

Kepala SDI Nurul Anshar Panji Situbondo Sudibyo MPd (berpeci) saat memantau pelaksanaan PTM terbatas baru - baru ini.

BANGKU POJOK

Radio milik Pemkab Sidoarjo yang studionya ada di Jl Pahlawan Nomor 200, Sidoarjo.

Radio Pemkab Sidoarjo Berhenti Mengudara Sidoarjo, Bhirawa Plt Kadis Kominfo Kab Sidoarjo, Drs Misbahul Munir MM menjelaskan, radio Pemkab Sidoarjo LPPL Suara Sidoarjo, untuk sementara waktu, mulai Senin (3/1) kemarin, berhenti mengudara. Keputusan untuk off air sementara ini, dijelaskan Misbah-sapaan akrab Misbahul Munir, untuk memproses kejelasan gelombang FM dari radio yang berada di Jl Pahlawan Nomor 200, Komplek Perumahan Wisma Sarinadi, Kelurahan Magersari, Kec Sidoarjo.

"Kami tidak tahu sampai kapan off air ini. Mungkin sampai ada kejelasan resmi terkait frekwensi gelombang FM dari radio ini,'' ujar Misbah, Selasa (4/1) kemarin.

Menurut Misbah, LPPL Suara Sidoarjo beberapa waktu ini telah mengudara secara online, lewat sejumlah media sosial.

Tidak lagi menggunakan jalur frekwensi FM. Ada keinginan, nantinya LPPL Radio Suara Sidoarjo ini supaya juga menggunakan jalur frekwensi FM yang pernah dipakai yakni 100.9.

Informasi yang pernah didapat, meski kini radio Pemkab Sidoarjo itu sudah terwadahi dalam Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL) yang dibentuk dengan Perda Nomor 4 tahun 2015, tetapi untuk izin siarannya memang belum ada.

Meski pernah menggunakan jalur 100.9 FM, namun jalur tersebut hingga kini masih belum resmi. Sebab masih belum ada izinnya. Informasinya masih dalam proses. Namun faktanya, dari dulu hingga sekarang tidak juga selesai - selesai. Mengacu pada UU nomor 32 tahun 2002 dan PP nomor 11 tahun 2005 tentang penyiaran, tentu saja jangan sampai siaran radio Pemkab Sidoarjo yang berdiri sejak tahun 1971 itu, menjadi ilegal karena tidak ada izin siarannya. [kus.fen]

lebih dahulu menerapkan PTM 100%, dirinya juga ingin melaksanakan PTM secara penuh. Keinginan itu mengacu pada sejumlah alasan, diantaranya kondisi orang tua yang jenuh dan bingung dengan kondisi selama ini sehingga membuat sistem pengajaran guru kurang maksimal.

Yoyok berharap, ada kebijakan bersama yang benar - benar dikaji dengan baik sehingga Kabupaten Situbondo bisa menerapkan PTM 100%. Tetapi harus ada warning dan sekolah harus patuh dengan Protokol Kesehatan (Prokes).

Apalagi para orang tua juga mengaku jenuh serta bingung memikirkan pembelajaran anak - anaknya selama kondisi Covid 19.

"Kami juga menghindari loss learning. Ini memiliki dampak yang luar biasa. Misalnya bagi sekolahsekolah swasta. Ditambah lagi masalah administrasi keuangan.

Kesimpulannya pandemi Covid 19 ini berakibat luar biasa bagi sekolah swasta,'' tandas Yoyok. [awi.fen]

Kadisparpora Bantah Ada Pungli di Wisata Padusan Mojokerto, Bhirawa Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga (Disparpora) Kabupaten Mojokerto, Amat Susilo, membantah jika terjadi praktek Pungli (Pungutan Liar) di Wana Wisata Padusan, air panas. Pacet, dalam menerapkan tiket masuk.

Hal ini disampaikan terkait nyanyian nitizen di media sosial akun Fasebook yang ramai memperbincangkan, terkait mahalnya harga tiket masuk dan parkir yang dianggap seperti Pungli di objek wisata ini.

Postingan akun facebook itu yakni ''Masuk Gerbang Pacet untuk Tiga orang + Dua Sepeda Motor Membayar Rp50 ribu. Parkir Lagi Rp10 ribu untuk Dua Motor, Masuk Kolam Air Panas Rp30 ribu untuk Tiga orang, Itu Belum Lagi Ke Spot Lainnya Yang Juga Bayar Lagi. Ini Tempat Wisata atau Tempat Pungli? Kenapa Gak Sekalian Bayar semua di Pintu Masuk Utama Wana Wisata,'' kata nitizen dengan nada tanya.

Terkait hal ini Kepala Disparpora Kabupayen Mojokerto menjelaskan, tiket masuk objek wisata termasuk asuransi telah sesuai retribusi di Wana

Wisata Padusan Pacet. ''Benar yang Rp15 ribu pintu masuk kawasan wana wisata yang Rp10 ribu tiket masuk kolam air panas dan yang Rp5 ribu parkir yang dikelola desa. Tapi kalau hanya mau ngopi di warung - warung kawasan Padusan , ya cukup tiket masuk bawah Rp15 ribu (Pintu Utama) saja,'' jelasnya, Selasa (4/12).

Amat Susilo menanggapi terkait Wana Wisata Padusan Pacet yang dituding tempat pungli. Pihaknya, berencana melaporkan kejadian ini ke Polres Mojokerto. Karena itu ada karcis resmi, dilihat saja perkembangannya nanti, mungkin yang posting baru pertama main ke sana. Namun dengan adanya kejadian ini, kami akan melakukan evaluasi bersama Perhutani selaku pemangku kawasan hutan dan Stakeholder terhadap pengelolaan Wana Wisata Padusan Pacet.

"Tetap sebagai bahan evaluasi nanti kita bicara dengan Perhutani dan stakeholder yang lain. Karena saat ini sedang dibangun tempat parkir guna mengantisipasi parkir liar di Wana Wisata Padusan Pacet,'' tandasnya. [min.fen]

Siswa SD di Kota Pasuruan saat mengenakan seragam pramuka. Tahun ini, Pemkot Pasu

Pemkot Pasuruan Siap Bagikan Puluhan Pasuruan, Bhirawa Pemkot Pasuruan akhirnya merealisasikan seragam gratis untuk puluhan ribu siswa SD dan SMP di Kota Pasuruan.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pasuruan, Mualif Arif menjelaskan, totalnya ada sekitar 32.600 siswa yang akan menerima seragam untuk jenjang SD dan SMP. "Proses pengadaannya sudah selesai pada 28 Desember 2021. Kainnya sudah kami dapat serta akan didistribusikan ke sekolah sekolah. Totalnya, kurang lebih akan dibagikan kepada 32.600 siswa,'' ujar Mualif Arif, Selasa (4/1).

Dari masing - masing sekolah, kata Mualif, kain seragam nantinya akan dibagikan kepada seluruh siswa secara serentak. Alokasi anggaran sekitar Rp14 miliar untuk membelanjakan

kain seragam itu.

"Pembagian kain seragam mencakup lebih dari 100 lem-

baga pendidi Mualif Arif.

Mualif menj

Suasana objek wisata Padusan air panas Pacet

GALERI PRESTASI

Bupati Maryoto Target Vaksinasi Anak Tuntas 10 Hari Bupati Tulungagung, Maryoto Birowo, mentargetkan vaksinasi Covid 19 bagi anak usia 6 hingga 11 tahun berlangsung cepat. Ia menyebut vaksinasi ini akan selesai secara keseluruhan selama 10 hari ke depan.

Oleh: Wiwieko, Kabupaten Tulungagung

wiwieko/bhirawa

Bupati Maryoto dan Wabup Gatut Sunu bertepuk tangan memberi semangat pada salah seorang siswa yang menjalani vaksin Covid-19.

"Ada 89.276 sasaran untuk anak yang akan divaksin Covid 19 di Kabupaten Tulungagung dan kami targetkan dalam 10 hari sudah dapat terselesaikan,'' ujarnya saat bersama Wabup Tulungagung, Gatut Sunu Wibowo dan Forkopimda meninjau pelaksanaan kick off vaksinasi anak di SDN 4 Kampung Dalem, Kota Tulungagung, Selasa (4/1).

Menurut Wabup Gatut, penyelenggaraan vaksinasi anak ini untuk mempercepat dan memperbanyak warga Tulunga-

gung yang mendapat suntikan vaksin Covid 19. Selain itu, juga persiapan untuk melaksanakan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) secara penuh atau 100%.

"Sekarang menuju new normal.

Apalagi Tulungagung sudah masuk level 1 dalam pelaksanaan PPKM,'' paparnya.

Sesuai Inmendagri Nomor 1 Tahun 2022 saat ini Kabupaten Tulungagung sudah tercatat sebagai daerah di Jatim yang memberlakukan PPKM level 1. Penurunan dari level 2 ini karena warga Kota Marm-

er yang telah divaksin Covid 19 dosis pertama sudah lebih dari 70%, sedangkan warga Lansia yang divaksin Covid 19 mencapai 60% lebih.

Dengan status Kabupaten Tulungagung yang sudah masuk PPKM level 1, lanjut Bupati Maryoto Birowo, kini Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Dindikpora) Kabupaten Tulungagung sedang mempersiapkan untuk PTM 100%. "Tapi kami ingatkan agar semua untuk tetap memperhatikan 6M dan 3T. Meski sekarang sudah PPKM level 1 dan nanti PTMT 100% tetap harus menjaga Protokol Kesehatan (Prokes),'' tandasnya.

Sedang terkait pelonggaran di sektor hiburan sebagai imbas dari Kabupaten Tulungagung sudah menerapkan PPKM

level 1, mantan Sekda Tulungagung ini menyatakan, masih perlu dirapatkan dengan Forkopimda dan Satgas Percepatan Penanganan Covid 19 Kabupaten Tulungagung. Rapat rencananya akan digelar pada Kamis (6/1) besok.

"Ini kan kita baru dapat level 1. Nanti soal pelonggaran akan dirapatkan pada Hari Kamis (6/1),'' terangnya.

Sementara itu, dalam pelaksanaan vaksinasi Covid 19 bagi anak di SDN 4 Kampung Dalem diikuti sebanyak 800 anak. Sebagain dari mereka ada yang menangis ketika disuntik vaksin, meski kemudian ceria kembali setelah dihibur oleh pertunjukan badut dan super hero yang sengaja didatangkan untuk menghibur mereka. [fen]

rawa

& OLAHRAGA uk Jalur SNMPTN

AYAAN Januari 2022

Halaman 7

Dispendik Pungkasi Diklat Calon Kepala Sekolah

link business account. ''Ketiga, influencer atau Youtuber yang dibuktikan dengan link media sosial,'' jelas lelaki berkaca mata ini.

Adapun mengenai tahap seleksi, peserta akan melalui tiga tahapan.

Tahap pertama, seleksi dokumen yang disyaratkan akan dibuka pada 14 - 28 Februari 2022 pukul 17.00 sore. Tahap kedua, seleksi wawancara bagi yang lolos tahap pertama.

Kemudian tahap ketiga, verifikasi akhir dan pengumuman peraih

Golden Ticket.

Terakhir, Bambang berharap dengan adanya jalur Golden Ticket ini dapat menjadikan Departemen Despro ITS lebih dikenal dan menjadi pilihan favorit siswa. Ia juga berharap jalur ini dapat memberi apresiasi khusus bagi peserta yang memenuhi persyaratan dan kriteria untuk diterima menjadi mahasiswa baru tahun 2022. ''Semoga pendaftar dan peminat Despro ITS lebih meningkat lagi,'' tandasnya penuh harap. [ina.fen]

Probbolinggo, Bhirawa yang sangat memuaskan.

Dinas Pendidikan (Dispendik) KabuDiklat CKS digelar Dinas Pendidikan paten Probolinggo bekerja sama den- (Dispendik) Kabupaten Probolinggo gan Lembaga Pengembangan dan bekerja sama dengan Pusat PengemPemberdayaan Kepala Sekolah dan bangan dan Pemberdayaan Pendidikan Pengawas Sekolah (LPPKSPS), dan dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Kewarganegaraan dan Ilmu Penge(LPMP) Jawa Timur menggelar Pen- tahuan Sosial (PPPPTK PKN dan IPS), didikan dan Pelatihan (Diklat) Calon Ke- serta Lembaga Pengembangan dan pala Sekolah (CKS) gelombang dua Pemberdayaan Kepala Sekolah dan menggunakan anggaran PAK APBD Pengawas Sekolah (LPPKSPS) ini dimeKabupaten Probolinggo. riahkan dengan Gelar Karya para CKS. Setelah menjalani serangkaian kegDiklat CKS ini diikuti 40 orang peseriatan, Diklat CKS resmi ditutup, di Hotel ta. Mereka sudah mengikuti pelatihan Bromo View Probolinggo. Penutupan ini selama 300 jam pelajaran dengan naraditandai dengan pelepasan tanda pe- sumber dari Dispendik Kabupaten serta secara simbolis oleh perwakilan Probolinggo, PPPPTK PKN dan IPS, peserta. Penutupan Diklat yang diikuti serta pengajar tunggal di kelas. Pe18 orang peserta ini dipungkasi den- nilaian mencakup tiga aspek meliputi gan peninjauan hasil gelar karya inova- sikap, pengetahuan dan ketrampilan. si oleh para CKS oleh Sekretaris KeKepala Dispendik Kabupaten Propala Dispendik Kabupaten Proboling- bolinggo, Fathur Rozi mengungkapgo, Edy Karyawan didampingi Ketua kan, kini kehidupan manusia sudah LPMP Jawa Timur, Rizqi. masuk di era revolusi industri 4.0.

Menurut Kepala Bidang Pembinaan Artinya, seluruh kebutuhan manusia Ketenagaan Dispendik Kabupaten dipenuhi oleh digitalisasi. Apa yang Probolinggo, Yunita Nur Laili, Selasa (4/ menjadi karya dari para calon kepala 1) kemarin, untuk tahap I telah sukses sekolah ini juga bagian dari perkemmengantarkan 40 peserta Diklat. ''Se- bangan di era revolusi industri 4.0. moga bisa lulus semua dan tidak ada "Tetapi kita tidak hanya hadir di yang tertinggal. Terima kasih kepada era revolusi industri 4.0 saja, tetapi para narasumber yang telah membekali kita juga hadir di sebuah zaman yang para calon kepala sekolah dengan penuh dikenal dengan Society 5.0. Dimana waktu dan optimal,'' ungkapnya. masyarakat harus mampu menyeSementara Kepala LPMP Jawa Timur, Rizqi, menyampaikan apresiasi atas upaya nyata dari Pemerintah Kabupaten Probolinggo melalui Dinas Pendidikan untuk menyediakan anggaran Diklat sebagai wujud komitmen dalam memenuhi kekurangan CKS. "Ke depan LPMP siap bekerjasama dan membantu fasilitasi dengan biaya murah dan fasilitas LPMP Jawa Timur hingga tiga hari bila memerlukan nararsumber dalam peningkatan kapasitas guru penggerak dalam pembuatan essay, penyusunan karya tulis dan keterampikan pembelajaran,'' ujarnya.

Sedangkan Sekretaris Dispendik Kabupaten Probolinggo, Edy Karyawan menambahkan. Setelah penilaian selama Diklat, gelar karya hingga penutupan tentu diperlukan semangat energi dan dedikasi agar mendapatkan nilai Dispendik pungkasi Diklat calon kepala sekolah

lesaikan permasalahan hidup dengan akal dan hatinya. Ini yang menjadi pembeda manusia dengan yang lain. Society 5.0 ini artinya mempunyai akal dan hati dalam menyelesaikan permasalahan,'' ungkapnya.

Menurut Rozi, hal ini juga berlaku dalam proses pembelajaran terhadap anak didiknya. Artinya, dalam proses pembelajaran pastikan menggunakan akal dan hati. Karena apa yang berasal dari hati akan sampai juga ke hati. ''Jangan kaku dengan aturan yang ada, utamakan nilai - nilai religius dan perasaan dalam proses pembelajaran terhadap anak didik,'' jelasnya.

Rozi menjelaskan, kehidupan abad 21 ini ada empat jenis kompetensi yang harus dimiliki meliputi berpikir kritis, ketrampilan berkomunikasi, kreatifitas dan kolaborasi. Semua itu merupakan sebuah keniscayaan yang harus dimiliki di abad 21.

"Tetapi ingat, kita menjadi jembatan bagi anak didik menuju ke zamannya dengan kunci kemanfaatan. Menjadi guru bukan hanya sekedar mengajar tapi lebih dari lebih itu memberikan edukasi bagaimana menggambarkan anak didik kita hidup pada zamannya, nanti menjadi manusia yang bermanfaat.

Itu tidak bisa tidak harus menggunakan akal dan pikiran kita,'' terangnya.

Rozi menegaskan, peserta didik itu

adalah ciptaan Allah SWT yang menggunakan hati dan akal. Dalam proses pembelajaran begitu juga. ''Jadilah kita ulil albab dan melahirkan ulil albab.

Generasi yang menggunakan akal dan pikirannya sehingga mampu mengarungi kehidupan di zaman Society 5.0,'' tegasnya.

Sementara Ketua PPPPTK PKN dan IPS, Subandi, mengaku sangat senang melihat hasil karya yang dilakukan oleh para CKS. Diharapkan hasil karya ini bisa segera diangkat dan diimplementasikan dengan baik. ''Fenomena sekarang banyak sekali perubahan perubahan,'' paparnya. Subandi menegaskan, kepala sekolah tingkat SD maupun SMP harus banyak membaca dan melihat website dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) agar mengetahui setiap perubahan yang dilakukan Kemendikbudristek.

"Kalau zamannya sudah informasi dan teknologi, maka didiklah anak sekarang dengan menggunakan informasi dan teknologi. Didiklah anak sesuai dengan zamannya. Saya harapkan hasil karya ini tidak hanya berada di ruangan ini saja, tetapi yang lebih penting adalah bagaimana pasca pelatihan ini bisa ditularkan dan diimplementasikan ke teman-teman sejawatnya," tandasnya. [wap.fen]

wiwit agus pribadi/bhirawa

dengan tinjau hasil buku LKS.

Tahun 2022, Jember Rekrut 600 Kader Bela Negara dari Kalangan Perguruan Silat Jember, Bhirawa Di tahun 2022, Jember akan merekrut Kader Bela Negara (KBB) dari kalangan Perguruan Silat di Jember. Sedikitnya ada 31 Perguruan Silat di Jember yang akan mengirimkan sedikitnya 20 orang kadernya untuk di gembleng wawasan

hilmi husain/bhirawa

ruan akan membagikan kain seragam gratis untuk siswa SD dan SMP negeri dan swasta.

Ribu Seragam SD dan SMP secara Gratis

ikan,'' tandas elaskan, setiap

siswa akan mendapat dua jenis kain seragam. Yaitu kain untuk seragam pramuka. Lalu,

seragam nasional, yakni setelan putih - biru untuk SMP dan putih - merah untuk SD. "Subsidi kain seragam ini tidak hanya diperuntukkan bagi siswa di sekolah negeri saja, tetapi juga untuk SD dan SMP swasta. Termasuk juga dengan ongkos jahitnya yang dicairkan melalui Bank Jatim ke setiap rekening wali murid,'' kata Mualif Arif.

Nantinya, setiap wali murid mendapat ongkos untuk menjahitkan dua jenis kain seragam. Setiap setel seragam membutuhkan biaya Rp75 ribu.

Sehingga total ongkos jahit yang diberikan Pemkot Pasuruan sebesar Rp150 ribu ke setiap wali murid.

"Program ini secara tidak langsung ini menjadi pemicu pulihnya ekonomi di Kota Pasuruan. Para penjahit bisa mendapatkan order ongkos jahit,'' jelas Mualif Arif. [hil.fen]

Eddy Budi Susilo

kebangsaannya.

Hal ini disampaikan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kab Jember Eddy, Budi Susilo, Selasa (4/1) kemarin. Menurut Eddy, jumlah KBN di Kabupaten Jember sudah terbentuk 2 ribu lebih kader KBN. "Awal sebelumnya kami merekrut KBN dari kalangan pelajar.

Tahun 2021 lalu sudah dilaksanakan satu angkatan KBN dari kalangan perangkat desa. Mereka dilatih bekerjasama dengan Batalyon Rider 509,'' ungkap Eddy Sedangkan tahun 2022 ini pihaknya akan merekrut KBN dari kalangan Perguruan Silat di Jember. Di Jember ada 31 Perguruan Silat, nantinnya masing - masing perguruan mengirimkan 20 orang kadernya, untuk dilatih menjadi kader KBN. Kalau masing - masing mengirimkan 20 orang, berarti

ada 600 orang KBN yang dibentuk,'' katanya.

Eddy mengaku sudah berkomunikasi dengan para pimpinan perguruan untuk program KBN ini.

Harapannya, Perguruan Silat akan menjadi bibit yang bagus untuk kesatuan bangsa, untuk meningkatkan rasa bela negara, rasa cinta tanah air dan yang terpenting wawasan kebangsaan yang kita tingkatkan. Supaya mereka menjadi contoh di masyarakat, rukun dan mengisi pembangunan Jember secara produktif.

Mantan Kepala Dinas Pendidikan ini mengakui kalau di Jember masih ada tawuran yang melibatkan oknum perguruan silat di Jember. Bahkan, kata Eddy, pihaknya sudah berupaya berkomunikasi dan mengumpulkan seluruh Pimpinan Perguruan Silat yang di fasilitasi oleh IPSI Jember.

"Dari 31 Perguruan Silat sudah

berkumpul bahkan sudah mendeklarasikan diri untuk mewujudkan Jember yang damai, dan sudah ikrar untuk bersama - sama menjaga kondusifitas Jember. Namun masih ada oknum yang tidak bisa mengendalikan emosinya, sehingga masih ada saja kejadian yang melibatkan oknum Perguruan Silat,'' tandasnya.

Seperti yang terjadi di Mayang, Tempurejo, Bangsalsari. Peristiwa bentrok yang melibatkan oknum perguruan silat ini, disebabkan oknum tersebut tidak bisa mengendalikan diri, sehingga memunculkan sedikit bentrok atau class antar oknum perguruan silat.

"Tapi ini sudah selesai, masing masing pimpinan perguruan siap bertanggung jawab agar persoalan ini tidak lagi terjadi. Sedangkan masalah hukumnya, diserahkan kepada aparat penegak hukum (kepolisian),'' katanya. [efi.fen]

Awal Tahun Targetkan Cakupan Vaksin Anak dan Lansia 70 Persen Lamongan, Bhirawa Upaya percepatan vaksin Covid 19 di awal tahun 2022 dilakukan secara serentak di Wilayah Kodim 0812/Lamongan. Vaksinasi serentak ini merupakan lanjutan serbuan vaksin sebelumnya disemua kategori usia.

Para Babinsa bersama tiiga pilar desa dan tenaga kesehatan bekerja keras untuk memaksimalkan cakupan vaksinasi anak usia 6 sampai 11 tahun dan Lansia, yang hingga kini masih dibawah angka 70%.

"Pengoptimalan target cakupan ini dengan harapan herd immunity dapat segera terwujud secara menyeluruh di seluruh wilayah,'' ujar Dandim 0812 Lamongan, Letkol Kav Endi Siswanto Yusuf saat dikonfirmasi, Selasa (4/1).

Untuk mencapai target cakupan

vaksinasi yang telah ditetapkan pemerintah, jajaran Kodim 0812/Lamongan, beserta Koramil jajaran yang tersebar di wilayah Kabupaten Lamongan semakin menggencarkan layanan vaksin untuk semua sasaran, mulai anak hingga Lansia.

Salah satunya yang dilakukan Koramil 0812/22 Glagah melaksanakan gelaran vaksinasi anak usia 6 hingga 11 tahun di SDN Margoanyar Kecamatan Glagah, Kabupaten Lamongan. Dari pantauan di lapangan, vaksinasi di lokasi ini didampingi para Babinsa Koramil 0812/22 Glagah bersama Bhabinkamtibmas beserta Kepala Sekolah dan guru pendamping.

"Sejumlah 60 orang siswa SDN Margoanyar usia 6 hingga 11 tahun mendapatkan layanan vaksinasi je-

nis Vaksin Sinovac oleh Tim Nakes PKM Glagah dan Bidan Desa setempat,'' terangnya.

Dalam vaksinasi ini Danramil 0812/23 Glagah, Kapten Inf

Madelan melalui Bati Tuud, Pelda Purwanto juga menuturkan, untuk layanan vaksinasi anak di SDN Margoanyar menggunakan vaksin TNI sebanyak 260 dosis. [aha.yit.fen]

alimun hakim/bhirawa

Kodim 0812 Lamongan terus melakukan percepatan vaksinasi anak dan Lansia.

Awal Tahun 2022, BIN Genjot Vaksinasi Anak di Kabupaten Jombang Jombang, Bhirawa Badan Intelijen Negara (BIN) Daerah Jawa Timur (Jatim) menggenjot vaksinasi Covid-19 untuk anak usia 6 hingga 11 tahun di Kabupaten Jombang bekerjasama dengan Puskesmas Pulo Lor, Jombang, Selasa (4/1).

Vaksinasi bagi anak kali ini dilaksanakan di Sekolah Dasar Negeri (SDN) Denanyar 1, Jalan Nurcholis Majid Nomor 26, Denanyar, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang dengan target yang disiapkan sebanyak 217 dosis.

Vaksinasi juga dilaksanakan di SDN Denanyar 2, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang dengan target sebanyak 173 dosis. Total target untuk vaksinasi hari ini yakni sebanyak 390 dosis dengan vaksin yang digunakan jenis Sinovac.

Vaksinasi Covid-19 anak tahap pertama ini dilaksanakan untuk mencegah serangan virus varian baru Omicron. Di samping itu juga

untuk mengejar proses Pembelajaran Tatap Muka (PTM) 100 persen.

Salah satu orang tua siswa bernama Endang Sulasmiati (45), mengatakan, vaksinasi di sekolah putrinya Indira Aliya Kirana (8) yang masih duduk di kelas 2 ini sudah disosialisasikan beberapa hari sebe-

lumnya agar para orang tua bisa mempersiapkan.

"Orangtua dikasih formulir, kita menyetujui atau tidak lalu dikumpulkan. Setelah itu dikasih tahu pelaksanaan vaksinnya tanggal berapa, gitu," tutur Endang Sulasmiati.

Endang mengatakan, vaksinasi

Covid-19 sangat penting untuk kekebalan tubuh. Terlebih saat ini masih terjadi pandemi Covid-19.

Melihat fisik putrinya sehat, ia pun mengizinkan melaksanakan vaksinasi.

"Persiapannya sebelum berangkat, sarapan pagi. Lalu memba-

wa minuman manis, air putih. Teh manis sama susu," tuturnya lagi.

Kepala SDN 1 Denanyar, Wahyu Indriati menjelaskan, pelaksanaan vaksinasi Covid-19 di sekolah yang dipimpinnya ini menyasar kelas 1 hingga 6 usia 6-11 tahun. Sedangkan untuk kelas 6 yang berusia 12

arif yulianto/bhirawa

Vaksinasi anak usia 6 hingga 11 tahun di SDN Denanyar 1, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang yang diselenggarakan BIN Daerah Jatim dan Puskesmas Pulo Lor, Jombang, Selasa (04/01).

tahun, sudah melakukan vaksinasi yang pertama.

"Total 203 siswa, yang sudah vaksinasi tahap pertama 20 siswa.

Dan vaksinasi hari ini mayoritas yang dosis pertama," kata dia menjelaskan.

Dikatakannya, persiapan yang dilakukan pihak sekolah yakni dengan memberi edaran kepada orangtua murid terkait vaksinasi ini.

"Diberi ijin atau tidak. Jadi ada surat tertulis dari wali murid. Dan respon terhadap pelaksanaan vaksinasi ini, wali murid sangat mendukung. Hanya ada anak 1, 2 saja yang tidak boleh, karena memang dia punya sakit. Bila hari ini sakit, maka menunggu hingga sembuh lalu bisa vaksinasi," terangnya.

Sementara itu, Perawat Puskesmas Pulo Lor, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang, Wildan Arifin menerangkan, pada pelaksanaan vaksinasi Covid-19 ini juga dilakukan skrining. [rif.fen]

JATIM MEMBANGUN

Rabu Legi, 5 Januari 2022

Halaman 8

Dana Desa Tahun 2022 di Kabupaten Blitar Naik Rp 10 Miliar Kab Blitar, Bhirawa Jumlah Dana Desa tahun 2022 di Kabupaten Blitar mengalami kenaikan mencapai Rp. 10 miliar lebih.

Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blitar, Sudarmi mengatakan baku Dana Desa tahun 2022 di Kabupaten Blitar dipastikan naik sekitar Rp 10 miliar lebih, dimana pada tahun lalu Dana Desa senilai Rp. 194,5

miliar kini pada tahun 2022 menjadi Rp 204,8 miliar.

“Ada kenaikan baku Dana Desa di Kabupaten Blitar yang mencapai Rp. 10 miliar lebih sehingga kini mencapai Rp. 204,8 miliar,” kata Sudarmi.

Lanjut Rp. 204,8 miliar , Dana Desa tahun 2022 tetap disalurkan

melalui tiga tahap, dimana tahap pertama dan kedua masing-masing sebesar 40 persen.

“Dan untuk tahap ketiga sisanya sebesar 20 persen,” ujarnya.

Lanjut Sudarmi, menurutnya sesuai aturan yang baru Dana Desa ditahan 40 persen karena ada kewajiban BLT DD mininal 40 persen, sehinga Dana Desa yang dicairkan melalui tiga tahap adalah 60 persen.

“Nantinya kalau Keluarga Pener-

ima Manfaat atau KPM Desa tidak memenuhi untuk menyerap 40 persen, maka otomatis Desa tidak bisa menyerap semuanya,” jelasnya.

Tambah Sudarmi, desa di Kabupaten Blitar yang paling banyak menerima Dana Desa adalah Desa Sidorejo Kecamatan Ponggok, yakni sekitar Rp 1,7 miliar.

“Hal ini sesuai dengan luas wilayah dan jumlah penduduknya,” imbuhnya. [htn.gat]

Hartono/Bhirawa

Tampak Kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blitar di Jalan Nias Kota Blitar

Pemkot Pasuruan Bentuk Tim Khusus Saber Genangan Pasuruan, Bhirawa Pemkot Pasuruan membentuk tim saber genangan khusus untuk mengantisipasi genangan yang terjadi di Kota Pasuruan saat musim penghujan. Selain itu, tim saber juga membersihkan sampah-sampah yang menumpuk dan menyumbat saluran air di sejumlah titik di Kota Pasuruan.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kota Pasuruan, Gustap Purwoko menyampaikan tim saber genangan dilengkapi dengan kendaraan operasional. Yakni tiga pikap, empat mesin diesel serta dua tossa.

“Kendaraan itu akan keliling Kota Pasuruan saat hujan. Mereka akan mengecek semua jalanan protokol dan saluran air.

Intinya mobile saat hujan berlangsung,” urai Gustap Purwoko, Selasa (4/1).

Menurutnya, ketika menemu-

kan ada tumpukan sampah yang menyumbat saluran air, tim langsung turun membersihkan sampah itu.

“Apabila dibiarkan, sampah bisa menyumbat aliran air dan menyebabkan genangan. Dan inilah kinerja tim saber genangan,” jelas Gustap Purwoko.

Tim saber juga akan menyedot genangan air jika menemukannya di jalan. Penyedotan dilakukan dengan menggunakan diesel dan dibuang ke sungai. Termasuk juga tim tersebut menerima laporan dari masyarakat.

“Mereka akan stanby untuk memastikan tidak ada genangan di Kota Pasuruan yang mengganggu masyarakat. Keluhan dari masyarakat bisa lapor ke Kelurahan, RW dan RT. Tim akan segera meluncur untuk menyelesaikan permasalahan itu,” kata Gustap Purwoko. [Hil.gat]

Tampak petugas saat mengatur lalin dengan dibukanya jembatan glendeng Bojonegoro - Tuban. Namun khusus roda dua.

Sempat Ditutup, Jembatan Glendeng Dibuka Kembali Khusus Roda Dua Bojonegoro,Bhirawa Setelah sempat ditutup karena pembangunan belum selesai.

Kini, Jembatan Glendeng penghubung antara Bojonegoro - Tuban dibuka kembali pada hari Selasa (4/1). Namun, Jembatan Glendeng masih dibuka khusus kendaraan roda dua.

Kabid Lalu Lintas, Dinas Perhubungan (Dishub) Bojonegoro, Eko Edy Isnaryanto mengatakan, mulai Selasa ini Jembatan Glendeng yang sebelumnya ditutup bagi semua kendaraan telah dibuka kembali. Namun, hanya diperuntukkan bagi kendaraan roda dua. “ Ya, Jembatan Glendeng telah dibuka mulai hari ini,” jelasnya, saat di lokasi.

Dia mengatakan, dibukanya Jembatan Glendeng atas dasar rekomendasi surat dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Mengenai selesainya pembangunan Jembatan Glendeng, Kecamatan Soko yang dilaksanakan CV Dewi Ratih. “ Maka dengan pemberitahuan ini, Jembatan Glendeng sudah bisa dilalui masyarakat. Yakni untuk kendaraan roda dua dan pejalan kaki diperkenankan untuk melintas kecuali roda empat atau lebih masih dilarang melintas,” jelasnya.

Pantauan di lapangan, tampak senang warga Bojonegoro dan Tuban dengan dibukanya Jembatan Glendeng tersebut.

Seperti yang diungkapkan oleh

Agus Setyawan, warga Bojonegoro, mengaku senang dengan pembukaan jembatan glendeng ini akan memberikan dampak positif. Termasuk bagi masyarakat yang berlalu lalang melakukan aktivitas baik bekerja, sekolah maupun berdagang. “ Sebelumnya, waktu masih ditutup aksesnya lumayan jauh harus melewati jalur menilo untuk sampai ke Tuban maupun Bojonegoro. Justru sekarang merasa terbantu bagi roda dua, apalagi bagi mahasiswa maupun pelajar,” ujarnya.

Hal senada disampaikan, salah satu warga Desa/Kecamatan Rengel, Kabupaten Tuban Adinda Alia Ramadhan mengatakan, pembangunan Jembatan Glendeng pros-

esnya cukup terlalu lama. Sehingga sedikit menyulitkan apalagi sebagai mahasiswa Bojonegoro yang rumahnya Tuban. “ Misalnya saja saat berangkat ke kampus yang sebelumnya 20 menit dari rumah ke kampus jadi 30 menit. Karena harus memutar jauh melalui Desa Menilo, Kecamatan Soko dan sangat memakan waktu,” jelas mahasiswa Unigoro, saat melintasi jembatan tersebut.

Dia menambahkan, dengan Jembatan Glendeng yang telah dibuka ini mempermudah pengguna jalan. Terutama bagi mahasiswa yang rumahnya bisa mempersingkat waktu dan bisa ditempuh disetiap saat. [bas.gat]

Hilmi Husain/Bhirawa

Sungai di Kota Pasuruan kondisinya sudah bersih dan terawat, Selasa (4/1).

Volume Transaksi JFX Tahun 2021 Melampaui Pencapaian tahun 2020

KELANA JATIM

PLN Bantu Perahu Wisata Dukung Kota Pariwisata Kota Mojokerto,Bhirawa.

PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) telah memberikan bantuan perahu wisata.guna mendukung Kota Mojokerto menjadi Kota Pariwisata. Bantuan perahu ini mendukung wisata bahari yang berlokasi di kawasan Rejoto sepanjang aliran sungai Brantas wilayah Kota Mojokerto.

Penyerahan perahu ini diberikan secara simbolis oleh Manager PT PLN (Persero) UP3 Mojokerto, Puguh Prijandoko kepada Wali Kota Ika Puspitasari. Ada empat perahu wisata yang disalurkan melalui program Corporate Social Responsibility (CSR) PT PLN (Persero) kepada pemerintah daerah ini, bertempat di Gedung Aset Kota, Selasa (4/1).

Wali Kota, Ning Ita mengatakan Wisata Bahari Majapahit, merupakan salah satu destinasi baru di Kota Mojokerto dalam mendukung program percepatan pembangunan kawasan ekonomi di Jawa Timur.

Hal ini sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) nomor 80 tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi.

Grand design unggulan kota ini, ujar Wali kota, nantinya akan menjadi pusat wisata yang berbasis sejarah dan budaya yang terhubung langsung dengan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) di Trowulan, Kabupaten Mojokerto.

Dimana, potensi sumber daya alam (SDA) berupa aliran sungai yang dimiliki Kota Mojokerto, menjadi salah satu potensi yang mendukung KSPN di Jatim. [min .gat]

Malang, Bhirawa PT Bursa Berjangka Jakarta / Jakarta Futures Exchange (JFX) dan PT Kliring Berjangka Indonesia (KBI) berhasil menorehkan pencapaian Volume Transaksi pada Tahun 2021 sebesar 9.566.181 lot, melebihi atas pencapaian Tahun 2020 dengan pertumbuhan sebesar 1,41 % dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 9.433.343 lot.

Pertumbuhan positif pada tahun 2021 ini ditandai dengan pencapaian volume transaksi multilateral JFX yang berhasil mencapai angka 2.039.083 lot atau mengalami peningkatan 21,41% dari tahun sebelumnya.

Emas masih menjadi komoditi yang memberikan kontribusi terbesar dengan volume transaksi sebesar 716.752 lot, diikuti oleh Olein dengan 643.443 lot, dan Kopi dengan 605.674 lot.

Untuk produk bilateral, JFX berhasil mencapai volume transaksi sebesar 7.527.098,42 lot atau mengalami penurunan 2,99% dari tahun sebelumnya. Loco Gold masih menjadi penyumbang volume transaksi terbesar untuk pro-

duk bilateral dengan pencapaian sebesar 6.380.480,4 lot, diikuti indeks dengan 555.706 dan forex dengan 502.720,1 lot.

Selain produk multilateral dan bilateral, salah satu produk unggulan yang dimiliki oleh JFX adalah perdagangan timah murni batangan. Pada tahun 2021 JFX sebagai Bursa Timah berhasil mencatat pencapaian volume transaksi sebesar 44.735 ton, dengan berhasil mencapai harga tertinggi pada tanggal 20 Desember 2021 sebesar $40.205 per metrik ton.

Stephanus Paulus Lumintang, Direktur Utama JFX mengatakan Pencapaian ini merupakan sebuah pencapaian dan kontribusi bersama khususnya dari para anggota bursa JFX. “Selama tahun 2021 yang menandakan pertumbuhan industri perdagangan berjangka dari waktu ke waktu”tuturnya.

Menurut dia terciptanya sinergi, kolaborasi dan kerjasama yang baik serta tingkat kepercayaan dari masyarakat dalam berinvestasi di perdagangan berjangka semakin meningkat.

“Kegiatan literasi, sosialisasi,

edukasi yang dilakukan selama ini menghasilkan dampak positif.

Pencapaian ini dapat diraih dengan adanya bimbingan dan arahan dari Bappebti sebagai Badan Pengawas yang selalu membimbing dan membina kami untuk menjadi lebih baik dari waktu ke waktu. Inovasi teknologi terus dikembangkan dan disesuaikan dengan perkembangan jaman untuk memenuhi harapa dan ekspektasi dari para investor dan pemangku kepentingan lainnya,”kata dia.

Sementara itu, Fajar Wibhiyadi, Direktur Utama PT Kliring Berjangka Indonesia (Persero) mengatakan, adanya kenaikan volume transaksi ini tentunya menunjukkan bahwa sektor perdagangan berjangka komoditi menjadi salah satu pilihan investasi masyarakat.

“Untuk itu, sebagai lembaga kliring kedepan kami akan terus mendorong pertumbuhan transaksi ini, baik melalui peningkatan layanan kepada pemangku kepentingan maupun dari sisi edukasi,”kata Fajar.

Ia menyampaikan perdagangan berjangka komoditi memiliki potensi besar untuk berkembang di

Indonesia, dan salah satu kuncinya adalah adanya pemahaman yang baik dari masyarakat terkait industri ini, khususnya dari risiko investasi.

Pencapaian JFX pada tahun 2021 diharapkan dapat memicu Pertumbuhan yang lebih besar dan mencapai target pada tahun 2022. Pada tahun 2022, JFX sebagai Bursa Berjangka pertama dan terbesar di Indonesia akan mengembangkan transaksi pada Produk Multilateral dengan mempekerjakan tenaga profesional yang telah berpengalaman serta meluncurkan kontrak-kontrak “mini size” serta mekanisme “mikro lot”. JFX terus berupaya untuk melakukan pengembangan kontrak-kontrak multilateral baru pada komoditi kopi dan olein serta kontrak finansial lainnya. JFX juga akan melakukan Keegiatan sosialisasi dan edukasi secara berkesinambungan akan terus dilakukan baik secara tatap muka dan virtual untuk dapat mendorong kaum milenial agar memahami dan tertarik untuk berinvestasi di JFX dan merasakan manfaat positif dari perdagangan berjangka di Indonesia melalui JFX. [mut.gat]

Warga Tidak Disiplin Terapkan Prokes, Satgas Beri Teguran Keras Meski kondisi sebaran virus mematikan sudah landai, jajaran Satgas Covid19 Polres Situbondo tak pernah kendor dan terus melakukan siaga. Tak hanya itu, korps baju coklat itu juga aktif melaksanakan patroli di alunalun Situbondo serta pusat keramaian di Kota Santri Pancasila Situbondo untuk pengawasan penerapan protokol kesehatan (prokes) di ruang publik.

sawawi/bhirawa

Tim Satgas Covid-19 Polres Situbondo saat menegur warga yang diketahui tidak disiplin menerapkan prokes Senin malam (3/1).

Kegiatan tim Satgas Covid ini digelar pada Senin malam (3/1) kemarin.

Tampak diantaranya petugas melakukan imbauan kepada masyarakat yang sedang beraktifitas agar selalu disiplin mematuhi protokol kesehatan Covid-19. Terutama dalam penggunaan masker, menjaga jarak, mencuci tangan dengan sabun serta mencegah mobilitas. Tim Satgas Covid Pol-

res Situbondo ini secara bergantian melakukan himbauan di beberapa titik strategis Kota Situbondo.

Menurut Kasi Humas Iptu Achmad Sutrisno, Polres Situbondo menyiagakan personel peleton siaga dalam rangka untuk melaksanakan patroli dengan cara memantau situasi Kamtibmas dan mengingatkan masyarakat untuk mematuhi

protokol kesehatan terutama saat beraktifitas di tempat umum.

“Ya patroli ini bertujuan untuk mengingatkan agar masyarakat tetap disiplin menerapkan prokes.

Terutama dalam memakai masker dan tidak berkerumun saat beraktifitas di ruang publik seperti alunalun Kota,” jelas Sutrisno.

Masih kata Sutrisno, dalam kegiatan tersebut petugas dan tim satgas Covid Polres Situbondo berhasil menemukan beberapa warga yang kedapatan tidak menggunakan masker. Kepada para pelanggar tersebut, urai Sutrisno, petugas sempat memberikan masker gratis.

“Ya tim satgas Covid-19 juga

gencar menghimbau agar selanjutnya wajib memakai masker. Terutama saat beraktifitas di luar rumah atau tempat umum demi untuk melindungi diri dari penularan Covid-19,” terang Sutrisno.

Salah satu warga yang menerima bantuan masker gratis sangat berterima kasih kepada tim satgas Covid-19 Polres Situbondo yang telah memiliki kepedulian yang tinggi kepada warga untuk selalu disiplin dalam menerapkan prokes. Kata dia, meski belakangan ini Covid-19 semakin landai, tetapi jangan sampai lengah. “Ya harus tetap menegakkan prokes saat keluar dari rumah,” pungkasnya. [awi.gat]

JATIM MEMBANGUN

Rabu Legi, 5 Januari 2022

Halaman 9

Pembekalan Advokat Tercatat Rekor MURI

Otto Hasibuan Minta Advokat Baru Jangan Khianati Klien Surabaya, Bhirawa Sebanyak 1.500 advokat se-Jawa Timur mendapat pembekalan oleh Ketua Umum DPN Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi), Prof Dr Otto Hasibuan S.H M.M di Graha Samudra Bumimoro, Surabaya, Selasa (4/1) kemarin.

Pembekalan advokat baru ini pun tercatat oleh Museum Rekor-Dunia Indonesia (MURI). Sebagai anggota organisasi profesi sesuai amanat dari Undang-undang Advokat, sebelum disumpah harus menjalani pelantikan terlebih dahulu.

Pada kesempatan pembekalan calon advokat ini , Ketua Umum DPN Peradi, Otto Hasibuan mengingatkan agar para calon advokat yang akan disumpah untuk meresapi maksud dari profesi mulia tersebut.

Untuk menjaga profesi advokat tetap mulia, Otto mengatakan, terdapat tips yang bisa dilakukan. Pertama, jangan pernah melakukan penghianatan terhadap klien. Meski pada akhirnya klien mengecewakan sang advokat, namun advokat tersebut tetap tidak boleh menghianati klien.

“Jangan sekali-kali menghianati klien,” pesan dia.

Kedua, lanjut Otto, jangan pernah menyia-nyiakan klien, yakni dengan menolak lantaran berbeda agama, berbeda sikap politik, berbeda keadaan ekonomi.

“Jika ada pikiran seperti itu, hari ini saya minta besok Anda tidak disumpah,” tegasnya.

Peradi, kata Otto, membuat pembekalan seperti ini lantaran ingin para advokat dapat pintar dan jujur.

Kedua hal ini saling berkaitan satu sama lain sehingga dapat men-

ingkatkan kualitas advokat di Indonesia.

“Agar ini bisa tercapai, maka organisasi advokat harus tunggal, supaya standarisasinya jelas, dia punya power untuk mengawasi sehingga advokat itu baik. Semuanya untuk kepentingan pencari keadilan, bukan kepentingan saudara semata-mata. Kalau Anda tidak pintar dan tidak jujur, yang jadi korban adalah masyarakat pencari keadilan,” pungkasnya.

Sementara Ketua DPC Peradi Surabaya, Hariyanto SH, MH di sela acara menyampaikan bahwa pembekalan kepada advokat baru memang rutin dilakukan sebelum dilakukan penyumpahan di Pengadilan Tinggi Jawa Timur.

“Maka, diharuskan untuk dilantik dulu dan diangkat menjadi anggota organisasi profesi. Ini adalah amanat dari Undang-undang Advokat,” kata Hariyanto yang juga Wasekjen Peradi ini.

Dijelaskan Hariyanto, DPC Peradi Surabaya di diberi kewenangan untuk menyelenggarakan pelantikan serta pembekalan kepada advokat baru. Disamping itu juga ada pelantikan beberapa DPC Peradi di Jawa Timur.

“Kita juga mengundang rekor Muri karena pembekalan ini terbesar di seluruh Indonesia. Ada sekitar 1.500

Sebanyak 1.500 advokat se-Jawa Timur mendapat pembekalan oleh Ketua Umum DPN Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi), Prof Dr Otto Hasibuan S.H M.M di Graha Samudra Bumimoro

advokat yang hadir di sini dengan prokes yang sangat ketat,” bebernya.

Pemberian bekal oleh Ketua Umum

DPN Peradi Otto Hasibuan, Haryanto menyebut bahwa pembekalan ini sangatlah penting. Pasalnya, etika profesi

harus dijunjung tinggi.

“Ini adalah wajib harus diketahui oleh advokat baru. Mereka harus tahu

rambu-rambu etikanya. Jangan sampai advokat peradi diadili di dewan kehormatan Peradi,” ujarnya. [geh.gat]

Wali Kota Minta Direktur Perumdam Berinovasi

KELANA JATIM

Dandim Tegaskan Dukung Program Vaksinasi Anak dan Lansia di Jombang Jombang, Bhirawa Komandan Distrik Militer (Dandim) 0814 Jombang, Letkol Inf Muhammad Hanafi menegaskan, pihaknya mendukung penuh program pemerintah dalam rangka mencegah penyebaran Covid-19, salah satunya yakni, program vaksinasi Covid-19 bagi anak usia 6 hingga 11 tahun maupun vaksinasi Covid-19 bagi kelompok Lanjut Usia (Lansia).

“Sekarang programnya yaitu, vaksinasi anak (usia) 6 sampai 11 tahun dan Lansia. Yang kemarin terjadi itu (anak meninggal) bukan karena vaksin. Sudah diteliti, hasil lab (laboratorium) sudah, ternyata tidak karena vaksin,” tegas Letkol Inf Muhammad Hanafi.

“Ini tolong disebarkan, supaya tubuh anak-anak kita lebih kuat terhadap virus tersebut,” tandasnya.

Lebih lanjut Letkol Inf Muhammad Hanafi mengatakan, berdasarkan koordinasi dengan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Jombang maupun dengan Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Jombang, meninggalnya anak di Jombang yang ramai diberitakan tersebut bukan karena vaksin, namun karena ada penyebab lain. [rif.gat]

Operasional RSL Idjen Dihentikan Sementara Kota Malang,Bhirawa Rumah Sakit Lapangan (RSL) Idjen Boulevard di wilayah Kota Malang, Jawa Timur, menghentikan sementara pelayanan bagi pasien terkonfirmasi positif virus Corona atau COVID-19 karena menurunnya kasus konfirmasi positif COVID-19 khususnya di wilayah setempat.

“Penghentian sementara operasional RSL Idjen Boulevard tersebut berseiring dengan menurunnya kasus konfirmasi positif COVID-19 khususnya di wilayah Kota Malang. Rumah sakit tersebut dibuka pada Desember 2020 saat kasus COVID-19 masih tinggi,” kata Kepala Rumah Sakit Lapangan Idjen Boulevard dr Heri Sutanto di Kota Malang, Selasa.

Ia mengatakan bahwa rumah sakit yang berada di bawah naungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur tersebut saat ini berstatus disiagakan sementara.

Rumah Sakit Lapangan Idjen Boulevard yang diresmikan oleh Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa pada Desember 2020 tersebut dihentikan sementara operasionalnya terhitung sejak 1 Januari 2022.

Heri menjelaskan, meskipun saat ini status RSL Idjen Boulevard tersebut sudah tidak lagi menerima pasien konfirmasi positif COVID-19, namun jika sewaktu-waktu dibutuhkan maka rumah sakit tersebut bisa dibuka kembali. [ant.gat]

Perumdam Bisa Buat Air Minum Kemasan

Kota Mojokerto, Bhirawa Bambang Ribut Sugiatnomo secara resmi telah dilantik oleh Wali kota Mojokerto Ika Puspitasari menjadi Direktur Perumdam Majatirta Kota Mojokerto di Pendopo Sabha Mandala Tama, Selasa (4/1).

Tampak hadir dalam pelantikan direktur baru salah satu BUMD milik Pemerintah Kota Mojokerto ini, adalah Sekda Kota Mojokerto Gaguk Tri Prasetyo, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Ruby Hartoyo, Kabag Perekonomia dan SDA Ary Setyawan serta Panitia Seleksi Calon Direktur Perumdam Maja Tirta.

Wali kota selaku KPM meminta agar kedepan direktur baru Perumdam Majatirta bisa membawa BUMD ini menjadi lebih baik, yaitu dengan memulihkan kepercayaan masyarakat bahwa Pe-

rumdam Maja Tirta mampu menjadi penyedia air bersih bagi seluruh warga, badan usaha, perusahaan serta industri yang ada di Kota Mojokerto.

“Agar tercapai hal tersebut kami tegaskan harus ada komitmen bersama untuk memberikan pelayanan yang lebih baik.

Untuk itu Kepada direktur baru agar terus melakukan inovasi, seperti melakukan ekpansi jenis usaha seperti dengan menjadi penyedia air minum dalam kemasan’ terang Wali kota..

Selain itu Wali kota Ita juga mengingatkan agar Direksi senantiasai menjalin komunikasi dan koordinasi dengan pihak-pihak eksternal sehingga senantiasa bisa menjadi penyedia air bersih yang berkualitas dan memenuhi kebutuhan masyarakat Kota Mojokerto.jelas Wali Kota [min .gat]

Tampak dalam foto Wali Kota saat melantik Bambang Ribut Sugiatmono menjadi Dirut Perumdam Majatirta

Beri Kesempatan Pedagang Kembalikan Rolling Door Hingga 5 Januari Kota Batu,Bhirawa Pemerintah Kota Batu memberikan waktu sampai 5 Januari kepada para pedagang untuk mengembalikan rolling door yang telah diambil dari bangunan kios Pasar Besar Batu.

Rolling door atau pintu gulung ini seharusnya sudah menjadi pemilik pemenang lelang barang bongkaran yang sudah memulai melakukan pembongkaran bangunan pasar dengan alat berat, Selasa (4/1).

“Pedagang diberi kesempatan kembalikan 63 rolling door yang hilang sampai tanggal 5 januari,”ujar Wakil Wali Kota Batu, Punjul Santoso.

Diketahui, dalam upaya revitalisasi pasar besar diawali dengan melakukan pembongkaran bangunan pasar. Dan dari unit 1- 5 pasar pesar, hanya unit 1 dan 2 saja yang rolling doornya tidak masuk hak dari pemenang lelang.

Dan beberapa waktu lalu, beberapa

orang mengaku suruhan pedagang melepas dan mengambil rollin door dari kios pasar. Dan ketika Pemkot bersama kepolisian memeriksa dan melakukan pendataan, tercatat ada sebanyak 63 rolling door yang hilang dari bangunan kios yang akan dibongkar.

“Hal ini sempat membuat pemenang lelang protes ke Pemkot. Setelah dilakukan pendataan barang hilang, kita meminta pedagang untuk segera mengembalikan rolling door yang telah diambil,”jelas Punjul.

Dan kemarin, terlihat banyak mobil yang mendatangi pemborong di lokasi pasar yang dibongkar. Mereka mengembalikan rolling door yang telah diambil beberapa waktu lalu.

“Sebenarnya tidak ingin memiliki rolling door yang ada di kios. Tetapi karena saat itu orang- orang (pedagang) banyak yang mengambil rolling door, akhirnya bapak ikut-ikutan

mengambil. Kita tidak tahu kalau itu sudah milik pemborong,”ujar pedagang pasar perempuan yang namanya tak ingin dipublikasikan.

Pengembalian rolling door ini ditaruh di sisi depan unit 3 Pasar Besar yang sedang dilakukan pembongkaran. Sebuah alat berat atau excavator yang dilengkapi alat pengebor mulai membongkar bangunan yang dahulu dipergunakan untuk Pasar Rombeng.

Sesekali, aktivitas alat berat ini dihentikan untuk memberikan kesempatan kepada pekerja bagian las untuk melakukan pemotongan besi. Setelah besi- besi sudah disingkrkan dari tembok, excavator mulai merobohkan tembok-tembok pasar dengan sekali dorong.

“Baru hari ini alat berat kita datangkan setelah pembersihan besi, waktunya meratakan bangunan juga,” ujar H Mar’ie, pelaksana dari pe-

menang lelang bongkaran bangunan.

Diperkirakan aktivitas pembongkaran bangunan ini akan berlangsung kurang lebih satu bulan lebih.

Kurang lebih ada 858 kios yang akan dibongkar. Kios sebanyak itu terbagi dalam unit 2, 3 dan 5 sebanyak 487 kios dan di unit 4 sebanyak 371 kios.

Ditambahkan Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD), M Chori bahwa pedagang yang mengembalikan pintu gulung tersebut berasal dari Unit 3, 4 dan 5. Mereka diminta untuk mengembalikan karena pintu gulung yang tersebut kini telah menjadi milik pemenang lelang.

Dipaparkan Chori, sesuai kesepakatan antara Pemkot Batu dengan pedagang, utamanya di Unit 3, 4 dan 5, disaksikan juga oleh anggota DPRD Batu, pengembalian pintu gulung diberi tenggat waktu hingga tanggal 5 Januari 2022. [nas.gat]

Bupati Jombang Hadiri Peringatan HUT Veteran Ke-65 Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI) memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) Ke 65 di Gedung Juang 45 Kabupaten Jombang, Selasa (4/1).

arif yulianto/bhirawa

Bupati Mundjidah Wahab bersama Dandim 0814 Jombang, Letkol Inf Muhammad Hanafi serta sejumlah pejabat saat menghadiri peringatan HUT Legiun Veteran ke-65, Selasa (04/01).

Peringatan HUT Veteran ke 65 yang mengambil tema Legiun Veteran Republik Indonesia Bersama Kekuatan Lainnya Siap Mendukung dan Mengamankan Pembangunan Nasional terutama dalam menanggulangi Pandemi Covid-19 ini dihadiri Bupati Jombang Hj Mundjidah Wahab, Dandim 0814, Letkol Inf Muhammad Hanafi, Asisten Setdakab Jombang, serta Kepala OPD terkait.

Bupati Mundjidah Wahab menyampaikan ucapan selamat ulang tahun kepada Ketua dan Pengurus DPC (Dewan Pimpinan Cabang)

LVRI Kabupaten Jombang, para veteran/pejuang perintis kemerdekaan, serta veteran pembela kemerdekaan di Kabupaten Jombang.

“Dirgahayu Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI) ke 65.

Kami ucapkan banyak terima kasih kepada Ketua DPC LVRI Kabupaten Jombang yang telah berkontribusi terhadap Pemerintah Kabupaten Jombang, semoga seluruh anggota LVRI di Kabupaten Jombang selalu diberi kesehatan, dan kelancaran dalam melakukan aktivitas, amin,” kata Bupati Jombang.

Bupati Mundjidah Wahab menyampaikan, pelaksanaan peringatan Hari Veteran Nasional yang dilaksanakan ini merupakan wujud penghargaan kepada veteran pejuang kemerdekaan atas perjuangan dan pengorbanan para veteran semua di dimasa revolusi, serta sebagai wujud rasa berterima kasih kepada para pejuang kemerdekaan yang telah mewariskan nila luhur yang memungkinkan Bangsa Indonesia merebut dan mempertahankan kemerdekaan.

“Yaitu cinta tanah air rela berkorban dan percaya kepada kekuatan sendiri,” tandasnya.

Menurut Bupati Mundjidah Wahab, meski acara peringatan HUT LVRI digelar sederhana, yang terpenting adalah semangat 45-nya.

“Insya Allah kami akan terus bersama dengan LVRI Jombang memperhatikan para veteran seraya kami berharap tertularnya semangat dari veteran untuk membangun bangsa, terutama di Kabupaten Jombang,” ucapnya.

Peringatan HUT LVRI diharapkan menjadi introspeksi dan evaluasi diri, bahwa perjalanan selama 65 tahun harus lebih memberikan penguatan LVRI dalam mengelola organisasi untuk menghadapi berbagai tantangan zaman yang semakin kompleks.

“Sebagai veteran wajib merawat dan selanjutnya mewariskan nilainilai luhur bangsa kepada generasi penerus yang nantinya akan mengelola negeri ini,” pungkasnya. [rif.gat]

Rabu Legi, 5 Januari 2022

EKONOMI

Halaman 10

Terima Penghargaan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

Bupati Dorong Desa Maju dan Mandiri Melalui BUMDes Sidoarjo, Bhirawa Pemerintah Kabupaten Sidoarjo terus mendorong seluruh desanya agar menyandang status desa Maju dan Mandiri, melalui program pemberdayaan masyarakat seperti optimalisasi BUMDes. Dukungan terhadap desa selalu diberikan dalam bentuk pelatihan dan pendampingan.

Itulah penegasan Bupati Ahmad Muhdlor usai memimpin rapat dengan Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kantor Pemkab Sidoarjo. Karena sebelumnya, Bupati Sidoarjo menerima Penghargaan Kategori Pertama sebagai kabupaten yang dinilai berhasil melakukan percepatan pembangunan desa, langsung dari Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Abdul halim Iskandar.

Saat ini total 322 desa di wilayah Sidoarjo, baru 33 desa yang masuk kategori desa mandiri, dan 157 desa masuk kategori desa maju. Sisanya sebanyak 130 desa masuk kategori desa berkembang, dan 1 desa masuk kategori desa tertinggal dan 1 desa sangat tertinggal.

“Upaya percepatan menuju desa mandiri dan maju terus kita dorong. Kebijakan-kabijakan yang bersifat mendukung program usaha desa kita

lakukan. Seperti kegiatan BUMDes kita dorong semuanya mempunya izin,” jelas Muhdlor, Senin (3/1) sore.

Dorongan Bupati Muhdlor agar lebih banyak lagi desa di Sidoarjo yang menyandang status desa maju dan mandiri adalah dengan sering melakukan kunjungan ke BUMDes. Baru-baru ini Muhdlor meresmikan Kampung Wisata Kelengkeng di Desa Simoketawang Kecamatan Wonoayu dan Taman Wisata dan Edukasi yang dikelola oleh BUMdes Desa Kedungsugo Kecamatan Prambon.

Menurut Muhdlor pemerataan ekonomi desa salah satunya dengan menghidupkan kembali unit usaha yang dikelola oleh desa. Dari

jumlah 130 desa yang masih status berkembang itu Pemkab Sidoarjo akan menajamkan lagi langkah pendampingan kolaborasi bersama pendamping desa dari Kementerian PDTT. Lanjutnya, letak geografis Sidoarjo sangat mendukung bagi kemajuan BUMDes. Selain padatnya jumlah penduduk Sidoarjo, rata-rata warga Sidoarjo juga masyarakat yang konsumtif.

Oleh sebab itu butuh kebijakan lokal ditingkat desa seperti mengumpulkan hasil produksi olahan makanan yang nantinya bisa dipasarkan lewat BUMDes. “Dari sana menurut Muhdlor ekonomi akan berputar di desa itu,” katanya. [ach.ca]

Bupati Sidoarjo saat menerima penghargaan dari Menteri Pembangunan Desa Tertinggal.

achmad suprayogi/bhirawa

BURSA EKONOMI

Enam BUMDes Berkembang di Kabupaten Sidoarjo Dapat Bantuan Khusus Keuangan Sidoarjo, Bhirawa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kab Sidoarjo, akan terus mendorong agar semua desa yang ada di kabupaten tersebut segera membentuk lembaga Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Kepala Dinas PMD Kabupaten Sidoarjo, Drs Mulyawan SIp MM, mengatakan pada tahun 2021 lalu, ada 6 Bumdes di Kab Sidoarjo yang sudah masuk dalam klasifikasi berkembang, telah mendapatkan Bantuan Khusus Keuangan (BKK) dari Dinas PMD Provinsi Jawa Timur. “Masing-masing desa mendapatkan BKK sebesar Rp.75 juta. BKK ini sebagai stimulan agar kegiatan Bumdes itu semakin menjadi maju,” jelas Mulyawan, Selasa (4/1) kemarin.

Enam Bumdes tersebut, sebut Mulyawan, masing-masing adalah Bumdes Sugihwaras Kec Candi, Bumdes Rejeni Kec Krembung, Bumdes Suwaloh, Bumdes Singkalan Kec Balongbendo, Bumdes Suruh Kec Sukodono dan Bumdes Lambangan Kec Wonoayu.

Pada tahun 2021 lalu itu , juga ada Bumdes berkembang dari Kab Sidoarjo yang juga mendapatkan BKK dari Kementerian Desa. Diantaranya Bumdes Sugihwaras Kec Candi dan Bumdes Sidokepung Kec Buduran. Besaran BKK yang didapat sebesar Rp.75 juta. Sampai saat ini, dari 322 desa yang ada di Kab Sidoarjo, menurut Mulyawan, sudah terbentuk 229 Bumdes. Keberadaan mereka, rata-rata dievaluasi masih aktif. [kus]

Desember 2021, Inflasi Jatim 0,69 Persen Pemprov, Bhirawa Pada Desember 2021, terdapat kenaikan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 0,69 persen yaitu dari 106,52 pada bulan November 2021 menjadi 107,26 pada bulan Desember 2021, berdasarkan pemantauan terhadap perubahan harga pada tingkat konsumen di delapan kota IHK Jawa Timur.

Dari delapan kota yang mengalami inflasi tertinggi yaitu Sumenep sebesar 1,17 persen, kemudian diikuti Jember sebesar 0,91 persen, Probolinggo sebesar 0,78 persen, Madiun sebesar 0,76 persen, Kediri sebesar 0,74 persen, Malang sebesar 0,73 persen, Banyuwangi sebesar 0,72 persen, dan Surabaya sebesar 0,65 persen. “Dari inflasi tersebut menunjukkan adanya kenaikan harga yang cukup tinggi di sebagian komoditas yang dipantau,” kata Kepala Badan Statistik Provinsi Jawa Timur, Dadang Hardiwan, kemarin.

Menurutnya, inflasi terjadi karena adanya kenaikan harga yang cukup tinggi, yang ditunjukkan oleh naiknya sebagian besar indeks kelompok pengeluaran. Dari sebelas kelompok pengeluaran, delapan kelompok mengalami inflasi, dua kelompok mengalami deflasi dan satu yang lain tidak mengalami perubahan.

Dikatakan Dadang, ada beberapa komoditas yang mengalami kenaikan harga pada Desember 2021 antara lain: cabai rawit, angkutan udara, minyak goreng, telur ayam ras, cabai merah, daging ayam ras, beras, semangka, ikan mujair, dan susu bubuk untuk balita. [rac.ca]

KEHILANGAN TULUNGAGUNG HILANG STNK, AG 6181 REE, Honda, Th. 2015, Hitam Putih, a/n. Sumarli, Ds. Kresikan,Tanggungggunung – T.Agung No. 8434/IMB/BI-IV/2022

SITUBONDO Hilang STNK, Nopol P 2885DM a/n Denny Priyadi d/a kp.kom RT 004/001 DS.wringinanom panarukan Situbondo No. 8435/IMB/BI-IV/2022

kerin ikanto/bhirawa

Wabup Gresik Bu Min saat serahkan bantuan pupuk cair kepada pengurus Gapoktan.

250 Gapoktan Terima Bantuan Pupuk Cair dari Kementan RI Pemkab Gresik, Bhirawa Sebanyak 147 perwakilan Gapoktan (Gabungan Kelompok Tani) dari seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Gresik hadir di Ruang Mandala Bhakti Praja lantai 4 Kantor Bupati Gresik, hari Selasa (4/1) untuk mengikuti kegiatan sosialisasi dan penyerahan bantuan pupuk hayati cair dari Kementrian Pertanian Republik Indonesia. Penyerahan pupuk itu secara simbolis dilakukan oleh Wakil Bupati (Wabub) Gresik Aminatun Habibah (Bu Min).

Bersama Wabup Bu Min hadir Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik Achmad Washil Miftahul Rachman, Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Gresik Eko Anindito, Anggota DPRD yang juga ketua Kelompok Tani Nelayan Andalan (KTNA) Kabupaten Gresik M. Hamzah Takim, Asisten perekonomian dan pembangunan Kabupaten Gresik

Gunawan Setijadi, serta segenap kepala dinas terkait di lingkungan pemerintah Kabupaten Gresik.

Wabup Bu Min dalam sambutannya saat membuka kegiatan sosialisasi dan penyerahan bantuan pupuk hayati cair dari Kementrian Pertanian Republik Indonesia mengucapkan terima kasih kepada segenap petani atas usaha dan kerja kerasnya, sehingga tahun 2021 kemarin Kabupaten Gresik mendapatkan penghargaan Abdi Bakti Tani.

Wabup Bu Min menambahkan bahwa besar harapan dari pemerintah Kabupaten Gresik agar hasil produksi pertanian bisa mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Berbagai program dan kegiatan sudah dilakukan Pemkab Gresik baik yang berhubungan langsung dengan petani seperti program Sapa Petani maupun program yang

secara tidak langsung dampaknya dirasakan oleh petani seperti penanganan banjir Kali Lamong yang mana pada tahun-tahun sebelumnya berkali-kali melanda dan merendam lahan-lahan pertanian masyarakat.

“Mudah-mudahan tahun yang akan datang, semakin banyak dihasilkan produksi hasil pertanian dari Kabupaten Gresik. Alhamdulillah berkat kolaborasi dan usaha yang terus menerus dari berbagai pihak dalam penanganan Kali Lamong sehingga sampai bulan Desember kemarin baru satu kali terjadi banjir, mudahmudahan tidak terjadi banjir lagi sehingga kegiatan pertanian masyarakat tidak terganggu,” ujarnya.

Hasil dari pertanian utamanya beras, merupakan komoditi pangan utama bagi masyarakat Indonesia.

Oleh karenanya dihadapan peserta, Wabup Bu Min tidak ragu menyebut bahwa Petani merupakan penyokong

ekonomi khususnya bagi Kabupaten Gresik.”Pemerintah Kabupaten Gresik sangat berterima kasih atas kerja keras panjenengan semua, dan kita pastikan bahwa panjengan tidak bekerja sendirian,” tegasnya.

Bantuan pupuk hayati cair dari kementrian pertanian RI ini diharapkan bisa membantu para petani yang ada di Kabupaten Gresik, dimana 5 liter pupuk tersebut bisa digunakan untuk lahan seluas 1 ha.

Banyaknya bantuan pupuk hayati cair yang diberikan oleh Kementrian Pertanian kepada petani di Kabupaten Gresik ini sebanyak 31.500 liter, sehingga bisa digunakan pada lahan seluas 6.300 ha. Adapun kelompok tani yang menerima sebanyam 250 Kelompok Tani (Poktan) yang dinaungi 147 Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) yang tersebar di 17 kecamatan yang ada di Kabupaten Gresik. [eri.ca]

Okupansi Hotel Naik 10 Persen Saat Libur Nataru

Probolinggo, Bhirawa Libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2022, tidak serta merta membuat pelaku usaha hotel di kawasan Bromo Probolinggo bisa sedikit lega. Tingkat okupansi pengunjung hotel di kawasan Bromo selama libur Nataru, naik sekitar 10 persen. Jumlahnya memang jauh dari harapan. Karena sebelumnya pengelola hotel memprediksi, kenaikan bisa sampai 50 persen.

Menurut Digdoyo Djamaluddin selaku ketua BPC PHRI Kabupaten Probolinggo. Saat dikonfirmasi Selasa (4/1), menyebutkan tingkat hunian hotel di kawasan Bromo selama libur Nataru, tidak membuat okupansi hotel naik drastis.

Terhitung sejak 24 Desember kemarin hingga saat ini, okupansi hotel diperkirakan hanya 20 persen. Naik sekitar 10 persen dari kondisi sebelum libur Nataru. “Okupansi hotel di kawasan Bromo selama libur Natal dan Tahun Baru ini ada kenaikan, tapi tidak signifikan. Sebelum libur natal tahun baru okupansi sekitar 10 persen, sekarang kondisi hampir 20 persen,” katanya.

Yoyok sapaan akrab Digdoyo mengatakan, sejauh ini pengunjung yang datang ke kawasan Bromo, hanya sebagian kecil yang bermalam atau menginap di hotel. Kebanyakan dari mereka memilih untuk langsung pulang. Kondisi itu, akibat

tidak adanya hari libur panjang atau cuti bersama saat Nataru. “Tidak ada libur panjang atau cuti bersama dampaknya membuat sedikit pengunjung yang datang ke kawasan Bromo sekalian bermalam atau menginap di hotel,” terangnya.

Yoyok mengaku, sejauh ini pelaku usaha hotel sudah siapkan banyak hal untuk menghadapi libur Nataru. Namun ternyata, harapan itu harus dibuang jauh-jauh. Karena, pengunjung yang datang menginap di hotel tidak sesuai harapan.

“Kenaikan okupansi hotel 10 persen itu, booking kamar lewat online, tanpa harus bayar uang muka,” tuturnya. [wap.ca]

17 Tahun Rutin Tukar Poin Telkomsel, Guru SD Situbondo dapat Toyota Rush “Tidak ada firasat atau mimpi kalau dapat hadiah Toyota Rush. Ya sempat kaget saat dihubungi pihak Telkomsel pada 15 Oktober 2021 bahwa saya beruntung menang undian dengan hadiah Rush,” ungkap Muhammad Syahlan (39) warga Situbondo ketiban rejeki nomplok dengan perasaan bahagia.

achmad tauriq/bhirawa

Manager Branch Jember, Norman Duta Irawan (kiri) ketika menyerahkan satu unit mobil Toyota Rush kepada Mohammad Syahlan, pelanggan Telkomsel asal Banyuglugur Situbondo.

Rejeki yang berupa Toyota Rush ini merupakan hasil tukar poin Telkomsel yang diundi melalui program “Undi-Undi Hepi”. Selain berhadiah 1 unit Toyota Rush juga ada hadiah lainnya berupa 1 unit Mercedes GLE 200 E-Class, 4 unit Honda City, 7 Yamaha N-Max, 13 unit iPhone 13 dan 1996 hadiah pulsa.

Usai menerima kelengkapan surat-surat kendaraan dan mobil diserahkan di GraPari Jember pada Selasa (4/1) lalu, Syahlan langsung membawa

sendiri kendaraan tersebut untuk dibawa pulang ke rumahnya yang ada di Banyuglugur Situbondo. “Saya tidak ada keraguan saat menerima informasi tersebut karena saya memang tukar poin Telkomsel dan saya ke GraPari terdekat untuk konfirmasi informasi tersebut,” ujarnya sambil tersenyum.

Bagi Syahlan, hadiah Toyota Rush merupakan hadiah terindah di tahun 2022 dan mobil ini akan digunakannya untuk bekerja, mengganti

sepeda motor yang selama ini dipakainya. “Benar-benar kejutan di tahun yang baru dan saya tidak menyangka bakal memperoleh hadiah Toyota Rush,” katanya.

Namun, rejeki yang diperoleh Syahlan di awal tahun ini tidak lepas dari usahanya untuk selalu menukarkan poin Telkomsel sejak menjadi pelanggan Telkomsel tahun 2004. Dan setiap tukar poin hadiah yang dipilih adalah tukar mobil.

“Saya sendiri menggunakan Kartu AS Telkomsel untuk paket data rata-rata 100 ribu per bulan. Dari poin yang terkumpul saya tukarkan dengan memilih mobil. Namun selama bertahun-tahun hadiah mobil belum kunjung menghampiri saya. Dan sete-

lah 17 tahun, baru memenangkan hadiah mobil Toyota Rush. Alhamdulillah, giliran saya terima hadiah undian,”cerita Syahlan.

Sementara itu, Manager Branch Jember, Norman Duta mengatakan, Muhammad Syahlan memenangkan hadiah Toyota Rush untuk program “UndiUndi Hepi” periode September 2021. Program ini diundi setiap minggu dan berhadiah mobil.

Pada 15 Oktober 2021, pemenang dihubungi dan baru sekarang mobil diserahkan karena harus menunggu selesainya surat-surat kendaraan.

“Setiap program undian seperti Undi Undi Hepi diikuti diikuti 90 persen pelanggan .

Program ini merupakan apresiasi bagi pelanggan loyal Telkomsel. [riq.ca]

SAMBUNGAN

Rabu Legi, 5 Januari 2022

Tak Sesuai Spesifikasi, Wali Kota Madiun Tolak 4.880 Laptop

Sambungan hal 1 ‘’Untuk laptop tahap dua sebenarnya semua laptop sudah datang dan sudah kita lakukan pengecekan dengan menggandeng dari Politeknik Negeri Madiun (PNM). Laptop berfungsi dengan baik tetapi ada ketidak sesuaian dengan kontrak. Sehingga sesuai aturan e-purchasing (e-katalog), kami harus menolak,’’ tegas Wali Kota Madiun Maidi didampingi Sekda Kota Madiun, Soeko Dwi Handiarto dan Kepala Dinas Pendidikan Kota Madiun, Lismawati kepada awak media di halaman Balai Kota Madiun, Selasa (4/1).

Ia mengaku mengetahui kedatangan 1.000 laptop pada gelombang pertama 15 Desember 2021 lalu. Saat itu Pemkot Madiun belum menerima secara resmi lantaran masih dicek oleh tim pemeriksa dari PNM. Saat dilakukan pengecekan, terdapat kekurangan spesifikasi yang telah disepakati didalam kontrak.Demikian pula, pada gelombang kedua kedatangan 3.880 unit laptop 19 Desember 2021, juga terdapat masalah yang sama.

Pihaknya memberikan kesempatan ke rekanan PT PINS Indonesia selaku anak perusahaan PT Telkom untuk menganti laptop sesuai dengan pesanan yang diinginkan.

Tetapi nyatanya, sampai habis kontrak hingga 31 Desember 2021, PT PINS tidak dapat memenuhinya.

“Sebelumnya, 1.000 laptop masuk itu sudah terdeteksi (tidak sesuai spesifikasi,red). Saya beri waktu sampai tanggal 30 tolong kekurangan spek ini dipenuhi. Kita tunggu sampai waktu kontrak habis, tidak bisa terpenuhi. Tetapi karena tidak bisa memenuhi ya kita putus kontrak,” kata Wali Kota.

Maidi bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait lantas berkonsultasi dengan tim penegak hukum dari Kejaksaan dan Kepolisian. Hasilnya, dirinya dengan tegas menolak dan mengembalikan laptop yang telah dianggarakan dari Dana Insentif Daerah (DID) tahun 2021 sebesar Rp 35,7 miliar. “Tim menolak laptop yang tidak sesuai. Harus sesuai dengan kontrak, tidak bisa kalau menyimpang dari kontrak,”tegasnya.

Kepala Dinas Pendidikan Kota Madiun Lismawati dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Norr Aflah secara teripsah kepada awak media menyatakan, Pemkot Madiun tidak mau mengambil resiko jika kemudian anak-anak atau pihak pihak sekolah harus terlibat karena permasalahan pengadaan laptop yang tentu akan menjadi barang bukti.

Karena itu, langkah penolakan dilakukan dengan resiko progam laptop tahun anggaran 2021 tersebut juga batal dilaksanakan. ‘’Yang jelas tidak bisa diteruskan.

Kalaupun pihak penyedia bersedia mengganti, waktunya juga sudah tidak memungkinkan,’’ jelasnya.

Surat penolakan tersebut sudah dikirim kepada PT PINS Indonesia selaku penyedia secara email pada 31 Desember lalu. Sedang, surat secara fisik sudah diterima beberapa waktu lalu. Menurut Noor Aflah, pihak penyedia juga telah merespon dan berharap barang tetap diterima dengan penyesuaian harga. Namun, pihaknya tidak bisa melakukan hal tersebut karena penentuan harga hanya bisa dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atau Badan Peng­ awasan Keuangan dan Pembanguan (BPKP). ‘’Secara proses untuk anak sekolah laptop ini memang tidak ada masalah. Tetapi karena ini proses pengadaan barang dan jasa pemerintah ya harus sesuai benar. Apalagi dalam kasus ini ada penurunan spesifikasi atau downgrade,’’ terangnya.

Bahkan, pihaknya juga akan menempuh langkah hukum jika diperlukan. Pemkot Madiun setidaknya dirugikan secara immaterial lantaran ketidaksesuaian ini. Program yang seharusnya sudah berjalan menjadi tertunda. Selain itu, juga mempengaruhi penyerapan anggaran karena barang tersebut tidak terbayar. ‘’Kerugian secara material memang tidak ada karena barang tidak kita bayar sama sekali dan kita kembalikan semuanya. Tetapi secara immaterial kita tetap dirugikan.

Karena kita masih akan mengadakan rapat dengan pihak terkait termasuk dari kejaksaan sebagai pengacara negara untuk menentukan apakah perlu mengambil langkah hukum atau lainnya,’’ ungkapnya.

Untuk diketahui bersama, Pemerintah Kota Madiun kembali melakukan pengadaan laptop untuk fasilitas belajar siswa dan guru pada tahun anggaran 2021. PT PINS Indonesia terpilih menjadi penyedia pengadaan laptop jilid II tersebut sebanyak 4.880 unit. PT PINS merupakan anak perusahaan PT Telkom yang tak lain salah satu BUMN. Pengadaan dilakukan secara e-katalog. Laptop kali ini bermerk Axioo Mybook Pro G5 (8H9) dengan spesifikasi Intel Core i3-6157U, 8GB DDR4, 1TB HDD, layar 14 inch FHD, Wi-Fi, bluetooth, OS windows 10, office open source, tas, garansi 3/3/3. Artinya, garansi 3 tahun untuk sparepart, 3 tahun labour, dan 3 tahun onsite. Namun, semua barang yang dikirim memiliki memori DDR3. Pemerintah Kota Madiun mengambil langkah tegas dengan menolak barang tersebut karena terjadi ketidaksesuaian. [dar.wwn]

Sanksi Tegas bagi Lembaga Pendidikan Melanggar Prokes

l

Pernah Wamil 2,5 Bulan l

Sambungan hal 1

hun 1994. Di era kepemimpinan Gubernur Basofi Sudirman, para PNS yang akan naik pangkat dari III-A ke III-B wajib mengikuti wamil selama 2,5 bulan.

Seperti pengalaman yang telah dialami Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Jatim Indah Wahyuni selama 2,5 bulan di Rindam V Brawijaya, Malang. Dalam program wamil itu, peserta dilatih baris berbaris, bongkar pasang senjata, lari halang rintang. “Saya sudah wamil dulu di Rampal (Rindam V Brawijaya). Waktu itu masih usia 27 tahun, jadi diajak nembak nyelam, lari klosotan (Halang rintang) masih kuat. Ya seperti latihannya TNI itu,” tutur perempuan yang akrab disapa Yuyun tersebut.

Pengalaman itu tak dapat dilupakan Yuyun. Sebab, dalam program wamil tersebut dia sempat akan tenggelam saat diminta berenang menyebrang sungai. “Waktu itu saya bareng sama mantan Wakil Bupati Banyuwangi Abdul Kadir, jadi waktu menyebrang sungai akhirnya ditolong sama Mas Kadir itu,” kenang Yuyun.

Program wamil tersebut, lanjut dia, dilaksanakan untuk membangun kesamaan mindset sebagai pegawai.

Sebab, tidak semua PNS itu berasal dari STPDN. “Jadi ada yang dari Unair, dari ITS, dan dari alumni-alumni kampus lain. Kita kemudian diikutkan program wamil supaya mindsetnya sama,” tutur Yuyun.

Sementara itu, terkait program wamil yang saat ini diluncurkan Kementerian PAN-RB, Yuyun meng­ aku masih belum ada petunjuk teknis yang detail.

Karena itu, pihaknya belum dapat menindaklanjuti program pemerintah pusat tersebut. “Tapi kalau pun dilaksanakan, Pemprov Jatim sudah pengalaman untuk itu,” pungkas dia. [tam]

Halaman 11

Berdasarkan SKB Empat Menteri, yakni Mendikbudristek, Menkes, Mendagri dan Menag mulai Senin (3/1) satuan pendidikan dapat menggelar PTM hingga 100% sesuai dengan kriteria persyaratan yang ditetapkan.

Tangkap Momentum Renaissance di Asia Sambungan hal 1

l

masih berstatus kontrak.

Terkait hunian atau apartemen, Gubernur Khofifah menyampaikan, hal tersebut merupakan kebutuhan penting bagi mahasiswa. Karena itu, rencana Pemprov Jatim untuk membeli hunian mahasiswa di Mesir akan terus dimatangkan. “Dari struktur anggaran sesungguhnya memungkinkan, tetapi regulasi yang perlu dicarikan format untuk dapat menyiapkan tempat hunian itu. Nanti kita cocok-cocokan lagi formatnya,” ujar Khofifah.

Kepada para calon mahasiswa, Khofifah berpesan agar mereka tak sekadar mencari ilmu dan mendapat ijazah. Sebab, ada sesuatu yang lebih serius dan besar bagi mahasiswa. Yakni membawa misi renaissance (Abad pencerahan) yang dulu dari Timur Tengah, lalu ke Eropa, Amerika dan kini sudah ke Asia. Mestinya momentum ini di tangkap Indonesia karena jika yang menangkap Indonesia, maka pesantren itu pusatnya di Jatim

dan dari sini akan terlahir Islam Rahmatan Lil Alamin.

“Sejak 2010 saya selalu mengatakan prediksi Kishore Mahbubani bahwa renaisance masuk Asia.

Sejak saat itu saya sampaikan agar ini ditangkap di Indonesia. Begitupun prediksi Syekh Yusuf Qordowi tahun 2011 bahwa centrum penyiaran Islam berangkat dari Indonesia. Tapi saya menunggu siapa yang mengomandani ini?,” ujar Khofifah yang juga Ketua PP Muslimat NU tersebut.

Lebih lanjut Khofifah juga meng­ atakan, Jatim saat ini tengah berupaya membangun sister province dengan Alexandria, Mesir. Upaya ini telah ditindaklanjuti oleh Dubes Indonesia untuk Mesir agar Provinsi Jatim dipertimbangkan melakukan sister province dengan Alexandria.

“Tiga hari lalu suratnya turun dari Kementerian Dalam Negeri agar rencana pengajuan sister province dengan Alexandria disegerakan dengan identifikasi yang telah ditentukan,” tutur Khofifah.

Sementara itu, Ketua Lembaga

Pengembangan Pendidikan Diniyah (LPPD) Jatim Abdul Hamid Syarif menambahkan, para penerima beasiswa telah mengikuti seleksi dan matrikulasi. Seleksi awal pada tahun 2021 dilakukan ujian kitab kuning oleh 110 peserta, dan yang lolos 60 pendaftar diikutkan ujian Bahasa Arab.

Setelah itu, para santri yang lolos mengiktui matrikulasi selama lima bulan untuk mencapai Marhalah 7. “Dari 30, yg mendapat marhalah 6 hanya 5 orang.

Selebihnya marhalah 3-4. Padahal untuk bisa masuk Al Azhar harus marhalah 7,” ujar Hamid.

Hamid berharap, Pemprov Jatim kedepan dapat segera merealisasikan pembelian flat hunian untuk kapasitas sekitar 160 orang.

Anggaran yang dibutuhkan ialah Rp 15,5 miliar. “Rencananya falt itu empat tingkat, satu tingkat diisi 30 - 40 mahasiswa. Di situ ada aula untuk kajian-kajian dan pembinaan mahasiswa. Agak mahal karena lokasinya di distrik tengah kota,” ujar Hamid. [tam.wwn]

dengan rekom Sehati Program Pemerintah Kabupaten Situbondo.

Disisi lain, Mbah Haeri masih memiliki administrasi kependudukan berupa Kartu Tanda Penduduk, namun sayangnya Kartu Keluarga tidak ada. Begitupula dengan Kartu Indonesia Sehat tidak ada, dan hanya Jaminan Ke­sehatan Masyarakat (Jamkesmas).

Saat turun lapangan Tim JSC Dinsos Jatim tidak saja melakukan assessment. Namun mereka juga menyerahkan bantuan berupa paket Sembako. Tindaklanjut dari assesment Tim JSC Dinsos Jatim, nantinya akan melakukan pengecekan DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) oleh Koordinator TKSK, kemudian menyarankan kepada operator SIKS NG Desa agar diusulkan masuk di DTKS apabila belum masuk, serta menyarankan kepada pemerintah desa untuk memfasilitasi bantuan sosial kepada Mbah Haeri.

Dalam kesempatan ini, Kepala Dinsos Jatim, Alwi berharap masyarakat bisa melaporkan ke

pemerintah daerah setempat baik kabupaten/kota, apabila ada lansia yg hidup sebatang kara dalam kondisi kesulitan ekonomi, maupun kondisi hunian yang tak layak.

“Jika ada laporan, agar segera dapat disikapi oleh pemda setempat, yang selanjutnya diurus hak hak bansos bagi yang bersangkutam, dan manakala memerlukan fasilitas Pemprov, Dinsos Jatim akan segera menindaklanjutinya dengan menempatkan yang bersangkutan di UPT, dan tentunya atas persetujuan dari pihak keluarga,” kata Alwi.

Hadir dalam kegiatan assessment Tim JSC Dinsos Jatim, Kepala UPT PPSAA Situbondo, Kepala UPT PSTW Bondowoso, Kasie Perlindungan Sosial PPSAA Situbondo, Peksos PPSAA Situbondo, Kabid Rehsos dan Kasie Anlu, Kasie Penyandang Disabilitas Dinas Sosial Kabupaten Situbondo, Koordinator TKSK Situbondo, Moh. lutfi Jalil, dan perangkat Desa bagian Pemerintahan. [rac.wwn]

Tim JSC Dinsos Jatim Assessment Lansia Tinggal Sendiri di Situbondo l

Sambungan hal 1

Mbah Haeri hanya hidup sendiri di dalam rumah, dan dirawat oleh keponakan dan cucu diantaranya Wagik (keponakan), Sri Uswati (cucu), Ruzainiyah (cucu), dan Badrus (menantu keponakan).

Dari tim JSC Dinsos Jatim memberikan penawaran agar Mbah Haeri agar bisa ditampung di PSTW Bondowoso, namun pihak keluarga tidak berkenan karena masih merasa mampu merawat.

Selain itu Mbah Haeri juga tidak berkenan karena merasa nyaman berada tinggal dirumah sendiri.

Dari assessment Tim JSC Dinsos Jatim, diketahui pula kalau Mbah Haeri tidak pernah mendapatkan bantuan, selain mendapatkan bantuan senilai Rp. 600.000 yang dimanfaatkan untuk perbaikan rumah yang bocor.

Saat ini, kondisi Mbah Haeri sedang sakit dan tidak bisa berjalan.

Menilik kondisi tersebut, Tim JSC Dinsos Jatim meminta agar membawa Mbah Haeri ke puskesmas

Empat Warga Malang Negatif Omicron l

Sambungan hal 1

Meski keempat orang sudah dinyatakan negatif Omicron, tapi pihaknya tetap terus melakukan testing, tracing, dan treatment secara ketat. Ia berharap kepada masyarakat Kabupaten Malang tetap melakukan protokol kesehatan (prokes) karena Pandemi Covid-19 belum berakhir.

Untuk saat ini, rumah sakit yang mampu untuk mendeteksi virus Omicron di Jatim ini, RS Unair Surabaya. Ketika ada warga yang diduga suspect Omicron, maka semple Polymerase Chain Reaction (PCR)-nya dikirim ke RS Unair.

“Sebab, tim laboratorium di

RSUD Kanjuruhan belum mampu mendeteksi varian Omicron tersebut. Sehingga PCR dari keempat orang warga Kabupaten Malang, kita kirim ke RS Unair Surabaya,” ujar Arbani.

Selain tim laboratorium di Kabupaten Malang belum mampu mendeteksi, lanjut dia, juga ada beberapa indikator, antara lain Cycle Threshold (CT) dibawah 25 merupakan indikator yang dapat menunjukkan banyaknya muatan virus dari sampel yang diambil dari seorang pasien.

“Tapi, dari keempat orang tersebut, satu diantaranya telah meninggal dunia, usai menjalani perawatan di RSUD Kanjuruhan

Kepanjen, pada Rabu (29/12).

Sedangkan yang ketiga orang lainnya hingga kini masih dalam perawatan di rumahnya masingmasing, karena gejalanya tidak parah,” ungkap Arbani.

Ketika ditanya terkait ada penambahan kasus Covid-19 di Kabupaten Malang, dia membenarkan, jika terjadi panambahan jumlah kasus Covid-19 di Kabupaten Malang.

Tapi dari beberapa kasus tersebut ada tiga orang yang sembuh. Jika kasus aktif ada penurunan, tiga hari yang lalu ada 27 kasus aktif, sementara kemarin ada 24 kasus aktif.

Sehingga pihaknya terus melakukan testing, tracing, dan treatment secara ketat. [cyn.wwn]

l Sambungan hal 1 berpengaruh pada durasi jam pembelajaran.

Syarat lainnya yakni, cakupan vaksinasi dosis dua bagi warga masyarakat Lansia di tingkat Kabupaten/ Kota, dikecualikan bagi satuan pendidikan pada daerah khusus (kepulauan, pegunungan, dan pedalaman), karena kondisi geografis sesuai Kepmendikbudristek 160/p/2021. ‘’Alhamdulillah mulai Senin (3/1) 100% satuan pendidikan jenjang SMA/SMK/SLB sudah melaksanakan PTM terbatas,’’ ungkap Khofifah.

Menurut Khofifah, berbeda dengan PTM terbatas pada semester I tahun ajaran 2021/2022 yang mana orang tua atau wali murid bisa memilih mengikuti PTM atau Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ). Di semester II tahun ajaran 2021/2022 seluruh siswa wajib mengikuti PTM bterbatas. ‘’Jumlah kapasitas peserta didik tiap sekolah dalam mengikuti PTM terbatas akan berbeda. Tidak sama, karena didasarkan cakupan vaksinasi dosis dua pada guru dan tenaga kependidikan juga warga Lansia di daerah setempat,’’ jabarnya.

Tak hanya itu, Khofifah juga menegaskan, akan ada sanksi administratif secara tegas dan pembinaan oleh Satgas Covid 19 jika terdapat satuan pendidikan yang melanggar Protokol Kesehatan (Prokes).

Gubernur Khofifah menyebut ketentuan pelaksanaan PTM terbatas bagi daerah PPKM di level 1 dan 2 adalah, kategori pertama, capaian vaksinasi dosis dua pada sekolah dengan GTK (Guru dan Tenaga Kependidikan) diatas 80% dan masyarakat Lansia diatas 50%, maka peserta didik bisa masuk setiap hari, yang diikuti 100% jumlah peserta didik dari kapasitas ruang kelas. Durasi pembelajaran maksimal 6 jam pelajaran per hari. ‘’Sedangkan untuk kategori kedua adalah capaian dosis kedua pada sekolah dengan GTK 50-80 persen dan masyarakat Lansia diatas 50%, maka peserta didik masuk secara bergantian setiap hari (shift), dengan kapasitas 50% dari kapasitas ruang kelas. Durasi pembelajaran maksimal 6 jam pelajaran per hari,’’ jelasnya.

Kategori ketiga, capaian vaksinasi dosis dua pada sekolah dengan GTK dibawah 50% dan masyarakat Lansia dibawah 40%, maka peserta didik bisa masuk setiap hari secara bergantian (shift) dengan kapasitas 50% jumlah peserta didik dari kapasitas ruang kelas.

Sementara durasi pembelajaran maksimal 4 jam pelajaran per hari. ‘’Ketentuan - ketentuan itu berbeda dengan daerah PPKM di level 3,’’ urainya.

Sementara itu, saat mendampingi Gubernur, Gus Yani sapaan akrab Bupati Gresik menambahkan, capaian vaksinasi di Kabupaten Gresik sudah hampir mencapai 100%. Artinya, untuk kegiatan PTM di Kabupaten Gresik sudah siap dilaksanakan. ‘’Tentu harus mengacu pada penerapan Prokes yang ketat,’’ kata Gus Yani.

Gus Yani berharap, semoga PTM ini akan terus berlanjut dan tanpa ada kendala. ‘’Kunci utama adalah disiplin Prokes, saya menghimbau untuk lembaga pendidikan yang melaksanakan PTM, harus selalu disiplin,’’ tandasnya Gus Yani.[eri.fen]

Penerimaan Pajak Kanwil DJP Jatim II Capai Rp21,666 Triliun l

Sambungan hal 1

Tugas Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) Jatim II Dudung Rudi Hendratna dalam keterangan pers, Selasa (4/1). Ia mengatakan dari total 16 kantor pelayanan pajak (KPP) yang ada di wilayah Kanwil DJP Jatim II, sembilan di antaranya mampu merealisasikan penerimaan pajak di atas 100 persen dari target penerimaan pajak yang telah ditetapkan.

“KPP Pratama Bojonegoro berhasil meraih prestasi dengan menjadi KPP dengan capaian penerimaan pajak tertinggi di tingkat nasional yakni sebesar 145 persen dari total target penerimaannya,” ujarnya.

Ia mengucapkan terima kasih atas dukungan dan partisipasi seluruh wajib pajak khususnya di wilayah Kanwil DJP Jatim II. “Meski dalam kondisi sulit akibat pandemi Covid-19 masih tetap berkontribusi kepada negara dengan taat dan patuh membayar pajak,” ucap Dudung.

Ia mengatakan capaian per jenis pajak, PPN dan PPnBM terealisasi sebesar Rp11,041 triliun (50,96 persen dari realisasi penerimaan), pajak penghasilan sebesar Rp9,980 triliun (46,07 persen dari realisasi penerimaan), PBB dan BPHTB sebesar Rp204,798 miliar, PPh Ditanggung Pemerintah (PPh DTP) sebesar Rp152,962 miliar, dan pajak lainnya sebesar Rp286,150 miliar.

Ia menjelaskan capaian untuk lima sektor dominan, industri pengolahan mendominasi penerimaan sebesar 55,28 persen, disusul dengan perdagangan besar dan eceran dan reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor sebesar 16,94 persen.

“Untuk pajak konstruksi sebesar 5,43 persen, jasa keuang­ an dan asuransi sebesar 2,80 persen, pertambangan dan penggalian sebesar 1,38 persen, dan sisanya sebesar 18,16 persen dari luar lima sektor dominan tersebut,” ujarnya.

Sementara itu, lanjut dia, tingkat kepatuhan penyampaian SPT tahunan PPh wajib pajak badan maupun orang pribadi tahun ini Kanwil DJP Jatim II mencapai 97,52 persen.

“Dari total 833.028 SPT Tahunan yang ditargetkan, sebanyak 812.391 SPT tahunan telah disampaikan oleh wajib pajak. 13 KPP di wilayah Kanwil DJP Jatim II tingkat kepatuhannya lebih dari 100 persen,” ujarnya.

Angka ini menunjukkan peningkatan, tahun 2020 tingkat kepatuhan sebesar 96,71 persen. Meski penerimaan pajak maupun kepatuhan penyampaian SPT Tahunan Kanwil DJP Jatim II secara keseluruhan belum berhasil menembus target yang telah ditetapkan, Dudung tetap mengapresiasi kinerja seluruh pegawai di lingkungan Kanwil DJP Jatim II. [ant.wwn]

Pendidik dan Peserta Didik Bertemu di Ruang Virtual Secara Utuh Selayaknya di Ruang Fisik l

Sambungan hal 1

laboratorium, pengguna terbatas, dan pameran. Rencananya, modul pembelajaran ini akan segera diterapkan pada sistem pembelajaran daring di ITS maupun di skala luar ITS melalui skema hilirasi produk penelitian menjadi produk inovasi.

Penelitian yang dikaji sejak pertengahan tahun 2021 ini digadang-ga­ dang mampu membuat penggunanya seolah-olah ‘hadir dan bertemu’ apa-

bila menggunakan vitur VR. “Inilah yang menjadi poin utama sekaligus hal yang menarik,” tandasnya penuh antusias.

Meski sebelumnya sudah banyak penelitian yang mengkaji terkait hal tersebut, namun purwarupa yang dikembangkan tim ITS tampil dengan opsi penggunaan yang berbeda. “Ka­ rena selain dapat diakses melalui VR, purwarupa ini dapat diakses lewat PC desktop, sehingga adopsi teknologi bisa cepat dan luas,” paparnya.

Modul pembelajaran ImmersITS yang merupakan hasil dari penelitian flagship Intelligent Online Learning ITS ini berhasil rampung berkat peran Koordinator Konsorsium Penelitian Bagus Jati Santoso SKom PhD, Ketua Penelitian Anggra Ayu Rucitra ST MMT, serta anggota tim yang terdiri dari Okta Putra Setio Ardianto ST MT, Putri Dwitasari ST MDs, dan Putu Dana Karningsih ST MEngSc PhD. “Selain itu juga ada tim programmer dan mahasiswa asisten penelitian yang terlibat dalam kegiatan

ini,” ucapnya.

Menurut Okta, konsolidasi tim secara remote menjadi tantangan utama di tengah-tengah kondisi pandemic Covid19 saat ini yang masih pasang surut.

Ke depan, Okta dan tim menargetkan dapat menyempurnakan ImmersITS ini, sehingga dapat segera diterapkan di ITS maupun tempat yang lain. “Kami berharap penelitian ini dapat menjadi sumbangsih untuk pendidikan daring berkualitas dan berkelanjutan,” pungkasnya. [*]

Bhirawa

UTAMA

Rabu Legi, 5 Januari 2022

Halaman 12

BPBD Jatim Siap Siaga Hadapi Fenomena La Nina dan Hidrometeorologi BPBD Jatim, Bhirawa Badan Penanggulangan Bencaba Daerah (BPBD) Jatim menekankan jajaran untuk siap siaga menghadapi bencana di 2022. Mengingat prediksi Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) yang menyatakan adanya fenomena La Nina disertai Hidrometeorologi hingga Februari 2022 di Indonesia, khususnya Jawa Timur.

Kalaksa BPBD Jatim, Budi Santosa

Kepala Pelaksana (Kalaksa) BPBD Jatim, Budi Santosa mengatakan, memang impact atau dampak daripada La Nina itu tidak hanya di Semeru. Namun Kabupaten/Kota juga terkena dampak.

Sebab, di Jatim ada sekitar 14 potensi bencana. Meliputi puting beliung, diantaranya di Trenggalek, Sampang, Bangkalan dan

KILAS JATIM

Langkah Ketahanan Pangan Manfaatkan Bonus Klimatologis dan Mitigasi Perubahan Iklim Pemprov, Bhirawa Guna memanfaatkan bonus klimatologis, serta memitigasi dampak perubahan iklim tersebut, Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (Distan KP) melakukan beberapa langkah operasional. Kepala Distan KP Jatim, Hadi Sulistyo mengatakan, berbagai publikasi BMKG telah diinfokan bahwa di tahun 2022 ini, puncak musim hujan di sebagian besar wilayah terjadi pada bulan Januari dan Februari dengan Sifat Hujan di sebagian besar daerah diprakirakan Normal. Selanjutnya pada Musim Penghujan 2021/2022, terdapat peluang La Nina dan akan berlangsung setidaknya hingga Februari 2022, yang mengakibatkan peningkatan jumlah curah hujan di sebagian Pulau Jawa.

Untuk itu perlu langkah langkah yang diambil dalam mempertahankan ketahanan pangan di Jatim. Langkah langkah tersebut yaitu memaksimalkan capaian target Luas Tanam MT Oktober-Maret 2021/2022 yang telah ditetapkan dengan menyusun rencana target tanam Oktober-Maret 2021/2022.

"Memastikan kesiapan sarana produksi, alat mesin pertanian (alsintan) , sarana pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT)/ penanganan Dampak Perubahan lklim (DPI), penanganan panen serta pasar," kata Hadi. Langkah selanjutnya, melakukan pemetaan daerah rawan banjir dan membangun ear/ y warning system melalui pemantauan kondisi iklim harian bersumber dari data BMKG. Kemudian, meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait untuk memastikan kondisi sumbersumber air (irigasi, embung, waduk, dam parit, dll) serta saluransaluran pengairan agar terhindar dari rusak/jebol saat kondisi air di atas normal, normalisasi saluransaluran air, dan mengaktifkan peran HIPPA (Himpunan Petani Pemakai Air). [rac.bb]

Jember. Kemudian longsor dan banjir terjadi juga dimana-mana.

"Seperti yang disampaikan Bu Gubernur Jatim, yang terpenting adalah pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan. Dan kuncinya adalah di kesiapsiagaan, karena pra bencananya ini sangatlah penting," kata Kalaksa BPBD Jatim, Budi Santosa, Selasa (4/1).

Budi menjelaskan, kesiapsiagaan sangat diperlukan dalam upaya mitigasi bencana. Selain itu, kerjasama dan koordinasi antar semua unsur pentahelix juga sangatlah penting. Diakuinya, kerjasama unsur pentahelix sangat terasa saat kejadian awan panas gugurab (APG) Gunung Semeru.

Dari mulai relawan, sambung Budi, sampai dengan dunia usaha, media massa dan masyarakat sangat membantu. Ke depannya, Budi berharap, semua Kabupaten/Kota bisa memetakan bencana apa. Kemudian ada konsep dari risko bencana, yaitu hazard atau ancaman bahaya. Selanjut-

nya kerentanan dan kapasitasnya harus dibangun.

"Kapasitas dalam hal ini meliputai pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan. Intinya BPBD Kabupaten/Kota harus siap siaga menghadapi fenomena La Nina dan Hidrometeorologi," tegasnya.

Budi meminta kepada segenap staf BPBD untuk terus siaga dan melakukan update data kejadian bencana. Selain itu pihaknya juga meminta segenap karyawan untuk memperkuat doa sebagai bentuk ikhtiar hablum minallah. Sehingga semua usaha dalam mitigasi bencana dan kesiapsiagaan bencana dapat berjalan dengan lancar.

"Dua kunci penting dalam menghadapi ancaman La Nina dan hidrometeorologi adalah hablum minannas (hubungan dengan sesama) dan hablum minallah (hubungan dengan Tuhan)," pungkasnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa dalam apel di Kantor BPBD Jatim mengingatkan kewaspadaan akan fenomena La Nina dan bencana Hidrometereologi. Mengingat ancaman La Nina disertai hidrometeorologi menurut BMKG kemungkinan bisa sampai Februari. Ada juga yang memberikan warning sampai April 2022. [bed.bb]

Panggil PGN, Wawali Armuji Minta Ada Tarif Khusus Pelaku UMKM Surabaya, Bhirawa Saat ini sudah banyak warga Surabaya yang menjadi pelanggan Perusahaan Gas Negara (PGN). Akhir-akhir timbul masalah berkaitan dengan tingginya nilai tagihan yang melebihi batas kewajaran. Hal ini juga menimpa beberapa perajin lontong di Surabaya,yang menjadi pelanggan Perusahaan Gas Negara (PGN).

Nilai tagihan yang diterima oleh para pengrajin lontong yang tinggal di Kampung Lontong, Kupang Krajan, Kecamatan Sawahan, Surabaya itu sangat beragam mulai dari sebesar 15 juta hingga 21 juta. Menindaklanjuti Kunjungan lapangan ke Kampung Lontong, Wakil Walikota Armuji memanggil pihak PGN, pengrajin lontong, OPD terkait untuk menindaklanjuti keluhan warga.

"Masuknya jaringan gas bumi PGN di Kota Surabaya spiritnya adalah membantu masyarakat supaya lebih ekonomis, saat itu era pak Bambang DH," ungkap Cak Ji, Selasa (4/1). Dirinya juga menyampaikan agar PGN dapat memberikan kebijakan khusus kepada warga kampung lontong. Bisa berupa penerapan Tarif Khusus UMKM atau menjadikan kampung Lontong Binaan PGN sehingga operasional pengrajin bisa tetap berjalan.

"Yang perlu digarisbawahi mereka

Wawali Surabaya Armuji saat bertemu PGN. Dia meminta PGN memberikan tarif khusus bagi UMKM seperti perajin lontong.

itu warga Masyarakat Berpenghasilan Rendah, pengrajin kecil jadi kita harap PGN bisa memberikan perhatian khusus," tegas Armuji.

Armuji meminta agar PGN Surabaya segera melaporkan ke PGN Pusat mengenai kejadian di kota Surabaya. Ia juga menghimbau agar PGN bisa selaras dengan pemerintah kota Sura-

baya untuk upaya pemulihan ekonomi.

Arief Nurrachman Area Head Manager PGN Surabaya menyampaikan terkait jaminan bisa dilakukan cicilan sebanyak 6x serta saat ini perajin lontong masih masuk kategori rumah tangga dan diharapkan pindah ke Kategori pelaku usaha kecil.

Joko Prasektyo perwakilan Pa-

guyuban Pengrajin Lontong menyampaikan keberatan warga terkait dengan jaminan dan penerapan tarif rumah tangga. "Sejak awal kan tahu bahwa disini perajin lontong kok diterapkan kategori rumah tangga, harusnya langsung dipindah ke kategori pelaku usaha mikro tanpa harus migrasi lagi," ungkap Joko Prasektyo. [iib.bb]

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur

Kapasitas Siswa Didasarkan Cakupan Vaksin Dosis Dua pada GTK dan Lansia

Gubernur Khofifah Tinjau SMA/SMK Wajib PTM Terbatas 100% di Gresik Gresik, Bhirawa Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Dinas Pendidikan (Dindik) Jatim menindak lanjuti Surat Keputusan Bersama (SKB) 4 Menteri tentang Pembelajaran Tatap Muka (PTM) Terbatas pada situasi pandemi Covid-19 jenjang SMA/SMK dan SLB di Jawa Timur.

Di mana dalam penyesuaian SKB 4 Menteri terbaru nomor 05/KB/2021, nomor 1347 tahun 2021, HK.01.08/Menkes/6678/2021 dan 4435847 tahun 2021, mulai Januari 2022 semua satuan pendidikan di level 1, 2 dan 3 diwajibkan melaksanakan PTM terbatas bagi yang memenuhi kriteria dan tidak boleh menambah kriteria yang berat.

Menginjak hari kedua pelaksaan PTM terbatas 100 persen, Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa bersama Kepala Dindik Jatim, Wahid Wahyudi dan Bupati Gresik, Fandi Ahmad Yani, melakukan tinjauan langsung di Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa meninjau jalannya PTM Terbatas 100 persen di SMAN 1 Cerme Gresik. Dalam Didampingi Kepala Dinas Pendidikan Jawa Timur, Wahid Wahyudi, Gubernur Khofifah menyempatkan kunjungannya itu, Khofifah juga meninjau jalannya pembelajaran di SMKN 1 Cerme Gresik. berdialog dengan Siswa SMKN 1 Cerme terkait dibukanya kembali sekolah tatap muka seratus persen.

SMKN 1 Cerme dan SMAN 1 Cerme Gresik.

Dalam kesempatan itu, Khofifah menuturkan Jumlah kapasitas peserta didik didik dianjurkan 50 persen dari ruang kelas. Lama berdasarkan SKB 4 Menteri, yakni Mendik- marin (Senin, 3 Januari 2021) seratus persen tratif secara tegas dan pembinaan oleh satdalam PTM Terbatas 100 persen pembelajaran maksimal 4 jam setiap harinya. budristek, Menkes, Mendagri dan Menag mulai satuan pendidikan jenjang SMA/SMK/SLB gas Covid-19 jika terdapat satuan pendidikan didasarkan pada cakupan Selanjutnya, untuk capaian vaksinasi dosis Senin 3 Januari 2022 satuan pendidikan dapat sudah melaksanakan pembelajaran tatap muka yang melanggar protokol kesehatan. vaksinasi dosis 2 GTK di sekolah Ditambahkan, Kepala Dinas Pendidikan Jadua pada sekolah dengan GTK di bawah 40 menggelar PTM hingga 100 persen sesuai den- terbatas," ungkap Khofifah usai peninjauan. dan lansia di Kab/kota terkait.

Ia melanjutkan berbeda dengan PTM terba- tim, Wahid Wahyudi adapun ketentuan pelakpersen dan pada masyarakat lansia di bawah gan kriteria persyaratan yang ditetapkan.

10 persen, maka dilaksanakan pembelajaran Pengaturan kapasitas peserta didik didasar- tas pada semester satu tahun ajaran 2021/2022 sanaan PTM terbatas bagi daerah PPKM di Delapan wilayah di Jawa Timur jarak jauh. "Dengan mengacu hal itu, PTM terkan pada jumlah cakupan vaksin dosis dua yang mana orangtua atau wali murid bisa memi- level 1 dan 2 adalah, pertama capaian vaksiberada di level 3, sehingga batas akan kita atur kembali. Karena menimpada pendidik dan tenaga kependidikan (PTK) lih mengikuti PTM atau pembelajaran jarak jauh nasi dosis dua pada sekolah GTK diatas 80 kapasitas PTM Terbatas 50 di masing-masing satuan pendidikan. Hal (pjj). Di semester 2 tahun ajaran 2021/2022 persen dan masyarakat lansia diatas 50 perspersen jumlah peserta didik dari bang parameter tersebut, ada delapan daerah en, maka peserta didik bisa masuk setiap hari, yang masih berada pada PPKM di level 3 sehruang secara bergantian dengan tersebut juga berpengaruh pada durasi jam seluruh siswa wajib mengikuti PTM terbatas. durasi maksimal 4 jam pelajaran.

"Jumlah kapasitas peserta didik tiap sekolah yang diikuti 100 persen jumlah peserta didik ingga hanya diikuti 50 persen jumlah peserta pembelajaran. Syarat lainnya yakni, cakupan didik dari kapasitas ruang kelas dengan durasi vaksinasi dosis dua bagi warga masyarakat dalam mengikuti PTM terbatas akan berbe- dari kapasitas ruang kelas. Durasi pembelajamaksimal 4 jam pelajaran dan secara berganDi semester 2 tahun ajaran lansia di tingkat Kabupaten/Kota, dikecualikan da. Tidak sama, karena didasarkan cakupan ran maksimal 6 jam per hari.

2021/2022 wali murid tidak bisa tian masuknya," jabarnya. Adapun delapan daer"Sedangkan untuk capaian vaksinasi dosis bagi satuan pendidikan pada daerah khusus vaksinasi dosis dua pada guru dan tenaga memilih mengikut sertakan ah tersebut yakni, Ponorogo, Bondowoso, (kepulauan, pegunungan, dan pedalaman), kependidikan juga warga lansia di daerah se- dua pada sekolah dengan GTK 50-80 persen anaknya dalam PTM atau PJJ. Situbondo, Jember, Bangkalan, Sampang, karena kondisi geografis sesuai Kepmendik- tempat," jabarnya. Tak hanya itu, Khofifah dan masyarakat lansia diatas 40-50 persen, Sehingga PTM terbatas 100 persen Sumenep, dan Pamekasan. Selanjutnya daerbudristek 160/p/2021. "Alhamdulillah mulai ke- juga menegaskan akan ada sanksi adminis- maka peserta didik masuk secara bergantian mulai Januari 2022 bersifat wajib. ah di level 2 PPKM, yakni Tuban, Probolinggo, Ngawi, Pasuruan, Nganjuk dan Lumajang. setiap hari. Dengan kapasitas 50 persen dari Sementara untuk daerah PPKM level 1 diankapasitas ruang kelas. Durasi pembelajaran taranya, Kota Kediri, Kota Mojokerto, Kota Blmaksimal 6 jam per hari," jelasnya. itar, Kota Surabaya, Kota Malang, Kota MadiKetentuan ketiga, capaian vaksinasi dosis dua un, Kota Batu, Kota Probolinggo. Kemudian pada sekolah GTK dibawah 50 persen dan Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Mojokerto, masyarakat lansia dibawah 40 persen, maka Kabupaten Lamongan, Kabupaten Jombang, peserta didik bisa masuk setiap hari secara ber- Kabupaten Malang, Kabupaten Gresik, Kabupatgantian, dengan kapasitas 50 persen jumlah pe- en Magetan,Kabupaten Pacitan dan Kabupaten serta didik dari kapasitas ruang kelas. Sementa- Banyuwangi, Kabupaten Trenggalek, Kabupara durasi pembelajaran maksimal 4 jam per hari. ten Madiun, Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten "Ketentuan-ketentuan tersebut berbeda den- Tulungagung, dan Kabupaten Kediri. gan daerah PPKM di level 3," urainya.

Dalam SKB 4 menteri ini, kantin sekolah beUntuk PTM terbatas pada daerah PPKM level lum diperbolehkan beroperasi, sehingga peserta Dilaksanakannya kembali PTM Terbatas 100 persen disambut antusias para siswa.

3, pada capaian vaksinasi dosis dua GTK pada didik diminta membawa bekal dari rumah. KegBagi siswa SMK misalnya melalui PTM mereka bisa praktek keahlian yang sangat dibutuhkan sebagai kesiapan sebelum terjun di dunia usaha bisa praktek keahlian secara Dalam peninjauan PTM Terbatas 100 persen itu, Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani (empat dari sekolah minimal 40 persen dan masyarakat lan- iatan olahraga dan ekstrakuliluler di dalam dan langsung untuk mengasah keterampilan sebagai bekal sebelum terjun di Dunia Usaha, kiri) berharap proses pembelajaran tatap muka terbatas di wilayahnya dapat berjalan dengan sia minimal 10 persen, peserta didik bisa masuk di luar ruangan dilaksanakan sesuai peraturan setiap hari secara bergantian. Kapasitas peserta pembelajaran di ruang kelas. [ina*] baik yang diikuti seluruh jenjang. Serta dapat menerapkan protokol kesehatan secara ketat.

Dunia Industri dan Dunia Kerja (DUDIKA).