Binder5nop2015

Harian Bhirawa Ditunjuk kembali sebagai sarana pengumuman iklan tender/lelang pemerintah di seluruh Jawa Timur berdasarkan SK Gubernur No.188/343/ KPTS/013/2011

Setiap sebelum apel hari Senin saya biasa mampir di warungwarung yang ada di sekitar stadion, selalu ada pegawai yang beli makanan, padahal sudah masuk waktu apel, kedisiplinan mereka mereka kan dipertanyakan,”

HARIAN IKLAN/ LANGGANAN

Baca Hal 12

031-5615454 Harga Langganan Rp 55.000/bulan Eceran Rp 3.000

Wakil Walikota Batu, Punjul Santoso

Kamis Pon, 5 NOVEMBER 2015

http://www.harianbhirawa.co.id

5

AGENDA HARI INI

NOVEMBER 2015

 Gubernur H Soekarwo

13.00 Rapat Paripurna DPRD Jatim

 Wagub H Saifullah Yusuf Di Ruang Kerja

 Sekdaprov H Akhmad Sukardi 13.00 Rapat Paripurna DPRD Jatim

Klaim Menang di MA

PPP Kubu Djan Faridz Siap Ambil Alih PPP di Jatim DPW PPP Jatim, Bhirawa PPP Jatim kubu Djan Faridz mengajak seluruh kader PPP Jatim untuk kembali ke PPP yang selama ini pecah akibat adanya dualisme kepengurusan.

Apalagi dalam putusan MA yang sudah berkekuatan tetap dan mengikat (inckraht) menetapkan muktamar Jakarta yang notabene Djan Faridz sebagai Ketua Umum DPP PPP yang memenangkan gugatan.

Ketua DPW PPP Jatim Maskur Hasyim mengatakan dalam putusan MA yang terbaru disebutkan kalau MA mengabulkan seluruhnya atas gugatan PPP kubu Djan Faridz. “Dalam putusan itu membatalkan putusan PTUN Jakarta Nomor 120/B/2015/PT.TUN Jakarta tanggal 10 Juli 2015 yang membatalkan putusan PTUN Jakarta Nomor 217/G/2014/PTUN-Jakarta tanggal 25 Februari 2015,”jelasnya saat di Surabaya, Rabu (4/11).

Ditambahkan Maskur Hasyim dalam waktu dekat pihaknya akan melakukan penertiban secara menyeluruh baik secara struktur partai dan keanggotaan fraksi di DPRD.” Aset-aset partai akan kami selamatkan semuanya. Termasuk keanggotaan fraksi di DPRD,”jelasnya.

Masih dijelaskan Maskur Hasyim, khusus untuk fraksi PPP di DPRD Jatim akan menyiapkan PAW kepada mereka yang saat ini berada di PPP kubu Romahurmuzy. “Sudah ada Tim Islah namun mereka

 ke halaman 11

Kabar Kanker Tak Pengaruhi Peminat Lele Tulungagung Tulungagung, Bhirawa Mencuatnya kabar negatif tentang lele di negeri Tirai Bambu Tiongkok yang dikatakan mengandung sel kanker tidak berpengaruh pada budidaya dan konsumsi lele di Tulungagung. Ikan lele di Tulungagung diklaim aman dari kandungan logam berat.

“Berita itu (dari Tiongkok) tidak berpengaruh di Tulungagung. Di sini (Tulungagung) aman-aman saja,” ujar Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Tulungagung Drs Suprapto pada Bhirawa, Rabu (4/11).

Menurut dia, budidaya ikan lele di Tulungagung dijamin bersih dari pengaruh logam berat atau Suprapto kandungan yang berbahaya bagi tubuh manusia.

Karena itu layak untuk dikonsumsi.

Bahkan produk lele Tulungagung tetap menjadi primadona dan terus diminati oleh warga daerahdaerah lain. Tidak hanya warga Tulungagung saja.

“Utamanya daerah Jawa Tengah seperti Wonogiri, Semarang dan lainnya. Mereka terus meminta lele dari Tulungagung. Jadi tidak terpengaruh berita miring itu,” tutur Suprapto.

 ke halaman 11

Sejumlah calon penumpang memadati loket check in di Bandara Internasional Juanda Sidoarjo, Rabu (4/11).

Dampak erupsi Gunung Rinjani di Lombok, mempengaruhi jadwal penerbangan dari Bandara Juanda ke Bandara Ngurah Rai Bali atau sebaliknya.

Mengarah ke Banyuwangi, 3 Bandara Ditutup Akibat Abu Rinjani Berdasarkan citra Satelit Terra, Rabu (4/11) sebaran abu vulkanik dari letusan Gunung Rinjani menutupi Selat Lombok, wilayah Bali, Selat Bali hingga mengarah ke barat daya menuju Banyuwangi, Jember dan sekitarnya.

Jakarta, Bhirawa Bandara Blimbingsari Banyuwangi ditutup sejak Rabu (4/11) pukul 08.30 akibat abu vulkanik erupsi Gunung Rinjani. Penutupan untuk alasan keamanan penerbangan juga dilakukan pada dua bandara lainnya, yakni Ban-

dara Ngurah Rai, Bandara Selaparang Lombok.

Kepala Pusat Komunikasi Publik Kementerian Perhubungan JA Barata mengatakan diperkirakan penutupan bandara tersebut hingga Kamis (5/11) hari ini.

“Diperkirakan sampai besok

yawan Madura Kadarisman Sastrodiwirdjo seusai menghadiri pementasan seni budaya tradisional dalam acara ‘Semalam di Madura yang digelar di area Monumen Arek Lancor Pamekasan belum lama ini.

Oleh karenanya, dukungan media sangat penting u n t u k mengenalkan dan membang-

 ke halaman 11

Kadarisman Sastrodiwirdjo

Sentil..  Pengadaan Mobdin Dewan Dicoret Gubernur  Kasihan gak bisa naik mobil baru…  MA Kabulkan Gugatan Cabup MKP  Lumayan pesain berkurang…  3 Bandara Ditutup Akibat Abu Rinjani  Asap hilang, abu datang

 ke halaman 11

Daerah Tak Boleh Mutasi Guru SMA/SMK Selama Proses Transisi Pendidikan Menengah ke Provinsi

Dindik Jatim, Bhirawa Dinas Pendidikan (Dindik) kabupaten/ kota mulai saat ini tak boleh lagi melakukan mutasi guru maupun kepala SMA/ SMK di daerahnya. Hal ini seiring terbitnya Surat Edaran (SE) Mendagri Nomor 120/5935/SJ tentang Percepatan Pelaksanaan Pengalihan Urusan Berdasar UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Terdapat sembilan poin penting yang tercantum dalam SE tersebut. Satu di antaranya ialah terkait larangan mutasi personel, baik guru, kepala sekolah maupun tenaga administrasi di SMA/SMK sebelum adanya serah terima.

Secara otomotais, mutasi guru SMA/SMK baru bisa dilakukan kembali oleh Dinas Pendidikan (Dindik)

provinsi setelah dilakukan serah terima berita acara dari kabupaten/kota.

“Aturan ini sudah mulai berlaku sejak SE Mendagri diterbitkan pada pertengahan Oktober lalu. Saat ini, proses peralihan sedang berlangsung dan tahapannya masih proses pendataan,” tutur Kepala

 ke halaman 11

Target PAD Nganjuk dari Sektor Wisata Merosot Nganjuk, Bhirawa Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pariwisata di Kabupaten Nganjuk pada tahun ini dipastikan tidak akan memenuhi target. Kon-

disi itu disebabkan dari empat tempat wisata unggulan yang dikelola Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Nganjuk sepi pengunjung.

Empat kawasan wisata

yang menjadi unggulan Pemkab Nganjuk adalah Wisata Alam Air Terjun Sedudo, Wisata Air Merambat Roro

 ke halaman 11

Dukungan Media PENGEMBANGAN seni budaya tradisional Madura membutuhkan dukungan media. Lewat medialah, kesenian dikenal masyarakat, diapresiasi dan terus dibangkitkan keberadaannya.

“Tanpa dukungan media, seni dan budaya M a dura ini akan sulit dikenal masyarakat luas,” kata Buda-

pagi (hari ini). Saat ini tiga bandara resmi ditutup yaitu Bandara Ngurah Rai Bali, Selaparang Lombok dan Blimbingsari Banyuwangi,” ucapnya di Jakarta, Rabu (4/11).

ristika/bhirawa

Lokasi Wisata Alam Air Terjun Sedudo yang menjadi andalan Pemkab Nganjuk pengunjungnya turun drastis, pasca longsor.

Tak Setuju Cabup Blitar, KPU Siap Gelar Pilkada 2017

Blitar, Bhirawa Jika hasil Pilkada 9 Desember mendatang di Kabupaten Blitar tak sesuai harapan rakyat, KPU siap menggelar Pilkada pada 2017 mendatang.

“Konsekuensi jika banyak masyarakat yang tidak setuju dengan calon yang ada, maka otomatis Pilkada akan dilanjutkan kembali pada 2017 nanti,” kata Ketua KPU R I Husni Kamil Manik yang didampingi Ketua

 ke halaman 11

Bawaslu Didesak Usut Dugaan Dana Kampanye dari Korupsi Paslon Surabaya, Bhirawa Masyarakat Transparansi Jawa Timur (Matra Jatim) meminta Bawaslu Jatim dan Panwaslu Gresik mengusut dugaan adanya aliran uang korupsi yang mengalir ke rekening dana kampanye pasangan calon (paslon) peserta Pilkada (Pemilukada) Gresik.

Direktur Matra Jatim Andri Irawan menegaskan demi menciptakan Pilkada yang berasaskan luber dalam koridor jujur dan adil , sepatutnya Bawaslu Jatim dan Panwaslu kab/kota mengawasi seluruh tahapan

 ke halaman 11

Goa Selomangleng di Kaki Gunung Klotok

Bertabur Relief Alami, Berwisata Sekaligus Belajar Sejarah Berlibur sambil mendapatkan ilmu pengetahuan tentu sangat menyenangkan. Selain menghabiskan liburan dengan keluarga, juga belajar mengenai sejarah. Di Kediri, pilihan ini ada di wisata Selomangleng.

Ervan, Kediri Bagi warga Kediri, nama Selomangleng sangat familir. Ini karena tempat wisata yang berada di barat sungai Kota Kediri ini sangat indah.

Suasana rindang dan sejuk langsung terasa tatkala masuk ke halaman lokasi wisata. Suasana yang sangat menyenangkan untuk berkumpul keluarga.

Ke lokasi wisata ini juga bisa dijangkau dengan mudah. Pengunjung bisa memanfaatkan kendaraan pribadi, lalu melaju menuju kawasan Kediri barat ke arah Gunung Klotok.

Selain itu, jika menggunakan kendaraan umum, pengunjung juga bisa memanfaatkannya dengan biaya yang terjangkau.

Berbagai suguhan pilihan wisata ada di tempat ini, mulai dari wahana wisata edukasi yaitu ada goa yang merupakan situs peninggalan sejarah, museum, maupun wisata bermain, seperti kolam renang dan aneka permainan.

Di lokasi wisata ini terdapat goa yang menjadi ikon. Goa ini disebut Goa Selomangleng, diambil dari bahasa selo yang berarti batu, sedang mangleng berarti miring, sehingga Selomangleng berarti batu yang miring dari permukaan tanah. Disebut miring karena memang letak dari Goa Selomangleng tersebut berada

 ke halaman 11

Goa Selomangleng ditetapkan sebagai situs bersejarah. Keunikan objek wisata ini yaitu di bagian luar goa terdapat berbagai relief alami yang menarik.

SURABAYA

2

Kamis Pon 5 NOVEMBER 2015

LEGISLATIF - EKSEKUTIF

Tema Debat Publik, Memperkokoh NKRI dan Kebangsaan

Debat ke Dua, Paslon Bakal Ada Tim ‘Pembisik’ Surabaya, Bhirawa Tahapan kampanye yakni debat publik kedua yang dilaksanakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Surabaya berlangsung besok malam. Salah satu rangkaian sosialisasi visi misi pasangan calon (paslon) dalam Pilwali Surabaya itu akan mengambil tema berbeda dengan debat pertama.

Bila debat pertama mengambil tema Pelayanan dan Kesejahteraan Masyarakat, debat selanjutnya bertema Memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan Kebangsaan.

Dengan konsep yang hampir sama dengan yang pertama, namun debat besok masingmasing paslon di izinkan oleh

KPU Surabaya akan ada tim ‘pembisik’ sebelum masuk ke panggung debat.

Pada debat yang berlangsung, Jumat (6/11) besok di Shangri-La Hotel dibagi lima segmen. Segmen pertama merupakan paparan visi misi pasangan calon (paslon). Sesi kedua moderator bertanya kemudian dijawab paslon. Total ada empat pertanyaan dari moderator yang perlu dijawab. Tiap paslon akan diberi kesempatan menjawab pertanyaan yang sama.

“Jadi pada debat kedua besok konsepnya hampir sama dengan debat yang pertama. aturannya yang ada di dalam masing-masing ada 50 orang per paslon, dan tamu undangan 100 orang. Bagi para

simpatisan dan relawan kedua paslon kita sediakan dua layar di luar,” kata Ketua KPU Kota Surabaya Robiyan Arifin kemarin.

Untuk debat kedua besok, pria kelahiran Situbondo mengatakan yang menjadi moderator yakni Rektor Universitas Airlangga Prof Dr Moh Nasih MT Ak. Dirinya menjelaskan, pemilihan orang sebagai moderator pada debat kedua tersebut dinilai telah mumpuni.

“Pilpres kemarin moderatornya dari akademisi. Moderator kan hanya membacakan saja, untuk fungsinya kan hanya mengatur ritme proses debat tersebut. ya, kita ingin mengadopsi contoh yang baik,” jelas Robiyan.

Pada segmen ketiga, lebih uta-

ma menggunakan pola tanya jawab antar Paslon. Sesi keempat juga tanya jawab, namun paslon yang menjadi penanya bisa mengeksplorasi jawabanjawaban paslon yang lain. Di segmen terakhir adalah closing statment dari tiap paslon.

Sementara itu, dalam technical meeting di Kantor KPU Kota Surabaya tersebut juga dihadiri Tim dari kedua paslon. paslon Dr Rasiyo-Lucy Kurniasari nomor urut satu, dihadiri Ketua Tim pemenangan Paklik Rasiyo-Ning Lucy, Agung Nugroho. Untuk paslon nomor urut dua dihadiri Laisson Officer (LO) atau penghubung tim Risma-Whisnu, Sukadar.

Ketua Tim pemenangan Paklik Rasiyo-Ning Lucy, Agung Nugroho

mengatakan bahwa dengan tema yang telah ditentukan dalam debat kedua tersebut yakni Memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan Kebangsaan, paslon telah menguasai.

“Seratus persen menguasai tema tersebut. beliau (RasiyoLucy) kan guru dan mantan Ning Suroboyo. Paklik Rasiyo juga keluarga TNI dan alumni GMNI (Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia, red). Jadi, tema tersebut sudah sangat menguasai empat pilar kebangsaan,” kata Agung Nugroho yang juga mantan Komisioner KPU Jatim ini.

Sementara itu, Laisson Officer (LO) atau penghubung tim RismaWhisnu, Sukadar juga mengatakan paslon Risma-Whisnu juga telah menguasai tema tersebut. dirinya mencontohkan bahwa semasa kepemimpinannya lima tahun kemarin banyak yang menyangkut dalam tema yang

diangkat pada debat kedua besok.

“Selama lima tahun kemarin sudah dilakukan sama Bu Risma.

Kita mencoba terkait kebangsaan Bu Risma telah memberikan rumah bagi Veteran,” terangnya.

Terkait keamanan, pihak kepolisian telah menyiapkan puluhan anggota yang berseragam maupun berpakaian preman. Hal ini dilakukan mengingat pada debat pertama sedikit tak terkontrol karena banyaknya simpatisan dan relawan yang ada di luar gedung.

“Karena ini live jangan sampai pada acara on air masih ribut.

Kita akan back-up terkait dengan undangan yang telah disediakan panitia. Jangan sampai undangan yang masuk masih ribut seperti yang kemarin (debat pertama, red),” terang Fathoni dari pihak kepolisian yang turut hadir dalam technical meeting di Kantor KPU Kota Surabaya Q geh kemarin.Q

Revitalisasi Gedung Dewan Dibatalkan DPRD Surabaya, Bhirawa Rencana pengembangan gedung DPRD Surabaya akhirnya dibatalkan. Dalam Badan Anggaran hanya disetujui proyek revitalisasi Gedung Dewan Kesenian Surabaya(DKS) serta Masjid.

Mulai Ramai di Surabaya Tidak hanya di Jakarta, jasa para GoJek (jasa angkutan murah) saat ini mulai ramai di Surabaya, tampak beberapa GoJek sudah terlihat dijalan-jalann seperti di Jl Keputran lama Surabaya, Rabu (4/11).

trie diana/bhirawa

Kenaikan Pangkat 743 Guru PNS Menggantung

PANGGUNG BIROKRASI

Imbau Salat Istisqa Surabaya, Bhirawa Musim kemarau berlangsung cukup panjang hampir merata terjadi di seluruh kabupaten/kota di Jawa Timur. Untuk itu, Nahdlatul Ulama (NU) Jatim mengimbau masyarakat untuk melaksanakan Salat Sunnah Istisqa bersama mendoakan agar turun hujan.

Wakil Ketua Pengurus Wilayah Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama (PW LDNU) Jawa Timur, Farmadi Hasyim mengatakan dalam Islam apabila suatu wilayah mengalami musim kemarau cukup panjang maka dapat melakukan salat Sunnah Istisqa. Hal ini merupakan ikhtiar untuk memohon kepada Allah agar musim kemarau berakhir.

“Insya Allah Salat Istisqa yang dilaksanakan masyarakat dapat memenuhi harapan turun hujan di Indonesia khususnya Jawa Timur. Dan alhamdulillah di sejumlah kawasan bisa menyelenggarakan salat ini dan tidak lama kemudian hujan turun,”katanya, Selasa (3/11) Q inf dikonfirmasi.Q

Pemkot, Bhirawa Dinas Pendidikan (Dindik) Surabaya telah menyerahkan Surat Keterangan (SK) kenaikan pangkat bagi 1.017 guru PNS di Surabaya. Namun seiring dengan itu, sebanyak 743 guru PNS harus ekstra sabar menunggu nasib SK pengangkatannya yang masih menggantung.

Terkait adanya guru yang kenaikan pangkatnya masih terkendala ini, pihak Dindik Surabaya beralasan masih ada persyaratan guru yang belum terpenuhi.

Seperti pembuatan sasaran kerja pegawai (SKP) dan ijazah yang masih belum dipenuhi.

“Masih proses terus. Secepatnya akan kami selesaikan,” tutur Kabid Tenaga Pendidik dan Kependidikan Dindik Surabaya Yusuf Masruch kemarin, Rabu (4/11).

Yusuf mengaku, kenaikan pangkat guru tersebut diberikan Dindik Surabaya mulai dari golongan I sampai IV. Terdiri dari seluruh jenjang, mulai SD sampai guru SMA/SMK. Menurut dia, proses kenaikan pangkat saat ini sebenarnya lebih mudah dengan sistem online.

“Dindik sudah membuat sistem online untuk meringankan beban guru untuk memproses

kenaikan pangkatnya,” ujar Yusuf.

Dalam sistem online tersebut, guru dapat mendata seluruh kegiatan dan mengunggah persyaratan yang dibutuhkan. Dengan begitu, masing-masing guru dapat memantau perkembangan dalam mengumpulkan poin yang dibutuhkan untuk kenaikan pangkat.

Selain itu, lanjut Yusuf, sistem online juga membantu guru mengamankan berkas penting.

“Kita tidak tahu nanti terjadi apa.

Misalnya kebakaran lalu menghabiskan seluruh berkas. Kalau ada sistem online, semua sudah terekam di data base,” tegas Yusuf. Guru dapat mengurus kenaikan pangkat minimal dua tahun sekali.

Jadwal kenaikan pangkat guru pun dijadwalkan dua kali dalam satu tahun, yakni periode April dan Oktober.

Semakin tinggi kenaikan golongan, semakin tinggi pula poin yang dibutuhkan. Guru akan lebih mudah dan cepat dalam mengumpulkan poin jika aktif mengikuti workshop maupun pelatihan yang diikuti, serta karya tulis. “Kalau semakin banyak pelatihan yang diikuti, ya poinnya semakin cepat

bertambah,” katanya.

Menurut Yusuf, banyak manfaat guru mengurus kenaikan pangkat. Karena semakin tinggi golongan, semakin besar pula tunjangan profesi guru (TPG) yang diperoleh guru. Karena itu, guru diharapkan tidak menyepelekan fasilitas yang diberikan oleh Dindik Surabaya.

Setiap tahun, guru dapat mengurus kenaikan pangkatnya minimal dua tahun sekali. Pemberian SK kenaikan pangkat pun dijadwalkan dua kali dalam satu tahun, yakni periode April dan Oktober.

Selain itu, dindik juga memberikan fasilitas berupa program peningkatan kompetensi guru Surabaya (P2KGS). Saat mengikuti program tersebut, guru langsung mendapatkan tambahan 9 poin.

Jumlah poin itulah yang dapat membantu guru dalam mengumpulkan poin kenaikan pangkat.

Untuk mencegah molornya pembagian SK kenaikan pangkat. Yusuf menghimbau kepada seluruh guru untuk mengumpulkan data persyaratan yang dibutuhkan mulai Desember. Periode itu digunakan untuk mengurus kenaikan Q tam pangkat periode April 2016.Q

Pemkot Setuju Lelang Jabatan Direksi BUMD DPRD Surabaya, Bhirawa Usulan legislative agar metode lelang jabatan digunakan untuk mengisi kursi direksi empat BUMD yang lowong disambut baik Seketaris Kota (Sekkota) Pemkot Surabaya. Pemkot memastikan bakal segera membentuk tim seleksi untuk memproses pelaksanaan lelang jabatan direksi ini.

Sabagai tahap awal , Sekkota

Hendro Gunawan, akan melakukan evaluasi terkait berbagai hal dalam jabatan direksi BUMD serta kemungkinan-kemungkinan metode seleksi yang akan dilakukan. Namun yang jelas hendro memastikan sepakat menggunakan metode lelang jabatan. “ Tentu kami sepakat dan sebelum masuk pada rana tersebut kami akan

lakukan berbagai tahapan terlebih dulu dengan mengevaluasi,” kata Sekkota Hendro Gunawan. Disela – sela sidang paripurna gedung DPRD Kota Surabaya , Rabu (4/11).

Mantan Kepala Bappeko Kota Surabaya ini menegaskan, dalam melakukan proses lelang jabatan di empat Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang saat ini sedang dalam

kekosongan direksi, pihaknya akan membentul tim terlebih dahulu yang nantinya akan melakukan sebuah seleksi untuk calon direksi. “ Kami akan mengkaji terlebih dahulu, “ ujarnya, jika semuanya sudah siap lanjutnya. Pihak akan melakukan seleksi para calon di empat direksi di BUMD. “ Tentunya prosesnya akan melakukan seleksi

dengan tes properties para calon yang kemudian akan kami hadapan ke Pak PJ Walikota,” tandasnya.

Seperti berita sebelumnya, para wakil rakyat mengkritisi lambatnya Pemkot Surabaya dalam mengisi jabatan BUMD yang kosong, jika hal tersebut tidak segera di tindaki maka akan berpengaruh pada Q gat.dre kinerja BUMD.Q

“Hasil Badan Musyawarah, Badan Anggaran (Banmus Banggar) tadi terkait dengan tambahan anggaran gedung DPRD Surabaya, ditiadakan,” kata Hendro Gunawan Sekretaris Kota Surabaya, Rabu(4/11)..

Hendro menambahkan, yang tetap dialokasikan anggarannya ialah gedung Dewan Kesenian Surabaya (DKS) dan pembangunan Masjid.

“Sudah ditetapkan anggarannya dan hari ini tinggal pengesahan saja,” paparnya.

“Seperti yang disampaikan oleh Pak Pejabat Sementara (Pj) Walikota realisasi pembangunan akhir tahun nanti, kita kejar hingga 80 persen, ada yang multi year ada yang tidak,” jelasnya.

Penegasan senada juga diungkapkan ketua DPRD Surabaya Armudji yang memastikan mencoret rencana pembangunan gedung DPRD Surabaya ini. “Anggaran pembangunan gedung itu saya coret, didrop. Tadi sempat ada teman teman yang mengusulkan untuk dimasukkan lagi tapi saya tetap sesuai pendirian saya didrop saja,” kata Ketua DPRD Surabaya Armuji usai rapat paripurna mengesahan Kebijakan Umum Anggaran Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) RAPBD Surabaya 2016 di DPRD Surabaya, kemarin.

Menurut dia, pencoretan itu dilatarbelakangi karena ada banyak perbedaan antara anggota dewan, ada yang menerima dan ada juga yang menolak.

Hal itu ia lakukan sekaligus memberikan penegasan pada anggota dewan yang menerutnya tidak konsisten. Sebab ketika dalam rapat banggar banmus mengaku setuju pembangunan dewan, nmun di media massa menyatakan tidak setuju.

Sebelumnya ada rencana revitalisasi gedung DPRD Surabaya pada tahun 2016, dengan mencapai anggaran sebesar Rp 30 Milyar. Rencananya gedung Dewan akan dibangun kembali menjadi Q gat gedung 9 lantai.Q

Pastikan Dukung Serasi, Ketum PAN Kerahkan 500 Kader PAN Door to Door Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan hadir di Kota Surabaya dalam mensupport Calon Pilkada yang diusung oleh Partai berlambang matahari.

Maksud kedatangan Bang Zul sapaan akrabnya tersebut bertemu dengan 500 kader PAN mulai dari Ketua Cabang, Ranting, Rayon, dan Sub Rayon se-Surabaya di Kantor DPW PAN Jalan Darmo Kali, Rabu (4/11) malam kemarin.

“Kedatangan Bang Zul (Ketum PAN Zulkifli Hasan, red) untuk mendukung penuh calon yang diusung oleh PAN,” Kata Laisson Officer (LO) paslon Dr RasiyoLucy nomor urut satu, Achmad Zainul Arifin saat dikonfirmasi Bhirawa kemarin.

Arifin menjelaskan, setelah dari Surabaya Ketum PAN Zulkifli Hasan akan melanjutkan menemui calon Pilkada di daerah Lamongan dan Tuban. “besok (hari ini, red) langsung melanjutkan ke Lamongan dan Tuban,” terangnya.

Dihadapan 500 Kader PAN tersebut nantinya akan menggerakkan semuanya untuk terjun ke masyarakat Surabaya. “Ini untuk door

to door (pintu ke pintu, red) ke masyarakat Kota Surabaya untuk mengajak memilih pasangan Serasi Paklik Rasiyo dan Ning Lucy,” jelasnya.

Dirinya menjelaskan, modal Pilihan Legislatif (pileg) kemarin suara PAN 74.000 dan jumlah tersebut masuk urutan ke lima untuk suara. “Belum lagi ditambah suara dari Partai Demokrat,” tambah Arifin.

Tokoh Madura di Surabaya Dukung Rasiyo-Lucy Komunitas masyarakat Madura yang berada di Surabaya membulatkan tekad untuk mendukung pasangan nomor urut satu DrRasiyo-Lucy Kurniasari. Dukungan itu ditandai dengan berkumpulnya para tokoh Madura dari 31 Kecamatan di Surabaya, di Rumah Haji Saloom Balongsari Selatan, Rabu (4/11) kemarin.

Juru bicara masyarakat komu-

PEMERINTAH KOTA SURABAYA PENGUMUMAN PELELANGAN UMUM / PELELANGAN TERBATAS / PELELANGAN ULANG / SELEKSI UMUM PUTARAN KHUSUS XVIII TA 2015 Dalam rangka pelaksanaan APBD Kota Surabaya Tahun Anggaran 2015, Pemerintah Kota Surabaya mengumumkan pekerjaan yang akan dilelang dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Perincian & penjelasan pekerjaan, dilihat pada portal Pemerintah Kota Surabaya https://lpse.surabaya.go.id geh/bhirawa

Paklik Rasiyo sedang memberikan penjelasan di hadapan tokoh masyarakat Madura se-Surabaya, kemarin. nitas Madura, Rofii mengatakan, silaturahim tokoh masyarakat Rasiyo layak didukung karena Madura se-Surabaya, kemarin. sebagai figur pemimpin yang peAchmad Juri salah satu tokoh duli masyarakat pinggiran. “Kami Madura mengatakan, pertemuan ini merasa Paklik Rasiyo mampu adalah langkah awal untuk menuju menyejahterakan masyarakat pertemuan lebih besar. Sebab, Surabaya. Kami yakin Paklik dalam waktu dekat, masyarakat Rasiyo lebih hebat dari yang Madura yang tinggal di Surabaya sudah ada. Mudah-mudahan dan ber-KTP Surabaya akan berPaklik Rasiyo luman terhadap kumpul untuk menyampaikan duQ geh rakyat kecil,” ujarnya usai kungan ke Rasiyo-Lucy.Q

2. Persyaratan pelelangan dapat didownload di portal https://lpse.surabaya.go.id 3. Pendaftaran, pemilihan pekerjaan dan penawaran harus dilakukan melalui portal e-Procurement Pemerintah Kota Surabaya mulai tanggal 05 November 2015

TTD Kelompok Kerja

SURABAYA

Kamis Pon 5 NOVEMBER 2015

3

PENDIDIKAN - KESEHATAN - PELAYANAN PUBLIK - HUKUM

Madura Butuh Waktu Lama Jadi Provinsi Pemprov, Bhirawa Munculnya kembali keinginan sejumlah tokoh pulau Madura untuk memisahkan diri dari Jawa Timur untuk menjadi provinsi tersendiri ditanggapi beragam. Namun sebagian besar sepakat untuk menjadi provinsi sendiri, Madura masih membutuhkan banyak waktu untuk memenuhi ketentuan undang-undang.

Wakil Gubernur Jatim Drs H Saifullah Yusuf , mengaku ada peluang bagi Madura untuk berdiri sebagai provinsi tersendiri.

Menurutnya undang-undang memperbolehkan pemekaran, namun dengan syarat yang cukup banyak.

“Saya melihat potensi itu ada.

Meski begitu usulan menjadikan Madura sebagai sebuah provinsi tetap harus didiskusikan panjang. Kami ingin berdiskusi dengan para penggagas dan ingin dapatkan gambaran kongkrit karena ini jadi perhatian banyak pihak,” kata Wagub Saifullah Yusuf, dikonfirmasi, Rabu (4/11).

Gus Ipul, sapaan lekat Saifullah Yusuf menegaskan, keluhan masyarakat Madura akan timpangnya bagi hasil migas sebenarnya juga dirasakan oleh Pemprov Jatim. Selama ini, banyak pabrik berdiri di Jatim dan memiliki kantor pusat di

Jakarta sehingga pajaknyapun masuk ke Jakarta.

Menurut dia, pemekaran wilayah memang sangat dimungkinkan sepanjang Madura telah memenuhi syarat untuk memekarkan diri sebagai provinsi mandiri. Sesuai pasal 5 Undangundang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah, maka sebuah daerah bisa menjadi provinsi baru asalkan memenuhi syarat administratif, teknis dan fisik kewilayahan.

Syarat administratif yang dimaksud adalah adanya persetujuan DPRD kabupaten/kota dan Bupati/Wali Kota yang akan menjadi cakupan wilayah provinsi, persetujuan DPRD provinsi Induk dan Gubernur, serta rekomendasi Menteri Dalam Negeri.

Sedangkan syarat fisik sebagaimana dimaksud meliputi paling sedikit harus memiliki lima ka-

bupaten/kota untuk pembentukan provinsi baru. “Di Madura saat ini baru ada empat kabupaten, tapi sebagai usulan, pembentukan provinsi baru patut diapresiasi karena usulan ini sejatinya bermuara untuk mensejahterakan masyarakat Madura,” kata dia.

Tentang rencana deklarasi Provinsi Madura, Gus Ipul juga mempersilakan jika akan ada deklarasi pembentukan provinsi Madura yang akan digelar oleh Panitia Persiapan Pembentukan Provinsi Madura (P4M) pada 10 November mendatang. “Ya silakan saja deklarasi. Ndak apa-apa, orang mau deklarasi boleh saja,” kata dia.

Sementara itu, DPRD Jatim menyayangkan sikap masyarakat Madura yang ingin membentuk provinsi sendiri. Sebab, pendapatan asli daerah (PAD) Pulau Madura masih rendah, sehingga belum bisa berdiri sendiri. “Jadi, ada mekanisme sesuai aturan yang sangat perlu dicermati sebelum melangkah. Terlebih lagi PAD Madura masih jauh dari kata mampu untuk jangka panjang alias masih rendah,” ujar anggota Fraksi Demokrat DPRD Jatim, Iskandar.

Selain itu, kata dia, untuk

menjadi provinsi tak cukup dengan menggelar deklarasi. Masih banyak tahapan yang harus ditempuh. Di antaranya harus mendapat persetujuan dari pemerintah pusat. “Silakan saja kalau mau deklarasi. Namun, apakah sudah sesuai mekanisme dan peraturan pemerintah? Jika sudah sesuai, silakan mengajukan permohonan ke Presiden,” kata politisi dari Daerah Pemilihan Madura itu.

Sementara dari kalangan anggota DPR RI asal Jawa Timur jugamuncul pandangan berbeda.

Anggota Komisi II DPR RI, Fandi Utomo menyebut keinginan Madura untuk menjadi provinsi tersendiri bisa dilakukan, namun harus melewati banyak persyaratan yang tidak bisa dipenuhi dengan cepat.

Menurutnya ada 15 kreteria yang tercantum dalam UU 23/2014 untuk pemekaran wilayah provinsi.

Namun demikian perlu diketahui tren global di seluruh dunia saat ini ingin menyatukan kawasan yang di Asean disebut MEA (Masyarakat Ekonomi Asean) di Eropa disebut MEE, begitupula dengan di Amerika. Tapi mengapa di Madura justru ingin menjadi

provinsi sendiri. Disisi lain hal ini akan terjadi pemborosan APBN. “Jujur setiap tahunnya APBN mengalokasikan bantuan anggaran atau kebijakan fiskal untuk setiap provinsi hampir mencapai Rp1 triliun, Karenanya kalau sampai Madura ingin menjadi provinsi sendiri, maka beban negara sangatlah berat. Apalagi tahun 2016, pemerinta pusat lebih berkosentrasi untuk pembangunan infrastruktur,”tegas politisi asal Partai Demokrat, yang diklarifikasi lewat telepon genggamnya, Rabu (4/11).

Selain itu yang perlu ditanyakan, manfaat apa yang diambil jika Madura menjadi provinsi. Mengingat banyak sebagian masyarakat hidup di Surabaya. Termasuk adanya jembatan Suramadu yang nyatanya memudahkan warga Madura untuk pergi ke Surabaya daripada ke Bondowoso.

“Artinya kalau itu alasan infrastruktur atau anggaran ya tidak mungkin karena selama ini telah dipenuhi oleh Pemprov Jatim. Jadi yang saya tanya ada motivasi apa, sehingga Madura ingin menjadi provinsi sendiri,”tegas pria yang pernah maju

dalam Cawali Surabaya ini.

Sementara itu, Anggota Komisi V DPR RI, , Nizar Zahro dari Dapil XI Madura menyatakan setuju dengan pembentukan Provinsi Madura, asal memenuhi persyaratan UU No.23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

“Semua harus sesuai dengan koridor hukum yang berlaku.

Kalau bisa memenuhi syarat administasi, kami siap memperjuangkan di DPR RI,” terang politisi asal Partai Gerindra.

Diakui Nizar, secara geografi, demografi, keamanan, sospol, adat dan tradisi, potensi ekonomi, keuangan hingga kemampuan penyelenggara pemerintahan, Madura menjadi provinsi baru cukup memenuhi. Namun kalau mengacu Pasal 35 ayat (4) huruf a, UU Pemerintahan Daerah minimal ada 5 kabupaten/kota yang mendukung atau mengusulkan membentuk provinsi baru.

“Selain itu juga harus mendapat persetujuan DPRD Kab/ Kota dengan bupati/walikota yang menjadi cakupan wilayah daerah persiapan provinsi. Dan diusulkan gubernur kepada pemerintah pusat, DPR RI dan DPD RI,” Q iib.cty ujarnya.Q

RAGAM INFO

GSBD, Ponorogo Sajikan Ketoprak dan Guyon Maton

Gepeng Serbu Makam Ditengah maraknya penertiban anjal (anak jalanan) dan Gepeng (gelandangan dan pengemis) dari dinas Sosial Surabaya dan petugas Trantib ketentraman dan ketertiban (Trantib) Kecamatan di Surabaya dibeberapa jalan di Surabaya.Ternyata masih banyak gepeng (gelandangan dan pengemis) yang menyerbu makam umum untuk meminta-minta para peziarah seperti di Makam umum Ngagel Surabaya,Rabu (4/11).

Pemprov, Bhirawa Sayang jika akhir pekan tidak berkunjung ke Pendapa Jayengrono UPT Taman Budaya Jatim di jalan Gentengkali, Surabaya. Selama dua hari tepatnya Jumat (6/11) dan Sabtu (7/11), Kabupaten Ponorogo akan menyajikan hiburan seni budaya yang menarik untuk ditonton bersama dan gratis.

Pemkab Ponorogo bersama tim keseniannya akan membawakan sajian utama berupa Ketoprak ‘Songgolangit’ dengan sutradara Gatot EkoTriono SPd, penata musik Bagus Tri Anggono, dan naskah Drs. Hariadi yang ditampilkan pada Jumat (6/ 11) dan Sabtu Sabtu (7/11) terdapat acara guyon maton ‘Sawung Asmoro’.

Sekedar diketahui, Dewi Songgolangit merupakan putri mahkota dari Kerajaan Kediri dalam salah satu versi Q rac cerita asal-usul Reyog Ponorogo.Q

trie diana/bhirawa

Hemat Energi Bagian Pembangunan Nasional

Mantan Bupati Pasuruan Tak Indahkan Panggilan Kejati Jatim

Surabaya, Bhirawa Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyatakan menghemat energi merupakan bagian dari upaya mendukung pembangunan nasional. Hal tersebut cukup beralasan, mengingat hasil produksi sumber energi dan sumber daya mineral masih harus ditingkatkan.

Kepala Seksi Kerjasama Multi Lateral dan Regional Migas Kementerian ESDM, Martin Hasugian mengatakan masyarakat dapat membiasakan gaya hidup hemat energi mulai saat ini. Penggunaan alat seperti mobil, motor, lampu, televisi, kulkas dan komputer yang belebihan secara tidak langsung berdampak pada kondisi krisis energi.

“Energi itu butuh dihemat, butuh efesiensi. Matikan lampu jika tidak digunakan, AC juga digunakan seperlunya dan perilaku hemat energi Q inf lainnya.Q

Kejati Jatim, Bhirawa Untuk kedua kalinya mantan Bupati Pasuruan Dade Angga tak juga mengindahkan panggilan penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jatim. Padahal, keterangan Dade Angga sebagai saksi sangat dibutuhkan untuk menambah alat bukti penyidikan kasus dugaan penyelewengan pengelolaan minyak dan gas (Migas) oleh PT Pasuruan Migas (Pami), BUMD Pemkab Pasuruan.

Sikap seenaknya sendiri yang dilakukan Dade Angga ini, diakui Kepala Seksi Penyidikan Pidana Khusus (Kasidik Pidsus) Kejati Jatim Dandeni Herdiana.

Didampingi Kasi Penkum Kejati Jatim Romy Arizyanto, Dandeni mengaku, penyidik sudah melayangkan surat pemanggilan terhadap mantan Bupati Pa-

suruan Dade Angga. Sayangnya, hingga beberapa kali pihaknya tak juga memenuhi panggilan penyidik.

“Penyidik kesulitan memanggil mantan Bupati Pasuruan.

Alasannya yakni, tempat tinggal yang bersangkutan banyak, tidak hanya disatu tempat saja,” ungkap Kasidik Pidsus Kejati Jatim Dandeni Herdiana didampingi Kasi Penkum Kejati Jatim Romy Arizyanto, Rabu (4/11).

Menurut Dandeni, keterangan saksi Dade Angga dibutuhkan penyidik untuk tambahan alat bukti. Sebab, tambahan inilah yang menjadi acuan penyidik untuk mengungkap pihak yang paling bertanggungjawab atas kasus ini. Jika dua alat bukti terkumpul, nantinya antar bukti-bukti satu dengan keterangan

saksi akan dilakukan penyesuaian guna menetapkan siapa tersangkanya.

“Intinya kami hanya menunggu tambahan alat bukti dari keterangan-keterangan saksi, untuk selanjutnya dilakukan pendalaman guna penentuan tersangkanya,” tegas Dandeni.

Sementara itu, Kasi Penkum Kejati Jatim Romy Arizyanto menambahkan, sudah ada beberapa saksi yang memenuhi panggilan penyidik Pidsus Kejaksaan. Namun, sampai saat ini panggilan untuk mantan Bupati Pasuruan tak juga mendapat tanggapan dari yang bersangkutan. “Sampai saat ini yang bersangkutan (Dade Angga, red) belum memenuhi panggilan penyidik Kejaksaan,” tamQ bed bahnya.Q

Satpol Sosialisasi Mihol ke Daerah Pemprov, Bhirawa Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Jatim bidang penegakkan Perda dan perundangan melangsungkan sosialisasi Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol yang dihadiri 75 or-

ang yang terdiri dari pengusaha cafe, hotel, tokoh masyaraka, dan kasie Tramtib Kecamatan se Kab. Ponorogo.

Ka Satpol PP Jatim, Drs Sutartib MSi menekankan perlunya pengawasan peredaran minuman beral-

kohol agar lebih intensif lagi. “Banyak sudah akibat yang disebabkan oleh minuman beralkohol, sampai berakibat fatal dengan meninggalnya para pengguna, khususnya minuman beralkohol yang diproduksi oleh masyakat umum,”

katanya.

Menurutnya, minuman beralkohol yang sudah memakan korban jiwa ini, diharapkan tidak sampai merambah lebih luas, apalagi dikonsumsi para remaja yang merupakan harapan bangsa.

“Tidak ada hal yang menguntungkan bila mengkonsumsi minuman beralkohol, secara tidak langsung akan berdampak penurunan mental, dan lebih dalam lagi akan merusak kesehatan yang lebih fatal,” Q rac tandasnya.Q

Sidang Dugaan Oknum Dewan Bangkalan Cabul

Keterangan Saksi Polisi Mentahkan Penyidikan Kasus Kasmu PN Surabaya, Bhirawa Sidang perkara dugaan pencabulan dengan terdakwa Kasmu alias Aldi Alfarisi, Ketua Komisi A DPRD Bangkalan bisa jadi hanya seremoni belaka. Sebab, dalam sidang di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, Rabu (4/11), saksi dari penyidik kepolisian justru terkesan mementahkan hasil penyidikannya sendiri.

Hal itu terungkap dalam sidang yang digelar secara tertutup di PN Surabaya. Dalam sidang kali ini, beragendakan pembacaan keterangan saksi Polisi dari Polda Jatim yang bertugas menggerebek terdakwa Kasmu.

“Ada dua saksi Polisi penangkap, salah satunya namanya Hariyanto,” kata Jaksa Rahmat Hari Basuki saat berada di PN Surabaya, Rabu (4/11).

Hari menjelaskan, dalam sidang saksi menyampaikan bahwa mulanya mereka ditugaskan oleh pimpinan Ditreskrimum Polda Jatim untuk mengintai keberadaan Kasmu. Saat itu, Ia diduga terlibat dalam kasus penembakan aktivis Bangkalan, Mathur Kusyairi. “Surat penangkapannya bunyinya untuk kasus penembakan aktivis,” jelas Hari menirukan keterangan saksi.

Lanjut Hari, saat itu terjadilah penggrebekan atas Kasmu di Hotel Oval, 2 Februari lalu. Kata saksi, saat digerebek, Kasmu tengah berada di dalam satu kamar bersama teman dekatnya, Reza. Sedangkan korban, LCD (16), berada di kamar lain. “Saksi mengatakan bahwa Kasmu menyewa dua kamar. Satu kamar untuk dia dan temannya, Reza, sementara korban di kamar Q bed lain,” kata Hari.Q

Tiap Bulan M Iksan Mengaku Untung 30% Dari Bisnis Narkoba

Kakek-kakek Ditangkap Polrestabes, Tiga Tahun Mbandar Narkoba Meskipun berumur 61 tahun, M Iksan tak juga sadar akan perbuatan yang dilakukannya. Dirinya ditangkap Unit Satresnarkoba Polrestabes Surabaya atas pekerjaannya sebagai bandar narkotika jenis sabu, ganja, dan extacy.

Dihadapan petugas Satresnarkoba Polrestabes Surabaya, Iksan mengaku pekerjaannya ini dilakukan sudah tiga tahun lamanya.

Selain untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, Iksan mengaku pekerjaan ini dilakukannya karena dirinya harus mencukupi kebutuhan dua wanita idaman lain (wil) miliknya. Padahal, dari pernikahan dengan istri aslinya, Iksan dikaruniai dua orang anak.

“Saya terpaksa melakukan pekerjaan ini (bandar) selama tiga tahun. Alasanya karena tidak ada pekerjaan lain dan untuk kebutuhan

makan,” ungkap M Iksan kepada petugas Satresnarkoba Polrestabes Surabaya, Rabu (4/11).

Untuk keuntungannya, Iksan mengaku, tiap bulan dapat meraup 30% keuntungan dari bisnis haram ini.

Sementara untuk penjualannya, Iksan menjual per paket ganja seberat 100 gram dengan harga Rp 600 ribu.

Sedangkan untuk satu poket sabu, dirinya menjual dengan harga Rp 1,1 juta. Dan untuk extacy, Iksan menjual dengan harga Rp 175 ribu.

“Pembelinya biasanya dari kalangan bapak-bapak. Transaksinya dengan kontak-kon-

takan melalui HP, kemudian janji bertemuan untuk transaksi barang,” akuinya.

Sementara itu, Wakasat Narkoba Polrestabes Surabaya Kompol I Wayan Winaya mengatakan, penangkapan tersangka Iksan berdasarkan dari informasi masyarakat. Setelah dilakukan penelusuran, petugas berhasil mengamankan Iksan di TKP Jl Raya Ngagel, Surabaya. Dari pengakuannya, seluruh narkoba yang dipasoknya diambil dari teman yang ada di Surabaya.

“Setelah mendapat informasi dari masyarakat, petugas kami kemudian melakukanpenelusuran dan berhasil mengamankan tersangka Iksan,” tegas Kompol I Wayan Winaya.

Dari tangan tersangka, lanjut Winaya, petugas ber-

bed/bhirawa

Wakasat Narkoba Polrestabes Surabaya I Wayan Winaya menunjukkan barang bukti ganja dan sabu milik tersangka M Iksan (61), Rabu (4/11). hasil mengamankan 6 bung- 911,38 gram, 1 bungkus gram, 1 bungkus plastic bekus plastic berisi ganja de- plastic berisi 2 butir pil risi 3 butir pil extacy dengan ngan berat keseluruhan extacy dengan berat 0,56 berat 0,93 gram, 1 bungkus

plastic berisi sabu seberat 1,16 gram, dan uang tunai senilai Rp 572 ribu beserta kartu ATM. Winaya menambahkan, pekerjaan tersangka sebagai bandar ini dilakukan sudah tiga tahun. Tak hanya menjual ganja, tersangka Iksan juga menjual narkotika jenis sabu dan pil extacy. Dari pengakuan tersangka, barang tersebut didapati dari temannya yang berada di Surabaya.

Sementara untuk keuntungannya, tiap bulan tersangka mendapat untung sampai 30%.

“Selanjutnya kami akan kembangkan kasus ini sampai kepada orang yang menyuplai barang untuk Iksan. Sementara ini petugas akan melakukan pendalaman atas kasus ini,” pungkasnya.Q bed

4

OPINI Tajuk

Kebanditan Pembakar Lahan DIPERKIRAKAN sebanyak 50 juta warga pulau Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi, terpapar dampak kabut asap. Bukan hanya penyakit ISPA (Infeksi Saluran Pernapasan Akut) yang diderita, melainkan sudah menyebabkan korban jiwa. Indonesia darurat kabut asap, dengan ratusan titik api, dengan hamparan ratusan hektar. Ini (darurat kabut asap bukan) bukan gejala alam, melainkan kebanditan terhadap lingkungan hidup.

Pemerintah sampai mengerahkan personel TNI gabungan untuk memadamkan api. Juga menyiagakan kapal perang untuk meng-evakuasi warga terdekat areal yang terbakar. Istimewanya, sebelum operasi (pemadaman) dimulai, didahului dengan shalat istisqo’, doa minta hujan segera diturunkan. Sebab, pengerahan pesawat untuk water bomber, tidak akan mencukupi. Hanya hujan (dari langit) yang bisa mengalahkan kobaran api yang terlanjur meluas.

Pesawat water bomber, hanya sekadar cara mengurangi luas areal yang terbakar. Itupun bagai sirkuit adu cepat dengan pembakaran lahan di tempat lain. Selanjutnya, niscaya diperlukan cara lebih sistem untuk mencegah kebakaran lahan dan hutan. Termasuk dengan paradigma fisika botani. Yakni, penanaman pohon yang difungsikan sebagai penyimpan air. Sekaligus me-lokalisir kebakaran agar tidak merembet semakin jauh.

Niscaya pula, diperlukan penegakan hukum. Bukan sekadar dengan “pedang” UU Nomor 32 tahun 2009 tentang PPLH (Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup).

Tetapi juga mesti dianggap extra-ordinary court, disejajarkan dengan terorisme. Sebab, lingkungan yang sehat merupakan hak asasi manusia sebagaimana diamanatkan dalam UUD. Pada pasal 28H ayat (1) dinyatakan: “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik.”

Karena sebagai hak asasi, maka kondisi lingkungan hidup yang baik juga senantiasa harus di-audit oleh pemerintah. Sebagaimana UU PPLH pasal 1 angka ke-28 menyatakan: “Audit lingkungan hidup adalah evaluasi yang dilakukan untuk menilai ketaatan penanggung jawab usaha ... terhadap persyaratan hukum dan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah.”

Aksi teror pembakaran lahan dan hutan, setidaknya telah rutin terjadi sejak 15 tahun terakhir. Selama itu pula masyarakat, terutama di Sumatera dan Kalimantan, menderita. Bahkan negeri tetangga (Singapura dan Malaysia) sudah beberapa kali protes, akibat kabut asap. Tetapi penyelesaian oleh pemerintahan bagai buka-tutup lubang.

Gejalanya makin meningkat. Itu disebabkan lemahnya penegakan hukum.

Ternyata bukan hanya penegakan hukum yang lemah.

Konon pembakaran lahan juga direkomendasikan untuk dijadikan tanaman industri. Misalnya untuk kelapa sawit, karet atau tanaman lain untuk pabrik kertas. Sebagian perusahaan milik konglomerasi. Sebagian lain (yang lebih besar), dimiliki oleh bandit-bandit sebagai “sediaan.” Tujuannya, sekadar rente memburu keuntungan. Sebab, areal yang sudah dibakar, harganya akan melonjak sejuta persen!

Faktanya, tanah hutan liar yang semula tak bernilai, setelah dibakar menjadi terang benderang, harganya menjadi Rp 100 juta per-hektar. Tak jarang, kerabat tetua adat setempat turut menjadi beking. Transaksi jual-beli lahan yang sudah terang benderang, siap usaha, biasanya minimal 20 hektar. Tidak seluruh lahan yang berupa hutan liar dibakar. Sebagian juga ditebang untuk diambil kayunya.

Jadi, keuntungan bandit pembakar lahan ber-lapis-lapis, tanpa pertanggungjawaban pula.

Pemerintah (terutama korps penegak hukum), mesti segera bertindak cepat. Berdasar data pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, mayoritas (sekitar 70%) lahan yang dibakar, merupakan milik korporasi. Inilah yang mesti dijejaki lebih cermat tentang data kepemilikan. Perlu pula bekerjasama dengan PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan), untuk menjejaki arus transaksi keuangan tersangka pembakar lahan dan pemilik lahan.

Pembakaran lahan, mestilah dipahami sebagai korupsi dengan modus pencurian disertai pemberatan (curat).

Berlapis-lapis ancaman hukumannya. Hanya diperlukan keberanian pemerintah. 

Sorotan Publik

Semua tanggapan baik berupa saran dan kritik atas wajah dan kinerja birokrasi kita dalam memberikan pelayan publik dapat dikirim melalui email: harian_bhirawa@yahoo.com atau manfaatkan fasilitas surat pembaca di www.harianbhirawa.co.id atau telp ke (031) 5470650 atau faks (031) 5343359. Untuk setiap email harap disertakan nomor telpon (untuk konfirmasi ulang).

Ingatkan Kemenpan-RB Soal Honorer K2 KEMENTERIAN Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) harus menepati janji mengangkat tenaga honorer kategori 2 (K2) sebagai pegawai negeri sipil sesuai kesepakatan. Apalagi seluruh fraksi sudah menyepakati bahwa verifikasi dan validasi seluruh tenaga honorer di selesaikan 2015, sehingga pengangkatannya bisa dilakukan 2016.

Persoalan pengangkatan honorer K2 sebagai PNS yang anggarannya tidak tersedia dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2016 yang telah disahkan melalui rapat paripurna. Pada rapat kerja sebelumnya, Komisi II DPR RI telah mengusulkan agar anggaran pengangkatan honorer K2 dimasukkan dalam anggaran pokok Kementerian PANRB, agar langsung disetujui oleh Kementerian Keuangan.

Namun, Menteri PANRB Yuddy Chrisnandi meminta anggaran pengangkatan honorer K2 dialokasikan sebagai anggaran tambahan Kementerian PANRB saja.

Waktu itu seluruh fraksi di Komisi II pun akhirnya menyetujui permintaan Menteri PANRB agar anggaran honorer K2 masuk dalam anggaran tambahan senilai Rp16 miliar. Pada kenyataannya Menteri PANRB Yuddy Chrisnandi kemudian menyatakan bahwa anggaran honorer K2 tidak masuk dalam APBN 2016.

Sesuai aturan baru, anggota DPR RI saat ini tidak bisa lagi memantau alokasi anggaran satuan tiga atau detail alokasi anggaran kementerian. Kemungkinan anggaran pengangkatan honorer K2 sebenarnya sudah tersedia dalam anggaran pokok Kementerian PANRB, meskipun Menteri PANRB menyatakan anggaran itu belum tersedia di APBN 2016.

Inilah kelemahan di DPR, tidak bisa memantau alokasi anggaran secara detail. Kemungkinan anggaran utama Kementerian PANRB sudah mencakup pengangkatan honorer K2.

Ia memiliki kepercayaan besar terhadap Kementerian PANRB dan meyakini Kementerian PANRB dapat menyelesaikan persoalan tenaga honorer K2 dengan baik.

Nama dan alamat ada di redaksi

HARIAN

PENDIRI : Alm. H. Moch. Said DEWAN PENASIHAT: Dahlan Iskan, Drs. Sugeng Praptoyo, SH, MM, MH, AK H. Ali Salim

Kamis Pon, 5 NOVEMBER 2015

Harmonisasi Hubungan Tripartit Meskipun bukan Mayday, bukan berarti para buruh tidak melakukan aksi perjuangannya menuntut hakhaknya melalui aksi unjuk rasa massal. Pekan kemarin (29 Oktober), ribuan buruh dari berbagai serikat buruh di Jabodetabok melakukan aksi unjuk rasa di depan istana presiden, Jakarta. Mereka menuntut Peraturan Pemerintah No 78 tahun 2015 yang baru tentang sistem pengupahan nasional yang dinilainya akan sangat merugikan kaum buruh.

S

ebelumnya, aksi yang samadilakukanburuhuntuk merespon dan menuntut keseriusan pemerintah (Jokowi-JK) memulihkan kondisi ekonomi nasional. Saat ini kondisi ekonomi nasional berpotensi memasuki masa krisis.

Salah satu indikator utamanya adalah semakin melemah dan terpuruknya kurs rupiah terhadap dollar AS. Saat ini rupiah semakin melemah pada angka 13.700/US$. Akibat terpuruknya rupiah ini, banyak pabrik-pabrik yang terancam gulung tikar, sentra-sentra produksi industry mengalami stagnasi, bahkan ada beberapa yang berhenti beroperasi dan dampaknya bagi buruh adalah ancaman Putus Hubungan Kerja.Saat ini misalnya, akibat rupiah terus terpuruk, sedikitnya 26 ribu buruh yang kena PHK. Jumlah ini berpotensi bertambah seiring dengan suramnya perekonomian nasional, termasuk semakin melemahnya rupiah atas US$.

Beberapa tuntutan yang sejak dulu dan sampai sekarang terus diperjuangkan adalah masalah upah buruh yang dinilai masih sangat rendah (baca; UMK), perbaikan kesejahteraan melalui jaminan sosial dan kesehatan, masalah PHK yang sepihak, dan

N

buruh juga tidak sebanding de ngan kebijakan pemerintah yang menaikkan harga BBM. Karena itu, masalah hubungan Tripartite ini harus dicari akar masalah dan solusinya.

Oleh : Umar Sholahudin

dan masalah sistem kerja kontrak atau outsourching yang dinilai lebih banyak merugikan pihak buruh. Buruh selama ini masih dianggap dan dalam kondisi tertentu dijadikan ”objek” perusahaan, daripada sebagai mitra kerja. Kondisi ini yang kemudian menjadikan persoalan hubungan industrial masih terus berlanjut Dengan kata lain, persoalan ketenagakerjaan di Indonesia menyangkut tiga elemen penting; Tripartit, yakni penguasa/pemerintah selaku pembuat regulasi, pengusaha selaku pemilik modal dan buruh selaku pemilik tenaga.

Ketiga elemen tripartit ini sering kali beda kepentingan, baik dalam tataran regulasi maupun praktik.

Ini yang kemudian penyelesaian masalah ketenagakerjaan tidak pernah tuntas.

Sebut saja misalnya masalah Upah Minimen Kab/kota (UMK/R) yang menjadi masalah tahunan yang tak pernah kunjung usai.

Setiap ada penetapan upah buruh yang baru, setiap itu pula buruh berunjuk rasa menolak upah baru. Mereka menilai penetapan upah buruh dinilai masih rendah dan tidak sebanding dengan ukuran Kebutuhan Hidup Miniaml (KHL). Dan penetapan upah

Hubungan yang Harmonis Pembangunan ekonomi yang berkeadilan dan berkesejehtaraan sangat membutuhkan peran fungsional dan produktif dari ketiganya (Tripartite). Meminjam teori sistemnya Parson, masing-masing pihak memiliki peran yang sama pentingnya, meski berada dalam posisi dan dengan status yang berbeda. Ketiga pihak memiliki tanggung jawab yang sama dengan peran masing-masing dalam membangun pola hubungan industry yang sehat dan harmonis.

Peran dan fungsi tersebut didasarkan pada pemenuhan hak dan kewajiban masing-masing secara maksimal.

Pihak pengusaha memiliki kewajiban, tidak hanya sekedar memberi upah yang layak (unsur ekonomis), tapi juga bagaimana pengusaha memperlakukan dan menjadikan para pekerja sebagai mitra atau asset perusahaan yang memiliki nilai penting dalam membangun kemajuan perusahaan, aspek humanitasnya harus lebih dikedepankan dariapda aspek material-profitnya. Hak perusahaan terhadap pekerja adalah bagaimana para pekerja dalam menjaga kondusivitas dan produktivitas dalam bekerja. Sementara itu bagi para pekerja, harus mulai

sadar bahwa kegaduhan dalam hubungan industrial tidak akan memberi keuntungan apapun, baik untuk pekerja sendiri maupun bagi pengusaha dan pemerintah, kecuali aktivitas produksi terganggu dan ujungnya perekonomian nasional melemah.

Pihak yang tak kalah penting adalah,pemerintah sebagai regulator. Dalam konteks hubungan industrial, pemerintah harus memerankan diri sebagai “wasit” yang bisa berlaku adil bagi semuanya.

Selain wasit, juga harus menjadi “mediator dan fasilitator” jika terjadi dispute (perselisihan) antar keduanya (pekerja-pengusaha), dan diselesaikan dalam koridor kepentingan (ekonomi) nasional.

Jalan Komunikasi yang Sehat Pola hubungan Tripartit akan berjalan dengan baik dan produktif jika dijembatani dengan adanya komunikasi yang sehat (tidak saling curiga) diantara ketiganya.

Masing-masing pihak memperlakukan pihak lain dalam relasi komunikasi interaktif bukan sebagai objek, tapi subjek yang berkontribusibagi kemajuan perusahaan, kesejehtaraan pekerja, dan kemajuan ekonomi nasional.

Jika pola relasi dan komunikasi seperti ini dijalankan dengan baik, maka hubungan industrial akan dapat diwujudkan dengan baik, sehat dan produktif. Masing-masing akan mendapatkan dan menikmati “keberkahan” dari peran dan kontribusi para pihak dalam membangun perekonimian nasional yang lebih berkeadilan dan berkesejahteraan.

Mahasiswa S-3 FISIP Unair, Dosen Sosiologi Unmuh Surabaya

Menjadikan Sadar Pajak sebagai Lifestyle

egara, diakui atau tidak sesungguhnya telah memberikan segala pelayanan berupa sarana, prasarana, insentif dan subsidi untuk mendorong warganya agar dapat menggerakkan roda usahanya (baca : bisnis). Pemerintah pada sisi lain juga terus berupaya membangun dan memperbaiki jalan, pelabuhan, listrik, subsidi, pendidikan dan lain sebagainya untuk kemakmuran rakyat Indonesia.

Masyarakat dapat menikmati semua sarana prasarana yang tersedia untuk melakukan berbagai kegiatan usaha atau bekerja untuk penghidupan dan kemakmuran bersama. Masyarakat yang beruntung yang mendapatkan kemampuan atau penghasilan lebih, akan timbul kewajiban untuk membayar pajak.

Pajak yang diserahkan kepada negara akan digunakan untuk menyediakan semua sarana dan prasarana tersebut. Bagi masyarakat yang belum beruntung tentulah tidak perlu membayar pajak, justru akan mendapatkan subsidi. Dengan demikian kepatuhan wajib pajak adalah faktor penting dalam merealisasikan target pembangunan. Semakin tinggi kepatuhan wajib pajak, maka penerimaan pajak akan semakin meningkat, yang implikasinya tentu membuat pembiayaan pembangunan menjadi lebih terjamin.

Sadar Pajak sebagai Lifestyle Saat ini, pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memiliki 31.544 pegawai yang diharapkan berperan dalam meningkatkan kesadaran pajak 237,6 juta orang penduduk Indonesia. Bandingkan dengan Jepang yang hanya berpenduduk 126 juta orang, namun memiliki 56 ribu lebih pegawai pajak. Tak heran dengan perbandingan rasio pegawai pajak per jumlah total penduduk seperti itu, maka kesadaran pajak di Jepang lebih baik daripada di Indonesia.

Bahwa adanya kekurangan SDM yang dibutuhkan untuk meningkatkan pendapatan negara dari sektor pajak adalah realitas yang memang terjadi.

Namun demikian, terus menerus meratapi kekurangan jumlah personel tersebut tentu juga tidak akan menyelesaikan masalah.

Maka agenda penting yang harus dilakukan adalah bagaimana mendorong masyarakat umum ikut tergerak menjadi agen sadar pajak. Artinya, masyarakat ini tidak hanya taat membayar pajak tapi juga bersemangat mensosialisasikan pajak agar masyarakat

gaya hidup, maka sadar pajak. pemerintahpun harMembayar pajak us menerapkan semerupakan sikap mua jenis pelayanan yang lahir dari kesamasyarakat agar daran akan pentingdikaitkan dengan nya pajak. Lantaran pajak. Langkah ini itu sikap semacam tentu bukan langkah itu harus dibangun instan, tetapi perlu dan ditumbuhkan seproses panjang dan cara terus menerus. perlahan. HarapanHarapannya, kesanya, semua pelayandaran membayar Oleh : an akan terkoneksi pajak bukanlah keWahyu Kuncoro SN dengan kesadaran sadaran karena dipajak. Bagi siapa saja paksa oleh ketentuan yang tidak memenuhi Undang Undang dan kewajibannya membayar pajak aturan represif lainnya, tetapi kemaka dengan sendiri akan tersadaran membayar pajak adalah hambat layanan publik yang panggilan jiwa yang dilakukan didapatkannya. dengan penuh kebanggaan. Nah, Keempat, dalam membanguntuk membangun sikap seperti kitkan kesadran membayar paitu maka perlu dibangun sebuah jak, maka pemerintah harus pandangan tentang kesadaran memberi apresiasi yang besar membayar pajak sebagai sebuah terhdapa para wajib pajak yang gaya hidup (lifestyle) masyarakat telah melaksanakan kewajibanmodern. nya tersebut. Penghargaan– Untuk menumbuhkan kepenghargaan yang diberikan sadaran bayar pajak sehingga tentu bukan semata diberikan bisa sebagai gaya hidup dalam kepada wajib pajak yang mampu masyarakat, ada beberapa hal memberi pajak terbesar. Tetapi yang bisa dilakukan : juga diberikan kepada siapa saja Pertama, adalah perlunya yang pada lingkup sosialnya gerakan pembangunan opini tenmampu menjadi teladan untuk tang kesadaran membayar pajak membayar pajak dan memberi secara terus menerus. Kampanye kontribusi dalam menumbuhkan ini bukan saja menggunakan mekesadaran membayar pajak. dia-media konvensional semacam media elektronik dan media Peran Media cetak tetapi juga menggunakan Ada fenomena yang menarik media sosial. Kampanye ini juga yang bisa dipetik dari kasus gadiharapkan melibatkan semua galnya pasangan Rasiyo-Dhimam pihak dan dilakukan secara Abror untuk masuk menjadi kreatif sehingga mampu mepasangan dalam Pilwali Surabanarik minat semua pihak untuk ya tahun ini. Selain faktor surat menjadi sadar membayar pajak. rekomendasi yang dianggap berKampanye ini pesan terpentingmasalah, Dhimam Abror ternyata nya adalah mampu menjangkau juga tersandung masalah pajak, semua kalangan agar menyadari yakni ketika dokumen NPWP, pentingnya membayar pajak. berkas tanda bukti penyerahan Kedua, bahwa menumbuhkan wajib pajak, STTP dan tanda gaya hidup sadar pajak harus bukti tidak ada tunggakan pajak dilakukan sejak dini bahkan yang diversifikasi KPU ke Kansebelum orang terkena ketentor Pajak Pratama Wonokromo, tuan untuk membayar pajak. ternyata Abror tidak pernah meBenih kesadaran sadar pajak ini lapor ke kantor pajak, sehingga harus mulai disemaikan meladinyatakan Tidak Memenuhi lui dunia pendidikan sejak dini Syarat (TMS). agar masyarakat sejak kecil suIsu gagalnya pasangan ini rundah memiliki kesadran tentang ning dalam Pilwali Surabaya mepentingnya membayar pajak. mang banyak menjadi headline Harapannya adalah membayar berbagai media, hanya sayangpajak bukanlah sebuah beban nya kasus pajak yang menjegal bagi warga negara tetapi sebagai pasangan ini tidak mendapatkan sebuah panggilan mulia negara ruang publikasi yang memadai. bagi semua warga negera dalam Padahal sesunguhnya, isu pajak membangun negerinya. Kita ini harus terus digulirkan agar tentu sangat ingin akan muncul masyarakat semakin menyadari kesadaran merasa malu bagi betapa pentingnya orang mengusiapa saja yang tidak mau bayar rus dan melaporkan pajak yang pajak. menjadi tanggung jawabnya.

Ketiga, dalam upaya memRealitas ini setidaknya membangun kasadaran masyarakat buktikan bahwa media belum tentang sadar pajak sebagai

meletakkan isu pajak sebagai persoalan penting dan krusial yang harus disampaikan kepada publik. Berangkat dari kenyataan ini, maka peran dan posisi media sungguh perlu mendapatkan perhatian kalau ingin masyarakat semakin sadar pajak.

Menurut penulis, persoalan pertama yang harus dituntaskan dalam memberdayakan media adalah membangun masyarakat media yang sadar pajak. Artinya, sangat mustahil diharapkan media akan menjadi mitra strategis dalam menumbuhkan kesadaran membayar pajak kalau para pelaku media ini tidak sadar pajak. Dengan demikian, menjadikan praktisi media yang paham dan sadar pajak adalah langkah awal yang harus dilakukan.

Ini penting ditegaskan karena faktanya tidak semua wartawan kita memiliki kapasitas dan kemampuan yang cukup untuk menjelaskan hal tersebut (baca : pajak) kepada publik. Bahkan ironisnya, justru para pelaku media ini yang bukan saja belum melek pajak tapi malah antipati terhadap pajak. Kalau ini yang terjadi, bukan saja pesan yang akan disampaikan (baca : berita terkait pajak) tidak sampai tetapi juga bisa terjadi distrorsi yang justru akan kontraproduktif dengan keinginan untuk mendorong masyarakat menjadi sadar pajak.

Harus diakui, media-media hari ini lebih asyik menampilkan berita yang cederung melukiskan sisi buram dunia perpajakan dengan menempatkan kasus penggelapan pajak, atau menampilkan gaya hidup mewah para pejabat pajak sebagai isu yang seksi. Bila kondisi ini dibiarkan, maka dikhawatirkan membuat orang menjadi antipati membayar pajak karena dibayangi kekhawatiran bahwa pajak yang dibayarkannya hanya akan jadi ajang korupsi para pegwai pajak. Bisa jadi itu juga berawal dari sikap apatis wartawan terhadap sektor pajak.

Bahwa akan lain hasilnya kalau para pekerja media kita adalah mereka yang sadar pajak, sehingga media pun akan ikut berperan membangun kesadaran masyarakat terhadap pajak dengan misalnya memberitakan sisi-sisi berita yang mampu mendorong dan menginspirasi masyarakat untuk sadar pajak.

Wallahu’alam bhis-shawwab.

Wartawan Harian Bhirawa ; Alumnus Magister Media dan Komunikasi Universitas Airlangga (Unair) Surabaya

PEMIMPIN UMUM/PEMIMPIN REDAKSI/PENANGGUNG JAWAB : Nawang Esthi Lestari REDAKTUR PELAKSANA: Titis Tri Wahyanti KOORDINATOR LIPUTAN : Wawan Triyanto REDAKTUR: Wahyu Kuncoro SN, Bambang WN , Choirul Anam, Anangsyah Isfianto, Helmi Supriyatno, Gatot Suryo Widodo Reporter : M. Ali, Siti Sulistiani, Andre Endrayana Sasmita, Rachmat Caesar BSW, Zainal Ibad, Danang Prastyo, Adit Hananta Utama, Abed Nego, William AK , Gegeh Bagus Setiadi Fotografer: Trie Diana Indahwati, Sekretaris Redaksi: Suryanthini Malang: M. Taufiq, Kabupaten Malang : Cahyono Nor Rochmah, Kota Batu: Anas Bachtiar, Pasuruan : Hilmi Husein, Pamekasan: Syamsuddin, Lumajang: Zainul Hidayat, Probolinggo: Wiwit Agus Pribadi Jember: Effendi, Sampang: Nur Cholis, Sumenep: Samsul Arifin, Bondowoso: Samsul Tahar, Situbondo: Sawawi, Tulungagung: Hadi Sucipto, Wiwieko Dh, Lamongan: Suprayitno, Jombang: Romadlon, Fathoni, Mojokerto: Hasan Amin, Kariyadi Sidoarjo: Ali Kusyanto, Hadi Sujitno, Achmad Suprayogi Gresik: Kerin Ikanto, Rokim, Tuban: Khoirul Huda Madiun: Sudarno, Blitar: Hartono, Ponorogo : Hari Bahrul Ulum, Magetan: Ivin Kurniawan, Nganjuk: Ristika, Bojonegoro: Achmad Basir, Banyuwangi: Dian Ananta Jakarta: Tjitjik Rahayu, Direktur Utama: Nawang Esthi Lestari, Direktur Umum: Wahyu Kuncoro SN, Direktur Keuangan Mira Damayanti Komisaris Utama: Sugeng Praptoyo, Komisaris: Bambang WN, Hasan Amin, Suprayitno, Malang: Gatot Soekardi, Ratna Nirmala, Lumajang: Didit Nur Jadit, Bondowoso: Hasto Pramudyo, Manager Produksi, Sirkulasi dan Periklanan: Sri Eddy Haryanto, Manajer Keuangan: Anangsyah Isfianto, Administrasi Keuangan: Etti Sri Kustini, Sri Poernomo, Sekretaris Perusahaan: Rani Cholyvianti, Sirkulasi: Titiek Yuliati (Koordinator), Andi Basuki, Nike Kusumawati, Utomo Pagon, Distribusi: Tatok Arly (Koordinator), Suparto, Mulyadi, Pracetak:Ali Sulkan (Koordinator), Danu Setiawan, Achmad Tauriq Imani, Trisno purnomo, Onny Agung S, Oki Abdul Sholeh. Sekuriti: Saiful Hidayat, Agus Mulyono Alamat Kantor Pusat/Iklan/Redaksi: Jalan Indragiri 73 Surabaya, Telp : 031- 561-5454, Fax : 031-561-9009, Email Iklan: bhirawa_indragiri@yahoo.com, Email Redaksi: harian_bhirawa@yahoo.com Sirkulasi: Jalan Pengenal 5, Surabaya (60174), Telp : 031- 547-0650 (3 lines), Fax : 031-534-3359, Email Sirkulasi: bhirawasirkulasi@yahoo.com Bhirawa Online : http://www.harianbhirawa.co.id Bank: Bank Mandiri (BBD Jembatan Merah) Surabaya, No. Rek:140.0080000053, Percetakan: PT Media Nusantara Press SIUPP: Nomor 159/SK/Menpen/SIUPP/A.7/1986, 22 April 1986.

Tarif Iklan: Iklan Baris Rp. 7.500/baris (maksimal 5 baris), Iklan Tender/Lelang Rp.10.000/mm kolom, Iklan Display warna (FC) Rp.10.000/mm kolom, Iklan Display hitam putih (BW) Rp.7.500/mm kolom. Harga belum termasuk PPn 10%.

Kamis Pon 5 NOVEMBER 2015

SIDOARJO-GRESIK-MOJOKERTO

Petro Kembali Panen Raya dalam Program Kampung Petroganik

KELANA

Untuk Kurangi Pengangguran, Pemkab Giat Gelar Job Fair Gresik, Bhirawa Sebagai Kota Industri, Gresik memang kota yang menjanjikan untuk pencari kerja.

Belum genap dua bulan, sudah dua kali Job Fair digelar di Gresik. Selasa (3/11) kemarin Job Fair II dilaksanakan di Wisma A Yani, Gresik. Sekitar 1.500 Lowongan Kerja (Loker) ditawarkan kepada masyarakat pencari kerja di Gresik.

Ternyata, animo Pencari Kerja (Penker) masih tetap tinggi. Pada hari pertama yang rencananya dilaksanakan selama dua hari ini, Job Fair II Gresik yang diikuti 39 perusahaan, dijubeli sekitar 5 ribu orang Penker. Mereka datang dari semua wilayah di Gresik.

Dari pengakuan para Penker, mereka mengaku optimis bisa tertampung diantara 1.500 lowongan yang ada.

Tidak seperti pada Job Fair sebelumnya, Job Fair II dihadiri Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja (Binapentasker) Kementerian Ketenagakerjaan, Drs Heri Sudarmanto MM. Dalam sambutannya saat pembukaan Job Fair II itu. Heri menyatakan, pemberian kesempatan kerja kepada masyarakat merupakan tugas pemerintah. ‘’Kita harus mewujudkan kesejahteraan bangsa dengan memperbanyak kesempatan kerja,’’ ujarnya.Q eri

Komisi A Tak Panggil KPU Gresik dalam Pembahasan R-APBD 2016 Gresik, Bhirawa Dalam pembahasan R-APBD 2016, Komisi A DPRD tak memanggil Komisi Pemilihan Umum (KPU) Gresik. Karena anggaran senilai Rp36 miliar dinilai masih cukup untuk menggelar Pilbup Gresik 2015 dan baru akan berakhir pada 2016 mendatang.

Menurut Ketua Komisi A DPRD Gresik, Jumanto, pihaknya memang sengaja tak memanggil KPU Gresik untuk pembahasan RAPBD 2016. Sebab, untuk KPU sudah tak ada penambahan anggaran, karena kegitan proyek sudah berlangsung selama 2015. Selama ini juga, dari KPU tak ada komunikasi kepada dewan.

Sehingga kami anggap anggaran itu sudah cukup dan tidak perlu dipanggil lagi. ‘’Kalau untuk operasional selama 2016, pada KPU Gresik sudah dimasukkan karena termasuk honor pegawai. Dan nanti akan memanggil di KPUD Gresik dan Panwaslu Gresik. Pemanggilan ini, untuk melihat kinerja mereka dan penyerapan anggaran selama 2015 ini. Komisi melakukan evaluasi kinerja selama proses Pilbup berlangsung, apakah sudah dilakukan sesuai harapan atau belum,’’ ujarnya.

Sementara Komisioner Divisi Perencanaan Keuangan dan Logistik KPUD Gresik, Elvita Yuliati membenarkan, jika pihaknya tak menambah anggaran untuk APBD 2016. Sebab, untuk sisa anggaran yang disepakati sebelumnya sebesar Rp36 miliar masih mencukupi. Pada tahun ini, baru dipakai Rp28 miliar. Jadi masih ada sisa Rp8 miliar yang bisa digunakan untuk 2016. ‘’Untuk sisa anggaran itu, kemungkinan juga mengalami penurunan.

Namun, kami belum bisa memberikan kepastian karena masih berkoordinasi dengan Pemkab Gresik. Kami masih membahas berapa anggaran yang dibutuhkan untuk tahun 2016, dari anggaran sisa kemarin,’’ pungkasnya.Q kim

RALAT Di dalam bener advertorial yang terbit pada Rabu, 4 November 2015, tertulis “Ayo Membangun Mojokerto Bersama MKP” Seharusnya di dalam bener tertulis “…Pemerintah Kabupaten Mojokerto…”

Demikian kesalahan telah dibetulkan.

Bagian iklan Harian Bhirawa

5

Setelah sukses panen raya padi Program Kampung Petroganik di Kediri pada Maret 2015 lalu, mitra produksi pupuk Petroganik PT Petrokimia Gresik (PT PG) kembali menggelar panen raya pada program yang sama di Desa Kepuhkajang, Kec Perak, Kab Jombang, Rabu (4/11) kemarin.

Kampung Petroganik merupakan program edukasi, sosialisasi, serta promosi yang diinisiasi oleh mitra produksi Petroganik bekerjasama dengan distributor PT PG untuk petani yang berada di daerahnya. Program ini bertujuan untuk membina petani padi, mulai dari pemilihan benih unggul, pola pemupukan, pengolahan lahan, hingga panen. Program ini sendiri telah dimulai pada tahun 2014.

Dirut PT Petrokimia Gresik, Hidayat Nyakman menyatakan, perusahaan akan terus mendorong kegiatan pemberdaan yang dilakukan mitra produksi Petroganik yang bekerjasama dengan distributor ini. Karena program ini sejalan dengan keinginan Kementerian Pertanian yang akan memaksimalkan penggunaan pu-

puk organik sebagai komposisi utama dalam mengembalikan tingkat kesuburan tanah. ‘’Kami berharap kegiatan seperti ini dapat dikembangkan oleh mitra produksi Petroganik dan distributor, tidak hanya di Kediri dan Jombang saja, tetapi juga di daerah lainnya,’’ ujar D Hidayat Nyakman usai panen raya bersama sejumlah pejabat, diantaranya Dirjen Tanaman Pangan Kementerian Pertanian, Anggota Komisi IV DPR RI, Bupati Jombang, dan sebagainya.

Adapun mitra produksi Petroganik PT PG di Jombang yang menjadi pembina dalam program ini adalah adalah CV Daun Thakker Indonesia, CV Cahaya Baru, UD Phalosari Unggul Jaya, UD Bima Sakti, dan PT Mitra Prasetya Gemilang. Sedangkan distributor

rokim/bhirawa

Dirut PT Petrokimia Gresik, Hidayat Nyakman bersama Bupati Jombang, Drs Ec H Nyono Suherli W dan Dirjen Tanaman Pangan, Hasil Sembiring menunjukkan pada hasil panen raya. yang terlibat dianntaranya UD Mujiarto, CV Kembar Jaya, dan Koperasi Mitra Tani.

Estimasi panen pada lahan seluas 54 ha milik kelompok tani Bekel Kepuhsari ini berkisar 6,7 hingga 7 ton per hektar gabah kering panen (GKP), namun realisasi panen mencapai 10,5 ton per hektar. Angka ini sedikit lebih tinggi dari ratarata panen di Kec Perak yang mencapai 6,5 ton per ha. Pola pemupukan yang digunakan adalah pemupukan berimbang

5 : 3 : 2, yaitu 500 kg Petroganik, 300 kg NPK Phonska, dan 200 kg Urea. Tanaman menggunakan varietas ciherang, pola tanam padi-padi-palawija, dan umur panen 95 hari.

Sekilas Petroganik Berdasarkan penelitian Pusat Tanah dan Agroklimat Bogor (2003), sebagian besar tanah pertanian di Indonesia mengandung C-organik dibawah 2%. Sementara tanah yang sehat minimal mengan-

dung C-organik 5%. Menindaklanjuti ini, PG membuat produk pupuk organik Petroganik pada tahun 2005.

Pupuk ini mengandung Corganik 12,5% dan standar mutunya mengacu pada Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 02 tahun 2006, tentang Pupuk Organik, Pupuk Hayati, dan Pembenahan Tanah (selanjutnya diperbaharui menjadi Permentan Nomor 28 tahun 2009). Dengan demikian, pupuk organik Petroganik memiliki kualitas yang mutunya telah terjamin.

Dalam memproduksi pupuk organik Petroganik, PT PG bekerjasama dengan mitra produksi atau investor di berbagai daerah. Hal ini salah satunya bertujuan untuk mendekatkan pabrik dengan sumber bahan baku serta pasar, menghemat biaya pengangkutan, serta memudahkan handling produk.

Saat ini, PT PG memiliki 139 mitra produksi Petroganik yang tersebar di Provinsi Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, dan NTB.Q eri.kim

MA Kabulkan Gugatan Cabup MKP KPU Harus Diskualifikasi Paslon Nissa - Syah

Kab Mojokerto, Bhirawa Pemilihan Bupati (Pilbup) Mojokerto memasuki babak baru yang sangat mengejutkan. Keputusan Mahkama Agung (MA) memenangkan gugatan Cabup Mustafa Kamal Pasa (MKP) terkait gugatan diskualifikasi Paslon Nissa - Syah. Klaim kemenangan kubu Cabup inchumbent ini disampaikan kuasa hukum MKP, M Soleh kepada wartawan di Hotel R Wijaya, Kota Mojokerto, Rabu (4/11) kemarin.

achmad suprayogi/bhirawa

Pj Bupati Sidoarjo Jonathan Judiyanto saat memerintahkan Satpol PP untuk menurunkan atribut petahana.

Atribut Petahana Harus Dibersihkan Sidoarjo, Bhirawa Penjabat Bupati Sidoarjo, Drs Ec Jonathan Judyanto M MT memerintahkan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) untuk menertibkan atribut petahana yang maju pada Pilbup 2015. Sehingga jalanan bersih dari banner bergambar mantan bupati dan wakil bupati Sidoarjo. ‘’Saya minta hari ini harus clear, harus bersih tidak ada lagi gambar-gambar mantan Bupati dan Wakil Bupati di Sidoarjo,’’ pintanya.

Perintah ini disampaikan Jonathan saat memimpin apel pagi pegawai di Kantor Satpol PP, Rabu (4/11). Penertiban ini menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah, dan Jonathan berharap dalam Satpol PP dapat menegakkan peraturan ini dengan baik.

Menurut Jonathan, Panwaslu telah menyampaikan hal ini kepada Pemkab Sidoarjo, sebab Panwaslu tak

bisa bertindak karena atribut petahana itu adalah wewenang Pemkab Sidoarjo Daerah. Sebaliknya untuk APK (Alat Peraga Kampanye) memang Panwas yang berwenang, dan hal itu diluar wewenang Pemkab Sidoarjo.

Jonathan tak ingin masalah ini menjadi gugatan kepada pihak Pemkab Sidoarjo, karena dinilai tidak netral.

Dalam hal ini bukan masalah personal orang, tapi adalah menegakkan aturan main. ‘’Kita harus menjaga nama baik mereka agar tak dianggap menggunakan fasilitas negara untuk alat kampanye.

Satpol PP harus tegak berdiri di tengah sebagai penegak aturan. Dalam cara berfikir dan bekerja harus netral.

Kalian adalah aparatur sipil negara yang memiliki kewenangan dalam menegakkan Perda,’’ tegas Jonathan.

Terpisah, Wakil Bupati Sidoarjo periode 2010-2015,

MG Hadi Sutjipto SH MM merasa tidak masalah bila atribut itu ditertibkan. Karena gambar-gambar itu merupan program Pemkab. ‘’Ting gal aturannya bagaimana, kami mengikuti saja, yang penting Pilbup Sidoarjo bisa berjalan tertib dan kondusif,’’ tegas MG Hadi Sutjipto yang juga maju sebagai Calon Bupati Sidoarjo.

Selanjutnya, untuk memastikan kesiapan pelaksanaan Pilbup serentak 9 Desember mendatang, Pj Bupati Sidoarjo juga mengunjungi Komisi Pemilihan Umum (KPU). Mantan Sekertaris KPUD Provinsi ini ingin memastikan kesiapan penyelenggaraan Pilbup di Sidoarjo secara teknis, logistiknya dan lainnya. ‘’Setiap detail teknis ditiap tahapan Pilkada harus dicek, termasuk juga logistik dan perlengkapan lainnya. Kami pastikan, kalau ada kendala segera bisa diatasi dicarikan solusinya,’’ ungkapnya.Q ach

‘’Kepastian kemenangan gugatan saya, bisa anda lihat di website resmi MA tangal 3 November 2015, disebutkan MA mengabulkan gugatan kami dalam kasasi,’’ lontar Soleh didampingi Santoso, Ketua Tim Pemenangan Paslon MKP - Pung Kasiadi.

Soleh menambahkan, keputusan MA itu sekaligus mendiskualifikasi Paslon Nissa Syah. Hal ini karena materi gugatan yang diajukan berisi pembatalan keputusan KPU Kab Mojokerto tertanggal 24 Agustus 2015 soal penatapan Paslon. ‘’Meski belum dijelaskan secara detail isi putusan, tapi dengan meluluskan gugatan berarti KPU harus mendiskualifikasi pasangan Nissa - Syah. Karena inti gugatan kami memang seperti itu,’’ tambah pengacara asal Sidoarjo ini.

Dengan turunnya Keputusan MA ini, berarti sudah tidak terbuka lagi upaya hukum lanjutan. Menurut Soleh, KPU harus menindaklanjuti putusan MA itu. ‘’Keputusan ini sudah final dan mengikat. Meski tak ada batas waktu tapi amanat UU menyebutkan jika KPU wajib melaksanakan putusan MA. Kalau bunyinya wajib, berarti ya harus dilaksanakan segera,’’ tandas pengacara yang menang gugatan di MK soal diperbolehkannya calon tunggal dalam Pilkada.

Sejak mengajukan gugatan di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) beberapa waktu lalu, Soleh sudah yakin gugatannya bakal dikabulkan. Karena fakta di persidangan, semua saksi yang diajukan melemahkan syarat dukungan pencalonan Nissa - Syah. ‘’Surat reko-

mendasi dari PPP untuk Paslon Nissa - Syah ternyata nomernya sama persis dengan Rekom untuk Cabup Banyuwangi,’’ urainya.

Santoso, Ketua Tim Pemenangan Cabup MKP mengaku lega dengan putusan MA. Menurut pria yang juga Ketua DPD PAN Kab Mojokerto ini, upaya hukum yang ia lakukan mulai Panwas, PT TUN hingga MA. ‘’Sempat ditolak di Panwas dan kemudian kalah di PT TUN. Akhirnya kami lega, sebab di tingkat MA kami menang,’’ tandas Santoso, yang kemarin didampingi pengurus dua partai pengusung yakni Moh Soleh Sekretaris Nasdem dan Budi Mulya, Wakil Ketua DPC Gerindra Kab Mojokerto.

Dikonfirmasi terpisah, Vikhie Risdianto, Komisioner KPU Kab Mojokerto Divisi Hukum mengaku belum bisa bersikap karena belum menerima secara resmi salinan putusan MA itu. ‘’Kami belum bisa bersikap mas, kini masih menunggu salinan resmi dari MA. Baru kemudian rapat pleno untuk menentukan sikap,’’ ujarnya singkat.

Sebelumnya Keabsahan Rekom DPP PPP kubu Djan Faridz yang digunakan Paslon Nissa - Syah untuk mendaftar ke KPU diragukan Paslon MKP - Pungkasiadi. Namun Panwaskab menolak laporan itu dengan alasan ada fatwa MA p asal 142 UU 1/2015 jo UU Nomor 8 tahun 2015, yang menjelaskan Paslon yang sudah mendaftarkan diri ke KPU, namun tidak ditetapkan sebagai peserta pemilihan yang memiliki legal standing untuk mengajukan sengketa.Q kar

Komisi D Kepras Anggaran Tak Rasional Ratusan Juta Rupiah Rapat Komisi D dengan Dinas Kesehatan (Dinkes) Kab Gresik membahas anggaran R-APBD 2016. Secara detail dikupas per item pada setiap besar anggaran yang diajukan dan ternyata ditemukan anggaran yang tak rasional, sehingga dikepras sampai ratusan juta rupiah.

Menurut Ketua Komisi D, Ruspandi Sunaryo, pihaknya secara detai mengupas secara detail setiap besaran rupiah pada anggaran yang diajukan. Ada yang dikepras ada juga yang dijadikan catatan, ini dilakukan untuk efisiensi anggaran. Supaya realisasinya pada tahun 2016 bisa tepat sasaran.

Dalam pengeprasan anggaran Komisi D didasarkan pada rasional, seperti anggaran belanja modal pengadaan peralatan, perlengkapan kantor, rumah tangga senilai Rp1.755.000.000.

Dikepras sebesar Rp500 juta, menjadi Rp1.255.000.000. Dalam item itu contohnya, pada anggaran pembelian kursi kerja staf

satu buahnya senilai Rp1,5 juta dan meja kerja staf satu buahnya senilai Rp3,5 juta. ‘’Pembelian kursi dan meja ini tak rasional, masak sekelas staf harganya sampai sebesar itu.

Dasar aturan yang dipakai dari mana, tadi kami hitung bersama harganya dikisaran Rp500 ribu.

Dan anggaran seperti ini, setiap tahun muncul dan jumlahnya terus ditambah. Makanya dikepras, karena harga yang diajukan lebih besar dari yang ada di pasaran,’’ ujarnya.

Selain itu, Komisi D juga memberikan catatan pada anggaran pendamping yang di dapat dari APBN. Nanti boleh dicairkan, bila anggaran APBN cair kalau tidak

akan dikembalikan ke Kasda.

Ruspandi yang juga politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) inin juga menjelaskan, dari sekian anggaran yang dikepras. Komisi juga menambah pada anggaran kegiatan yang dinilai kurang, seperti kegiatan fogging yang dianggarkan Rp700 juta, ditambah Rp300 juta sehingga menjadi Rp1 miliar. Karena fogging dibutuhkan

masyarakat banyak, apa lagi kalau pada musim hujan.

Hal senada juga dikatakan Sekretaris Komisi D, Mujid Ridwan, beberapa angaran yang dikepras, ditambah dan ada sebagaian catatannya. Dengan tidak menguranggi mutu dan kualitas pelayanan kesehatan yang diberikan Dinas Kesehatan pada masyarakat. Efisiensi anggaran yang

rokim/bhirawa

Ketua Komisi D, Ruspandi Sunaryo (berbaju putih) dan Sekretaris Komisi D, Mujid Ridwan (berbaju batik).

rokim/bhirawa

Suasana rapat Komisi D DPRD Kab Gresik dengan Dinkes Kab Gresik.

dilakukan dewan, tidak lain hanya diperuntukan untuk anggaran yang pro terhadap rakyat.

Dilain pihak, Kepala Dinas Kesehatan, dr Sugeng mengatakan, anggaran yang telah diusulkan dalam R-APBD 2016. Sudah sesuai kebutuhan yang ada, baik untuk

Dinkes, Puskemas, Postu maupun yang lainya. ‘’Kalaupun dalam rapat tadi, Komisi D melakukan keprasan, catatan maupun tambahan anggaran. Kami pasrah, tetap akan melakukan sesuai dengan anggaran yang ada,’’ pungkasnya.Q kim.adv

JAWA TIMUR

6 KILAS JATIM

Pj Bupati Kunjungan Kerja ke Kecamatan Trenggalek, Bhirawa Sejak dilantiknya menjadi Penjabat (Pj) Bupati Trenggalek, Dr. H. Jarianto M.Si telah melakukan banyak kegiatan, baik di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Di bidang pemerintahan telah dilakukan pembinaan terhadap seluruh PNS dan pejabat atau pimpinan SKPD. Selanjutnya mulai Kamis, 29 Oktober 2015dilakukan kunjungan kerja ke beberapa Kecamatan yakni ke Kecamatan Kampak, Kecamatan Gandusari, Kecamatan Pogalan dan Kecamatan Trenggalek. Turut serta dalam kunker kali ini Asisten Pemerintah dan Kesra, Sekretaris Bappemas, Kabag Humas dan Protokol.

Kunjungan perdana Pj. Bupati Trenggalek, Dr. H. Jarianto, M.Si di beberapa Kecamatan ini bertujuan untuk melakukan pembinaan dan melihat secara langsung kondisi riil yang ada. Hal lain yang menjadi penekanannya adalah agar seluruh rakyat Trenggalek sama-sama menyukseskan Pilkada 9 Desember 2015 mendatang agar pelaksanaan Pilkada 2015 nanti dapat berjalan aman terkendali dan lancar.

"Karena tugas lain yang sangat penting bagi Pj Bupati, memfasilitasi pelaksanaan Pilkada, mengawasi netralitas PNS. PNS hendaknya benar-benar bersifat netral atauyang berada di pemerintahan Kecamatan maupun Desa dan jangan ikut ikutan politik praktis. Peraturan perundang-perundangan telah jelas ramburambunya bagi seorang PNS termasuk akibat atau sangsi bagi yang melanggar, Dr. H. Jarianto M.Si juga berpesan kepada aparatur, agar bekerja dengan baik, tingkatkan kinerja dan pelayan terhadap masyarakat, ciptakan rasa nyaman dan tenteram di lingkungan masing-masing," ungkapnya.Q wek

KPU Sumenep Belum Cetak SS Pilkada Sumenep, Bhirawa Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumenep, Madura belum mencetak surat suara (SS), alasannya masih melakukan validasi desain surat suara. KPU menunjukkan desain surat suara ke pasangan calon kepala daerah yang akan digelar secara serentak 9 Desember tahun ini.

Sekretaris KPU Sumenep, Fajar Rahman mengatakan, hari ini (kemarin, red) KPU mendatangi pasangan calon kepala daerah nomor urut satu, di kantor DPC PKB yang merupakan parpol mengusung guna validasi desain surat suara (SS). "Contoh surat suara yang dicetak itu kami tunjukkan ke pasangan calon

untuk validasi desain SS sebelum dicetak," kata Fajar Rahman, Rabu (4/11).

Di kantor DPC PKB Sumenep, KPU ditemui langsung oleh paslon nomor urut satu, A Busyro Karim dan Ahmad Fauzi. Sedangkan ke paslon nomor urut dua dijadwalkan besok (hari ini, red). "Kami sengaja pro aktif dalam hal ini

karena khawatir terjadi kesalahan pada desain surat suara, makanya sebelum dicetak harus ditunjukkan dulu ke paslon," bebernya.

Ia menegaskan, dalam validasi desain surat suara itu KPU memastikan kebenaran bentuk desainnya, diantaranya foto, background dan nama paslon. "Setelah semuanya dilakukan validasi, surat suara baru akan dicetak oleh rekanan sebagai pemenang tendernya,"paparnya.

Lelang pengadaan salah satu logistik pilkada itu melalui Unit Layanan Pengadaan (ULP) Lembaga Pengadaan secara Elektronik (LPSE) Pem-

Dewan Pendidikan Siap Direformasi Bangkalan, Bhirawa Panitia pemilih (panlih) untuk mereformasi Dewan Pendidikan Kabupaten Bangkalan sedang disiapkan Dinas Pendidikan (Disdik) setempat. Kepastian ini diperoleh melalui Kepala Dinas Pendidikaan (Ka. Disdik) Kabupaten Bangkalan, Mohni, MM, Rabu (4/11).

Unsur panlih sendiri menurut Mohni terdiri dari kalangan praktisi pendidikan (guru, SKPD, penyelenggara pendidikan), pemerhati pendidikan (LSM perduli pendidikan, tokoh masyarakat, tokoh agama, dunia usaha dan industri) serta orang tua peserta didik, "Hal ini sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan. Pendidikan," terangnya.

Hingga saat ini, menurut Mohni, dinas pendidikan sedang melakukan tahap seleksi terhadap calon Panlih sendiri. "Kami berharap agar masyarakat ikut memberikan masukan kepada kami sesuai dengan kriteria yang tersebut. Siapa saja menurut masyarakat yang layak untuk dijadikan panitia pemilihan reformasi Dewan Pendidikan ini menjadi sangat penting untuk diakomodasi," harap Mohni. Q mb8

kab Sumenep. Dalam lelang tersebut, rekanan yang menjadi pelaksana pengadaan logistik pilkada itu adalah PT Jasuindo Tiga Perkasa Sidoarjo dengan nilai pengadaan sebesar Rp 409 juta lebih.

Sebelumnya, KPU telah menetapkan DPT Pilkada Sumenep sebanyak 903.164 pemilih tersebar di 27 Kecamatan daratan dan kepulauan.

Selain itu, KPU telah menetapkan daftar pemilih tetap tambahan (DPTb) sebanyak 658 pemilih. Ratusan pemilih yang masuk di DPTb I itu tersebar di 84 desa di 18 Kecamatan, di 205 TPS se Kabupaten Sumenep, meliputi laki-

laki sebanyak 374 pemilih, perempuan sebanyak 284 pemilih.

Pilkada Sumenep yang akan digelar pada 9 Desember 2015 itu diikuti dua pasangan calon bupati dan wakil bupati. Pasangan nomor urut 1 yakni A. Busyro Karim dan Ahmad Fauzi, diusung koalisi PKBPDI Perjuangan didukung NasDem. Kemudian pasangan cabup-cawabup nomor urut 2 adalah Zainal Abidin dan Dewi Khalifah, diusung koalisi 8 parpol, yakni Partai Demokrat, PAN, PKS, PPP, Gerindra, Hanura, Golkar dan PBB.Q sul

Dishub Perluas Penggunaan APILL Solar Cell

Banpol PPP Probolinggo Rp 86 Juta Tertunda Probolinggo, Bhirawa Konflik di tubuh PPP di tingkat pusat, membawa dampak tidak nyaman bagi pengurus PPP daerah. Di Kabupaten Probolinggo, DPC PPP setempat belum bisa memproses pencairan dana banpol (bantuan politik) yang nominalnya mencapai Rp 86 juta.

Polemik dualisme kepengurusan PPP memang cukup pelik. Meski belakangan Mahkamah Agung (MA) memutuskan pengurus PPP yang sah adalah hasil Munas Jakarta dengan Ketua Umum Djan Faridz dan Sekjen Dimyati Natakusuma. Di Kabupaten Probolinggo, pengurus PPP versi Djan Faridz dipimpin Ahmad Subaeri, sejauh ini belum bisa memproses pencairan dana banpol tersebut. Sebab syarat yang dibutuhkan belum lengkap.

Partai yang mengalami dualisme kepengurusan, kami batasi hingga akhir tahun. Pengurusnya harus dapat menunjukkan surat putusan MA dan SK (surat keputusan) kepengurusan partai yang diakui secara sah oleh hukum. Baru nanti kami bisa cairkan dana banpolnya. Hal ini diungkapkan Kepala Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat (Bakesbangpol Linmas) Kabupaten Probolinggo Agus Mukson, Rabu (4/11).

Dana banpol PPP senilai kurang lebih Rp 86 juta, pencairannya masih ditunda karena adanya dualisme kepengurusan. Q wap

Kamis Pon 5 NOVEMBER 2015

sawawi/bhirawa

Sekda Situbondo, Syaifullah MM saat meresmikan diklat penatausahaan keuangan berbasis akrual, kemarin.

BKD Gelar Diklat Penatausahaan Keuangan Berbasis Akrual Situbondo, Bhirawa Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Situbondo mengadakan kegiatan diklat (pendidikan dan latihan) penatausahaan keuangan daerah berbasis akrual tahun 2015, pagi kemarin. Kegiatan yang bertempat di aula wisma Baluran komplek gedung serba guna itu dikuti puluhan peserta dari berbagai SKPD yang berada dalam lingkungan Pemerintah Kab. Situbondo.

Hadir di antaranya, Sekda Syaifullah, Kabid diklat BKD Prov Jatim, Nawang Andriani, Kepala BKD Kab Situbondo, Drs Akhmad Yulianto, Msi berikut pimpinan sejumlah SKPD. Kegiatan diklat penatausahaan keuangan daerah berbasis akrual tahun 2015 yang sedianya bakal di buka langsung oleh PJ Bupati Situbondo, Zainal Muhtadien, diwakili oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Situbondo, Syaifullah MM. Menurut Kepala BKD Kab. Situbondo, Drs. Akhmad Yulianto, Msi, tujuan dari kegiatan diklat penatausahaan keuangan daerah berbasis akrual tahun 2015 adalah untuk mengetahui siklus APBD serta untuk memahami standar akuntansi berbasis akrual. ”Dalam kegiatan diklat ini pula, semua peserta dituntut untuk memahami sistem akutansi berbasis akrual sehingga nantinya memliki strategi penerapan akutansi berbasis akrual,” ujar Akhmad Yulianto, dengan didampingi Kabid Dklat BKD, Idha, kemarin.

Diklat penatausahaan keuangan daerah

berbasis akrual tahun 2015 ini, kata Akhmad Yulianto, di ikuti sebanyak 40 peserta yang melipiuti pejabat atau staf yang bertugas menyusun laporan keuangan di SKPD seKabupaten Situbondo.

Adapun sasaran dari diselenggarakannya diklat penatausahaan keuangan daerah berbasis akrual tahun 2015, urai mantan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Situbondo itu, untuk mewujudkan daerah yang lebih baik. “Sehingga mendukung terciptanya pemerintah yang bersih, transparan dan berwibawa,” papar Akhmad Yulianto.

Di sisi lain, Sekda Kabupaten situbondo, Syaifullah berharap dengan adanya penatausahaan keuangan daerah berbasis akrual , agar para peserta diklat lebih baik dan ada pengetahuan yang lebih nyata dan kongkrit sehingga nanti dapat mengimplementasikan dalam tugas di masing masing SKPD. “Ini untuk mewujudkan sistem administrasi keuangan yang tertib tersusun dan transparan,” pungkas Syaifullah.

Dalam Diklat penatausahaan keuangan daerah berbasis akrual tahun 2015 bakal dilaksanakan selama 7 hari, sejak 3 Oktober sampai dengan 10 Oktober 2015. Ada beberapa narasumber dalam kegiatan diklat penatausahaan keuangan daerah berbasis akrual tahun 2015. Diantaranya, dari Badan Diklat Prov Jawa Timur dan para pejabat Pemerintah Kabupaten Situbondo.Q awi

Lamongan, Bhirawa Ditaksir lebih hemat biaya operasional, Dinas Perhubungan Lamongan perluas pemanfaatan panel solar cell (tenaga surya) sebagai sumber tenaga untuk Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APILL). Sampai saat ini, seperti diungkapkan Kepala Dinas Perhubungan Bambang Hadjar melalui Kabag Humas dan Infokom Sugeng Widodo, sudah terdapat tiga traffic light dan empat warning light yang menggunakan panel tenaga surya sebagai sumber tenaga.

Tiga traffic light tersebut berada dipersimpangan Jalan Sunan Giri dan Jalan Kusuma Bangsa, Persimpangan Jalan Lamongrejo dan Jalan Wahidin Sudiro Husodo, dan Perempatan Jalan Kusuma Bangsa dan Jalan Pahlawan (Pagerwojo).

“Sedangkan keempat warning light bertenaga surya itu berada di pertigaan Jalan Basuki Rahmat dan Jalan Sunan Giri, di depan SMP Negeri 3 Lamongan, di pertigaan Jalan Sumargo dan Jalan Suwoko serta Persimpangan Jalan Sunan Drajat dan Jalan Andanwangi,” jelas dia.

Dia menyebut kedepan akan semakin diperbanyak APILL yang menggunakan tenaga surya. Hal itu karena menurut dia, manfaat yang diperoleh dari penggunaan panel tenaga surya pada traffic light dan warning light cukup signifikan.

Yakni selain sejalan dengan program pemerintah untuk melakukan hemat en-

ergy, yang terpenting, itu merupakan langkah preventif untuk mengurangi terjadinya kecelakaan lalu lintas. Terutama yang terjadi saat listrik padam.

“Saat listrik padam, lalu lintas tetap berjalan normal di ruas jalan yang menggunakan traffic light dan warning light yang menggunakan panel tenaga surya,“ kata dia. Selain itu, sambung dia, setelah instalasi, Dinas Perhubungan tidak perlu mengeluarkan biaya operasional, karena sudah memanfaatkan energi dari matahari yang tanpa biaya.

Sedangkan untuk memberikan kenyamanan bagi pengendara bermotor di Kota Lamongan saat jam-jam sibuk, Dinas Perhubungan selama ini juga telah telah terjun langsung mengatur lalu lintas.

Terutama saat jam-jam padat kendaraan di antara pukul 06.30 WIB – 07.30 WIB. Yakni saat jam berangkat sekolah dan berangkat kerja. Setiap hari, sebanyak dua personil dikerahkan di tiga titik, yakni di persimpangan Jalan Lamongrejo dan Jalan Wahidin Sudiro Husodo, persimpangan barat Kantor Pemda, dan di persimpangan timur Pendopo Lokatantra.

Selain pada jam tersebut, kepadatan lalu lintas juga terjadi saat jam 12.30 WIB – 13.30 WIB dan jam 15.00 WIB – 17.00 WIB. Namun kepadatan di jam-jam tersebut belum sampai memerlukan penjagaan personil.Q yit

suprayitno/bhirawa

Salah satu traffic light di pertigaan Jalan Basuki Rahmat dan Jalan Sunan Giri yang telah menggunakan panel surya.

608 SK Kenaikan Pangkat PNS Diserahkan Wabup di Pendopo Sedikitnya 608 Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkup Pemerintah Kabupaten Bojonegoro menerima Surat Keputusan (SK) Kenaikan Pangkat mulai Golongan II, III sampai dengan golongan I, di Kantor Pendopo Malowopati Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, Rabu (4/11) kemarin.

basir/bhirawa

Kabag Humas dan Protokol Pemkab Bojonegoro menerima SK kenaikan pangkat yang diserahkan oleh Wakil Bupati Bojonegoro.

Penyerahan Surat Keputusan tersebut, secara simbolis diberikan oleh Wakil Bupati Bojonegoro, Drs. H. Setyo Hartono, MM kepada tiga perwakilan orang PNS. Wabup Setyo Hartono mengingatkan, ketika memilih menjadi seorang PNS maka harus diingat bahwa gaji dan keuangan kita terukur sehingga gaya hidup dan pengeluaran harus diukur dan diperhatikan.

“Karena fenomena yang terjadi di jajaran PNS adalah dimana SK banyak yang disekolahkan ( dijaminkan ) di Bank untuk mendapatkan pinjaman. Yang mengkhawatirkan adalah gaji sudah

habis bahkan minus akhirnya berdampak pada kinerja yang malas dan asal asalan,” ujar Wabup dalam sambutannya.

Dalam kesempatan ini Wabup menyinggung pula tentang kebijakan Men PAN yang akan mengutamakan K2 untuk memenuhi quota PNS, apabila kemenpan telah menetapkan kita harus segera membuat regulasi, Sehingga mereka yang sudah mengabdi bisa diangkat menjadi PNS. “Dicontohkan meski usia kerja tinggal 10 tahun jika memenuhi maka bisa diangkat ini adalah sebagai bentuk balas jasa atas pengabdian mereka selama ini. K2 akan di-

pikirkan selama aturan di Kemenpan telah disahkan,” ucapnya.

Selain itu, wabup meminta kepada para pegawai yang mendapatkan SK kenaikan Pangkat untuk tidak menodai pangkat dengan pelanggaran disiplin yang berdampak sanksi. Khususunya kepada para tenaga fungsional yang bertugas sesuai dengan bidang keahliannya. “Saya minta untuk terus mengasah kompetensi dan merespon perkembangan IPTEK agar mampu menyelaraskan diri dengan kebutuhan masyarakat yang terus berkembang secara dinamis,” tegasnya.

Jadilah PNS yang professional, lanjut Wabup, yakni ketika menjadi staf, jadilah staf yang baik, yaitu melaksanakan semua tugas dan kewajiban sebagai staf.

Ketika menjadi pemimpin jadilah pemimpin yang baik, amanah, pandai mencari solusi dan ber-

jiwa pengayom.

“Tunjukanlah loyalitas kepada masyarakat dan pekerjaan, karena loyalitas terhadap masyarakat sudah mencakup loyalitas terhadap pimpinan. Namun sebaliknya, loyalitas terhadap pimpinan belum tentu dapat memberikan yang terbaik bagi masyarakat,” imbuhnya.

Sementara itu Kepala Badan Kepegawaian (BKD) Pemkab Bojonegoro, Drs. Zenuddin,MM mengatakan, bahwa ke 608 SK yang diserahkan dalam kesempatan tersebut, terdiri dari golongan IV a ke IV b sejumlah 163 orang, kemudian golongan III c kebawah sejumlah 445 dan 32 orang lainnya masih dalam proses. Sedangkan IV c keatas masih masih dalam proses ke BKN dan 11 orang dari Golongan IV c ke IV d tidak memenuhi syarat , IV b ke bawah sejumlah 15 orang juga belum memenuhi syarat.Q bas

JAWA TIMUR

Kamis Pon 5 NOVEMBER 2015

KILAS JATIM

Rp 4,9 M untuk Bantuan Jalin Matra Sampang, Bhirawa Pemerintah Provinsi Jawa Timur tahun 2015, menggelontorkan 4, 9 miliar bantuan pengentasan kemiskinan di Kabupaten Sampang berupa jalan lain menuju mandiri dan sejahtera (Jalin Matra).

Pasalnya program Jalin Matra menurupakan pilot proyek yang dikeluarkan tahun 2015.

Amiruddin, kepala Bapemas Kabupaten Sampang, mengatakan, program Jalin Matra ini merupakan murni dana pemerintah Provinsi Jawa Timur yang diturunkan ke Kabupaten Sampang untuk membantu pengentasan kemiskinan, sedangkan bantuan tersebut berupa bantuan modal usaha tergantung usulan dari kelompok atau rumah tangga sangat miskim (RTSM) sebagai penerima bantuan tersebut.

“Bapemas Kabupaten Sampang hanya sebagai fasilitator saja, sedangkan bantuan tersebut langsung ke penerima manfaat dari pemerintah Provinsi Jawa Timur, kemudian di lapangan sudah ada pendamping di setiap Desa sasaran yang berada di Kabupaten Sampang,” jelasnya, Rabu (4/11).Q lis

Kerusakan Hutan Akibat Kebakaran Capai Rp 322 Juta

Pengadaan Mobdin Dewan Dicoret Gubernur Kota Kediri, Bhirawa Pengaadan mobil dinas (Mobdin) untuk 27 anggota DPRD Kota Kediri senilai kurang lebih Rp 6,8 miliar yang terangkum dalam perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (P-ABPD) Kota Kediri 2015 akhirnya dicoret oleh Gubernur Jawa Timur. Hal ini diungkapkan Wakil Ketua DPRD Kota Kediri Wara Reni dari fraksi PDI Perjuangan.

Wara Reni mengatakan jika, sejak awal pengadaan mo bil dinas untuk 27 anggota DPRD ini sudah terjadi pro dan kontra, namun dalam draf Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) masih dicantumkan, sehingga oleh gubernur mendapat evaluasi dan dicoret “Mobil dinas ini memang dalam pembahasan PAK ada yang tidak setuju dan stuju,” kata Reni.

Lebih lanjut menurut Reni, Alasan Gubernur Soekarwo mencoret pengadaan mobil

dinas Dewan ini kemungkinan besar melihat jumlah mobil dinas yang yang sangat besar dan fantastis, disaat dan kondisi ekonomi masyarakat yang tidak stabil dan merosot.

“Mobil Dinas ini dicoret gubernur setelah di evaluasi, pertimbangannya mungkin jumlhanya yang fantastis di saat kondisi ekonomi masyarakat seperti ini, mungkin itu pertimbanganya karena rata-rata anggota dewan sudah pakai mobil semua,” ungkap Reni.

Terpisah anggota Dewan

dari Fraksi Partai amanat Nasional (PAN) Reza darmawan mengaku tidak kebweratang dengan dicoretnya anggaran untuk pengadaan mobil dinas untuk seluruh anggota dewan” Bagi saya tidak masalah, tidak apa-apa,” kata Reza yang juga Ketua Komisi C ini.

Dari informasi yang berkembang selain mobil Dinas, juga ada bebrapa yang anggaran yang dievaluasi Gubernur dan dicoret, penyertaan modal untuk PD BPR Kota serta peyertaan modal untuk PD Pasar jaya baya senilai kurang lebih Rp 5 Miliar.

Diketahui, pencoretan modil dinas dewan dan penyertaan modal tersebut diduga buntut dari tidak sepakatnya Fraksi PDIP dan PKB tentang perubahan anggaran keuanagan yang mencantumkan programprogram yang tidak pro rakyat.Q van

Bojonegoro, Bhirawa Tercatat dari kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bojonegoro, kerugian lahan hutan akibat kebakaran mencapai Rp 322 juta.

Dimana jumlah kerugian itu terjadi dalam 20 kali kejadian kebakaran, dan hal tersebut di benarkan oleh Kasi Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Bojonegoro,Sukirno.

Menurutnya, kebakaran tersebut terdata sejak tanggal 1 januari hingga 2 november kemarin. Kebakaran yang mengakibatkan kerugian terbesar yaitu kebakaran lahan milik Bina Marga Provinsi Jawa Timur, di Desa Gunungsari, Kecamatan Baureno, sehari lalu. “Dalam kejadian kebakaran lahan milik Bina Marga itu ada sebuah genset yang ikut terbakar, sehingga mengakibatkan kerugian Rp 300 juta,” jelasnya.

Dijelaskan, kebakaran lahan yang terjadi di Bojonegoro sebagian besar, disebabkan pembakaran sampah yang kemudian menjalar ke lahan. Lahan yang terbakar itu, berisi mulai tanaman kayu jati, tebu, dan pohon bambu. “Oleh karena itu, kita minta agar warga yang membakar sampah jangan ditinggal, sehingga tidak menjalar ke lokasi lainnya,” ungkapnya.

Ditambahkan, selain terjadi kebakaran lahan hutan, juga telah terjadi 63 kali kebakaran bangunan, mulai pemukiman, gudang, warung, di 53 desa yang tersebar di 22 kecamatan, antara lain, Kota, Kapas, Dander, Kepohbaru, dan Padangan.Q bas

Uji Kompetensi Guru Digelar 9 November Lamongan, Bhirawa Mendekati Pelaksanaan Uji Kompetensi Guru(UKG) serentak se-Indonesia Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan sudah mulai membagikan kartu Peserta UKG.Pihak Disdik sudah melayangkan surat ke UPT dan Kepalakepala sekolah dan mengumumkanya.

Dalam waktu dekat pada tanggal 9 November di Kabupten Lamongan segera untuk dilaksanakan Uji Kompetensi Guru(UKG).

Untuk itu, kepada kepala UPT Dinsdik, Kepala Sekolah, SMP, SMA sederajat untuk segera menugaskan kepada Bapak atau ibu petugas kepegawaian untuk mengambil kartu pesertanya di Sub.bag sekretariat Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan.

Imbauan tersebut diutarakan oleh Kepala Dinas Pendidikan Bambang Kustiono kepada Bhirawa, Rabu(4/11).

"Besok (Hari ini –red.) merupakan batas akhir pengambilan kartu peserta Uji kompetensi guru.Untuk itu, kepada kepala UPT Dinsdik, Kepala Sekolah, SMP, SMA sederajat untuk segera menugaskan kepada Bapak atau ibu petugas kepegawaian agar segera mengambil kartu peserta uji kompetensi guru. Sebab, terakhir pengambilnya hari ini," ujarnya.Q mb9

7

irvan/bhirawa

Pengaadan mobil dinas (Mobdin) untuk 27 anggota DPRD Kota Kediri senilai kurang lebih Rp 6,8 miliar yang terangkum dalam perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (P-ABPD) Kota Kediri 2015 akhirnya dicoret oleh Gubernur Jawa Timur.

Pemkab Bentuk Tim Asistensi DD dan ADD

hilmi husain/bhirawa

TPA di Desa Kenep Kecamatan Beji Kabupaten Pasuruan yang semakin overload menjadikan Pemkab pasuruan membangun kembali TPA yakni di Desa Wonokerto, Kecataman Beji, Rabu (4/11).

Peduli Lingkungan dan Jemput Piala Adipura Pemkab Bangun TPA Wonokerto Tahun Depan Pasuruan, Bhirawa Lokasi tak mumpuni, volume sampah yang terus meningkat serta berdekatan dengan jalan tol Gempol-Pasuruan menjadikan tempat pembuangan akhir sampah (TPA) di Desa Kenep, Kecamatan Beji Kabupaten Pasuruan tak bisa diperluas lagi.

Untuk mengatasi hal itu, Pemkab Pasuruan melalui Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kabupaten Pasuruan segera merealisasikan pembangunan kembali TPA yakni di Desa Wonokerto, Kecamatan Beji pada tahun depan.

“Sudah tak mungkin lagi TPA di Desa Kenep diperluas. Apalagi lahannya berdekatan dengan jalan tol Gempol-Pasuruan. Jalan terbaik adalah membangun kembali TPA di Desa Wonokerto pada tahun depan,” ujar Muhaimin, Kepala BLH Kabupaten Pasuruan, Rabu (4/11).

Menurut Muhaimin, pembangunan TPA Wonokerto dimulai dengan pembebasan lahan terlebih dahulu. Selanjutnya pem-

bangunan fisik dilaksanakan.

Sedangkan realisasinya tersebut menghabiskan dana sekitar Rp23 miliar. “Usulan kami untuk pembangunan TPA Wonokerto Rp23 miliar. Besaran dana itu untuk untuk pembebasan lahan sekaligus pembangunan fasilitasnya. Target kami, tahun depan hal itu bisa terpenuhi,” kata Muhaimin.

Diketahui, keberadaan TPA Kenep dinilai sudah tak mumpuni untuk menampung sampah. Dengan luasan yang hanya 2,8 hektare menjadi faktornya.

Padahal jumlah sampah yang masuk tiap harinya mencapai 500 kubik. Bahkan, overload-nya sampah di TPA Kenep juga pernah menjadi salah satu penghambat Kota Bangil untuk mendapatkan piala adipura pada tahun sebelumnya. “Harapan kami tahun depan TPA Wonokerto bisa beroperasi.

Sehingga masalah sampah di Kabupaten Pasuruan bisa selesai,” papar Muhaimin.Q hil

Tuban, Bhirawa Karena hingga akhir tahun pelaksanaan pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa (DD dan ADD) belum juga ada pendamping pengelolaan DD dan ADD dari pemerintah pusat, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tuban akhirnya membentuk tim asistensi pengelolaan program tersebut.

Pembentukan tim tersebut yang diikuti seluruh camat se Kabupaten Tuban, sejumlah instansi terkait, termasuk Badan Pemberdyaan Masyarakat (Bapemas) sebagai pemimpin pelaksanaan program DD dan ADD agar pemerintah desa (pemdes) tidak gamang menjalankan dana dan pembangunan bisa segera terwujud.

Seperti yang disampikan oleh Sekertaris Daerh (Sekda) Kabupaten Tuban, Dr. Budi Wiyana,M.Si, pembentuka tim pendamping tersebut dilakuan guna memaksimalkan pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Danan Desa, dari pemerintah pusat. “Guna memaksimalkan pengelolaan anggaran yang diterima masing-ma-

sing desa tim ini kami bentuk, apa lagi pendamping dari pemerintah pusat juga belum realisasi,” kata Budi Wiyana (4/11).

Mantan Kepala Bappeda ini juga menjelaskan, tim asistensi pendamping yang petugasnya berasal dari lintas sektor, mulai dari Sekda Tuban sebagai ketuanya, camat hingga sejumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) ini akan bertugas membantu pemerintah desa dalam pengelolaan serta perencanaan program pembangunan desa agar perencanaan yang sudah dibuat berjalan dengan baik. “Dengan begitu, penyerapan anggaran dapat berjalan maksimal, dan perencanaan serta pembangunan berjalan dengan baik,” terang Budi.

Selain itu kata Budi, tim yang dibentuk selain untuk memberikan pendampingan dan membantu perencanaan pengelolaan dana desa dan alokasi dana desa juga untuk melakukan evaluasi agar pelaksanaan program itu semakin baik di tahun berikutnya.Q hud

JLU Ditutup Sebulan, Jalur Kendaraan Berat Dialihkan Probolinggo, Bhirawa Jalur Lingkar Utara (JLU) di jalan raden Wijaya, Kelurahan Wiroborang, Kecamatan Mayangan, Kota Probolinggo, mulai Jumat (30/10) kemarin ditutup total.

Poros jalan yang ditutup mulai dari jalan Basuki Rahmat.

Pasalnya sedang dalam perbaikan total, kencaraan berat dialahkan ke Jl. Gatot Subroto.

Arus di jalur lingkar utara tersebut kami tutup selama satu bulan akibat perbaikan dan proses pengeringan. Maka kendaraan bus dan truk bermuatan berat dialihkan ke jalan Gatot Subroto. Hal ini diungkapkan Kasat Lantas Polres Probolinggo Kota, AKP Sa’adun, Rabu (4/11).

Penutupan JLU di jalan Raden Wijaya dilakukan atas permintaan Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kota Probolinggo, karena ada pengeringan jalan yang baru saja dilakukan pengecoran.

Penutupan total poros jalan itu akan dibuka setelah proses pengeringan pengecoran jalan selesai. Pengajuannya untuk satu bulan lamanya.

Sementara Kepala Bidang Bina Marga, Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kota Probolinggo, Yuswadi Rahmona, mengatakan penutupan jalan lingkar utara di jalan Raden Wijaya atas usulan pelaksana proyek. Karena masih dalam proses pengeringan. “Kalau tidak ditutup dikhawatirkan akan mengalami kerusakan. Diperkirakan penutupan jalan selama satu bulan,” katanya.Q wap

Kepala Kesbangpol Buka Diklat Wawasan Kebangsaan Djafry Yusuf, Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Banyuwangi Rabu (04/11) membuka sekaligus menjadi nara sumber acara Pendidikan dan Latihan (Diklat) Kader dan Pembekalan Wawasan Kebangsaan yang diikuti oleh Seratus Pemuda Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) di aula Subullus Sholihin Banyuwangi.

Menurut H Astro Junaidi. Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) LDII kabupaten Banyuwangi, Diklat Kader dan Pembekalan Wawasan Kebangsaan yang digelar merupakan realisasi salah satu program kerja LDII kabupaten Banyuwangi tahun 2015 yang diikuti oleh peserta dari semua wilayah kecamatan mulai Wongsorejo, Kabat, Kalibaru hingga Pesanggaran.

Adapun tema yang diangkat dalam Diklat Wawasan Kebangsaan, imbuh H Astro Junaidi adalah Dengan Semangat Sumpah Pemuda Kita Tingkatkan Rasa

Cinta Tanah Air dan Bangsa.

Sedangkan penyampai materi Diklat Wawasan Kebangsaan adalah Kepala Kesbangpol Banyuwangi, Kapten Infantri Bambang Mujiono (Pasiter Kodim 0825 Banyuwangi ) dan Kasat Binmas Polres Banyuwangi serta pemateri dari DPD LDII Banyuwangi.

Selanjutnya H Astro Junaidi antara lain selain untuk menumbuh kembangkan rasa cinta tanah air, patriotisme dan nasionalisme di kalangan generasi muda juga diharapkan mampu mewujudkan generasi muda yang memiliki

kepahaman agama, berakhlakul kharimah dan memiliki jiwa kemandirian (Enterpreunership). ”Ke depan kami berencana menggelar acara Diklat Kader dan pembekalan wawasan kebangsaan secara rutin dan menjalin kerja sama dengan Pemerintah, TNI dan Kepolisian serta pihak terkait yang lain,” jelas H Astro Junaidi.

Sementara Djafry Yusuf, Kepala Kesbangpol Banyuwangi menyatakan pembekalan wawasan kebangsaan merupakan kegiatan yang sangat penting ditengah gencarnya serbuan budaya asing bagi masyarakat Indonesia, khususnya bagi generasi muda sebagai calon pemrgang estafet kelangsungan hidup bangsa dan negara Indonesia. ”Apabila semua lembaga melaksanakan kegiatan seperti ini kami yakin upaya pencegahan dan penaggulangan

kenakalan remaja, radikalisme dan berbagai tindak kekerasan bisa dihilangkan secara perlahan,” ujar Djafry.

Selanjutnya Djafry Yusuf menyatakan bagi Kesbangpol Banyuwangi sendiri dengan segala keterbatasan yang ada saat ini baru mampu menggelar kegiatan Bela Negara bagi kalangan pelajar setingkat SMA/SMK. Lebih lanjut Djafry menambahkan dengan adanya persoalan fundamental tentang wawasan kebangsaan, pembentukan karakter bangsa dinilai penting untuk diberikan sejak usia dini baik melalui pendidikan formal / non formal yang nantinya diharapkan menciptakan masyarakat yang yang tangguh, kompetitif berakhlak mulia dan memiliki patriotisme dan nasionalise yang kuat.Q mb12

Foto bersama usai acara pembukaan wawasan kebangsaan.

mb12/bhirawa

EKONOMI - BISNIS

8 Kurs JUAL

BELI

USD

13,694.00

13,558.00

SGD

9,827.76

9,726.67

EUR

15,148.30

14,995.15

JPY

11,360.54

11,244.92

GBP

21,029.88

20,816.95

Sumber: Bank Indonesia (27 OKTOBER 2015)

RAGAM EKBIS

Akhir Tahun, Garuda Operasikan 187 Pesawat Bhirawa, Surabaya Maskapai penerbangan Garuda Indonesia memastikan mengoperasikan 187 pesawat hingga akhir tahun ini. Pesawat-pesawat itu memiliki usia rata-rata 4,3 tahun.

“Per September 2015, Garuda Indonesia Group sudah memiliki total 181 armada.

Sejalan dengan pengembangan jaringan dan peningkatan layanan yang dilaksanakan, Garuda secara berkelanjutan melaksanakan peremajaan armada,” kata Direktur Utama Garuda Indonesia M. Arif Wibowo, dalam rilisnya, Rabu (4/11). Armada baru dengan nomor registrasi PK-GII itu, jelasnya, merupakan Boeing B777-00 ER kesembilan yang diterima Garuda sejak 2013. Sebanyak 7 armada dengan jenis serupa telah dilengkapi layanan First Class berkapasitas 314 kursi penumpang. Sebanyak 8 kursi untuk First Class, 38 kursi Business Class, dan 268 kursi untuk Economy Class. Dioperasikan untuk melayani rute jarak jauh. seperti Amsterdam dan London.

Sebanyak 2 armada lain, lanjutnya, termasuk pesawat baru tiba ini, memiliki kapasitas 393 kursi penumpang. Terdiri dari 26 kelas bisnis dan 367 kelas ekonomi. Dalam hal ini, armada pesawat seperti ini tentunya dioperasikan untuk melayani penerbangan haji dan umroh (rute Timur Tengah).

Hingga saat ini, katanya, Garuda sudah memiliki empat armada dengan livery Skyteam. Yaitu Boeing B777-300 ER, Airbus A 330-300, Boeing B737-800 NG, dan Bombardier CRJ1000 NextGen. “Pesawat dengan livery Skyteam merupakan salah satu persyaratan dalam keanggotaan Skyteam,” paparnya. Q wil.kmf

Kamis Pon, 5 NOVEMBER 2015

Penjualan Menurun, Wagub Minta Industri Otomotif Tetap Optimistis Pemprov, Bhirawa Wakil Gubernur Jatim Drs H Saifullah Yusuf minta industri otomotif tetap optimis meski penjualan kendaraan bermotor, khususnya mobil mengalami penurunan sepanjang 2015 akibat kondisi ekonomi Indonesia yang sedang lesu.

“Meski pasar otomotif sedang menurun, sebaiknya kita tetap bersyukur saja, saya yakin nanti pasarnya akan naik lagi. Yang merasakan dampaknya tidak hanya industri otomotif saja, tapi pemerintah juga merasakan hal yang sama. Sebab semakin banyak mobil yang terjual, maka semakin banyak pula pajak yang diterima pemerintah,” kata Gus Ipul, sapaan akrab Wagub Jatim saat membuka Pameran Otomotif Surabaya (POS) 2015, di Grand City Convex Surabaya, Rabu (4/11).

Dia mengatakan, penuru-

nan penjualan kendaraan bermotor tersebut merupakan tantangan bersama untuk mencari strategi bisnis yang tepat agar penjualan bisa bergairah kembali. “Contohnya, sales memberikan diskon yang menarik bagi calon pembeli, kemudian, perbankan memberikan kemudahan dalam pembiayaan kredit, seperti kredit mobil bisa sampai lima tahun, cicilannya terjangkau, dan strategi-strategi lainnya,” ujarnya.

Selain itu, untuk menekan biaya impor, industri otomotif bisa menggandeng dan memberdayakan industri In-

dustri Kecil Menengah (IKM) di bidang otomotif untuk komponen-komponen dan kebutuhan pembuatan kendaraan bermotor lainnya. Di Jawa Timur, terdapat 283 IKM komponen otomotif yang tersebar di Surabaya, Sidoarjo, Pasuruan, Mojokerto, Jombang, Kediri dan Tulungagung.

“Di Sidoarjo, ada Aspillow (Asosiasi Pengrajin Logam Waru) dan Pasindo (Para Amerta Sejahtera Indonesia, Pasuruan) yang merupakan asosiasi pekerja industri komponen otomotif yang mewakili IKM komponen dan aksesoris otomotif,” katanya.

Selain itu, juga bisa memberdayakan Sumber Daya Manusia (SDM) dari penyedia jasa SDM otomotif asli Jatim, dimana Jatim memiliki 32 Perguruan Tinggi Teknik Mesin dan Otomotif, 203 SMK otomotif dan 120 SMK mesin.

“Dengan memberdayakan SDM lokal, mereka akan memiliki kemampuan dan daya beli untuk membeli kendaraan, jadi yang diuntungkan adalah masyarakat dan industri otomotif itu sendiri,” lanjutnya.

Pada kesempatan itu, Direktur Utama PT Dyandra Promosindo, Moh. Riza mengatakan, penjualan kendaraan bermotor khususnya mobil mengalami penurunan sepanjang tahun 2015. Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (GAIKINDO) mencatat angka penurunan penjualan mencapai 20 persen hingga akhir semester satu 2015 dibandingkan periode yang sama di tahun lalu.

Masih belum stabilnya nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika Serikat berimbas pada hasil penjualan pada sektor tersebut. Meski

Varian Mitsubishi Utamakan Keselamatan dan Performa

KEHILANGAN TULUNGAGUNG HILANG STNK, Yamaha, th. 2014, Hitam, AG4802RAL, a/n. Masriah, Ds. Tanggunggunung RT 03/02-T.Agung No. 2174/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK, Honda, th. 2010, Silver, AG2569RC, a/n.

Marwanto, Ds. Bolorejo, Kauman-T.Agung No. 2175/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK, Yamaha, th. 2013, Putih, AG2396RAG, a/ n. Binti Maisaroh, Ds. Bangunmulyo, Pakel-T.Agung No. 2176/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK, Toyota Yaris, th. 2013, Putih, AG1SM, a/n.

Wiwik Wijayanti, Ds/Kec. Ngantru-T.Agung No. 2177/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK, Honda, th. 2010, Putih Violet, AG5569ON, a/n. Suminten, Ds. Sumberagung, Rejotangan-T.Agung No. 2178/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK, Honda, th. 2012, Merah, AG2753OH, a/n.

Suparto, Ds. Podorejo, Sumbergempol-T.Agung No. 2179/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK, Yamaha, th. 2014, Merah, AG3031RAI, a/ n. Suwarno, Dsn. Kdg Singkal RT 03/04 Ds. Ketanon, Kedungwaru-T.Agung No. 2180/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK, Honda, th. 2012, Merah, AG3876ON, a/n.

Chandra Arif Dodi Panoni, Ds. Banyu Urip, Kalidawir-T.Agung No. 2181/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK, Yamaha, th. 2014, merah, AG2500RAL, a/ n. Sarip, Ds, Kiping, Gondang-T.Agung No. 2182/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK, Honda, th. 2012, Putih Biru, AG3890OM, a/n. Mishariati, Ds. Kaliwungu, Ngunut-T.Agung No. 2183/IMB/BI-II/2015

SITUBONDO HILANG STNK nopol P 3135 EP, a/n Bupati Situbondo, Kel. Patokan, rw 00/00, Kec. Kota Situbondo.

No. 2184/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK nopol P 517 G, a/n Achmad Rifin Sutantoyo, Kel. Ardirejo, rw 03/02, Kec. Panji, Situbondo.

No. 2185/IMB/BI-II/2015

SURABAYA KEHILANGAN STNK a/n Bouraq Ind.Airlines PT, jl panglima sudirman 70-II Kec Embong Kaliasin, noka : MHMVB2WPN3K003501, NSIN : 4g633x4616, mobil mitsubishi/kuda v82w No. 2186/IMB/BI-II/2015

begitu, ia optimis bahwa gaya hidup masyarakat Indonesia sekarang masih mampu mendongkrak atau setidaknya mempertahankan geliat pada industri otomotif.

“Hal inilah yang membuat PT Dyandra Promosindo optimis untuk menyelenggarakan serangkaian pameran otomotif sepanjang tahun 2015.

POS 2015 adalah kali keenam pameran ini diselenggarakan, dan untuk tahun ini hadir dengan mengusung tagline The Real Motor Show since 2010,” katanya.

Pameran ini didukung oleh 23 brand terkemuka mulai dari BMW, Honda, Hyundai, Mercedes-Benz, Mitsubishi Motors, Piaggio, Suzuki, dan Toyota. Sedangkan Garansindo group akan menampilkan merk Alfa Romeo, Chrysler, Dodge, Fiat, Jeep, untuk mobil dan Zero Motorcycles. Q iib

Wagub Jatim Drs H Saifullah Yusuf saat melihat mobil yang dipamerkan dalam acara Pameran Otomotif Surabaya (POS) 2015, di Grand City Convex Surabaya, Rabu (4/11).

Pengguna mobil pribadi kini bisa lebih leluasa untuk memilih tunggannya, karena Mitsubishi mengeluarkan varian baru yakni Mitsubishi Delica yaitu Delica Royal yang lebih mengutamakan kenyamanan dan performa.

Eka Widada Sales Pemasaran PT Kramayudaha Tiga Beelian Motor di sela sela acara Pasar Otomotif Surabaya di Grand City Rabu (4/ 11) kemarin mengatakan fitur-fitur terbaru yang dimiliki oleh Delica Royal antara lain, new alloy wheel design yang kini berukuran 18 inch. Kemudian leather seat, rear parking sensor, audio steering switch, dan balutan chrome pada door handle dan mirror. Sebagai Sport Utility MPV, tentunya mempertahankan ciri khas yang tidak dimiliki oleh pesaingnya.

Salah satunya adalah High Ground Clearance 190mm tertinggi di kelasnya. Q ma

Tumbuh 0,96 Persen, UMKM Jatim Tak Pengaruh Gejolak Ekonomi Surabaya, Bhirawa Keberadaan industri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Jatim hingga triwulan III 2015 tidak terpengaruhi gejolak ekonomi global, bahkan mengalami pertumbuhan 0,96 persen dibanding triwulan sebelumnya, atau naik 9,51 persen dibanding tahun 2014.

“Industri manufaktur kita di Jatim, baik kecil atau besar itu keberadaanya merata dan mempunyai daya tahan tersendiri dalam menghadapi setiap gejolak ekonomi, artin-

ya industri di sini kuat,” ucap Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Jatim, M Sairi Hasbullah di Surabaya, Rabu (4/11).

Kekuatan itu, kata Sairi, karena posisi UMKM wajib bertahan, sehingga meski harus membeli bahan mentah dengan harga lebih tinggi melalui impor, mereka juga menjualnya kembali dengan harga lebih tinggi melalui ekspor.

Berdasarkan data BPS Jatim secara keseluruhan, produksi indusrti manufaktur besar dan sedang pada triwu-

lan III 2015 tumbuh sebesar 1,27 persen dibanding triuwlan II. Sedangkan pertumbuhan dari tahun ke tahun atau (y to y), tumbuh sebesar 8,73 persen dibanding dengan triwulan yang sama tahun produktifitas 2014.

Sementara untuk manufaktur mikro dan kecil di Jatim pada triwulan III 2015 menunjukkan angka pertumbuhan 0,96 persen dibanding triwulan yang sama, atau mengalami kenaikan 9,51 persen dibanding data tahun 2014

pada triwulan yang sama.

“Yang disebut industri manufaktur mikro dan kecil adalah yang mempunyai pekerja dibawah 20 orang, sedangkan manufaktur besar adalah yang mempunyai pekerja diatas 100 orang. Sementara manufaktur sedang adalah yang mempunyai pekerja diatas 20 dan dibawah 100 orang,” papar Sairi.

Sementara itu, secara rinci industri manufaktur besar dan sedang yang mengalami pertumbuhan antara lain in-

dustri logam dasar yang naik sebesar 0,66 persen, industri furniture (0,98 persen), industri tekstil (1,13 persen), industri minuman (1,65 persen) dan industri karet, barang dari karet dan plastik (1,99 persen). Selain itu, industri alat angkutan juga naik sebesar 1,99 persen, pakaian jadi (2,68 persen), mesin dan perlengkapan (2,68 persen), percetakan dan reproduksi media rekaman (3,08 persen), industri kulit dan alas kaki (6,78 persen). Q rac,ant

Inflasi Sumenep Capai 0,15% Sumenep, Bhirawa Pada bulan Oktober 2015 Sumenep, Madura mengalami inflasi, sedangkan Jatim dan Nasional terjadi deflasi. Dari 8 kabupaten/kota indeks harga konsumen (IHK) di Jatim, Sumenep mengalami inflasi sebesar 0,15 persen, Jatim terjadi deflasi 0,19 persen dan Nasional juga deflasi sebesar 0,08 persen.

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Sumenep, Suparno mengatakan, dari 8 kabupaten/kota IHK di Jatim, 4 kabupaten mengalami inflasi termasuk Sumenep, sedangkan yang lain terjadi deflasi. “Sumenep mengalami inflasi tertinggi di Jatim yakni 0,15 persen, disusul Madiun sebesar 0,10 persen, kemudian Malang sebe-

sar 0,03 persen dan Probolinggo sebesar 0,02 persen. Sedangkan kabupaten lain mengalami deflasi,” kata Suparno, Rabu (4/11).

Suparno menerangkan, dari tujuh kelompok pengeluaran, enam kelompok mengalami inflasi, satu kelompok terjadi deflasi. Kelompok pengeluaran yang mengalami inflasi adalah kelompok bahan makanan sebesar 0,11 persen, kelompok makanan jadi, minuman rokok dan tembakau sebesar 0,11 persen, kelompok perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar sebesar 0,11 persen, kelompok sandang sebesar 0,01 persen, kelompok kesehatan sebesar 0,01 persen, kelompok pendidikan, rekreasi dan olahraga sebesar 0,99 persen. Q sul

hilmi husein/bhirawa

Imbas Cuaca Angin Barat, Harga Ikan Asin Naik 100% Para nelayan saat menjemur ikan asin di Kelurahan Panggungrejo Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan, Rabu (4/11) sore. Berbagai ikan asin di Kota Pasuruan merangkak naik 100 persen menyusul kendala cuaca angin barat yang tak menentu, sehingga tangkapan ikan menurun. Sebelumnya harga ikan asin ceples Rp8 ribu per kg saat ini dijual Rp16 ribu per kg dan ikan teri dari Rp7 ribu per kg menjadi Rp15 ribu per kg.

Lahan Pertanian di Kota Madiun Menyusut 10% Luas lahan pertanian di Kota Madiun, Jatim, terus menyusut akibat alih fungsi lahan yang digunakan untuk bangunan perumahan dan pertokoan. Wali Kota Madiun Bambang Irianto di Madiun, mengatakan setiap tahun diperkirakan luas lahan pertanian di Kota Madiun berkurang 5 hingga 10 persen.

Luas lahan pertanian di Kota Madiun, Jatim, terus menyusut akibat alih fungsi lahan yang digunakan untuk bangunan perumahan dan pertokoan.

“Memang, lahan Kota Madiun setiap tahunnya berkurang hampir lima persen. Penyusutan lahan ini tidak bisa dihindari, pasti berkurang untuk perkembangan ekonomi. Makanya, kita terus mengadakan penyuluhan secara terusmenerus agar petani yang ada selalu berinovasi dengan keterbatasan lahan yang tersedia,” ujar Bambang usai acara panen padi dengan System of Rice Intensification” (SRI) di Kelurahan Nambangan Lor, Kecamatan Mangunharjo, Kota Madiun, Rabu (4/11). Data Dinas Pertanian

setempat mencatat, lahan pertanian yang ada di Kota Madiun saat ini mencapai 1.050 hektare. Jumlah tersebut terus menyusut dari tahun 2011 yang masih mencapai 1.067 hektare.

Untuk menekan alih fungsi lahan, lanjutnya, Pemkot Madiun sudah mengeluarkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 6 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang (RTRW) Wilayah Kota Madiun tahun 2010 hingga 2030. Namun penyusutan lahan pertanian tetap terjadi secara signifikan se-

tiap tahunnya. “Dalam perda tersebut terdapat lahan abadi yang dilarang untuk dialihfungsikan, yakni seluas 444 hektare hingga tahun 2030,” ujar Bambang.

Adapun wilayah yang ditetapkan untuk pengembangan kawasan pertanian tanaman pangan (sawah) sebagai lahan pertanian berkelanjutan, terdapat di daerah Kelurahan Kejuron, Pangongangan, Demangan, Kuncen, Josenan, Manguharjo, Kelun, Tawangrejo, dan Rejomulyo.

Selain itu, untuk meningkatkan produktivitas pangan terlebih padi, Pemkot Madiun dan kelompok tani setempat terus berinovasi di bidang pertanian meski lahan pertanian terus berkurang.

Salah satunya, yang dilakukan Kelompok Tani Subur di Kelurahan Nambangan Lor, Kecamatan

Manguharjo, dengan teknologi SRI. “Dengan teknologi SRI, Kota Madiun bisa meningkatkan produktivitas padi yang mencapai 10 ton per hektarenya. Sedangkan sistem konvesional hanya menghasilkan 6,5 ton setiap hektarenya,” kata Kepala Dinas Pertanian, Kota Madiun, Bangun Sutirta.

Adapun, SRI merupakan teknologi budidaya padi yang menitikberatkan penghematan sumber daya terutama air yang sangat cocok dikombinasikan dengan penggunaan pupuk organik. Teknik tersebut menghemat penggunaan air hingga 30 persen dibandingkan menggunakan cara yang konvensional, benih hingga tujuh kilogram per hektare, dan waktu tanam bibit muda yang ditanam pada usia tujuh hingga 10 hari setelah penyemaian. Q dar,ant

Kamis Pon 5 NOVEMBER 2015

KILAS AREMANIA

Mantan Pejabat Pemkab Malang Ramai-ramai Dukung Dewi Sri Kab Malang, bhirawa Sejumlah mantan pejabat Pemkab Malang rame-rame boyongan mendukung paslon nomor urut 2 Dewanti Rumpoko - Masrifah Hadi (Dewi Sri) yang diusung PDIP. Beberapa mantan pejabat yang mulai aktif membantu kampanye Dewi Sri, antara lain mantan Camat Sumbermanjing Wetan Suprihadiono, mantan Asisten I Sriharianto dan mantan Kadispora Yogie.

Mereka mengajak serta suami dan mantan stafnya untuk terlibat secara aktif mengajak konstituen mendukung pasangan Dewi Sri. “Kebijakan pemerintahan Rendra Kresna dalam 5 tahun ini sangat jauh dari pro rakyat. Berbeda dengan kebijakan Bupati Sujud Pribadi, sehingga diperlukan Bupati anyar yang berpihak ke rakyat,” ungkap Suprihadiono saat kampanye blusukan di desa Tambak Asri kec Sumbermanjing Wetan, Rabu (4/11).

Suprihadiono yang menjadi Camat selama 6 tahun tersebut mengaku kecewa dengan sejumlah program Rendra Kresna yang cenderung hanya untuk kepentingan kelompok tertentu saja. Terutama program kuningisasi bangunan pemerintah yang tidak jelas manfaatnya.

“Istri saya yang paling kecewa. Sehingga dia ikut serta turun ikut blusukan menemui warga sembari meminta maaf karena pernah menjadi jurkamnya Rendra Kresna saat Pilkada 5 tahun lalu,” tegasnya. Hal yang sama juga dilakukan Sriharianto dan Yogie yang merekrut relawan dan mendirikan posko pemenangan Dewi Sri di sejumlah wilayah.Q sup

MALANG RAYA

71 Siswa SD Keracunan Makanan Batu, Bhirawa Sedikitnya 71 murid SD Muhammadiyah Kota Batu dilarikan ke Puskesmas Sisir, Rabu (4/11). Mereka langsung mendapatkan penanganan petugas medis setelah mengeluh pusing dan mualmual. Diduga keluhan para siswa ini akibat makanan tambahan yang disiapkan sekolah dan telah dimakan pada Selasa (3/11).

“Tadi siswa mengeluh pusing-pusing dan mual, lalu diantar ke Puskesmas. Kami sudah lakukan pemeriksaan standar dan memberikan obat.

Siswa yang sudah kami periksa ada 71 orang,”.ujar Kepala Puskesmas Sisir, dr Yuni

Astuti, Rabu (4/11).

Ia menjelaskan bahwa dari para siswa yang melakukan pemeriksaan kesehatan, tidak ada satupun yang kondisinya kritis. Dan setelah menjalani pemeriksaan kesehatan, para siswa itupun langsung di-

ijinkan untuk pulang.

Setelah melakukan pemeriksaan di puskesmas, Yuni juga mendampingi tim Dinas Kesehatan Kota Batu untuk melakukan pemeriksaan ke sekolah. Ia menjelaskan bahwa saat ini pihaknya masih memeriksa terhadap makanan tambahan yang diberikan kepada para siswa. ”Untuk memastikan apakah gangguan kesehatan dari para siswa ini akibat keracunan makanan, saat ini kami lakukan uji laboratorium dulu di Surabaya. Jadi keracunan

BLH Kabupaten Malang Lawan Putusan KIP Kab Malang, Bhirawa Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kabupaten Malang menolak putusan Komisi Informasi Publik (KIP), terkait data penambangan pasir besi di Pantai Wonogoro, Desa Tumpakrejo, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Malang.

Menurut Kepala BLH Kabupetan Malang Tridiyah Maestuti, Rabu (4/11), kepada wartawan menilai, jika putusan KIP mengabaikan fakta-fakta yang diajukan. Sehingga pihaknya mengajukan upaya banding, yang selanjutnya akan disidangkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTUN) Surabaya.

“Aturan dalam sengketa KIP Jawa Timur (Jatim) yang berhak menyidangkan adalah PTUN. Dan upaya banding ini sebagai bentuk perlawanan putusan KIP, yang sebelumnya Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) mengajukan gugatan melalui KIP, terkait informasi penambangan pasir besi di Pantai Wonogoro,” jelasnya.

Sementara, Tridiyah melanjutkan, dalam sidang ajudikasi KIP, pada 4 September 2015, BLH Kabupetan Malang diputus pengadilan kalah. Sehingga sebagai konsekuensinya, BLH Kabupaten Malang wajib membuka informasi terkait pertambangan pasir besi di Pantai Wonogoro. Sedangkan upaya banding ini sudah melalui tahap konsultasi, dan atas arahan Bupati Malang saat itu.

“Alasan pemohon, dalam hal ini Walhi Jatim tidak menerangkan untuk apa informasi yang diminta tersebut. Karena belum jelas Walhi meminta data penambangan pasir besi di wilayah Pantai Wonogoro tersebut, maka pihaknya tidak memberikan data. Sehingga Walhi membawa persoalan ini ke PTUN Surabaya,” ungkapnya.

Di tempat terpisah, Direktur Eksekutif Walhi Jatim Ony Mahardika melalui rilisnya menegaskan, gugatan balik BLH Kabupaten Malang dipandang Walhi Jatim sebagai sebuah tindakan yang kontra produktif terhadap semangat keterbukaan menuju tata pemerintahan yang baik dan bersih, serta tidak mampu mendorong partisipasi publik. Q cyn

terhadap makanan tambahan masih dugaan. Dan itu adalah makanan yang dikonsumsi siswa kemarin (selasa),”jelas Yuni.

Sementara, Wakil Kepala Sekolah Bagian Kesiswaan (Wakasis) SD Muhammadiyah, Saiful Amin, mengakui jika ada anak didiknya yang mengalami pusing dan mual.

Namun ia memastikan bahwa semua siswanya tersebut saat ini sudahmendapatkan penanganan medis.

“Siswa sudah melakukan aktivitas seperti biasa, se-

bagian lagi ada yang pulang.

Kami masih belum tahu pasti penyebabnya. Semuanya masih dugaan. Kita juga masih menunggu hasil lab untuk memastikannya,” kata Saiful.

Berbeda dengan data di Puskesmas Sisir, Saiful mengatakan bahwa siswanya yang mengalami ‘keracunan’ ini berjumlah 66 anak. Sekitar pukul 08.00 WIB, tiba-tiba beberapa siswa mengaku pusing. Dan mereka adalah para siswa dari kelas V dan kelas VI yang jumlah total 250 anak.

Q nas

Madyopuro Tempo Doeloe Dorong Pertumbuhan UMKM

Banyak Peserta LKS Bidang Sains Mundur Malang, Bhirawa Hari kedua, penyelenggaraan Lomba Kompetensi Siswa (LKS) tingkat Jawa Timur tahun 2015 diwarnai banyaknya peserta yang mundur pada Kompetensi Kimia terapan. Para peserta tiba-tiba tidak datang walk out (WO) Para peserta yang mundur tanpa konfirmasi atau WO, jumlahnya sangat banyak. Tercatat ada 13 daerah kabupaten atau kota yang tidak hadir dan mengikuti lomba yang berbeda yang dijadwalkan digelar pada Rabu (4/11) tiba-tiba mereka tidak datang ke tempat lomba.

Ke-13 daerah Kabupaten / Kota yang dinyatakan WO diantaranya SMK Brantas Karangkates yang mewakili Kabupaten Malang, SMK Negeri 3 Jombang, SMK Negeri 1 Dlanggu Mojokerto, SMKN 1 Mejayan Madiun, dan SMK Bustanul Ulum Pamekasan. SMK-SMK ini, menjadi peserta lomba bidang kompetensi Kimia terapan.

Sedangkan sisanya berasal dari peserta bidang kompetensi Fisika terapan, sebanyak dua peserta yang mundur yaitu SMK PGRI 1 Mejayan, dan SMKN 1 Bangkalan. Untuk Bidang Komptensi Biologi terapan tercatat satu peserta mundur berasal dari SMK PGRI 1 Mejayan. Untuk SMKN 3 Tuban mundur pada bidang kompetensi Chemistry. ”Ada 13 peserta yang tidak mengikuti lomba sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan oleh panitia. Mayoritas peserta yang mundur pada bidang lomba kompetensi sains dan sains terapan, karena alasan terntu,” jelas Penanggung jawab di kompleks SMA Tugu, Sidik Priyono.Q mut

9

anas bachtiar/bhirawa

Warga Kecamatan Bumiaji berharap pengobatan gratis bisa lebih sering dilakukan Pemerintah Kota Batu untuk peningkatan kualitas kesehatan masyarakat.

Ratusan Warga Bumiaji Berobat Gratis di TPQ Batu, Bhirawa Bakti Sosial (baksos) berupa pengadaan pemeriksaan dan pengobatan massal yang diadakan Dinas Kesehatan Kota Batu benar-benar tak disiasiakan warga Kecamatan Bumiaji, Rabu (4/11). Sekitar 250 warga mendapatkan kesempatan untuk berobat secara gratis. yang digelar di Dusun Krajan, Desa Giripurno, Kecamatan Bumiaji, Pengobatan gratis kali ini sengaja digelar di Taman Pendidikan Quran (TPQ) Giripurno, karena memiliki tempat yang luas dan sejuk. Tak heran sejak pagi sudah banyak warga yang berdatangan untuk antri berobat. “Dua hari sebelum pelaksanaan pengonbatan gratis ini, kita sudah sebarkan kartu berobat ke masing-masing desa yang ada di Kecamatan Bumiaji. Jadi ketika warga datang ke sini tak perlu mendaftar lagi dan bisa cepat dilayani,”ujar Kasie Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan di Dinkes Kota Batu, Susana Indahwati.

Dari catatan panitia pengobatan massal, mayoritas adalah warga yang sudah berusiadi atas 45 tahun. Dan dari keluhan pasien dan hasil pe-

meriksaan, mayoritas warga di Bumiaji ini menderita hipertensi atau tekanan darah tinggi.

“Selain hipertensi warga juga banyak mengeluh mengalami pegel linu. Dan dari kedua gangguang kesehatan ini menunjukkan bahwa pola makan dari warga di sini (Bumiaji-red) sangat buruk. Karena itu kita juga sampaikan kepada warga untuk memperbaiki pola makan mereka,”jelas Susana.

Selain di Bumiaji, kegiatan yang sama dilaksanakan di Desa Pesanggrahan Kecamatan Batu, dan Desa Tlekung Kecamatan Junrejo.

Kegiatan ini sengaja dilakukan di semua kecamatan yang ada di Kota Batu sekaligus memperingati HUT Kota Batu, serta menyongsong Hari Kesehatan Nasional.

Adapun untuk melayani keluhan kesehatan dari warga ini, panitia telah menyiapkan 10 tenaga medis dan paramedis. Mereka merupakan dokter dan perawat dari rumah sakit yang ada di Kota Batu. Yakni, RS Hasta Brata dan RS Paru. Dan setelah warga/pasien diperiksa kesehatannya, merekapun langsung mendapatkan obat yang juga diperoleh secara gratis.

Khusus pengobatan missal kemarin, panitia juga menyedikan layanan pengobatan alternative berupa pemijatan tairo yang dilakukan Hoedjiarto Wicaksono. Ia merupakan pemijat bersertifikat yang juga memberikan layanan resmi di Puskesmas Bumiaji.

Cara memijat Nonong memang tidak seperti biasanya. Ia membolak-balik pasien dari atas ke bawah, ke kanan dan ke kiri. Karena itulah banyak warga yang duduk di meja antrian jadi tertawa ketiksa melihat pasien pijat diberlakukan dengan cara tak biasa.

Dan untuk melakukan aksinya ini Wicaksono hanya dibantu oleh sebuah selendang.

Warga Desa Giripurno, Suliyono, mengaku jika teknik pemijatan yang dilakukan Wicaksono sangat berbeda dengan pemijatan di tempat lain yang pernah ia datangi.

Apalagi pemijatan yang dilakukan Wicaksono hanya berpatokan pada pelurusan tulang belakang.

“Rasanya luar biasa, setelah dipijat kepala jadi plong, punggung juga rasanya gak linu lagi.

Berbeda lah dengan pijat yang lain, top,” ujarnya usai mendapatkan pemijatan. Q nas

Petani Diminta Tak Mengandalkan Air Hujan Kab Malang, Bhirawa Kekeringan akibat kemarau panjang di wilayah Kabupaten Malang, selain menyebabkan warga kesulitan air bersih, juga mengancam tanaman padi. Apalagi, selama ini sebagian petani untuk mengairi lahan persawahannya mengandalkan tadah hujan.

Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan (Distanbun) Kabupaten Malang Tomie Herawanto, Rabu (4/11), kepada wartawan mengatakan, petani yang kini menanam padi, yang mengandalkan tadah hujan paling merasakan krisis air untuk mengairi lahan persawahannya.

“Apalagi sawah yang hanya mengandalkan air hujan, salah satunya di Desa Sitiarjo, Kecamatan Sumbermanjing Wetan, yang saat ini terdapat 9 hektare yang mengalami kekeringan,” terangnya.

Menurut dia, untuk menyelamatkan padi di areal luasan tersebut, pihaknya membantu pompa air. Sebab di Desa Sitiarjo, petani masih mempertahankan pola tanam yang mengandalkan tadah air hujan untuk mengairi lahan persawahannya. Sehingga hal itu yang menjadi kendala tersendiri. Karena jika datang kemarau panjang, akan menimbulkan kekeringan tidak saja warga setempat kesulitan air bersih, juga kesulitan untuk mengairi lahan persawahannya.

Tomie menjelaskan, pihaknya kini sedang upayakan agar petani mau mengganti pola tanam dengan cara lama diganti dengan sawah irigasi. Karena kelebihannya sawah irigasi secara teknis padi sawah milik petani tidak akan terpengaruh dengan musim kemarau.

Sehingga dengan pola sawah irigasi, nantinya petani tidak lagi mengandalkan tadah hujan. “Meski musim kemarau datang, petani masih tetap bisa mengairi lahan persawahannya,” kata dia.

Sementara itu, Kepala Badan Penanggulangan Bencana daerah (BPBD) Ka-

bupaten Malang Hafie Lutfi mengaku, hingga kini pemberlakuan status darurat kemarau masih berlaku hingga akhir bulan November ini. Sehingga status darurat kemarau tidak akan dicabut selama belum turun hujan. Dengan pemberlakuan status darurat kemarau, lanjut dia, karena Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang melakukan tindakan tanggap darurat, yang tak lain untuk membantu warga yang mengalami dampak langsung kekeringan yang menyebar di 16 desa, yang tersebar di 12 kecamatan.

Selain BPBD berkonsentrasi pada kemarau panjang dengan segala dampaknya, BPBD juga sedang mempersiapkan tenaga relawan menghadapi bencana alam pada saat musim penghujan.

Tim relawan yang akan kita latih, Hafi menerangkan, pihaknya akan merekrut tenaga relawan dari daerah yang masuk kategori rawan bencana alam, seperti pohon tumbang, banjir dan tanah longsor.

“Saat ini ada sebanyak 60 orang tim relawan yang kita latih untuk disiagakan di daerah rawan bencana alam,” ujarnya.Q cyn

cahyono/bhirawa

Petani yang menanam padi dengan mengandalkan air hujan paling merasakan krisis air saat kemarau panjang kali ini.

Malang, Bhirawa Sejak Jalan Ijen tidak bisa lagi digunakan Even Malang Kembali, atau Malang Tempo Doeloe, (MTD), masyarakat Kota Malang dan sekitarnya, sulit untuk menemukan nuansa masa lampau. Kali ini kerinduan itu mencoba diobati oleh hadirnya Madyopuro Tempo Doeloe.

Lurah Madyopuro Bambang Herianto, disela-sela persiapan pembukaan, Madyopuro Tempo Doeloe, di Kawasan Velodrome Kota Malang, Rabu (4/11) kemarin, mengatakan gelaran Madyopuro Tempo Doeloe, itu merupakan rangkaian kegiatan bersih desa.

“Ini merupakan konsep baru yang mencoba untuk menggali Budaya Madyopuro, masa lalu, sekaligus untuk menampilkan dan mendorong tumbuhnya Usaha Mikro Kecil Menenggah (UMKM), yang ada di Kelurahan Madyoporo,”tutur Bambang. Apalagi Kelurahan Madyopuro kata dia, layak disebut sebagai sentra UMKM sekaligus sentra budaya, karena itu upaya untuk memunculkan Madyopuro masa lampau ini, tidaklah berlebihan. Sebab, di kelurahan ini, warganya getol melestarikan budaya leluhurnya.

Selain itu, masyarakatnya juga mampu berkreasi membentuk budaya baru.

Menurut Bambang, ada sedikitnya 210 UMKM, di Madyopuro dan sekitarnya yang ikut ambil bagian pada even ini. Dengan begitu maka keberadaan mereka akan semakin dikenal dan dikatahui oleh masyarakat luas.

“Even ini sangat bagus, tidak sekedar menjadi ajang kumpulnya masyarakat, tetapi juga menjadi ajang mengenalkan UMKM kepada masyarakat luar. Agar keberadaannya semakin maju,”imbuhnya.

Pihaknya juga menambahkan, diantara 210 stan itu, selaian UMKM juga terdapat makanan tradisional, seperti halnya nasi tiwul, nasi jagung, gatot, cenil dan lain sebagianya. Makanan seperti ini sudah jarang di jumpai. Padahal ini merupakan peninggalan masa lalu, yang harus dikenalkan kepada generasi sekarang.

“Kebanyakan anak-anak sekarang ini kenalnya sama makanan-makanan siap saji, dan makanan kemasan mereka jarang tahu bahkan hampir tidak pernah tahu jika orang tuanya dulu makan nasi tiwwul, makan nasi jagung, dan polo pendem, makanya ini harus dikenalkan kepada mereka,”tukasnya.

Konsep Madyoporo Tempo Doeloe, sebenarnya ingin dilakukan layaknya Malang Tempo Doeloe, hanya saja tahun ini merupakan tahun pertama, dan panitianya ada keterbatasan. Kedepan konsepnya akan lebih dimatangkan.

“Kita cari kelemahan dan kekuranganya di even tahun ini, semoga tahun depan kami bisa melaksanakanya lebih baik lagi, dengan mengadopsi Malang Tempo Doeloe, yang selama ini telah berjalan,”imbuhnya.

Pada kegiatan kali ini akan dibuka oleh Wakil Walikota Malang Sutiaji, dan akan dilaksanakan mulai hari Kamis 5 Nopember, dan baru akan berakhir pada hari Ahad 8 Nopember, sekaligus ditutup dengan pawai budaya. Kegiatan pawai budaya akan diikuti oleh seluruh RT dan RW di lingkungan Madyopuro.

“Ketika ada pawai budaya, di kawasan Madyopuro, akan terjadi kemacetan, karena itu kami menyampaikan permohonan maaf apabila pada hari Minggu nanti, perjalanan masyarakat terganggu,”pungkasnya. Q mut

OLAHRAGA

10 LINTASAN Livoli 2015

Bank Jatim Juara Pool BB Surabaya, Bhirawa Juara bertahan Livoli Bank Jatim Surabaya berhasil mengalahkan TNI AU pada hari ke IV PGN Livoli 2015 Divisi Utama yang berlangsung di GOR C-Tra Arena Bandung, AU dengan skor 3-2 (2523, 27-25, 20-25, 25-27 dan 15-13).

Dengan keberhasil Tim Bola Voli Bank Jatim memastikan diri menjadi juara Pul BB dan runner up TNI AU. Partai Bank Jatim melawan TNI berlangsung sangat ketat, juara bertahan yang diperkuat sebagian besar anggota timnas Indonesia. Serti Amalia Fajrina Nabila ,Maya Kurnia Indri dan Asih Titi Pangestuti harus berjuang ekstra keras untuk membendung perlawan TNI AU. Penampilan Maya Kurnia Indri dan kawan-kawan pada event antarklub tahunan di pertandingan ke III mulai kompak terlihat di pertandingan ke III sudah menang 2-0, set, awal dari TNI AU bisa menyamakan di ke tiga dank e IV karena kapten tim Maya Kurnia cedera dan di gantikan Gracia sehingga TNI AU mampu menyamakan 2-2, di set V untuk menentukan kemenangan, Bank Jatim mampu memenangkan set ke V dengan skor yang tipis 15-13, di partandingan lawan TNI AU berlangsung ketat, "Anak-anak jelek di dalam penerimaan bola pertama (recerve). Makanya bola tidak bisa jalan dengan baik kalau recerve buruk sehingga tidak bisa menyerang dengan baik apalagi permainan lawan bagus dan kompak ," tukas Labib .

Q wwn

Presiden Dijadwal Saksikan Laga Pembuka ICJSC Malang, Bhirawa Presiden Joko Widodo dijadwalkan menyaksikan laga pembuka turnamen Indonesian Championship Jenderal Sudirman Cup (ICJSC) di Stadion Kanjuruhan Kepanjen, Kabupaten Malang, Selasa (10/11).

"Rencana awalnya laga perdana ICJSC baru digelar secara resmi pada 14 November, namun operator turnamen memajukan jadwal pembukaan menjadi 10 November karena ada agenda Presiden yang akan menyaksikan laga perdana itu sekaligus membuka ICJSC," kata Kepala Media Officer Arema Cronus Indonesia Malang Sudarmaji di Malang, Rabu.

Ia mengemukakan rencana awal perhelatan ICJSC tersebut akan dilakukan dengan upacara "soft opening" dan menunjuk Surabaya sebagai venue laga pembuka, namun seiring perjalanan waktu, ternyata dilakukan perubahan, yakni melakukan "soft opening" sekaligus pembukaan turnamen secara bersamaan.

Pra PON Balap Motor

Finis Kelima, IMI Jatim Tak Kecewa Surabaya, Bhirawa Pebalap motor Jawa Timur (Jatim), Aldila Eka Dharma hanya finish di urutan kelima di kualifikasi Pekan Olahraga Nasional (PON) kelas bebek 150 cc.

Namun Ketua Umum Ikatan Motor Indonesia (IMI) Jatim , Bambang mengaku tak kecewa karena atletnya sudah berhasil meraih tiket PON 2016 Jabar.

Pada lomba yang digelar di Sirkuit Sentul, Bogor, Jabar, Rabu (4/11) Aldila menuntaskan 20 lap dalam kurun waktu 20 menit dan 26.718 detik. Ia terpaut 12.745 detik dari pemimpin balapan Rafid Topan dari DKI Jakarta dengan 20 menit dan 13.973 detik. Fitriansyah dari Kalimantan Timur (Kaltim) dengan selisih 2.441 detik. Sigit P.H dari Yogyakarta di posisi ketiga dengan

selisih 4.317 detik dari Rafid. Sementara posisi keempat direbut Herman Bas dari Sulawesi Selatan (Sulsel) dengan selisih 4.423 detik dari pemimpin balapan.

Meski gagal naik podium, Ketua Umum Pengprov IMI Jatim, Bambang Haribowo tak kecewa. Sebab, Bambang yang menyaksikan langsung di Sentul, dibuat degdegan karena Aldila mencatatkan hasil buruk di kualifikasi. Dia hanya start dari posisi ke-19. "Start dari 19 dan finish kelima, itu sudah bagus. Apalagi lawan-lawannya adalah jagoan masing-masing provinsi di seluruh Indonesia," ucap Bambang.

Meski Aldila hanya menduduki peringkat kelima, Jatim sudah otomatis mengunci tiket ke PON XIX Jabar 2016 mendatang, baik nomor perorangan maupun beregu.Q wwn

Hanya saja, penyelenggara Piala Jenderal Sudirman yang semula menunjuk Surabaya sebagai venue pembukaan, akhirnya menggeser ke Stadion Kanjuruhan Kepanjen, Kabuapten Malang.

Pada laga perdana sekaligus pembuka turnamen tersebut, Arema bakal meladeni Persegres Gresik United.

"Awalnya Arema dijadwalkan meladeni Persija Jakarta, namun Persija belum siap 100 persen maka digantikan Persegres Gresik United," ujarnya.

Selain dihadiri dan disaksikan Presiden Joko widodo (Jokowi), Aremania (suporter Arema) yang menyaksikan langsung laga pembuka di Stadion Kanjuruhan tersebut, juga bakal dihibur dengan band rock Slank dan Kotak sebelum pertandingan berlangsung.

"Sekarang kami sedang mempersiapkan 'setting stadion' untuk perhelatan konser musik rock sekaligus lapangan pertandingan sepak bola, termasuk memperbaiki kualitas rumput agar tetap rapi dan terjaga. Apalagi Arema juga ditunjuk sebagai tuan rumah penyisihan grup A dalam turnamen tersebut," kata Ketua Panpel Arema Abdul Haris.

Akibat dimajukannya jadwal pembukaan turnamen ICJSC pada 10 November tersebut, Arema terpaksa membatalkan undangan laga uji coba meladeni Persis Solo.

"Sebab, selain jadwal pertandingan yang bersamaan, Arema juga menjadi tuan rumah pembukaan turnamen sekaligus babak penyisihan grup A," katanya.

Q cyn.ant

Fatma Dukung Lomba Senam Perwosi Jatim 2

ist

Panitia lomba saat foto bersama dengan Ketua Perwosi Jatim Dra Hj Fatma Saifullah Yusuf.

Bhirawa, Surabaya Ketua Pengprov Perwosi Jatim Dra Hj Fatma Saifullah Yusuf dan Ketua Perwosi Kota Surabaya Ny Iis Hendro Gunawan mendukung penuh penyelenggaran lomba senam rekreasi Perwosi Jatim 2 dan senam aerobic yang di selenggarakan warga RT 4 Kelurahan Kandangan Kecamatan Benowo-Surabaya. Kegiatan ini untuk memperingati Hari Ibu 2015. “Kami selaku pengurus mendukung penuh penyelenggaraan lomba senam Rekreasi Jatim 2, kami juga bangga pada ibu-ibu yang sangat peduli untuk memasyarakatkan senam rekreasi

Perwosi 2 ini, apalagi yang menyelenggrakan event ini ibu-ibu dari tingkat RT tapi eventnya untuk umum dan gratis. Ini sangat luar biasa sampai-sampai ada hadiah uang pembinaan dan piala�," papar Fatma Saifullah Yusuf, Rabu (4/11).

Lebih lanjut Fatma menjelaskan Sesuatu yang besar di awali dari dari yang kecil, jadi event yang berskala besar di awali dari event yang kecil. "Tidak ada ceritanya event langsung jadi besar, oleh karena itu event semacam ini harus kita dukung dan support agar event ini nantinya menjadi lebih besar," tutur istri Wakil Gubernur Jatim Saifullah Yusuf itu.

Di tempat terpisah ketua Perwosi kota Surabaya Ny Iis Hendro Gunawan mengaku bangga kepada Ibu-ibu RT 4 kelurahan kandangan Kecamatan Benowo dan semua panitia yang telah turut serta menyebarluaskan senam perwosi sebagai bagian dari seluruh masyarakat kota Surabaya.

Hal ini menandakan bahwa senam yang diciptakannya bisa diterima oleh masyarakat. Gerakan senam yang dinamis dan mudah diikuti oleh semua kalangan membuat senam ini menyebar tidak hanya dilingkup kota namun juga RT-RW dan sekolahsekolah. Perwosi kota Surabaya sebagai bentuk dukungan yang diberikan berupa piala yang diberikan untuk pemenang lomba.

Sementara itu, Ketua panitia Indah Rahayu Rabu menjelaskan, ide pelaksanaan karena timnya menang di event Surabaya Green and Clean 2015. "Agar lomba berjalan fair, kami mengambil juri yang sudah berpengamanan," katanya.

Seperti diketahui, lomba senam Rekreasi Perwosi Jatim 2 dan senam aerobic untuk umum (perorangan) dan biaya pendaftaran Gratis/tanpa di pungut biaya, dan berhadiah total Rp 4 juta dan mendapatkan piala dan piagam, lomba akan di laksanakan Minggu 13 Desember 2015 pukul 06.00selesai di lapangan Asapat Jl Raya Tengger Kandangan Surabaya. Q wwn

Pelindo III Juara Umum Porseni Pelabuhan Indonesia 2015 Surabaya, Bhirawa PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) atau Pelindo III yang berkantor pusat di Surabaya, Jawa Timur, dipastikan menjadi pemenang ajang Pekan Olahraga dan Seni Pelabuhan Indonesia (Porseni Pelindo) 2015 yang diselenggarakan di Medan, Sumatra Utara, 1-4 November. Kompetisi tiga tahunan tersebut diikuti oleh lebih dari 500 atlet pegawai dari BUMN kepelabuhanan nasional, yakni Pelindo I, II, III, dan IV. Ada tujuh cabang olahraga yang dipertandingkan, yakni golf, futsal, tenis meja, tenis lapangan, bulu tangkis, bola voli, mini marathon, dan satu lomba seni yaitu vocal group.

Pelindo III merebut gelar juara umum dari Pelindo II sebagai juara bertahan dengan mengumpulkan medali terbanyak, yakni sejumlah 21 emas, 5 perak, dan 13 perunggu (klasemen sementara hingga RAbu (4/11) siang). Jumlah ini sudah tidak mungkin terkejar oleh Pelindo II yang berada di urutan kedua. "Ada 144 atlet yang diterbangkan ke Medan dari

Kamis Pon 5 NOVEMBER 2015

berbagai wilayah kerja Pelindo III yang tersebar di 7 provinsi, untuk berpartisipasi dalam Porseni Pelindo 2015 ini", kata Direktur SDM dan Umum Pelindo III Toto Heliyanto usai pertandingan final bola voli di Gelanggang Remaja Medan, Rabu (4/11).

Pelindo III telah berlatih keras dalam mempersiapkan atletnya untuk mengikuti kompetisi yang mengangkat tema "Sehat, Bekerja Bersama" tersebut. Para atlet yang terseleksi telah diikutkan dalam program Training Center di Surabaya selama beberapa hari. "Mereka juga berlatih tanding dengan sejumlah klub olahraga profesional untuk memantapkan mental dan skill bertanding. Contohnya tim bola voli yang telah dijajal kekompakannya untuk menghadapi tim bola voli Koarmatim TNI-AL dan Klub Nanggala dari Surabaya," ungkap Direktur yang aktif mendampingi kontingennya selama berlaga di Medan itu.

Persiapan matang tersebut tampaknya berbuah manis, atlet

Pelindo III mendominasi dalam beberapa cabang olahraga, seperti atletik yang menyumbangkan 6 emas, 1 perak, dan 3 perunggu dari 24 medali yang diperebutkan. Dari lapangan golf, atlet Pelindo III menyabet 4 emas dan 2 perunggu. Pada olahraga raket, tenis lapangan, terjadi 'All Pelindo III Final' pada ganda putra veteran antara Roby Dayoh yang berpasangan dengan Muslichin melawanan koleganya Bambang Hermanto dan Agus Harianto.

Bahkan pada cabang olahraga bola voli, 2 emas dikawinkan oleh tim bola voli putra dan putri Pelindo III. Pertandingan final bola voli putra antara Pelindo III dengan Pelindo I berlangsung seru, baik adu smash di lapangan maupun adu riuh para pendukung kedua tim dari tribun penonton di Gelanggang Remaja Medan. Tim bola voli putra Pelindo III akhirnya berhasil menjinakkan tim tuan rumah Pelindo I dengan skor 3-0.

Begitu pula tim putri Pelindo III yang menundukkan Pelindo II dengan skor yang sama.Q ma

ist

Beberapa pesilat andalan Jatim gagal menembus semi final, salah satunya adalah Amrullah Khumaini (kanan depan).

Pra PON Pencak Silat

Andalan Jatim Tumbang Surabaya, Bhirawa Ambisi Jatim untuk bisa merebut medali emas di Pra Kualifikasi Pekan Olahraga Nasional (Pra PON) dan meraih 21 tiket ke PON Jabar 2016 bakal semakin berat. Karena di beberapa pesilat andalan Jatim gugur di babak penyisihan.

Pada laga Pra PON yang digelar di Gedung Olahraga Pencak Silat Folder Air Hitam, Samarinda-Kaltim, 18 November, pesilat Jatim Agus Riyono yang turun di kelas C kalah dari Abdul Faudin asal Nusa Tenggara Barat. Kemudian Amuralah Khumaini (D) takluk dari Iqbal Chandra Pratama (Kaltim).

Kemudian Oki Bima (D) harus mengakui keunggulan Budi Santoso asal Banten.

"Agus cedera bahu di pertengahan babak pertama, kemudian Amurullah mengalami pendarahan di hidung sehingga terganggu konsentrasinya," Kata Pelatih Jatim, Karyono saat dihubungi melalui telepon genggam-

nya, Rabu (4/11).

Kegagalan di sektor putra juga merembet di putri, Begi Ariya Yunani yang bertanding di kelas E kalah dari pesilat DI Yogjakarta Diah Purnamasari dan Nurul Hidayah (D) takluk dari Ulfia Kurniawati asal Jateng.

"Lawan Ariya itu atlet pelatnas, jadi dari segi teknik lawan memang unggul," kata Karyono.

Kini Jatim hanya bisa mengandalkan para atlet yang turun di nomor Tunggal, Ganda, Regu (TGR) atau nomor seni. Sedangkan untuk nomor tanding bertumpu pada Rudi Susanto yang turun di kelas A dan Zara Tri Monica. "Kita masih memiliki peluang di kelas tanding dan TGR. Tapi saya berharap ada kejutan dari pesilat lainnya," katanya.

Saat disinggung mengenai gugurnya pesilat andalan Jatim, Karyono mengatakan kalau kondisi ini diluar prediksinya. Seperti yang dialami oleh Agus dan Amurullah yang mengalami cedera sehi-

ngga tidak bisa bertanding secara maksimal. "Berat memang untuk merebut 21 tiket ke PON, tapi kami akan tetap berusaha. Kekuatan pencak silat juga sudah merata sehingga faktor keberuntungan juga berperan," tutupnya.

Seperti diketahui, di Pra PON pencak silat, Jatim tergabung di Wilayah III bersama Jateng. Banten, DIY, NTT, NTB dan Kalimantan. Wilayah 1 terdiri dari Sumatra dan wilayah 2 terdiri dari DKI Jakarta, Babar, Bali, Papua, Maluku dan Sulawesi.

Tim pencak silat sendiri dilepas oleh Ketua Harian KONI Jatim, Dhimam Abror Sebanyak 27 pesilat Jatim yang diterjunkan ke Pra PON terdiri dari 16 pesilat Surabaya, Trenggalek 3 pesilat, Banyuwangi 3 pesilat, Kabupaten Pasuruan 1 pesilat, Kabupaten Malang 1 pesilat, Kabupaten Blitar 1 pesilat, Kabupaten Jombang 1 pesilat dan Kota Mojokerto 1 pesilat. Q wwn

Menyongsong Pemilukada Tuban

S

EBANYAK 19 Kota/Kabupaten Jaminan independensi dan netralitas Oleh : yang ada di Provinsi Jawa Timur kelembagaan harus dituangkan dalam Hariyanto, SH akan menggelar pemilihan undang-undang. Untuk mewujudkan Direktur Lembaga Kajian kepala daerah serentak pada 9 Desemtujuan tersebut, penyelenggara PemiluBela Negara Tuban ber 2015 mendatang. Salah satu daerah kada Tuban harus bersih dari segala keyang ikut Pemilukada serentak adalah pentingan politik. Mereka harus berada Kabupaten Tuban. Pemilukada di Kabupaten yang diditengah sebagai penyelenggara dan bukan menjadi kenal dengan sebutan 1.000 gua itu diikuti dua pasangan tim sukses bayangan atau terselubung dari salah satu calon dalam memperebutkan kursi Bupati dan Wakil kandidat, karena keberpihakan penyelenggara akan Bupati. Pertama pasangan Fathul Huda-Noor Nahar menciderai pelaksanaan Pemilukada Tuban 2015.

Hussein yang diusung delapan partai politik (parpol).

Sementara itu, Undang-Undang Nomor 15 Tahun Kedua pasangan Zakky Mahbub-Dwi Susianti Budiarti 2011 tentang Penyelenggara Pemilu Pasal (1) yang mendaftar lewat jalur independen. Pelaksanaan menyebutkan Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota Pemilukada serentak sendiri mengacu pada Undangselanjutnya disingkat Panwaslu Kabupaten/Kota adalah Undang Nomor 1 tahun 2015, sebagaimana diubah panitia yang dibentuk Bawaslu Provinsi bertugas melalui Undang-Undang Nomor 8 tahun 2015 tentang mengawasi penyelenggaraan pemilu di wilayah Perubahan atas UU Nomor 1 tahun 2015 tentang kabupaten/kota. Sedangkan pada Pasal (77) dan (78) Penetapan Peraturan Pengganti UU Nomor 1 tahun tentang Tugas, Wewenang, dan Kewajiban Panwaslu 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.

Kabupaten/Kota menyebutkan, antara lain mengawasi Dalam pelaksanaan Pemilukada Tuban, masyarakat pelaksanaan tahapan penyelenggaraan pemiluatau tidak hanya sebatas berpartisipasi untuk menyampilkada dan menerima laporan dugaan pelanggaran paikan aspirasi politik, namun juga harus aktif mengawasi terhadap pelaksanaan. Sedangkan kewajiban Panwaslu jalannya Pemilukada. Sehingga pemilih tidak sampai kabupaten/kota diantaranya, bersikap tidak diskriminatif melakukan golput, karena Pemilukada merupakan modalam menjalankan tugas dan wewenang. Selain mentum untuk memilih pemimpin lima tahun kedepan. penyelenggara yang harus bersikap independen dan Kemudian yang perlu diketahui masyarakat tidak boleh profesional, peserta Pemilukada juga harus bersikap mengajak golput atau menghalang-halangi seseorang yang sama. Artinya, pasangan cabup-cawabup peserta yang akan menggunakan hak pilihnya. Pasalnya hal Pemilukada Tuban harus siap menang dan kalah dalam tersebut masuk dalam pelanggaran tindak pidana pertarungan ini. Kemudian akan tercipta suatu pesta sebagaimana diatur dalam pasal 308 Undang-Undang demokrasi yang jurdil, yang diikuti sikap cinta tanah air Nomor 8 Tahun 2012. Dimana menyebutkan setiap dalam berpolitik. orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan, Bawaslu juga telah bekerja sama dengan Kementedan/atau menghalangi seseorang yang akan melakukan rian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Kementerian haknya untuk memilih, melakukan kegiatan yang Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi menimbulkan gangguan ketertiban dan ketenteraman Birokrasi (KemenPAN RB). Hal tersebut dilakukan untuk pelaksanaan pemungutan suara, atau menggagalkan mengawal netralitas pegawai negeri sipil (PNS) dalam pemungutan suara dipidana dengan pidana penjara palPemilukada 2015. Kerja sama dilakukan karena Bawaslu ing lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp menemukan indikasi keterlibatan PNS menyukseskan 24.000.000 (dua puluh empat juta rupiah). salah satu pasangan calon dalam Pemilukada pada Sikap pemilih dalam menyalurkan hak politiknya juga sejumlah daerah. Kerja sama tersebut disambut positif tidak dapat lepas dari wawasan kebangsaan. Wawasan Kemendagri dan KemenPAN RB. Bahkan, Kemendagri kebangsaan sendiri mempunyai nilai-nilai meliputi akan memberikan sanksi apabila keterlibatan PNS penghargaan terhadap harkat dan martabat sebagai dalam mendukung salah satu pasangan calon didukung makhluk Tuhan yang maha kuasa, tekat bersama untuk dengan fakta dan bukti yang valid. Tindakan tegas yang berkehidupan yang bebas, merdeka, dan bersatu, diambil Kemendagri bisa berupa teguran, sanksi demokrasi dan kedaulatan rakyat. Ada empat pilar penurunan pangkat hingga pencopotan jabatan. Ini dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di negeri berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun tercinta ini yakni meliputi Pancasila, UUD 1945, Negara 2010 tentang Disiplin PNS. Dukungan yang sama juga Kesatuan RI (NKRI) dan Bhineka Tunggal Ika.Selain diberikan KemenPAN RB. Dimana sanksi yang wawasan kebangsaan, pemilih, pasangan calon bupati diberikan bukan sebatas teguran pada PNS yang tidak (cabup)-calon wakil bupati (cawabup), partai politik dan netral. Sebab, pelanggaran netralitas itu masuk kategori penyelenggara Pemilukada Tuban juga harus memsedang atau berat. KemenPAN RB telah mengirimkan punyai rasa cinta tanah air, serta mengutamakan keSurat Edaran Nomor B/2335/M.PANRB/07/2015 tanggal pentingan negara diatas kepentingan pribadi ataupun 22 Juli 2015, yang mengimbau agar seluruh PNS Netral kepentingan golongan. dalam Pemilukada. Salah satu poin dalam edaran Pemilukada Tuban merupakan kompetisi memperetersebutmenyebutkan PNS tidak boleh membuat butkan suara rakyat untuk mendapatkan jabatanBupatikeputusan atau tindakan yang dapat menguntungkan Wakil Bupati. Sebagai sebuah kompetisi, Pemilukada atau merugikan calon kepala daerah.

Tuban harus diselenggarakan oleh lembaga yang kreSetiap warga yang memiliki hak pilih dapat memilih dibel di mata rakyat maupun peserta. Lembaga penyesalah satu pasangan calon dalam Pemilukada Tuban lenggara Pemilukada Tuban harus independen atas 2015,sesuai dengan kehendaknya. Setiap suara pemilih semua kepentingan, agar keputusan yang diambil hamemiliki nilai yang sama untuk menentukan Bupati-Wakil nya untuk menjaga kemurnian suara rakyat. PemiBupati pada lima tahun kedepan. Perbedaan pilihan lukada juga merupakan perhelatan politik yang dalam Pemilukada Tuban tidak boleh dijadikan sebuah kompleks untuk mengkonversi suara rakyat menuju persoalan yang berujung pada tindakan anarkis, mejabatan politik, sehingga penyelenggara Pemilukada lainkan perbedaan pilihan tersebut harus dihargai antara harus terdiri dari orang-orang profesional, yang mentaati pemilih yang satu dengan lain. Sebab, setiap pemilih kode etik. Standar Pemilukada demokratis menuntut diberi kebebasan dalam menentukan pilihannya sesuai adanya jaminan hukum, sehingga lembaga penyeledengan hati nurani. Jika terjadi permasalahan dalam nggara harus bekerja independen dan profesional. Indepelaksanaan Pemilukada Tuban, supaya diselesaikan pendensi penyelenggara merupakan hal penting, lewat jalur yang telah disiapkan penyelenggara. Artinya, karena penyelenggara membuat dan melaksanakan aksi anarkis tidak boleh terjadi ketika terjadi sengketa keputusan yang dapat mempengaruhi hasil Pemilukada Pemilukada. Dengan bingkai NKRI yang dilandasi rasa Tuban. Penyelenggara Pemilukada Tuban harus cinta tanah air, maka konflik yang akan terjadi dalam bekerja dalam kerangka waktu cukup, memiliki pelaksanaan Pemilukada Tuban 2015, dapat diredam sumberdaya mumpuni, dan didukung dana memadai. karena kita semua sejatinya adalah saudara.Q

Kamis Pon, 5 NOVEMBER 2015

Bawaslu Didesak Usut Dugaan Dana Kampanye dari Korupsi Paslon

adit hananta utama/ bhirawa

Kepala Dindik Jatim Dr Saiful Rachman dan Kepala Kemenag Jatim Mahfud Sodar saat meninjau salah satu SMA di Surabaya.

Sesuai UU 23 Tahun 2014 pendidikan menengah SMA-SMK akan dikelola Dindik Jatim.

l Sambungan hal 1

Pilkada baik sebelum dan sesudah pencob­ losan. Sebab ada dugaan korupsi senilai Rp 50 miliar pada PDAM Kab Gresik yang telah dilaporkan secara resmi ke KPK dan disinyalir digunakan kampanye paslon.

“Karena itu, kami mengajak masyarakat Jatim, khususnya Gresik mengawasi proses Pilkada agar berlangsung jurdil dan tanpa money politics, terlebih dana kampanye alirannya diduga dari hasil korupsi,” kata An­ dri Irawan kepada wartawan, Rabu (4/11).

Siapa paslon yang dimaksud? “Saya tidak perlu mengatakannya siapa orangnya. Biar­ kan KPK yang bekerja memprosesnya. Yang jelas bagi kami ada kekhawatiran dan dugaan bahwa hasil tindakan merugikan keuangan negara itu untuk kampanye pasangan calon,” tukasnya. Dalam acara konferensi pers itu, juga hadir Chris Hadi mantan Direktur Teknik PDAM Gresik dan Zaky Zulkarnaen mantan Direktur Umum PDAM Gresik.

“Ini terkait dugaan korupsi yang ada di PDAM Gresik, di mana saya pernah dipecat Bupati Gresik Sambari pada Maret 2012 karena ditud­ ing melakukan tindakan merugikan negara. Tapi saya gugat dan menang di PTUN. Pada Oktober 2013, akhirnya saya masuk kerja kembali dan Maret 2015 pensiun,” jelas Chris Hadi.

Jika tidak terbukti tindak pidana korupsi, tambah Chris Hadi tidak masalah. Kalau ter­ bukti ya harus diusut tuntas. Yang pasti ini tidak ada hubungannya dengan momentum Pilkada saat ini dan bukan sebagai upaya black campaign kepada paslon.

Dia menceritakan, bahwa dugaan kasus korupsi itu bermula ketika PDAM Gresik meng­ gandeng dua rekananan dalam membangun in­ stalasi pengelolaan air yang terjadi pada 2012.

“Dalam 1 tahun harus selesai dan bisa berproduksi sesuai perjanjian, tetapi sampai 4 tahun tidak selesai, bahkan hingga saat ini. Ini berarti ada pembiaran dari Pemkab Gresik, padahal jelas merugikan masyarakat dan ada potensi kerugian negara. Saya sudah lapor ke KPK pada September 2015 dan telah mendapat tanda bukti penerimaan laporan/in­ formasi dugaan tindak pidana korupsi nomor agenda: 2015-10-000016,” jelasnya.

Chris Hadi mengaku sudah mempresen­ tasikan di depan KPK, dan sudah mendapat tanda terima bahwa laporan akan diproses.

“Saya ketika itu dikorbankan dan dikambin­ ghitamkan. Ketika itu ada kerjasama PDAM dengan PT Dewata Bangun Tirta pada 2011 Rp 46 miliar dan PT Drupadi Agung Lestari (Rehabilition Operation Transfer) Rp 86 mil­ iar,” pungkasnya. n cty

PPP Kubu Djan Faridz Siap Ambil Alih PPP di Jatim l Sambungan hal 1

ngotot, ya mau tidak mau kami siapkan PAW untuk mereka,”tandasnya.

Siap Islah Setelah keputusan MA yang memenang­ kan kepengurusan DPP PPP kubu Djan Faridz, kepengurusan PPP versi Romahur­ muzy dengan membentuk Tim 7 bersedia menyambut islah kedua kubu.

Islah kedua kubu di PPP ini dengan catatan kembali ke kepengurusan PPP di muktamar Bandung pada 2009, yang memposisikan Ket­ ua Umum DPP PPP di tangan Suryadharma Ali dan Sekjen Romahurmuzy atau Romi.

Anggota Tim 7 bentukan PPP kubu Romi, Isa Muhsin mengatakan pihaknya bukan tidak ingin melakukan islah seperti yang terjadi pada partai Golkar setelah putusan MA. Tetapi ber­ satu kembali dari nol, seperti muktamar sebel­ umnya bukan dua muktamar yang sengketa.

“Kita ingin, tapi forumnya harus jelas bukan hanyakomunikasiinformaldaniming-imingmasuk kepengurusan. Harus dikembalikan ke kepenguru­ san muktamar Bandung 2009,” ujarnya.

Ia menerangkan, langkah islah PPP kubu Romi sudah diupayakan dengan ini­ siatif pembentukan Tim 7. Tapi dari kubu Djan Faridz tidak ada upaya inisiatif ini.

“Yang ada hanya statemen menawarkan posisi kepengurusan, padahal kalau mau islah harus ada forumnya,” tambah dia.

Karenanya, Ketua DPP bidang organisasi PPP kubu Romi ini menegaskan, bila kubu Djan Faridz ingin islah bentuk forum resmi.

Kemudian dari kesepakatan tersebut bisa langsung diselenggarakan muktamar bersa­ ma menentukan siapa kepengurusan resmi.

PPP kubu Romi pada Rapimnas di Jakarta 29 Oktober lalu telah membentuk Tim 7 me­ nyikapi putusan MA. Anggota tim 7 tersebut di antaranya Suharso Moniarfa, M. Romahur­ muziy, Mardiono, Ermalena, Aunur Rofiq, Isa Muchsin, dan Soleh Amin. n cty

Kabar Kanker Tak Pengaruhi Peminat Lele Tulungagung l Sambungan hal 1

Mantan Kepala Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Tulungagung ini juga menyayangkan munculnya kabar negatif terkait ikan lele tersebut. Menurut dia, jika banyak masyarakat kemudian mempercayai dan menelan mentah-mentah informasi itu akan membuat peternak lele terpukul.

“Budidaya lele di Tulungagung sangat memperhatikan kebersihan. Airnya juga bersih dan kami selalu mengadakan pen­ gujian laboratorium terkait produk lele.

Hasilnya memang lele Tulungagung layak dikonsumsi,” papar alumnus Universitas Jember (Unej) ini.

Selanjutnya, Suprapto menyatakan untuk lebih membuktikan jika ikan lele Tulungagung aman dikonsumsi, dalam waktu dekat sudah merencanakan perhe­ latan akbar terkait konsumsi ikan lele di Tulungagung. Yakni acara penyajian pecel lele terbanyak se-Indonesia.

Diharapkan acara tersebut tidak hanya menambah pamor ikan lele Tulungagung, tetapi dapat pula memecahkan rekor MURI (Museum Rekor Indonesia). “Ren­ cananya akan dilakukan di Desa Gondo­ suli Kecamat­an Gondang. Di desa sentra budidaya lele itu nantinya bakal disajikan ribuan pecel lele. Ini akan memecahkan rekor MURI juga,” katanya. n wed

11

SAMBUNGAN

Daerah Tak Boleh Mutasi Guru SMA/SMK l Sambungan hal 1

Dindik Jatim Dr Saiful Rachman, Rabu (4/11).

Selain personel, dalam surat tersebut juga dijelaskan larangan perpindahan aset baik yang dilaku­ kan antar pengguna barang maupun kuasa pengguna barang. Dengan be­ gitu, peluang untuk mengalihfung­ sikan aset SMA/SMK oleh daerah dipastikan akan tertutup.

Saiful mengaku dengan dasar SE tersebut, Dindik Jatim harus lebih cepat menyelesaikan segala urusan terkait peralihan SMA/SMK. Karena itu, pihaknya akan segera melakukan MoU dengan kabupaten/ kota untuk mengklarifikasi hasil pendataan.

Tim yang akan mengklarifikasi adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK dan Pemprov Jatim). “Inventa­ risasi personel, sarpras, pendanaan dan dokumen (P3D) paling lambat 31 Maret 2016 dan serah terima berita acara personel, sarpras, dan dokumen paling lambat 2 Oktober 2016,” tutur dia. Sedangkan untuk serah terima berita acara penda­ naan, lanjut Saiful, baru dilakukan pada 31 Desember 2016.

Sekretaris Dindik Jatim Sucipto menambahkan, larangan mutasi personel dan aset sebelum pelimpa­ han akan menjaga kualitas data P3D yang diserahkan daerah ke provinsi.

“Jadi data yang disetor ke provinsi tidak akan ada lagi perubahan dikarenakan mutasi personel mau­ pun aset,” ungkap Sucipto.

Sampai saat ini, lanjut Sucipto, tinggal Kota Surabaya dan Kota Blitar yang belum menyelesaikan instrumen pendataan P3D. Semen­ tara terkait anggaran pendidikan menengah, Sucipto mengaku sudah harus dibahas pada Juni-Juli 2016.

Pembahasan ini meliputi gaji guru, biaya operasional sekolah dan tun­ jangan pendidik yang selama ini dikelola kabupaten/kota. “Untuk BOS (Bantuan Operasional Seko­ lah), mulai Januari mendatang sudah kita kelola. Gaji dan pembi­ ayaan lain baru akan dikelola mulai Januari 2017,” tutur dia.

Lebih lanjut terkait anggaran, Sucipto mengimbau kabupaten/kota agar tidak khawatir untuk menge­ luarkan anggaran pada NovemberDesember 2016 setelah dilakukan­ nya serah terima berita acara.

Sebab, dalam pengelolaan anggaran

tidak dikenal cut off. Hal ini sudah diatur dalam Permendagri Nomer 52 tahun 2015 tentang Pedoman Peny­ usunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016. “Jadi seperti Surabaya yang sebelumnya bingung tentang Bopda (Bantuan operasional pendidikan daerah) SMA/SMK pada NovemberDesember 2016 sudah terjawab,” tutur dia.

Terpisah, Kabid Tenaga Pendidik dan Kependidikan Dindik Surabaya Yusuf Masruch menuturkan, SE ini akan menjadi perhatianya. Namun, larangan melakukan mutasi guru ini diakuinya harus bisa fleksibel.

Khususnya pada saat kondisi tertentu yang memang memerlukan mutasi.

“Kalau ada guru atau kepala sekolah yang memang waktunya pensiun atau meninggal, kan sudah seharusnya ada pengganti,” tutur dia.

Kendati demikian, mutasi karena alasan tertentu yang mendesak menu­ rutnya tetap harus melalui kajian mendalam. Sebab, aturan sudah jelas melarang. “Kami akan patuh dengan aturan. Tapi kami yakin masih bisa fleksibel. Tentunya setelah melaku­ kan komunikasi dengan berbagai pihak,” pungkas dia. n tam

Target PAD Nganjuk dari Sektor Wisata Merosot l Sambungan hal 1

Kuning, Goa Margotresno dan Ta­ man Rekreasi Anjuk Ladang (Tral).

Semua lokasi tersebut omzetnya menurun drastis, apalagi ditambah bencana longsor di air terjun Sedudo beberapa waktu silam.

Kepala Seksi Penggelolaan Obyek Wisata di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Sutrisno menyebutkan penurunan pendapatan daerah dari sektor wisata tersebut terjadi sejak lima bulan terakhir atau tepatnya pada Juli bersamaan dengan Hari Raya Idul Fitri yang menewaskan sejumlah wisatawan dari berbagai daerah di Jawa Timur.

Dari insiden itu secara spontan menurunkan daya minat wisatawan untuk berkunjung ke wisata alam yang sebelumnya kental dengan mitos rakyat bahwa mandi air terjun Sedudo akan membuat awet muda.

Target pendapatan retribusi dari empat tempat wisata unggulan tahun ini, diungkapkan Sutrisno sebesar Rp 1,5 miliar. Sementara sampai menjelang akhir tahun kon­ tribusi pendapatan sektor wisata masih jauh dari harapan. “Sebelum bencana pendapatan dari penjualan tiket masuk lokasi wisata air terjun Sedudo setiap pekannya bisa menca­ pai Rp 4 juta. Tetapi setelah bencana longsor retribusi turun drastis. Se­

tiap minggunya uang masuk kurang dari Rp 1 juta ,” ujar Sutrisno.

Sementara tempat wisata Ta­ man Rekreasi Anjuk Ladang ( Tral ) kondisinya lebih memprihatinkan .

Setiap harinya taman wisata buatan yang lokasinya berada persis di sam­ ping Stadion Anjuk Ladang itu sepi pengunjung . Selain itu banyaknya bermunculan taman hiburan anak yang berada di pusat kota, juga berim­ bas menurunnya minat pengunjung untuk masuk ke lokasi Tral. “Kecuali pada minggu penjualan tiket baru bisa lumayan . Kalau hari biasa da­ lam sehari tidak akan menghabiskan saparo bendel karcis yang berisi 100 lembar ,” imbuh Sutrisno . n ris

Tak Setuju Cabup Blitar, KPU Siap Gelar Pilkada 2017 l Sambungan hal 1

KPU Jatim Eko Sasmita pada saat melakukan sosialisasi pelaksanaan Pilkada di Kabupaten Blitar di Hotel Grand Mansion yang juga dihadiri oleh Ketua dan Anggota KPU seJawa Timur, Rabu (4/11) kemarin.

Husni Kamil menegaskan untuk pelaksanaan Pilkada pada tahun ini di Kabupaten Blitar hanya diikuti satu calon tunggal saja, yakni pasan­ gan Drs Rijanto sebagai Calon Bupati dan Marhaenis Urip Widodo sebagai Calon Wakil Bupati. Konsekuensin­ ya mekanisme pemilihannya hanya memilih setuju dan tidak setuju, ber­ beda dengan Pilkada dengan paslon lebih dari satu.

“Akan diketahui apakah lebih banyak mencoblos setuju atau tidak setuju. Masyarakat nantinya yang akan menentukan,” ujarnya.

Dia juga menjelaskan pemilihan calon tunggal ini merupakan tong­ gak sejarah dalam dunia demokrasi pelaksanaan Pilkada di Indonesia yang akan diikuti oleh 3 daerah ter­ masuk Kabupaten Blitar. Sehingga

pihaknya saat ini terus melakukan sosialisasi dan kunjungan di tiga daerah yang melaksanakan Pilkada satu calon tunggal sebagai bentuk sosialisasi kepada masyarakat.

“Karena hal ini merupakan per­ istiwa pertama sejak Pilkada dipilih langsung oleh masyarakat,” jelas­ nya.

Dalam sosialisasi ini pihaknya telah menyampaikan kepada seluruh lembaga penyelenggara tentang tata cara pelaksanaan pungut suara yang berbeda dengan pemilihan lebih dari 1 pasang calon sesuai dengan PKPU Nomor 14 Tahun 2015. Perbedaan itu meliputi bentuk surat suara, kriteria kemenangan paslon serta konsekuensi jika banyak masyarakat yang tidak setuju dengan calon yang ada maka otomatis Pilkada akan dilanjutkan kembali pada 2017.

“Masyarakat nantinya yang akan menentukan pilihannya, apakah setuju dengan calon yang ada atau tidak,” terangnya.

Bahkan pihaknya juga meminta kepada paslon untuk aktif melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Saat

ini sudah banyak masyarakat yang mengetahui jika akan ada Pilkada, tetapi hanya sekadar mengetahui saja belum berarti tingkat kehadiran masyarakat akan tinggi.

“Kami juga meminta kepada pasangan calon untuk menggencar­ kan sosialisasi kepada masyarakat, karena jika pasangan calon langsung yang mendekati masyarakat maka pengaruhnya akan lebih besar seh­ ingga masyarakat bisa mengetahui langsung pasangan calon yang akan mereka pilih,” imbuhnya.

Ketua KPU Kabupaten Blitar Im­ ron Nafifah menambahkan pihaknya berharap jumlah angka golput di Ka­ bupaten Blitar bisa berkurang, seh­ ingga tingkat kehadiran masyarakat akan semakin meningkat untuk bisa menentukan siapa yang akan dipilih sebagai pemimpin Kabupaten Blitar.

“Kami berharap tingkat kehad­ iran masyarakat tetap maksimal agar bisa menentukan nasib Kabu­ paten Blitar dengan calon yang ada saat ini, apakah dipilih atau tidak dipilih,” katanya. n htn

Dukungan Media l Sambungan hal 1

kitkan seni budaya Madura agar bisa lebih maju dan bisa dikenal luas masyarakat.

Mantan Wakil Bupati Pamekasan ini menilai, selama ini dukungan me­

dia terhadap upaya pengembangan seni budaya Madura masih kurang.

“Buktinya, kegiatan ini (Semalam di Madura) gaungnya kan kurang ramai di media,” kata Dadang.

Padahal pementasannya sangat bangus dan tidak mengecewakan kalaupun harus dibanding dengan

seni tradisional dari daerah lain.

Seharusnya, kata dia, jauh sebe­ lum kegiatan pementasan seni dan budaya tradisional itu digelar, pem­ beritaan kegiatan tersebut sudah ramai diberitakan di berbagai media, sehingga banyak warga luar Madura yang datang ke Madura. n din

Mengarah ke Banyuwangi, 3 Bandara Ditutup Akibat Abu Rinjani l Sambungan hal 1

Berdasarkan keterangan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Gunung Rinjani yang terletak di dalam wilayah Ka­ bupaten Lombok Timur, Lombok Tengah dan Lombok Utara, Provinsi Nusa Tenggara Barat, kembali meletus pada Selasa (3/11).

Ketinggian letusan abu vulkanik anak Gunung Rinjani pada pukul 10 Wita mencapai 2.500 meter. Berdasarkan citra Satelit Terra, sebaran abu vulkanik dari letusan ini menutupi Selat Lombok, wilayah Bali, Selat Bali hingga mengarah ke barat daya menuju Banyuwangi.

Serta merupakan letusan dengan ketinggian yang tertinggi. Gunung Rinjani sendiri per­ tama kali meletus pada 25 Oktober lalu dan kembali meletus pada Selasa (3/11).

Untuk diketahui Gunung Rinjani memi­ liki dua kerucut di bagian timur danau yaitu Gunung Barujari atau Gunung Tenga dengan ketinggian 2.376 m dpal, dan Gu­ nung Mas atau Gunung Rombongan dengan ketinggian 2.110 m dpal.

Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) menetapkan nama dari gunung yang saat ini erupsi adalah Gunung Rinjani karena sesuai nomenklatur dari 127 gunung api di Indonesia, Gunung Barujari adalah salah satu kerucut atau anak dari Gunung Rinjani.

Kepala Otoritas Bandara Ngurah Rai Yus­ fandri Gona membenarkan Bandara Ngurah Rai ditutup akibat abu erupsi Gunung Rinjani.

“Dari kemarin malam (Selasa malam) hingga hari ini (Rabu kemarin, red) kita masih melaku­ kan penutupan bandara dengan alasan kes­ elamatan akibat erupsi Gunung Rinjani sejak minggu lalu,” kata Yusfandri Gona.

Yusfandri menambahkan Bandara Ngu­ rah Rai akan kembali dibuka Kamis hari ini pada pukul 8.45 Wita. Dikatakan pula, penu­ tupan bandara akan terus dievaluasi setiap jam untuk mengetahui perkembangan lebih lanjut untuk memastikan kondisi terkini.

Humas PT Angkasa Pura I Bandara Internasional Lombok (BIL) I Gede Sandi mengungkapkan terdapat enam penerban­ gan dengan maskapai Garuda, Wings dan Lion Air tujuan Lombok menuju Denpasar yang dibatalkan pada Rabu (4/11). Sebab­ nya, abu vulkanik letusan Gunung Rinjani, Gunung Baru Jari yang membuat penerban­ gan menuju Denpasar harus dibatalkan.

“BIL ke Denpasar ditutup dari Rabu pukul 08.50 Wita sampai pukul 08. 45 besok (hari ini, red) berdasarkan informasi yang diterima.

Dampaknya, ada enam penerbangan di BIL menuju Denpasar dibatalkan,” ujarnya.

Ia menuturkan, penerbangan pertama pukul 07.15 menuju Denpasar dibatalkan dengan jumlah penumpang 62 orang dan penerbangan maskapai Garuda pukul 09.10 dibatalkan dengan jumlah penumpang 64 orang. “Kedua maskapai penerbangan telah merefund tiket para penumpang. Penumpang diimbau untuk menggunakan angkutan laut,” ungkapnya.

Menurutnya, penerbangan ketiga pukul 10.00 Wita pun dibatalkan. Gede menga­ takan jumlah total penumpang yang batal berangkat belum dikalkulasikan. Namun, total terdapat enam penerbangan yang dibatalkan, sementara tujuan ke Jakarta, Surabaya normal.

Penerbangan Surabaya – Denpasar yang ditutup untuk sementara waktu juga berimplikasi terhadap dunia pariwisata di Surabaya dan sekitarnya. Agen perjalanan terpaksa menjadwal ulang semua kegiatan konsumen yang melakukan perjalanan.

Irawan Natakusuma, pemilik Bima Tour and Travel yang berada di Jemursari menga­ takan tiga orang konsumen yang seharusnya melakukan perjalanan ke Bali kemarin har­ us ditunda karena letusan Gunung Rinjani.

Konsumen tersebut sudah terlanjur datang di Bandara Juanda dan mendapati pener­ bangan Surabaya – Denpasar ditutup. “ Konsumen memang tidak menyimak berita yang berkembang, mereka langsung datang ke Bandara Juanda. Begitu sampai, konsumen ini terkejut, karena rute pene­ rbangan sedang ditutup sementara. Mereka langsung telepon ke kami, untuk memindah jadwal perjalanan pada hari lain. Sambil menunggu kondisi membaik,” ujarnya.

GM Garuda Indonesia Cabang Surabaya Ari Suryanta membenarkan bahwa Garuda Indonesia menghentikan penerbangan dari Juanda menuju Ngurah Rai. Penghentian penerbangan tersebut menyusul kebijakan otoritas penerbangan yang menutup kedua bandara tersebut. “ Berdasarkan pemberitahuan pihak otoritas penerbangan dari kedua bandara, Garuda Indonesia untuk sementara waktu menghentikan operasi penerbangannya.

Mengingat erupsi Gunung Rinjani dengan sebaran abu vulkaniknya dapat memba­ hayakan keselamatan penerbangan sesuai dengan Notice to Airman (NOTAM No : A2472/15),” terangnya.

Untuk rute penerbangan Garuda Indonesia memiliki jadwal penerbangan dari Surabaya ke Denpasara PP sebanyak 8 penerbangan. “ Delapan penerbangan ini untuk sementara kita cancel dulu, untuk sementara kita menunggu informasi lebih lanjut dari otoritas penerban­ gan,” tutupnya. n ira, wil, ins

Bertabur Relief Alami, Berwisata Sekaligus Belajar Sejarah l Sambungan hal 1

di Kaki Gunung Klotok.

Keunikan dari Goa Sel­ omangleng tersebut yaitu di bagian luar goa terdapat berbagai relief alami yang menghiasi. Selain itu, di antara bongkahan batu tersebut seo­ lah berserakan dan beberapa di antaranya terdapat batu yang dipahat. Lokasi goa itu ditetapkan sebagai situs yang bersejarah.

Sementara itu, guna me­ lengkapi situs, di kawasan daerah tersebut juga dibangun sebuah museum yang diberi nama Museum Airlangga.

Banyak benda purbakala yang disimpan di museum terse­

but, seperti Arca Siva yang merupakan dewa tertinggi, Vishnu yang merupakan dewa pemelihara, Ardhanari yang merupakan lambang per­ satuan antara Dewa Siwa dan istrinya Parvati yang diwujudkan dengan patung setengah pria dan setengah wanita, lalu Parvati yang merupakan ibu dari Ganesha dan sejumlah arca lainnya.

Semua peninggalan sejarah itu menjadi satu berada di dalam museum.

Di dalam museum, pengun­ jung juga bisa mendapatkan informasi lebih detil terkait dengan koleksinya. Terdapat tulisan yang memudahkan pengunjung melihat catatan

koleksi ataupun bertanya langsung pada petugas.

Selain itu, pengunjung juga bisa bermain di lokasi wisata.

Beragam tempat bermain disediakan seperti flying fox, kereta kelinci, komedi putar, maupun sarana olahraga re­ nang.

Di tempat wisata ini juga kerap dijadikan sebagai lokasi pagelaran kebudayaan. Tidak jarang atraksi budaya baik yang menampilkan seniman dari lokal Kediri hingga inter­ nasional digelar di tempat ini.

Lokasinya yang artistik juga sangat mendukung berbagai ajang pagelaran kebudayaan.

Kepala Disbudparpora Kota Kediri Nur Muhyar kepada

Kantor Berita Antara men­ gatakan pemerintah selalu berupaya menambah berbagai fasilitas di lokasi wisata terse­ but, terutama tempat bermain.

Ia ingin menjadikan kawasan wisata ini juga ramah pada anak. “Kami sudah ajukan untuk penambahan fasilitas dan kami harapkan disetujui.

Nantinya, penambahan itu un­ tuk wahana bermain,” ujarnya belum lama ini.

Harga tiket masuk ke lokasi wisata Goa Selomangleng yang ada di Kecamatan Mo­ joroto, Kota Kediri sangat terjangkau. Harga tiket untuk orang dewasa Rp2.000 per orang, dan untuk tiket anak Rp 1.000 per orang. Sementara

itu, saat akhir pekan maupun liburan hari besar harga tiket­ nya berubah, yaitu dewasa Rp 4.000 dan anak-anak Rp 2.000 per anak.

Sedangkan tingkat kun­ jungan ke lokasi wisata ini juga cukup banyak. Sampai pertengahan September 2015, jumlah pengunjung mencapai 35.687 orang dewasa dan 24.719 untuk pengunjung anak-anak.

Pemerintah pun menarget­ kan cukup besar pendapatan dari sektor wisata alam ini, yaitu pada 2015 sampai Rp 710 juta. Target ini naik jika dibandingkan tahun sebel­ umnya yang hanya Rp 600 juta. *

UTAMA

12

Kamis Pon, 5 NOVEMBER 2015

LINTAS PERISTIWA

Punjul Santoso

Tuntut Kepala SKPD Tegas Pada Bawahan Indisipliner Batu, Bhirawa Pemerintah Kota (Pemkot) Batu melakukan evaluasi terhadap kedisiplinan pegawai dalam mematuhi jam kerja serta tata cara pemberian ijin. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan kualitas kinerja pegawai di lingkungan Pemkot Batu. Untuk itu Walikota Batu, Eddy Rumpoko, menginstruksikan kepada seluruh pejabat masing-masing SKPD untuk membenahi sistem manajemen kerja di lingkungannya.

Bila seorang pegawai tidak masuk kerja karena sakit harus disertai dengan surat keterangan dokter. Dan jika pegawai tidak masuk karena ada keperluan lain harus mendapatkan ijin dari atasan langsung dan harus disertai surat tertulis.

“Selama ini sistem tersebut sebenarnya sudah ada, cuman pelaksanaannya lebih diperketat lagi disertai sanksi,” ujar Wakil Wali kota Batu, Punjul Santoso, Rabu (4/11). Menurut Punjul, ada 5 perintah yang diberikan wali kota kepada Sekda, Kepala SKPD, staf ahli dan pejabat struktural. Pertama, terkait keaktifan kinerja, kedua terkait kehadiran pegawai dalam apel hari senin atau pun apel di masing-masing SKPD. Q nas

ramadlan/bhirawa

Dirjen Tanaman Pangan Kementrian Pertanian, Hasil Sembiring bersama Bupati Jombang, Nyono Suharli W saat panen Raya di Desa Kepuhkajang Perak Jombang, Rabu (4/11) kemarin.

Jatim Penyumbang Beras Terbesar di Indonesia Pemda Harus Buat Perda Konversi lahan Pertanian Jombang, Bhirawa Jawa Timur merupakan penyumbang beras terbesar di Indonesia, dengan produksi padi sebesar 13 juta ton padi setiap tahunnya.

Hal ini disampaikan Dirjen Tanaman Pangan Kementrian Pertanian, Dr. Hasil Sembiring, Rabu (4/11).

“Dengan produksi hasil yang sangat melimpah, karena iku sampai hari ini pemerintah kita tidak mengijinkan Import beras,”ujar Sembiring usai panen raya di Desa Kepuhkajang Perak Jombang bersama Mindo Sianipar, Bupati Jombang, Nyono Suharli dan Di-

nas Pertanian Provinsi Jatim.

Hasil produksi pertanian di Jawa Timur tambah Sembiring, bukan hanya padi yang sangat melimpah. Akan tetapi Jagung dan juga kedelai juga sangat besar. “Dan kalau tanahnya dikelola dengan baik lagi, kita yakin masih bisa

TNBTS Bersihkan Jalur Pendakian Semeru Pasca Kebakaran Lumajang, Bhirawa Pihak Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS) membersihkan jalur pendakian Gunung Semeru yang memiliki ketinggian 3.676 meter dari permukaan laut pascakebakaran yang melanda kawasan tersebut selama sepekan.

“Kami masih membersihkan jalur pendakian pascakebakaran karena ada beberapa titik yang longsor akibat kebakaran beberapa waktu lalu,” kata Kepala Balai Besar TNBTS, Ayu Dewi Utari, saat dihubun-

gi dari Lumajang, Rabu.

Menurutnya, pembersihan jalur pendakian gunung tertinggi di Pulau Jawa tersebut akan dilakukan dalam pekan ini dan belum bisa disampaikan kapan jalur pendakian Gunung Semeru akan dibuka kembali.

“Kemungkinan pembersihan jalur pendakian minimal butuh waktu selama sepekan karena beberapa pohon tumbang akibat kebakaran dan beberapa titik terjadi longsor,” tuturnya.

Ayu mengatakan pihak TNBTS akan melakukan evaluasi usai mela-

kukan pembersihan jalur pendakian Semeru pascakebakaran yang menghanguskan kawasan TNBTS yang diprediksi mencapai 200 hektare tersebut. “Kapan jalur pendakian Semeru akan dibuka masih menunggu hasil evaluasi itu, sehingga para pendaki harus bersabar untuk mendaki gunung yang memiliki ketinggian 3.676 mdpl itu,” katanya. Kebakaran yang terjadi sejak Selasa (20/10) hingga Rabu (28/10) di Gunung Semeru tersebut menghanguskan beberapa tanaman endemik. Q ant

East Java Healthy Festival 2015 Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur

Pencanangan Hari Peduli Eklampsia dan Ajak Masyarakat Peduli Kesehatan Pemerintah Provinsi Jatim melalui Dinas Kesehatan Provinsi Jatim kembali menggelar East Java Healthy Festival. Acara East Java Healthy Festival kali ini sekaligus digunakan sebagai pencanangan Eclampsia Awareness Day dan mengajak masyarakat untuk lebih peduli terhadap kesehatan.

K

epala Dinas Kesehatan Jatim, dr Harsono dalam pidatonya menu turkan upaya Dinkes untuk meningkatkan taraf kesehatan untuk kesejahteraan masyarakat adalah melalui edukasi masyarakat agar mereka tahu, mampu mengatasi masalah kesehatan. Dan upayanya adalah melalui tindakan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif.

“Melalui acara ini kami berharap agar masyarakat bisa mendapatkan informasi dan tahu sarana kesehatan apa saja yang bisa mereka manfaatkan,” terangnya dalam pembukaan East Java Healthy Festival di Grand City, Rabu (4/11).

Sementara itu pencanangan hari peduli eklampsia mengingatkan dimana kematian ibu akibat preeklampsia di Jatim masih cukup tinggi. Berdasarkan data Dinkes Jatim, 31 persen kematian ibu diakibatkan oleh preeklampsia dan di RSUD Dr Soetomo 33 persen kematian ibu diakibatkan oleh hipertensi karena preek-

bertambah naik hasilnya, ”imbuhnya. Dikatakannya, hingga saat ini produksi beras secara nasional telah surplus sebanyak 10 juta ton. Bahkan beberpa waktu lalu pemerintah telah melakukan export beras sebanyak 170 ton.

“Karenanya untuk bisa terus export harus ada tambahan lahan, apalagi presiden telah janji menambah lahan 1 juta hektar setiap tahunnya, dengan hitungan bisa menghasilkan 5 ton per hektar kita pasti bisa ekspor,” tandasnya.

Dirjen Tanaman Pangan ini menambahkan, lahan pertanian di Indonesia setiap tahunnya berkurang. Karena bertambahnya penduduk. Terkait penyemitan lahan ini pemerintah berharap Kepala Daerah membatasi konversi lahan bisa dikendalikan.

“Untuk itu sudah ada aturan terkait lahan pertanian ini yang harus ditindak lanjuti oleh bupati kepala daerah, kita berharap pemerintah daerah segera membuat perda perda terkait pembatasan

konversi ini. Karenanya presiden Jokowi memprogramkan ada penambahan lahan 1 juta setiap tahun,” ujarnya.

Sementara itu menghadapi perubahan iklim pasca El Nino, Hasil Sembiring menyarankan para petani untuk menanam Varietas padi jenis In Pari 30. Karena varietas ini ada gen Ceherang yang tahan dari rendaman air. “Jenis padi Varietas ini, tahan atas rendaman air hingga 15 hari jika lahan mengalami banjir, ”pungkasnya. Q rur

KA Cepat Lebih Layak Dibangun di Luar Jawa Jakarta, Bhirawa Senator asal ibukota DKI Jakarta, AM Fatwa mengusulkan pembatalan proyek KA cepat Jakarta-Bandung. Sebab proyek KA cepat seharga Rp78 triliun itu tidak ada urgensinya, mengingat Jakarta-Bandung yang hanya ber jarak 150 km itu, mudah dicapai dengan kendaraan pribadi maupun umum. Angkutan umum bahkan melimpah lewat darat via Tol maupun non Tol, lewat jalur KA dan jalur Udara.

“Dana Rp78 triliun lebih tepat dan pantas dipakai untuk membangun infrastrutur diluar Jawa.

Seperti di Papua, Sulawesi, Kalimantan dsb. Presiden Jokowi juga mesti memenuhi janji kampanye, yakni membangun Tol Laut, yang akan memperlancar trans portasi pelosok Indonesia,” ujar AM Fatwa dalam dialog kenegaraan bertema “Menjawab Hak Bertanya DPD RI tentang Urgensi Perpres KA Cepat Jakarta-Bandung”, Rabu (4/11). Hadir sebagai nara sumber lainnya, pengamat politik

AM Fatwa

dari UI Dr Muhammad Nasih dan dari Masyarakt Transportasi Indonesia(MTI) Milatia Kusuma.

Dalam menggunakan Hak Bertanya AM Fatwa anggota DPD RI mengingatkan Presiden pada program Nawa Cita, membangun Indonesia dari pinggir. Yakni dengan memperkuat daerah dan desa dalam untuk memperkokoh NKRI.

Pembangunan KA cepat JakartaBandung akan memperlebar kesenjangan Jawa dengan luar Jawa.

Lagipula Indonesia bukan hanya Jawa.Terutama Indonesia Timur sampai kini sangat miskin infrastruktur darat maupun laut.

“KA cepat layak dan tepat dibangun di Sumatera dari Lampung hingga Banda Aceh. Atau di Kalimantan dari Balikpapan di Kaltim hingga Pontianak di Kalbar. KA cepat Jakarta-Surabaya itu masih masuk akal, meskipun lebih layak di luar Jawa. Jakarta-Bandung, untuk siapa ? Itu hanya memenuhi keinginan para Taipan saja,” pedas Fatwa.

Dia mengkhawatirkan investor China bakal menggarap proyek KA cepat ini dengan mengusung tenaga ahli dan kuli-kuli dari negaranya. Jika tidak diwaspadai, tenaga kerja Indonesia akan tersisihkan.

Apalagi sudah tidak ada aturan tenaga kerja asing harus bisa berbahasa Indonesia. Dengan cara ini, alih tehnologi dalam proyek KA cepat ini tidak terlaksana. Q ira

Pj Bupati Ngawi : Kearsipan Mutiara yang Terpendam Badan Perpustakaan dan Kearsipan (Bapersip) Provinsi Jawa Timur seakan tidak pernah kehilangan momentum untuk menjalankan fungsinya secara tepat. Karena sebenarnya setiap memomentum perlu untuk direkam dalam bentuk arsip.

Bude Karwo membuka acara East Java Healthy Festival.

lampsia. “Oleh karenanya kami mendukung pencanangan hari peduli eklampsia ini.” imbuh Harsono.

Ditempat yang sama, Nina Soekarwo, Ketua Tim Penggerak PKK Jatim menuturkan upaya pencegahan preeklampsia dan menurunkan angka kematian ibu yang telah dijalankan selama ini telah menunjukkan hasil yang positif. Dimana pada tahun 2013 jumlah ibu yang meninggal mencapai 642 orang, tahun 2014 mencapai 567 orang, dan sampai Oktober tahun 2015 ini angka kematian ibu sebanyak 412 orang. “Khusus untuk kematian ibu yang diakibatkan oleh preeklampsia pada tahun 2014 sebesar 36 persen, dan tahun ini menurun menjadi 31 persen. Berarti menunjukkan keberhasilan terhadap program-program yang kami giatkan,” papar istri Gubernur Jatim Soekarwo ini.

Sementara itu Direktur Bina Kesehatan Ibu Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, dr Gita Maya Koemara Sakti MHA menambahkan,

dr Harsono memberikan sambutan pada acara East Java Healthy Festival di Grand City.

Kemenkes mendukung penuh program-program penanggulangan dan penurunan kematian ibu. Karena masalah masih tingginya angka kematian ibu ini bukan hanya terjadi di Jatim, tetapi juga daerah-daerah lain di Indonesia. Dirinya berharap agar upaya dan keberhasilan yang dilakukan Jatim dapat menjadi contoh dan motivasi bagi daerah lain.

“Masalah kematian ibu dan kurangnya kesadaran masyarakat akan kesehatan menjadi salah satu perhatian khusus. Oleh karenanya setiap program yang dilakukan akan sangat didukung untuk kesejahteraan masyarakat,” tukasnya. Sementara itu, dalam East Java Healthy Festival sendiri diikuti oleh puluhan rumah sakit, instansi kesehatan, lembaga jaminan sosialdibidang kesehatan, dan berbagai lembaga yang bergerak dibidang kesehatan. Yang mana acara ini akan berlangsung mulai tanggal 4 hingga 8 November 2015 di Atrium Grand City Surabaya. Q dna*

Tarian yang disajikan dalam acara East Java Healthy Festival di Grand City.

A

rsip adalah mutiara terpendam.

Pemerintahan, organisasi terma suk perseorangan yang tidak mau memperhatikan urusan arsip nanti akan terkena dampak dan resikonya sendiri. Dalam konteks pemerintahan, semua urusan pemerintahan telah dibagi habis. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya pelaksana urusan wajib menciptakan, mengelola dan menyelamatkan arsipnya. Jika tidak mampu mereka akan mendapatkan sanksi sesuai dengan kadar kesalahnnya dalam memperlakukan arsip.

Demikian beberapa pesan yang disampaikan Kepala Bapersip Jatim, Drs. Soejono, MM yang juga sebagai Pj. Bupati Ngawi dalam sambutan pembukaan Sosialisasi Kearsipan di lingkungan Pondok pesantren Arbai Qahhar, desa Jambangan, Paron Kabupaten Ngawi. Kegiatan sosialisasi juga dihadiri jajaran muspida Kabupaten Ngawi tampak antara lain Komandan Kodim, Letkol. Sugiyono, S.Sos, Jajaran Polres Ngawi, Polsek Paron, Camat Paron dan Lurah Jambangan Kenapa pondok pesantren?

Menurut Sudjono, Pondok pesantren memiliki karakteristik pendidikan yang khas Indonesia. Banyak tokoh nasional lahir dari pesantren, tidak banyak dokumentasi peradaban Islam ditemukan di pesantren, belum lagi sebagai lembaga pendidikan dituntut mewujudkan tertib administrasi. Roh tertib administrasi adalah tertib arsip. Lebih lanjut dikatakan bahwa sosialisasi kearsipan maupun bimbingan teknis tentang preservasi /perawatan arsip pesantren ini merupakan roadshow Bapersip Jatim dalam proses penyadaran kearsipan di masyarakat.

Menurutnya urusan kearsipan bukan semata urusan pemerintahan.

Pj Bupati Ngawi Drs Sudjono MM saat menyerahkan secara simbolis dokumen kepper kepada pengasuh ponpes.

Semua elemen berkepentingan dalam urusan kearsipan, karena setiap individu membutuhkan jati diri dengan bukti adanya arsip. Sejak tahun 2009 Bapersip mengadakan sosialisasi dipondok pesantren, meski jumlah pondok pesantren yang disosialisasi tidak sebanding dengan jumlah pesantren yang ada di Jawa Tmur, namun sosialisasi ini sangat banyak dirasakan manfaatnya. Misalnya Bapersip juga melaksanakan sosialisasi di ponpes di Banyuwangi, Situbondo, ponpes Tremas, Pacitan, beberapa di kabupetan Malang, Nganjuk, Kediri dan beberapa daerah lainnya.

Prof. Dr. Aminuddin Kasdi, Guru Besar Sejarah UNESA, selaku narasumber, juga mengingatkan bahwa narasi sejarah peradaban Islam di Jawa Timur tidak cukup banyak didukung oleh bukti-bukti outentik dari sumber arsip, termasuk sejarah walisongo, pondok pesantren harus bisa menjadi contoh untuk melakukan penyelamatan arsip-arsip yang memiliki nilai historis.

Tidor Arif yang juga menjadi narasumber dalam sosialisasi tersebut menekannkan agar pondok pesantren yang mungkin selama ini belum perhatian dalam penciptaan arsip untuk kepentingan adminsitrasi, sudah saatnya melakukan perekaman kegiatan untuk memberikan jaminan bahwa kedepan peradaban

Pj Bupati Ngawi Drs Sudjono MM saat memberikan pengarahan dan membuka sosialisasi.

Islam tidak hanya sekedar kisah atau cerita dari mulut-kemulut atau katanya-katanya saja. Jati diri pesantren harus mampu terekam dalam arsip yang diciptakan terkait esensi kehadiran dan keberadaan sebuah pesantren. Menurut Tidor, Allah saja yang Maha segalanya menugaskan dua malaikat untuk melakukan pencatatan perbuatan manusia manusia dan dituangkan dalam “arsip/kitab Sijjin dan illiyyiin, masak manusia sebagai hamba yang mengaku beriman tidak mau belajar dari contoh nyata Allah tersebut. Q adv