Binder6agustus2015

Harian Bhirawa Ditunjuk kembali sebagai sarana pengumuman iklan tender/lelang pemerintah di seluruh Jawa Timur berdasarkan SK Gubernur No.188/343/ KPTS/013/2011

HARIAN

Dinas Pendidikan sama sekali tak becus. Kalau berani memploting, harusnya berani menjalankan program itu,’’

IKLAN/ LANGGANAN

031-5615454

Baca Hal 5

Harga Langganan Rp 55.000/bulan Eceran Rp 3.000

Ketua Komisi III DPRD Kota Mojokerto Junaidi Malik

Kamis Pahing, 6 AGUSTUS 2015

http://www.harianbhirawa.co.id

6

AGUSTUS 2015

AGENDA HARI INI

 Gubernur H Soekarwo

10.00 Menghadiri Pembukaan Pameran Produk Indonesia 2015 dengan Menteri Perindustrian di Grand City 13.00 Menghadiri Forum Komunikasi Menteri Perindustrian, Dunia Usaha dan Instansi terkait di Grand City 19.00 Acara Investor Day di Grand City

 Wagub H Saifullah Yusuf

Menghadiri Muktamar NU di Jombang

 Sekdaprov H Akhmad Sukardi 08.00 Halal Bihalal Dharma Wanita di Graha Wicaksana Kantor Gubernur 09.00 Rapat di DPRD Jatim

Pembangunan Tiga Objek Wisata Masuki Tahap Lelang Bojonegoro, Bhirawa Pengembangan objek wisata di Kabupaten Bojonegoro yaitu Waduk Pacal, pemandian Dander dan Kahyangan Api yang dialokasikan dengan anggaran Rp 10 miliar dari APBD 2015 sudah masuk tahap lelang. Ketiga objek wisata itu dinilai yang paling siap untuk dijual.

Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Bojonegoro Amir Syahid mengatakan pengembangan tiga objek wisata yang menjadi andalan sudah masuk tahap lelang di Dinas Pekerjaan Umum (PU). Oleh karena itu, lanjutnya, pembangunan pengembangan tiga objek wisata tersebut akan segera dilaksanakan setelah diketahui pemenang lelang. “Jadwal pelaksanaan pembangunan pengembangan tiga objek wisata itu empat bulan, sehingga tahun ini harus sudah selesai. Target kami menyongsong Tahun Baru 2016, sudah bisa dimanfaatkan masyarakat,” tambahnya, Rabu (5/8).

Lebih lanjut ia menjelaskan pengembangan pemandian Dander yaitu menjadi objek wisata air, meliputi perbaikan pemandian, disertai tambahan permainan air. Selain itu, di areal lokasi objek wisata seluas 1,6 hektare, juga dibangun sejum-

 ke halaman 11

Pemkab Pasuruan Siapkan Kawasan Industri Timur Pasuruan, Bhirawa Pemkab Pasuruan terus menyiapkan kawasan industri baru di wilayah Pasuruan timur tepatnya di Kecamatan Grati dan Nguling sebagai penunjang tersambungnya ruas jalan Tol SurabayaPasuruan yang berujung di Kecamatan Grati.

“Kami sudah menyiapkan kawasan baru industri timur sebagai salah satu upaya pemerintah untuk memeratakan pembangunan di Kabupaten Pasuruan yang selama ini pembangunan infrastruktur maupun sarana dan prasarana, masih disentralkan di wilayah barat dan selatan,” kata Bupati Irsyad Yusuf Pasuruan Irsyad Yusuf, Rabu (5/8).

Ia mengatakan, kawasan industri yang selama ini tersentral di wilayah barat dan selatan akan dilebarkan hingga di wilayah timur dengan ketersediaan lahan dan sarana penunjang industri, serta sistem perizinan terpadu yang akan memudahkan pembukaan kawasan baru tersebut.

Jokowi Minta KPU Tambah Waktu Pendaftaran Solusi Atasi Calon Tunggal di 7 Daerah

Jakarta, Bhirawa Rapat koordinasi Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan para penyelenggara pemilu dan lembaga tinggi negara menyepakati untuk memberi rekomendasi ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) menambah waktu pendaftaran kepala daerah di Pilkada serentak.

Rekomendasi ini menjadi jalan keluar sementara untuk mengatasi permasalahan calon tunggal di tujuh daerah dalam gelaran Pilkada serentak pada 9 Desember 2015.

Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Muhammad mengatakan dalam rapat tersebut Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) juga ikut memberi rekomendasi ke KPU. JK mengatakan, KPU sebaiknya menambah waktu pendaftaran selama tujuh hari ke depan.

“Ada opsi tiga hari, tapi semua meminta (tambahan waktu) tujuh hari, dan Pak Wapres (Jusuf Kalla) mengusulkan ke KPU kalau bisa tujuh hari dimulai besok (Kamis, red),” ujar Muhammad di Gedung Bawaslu , Rabu (5/8).

Dalam rapat koordinasi tersebut, Jokowi meminta par-

 ke halaman 11

Sentil..  Politik Uang Tidak Berdampak Signifikan  Yang berdampak kebijakan tak pro rakyat  Kejari Madiun Dianggap Lamban Tangani Kasus Embung Rp 18,7 M  Endingnya sudah bisa ditebak  Kepala SKPD Sidoarjo Wajib Ikut Lomba Masterchef  Tunjukkan bisa bantu tugas istri

 ke halaman 11

gegeh/bhirawa

Ketua KPU Kota Surabaya Robiyan Arifin memastikan siap menjalankan rekomendasi untuk memperpanjang masa pendaftaran kepala daerah, Rabu (5/8).

 ke halaman 11

Gubernur Pastikan Nurwiyatno Pj Wali Kota Surabaya Surabaya, Bhirawa Gubernur Jatim Dr H Soekarwo akhirnya membuka tabir Pj (Penjabat) empat daerah yang masa kepala daerahnya akan berakhir. Salah satunya adalah Pj Surabaya.

Secara blak-blakan ditegaskan jika Pj Wali Kota Surabaya Nurwiyatno, Pj Kab Gresik Akmal Budianto dan Pj Kab Jember Supaad dan Pj Kab Situbondo Zainal Muhtadin.

Dia berharap dalam waktu

dekat ini keputusan Mendagri sudah turun. Mengingat di empat wilayah tersebut masa akhir jabatan kepala daerah akan berakhir antara Agustus sampai September.

“Sesuai aturan, satu bulan sebelum masa jabatan habis harus sudah ada Pj. Dan kami sudah mengirim nama-nama di antaranya Surabaya, Jember, situbondo dan Gresik ke Mendagri. Diharapkan dalam waktu dekat ini

USULAN PJ UNTUK SEJUMLAH DAERAH NAMA DAERAH Kota Surabaya Kab Gresik Kab Jember Kab Situbondo

PJ Nurwiyatno Akmal Budiono Supaad Zaenal Makarim

JABATAN PJ SAAT INI Kepala Itwilprov Jatim Kepala Badiklat Jatim Kadis Pengairan Jatim Kepala Bakesbangpol Jatim

rekomendasi sudah turun,”tegas Pakde Karwo yang ditemui usai acara Pertemuan Kerja Paguyuban Rektor se-Jatim di Bank Jatim, Rabu (5/8).

Diakui mantan Sekdaprov Jatim ini jika sesuai aturan masing-masing kab/kota diusulkan tiga nama. Namun dari nama-nama tersebut ada yang diprioritaskan. Seperti Surabaya lebih pada nama Nurwiyatno (Kepala Itwilprov), Gresik pada Akmal Budiono (Kepala Badiklat), Supaad (Kadis Pengairan) untuk Jember dan Situbondo adalah Zaenal Makarim (Kepala Bakesbangpol). “Yang jelas kami berharap yang prioritas yang disetujui oleh Mendagri.

Dan kalau ditotal sudah ada 13

Kewenangan Pj Sangat Terbatas PERTAMA kali dalam sejarah pemerintahan di Indonesia khususnya Jatim, Gubernur Jatim Dr H Soekarwo harus memilih Penjabat (Pj) kepala daerah di 19 kabupaten/kota. Ini mungkin menjadi sebuah dilema gubernur, mengingat ke-19 Pj tersebut harus dipilih dari pejabat eselon II di lingkungan Pemprov Jatim. Itu artinya ada 19 SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) yang harus ditinggal kepalanya.

Kendati demikian, jauh-jauh hari Gubernur Soekarwo telah membeberkan syarat-syarat pejabat eselon II yang dipilih jadi seorang Pj. Di antaranya adalah diambilkan dari jabatan yang SKPD-nya tidak memiliki bidang strategis seperti mengurus keuangan dan perencanaan.

SKPD itu seperti Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah

 ke halaman 11

 ke halaman 11

Dari PNS Beralih ke Swasta

Risma : Tuhan Sudah Mengatur Ini Semua Surabaya, Bhirawa ‘Aku mau kerja di swasta’ . Lontaran inilah yang terus dikatakan Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini setelah Pilkada Surabaya 2015 gagal karena calon tunggal. Wali kota perempuan pertama di Surabaya ini masa jabatannya akan berakhir 28 September 2015 nanti.

Soetandyo Award 2015

Bagong Suyanto

KPU Surabaya, Bhirawa Hasil rapat koordinasi antara pemerintah, penyelenggara pemilu, lembaga tinggi negara yang menyepakati perpanjangan masa pendaftaran kepala daerah di Pilkada serentak untuk tujuh daerah disambut antusias KPU Kota Surabaya.

KPU Kota Surabaya siap menjalankan rekomendasi itu setelah ada penetapan resmi dari pemerintah

tai-partai tidak mengusung calon boneka yang hanya menjadi pelengkap agar daerah itu bisa mengikuti Pilkada serentak.

“Di pertemuan itu Presiden Jokowi mendorong pimpinan parpol untuk mempersiapkan kepada calon, jadi jangan hanya menyodorkan calon-calon pelengkap, sehingga diharapkan parpol memanfaatkan waktu tujuh hari itu,” katanya.

Menurut Muhammad, Bawaslu akan menyerahkan sepenuhnya kepada KPU terkait berapa

 ke halaman 11

PUSAT Studi Soetandyo Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisip) Universitas Airlangga berencana menyiapkan penghargaan Soetandyo Fisip Unair Award 2015 kepada akademisi, ilmuwan, atau tokoh masyarakat yang berjasa dalam pembelaan masyarakat marjinal pada Dies Natalis Unair, 23 Desember mendatang.

Ketua panitia persiapan pen-

Tahapan Pilkada Surabaya Ngambang

gegeh bagus/bhirawa

Tri Rismaharini saat ditemui di ruang kerjanya, Rabu (5/8). Risma menyatakan ingin bekerja swasta setelah masa jabatannya berakhir 28 September nanti.

Bakal calon wali kota yang diusung PDIP ini tampak tenang saat

ditemui wartawan di ruang kerjanya, Rabu (5/8).

Tidak terlihat kegelisahan atau kecemasan d iraut wajahnya. Risma terlihat serius menyelesaikan tanda tangan yang sudah menumpuk di mejanya.

“Ya gak apa-apa, ini kan kehendak Tuhan.

Pasti Tuhan sudah mengatur ini semua,” kata Tri Rismaharini saat menjawab pertanyaan dari awak media terkait sikapnya setelah dinyatakan KPU tidak bisa ikut dalam Pilkada Surabaya 2015.

Risma tak mau ambil pusing soal keputusan

KPU yang menunda Pilkada Surabaya lantaran tak ada pasangan lain yang mencalonkan selain dirinya yang berdampingan dengan Whisnu Sakti Buana.

Saat ini, menurut Risma, dia ingin fokus pada kerja hingga masa jabatannya berakhir.

“Yang jelas sampai sekarang aku komitmen, tidak akan melakukan transaksi yang tidak sesuai aturan,” terangnya.

Ditanya apakah akan maju kembali di Pilkada Surabaya 2017 ? Risma mengatakan tidak tahu. “ Ya nanti dilihat saja. Aku mau kerja di

swasta,” harapnya.

Begitu juga saat ditanya kerja swasta seperti apa? Di Surabaya kah? Risma tidak mau menjelaskan lebih detil rencana dirinya ke depan . “Adalah pokoknya. Kalau besok moro-moro (tiba-tiba, red) aku di Amerika kan juga gak tahu juga.

Kamu ini takok ae rek,” kelakarnya.

Selain di perusahaan swasta, Risma menyatakan soal rencana menjadi dosen di Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS)

 ke halaman 11

Aplikasi Belajar Piano Berbasis Android Karya Mahasiswa Untag

Memungkinkan Anak Belajar Bermusik Tanpa Alat Musik Belajar bermusik tanpa alat musik kini sangat memungkinkan untuk dilakukan. Ini berkat perkembangan teknologi yang telah mengubah segalanya menjadi serba digital. Tak terkecuali peralatan musik yang mahal, semua bisa didapatkan dalam bentuk aplikasi yang modern. Bisa diunduh dengan murah, bahkan gratis. Itupula yang sudah dilakukan Happy Tri Pamungkas dengan karyanya berupa aplikasi pembelajaran piano berbasis android.

Adit Hananta Utama, Kota Surabaya Hobi bermain piano yang sudah lama dijalani Happy akhirnya berbuah manfaat. Kini dengan karya buatannya dia bisa mengajari setiap anak yang ingin bermain piano dengan mudah dan murah. Yakni lewat aplikasi pembelajaran piano untuk anak-anak berbasis android.

“Memang sudah banyak aplikasi musik yang tersedia di play store. Tapi umumnya, aplikasi itu hanya untuk bermain. Bukan belajar bermusik,” tutur Happy, mahasiswa Fakultas

Teknik Informatika Universitas 17 Agustus (Untag) Surabaya kemarin.

Dari aplikasi yang dibuatnya, tersedia lengkap sol-mi-sa-si dan cord yang bisa dipelajari anak. Selain itu, ada pula gambar jari yang menyentuh tuts bersamaan jari si anak menyentuh layar gadget. Dengan begitu, anak-anak seolah benarbenar bermain piano. Lebih menarik

 ke halaman 11

adit hananta utama/bhirawa

Happy Tri Pamungkas menunjukkan karyanya berupa aplikasi belajar piano berbasis android.

SURABAYA

2

Kamis Pahing 6 AGUSTUS 2015

LEGISLATIF - EKSEKUTIF

Alat Cetak Tiket Mandiri (CTM) PT KAI daop 8 Surabaya mempermudah bagi calon penumpang kereta api tanpa harus mengantri dengan menyediakan dua monitor dan dua printer untuk mencetak tiket menggunakan cara sistem booking tiket secara online. Tampak calon penumpang melakukan antrian dengan cara CTM di lokasi Stasiun Gubeng Surabaya,Rabu (5/8).

trie diana/bhirawa

PANGGUNG BIROKRASI

Harap Pj Wali Kota Lebih Hebat dari Risma DPRD Surabaya, Bhirawa Gubernur Jawa Timur diminta untuk menempatkan pejabata yang capable sebagai Penjabat Sementara(Pj) Wali kota Surabaya, setelah Tri Rismaharini meninggalkan kursinya bulan depan.

Pejabat Pemprov yang ditunjuk sebagai Pj Wali kota Surabaya harus lebih baik kinerjanya dari pada Wali kota sekarang.

“Pejabat yang ditunjuk sebagai Pj wali kota harus lebih baik dari Tri Rismaharini. Saya harap Gubernur menempatkan orang yang pas,” ujar ketua Fraksi Demokrat DPRD Surabaya, H Junaidi, Rabu(5/&).

Menurut Junaidi, saat ini kinerja Pemkot Surabaya sangat lemah dan harus segera diperbaiki . Salah satunya,jelas anggota Komisi D ini adalah serapan anggaran yang masih sekitar 2030 persen memasuki pertengahan tahun.

“Kami harap Pj Wali kota mampu menggenjot serapan anggaran hingga roda ekonomi Surabaya juga terdorong ,” terangnya ditemui di ruang Fraksi Demokrat kemarin.

Selain itu, lanjut Junaidi, Pj wali kota harus bisa mendorong sinergitas antar SKPD yang saat ini dinilainya kurang mantab. “Kembalikan fungsi dan tupoksi masing-masing SKPD, kalau perlu tambahi agar bisa bekerja melayani masyarakat,’ tegasnya.

Memang masa jabatan Tri Rismaharini sebagai Wali kota Surabaya bakal berakhir pada pertengahan September mendatang. Sesuai aturan, Gubernur Jawa Timur akan menunjuk Penjabat Sementara Wali kota Surabaya untuk menjalankan roda pemerintahan sampai ada Wali kota definitive hasil Pilkada.

Sampai saat ini Gubernur Jatim , Soekarwo masih menyebut kepala Inspektorat Pemprov jatim, Nurwiyatno Q gat sebagai calon PJ Wali kota Surabaya.Q

Surabaya Tetap Lanjutkan Pembangunan SMK Dindik Surabaya, Bhirawa Meski pengelolaan pendidikan menengah dan pendidikan khusus akan dilimpahkan ke pemerintah provinsi, namun Pemkot Surabaya menyatakan masih akan membangun Sekolah Menengah Kejuruan(SMK) .

Bahkan ada tiga sekolah yang saat ini dalam proses pengerjaan. Satu diantaranya sudah siap menerima siswa baru pada tahun ajaran 2016/ 2017 mendatang.

Pembangunan ini menjadi penanda tidak ada lagi keraguan bagi Pemkot atas terbitnya UU No 23 Tahun 2014

tentang Pemerintah Daerah yang menjadi dasar pelimpahan pengelolaan pendidikan menengah itu.

Walikota Surabaya Tri Rismaharini mengatakan, untuk mewujudkan Surabaya bersih dari anak putus sekolah, pemkot akan terus membangun sekolah negeri baru. Namun yang diprioritaskan adalah penambahan SMPN baru. “Ini karena jumlah lulusan SD tiap tahun lebih banyak,” kata dia usai meresmikan gedung SMPN 54 di Jl Kyai Tambak Deres 293, Bulak, kemarin (5/7).

Selain menambah jumlah SMPN, pemkot juga membangun SMAN dan SMKN baru. Tahun ajaran baru tahun depan, satu SMKN sudah siap menerima siswa baru. “Target tahun depan, SMA baru harus jadi. Di dekat

sini sudah ada SMK yang sedang dibangun. Semua pembangunan harus dikejar supaya tidak ada anak putus sekolah di Surabaya,” ujar Risma.

Risma mengaku, penambahan jumlah sekolah baru ini agar Surabaya dapat segera menerapkan sekolah standar nasional (SSN). Mengacu standar tersebut, maka tiap rombongan belajar (rombel) seharusnya hanya berisi 28 siswa, bukan 38 seperti yang diterapkan saat ini. Namun hal itu membutuhkan ruang kelas yang banyak dan guru-guru yang tidak sedikit.

“Kita ingin Surabaya pakai SSN itu.

Tapi perlu dihitung juga berapa jumlah lulusan mulai jenjang dasar sampai pendidikan menengah. Kalau jumlah ruang dan sekolahnya memadai, kita bisa terapkan. Tidak 38 seperti ini,” tegasnya.

Pemkot Ruilslag Tanah untuk Tol Sumo Tak Direkom Gerindra, Sokoto Kembalikan KTA Pemkot, Bhirawa Tukar-menukar aset antara Pemkot Surabaya dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat terkait pembangunan tol SurabayaMojokerto (Sumo) sudah selesai dilakukan.

Naskah perjanjian ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Hendro Gunawan dan Akhmad Purwanto selaku pejabat pembuat komitmen pengadaan tanah jalan tol Sumo di balai kota, Rabu (5/8).

Acara tersebut disaksikan langsung oleh Wali Kota Tri Rismaharini dan Dirjen Jalan Bebas Hambatan, Perkotaan dan Fasilitasi Jalan Daerah, Subagyo.

Adapun aset pemkot yang terkena pembangunan Tol Sumo seluas 163.179 meter persegi, dengan rincian tanah di Kel. Karangpilang seluas 16.406 meter persegi dan di Kel. Warugunung seluas 146.773 meter persegi.

Sebagai gantinya, pihak Kemen PU dan Perumahan Rakyat melalui tim pembebasan tanah (TPT) Tol Sumo menghibahkan lahan seluas 494.760 meter persegi yang tersebar di Kel. Medokan Ayu (367.202 m2), Kel. Sumberrejo (92.272 m2) dan Kel. Warugunung (35.286 m2).

Berdasar data tersebut, bangunan SMPN 24 termasuk obyek yang ikut diperhitungkan dalam rencana ruilslag. Bangunan baru SMPN 24 terletak di Jl. Kebraon Indah Permai kini sudah beroperasi.

Wali Kota Tri Rismaharini mengatakan sejak awal Pemkot menghendaki agar tukar-menukar aset tidak dalam bentuk uang, melainkan berupa lahan.

Mantan Kepala Bappeko Surabaya ini menambahkan, perhitungan aset berdasar komparasi nilai lahan. ‘’Jadi meskipun Pemkot menerima lahan yang lebih luas, tapi nilai aset jika dirupiahkan relatif sama.

Sebab, dalam aset kami ada pula yang berupa bangunan,’’ terangnya.

Berdasar informasi yang dihimpun dari Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah (DPBT) Surabaya, total nilai ruilslag dua pihak mencapai masingmasing Rp112 miliar.

Kepala DPBT Maria Ekawati Rahayu menyatakan, sesuai instruksi Wali Kota bahwa aset pengganti berupa lahan dipandang lebih fleksibel. Artinya, Pemkot dapat memanfaatkan lahan pengganti yang di atasnya belum berdiri bangunan apa pun sesuai kebutuhan masyarakat.

Dikatakan Dirjen Jalan Bebas Hambatan, Perkotaan dan Fasilitasi Jalan Daerah Subagyo, setelah tukar guling dengan pemkot ini beres, pihaknya kini fokus pada pembebasan 8 persil lahan. Menurut dia, pembebasan tersebut murni antara kementerian dan warga pemilik tanah.Q dre

Sinyalir Ada Permainan Tarif Parkir, Komisi B Siap Lapor Kejaksaan DPRD Surabaya, Bhirawa Komisi B DPRD Surabaya mencurigai adanya permainan di tarif parkir oleh oknum dinas terkait, sehingga tarif parkir di seluruh wilayah kota Surabaya melambung tanpa kendali dan tidak lagi mengindahkan Perda no 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.

Atas dugaan ini, Komisi B

Kepala Dinas Pendidikan (Dindik) Surabaya Ikhsan mengatakan, akan mengikuti instruksi Walikota Surabaya terkait penerapan SSN dan pembangunan SMA/SMK baru. Namun, dia enggan berkomentar lebih banyak jika pembangunan SMA/SMK baru ini dikaitkan dengan UU 23/2014.

Kabid Pendidikan Menengah dan Kejuruan (Dikmenjur) Dispendik Surabaya Sudarminto menjelaskan, pembangunan SMA/SMK baru di Kota Pahlawan terus berjalan. Saat ini tengah dibangun tiga SMK baru.

Satu SMK hampir tuntas pengerjaannya. Ketika disinggung dengan UU 23, dia juga enggan berkomentar panjang. “Kalau dikaitkan dengan UU 23, itu sudah dimensi lain,” Q tam ujarnya singkat.Q

DPRD Surabaya juga akan segera melaporkan pengenaan tarif parkir di sejumlah Mal, Rumah sakit, Hotel serta Supermarket yang melebihi ketentuan peraturan daerah ke BPK dan Kejaksaan.

Disampaikan oleh Dini Riyanti anggota komisi B DPRD Surabaya, bahwa telah terjadi praktik pungutan liar (pungli) di

sejumlah area parkir yang ada di wilayah kota Surabaya, karena tarifnya melebihi ketentuan di Perda 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.

“Kondisi ini sangat merugikan bahkan sekarang sudah meresahkan masyarakat, karean tariff parker yang dipatok sangat mahal, lihat saja di sejumlah are public dan pusat-pusat per-

belanjaan bahkan di beberapa hotel,” katanya. (4/8/15) Politisi perempuan asal fraksi Demokrat ini juga menyebutkan, kenaikan harga tariff parker yang terjadi mencapai kisaran 100 hingga 200 persen, apalagi yang melalui jasa valet.

“Sudah bukan menjadi rahasia umum, seluruh tempat jasa parker di Surabaya rata-

rata menaikkan harga tariff seenaknya sendiri hingga mencapai 100 bahkan 200 persen, apalagi jasa valet, masyarakat bisa membayar hingga 50 ribu rupiah, padahal tariff aslinya hanya 2000 rupiah, sementara yang diambil oleh pemkot hanya 20-30 persen dari tariff sesuai ketentuan di Q gat perda,” tandasnya.Q

Surabaya, Bhirawa Mengaku kecewa karena tak mendapatkan rekom dari partai Gerindra untuk menjadi calon Bacakada Surabaya yang diusung Koalisi Majapahit, Sukoto mendatangi ruang Fraksi Gerindra DPRD Surabaya untuk mengembalikan KTA yang didapatkannya dari DPP Gerindra.

Sukoto yang tidak lain adalah CEO dan Direktur Utama Koran Harian Memmorandum yang berkantor di Jl Kembang Jepun Surabaya. Rabu (5/8) pagi berniat menemui Sutadi ketua DPC Gerindra Surabaya namun tidak berada di tempat, sehingga Sukoto mendatangi ruang fraksi partai Gerindra DPRD Surabaya Jl Yos Sudarso yang hanya dihuni oleh Mustofa staf fraksi, karena ingin mengembalikan KTA yang telah diterimanya dari DPP beberapa bulan yang lalu.

“Kedatangan saya kesini hanya ingin mengembalikan KTA yang saya terima dari DPP Partai Gerindra beberapa bulan yang lalu, agar posisi saya sebagai pribadi bisa bebas dan tidak lagi terikat sebagai kader partai,” ucapnya.

Ditanya alasan lainnya, Sukoto secara tegas mengaku kecewa karena sebagai kader sekaligus calon Bacakada yang mendaftar melalui Gerindra dan telah melalui proses tahapan di intern partai dan koalisi sampai tahap akhir, ternyata tidak diberikan rekomendasi oleh DPP. “Saya memang merasa kecewa, karena seakan-akan saya dianggap tidak serius untuk menjadi calon Bacakada untuk menandingi Risma, padahal segala sesuatunya sudah saya persiapkan jauh-jauh hari sebelumnya dengan upaya menaikan elektabilitas pribadi dan partai, untuk itu waktu, tenaga bahkan materi sudah saya pertaruhkan,” keluhnya.

Sukoto menampik saat dikatakan telah diberikan harapan palsu oleh Gerindra dan Koalisi Majapahit, namun dirinya juga mengakui jika apa yang telah dilakukan selama ini ternyata sia-sia.

“Saya tidak mengatakan seperti (diberikan harapan palsu), tetapi nyatanya sampai akhir pendaftaran dan perpanjangan tidak mengusung calon, baik itu Gerindra maupun Koalisi, padahal jelang pentupan pendaftaran, saya masih merasa punya harapan untuk dimunculkan,” Q gat jawabnya.Q

Wali Kota Buka SMPN Baru di Kawasan Internasional Rencana Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya dalam melakukan pemerataan pendidikan di Kota Surabaya semakin menunjukan hasil. Kemarin (5/8) Wali Kota meresmikan Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 54 di daerah Kyai Tambak Deres, Bulak, Surabaya.

Meskipun masih dalam tahap pembangunan, sekolah dengan tiga lantai ini rencananya akan dijadikan sekolah kawasan di wilayah utara-timur Kota Surabaya.

Rencananya tahun depan pemenuhan fasilitas bertaraf internasional akan terwujud berupa laboratorium bahasa dan komputer, lapangan basket dan futsal.

Menurut Kepala Dinas Pendidikan (Dispendik) Kota Surabaya Ikhsan, mengatakan SMPN 54 sudah menerima 5 (lima) rombongan belajar (Rombel), yang terdiri dari 200 siswa baru.

Ikhsan juga menyampaikan, bahwa guru yang mengajar di SMPN 54 bukan guru yang ditunjuk atau dipindah tugas, melainkan guru tersebut memilih sendi-

ri ditempatkan di SMPN 54. ‘’Guru-guru yang ada di sini, mereka dengan senang hati ditempatkan di sini untuk mengajar siswa-siswi, guru-guru ini adalah guruguru spesial yang mampu mencetak para siswa yang siap berkualitas internasional,’’ imbuh Ikhsan.

Keinginan Kepala Dispendik untuk menciptakan para siswa yang berkualitas internasional ini bukan tanpa alasan. Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini dalam sambutnya mengatakan bahwa pembangunan sekolah kawasan di wilayah utara-timur Kota Surabaya merupakan mimpinya sejak menjabat sebagai Kepala Badan Perencanaan Pembangunan (Bappeko) Kota Surabaya. ‘’Sekolah ini (SMPN 54)

adalah sekolah yang rencana pembangunannya sudah saya pikirkan sejak dahulu.

Nantinya, wilayah sekitar sekolah yang merupakan kawasan wisata akan dijadikan kawasan internasional, oleh karena itu kita juga harus menyiapkan anak-anak berkualitas internasional juga,’’ tegasnya.

Untuk itu, alumnus ITS ini turut berpesan kepada para siswa, supaya lebih percaya diri meskipun sekolahnya masih dalam tahap pembangunan.

Nantinya, Pemkot akan membangun fasilitas penunjang pendidikan non akademis di sekitar sekolah berupa taman dan lapangan olah raga, serta patung Suro dan boyo seperti yang dibangun di Taman BMX dan depan Kebun Binatang Surabaya.

Wali Kota yang hadir didampingi Wakil Wali Kota, Wisnu Sakti Buana turut berpesan kepada Kepala Dispendik agar memberikan pelatihan kepada para guru, untuk mempersiapkan satu hari berbahasa inggris di sekolah.

dre/bhirawa

Wali Kota Tri Rismaharini melakukan peninjauan gedung dengan didampingi Wakil Wali Kota Wisnu Sakti dan Plt. Kepala Sekolah SMPN 54 Selanjutnya tahun depan rabaya,’’ imbuh Risma.

Komputer dan perpustaPemkot akan fokus pada Sementara itu menurut kaan akan segera disiapkan pembangunan Sekolah Me- Pelaksana Tugas (Plt). Ke- sebelum akhir tahun. nengah Atas Negeri baru di pala Sekolah SMPN 54, “Paling lama akhir tahun, Kota Surabaya. ‘’Target ta- Mochamad Djunaedi me- bangunan sisi sekolah sehun depan, SMA baru harus ngatakan, bahwa dalam bu- lesai dibangun, dan tahun jadi. Di dekat sini sudah ada lan Oktober ini, pembangu- depan SMPN 54 akan siap SMK yang sedang dibangun. nan di sisi selatan sekolah untuk menerima 8 hingga 10 Semua pembangunan harus akan segera selesai. Selain Rombongan Belajar (Romdikejar supaya tidak ada itu, alat pengajaran, laptop/ bel)” Imbuh Djunaedi. anak putus sekolah di Su- komputer, lab. Bahasa, lab.

Pria yang juga menjabat

sebagai Kepala Sekolah SMPN 37 ini, berharap agar SMPN 54 bisa jadi sekolah kebangaan di wilayah Utara dan Timur Kota Surabaya.

Serta menciptakan sumber daya manusia yang sama dengan siswa yang berlokasi di wilayah pusat.

Dengan Mengambil analogi letak geografis di antara wilayah Utara dan Timur, SMPN 54 yang juga disebut Mutiara dari Timur ini rencana kedepannya akan mengadakan pelatihan kewirausahaan hasil laut.

Dengan menggandeng Dinas Budaya dan Pariwisata serta Dinas Perindustrian, para siswa akan diajarkan berwirausaha menggolah keunggulan lokal berupa hasil laut.

“Dalam tiga bulan kedepan kami berencana mengadakan pelatihan kewirausahaan berupa pengolahan hasil laut kepada para siswa. Hal ini juga berusaha mengasah kemampuan non akademis para siswa,” Imbuh Djunaedi.Q dre

SURABAYA

Kamis Pahing 6 AGUSTUS 2015

3

PENDIDIKAN - KESEHATAN - PELAYANAN PUBLIK - HUKUM

PBSI Jatim Pasrahkan Akuisisi GOR Sudirman ke Unitomo Ternyata Berstatus Aset Milik Pemprov Surabaya, Bhirawa Setelah setahun menjabat, Pengurus Provinsi (Pengprov) Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia (PBSI) Jatim periode 2014-2018 mulai mengincar pengelolaan Gedung Olahraga (GOR) Sudirman. Selama ini gedung olahraga yang ternyata aset milik Pemprov Jatim itu dikelola oleh Yayasan Sudirman.

Untuk memuluskan rencana itu, PBSI Jatim memberikan kuasa kepada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Universitas Dr Soetomo (Unitomo) agar dapat diselesaikan melalui jalur hukum. Selain mengambil alih aset, PBSI juga menuntut adanya keadilan atas apa yang telah dilakukan Pengprov PBSI periode sebelumnya serta pengurus Yayasan Sudirman yang telah mengelola GOR sejak 1997 atau 18 tahun lalu.

“Kami minta pendampingan advokasi ke LBH Unitomo karena Rektor Unitomo, Pak Bach-

rul Amiq merupakan anggota Dewan Pakar Pengrov PBSI Jatim,” tutur Ketua Pengprov PBSI Jatim Wijanarko Adimulya saat mengatangi Unitomo, Rabu (5/8).

Di hadapan LBH Unitomo, Wijar, sapaan Wijanarko, menyebut sejak dikukuhkan per tahun 2014 hingga kini organisasinya tidak berjalan. Ini karena pengurus lama yang sudah dua periode masih mengelola aset GOR dan lainnya melalui Yayasan Sudirman. Di areal GOR ada banyak kios yang disewakan untuk apotek, jual aki, kafe dan

keberawaan tower operator seluler yang memanfaatkan lahan GOR dengan cara menyewa.

Pihak PBSI dan bahkan Pemprov Jatim yang hendak memanfaatkan GOR juga dipungut sewa. Padahal lahan GOR tersebut tercatat sebagai aset pada Biro Aset dan keuangan daerah (BAKD) Pemprov Jatim. “Kita yang jabat tidak pernah mendapat laporan keuangan dari yayasan Sudirman. Kita hanya ingin penyerahan hak kelola aset saja. Aset milik Pemprov Jatim ini kami perlukan untuk pembinaan atlet,” kata Wijar, lagi.

Wijar mengaku, atas pengelolaan yang tidak semestinya itu, dia menduga ada potensi kerugian negara yang tidak dipertanggungjawabkan pengurus lama serta Yayasan Sudirman.

Jumlahnya besar. “Dulu untuk sewa lapangan saja Rp20 ribu/ jam sekarang Rp60 ribu/jam.

Belum lagi biaya sewa lahan untuk tower,” bebernya. Wijar juga mempertanyakan uang pem-

tam/bhirawa

Ketua Pengprov PBSI Jatim Wijanarko Adimulya memberikan surat kuasa kepada LBH Unitomo binaan yang secara berkala di- adalah aset Pemprov Jatim dan transfer PB PBSI ke pengurus tercatat di BAKD. Secara hukum, sebelumnya. Anggaran ini se- Biro Hukum Pemprov Jatim tidak harusnya digunakan untuk me- mengakui keberadaan Yayasan ngapresiasi pemain.

Sudirman selaku pengelola.

Wakil Ketau Umum Pengprov “Selama ini pembinaan atlet PBSI Jatim Haris Ramadan me- bulutangkis tidak berjalan lancar nyatakan, lahan GOR Sudirman karena untuk latihan saja harus

bayar sewa lapangan. Harusnya lapangan ini bisa dimanfaatkan cuma-cuma oleh warga,” sesal Haris yang juga Kabid Olahraga Prestasi Pelajar dan Mahasiswa Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Jatim.

Haris ingin Pemprov segera mengambilalih lahan dan aset GOR Sudirman, menyerahkan ke Dispora, dan selanjutnya diamanatkan ke Pengprov PBSI untuk dikelola guna mendukung pembinaan atlet.

Rektor Unitomo Bachrul Amiq mengungkapkan kesiapannya untuk mengawal kasus ini hingga tuntas. Sebab, hal ini telah menimbulkan kerugian negara yang cukup besar. Di sisi lain, fakta semacam ini juga kerap menjadi alasan hilangnya aset-aset milik pemerintah karena jatuh di tangan swasta.

“Kenapa aset-aset pemerintah itu sering hilang ya karena persoalan seperti ini. Pertama dikelola swasta, lama-lama diajukan HGB (Hak Guna Bangun) Q tam dan lenyap,” pungkas dia.Q

RAGAM INFO

Diduga Tipu Investasi Emas, Anggota Satlantas Polrestabes Surabaya Diadili PN Surabaya, Bhirawa Bripka Dhoni Rahmawani beserta istrinya Eka Reny Widiyani tertunduk lemas saat didudukan di kursi pesakitan Pengadilan negeri (PN) Surabaya, Rabu (5/8). Pria yang masih aktif sebagai anggota Satlantas Polrestabes Surabaya ini, diduga menipu korbannya dengan modus investasi lelang emas.

Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Burhanudin ini beragendakan pembacaan surat dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Nanik Prihandini dari Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jatim.

Dalam surat dakwaan, Nanik mengatakan, terdakwa yang bertugas sebagai anggota Satlantas Polrestabes Surabaya ini mengajak rekan seprofesinya untuk ikut dalam lelang investasi emas.

Adapun rekan (korban) yang ikut investasi lelang emas adalah Satria Dhimas Handika, Iswadi, M Harys, Slamer Supriyanto, Dwi Apriliyanto, dan Q bed Rudy Trio Wahyudi.Q

Tekan Pasien Gawat Darurat Ringan Surabaya, Bhirawa Banyaknya pasien Gawat Darurat Ringan di IGD RSUD dr Soetomo membuat pemasalahan bagi menejemen rumah sakit.

Jumlah pasien Gawat Darurat Ringan lebih besar dari Gawat Darurat Berat. ‘’Harusnya pasien Gawat Darurat Berat lebih banyak dari pasien Gawat Darurat Ringan, hal ini lantaran IGD Soetomo menjadi rujukan terakhir bagi rumah sakit kelas B dan C. Jika dilihat perbandinganya sangat jauh. Pasien Gawat Darurat Berat hanya 5 orang perharinya, sedangkan pasien Gawat Darurat Ringan mencapai 205 orang perharinya ,’’ Plt Direktur Plt RSUD Dr Soeotmo Surabaya, dr Harsono.

Harsono mengaku, banyak pasien yang dirawat di Gawat Darurat Ringan dikarenakan banyak masyarakat yang langsung datang ke Soetomo. Selain itu rumah sakit di bawah Soetomo (Kelas B, C) dengan mudah merujuk pasien ke Soetomo. ‘’Jika ini terus dilakukan maka tidak mungkin jika jumlah pasien yang dirawat di IGD terus membludak,’’ ucapnya.

Menurutnya, sebagai rumah sakit plat merah, Soetomo tidak mungkin menolak pasien, hal ini lantaran adanya instruksi dari Gubernur Jatim untuk tidak menolak pasien.

Meski Soetomo tidak dapat menolak pasien, jika sistem rujukan rumah sakit berjalan maka Q dna penumpukan pasien tidak di Soetomo.Q

Penghijauan Mulai Menguning Musim kemarau berkepanjangan di Kota Suarabaya telah membuat beberapa penghijauan di Surabaya Timur seperti di Keputih Tegal Surabaya daunnya mulai mengguning. Diharapkan dinas terkait segera mengatasi permasalahan ini dengan rutin menyirami supaya tumbuhan tersebut tidak mati, Rabu (5/8).

trie diana/bhirawa

DPR Minta Penguatan Peran BNPT di Daerah Penyidik Fokus P19 Tersangka Dugaan Korupsi Bawaslu Jatim

why/bhirawa

Ketua Komisi III DPR RI Dossy Iskandar bersama anggota saat diterima pengurus FKPT Jatim, Rabu (5/8) kemarin.

Surabaya, Bhirawa kata Dossy Iskandar seusai Ketua Komisi III DPR RI Dossy bertemu dengan pengurus FoIskandar menjanjikan akan se- rum Koordinasi Pencegahan gera meminta Badan Nasional Terorisme (FKPT) Provinsi JaPenanggulangan Terorisme wa Timur, Rabu (5/8) kemarin.

(BNPT) untuk memperkuat peKedatangan Dossy ke Jawa rannya di daerah. Permintaan itu Timur yang dalam rangka reses sebagai respon kian masifnya itu didampingi anggota Komisi gerakan-gerakan radikalisme- III lainnya seperti Adies Kadier terorisme di berbagai daerah. dari Fraksi Golkar, Taufiqulhadi “BNPT harus segera hadir di (F-Gerindra) dan Wihadi Widaerah secara nyata untuk meng- yanto (F-Hanura). Dalam kehadang berkembangnya paham sempatan tersebut Dossy juga yang mengarah pada radika- sempat mempertanyakan kelisme dan terorisme di daerah,” beradaan kelembagaan FKPT

dan hubungan hirarkinya dengan BNPT. Sekretaris FKPT Jatim Dr Hesti Armiwulan menjelaskan kelembagaan FKPT memang tidak secara langsung berada dalam struktur BNPT. Namun FKPT hanya menjadi kepanjangantanganan Deputi I Bidang Pencegahan yang berperan sebagai satgas Pencegahan.

“Implikasi dari hubungan itu membuat FKPT tidak bisa secara langsung membuat kegiatan dengan penganggaran khusus. Selama ini kami hanya menjalankan program yang telah dibuat oleh BNPT saja,” kata Hesti. Lebih lanjut menurut Hesti, meskipun belum memiliki kelembagaan yang kuat tidak mematahkan semangat FKPT untuk terus menjalankan amanah yang telah diberikan jajarannya.

“Idealnya memang BNPT harus memiliki lembaga yang secara struktural langsung nyambung dengan BNPT, namun itu butuh proses terkait dengan regulasi yang belum memungkinkan bagi BNPT untuk membentuik lembaga baru semacam BNN di Q why daerah,” kata Hesti lagi.Q

Dinkes Diminta Optimalkan UPT Kesehatan DPRD Jatim, Bhirawa Guna meningkatkan layanan kesehatan yang handal di tingkat rumah sakit tipe c dan UPT kesehatan yang ada di Jawa Timur, Komisi E meminta kepada Dinas Kesehatan provinsi Jawa Timur agar segera mengoptimalkan kembali UPT kesehatan di Jatim menjadi Rumah Sakit

Umum Daerah (RSUD) serta menyekolahkan tenaga kesehatan di rumah sakit tipe C ke dokter spesialis .

Anggota Komisi E DPRD Jatim, Agus Dono di DPRD Jatim, mengatakan dengan adanya kesempatan untuk disekolahkannya dokter spesialis oleh pemerintah tersebut, diharapkan rumah sakit

yang semula tipe C dan UPT kesehetan bisa naik kelas menjadi rumah sakit Tipe B. ”Dengan adanya pembenahan Sumber Daya Manusia (SDM) dari hulunya yaitu di RS tipe C juga bisa mengantisipasi overload rumah sakit di dr Soetomo akan berkurang, karena masyarakat yang ingin bero-

bat sudah dapat dilayani di tingkat rumah sakit tipe C tersebut,”ujarnya, Rabu (5/8).

Selain itu, Komisi E juga meminta kepada Dinas Kesehatan Provinsi Jatim juga mengoptimalkan kembali 12 UPT kesehatan di Kabupaten/ kota di Jatim untuk ditingkatkan atau dirubah menjadi rumah Sakit Umum, Namun pihaknya

apabila dioptimalkan kembali UPT kesehatan menjadi RS umum pihaknya meminta harus ada dokter spesialis.

“Dengan adanya perubahan UPT menjadi RS umum ini juga bisa membantu pelayanan kesehatan masyarakat menjadi cepat dan tidak perlu ke Rumah Sakit Dr. Q cty Soetomo lagi,”ujarnya.Q

Polda Jatim, Bhirawa Pengembalian berkas (P19) empat tersangka dugaan korupsi Bawaslu Jatim oleh Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jatim, direspon langsung oleh penyidik Ditreskrimsus Polda Jatim.

Buktinya, penyidik fokus pada pemenuhan kekurangan syarat formil dan materil yang diminta Kejaksaan.

Fokus pemenuhan syarat formil dan materil oleh penyidik Polisi ini, dilakukan atas berkas empat tersangka, yakni Sekretaris Bawaslu Jatim Amru, Bendahara Bawaslu Jatim Gatot Sugeng Widodo, dan dua rekanan penyedia barang dan jasa pada Bawaslu Jatim, Ahmad Khusaini dan Indriyono.

“Kami (penyidik, red) fokus pada penambahan kekurangan syarat-syarat yang diminta Kejaksaan atas berkas keempat tersangka dugaan korupsi Bawaslu Jatim,” kata Direskrimsus Polda Jatim Kombes Pol Nurrachman saat dihubungi Bhirawa, Rabu (5/8).

Terkait penuntasan berkas keenam tersangka Bawaslu lainnya, Nurrachman mengaku, pihaknya masih memfokuskan penambahan kekurangan pada empat berkas yang dikembalikan oleh Kejaksaan. Bukan berati proses pemberkasan terhadap keenam tersangka terbengkalai.

Melainkan penyidik masih melakukan pendalaman atas keenam tersangka.“Penyidikan untuk keenam tersangka masih jalan. Pasti akan kami buat berkasnya dan segera dilimpah ke Kejati Jatim,” ungkapnya.

Sebagaimana diketahui, penyidik Ditreskrimsus Polda Jatom telah menetapkan 10 tersangka atas kasus ini. kesepuluh tersangka ini adalah Ketua Bawaslu Jatim Sufyanto, Sekretaris Bwaslu Jatim Amru, Bendahara Bawaslu Jatim Gatot Sugeng Widodo, dua Komisioner Bawaslu Jatim Sri Sugeng Pudjiatmiko dan Andreas Pardede, serta dua rekanan Indriyono dan Ahmad Khusaini.

Sayangnya, untuk tambahan tiga tersangka lainnya, Nurrachman enggan meberitahukan nama ketiganya.

“Kan tersangkanya sudah sepuluh orang. Untuk tersangka yang baru, saya lupa nama dan jabatannya,” elaknya.

Terpisah, perihal adakah koordinasi terkait pengembalian berkas keempat tersangka Bawaslu Jatim, Kepala Seksi Penuntutan (Kasitut) Pidsus Kejati Jatim Dandeni Herdiana menambahkan, pihaknya tidak mendapat koordinasi terkait kapan berkas itu dikembalikan ke Kejaksaan. Menurutnya, pengembalian Q bed berkas merupakan kewenangan penyidik Polisi.Q

Total Bayi Atresia Bilier Capai 400 Atresia Bilier merupakan sebuah kondisi dimana saluran empedu tidak terbentuk dengan sempurna atau masalah pada saluran empedu. Hal ini menyebabkan penderita akan mengalami kerusakan liver dengan waktu yang relatif singkat, yaitu kurang dari 3 bulan. Diperkirakan total bayi Atresia Bilier di tanah air mencapai 400 orang.

Deputi Pengendalian Penduduk BKKBN Pusat, Wendi Hartanto di Surabaya menyatakan, atresia bilier dalam 1: 10.000 s/d 1: 15.000 kelahiran hidup. Hal ini berarti jumlah bayi di Indonesia yang lahir dengan kondisi Atresia Bilier setiap tahunnya mencapai 300 – 450 jiwa. Dengan demikian dapat diperkirakan setiap hari lahir 1-2 anak Indonesia dengan kondisi Atresia Bilier. ‘’ Berdasarkan perkiraan diatas, maka bisa dipastikan

bahwa sejatinya ribuan bayibayi tak berdosa itu telah meninggal dunia selama 5 tahun terakhir,’’ ucapnya.

Dicontohkannya, pada tahun 2014, pihaknya mencatat hanya ada 2 ( dua ) bayi Atresia Bilier yang berhasil menjalani operasi transplantasi hati. Sehinga dapat disimpulkan lebih dari 90% para bayi Atresia Bilier meninggal dunia tanpa sempat menjalani prosedur transplantasi hati. Menu-

rutnya, bayi yang terkena Atresia Bilier mempunyai peluang hidup yang kecil jika dibandingkan dengan bayi yang menderita penyakit selain Atresia Bilier.

Menurutnya, saat ini bayi pengidap Atresia Bilier tidak hanya berada di Jawa melainkan di luar Jawa sangat banyak mulai Aceh sampai Papua. Untuk bayibayi pengidap Atresia Bilier banyak yang meninggal hal ini dikarenakan letak rumahnya jauh dari rumah sakit besar. seperti RS Dr. Sardjito – Jogja , RS. Kariadi – Semarang dan RS. Soetomo – Surabaya. ‘’Kebanyakan bayi Atresia Bilier dirujuk di RSCM Jakarta, sehingga rumah sakit ini menjadi rujukan banyak or-

ang khususnya pasien Atresia Bilier,’’ katanya.

Lebih lanjut Wendi menyatakan, untuk orang tua bayi Atresia Bilier diharapkan memberikan makanan yang tepat bagi anaknya. Bayi Atresia Bilier disarankan mengkonsumsi susu khusus untuk perbaikan nutrisi dan hal ini berkaitan erat dengan proses mempersiapkan pasien agar bisa melakukan operasi transplantasi liver. Kendati harga susunya mahal diharapkan bayi Atresia Bilier dapat mengkonsumsi susu khusus tersebut.

Harga Susu Khusus tersebut cukup mahal, berkisar antara Rp. 250.000 s/d Rp. 270.000 .Bagi pasien yang berusia 0-12 bulan, rata-rata mengkonsumsi 5 – 10 kaleng susu / bulan. Sedangkan bagi

Dokter melakukan operasi kepada bayi Atresia Bilier. pasien yang berusia diatas 1 nuhi kebutuhan Susu tertahun rata-rata mengkon- sebut, orang tua pasien hasumsi 15 – 25 kaleng susu / rus menyediakan dana sebulan. ‘’Jadi untuk meme- besar Rp. 2000.000 s/d Rp.

dna/bhirawa

7000.000 setiap bulannya.

Celakanya lagi BPJS tidak menanggung biaya tersebut,’’ Q dna ujarnya.Q

4

OPINI Tajuk

Salat Istisqo’ dan Biopori RUMPUT di istana Bogor, sudah nampak layu kecokelatan. Daun pohon besar di kebun raya Bogor, juga mulai layu berguguran. Bogor, yang dijuluki “kota hujan” mulai dilanda kekeringan. Di pedesaan di seluruh pulau Jawa, banyak tanah dan ladang merekah. Padahal puncak musim kemarau, lazimnya baru akan terjadi pada bulan September. Saat itu diperkirakan, musim kemarau yang kering dengan situasi udara panas menyengat.

Tetapi kerusakan tanah (mengeras dan pecah-pecah) telah terjadi. Antaralain disebabkan ketahanan tanah makin rapuh, karena penumpukan sisa pupuk dan pestisida yang terurai. Hanya dengan siraman hujan ber-insensitas tinggi (dan cukup lama) bisa meng-gemburkan tanah yang merekah. Namun kondisi tanah telah terlanjur kritis, tak mampu menjadi resapan. Sehingga hujan yang tidak seberapa besar pun sudah meluap, menyebabkan banjir.

Karena itu diperlukan inovasi untuk memulihkan kondisi tanah, sekaligus untuk mencegah banjir. Hujan masih bagai solusi simalakama. Bukan lagi sekadar bermanfaat untuk mengairi sawah dan ladang, serta mengisi bidang resapan bawah tanah. Melainkan juga membawa ancaman.

Berdampak banjir yang menyebabkan kerugian keekonomian dan korban jiwa. Karena itu beberapa daerah di pulau Jawa (Banten, Jawa Barat, dan Jawa Tengah), sudah mulai digelar shalat istisqo’. Tujuannya, berdoa untuk meminta diturunkan hujan dengan intensitas “cukup.”

Tetapi berdoa untuk intensitas hujan yang cukup, wajib pula disertai upaya (aksi) nyata. Lebih lagi, pemanfaatan air (terutama air dalam tanah) telah mengalami pergeseran paradigma. Semula berfungsi sosial kini menjadi fungsi ekonomi. Dulu, air tanah merupakan kebutuhan pokok masyarakat yang biasa diupayakan dan dipergunakan secara bersama-sama, bergotongroyong. Namun pada masa kini, air tanah telah menjadi komoditas bernilai tinggi yang diusahakan melalui industrialisasi dengan investasi modal besar.

Pada sisi lain, bidang penampungan air hujan yang dibangun, juga sering gagal menyediakan air untuk mengairi sawah. Misalnya, yang terjadi pada waduk Notopuro di Madiun. Pada Agustus 2013, Waduk yang mengering digunakan oleh warga untuk bercocok tanam. Pada areal (dibatasi) seluas 6 hektar ditanami padi dan palawija. Sedangkan kebutuhan air diperoleh dengan cara memompa air yang masih tersisa, disedot dengan pompa.

Hal yang sama juga terjadi pada waduk Saradan.

Kapasita volume tampungan mestinya sampai 500 ribu meter kubik lebih. Kini tinggal separuhnya. Pada kondisi normal waduk mampu menyalurkan 420-an liter per-detik, kini hanya 170 liter. Cakupan areal yang mesti dijangkau seluas 980 hektar sawah. Sangat jauh dari memadai, walau diatur dengan cara buka-tutup bergilir sekalipun.

Musim kering tahun lalu, pemerintah memiliki program aksi nyata me-mimalisir dampak kekeringan. Yakni melalui kinerja BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana) dengan anggaran sebesar Rp 90 miliar. Misinya, membantu daerah-daerah yang mengalami kekeringan dan krisis air.

Dana tersebut di-substitusi untuk penyediaan air bersih dan pengeboran sumur. Khususnya daerah “langganan” bencana kekeringan seperti NTT, NTB, seluruh pulau Jawa, dan Lampung.

Musim kemarau kering, biasanya kurang dianggap sebagai bencana. Padahal bencana yang disebabkan oleh klimatologis (ke-iklim-an), secara tekstual masuk dalam UU Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.

Pada pasal 1 (ketentuan umum) butir ke-14, dinyatakan: “ Rawan bencana adalah kondisi... klimatologis,... yang mengurangi kemampuan mencegah ... dampak buruk bahaya.”

Kemarau kering realitanya dapat menyebabkan dampak buruk berupa gagal panen (secara ke-ekonomi-an). Juga berbagai timbulnya berbagai penyakit karena buruknya sanitasi. Maka penanggulangan dampak bencana kemarau kering, harus lebih sistemik dan inovatif. Misalnya dengan fasilitasi pembuatan bio-pori berteknologi (sederhana) memanfaatkan energi nuklir dari sinar matahari. 

Sorotan Publik

Semua tanggapan baik berupa saran dan kritik atas wajah dan kinerja birokrasi kita dalam memberikan pelayan publik dapat dikirim melalui email: harian_bhirawa@yahoo.com atau manfaatkan fasilitas surat pembaca di www.harianbhirawa.co.id atau telp ke (031) 5470650 atau faks (031) 5343359. Untuk setiap email harap disertakan nomor telpon (untuk konfirmasi ulang).

Memahami Peluncuran BBM Pertalite PELUNCURAN BBM pertalite salah satu cara PT Pertamina untuk menekan dan mengurangi kerugian akibat penjualan BBM premium yang harganya masih dikendalikan pemerintah. Penetapan harga BBM pertalite tidak tunduk pada aturan Perpres 191/2014 seperti halnya pertamax, sehingga keuntunganya sudah terukur. Apalagi kalau secara teknis, spek pertalite sesuai kebutuhan mesin jarak tempuh lebih jauh sekitar enam persen dan ramah lingkungan, maka produk ini bisa menjadi pilihan yang lebih baik dibanding harus membeli produk pertamax yang lebih mahal.

Seharusnya pemerintah konsisten terapkan formula atau alokasikan dana di APBN untuk subsidi BBM. Tetapi yang terjadi sekarang subsidi sudah tidak ada, karena pemerintah takut dihujat, sehingga harga jual BBM lebih rendah akibatnya BUMN Pertamina yang jadi korban.

Karena formula sudah tersedia di Perpres, maka setiap ada perubahan harga, buka saja perhitungannya ke publik, supaya tidak terus terjadi kisruh dan hujatan-hujatan yang tidak perlu Pertamina segera dijadikan sebagai “non listed public company” agar pengelolaannya sesuai prinsip-prinsip GCG. Dengan begitu kecurigaan dan praktek-praktek mafia bisa berkurang atau hilang.

Harga BBM sekarang, sudah tidak sesuai, karena Harga BBM waktu naik pada Januari 2014 ditetapkan pada saat kurs Rp12 ribuan, dengan harga minyak dunia 50-60 dolar AS/barel. Sekarang harga minyak dunia memang turun disekitar 49 dolar AS/barel, tetapi kurs naik ke Rp13.400 /1 dolar AS. Jadi kalau konsisten dengan Perpres No. 191/2014 harga BBM memang terpaksa harus naik. Kecuali, pemerintah mau memberi subsidi di APBN, atau pemerintah perintahkan agar BUMN yang serap kerugian seandainya harga tidak perlu naik, tetapi hal itu akan melanggar UU BUMN. Nama dan alamat ada di redaksi

HARIAN

PENDIRI : Alm. H. Moch. Said DEWAN PENASIHAT: Dahlan Iskan, Drs. Sugeng Praptoyo, SH, MM, MH, AK H. Ali Salim

Kamis Pahing, 6 AGUSTUS 2015

Calon Kepala Daerah, Parpol dan Masalah Hukum Sejumlah kandidat kepala daerah ada yang berstatus mantan narapidana dan bahkan ada yang masih menjadi tersangka (menunggu proses pengadilan). Tentu saja, fenomena ini membuat konstelasi politik menjadi ribut antara pro dan kontra. Pihak yang kontra tentu saja yang tidak berkepentingan pada calon, salah satunya kelompok masyarakat, sementara itu kelompok yang pro adalah mereka yang tergabung dalam atau punya kepentingan pada Partai Politik (Parpol). Ada banyak komentar yang bermunculan, namun masih berhenti dalam tataran wacana dan belum ada tindakan konkrit atas permasalahan tersebut.

B

eberapa nama untuk menyebut contoh antara lain; Jimmy Rimba Orgy (Wali Kota Manado), Soemarmo Hadi Saputro (Wali Kota Semarang), Utsman Ihsan (Bupati Sidoarjo), Abubakar Ahmad (Bupati Dompu), Elly Engelbert Lasut (Bupati Talaut), dan Vonny Panambunan (Bupati Minahasa) Jati diri Parpol Kebanyakan, para kandidat yang bermasalah di atas didukung oleh Parpol. Jika demikian kenyataannya, maka Parpol menjadi pihak yang layak disalahkan, seandainya usulan kandidat itu bermasalah secara politik dan hukum. Namun sebagaimana biasanya, Parpol menutup mata atas protes masyarakat yang keberatan pada kandidat mantan narapidana atau masih berstatus tersangka. Parpol bukan lagi menjadi lembaga politik, tetapi kepentingan individu dan kelompok yang menguasai Parpol itu.

Di Indonesia Parpol telah tumbuh menjadi kekuatan kepentingan, bukan Parpol sebagaimana mestinya. Dalam tataran ideal, Parpol punya fungsi sebagai berikut; (1)sosialisasi politik, (2) rekruitmen politik, (3) pengelola konflik, (4) komunikasi politik Pertama, sosialisasi politik.

Sebagai sebuah organisasi, Parpol harus mampu memperoleh dukungan luas masyarakat. Ia harus mampu “menjual diri” agar menarik perhatian masyarakat.

Sosialisasi bisa berwujud ceramah, pidato, dan penyebaran informasi bentuk lain. Ini semua dilakukan agar mendapat du-

M

mungkinkan tetapi susah dilakukan karena persyaratan yang diajukan oleh DPRD (anggotanya berasal dari Parpol) sangatlah sulit.

Karena semuanya lewat Parpol, maka maju mundurnya negara juga sangat Oleh tergantung pada ParNurudin pol. Jika kemudian di daerah punya kepala daerah yang tidak sesuai yang diharapkungan luas masyarakat. kan yang juga layak disalahkan Kedua, rekuitmen politik. adalah Parpol. Lebih konkritnya, Parpol harus punya kemamjika ada calon kepaladaerah puan mencari serta mengajak berstatus mantan napi atau masyarakat yang berbakat untuk tersangka tentu karena peran menjadi anggota. Dengan cara ini, Parpol. Diantara semua calon regenerasi Parpol bisa terjamin di yang bermasalah sebagaimana masa datang. Disamping itu, juga disebutkan di atas semuanya untuk memperluas tingkat partididukung oleh Parpol, bukan? sipasi politik masyarakat.

Mengapa Parpol harus menjaKetiga, pengelola konflik. Tak gokan mantan napi atau tersangka jarang dalam politik terjadi gesekkasus korupsi? Jika kita melihat an, pertarungan sampai perbedaan fungsi Parpol, ada fungsi-fungsi politik yang tajam, Parpol punya yang tidak berjalan sebagaimana tugas mengelola konflik-konflik mestinya. Kenapa Parpol yang itu. Konflik bisa berarti dalam mempunyai dana melimpah dan tubuh Parpol atau di luar Parpol. secara akar juga punya basis penParpol harus ikut mengelola agar dukung luas harus menjagokan tumbuh menjadi dinamika positif orang-orang bermasalah? Salah dalam iklim demokrasi. satu alasannya karena mandegnya Keempat, sarana komunikarekuitmen politik. si politik. Sebagai sarana koJika fungsi rekuitmen politik munikasi politik, Parpol harus berjalan baik, Parpol tidak akan mampu menyalurkan aspirasi pernah kehilangan kader terbaik. masyarakat ke dalam unsur-unParpol akan punya banyak stock sur sistem politik. Setelah diolah kader. Mengapa Parpol kehilangan dan menjadi kebijakan, Parpol kader terbaik sehingga orang-orang juga ikut mengomunikasikan bermasalah yang justru tampil di kembali ke masyarakat. Jadi ada muka? Bisa jadi ada kesalahan dahubungan timbal balik antara lam rekuitmen politik. Parpol hanya masyarakat dengan unsur-unsur merekrut mereka yang sebenarnya politik (salah satunya pemerintidak punya kapasitas tetapi punya tah) melalui Parpol. uang, hubungan kekerabatan, atau kekuasaan politik.

Parpol Sentris Fenomena kekerabatan dalam Betapa ideal fungsi Parpol daParpol bukan rahasia lagi. Ada partai lam kehidupan bernegara. Kasus dimana hampir semua anggota keludi Indonesia, Parpol juga punya arganya ikut terlibat dalam Parpol. peran strategis dan penting daApa yang akan bisa dilakukan Parpol lam dinamika kenegaraan. Jika secara ideal jika salah satu anggota asumsi ini disepakati, bisa dikakeluarganya terkena kasus? takan maju mundurnya negara Hal demikian juga berlaku bagi sangat tergantung pada Parpol.

Parpol yanga hanya memperhaLihat saja pencalonan kepala tikan mereka yang punya uang. daerah ataupresiden, semua pasti Akibatnya, jati diri Parpol hilang, lewat Parpol. Jalur independen yang muncul kemudian adalah bagi kepala daerah memang mekepentingan-kepentingan yang

berkaitan dengan masalah materi.

Memang, Parpol membutuhkan sumber dana yang banyak. Tetapi jika sangat ambisius memiliki sumber dana sementara mengorbankan jati dirinya sebagai Parpol, akibatnya sudah bisa diduga. Tidak bisa dipungkiri, jati diri Parpol sekarang sudah hilang sama sekali, yang muncul kemudian adalah kepentingankepentingan pragmatis.

Parpol tentu saja bisa merekrut mantan napi atau tersangka kasus korupsi, jika Parpol hanya berorientasi pada masalah materi. Kandidat tinggal membayar “mahar” pada Parpol, jadilan dia calon. Meskipun mahar Parpol tidak diperbolehkan, tetapi siapa yang bisa menjamin itu semua tidak ada? Politik uang masih menjadi dasar memunculkankandidat, apalagi jika dikaitkan dengan hubungan kekerabatan dan kepentingan politik.

Solusi Dekat Saat ini, tidak ada cara jitu dan cepat untuk mengatasi keterpurukan Parpol kita. Parpol sangatlah pragmatis untuk hanya mau mengejar kekuasaan. Tidak masalah apapun dilakukan yang penting bisa berkuasa. Protes masyarakat pun akhirnya akan dianggap angin lalu.

Sebenarnya, masyarakat tidak perlu risau mengenai hal ini.

Suatu saat jika akan Pemilu, Parpol-parpol yang sudah kehilangan jati dirinya itu tidak usah dipilih lagi. Yang paling dekat adalah tidak usah memilih calon dari Parpol jika mempunyai masalah hukum.

Hal demikian bukan tidak menghormati Hak Asasi Manusia (HAM) mantan napi atau tersangka, tetapi hanya salah satu cara menghindari keburukankeburukan di masa datang. Orang yang punya masalah hukum, kebanyakan punya kecenderungan akan bermasalah dengan hukum pula. Memilih kebijakan untuk kemaslahatan umum dengan mengorbankan sedikit orang bukan tindakan haram.

Penulis adalah dosen Fisip Universitas Muhammadiyah Malang (UMM)

OSPEK: Kekerasan atau Pendidikan Mental

asa-masa ajaran baru saat ini, setiap perguruan tinggi pasti mengadakan yang namanya orientasi terhadap mahasiswa baru atau yang lebih akrab dinamakan OSPEK. Pada dasarnya sesuai aturan Kemendikbud maupun Kemenag tidak membolehkan kekerasan terjadi selama Ospek berlangsung. Tetapi, tidak sedikit beberapa perguruan tinggi yang melanggar aturan tersebut dengan melakukan pendidikan mental bagi calon mahasiswa baru. Sungguh menjadi hal yang sangat krusial dan dilematis ketika dualism pemahaman yang terjadi antara pihak pemerintah dan mahasiswa.

Bagi mahasiswa Ospek sebagai sarana gunan memberikan pendidikan bagi mahasiswa baru yang notabene masih baru lulus sekolah menengah atas. Dimana pemikiran mayoritas mahasiswa baru masih dipengaruhi oleh kultur ketika SMA. Sehingga pendidikan mental perlu dilakukan guna mengukuhkan mereka menjadi mahasiswa yang sesungguhnya. Sementara itu, ada sebagian orang tua yang merasa khawatir dan menganggap bahwa Ospek adalah ajang bagi para mahasiswa senior untuk balas dendam dengan melakukan kekerasan kepada juniornya. Hal inilah yang hingga kini menjadi dualism pemahaman yang belum terpecahkan.

Maha yang berarti tertinggi dan siswa yang berarti orang yang sedang menuntut ilmu.

Secara keseluruahn Mhasiswa bermakna seseorang yang sedang menempuh pendidikan di perguruan tinggi. Jelas, disini ada perbedaan mendasar pola pendidkan antara siswa dan mahasiswa. Siswa cenderung belajar sesuai dengan apa yang menjadi petunjuk oleh gurunya. Sementara itu, mahasiswa cenderung belajar terhadap segala sesuatu yang dilihat,dialami, dan dirasakan. Apalagi ditambah teori yang diajarkan ketika mahasiswa sangatlah sedikit, sehingga tak

calon mahasiswa baru.

Diferensiasi pemahaman inilah yang perlu diluruskan, agar setiap orang tua maupun pihak kampus bisa menerima segala Kekerasan atau aturan yang ditetapPendidikan Mental kan oleh pemerintah.

Bagi kalangan terTanpa adanya tendensi tentu ada yang beraOleh : dan perbedaan pendasumsi bahwa Ospek patyang dirasa tidak A. Septi Irawan menjadi ajang kekerasperlu. Karena memang an. Aka tetapi, ada pula Pendidkan mental pada yang berasumsi bahwa era sekarang sangatlah Ospek adalah pendidiperlu diberlakukan terhadap genkan mental bagi calon mahasiswa erasi muda sebagai langkah untuk baru. Entah apa pemehaman mengantisipasi perubahan zaman yang benar tentang Ospek, tetapi yang semakin global. Identitas faktanya perilaku mahasiswa nasional harus mulai ditanmakan senior terhadap mahasiswa baru terhadap para mahasiswa. Agar pada dasarnya ditujukan sebagai ketika mereka menjadi pemimpin pendidikan mental. bisa menjadi seorang yang mampu Setiap menjelang ajaran baru, menjaga amanah cita-cita luhur biasanya seringkali terdengar bangsa Indonesia. berita tentang kekerasan yang dilakukan mahasiswa tingkat Mencetak Generasi Handal terhadap adik kelasnya. Memang Pendidikan mental saat ini sesuai Standar Operasional Procebukanlah hampa tanpa tujuan dure (SOP) dari para penyelengyang pasti. Melainkan memiliki gara Ospek tidak satu pun yang peran yang sangat vital terhadap menyebutkan adanya kekerasan kualitas generasi penerus bangsa selama Ospek berlangsung. Hankhususnya mahasiswa. Indoneya pendidikan mental saja yang sia saat ini tengah merasakan masih tetap dipertahankan sebagetah akibat salah mendidik gai esensi dari Ospek itu sendiri. terhadap para pejabat negara.

Biasanya kekerasan tersebut Korupsi, kolusi, dan nepotisme dilakukan oleh beberapa oknum yang menjadi budaya adalah pola mahasiswa saja yang memang pendidkan mental yang keliru dengan sengaja melakukannya. yang dilakukan oleh generasi Entah itu karena kesengajaan sebelumnya. Sekarang ini banatau kealphaan dari mahasiswa yak sekali ditemukan seseorang tingkat. Pada intinya Ospek yang pandai dalam hal keilmuan. bukanlah ladang kekerasan bagi Tetapi, tak sedikit yang memiliki mahasiswa. Sebagaia mahasiswa mental buruk. tentunya mereka mepmpunyai Mahasiswa saat ini harus etika dalam setiap tindakan tetap mendapat pendidkan menyang merka lakukan. Apalagi tal. Meskipun dari semenjak sebelumnya mereka juga pernah memasuki sekolah mereka telah mengalami hal serupa. menadapatkan pendidkan menBagi sebagian orang tua dital. Sejak SD, SMP, maupun harapkan untuk segera melaporkSMA pendidikan mental senanan oknum mahasiswa yang diduga tiasa dilakukan. MOS atau Masa melakukan pelanggran. Karena Orientasi Siswa adalah Ospek sesuai aturan Pemerintah tidak ketika masih berada di jenjang ada yang namany ke kerasan. pendidikan menengah. TujuanHanya saja pendidkan mental saja nya sama saja yaitu untuk memyang masih tetap dipethankan berikan pendidikan ental bagi sebagai langkah untuk mendidik mengherankan jika banyak para mahasiswa yang mendapat ilmu baru di luar bangku perkuliahan.

para siswa.

Tingkat kenakalan remaja yang semakin tinggi setiap tahunnya, akibat perubahan lifestyle generasi muda. Menjadi suatu ancaman yang perlu segera dihilangkan dan ditiadakan.

Mengingat generasi muda menjadi penopang bagi kelangsungan hidup suatu bangsa dan negara. Generasi muda yang handal tercetak dibawah naungan orang-orang yang handal. Oleh karena itu, semakin handal yang mencetak, maka semakin hebat pula hasil cetakannya. Saati ini yang dibutuhkan tidak hanya kepandaian semata. Mental yang baik ditunjang dengan keahlian akan menjadi hal yang sangat diutamakan.

Buah jatuh tidak jatuh dari pohonnya. Jikalau generasi saat ini yang duduk di pemerintahan melakukan kedzaliman terhadap rakyat. Maka, tak bisa dipungkiri jika generasi muda saat ini cenderung akan meniru mereka. Sehingga pendidkan metal harus senantiasa ditanamkan di segala jenjang pendidkan tak terkecuali bangku perkuliahan.

Sistem pendidkan nasional yang saat ini lebih berorientasi pada pencapaian nilai hasil belajar tanpa memperhitungkan akhlah setiap pelajar. Tentunya menjad ancaman yang harus segera diubah. Oleh karena itu, pada akhirnya saat ini ada tiga aspek yang menjadi objek penilaian, diantaranya: kognitif (penegetahuan), psikomotor (prktek), dan afektif (akhlak).

Indonesia perlu pemuda hebat yang mengisi posisi stategis dalam membangun negeri. Kepandaian dan mental yang terbentuk menjadi sesustu yang mutlak ada di era sekarang ini. Semoga dengan tujuan yang ikhlas dan jelas segala cita luhur bangsa bisa diwujudkan dengan baik.

Wakil Ketua Himpunan Mahasiswa Program Studi (HIMAPRODI) Hukum Pidana UIN Sunan Ampel Surabaya

PEMIMPIN UMUM/PEMIMPIN REDAKSI/PENANGGUNG JAWAB : Nawang Esthi Lestari REDAKTUR PELAKSANA: Titis Tri Wahyanti KOORDINATOR LIPUTAN : Wawan Triyanto REDAKTUR: Wahyu Kuncoro SN, Bambang WN , Choirul Anam, Anangsyah Isfianto, Helmi Supriyatno, Gatot Suryo Widodo Reporter : M. Ali, Siti Sulistiani, Andre Endrayana Sasmita, Rachmat Caesar BSW, Zainal Ibad, Danang Prastyo, Adit Hananta Utama, Abed Nego, William AK , Gegeh Bagus Setiadi Fotografer: Trie Diana Indahwati, Sekretaris Redaksi: Suryanthini Malang: M. Taufiq, Kabupaten Malang : Cahyono Nor Rochmah, Kota Batu: Anas Bachtiar, Pasuruan : Hilmi Husein, Pamekasan: Syamsuddin, Lumajang: Zainul Hidayat, Probolinggo: Wiwit Agus Pribadi Jember: Effendi, Sampang: Nur Cholis, Sumenep: Samsul Arifin, Bondowoso: Samsul Tahar, Situbondo: Sawawi, Tulungagung: Hadi Sucipto, Wiwieko Dh, Lamongan: Suprayitno, Jombang: Romadlon, Fathoni, Mojokerto: Hasan Amin, Kariyadi Sidoarjo: Ali Kusyanto, Hadi Sujitno, Achmad Suprayogi Gresik: Kerin Ikanto, Rokim, Tuban: Khoirul Huda Madiun: Sudarno, Blitar: Hartono, Ponorogo : Hari Bahrul Ulum, Magetan: Ivin Kurniawan, Nganjuk: Ristika, Bojonegoro: Achmad Basir, Banyuwangi: Dian Ananta Jakarta: Tjitjik Rahayu, Direktur Utama: Nawang Esthi Lestari, Direktur Umum: Wahyu Kuncoro SN, Direktur Keuangan Mira Damayanti Komisaris Utama: Sugeng Praptoyo, Komisaris: Bambang WN, Hasan Amin, Suprayitno, Malang: Gatot Soekardi, Ratna Nirmala, Lumajang: Didit Nur Jadit, Bondowoso: Hasto Pramudyo, Manager Produksi, Sirkulasi dan Periklanan: Sri Eddy Haryanto, Manajer Keuangan: Anangsyah Isfianto, Administrasi Keuangan: Etti Sri Kustini, Sri Poernomo, Sekretaris Perusahaan: Rani Cholyvianti, Sirkulasi: Titiek Yuliati (Koordinator), Andi Basuki, Nike Kusumawati, Utomo Pagon, Distribusi: Tatok Arly (Koordinator), Suparto, Mulyadi, Pracetak:Ali Sulkan (Koordinator), Danu Setiawan, Achmad Tauriq Imani, Trisno purnomo, Onny Agung S, Oki Abdul Sholeh. Sekuriti: Saiful Hidayat, Agus Mulyono Alamat Kantor Pusat/Iklan/Redaksi: Jalan Indragiri 73 Surabaya, Telp : 031- 561-5454, Fax : 031-561-9009, Email Iklan: bhirawa_indragiri@yahoo.com, Email Redaksi: harian_bhirawa@yahoo.com Sirkulasi: Jalan Pengenal 5, Surabaya (60174), Telp : 031- 547-0650 (3 lines), Fax : 031-534-3359, Email Sirkulasi: bhirawasirkulasi@yahoo.com Bhirawa Online : http://www.harianbhirawa.co.id Bank: Bank Mandiri (BBD Jembatan Merah) Surabaya, No. Rek:140.0080000053, Percetakan: PT Media Nusantara Press SIUPP: Nomor 159/SK/Menpen/SIUPP/A.7/1986, 22 April 1986.

Tarif Iklan: Iklan Baris Rp. 7.500/baris (maksimal 5 baris), Iklan Tender/Lelang Rp.10.000/mm kolom, Iklan Display warna (FC) Rp.10.000/mm kolom, Iklan Display hitam putih (BW) Rp.7.500/mm kolom. Harga belum termasuk PPn 10%.

Kamisi Pahing 6 AGUSTUS 2015

SIDOARJO-GRESIK-MOJOKERTO

KELANA

Pengoblos Tabung Gas Elpiji Ditangkap Polisi Gresik, Bhirawa Nasib apes dialami Joko Sumber (32), warga Driyorejo, Gresik. Maksudnya kepingin mendapat uang secara instan namun justru harus berurusan dengan polisi. Sebab Joko tertangkap basah sedang mengoplos isi elpiji 3 kilo kedalam tabung gas elpiji 12 kilo untuk keuntungan pribadi.

Dalam pengakuanya tersangka Joko kepada polisi, pengisian elpiji dilakukan menggunakan alat dua regulator. Yang dihubungkan dengan selang gas, pada saat memindahkan isi elpiji ke ukuran 3 kilo ke dalam tabung elpiji 12 kilo.

Namun sebelumnya tabung itu, lebih dahulu dipanaskan dengan menggunakan air panas yang diletakkan di dalam bak.

Setelah di rasa cukup, kemudian elpiji 3 kilo itu diangkat dan posisi elpiji 3 kilo diletakkan lebih tinggi dari posisi elpiji 12 kilo. Pada saat mengisi, tabung gas elpiji 12 kilo, lebih dahulu di beri dengan es batu. Supaya sewaktu proses pemindahan pengisian, tabung elpiji tak mudah meledak serta mempercepat dalam pengisian.

Ditambahkan tersangka Joko, dalam melakukan oplosan gas elpiji. Setiap harinya bisa menghasilkan elpiji 12 kilo, jumlahnya 4 hingga 5 tabung gas. Dari hasil pengoplosan, satu tabung gas elpiji 12 kilo mendapatkan keuntungan sebesar Rp60 ribu. Dan perbuatan itu dilakukanya selama empat bulan sebelum akhirnya di tangkap polisi.

Kapolres Gresik, AKBP Ady Wibowo ketika dikonfirmasi, membenarkan telah menangkap tersangka pengoplos tabung gas elpiji 3 kilo ke 12 kilo. Modus yang digunakan tersangka, yaitu dengan cara cukup sederhana. Dan terungkapnya kasus pengoplosan ini, bermula polisi curiga karena tersangka membeli gas elpiji ukuran 3 kilo dengan jumlah.

Padahal, tersangka bukan agen gas elpiji resmi dan hanya penjual biasa.Q kim

Dhamrony Kandidat Ketua Komisi C Jabatan Ketua Komisi C DPRD Sidoarjo yang bakal ditinggal Nur Achmad setelah yang bersangkutan mencalonkan diri sebagai Cawabup, menjadi jabatan yang menggiurkan. Sesuai aturan jabatan itu menjadi kewenangan Fraksi Kebangkitan Bangsa, namun anggota komisi fraksi lain mempunyai kekuatan yang bisa menentukan, siapakah sosok yang pantas menjadi ketua komisi itu?.

Nama calon yang kuat menggantikan posisi Nur Achmad sebagai Ketua Komisi C adalah Dhamrony Chudlori. Dia merupakan anggota PKB yang sangat senior, menjabat anggota DPRD selama dua periode. Dan kini dipercaya menjadi Tim Pemenangan Paslon Saiful Ilah (petahana)-Nur Achmad Syaifudin. Kepemimpinan serta kemampuan memimpin juga tak diragukan.

Namun dalam politik menurut anggota FKB, Iwan hamzah, Dalam politik itu warna hitam

bisa menjadi putih.

Iwan tak bisa dipandang sebelah mata, karena merupakan figur yang tak ambisius, santun , rendah hati dan mau mendengar orang lain. Namun jauh hari Hamzah mengaku tak berminat menjadi Ketua Komisi C. Dia bahkan juga tak berselera menjadi anggota Tim Banggar, Banmus atau Banleg. ‘’Sudahlah saya tak perlu masuk ke dalam tim apapun, yang penting akui saya sebagai anggota dewan. Itu sudah

cukup,’’ ujarnya.

Menurut pandangan sumber salah satu anggota Komisi C, di luar Dhamrony yang mulai diperhitungkan menjadi pengganti Nur Achmad (yang 24 Agustus resmi melepas jabatan anggota dewan), adalah Isa Hasanudin. Dia juga dedengkot PKB yang menjabat dua periode. Orangnya pendiam namun cukup disegani.

Isa yang kini menjadi anggota Komisi B, bila fraksi PKB menghendaki bisa saja ditarik ke Komisi C untuk di plot sebagai ketua komisi.

Bagaimana dengan Nasik, Sekretaris DPC PKB yang akan menerima PAW dengan mengganti Nur Achmad? Nasik meskipun jabatan di partai sangat strategis namun dia masih baru di legislatif. Namun bila FKB menghendaki, bisa saja Nasik yang meloncat

Jembatan Sembayat Segera Diperbaiki Gresik, Bhirawa Kemacetan diprerdiksi kembali akan terjadi di jalur Pantura (Pantai Utara) Gresik. Ini terkait dengan rencana perbaikan Jembatan Sembayat, Kec Bungah yang dilakukan Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional (BBPJN) dalam waktu dekat ini. Jembatan yang melintang diatas Bengawan Solo ini akan diperbaiki Bulan Agustus 2015 ini.

Perbaikan Jembatan Sembayat ini dilakukan menyusul setelah perbaikan dua jembatan, yaitu Jembatan Manyar dan Tangok, di Kec Manyar yang selesai seminggu sebelum Lebaran lalu. Perbaikan Jembatan Sembayat itu merupakan masih dalam satu paket dengan perbaikan Jembatan Manyar dan Tanggok yang menelan anggaran sekitar Rp380 miliar dari APBN. Menurut Bambang Isdianto, Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Pemkab Gresik, perbaikan Jembatan Sembayat akan dilakukan dalam Agustus ini.

Namun, kapan pastinya masih belum tahu. ‘’Pokoknya dalam Bulan Agustus ini. Perbaikan Jembatan Sembayat itu masih satu paket dengan Jembatan Manyar dan Tanggok,’’ kata Bambang Isdianto, Selasa (4/8).

Selain perbaikan Jembatan Sembayat, nanti juga akan dibangun jembatan baru sebagai jembatan alternatif. Lokasinya yaitu berada di lokasi jembatan lama, yaitu kanan jalan dari arah Gresik. Kini masih tengah dilakukan pembebasan rumah warga yang terkena kepras .

Jembatan baru itu akan dibangun tahun 2016 mendatang. Anggarannya diperkirakan mencapai Rp240 miliar yang bersumber dari APBN juga.

Pembangunan jembatan alternatif itu untuk memperlancar arus transportasi di kawasan jalur Pantura. Q eri

naik.

Anggota komisi C dari PDIP, Tarkit Erdiyanto menyatakan, walaupun siapa yang jadi Ketua Komisi C menjadi kewenangan FKB, namun fraksi lain juga bisa merubah peta.

Bila calon yang diusung FKB dinilai tak kapable, maka anggota komisi dari fraksi lain bisa mengajukan usulan.

Komisi C, menurutnya, pernah mempunyai pengalaman periode lalu, ketika anggota FKB, Anik Maslachah diusulkan menjadi Ketua Komisi C oleh partainya. Namun anggota komisi C dimotori Taufik Hidayat (gandhu) mengirimkan surat penolakan yang beru jung Anik gagal menjadi Ketua Komisi C. Berikutnya digantikan Nur Achmad.

Sementara ini pihaknya belum tahu siapakah jago yang diusung FKB untuk meng-

gantikan Nur Achmad. ‘’Kami hormat dengan aturan yang menempatkan Ketua Komisi C dijabat anggota FKB, namun fraksi lain juga akan melakukan penilaian, apakah yang bersangkutan layak menjadi Ketua Komisi C,’’ ucapnya.

Dia beranggapan FKB pasti mau mendengar masukan dari fraksi lain.

Dua anggota FKB yang mengalami PAW adalah Nur Achmad dan Abdul Kolik yang sama-sama maju sebagai Paslon Pilkada Sidoarjo 9 Desember 2015. Satu lagi yang di PAW adalah Warih Andono dari Golkar. Warih yang Ketua Fraksi Golkar maju sebagai Cabup berpasangan dengan Imam Sugiri. Ketiga anggota ini sudah menyerahkan surat pemberitahuan ke Sekwan untuk maju dalam Pilkada Sidoarjo.Q hds

Dewan Tuding Dindik Sembrono Salah Posting Dana Rehab Sekolah Rp 1,5 Miliar Kota Mojokerto, Bhirawa Kalangan DPRD Kota Mojokerto menilai kinerja Dinas Pendidikan (Dindik) Kota Mojokerto sembrono. Pasalnya anggaran rehab sekolah senilai Rp1,5 miliar yang sudah dianggarkan dalam APBD 2015 dicoret karena salah posting di APBD.

Sebelum Pensiun, PNS Dilatih Wirausaha Pemkab Gresik, Bhirawa Bupati Gresik Sambari Halim Radianto berharap agar dalam pembinaan para PNS (Pegawai Negeri Sipil) yang memasuki purnatugas, mengikutsertakan pihak perbankan. Kalau mereka sudah dilatih kewirausahaan lalu tak mempunyai modal, terus kapan bisa memulai berwirausaha.

Menurut bupati, sebaiknya kalau mengadakan pelatihan mengikutsertakan perbankan atau setidaknya Baznas yang kini juga telah banyak menyalurkan dana.

Pernyataan ini disampaikan pada Selasa (5/8) di Ruang Mandala Bakti Praja Kantor Bupati Gresik. Saat itu Bupati dan Wakil Bupati Gresik Sambari – Moh. Qosim hadir bersama dalam membuka acara bimbingan teknis dan pembekalan bagi 180 orang PNS yang akan memasuki pensiun. Para peserta itu akan memasuki masa purna tugas pada periode tahun 2016 sampai awal tahun 2017.

Bupati mengingatkan pentingnya berkegiatan setelah pensiun. ‘’Setelah dibekali nanti, anda harus bisa mengembangkan untuk bisa menjadi UKM. Kalau PNS guru serta dokter tentu masih melakukan aktifitas sesuai keahliannya. Misalnya memberi les Mata Pelajaran Matematika, Bahasa Inggris dan lain sebagainya. ‘’Seperti dr Sugeng Widodo (Kepala Dinas Kesehatan) ini juga pasti tak akan pensiun, karena dia sudah ditunggu pasiennya di tempat prakteknya,’’ ujar Sambari kepada Kadis Kesehatan yang juga turut menjadi peserta.

Sementara Wakil Bupati Gresik, Mohammad Qosim mengingatkan agar semakin tua dimana waktu semakin luang, agar lebih banyak berdoa dan berzikir.Q eri

5

rokim/bhirawa

Ahmad Nurhamim berbaju putih mengacungkan ibu jari, saat menyerahkan berkas dan langsung diperiksa Ketua KPU Kab Gresik, Akhmad Roni.

Arjuna Lengkapi Berkas Pendaftaran ke KPU Tepis Tudingan sebagai Calon Bupati Boneka Gresik, Bhirawa Guna menepis tudingan calon bupati boneka, pasangan calon Cabub-Cawabub yang di berangkatkan dari Partai Golkar, Ahmad Nurhamim-Junaidi (Arjuna), Selasa (5/8) kemarin telah melengkapi berkas ke KPU Kab Gresik. Hal ini sebagai bukti keseriusan ikut dalam Pilbub pada bulan Desember mendatang. Serta menyatakan siap menang dan bertarung dengan pasangan SambariQosin (SQ) dan Khusnul Huluq-Ahmad Ruba’ie (Berkah).

Usai menyerahkan berkas kepada wartawan, Nurhamim menjelaskan, kedatangannya ke KPU untuk melengkapi berkas. Sebagai syarat ikut maju dalam Pilbub yang kemarin belum dilengkapi. Hal ini juga untuk membuktikan kalau siap bersaing dengan dua pasangan calon lain. ‘’Sekarang kami melengkapi berkas pendaftaran. Hal ini sebagai bukti kalau pasangan dengan jargon Arjuna yang di berangkatkan dari Partai

Golkar. Serius untuk maju Pilbub Gresik dan tidak akan main-main seperti anggapan banyak orang bahwa kami hanya calon ‘boneka’,’’ katanya dengan nada serius .

Sementara persyaratan yang dilengkapi meliputi surat tak pernah bermasalah hukum, surat SKCK, surat tak dalam dicabut hak suaranya, surat tak mempunyai hutang dengan kerugian negara dan kepailitan.

Dan dari sekian persyaratan pasangan calon Arjuna, tinggal satu saja yaitu Surat Laporan Harta Kekayaan Pen yelenggara Negara ( LHKPN ). ‘’Sore ini (kemarin, red), bersama Cawabub Junaidi kami akan terbang ke Jakarta mengurus surat itu,’’ ujarnya.

Ditambahkan Nurhamim yang juga mantan Wakil Ketua DPRD periode tahun 2009 - 2014, untuk melengkapi berkas ini menjadi komitmet dan tanggung jawab terhadap partai yang sudah memberikan rekom. Juga tanggung jawab kepada konstituen par-

tai dan Partai Golkar yang telah memberikan amanah tak akan disia-siakan. Kami bersama teman-teman tim sudah sepakat untuk menang, juga membesarkan Partai Golkar dan sekali lagi menepis tudingan kalau kami calon ‘boneka’ seperti anggapan banyak orang di luar sana.

Terpisah Ketua KPU Kab Gresik, Akhmad Roni mengatakan, dari pemanggilan perwakilan Parpol pada masing-masing pasangan calon.

Dari pasangan calon Ahmad Nurhamim-Junaidi (Arjuna) yang sudah dan tinggal surat dari LHKPN yang belum tercantumkan. Dari pasangan calon Sambari-Qosim (SQ) dan Khusnul huluq-Ahmad Ruba’ie (Berkah) belum.

Dan penetapan berkas persyaratan hingga tanggal 7 Agustuts mendatang, bila persyaratan belum di penuhi pasangan calon. Maka KPU, pasti akan mencoretnya dari daftar calon peserta Pilbub pada bulan Desember mendatang.Q kim

Dana bantuan proyek rehabilitasi dan penambahan Ruang Kelas Baru (RKB) senilai lebih dari Rp1,5 miliar untuk delapan Madrasah Ibtidaiyah (MI) dan satu Sekolah Dasar (SD) Islam di wilayah Kota Mojokerto gagal direalisasi.

Proyek yang sudah dianggarkan dalam APBD 2015 pada pos belanja Dinas Pendidikan Kota Mojokerto ini dipangkas habis. Hal ini dilakukan, karena Dinas Pendidikan mengaku salah dalam melakukan posting anggaran.

Ketua Komisi III DPRD Kota Mojokerto, Junaidi Malik, menilai pencoretan itu merupakan bentuk kelemahan Dinas Pendidikan yang cukup nyata. Pasalnya, aturan yang sudah ada sejak tahun 2012 itu tak pernah dipelajari secara utuh. ‘’Aturan itu kan sudah lama. kenapa tahun lalu berani?

Dan baru sekarang ada pem batalan,’’ telisiknya.

Seharusnya, ujar Juned, sapaan akrab Junaedi Malik, pemerintah tegas dalam mengantisipasi aturan itu. ‘’’Kalau tahun lalu berani, kenapa sekarang tidak?,’’ singgung dia.

Drop penganggaran ditengah jalan, ulas politisi PKB itu, tak lepas dari penyusunan program. Apalagi Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) juga sudah diterbitkan. ’’Dinas Pendidikan sama sekali tak becus. Kalau berani memploting, harusnya berani menjalankan program itu,’’ tegas Juned, kemarin.

Menurut Juned, atas pembatalan kucuran dana hibah ke sejumlah sekolah itu sebenarnya bisa disiasati. Hal itu sesuai dengan hasil konsultasi komisi III ke Kementerian Agama beberapa waktu lalu. ‘’Bisa dilakukan MoU atau pakta integritas.

Di sana bisa disebutkan jika hibah sebagai upaya mencerdaskan anak bangsa. Namun sayangnya, hal itu tak dilakukan Dinas Pendidikan.

Dinas Pendidikan sama sekali tak mau belajar dan bekerja serius dalam meningkatkan kecerdasan mas yarakat Kota Mojokerto. Mereka kurang tanggap, kurang antisipastif dan sama sekali

kariyadi/bhirawa

Junaedi Malik tidak mau kerja,’’ tudingnya.

Terkait kondisi ini, Haryanto, Kepala Dinas Pendidikan Kota Mojokerto mengatakan, dengan terpaksa sembilan sekolah dicoret dari daftar penerima bantuan hibah dan Bansos karena beberapa hal. Untuk delapan MI dibatalkan, karena sekolah yang bersangkutan dibawah naungan Kemenag (Kementerian Agama).

Sebelum dicoret, tertera dalam APBD 2015 bantuan penambahan RKB MI Paradigma Baru dan MI GUPPI sebesar Rp532 juta. Penambahan RKB MI Sunan Kalijogo Rp175 juta, RKB SDI Miftakhul Hikmah, Rp120 juta. Rehab berat untuk lima MI, yakni MI Alkarimah Rp175 juta, MI Darul Huda Rp200 juta, MI Nurul Huda I Rp135 juta, MI Nurul Huda II Rp120 juta, MI Hidayahtullah Plus, Rp238.824 juta.

Selain itu, bantuan prasarana untuk SDI Permata, Meri Rp90 juta dialihkan untuk bantuan non fisik dalam P-APBD 2015. Dipaparkan Hariyanto, karena dibawah naungan Kemenag, maka MI yang bersangkutan semestinya mengajukan permohonan rehab atau RKB kepada Kemenag setempat.

Kalau Kemenag tak ada anggaran, baru mengajukan ke wali kota. ‘’Setelah itu kita menganggarkan dengan membuat perjanjian kerja sama. Itu pun dananya tak langsung diberikan ke sekolah tapi dihibahkan ke Kemenag untuk kemudian dibagian ke MI,’’ katanya.Q kar

Kepala SKPD Sidoarjo Wajib Ikut Lomba Masterchef Untuk meramaikan perayaan HUT Kemerdekaan RI ke-70, Pemkab Sidoarjo akan menggelar lomba memasak bagi Kepala SKPD. Lomba yang bertitel Lomba Masterchef itu wajib diikuti sekitar 60 Kepala SKPD yang ada.

Menurut Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kab Sidoarjo, Sri Witarsih SH, lomba ini digelar selain sebagai penghargaan pada jasa para pahlawan bangsa, juga dimanfaatkan sebagai sarana perekat hubungan kerja dan sarana refresing bagi pejabat Sidoarjo yang selama ini sibuk dengan rutinitas kerja. ‘’Kita akan membuat lomba ini untuk senang-senang dan seru-seruan, siapa tahu ada bakat terpendam dalam masak memasak,’’ komentar Witarsih, saat memberikan arahan dalam tehnical meeting lomba, di ruang lantai 2 Sekretariat Sekda Sidoarjo, Rabu (5/8) kemarin.

Lomba akan digelar pada

Selasa, 11 Agustus 2015, di halaman tengah Sekretariat Pemkab Sidoarjo. Lomba ini, selain akan diikuti Kepala SKPD, juga akan diikuti Bupati dan Wakil Bupati Sidoarjo. Karena itu, bagi Kepala SKPD yang berhalangan tidak bisa ikut dalam kegiatan ini diminta untuk segera melapor pada dirinya. Apa alasan dan kendalanya tidak bisa ikut.

Para Kepala SKPD di Sidoarjo baik itu yang pria maupun yang perempuan, kata Witarsih, dalam lomba masterchef ini akan diharuskan untuk membuat masakan rujak ulek dan es dawet. Agar kelihatan seru dan lucu, mereka wajib untuk memakai pakaian pahlawan atau pa-

kaian kedaerahan. Agar pakaian tidak kotor, mereka juga akan memakai celemek. ‘’Kalau ada yang pakai pakaian dinas, akan langsung didiskualifikasi,’’ kata Witarsih, didampingi Kabag Organisasi, Ahadi Yusuf, yang menjadi panitia seksi lomba.

Dalam lomba masterchef ini, pemenangnya nanti bisa saja bukan dari Kepala SKPD perempuan. Tapi bisa saja dari Kepala SKPD pria. Sebab pada zaman sekarang ini, pekerjaan masterchef tak hanya digeluti perempuan saja.

Tapi juga oleh para pria. Malah kadang-kadang pria lebih unggul dari perempuan. ‘’Ngomong-ngomong suami saya itu juga pinter masak lho,’’ kata Witarsih tersenyum.

Untuk meramaikan perayaan HUT Kemerdekaan RI tahun 2015 ini, lanjutnya, BKD Sidoarjo juga sudah mengirimkan Surat Edaran (SE) ke semua SKPD, agar ditempat

ali kusyanto/bhirawa

Kepala BKD Sidoarjo, Sri Witarsih, didampingi Kabag Organisasi, Ahadi Yusuf, memberikan paparan technical meeting lomba masterchef pada para PNS dari berbagai SKPD di Kab Sidoarjo. kerja mereka juga digelar kegiatan lomba-lomba yang bersifat tradisional.

Panitia seksi lomba, Ahadi Yusuf, menyampaikan lomba masak-memasak seperti ini pernah digelar di sekretariat Pemkab Sidoarjo pada tahun

2014 kemarin. Hanya saja saat itu, yang menjadi peserta hanya Kepala Bagian. Akhirnya pada tahun 2015 ini, ia mengusulkan agar lomba seperti itu juga bisa diikuti semua Kepala SKPD di Kab Sidoarjo.Q ali

JAWA TIMUR

6

Kamis Pahing 6 AGUSTUS 2015

Paslon Ari-Ari Bantah Tudingan Calon Boneka Di Situbondo, Semua Berkas Paslon Cabup Cawabup Belum Lengkap Kab Kediri, Bhirawa Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kediri yang diusung dari Partai Gerindra dan Partai Amanat Nasional (PAN) Ari Purnomo Adi - Arifin Tafsir (Ari-Ari) membantah tudingan Calon Boneka dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kediri periode 2015-2020, Rabu (5/8).

Ari Purnomo Adi saat menerima hasik tes kesehatan menyatakan jika tudingan itu tidak benar, dan memastikan dirinya bukanlah pasangan boneka dalam Pilkada Kabupaten Kediri ini.

"Kalau bicara soal ini kita berbicara tentang niat, yang tahu kita sendiri dan Tuhan yang tahu, yang pasti kita bukan Boneka," tegas Ari. Ketua DPC Gerindra Kediri Arif Junaidi sebelumnya juga membantah tudingan itu, dia mengatakan jika figur yang direkom DPP Partai Gerindra adalah figur yang layak secara potensial dan finasial dari 8 nama yang diajukan. "Yang jelas kami targetkan 75 persen untuk pemenangan pemilu nanti," kata Arif ketika itu.

Diketahui, banyak tudingan miring yang dilontarkan melalui Media sosial jika pasangan AriAri adalah pasangan boneka yang sengaja dipasang incumbent se-

bagai strategi untuk kembali menjabat sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kediri.

Sementara itu, untuk mencapai target menang dalam Pilkada nanti, Ari-Ari sudah membentuk tim pemenangan juga menyiapkan bebrapa posko pemenangan dibeberapa titik sebagai tempat koordinasi Tim pemenangannya.

Tak hanya itu, Ari-Ari juga telah membentuk tim untuk belajar Administrasi Pemerintahan jika dirinya berhasil menduduki AG1.

"Ada 3 titik posko pemenangan.

Kita juga mengundang tim ahli.

Kan saya baru dalam pemerintahan, saya harus belajar pemerintahan , tentang APBD, tentang Peraturan, Tim ahli yang kasarannya kita itu belajar," kata Ari pada Wartawan usai menerima hasil tes kesehatan di Kantor KPUD. Kendati demikian pihaknya belum melakukan langkah reel,

sebab masih menunggu tahapan perbaikan persyaratan pasangan calon yang akan diserahkan pada tanggal 7 agustus nanti, namun pihaknya sudah melakukan konsolidasi dengan anderbo-anderbo partai, dan menggalang relawanrelawan yang siap bergabung.

"Untuk langkah reelnya kita masih menunggu penetapan. Saat ini yang dapat kita lakukan adalah konsolidasi serta melakukan penggalangan relawan, dan Alhamdulillah sudah banyak relawan yang bergabung dengan kita," terangnya.

Sementara dalam penyerahan hasil tes tersebut, kedua pasangan calon yakni Ari Purnomo AdiArifin Tafsir (Ari-Ari) dan Haryanti-Masykuri (Harmas) dinyatakan sehat jasmani maupun rohani oleh Rumah Sakit Saiful Anwar Malang. Namun kendati sudah lolos dalam tes kesehatan kedua pasangan ini belum tentu bisa lolos jika tidak bisa melengkapi persyaratan administrasi hingga masa perbaikan selesai.

Belum Lengkap Sementara itu, Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Situbondo, memberi batas tiga

hari kepada seluruh pasangan calon Bupati dan calon Wakil Bupati guna melengkapi berkasnya. Pasalnya, berdasarkan hasil verifikasi semua berkas pasangan calon masih belum lengkap saat pertama kali mendaftar ke KPUD Situbondo.

Menurut Komisioner KPUD Situbondo, Badrus Saleh, semua pasangan calon diberi batas waktu melengkapi berkasnya sejak kemarin hingga Kamis (6/8). Badrus mengatakan, setelah pasangan calon Bupati dan calon Wakil Bupati sudah selesai melengkapi berkasnya, KPUD akan kembali melakukan verifikasi. “Ini sesuai dengan ketentuan Komisioner KPUD yang memiliki batas waktu tujuh hari untuk merampungkan proses verifikasi berkas-berkas calon,” ujar Barus Saleh.

Setelah itu, lanjut Badrus Saleh, KPUD akan mengumumkan berkas pendaftaran semua pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati yang sudah dinyatakan lengkap atau belum pada 24 Agustus mendatang. Tidak hanya itu, kata pria yang juga Ketua Umum GP Ansor Situbondo itu, saat ini KPUD Situbondo telah menerima hasil tes kesehatan ketiga pa-

sawawi/bhirawa

Sejumlah pengurus partai PPP membahas kelengkapan pasangan calon cabup cawabup Situbondo 2015-2020, kemarin. sangan calon Bupati dan calo Wakil Bupati Situbondo. “Hanya saja pihaknya belum mengetahui hasil tes kesehatan tersebut yang dikirim Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soebandi Jember,” aku Badrus Saleh.

Menurutnya, sesuai ketentuan PKPU, pihaknya tidak diperintahkan mengumumkan hasil tes

Otonomi Daerah Lahirkan LGC

KILAS JATIM

Jika Disetujui, 1.006 THL Segera Diangkat CPNS Bangkalan, Bhirawa Perjuangan sebanyak 1.006 Tenaga Harian Lepas (THL) Ketegori Satu (K-1) Kabupaten Bangakalan, menemui titik terang. Pasalnya, kasasi yang diajukan oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN) ditolak oleh Mahkamah Agung.

Sehingga ribuan THL tersebut berhak untuk diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). "Sebagai penasehat hukum THL, saya telah menerima putusannya dan sudah saya serahkan ke Bapak Bupati," kata penasehat hukum THL K-1 Kabupaten Bangakalan, M. Syafik, kepada wartawan, Rabu (05/08).

Menurutnya, dengan adanya penolakan tersebut, sebanyak 1006 THL berhak untuk diangkat menjadi CPNS. Hal itu sesuai dengan ketentuan pasal 4 dan pasal 6 PP No. 56 Tahun 2012, Tenaga honorer yg telah dinyatakan Memenuhi Kriteria sebagai Kategori 1 (K1) harus diangkat menjadi CPNS pada tahun anggaran berjalan.

"Semestinya ribuan THL itu diangkat pada tahun 2012 lalu, karena sudah dinyatakan lolos menjadi K-1 oleh BKN," jelasnya.

Namun kenyataannya, lanjut Syafik, mereka bukan diangkat. Justru yang terjadi sebaliknya. Mereka dianulir sebagai THL K-1 karena dinyatakan tidak sesuai aturan penganggaran, berdasarkan hasil Audit Tujuan Tertentu (ATT).Q mb8

Waduk Nipah Sampang Uji Coba Tahun Ini Sampang, Bhirawa Bendungan Nipah yang ada di Desa Montor, Kecamatan Banyuates, Sampang, sudah hampir setengah abad belum difungsikan. Bendungan yang mulai dibangun sejak 1983 tersebut tidak berfungsi karena terkendala pembebasan lahan untuk area bendungan, namun Pemkab Sampang memastikan tahun 2015 akan dilakukan uji coba operasional.

Saat ini, bendungan yang sudah siap dioperasikan secara fisik banyak dimanfaatkan masyarakat untuk area wisata. Padahal, fungsi utamanya sebagai penampung air baku irigasi yang digadang-gadang bisa mengairi lahan seluas 1.150 hektare (ha).

Wakil Bupati Sampang fadilah Budiono, mengatakan memang rencana uji coba operasi waduk nipah dipastikan bulan Oktober 2015 ini, namun pihak pemerintah masih terus melakukan sosialisasi pada masyarakat setempat yang masih mengeluhkan terkait pembebasan lahan yang dianggap pembayarannya bukan pada pemilik lahan.Q lis

kesehatan, karena hasil tes medis tersebut akan menjadi bagian dari lampiran berkas masingmasing pasangan calon. “Oleh karena itu, saya belum bisa memastikan apakah semua pasangan calon sudah dinyatakan lulus tes kesehatan atau sebaliknya,” pungkas Badrus Saleh.Q van,awi

samsudin/bhirawa

Kepala Dinas Pendidikan Pamekasan, Muhammad Yusuf Suhartono, bersama Dirjen Dikdas Kementerian Pendidikan & Kebudayaan, Hamid Muhammad, saat sosialisaai PKP-SPM Dikdas Tingkat Kabupaten, di aula PKPRI.

Program PKP-SPM Pendidikan Dasar Disosialisasikan Pamekasan, Bhirawa Dinas Pendidikan (Diknas) Pamekasan, mensosialisasikan program Pengembangan Kapasitas Penerapan dan Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar (Program PKPSPM Dikdas) pada pemangku kebijakan bidang pendidikan tingkat Kabupaten, berlangsung di Aula pertemuan PKPRI Pamekasan, kemarin.

Sosialisasi dibuka Kepala Dinas Pendidikan diikuti oleh 45 peserta, dari utusan Dinas Pendidikan, Kantor Kemenag, DPRD, Sekretariat daerah, Bappeda, Balitabangda dan SKPD lingkup Pemkab Pamekasan, PGRI, Dewan Pendidikan.

Kegiatan sosialisasi program PKP-SPM Dikdas ini dihadiri pemateri dari Kementerian Pendidikan & Kebudayaan dan Tim Konsultan yang diawali Rapat Koordinasi dipimpin oleh Dirjen Dikdas Kementrian Pendidikan & Kebudayaan, Hamid Muhammad.

Program PKP SPM Dikdas, terdiri dari Program peningkatan kapasitas pengelola pendidikan tingkat Kabupaten, Program peningkatan kapasitas manajemen tingkat Madrasah (Sekolah, Red), Program peningkatan pengetahuan dan kependidikan masyarakat, dan program peningkatan integrasi SPM yang efektif.

Di masing-masing program dalam bentuk

kegiatan sosialisasi, lokakarya, pelatihan, pengumpulan data, rapat koordinasi dan monitoring ke sekolah. Kegiatan itu melibatkan instansi terkait dan stakeholder, berbagai pemangku bidang pendidikan sebanyak 2.615 orang peserta.

Kepala Dinas Pendidikan Pamekasan, Muhammad Yusuf Suhartono, Pamekasan bersyukur mendapat kepercayaan mengelola program PKP-SPM Dikdas ini. Se-Indonesia yang mendapat program ini tahun anggaran 2015 dan 2016 sebanyak 108 Kabupaten/Kota.

Yusuf mengakui, bahwa hasil survey dilakukan konsultan dengan 27 indikator pencapaian SPM di Pamekasan selama ini memang jauh dari harapan. Namun adai indikator tertentu banyak yang memiliki nilai bagus. “Misalny, segi jarak antara siswa dengan sekolah, antara siswa dengan SD maupun SMP sudah memenuhi pensyaratan seratus persen,” ungkapanya.

Ditandaskan, bahwa perlu mendapat perhatian serius, yakni aspek sarana dan prasarana, guru, laboratorium, perpustakaan dan lain sebagainya. “Angka pencapaian indikator pencapaiannya masih rendah, ada di bawah 10 persen. Itu semua, harus mendapat perhatian serius diprogram n PKP-SPM Dikdas ini,” pintanya.Q din

Lamongan, Bhirawa Tidak akan ada program Bernama Lamongan Green and Clean (LGC) yang memiliki dampak sosial dan lingkungan luar biasa tanpa adanya otonomi daerah. Hal itu disampaikan Bupati Lamongan Fadeli saat menghadiri Awarding LGC di Waduk Gondang, Rabu (5/8).

Menurut Fadeli, dampak otonomi daerah yang memberikan keleluasaan kepada daerah untuk berinovasi sangat besar bagi Lamongan. Sehingga lahirlah inonasi bernama LGC. Karena LGC, lanjut Fadeli, lingkungan di Lamongan kini jadi lebih indah, teduh dan rindang. Sampah yang dulunya dianggap sebagai barang menjijikkan, masih menurut Fadeli, kini bisa didaur ulang dan dikenakan ibu-ibu saat menampilkan yel-yel LGC. LGC menurut Fadeli juga berdampak sosial di setiap lingkungan peserta LGC yang kini mencapai 1.135 RT. “Semangat gotong royong dan keguyuban warga di setiap lingkungan kini semakin tumbuh untuk membuat indah lingkungan mereka menjadi yang paling indah. Ibu-ibu pun kini kalau berkumpul tidak sekedar ngobrol, tapi membuat kegiatan positif seperti mengelola bank sampah dan

mendaur ulang sampah, “ ujar Fadeli.

Sementara Adipura Kencana yang telah dua kali diraih Lamongan secara berturut-turut menurut dia adalah tujuan antara dari LGC. “Yang utama adalah kini faktanya Lamongan menjadi kota yang semakin layak ditinggali. Karena lingkungannya yang indah dan warganya yang guyub, “ kata dia.

Di Waduk Gondang pula, Fadeli bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) setempat dan Sekkab Yuhronur Efendi menyerahkan piala dan piagam penghargaan bagi 71 RT pemenang dan 31 RT juara harapan LGC. Data Badan Lingkungan Hidup setempat menyebutkan, jumlah kader lingkungan saat ini mencapai 11.670 orang dengan ruang terbuka hijau publik dan prifat mencapai 38 persen.

Kemudian Bank Sampah yang kini memiliki omzet Rp 1,35 miliar, jumlahnya mencapai 525 unit. Karena Bank Smapah pula, timbulan sampah yang masuk ke TPA turun menjadi 32,5 persen.

Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Komunal saat ini juga sudah tercatat sebanyak 62 unit dengan lubang resapan biopori mencapai 85.380 unit.Q yit

suprayitno/bhirawa

Salah satu RT pemenang LGC saat menerima piala dari Bupati Fadeli dan Ketua DPRD Kaharudin.

Kontes Sapi untuk Rangsang Peternak dan Peringati HUT RI Untuk merangsang peternak sapi di Bondowoso agar terus meningkatkan produktifitasnya dalam peternakan sapi serta untuk turut serta memeriahkan peringatan hari Ulang Tahun (HUT) Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-70, sedikitnya 165 Sapi Hasil Insminasi Buatan (IB) yang dilakukan para petugas di masing-masing kecamatan, Rabu (5/8) digelar kontes sapi yang dibuka langsung oleh wakil Bupati Bondowoso Drs KH Salwa Arifin.

samsul tahar/bhirawa

Kontes Sapi Peringati HUT RI.

Keikutsertaan Puluhan sapi tersebut dengan cara dikonteskan diberbagai kelas diantaranya jenis betina, pejantan dan pedagingnya yang berasal dari 23 Kecamatan yang ada di Bondowoso. Sapi kontes tersebut kemudian diperagakan di depan Wakil Bupati Bondowoso, serta beberapa kepala dinas yang hadir dalam acara tersebut untuk dilakukan penilaian.

Dalam sambutannya, Bupati Bondowoso wakil Bupati Bondowoso mengungkapkan, pihaknya menyambut baik acara tersebut dalam rangka memberi semangat pada petani dan pe-

tugas IB untuk mengembangkan ternak sapi di Bondowoso yang menjadi tumpuan utama penghasilan warga.

Wakil Bupati berharap para peternak tidak enggan meng-IB sapinya dalam rangka menghasilkan ternak maksimal. "Hal ini perlu dikembangkan apalagi kita sudah diakui secara nasional dengan mendapat penghargaa darai Presiden," kata Wakil Bupati kemarin.

Dalam kesempatana itu Wakil Bupati juga mengimbau pada para peternak untuk memelihara sapi terutama induk betina dengan baik karena hal itu demi menjaga

populasi. "Sebaiknya yang disembelih itu adalah sapi jenis jantan, sedangkan jika betina harus dilakukan seleksi," pungkasnya.

Kepala Dinas Peternakan Ir. Dwi Wardhana saat dikonfirmasi sejumlah wartawan usai Pembukaan acara kontes, Rabu (5/8) siang mengungkapkan untuk tahun 2015, sapi hasil IB mencapai 29, 554 ribu. Sedangkan untuk tahun 2014 hingga Juli sudah mencapai 22 ribu. Angka tersebut dipastikan mendekati jatah yang disediakan yaitu sekitar 3,2 ribu. "Untuk pengembangan ke depan kita memang tidak mempunyai kucuran dana, namun demikian kita akan mengembangkan dan meningkatkan sapiyang ada saja," katanya.

Dwi Wardahan mengaku akan melarang siapapun yang akan menyembelih sapi hasil IB yang masih berpotensi. "Kita akan melarang siapapun saja yang akan memotong sapi yang masih

berpotensi. Kecuali sudah afkir atau yang sudah tidak bisa beranak," ujarnya.

Selain kontes sapi, Dinas Peternakan juga melakukan kontes kambing hasil IB. Kambing-kambing tersebut diharapkan juga akan menjadi percontohan untuk wilayah lain. Sebab, di Jawa Timur Bondowoso menempati rangking I untuk ternak IB. Sementara itu Ismail (45) peternak asal Desa Tanggulangin mengaku sangat bangga sapinya bisa ikut dalam kontes tersebut, karena berdasar pengalaman tahun sebelumnya, jika sapinya terpilih menjadi juara maka selain harganya naik pihaknya juga mendapat hadiah langsung sebagai pembinaan.

“Kontes semacam ini perlu terus disemarakkan mas, karena dengan adanya kontes semacam ini para peternak akan berlomba untuk membesarkan sapinya, bahkan juga akan rela berkorban jamu agar menjadi juara,” katanya.Q har

JAWA TIMUR

Kamis Pahing 6 AGUSTUS 2015

7

Pleno Putuskan Sembilan Nama AHWA Muktamar NU Pilih Rais dan Ketua Umum Malam Hari Jombang, Bhirawa Sembilan nama Kyai sepuh terpilih menjadi anggota Ahlul hallli Wal Ahdi (AHWA), dari 9 orang itu dua diantaranya adalah ulama asal Jawa Timur, yakni KH Nawawi Abdul Jalil dan KH Subadar. Mereka yang akan menentukan atau memilih Rois Am PBNU periode 2015-2020 mendatang.

Dalam sidang pleno yang dipimpin Profesor Ahmad Muzakky dari perwakilan PW Jawa Timur didampingi Dr Aminullah Hamid dari PW Jambi dan H Lalu W Yunus dari NTB. Kemudian KH Yahya Stakuf membacakan hasil perangkinan dari usulan PC NU dan PW NU. “Sebelumnya yang masuk usulan ada sekitar 115 kyai yang masuk, setelah ditabulasi atau rangking, muncul 9 nama itu,” ujar KH Yahya Stakuf, sekretaris SC Panitia Muktamar ke 33 NU usai membacakan sembilan nama AHWA pada rapat pleno di alun alun Jombang, Rabu (5/9).

Sembilan nama AHWA itu di antaranya adalah, KH Makruf Amin (333) Jakarta, KH Nawawi Abdul Jalil (302) Pasuruan Jatim, TGH Turmudzi Badruddin (298) NTB, KH Kholilul Rahman (273)

Martapura, Kalsel, KH Dimyati Rais (236) Jateng, Ali Akbar Marbun (186) Sumatra Utara, KH Makhtum Hannan (162) Jabar, KH Maemun Zubeir (156) Jateng, dan KH Mas Subadar (135) Pasuruan Jatim,” katanya membacakan.

Ahmad Muzakky melanjutkkan, setelah terpilih nama nama AHWA ini, maka mereka kan melakukan musyawarah untuk menentukan Rois Am.” Untuk memberikan waktu beliau beliau bermusyawarah maka sidang kita skors sampai pukul 20.00,”ujarnya menutup pelno.

Sebelumnya, PW Jawa Timur, meski menjadi pengawal sistem sistem Ahlul hally Wal Ahdi diminta (AHWA) dalam Muktamar ke 33 NU di Jombang. Rois Syuriah PW NU Jatim menolak untuk dimasukkan dalam usulan

nama nama calon AHWA. “Jawa Timur merupakan penggagas sistem AHWA ini, karenanya saya sendiri tidak etis jika dimasukkan dalam usulan yang kita sodorkan ke panitia,”tutur KH Miftahul Akhyar di Media Center Muktamar ke 33 NU, Rabu (5/8).

Kyai Mif biasa dipanggil mengaku PW NU Jatim sudah menyetor nama nama calon untuk masuk sebagai AHWA. Para kyai yang diusulkan diantaranya adalah, KH Makruf Amin, KH Nawawi Abdul Jalil, KH Anwar Mansur Kediri, KH Subadar dan KH Ali Mashuri (Gus Ali). “Saya tidak hafal, karena sejak awal untuk AHWA ini kita tidak menyebut nama. Dan baru kemarin kita sodorkan,” imbuhnya mengatakan.

Nama nama kiai yang diusulkan ini, lanjutnya dinilai memiliki kriteria sebagai calon AHWA, yakni Faqih atau alim, Muaddin atau mengerti agama, Muharrik mempu mendinamisasi organisasi atau sebagai penggerak organisasi, kemudian memiliki Kharisma dan mutawarrik atau Wira’i. ”Wirai ini adalah bukan hanya soal haram yang tidak

mau, subhat saja tidak mau beliau ini. Dan juga tidak wira wiri atau menjadi calo politik,” tandasnya.

Mengapa KH Muhidz Muzadi tidak masuk, Rois PW NU ini mengatakan, sudah meminta izin akan mengusulkan kakak kandung KH hasyim Muzadi ini. Namun yang bersangkutan menolak. ”Beliau tidak diusulkan, karenan beliau tidak mau,” jawabnya.

Terkait beberapa pengurus Cabang NU Jawa Timur yang tidak mendukung sistem AHWA ini KH Miftahul Ahyar meminta maaf kepada seluruh pengurus NU yang sama sama mendorong dan memperjuangkan AHWA. “Mohon maaf, semuanya. Sebagai penggagas dan pendorong sistem AHWA ternyata jawa timur sendiri ada yang lolos,” ujarnya seraya meminta PCNU patuh terhadap keputusan dan kesepatan bersama. Ada 19 cabang yang tidak mendukung AHWA. ”Di NU itu kan yang diutamakan adalah ketaatan, karenanya kita minta cabang cabang sepaham lah,” tandasnya.

KH Miftahul Akhyar juga meminta kepada panitia untuk

KH Subadar salah satu dari 9 ulama yang masuk dalam AHWA. benar benar transparan terkait tabulasi nama nama calon AHWA yang diusulkan PW NU dan PC NU.” Janjinya panitia akan transparan soal tabulasi nama nama calon AHWA, kita harapkan mereka betul betul transparan,” pungkasnya.

Hingga berita ini ditulis, beberapa nama yang muncul menjadi calon Rois Am adalah, KH Mustofa Bisri atau Gus Mus Plt Rois Am, KH Wasyim Muzadi mantan ketua PBNU, dan KH Muhidz Muzadi Jember dan KH Maimun Zubaer Jawa Tengah.Q rur

Lindungi Bawahannya, Bupati Daftarkan 1.081 PNS ke BPJS Ketenagakerjaan

KILAS JATIM

NasDem Belum Ajukan PAW Pengganti Janta Tulungagung, Bhirawa Sepekan lebih setelah anggota DPRD Tulungagung, Janta Wiiwaha SE MM meninggal dunia, DPD Partai Nasional Demokrat (NasDem) Tulungagung belum wiwieko/bhirawa juga mengajuFuad Syaiful Anam kan permohonan pergantian antarwaktu (PAW).

Sektretariat DPRD Tulungagung belum menerima pengajuan PAW tersebut.

“Sampai sekarang (kemarin) belum ada surat permohonan PAW dari Partai Nasdem,” ujar Sekretaris DPRD Tulungagung, Drs Budi Fatahillah Mansyur MSi pada Bhirawa, Rabu (5/8).

Menurut Budi Fatahillah, pengajuan PAW, bagi anggota DPRD yang meninggal dunia sudah ada aturannya. Sesuai perundangan, parpol mengajukan permohonan PAW ke pimpinan DPRD. “Jadi kami sifatnya masih menunggu,” terangnya.

Ketua DPD Partai Nasdem Tulungagung, Fuad Syaiful Anam, mengatakan hal serupa. Dikonfirmasi ditempat terpisah ia mengatakan belum mengajukan permohonan PAW sebagai pengganti almarhum Janta Wiwaha. “Kami belum mengajukan (permohonan PAW). Masih komunikasi dengan KPU dan DPRD,” uajrnya.

Fuad menandaskan akan mengikuti proses PAW sesuai aturan yang ada. Jika semuanya sudah terpenuhi maka permohonan PAW akan diajukan. “Begitu sudah memenuhi persyaratan kami akan segera mengajukan permohonan PAW. Tidak perlu menunggu lama-lama,” paparnya.

Mantan Ketua DPC PKNU Tulungagung ini selanjutnya membeberkan sebagai pengganti almarhum Janta Wiwaha di DPRD Tulungagung adalah Imam Sukamto. Ia merupakan caleg yang jumlah suaranya berada di bawah Janta Wiwaha saat Pileg 2014 lalu.Q wed

romadlon/bhirawa

sudarno/bhirawa

Budi Santoso koordinator aksi unjuk rasa, berorasi di depan kantor Kejari Madiun seraya membentangkan spanduk, Rabu pagi (5/8).

Kejari Madiun Dianggap Lamban Tangani Kasus Embung Rp18,7 M Kota Madiun, Bhirawa Puluhan massa LSM Wahana Komunikasi Rakyat (WKR) melakukaan aksi unjuk rasa di halaman Kejaksaan Negeri (Kejari) Madiun, Rabu (5/8). Mereka menuntut kejelasan kasus proyek Embung Pilangbango senilai Rp18,7 miliar, yang hingga kini tak jelas penanganannya.

Dalam aksinya, massa membawa poster dan spanduk bertuliskan "Kerja lelet, ciut nyali. Akankah Kejaksaan menyerah pada koruptor", "Kota Madiun surga terindah bagi koruptor" dan "Rekor Tanding Kejari Kota Madiun vs koruptor, Kejaksaan hanya menang melawan koruptor kelas teri".

Setelah melakukan orasi, perwakilan massa diterima oleh Kasi Intelejen, M Aliq Rohman Yakin dan Kasi Pidsus, Kusuma Jaya Bulo.

Dalam audensi itu, Aliq membenarkan bahwa hasil uji laboratorium dari Universitas Brawijaya (Unibra) sudah turun. Namun dalam hasil tersebut tidak disertai dengan hasil kerugian negara. Sehingga saat ini Kejari Madiun harus bekerja lagi untuk mencari tim ahli guna menghitung kerugian negara.

"Kita terkendala hasil Unibraw hanya menghitung teknis, bukan menghitung kerugian negara. Sebelumnya kami pikir hasil uji lab itu turun bersamaan dengan hasil hitungan kerugian negara dan kita pikir sudah final. Ternyata hasil Unibraw turun, tetapi kerugian ne-

gara tidak muncul," katanya, Rabu (5/8).

Untuk itu, tim penyidik proyek Embung Pilangbango yang diketuai oleh Kasi Pidsus, Kusuma Jaya Bulo, Sabtu depan bakal mencari tim ahli dari Universitas Diponegoro (Undip), guna menghitung kerugian negara.

"Kerugian negara belum muncul disitu, makannya kita mencari ahli yang bisa menghitung kerugian negara. Kita sudah menyusun jadwal, bahwa Sabtu lusa kita ke Undip untuk nyari ahli dan menghitung kerugian negara," paparnya.

Tidak puas dengan jawaban tersebut, perwakilan massa ini mendesak untuk langsung bertemu dengan Kejari Madiun, Paris Pasaribu.

Setelah audensi yang cukup alot, akhirnya massa diperbolehkan untuk menemui Kejari Madiun.

Kejari pun dalam pernyataan didepan perwakilan massa itu berjanji kasus tersebut dapat dituntaskan pada bulan September mendatang. Pihanya menjamin kasus yang menyedot perhatian masyarakat Kota Madiun ini tidak akan berhenti.

"Sejak awal ini menjadi prioritas saya. Namun setelah kita evaluasi, hasil Unibra tidak sesuai dengan yang kita bayangkan. Ternyata kasus ini belum mantap untuk ditindak lanjuti. Tidak usah khawatir, tidak ada yang masuk angin. Mudah-mudahan September ini bisa kita tuntaskan," janjinya.Q dar

Bondowoso, Bhirawa Dalam rangka memberi peerlindungan dan menjami keselamatan dan kesehatan bawahannya, Bupati Bondowoso Drs H Amin Said Husni mendaftarkan Sebanyak 1.081 Pegawai Negari Sipil (PNS) lingkungan Pemkab Bondowoso pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau sering disebut BPJS Ketenagakerjaan. Ini sebagai bukti kota bertajuk The High Paradise turut mensukseskan program pemerintah melalui jaminan sosial tenagakerja.

Penyerahan kartu tanda perserta BPJS Ketenagakerjaan secara simbolik diterima oleh Bupati Bondowoso Amin Said Husni, kemarin (5/8) di Pendapa Bupati. Tak hanya penyerahan kartu perserta, dalam acara tersebut juga terdapat dana santunan kematian dari BPJS Ketenagakerjaan kepada empat PNS Pemkab Bondowoso.

Dalam sambutannya, Amin Said Husni mengatakan, program pemerintah untuk jaminan tenaga kerja harus digalakkan. Dalam upaya ini, Pemkab Bondowoso sendiri telah memulai agar menjadi pemicu tenaga kerja lainya mendaftar ke BPJS ketenagakerjaan, telah mendaftarkan PNS Bondowoso sebanyak 1081.

“Saat ini sudah seribu lebih PNS Bondowoso yang kita daftarkan pada BPJS Ketegakerjaan, harapan saya tentu ini akan menjadi motivasi bagi tenaga kerja yang lain untuk mendaftarkan diri, sehingga memiliki jaminan,” katanya.

Dalam kesempatan itu Bupati mengungkapkan harapannya, agar perlindungan dari BPJS Ketenagakerjaan, dapat meningkatkan kesejahteraan dan produktifitas kerja semakin maksimal untuk melayani masyarakat Bondowoso.

Kedepan upaya Pemkab agar Perusahan swasta men-

daftarkan karyawan ke BPJS Ketenagakerjaan, terlebih dahulu lewat Kantor Perijinan Terpadu (KPT).

Sehingga perusahan yang ingin mengurus ijin atau memperpanjang, mengisyaratkan juga mendaftarkan tenaga kerjanya di BPJS ketenagakerjaan. Serta bisa mendaftarkan lewat KPT juga, sehingga Dinas Perijinan dan BPJS ketenagakerjaan saling koordinasi.

“Tentu dengan adanya jaminan yang diberikan ini akan berbanding lurus dengan peningkatan kinerja dan produktifitas, agar pelayanan yang diberikan pada masyarakat semakin meningkat,” Harapnya.

Sementara itu, Kepala Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Jember yang juga membawahi Kabupaten Bondowoso mengungkapkan jika sebetulnya 1.081 PNS Pemkab Bondowoso sudah mendaftarkan sejak 1 Juli kemarin. Program yang jaminan yang dipakai adalah jaminan kecelakaan kerja dan kematian. Selama satu bulan PNS Bondowoso terdaftar, kata dia, terdapat empat PNS yang meninggal dunia. Sehingga dalam acara tersebut sekaligus penyerahan jaminan kematian dari BPJS ketenagakerjaan.

“Jadi walaupun hanya satu bulan menjadi anggota, tetapi kami tetap bertanggung jawab terhadap resiko yang dialami oleh peserta sebagai bentuk tanggung jawab,” katanya.

Untuk iuran perbulan bagi pegawai negeri ke BPJS ketenagakerjaan keseluruhan ditanggung oleh pemerintah setempat. Sedangkan pegawai swasta hanya dua persen dari gaji dan sisanya ditanggung perusahaan. Dari data yang didapat dari 416 perusahaan di Bondowoso baru mendaftarkan karyawannya di BPJS Ketenagakerjaan 176 perusahaan saja. Q har

Kemarau, Persediaan Air Baku PDAM Tinggal 10 Persen Di Bangkalan, 28 Hektare Tanaman Padi Gagal Panen Sejak tiga bulan terakhir debit Air sungai bengawan solo terus mengalami penyusutan. Akibatnya tidak bisa untuk mengairi lahan pertanian dan tidak dapat memasok bahan baku untuk pengelolaan perusahan daerah air minum (PDAM) Kabupaten Bojonegoro. Sehingga persedian air baku bengawan solo hanya tinggal sekitar 10 persen.

Agus Pujiono bidang asset Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Bojonegoro mengatakan, penggunaan air baku sungai bengawan solo menyusut sehingga persedeian tinggal sekitar 10 persen. “Persedian air baku PDAM tersebut untuk mengairi sebanyak 5.300 kartu keluarag (KK) yang tersebara di kecamatan Trucuk, Kanor, Padangan dan Purwosari. Namun saat ini debit airnya menyusut secara drastis,” ungkap Pujiono kepada Bhirawa, Rabu (5/8) di ruang kerjanya.

Pujiono mengatakan, musim kemarau yang panjang ini mengakibatkan pengurangan debit air yang dibutuhkan. “Biasanya PDAM membutuhkan 250 liter perdetik akan tetapi dimusim kemarau saat ini kami hanya mampu

menyedot air sungai Bengawan Solo hanya 200 liter per-detik,” jelasnya.

Namun untuk memenuhi kebutuhan konsumen diwilayah kota maupun wilayah barat dan timur kota. Untuk pemasokan wilayah tersebut, sumber bakunya berasal dari desa kunci dan sumberarum kecamatan dander. “Untuk mencukupi kebutuhan konsumen, selain bahan baku dari air sungai bengawan solo, juga dari dua mata air sumber di wilayah kecamatan Dander,” tandasnya.

Meski musim kemarau, lanjut budi, untuk pemasokan air baku tetap berjalan lancar. Namuan bedanya kalau musim penghujan penyedotan lebih mudah dari pada musim kemarau. “Kalau musim penghujan airnya banyak disamping itu bening mudah untuk

penyedotan, namun begitu musim kemarau air keruh dan sulit penyedotannya,” ucapnya.

Dengan berkurangnya air baku dan penyusutan sungai bengawan maka air yang diolah menjadi air bersih jelas berkurang juga. “Saat ini PDAM bekerja keras untuk mencukupi ketersediaan air baku yang akan diolah menjadi air PDAM termasuk dengan menurunkan pompa penyedot,” ungkapnya.

Harapan satu-satunya adalah turunnya hujan diwilayah hulu sungai yang akan meningkatkan debit air Bengawan Solo.

Gagal Panen Sementara itu, memasuki musim kemarau, warga tidak hanya kesulitan air bersih, namun banyak sawah yang ada di Kabupaten Bangkalan, Madura, Jawa Timur mengalami kekeringan.

Akibatnya, sebanyak 28 hektar tanaman padi mengalami gagal panen atau puso. Kondisi tersebut membuat petani menderita kerugian hingga puluhan juta rupiah.

Tanaman padi yang gagal panen itu berada di Kecamatan Blega.

Sebagian besar tanaman padi yang puso ditanam pada lahan tadah hujan.

Koordinator Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan (POPT) Bangkalan, Agus Irianto menyatakan, seluas 28 hektar tanaman padi mengalami gagal panen karena kekeringan. Pihaknya menetapkan puso karena 85 persen keatas kondisi tanaman padi kering. "Meskipun begitu bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya luas lahan yang puso menurun. Bila tahun lalu yang puso mencapai 37 hektar," terang Agus pada wartawan, Rabu (5/8).

Menurut Agus, sebagian besar tanaman padi yang mengalami puso ditanam pada sawah tadah hujan. Artinya, hanya mengandalkan hujan turun untuk mengairi sawahnya. Jika tidak ada, mereka tidak bisa mengairi sawah. "Sebenarnya petani sudah tahu kalau sawahnya tadah hujan, tapi mereka berspekulasi, Jika turun hujan akan berhasil, namun bila tidak hujan maka akan rugi," paparnya.

Hal senada juga diucapkan

basir/bhirawa

Air bengawan solo diwilayah Bojonegoro menyusut akibat musim kemarau panjang.

Sehingga persedian air baku PDAM tinggal sekitar 10 persen.

Kepala Bidang Produksi Padi dan Holtikultura Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Bangkalan, Geger Heri Susianto. Ia menyatakan, pihaknya akan melaporkan pada Pemerintah Provinsi terkait 28 hektar tanaman padi yang puso. "Untuk kerugian yang diderita petani tidak terlalu banyak, ya sekitar puluhan juta rupiah dengan asumsi kerugian Rp 2,5 juta per hektar," terang Geger.

Disinggung apa akan mempe-

ngaruhi produksi padi, ia mengaku tidak terlalu berpengaruh.

Sebab, luas lahan yang ditanamai padi disini 14 ribu hektar. Berarti jika 28 hektare yang puso, maka hanya 0,2 persen yang gagal panen, "Ke depan secara teknis, kita akan beri pembinaan pada petani untuk lahan tadah hujan supaya ditanami kacang-kacangan karena tahan air, sehingga bisa menghindar dari gagal panen," pungkasnya.Q bas,mb8

EKONOMI - BISNIS

8

Kamis Pahing, 6 AGUSTUS 2015

Kurs JUAL

BELI

USD

13,058.00

13,327.00

SGD

9,853.60

9,748.37

EUR

14,743.83

14,591.73

JPY

10,854.77

10,744.11

GBP

21,026.08

20,808.78

Sumber: Bank Indonesia (23 JULI 2015)

RAGAM EKBIS

Juni, Kunjungan Wisman Malaysia Menurun Pemprov, Bhirawa Bulan Juni 2015, wisman (wisatawan mancanegara) terbanyak yang mendatangi Jatim berasal dari berkebangsaan Singapura, jumlahnya mencapai 2.206 kunjungan atau naik 6,36 persen. Sedangkan wisman asal kebangsaan Malaysia mengalami penurunan. Penurunan wisman asal Malaysia ini diperkirakan mencapai 2000 kunjungan lebih, sehingga kunjungan pada Juni 2015 sebesar 2.087 kunjungan atau turun sebesar 47,99 persen. Sedangkan kebangsaan Tiongkok sebanyak 1.154 kunjungan atau turun 9,21 persen dibanding bulan Mei 2015.

Dikatakan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Jatim, Sairi Hasbullah, pada Juni 2015 sudah memasuki bulan ramadan sehingga diperkirakan wisatawan muslim dari Malaysia menahan diri tidak bepergian ke luar negeri. “Penurunan wisman asal Malaysia ini tidak hanya di Bandar Udara Internasional Juanda melainkan juga Bandar Udara Internasional Husein Sastranegara juga mengalami hal yang sama. Mungkin saja wisman Malaysia mengalihkan ke Baitullah,” katanya, Rabu (5/8).

Untuk jumlah wisatawan mancanegara (wisman) yang datang ke Jatim melalui pintu masuk Juanda pada bulan Juni 2015 mencapai 15.004 kunjungan atau turun sebesar 13,55 persen dibanding jumlah wisman bulan Mei 2015 yang sebanyak 17.355 kunjungan. Secara kumulatif, jumlah wisman Januari-Juni 2015 mencapai 94.129 kunjungan atau turun sebesar 14,62 persen dibanding jumlah wisman periode yang sama tahun 2014 yang mencapai 94.566 kunjungan.

Sementara mengenai Tingkat Penghunian Kamar (TPK) hotel berbintang di Jatim, Sairi menjelaskan kalau bulan Juni 2015 mencapai 55,76 persen atau turun 1,09 poin dibanding TPK bulan Mei 2015 yang mencapai 56,85 persen. “Kalau TPK memang pada awal ramadan agak menurun, namun masih terbantu adanya training-training di hotel. Memang kalau bernuansa leasure atau wisata agak menurun, kemungkinan data Juli 2015 tepat lebaran agak meningkat,” katanya.

Ia memaparkan, berdasarkan klasifikasi bintang, TPK hotel bintang 4 pada bulan Juni 2015 mencapai 59,58 persen dan merupakan TPK tertinggi dibanding TPK hotel berbintang lainnya. Selanjutnya TPK bintang 2 sebesar 57,83 persen, diikuti hotel bintang 3 sebesar 56,17 persen, bintang 5 sebesar 48,93 persen, dan hotel bintang 1 sebesar 45,61 persen.

Rata-rata lama menginap tamu (RLMT) Asing pada hotel berbintang bulan Juni 2015 mencapai 2,72 hari, turun sebesar 0,07 poin dibanding dengan bulan Mei 2015 yang sebesar 2,79 hari. Untuk RLMT Indonesia pada bulan Juni 2015 mencapai 2,31 hari, mengalami penurunan 0,04 poin dibanding bulan Mei 2015 sebesar 2,35 hari. Secara keseluruhan RLMT pada bulan Juni 2015 sebesar 2,33 hari turun 0,04 poin jika dibandingkan dengan bulan Mei 2015 yang mencapai 2,37 hari. Q rac

Sekretaris Daerah Provinsi Jatim, Dr. H. Akhmad Sukardi saat membuka Rapat Koordinasi (Rakor) dan Pengembangan di Bidang Green Building di Jatim, di hotel Ibis, Jl. Basuki Rahmat Surabaya, Rabu (5/8).

Pembangunan Harus Terapkan Green Building Surabaya, Bhirawa Pembangunan perumahan, gedung apartemen, perkantoran, dan bangunan lainnya di masa depan harus menerapkan konsep bangunan hijau (green building), artinya mulai desain, konstruksi struktur bangunan, pemilihan tempat operasi, perawatan, renovasi, dan lainnya harus ramah lingkungan, ramah sosial dan hemat energi. Hal itu disampaikan oleh Sekretaris Daerah Provinsi Jatim, Dr. H. Akhmad Sukardi saat membuka Rapat Koordinasi (Rakor) dan Pengembangan di Bidang Green Building di Jatim, di hotel Ibis, Jl. Basuki Rah-

Atasi Kekeringan, Petani Beralih Tanam Palawija Lumajang, Bhirawa Musim kemarau dengan potensi kekeringan di wilayah Kabupaten Lumajang, membuat para petani mengalihkan pola tanam dari padi ke komoditi palawija.

Hal ini untuk mengatasi agar musim kering dengan potensi kekurangan air tidak menganggu produktivitas lahan pertanian yang dikelolanya. ‘’Pengalihan pola tanam ini dilakukan petani karena berkurangnya pasokan air untuk lahan pertanian yang dikelolanya,’’kata Ir Paiman Kepala Dinas Pertanian (Distan) Kabupaten Lumajang, Rabu (5/8). Pengalihan pola tanam selama kemarau yang dipilih petani, kebanyakan adalah untuk komoditi kedelai.

Kondisi ini ternyata juga sangat menguntungkan. ‘’Kabupaten Lumajang optimis target untuk

penanaman komoditi kedelai tahun 2015 seluas 1.449 hektar akan terpenuhi,’’jelasnya bangga.

Bahkan target ini telah melebihi, karena saat ini dari pendataan melalui UPT (Unit Pelaksana Tehnis) Dinas Pertanian di berbagai wilayah Kecamatan, penanaman kedelai sudah mencapai 1.700 hektar.

Lebih lanjut Paiman mengungkapkan hal ini dipicu kemauan petani yang tahun sebelumnya tidak melirik untuk menanam komoditi kedelai, memasuki musim kemarau tahun ini mengalihkan pola tanam ke komoditi tersebut. ‘’Artinya, saat ini petani tidak lagi memaksakan diri untuk menerapkan pola tanam padi-padi-padi, menjadi padi-padi-palawija dalam setahun masa tanam,’’papar Paiman. Q yat

KEHILANGAN TULUNGAGUNG

BOJONEGORO

HILANG STNK, Yamaha, th. 2014, Hitam Merah, AG3866RAI, a/n. Ervan Ervianto, Ds. Panjerejo, Rejotangan-T.Agung No. 1415/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK, Yamaha, th. 2005, Hitam, AG2126RK, a/n.

Abu Sulaiman, Ds. Bendilwungu, Sumbergempol-T.Agung No. 1416/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK, Yamaha, th. 2014, Hitam, AG4208RA, a/n.

Samsuri, Ds. Wajak Lor, Boyolangu-T.Agung No. 1417/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK, Suzuki, th. 2013, Merah Hitam, AG5738QA, a/n. Suwito, Ds. Ngepoh, Tanggunggunung-T.Agung No. 1418/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK, Honda, th. 2010, Merah, AG6606RJ, a/n.

Yuniarti, Ds. Karanganom, Kauaman-T.Agung No. 1419/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK, Honda, th. 2011, AG5210OC, a/n. Masrianik, Ds. Jeli, RT 06 RW 02, Karangrejo-T.Agung No. 1420/IMB/BI-II/2015

HILANG STNK nopol S 4579 BB, a/n A.Rizky, Ds/Kec Malo Bjn No. 1430/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK nopol S 5206 CT, a/n Subadri, Ds Sidorejo, Kec Sukosewu Bjn No. 1431/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK nopol S 4126 DK, a/n Surat, Ds Ngantru,Kec Ngasem Bjn No. 1432/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK nopol S 5092 DN, a/n Edi Hariyanto, Ds Mojodelik,Kec Gayam Bjn No. 1433/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK nopol S 5933 BI, a/n Dewi P, Ds/Kec Balen Bjn No. 1434/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK nopol S 2653 DO, a/n M.Zaenal Arifin, Ds Padangmentoyo, Kec Kapas Bjn No. 1435/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK nopol S 5797 DY, a/n Sahuri, Ds Mulyorejo,Kec Tambakrejo Bjn No. 1436/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK nopol S 4064 BE, a/n Sri Puryanti, Ds Kauman Bjn No. 1437/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK nopol S 3017 BG, a/n Darno, Ds/Kec Dander Bjn No. 1438/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK nopol S 5614 BU, a/n Ahmad Yasin, Ds Kumpulrejo, Kec Kapas Bjn No. 1439/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK nopol S 2006 A, a/n Winoto Tandoyo, Ds Karangpacar Bjn No. 1440/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK nopol S 5480 CL, a/n Tranggono, Jl.Brigjen Sutoyo Bjn No. 1441/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK nopol S 2398 AS, a/n Derum, Jl. Ahmad Yani Bjn No. 1442/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK nopol S 6202 CB, a/n Diana Fika Dwi L, Ds Ngasina, Kec Padangan Bjn No. 1443/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK nopol S 2473 AZ, a/n Karina Tito Yulianti, Kelurahan Ledok Kulon Bjn No. 1444/IMB/BI-II/2015

BOJONEGORO HILANG STNK nopol S 2329 DS, a/n Suyib, Ds/Kec Balen Bjn No. 1421/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK nopol S 4255 DC, a/n Chusnul Mubarok, Ds/Kec Balen Bjn No. 1422/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK nopol S 2463 CE, a/n Fahmi Yusuf, Ds/Kec Dander Bjn No. 1423/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK nopol S 5191 CI, a/n Karimin, Ds/Kec Sukosewu Bjn No. 1424/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK nopol S 5307 CU, a/n Subiono, Ds Prigi, Kec Kanor Bjn No. 1425/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK nopol S 1035 AN, a/n S.Mufidatul Umah, Ds/Kec Kepohbaru Bjn No. 1426/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK nopol S 6898 BT, a/n Sumadi, Ds Margomulyo, Kec Balen Bjn No. 1427/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK nopol S 2801 AB, a/n Dasar Salvinto, Ds Jono, Kec Temayang Bjn No. 1428/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK nopol S 5383 DC, a/n Kaswadi, Ds / Kec Malo Bjn No. 1429/IMB/BI-II/2015

mat Surabaya, Rabu (5/8).

Sukardi mengatakan, green building merupakan kebutuhan bagi manusia dan menjaga bumi di masa depan. Pasalnya, suasana perkotaan sudah penuh sesak dengan populasi manusia, bangunan bertingkat, dan polusi udara, yang tentu membawa dampak kurang baik bagi kelangsungan hidup manusia dan bumi ini kedepannya.

“Jika tidak berazaskan green building, maka kedepan, anak cucu kita akan diwarisi dengan hal-hal negatif, seperti kurang tersedianya lapangan terbuka karena banyak lahan dijadikan perumahan atau ge-

Musim kemarau dengan potensi kekeringan di wilayah Kabupaten Lumajang, membuat para petani mengalihkan pola tanam dari padi ke komoditi palawija.

dung, akhirnya mereka jadi bermain bola di jalanan. Kemudian pemakaian AC yang berlebihan dan merusak ozon, itu akan membuat bumi semakin panas” ujarnya.

Karena itu, green building merupakan solusi yang tepat untuk mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut. Hal ini sudah dibuktikan di negara-negara maju yang telah lama menerapkan green building, seperti Singapura dan Jepang. Selain industrinya maju, namun lingkungan dan tata kotanya juga asri.

Berbagai manfaat green building diantaranya adalah menghemat biaya pemakaian energi (terutama di

mal dan perkantoran) seperti penggunaan AC, pemakaian lampu, air, dan lain sebagainya, meminimalisasi kemungkinan terjadinya hujan asam, menciptakan ruangan sehat, nyaman, dengan kualitas udara baik.

Selain ventilasi dan pencahayaan, green building menambah kenyamanan dengan menaruh tanaman dalam ruangan, seperti sensivera, guna menyerap zat-zat polutan/radiatif yang dihasilkan cat, vernis, alat-alat elektronika, asap rokok, dan lain sebagainya, serta menciptakan kota yang hijau dan asri pada umumnya dan lingkungan sehat pada khususnya. Q iib

Kinerja Pertumbuhan Ekonomi Lebihi Nasional

Jatim Masuk Kategori Provinsi Industri Pemprov, Bhirawa Ditengah kelambatan perekonomian di dunia dan nasional, pada triwulan ke II 2015, kinerja pertumbuhan ekonomi di Jatim masih dikatakan lebih baik sebesar 5,25 persen dibandingkan nasional sebesar 4,67 persen jika dibandingkan pada periode yang sama.

Bahkan, pertumbuhan perekonomian Jatim yang mencapai 5,25% tersebut merupakan pertumbuhan tertinggi pada triwulan ke II tahun 2015 jika dibandingkan dengan Jateng, Jabar serta DKI Jakarta.

Dari data BOS tersebut memperlihatkan kalau sektor yang paling dominan dalam mempengaruhi kinerja pertumbuhan ekonomi di Jatim berdasarkan lapangan usaha yaitu sektor industri. Selanjutnya dipengaruhi sektor perdagangan dan pertanian.

“Dari tingkat kinerja pertumbuhan ekonomi Jatim sebesar 5,25 persen didalamnya sumbangan dari industri pengolahan sebesar 1,56, lalu perdagangan `1,18, dan pertanian 0,68. Sehingga, Jatim sudah bisa dibi-

lang kalau provinsi yang industrialis,” kata Kepala BPS Jatim, M Sairi MA di Kantor BPS Jatim, Surabaya, Rabu (5/8).

Dikatakannya, Ekonomi Jatim triwulan II-2015 bila dibandingkan triwulan II2014 (y-on-y) tumbuh sebesar 5,25 persen melambat bila dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 5,60 persen.

Sebelumnya Perekonomian Jatim triwulan II-2015 yang diukur berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku mencapai Rp 418,17 triliun, sedangkan PDRB atas dasar harga konstan mencapai Rp 329,65 triliun.

Dari sisi produksi, hampir semua lapangan usaha tumbuh positif kecuali kat-

egori pengadaan listrik, gas dan produksi es yang mengalami kontraksi 0,56 persen. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada lapangan usaha pertambangan dan penggalian sebesar 7,38 persen. Dari sisi pengeluaran pertumbuhan tertinggi dicapai oleh komponen ekspor antar wilayah sebesar 34,97 persen, sedangkan terendah Komponen Inventori (-33,90 persen).

“Namun lapangan usaha pertambangan dan penggalian juga lebih besar namun pengaruhnya tidak sampai pada tingkat pertumbuhan ekonomi.

Selain itu, Ekonomi Jatim triwulan II-2015 juga telah mengalami pertumbuhan 2,83 persen bila dibandingkan triwulan sebelumnya (q-to-q). Dari sisi produksi, pertumbuhan ini terutama didukung oleh hampir semua lapangan usaha tumbuh positif. Kecuali pertumbuhan Lapangan usaha Jasa Keuangan mengalami kontraksi sebesar1,00 persen dan kategori Real Estate sebesar 0,34 persen. Q rac

Ribuan Pencari Kerja Serbu Balai Pemuda

Tak Hanya Pencari, Tapi Harus Membuka Lapangan Kerja Ribuan pencari kerja mulai menyerbu gedung Balai Pemuda untuk mencari pekerjaan yang cocok. Ada banyak perusahaan yang menawarkan lowongan kerja lewat Bursa Kerja Terbuka (Job Market Fair) yang digelar di Balai Pemuda Surabaya, mulai Rabu (5/8) hingga Kamis (6/8).

Agenda ini difasilitasi oleh Dinas Tenaga Kerja Kota (Disnaker) Surabaya. Dan memang, para pencari kerja merespon antusias gelaran acara yang bekerja sama dengan beberapa pengusaha/ perusahaan tersebut.

Wakil Wali (Wawali) Kota Surabaya, Wisnu Sakti Buana yang membuka acara ini, dalam sambutannya menyebut agenda ini penting untuk membantu menyerap calon tenaga kerja dari berbagai sektor sehingga tingkat pengangguran, terutama di Kota Surabaya menjadi berkurang. ‘’Job Fair ini diharapkan bisa membantu para pencari kerja mendapatkan pekerjaan yang cocok dan sesuai.

Karenanya, agenda seperti ini perlu untuk diperbanyak. Termasuk pelayanan agar para pencari kerja bisa mendapatkan informasi detail dalam

mencari pekerjaan,’’ ujarnya.

Meski mengapresiasi gelaran Job Fair Market 2015 di Balai Pemuda, Wawali berharap agar warga Kota Pahlawan, terlebih yang masih berusia muda, untuk tidak hanya berpikir bagaimana mencari kerja, tetapi juga mampu menciptakan lapangan pekerjaan sendiri.

Karenanya, anak-anak muda diimbau untuk lebih meningkatkan kualitas dan kompetensinya. ‘’Jangan hanya berpikir mencari kerja tetapi juga membuka lapangan kerja.

Mental kita jangan hanya terdidik sebagai buruh tetapi juga jadi juragan. Kita harus bangun karakter untuk berjuang dan tidak mudah putus asa,’’ imbau Wawali.

Sedangkan Kepala Disnaker Kota Surabaya, Dwi Purnomo mengatakan, sebelum menggelar acara ini, pi-

haknya melakukan penjaringan rencana kerja melalui pengambilan tiket masuk di kantor Disnaker Kota Surabaya. Hasilnya, lebih dari 5.000 pencari kerja telah mengambilt iket masuk. ‘’Ada 6.020 tiket masuk yang sudah diambil, bahkan mungkin lebih,’’ ujar Dwi Purnomo.

Menurut Dwi, agenda Job Market Fair ini menjadi perantara bagi para pencari kerja utuk mendapatkan pe-

luang kerja. Bila biasanya mereka mencari satu persatu perusahaan untuk melamar kerja kemudian menunggu panggilan kerja Kini mereka bisa bertemu dalam satu lokasi secara bersamaan dan serempak.

Ini merupakan relasi yang menguntungkan antara pencari kerja dan perusahaan yang membutuhkan pekerja sesuai kualifikasi yang diinginkan. Q dre

Wakil Wali Kota Wisnu Sakti ketika meninjau Bursa Kerja di Balai Pemuda.

Kamis Pahing 6 AGUSTUS 2015

KILAS AREMANIA

Danrem Ajak Masyarakat Kota Malang Jaga Persatuan Malang, Bhirawa Komandan Korem 083 Baladhika Jaya, Kolonel Inf Fajar Setiawan, saat melakukan Silaturahmi dengan tokoh Masyarakat se Malang Raya di Politeknik Negeri Malang (Polinema) Rabu (5/8) kemarin, mengajak semua masyarakat untuk menjaga persatuan dan kesatuan di Malangraya.

“Kita mengajak kepada seluruh masyarakat, melalui para tokoh agama, agar masing-masing memberikan pemahaman agama dengan baik, sehingga antar umat beragama tetap saling menghormati dan menghargai, demi persatuan dan kesatuan di wilayah Malang Raya,”ujar Fajar Setiawan. Selain itu, pihaknya juga berharap, jalinan silaturahmi tidak saja dilakukan dengan tokoh masyaralat, tetapi seluruh Perguruan Tinggi (PT), untuk ikut. berperan guna memperkokoh persatuan bangsa.

Saat ini, kata dia toleransi perlu mendapatkan perhatian seluruh komponen masyarakat, makanya pihaknya, mengundang tokoh masyarakat lintas agama untuk bersama ikut serta menjaga kerukunan umat beragama. Apalagi, kata dia, isu sara menjadi trading topik yang mudah dimanfaatkan pihak lain yang menghendaki negara tidak kondusif.

“Banyak sekali pihak-pihak yang ingin memancing di air keruh, dengan memanfaatkan isu sara, karena itu kita harus waspada,”imbuhnya.

Pada kesempatan tersebut, Danrem juga memberikan bantuan kepada, para tokoh lintas agama, dan rumah Ibadah, masing diberi bantuan sebesar Rp10 juta.

Sementara itu, Direktur Polinema Tudung Subali Padma, mengutarakan, silaturahmi komponen masyarakar se Malang raya, untuk perkokoh silaturahmi dan kebersamaaan dalam membangun masayrakat Malang raya yang lebih kondusif.

“Kita memberikan fasilitas berupa tempat, sekaligus bentuk dukungan, agar Malang raya ini damai,”ujarnya.Q mut

MALANG RAYA

Politik Uang Tidak Berdampak Signifikan Hasil Survei KPU Kota Batu dengan Tim Independen Batu, Bhirawa Dibutuhkan langkah kongkrit dari Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kota Batu untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilu kepala daerah (Pilkada) serentak. Namun langkah yang diambil juga harus mampu mengendalikan maraknya politik uang atau money politics. Dan dalam hasil survei KPUD Batu bersama rekanan, mayoritas penerima politik uang justru tidak memilih dari calon legislatif (caleg) ataupun parpol yang telah memberinya uang politik.

Dari hasil survei yang diperoleh, sebanyak 88 persen dari penerima politik uang mengaku tidak memilih dari caleg yang telah memberinya uang.

“Hanya 2 persen saja dari penerima politik uang yang memilih caleg ataupun parpol pemberi uang politik. Sedangkan sisanya mengaku tidak tahu alias tidak mau mengaku,”ujar Kepala Divisi Sosilaisasi KPUD Batu, Syai-

fuddin Zuhri didampingi tim survei independen, Rabu (5/8).

Dengan fakta tersebut, katanya, bisa dikatakan bahwa penggunaan politik uang tidak efisien untuk bisa mengangkat perolehan suara dari caleg, parpol, maupun calon kepala daerah. Namun juga tidak bisa dipungkiri banyak responden yang menerima sampai beberapa uang politik dari para caleg maupun parpol.

“Ternyata cost atau biaya

politik tinggi yang telah dikeluarkan parpol tidak berbanding lurus dengan perolehan suara yang didapatkan,” tambah Ketua Tim Survei Independen, Afin Kusaini. Ia mengatakan data tersebut diperoleh setelah dirinya melakukan survei terhadap 198 responden di Kota Batu.

Dalam seminasi hasil survei yang dilakukan kemarin, ada 6 usulan yang ditawarkan untuk bisa menghapus politik uang. Dan tiga di antara yang memiliki dukungan tertingggi adalah peningkatan pengawasan, pemberian sanksi yang berat bagi pelaku politik uang, dan harus diadakan sosialisasi/edukasi pada calon pemilih.

Dari hasil survei ini direkomendasikan agar diberikan kemudahan bagi masyarakat yang ingin melaporkan adanya praktek politik uang. Adapun

Peralihan Penguasaan Lahan Hutan Perlu Dipercepat Kab Malang, Bhirawa Dikeluarkannya Peraturan Bersama (PB) oleh empat menteri telah memberikan angin segar bagi warga Kabupaten Malang yang bertempat tinggal di sekitar hutan yang sudah menguasai lahan hutan. Peraturan empat menteri itu terkait penguasaan tanah yang berada di kawasan hutan.

“Kami sangat merespon positif PB empat menteri tentang tata cara penyelesaian penguasaan tanah yang berada di kawasan hutan,” kata salah satu Anggota Komisi A DPRD Kabupaten Malang Zia Ulhaq, Rabu (5/8), kepada wartawan di ruang kerja Komisi A DPRD setempat.

Menurutnya, keempat menteri yang mengeluarkan PB pada 17 Oktober 2014, yakni Menteri Kehutanan, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Tata Ruang dan Pertanahan Nasional serta Menteri Dalam Negeri. Dengan dikeluarkan PB empat menteri itu, maka Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang selanjutnya segera untuk menindaklanjuti petunjuk pelaksanaan (juklak) dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang dan Badan Pertanahan Nasional terkait Inventarisasi Penguasaan, Pemilikan, dan Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah (IP4T) dalam kawasan hutan pada Januari 2015.

Zia menegaskan, PB ini menjadi peluang bagi masyarakat mendapat peralihan tanah hutan Perhutani menjadi milik masyarakat.

“Ini sebagai angin segar yang dibuka pemerintah pusat. Sehingga Pemkab Malang harus menindaklanjuti dengan melakukan inventarisasi subyek dan objek,” kata dia.Q cyn

anas bachtiar/bhirawa

KPUD Kota Batu saat melakukan diseminasi tentang hasil riset tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilu bersama para perwakilan Parpol di Kota Batu rekomendasi yang lain adalah pelaksanaan pengawasan yang lebih ketat terhadap praktek politik uang di masyarakat, termasuk memberikan sangsi yang tegas kepada pelakunya.

“Selain itu perlu adanya

kerja sama antara penyelenggara pemilu dengan pengawas pemilu dengan membuat aturan bersama untuk memperketat pengawasan dan mempermudah pemberian sangsi terhadap pelaku politik uang,”pungkas Afin. Q nas

Kongres Anak Inginkan Pendidikan Khusus Penyidik Anak

Pembahasan LKPJ Wali Kota Batu Dikebut Kota Batu, Bhirawa Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Batu tahun 2014 dikebut siang malam.

DPRD Kota Batu mengagendakan rapat paripurna hingga dua kali dalam sehari untuk mempercepat proses pembahasan materi LKPJ yang baru disampaikan Walikota Batu, Senin lalu (3/8).

Dikebutnya pembahasan LKPJ ini sesuai hasil kesepakatan saat silaturahmi antara Walikota Batu dengan anggota DPRD setempat pada Jumat minggu lalu (31/7).

Menurut Wawali Batu Punjul Santoso, dalam pembahasan antara Tim Otoda dengan Bamus DPRD disepakati bahwa pembahasan LKPJ diharapkan rampung dalam waktu 2 minggu. Setelah itu akan dilanjutkan dengan penyampaian materi Perubahan Anggaran Kegiatan (PAK) tahun 2015.

“Pembahasan LKPJ memang dikebut karena ini berhubungan dengan penyampaian PAK. Setelah LKPJ disetujui, maka akan diketahui Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (SILPA) tahun 2014 untuk dimasukkan dalam PAK,” terang Punjul kepada bhirawa, Rabu kemarin (5/8).

Apalagi penyampaian LKPJ ini tergolong terlambat. Idealnya LKPJ disampaikan pada bulan Juni, namun karena masih menyelesaikan tindak lanjut rekomendasi LHP BPK, LKPJ baru disampaikan bulan ini.

“Kita memang mengejar waktu agar PAK segera dapat diajukan dan disahkan. Untuk PAK ditargetkan tuntas awal September, sehingga SKPD masih cukup waktu untuk melakukan pengadaan,” tutur politisi PDIP tersebut.

Ketua DPRD Kota Batu, Cahyo Edi Purnomo mengatakan, DPRD menggelar rapat paripurna siang malam untuk menyelesaikan proses LKPJ Wali Kota Batu. Karena rangkaian berikutnya akan disusul dengan penyampaian KUA PPAS dan kemudian PAK APBD 2015.Q sup

9

anas bachtiar/bhirawa

Para siswa saat melihat pengelolaan bio gas yang dipergunakan warga Dusun Toyomerto sejak tahun 2013.

KLH Kota Batu Bentuk Saka Kalpataru Batu, Bhirawa Sebanyak 30 siswa dari beberapa SMA di Kota Batu ini dibekali pengetahuan seputar lingkungan hidup dan Saka Kalpataru. Hal ini sebagai salah satu terobosan yang dilakukan Kantor Lingkungan Hidup (KLH) Kota Batu untuk lebih meningkatkan kepedulian masyarakat pada lingkungan hidup, khusus wilayah Kota Batu. Sosialisasi saka lingkungan ini dilaksanakan di Sekolah Satu Atap, Dusun Toyomerto, Desa Pesanggrahan, kemarin (5/8).

Dalam pelastihan kemarin, mereka tidak hanya mendapatkan materi tertulis dari KLH dan pengurus Kwartir Cabang (Kwarcab) Kota Batu.

Mereka juga diajak langsung meninjau obyek-obyek lingkungan. Mulai dari bank sampah dan pengelolaan biogas di dusun yang berada di kaki Gunung Panderman ini.

“Meski rata-rata mereka sudah mengenal bank sampah dan biogas melalui berbagai

literatur, banyak siswa mendapatkan wawasan baru,”ujar Kepala KLH Kota Batu, Hari Santoso, Rabu (5/8).

Ia menjelaskan bahwa pem bentukan Saka Kalpataru ini dilakukan untuk mendukung program yang dilakukan oleh Kwartir Nasional (Kwarnas) Gerakan Pramuka. ”Kita perlu agen perubahan, dengan adanya saka ini, paling tidak pada setiap sekolah kita memiliki agen yang bisa membantu menyadarkan masyarakat pentingnya kelestarian lingkungan hidup,” jelas Hari.

Adapun sosialisasi yang dilakukan ini adalah langkah awal pembentukan Saka Kalpataru di Kota Batu, karena itu peserta sosialisasi ini secara otomatis akan menjadi anggota Saka Kalpataru angkatan pertama. Dalam sosialisasi tersebut, para peserta diberikan pembekalan mengenai Saka Kalpataru, termasuk pengetahuan seputar lingkungan hidup.

Diketahui, sebelum tahun

2013, Gerakan Pramuka hanya memiliki delapan Saka, yakni Saka Bahari, Saka Bakti Husada, Saka Bhayangkara, Saka Dirgantara, Saka Kencana, Saka Taruna Bumi, Saka Wanabakti, dan Saka Wira Kartika. Dalam Munas Gerakan Pramuka tahun 2013, diputuskan tiga buah saka baru yakni Saka Kalpataru, Saka Pariwisata, dan Saka Widya Budaya Bakti.

Adapun Saka adalah wadah pendidikan dan pembinaan guna menyalurkan minat, mengembangkan bakat, dan menambah pengalaman para Penegak dan Pandega. Sedangkan Saka Kalpataru adalah Satuan Karya Pramuka yang memberikan pengetahuan dan ketrampilan khusus di bidang kepedulian lingkungan hidup. Dan Saka Kalpataru ini memiliki 3 krida yaitu, Krida 3R (Reuse, Reduce, Recycle), Krida Perubahan Iklim, Krida, Krida Konservasi Keanekaragaman Hayati. Q nas

Batu, Bhirawa Rabu (5/8), Kongres Anak Indonesia yang digelar di Kota Batu mulai menggelar sidang pleno pertamanya di gedung Nawangsasih Hotel Purnama. Dalam forum tersebut beberapa suara mencuat ke tengah forum di antaranya, tuntutan diadakannya pelatihan khusus bagi para penyidik di lingkungan penegak hukum.

Selain itu ada permintaan disediakannya Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) khusus untuk anak-anak.

Usulan penyediaan lapas khusus untuk anak tersebut muncul dari Duta Anak Propinsi Jogjakarta. Data yang mereka miliki, dari 33 Propinsi di Indonesia hanya 17 propinsi yang telah memiliki lapas untuk anak-anak.

“Kami ingin anak-anak yang tersangkut masalah hukum dan harus dipenjara, jangan lagi dijadikan satu dengan penjara untuk orang dewasa. Hal ini sangat tidak baik bagi perkembangan anak tersebut ke depan,” ujar salah satu Duta Anak Joga, Hafidz Ariadi, Rabu (5/8).

Ditambahkan Sonya Dananjaya, Duta Anak Jogja yang lain, di daerahnya sudah sering muncul adanya genk-genk yang di dalamnya terdapat anak-anak. Dia mencontohkan keberadaan genk anak hello kitty, dimana anggotanya memiliki tattoo hellokitty di lengannya. Ada aksi penyiksaan yang dilakukan anggota genk ketika mengetahui ada perbedaan tattoo pada anak yang ditemui.

Selain itu, anak-anak ja-

man sekarang juga ingin ikut berkiprah dalam pembangunan. Karenanya, anak-anak ini ingin dilibatkan dalam Musrenbang di daerahnya masing-masing.

“Selain itu kami juga ingin adanya seleksi yang lebih ketat terhadap pengajuan pernikahan. Salah satunya dengan melakukan tes psikologi yang yang bersangkutan,” tambah Sonya.

Ditemui terpisah, Sekjend Komnas Perlindungan Anak, Samsul Ridwan,SAG, SH,MH, menambahkan, dalam memutus mata rantai kekerasan terhadap anak yang menjadi tema kongres kali ini, dituntut adanya pendidikan khusus bagi para penyidik dari penegak hukum yang ingin melakukan pemeriksaan terhadap anak-anak.

“Saat ini, para penyidik di tanah air yang telah dididik sebangai penyidik anakanak baru ada sekitar 180 orang. Jumlah ini tentu sangat kurang sekali. Pendidikan penyidik anak untuk angkatan selanjutnya harus segera dilaksanakan,”ujar Samsul.

Dan dari hasil kongres anak ini, lanjutnya, ada dihasilkan 10 rekomendasi dari anak-anak. Kemudian rekomendasi tersebut akan diberikan langsung kepada Presiden, Para Menteri, Mahkamah Agung, Kepolisian, DPR, Kejaksaan, dan kepolisian. “Para gubernur di seluruh Indonesia juga akan mendapatkan rekomendasi ini agar mereka mengetahui suara dari anak-anak Indonesia,”pungkas Samsul. Q nas

anas bachtiar/bhirawa

Suasana rapat pleno dalam Kongres Anak di ruang Nawangsasih, Hotel Purnama Kota Batu

Pembunuhan Istri dan Anak Diduga Masalah Ekonomi Pelaku Tidak Memiliki Pekerjaan Tetap Pembunuhan sadis yang dilakukan Abdullah warga Desa Argorejo, Kecamatan Jabung, Kabupaten Malang, terhadap istrinya Wiwik Halimah dan anak kandungnya sendiri Putri Sari Dewi, pada Selasa (4/8), dini hari kemarin, diduga masalah ekonomi.

Tersangka juga berupaya menghabisi nyawanya sendiri setelah membunuh keluarganya.

Demikian disampaikan, Kapolres Malang AKBP Aris Hariyanto SIK, Rabu (5/8), kepada sejumlah wartawan, di Kantor Mapolres Malang.

Dijelaskan, berdasarkan hasil olah Tempat Kejadian Perkara (TKP) serta berdasarkan keterangan warga, korban sering melakukan tindakan kekerasan terhadap istrinya.

“Kami sudah melakukan oleh TKP, dan hasil kesimpulan sementara, bahwa Abdullah pelaku tunggal dalam peristiwa tersebut, sehingga dia kita jadikan tersangka,” ungkapnya. Aris melanjutkan, kesimpulan yang mengarah kepada tersangka Abdullah, karena dalam peristiwa pembunuhan itu, yang menjadi korban tewas istri dan anak-

nya akibat luka sabetan senjata tajam (sajam), dan juga terdapat luka bakar di sekujur tubuh kedua korban.

Sementara, pelaku hanya mengalami luka akibat senjata tajam dan tidak mengalami luka bakar, serta meminum cairan pembersih lantai karena berupaya bunuh diri.

Dari olah TKP, kata dia, bahwa pihaknya berkesimpulan jika tersangka sengaja bunuh diri, serta membakar rumahnya agar terkesan kedua korban tewas lantaran akibat kebakaran. Namun, untuk membuat alibi tersebut, pelaku mencoba bunuh diri tapi gagal.

“Sejak Selasa (4/8) kemarin, pelaku masih dalam perawa-

cahyono/bhirawa

Kasat Reskrim Polres Malang AKP Wahyu Hidayat (kanan) yang didampingi Kanit IV Reskrim Polres setempat Iptu Sutiyo (kiri) saat menunjukkan BB sajam yang digunakan tersangka Abdullah untuk membunuh istri dan anak kandungnya tan di Instalasi Gawat Darurat (IGD) Rumah Sakit Umum Syaiful Anwar (RSSA) Kota Malang,” jelanya.

Masih dikatakan Aris, belakangan pelaku diketahui sering ringan tangan dan melakukan tindakan kekerasan terhadap isteri dan anaknya karena masalah ekonomi.

Karena selama ini pelaku tidak

memiliki pekerjaan tetap, dan untuk menopang ekonomi keluarga, dia bergantung pada isterinya. Dan sejak menikah Abdullah tidak memiliki pekerjaan tetap.

“Kami saat ini sudah menyita Barang Bukti (BB) berupa dua buah parang yang masih berlumuran darah dengan panjang sekitar 50 centi-

meter, satu botol air mineral berisi sisa bensin seperempat liter, yang digunakan untuk membakar rumahnya sendiri, dan kantong plastik berukuran 50 kilogram warna putih yang berisi pakaian korban,” terangnya.

Menurut Mantan Kapolres Pacitan ini, hasil pemeriksan dokter RSSA Malang, pelaku selain meminum cairan pembersih lantai, pelaku juga meminum obat-obatan generik. Sehingga dengan meminum zat kimia dan obat-obatan tersebut, maka terjadinya campuran fragmentasi zat kimia. Dan hal itu telah membuat kondisi Abdullah kritis, dan harus dilakukan cuci darah. ”Atas tindakannya itu, maka pelaku akan dijerat dengan Pasal 44 ayat (3) UndangUndang (UU) Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT), serta Pasal 80 ayat (3) UU Perlindungan Anak, dengan ancaman pidana selama 15 tahun kurungan penjara,” tegas Aris. Q cyn

OLAHRAGA

10 LINTASAN

39 Tim Ikut Turnamen Terbuka Gateball Manado, Bhirawa Sebanyak 39 tim mengikuti turnamen terbuka gateball yang dilaksanakan di Kota Tomohon, Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) pada 7-12 Agustus mendatang.

"Kejuaraan yang dirangkaikan dengan kegiatan tahunan Tomohon International Flower Festival, ini akan memperebutkan tropi dari menteri pekerjaan umum dan perumahan rakyat," kata Ketua Panitia Pelaksana Enos Pontororing di Tomohon, Rabu.

Pontororing menambahkan, lokasi kejuaran di halaman kantor wali kota Tomohon terus dibenahi dan siap sebelum iven ini dimulai.

"Kami berharap panitia terus mempersiapkan segala kebutuhan kejuaraan, termasuk membangun komunikasi untuk sukses pelaksanaannya," ajaknya.

Gateball, kata dia, adalah olahraga yang menggabungkan antara unsur hiburan dengan kompetisi dan bisa dimainkan orang tua dan muda.

"Kami berharap lewat turnamen terbuka ini mampu menghadirkan atletatlet yang mampu berkompetisi sekaligus membawa nama daerah pada kompetisi yang lebih tinggi," ungkapnya.

Anggota panitia lainnya Geysbert J Lumempow mengatakan tim-tim yang memastikan diri mengikuti turnamen ini adalah Sulawesi Tengah (17 tim), Bali (satu tim), Sulawesi Utara (tiga tim), BPJN wilayah XI (tiga tim), Paniki (tujuh tim), Audy (empat tim), PU Tomohon (dua tim) dan PU Manado (dua tim).

Beberapa peserta yang berencana ikut kompetisi ini yakni NTB (satu tim), Maluku (satu tim), PB Pergatsi dan PU Pusat (tiga tim), Kalimantan Timur ( dua tim), Papua (dua tim), serta Jawa Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara masing-masing satu tim.Q ant

Jatim Siap Jadi Tuan Rumah Pra PON Sepak Bola Surabaya, Bhirawa Kepercayaan yang diberikan oleh PSSI dengan menunjuk Jatim sebagai tuan rumah Pra PON 4-12 Oktober, membuat Asosiasi Provinsi (Asprov) PSSI Jatim berjanji untuk memberikan pelayanan terbaik bagi seluruh peserta.

Kepastian Pra PON sepak bola digelar di Jatim merujuk berdasarkan surat PSSI nomor 754/ PGD/33/VI-2015 tertanggal 30 Juni lalu. Dalam surat yang ditandatangani Sekjen PSSI Azwan Karim diputuskan Stadion Gajayana sebagai venue utama.

Selain itu, Stadion Brantas, Kota Batu dan Stadion Supriyadi, Blitar menjadi venue alternatif.

"Kami siap saja sebagai tuan rumah. Apalagi, penepatan di Malang sangat reprsentatif. Di Malang Raya ada tiga stadion, yaitu Gajayana, Kanjuruhan dan

Brantas. Jadi, kami siap menjawab kepercayaan PSSI sebagai tuan rumah Pra PON," ujar anggota Komite Eksekutif (Exco) PSSI Jatim dr Wardi Azhari Siagian, Rabu (5/8).

Jatim akan berada satu grup dengan tim asal Jawa, mulai dari Banten, DKI Jakarta, Jawa Tengah dan DI Yogyakarta. "Semua tim berat. Sebagai tuan rumah, kami tentu ingin dapat satu dari dua jatah kuota lolos PON. Tetap yakin, karena kami telah melakukan persiapan jangka panjang," tegas Wardi.

Saat ini tim Pra PON Jatim tengah bersiap melakoni pemusatan latihan (TC) di Malang, 5-20 Agustus. Rencananya, tahap pertama TC akan digelar di kawasan Pantai Balekambang, 5-11 Agustus. Dilanjutkan TC kedua, di Kebun Teh, Lawang, pada 12-20 Agustus. Sebelum menjejakkan kaki ke kawasan pantai, Ridho Nurcahyo dkk bakal meladeni ASIFA di Malang, hari ini. Q wwn

Tujuh Pemain PSM U-21 Berpeluang Gabung Senior Makassar, Bhirawa Pelatih sementara PSM Assegaf Razak mengatakan, tujuh pemain dari U-21 memiliki peluang besar untuk bergabung dalam tim senior menghadapi turnamen Piala Presiden pada 31 Agustus 2015 di Makassar, Sulawesi Selatan.

"Para pemain muda yang berasal dari beberapa daerah itu memperlihatkan penampilan yang cukup menjanjikan selama mengikuti latihan bersama tim Juku Eja julukan PSM," kata Assegaf di Makassar, Kamis.

Mencermati hal itu, lanjut dia, terdapat tujugh pemain dari U-21 yang layak diproyeksikan masuk tim senior. Mengenai siapa saja pemain itu diakui belum bisa sebutkan hingga dikeluarkan pengumuman resminya dari manajemen.

Mengenai kualitas para pemain muda itu untuk bersaing dan membantu PSM Makassar meraih hasil maksimal di ajang yang sebelumnya bernama Piala Indonesia Satu (PIS) itu, dirinya mengaku cukup optimistis.

Tim pelatih tinggal berupaya meningkatkan mental dan pengalaman atlet sebelum tampil di ajang tersebut. Pihaknya juga siap menurunkan seluruh pemain muda itu ketika pertandingan uji coba nanti.

Dari beberapa pemain PSM U-21 yang kini telah berlatih bersama tim senior, ada beberapa yang memang cukup menarik perhatian seperti Nur Fajar, Hasan, dan Roberto. Bahkan ketiganya sukses meladeni Syamsul Chaeruddin dalam pertandingan simulasi antara tim A dan tim B.Q ant

Kamis Pahing 6 AGUSTUS 2015

Kasiter Rem 081 Letkol Inf Saptono Adi Birowo pada acara penutupan piala Danrem Cup.

wawant /bhirawa

Atlet pelajar Jatim akan berupaya untuk merebut kembali juara umum O2SN 2015 di Makassar.

Tenis Meja O2SN Makassar

Pelajar Jatim Tembus 8 Besar Surabaya, Bhirawa Peluang pelajar Jatim untuk bisa merebut medali emas Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) Makassar 2015 di cabang olahraga (cabor) tenis meja masih terbuka lebar baik di kelompok SD, SMP maupun SMA. Karena seluruh pemain Jatim berhasil melaju ke babak delapan besar.

Pada O2SN tahun ini, cabor tenis meja ditarget bisa meraih tiga medali emas.

Mengingat hingga saat ini kekuatan tenis meja di kalangan pelajar, Jatim masih terbaik di level nasional.

Delapan atlet yang memastikan berlaga di babak delapan besar yakni Hafid, Halimah kelompok SD, Sahira, Ricky (SMP), Khsunul Yaqin dan Khusnul Cholifah (SMA).

Pelatih Tenis Meja Jatim, Elias Mustakim, dari delapan atlet yang lolos babak delapan besar, ada beberapa atlet yang memiliki peluang untuk merebut emas, seperti Hafid yang turun di kelompok SD, Sahira (SMP) dan Khusnul Yaqin. Tapi ia tetap berharap atlet lainnya bisa unjuk kemampuan untuk merebut tiket ke final dan meraih emas . "Kekuatan tenis meja di level

pelajar nasional sudah sangat merata dan semua atlet Jatim memiliki peluang untuk merebut emas," kata pelatih yang akrab disapa Elly itu saat dihubungi melalui telepon genggamnya, Rabu (5/8).

Prestasi Hafid di lebel nasional maupun internasional sudah teruji, ia berhasil meraih juara di David Yacob Cup Jakarta, juara nasional open, juara internasional di Semarang dan di Purworejo.

Kemudian di kelompok SMP putri, Sahira juga memiliki prestasi yang cukup bagus, yakni juara di Stoni Jakarta 2013, perunggu Kejurnas junior di Bali. Sedangkan Khusnul Yaqin masuk skuad PON Remaja Jatim dan meraih perunggu di Porprov Banyuwangi 2015. Sedangkan Khusnul Kholifah berhasil merebut emas di Popnas di Jakarta 2013. "Pada O2SN ini kami memang membawa atlet yang sudah meraih prestasi," tambah Pelatih Joko Istanto yang juga mengawal para atlet di Makassar.

Jika tidak ada kendala, semua partai delapan besar, semifinal dan final akan digelar pada hari ini, Kamis (6/8). "Jadi para atlet harus betul-betul menjaga stamina," tutup Elly. Q wwn

Persepon Ponorogo Juarai Danrem Cup 2015 Madiun Sidoarjo Kirim Atlet ke Junior Master Madiun, Bhirawa Korem 081/DSJ, Kasiter Rem 081/DSJ Letkol Inf Saptono Adi Birowo mewakili Danrem 081/ DSJ, menyerahkan piala dan hadiah pembinaan kepada club sepak bola pemenang Danrem Cup 2015 sekaligus menandai berakhirnya turnamen yang dilaksanakan di Stadion Pangeran Timur Kec. Mejayan Kab. Madiun, rabu (5/8).

Turnamen sepak bola Danrem Cup yang di mulai sejak tanggal 1 Agustus 2015 dinyatakan selesai, penutupan kegiatan ini dilaksanakan secara sederhana dengan di tandai penyerahan piala dan hadiah pembinaan kepada Club pemenang yaitu, juara pertama dari kesebelasan Persepon Ponorogo, juara ke dua kesebelasan Blitar FC juara ke tiga kesebelasan Persekama Madiun.

Dalam amanat Danrem 081/ DSJ yang dibacakan Kasiter Rem 081/DSJ antara lain mengatakan Seperti kita ketahui bahwa Tournament sepak bola ini, merupakan

kegiatan yang kita rencanakan dengan tujuan untuk membangkitkan lagi semangat bibit-bibit muda sepak bola dan meningkatkan kemampuan prestasi klub yang ada diseluruh Wilayah Korem 081/DSJ (9 Kodim), semoga menjadi pendorong para klub sepak bola untuk semakin berusaha berlatih lebih keras yang dilandasi dengan semangat juang untuk mencapai prestasi yang lebih baik.

Dengan terselenggaranya turnament sepak bola Danrem Cup tahun 2015 ini, telah memberikan kesempatan kepada para Klub sepak bola untuk meningkatkan prestasi, karena event seperti ini dapat dijadikan tolak ukur bagi perkembangan mutu dan kemampuan para klub sepak bola di masa yang akan datang. Disamping itu kegiatan ini juga dapat kita gunakan sebagai wahana komunikasi dan sharing pengalaman antar klub sepak bola mupun pelatih dalam pembinaan sepak bola diwilayah Korem 081/DSJ (2 Kodya dan 9 Kabupaten).Q ist

Sidoarjo, Bhirawa Pengcab PBSI Kab Sidoarjo mengirimkan 20 atletnya dalam kejuaraan bulu tangkis Junior Master tahun 2015 ini. 20 atlet yang terdiri dari 10 atlet putra dan 10 atlet putri itu, akan bertanding di GOR Argopura jl HOS Cokroaminoto Jember, pada 6 hingga 9 Agustus. ‘’ Tentu saja kita harapkan mereka bisa menang sehingga bisa mengharumkan nama daerah,’’ kata Sekretaris Pengcab PBSI kab Sidoarjo, Hari Sucahyono, yang mendampingi Ketua Pengcab PBSI Sidoarjo, Sulaksono, saat memberangkatkan kontingen usia muda itu, di halaman depan kantor Disporabudpar Sidoarjo, jl Sultan Agung, Rabu (5/8) kemarin.

alikoesyanto/bhirawa

Hari Sucahyono Para atlet yang berusia 10 sampai 14 tahun itu, kata Hari, akan bertanding di cabang tunggal putra putri dan dan ganda pemula putra putri. Para atlet yang masih berstatus pelajar ini, menurut Hari, merupakan hasil

penyaringan dari Kejurkab Sidoarjo tahun 2015 yang diselenggarakan di Kec Taman.

Kontingen Sidoarjo ini, kata Hari, masuk dalam kelompok Jawa Timur bagian timur. Sedangkan Kabupaten/kota yang masuk dalam kelompok jawa timur bagian barat, akan bertanding di Kab Gresik. Para pemenang dari Jawa Timur bagian timur dan bagian barat, nantinya akan diadu di GOR Puslatda Surabaya pada September mendatang.

Ketua Pengcab PBSI Kab Sidoarjo, Sulaksono, dalam kesempatan itu memberi pesan pada para atlet muda Sidoarjo itu agar dalam meraih kemenangan pada kegiatan tahunan yang digelar Pemprov Jatim itu, supaya menjunjung sportivitas yang tinggi. Q ali

Pemkab Blitar Peringati Hari Lahir Blitar ke-691

Semangat Hari Jadi, Modal Lanjutkan Pembangunan Tepat tanggal 5 Agustus Kabupaten Blitar selalu merayakan Hari Jadi Blitar, dimana tahun 2015 Kabupaten dengan sebutan Seribu Candi ini memperingati hari bersejarah tersebut ke-691 yang dipusatkan di Pendopo Agung Ronggo Hadinegoro, Rabu (5/8) kemarin.

Dengan tema,”Dengan Semangat Hari jadi Blitar ke-691 dan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-70 Tahun 2015, Kita Kokohkan Persatuan dan Jati Diri Bangsa Sebagai Modal Melanjutkan Pembangunan Menuju Masyarakat Yang Sejahtera, Religius dan Berkeadilan.”, Pemerintah Kabupaten Blitar bersama masyarakat bertekad untuk melanjutkan program pembangunan, berbenah diri demi kesejahteraan masyarakat.

Diungkapkan Ketua Panitia Umum Pelaksanaan Hari Jadi ke691, Luhur Sejati,SPd,MPd yang juga Kepala Disporbudpar Kabupaten Blitar menjelaskan, perayaan Hari Jadi ini berbeda dengan tahun sebelumnya, dimana pada tanggal 3-7 Agustus 2015 karyawan/karyawati seluruh SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blitar dari Desa/Kelurahan serta lembaga pendidikan diwajibkan untuk memakai pakaian jadul.

Hal lain yang juga membedakan dengan perayaan tahun lalu yakni pada prosesi Kirab Kitab Sejarah dan Lambang Daerah.

Pada Rabu, 5 Agustus 2015 pukul 06.30 WIB, kirab Kitab Sejarah dan Lambang Daerah dari Candi

Palah Penataran menuju AloonAloon Kota Blitar. Dimana prosesi ini dilaksanakan setiap empat tahun sekali. Kemudian pukul 07.30 WIB, dilaksanakan Pisowanan Agung (Upacara Hari Jadi Blitar) dari aloon-aloon menuju Pendopo Agung Ronggo Hadinegoro yang diikuti oleh Kepala Desa/Lurah, Camat, Perangkat Desa/Kelurahan, Ketua BPD/ FMK, Ketua LPMK/LPPD, masyarakat dan unsur pendidikan yang dipimpin oleh Sekretaris Camat masing-masing dengan membawa Panji Desa/Kelurahan/ Kecamatan. Mereka memakai busana Kejawen Cakrik/Model Surakarta (Solo), Mangkunegaran.

“Untuk resepsi Hari Jadi Blitar ke-691 dilaksanakan nanti malam pukul 19.00 WIB (kemarin red) akan digelar wayang kulit di Pendopo Agung Ronggo Hadinegoro dengan Dalang Ki Anom Suroto dari Surakarta Jawa Tengah,” kata Luhur Sejati pada acara yang diikuti sebanyak 3346 orang dari berbagai unsur, termasuk Gus Jeng Blitar.

Bahkan atas kesuksesan dalam mengelola kebudayaan serta mempertahankan cagar budaya seperti kegiatan ini Kabupaten Blitar merupakan satu diantara

daerah di Jawa Timur yang mendapat penghargaan sebagai Kabupaten Peduli Cagar Budaya.

Sebelumnya dikatakan Luhur Sejati, mengawali Puncak Hari Jadi ke-691, Bupati Blitar H Herry Noegroho, SE beserta rombongan, Senin (3/8) kemaruin melakukan ziarah leluhur ke Makam Aryo Blitar, Makam Syeh Subakir di Kecamatan Nglegok dan Makam Pangeranan di Jalan sultan Agung Kota Blitar.

“Kegiatan Ziarah kepada leluhur ini merupakan rangkaian kegiatan Hari Jadi dan juga sebagai penghormatan kepada para leluhur Kabupaten Blitar,” jelasnya.

Bahkan untuk memeriahkan hari bersejarah tersebut, juga diadakan lomba kebersihan dan ketertiban ibukota kecamatan seKabupaten Blitar yang berlangsung dari tanggal 1 sampai 28 Agustus 2015. Sedangkan acara Gerak Jalan Tradisional Pramuka Bakung-Lodoyo akan berlangsung Jumat, 21 Agustus 2015 Jam 16.00 WIB, dengan start Lapangan Desa Bakung Kecamatan Bakung dan finish Kantor Camat Sutojayan.

Masih dalam rangkaian Hari Jadi Blitar ke-691 juga akan ada pagelaran seni budaya, pameran, dan kegiatan lain di Kawasan Penataran Kecamatan Nglegok.

Kegiatan ini meliputi; funbike/sepeda kuno 691 yang akan diselenggarakan Minggu, 23 Agustus 2015 jam 06.00, start/finish wilayah eks. Pembantu Bupati

Srengat, tanggal 27 s/d 29 Agustus 2015 bertempat di Kawasan Wisata Penataran, digelar Festival Penataran, Pameran Pendidikan, Pameran Keris dan Bursa Akik Nasional 691. Pemilihan kaum muda berbakat yang terangkum dalam Grand Final Gus Jeng dan Festival Batik 691 digelar pada 27 Agustus 2015 jam 19.00 bertempat di Kawasan Wisata Penataran. Untuk Jumat, 28 Agustus 2015 masih ditempat yang sama digelar malam bulan purnama 691. Acara ini akan dihadiri beberapa daerah di Jawa Timur. Gelar budaya/pagelaran wayang kulit dan jajanan khas Blitar 691 akan digelar pada Sabtu, 29 Agustus 2015 di Kawasan Wisata Penataran.

Sebelumnya, panitia tingkat kecamatan Hari Jadi ke-691dan HUT RI ke-70 melakukan sosialisasi logo dan tema Hari Jadi Blitar ke-691 Tahun 2015 kepada masyarakat melalui Kelurahan dan Desa. Juga mengadakan malam tirakatan pada 4 Agustus 2015 di Kecamatan Desa/Kelurahan/Dusun/Lingkungan dengan melibatkan masyarakat sekitar.

Selain itu menggerakkan partisipasi masyarakat di wilayah kerja masing-masing untuk memasang umbul-umbul yang layak di depan rumah warga serta menciptakan lingkungan yang bersih dan indah.

Perlu diketahui sejarah Blitar lahir sejak sepuluh abad yang lalu telah menjadi pusat kehidupan masyarakat yang penting. Menge-

hartono/bhirawa

Bupati Blitar, H Herry Noegroho, SE, MH (tengah) saat menerima Lambang Daerah Kabupaten Blitar dari Sekretaris Daerah Kabupaten Blitar, Drs. Palal Ali Santoso, MM (kiri) usai dikirab. nai pertumbuhan Blitar sebagai Pusat Pemerintahan dimulai ada sejak awal Pemerintahan RajaRaja Majapahit. Sebagimana dapat dibuktikan dalam sejarah Kerajaan Majapahit lahir setelah Raden Wijaya berhasil mengusir tentara Tartar Ku Bilai Khan pada Tahun 1293 M. (Pararaton : 33).

Dalam hubungan sejarah daerah Blitar dari masa itu ialah adanya peningalan bangunan suci yang terletak di Desa Kotes Kecamatan Gandusari. Pada bangunan itu terdapat angka Tahun 1222 Saka dan 1223 Saka. Dengan demikian bangunan tersebut berasal dari tahun 1300 dan 1301 Masehi (Knebel : 1908 : hal. 355). Dengan perkataan lain, bangunan itu adalah sejaman dengan Peme-

rintah Raja Pertama Majapahit.

Kenyataan di atas membuktikan bahwa sejarah Blitar pada awal abad ke – XIV masih menunjukkan wilayah yang penting. Seperti halnya dalam prasati Tuhanyaru yang menyebutkan adanya anugrah tanah kepada sejumlah pejabat kerajaan berhubung yang bersangkutan telah berjasa kepada raja, maka prasasti Blitar pun memuat peryataan yang sama dimana sesuai dengan unsur penanggalan dalam prasasti tersebut, terjadi pada hari Minggu Pahing bulan Srawana tahun Saka 1246, yang bertepatan dengan tanggal 5 Agustus 1324 M yang akhirnya ditetapkan sebagai Hari Lahir Blitar.Q htn.adv

Kamis Pahing, 6 AGUSTUS 2015

11

SAMBUNGAN

Gubernur Pastikan Nurwiyatno Pj Wali Kota Surabaya

Jokowi Minta KPU Tambah Waktu Pendaftaran

l Sambungan hal 1

l Sambungan hal 1

nama yang telah kami kirimkan, namun baru lima yang turun,”tegas Pakde Karwo, panggilan karibnya.

Sementara itu, Ketua Komisi A DPRD Jatim Fredy Purnomo menegaskan meski Pj merupakan kewenangan gubernur untuk mengisi kekosongan kepala daerah, namun Pj tidak boleh semena-semena. Karena seluruh kebijakan yang bersifat strategis tetap harus dikomunikasikan dan dikonsultasikan ke gubernur. Karenanya dia menilai terlalu berlebihan jika ada tudingan jika dipimpin Pj, maka program pembangunan kota akan amburadul. “Artinya dalam bekerja kan sudah ada aturannya. Dan ini tidak boleh diingkari. Apalagi dalam menjalankan tugasnya sudah ada pedomannya misalnya program APBD, pembangunan nasional hingga Perda RTRW,”tegas politikus asal Partai Golkar ini.

Dijelaskan Fredy, keberadaan Pj tidak beda dengan keberadaan kepala daerah yakni sebagai koordinator dan bertanggungjawab di masing-masing kab/kota dan tidak bekerja sendiri. Ibarat roda sudah berjalan otomatis. Di mana Pj sifatnya hanya mengisi kekosongan kepala daerah saja. “Ketika mengambil kebijakan yang sifatnya strategis harus konsultasi dan koordinasi dengan Mendagri,”jelasnya.

hari perpanjangan pendaftaran calon kepala daerah tersebut.

Sekadar diketahui, ada tujuh daerah yang tidak bisa ikut Pilkada serentak.

Daerah tersebut adalah Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Blitar, Kota Mataram, Kota Samarinda, Kabupaten Timor Tengah Utara, Kabupaten Pacitan, dan Kota Surabaya.

Digugurkannya tujuh daerah tersebut dalam Pilkada serentak lantaran merujuk pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Daerah.

Peraturan itu menyebutkan bagi daerah yang memiliki kurang dari dua pasang­ an bakal calon, maka akan ditunda pemilihan pemimpinnya hingga 2017.

Ketua KPU Husni Kamil Manik menyatakan akan mematuhi rekomendasi yang akan dikeluarkan Bawaslu terkait perpanjangan waktu pendaf­ taran. “Kira-kira alternatifnya adalah perpanjangan waktu pendaftaran.

Tapi, harus siap rekomendasinya se­ perti apa,” kata Husni di Istana Bogor Jawa Barat.

Kewenangan Bawaslu untuk mengubah kebijakan yang telah dibuat KPU diatur dalam Undang-Undang

Sudah On The Track Setelah tertundanya Pilkada Kota Surabaya tahun ini, muncul banyak kekhawatiran terkait pembangunan di Kota Pahlawan Ini. Seperti kekhawatiran pelayanan publik akan amburadul dan pembangunan akan mandek.

Namun kehawatiran itu ditepis salah seorang tokoh masyarakat Surabaya yang juga pernah menjabat anggota DPRD Surabaya, Simon Lekatompessy. Menurut dia, meski Kota Surabaya tanpa wali kota pun pelayanan publik di Kota Surabaya bisa tetap jalan, karena sudah on the track.

Simon mengatakan, pembangunan yang dilakukan Wali Kota Tri Rismaharini selama ini 80 persen adalah program kerja yang telah disusun wali kota sebelumnya yakni Bambang DH. Jadi semua sudah ada prosedurnya dan tinggal melaksanakan saja.

“Di Surabaya, walaupun tidak ada wali kotanya pemerintahan tetap bisa jalan karena pembangunan sudah on the track.

Buktinya, sampai saat ini Surabaya tidak memiliki RTRW (Rencana Tata Ruang dan Wilayah) tapi pembangunanya tetap jalan.

Risma hanya menyelesaikan programprogram yang ditinggalkan Bambang DH ketika memimpin Wali Kota Surabaya sebelumnya. Tidak harus Risma, masyarakat lain pun bisa,” kata Simon, Selasa (5/8).

Kendati demikian, pihaknya tetap menyayangkan Surabaya tidak bisa menggelar Pilkada tahun ini dan harus ditunda pada 2017 mendatang. Hal itu tak lepas dari kondisi perpolitikan yang terjadi sekarang. Parpol dibiarkan hidup sendiri, tanpa dilakukan pembinaan oleh Wali Kota Surabaya.

“Seharusnya sesuai Undang-Undang, yang bertanggungjawab dalam melakukan pembinaan parpol itu bupati/wali kota dan gubernur.

Pembinaan tak bisa diserahkan kepada parpol begitu saja,” ujar mantan politisi Partai Damai Sejahtera (PDS) tersebut.

Selama ini, menurutnya, pembinaan parpol di Surabaya sangat kurang, bahkan bisa dibilang tidak ada. Tidak heran, jika masih banyak masyarakat Surabaya yang acuh tak acuh dengan gelaran Pilkada di kotanya sendiri.

Karena itu, dia meminta Pejabat (Pj) Wali Kota surabaya nanti harus segera melakukan pembinaan terhadap parpol. “Jangan asyik di satu kelompok. Ini menjadi tugas Pj dan wali kota selanjutnya untuk melakukan komunikasi politik dengan partai politik,” katanya.

Untuk itu ke depan, Simon meminta Wali Kota Surabaya terpilih nanti, harus menyadari membangun kota tidak secara fisik saja, tapi faktor mental perlu diperhatikan pula.

Parpol jangan dibiarkan hidup sendiri, tapi harus dibina agar dapat memunculkan kaderkader terbaik dalam memajukan Surabaya.

Sementara itu, pengamat komunikasi politik Universitas Airlangga (Unair) Surabaya, Suko Widodo mengatakan, sistem pemerintahan di Surabaya sudah sangat bagus. Itu artinya siapa pun yang menjadi wali kota nanti, termasuk Pj akan bisa berjalan dengan baik karena sudah ada SOP (Standar Operasional Prosedur) dalam tiap programnya.

“Tugas pemerintahan, khususnya untuk pelayanan publik itu dilakukan oleh camat, lurah atau puskesmas dan itu semua sudah ada SOP-nya. Jadi untuk pelayanan publik, saya kira tidak ada gangguan pelayanan,” tandasnya. n cty, iib

Soetandyo Award 2015 l Sambungan hal 1

ganugerahan Soetandyo Fisip Unair Award 2015, Bagong Suyanto mengatakan nama Soetandyo dipilih untuk menghormati dedikasi almarhum Prof Soetandyo Wignyosoebroto yang merupakan dekan pertama dan seorang pendiri Fisip Unair.

Selama ini almarhum Prof Soetandyo Wignyosoebroto secara nasional dikenal luas sebagai salah satu pendekar HAM di Indonesia. Sebagai tokoh di bidang ilmu sosial, hukum dan HAM, Soetandyo pernah dipercaya menjadi anggota Komnas HAM selama dua periode. Sedangkan kiprahnya di bidang HAM dan pembelaan kepada kelompok marjinal, menghantarkannya untuk menerima penghargaan Yap Thiam Hien Award pada 2011.

“Lebih dari sekadar pejuang dan pemikir HAM, Prof Soetandyo Wignyosoebroto adalah suri tauladan yang sudah seharusnya dikenang dan dijadikan simbol untuk menghargai dan mengapresiasi ilmuwan, akademisi dan tokoh masyarakat yang memiliki kepedulian dan pemikiran yang komprehensif di bidang HAM,” kata Bagong kemarin.

Ia berharap, dengan Soetandyo Fisip Unair Award tersebut dapat mendorong lahirnya tokoh-tokoh muda yang memiliki perhatian dan kemampuan mengembangkan spirit Soetandyo di bidang ilmu sosial dan isu HAM, yang tidak terjebak dalam sekat-sekat keilmuan, memiliki semangat rekonsiliasi, semangat pluralisme dan multikulturalisme. n geh

Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu dan UU Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pilkada.

Bila memang terjadi perpanjang­an waktu pendaftaran calon kepala daerah, kata Husni, seharusnya partai politik bisa memanfaatkan untuk meng­ ajukan calon yang akan diusung.

Jika setelah masa perpanjangan waktu pendaftaran tersebut tetap ada daerah yang calon kepala daerahnya tidak lebih dari satu pasangan, maka pelaksanaan Pilkada akan diundur pada 2017 sesuai aturan yang tertuang dalam Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2015.

“KPU akan patuh pada undangundang. Prinsip dasarnya, kalau nanti isinya (rekomendasi Bawaslu) perpanjangan, nanti kami akan lakukan perpanjangan (waktu pendaftaran). Bergantung rekomendasi Bawaslu,” jelasnya.

Tak Keluarkan Perppu Husni Kamil Manik mengatakan bahwa Presiden Jokowi tidak berkenan mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) untuk gelaran Pilkada serentak yang menyiakan tujuh daerah yang memiliki satu calon tunggal. “Presiden memang tidak berkenan mengeluarkan

Perppu,” kata Husni.

Sikap Presiden Jokowi yang enggan mengeluarkan Perppu terkait Pilkada serentak yang memiliki calon tunggal disambut positif Ketua MPR RI Zulkifli Hasan. Dia mengatakan urusan Pilkada serentak seharusnya tidak sepenuhnya diserahkan kepada seorang presiden.

Sebab pada dasarnya gelaran Pilkada merupakan hajat dari partai politik.

“Pilkada tanggung jawab parpol.

Yang usung kan parpol, saya nggak setuju tanggung jawab itu dilimpahkan kepada Presiden,” ujar Zulkifli.

Politikus Partai Amanat Nasional (PAN) itu pun menegaskan pihaknya tidak setuju bila Presiden Jokowi menerbitkan Perppu.

“Orang parpol yang tidak usung calon, kok presiden yang tanggung jawab. Kalau besok-besok ada apa-apa masak keluarin Perppu lagi. Genting dan memaksanya di mana?” tutur dia.

Karena itu, Zulkifli menginginkan Presiden tidak mengumbar penerbitan Perppu saat menemui masalah.

“Ini kan untuk konsultasi. Yang disempurnakan undang-undangnya,” tandas dia.

Pakar hukum Universitas Parahyangan Asep Warlan mengatakan akan ada dua sisi negatif dari penerbitan Perppu

Kewenangan Pj Sangat Terbatas l Sambungan hal 1

(Bappeda), Dinas Pendapatan (Dipenda) dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD).

Saat ini, sudah muncul beberapa nama yang kemungkinan 95 persen pasti menjadi Pj. Kenapa 95 persen ?, karena hingga kini Surat Keputusan (SK) penetapan belum turun dari Menteri Dalam Negeri, bisa saja nama yang sudah beredar dan disebut Gubernur batal menjadi Pj karena suatu hal.

Nama-nama yang muncul itu yakni, Kepala Badan Perpustakaan dan Arsip Sujono untuk Pj Bupati Ngawi. Lalu, Kepala Biro Administrasi Pemerintahan Umum Setdaprov Jatim Suprianto untuk Pj Wali Kota Blitar, Kepala Dinas Perhubungan dan LLAJ Wahid Wahyudi untuk Pj Bupati Lamongan dan Kepala Dinas Peternakan Maskur sebagai Pj Bupati Ponorogo, serta Assisten I Sekdaprov Bidang Pemerintahan Idrus sebagai Pj Bupati Kediri.

Berbicara soal Pj kepala daerah, pasti akan berhubungan dengan kewenangan apa saja yang boleh dan tidak dilakukan.

Diolah dari berbagai sumber, ada dua produk hukum yang bisa dijadikan dasar untuk melihat kewenangan seorang kepala daerah dengan status Pj. Pertama, sesuai UndangUndang No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Kedua, Peraturan Pemerintah No 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah No 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Rambu-rambu menjadi seorang Pj ini penting, mengingat terkadang ada kejadian selama ini di berbagai daerah, posisi ini dimanfaatkan dan diklaim bahwa setelah yang bersangkutan menjabat sebagai Pj kepala daerah, dia akan memiliki kewenangan yang penuh sama persis dengan pejabat definitif.

Padahal, kewenangan mereka sangatlah terbatas.

Sebelum mengulas dasar hukum tentang kewenangan seorang kepala daerah dengan status Pj, alangkah

baiknya dilihat dahulu tugas dan kewenangan kepala daerah/wakil kepala daerah yang definitif. Sesuai UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, pada pasal 25, Tugas dan Wewenang serta Kewajiban Kepala Daerah berbunyi adalah sebagai berikut : “a. memimpin penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD; b. mengajukan rancangan Perda; c. menetapkan Perda yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD; d. menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang APBD kepada DPRD untuk dibahas dan ditetapkan bersama; e. mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah; f. mewakili daerahnya di dalam dan di luar pengadilan, dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan g. melaksanakan tugas dan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundangundangan.”

Selanjutnya pada pasal 26 Ayat (1) Undang-Undang tersebut, tugas dan kewenangan Wakil Kepala Daerah berbunyi adalah sebagai berikut : “a. membantu kepala daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah; b. membantu kepala daerah dalam mengkoordinasikan kegiatan instansi vertikal di daerah, menindaklanjuti laporan dan/atau temuan hasil pengawasan aparat pengawasan, melaksanakan pemberdayaan perempuan dan pemuda, serta mengupayakan pengembangan dan pelestarian sosial budaya dan lingkungan hidup; c. memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan kabupaten dan kota bagi wakil kepala daerah provinsi; d. memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kecamatan, kelurahan dan/atau desa bagi wakil kepala daerah kabupaten/ kota; e. memberikan saran dan pertimbangan kepada kepala daerah dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintah daerah; f. melaksanakan tugas dan kewajiban pemerintahan lainnya yang diberikan oleh kepala daerah; dan g. melaksanakan tugas dan wewenang kepala

daerah apabila kepala daerah berhalangan. Pada Ayat (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wakil kepala daerah bertanggung jawab kepada kepala daerah. dan Ayat (3) Wakil kepala daerah menggantikan kepala daerah sampai habis masa jabatannya apabila kepala daerah meninggal dunia, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya selama 6 (enam) bulan secara terus menerus dalam masa jabatannya.”

Selanjutnya bagaimana tugas dan kewenangan seorang Pj Kepala daerah. Tentu saja tentang tugas dan kewajiban seorang Pj sama dengan yang diatur oleh Undang-Undang tersebut di atas. Adapun yang membedakannya adalah terletak pada kewenangan. Oleh karena itu terkait hal ini, dapat mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 pada 132A, berbunyi: Ayat (1) : “Penjabat kepala daerah atau pelaksana tugas kepala daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130 ayat (1) dan ayat (3), serta Pasal 131 ayat (4), atau yang diangkat untuk mengisi kekosongan jabatan kepala daerah karena mengundurkan diri untuk mencalonkan/dicalonkan menjadi calon kepala daerah/ wakil kepala daerah, serta kepala daerah yang diangkat dari wakil kepala daerah yang menggantikan kepala daerah yang mengundurkan diri untuk mencalonkan/dicalonkan sebagai calon kepala daerah/ wakil kepala daerah dilarang : a. melakukan mutasi pegawai; b. membatalkan perizinan yang telah dikeluarkan pejabat sebelumnya dan/atau mengeluarkan perizinan yang bertentangan dengan yang dikeluarkan pejabat sebelumnya; c. membuat kebijakan tentang pemekaran daerah yang bertentangan dengan kebijakan pejabat sebelumnya; dan d. membuat kebijakan yang bertentangan dengan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan dan program pembangunan pejabat sebelumnya.”

Ayat (2) : “Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri”. n iib

Risma : Tuhan Sudah Mengatur Ini Semua l Sambungan hal 1

Surabaya. “Kalau saat itu, saya masih PNS ya bisa jadi dosen tetap, tapi kalau sekarang ya tidak bisa. Tapi mungkin dosen panggilan masih bisa,” ujarnya.

Risma pun berharap program kerjanya bisa diteruskan oleh Pj yang akan menggantikan fungsinya sebagai Wali Kota Surabaya. Menurutnya, yang dia lakukan sudah sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Me-

nengah (RPJM), dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Surabaya. “Ini kan amanah masyarakat dan harus bisa dipertanggungjawabkan,” imbuhnya.

Calon incumbent ini tak mau menanggapi polemik calon tunggal di Pilkada Surabaya 2015. Sekalipun, dirinya menjadi bagian dalam pemilihan Wali Kota Surabaya. “Aku ndak rugi kok, dikira enteng apa jadi Wali Kota Surabaya,” jawabnya.

Dalam menghabiskan masa kerjanya sebagai wali kota hingga masa akhir jabatan yakni 28 September 2015 nanti, Risma hendak menyelesaikan masalah krusial yang belum terselesaikan di Kota Surabaya. Di antaranya izin TPA Pembangkit listrik, meneruskan pembangunan Lingkar Luar Barat dan Lingkar Timur, Underpass Jalan Mayjend Sungkono, trem, dan program menjadikan RS Dr Soewandhie menjadi Rumah Sakit Pendidikan. n geh

ini. Pertama, dapat menyebabkan tahapan dalam Pilkada tertunda. Padahal, dalam UU disebutkan tahapan Pilkada tidak boleh ditunda. ‘’Karena akan menimbulkan banyak kerugian,’’ kata Asep.

Kedua, lanjut Asep, akan menyebabkan ketidakpastian pelaksanaan Pilkada serentak. Sebab, dengan adanya perubahan tahapan, maka akan menjadi masalah untuk para calon. ‘’Seharusnya kan sekarang pasangan calon itu sudah menjalani tahapan selanjutnya. Tapi karena Perppu bisa saja mundur,’’ ujar dia.

Dia menilai, jika pemerintah jadi mengeluarkan Perppu maka jangan sampai merusak UU di atasnya.

Apalagi jika Perppu mensahkan calon tunggal. ‘’Tinggal bagaimana mekanisme pemilihan. Jadi harus jelas, jangan sampai muncul gugatan yang lainnya,’’ jelasnya.

Dia juga menilai pemerintah tidak konsisten dalam menjalani Pilkada serentak ini. Sebab, dulu pernah disinggung soal calon tunggal ketika pembahasan UU. Tapi pemerintah merasa yakin tidak akan ada calon tunggal. ‘’Jadi aturan yang ada sudah menjadi kesepakatan sebelumnya,’’ tambah Asep. n ira, cty, geh

Tahapan Pilkada Surabaya Ngambang l Sambungan hal 1

dan instruksi dari KPU Jatim.

Komisioner Divisi Teknis dan Data KPU Kota Surabaya Nurul Amalia menyatakan kabar rekomendasi perpanjangan masa pendaftaran sudah diterima.

“Kalau memang ada instruksi dari KPU Jatim untuk membuka kembali masa perpanjangan pendaftaran, mau tidak mau kami akan siap,” kata Nurul, Rabu (5/8) sore kemarin.

Soal teknis pelaksanaan, Nurul menyatakan jika disetujui oleh pemerintah pusat, maka KPU RI akan mengeluarkan Surat Edaran (SE) soal tahapan pelaksanaan masa perpanjangan pendaftaran itu. “Nah itu nantinya akan diteruskan kepada KPU Provinsi untuk selanjutnya akan kami tindaklanjuti,” imbuhnya.

Namun, sampai pukul 18.00 kemarin Nurul mengatakan, belum ada arahan maupun instruksi dibukanya kembali masa perpanjangan oleh KPU Jatim. “Jika tidak ada rekomendasi sampai malam nanti (Rabu malam, red), bisa jadi keputusan tetap berlaku di awal.

Yakni Pilkada Surabaya ditunda sampai 2017,” terang Nurul.

Terkait dengan keluarnya Surat Edaran KPU RI, Ketua KPU Kota Surabaya Robiyan Arifin mengatakan, biaya kampanye otomatis tidak dipakai karena belum ada pasangan yang ditetapkan. Yang dipakai untuk saat ini hanya untuk pendaftaran saja.

Jika Pilkada Surabaya memang mundur sampai 2017, maka nasib PPK dan PPS, menurut Robiyan menunggu regulasi lebih lanjut dari KPU RI. “Dalam satu minggu ini pasti akan ada regulasi terkait aturan, tahapan lebih lanjutnya bagaimana,”

imbuhnya.

Sementara itu, Pemkot Surabaya telah mencairkan dana hibah untuk Pilkada Surabaya.

Namun menyusul berhentinya tahapan Pilkada, dana tersebut tidak bisa diserap kembali. Sisa anggaran bakal dikembalikan ke kas daerah.

Total dana hibah yang diberikan Pemkot Surabaya untuk penyelenggaraan Pilkada mencapai Rp 92 miliar. Rinciannya, untuk KPU Surabaya sebanyak Rp 70,3 miliar, Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Surabaya Rp 5 miliar. Sementara, dana hibah pengamanan yang dialokasikan ke Polrestabes Surabaya sekitar Rp 13 miliar lebih, Polres Pelabuhan Tanjung Perak sekitar Rp 3,5 miliar, dan Korem Bhaskara Jaya Surabaya sebesar Rp 226 juta.

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat (Bakesbanglinmas) Surabaya Soemarno menyatakan, dana hibah yang diberikan kepada penyelenggara Pilkada Surabaya belum bisa ditarik. Pasalnya, pihaknya hingga kemarin belum menerima Surat Edaran (SE) dari KPU Pusat terkait penghentian tahapan Pilkada di Surabaya.

“Masih menunggu SE KPU Pusat turun,” kata dia kemarin.

Setelah SE turun, lanjut Soemarno, pihak-pihak yang menerima dana hibah dari Pemkot Surabaya diminta untuk mempertanggungjawabkan penggunaannya kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Jika penyerapan dana hanya sampai kegiatan pendaftaran calon, maka laporan disesuaikan dengan kegiatan terakhir tersebut. “Sisa anggaran yang belum terserap selanjutnya dimasukan ke kas daerah,” ujar dia. n geh

Pemkab Pasuruan Siapkan Kawasan Industri Timur l Sambungan hal 1

“Kami sudah merencanakan pembukaan kawasan industri di wilayah timur, sarana dan prasarana infrastruktur serta kesiapan mental masyarakat sudah mulai dipersiapkan dengan baik agar perekonomian masyarakat di wilayah timur tidak terbelakang,” ujarnya .

Lebih lanjut dia mengungkapkan, peluang pembukaan kawasan industri baru juga sudah mulai mendapatkan sambutan positif dari calon investor. Ini terlihat dalam beberapa kesempatan saat

pihaknya melakukan pembicaraan dengan sejumlah investor, mereka berencana membuka industri pengolahan makanan secara terpadu.

“Ada beberapa investor yang siap membuka usaha baru, di antaranya konsep pengembangan produksi tanaman pangan berskala luas, sejumlah bidang usaha yang saling mendukung industri pengolahan bahan makan, maupun yang ingin menanamkan usaha pengolahan perikanan di pesisir pantai agar mendorong ekonomi kerakyatan,” tandasnya. n hil

Pembangunan Tiga Objek Wisata Masuki Tahap Lelang l Sambungan hal 1

kedai untuk penjualan cinderamata dan makanan. “Pengembangan pemandian Dander belum termasuk taman di luar pemandian yang saat ini dikelola Perhutani,” kata dia menjelaskan.

Ia juga menjelaskan pengembangan Kahyangan Api di Desa Sendangharjo, Kecamatan Ngasem akan menjadi objek wisata malam dan mistis. Di lokasi api abadi yang pernah dimanfaatkan pengambi-

lan api PON 2000 itu, akan dibagi menjadi dua yaitu kawasan inti yang dimanfaatkan sebagai ritual, dan kawasan pendukung di luarnya yang dilengkapi dengan pasar seni.

Ia menambahkan Waduk Pacal di Desa Kedungsumber, Kecamatan Dander, juga akan dikembangkan sebagai objek wisata air. Di waduk peninggalan Belanda itu, lanjutnya, akan dibangun warung terapung, juga dilengkapi wisata air berupa perahu dan lainnya. n bas

Memungkinkan Anak Belajar Bermusik Tanpa Alat Musik l Sambungan hal 1

lagi, saat tuts disentuh, secara otomatis akan terdengar lagu atau musik dengan nada dasar sebagaimana tuts yang disentuh. Dan lagu yang terdengar adalah lagu anak-anak.

Lulusan SMK Negeri 7 Surabaya ini ingin anak-anak tidak sebatas bermain game lewat gadgetnya. Lebih dari itu, anak bisa mengasah talenta, utamanya dalam bermusik.

“Basic operation system android jellybean saya gunakan.

Untuk softwarenya, saya gunakan tiga dimensi,” kata Happy ditemui di kampusnya.

Untuk menyelesaikan karya itu, Happy harus merogoh kantongnya cukup dalam. Biaya yang dikeluarkan mencapai Rp 2 juta. Nilai yang cukup banyak bagi seorang mahasiswa. Biaya tersebut dia keluarkan untuk membeli buku referensi dan memasang jaringan internet di rumah. “Saya memerlukan ja­ ringan internet supaya pengerjaan dan pencarian referensi melalui browsing bisa lebih

leluasa,” ulasnya. Untuk gadget dengan ukuran layar minimal 5 inch, Happy tidak membeli lantaran sudah memiliki.

Ide untuk membuat karya itu, diakuinya telah ada sejak dia duduk di semester VI. Namun proses realisasinya hingga dia akan lulus pada semester VIII. Kesulitan yang dia temui ialah saat sinkronisasi image dengan tone yang sesuai.

“Kurang lebih butuh waktu tiga bulan untuk melakukan ini saja,” tutur dia.

Untuk membuatnya, Happy

merinci ada tiga langkah yang dilakukan. Pertama membuat coding dengan basis pemograman Java. Kedua, membuat desain interface dengan coreldraw dan photoshop. Terakhir, impor gambar dan impor suara. “Ada tiga menu utama di dalamnya, yakni pembelajaran nada sol-misa-si, belajar cord, dan belajar memainkan lagu,” tutur dia.

Untuk belajar memainkan lagu ini, Happy sudah me­ nyiapkan panduan khusus untuk lagu anak-anak. Sehingga anak tinggal menekan tuts

sesuai perintah di aplikasi.

“Saya memilih lagu anakanak lantaran sekarang mulai jarang ada. Anak-anak justru lebih familiar dengan lagu orang dewasa,” ungkap dia.

Meski dia puas dengan karyanya ini, Happy masih ingin mengempurnakan kembali aplikasinya. Misalnya visualisasi yang lebih kontras agar lebih menarik dan mudah dibaca. “Sementara akan diupload di blog pribadi dulu.

Karena kalau di play store butuh biaya lagi,” pungkas dia.*

UTAMA

12 LINTAS PERISTIWA

Penutupan Bandara Blimbingsari Diperpanjang Banyuwangi, Bhirawa Penutupan Bandara Blimbingsari di Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, diperpanjang hingga Rabu pukul 16.00 WIB akibat erupsi Gunung Raung (3.332 mdpl) yang menyemburkan abu vulkanis hingga bandara setempat. “Bandara Bandara Blimbingsari ditutup sejak Selasa (4/8) pukul 13.30 WIB hingga Rabu pukul 10.00 WIB, namun kami menerima Notam C0673/15 yang menyebutkan penutupan bandara di Banyuwangi diperpanjang hingga pukul 16.00 WIB,” kata Kepala Bandara Blimbingsari Sigit Widodo, di Banyuwangi, Rabu (5/8).

Sebelum bandara yang berada di Kecamatan Rogojampi itu ditutup pada Selasa (4/8) siang, pesawat maskapai Garuda Indonesia dan Wings Air yang melayani rute penerbangan Banyuwangi-Surabaya sudah terbang, namun satu penerbangan maskapai Garuda Indonesia untuk rute Banyuwangi-Denpasar terpaksa dibatalkan.

“Landasan pacu (runway) Bandara Blimbingsari diguyur hujan abu vulkanis Gunung Raung, sehingga seluruh aktivitas penerbangan hari ini dibatalkan,” tuturnya.

Tidak hanya penerbangan komersial yang dibatalkan akibat abu vulkanis gunung yang berada di perbatasan Kabupaten Banyuwangi, Bondowoso, dan Jember, namun aktivitas sekolah pilot di Bandara Blimbingsari juga diliburkan.

“Kami tidak tahu sampai kapan penutupan Bandara Blimbingsari, namun pihak bandara terus melakukan koordinasi dengan sejumlah pihak terkait dengan sebaran abu vulkanis yang bisa mengganggu penerbangan di bandara setempat,” katanya. Sigit mengatakan petugas terus melaporkan perkembangan dampak abu vulkanis Gunung Raung di Bandara Blimbingsari kepada Dirjen Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan dan pihak AirNav. “Petugas melakukan observasi kondisi terbaru di lapangan sebagai bahan evaluasi untuk menentukan pembukaan dan penutupan bandara keesokan harinya,” ujarnya.

Sementara itu, laporan aktivitas Gunung Raung pada 5 Agustus 2015 pukul 06.00-12.00 WIB tercatat secara visual cuaca mendung, angin tenang, suhu udara 17 derajat celcius, Gunung Raung tertutup kabut, mengeluarkan asap kehitaman tebal dengan tekanan sedang dan ketinggian 800 meter. Asap condong mengarah ke selatan berdasarkan CCTV Kawah Ijen, kemudian terdengar suara gemuruh lemah hingga keras dengan rentan waktu kurang dari 10 detik mulai pukul 06.00-10.00 WIB, sedangkan secara seismik terekam gempa tremor menerus dengan amplitudo 732 milimeter dan amplitudo didominasi angka 31 milimeter. Q nan,ant

Kamis Pahing, 6 AGUSTUS 2015

Revitalisasi Pasar, Pemkot Anggarkan Rp120 Miliar Pasuruan, Bhirawa Pemkot Pasuruan akan merevitalisasi pasar besar Kota Pasuruan pada tahun 2017 nanti. Agar program itu bisa terlaksana, pihak pemkot akan mengucurkan anggaran sebesar Rp Rp120 miliar yang diambil dari APBD Kota Pasuruan.

“Pemkot Pasuruan akan membangun pasar besar pada 2017 dengan anggaran APBD Kota Pasuruan dan tak akan melibatkan pihak ketiga seperti yang kerap dibicarakan selama ini,” tandas H Hasani, Wali Kota Pasuruan, Rabu (5/8).

Nantinya, para pedagang tidak akan dikenai biaya lagi setelah menempati kios baru. Namun, ada mekanisme diantaranya retribusi akan diperhitungkan kembali.

“Mereka akan menempatinya secara gratis. Retribusi tetap kami lakukan, tapi saat ini masih dalam tahap perhitungan,” kata Hasani.

Tercatat sebanyak 1.500 pedagang berada di pasar besar Kota Pasuruan.

hilmi husein/bhirawa

Wali Kota Pasuruan H Hasani saat melihat langsung kondisi pasar besar Kota Pasuruan, Rabu (5/8).

Saat ini kondisi pasar terlihat kumuh lantaran sebagian mereka enggan menempati kios yang ada di lantai dua. “Revitalisasi pasar baru itu akan berlantai tiga.

Khusus lantai tiga akan digunakan untuk pedagang baju. Jadi jika masyarakat akan membeli baju ke pasar besar, langsung saja naik ke lantai paling atas

sendiri. Ke depan kios pasar juga akan diprioritaskan untuk pedagang asal Kota Pasuruan, sebab APBD untuk warga kota sendiri,” jelas Hasani. Q hil

Gubernur Minta Rektor Ikut Tumbuhkan Ekonomi Jatim Surabaya, Bhirawa Gubernur Jatim meminta para akademisi dari berbagai perguruan tinggi di Jatim yang tergabung dalam Paguyuban Rektor untuk menumbuhkan semangat dan rasa optimisme pada masyarakat dalam menghadapi laju pertumbuhan ekonomi yang melambat tahun ini.

Gubernur juga berharap Bank Jatim mengajak perbankan lain serta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk menekan nilai margin interes guna membantu mempercepat laju perekonomian di Jatim.

“Kepada para rektor dan pengusaha, saya minta tolong betul mematahkan yang tumbuh perasaan pesimis mempercepat peluncuran pertumbuhan ekonomi,” tutur Soekarwo. Tidak hanya berharap kepada para rektor, gubernur juga berharap Bank Jatim mengajak perbankan lain serta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk menekan nilai margin interes guna membantu mempercepat laju perekonomian di Jatim.

Seperti diketahui, Pemerintah Provinsi Jatim terus melakukan berbagai upaya dalam menggerakkan roda usaha perekonomian di tengah krisis ekonomi saat ini.

Diantaranya dengan memerintahkan Bank Jatim guna memunculkan program kredit khusus untuk usaha masyarakat sebesar Rp1 triliun. “Rp1 triliun Ini dana

spesial landing untuk UMKM, “ujarnya.

Menurutnya, kredit Rp1 triliun tersebut hanya sebagian kecil atau sekitar 29 persen dari keseluruhan Landing Kredit Ratio (LDR) Bank Jatim yaitu sekitar 69 persen. Jadi menurutnya masih ada sekitar 31 persen dana yang tidak dimanfaatkan. “Saya perintahkan agar membuat program kerdit 1 triliun dengan suku bungah flat 8,3 persen, kalau dibandingkan dengan Bank umum konvensional sekitar 10 persen, jadi jauh lebih rendah dari Bank umum, “tegasnya Pakde Karwo Ia menyadari jika saat kondisi di dunia keuangan yang masih sakit. Jadi program tersebut sangat beresiko oleh karena income masyarakat secara keseluruhan menurun.

“Perbankan saat ini kredit in-

vestasinya turun dari 20 persen menjadi 11-10 persen per April,”katanya. Sementara itu, PT Bank Jatim semakin serius mewujudkan misinya dalam upaya mendorong pertumbuhan ekonomi daerah serta usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Salah satunya Bank Jatim mengadakan pertemuan dengan Yayasan Damandiri, Paguyuban Rektor se-Jatim serta Bank UMKM. Dirut Bank Jatim, Soeroso menegaskan acara pertemuan kerja tersebut merupakan tindaklanjut dari penandatanganan MoU antara Bank Jatim, Yayasan Damandiri dan Bank UMKM terkait penyaluran kredir yang telah dilakukan beberapa waktu lalu. Selainsebagai langkah nyata dari cita-cita semua pihak yang terkait untuk mewujudkan peningkatan perekonomian di Jatim. Q cty

Bantuan Air Bersih dari Pemprov Jatim Didistribusikan

Dewan Minta Dinas Pendidikan Respon Belum Cairnya TPP 15O Guru SMAN dan SMKN Komisi D DPRD Surabaya minta kepada Dinas Pendidikan Kota Surabaya untuk segera merespon sekaligus menyelesaikan keluhan 150 Guru SMAN dan SMKN yang belum menerima Tunjangan Profesi Pendidik (TPP) selama 6 bulan , sejak bulan Januari hingga Agustus 2015.

H

Junaedi ,wakil ketua Komisi D DPRD Surabaya asala fraksi Demokrat yang mengatakan bahwa seharusnya Dinas Pendidikan Kota Surabaya mengerti sekaligus memahami kondisi para guru yang selama ini mengabdikan dirinya sebagai pendidik siswa yang merupakan calon-calon pemimpin bangsa.

“Saya prihatin sekaligus menyesalkan saat mendengar keluhan sejumlah guru yang mengaku TPPnya belum dicairkan selama 6 bulan, karena akan mempengaruhi proses belajar mengajar, yang perlu diingat, seorang guru itu juga mempunyai tanggung jawab keluarga,” Sayangnya, Juanedi memilih merahasiakan sejumlah guru yang melapor kepada dirinya, karena berstatus PNS, agar tidak berpengaruh terhadap masa depan karirnya di lingkangan

Pemkot Surabaya.

“Saya mohon maaf tidak bisa menyebutkan nama para guru yang melapor sekaligus sekolah tempatnya mengajar, kalau dinas terkiat ingin mengetahui, silahkan menghubungi saya atau datang ke ruangan saya,” jawabnya.

Sebagai anggota legeslatif yang membidangi pendidikan, Junaedi meminta kepada Dinas pendidikan kota Surabaya untuk segera merespon positif sekaligus menindaklanjuti keluhan para guru yang selama 6 bulan belum menerima TPP. “Saya minta kepada Dinas Pendidikan untuk segera respon dengan segera menindaklanjuti kaluhan guru yang disampaikan kepada kami, karena info yang saya dapat, ada guru yang sertifikasinya terbit tahun 2014 sudah terima (TPP), kenapa yang ini tahun 2007 kok malah belum,

hilmi husein/bhirawa

Puluhan warga saat mengantri untuk bantuan air bersih Pemprov Jatim melalui Pemkab Pasuruan, Rabu (5/8).

Pasuruan, Bhirawa Kekeringan yang melanda sejumlah wilayah di Kabupaten Pasuruan menimbulkan keprihatinan. Darurat kekeringan untuk memenuhi kebutuhan air bersih dibutuhkan segera. Itulah mengapa Pemkab Pasuruan mendistribusikan air bersih bantuan dari Pemprov Jatim.

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Pasuruan Bakti Jati Permana menyampaikan pihaknya sudah mulai mendroping air bersih untuk wilayah terdampak kekeringan di 23 desa 7 kecamatan. Tujuh kecamatan itu adalah Lumbang, Lekok, Pasrepan, Grati, Winongan, Puspo dan Kejayan.

“Pada bulan Agustus ini, pendistribusian air bersih sudah mu-

lai berjalan secara lancar. Distribusian ini merupakan bantuan dari Pemprov Jatim. Proses penyalurannya kami bekerjasama dengan Dinas Cipta Karya, Dinas Sosial dan PDAM,” ujar Bakti Jati Permana, Rabu (5/8).

Sedangkan Pemkab Pasuruan melalui BPBD Kabupaten Pasuruan sudah menyiapkan dana Rp900 juta. Dana itu nantinya akan digunakan pada bulan SeptemberOktober-November. Mengingat, potensi kekeringan sesuai BMKG selesai pada November nanti.

“Yang murni bantuan dari Pemkab Pasuruan akan didistribusikan pada September hingga November.

Nantinya dari 23 desa itu akan mendapatkan dua tangki air bersih untuk setiap harinya,” papar Bakti Jati Permana. Q hil

Wayang Topeng Malang Unjuk Kebolehan di Taman Budaya Jatim H Junaedi

saya curiga ada yang tidak beres, karena nialinya mencapai miliaran,” tegasnya. Tidak hanya itu, Junaedi juga akan segera memanggil dinas terkait jika apa yang disampaikan melalui media ini tidak mendapatkan respon positip.

“Saya berharap segera diselesaiak setelah saya sampaikan melalui media ini, karena jika tidak, kami Komisi D saya pastikan akan memanggil dinas terkait,” pungkasnya. Q gat*

Setelah libur sebulan selama puasa ramadan, seni pertunjukan wayang topeng khas Malang dan ludruk akan mengisi program Gelar Seni Budaya Daerah (GSBD) di Taman Budaya Jatim (TBJT), Jl. Gentengkali 85 Surabaya, pada hari Jumat dan Sabtu (7-8 Agustus) dengan tema ‘Malang Five Paradise’.

Lakon yang dibawakan dalam Wayang Topeng adalah ‘Umbulumbul Mojopuro’ sedangkan pertunjukan ludruk menghadirkan lakon ‘Ketemu Jodoh’. Seperti diketahui sebelumnya, wayang topeng Malang misalnya, merupakan kekayaan budaya Kabupaten Malang yang sudah mendapat pengakuan sebagai Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) Nasional.

“Dengan demikian sudah menjadi kewajiban semua pihak untuk melestarikan wayang topeng Malang dan mengembangkannya.

Salah satunya adanya pertunjukkan di UPT Taman Budaya Jatim di Surabaya,” kata Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) provinsi Jawa Timur, Dr H Jarianto MSi, Rabu (5/8).

Ciri khas dari Wayang Topeng Malang adalah selalu membawakan lakon Cerita Panji, yang merupakan ikon budaya Jawa Timur. Kisahnya seputar kerajaan Jenggala dan Kediri, Panji Asmara Bangun dan Dewi Sekartaji, meski ada juga banyak varian cerita yang justru menjadikan Cerita Panji sebagai khasanah sastra lisan yang sanggup menjadi alternatif Mahabarata dan Ramayana.

GSBD ini dimulai sejak Jumat

sore (7/8) berupa gelar potensi unggulan Kabupaten Malang, bazaar kuliner dan informasi potensi pariwisata, lantas pada malam harinya disajikan iringan musik patrol, tari Beskalan, lagu daerah Madep Mantep, tari Gading Alit dan dipungkasi dengan pertunjukan Wayang Topeng.

Hari Sabtu, sejak pagi sudah diramaikan dengan Lomba Mewarnai untuk keluarga, lantas siang harinya digelar Jaranan

dan pertunjukan ludruk sebagai pamungkas dalam GSBD kali ini.

Berbagai doorprize akan dibagikan bagi para pengunjung taman budaya yang berasal dari Pemkab Malang hingga sponsor.

Dalam kesempatan ini, Kepala UPT Taman Budaya Jatim, Sukatno SSn MM juga mengatakan, GSBD adalah program rutin UPT Taman Budaya Jatim yang menghadirkan potensi seni budaya dan pariwisata berbagai daerah di Jatim secara bergantian. “Silahkan saja datang ke Taman Budaya Jatim, menonton pertunjukkan gratis. Selain itu pengunjung bisa membeli produk kerajinan ekonomi kreatif hingga kuliner yang merupakan kekhasan dari Kabupaten Malang,” katanya. Q rac

Seni pertunjukan wayang topeng khas Malang dan ludruk akan mengisi program GSBD di Taman Budaya Jatim (TBJT), Jl. Gentengkali 85 Surabaya.