binder6apr21

Harian Bhirawa Ditunjuk kembali sebagai sarana pengumuman iklan tender/lelang pemerintah di seluruh Jawa Timur berdasarkan SK Gubernur No.188/343/ KPTS/013/2006

HARIAN

harian_bhirawa@yahoo.com bhirawa_indragiri@yahoo.com suratkabar_harianbhirawa

IKLAN/ LANGGANAN

Surat Kabar Harian Bhirawa

031-5615454 Harga Langganan Rp 55.000/bulan Eceran Rp 3.000

www.harianbhirawa.co.id

Mata Rakyat Mitra Birokrat

Selasa Pahing, 6 APRIL 2021

Reformasi Birokrasi Bukan Sekadar Potong Eselon

Magetan, Bhirawa Menteri PAN-RB Tjahyo Kumolo mengatakan reformasi birokrasi bukan sekadar memotong eselon 3,4 dan 5 semata atau memangkas jenjang pengambilan keputusan. Melainkan ingin memberikan pelayanan prima, tepat dan transparan, didukung sumber daya manusia memadai hingga informasi teknologi.

sudarno/bhirawa

“Saya mengharapkan jangan ada ego sektoral antar dinas, badan, bidang atau pun bagian, jika memang perlu disederhanakan. Ya, sederhana kan saja, untuk apa banyak dinas,” demikian dikatakan Menteri PAN-RB Tjahjo Kumolo pada Grand Launching Mall Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Magetan, Senin (5/4).

Dikatakan oleh Menteri PAN –RB itu perampingan atau peleburan dinas, badan, bagian dan lainnya, tidak perlu ragu dan para kepala daerah bisa melakukannya.

“Saya tegaskan lakukan saja hal itu (perampingan), tidak usah ragu-ragu. Apalagi dilakukan dalam menunjang reformasi birokrasi,” tegasnya.

Ia juga meminta tidak perlu ada ego sektoral daerah, seperti Kabupaten Magetan berbatasan dengan Kota Madiun, Kabupaten Madiun, Ngawi dan Ponorogo. Diharapkan ada kerjasama dalam berbagai program, sehingga tercipta sinergi antar daerah dalam menunjang berbagai sektor.

“Jangan ada merasa salah satu daerah lebih unggul atau maju, tambahnya, sehingga merasa tidak perlu ada kerjasama. Jalin lah kerjasama baik, erat dan penuh keakraban, semua itu terjalin untuk kemajuan hingga kemakmuran bersama,” katanya Menyinggung keberadaan MPP Kabupaten Magetan, mantan Menteri Dalam Negeri ini memberikan apresiasi atas kelengkapan MPP itu. Jika ada instansi lain sangat dibutuhkan masyarakat belum ada, perlu segera didorong untuk diadakan ”Saya anggap MPP ini sudah bagus, terlebih keberadaan Anjungan Tunai Mandiri (ATM) Dukcapil,

Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa disaksikan Menteri PAN-RB Tjahjo Kumolo dan Bupati Magetan Suprawoto menggunting untaian bunga melati tanda diresmikannya Grand Launching Mall Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Magetan, Senin (5/4).

Izinkan Salat Tarawih dan Idul Fitri di Luar Rumah Jakarta, Bhirawa Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengatakan pemerintah memperkenankan masyarakat beribadah tarawih Ramadan dan Idul Fitri di luar rumah, namun dengan menerapkan dan melaksanakan protokol kesehatan (Prokes)  ke halaman 11

Menko PMK Muhadjir Effendy

MITRA

Apresiasi untuk Presiden

RENCANA pemerintah yang ingin impor beras sempat menuai banyak protes. Setelah rencana itu dibatalkan, salah seorang wakil rakyat yang duduk di DPR RI dari Dapil Jatim 8, Ema Umiyyatul Chusnah memberikan apresiasnya kepada Presiden RI Joko Widodo yang memutuskan tidak melakukan imp o r beras.

Ema Umiyyatul Chusnah menilai, keputusan Presiden RI untuk tidak mengimpor beras hingga Juni 2021 tersebut merupakan keputusan yang tepat.

“Karena saat ini di sejumlah daerah sedang terjadi panen raya,” ungkapnya.  ke halaman 11

Sentil

DPRD Soroti Pengadaan Lampu PJU Bernilai Rp 14 Miliar - Lampu yang bikin penasaran Kominfo Jatim Sosialisasikan Aturan Mudik Bagi ASN - Asal sanggup memenuhi persyaratannya Izinkan Salat Tarawih dan Idul Fitri di Luar Rumah - Tetap dengan aturan Prokes

Ema Umiyyatul Chusnah

Pemprov Tak Pernah Memperkerjakan Buzzer Ada Indikasi Jatuhkan Kredibilitas Gubernur

Pemprov, Bhirawa Nama Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa sempat menjadi tranding topic di media sosial Twitter pada Minggu (4/4).

Pemprov mencurigai adanya pihak-pihak yang ingin menjatuhkan kredibilitas Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa dengan tudingan menggunakan buzzer.

Plh Sekdaprov Jatim Heru Tjahjono menegaskan, Pem-

prov Jatim tidak memiliki dan mempekerjakan buzzer atau pendengung di media sosial.

Hal ini disampaikan Heru menanggapi kata-kata “Gubernur Khofifah” yang kemarin dan beberapa kali menjadi trending topic di media sosial Twitter.

“Sekali lagi saya ingin tegaskan bahwa Grahadi tidak pernah memanipulasi percakapan di platform media sosial manapun. Kami juga tidak pernah menganggarkan untuk

menggerakkan buzzer,” ungkap Heru melalui rilis Humas Pemprov Jatim, Senin (5/4).

Gubernur Khofifah sendiri, kata Heru, mengaku kaget saat dirinya diberitahu menjadi trending topic di Twitter. Terlebih percakapan yang trending tersebut berpola dan seperti mengikuti satu instruksi.

Inilah yang mengakibatkan netizen menuding Grahadi  ke halaman 11

Kominfo Jatim Sosialisasikan Aturan Mudik bagi ASN Pemprov, Bhirawa Pemerintah pusat secara tegas telah menyampaikan adanya larangan mudik pada lebaran tahun ini. Namun, Pemprov Jatim melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Jatim justru mengumumkan sosialisasi aturan mudik.

Melalui akun twitter @KominfoJatim, Pemprov memposting video grafis aturan mudik disertai caption yang menjelaskan bahwa tradisi mudik lebaran di masa pandemi diperbolehkan. Tapi, ada aturannya baik untuk ASN maupun masyarakat pada umumnya.

Dalam video tersebut dijelaskan, ASN yang hendak melakukan perjalanan mudik diwajibkan membawa surat izin dari pimpinan setingkat

DINAS KOMINFO PROVINSI JAWA TIMUR

ATURAN MUDIK UNTUK ASN

Membawa SURAT IZIN dari pimpinan minimal setingkat Esolon 2 dengan tanda tangan basah.

Surat izin dibawa selama perjalanan.

Jika tidak, ASN akan diminta kembali. Tetapi jika terlanjur tiba di tujuan, maka satgas setempat wajib melakukan karantina bagi pendatang selama lima hari.

 ke halaman 11

Duka Cita Banjir NTT

Gubernur Khofifah : Rakyat NTT Tidak Sendiri Pemprov, Bhirawa Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa menyampaikan ungkapan belasungkawa mendalam atas para korban yang meninggal dunia dalam musibah banjir bandang, tanah longsor, dan angin kencang yang terjadi di Nusa Tenggara Timur (NTT).  ke halaman 11

Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa

DPRD Soroti Pengadaan Lampu PJU Bernilai Rp 14 Miliar Situbondo, Bhirawa DPRD Situbondo menyoroti pengadaaan lampu penerangan jalan umum (PJU) yang dipasang di beberapa titik di Kota Santri Situbondo. Ini karena pengadaan lampu yang dianggarkan melalui APBD tahun 2020 itu jumlahnya sangat fantastis hingga tembus 14 miliar rupiah. Sorotan ini disampaikan Ketua Fraksi Indonesia Sejahtera (GIS) DPRD Kabupaten Situbondo, Abdul Azis, Senin (5/4).

Kata Abdul Azis, Fraksi GIS merupakan gabungan antara Partai Gerindera dan PKS yang ada di DPRD Situbondo. Untuk itu, Ia meminta anggota Komisi III DPRD Situbondo dari fraksi GIS agar mengechek pengadaan lampu PJU tersebut.

“Sudah saya sampaikan kepada anggota Fraksi GIS yang ada di Komisi III untuk mengecek di

 ke halaman 11

 ke halaman 11

SAYAB-ASN Menerbangkan Asa Anak Yatim Pegawai Pemprov Jatim

Sebagai Sambung Silaturahmi dan Penghargaan atas Jasa Almarhum Selama Berdinas Islam sangat memuliakan anak yatim. Bahkan tercatat ada 22 ayat dalam Alquran tentang anak yatim. Begitu pula dalam sebuah hadits, Nabi Muhammad SAW juga mengungkapkan keutamaan menyantuni anak yatim. Salah satunya Rasulullah SAW menjamin orang yang menyantuni anak yatim akan bersamanya nanti di surga.

Zainal Ibad, Kota Surabaya

Karena kemulian-kemulian itu, sejumlah ASN Pemprov Jatim mendirikan sebuah organisasi yang tak berkaitan dengan kegiatan kedinasan. Organisasi itu bernama SAYAB-ASN Pemprov Jatim, kepanjangan dari Santunan Anak Yatim Keluarga Besar ASN Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

Ketua SAYAB-ASN Pemprov Jatim, Danar Andriyanto S.Sos menuturkan, organisasi ini terbentuk pada awal 2017. Embrio program ini dimulai dari instansi Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Jatim. Dimana sekitar Agustus 2016, salah seorang pegawainya me ninggal dunia sebelum memasuki masa pensiun. Pegawai tersebut meninggalkan istri dan dua orang

anak yang masih duduk di bangku sekolah dasar.

“Kami pegawai BKD saat itu sangat prihatin. Kondisi tersebut tentunya memerlukan biaya pendidikan yang tinggi, dikarenakan pada saat itu istrinya hanyalah ibu rumah tangga yang tidak bekerja dan tidak berpenghasilan tetap. Jika hanya mengandalkan uang pensiun janda tentunya sangatlah sederhana dalam kesehariannya,” ujar Danar, saat ditemui akhir pekan lalu.

Bermula dari kejadian tersebut, lanjut Danar, muncul ide untuk memberikan santuan bagi anak almarhum. Sehingga pada 23 Mei 2017 terbentuklah SAYAB-BKD  ke halaman 11

Salah seorang anak yatim saat menerima santunan dari SAYAB-ASN Pemprov Jatim. SAYABASN Pemprov Jatim merupakan kumpulan donatur bagi anak yatim dan bukan kegiatan kedinasan.

Selasa Pahing, 6 April 2021

EKSEKUTIF

Halaman 2

Pemkab Lantik Enam Pejabat Fungsional Pengelolaan Barang dan Jasa

ihsan kholil/bhirawa

Pj. Sekda Soekaryo saat menyaksikan penandatanganan berita acara pelantikan pejabat fungsional Pengelolaan Barang dan Jasa di lingkungan Pemkab Bondowoso.

KILAS BIROKRASI

BKN Beri BKN Award 2020 untuk Kabupaten Sidoarjo Sidoarjo, Bhirawa Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN), Bima Arya Wibisana, telah menyerahkan piagam BKN Award tahun 2020 untuk Pemkab Sidoarjo, karena sejak tahun 2018 lalu, karena dinilai sudah melakukan proses asesmen atau penilaian terhadap pengembangan potensi dan kompetensi para pegawainya.

Piagam BKN Award diserahkan kepada Bupati Sidoarjo, Ahmad Mudhlor Ali, di ruang Hayam Wuruk, Sekretariat Daerah Pemprov Jawa Timur, Kamis (1/4) akhir pekan lalu.

“Selamat untuk Kabupaten Sidoarjo. Saya khusus datang ke Surabaya untuk menyampaikan BKN Award ini. Semoga Kabupaten Sidoarjo terus semangat dalam pengembangan potensi dan kompetensi pegawainya. Juga bisa ditiru oleh kabupaten/kota lainnya,” kata Bima.

Dalam kesempatan itu dikatakan oleh Bupati Sidoarjo, Ahmad Mudhlor Ali, data-data akan potensi dan kompetensi ASN di Kab Sidoarjo telah dimasukkan dalam suatu sistim.

Sehingga akan bisa memudahkan untuk melakukan pengisian formasi pegawai yang sedang diperlukan oleh suatu OPD. Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kab Sidoarjo, Ridho Prasetyo SSTP MAP, menambahkan untuk melakukan assesment atau penilaian akan potensi dan kompetensi pegawai, BKD Kab Sidoarjo sejak tahun 2018 lalu mempunyai UPT khusus.

“Namanya UPT Pusat Penilaian Kompetensi SDM bagi ASN Pemkab Sidoarjo,” jelas Ridho. UPT ini secara bertahap melakukan assesmen kepada semua ASN di Pemkab Sidoarjo.

Mulai dari kalangan staf, fungsional maupun pejabat struktural.

Dari proses assesmen, diharapkan bisa didapatkan data yang valid akan potensi dan kompetensi pegawai yang bersangkutan.

Apakah sudah cocok di posisinya atau tidak?. [kus]

Keraton Tempat Pertemuan Masyarakat dan Pimpinan Sumenep, Bhirawa Bupati Sumenep, Achmad Fauzi tidak ingin ada jarak antara masyarakat dengan dirinya. Bahkan, ia menginginkan Keraton Sumenep menjadi tempat pertemuan antara masyarakat dengan dirinya.

Keraton tersebut harus menjadi tempat berdiskusi atau penyampaian aspirasi terkait peningkatan pelayanan publik di Kota Keris ini.

Sejak menempati Rumah Dinasnya, Bupati telah mengembalikan nuansa Keraton Sumenep dan mengeluarkan Surat Edaran (SE) agar Aparatur Sipil Negara (ASN) yang beragama Islam salat fardu tepat waktu. Semua pekerjaan dilingkungan Pemkab Sumenep harus dihentikan lima menit sebelum adzan duhur dan ashar.

“Kami mempersilahkan masyarakat dari berbagai kalangan yang ingin bertemu, langsung datang ke Keraton Sumenep setiap hari Senin sampai Rabu, mulai pukul 06.30 hingga 08.00 WIB,” kata Bupati Sumenep, Achmad Fauzi, Senin (5/4).

Menurutnya, selain memang keinginan dirinya untuk tidak terlalu menjaga jarak dengan masyarakat, hal itu juga merupakan usulan beberapa pihak, termasuk di dalamnya ulama. Sebab, saat bertemu bupati, masyarakat bisa menyampaikan langsung masukan, aspirasi, maupun hal lainnya, tanpa perantara.

“Jadi bagi masyarakat yang ingin bertemu dengan bupati, misalnya ingin menyampaikan aspirasi, memberi masukan, atau untuk keperluan lain, mulai hari ini silakan langsung datang ke Keraton Sumenep. Kami butuh masukan dari masyarakat,” ujarnya.

Kalau di hari-hari yang ditentukan itu kebetulan dirinya ada acara mendadak atau sedang di luar kota, Ketua DPC PDI Perjuangan Sumenep itu menerangkan, masyarakat bisa tetap datang ke Keraton Sumenep. [sul]

Bondowoso, Bhirawa Pemerintah Daerah (Pemda) Bondowoso melalui Badan Kepegawaian Daerah menyelenggarakan upacara pelantikan dan pengambilan sumpah Pejabat Fungsional Pengelolaan Barang dan Jasa di lingkungan Pemkab setempat, Senin (5/4).

Pj. Sekretaris Daerah, Soekaryo secara langsung melantik dan mengambil sumpah kepada enam pejabat fungsional Pengelolaan Barang dan Jasa di Aula Sabha Bina Praja 1 Pemkab Bondowoso.

Saat dikonfirmasi, Pj. Sekda Soekaryo mengatakan bahwa sebenarnya yang di-

butuhkan sekitar 30 orang Pejabat Fungsional Pengelolaan Barang dan Jasa. Akan tetapi, untuk saat ini masih ada enam orang tenaga.

“Tapi, perintah KPK harus dipenuhi pejabat fungsional yang ada disana. Tetapi karena terbatasnya keahlian masing-masing, kita masih proses persiapan, memenuhinya dengan cara bertahap,” katanya.

Kata Soekaryo, agar supaya LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik) terhadap lelang, barang yang harus dibeli melalui konten LPSE. “Terhadap barang-barang yang harus dibeli melalui kontennya LPSE, kita juga

penuhi secara bertahap,” urainya. Diakuinya, bahwa pihaknya akan memenuhi kebutuhan penjabat LPSE Fungsional yang membutuhkan sekitar 30 orang. Kata dia, pihaknya akan melatih tenaga non fungsional untuk mendapatkan pendidikan.

“Dengan cara mendidik tenaga non fungsional, nanti setelah lulus memenuhi persyaratan, seperti sertifikasi pengadaan barang dan jasa.

Kalau sudah lulus nanti dilantik sebagai pejabat fungsional,” terangnya.

Ia pun berharap, agar keenam pejabat fungsional yang baru dilantik itu mempunyai integritas. “Jangan

sampai membawa jago-jago penyedia yang dimenangkan tanpa prosedur yang benar,” tandasnya.

Sementara itu, Plt. Kepala BKD Apil Sukarwan melalui Kasubid Mutasi Promosi, Moh Munir menjelaskan, dari enam pejabat fungsional yang baru diambil sumpahnya itu diangkat melalui inpassing.

Kata dia, bahwa sebenarnya ada tujuh tenaga yang mengikuti, akan tetapi yang lulus uji kompetensi hanya enam tenaga. “Yang satu kena Covid, tidak bisa melanjutkan tes uji kompetensi di Jakarta. Sehingga ada enam orang yang dilantik,”katanya. [san]

Pemkot Probolinggo Larang ASN Mudik Sektor Transportasi Kembali Terpukul Probolinggo, Bhirawa Pemkot Probolinggo juga memastikan melarang ASN di lingkungan Kota Probolinggo mudik pada lebaran tahun ini.

Namun, wisata lokal tetap dibuka.

Larangan mudik itu ditegaskan Sekda Kota Probolinggo dr Ninik Ira Wibawati.

Menurutnya, larangan mudik diberlakukan sesuai dengan regulasi yang ditetapkan pemerintah pusat.

Aakibat semua itu justru sektor transportasi kembali terpukul.

Dikatakannya, larangan mudik itu tidak hanya berlaku bagi ASN sebenarnya. Namun, juga berlaku untuk masyarakat umum. Namun, penekanan khusus diberikan pada ASN. Sebab, Pemkot hanya bisa memberikan sanksi pada ASN yang melanggar larangan mudik, kata Ninik Ira Wibawati, Senin (5/4).

“Kalau nanti didapati ada ASN yang melanggar tentunya akan ada diberi sanksi. Seperti apa sanksinya, nanti tentunya menyesuaikan dengan jenis pelanggarannya. Bisa teguran, bahkan sampai yang paling berat,” ujarnya.

Tujuan dari larangan mudik ini menurut Ninik, tidak lain untuk mencegah makin tingginya risiko penyebaran Covid-19. Sebab, selama

wiwit agus pribadi/bhirawa

Larangan mudik bus di terminal Bayuangga Probolinggo akan semakin sepi.

ini liburan menjadi salah satu pemicu meningkatnya kasus penyebaran Covid-19.

Karena itulah, harapannya bukan hanya ASN yang tidak mudik. Namun, seluruh warga Kota Probolinggo juga diharapkan tidak mudik saat lebaran.

Meski ada larangan mudik, Sekda menegaskan bahwa wisata lokal tetap dibuka. Tujuannya tidak lain agar roda perekonomian di daerah tetap berjalan. Kendati

demikian, pihak atau pelaku wisata diwajibkan tetap menerapkan protokol kesehatan.

Hal senada diungkapkan Kepala Dispopar Kota Probolinggo Budi Krisyanto. Dispopar menurut Budi Kris panggilannya, perlu berkonsentrasi untuk terus menerus mendorong pengelolaan pariwisata di Kota Probolinggo.

Sehingga, dapat mewujudkan destinasi wisata yang bersih, indah, sehat dan aman seperti yang

diharapkan Menparekraf Sandiaga Uno. “Destinasi wisata tetap dibuka dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Ya berharap sudah layak untuk dikunjungi wisatawan,” tandasnya.

Adapun larangan mudik dinilainya sebagai kebijakan nasional untuk terus mengendalikan penyebaran virus korona. “Harapannya penyebaran virus korona kan terus melandai.

Bukan sebaliknya terjadi lonjakan lagi,” lanjutnya. [wap]

TMMD Bojonegoro, Dorong Pembangunan Karakter Masyarakat Bojonegoro, Bhirawa Bupati Bojonegoro Anna Mu’awanah memberikan apresiasinya atas pelaksanaan TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) ke- 110 tahun 2021 di Desa Ngrancang dan Jatimulyo, Kecamatan Tambakrejo, Kab. Bojonegoro.

Menurutnya, gotong royong yang dibangun melalui pelaksanaan TMMD dengan pendekatan fisik maupun non fisik menjadi wujud nyata akan perhatian pemerintah kepada masyarakat yang ada di desa.

“Makna dari program TMMD ini salah satunya adalah proses gotong royong. Dengan adanya program yang diinisiasi oleh TNI ini sangat membantu terwujudnya berbagai pembangunan di wilayah desa, utamanya di wilayah Tambakrejo,” ujar Anna.

Pembangunan fisik dalam TMMD tersebut diwujudkan dalam bentuk perbaikan jalan, perbaikan rumah, gedung pendidikan hingga normalisasi sungai. Sedangkan dari segi non fisik, dalam rangka mendorong pembangunan karakter masyarakat.

achmad basir/bhirawa

Bupati Bojonegoro Anna Mu’awanah memberikan apresiasinya atas pelaksanaan TMMD ke- 110 di Desa Ngrancang dan Jatimulyo, Kecamatan Tambakrejo Bojonegoro.

“Non fisik seperti pembangunan kesehatan serta karakter masyarakat. Kita tahu saat ini pandemi Covid-19 belum berakhir. Sehingga, melalui program TMMD ini dapat mendukung pelaksanaan PPKM Mikro untuk pencegahan penyebaran Covid-19,” paparnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Bojonegoro, Imam Solikin,

mengatakan, program TMMD ke- 110 tersebut memberikan banyak manfaat bagi masyarakat. Selain itu, juga sebagai bentuk percepatan akselerasi pembangunan di Bojonegoro yang semakin merata.

“Kami sangat mengapresiasi para personil TMMD, dalam hal ini Kodim 0813 Bojonegoro. Semoga bisa terus

berlanjut, dan kami siap membantu mendorong pelaksanaan TMMD, tentunya untuk menyempurnakan program pembangunan yang sudah dilaksanakan,” tegas Imam.

Lebih lanjut disampaikannya, TMMD sendiri merupakan program yang mampu menyumbang berbagai kemajuan di wilayah desa, baik di sektor infrastruktur maupun SDM-nya lewat pembangunan fisik dan non fisik.

Sekadar informasi, setidaknya ada 8 program yang dikerjakan pada pelaksanaan TMMD ke-110 di Desa Ngrancang dan Jatimulyo. Di antaranya adalah rehab ruang kelas SDN IV Ngrancang, normalisasi sungai di Desa Ngrancang, dan normalisasi sungai Desa Jatimulyo.

Selanjutnya, pembangunan jalan aspal di Desa Ngrancang, pembangunan jalan aspal Dusun Kramanan, pembangunan jalan aspal Desa Jatimulyo, serta program perbaikan rumah aladin alias atap, lantai, dinding kepada sebanyak 20 rumah. [Pendim 0813/bas]

Bupati Lantik Himawan Estu Bagijo Sebagai Pj Sekdakab Mojokerto Bupati Mojokerto. Ikfina Fahmawati secara resmi melantik Himawan Estu Bagijo, sebagai Penjabat (Pj) Sekdakab Mojokerto. Bersamaan dengan pelantikan 139 orang PNS. Jabatan fungsional, di Pendopo Graha Maja Tama. Senin 5/4/21.

Bupati Mojokerto Ikfina Fahmawati yang didampingi Wakil Bupati Muhammad Albarraa beserta Ketua TP PKK dan Forkopimda, dalam kesempatan ini juga melantik 139 PNS. Pemkab Mojokerto jabatan fungsional dari berbagai bidang ilmu. Antara lain Guru. Bidan.

Auditor. Rumpun bidang tehnik, rumpun ilmu hayat, pranata humas serta pengendali dampak lingkungan.

Sedangkan Pj. Sekdakab.

Himawan Estu Bagijo adalah pejabat Provinsi Jatim yang sudah dua kali mendapat kepercayaan dari Gubernur Jatim Khofifa Indar Parawansa.

Untuk mengemban tugas di Pemkab Mojokerto.

Ya n g p e r t a m a , H i m a w a n ditugaskan sebagai Pj. Bupati Mojokerto.selama 70 hari, yang berakhir tanggal 5 Desember 2020. Dan kali ini mendapat kepercayaan sebagai Pj. Sekdakab. Mojokerto.sampai Sekdakab. Mojokerto definitif ditetapkan.

Sebagaimana disampaikan Bupati Mojokerto, Ikfina Fahmawati dalam sambutannya antara lain mengatakan, Dr. Himawan Estu Bagijo kali ini berdasarkan Keputusan Gubernur Jatim telah ditunjuk untuk mengemban amanah sebagai Pj. Sekdakab. Sampai Sekdakab definitif telah ditetapkan.

Kami mengucapkan terima kasih pada Pj Sekdakab sebelumnya yakni Didik Chusnul Yakin yang dinilai telah melakukan tugas dengan sangat baik. Dan Kepada Pj Sekdakab baru Bapak.

Himawan Estu Bagijo, kami tidak segan untuk meminta sharing ilmu dan pengalaman.

“Saya berharap programprogram prioritas Kabupaten Mojokerto dapat berjalan sesuai perencanaan yang telah disusun. Karena Bapak Himawan, beliau pernah menjabat Pj Bupati Mojokerto sebelumnya. Saya sangat bersyukur, karena tentu setelah ini kita bisa belajar banyak dari beliau.

Terima kasih juga saya haturkan kepada Bapak Didik

hasan amin/bhirawa

Bupati Ikfina Fahmawati sedang menyalami pj. Sekdakab. Bersama istri, usai pelantikan. Sementara foto lain tampak Pj. Sekdakab Baru Himawan telah menandatangani serah terima jabatan dari Pj. Sekdakab lama, Didik chusnul Yakin.

Chusnul Yakin yang telah meSementara itu arahan Ke- cepat, tepat dan mampu be- dinamis dan profesional terlebih di gerak produktivitas masyarakat ngemban jabatan Pj Sekdakab p a d a p a r a P e j a b a t F u n g - kerja secara mandiri. era digitalisasi. Fungsional didan bersaing secara global. Mari Mojokerto dengan sangat ba- sional, Bupati Ikfina memper“Pejabat Fungsional saya harap percaya mampu mengikuti perkembekerja secara maksimal berdasar ik,” tutur bupati wanita pertama cayakan jalannya tugas pe - dapat melaksanakan tugas pe- bangan zaman karena dinilai lincah keahlian dan keterampilan,” jelas di mojokerto ini. l a y a n a n m a s y a r a k a t y a n g layanan publik dengan baik, lebih dan mandiri. Serta, menjadi pengbupati. [min.adv]

LEGISLATIF

Selasa Pahing, 6 April 2021

Halaman 3

gegeh bagus setiadi/bhirawa

Ketua Umum DPP Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) tidak gentar dan telah siap menghadapi situasi apapun.

Ketum Demokrat AHY Siap Hadapi Situasi Apapun Kubu Moeldoko Tempuh Jalur Hukum Pasuruan, Bhirawa K e t u a U m u m D P P P a r t a i D e m o k r a t , A g u s H a r i m u r t i Yu d h o y o n o (AHY) mengaku tidak gentar dan telah siap menghadapi situasi apapun.

Hal ini disampaikan pasca munculnya Partai Demokrat versi KLB Demokrat yang menyatakan menghormati keputusan Kementerian Hukum dan HAM yang menolak hasil kongres. Meski begitu kubu Moeldoko akan menempuh jalur peradilan.

AHY pun menegaskan bahwa Partainya yang sah menyatakan siap dan tak gentar sedikitpun. “Kami siap saja, kami tidak pernah gentar. Kami selalu memiliki

kesiapan untuk bisa menghadapi situasi apapun,” katanya saat menyapa kader di lereng Gunung Arjuno, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan, Senin (5/4).

Menurut AHY, keberanian itu lantaran pihaknya berdiri diatas kebenaran dan memperjuangkan keadilan dan hak sebagai warga negara, hak sebagai partai politik.

“Jadi kalau mereka (Moeldoko, red) akan membawa ke ranah hukum, ya kami

KILAS DEWAN

tidak merasa gentar sedikitpun,” ujarnya.

Bahkan, AHY menyarankan kubu Moeldoko Cs untuk berpikir ulang dalam langkahnya tersebut.

“Saran saya pikir-pikir lagi. Jangan sampai justru menggali lubang yang lebih dalam lagi,” imbuhnya. Langkah yang ditempuh Moeldoko Cs itu, dikatakan AHY akan menyita banyak energi. Disamping itu, pihaknya pun memiliki keyakinan kalau semakin panjang, pihaknya tetap siap menghadapi.

“Kita harus memiliki keyakinan kalau ini makin panjang, kami siap.

Semakin panjang sebetulnya mereka akan menghabiskan energinya sendiri.

Kami tidak pernah kehabisan energi, Insya Allah.

Kehadiran AHY di Jawa Timur sendiri dilakukan untuk mensolidkan internal kader partai berlambang Mercy ini. Hal itu dilakukan agar tetap bekerja dan membantu rakyat, pasca keputusan Kemenkumham menolak kepengurusan kubu Moeldoko beberapa waktu lalu.

Dari pantauan, acara itu dihadiri oleh Plt Ketua DPD Demokrat Jatim Emil Elistianto Dardak, Plt Sekretaris DPD Demokrat Jatim Bayu Airlangga dan pengurus dari 38 kabupaten/kota di Jatim.

Dalam kesempatan itu, AHY menyampaikan rasa terima kasih kepada kader di Jatim yang gigih melakukan perlawanan kepada Moeldoko Cs. AHY juga kagum dengan loyalitas dan kesetiaan kader dan pengurus di Jatim yang

tetap loyal dan setia menyelamatkan kedaulatan Partai Demokrat dari rongrongan para mantan kader yang berusaha mengambil alih kepemimpinan partai secara ilegal.

“Saya dan kader Demokrat di Provinsi Jawa Timur di lereng Gunung Arjuna ini berharap bisa temu kangen sekaligus kembali melakukan konsolidasi,” kata AHY. Terutama bersama dengan para pimpinan dan pengurus utama di Jawa Timur, kami mengucapman terimakasih kepada mas Emil Dardak sebagai Plt ketua DPD partai Demokrat provinsi Jawa Timur yang juga telah meluangkan waktu, karena tentu kita tahu beliau sibuk sebagai wakil Gubernur Jawa Timur,” pungkas AHY. [geh]

DPRD Nganjuk akan Ajukan Hak Interpelasi

Dewan Minta Pembatasan Siswa Pada Pembelajaran Tatap Muka DPRD Surabaya, Bhirawa Menjelang pembelajaran tatap muka bagi siswa sekolah pada bulan Juli nanti, Komisi D DPRD Kota Surabaya menyarankan kepada Pemkot Surabaya, agar jumlah siswa dibatasi karena masih dalam masa pandemi Covid-19.

Anggota Komisi D DPRD Kota Surabaya, Badru Tamam mengatakan, untuk siswa SD-SMP di Surabaya kalau bisa hanya 50% saja jumlah siswa di kelas yang ikut pembelajaran tatap muka.

“Sementara TK 10-12 siswa saja, PAUD dan Anak berkebutuhan Khusus cukup hanya 5-6 orang saja di kelas,” ujarnya di Surabaya, Senin (05/04/21).

Badru Tamam menambahkan, Walikota Surabaya Eri Cahyadi sudah bagus dengan mengatakan, jumlah siswa hanya 32 anak saat tatap muka berlangsung. Dan ini sesuai dengan Permendiknas RI, artinya satu kelas itu tetap harus 32 anak.

Namun, kata Badru Tamam, karena ini masa percobaan awal sekolah tatap muka di masa pandemi, seharusnya disitu harus diberi aturan-aturan. Artinya tidak bisa dalam masa saat ini satu kelas diisi full seperti masa normal.

“Kami minta ada pembatasan jumlah siswa, sambil kita lihat perkembangannya. Karena program vaksinasi Covid-19 di Surabaya sendiri sudah berjalan, semoga sampai bulan Juli vaksinasi bisa mencapai 70%, sehingga pembelajaran tatap muka sudah bisa dilakukan,” terang politisi PKB Kota Surabaya ini.

Lebih lanjut Badru Tamam mengatakan, selain pembatasan jumlah siswa di ruang kelas, tempat olahraga dan kantin dewan menyarankan agar jangan dibuka dahulu.

Karena tempat olahraga dan kantin umumnya tempat siswasiswi bergerombol. [dre]

Pansus LKPj Bakal Cermati Capaian Kinerja APBD Trenggalek, Bhirawa Setelah DPRD Kabupaten Trenggalek membentuk Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) kepala daerah tahun anggaran 2020, Pansus akan mencermati materi pembahasan LKPj dalam satu bulan.

“Dalam satu bulan kedepan akan kita cermati sesuai dengan time skedul yang telah kita susun. Untuk minggu ini pansus secara personal mencermati materi setelah itu kita akan undang OPD minggu berikutnya untuk kita lakukan klarifikasi,” ungkap Ketua Pansus LKPj Sukarudin Usai rapat dengan Pansus LKPj di ruang Banmus Gedung DPRD Kabupaten Trenggalek. Senin ( 5/4).

Karena menurutnya pembahasan LKPj akan dibahas tentunya pihaknya perlu memanggil OPD yang diperlukan sesuai dengan materi yang telah dikirim oleh Bupati.

“Contoh tadi ada beberapa hal yang perlu dicermati, kaitannya dengan capaian yang sudah dilampaui APBD tahun 2020,” ungkapnya. Lanjut sesuai dengan laporan LKPj yang telah di Paripurna, ada beberapa yang perlu dicermati mengingat ada capaian yang terlampaui dan ada yang tidak mencapai target.

“Yang mencapai target harus kita perhatikan apakah targetnya yang terlalu rendah apa kinerjanya yang bagus. Kalau kinerjanya bagus targetnya bagus ini wajar, akan tetapi di sisi lain kalau ada kinerja yang tidak tercapai, apakah target yang terlau tinggi sehingga tidak tercapai, ujarnya.

“Selanjutnya lagi yang dicermati terkait angka yang tertuang pada indikator apakah sudah bener, contoh infrastruktur capaiannya 100 persen lebih, sedangkan realita insfratruktur yang terjadi di kabupaten Trenggalek seperti itu, ini yang perlu kita cek, apakah benar capaiannya yang tertulis pada indikator nya,” pungkasnya. [wek]

Suprapto sekretaris fraksi Gerindra menyampaikan tanggapan terhadap usulan hak interplasi terhadap Bupati Nganjuk.

Nganjuk, Bhirawa DPRD Kabupaten Nganjuk menggelar rapat internal dengan empat acara pokok bahasan utama. Intinya DPRD Nganjuk akan mengajukan hak interplasi karena menilai Bupati Nganjuk Novi Rahman Hidayat tidak beretika dan tidak cakap dalam menjalankan tugasnya sebagai kepala daerah.

Wakil DPRD Nganjuk Ulum Basthomi yang memimpin rapat paripurna internal DPRD, menganggap wajar hak interpelasi dilakukan.

Karena DPRD telah menilai bahwa Bupati Novi Rahman Hidayat sudah tidak cakap dalam menjalankan tugasnya sebagai Kepala Daerah.

“Dari 41 anggota DPRD yang hadir, semuanya menyatakan setuju dilakukan hak Interpelasi,” kata Ulum. Hal yang sama disampaikan oleh Suprapto Sekretaris Fraksi Gerindra, usulan hak interpelasi sebelumnya ditandatangi oleh 8 orang dari 7 Fraksi termasuk dirinya.

Tapi setelah dilakukan Paripurna sebanyak 41 orang yang hadir me-

ristika/bhirawa

nyatakan setuju. Demikian pula dalam pandangan umum fraksi tadi, semua fraksi menyetujui dan mendukung interpelasi terhadap bupati.

Hasil Paripurna itu, sambung Suprapto, akan disampaikan ke bupati dalam bentuk surat resmi. Selanjuntya, DPRD akan mendengar jawaban dari Bupati dalam paripurna mendatang.

Latar belakang diajukannya hak interplasi ditegaskan Suprapto adalah penerbitan peraturan bupati nomer 11 tahun 2021 ada beberapa pasal

dalam Perbup tersebut yang tidak selaras dengan Perda nomer 1 tahun 2016 sebagaimana perubahan pertama Perda nomer 9 tahun 2018 tentang desa.

Selain itu Bupati Novi Rahman Hidayat selama ini dinilai sering tidak melakukan koordinasi dan konsultasi dengan DPRD dalam melaksanakan kebijakan daerah.

Ketidak hadiran Bupati Novi rahman Hidayat dalam rapat paripurna DPRD dalam penyampaian laporan keterangan pertanggungjawaban bupati tahun anggaran 2020.

“Kita tunggu saja nanti bagaimana jawaban bupati terkait Perbup 11/ 2021, dan pelantikan pejabat yang dilakukannya kemarin serta Jabatan Jabatan lainnya yang masih dibiarkan kosong yang dipertanyakan oleh DPRD dalam hak Interpelasi,” tegas Suprapto.

Sementara Mashudi Sekretaris PDI Perjuangan salah satu partai pengusung, menegaskan, hak interpelasi adalah hal yang wajar dilakukan oleh DPRD untuk meminta klarifikasi kepala daerah dalam membuat kebijakan yang dianggap telah mencederai DPRD Nganjuk, yang saat ini sedang menggodok perubahan Perda yang terkait dengan keluarnya Perbup 11/2021.

“Hak Interpelasi adalah hal wajar dilakukan apabila Kepala daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dianggap kurang cakap,” tandas Mashudi. [ris]

Tugu Prasasti Wujud Kemanunggalan TNI dan Rakyat Membangun Desa Bojonegoro, Bhirawa Keberadaan Tugu Prasasti TMMD (TNI Manunggal Membangu Desa) yang dibangun oleh Satgas TMMD bersama Masyarakat sebagai wujud dari adanya Kemanunggalan TNI dan Rakyat membangun Desa untuk berlangsungnya kehidupan dan pembangunan di masyarakat, hal ini juga sebagai wujud nyata hadirnya TNI di tengah tengah masyarakat.

Disampaikan oleh Komandan Kodim 0813/Bojonegoro, Letkol INF. Bambang Hariyanto, Bahwa pendirian tugu merupakan tanda wujud adanya kegiatan TMMD ke 110 di Desa Ngrancang, Kecamatan Tambakrejo, Kabupaten Bojonegoro, yang dilaksanakan untuk membangun Desa dengan tujuan untuk memberikan manfaat bagi masyarakat.

Tugu tersebut bertuliskan TMMD 110 Wujud Sinergi Membangun Negeri, juga terdapat lambang Tri

Tugu prasasti TMMD Bojonegoro.

Matra yaitu TNI AD, TNI AL dan TNI AU dengan janji Prasetya Kesatuan TNI. Sehingga Tugu ini melambangkan Sinergi Tiga Kesatuan di TNI untuk membangun negeri melalui program TMMD. “Tugu Prasasti ini sengaja di dirikan sebagai wujud adanya program TMMD

achmad basir/bhirawa

ke 110 di Desa Ngrancang, dan sekaligus sebagai tanda kebersamaan sinergi antara TNI dan Masyarakat untuk membangun Desa. Dengan keberadaan Tugu ini menandakan bahwa di Desa Ngrancang ini pernah diselenggarakan Program TMMD ke 110 tahun 2021 Kabupaten Bojonegoro,” jelasnya.

Diharapkan, berdirinya tugu di Desa Ngrancang ini tidak hanya sekedar menjadi kenangan bahwa di Desa ini pernah terdapat kegiatan Program TMMD ke 110 oleh Kodim 0813 Bojonegoro, namun juga sebagai bentuk adanya kebersamaan antara TNI dan rakyat bersama sama melalui gotong royong untuk membangun Desa.

Dengan Warna Identik dengan Warna TNI, dan ditempatkan disisi pertigaan jalan pusat Desa Ngrancang, juga menambah keindahan Desa Ngrancang, dan setiap warga yang melintas akan dapat melihat jelas.

“Tidak hanya tugu sebagai kenangan saja, namun keberadaan program TMMD ke 110 tahun 2021 akan selalu mengingatkan karakter dimasyarakat, bahwa kebersamaan dan bergotong royong dalam membangun Desa,” pungkas Letkol Inf Bambang Hariyanto. [Pendim 0813/bas]

OPINI

Selasa Pahing, 6 April 2021

TAJUK

Bencana Beruntun NTT BENCANA alam datang bersambungan di daerah bertetangga, di NTT (Nusa Tenggara Timur). Banjir bandang di ujung timur kabupaten Flores Timur (termasuk pulau Adonara, dengan korban jiwa 62 orang. Serta luruhan lahar dingin gunung Ile Lowotolok di kabupaten Lembata, dengan korban jiwa 18 orang meninggal. Masih banyak korban belum ditemukan, karena peralatan evakuasi. Semakin terasa pedih, karena kawasan bencana terisolasi, dan terhalang gelombang pasang sampai 4 meter di laut Flores.

Banjir bandang mulai menerjang pada dinihari Minggu (Waktu Indonesia Timur), saat warga desa terlelap tidur. Seketika bagai menghanyutkan desa Lamanele, Flores Timur.

Sebagian rumah tertimbun lumpur banjir, lima jembatan jebol, terputus. Dua desa ter-isolir. Begitu pula desa Waibubak di pulau Adonara, dikepung banjir. Ke-terisolir-an makin komplet karena laut Flores berombak besar sampai setinggi 4 meter.

Tiada bantuan daerah tetangga dekat yang bisa menjangkau kawasan bencana.

Masyarakat yang lolos dari bencana bekerja sendiri menyelamatkan diri, sembari membantu tetangga. Tim penolong daerah (kabupaten Flores Timur, dan pemerintah propinsi NTT) baru tiba Minggu siang, 10 jam setelah bencana. Status darurat bencana telah nyata, mendahului pengumuman penetapan pemerintah. Sesuai UU Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, status darurat bencana dinyatakan oleh pemerintah pusat dan daerah.

Bisa jadi, dampak banjir Flores Timur, dan Lembata, berstatus darurat berskala nasional. Karena pemprop NTT tidak mampu menangani dampak bencana pada dua kabupaten secara bersamaan. Tetangga terdekat kabupaten Flores Timur, yakni kabupaten (pulau) Lembata, juga didera bencana luruhan lahar dingin gunung Ile Lowotolok. Penyebabnya sama, hujan ekstrem di kawasan utara NTT. Gunung Ile Lowotolok yang erupsi November (2020) lalu, masih menyimpan juta-an kubik material vulkanik.

Bencana alam hidro-meteorolologi (dampak hujan) ekstrem masih mendominasi catatan ke-bencana-an. Berdasar data BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana), selama tahun 2020, telah terjadi 2.930 kali bencana di seluruh Indonesia. Sebanyak 2.010 (68,6%) diantaranya kategori bencana hidro-meteorolologi. Khusus di NTT, terdapat bencana tambahan yang cukup besar, berupa gelombang tinggi, dan abrasi.

Juga bencana gempa bumi, dan erupsi vulkanik.

Ekstremitas cuaca menjadi warning pemerintah (dan daerah), wajib lebih siaga menghadapi keparahan bencana.

Efek hidro-meteorolologi merupakan pertanda semakin menurunnya daya dukung lingkungan. Terutama ekosistem esensial, khususnya tutupan vegetatif (pohon tegakan tinggi) yang semakin berkurang. Banyak kawasan cachtment area (area resapan) telah gundul. Sebagian beralih fungsi menjadi areal tanaman pertanian, dan perkebunan tanaman semusim. Tanaman yang pendek tidak mampu menyerap air.

Sepanjang tahun 2021 (sampai akhir Maret), telah terjadi hampir seribu kali bencana. BMKG (Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika) juga me-warning, cuaca ekstrem akan lebih sering terjadi. Sehingga mitigasi bencana wajib dilakukan lebih kerap, dan sistemik. Terutama paradigma bencana hidrometeorolologi, yang bisa dijejaki lebih dini melalui teknologi, dan penerapan earling warning sytems. Sesuai amanat UU Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.

UU Penanggulangan Bencana, pada pasal 38 huruf b, menyatakan, “kontrol terhadap penguasaan dan pengelolaan sumber daya alam yang secara tiba-tiba dan/atau berangsur berpotensi menjadi sumber bahaya bencana.” Di dalamnya terdapat amanat pencegahan bencana, termasuk mitigasi.

Bahkan sejak tahun 2017, Bank Dunia merekomendasikan audit reguler konstruksi infrastruktur. Sifatnya wajib, termasuk audit infrastruktur alamiah.

Penanganan korban banjir di Flores Timur, dan Lembata, membutuhkan sokongan pemerintah pusat. Seluruh rakyat Indonesia juga patut menyokong pembangunan kembali permukiman, serta gotongroyong menghijaukan kawasan resapan.[*]

Sorotan Publik

Semua tanggapan baik berupa saran dan kritik atas wajah dan kinerja birokrasi kita dalam memberikan pelayan publik dapat dikirim melalui email: harian_bhirawa@yahoo.com atau manfaatkan fasilitas surat pembaca di www.harianbhirawa.co.id atau telp ke (031) 5470650 atau faks (031) 5343359. Untuk setiap email harap disertakan nomor telpon (untuk konfirmasi ulang).

Keterlibatan Perempuan dalam Terorisme AKSI terorisme di Mabes Polri yang terjadi pada Rabu (31/03) sore bukan hanya mengagetkan melainkan juga mengundang keprihatinan publik. Terlebih aksi itu dilakukan oleh seorang gadis yang mengacungkan senjata dan berakhir dengan tembakan petugas hingga pelaku tewas. Realitas tersebut, semakin menguatkan bahwa keterlibatan perempuan dalam aksi teror beberapa tahun terakhir cukup menyita perhatian.

Merujuk data Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) ada peningkatan tren aksi teror yang melibatkan perempuan dalam beberapa tahun terakhir. Dalam kurun waktu sepuluh tahun (2001-2020), jumlah tahanan perempuan terkait aksi terorisme di seluruh Indonesia tercatat mencapai 39 orang. Meski hanya 10 persen dari jumlah laki-laki. keterlibatan perempuan itu bisa menjadi warning bagi Indonesia. Dalam dua tahun terakhir, di 2018 tercatat ada 13 orang perempuan yang terlibat dalam aksi terorisme di Indonesia. Setahun berikutnya, ada peningkatan 15 orang, (CNN Indonesia.Com/Kompas, 3/4/2021).

Itu artinya, keterlibatan perempuan dalam terorisme saat ini mengalami tren peningkatan. Bahkan, keterlibatan perempuan dalam jaringan teror seolah efektif. Pasalnya, bisa jadi pelaku perempuan lebih tidak dicurigai daripada teror laki-laki. Selain itu, jika terperhatikan dari data BNPT tersebut ada pergeseran peran perempuan dalam aksi terorisme di Indonesia selama 20 tahun terakhir.

Pada kurun waktu 15 tahun (2001-2015), peran perempuan dalam aksi terorisme lebih pada invisble rules atau di belakang layar. Artinya, peran perempuan saat itu, bisa dibilang sebagai ideological supporter. Berbeda dengan saat ini, perempuan justru menjadi visible rules. Sehingga, bisa dibilang saat ini peran perempuan sebagai aksi teror tidak hanya sebagai eksekutor di lapangan, tepi mereka juga memiliki peran penting untuk memuluskan serangkaian aksi jaringan terorisme. Sebab, aksi teror kerap kali tidak berdiri sendiri melainkan terkait dengan jaringan. Nah, untuk mencegah meluasnya paham radikal terhadap perempuan adalah pekerjaan bersama. Artinya, tidak hanya tanggung jawab BNPT semata. Akan tetapi, menjadi tanggungjawab semua lapisan masyarakat.

Ani Sri Rahayu Pengamat Politik Universitas Muhammadiyah Malang

HARIAN

PENDIRI : Alm. H. Moch. Said PENASIHAT HUKUM: Poerwanto, SH, MH

Halaman 4

Relevansi Budidaya Vaname di Perkotaan Komoditas udang menjadi salah satu andalan ekspor Indonesia sektor kelautan dan perikanan. Komoditas kelompok krustasea itu, diminati oleh negara seperti Amerika Serikat, Eropa dan Asia terutama Jepang. Untuk mendukung pengembangan ekspor udang lebih komprehensif, berbagai upaya dilakukan termasuk dengan menggenjot produksi udang dari berbagai jenis.

S

alah satunya jenis vaname (litopenaeus vannamei), primadona para pemilik sentra budidaya udang di Indonesia. Untuk menggenjot produksi, teknologi yang digunakan semakin variatif seperti budidaya tambak semi intensif, intesif bahkan supra intensif dengan kepadatan tebar mencapai 1000 ekor per meterkubik.

Sebelumnya Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sukses mengembangkan teknologi Bioflok untuk semua jenis ikan budidaya air tawar maupun payau termasuk udang vanamei Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BRSDM KP) KKP pada akhir 2018 mengembangkan teknologi untuk budidaya vaname ultra intensif.

Teknologi yang diberi nama Microbubble itu, menjadi andalan baru bagi produksi perikanan budidaya nasional untuk mengatasi kendala yang biasanya muncul. Seperti biaya listrik yang tinggi, modal yang besar untuk skala tambak, limbah yang tidak dikelola dengan baik, serangan penyakit, dan daya dukung lingkungan yang menurun.

Termasuk paling sering dialami juga oleh para pembudidaya udang, terutama skala kecil seperti rumah tangga pesisir. Budidaya udang hing-

S

DKP Provinsi Jawa Timur sejatinya sudah memiliki perangkat untuk pengembangan teknologi budidaya air payau (udang) yang kompeten dan representatif untuk melakukan uji coba, inovasi, pengembangan ga saat ini masih belum budidaya semua jenis Oleh : memberikan dampak udang. Termasuk inovasi Oki Lukito secara ekonomi bagi budidaya sekala kecil mereka. untuk rumah tangga. SePersoalan itu harus lain Unit Plaksana Teknis dipecahkan. Budidaya udang skala (UPT) Pengembangan Budidaya rumah tangga bukan hal baru sebab Air Payau (PBAP) Bangil, Pasuruan pada tahun 2012, Ditjen Budidaya yang mendapat tiga kali penghargaan KKP menginisiasi teknologi budi- Presiden, Pemprov Jatim juga memiliki daya udang skala rumah tangga yang Instalasi Budidaya Air Payau (IBAP) merupakan modifikasi tambak dengan Prigi, Trenggalek, IBAP Lamongan, mengatur volume atau luas petak IBAP Probolinggo, dan Instalasi Tampembesaran udang untuk dapat me- bak Dinas di Sidoarjo. nerapkan tenologi budidaya yang baik Hasil pengamatan dan informasi dan benar (CBIB). dari UPT Bangil dan beberapa InDengan modal usaha yang kecil stalasi Air Payau dapat disimpullokasi tambak skala rumah tangga kan, pertama budidaya skala RT di dapat dilakukan pada kawasan estuarin perkotaan khusus udang vanamei mulai kawasan dekat garis pantai hing- walaupun hasilnya menjanjikan akan ga menjorok ke daratan selama masih tetapi tidak relevan. Katakan walau mendapatkan sumber air payau. hanya membutuhkan luasan lahan Budidaya udang skala rumah tang- sekitar 70 meter persegi bahan baku ga relevan jika dikembangkan untuk air laut menjadi persoalan mendasar. wilayah pesisir utama di perkampun- Setidaknya untuk luasan itu dibugan nelayan. tuhkan 105.000 liter atau 105 meter Pertama karena dekat dengan sum- kubik liter air laut. Atau setara dengan ber bahan baku air laut atau payau. 21 tangki isi 5000 liter.

Kedua usaha skala rumah tangga ini Sementara harga air laut per gallon dapat menjadi alternatif mengatasi (19 liter) di Surabaya Rp 12.500. di Japersoalan ekonomi nelayan terutama karta harga air laut per tangki isi 8000 di saat paceklik pada bulan Desem- liter Rp 4 juta. Untuk kolam bundar ber hingga bulan April. Program ini diameter 2 meter dengan kedalaman sebetulnya lebih tepat sasaran untuk 1,5 meter dibutuhkan air laut 4.710 penduduk di wilayah pesisir. liter atau 248 galon isi 19 liter atau Rp

3,1 juta. Paling tidak untuk satu siklus (70-90 hari) dibutuhkan satu cadangan air laut dengan kapasitas yang sama.

Kedua, para penyuluh perikanan yang juga jumlahnya terbatas di daerah perkotaan juga menjadi kendala.

Sebab budidaya vanamei lebih rumit dari beternak lele, udang air tawar, gurame atau ikan air tawar lainnya.

Sehingga tenaga penyuluh sangat dibutuhkan untuk membimbing dan mendampingi pembudidaya vanamei.

Jenis udang ini rentan diserang penyakit yang selalu muncul ialah early mortality syndrome (EMS) dan acute hepatopancreatic necrosis disease (AHPND). Ketiga adalah masalah limbah padat dan limbah cair yang jika tidak diolah akan mencemarkan lingkungan sekitarnya.

Mencermati pilot project udang vanamei yang ada di lingkungan rumah dinas Kelautan dan Perikanan Jatim di Ketintang, Surabaya tidak sekedar seperti yang diberitakan media yaitu dalam sekala kecil.

Di dalam komplek tersebut sudah terbangun empat petak kolam beton (viton) berukuran 11,5 meter x 6 meter dalam 1,2 meter. Masing masing petak membutuhkan 82.800 liter atau 10 tengki air laut kapasitas 8000 ton/tengki.

Di lokasi juga dilengkapi kurang lebih empat kolam bundar diameter 5 meter, tinggi 1,5 meter untuk penampungan air laut/back yard hatchery dan sejumlah kincir air. Sayang di lokasi tidak dilengkapi pengolahan limbah dan kolam penampungan limbah.

Ketua Forum Masyarakat Kelautan, Maritim, Perikanan

Memberdayakan Masyarakat Miskin Pesisir

ebagai negara kepulauan Indonesia mempunyai kurang lebih 17.508 pulau dengan garis pantai sepanjang 81.000 km dan luas karang lebih 3,1 juta km2, yang terdiri dari 0,3 juta km2 perairan teritorial dan 2,8 juta km2 perairan nusantara.

Wilayah pesisir dan laut Indonesia mempunyai kekayaan dan keanekaragaman hayati (biodiviersity) terbesar di dunia, yang tercermin pada keberadaan ekosistem pesisir seperti hutan mangrove, terumbu karang, padang lamun dan berjenisjenis ikan, baik ikan hias maupun ikan konsumsi.

Realitasnya Indonesia adalah n eg ar a mar itim d en g an 7 0 % wilayahnya adalah laut, namun sangatlah ironis sejak 32 tahun yang lalu kebijakan pembangunan perikanan kurang mendapat perhatian yang serius dari pemerintah. Dan yang lebih irons lagi, dengan kekayaan laut yang begitu besar, kondisi kehidupan sosial-ekonomi masyarakat pesisir atau nelayan sangat memprihatinkan. Sebagian besar kehidupan mereka berada di bawah garis kemiskinan.

Menurut Direktur Pemberdayaan Masyarakat Pesir Departemen Perikanan dan Kelautan, DR. Sudirman, menyebutkan masyarakat pesisir yang mendiami 8.090 desa diperkirakan berjumlah 16,42 juta jiwa.

Komunitas ini relatif masih tertinggal, yang ditandai dengan poverty headcount index masih 0,28. Dengan kata lain, masih terdapat kirakira 28% dari populasi tergolong miskin. Fenomena kemiskinan masyarakat pesisir ini sungguh sangat ironis, karena negeri ini memiliki potensi sumberdaya kelautan yang kaya (http://.www. P E M P-dkp.go.id).

Karena itu, mereka perlu diberdayakan. Pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir adalah pemberdayaan yang ditujukan kepada orang-orang yang berdomisili di pesisir pantai kepulauan Indonesia yang kehidupan sosial ekonominya sangat tergantung pada sumberdaya kelautan. Mereka umumnya berprofesi, sebagai nelayan, pembudidaya ikan, pengolah dan pedagang hasil laut,dan sejenisnya. Karena itu, ke-

gan berbagai tekanan dan bentuk eksploitasi yang muncul bersamaan dengan berkembangnya proses modernisasi di sektor perikanan (Wah yono dkk., 3001: Kusnadi, 2002; Satria, 2002; Yustika, 2003; dan Suyanto dkk., 2005).

Dibandingkan dengan Oleh : desa-desa agraris, desaDwi Hari Cahyono desa pantai atau pesisir Karakteristikumumnya merupakan Kemiskinan kantong-kantong kemiskiDesa Pesisir Sementara itu, berdasarkan data nan struktural yang lebih kronis. SeBPS sampai Maret 2020, angka bagian besar masyarakat nelayan yang kemiskinan di Jawa Timur men- bertempat tinggal di desa-desa pantai galami kenaikan akibat Pandemi umumnya taraf kesejahteraan hidupCovid-19. Selama periode Septem- nya sangat rendah dan tak menentu. ber 2019 - Maret 2020, prosentase Kesulitan kebutuhan sehari-hari dan penduduk miskin Jatim mengaami kemiskinan di desa-desa pantai telah kenaikan sebesar 0,89% atau 363,1 menjadikan penduduk di kawasan ini ribu jiwa, yakni 10,20% (4,05 juta harus menanggung beban kehidupan jiwa) pada tahun 2019 menjadi yang amat berat, berkutat dengan 11,09% (4,41 juta jiwa) pada tahun perangkap utang sepertinya tak pernah 2020. Berdasarkan daerah kota dan habis-habisnya, dan tidak dapat dipasdesa, selama satu semester (Septem- tikan pula kapan masa berakhirnya ber 2019 -Maret 2020) penduduk (Suyanto, 2003).

Secara garis besar, kemiskian miskin di perkotaan naik sebanyak 244 ribu jiwa dari 1,43 juta jiwa yang diderita masyarakat desa panpada September 2019 menjadi 1,68 tai, biasanya bersumber dari dua juta jiwa pada Maret 2020, sedang- hal. Pertama, faktor alamiah, yakni kan di pedesaan juga mengalami yang berkaitan dengan fluktuasi kenaikan sebanyak 119,1 ribu jiwa musim-musim penangkapan ikan dari 2,61 juta jiwa pada September dan struktur alamiah sumber daya 2019 menjadi 2,73 juta jiwa pada ekonomi desa. Kedua, faktor non Maret 2020. Dari jumlah penduduk alamiah, yakni berhubungan dengan miskin tersebut, dua pertiga atau keterbatasan daya jangkau teknologi sekitar 70 persennya berada di penangkapan ikan, ketimpangan pedesaan, dan sepertiga atau sekitar dalam sistem bagi hasil dan tidak 30 persen berada di perkotaan. Dan adanya jaminan sosial tenaga kerja masyarakat pesisir berada dalam ka- yang pasti, lemahnya penguasaan tegori masyarakat pedesaan dengan jaringan pemasaran dan belum bertingkat angka kemiskinan relatif fungsinya koperasi nelayan yang sama. Dengan kata lain, masyarakat ada, serta dampak negatif kebijakan pesisir sebagian besar penduduknya modernisasi perikanan yang telah berlangsung sejak seperempat abad berada di bawah garis kemiskinan.

Nelayan dan komunitas desa pe- terakhir ini (Kusnadi, 2002:4) sisir pada umumnya adalah bagian dari kelompok masyarakat miskin Memberdayakan Maskin Pesisir Memberdayakan masyarakat yang berada pada level paling bawah dan acapkali menjadi korban per- miskin pesisir berarti menciptakan tama yang paling menderita akibat peluang bagi masyarakat pesisir ketidakberdayaan dan kerentanannya. untuk menentukan kebutuhannya, Berbagai kajian yang telah dilakukan merencanakan dan melaksanakan menemukan, para nelayan tradisional kegiatannya, yang akhirnya mencipbukan saja sehari-hari harus berhadap- takan kemandirian permanen dalam an dengan ketidakpastian pendapatan kehidupan masyarakat itu sendiri. dan tekanan musim paceklik ikan Memberdayakan masyarakat pesisir yang panjang, tapi lebih dari itu mer- tidaklah seperti memberdayakan eka juga sering harus berhadapan dn- kelompok-kelompok masyarakat hidupan sosial-ekonominya sangat tergantung pada sumberdaya kelautan. Sehingga kebanyakan dari mereka ini pendapatannya hanya pas-pasan untuk bisa hidup, dan tidak mempunyai jaminan hidup ke depan.

lainnya, karena di dalam habitat pesisir terdapat banyak kelompok kehidupan masayarakat diantaranya: Pertama, Masyarakat nelayan tangkap, adalah kelompok masyarakat pesisir yang mata pencaharian utamanya adalah menangkap ikan dilaut. Kelompok ini dibagi lagi dalam dua kelompok besar, yaitu nelayan tangkap modern dan nelayan tangkap tradisional.

Kedua, masayarakat nelayan buruh, adalah kelompok masyarakat nelayan yang paling banyak dijumpai dalam kehidupan masyarakat pesisir.

Ciri dari mereka dapat terlihat dari kemiskinan yang selalu membelenggu kehidupan mereka, mereka tidak memiliki modal atau peralatan yang memadai untuk usaha produktif. Umumnya mereka bekerja sebagai buruh/ anak buah kapal (ABK) pada kapalkapal juragan dengan penghasilan yang minim. Dan ketiga, Masyarakat nelayan tambak, masyarakat nelayan pengolah, dan kelompok masyarakat nelayan buruh.

Setiap kelompok masyarakat tersebut haruslah mendapat penanganan dan perlakuan khusus sesuai dengan kelompok, usaha, dan aktivitas ekonomi mereka. Pemberdayaan masyarakat tangkap misalnya, mereka membutukan sarana penangkapan dan kepastian wilayah tangkap. Berbeda dengan kelompok masyarakat tambak, yang mereka butuhkan adalah modal kerja dan modal investasi, begitu juga untuk kelompok masyarakat pengolah dan buruh. Kebutuhan setiap kelompok yang berbeda tersebut, menunjukan keanekaragaman pola pemberdayaan yang akan diterapkan untuk setiap kelompok tersebut.

Dengan demikian program pemberdayaan untuk masyarakat pesisir haruslah dirancang dengan sedemikian rupa, dengan tidak menyamaratakan antara satu kelompok dengan kelompok lainnya apalagi antara satu daerah dengan daerah pesisir lainnya.

Pemberdayaan masyarakat pesisir haruslah bersifat bottom up dan open menu, namun yang terpenting adalah pemberdayaan itu sendiri yang harus langsung menyentuh kelompok masyarakat sasaran.

Ketua Fraksi Keadilan Bintang Burani DPRD Provinsi Jawa Timur dari PKS

PEMIMPIN UMUM: Nawang Esthi Lestari PEMIMPIN REDAKSI/ PENANGGUNG JAWAB: Wahyu Kuncoro SN WAKIL PEMIMPIN REDAKSI : Wawan Triyanto REDAKTUR PELAKSANA: Gatot Suryo Widodo KOORDINATOR LIPUTAN : Bambang WN REDAKTUR: Choirul Anam, Anangsyah Isfianto, Sufendi Dimyati, Andre Endrayana Sasmita, Helmi Supriyatno, Zainal Ibad Reporter : M. Ali, Rachmat Caesar BSW, Zainal Ibad, Adit Hananta Utama, Abed Nego, Gegeh Bagus Setiadi, Diana Rahmatus Sholichah, Achmad Tauriq Imani Fotografer: Trie Diana Indahwati, Oki Abdul Sholeh Malang: M. Taufiq, Kabupaten Malang : Cahyono Nor Rochmah, Kota Batu: Anas Bachtiar, Kediri: Ervan Kholis, Pasuruan : Hilmi Husein, Pamekasan: Syamsuddin, Lumajang: Dwi Wismo Wardono, Probolinggo: Wiwit Agus Pribadi Jember: Effendi, Sampang: Nur Cholis, Sumenep: Agus Irianto, Samsul Arifin, Bondowoso: Ihsan Khalil, Situbondo: Sawawi, Tulungagung: Hadi Sucipto, Wiwieko Dh, Ponorogo: Yanuar Lamongan: Suprayitno, Jombang: Romadlon, Fathoni, Arif Yulianto Mojokerto: Hasan Amin, Sidoarjo: Ali Kusyanto, Hadi Sujitno, Achmad Suprayogi Gresik: Kerin Ikanto, Rokim, Tuban: Khoirul Huda Madiun: Sudarno, Blitar: Hartono, Nganjuk: Ristika, Bojonegoro: Achmad Basir, Trenggalek: Wahyu Asmoro, Jakarta: Tjitjik Rahayu.

Direktur Utama: Nawang Esthi Lestari, Direktur Umum: Wahyu Kuncoro SN, Direktur Keuangan Mira Damayanti Komisaris Utama: Sugeng Praptoyo, Komisaris: Bambang WN, Hasan Amin, Suprayitno, Malang: Gatot Soekardi, Ratna Nirmala, Lumajang: Didit Nur Jadit, Bondowoso: Hasto Pramudyo, Manager Produksi, Sirkulasi dan Periklanan: Sri Eddy Haryanto, Manajer Keuangan: Anangsyah Isfianto, Administrasi Keuangan: Etti Sri Kustini, Sri Poernomo, Sekretaris Perusahaan: Rani Cholyvianti, Sirkulasi: Titiek Yuliati (Koordinator), Utomo Pagon, Distribusi: Tatok Arly (Koordinator), Suparto, Mulyadi, Pracetak:Ali Sulkan (Koordinator), Danu Setiawan, Trisno purnomo, Onny Agung S, Oki Abdul Sholeh, Rendy Agung. Sekuriti: Saiful Hidayat, Akhmad Mukhdor Daniyal, Ucha Torindiansyah Alamat Kantor Pusat/Iklan/Redaksi: Jalan Indragiri 73 Surabaya, Telp : 031- 561-5454, Fax : 031-561-9009, Email Iklan: bhirawa_indragiri@yahoo.com, Email Redaksi: harian_bhirawa@yahoo.com Sirkulasi: Jalan Pengenal 5, Surabaya (60174), Telp : 031- 547-0650 (3 lines), Fax : 031-534-3359, Email Sirkulasi: bhirawasirkulasi@yahoo.com Bhirawa Online : http://www.harianbhirawa.co.id Bank: Bank Mandiri (BBD Jembatan Merah) Surabaya, No. Rek:140.0080000053, Percetakan: PT Media Nusantara Press, Kawasan Industri SIER, Jl. Rungkut Industri III No.49, Surabaya SIUPP: Nomor 159/SK/Menpen/SIUPP/A.7/1986, 22 April 1986.

Tarif Iklan: Iklan Baris Rp. 7.500/baris (maksimal 5 baris), Iklan Tender/Lelang Rp.10.000/mm kolom, Iklan Display warna (FC) Rp.10.000/mm kolom, Iklan Display hitam putih (BW) Rp.7.500/mm kolom. Harga belum termasuk PPn 10%.

Selasa Pahing, 6 April 2021

PELAYANAN PUBLIK

Halaman 5

Layani Ribuan Anggota dan Warga

Sekda Kabupaten Situbondo Launching Korpri Mart Situbondo, Bhirawa Korpri Kabupaten Situbondo memiliki program layanan usaha baru bernama Korpri Mart yang dipusatkan di kawasan pusat oleh oleh khas Situbondo (Pasesi) Senin (5/4). Keberadaan Korpri Mart ini untuk melayani kebutuhan pokok ribuan anggota yang tersebar di Kota Santri. Tak hanya itu, Korpri Mart juga diproyeksikan bagi masyarakat umum agar berbelanja berbagai kebutuhan pokok dengan harga yang sangat terjangkau.

Peresmian Korpri Mart dipimpin Ketua Korpri yang juga Sekda Situbondo, Syaifullah, mewakili Bupati Karna Suswandi.

Menurut Syaifullah, semua kebutuhan sehari hari tersedia dengan lengkap di outlet Kopri Mart Situbondo yang ada di Jalan Basuki Rahhmad Situbondo, tepat di kompleks Pasesi Situbondo. Tentunya, ujar Syaifullah, Korpri Mart juga membayar uang sewa kepada Pemkab Situbondo. “Ya kita menyewa

juga juga seperti oulet Kopi itu.

Kalau tidak membayar uang sewa nanti kami (Korpri) akan di semprit BPK saat diadakan audit dan pemeriksaan,” ungkap Syaifullah.

Dalam pandangan Syaifullah, keberadaan Korpri Mart memiliki prospek yang strategis karena selain dapat melayani 6 ribu lebih anggota

Korpri, juga dapat melayani kebutuhan pokok masyarakat Kabupaten Situbondo. Bagi Syaifullah, Korpri Mart ini bukan hanya untuk kalangan Korpri saja, melainkan juga untuk melayani kalangan masyarakat umum. “Asalkan punya uang untuk berbelanja, ya silahkan saja masyarakat boleh membeli disini (Korpri Mart). Kalau Korpri bisa berbelanja dengan memakai kartu Kropri Mart,” ulas Syaifullah.

Lebih jauh Syaifullah memastikan, berdirinya Korpri Mart Situbondo ini menjadi ladang bisnis sampingan bagi anggota Korpri Situbondo. Pasalnya, tutur mantan Kepala Bappeda Kabupaten Situbondo itu, semua anggota Korpri yang memiliki usaha jajanan atau usaha UMKM dipersilahkan memajang hasil produksinya di

stand Korpri Mart Situbondo.

“Kami sangat terbuka kepada anggota Korpri Situbondo. Termasuk juga bagi kalangan Non-PNS kami juga merangkulnya. Yang membedakan Korpri Mart dengan tempat yang lain mungkin dari harganya yang cukup terjangkau,” papar Syaifullah.

Ketua Panitia launching Korpri Mart Situbondo Sugeng Yuwono menegaskan, program pendirian Korpri Mart juga merangkul beberapa mitra kerja seperti Bank Jatim Cabang Situbondo dan kalangan BUMD. Program Korpri Mart ini, ungkap dia, sebagai wujud gagasan Dewan Pengurus Kopri Situbondo dalam membangun usaha koperasi serta peningkatan sektor pemasaran dan distribusi barang dan jasa.

sawawi/bhirawa

Ketua Korpri Kabupaten Situbondo Syaifullah memberikan kartu Korpri Mart kepada Direktur PDAM Situbondo Asy’ari dan Kadisperindag Abdul Kadir Jaelani, Senin (5/4).

“Muara dari program ini demi untuk meningkatkan kesejahteraan anggota Korpri. Caranya dengan membentuk KSU Bakti Praja den-

gan melibatkan ASN, PNS dan non PNS,” pungkas mantan Kabag Humas dan Protokol Pemkab Situbondo itu.[awi]

LINTAS PELAYANAN

Disnakertrans Jatim Berdayakan Dissabilitas Pelaku Usaha Mikro Pemprov, Bhirawa Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (disnakertrans) Jatim akan menggelar Pemberdayaan Tenaga Kerja rentan (Disabilitas) Bagi Pelaku Usaha Mikro guna pemulihan ekonomi di masa Pandemi covid 19, Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur berusaha untuk meningkatkan skill kompetensi dan Attitude tenaga kerja pemuda dengan tingkatan pendidikan yang bervariasi.

Pengembangan penempatan tenaga kerja pemuda diarahkan untuk bisa lebih mandiri dan terdidik dengan sistem pemberdayaan tenaga kerja pemuda yang masuk dalam kategori angkatan kerja khusus disabilitas.

“Angkatan kerja khusus akses disabilitas merupakan sistem pemberdayaan tenaga kerja pemuda yang modern tanpa meninggalkan pola pikir kreatif mandiri dan komunikatif,” kata Kepala Disnakertrans Jatim, Himawan Estu Bagijo. [rac]

PLN Perpanjang Stimulus Listrik April Hingga Bulan Juni 2021 Surabaya, Bhirawa Stimulus listrik kembali diperpanjang, kali ini stimulus periode Bulan April hingga Juni 2021 sudah tersedia dan bisa dinikmati oleh pelanggan. Untuk pelanggan Pra Bayar akan mendapatkan diskon tarif listrik pada saat melakukan transaksi pembelian token listrik, sementara untuk pelanggan Pasca Bayar diskon diberikan dengan langsung memotong tagihan rekening listrik.

Seperti program sebelumnya, penerima stimulus listrik dengan skema perpanjangan diskon _bagi pelanggan subsidi_ yakni pelanggan rumah tangga dengan daya listrik 450 VA dan 900 VA. Selain itu juga ada pelanggan bisnis kecil dengan daya listrik 450 VA dan industri kecil daya listrik 450 VA. Berdasarkan surat Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Republik Indonesia, stimulus periode April – Juni 2021, besarannya akan diberikan separuh dari periode sebelumnya, yaitu: Pelanggan golongan rumah tangga daya 450 Volt Ampere, bisnis kecil daya 450 VA dan industri kecil daya 450 VA diberikan diskon tarif listrik sebesar 50 persen dengan maksimal penggunaan 720 jam nyala.

Selain itu, pelanggan golongan rumah tangga daya 900 VA bersubsidi diberikan diskon sebesar tarif listrik 25 persen dengan maksimal penggunaan 720 jam nyala, dan pembebasan biaya beban atau abonemen, serta pembebasan ketentuan rekening minimum sebesar 50 persen bagi pelanggan industri, bisnis, dan sosial.[ma]

Direktur Utama bankjatim, Busrul Iman saat menyerahkan bantuan CSR secara simbolis kepada Wali Kota Mojokerto Hj Ika Puspitasari, SE.

Pemkot dan Bank Jatim Tata Taman Benteng Pancasila Surabaya, Bhirawa PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk. (bankjatim) telah menyerahkan Corporate Social Responsibility (CSR) bankjatim peduli dalam bentuk Penataan Taman Benteng Pancasila tahap 1 kepada Pemerintah Kota Mojokerto sebagai bentuk Tanggung Jawab Sosial Perusahaan kepada masyarakat, Adapun penyerahan CSR dilakukan secara simbolis oleh Direktur Utama bankjatim, Busrul Iman kepada Wali Kota Mojokerto Hj Ika Puspitasari, SE.

Direktur Utama bankjatim, Busrul Iman mengungkapkan bahwa CSR bankjatim terbagi dalam empat bidang, diantaranya bidang Budaya, Pendidikan, Kesehatan serta bidang Sosial yang menjadi bentuk kepedulian bankjatim terhadap masyarakat. “CSR ini juga merupakan wujud kecintaan dan kepedulian kami kepada masyarakat Mojokerto yang selama ini telah memberikan kepercayaan dan dukungannya kepada bankjatim” terangnya, Senin (5/4).

Busrul berharap penataan Taman

Benteng Pancasila di Mojokerto ini dapat memberikan manfaat kepada masyarakat Mojokerto dan menciptakan sinergi yang semakin baik antara bankjatim dengan Pemerintah Kota Mojokerto.

Wali Kota Mojokerto yang akrab dipanggil Ning Ita mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada bankjatim atas sinergi yang telah dilakukan bersama Pemkot Mojokerto dalam rangka Penataan Taman Benteng Pancasila Tahap 1 melalui CSR bankjatim peduli.

“Memang saat ini salah satu

konsentrasi kami adalah penataan area publik di beberapa titik, sehingga dapat menciptakan rasa aman, nyaman, dan rekreatif bagi masyarakat kota Mojokerto. Selain itu tempat ini juga bisa menjadi alternatif bagi masyarakat untuk menghilangkan kejenuhan serta sebagai sarana kegiatan berolahraga. Karena di situasi pandemi saat ini, kami berharap dapat menyediakan area publik yang dapat meningkatkan imun sebagai langkah pencegahan penyebaran Covid19,” pungkas Ning ita.[riq]

Dikatakannya, berdasarkan keterangannya, studi kelayakan atau feasibility study (FS) Ring Road Timur Kota Madiun telah dilakukan sejak 2006 lalu, oleh Dinas PU Bina Marga Provinsi Jatim. Kemudian tahun 2020 dilakukan review, alhasil pintu masuk tetap sama di simpang empat PG. Rejo Agung pun telah terpasang patok.

Hanya saja, kini diupgrade dengan sedikit perubahan menyesuaikan kondisi di lapangan. “Pintu masuk Ring Road Timur diusahakan menghindari banyak pemukiman warga. Sebab, ketika menggunakan trase hasil FS tahun 2006, sudah tidak bisa lagi karena sekarang banyak berdiri bangunan dan pemukiman warga,” lanjutnya.

Sedangkan, untuk pintu keluar JRRT sepanjang lebih dari tujuh kilometer itu pun turut berubah.

Jika semula berada di Te’an Jalan Raya Ponorogo-Madiun, nantinya dilewatkan sekitar SD Demangan menuju ke garasi bus Cendana.

“Kalau mengikuti FS awal, itu manuver di perlimaan Te’an malah susah. Makanya trasenya kita sesuaikan dengan kondisi di lapangan saat ini,” pungkasnya.

Untuk pembebasan lahan DPUTR tak ingin terburu-buru melalui kajian-kajian tersebut ia mencoba agar tidak banyak pemukiman warga yang tergeser oleh JRRT. Sesuai dengan jadwal, Suwarno menyebut pembebasan tahap pertama dilakukan pada tahun 2022.[dar]

Proyek JRRT Tahap Penyusunan Amdal dan Andalalin

Begini cara mendapatkan stimulus dari PLN.

Kota Madiun, Bhirawa Proses rencana proyek Jalan Ring Road Timur (JRRT) Kota Madiun sesuai dengan schedule perencanaan tahun ini. Namun, mega proyek tersebut tengah dalam tahap penyusunan analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal) dan analisis dampak lalu lintas (andalalin).

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR) Kota Madiun Ir. Suwarno, MSi menuturkan, jika tidak meleset dirinya akan terbang ke Jakarta dan memohon audiensi antara Wali kota dengan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk membicarakan teknis pelaksanaan pada 6 April mendatang.

“Kami tanggal 6 ke Kementerian PU sekaligus mohon audiensi kaitan

sudarno/bhirawa

Kepala DPUTR Kota Madiun, Ir. Suwarno, M.Si.

dengan progres ini. Sebelum itu, kami secara teknis sudah berkoordinasi dengan Kementerian PU,”kata Kepala DPUTR, Senin (5/4).

TMMD 110 Sentuh Pembangunan Gedung Sekolah Dasar di Ngrancang Tambakrejo Setelah sekian lama dinantikan, akhirnya SDN IV di Desa Ngrancang Kecamatan Tambakrejo Kabupaten Bojonegoro yang di bangun dapat program Rehab sasaran TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) ke 110 Kodim Bojonegoro tahun 2021.

Sejak sekitar tahun 1980-an SDN ini belum ada pembangunan sama sekali dan sekarang berkat bantuan program TMMD sinergitas Pemerintah Daerah dan Kodim 0813 Bojonegoro tersebut bisa terselesaikan. Hal tersebut dikatakan oleh kepala sekolah SDN IV Ngrancang. “Bangunan kelas SD sejak sekitar tahun 1980-an, terima kasih Pemk-

ab dan terima kasih TNI, sudah membantu untuk perehaban,” tutur Kepala SDN IV Ngracang, Suparti, Senin (5/4).

Ia mengatakan, dengan adanya pembangunan rehap kelas, para siswa siswi di SDN Ngrancang ini bisa lebih nyaman dalam proses belajar mengajar, dengan bangunan baru ini artinya juga buat semangat bagi siswa dalam pembelajaran.

Sementara, Dandim 0813 Bojonegoro, menyampaikan bahws pelaksanaan program TMMD yang dimulai pada 2 Maret lalu hingga 31 Maret 2021 merupakan bagian dari operasi bakti TNI dengan mengambil tema ‘TMMD Wujud Sinergi Membangun Negeri’ artinya dengan pembangunan SDN Ngrancang bisa menambah semangat dalam belajar.

Dikatakan, dalam pembangunan rehap SDN IV Ngrancang tersebut tidak ditemukan kendala. Dikarenakan saat pembangunan tersebut warga beserta anggota Satu-

an Tugas (Satgas) TMMD bergotong royong untuk membantu pembangunan. “Inilah sikap yang diterapkan anggota Satgas TMMD, agar sikap kemanunggalan TNI harus selalu diterapkan antara warga,” ujar Letkol Inf Bambang Hariyanto.

Ditambahkannya, bahwa program TMMD ada 8 sasaran yaitu, rehab ruang kelas SDN IV Ngrancang, normalisasi sungai Desa Ngrancang, normalisasi sungai Desa Jatimulyo, pembangunan jalan aspal Desa Ngrancang, pembangunan jalan aspal Dusun Kramanan, pembangunan jalan

aspal Desa Jatimulyo. Serta program perbaikan rumah ladin (atap, lantai, dinding) Sebanyak 20 unit rumah tidak layak huni milik warga kurang mampu di Desa Jatimulyo dan Ngrancang.

“Program TMMD ini bertujuan untuk membantu pemerintah daerah dalam percepatan dan pemerataan pembangunan wilayah wilayah terisolasi di Kabupaten Bojonegoro dalam rangka peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat dengan menitik beratkan pada semangat kegotongroyongan dalam membangun,” pungkasnya.[bas]

Setelah sekian lama dinantikan, akhirnya SDN IV di Desa Ngrancang Kecamatan Tambakrejo yang di bangun dapat program Rehab sasaran TMMD ke 110 Kodim Bojonegoro

Bhir

PENDIDIKAN, KEBUDA

Halaman 6

Selasa Pahing

Fasilitasi Pendidikan Strata 1, Unusa Siapkan Surabaya, Bhirawa Program Community Based Learning (CBL) tengah disiapkan Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya (Unusa) untuk Pondok Pesantren di Jawa Timur. Program ini bertujuan untuk memfasilitasi santri atau alumni pondok pesantren yang ingin melanjutkan studinya ke jenjang Strata 1 atau sarjana.

Menurut Ketua Humas dan Marketing (Humar) Unusa, M Ghofirin, Program CBL ditujukan untuk komunitas pondok pesantren, khususnya yang ada di Jawa Timur dan Umumnya ada di Indonesia. Bagi Unusa, pondok pesantren merupakan mitra strategis yang dapat menjalankan Program CBL. "Nantinya proses pembelajaran ini dilakukan secara blanded learn-

Fasilitasi alumni pondok pesantren untuk melanjutkan pendidikan Sarjana (S1), Unusa menyiapkan Program CBL.

ing atau pembelajaran campuran dengan cara Daring maupun Luring,'' jelasnya, Senin (5/4).

Melalui Program CBL, lanjut dia, calon mahasiswa dari pondok pesantren tidak harus datang ke Kampus Unusa yang ada di Jl Jemursari Nomor 57, Surabaya.

Sebab, perkuliahan dilakukan secara Daring maupun Luring di pondok pesantren. Meski begitu,

perkulihan bisa juga dilakukan di kampus Unusa. "Setidaknya mahasiswa mengetahui kampusnya,'' jelas pria yang juga menjabat sebagai Sekjen OPOP Jatim.

Pria yang juga sebagai dosen Akuntansi Unusa ini berharap, melalui Program CBL, Unusa bisa meningkatkan mutu Sumber Daya Manusia (SDM) di Jawa Timur.

"Secara tidak langsung bisa memberikan sumbangsih nyata dalam peningkatan Indek Pembangunan Manusia atau IPM di Jawa Timur, sehingga lulusan perguruan tinggi semakin banyak serta remaja-remaja yang berkompeten di bidangnya,'' jelasnya.

Keceriaan Anak-anak Menikmati Hasil Karya Program TMMD Bojonegoro Bojonegoro, Bhirawa Keceriaan anak - anak dan warga di Desa Ngrancang dan Desa Jatimulyo, Kecamatan Tambakrejo saat melintas di jalan beraspal.

Jalan beraspal ini nantikan warga masyarakat di dua desa ini.

Berkat Program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) ke 110 tahun 2021 Kodim 0813 Bojonegoro, tidak hanya jalan aspal saja yang dibangun melainkan rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), Normalisasi Sungai di Dua Desa, Rehap SDN serta sikap kemanunggalan yang di bangun anggota Satuan Tugas (Satgas) TMMD kepada warga.

Seperti yang dirasakan Anam (10), anak di Desa Ngrancang, Kecamatan Tambakrejo, Kabupaten Bojonegoro bersama teman - temanya mengendarai sepeda dengan

gembira. Anam mengaku senang setelah jalanan di desanya diaspal, setelah sebelumnya jalan di desanya ini banyak berlubang dan kini jalanan menjadi mulus.

"Terimakasih saya ucapkan kepada bapak - bapak anggota TNI yang sudah membangun jalan di Desa kami,'' kata Anam dengan nada yang gembira, Senin (5/4).

Tak hanya anak - anak saja respons positif juga diperlihatkan semua warga Desa Ngrancang dan Desa Jatimulyo. Warga mengapresiasi pelaksanaan Program TMMD sejak 2 Maret lalu hingga 31 Maret 2021. Dengan tema 'TMMD Wujud Sinergi Membangun Negeri' ini menyentuh seluruh aspek, baik fisik mupun non fisik.

Salah satu warga Desa Ngrancang, Samadun, mengucapkan banyak banyak terima kasih atas dibangunnya

rumahnya yang sebelumnya dinilai tak layak huni. Sebelumnya rumah Samadun yang terbuat dari kayu, tetapi banyak yang lubang pada dinding rumahnya. "Terima kasih banyak atas

bantuan dari program Aladin sasaran TMMD, semoga semua bapak - bapak anggota TNI selalu sehat,'' ujar Samadun penerima program Aladin.

[Pendim 0813/bas]

achmad basir/bhirawa

Keceriaan anak anak serta warga di Desa Ngrancang dan Desa Jatimulyo, Kecamatan Tambakrejo saat melintas di jalan yang beraspal.

Sabrina dan Anditya Bersyukur Ada Dermawan Biayai Kuliahnya

BANGKU POJOK

hilmi husain/bhirawa

Anggota DPR RI Komisi II, H Aminurokhman saat berkunjung dan memberi bantuan kepada guru TPQ yang menyandang Disabilitas di Dusun Sentro, Desa Jimbaran.

Anggota DPR RI Beri Bantuan Guru TPQ Penyandang Disabilitas Pasuruan, Bhirawa Anggota DPR RI Komisi II, H Aminurokhman, memberikan bantuan ke salah satu guru TPQ yang menyandang Disabilitas di Dusun Sentro, Desa Jimbaran, Kecamatan Puspo, Kabupaten Pasuruan. Pemberian bantuan itu sebagai wujud sosial, karena guru TPQ menyandang Disabilitas yang bernama Endang Rahayu sangat gigih mengajar walaupun mempunyai kekurangan fisik.

Menurut H Aminurokhman, guru TPQ juga merupakan elemen masyarakat yang terdampak Covid 19. Makanya, mereka harus mendapat perhatian dari semua pihak. "Kunjungan ini dalam rangka Kunjungan Daerah Pemilihan (Kundapil) Masa Persidangan III tahun sidang 2020/2021. Ini bentuk kepedulian kami, karena guru TPQ penyandang Disabilitas ini tetap semangat untuk mencetak generasi muda yang tangguh walau fisiknya kurang,'' ujar Aminurokhman, Senin (5/4).

Diharapkan melalui bantuan ini dapat membantu masyarakat dalam menghadapi pandemi Covid 19. "Kami juga mengingatkan masyarakat agar tetap disiplin patuhi protokol kesehatan,'' kata Aminurokhman.

Sementara itu, Endang Rahayu berterima kasih kepada H Aminnurohman. Berkat bantuannya, sehingga dirinya semakin semangat untuk mengajar. ''Alhamdulilah, bantuan ini sangat bermanfaat bagi saya. Semoga, pandemi Covid 19 ini segera berakhir,'' kata Endang Rahayu. [hil]

Sidoarjo, Bhirawa Kedua siswa, Sabrina Fiddini Achmad siswa SMAN 4 Sidoarjo dan Anditya Azzahra siswa SMAN 1 Taman Sidoarjo merasa lega. Keduanya yang diterima masuk PTN (Perguruan Tinggi Negeri) melalui jalur SNMPTN (Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri) 2021, merasa bersyukur karena ada keluarga dermawan siap membiayai kuliahnya hingga tuntas.

Sebelumnya, keduanya harus memikirkan biaya kuliah karena kondisi keluarga Anditnya Azzahra tak sanggup membiayai kuliahnya di Fakultas Farmasi Universitas Airlangga (Unair) Surabaya. Begitu juga Sabrina yang diterima di Fakulitas Hukum Unair Surabaya juga tidak siap biaya kuliah, karena ibu yang menderita sakit kanker sejak tahun 2017.

Melihat kondisi ini, ada dermawan memberikan apresiasi yang sangat tinggi, yakni keluarga H Ratmat Muhajirin - Hj Mimik Idayana warga Sidoarjo yang siap membantu semua biaya pendidikan kedua siswa berpretasi ini hingga lulus sarjana atau S1. Bahkan, bila ber-

prestasi terus bisa kuliah lagi hingga sampai sarjana S2.

"Saya sangat apresiasi dengan prestasinya anak - anak yang luar biasa ini.

Karena bangsa ini sangat membutuhkan anak - anak pintar dan cerdas, seperti Sabrina dan Anditya ini. Generasi seperti inilah harus diangkat jangan sampai anak pintar ini putus asa karena tak bisa melanjutkan pendidikannya,'' terang Hj Mimik yang sangat terharu melihat kondisi kedua siswa, pada (2/4) lalu.

Jadi bukan hanya biaya pendidikan saja, tetapi kami keluarga Rahmat Muhajirin akan memfasilitasi juga untuk tempat tinggal yang tidak terlalu jauh dari lokasi kuliah. Dari pada mereka nanti harus menempuh Sidoarjo - Surabaya saat kuliah nanti, sangat jauh sekali, kasihan mereka.

"Saya berpesan sekali kepada kalian berdua, sudah jangan memikirkan biaya kuliah, yang penting tugas kalian adalah harus fokus pada belajar, belajar dan belajar. Jika berprestasi terus, kuliah lagi hingga S2 juga tidak masalah,'' pesan Hj Mimik yang juga Anggota DPRD Sidoarjo. [ach]

achmad suprayogi/bhirawa

Prosesi Peletakan Batu Pe

Pembangunan D

UMM Kembangkan R Malang, Bhirawa UMM ditunjuk untuk mengembangkan RS darurat penanganan Covid-19 yang berlokasi tidak jauh dari RS UMM. Pembangunan pembangunan RS tersebut dimulai pada Senin (5/4), kemarin.

Dr Fauzan, M.Pd. Rektor UMM menyampaikan ucapan terima kasih kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) serta Kemenkes yang sudah membantu untuk merealisasikan pembangunan RS Covid tersebut. Begitupun dengan dukungan dari Bupati beserta jajaran, Rumah Sakit UMM, WIKA dan Yodya Karya. Anggaran 40 miliyar yang dikucurkan itu, menurut Fauzan akan digunakan untuk membangun fasikitas fisik RS. "Anggaranya untuk pembangunan fisik, dan akan diselesaikan dalam kurun waktu 45 hari,"tandas Fauzan. Apalagi pembangunan RS ini menjadi tekad UMM agar Malang, Indonesia serta dunia bisa segera bebas dari Covid-19.

Dalam kesempatan yang sama, Drs. H. M Sanusi, M.M. Bupati Malang mengapresiasi UMM berkat usahanya yang sangat respon-

sif dalam penanganan pandemi.

Tidak hanya dalam beberapa bulan ini saja tapi juga sejak pertama kali pandemi Covid-19 menyebar.

"Banyak pihak yang mendukung dalam penanganan pandemi ini hingga akhirnya angka corona menurun. Data terakhir yang saya dapat hanya tinggal 60 dari 14.600 RT di Kabupaten Malang yang masih kuning. Sisanya sudah menjadi wilayah hijau," terangnya.

Sanusi juga berharap agar UMM bisa terus berkontribusi di semua

bidang. Tidak ha usaha di penang Tapi juga terus e kaan kebutuhan tar. Kepala Bala mukiman Wilaya Timur yang Reva menjelaskan bah gan RS ini merup tuk menangani C nya di wilayah M Apalagi meliha Covid-19 di Indo capai 1.534.255

Hj Mimik Idayana anggota DPR Sidoarjo sedang memberikan pembinaan.

GALERI

SISWA

Ajarkan Pendidikan Bencana Lewat Cerita Bergambar dan Rescue Board Pendidikan mitigasi bencana menjadi penting diajarkan sejak dini. Untuk mempermudah memahami hal ini, Kelompok Studi Psikologi Bencana Universitas Surabaya (KSPB Ubaya) mengembangkan media pembelajaran bencana melalui cerita bergambar dan rescue board.

Oleh: Diana Rahmatus Sholichah, Kota Surabaya

Diana Rahmatus Sholichah/bhirawa

Dosen Psikologi Ubaya, Listyo Yuwanto dan Bonifasia Steffeny Tania mengajarkan cara bermain rescue board dan cerita bergambar tentang pendidikan mitigasia.

Menurut Dosen Psikologi Ubaya, Listyo Yuwanto, media pembelajaran ini mencakup beragam aspek. Mulai dari pengenalan tentang potensi bencana yang ada di sekitar, histori bencana yang pernah terjadi, bentuk antisipasi, peningkatan kesadaran dengan tanda - tanda dan dampaknya serta cara penanganan hingga bagaimana cara menyelamatkan diri dari bencana.

"Semua aspek ini dirang-

kum dan dikemas menjadi lebih mudah dipahami untuk pendidikan bencana bagi anak - anak dalam bentuk cerita bergambar dan rescue board,'' ujar Listyo yang juga Koordinator KSPB Ubaya. Listyo menjelaskan, melalui pendidikan bencana juga dapat meningkatan tanggung jawab, partisipasi, kemampuan antisipasi dan penanganan bencana dapat dicapai bersama - sama.

Maka Listyo bersama dengan

Gina Amalia Anggari dan Ellyata Gracesihlah Setiawan selaku mahasiswa Fakultas Psikologi Ubaya yang tergabung dalam KSPB Ubaya merancang media pembelajaran bencana untuk anak - anak melalui cerita bergambar. Terdapat tiga judul buku cerita bergambar yang dibuat yaitu Kancil dan Bencana Gempa Bumi, Tikus yang Sadar Tanah Longsor, serta Ikan dan Katak Siaga Banjir.

Listyo menjelaskan, tokoh binatang dalam cerita bergambar dipilih untuk membatu imajinasi dan mempermudah pemahaman anak - anak tentang isi cerita yang ingin disampaikan. Hal itu disebabkan karena dunia anak - anak selalu diwarnai dengan dunia binatang yang disenanginya.

Sehingga dalam setiap cerita

anak, binatang dipahami sebagai manusia yang memiliki sifat tertentu. Kemudian buku cerita bergambar ini dibuat dengan gambar ilustrasi yang menarik, disertai penjelasan tentang penyebab dan cara mengurangi dampak bencana, yang dikemas dalam cerita kehidupan sehari - hari melalui tokoh binatang. Bahasa yang digunakan juga mudah untuk dibaca dan dipahami anak anak. Buku cerita bergambar ini dapat digunakan untuk anak usia Sekolah Dasar (SD) karena sesuai dengan tahapan perkembangan kognitif, yaitu operasional konkret dan formal operasional. Sedangkan untuk anak usia dini dapat digunakan dengan cara dibacakan oleh orang tua atau guru sebagai pendamping. [*]

rawa

AYAAN

, 6 April 2021

& OLAHRAGA

n Program CBL Sementara itu, Koordinator Marketing Unusa, Afriandi Eka Darta menjelaskan, Program CBL ini berlaku untuk program studi non kesehatan serta kedokteran. Beberapa program studi masuk dalam program CBL antara lain S1 Manajemen, S1 Akuntansi, S1 PG Sekolah Dasar, S1 PG PAUD, S1 Pendidikan Bahasa Inggris dan S1 Sistem Informasi.

"Persyaratan lulusan SMA/MA sederajat, berasal dari pondok pesantren dengan dibuktikan adanya kartu tanda anggota dari pesantren, raport atau ijazah terakhir, fotokopi KTP atau SIM,'' ucap Afri.

Salah satu pengurus Pondok Pesantren Sabilil Mokaromah Bon-

Halaman 7

Program Rutin Setiap Tahun ini untuk Memperkenalkan PTN kepada Siswa

Smamda Surabaya Menggelar Field Trip Study Activities X 2O21 Surabaya, Bhirawa SMA Muhammadiyah 2 (Smamda) Surabaya menggelar Field Trip Study Activities (FISA), Senin (5/4) lalu. FISA mengusung Tema Designing Future Success by Virtual Institutional Visits ini merupakan kegiatan tengah semester yang diselenggarakan setiap tahun yang diikuti seluruh siswa kelas X. Menurut Kepala Sekolah Smamda Surabaya, Ustadz Astajab SPd MM, FISA kali ini dikemas sebagai hasil kolaborasi mata pelajaran BK, TIK dan beberapa mata pelajaran di peminatan MIPA/IPS/IBB. FISA biasanya dilakukan dengan kunjungan secara langsung di beberapa tujuan Perguruan Tinggi Negeri (PTN), seperti Institut Tehnologi Sepuluh November (ITS) Surabaya, Universitas Airlangga (Unair) Surabaya, atau PTN di luar Surabaya seperti Universitas Indonesia (UI) Jakarta dan Universitas Tehnologi Bandung (ITB), namun karena pandemi Covid 19, maka FISA digelar secara virtual.

Ustadz Astajab menjelaskan, FISA digelar bertujuan untuk meningkatkan pencapaian pembelajaran melalui kemampuan mengorganisasi, pendekatan yang lebih baik karena belajar dari obyek secara langsung, mengembangkan ketrampilan dan ketertarikan siswa terhadap kegiatan luar kelas, memotivasi para siswa dalam menimba ilmu sebagai bekal dimasa yang akan datang, dan membangkitkan semangat belajar siswa dalam upaya menemukan jurusan yang sesuai dengan bakat, minat , dan kemampuan "FISA yang digelar hari berbeda dengan ketika belum ada pandemi Covid 19. Bentuk FISA hari ini adalah kunjungan virtual dengan aplikasi Meeting

dowoso, Tabrani, mengapresiasi langkah Unusa yang membuat program CBL untuk pondok pesantren.

"Ini dapat meningkatkan mutu dan keahlian lulusan pondok pesantren dengan kuliah di Unusa melalui program CBL,'' kata dia.

Tabrani mengaku banyak program beasiswa yang ada di Unusa, sehingga setelah ini dirinya akan menyampaikan ke Yayasan Pondok Pesantren. "Program ini bagus, karena tidak semua pondok pesantren memiliki universitas atau perguruan tinggi, jadi program ini akan saya sampaikan ke pihak yayasan karena progran ini bagus dan baik,'' pungkasnya. [ina]

Zoom ke beberapa tempat yaitu, ITS Surabaya, Institut Pertanian Bogor (IPB) Bogor, Univeritas Diponegoro (Undip) di Semarang, serta Bursa Efek Indonesia (BEI atau Indonesia Stock Exchange),'' jelas Ustadz Astajab.

Ditemui di sela - sela mengikuti FISA secara virtual, Ustadz Astajab memaparkan, selain mengadakan kunjungan ke BEI untuk mengenalkan siswa tentang Bursa Efek, Kegiatan FISA kelas X diarahkan ke Perguruan Tinggi dengan harapan mereka mengenal kampus lebih awal baik program studi, jurusan, fakultas dan kegiatan-kegiatan yang ada di kampus.

"Kami berharap supaya para siswa bisa menyiapkan lebih awal untuk ma-

suk ke Perguruan Tinggi. Disamping itu, para siswa juga sudah memiliki gambaran program studi dan jurusan yang sesuai dengan minat dan kemampuannya dan untuk meraih cita-cita yang diimpikan, sehingga mereka akan belajar lebih giat untuk menyiapkan diri supaya bisa masuk Perguruan Tinggi Negeri dengan jurusan dan program studi yang diinginkan,'' paparnya.

FISA yang digelar mulai pukul 07.00 hingga pukul 15.00 ini diikuti sebanyak 388 siswa kelas X. Terdiri dari 315 siswa peminatan MIPA, 62 siswa peminatan IPS dan 11 siswa peminatan Bahasa (IBB). Para siswa juga didampingi oleh seluruh wali kelasnya masing - masing. Untuk kunjungan ke ITS dan

BEI diikuti seluruh siswa atau 388 siswa. Sedangkan kunjungan ke IPB diikuti oleh 315 orang. Sementara itu kunjungan ke FIB Undip diikuti oleh 32 siswa. Kunjungan ke Fakultas Psikologi diikuti 41 siswa. Sebelum mengikuti kegiatan di tiap perguruan tinggi baik ITS , IPB maupun UNDIP, para siswa diperlihatkan tayangan video alumni kakak kelas yang bisa memberi motivasi kepada para adik kelasnya.

Di sela -sela menikmati kunjungan virtual di kampus Perguruan Tinggi Negeri para siswa akan mengikuti game dengan platform KHOOT agar bisa mencairkan suasana dan membuat rasa gembira saat bisa mengerjakan dan dinyatakan benar oleh aplikasi. [fen]

trie diana/bhirawa

Chansa Aqilla Alhimnie, mahasiswa Fakultas Ilmu Komunikasi (Fikom) Universitas Ciputra Surabaya yang merupakan salah satu Alumnus SMA Muhammadiyah 2 Surabaya bertindak sebagai moderator dalam Field Trip Study Activities X 2021 ini.

Bu YES Didik Skill Tata Rias Pengantin kepada Millenial Lamongan Lamongan, Bhirawa Skill masyarakat untuk terwujudnya kemandirian ekonomi terus dipoles Pemerintah Kabupaten Lamongan. Melalui M2L atau MUA (Make Up Artist) Millenial Lamongan yang merupakan wadah organisasi dalam garis koordinasi HARPI (Himpunan Ahli Rias Pengantin Indonesia) Melati Kabupaten Lamon-

gan meningkatkan skill di bidang tata rias pengantin.

Terdapat lebih dari 450 anggota, hadirnya M2L diharapkan mampu menginfluence millenial Lamongan untuk maju dengan modal skill di bidang tata rias pengantin.

Ibu Anis Kartika, Istri Bupati Yuhronur Efendi atau yang akrab disapa Bu YES mendukung penuh dan

m taufik/bhirawa

ertama RS Covid-19 UMM.

Ditarget 45 Hari

RS Darurat Covid-19

anya berhenti di ganan covid saja. ksis dalam kepemasyarakat sekiai Prasarana Peah (BPPW) Jawa a Sastrodiningrat, hwa pengembanpakan upaya unCovid-19, khususalang Raya. at jumlah pasien nesia yang men5 orang per tang-

gal 4 April. "Adapula sekitar 140.331 pasien positif yang ada di Jawa timur. Sejumlah 10.346 di antaranya berada di wilayah Malang Raya," tuturnya.

Berdasarkan data tersebut, akhirnya beberapa rumah sakit ditunjuk untuk menjadi RS rujukan virus corona. Salah satunya adalah RS UMM. Adapun pengembangan rumah sakit darurat penanganan Covid-19 akan dilakukan di atas lahan seluas 8.000 meter persegi. Nantinya akan disediakan

sejumlah 65 bed untuk ruang observasi serta delapan bed diperuntukkan sebagai ruang isolasi.

Selain itu juga ada ruang screening dan fasilitas penunjang lainnya.

Reva kembali menuturkan bahwa pembangunan RS darurat tersebut juga menjadi bagian dari program Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk menyediakan RS khusus Covid-19. Sebelumnya, telah dibangun beberapa rumah sakit serupa yang berlokasi di Pulau Galang, RSUD dr. Soegiri Lamongan, RSUD Zainul Abidin Kota Banda Aceh dan beberapa tempat lainnya. "Harapannya pembangunan RS ini bisa terlaksana secara tepat, baik dari segi biaya, mutu serta tepat waktu 45 hari.

Selain itu, semoga bisa segera dijalankan serta didukung dengan peralatan dan tenaga kesehatan yang memadai," ungkapnya.

Reva juga berharap agar pembangunan RS tersebut dapat senantiasa dipelihara dengan baik.

Sekalipun nanti ketika pandemi sudah menurun dan berakhir. "InsyaAllah RS ini nantinya akan dijadikan sebagai RS penyakit infeksius di Kabupaten Malang ketika pandemi usai," pungkasnya. [mut]

alimun hakim/bhirawa

Bu Anis Kartika atau akrab disapa Bu YES saat melantik Pengurus MUA Millenial Lamongan.

sangat mengapresiasi keterlibatan M2L, yang merupakan percabangan dari HARPI dalam upayanya melahirkan anak muda millenial yang mahir dalam hal tata arias.

"Rias pengantin termasuk industry kreatif, yang harus terus disemangati, karena rias pengantin juga merupakan UKM yang cukup potensial. Maka saya sangat mengapresiasi keterlibatan komunitas atau organisasi yang bercabang dari HARPI untuk melahirkan anak didik, anak muda millenial pandai dalam hal tata rias yang tergabung dalam M2L,'' ujar Bu YES yang merupakan Ketua TP PKK Lamongan, di Pendopo Lokatantra Kabupaten Lamongan,Senin (5/4).

Sebagai kegiatan positif yang diprakarsai millenial Lamongan di masa pandemi, Bu YES berharap setelah dilantik, pengurus akan mampu mengembangkan kreativitas untuk memunculkan inovasi-inovasi

Head of Human Capital PT Charoen Pokphand Beri Success Story Sarjana UMM Malang, Bhirawa Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) kembali melakukan wisuda sarjana, pada Sabtu (3/4) lalu. Sama seperti periode sebelumnya, wisuda kali ini dilaksanakan secara Daring dan Luring dengan Protokol Kesehatan (Prokes) ketat.

Ir Syafri Afriansyah MBA, Head of Human Capital for Poultry Business PT Charoen Pokphand Indonesia didapuk untuk memberi success story, kepada para sarjana UMM yang akan diwisuda. Mengawali wisuda, Dr Fauzan MPd, Rektor UMM mengatakan, ilmu dan pengalaman yang mahasiswa dapatkan ketika kuliah bisa menerangi kehidupan masyarakat. Mampu membangun keindahan dan kedamaian bagi sesama.

Wisudawan bakal menghadapi kondisi dinamis dan susah ditebak. Maka diperlukan berbagai mindset agar bisa bertahan, diantaranya kemampuan beradaptasi yang baik.

"Tidak ada opsi lain yang bisa dipilih. Mau tidak mau kita harus selalu memperbarui pengetahuan dan pengalaman. Selalu berusaha

menjadi problem solver dan mengambil peran dalam perubahan baik,'' jelas Fauzan.

Syafri memulai success story speech-nya dengan kisah seorang profesor dan tukang perahu. Ia menceritakan bagaimana sang profesor selalu bertanya kepada tukang perahu tentang geografi, geologi dan biologi. Tentu saja tukang perahu sama sekali tidak mengetahuinya.

Terlebih lagi sang profesor berkata bahwa tukang perahu telah menyia - nyiakan sebagian besar hidupnya.

Hingga akhirnya di penghujung sungai perahu terguling dan membuat keduanya jatuh. Tukang perahu bertanya, apakah profesor bisa berenang.

Jika tidak, maka ia telah menyianyiakan hidupnya. ''Kisah ini memberi tahu kepada kita semua bahwa softskill dan hardskill harus berjalan ber-

m taufik/bhirawa

Prosesi Wisuda secara Luring UMM dengan protokol kesehatan ketat.

Fathur Rozi Pimpin PBSI Kabupaten Probolinggo Probolinggo, Bhirawa Pengurus Kabupaten (Pengkab) Persatuan Bulutangkis Seluruh Indonesia (PBSI) Probolinggo menggelar Musyawarah Kabupaten (Muskab) di Sowan Kuliner Probolinggo, Minggu (4/4) malam. Muskab mengambil tema Dengan Kebersamaan Kita Gali Potensi Atlit Kabupaten Probolinggo Tanpa Pencurian Umur dengan SI, ini dibuka secara resmi oleh Ketua Bidang Organisasi Pengurus Provinsi (Pengprov) PBSI Jawa Timur, Ervan Priambodo.

Muskab diikuti para pemilik klub bulu tangkis di Kabupaten Probolinggo serta Pengurus Pengkab PBSI Probolinggo ini, dihadiri Ketua Pengkab PBSI Probolinggo periode 20172021 Prijono, Ketua Umum KONI Kabupaten Probolinggo, Sugeng Nufindarko didampingi Sekretaris Umum KONI Kabupaten Probolinggo, Chalid Abubakar, serta perwakilan Disporaparbud (Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan) Kabupaten Probolinggo.

bagi Lamongan. "Kami mendukung penuh dan sangat berterima kasih, bila kedepannya ini dapat disinergikan dengan kegiatan - kegiatan di Pemerintahan Kabupaten Lamongan,'' jelas Bu YES. Sementara itu, Ketua M2L Johannes Sularso mengatakan, Komunitas/Organisasi ini bertujuan agar MUA Lamongan lebih aktif dan inovatif di bidang tata rias, dan mampu memberi ajang bagi generasi muda untuk berkarya agar dapat meniti bakat serta berperan positif dalam mengisi pembangunan.

Selain itu, lanjut Johanes, organisasi ini juga untuk membentuk tunas bangsa agar mampu mengekspresikan diri dan berbangga hati pada budayanya serta melestarikannya, juga mampu membawa MUA lebih bersinergi pada kemajuan zaman dengan tidak meninggalkan pakem-pakem rias pengantin yang sudah ada. [aha.yit]

Dalam Muskab ini seluruh pemilik klub di Kabupaten Probolinggo sepakat dan satu suara menetapkan Kepala Dinas Pendidikan (Dispendik) Kabupaten Probolinggo, Fathur Rozi sebagai Ketua Umum Pengkab PBSI Probolinggo periode 20212025. Sehingga Fathur Rozi yang

merupakan calon tunggal hasil penjaringan calon yang dilakukan panitia Muskab akan memimpin Pengkab PBSI Probolinggo untuk lima tahun mendatang.

Selanjutnya Fathur Rozi bersama dengan Tim Formatur sebanyak empat orang yang sudah ditetapkan, seg-

wiwit agus pribadi/bhirawa

Muskab, Fathur Rozi memimpin PBSI Kabupaten Probolinggo.

era menyusun kepengurusan lengkap Pengkab PBSI Probolinggo periode 2021-2025. Menurut Ketua Bidang Organisasi Pengprov PBSI Jawa Timur, Ervan Priambodo, secara umum prosesi Muskab Pengkab PBSI Probolinggo sudah berjalan dengan baik. Indikatornya, periodesasinya belum selesai, sudah diawali dulu.

"Artinya ada komitmen bahwa pengurus lama untuk bisa mengantarkan pada tanggung jawab pada jabatan terakhir berupa Muskab. Hari ini Muskab dilaksanakan dengan menghadirkan jumlah masksimal klub yang sudah mendapatkan SI Id dalam sistem PBSI,'' katanya.

Ervan berharapkan dengan Muskab untuk mencari ketua umum yang baru tetap mempunyai semangat, dan berintegrasi total pada pengembangan bulutangkis Kabupaten Probolinggo yang selama ini sudah pernah menghadirkan beberapa atlet mendunia seperti Sri Fatmawati yang hijrah ke Jakarta atau yang lainnya. [wap]

iringan agar para calon sarjana bisa mencapai kesuksesan,'' terangnya.

Syafri menjelaskan, ada banyak pilihan usai menyelesaikan studi.

Para wisudawan bisa memilih menjadi pegawai negeri, swasta, berwirausaha maupun yang lainnya.

Meksi begitu perlu diketahui bahwa ancaman pengangguran masih mengintai. Menurut data statistik 2019, ada kenaikan pengangguran dari para sarjana, apalagi di tengah pandemi seperti saat ini. Ada sekitar 2,8 juta pekerja yang terdampak dengan adanya Covid 19.

Maka para sarjana perlu menyiapkan berbagai skill agar bisa bertahan di tengah era disrupsi. Logika berpikir yang baik adalah salah satunya. Adapula kreativitas dan problem solving yang nantinya bisa menopang para wisudawan.

"Menurut survey yang saya temukan, ada kemampuan lain yang harus dimiliki. Beberapa di antaranya work ethic, collaboration, good communication, social responsibility, critical thinking serta problem solving,'' tandas Syafri. [mut]

GELANGGANG

Kirim 17 Atlet, Karateka Tuban Borong 22 Medali di AKM CUP Tuban, Bhirawa Sebanyak 17 atlet karate dari Perguruan BKC dan Puslatkab KONI Kabupaten Tuban, berhasil memborong total 22 medali diajang Academy Karate Matronji (AKM) Cup 1 di Singosari, Malang pada 2 hingga 3 April, lalu. Pelatih BKC Tuban, Deby Frendi Kurniawan, saat dikonfirmasi mengatakan, dalam kejuaraan tersebut ia memberangkatkan 17 atlet BKC Tuban dan 2 atlet Puslatkab.

"Alhamdulillah, dengan 17 atlet kami mampu menggondol tujuh emas, delapan perak dan tujuh perunggu yang dibagi menjadi dua yaitu kelas khusus pelajar SD, SMP dan SMA serta kelas Open yaitu usia dini, pra pemula, pemula, kadet, junior dan senior,'' kata Deby Frendi Kurniawan (5/4).

Menurut Deby, AKM Cup 1 banyak diikuti atlet dari berbagai daerah di Jawa Timur sebagai ajang try out atlet proyeksi Porprov dari daerah masing - masing peserta, seperti Kab Malang, Kota Malang, Lumajang, Blitar, Banyuwangi, Sidoarjo.

"Total perserta yang tergabung dalam kejuaraan ini sebanyak 226 atlet, dan jumlah kelas yang dipertandingkan sebabyak 296 kelas,'' jelas Deby. Meski dilakukan ditengah pandemi, pelaksanaan kejuaraan tetap mengunakan Protokol Kesehatan (Prokes) dengan ketat. [hud]

JATIM MEMBANGUN Jokowi Teken Inpres Seluruh Elemen Pemerintahan Dukung BPJS Ketenagakerjaan Selasa Pahing, 6 April 2021

Halaman 8

Jakarta, Bhirawa Implementasi program jaminan sosial ketenagakerjaan oleh BPJS Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK) kembali mendapat amunisi baru, pasalnya Presiden RI, Joko Widodo, telah mengesahkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Jamsostek).

Inpres 2/2021 ini ditujukan kepada seluruh elemen pemerintahan, yakni 19 Menteri, Jaksa Agung, 3 Kepala Badan termasuk Ketua DJSN tingkat pusat, 34 Gubernur, 416 Bupati dan 98 Walikota yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia.

Presiden Jokowi menginstruksikan agar semua pihak mengambil langkah yang diperlukan sesuai tugas dan wewenang masing-masing dalam mendukung implementasi

program Jamsostek, seperti membuat regulasi pendukung termasuk pengalokasian anggaran masing-masing.

Dalam inpres tersebut presiden menegaskan bahwa seluruh pekerja penerima upah, bukan penerima upah, Pekerja Migran Indonesia, serta pegawai pemerintah non aparatur sipil negara dan penyelenggara pemilu harus didaftarkan menjadi peserta BPJAMSOSTEK. Sedangkan upaya penegakan ke-

patuhan kepada badan usaha atau pemberi kerja, termasuk menjatuhkan sanksi jika ada yang terbukti tidak patuh dalam mengimplementasikan

program Jamsostek menjadi tugas Jaksa Agung yang juga termasuk sebagai pelaksana Inpres 2/2021 tersebut.

Presiden Jokowi secara khusus

juga meminta Menko PMK untuk memberikan laporan pelaksanaan inpres secara berkala setiap 6 bulan.

Direktur Utama BPJAMSOSTEK, Anggoro Eko Cahyo, menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Presiden Joko Widodo serta menyambut baik Inpres ini serta akan memastikan seluruh jajarannya untuk berkoordinasi secara proaktif juga berkolaborasi dengan seluruh Kementerian/Lembaga dan pimpinan daerah serta Kejaksaan Agung untuk mengawal implementasinya.

BPJAMSOSTEK segera bergerak mempersiapkan sistem administrasi, prasarana dan sarana yang dibutuhkan serta seluruh personil BPJAMSOSTEK untuk berkoordinasi dan berkolaborasi dengan stakeholder di seluruh Indonesia “Ini pekerjaan besar bagi kita se-

mua. Kami juga memastikan telah menyelesaikan semua pekerjaan rumah kami, seperti meningkatkan pelayanan dengan mengedepankan digitalisasi. Juga terus memberikan edukasi kepada seluruh masyarakat, termasuk di dalamnya stakeholder pemerintahan," tegasnya.

Anggoro menambahkan bahwa sosialisasi masif dipandang perlu karena pengetahuan mengenai Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dan BPJAMSOSTEK sebagai lembaga penyelenggaranya harus terus dijaga konsistensinya.

“Semoga dengan adanya Inpres ini dapat menjadi titik terang perkembangan jaminan sosial ketenagakerjaan yang menyeluruh dan merata bagi seluruh pekerja Indonesia dalam mencapai kesejahteraan,” pungkas Anggoro. [geh]

KELANA JATIM

Bupati Minta OPD di Sidoarjo Bisa Kerja Sama Dengan PKK Sidoarjo, Bhirawa Ny Sa'adah Ahmad Mudhlor Ali, Senin (5/4) kemarin, dilantik oleh Bupati Sidoarjo, Ahmad Mudhlor Ali, sebagai Ketua Tim Penggerak PKK Kab Sidoarjo, masa bhakti 2021 -2024, di Pendopo Delta Wibawa.

Sedangkan sebagai Wakil Ketua I, Ny dr Sriatun Subandi, Wakil Ketua II, Ny Endang Widowati Ahmad Zaini dan Wakil Ketua III, Ny Vony Ari Suryono.

Pelantikan yang juga bersamaan dengan peringatan Hari Kesatuan Gerak PKK ke-49 itu, dihadiri oleh Ketua TP PKK Kecamatan dan perwakilan TP PKK desa. Serta dihadiri Kepala OPD Sidoarjo terkait, diantaranya Dinas PMD, Dinas P3AKB, Dinas Kesehatan dan Dinas Koperasi Usaha Mikro Kab Sidoarjo.

Bupati Ahmad Mudhlor, sebagai pembina TP PKK Sidoarjo mengharapkan supaya kegiatan program kerja PKK harus bisa dirasakan oleh keluarga. Sehingga tujuan utama PKK untuk kesejahteraan keluarga bisa dicapai.

"Untuk kelancaran program kerja PKK di Kab Sidoarjo, saya minta supaya OPD bisa membantunya secara sinergis. Karena ini demi kebaikan kita bersama. Demi pembangunan Kab Sidoarjo. Maka kalau sampai ada OPD yang tidak bisa bekerja sama dengan PKK, akan saya black list," ujarnya.

Dalam sambutannya, Ny Saadah Ahmad Mudhlor, mengajak warga Kab Sidoarjo membantu warga Sidoarjo yang masih hidup dalam kekurangan.

"Lewat kegiatan PKK ini, ayo kita mulai. Supaya masyarakat diluar sana, yang masih butuh uluran tangan kita bisa bantu," katanya semangat.

Dirinya juga mengajak agar dalam masa pandemi Covid-19 ini , keluarga di Kab Sidoarjo tetap terus menjaga kesehatan anggota keluarganya. Dengan senantiasa melakukan protokol kesehatan dan melakukan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS).[kus]

Bulan April Masyarakat Diminta Tetap Waspada Cuaca Ekstrim Kabupaten Blitar, Bhirawa Meskipun memasuki bulan April, Pemerintah Kabupaten Blitar melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Blitar tetap meminta masyarakat untuk waspada cuaca ekstrim.

Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Blitar, Achmad Cholik mengatakan berdasarkan rilis Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG), pada bulan April 2021 diramalkan masih terjadi cuaca ekstrem di beberapa daerah di Jawa Timur termasuk Kabupaten Blitar.

“Sehingga kami mengimbau kepada masyarakat untuk tetap waspada terkait informasi tersebut,” kata Achmad Cholik.

Lanjut Achmad Cholik, berdasarkan informasi yang diterimanya selama 30 hari kedepan masih berpeluang terjadi hujan deras bercampur angin kencang, disamping itu hampir seluruh Kecamatan di Kabupaten Blitar berpotensi terdampak bencana alam seperti pohon tumbang, tanah longsor, banjir maupun gelombang laut tinggi.

“Masyarakat diminta tetap berhati-hati, karena peningkatan curah hujan datangnya secara tiba-tiba maka perlu diwaspadai supaya tidak sampai menimbulkan korban jiwa,” jelasnya.

Selain itu dikatakan Achmad Cholik, untuk mengantisipasi himbauan dari BMKG, pihaknya juga telah menyiagakan sejumlah personel yang siap dikontak setiap saat.

“Untuk itu, jika ada kejadian masyarakat juga bisa langsung menghubungi BPBD agar mendapatkan pertolongan pertama,” imbuhnya. [htn]

Suasana pelantikan JPTP, administrator, pengawas, kasek, dan guru oleh Wali Kota Batu Drwaea Hj Dewanti Rumpoko MSi bertempat di Graha Pancasila gedung Balai Kota Batu, Senin (5/4).

Mutasi dan Lantik 246 ASN, Dewanti Tuntut Kreativitas dan Inovasi Kota Batu,Bhirawa Senin (5/4), bertempat di Graha Pancasila gedung Balai Kota Among Tani, Wali Kota Batu Dra Hj Dewanti Rumpoko MSi melantik sebanyak 246 Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemkot Batu.

Dari jumlah tersebut terdapat sebanyak 44 Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP), Administrator, dan Pengawas yang dimutasi dalam jabatan baru. Selain itu juga ada pegawai CPNS yang kemarin ikut dilantik menjadi PNS atau ASN. Secara khusus, Dewanti memberi pesan kepada CPNS yang kemarin telah dilantik menjadi PNS. Diharap-

kan mereka yang dilantik menjadi PNS bisa menunjukkan dedikasi dan loyalitas tinggi dalam bekerja menjadi abdi negara.

"Dituntut juga kepada mereka untuk memiliki kreatifivitas dan inovasi yang bisa memberikan dampak kepada meningkatnya kesejahteraan masyarakat,"pesan Dewanti, Senin (5/4).

Adapun kepada para pejabat yang dilantik, Dewanti meminta untuk lebih memperhatikan penerapan sistem keuangan daerah agar ke depan bisa berjalan lebih optimal. Untuk itu kepada para Kepala Dinas (OPD), Kepala Bidang, dan para Kepala Sekolah yang kemarn dilantik agar

bisa segera menyesuaikan diri dan melakukan kordinasi.

Diketahui, ada dua kepala OPD yang kemarin ikut dimutasi dan dilantik. Pertama adalah Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Drs Erwan Puja Fiatno yang kemarin dimutasi dan dilantik menjadi Asisten Perekonomian dan Pembangunan.

Kedua adalah Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi, Muhammad Agoes Mahmoedi yang dimutasi menjadi Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol).

Kemudan terhadap dua jabatan yang ditinggalkan untuk sementara akan diisi oleh Pelaksana Tugas (Plt).

Dua kursi yang kosong ini akan dilaksanakan open bidding atau lelang jabatan. Tidak ada syarat khusus kepada ASN yang berminat ikut lelang jabatan.

"Yang boleh ikut open bidding tidak harus memiliki pertemanan dengan bu wali kota ataupun pak Sekda.

Semua yang memenuhi syarat bisa ikut open bidding,"tegas Dewanti.

Selain JPTP, administrator, dan pengawas, Wali kota kemarin juga melantik sebanyak 175 guru menjadi ASN. Kemudian ada 14 guru ASN, kemarin dipercaya untuk menduduki kursi Kepala Sekolah (Kasek), mulai dari jenjang SD, SMP, dan SMA.[nas]

Minta Tambahan Jargas, Pemkot Pasuruan Kirim Surat ke Kementrian ESDM Pasuruan, Bhirawa Pemkot Pasuruan mengirim surat ke Kementrian ESDM untuk meminta tambahan jaringan gas (jargas) bumi rumah tangga di Kota Pasuruan.

Tambahan jaringan gas bumi tersebut dinilai sangat membantu masyarakat. Selain harganya yang murah, bersih dan dari segi keamanan atau safetynya juga terjaga.

"Kami minta tambahan sekitar 20.000 jaringan. Surat permohonan ini kami kirimkan ke Kementrian ESDM untuk menambah jumlah jaringan gas yang dibangun untuk rumah tangga di Kota Pasuruan," ujar Wali Kota Pasuruan, H Saifullah Yusuf, Senin (5/4).

H Saifullah Yusuf Wali Kota Pasuruan

Diketahui, pembangunan jaringan distribusi gas untuk rumah tangga merupakan salah satu program prioritas nasional yang bertujuan untuk

diversifikasi energi, pengurangan subsidi, penyediaan energi bersih.

Di sisi lain, murah serta program komplementer konversi minyak tanah ke Liquefied Petroleum Gas (LPG) untuk percepatan pengurangan penggunaan minyak bumi.

Tahun 2021 Kota Pasuruan memperoleh bantuan pemasangan jaringan gas bumi untuk rumah tangga sebanyak 7.004 SR (Sambungan Rumah).

Itu tersebar di Kelurahan Kandangsapi 346 SR, Kelurahan Pekuncen 415 SR, Kelurahan Petamanan 695 SR, Kelurahan Purutrejo 958 SR, Kelurahan Wirogunan 629 SR, Kelurahan Tembokrejo 1.198 SR. Kelurahan Sekarga-

dung 267 SR, Kelurahan Bakalan 288 SR, Kelurahan Krampyangan 511 SR, Kelurahan BugulKidul 1.697 SR. Pejabat nomer satu di Kota Pasuruan ini berharap usulan untuk menambah kuota jargas itu mendapatkan perhatian dari Kementrian. Pihaknya juga memastikan jika program nasional akan berjalan sukses di Kota Pasuruan.

"Saya akan membantu selama proses pemasangan jaringan gas ini. Saya akan minta RT, RW, Kelurahan ikut mengawal betul agar progam ini sukses dan tidak ada kendala. Pak Dandim dan Pak Kapolres juga sudah siap memback up untuk ikut mensukseskan program ini," urai Gus Ipul. [hil]

Antusiasme Vaksinasi Covid-19 Di Kampung Halaman Bupati Jombang Cukup Tinggi Jombang, Bhirawa Antusiasme peserta vaksinasi Covid-19 di Desa Tambakrejo, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang yang merupakan kampung halaman Bupati Jombang, Hj Mundjidah Wahab, tergolong cukup tinggi, Senin siang (05/04).

Hal ini bisa dilihat dari jumlah jatah vaksinasi di desa tersebut sebanyak 500 orang, pada siang harinya, telah datang sebanyak 250 lebih orang yang telah mengikuti vaksinasi Covid-19 yang dilaksanakan di kantor desa setempat.

Bahkan, saat sejumlah wartawan meliput di lokasi, sejumlah orang yang terdaftar sebagai penerima vaksinasi masih terus berdatangan siang itu. Sejumlah tenaga kesehatan tampak melakukan pemeriksaan hingga melakukan vaksinasi kepada para penerima vaksinasi.

Kepala Desa Tambakrejo, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang, Moh Nasir Fadlillah mengungkapkan, sasaran vaksinasi di desanya ini yakni untuk kalangan tokoh masyarakat, ketua RT dan

RW, Lansia, dan pekerja luar kota, serta perangkat desa.

Dia menjelaskan, selama pelaksanaan kepada 250 orang lebih dari pagi hingga siang, tidak ditemui kendala yang berarti.

"Datanya, yang kami data ini kan melalui RT. Selisih empat hari, kita harus melakukan vaksinasi," ungkapnya.

Dia mengatakan, pada proses vaksinasi ini, juga tidak ditemukan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI).

Sementara, vaksin yang digunakan pada pelaksanaan vaksinasi Covid19 di Desa Tambakrejo ini sendiri merupakan Vaksin AstraZeneca.

"Cuma ada warga yang trauma terhadap jarum suntik. Tapi habis divaksin, 'maturnya' (katanya) 'ndak' terasa. Dipikir belum divaksin, tern-

yata sudah divaksin, alhamdulilah beliaunya tidak apa-apa. Cuma awalnya saja, beliaunya kayaknya ada trauma jarum suntik," tuturnya.

Disinggung lebih lanjut jika ke500 orang seluruhnya datang untuk mendapatkan vaksinasi, apakah semuanya bisa terlayani pada hari tersebut, dia menjelaskan, akan bisa dilayani seluruhnya.

"Karena kami juga sudah menyiapkan snack dan air mineral. Khawatir warga datang ke balai desa belum makan. Jadi kami sudah mengantisipasi, sudah menyiapkan semuanya," jelasnya.

Agar para penerima vaksinasi antusias datang, sambung Kades Moh Nasir Fadlillah, pihaknya sebelumnya melakukan sosialisasi untuk meyakinkan mereka bahwa, vaksin tersebut aman dan halal.

"Karena kami ada arahan itu, amannya itu dari pemerintah pusat, halalnya itu dari MUI. Jadi kami bisa meyakinkan warga kalau vaksinasi ini aman dan hala," tandasnya.

Sebelumnya, pada vaksinasi Covid-19 merek AstraZeneca sudah di-

jalankan di Jombang sejak pelaksanaanya secara massal di Pendopo Kabupaten Jombang yang dipantau langsung Presiden RI, Ir. H. Joko Widodo pada Senin (22/03) yang lalu. Saat itu, vaksinasi diperuntukkan bagi para tokoh agama dan tokoh masyarakat. Salah satu yang mengikuti vaksinasi AstraZeneca pada waktu itu yakni, Bupati Jombang, Hj Mundjidah Wahab.

"Alhamdulilah, saya terakhir kalinya (yang divaksin), setelah semua selesai vaksinasi," kata Bupati Mundjidah Wahab diwawancarai pada, Kamis (25/03) yang lalu.

Bupati Mundjidah Wahab menilai, Vaksin AstraZeneca secara umum tidak ada masalah. Tidak hanya Majelis Ulama Indonesia saja, tapi lembaga Bathsul Masail Nahdlatul Ulama juga sudah menyatakan vaksin tersebut halal dan aman untuk digunakan. Bahkan, kata Bupati Jombang, Presiden Joko Widodo bersama Menteri Kesehatan setelah dari Jombang juga melakukan vaksinasi 100 kiai di

arif yulianto/bhirawa

Kepala Desa Tambakrejo, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang, Moh Nasir Fadlillah mendampingi warganya yang divaksin. Desa Tambakrejo ini merupakan kampung halaman Bupati Jombang, Hj Mundjidah Wahab, Senin siang (05/04).

kantor PWNU Jawa Timur.

"Sudah terjawab (aman). Di Jombang tidak ada masalah, kita yakinkan dari yang pertama sampai sekarang ini tidak banyak yang mempersoalkan, karena ke depan

macam-macam (vaksin). Karena sebelum masuk ke Indonesia, (vaksin) sudah dilakukan penelitian, laboratorium, dan ada label serta penjelasannya secara rinci," jelas Bupati Mundjidah Wahab saat itu.[rif]

JATIM MEMBANGUN

Selasa Pahing, 6 April 2021

Halaman 9

Setelah Lebaran Harus Ada Perubahan Arus Lalu Lintas Situbondo,Bhirawa Jajaran Forkopimda bersama Satlantas Polres Situbondo dan Dinas Perhubungan (Dishub) mengadakan rapat koordinasi (rakor) guna membahas perubahan arus lalu lintas di sepanjang jalan protokol Kota Situbondo, Senin (5/4).

Dari hasil pertemuan Forum Lalu Lintas itu disepakati perubahan arus lalu lintas dalam Kota ditarget rampung setelah perayaan idul fitri Mei 2021 mendatang.

Menurut Kasat Lantas Polres Situbondo, AKP Anindita Harcahyaningdyah, Forkopimda sepakat setelah hari raya Idul Fitri 1442 H, pembahasan perubahan lalu lintas harus

sudah selesai. Ini penting, kata Anindita, untuk menekan angka pelanggaran dan kecelakaan di Kabupaten Situbondo agar semakin menurun.

“Ya persiapan perubahan sejumlah jalur lalu lintas nanti akan dibuat menjadi dua arah,” jelas Anindita.

Masih kata Anindita, rencana perubahan jalur lalu lintas diantaranya meliputi Jalan Ahmad Yani, Jalan Basuki Rahmat

dan Jalan Pemuda. Khusus untuk Jalan Irian Jaya, urai Anindita, juga akan dilakukan perubahan mulai dari alun-alun diperbolehkan melintas ke arah timur.

“Ya nanti boleh pengguna kendaraan memasuki Jalan Irian Jaya dari arah barat. Nanti kami akan membentuk tim bersama Dishub dan Forum lalu lintas yang lain. Ini juga harus disurvei dahulu ke lapangan bersamasama dengan tim rekayasa lalu

lintas,” tegas Kasat Lantas AKP Anindita Harcahyaningdyah.

Anindita menambahkan, terkait kendaraan berat juga akan dievaluasi ulang karena saat ini masih membutuhkan aspek penting yang lain agar saat pelaksanaan dibelakang hari berjalan dengan maksimal.

“Setelah nanti selesai disurvei ke lapangan tim Forum Lalu Lintas Kabupaten Situbondo akan mengadakan pem-

bicaraan ulang sehingga setelah hari raya Idul Fitri sudah mulai ada perubahan,” jelas Kasat Lantas Anindita.

Terpisah, Bupati Situbondo Karna Suswandi melalui Sofwan Hadi, Plt Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setdakab Situondo mengatakan, rekayasa lalu lintas ini dilakukan mengacu pada hasil analisa dan bertujuan untuk meningkatkan ke-

selamatan dan pertumbuhan ekonomi masyarakat Situbondo agar lebih sejahtera.

“Ada tujuan yang ingin dicapai dari rekayasa lalu lintas ini diantaranya untuk kesejahteraan masyarakat dan menambah unsur estetika serta keindahan Kabupaten Situbondo,” pungkas pria yang kini menjabat Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Situbondo itu. [awi]

KELANA JATIM

Korem 084/BJ Gelar Komsos AGHT Guna Mencegah Konflik Sosial Surabaya, Bhirawa Korem 084/Bhaskara Jaya (BJ) terus berupaya menciptakan kondusivitas wilayah teritorialnya. Dengan komunikasi sosial (komsos) Ancaman Gangguan Hambatan dan Tantangan (AGHT), berguna untuk mengantisipasi terjadinya konflik sosial.

Komsos yang digelar di Aula Makorem 084/BJ, Senin (5/4) ini melibatkan beberapa komponen masyarakat di wilayah teritorialnya. Dengan mengedepankan protokol kesehatan (prokes), komsos ini sekaligus sebagai sarana menjalin sinergitas TNI AD dengan masyarakat (rakyat).

“Negara kita ini rentan akan konflik sosial. Bahkan bisa membahayakan persatuan dan kesatuan yang terwujud dengan baik.

Dengan adanya komsos ini, masyarakat bisa melaporkan apabila ada gejolak sosial di masyarakat,” kata Ketua Tim Penyuluhan AGHT dari Pusintelad, Kolonel Inf Wahyu.

Konflik vertikal dan horizontal, sambung Wahyu, bisa diantisipasi dengan peran serta masyarakat. Keterlibatan komponen masyarakat ini mampu memberikan manfaat Korem. Terutama terbentuknya sinergitas untuk meminimalisir terjadinya suatu konflik sosial yang terjadi di masyarakat.

“Menjaga persatuan dan kesatuan itu bukan hanya tugas aparat TNI-Polri. Melainkan peran serta masyarakat sangat penting dalam hal itu,” tegasnya.

Hal senada diungkapkan Kasi Intel Korem 084/BJ, Letkol Inf Herry Riana Sukma. Pihaknya menambahkan, aparat Intelijen memiliki peranan dalam menangkal terjadinya suatu ancaman konflik sosial. Diungkapkan, peran aktif Apkowil dan unsur Intelijen disuatu wilayah mampu memonitor setiap masyarakat setempat.

“Intinya, semua unsur harus bersinergi dalam menjaga dan menciptakan keamanan dan kenyamanan. Serta meningkatkan persatuan dan kesatuan yang sudah terjalin dengan baik,” pungkasnya. [bed]

Perum Jasa Tirta (PJT) I yang turut mengikutsertakan ratusan pekerjanya untuk menerima vaksinasi yang dipusatkan di Grand City, Surabaya.

Jasa Tirta I Dukung Sentra Vaksinasi Covid-19 Bersama BUMN di Surabaya Surabaya, Bhirawa Upaya Kementerian BUMN dalam percepatan program vaksinasi Covid-19 terus mendapatkan dukungan dari pelbagai pihak. Salah satunya dari Perum Jasa Tirta (PJT) I yang turut mengikutsertakan ratusan pekerjanya untuk menerima vaksinasi yang dipusatkan di Grand City, Surabaya.

“Pelaksanaan vaksinasi Covid-19 untuk insan Perusahaan Umum Jasa Tirta I adalah langkah penting dalam memerangi persebaran virus ini,” kata

Dirut PJT I, Raymond Valiant Ruritan saat dikonfirmasi, Senin (5/4).

Menurutnya, PJT I sebagai perusahaan BUMN yang bertugas mengoperasikan infrastruktur pengairan dan memberi pelayanan di bidang sumber daya air memang memerlukan vaksinasi.

“Diharapkan (karyawan PJT I) bisa bekerja lebih optimal dan dapat lebih menangkal virus ini,” jelasnya.

Tak hanya karyawan PJT I, Raymond pun turut menjadi peserta yang menerima vaksinasi pada hari Ming-

gu (3/4/2021). Ia pun menyampaikan terima kasih atas perhatian Kementerian BUMN pada pemenuhan vaksinasi untuk insan perusahaan.

“Semoga ini benar-benar bermanfaat bagi peningkatan daya tahan para pelayan masyarakat,” ungkapnya.

Pelaksanaan Sentra Vaksinasi Bersama (SVB) BUMN telah berlangsung di tiga kota besar. Setelah Jakarta dan Semarang, kini giliran Surabaya menjadi lokus SVB BUMN untuk wilayah Jatim. SVB dipusatkan di Kompleks Grand

City Mall Surabaya untuk melayani para warga lanjut usia atau lansia, serta karyawan BUMN khususnya di wilayah Jawa Timur. Pelaksanaan dibuka selama dua bulan, mulai 28 Maret 2021 lalu hingga 28 Mei 2021 mendatang.

SVB BUMN di Surabaya dibuka langsung oleh Menteri BUMN Erick Thohir, Minggu (28/3/2021). Kegiatan ini merupakan bentuk dukungan BUMN untuk mempercepat vaksinasi, terutama di kota besar, yang penduduknya juga padat. [rac]

Kapolres Bojonegoro, AKBP Eva Guna Pandia, pada Senin(5/4), kembali memberikan penghargaan kepada beberapa Kades dan Ketua RT, atas partisipasi dan kerjasamanya dalam rangka percepatan penanganan COVID19.

dalam menangani percepatan COVID-19,” ucap AKBP EG Pandia.

Kapolres menuturkan bahwa saat ini Kabupaten Bojonegoro sudah terbentuk 430 Kampung Tangguh Semeru dan Posko PPKM Skala Mikro.

Pihaknya berharap, dengan adanya program Kampung Tangguh Semeru dan Posko PPKM Skala Mikro tersebut agar menjadi terobosan atau inovasi untuk mengurangi angka kasus COVID-19 di level paling bawah, yakni keluarga atau tingkat RT. Pihaknya berpesan agar keberadaan dan peran aktif Posko PPKM Skala Mikro yang sudah berjalan dengan baik untuk tetap dipertahankan.

“Kepada para garda terdepan atau gugus tugas COVID-19, agar terus ditingkatkan pengecekan, deteksi dini, dan tindakan cepat kepada warga yang terdampak kasus COVID-19, terutama wilayah yang masuk kategori zona merah,” kata Kapolres.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Pejabat Utama Polres Bojonegoro, para Kapolsek jajaran, Perwira staf dan anggota Polres Bojonegoro. [bas]

Kapolres Berikan Penghargaan Kinerja Para Kades dan Ketua RT dalam Menangani COVID-19 Istimewa

komunikasi sosial Ancaman Gangguan Hambatan dan Tantangan (AGHT) di Aula Makorem 084/BJ, Senin (5/4).

Uji Klinis Vaksin Covid-19 Bagi Anak Tunjukkan Hasil Aman dan Efektif Probolinggo, Bhirawa Pembelajaran Tatap Muka (PTM) yang akan dilaksanakan sebelum Juli 2021 membuat beberapa kekhawatiran dari wali siswa. Apakah anak-anak aman untuk bersekolah? Mereka berharap vaksin untuk anak usia sekolah sudah ada.

“Selain untuk kesehatan anak, vaksinasi diharapkan juga dapat menunjang pelaksanaan pembelajaran tatap muka,” kata Juru Bicara Ketua Pelaksana Satgas Penanganan Covid-19 Kabupaten Probolinggo dr. Dewi Vironica, Senin (5/4) Menurut Dewi, beberapa uji klinis vaksin anak sedang dilaksanakan dan sudah ada uji klinis yang menunjukkan hasil yang aman dan efektif. Vaksin Covid-19 pada anak sangat penting karena dari bukti penelitian terbaru menyatakan bahwa 1 dari 3 anak dengan Covid-19 yang dirawat inap berisiko masuk ICU. “Disamping itu, risiko Multisystem Inflammatory Syndrome (MIS-C) akibat Covid-19 pada anak. Apalagi sejak akhir tahun 2020, terdapat peningkatan kasus Covid-19 dikelompok usia 2-10 tahun dan 10-16 tahun, bahkan melebihi kelompok usia lain,” jelasnya.

Dewi menerangkan adanya press release dari Pfizer, yang menyatakan bahwa vaksin Pfizer terbukti efektif dan aman untuk remaja usia 12-15 tahun. Dengan Efikasi 100% dan hingga saat ini belum ada masalah keamanan dan efek samping serius dari vaksin Pfizer. “Kadar antibodi yang terbentuk tidak berbeda dengan dewasa muda yang mendapatkan vaksin,” terangnya.

Lebih lanjut Dewi menjelaskan beberapa produsen vaksin Covid-19 lain seperti Sinovac, AstraZeneca, Moderna serta Novavax juga sedang melakukan uji klinis terhadap anak-anak tetapi belum ada data detail atau bukti efikasi pada anak yang dipublikasikan. [Wap]

Bojonegoro,Bhirawa Kapolres Bojonegoro, AKBP Eva Guna Pandia, pada Senin(5/4), kembali memberikan penghargaan kepada beberapa Kepala Desa (Kades) dan Ketua Rukun Tetangga (RT), atas partisipasi dan kerjasamanya dalam rangka percepatan penanganan COVID-19.

Penghargaan tersebut diserahkan langsung Kapolres Bojonegoro, AKBP EG Pandia, dalam apel pagi sekaligus pemberian reward di halaman Mapolres Bojonegoro, sebagai apresiasi Polres Bojonegoro kepada Kades dan Ketua RT yang sudah mendirikan Posko PPKM Mikro dan telah difungsikan sebagai mana mestinya dalam menangani COVID-19, sehingga dapat memotivasi desa yang lain.

Adapun penerima penghargaan tersebut masing-masing Kades Balongrejo Kecamatan Sugihwaras, Suyanto, Kades Jumput Kecamatan Sukosewu, Ibtiyatun, S.A.P., Kades Kabalan Kecamatan Kanor, Moch Slamet, Kades Pungpungan Kecamatan Kalitidu, Slamet Hari Hadi, Kades Kepoh Kidul Kecamatan Kedungadem, Samudi, Ketua RT. 09/04 Desa Sumberejo Ke-

camatan Sumberejo, Suyanto.

Kapolres Bojonegoro menyampaikan ucapan terima kasih kepada para Kades dan Ketua RT atas terbentuknya Kampung Tangguh Semeru dan Posko PPKM Skala Mikro sebagai upaya percepatan penanganan COVID-19.

Menurut Kapolres, adanya Kampung Tangguh Semeru dan Posko PPKM Skala Mikro merupakan kolaborasi dan kerjasama tiga pilar yang berada di desa

masing masing, untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19.

Selain itu, dengan adanya Kampung Tangguh Semeru bisa mandiri dan tangguh dalam hal ketahanan pangan, ketahanan kesehatan, ketahanan pendidikan, ketahanan keamanan, dan sekaligus sebagai sumber informasi.

“Kami sampaikan terimakasih kepada penggerak Kampung Tangguh Semeru dan PPKM Skala Mikro

Dandim 0815/Mojokerto Pimpin Tradisi Pelepasan Kasdim 0815 Mojokerto. Bhirawa Setelah mengabdi selama dua tahun 23 hari sebagai Kepala Staf Kodim 0815/Mojokerto, Mayor Inf M. Jenal Arifin, kini mengakhiri masa dinas, Masa Persiapan Pensiun (MPP), yang ditandai dengan Tradisi Pelepasan yang dipimpin Dandim 0815/Mojokerto Letkol Inf Dwi Mawan Sutanto, S.H., di Ruang Data Makodim 0815, Senin (5/4).

Pada kegiatan ini selain melepas Kasdim 0815/ Mojokerto Mayor Inf M. Jenal Arifin, juga melepas satu orang Pama yang memasuki MPP, yakni Kapten

Inf Mujiono yang terakhir menjabat Danramil 0815/01 Prajurit Kulon Kota Mojokerto.

Dandim 0815. Mojokerto, Letkol Inf Dwi Mawan Sutanto, S.H., pada kesempatan tersebut, menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas dedikasi dan loyalitas Mayor Inf M. Jenal Arifin selama mengabdi dan menjabat Kepala Staf Kodim 0815/Mojokerto selama dua tahun lebih. Pun demikian kepada Kapten Inf Mujiono atas dedikasi dan loyalitasnya selama mengabdi di Satuan Kodim 0815/ Mojokerto.

“Atas nama pribadi dan Komando, saya Letkol Dwi Mawan Sutanto, S.H., Komandan Kodim 0815/Mojokerto, mengucapkan terima kasih atas dedikasi dan loyalitas Mayor Inf M. Jenal Arifin selama bertugas dan menjabat Kasdim 0815/Mojokerto serta Kapten Inf Mujiono yang terakhir menjabat Danramil 01/Pralon”, ucapnya.

Ucapan terima kasih juga disampaikan Letkol Inf Dwi Mawan kepada Ny. Rahayu Jenal Arifin dan Ny. Mujiono yang telah dengan setia mendampingi dan memotivasi suami selama bertugas di Satuan Kodim 0815/Mojokerto. [ min]

Ketua PYKB Jatim Lakukan Kunjungan Kerja di Trenggalek Sekda Trenggalek, Ir. Joko Irianto, M.Si., beberkan peran Polres Trenggalek, dalam penanganan Covid 19 di daerahnya saat menyambut kunjungan kerja Ketua Pengurus Yayasan Kemala Bhayangkari (PYKB) Jawa Timur, Ully Nico Afinta, Senin (5/4).

Menurut Sekda Joko Irianto, pada bulan Januari hingga Februari gahun 2021, Trenggalek merupakan daerah rawan. Pasalnya pada bulan itu Trenggalek masuk zona merah Covid 19.

“Karena pada waktu itu tambahan kasus positif harian cukup besar,” terang putra mantan Bupati Trenggalek ini, menyampaikan alasan kenapa masuk zona merah.

Waktu itu kasus penyebaran Covid-19 di Trenggalek cukup melejit,

dikarenakan traching besar-besaran dilakukan kepada kontak erat maupun orang-orang yang beresiko tertular karena memiliki penyakit penyerta. Traching besar-besaran dilakukan, karena Pemkab Trenggalek tidak ingin kecolongan, sehingga kasus tidak terkendali.

Berkat peran serta Polri dan TNI, lanjut Sekda Joko, melalui strategistragi yang diusulkan dan disinergikan, penambahan kasus harian terus melandai.

Tingkat kesembuhan semakin meningkat dan status Trenggalek turun menjadi zona oranye. Lagi-lagi sekda ini menegaskan keberhasilan tersebut berkat peran serta semua lapisan masyarakat diantaranya peran Polres Trenggalek.Dibantu Polres dan Kodim 0806 Trenggalek, Satgas Covid senantiasa mengingatkan masyarakat untuk mematuhi protokol kesehatan melalui operasi yustisi yang digelar.

Selain itu sinergitas menambah ruang isolasi baru sehingga tidak ada warga terkonfirmasi melakukan isolasi mandiri di rumah. Pasalnya ini akan beresiko menciptakan penyebaran cluster keluarga. “Jadi semua yang terkonfirmasi wajib menempati ruang isolasi milik pemerintah,” tegasnya.

Kunjungan Ketua pengurus Yayasan Kemala Bhayangkari Jawa Timur, Ully Nico Afinta ke Trenggalek sendiri untuk bersilaturahmi dengan jajaran di Trenggalek. Selain itu juga untuk meninjau proses pembelajaran tatap muka di Sekolah Luar Biasa (SLB) Kemala Bhayangkari, yang sudah mulai dibuka kembali.

Istri Kapolda Jatim, Irjen Pol Nico Afinta ini ingin meyaksikan secara langsung pembelajaran tatap muka di sekolah yang dinaunginya ini benar-benar aman bagi siswa maupun tenaga pendidik yang ada.

Dalam kesempatan tersebut, Sekda Trenggalek juga tidak lupa meminta dukungan dari Ketua Pengurus YKB untuk pembelajaran tatap

Kasatkorwil Banser Jawa Timur, HM Irsyad Yusuf saat Rakorwil Banser se-Jawa Timur di Hotel Permata Biru, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan, Sabtu (3/4).

Hilmi Husain/ Bhirawa

muka di era pandemi ini. Pasalnya pembelajaran tatap muka di Trenggalek sudah mulai dibuka sebagian, untuk sekolah-sekolah yang

siap dengan sarana dan prasarana pendukung. Termasuk pendidik dan tenaga pendidik yang sudah tervaksinasi, tegasnya. [Wek]

EKONOMI PT Empang Kuningan Salurkan CSR Selama 31 Tahun Selasa Pahing, 6 April 2021

Halaman 10

Situbondo, Bhirawa Sebagai salah satu investor di bidang budidaya tambak ikan di Kota Santri Situbondo, PT Empang Kuningan dikenal paling aktif menyalurkan dana bantuan CSR (coorporate social responsibility) sejak berdiri tahun 1990 silam. Artinya, perusahaan yang juga intens memberikan kontribusi besar pada pajak daerah dan peningkatan asli daerah (PAD) Situbondo itu sudah berhasil menyalurkan dana CSR selama 31 tahun lamanya.

Kepala Seksi (Kasi) Pengawasan Usaha dan Hasil Perikanan pada Dinas Perikanan (Diskan) Kabupaten Situbondo, RBH Fathorrahman MA, mengatakan, bantuan dana CSR PT Embung Kuningan Situbondo diberikan kepada sejumlah kalangan. Diantaranya, sebut Fathorrahman, diberikan kepada karyawan saat ada SHU (sisa hasil usaha) yang sebagian disalurkan berupa bonus.

“Tentunya pemberian CSR itu selain upah atau gaji yang sudah disepakati,” jelas Fathorrahman.

Masih kata Fathorrahman, ada sejumlah persyaratan agar karyawan PT Embung Kuningan mendapatkan CSR. Diantaranya, aku dia, karyawan yang menetap di tambak dengan penyediaan sarana mess, pangan dan sarana transportasi sesuai dengan kemampuan.

sawawi/bhirawa

Tambak budidaya ikan milik PT Empang Kuningan yang ada di Desa Duwet Kecamatan Panarukan Situbondo aktif menyalurkan CSR selama 31 tahun.

Lalu, sambung pria yang juga Ketua BKNU Cabang Situbondo, perusahaan juga menyediakan tempat ibadah bagi yang beragama

Islam.”Perusahaan ini juga menyediakan kamar mandi/WC serta tempat menjemur pakaian yang memadai,” ujar Fathorrahman.

Selanjutnya, tutur Fathorrahman, PT Embung Kuningan juga menyalurkan CSR kepada masyarakat sekitar/Desa setempat yang diterima seluruh warga/keluarga yang ada di dua Dusun. Fathorrahman menambahkan, warga Dusun Gugur dan Dusun Paras yang berjumlah 245 KK juga menerima zakat mal dari perusahaan saat menjelang idul fitri.

“PT Embung Kuningan juga aktif dalam perayaan lokal (hajatan warga) di dua Dusun serta memperbaiki jalan menuju tambak pada musim penghujan. Terakhir juga aktif mengadakan ruwatan lahan setiap bulan yang merupakan kearifan lokal dan keyakinan warga serta mengikuti perayaan PHBI/Nasional yang ada di Desa Duwet,” beber Fathorrahman.

Tak cukup itu, tegas Fathor-panggilan akrab Fathorrahman, PT Embung

Kuningan juga aktif menyalurkan dana CSR di tingkat Kecamatan yang diterima dua orang tenaga keamanan luar (purawairawa anggota Mapolsek Panarukan) serta menyalurkan bantuan materi saat pada saat peringatan hari nasional kepada Forkopimda.

Terakhir, imbuh Fathor, PT Embung Kuningan juga memberikan CSR kepada Kabupaten/Regional berupa partisipasi HUT Proklamasi Kemerdekaan RI dan Harjakasi (Hari Jadi Kabupaten Situbondo) sejak tahun 2015 silam yang dikoordinir oleh Diskan Kabupaten Situbondo.

“Sejak tahun 2012, PT Embung Kuningan juga sering memberikan CSR kepada kelompok pemerhati lingkungan Gina Lestari dengan pola penanaman pohon mangrove yang dipandu Diskan Kabupaten Situbondo,” pungkas Fathor.[awi]

BURSA EKONOMI

Sambut Ramadan, Smartfren Perkuat Jaringan di Jawa Timur Surabaya, Bhirawa Menyambut datangnya bulan Ramadan, PT Smartfren Telecom Tbk (Smartfren) telah menunjukkan kesiapan jaringannya dengan melakukan pengujian di seputaran Kota Surabaya, Bangkalan, Surabaya dan Malang. “Hingga saat ini coverage jaringan Smartfren masih yang paling luas di Jawa Timur jika dibandingan dengan operator telekomunikasi lainnya. Keterjangkauan Smartfren sudah mencapai lebih dari 77 persen dari sebaran populasi penduduk di Jawa Timur, termasuk Malang dan Surabaya,” terang Regional Technical Leader Smartfren East Java Bali Nusra, Suleman Rerung.

Suleman menambahkan seluruhnya adalah sinyal 4G LTE. Komitmen untuk peningkatan kualitas pun terus kami lakukan dengan menambah keterjangkauan tersebut. “Pengujian ini kami lakukan untuk menunjukkan kepada masyarakat pada umumnya, dan pelanggan kami pada khususnya, bahwa Smartfren siap untuk mendukung kelancaran berkomunikasi bagi mereka selama bulan Ramadan 2021. Rute yang kami pilih juga merupakan rute utama yang banyak digunakan selama berada di Malang dan Surabaya,” ujarnya.[riq]

Pola Bisnis Modular Jadi Kunci Daya Saing Baru di Era Digital Malang, Bhirawa Teknologi digital telah hadir di setiap sudut kehidupan. Tren digiitalisasi mempengaruhi perekonomian, mengubah pola transaksi masyarakat, dan mendisrupsi fungsi-fungsi konvensional, termasuk pada sektor keuangan. Tren digitalisasi diikuti dengan era sharing economy dan platform economy, serta pola bisnis yang semakin modular.

Kepala Perwakilan Bank Indonesia (KPw BI) Malang, Azka Subhan Aminurrido mengutarakan, pola bisnis modular menempatkan data sebagai aset sekaligus menjadi kunci daya saing baru di era digital. "Perkembangan digitalisasi menuntut adanya metode pembayaran yang serba cepat, mobile, aman, dan murah," tandas Azka, disela Nonton bareng (nobar) Opening Ceremony yang diselenggarakan oleh Kantor Pusat BI, dari Hotel Tugu Malang (5/4) kemarin.

Lebih lanjut ia menyampaikan transaksi ekonomi dan keuangan digital, terus tumbuh sejalan dengan meningkatnya akseptasi masyarakat untuk berbelanja daring. "Meluasnya pembayaran digital, dan akselerasi digital banking. Tren digitalisasi akan terus berkembang pesat didorong pesatnya digitalisasi, inovasi dan perluasan ekosistem baik secara geografis dan segmentasi," tukasnya.[mut]

KEHILANGAN TULUNGAGUNG HILANG STNK, AG 5230 RBC, a/n. Didik Isdiyanto, Dsn Winong, RT 1/2 Ds. Dono, Sendang - T.Agung No. 7968/IMB/BI-IV/2021

TUBAN HILANG STNK, S-6174-FL. An.Sidik, Jl patimura Gg 7 no 35, Kel Baturetno RT 005/001, Kec Tuban, Kab Tuban No. 7969/IMB/BI-IV/2021 HILANG STNK, S-5042-EZ. An.Ahmad Nurhadi, Ds Grabagan, dsn Klampean RT 005/005, Kec Grabagan, Kab Tuban No. 7970/IMB/BI-IV/2021 HILANG STNK, S-5834-IU. An.Ardi Susanto, Ds Tasikmadu, Dsn Prambatan RT 003/001,Kec Palang, Kab Tuban No. 7971/IMB/BI-IV/2021 HILANG STNK, S-3296-ER. An.Sumiah, Ds Banjaragung,Dsn Gumeng RT 005/ 004, Kec Rengel, Kab Tuban No. 7972/IMB/BI-IV/2021

Alimun Hakim/Bhirawa

Gunernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dan Bupati Lamongan Yuhronur Efendi saat melakukan sidak kebutuhan pokok di pasar.

Dekati Ramadan, Harga Kebutuhan Pokok Stabil Lamongan, Bhirawa Mendekati bulan Suci Ramadan,Disperindag Kab.Lamongan memastikan bahwa harga sembako di Kabupaten Lamongan masih dalam kategori stabil. Bahkan stok beras dalam keadaan melimpah.Hal itu dikarenakan Kabupaten Lamongan sudah masuk masa panen.

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab.Lamongan Moh.Zamroni membeberkan jika harga kebutuhan pokok yang lainya seperti lombok dan telur juga dalam keadaan stabil. "Kemarin kita sudah lakukan sidahk bersama Bupati dan Gubernur Jawa Timur dan alhamdulillah untuk kebutuhan pokok beras

sudah sangat tercukupi hingga hari raya.Bahkan harga lombok yang sempat naik, kini berada dalam harga yang normal," ungkap Zamroni saat dikonfirmasi, Senin (5/4).

Ia mengungkapkan jika Disperindag akan terus memantau kebutuhan pokok dipasaran sampai bulan Ramadhan.Bahkan dirinya akan rajin menggelar operasi ke pasar-pasar.

Hal itu sebagai upaya Pemkab Lamongan untuk menstabilkan harga kebutuhan pokok atau sembako baik beras dan lain - lain. "Kita kan terus memantau dan menggelar operasi pasar, sebagai strategi kita dalam pengendalian harga kebutuhan pokok dipasaran," terangnya.

Sementara itu strategi Pemprov Jatim untuk memaksimalkan penyerapan beras pihaknya akan menggandeng Baznas. Dalam kunjungan kerjanya ke Kabupaten Lamongan, Minggu (4/4) kemarin, Gubernur Jawa Timur Khofifah di dampingi Bupati Yuhronur mengunjungi salah satu titik penggilingan padi milik Gapoktan (Gabungan Kelompok Tani) dan menggelar sidak kebutuhan pokok di pasar. “Menjelang bulan Ramadan ini masyarakat harus merasa aman, bahwa sembako aman stock nya dan harganya stabil. Bahkan harga beras relatif menurun,” tutur Khofifah kemarin.

Kabupaten Lamongan sendiri meru-

pakan penghasil beras terbesar di Jawa Timur, menurut data Kabupaten Lamongan Dalam Angka tahun 2020, produksi padi Lamongan sebesar 1.173 juta ton Gabah Kering Giling (GKG) atau setara 753 ton beras. Sehingga tahun 2020 lalu, Kabupaten Lamongan surplus beras sebesar 564 ton.

“Lamongan produksi tertinggi dari gabah dan beras di Jawa Timur. Oleh karena itu kita akan mengkoordinasikan untuk bisa membantu penyerapan di luar dari pada Bulog. Jadi Pemprov bersama Baznas Propinsi Jawa Timur, mulai hari ini menyerap beras yang di penggilingan-penggilingan terutama milik Gapoktan supaya harga segera stabil.” terangnya.[aha,yit]

Daun Afrika, Kenang-kenangan Warga kepada Satgas TMMD Bojonegoro, Bhirawa Vernonia Amygdalina Del atau yang biasa disebut Daun Afrika adalah tumbuhan semak yang banyak tumbuh subur di depan rumah salah satu warga dilokasi kegiatan program TNI Manunggal Membangun Desa atau TMMD ke- 110 Kodim 0813/ Bojonegoro. Tumbuhan tersebut, diberikan warga kepada anggota Satuan Tugas (Satgas) TMMD untuk kenang-kenangan. "Bibit ini diberikan sebagai kenang-kenangan sebelum anggota Satgas kembali ke satuan masing-masing," ujar Ningsih (50) warga RT 01 Desa Jatimulyo Kecamatan Tambakrejo, Senin (5/4).

Karena, Daun Afrika yang mempunyai banyak manfaat untuk keseha-

tan Sertu Agus dan Kopda Anang berkunjung ke rumah ibu Pamintaningsih RT 01 Desa Jatimulyo. "Kita dikasih bibit dari tumbuhan yang tumbuh subur di halaman rumahnya untuk di tanam lagi," ujar Sertu Agus.

Dirangkum dari berbagai studi, daun Vernonia amygdalina atau yang dikenal sebagai daun afrika termasuk sumber protein, serat (jenis tidak larut air), dan lemak sehat yang cukup tinggi. Selain itu, daun Afrika diperkaya oleh sejumlah mineral penting lainnya seperti zink, kalsium, magnesium, kalium, zat besi, dan natrium. Daun ini juga mengandung vitamin A, vitamin C, vitamin E, dan vitamin B kompleks yang dapat membantu mencukupi kebutuhan harian tubuh.[Pendim 0813/bas]

Daun Afrika, kenang-kenangan warga kepada Satgas TMMD 110 Bojonegoro

Bioskop Buka, Pemkot Surabaya Pastikan Prokes Sesuai Aturan Pemkot Surabaya mulai mengizinkan beroperasinya bioskop-bioskop di Surabaya. Dengan dibukanya bioskop ini, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi meminta dengan sangat agar protokol kesehatan (prokes) diterapkan sesuai aturan.

Cak Eri, sapaan akrab Eri Cahyadi, mengatakan, pembukaan bioskop ini bertujuan untuk menggerakan kembali perekonomian kota. Makanya, dia meminta kepada pengelola bioskop untuk selalu disiplin menerapkan prokes Covid-19. "Kami meminta tolong kepada pengelola untuk menjaga prokesnya masing-masing. Sebab, jika kota ini ingin bergerak perekonomiannya, maka seluruh stakeholder juga harus menjaga kota," katanya, Senin (5/4).

Ia menjelaskan, keinginan untuk memulihkan ekonomi di Kota Pahlawan ini merupa-

kan keinginan bersama-sama.

Makanya, dia berkali-kali meminta agar pengelola bioskop itu turut serta menekan laju penyebaran Covid-19 dengan tetap menjaga prokes.

"Alhamdulillah pembukaan bioskop ini isinya 50 persen. Kita pantau dan alhamdulillah sudah sesuai dengan prokes. Tadi ada anak kecil saya tanya katanya kangen liat bioskop, makanya kita buka ini untuk mengobati rasa kangen itu," lanjut dia.

Tidak hanya itu, mantan kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kota (Bappeko) ini memastikan, sebelum masuk ke

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi saat meninjau protokol kesehatan bioskop di Tunjungan Plaza Surabaya.

dalam gedung bioskop, pengunjung dipastikan telah disemprot disinfektan. Bahkan, saat pulang pun, mereka juga wajib melewati bilik disinfektan. Hal ini

menjadi penting dilakukan supaya ekonomi bergerak dan masyarakat bahagia. "Jadi kita semua saling menghargai, sehingga kota kita jadi adem-ayem

perekonomiannya," jelasnya.

Berdasarkan hasil tinjauannya ke salah satu bioskop di Surabaya, ia memastikan prokes telah dijalankan dengan baik di bioskop

seperti di Tunjunga Plaza. Para penonton juga diminta mengisi data diri dan persetujuan kepatuhan prokes sebelum memasuki gedung bioskop. "Tadi Pak Danrem saran kalau bisa jangan cuma isi data diri secara online, tapi tanda tangan juga. Jadi lebih kuat pernyataannya," urai dia.

Cak Eri menegaskan, kepercayaan ini diberikan kepada pengelola bioskop dan warga Kota Pahlawan. Makanya, dia meminta agar masyarakat saling mendukung dan patuh demi menjaga kesehatan serta menggerakkan roda perekonomian agar tidak berhenti. "Kami percaya rakyat Surabaya, rakyat juga sayang dan cinta pada kotanya," papar Cak Eri. Cak Eri juga menambahkan, apabila nantinya ditemukan pengelola yang melanggar,

maka orang nomor satu di Kota Pahlawan ini akan memberikan sanksi berupa penutupan usaha bioskop itu sampai masa pandemi berakhir. "Kami sudah buat surat pernyataan dan sudah ditandatangani. Maka kalau ada yang melanggar kami tutup sampai berakhirnya pandemi Covid-19," jelas dia.

Dia yakin, di momen ini para pengelola dan masyarakat saling bergotong royong menjaga kota agar segera terbebas dari pandemi Covid-19. Cak Eri pun berkalikali menekankan agar pengelola bioskop mengelola usahanya sesuai dengan prokes. "Sekali lagi ini untuk ekonomi Surabaya lebih baik lagi. Untuk panjenengan semua. Mohon kita sama-sama saling jaga kota agar warganya bahagia, sehat dan ekonomi terus bergerak," pungkasnya.[iib]

SAMBUNGAN

Selasa Pahing, 6 April 2021

Halaman 11

Kominfo Jatim Sosialisasikan Diduga Tak Berizin, Tower BTS Resahkan Warga Bantur Aturan Mudik bagi ASN l

Sambungan hal 1

eselon II dengan tandatangan basah. Surat izin dibawa selama perjalanan. Jika tidak, ASN akan diminta kembali. Tetapi jika terlanjur tiba di tujuan, maka satgas setempat wajib melakukan karantina bagi pendatang selama lima hari.

Aturan serupa juga berlaku bagi TNI dan Polri, yakni meminta izin dari pimpinan setingkat eselon II. Selanjutnya, bagi pegawai BUMN harus mendapat izin dari pimpinan di tempat kerjanya.

Sementara untuk masyarakat juga dapat melakukan mudik dengan membawa surat dari kepala desa atau lurah. Aturan tersebut dijelaskan melalui video grafis yang berdurasi sekitar satu menit.

Terkait sosialisasi tersebut, Plh Sekdaprov Jatim Heru Tjahjono menegaskan bahwa berbagai aturan terkait mudik harus sinkron dengn PPKM Mikro yang saat ini kembali diperpanjang. Karena itu, aturan-aturan mengenai mudik saat ini sedang dikumpulkan. “Kalau Menhub sudah melarang mudik ya ikut aturan itu. Pak Beni (Kepala Dinas Kominfo Jatim) sudah kita tegur itu. Itu (sosialisasi) harus dikoreksi lagi dan harus seizin ibu gubernur,” tegas Heru. [tam]

Kabupaten Malang, Bhirawa Warga Desa Wonokerto, Kecamatan Bantur, Kabupaten Malang diresahkan dengan maraknya bangun­ an tower provider Base Transceiver Station (BTS) yang diduga tidak memiliki izin. Selain itu jarak dari rumah penduduk ke bangunan tower tersebut hanya berjarak 15 meter.

Salah satu warga H Choirul Amin, Senin (5/4), kepada Bhirawa mengatakan, bangunan BTS yang berdiri di wilayah Desa Wonokerto memang diduga tidak berizin, karena berdekatan dengan rumah warga.

Sebab, bangunan tower BTS milik salah satu provider hingga kini belum meminta izin kepada dirinya.

Padahal, untuk mendirikan bangunan harus ada izin dari warga yang berada di sekitarnya. “Kami menduga jika bangunan tower BTS tersebut tak memiliki izin, baik melalui lisan maupun tertulis. Saya meminta kepada Pemkab segera untuk menertibkan bangunan tower yang tidak miliki izin yang kini semakin marak di wilayah Kecamatan Bantur,” kata dia.

Menurut Choirul, bangunan tower BTS yang berada di titik koordinat Pasar Wonokerto, Desa Bantur tersebut berjarak hanya beberapa meter dari bangunan rumahnya. Keberadaan bangunan tower BTS itu membuat dirinya sangat was-was dan terganggu dengan adanya bangunan BTS itu, serta juga adanya radiasi.

Selain itu wilayah Malang Selatan ini sering terjadi angin kencang, sehingga dikhawatirkan akan roboh.

“Jika itu terjadi, maka bepotensi

l

cahyono/Bhirawa

Tower BTS milik salah satu perusahaan provider di Desa Wonokerto, Kecamatan Bantur, Kabupaten Malang yang diduga tidak memiliki izin.

roboh dan akan menimpah rumah warga, dan bahkan juga akan membawa korban jiwa. Sebab, ketinggian tower BTS tersebut mencapai lebih dari 40 meter,” terangnya.

Secara terpisah, Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Malang Subur Hutagalung menyatakan, jika dirinya akan mengkroscek terlebih dahulu tentang legalitas bangunan tower BTS yang ada di Desa Wonokerto tersebut. Karena dirinya tidak hafal, apakah bangunan tersebut tidak berizin atau sudah berizin.

“Pada tahun 2021, sudah ada bebe­ rapa perusahaan provider yang mengajukan izin pembangunan BTS maupun memperpanjang izin,” ujarnya.

Lebih lanjut ia menjelaskan, pada

bulan Januari-Maret 2021 sudah ada yang mengajukan izin untuk membangun BTS. Diantaranya, di wilayah Kecamatan Tirtoyudo, tapi untuk yang di Desa Wonokerto saya tidak hafal, apa sudah izin apa belum.

Namun, pada dasarnya jika ada bangunan BTS yang tidak berizin ya harus ditindak. Sedangkan yang memiliki kewenangan dalam melakukan tindakan, yakni Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).

“Kami akan segera melakukan kroscek, jika memang bangunan tower BTS di Desa Wonokerto tidak memiliki izin, maka dirinya akan merekomendasikan kepada Satpol PP untuk melakukan tindakan tegas sesuai dengan Peraturan Daerah (Perda),” papar Subur. [cyn]

Dispendik Tuban Siapkan Regulasi PTM

sawawi/bhirawa

Salah satu lampu PJU yang ada di kawasan Kelurahan Dawuhan Kecamatan Kota Situbondo harus diganti dengan lampu PJU yang baru.

DPRD Soroti Pengadaan Lampu PJU Bernilai Rp 14 Miliar l

Sambungan hal 1

lapangan. Sebab jumlah pengadaan PJU itu sangat besar. Dari nilai lelang pengadaannya saja mencapai Rp 14 miliar.” ujarnya.

Ia menambahkan, pengadaan lampu PJU itu masih dilakukan di era pemerintahan sebelumnya.

Masyarakat perlu tahu dengan wujud lampu yang menghabiskan anggaran belasan miliar rupiah tersebut. “Ya kami tidak curiga tetapi kami sebagai wakil rakyat harus tahu seperti apa barangnya dan disimpan dimana. Apalagi sejauh ini sejumlah kalangan juga ikut mempertanyakan dimana saja realisasi titiknya,” ulas Abdul Azis.

Menurut Abdul Aziz, lelang pengadaan lampu PJU dilakukan pada November 2020. Kabarnya, ujar dia, pengadaan lampu tersebut akan digunakan untuk mengganti lampu PJU yang sudah mati. “Ini pengadaannya sudah lama yaitu melalui APBD 2020. Sampai saat ini kami di DPRD Kabupaten Situbondo belum tahu seperti apa bentuk realisasasi dilapangan,” terang Abdul Azis.

Terpisah, Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPKP) Kabupaten Situbondo, Eko Prayudi, saat dikonfirmasi wartawan mempersilahkan anggota dewan untuk mengechek pengadaaan lampu PJU di lapangan.

Saat ini, ujar mantan Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Situbondo itu, lampu-lampu itu masih disimpan di gudang DPKP Kabupaten Situbondo.

“Pengadaan lampu itu sudah diperiksa Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan tim auditor internal dari Inspektorat Pemkab Situbondo. Perlu diketahui untuk target lampu PJU yang akan diganti sebanyak 3.500 titik,” pungkas Eko. Lebih lanjut mantan Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Situbondo itu menegaskan, untuk progres pemasangan lampu PJU hingga kini baru tuntas sekitar 800 titik lampu. Pemasangan lampu itu, urai dia, membutuhkan waktu yang cukup lama, karena keterbatasan alat dan tenaga yang minim. “Selain itu tingkat kesulitan setiap pemasangan lampu yang mati sangat berbeda,” pungkas mantan Kabid Pengairan pada DPUPR Kabupaten Situbondo itu. [awi]

Apresiasi untuk Presiden l

Sambungan hal 1

Politisi perempuan yang akrab disapa Ning Ema ini menambahkan, pada Juni 2021 nanti, pemerintah perlu melakukan evaluasi apakah impor beras masih diperlukan atau tidak.

Dikatakannya, penyerapan gabah petani dan menaikkan harga sesuai HPP (Harga Pokok Penjualan) yang telah ditetapkan yakni, Rp4.200 per kilogram sangat penting agar petani bisa sejahtera. “Terlebih saat ini masih dalam situasi pandemi Covid-19,” ucap Ning Ema. Anggota Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) DPR-RI itu menyebutkan, dirinya berkali-kali melakukan rapat bersama Kementerian Pertanian Republik Indonesia (KementanRI) dan disampaikan bahwa stok beras dalam negeri masih aman.

“Tinggal pemerintah fokus menyiapkan stok bahan pangan pokok aman menghadapi Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri,” tandasnya. [rif]

Tuban, Bhirawa Rencana pembelajaran tatap muka (PTM) mendapat lampu hijau dari pemerintah pusat. Hal ini ditandai dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Bersama (SKB) 4 Menteri yaitu Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Menteri Kesehatan (Menkes), dan Menteri Agama (Menag) pada 30 Maret 2021.

Menyikapi hal tersebut, Pemkab Tuban juga telah menyiapkan sejumlah kebijakan. Hal ini seperti yang disampikan Kepala Dinas Pendidikan (Dispendik) Kabupaten Tuban, Nur Khamid kalau pihaknya siap menyelenggarakan PTM. Pihak Dispendik Tuban mengikuti anjuran dari SKB 4 Menteri dan berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Tuban untuk menyiapkan sejumlah persiapan. Diantaranya disediakan thermogun, tempat cuci tangan, dan fasilitas layanan kesehatan di sekolah.

“Para tenaga pengajar di Kabupaten Tuban juga mengikuti vaksinasi Covid19,” ungkapnya saat menjadi narasumber pada dialog MondayTalk LPPL Pradya Suara Tuban, Senin (5/4).

Lebih lanjut, sebelum PTM dimulai, akan dilakukan uji coba di sejumlah lembaga pendidikan dan akan dievaluasi. Sekolah yang diuji coba akan menjadi percontohan bagi sekolah lainnya.

Nur Khamid yang juga ketua PC LP Ma’arif NU Kabupaten Tuban ini menjelaskan, PTM hanya dilakukan 2 jam. Selain itu, pelajaran olahraga dan kegiatan ektrakulikuler semen-

Kepala Dispendik Kabupaten Tuban, Nur Khamid.

tara ini masih belum diperkenankan.

Dispendik Tuban tengah menyusun rumusan mekanisme PTM. Pada program yang sama, Kepala Bidang Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Dinas Kesehatan Kabupaten Tuban, dr. Atik Suparti­ ningsih, menyatakan meski Kabupaten Tuban sudah Zona Kuning, akan tetapi kondisi tersebut bisa berubah sewaktuwaktu. Salah satunya dipengaruhi kepatuhan menerapkan protokol ke­ sehatan (Prokes) di masyarakat.

Atik Supatiningsih mengatakan sebanyak 4.500 dari 18.000 guru dan dosen di Kabupaten telah divaksin.

Ditargetkan pada Juni 2021 seluruh guru dan tenaga pengajar di Kabupaten Tuban telah divaksin.

PTM, lanjut Atik, harus mematuhi sejumlah persyarakat kesehatan.

Siswa dan guru diwajibkan menggunakan masker yang diimbangi peng­ awasan ketat pihak sekolah. Siswa juga perlu dibekali handsanitizer.

Di samping itu, lembaga pendidikan diharapkan mengombinasikan antara PTM dan daring. Pembatasan jumlah siswa dalam satu kelas maksimal 50 persen dari kapasitas ruang dan diatur berjarak 1,5 meter. “Diusahakan siswa tidak makan minum bersama ketika di sekolah,” paparnya.

Bila perlu, dapatnya dibentuk Satgas Covid-19 Sekolah yang terus berkoordinasi dengan Satgas Covid-19 Desa maupun Puskesmas terdekat.

Sementara itu, Anggota Dewan Pendidikan Kabupaten Tuban, Sri Wiyono mengungkapkan, sekolah tatap muka sudah diharapkan banyak orang tua. Mengingat sudah setahun penuh siswa belajar secara daring di rumah. PTM sangat penting karena terdapat beberapa aspek yang tidak dapat diajarkan secara daring.

Sebelum nantinya dilakukan PTM, perlu dirumuskan prosedur pengajaran dengan mematuhi Prokes. Lembaga pendidikan harus menyiapkan fasilitas untuk menunjang pembelajaran.

“Agar wali murid semakin yakin dan percaya atas jaminan kesehatan bagi putra putrinya,” ujarnya.

Sri Wiyono menambahkan wali murid berharap banyak kepada lembaga pendidikan untuk menggelar PTM. Selain mengajarkan materi pelajaran, siswa juga dapat diedukasi tentang Prokes dan pencegahan Covid-19.

“Siswa akan lebih paham dan patuh menerapkan protokol kesehatan jika sekolah telah menetapkan sejumlah aturan,” imbuhnya. [hud]

Izinkan Salat Tarawih dan Idul Fitri di Luar Rumah l

Sambungan hal 1

sangat ketat.

“Kegiatan ibadah selama Ramadan dan Idul Fitri, yaitu tarawih dan shalat Idul Fitri pada dasarnya diperkenankan, diperbolehkan. Yang harus diperhatikan protokol kesehat­ an harus dilaksanakan dengan sangat ketat,” ujar Muhadjir di Jakarta, Senin (5/4).

Dia mengatakan untuk ibadah

Reformasi Birokrasi Bukan Sekadar Potong Eselon

tarawih, jamaah harus terbatas pada lingkup komunitas, dalam arti jamaahnya saling kenal satu sama lain.

“Jadi, jamaah di luar mohon tidak diizinkan. Selain itu, diupayakan se­simpel mungkin, sehingga waktu tidak berkepanjangan, mengingat kondisi masih darurat,” katanya.

Untuk ibadah shalat Idul Fitri, juga diterapkan hal yang sama, yakni diperkenankan beribadah di luar

rumah, dengan jamaah terbatas pada lingkup komunitas.

Selain itu, juga dalam melaksanakan shalat Idul Fitri masyarakat diminta menjaga agar tidak terjadi kerumunan, terutama saat akan menuju atau meninggalkan tempat ibadah, baik di lapangan atau masjid.

“Jadi, supaya menghindari kerumunan yang terlalu besar,” ujar dia. [ant]

Sambungan hal 1

instansi lain belum ada dan bersentuhan dalam pelayanan masyarakat. Saya minta instansi itu segera ada dan segera,” mantan anggota DPR RI ini.

Sementara itu, Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa menjelaskan MPP bukan sekedar mempersingkat waktu pelayanan. Tapi, ada kepastian menyangkut ada atau tidaknya biaya dikeluarkan dalam mengurus suatu, dirasakan masyarakat lebih cepat dan transparan.

“Keberadaan ATM Dukcapil di MPP Kabupaten Magetan merupakan pertama kali di Jatim dan nasional. Jadi, Pak Men PAN-RB, ATM Dukcapil pertama kali beroperasi dan diresmikan yaitu di MPP Kabupaten Magetan ini. Terima kasih, Pak Suprawoto (Bupati Magetan),”kata Gubernur Khofifah Indar Parawansa.[dar]

Pemprov Tak Pernah Memperkerjakan Buzzer l

Sambungan hal 1

akkan buzzer.

Heru menegaskan, gubernur tidak pernah menginstruksikan siapapun untuk memanipulasi percakap­ an di media sosial.

“Padahal kami sendiri tidak tahu siapa dirigennya. Dan kami tidak ingin berspekulasi siapa pelakunya, mungkin orang iseng Plh Sekdaprov Jatim yang ingin menjatuh- Heru Tjahjono kan kredibilitas Gubernur Khofifah. Tapi yang pasti, kami tidak pernah mempekerjakan buzzer untuk pencitraan Gubernur Khofifah,” tambah Heru.

Untuk diketahui, kata-kata “Gubernur Khofifah” sempat menjadi trending topic beberapa kali di platform media sosial Twitter. Kejadian ini terulang hari ini, Minggu (4/4), dimana “Gubernur Khofifah” kembali menjadi trending topic.

Saat ditelusuri, mayoritas akun yang mencuitkan “Gubernur Khofifah” adalah akun-akun baru yang baru bergabung di bulan Januari 2021 dengan jumlah follower atau pengikut kurang dari 100.

Sementara itu, pakar komunikasi politik Universitas Airlangga (Unair) Suko Widodo mengungkapkan, peristiwa yang telah terjadi berulang mestinya dapat diwaspadai dan diantisipasi. Karena itu, diperlukan unit yang berfungsi menjadi gatekeeper dan berperan dalam pengelolaan informasi serta berita. “Tak ada salahnya jika dibuat unit khusus selaras dengan perkembangan zaman. Unit ini perlu dilengkapi teknologi yang update dan sekaligus SDM yang memadai,” ujar Suko Widodo. [tam]

Gubernur Khofifah : Rakyat NTT Tidak Sendiri l

Sambungan hal 1

“Atas nama pribadi dan seluruh masyarakat Jatim, saya menyampaikan dukacita mendalam atas korban meninggal dunia dalam musibah tersebut. Kejadian ini menjadi duka bersama Indonesia. Semoga NTT bisa segera pulih,” ungkap Khofifah di Gedung Negara Grahadi, Kota Surabaya (5/4). Semoga, lanjut Khofifah, seluruh rakyat NTT diberikan kesabaran dan ketabahan dalam menghadapi bencana ini.

Khofifah juga mengajak seluruh rakyat Jatim untuk turut serta mendoakan keselamatan warga NTT dari bencana hidrometeorologi akibat Siklon Seroja tersebut. “InsyaAllah, warga NTT tidak sendiri. Saat ini Jatim tengah menyiapkan bantuan untuk dikirim kesana segera,” tuturnya.

Seperti diketahui, Bencana banjir bandang menerjang Flores Timur, NTT pada Minggu (4/4/2021) dini hari sekitar pukul 01.00 WITA yang juga disertai dengan longsor. Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nasional (BNPB) melaporkan sebanyak 55 orang meni­ nggal dunia dan 40 orang hilang akibat bencana tersebut. [tam]

Sebagai Sambung Silaturahmi dan Penghargaan atas Jasa Almarhum Selama Berdinas l

Sambungan hal 1

(Santunan Anak Yatim BKD), yang merupakan kumpulan donatur bagi anak yatim dan bukan kegiatan kedinasan.

“Filosofi terbentuknya program ini adalah sebagai sambung silaturahmi dengan cara menyantuni yatim almarhum, sekaligus penghargaan atas jasa almarhum selama berdinas. Dimana yang dimaksud yatim disini termasuk piatu atau yatim/piatu,” jelas pria yang saat ini menjabat Kepala Sub Bidang Pengolahan Data dan Sistem Informasi ASN di BKD Provinsi Jatim.

Sejak awal berdiri pada 2017 itu, jumlah donatur hanya belasan orang saja. Sementara jumlah santunan diberikan kepada tiga anak yatim, kemudian berkembang menyantuni lima anak yatim di lingkungan BKD Provinsi Jatim.

Kemudian, pada 12 April 2018 ASN Pemprov Jatim dikejutkan dengan kabar meninggalnya pasangan suami istri karena kecelakaan di Bundaran Waru, Sidoarjo, yang ternyata merupakan

pegawai Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas PU Bina Marga. Setelah ditelusuri melalui data kepegawaian ternyata pasutri tersebut meninggalkan dua orang anak yang masih kecil.

“Salah seorang anggota SAYAB kebetulan saat itu menjadi saksi pada kejadian kecelakaan tersebut, dan muncullah ide untuk SAYAB juga menyantuni yatim lintas instansi. Sehingga SAYAB-BKD yang awalnya memiliki arti Santunan Anak Yatim BKD pada 19 Maret 2019 bertransformasi menjadi SAYAB-ASN Pemprov Jatim,” jelas Sekretaris 1 SAYAB-ASN Pemprov Jatim, Lukman Abiyoso SKom MSos. Seiring berjalannya waktu, saat ini anggota SAYAB sudah lintas instansi dari ASN Pemprov Jatim. Total donatur telah mencapai 200 orang. Setiap donatur sumbangan bervariasi, sesuai kemampuan dan keikhlasannya. Sedangkan penerima santunan pada Maret 2021 sebanyak 95 anak yatim yang tersebar di 31 organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Jatim.

Staf Sub Bagian Kelembagaan Perang-

kat Daerah di Biro Organisasi Setdaprov Jatim ini berharap, banyak ASN Pemprov Jatim yang mau menjadi donatur di SAYAB-ASN. Sebab semakin banyak donatur, berarti akan banyak pula nilai donasinya yang akan diberikan kepada anak yatim.

“Karena setiap bulan jumlah donaturnya tidak pasti, anggaran yang didapatnya juga tidak pasti. Kadang dapat banyak, kadang pula sedikit. Kalau anggaran yang kumpul banyak, jumlah santunannya juga akan banyak. Pernah kami memberikan santunan hingga Rp800 ribu per anak pada Juni 2020 lalu. Sedangkan pada Maret 2021 ini setiap anak menda­ patkan Rp300 ribu, karena jumlah satunan yang diberikan sangat banyak. yakni kepada 95 anak yatim,” jelasnya.

Sementara itu, Wakil Ketua SAYABASN, Luky Nuraini Rosyidah SSTP MAP menambahkan, SAYAB-ASN tidak pernah memaksa atau meminta ASN untuk menjadi donatur. Para anggota hanya menceritakan bahwa ada SAYAB-ASN yang memberikan santunan kepada anak yang ditinggal mati orang tuanya yang

bekerja di Pemprov Jatim.

“Jika ada yang tergerak hatinya untuk menjadi donatur, mereka bisa langsung transfer ke rekeningnya SAYAB-ASN. Nomor rekeningnya 1882012855 atas nama SAYAB-BKD Provinsi Jawa Timur.

Dana santunan yang terkumpul diberikan setiap bulan kepada anak yatim dengan cara dibagi habis,” ungkapnya.

Untuk anak yang berhak menerima santunan ini, jelas Kepala Seksi Usaha Jasa Pariwisata di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Provinsi Jatim ini, adalah anak yatim atau piatu pegawai Pemprov Jatim hingga lulus SMA atau ketika orang tuanya menikah lagi.

“Jadi saat anak itu lulus SMA, dia sudah tidak menerima santunan lagi. Atau jika orang tuanya menikah lagi, santunan itu diberhentikan,” tandasnya.

Agar SAYAB-ASN ini memiliki legalitas hukum, pengurus juga telah mendirikan yayasan dengan nama Yayasan Santunan Anak Yatim Keluarga Besar Aparatur Sipil Negara Provinsi Jawa Timur. Yayasan ini telah ditetapkan pada 18 Februari 2021. [*]

Bhirawa

UTAMA

Selasa Pahing, 6 April 2021

Halaman 12

Dinsos Tasyakuran Tagana Jatim Juara Umum Pemprov, Bhirawa Dipertahankannya predikat Juara Umum Jambore Nasional Taruna Siaga Bencana (Tagana) Nasional oleh Tagana Provinsi Jatim membuat kebanggaan tersendiri bagi Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur yang melangsungkan tasyakuran kemenangan Tagana Jatim dan HUT Tagana.

Kepala Dinas Sosial (Kadinsos) Provinsi Jatim Dr Alwi MHum memberikan apresiasi dan pujian kepada Tagana Provinsi Jatim memang luar biasa, seperti yang sering disampaikan Gubernur Jatim

Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur melangsungkan tasyakuran kemenangan Tagana Jatim dan HUT Tagana

Khofifah Indar Parawansa. "Saya hanya ingin menyampaikan seperti yang disampaikan ibu Gubernur Jatim bahwa Tagana luar biasa.

Predikat yang sering disampaikan ibu gubernur ini harus betul-betul dijaga dan dilestarikan," kata Alwi.

Dalam kegiatan yang dilaksanakan di aula gedung A kantor Dinsos Provinsi Jatim ini, Alwi juga meminta agar Tagana mencari pola dan gagasan baru untuk menciptakan inovasi. "Kalau ingin tampil beda dalam arti positif, kita harus punya gagasan dan kreativitas," pesannya.

Sebagai apresiasi, orang nomor satu di Dinsos Jatim ini menyerahkan tali asih kepada kontingen Tagana Jatim yang berlaga dalam Jambore Nasional.

Ditempat yang sama, Kabid Linjamsos Dinsos Jatim, Ir Moehammad Anas MM menambahkan, predikat juara umum yang diraih

Tagana Jatim ini diraih untuk kelima kalinya secara berturut-turut.

"Lomba yang dipertandingkan di jambore hal yang biasa dilakukan Tagana Jatim, sehingga kami tidak ada persiapan khusus. Kami selalu siap, kapanpun dilakukan jambore. Jangankan jambore, sewaktu-waktu ada bencana kami selalu siap," tandasnya.

Ketika ditanya terkait kiat sukses Tagana Jatim meraih prestasi, Anas mengungkapkan bahwa pihaknya selalu menekankan Tagana untuk memiliki solidaritas dan kebersamaan, seperti halnya lirik dalam mars Tagana.

Menurutnya, Tagana selalu memaknai kebersamaan dengan tidak ada yang saling menonjolkan diri, menyalahkan, atau iri. Semuanya dilakukan secara kebersamaan.

"Kuncinya teamwork. Kalau tidak dilandasi kebersamaan, tidak akan

berjalan baik," tuturnya.

Ke depan, Anas berharap Tagana terus menjaga etos kerja dan predikat yang disematkan Gubernur Jatim kepada Tagana. "Jadikan juara ini penghargaan buat kita. Jangan sampai ketika juara umum terus mengurangi etos kerja," harapnya.

Hadir pula dalam kegiatan ini, Kabid Pengembangan Penyelenggaraan Kesos Hoirun Nawalah MKes, Kabid Penanganan Fakir Miskin dan Pemberdayaan Sosial Sufi Agustini, Kabid Rehabilitasi Sosial Sugiono, dan relawan Tagana.

Sebelumnya, Menteri Sosial RI, Tri Rismaharini juga menyampaikan kalau dirinya merupakan saksi kalau tagana bergerak dan melakukan yang terbaik untuk masyarakat dikala terkena bencana. "Terimakasih Tagana, dengan keberadaannya maka menghidupkan kembali gotong royong," ujarnya. [rac]

Mahasiswa saat melakukan aksi demonstrasi di Kantor Bupati Tulungagung memprotes kenaikan tarif PBB dan NJOP, Senin (5/4).

Mahasiswa Demo di Kantor Bupati Protes Kenaikan PBB dan NJOP Tulungagung, Bhirawa Kenaikan tarif pajak bumi dan bangunan (PBB) dan nilai jual objek pajak (NJOP) pada tahun 2021 yang dilakukan Pemkab Tulungagung menuai protes dari mahasiswa. Mereka yang tergabung dalam Aliansi BEM se-Tulungagung menggelar aksi unjuk rasa di Kantor Bupati Tulungagung, Senin (5/4).

Aksi ini mendapat perhatian serius

dari Pemkab Tulungagung. Sekretaris Daerah (Sekda) Tulungagung, Sukaji, dan Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Tulungagung, Endah Inawati, menyambut aksi mahasiswa ini dengan mengajak mereka berdialog di Ruang Prajamukti.

Koordinator Aliansi BEM se-Tulungagung, Mahda Fuad Amirudin, dalam dialog tersebut meminta Pemkab Tulunga-

gung untuk meninjau kembali kebijakan kenaikan PBB dan NJOP. Apalagi Pemkab Tulungagung, utamanya Bapenda Kabupaten Tulungagung belum melakukan sosialisasi pada seluruh warga Tulungagung. "Mengapa harus dievaluasi karena kenaikannya signifikan. Sampai ada (kenaikan NJOP) yang 14 sampai 15 kali lipat," tandasnya.

Ia pun masih belum puas ketika per-

temuan dengan Sekda Sukaji dan Endah Inawati usai. Menurutnya, meski sudah ada janji tidak ada pencabutan stimulus sampai tiga tahun ke depan, tetapi kenaikan NJOP dinilai terlalu tinggi. "Kalau NJOP naik, otomatif pajaknya juga mengikuti naik," tuturnya.

Mahda Fuad mengaku sebenarnya Aliansi BEM se-Tulungagung lebih senang mendengar pernyataan lang-

sung dari Bupati Maryoto Birowo. "Nanti masyarakat akan menghadapi polemik ketika menerima SPPT PBB dan nilai NJOP yang naik itu," tambahnya.

Sementara itu, Sekda Sukaji, menyatakan kenaikan tarif PBB dan NJOP untuk melihat potensi nilai tanah di Tulungagung yang selama ini belum dilakukan. Terlebih dalam penentuan potensi nilai tanah tersebut melibatkan pi-

hak ketiga, yakni Universitas Gadjah Mada (UGM).

Selanjutnya, ia pun menegaskan semua permintaan mahasiswa terkait stimulus, sosialisasi dan pengajuan keberatan yang bisa dilakukan masyarakat atas kenaikan PBB dan NJOP sudah dilakukan oleh Pemkab Tulungagung.

"Meski kami mengakui belum maksimal dilakukan," sambungnya. [wed]

Stop Peredaran Regulator Berbahaya di Jatim

Polda Sita Puluhan Ribu Regulator LPG Tak Sesuai SNI

Bupati Mundjidah Wahab saat melantik 23 pejabat fungsional dan 422 PNS Pemkab Jombang, Senin (05/04).

arif yulianto/bhirawa

Bupati Mundjidah Wahab Lantik Pejabat Fungsional dan PNS Pemkab Jombang Jombang, Bhirawa Bupati Jombang, Hj Mundjidah Wahab melantik sebanyak 23 pejabat fungsional dan 422 Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jombang, Senin (05/04). Pelantikan dilaksanakan di Ruang Bung Tomo, Pemkab Jombang diikuti sejumlah pejabat dan PNS yang dilantik, dan para pejabat serta PNS lainnya mengikuti secara virtual dari beberapa lokasi seperti Ruang Soeroadiningrat, Kompleks Kantor Pemkab Jombang dan Aula Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Jombang.

422 PNS yang dilantik sebagai PNS Pemkab Jombang ini sebelumnya merupakan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) formasi tahun 2019. Kepada para pejabat fungsional dan PNS yang dilantik, Bupati Mundjidah Wahab memberikan selamat. Dalam sambutannya, Bupati Mundjidah Wahab mengatakan, Pegawai Negeri Sipil merupakan salah satu unsur Aparatur Sipil Negara (ASN) yang mempunyai peran sangat strategis dalam menentukan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

"Di samping itu, Pegawai Negeri Sipil merupakan kader dalam birokrasi yang akan melanjutkan estafet kepemimpinan dalam upaya menciptakan iklim GOOD GOVERNANCE. Hal tersebut akan tercapai apabila aparatur Pegawai Negeri Sipil memiliki komitmen yang kuat terhadap profesionalitas dan budaya kerja yang baik," papar Bupati Jombang.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Manajemen ASN disebutkan bahwa setiap calon PNS wajib menjalani masa percobaan dan pada saat diangkat menjadi PNS wajib mengucapkan sumpah/ janji sesuai dengan agama atau kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 sebagaimana

diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Manajemen PNS, Calon Pegawai Negeri Sipil wajib menjalani masa percobaan selama 1 (satu) tahun yang merupakan masa prajabatan dan dilakukan melalui proses pendidikan dan pelatihan. Setelah menerima sertifikat kelulusan Diklat Prajabatan, setiap calon Pegawai Negeri Sipil wajib menjalani tes ujian kesehatan dan harus dinyatakan sehat jasmani dan rohani oleh tim penguji kesehatan untuk dapat diangkat menjadi Pegawa Negeri Sipil.

Selanjutnya pejabat pembina kepegawaian mengambil sumpah/ janji CPNS saat diangkat menjadi PNS. Bupati Mundjidah Wahab menambahkan, pada hakikatnya sumpah dan janji bukan saja merupakan kesanggupan terhadap pelaksanaan tugas yang diberikan oleh pimpinan, tetapi merupakan wujud pertanggungjawaban moril di hadapan Tuhan Yang Maha Esa untuk mentaati segala keharusan dan tidak melanggar segala larangan yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan terhadap pelaksanaan tugas PNS selaku abdi negara dan abdi masyarakat.

"Dalam kesempatan yang baik ini, saya berpesan kepada saudara-saudara Pegawai Negeri Sipil yang telah

diambil sumpah dan janjinya pada hari ini, kiranya menjadi perhatian kita bersama bahwa dalam melaksanakan tugas, kita harus mengedepankan etika moril, kejujuran, keikhlasan dan rasa tanggung jawab serta terus menerus meningkatkan kualitas dan kemampuan diri guna mendukung pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi dari alat satuan kerja masing-masing. Saudara-saudara sekalian adalah calon pemimpin di masa yang akan datang. Untuk itu kredibiltas yang saudara tunjukkan selama bekerja tentu akan memperluas kesempatan dan peluang saudara untuk meningkatkan karir ke jenjang selanjutnya dengan kompetensi dan profesionalisme yang baik," terang Bupati Jombang.

Dikatakan Bupati Jombang, pada kesempatan tersebut juga dilaksanakan pelantikan jabatan fungsional di lingkup Pemerintah Kabupaten Jombang. Jabatan fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam melaksanakan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/ atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri.

"Bagi PNS yang saat ini menerima SK pengangkatan pertama dalam jabatan fungsional sebagai guru, pamong belajar, auditor, analis kepegawaian dan pengelola pengadaan barang dan jasa, diharapkan selalu berusaha meningkatkan kompetensi, ketrampilan, kerja, pengetahuan kerja, dan sikap kerja. Hal tersebut dikandung maksud agar semua pejabat fungsional semakin profesional dalam melaksanakan tugas dan berperan nyata dalam menggerakkan segala sumber daya untuk mewujudkan visi misi Pemerintah Kabupaten Jombang yaitu, BERSAMA MEWUJUDKAN JOMBANG YANG BERKARAKTER DAN BERDAYA SAING," pungkas Bupati Munjidah Wahab. [rif.adv]

Polda Jatim, Bhirawa Unit IV Subdit I Indagsi Ditreskrimsus Polda Jatim mengungkap peredaran regulator LPG (Liquified Petroleum Gas) tak sesuai SNI (Standar Nasional Indonesia). Sebanyak 34.913 pcs regulator berhasil disita dan di stop peredarannya di wilayah Jatim.

Kabid Humas Polda Jatim, Kombes Pol Gatot Repli Handoko menjelaskan, ungkap kasus ini berawal dari patroli siber Subdit I yang melihat pemusnahan regulator dari salah satu media. Setelah dicek, regulator bermerk Starcam dan COM/ Destec (tak sesuai SNI) itu masih beredar di Jatim. Kemudian dilakukan penyelidikan.

"Dari uji Balai Besar Bahan dan Barang Teknik (B4T) serta Balai Besar Logam dan Mesin (BBLM).

Terdapat beberapa parameter SNI yang tidak terpenuhi terhadap produk regulator tekanan rendah tersebut," jelas Kombes Pol Gatot Repli Handoko, Senin (5/4).

Masih kata Gatot, puluhan ribu barang bukti (BB) regulator ini disita dari PT Cipta Orion Metal selaku produsen. Serta disita dari 5 distributor, yakni CV Jaya Gembira, CV Paracom, CV Satelit, CV Utama dan CV Adma Tatalindo. Pihaknya mengim-

bau masyarakat untuk melaporkan jika ada merk regulator yang sama dengan sitaan Polda Jatim.

"Apabila masyarakat menemukan regulator merk Starcam dan COM/ Destec, bisa melaporkan ke Polda Jatim. Selanjutnya akan kita tindaklanjuti. Regulator ini tidak palsu, tapi tidak sesuai standar SNI," ungkapnya. Disinggung terkait tersangka, Gatot mengaku, tersangka dalam kasus ini adalah pimpinan PT Cipta Orion Metal. Tersangka, sambung Gatot, tidak dilakukan penahanan karena alasan usianya yang

sudah 70 tahun ke atas. "Meski tidak ditahan, tapi tetap dalam pantauan (tersangka, red) Ditreskrimsus Polda Jatim," ucapnya.

Sementara itu, Wadirkrimsus Polda Jatim, AKBP Zulham Efendi menambahkan, dari hasil uji merk regulator ini terdapat bunyi dan getaran. Bahkan hasil uji B4T dan BBLM menyatakan hasil uji kebocoran regulator ini dalam ruangan sangat membahayakan konsumen.

Karena tidak bisa diroleransi dan apabila ada percikan api akan menyebabkan kebakaran. [bed]

oky abdul sholeh/bhirawa

Kabid Humas Polda Jatim, Kombes Pol Gatot Repli Handoko (tengah) dan Wadirkrimsus Polda Jatim, AKBP Zulham Efendi (kanan) menunjukan barang bukti regulator yang tidak sesuai standra SNI di Polda Jatim, Surabaya, Senin (5/4).

Pemprov Jatim, A2K3 Serta Pelaku Bisnis Pertambangan dan Pelabuhan Apresisasi Pembuatan Panduan K3 Jurnalis Surabaya, Bhirawa Tingginya risiko pekerjaan yang ditanggung jurnalis memantik kesadaran tentang pentingnya penerapan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3). Bersama Asosiasi Ahli K3 (A2K3) dan pelaku bisnis di sektor pertambangan dan pelabuhan, para jurnalis mengidentifikasi bahaya-bahaya yang mengancam keselamatan dan kesehatan.

Dalam kegiatan pembuatan Panduan K3 khusus untuk wartawan, selain diikuti 50 wartawan yang tergabung dalam Komunitas Wartawan Peduli Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Jawa Timur. Juga dihadiri Kabid Pengawasan Disnakertrans Provinsi Jatim, Sigit Priyanto, General Manager External Affairs PT Merdeka Copper Gold, Katamsi Ginano dan Direktur SDM PT Pelindo III (Persero) sekaligus anggota Aso-

siasi Ahli K3 (A2K3), Edi Priyanto.

Kabid Pengawasan Disnakertrans Provinsi Jatim, Sigit Priyanto memberikan apresiasi luar biasa terhadap inisiatif Komunitas Wartawan Peduli K3 Jawa Timur. Menurutnya panduan K3 bagi jurnalis sangatlah penting, sebab pekerjaan jurnalis penuh risiko.

"Apalagi, sampai hari ini belum ada panduan K3 bagi jurnalis seperti halnya panduan K3 bagi sektor industri lainnya," terangnya dalam kegiatan yang digelar di Whiz Capsule Hotel Grand Bromo, Sukapura, Kabupaten Probolinggo, Minggu (4/4).

Sigit menambahkan jurnalis atau wartawan mempunyai peran dan tanggung jawab yang besar. Karena menulis, menganalisis dan melaporkan suatu peristiwa kepada khalayak melalui media massa secara teratur.

"Bahkan jurnalis juga memperoleh dan menjaga informasi akurat

untuk disampaikan ke publik.

Berita yang disampaikan para wartawan melalui media massa dapat merupakan sarana pendidikan, memberikan pencerahan serta memberikan informasi yang obyektif," ujarnya. Dengan pekerjaan itu, ada karakteristik yang berbeda dengan sektor lain. Diantaranya pekerjaan wartawan dilakukan di tempat kerja yang berpindah-pindah. Wartawan menempuh perjalanan dari suatu tempat sumber berita yang satu, ke tempat sumber berita yang lain sehingga sering menemui situasi membahayakan. Lalu, waktu kerja wartawan juga tidak pasti, sumber berita yang akan diliput bisa siang maupun malam sekali pun. Terkait dengan hubungan kerja, yang sering terjadi adalah hubungan kerja dengan pemberi kerja adalah pekerjaan dengan waktu tertentu. [riq]