Binder6jan2016

Harian Bhirawa Ditunjuk kembali sebagai sarana pengumuman iklan tender/lelang pemerintah di seluruh Jawa Timur berdasarkan SK Gubernur No.188/343/ KPTS/013/2011

HARIAN

Orientasi kita, atlet muda itu bisa memberikan prestasi bagi Jatim maupun Indonesia,”

IKLAN/ LANGGANAN

Baca Hal 10

031-5615454 Harga Langganan Rp 55.000/bulan Eceran Rp 3.000

Supratomo Kadispora Jatim

Rabu Kliwon, 6 JANUARI 2016

http://www.harianbhirawa.co.id

6

AGENDA HARI INI

JANUARI 2016

 Gubernur H Soekarwo Di Ruang Kerja.

 Wagub H Saifullah Yusuf 19.00 Peringatan Maulid Nabi di PP Mambaul Ulum Klepek Bojonegoro.

20.30 Pelantikan MWC NU di MTS-MA Islahiyh Kalitidu Bojonegoro.

22.00 Maulid Nabi di PP Daruttauhid Al Hasaniyyah Sendang Senori Tuban.

 Sekdaprov H Akhmad Sukardi Di Ruang Kerja.

Ket : Jadwal bisa berubah sewaktu-waktu

10 Persen Warga Jatim Derita Hepatitis Didominasi Usia Produktif Surabaya, Bhirawa Saat ini penyakit hepatitis (Peradangan atau pembengkakan liver atau hati) tidak hanya menyerang usia tua, usia produktif (Usia 20-45 tahun) juga rentang dalam penularannya. Data yang dihimpun di Dinkes menyebutkan kasus hepatitis didominasi oleh usia produktif.

Kepala Dinkes Jatim dr Harsono mengatakan, dari 10 persen atau 3.8 juta masyarakat Jatim ditemukan menderita penyakit hepatitis sedangkan 20 persennya meninggal dunia. ‘’Jika dulu hepatitis didominasi oleh usia tua, saat ini dr Harsono berubah menjadi usia produktif atau remaja,’’ ujar Kepala Dinkes Jatim dr Harsono, Selasa (5/1).

Harsono mengaku, banyaknya remaja yang mengidap hepatitis dikarenakan tidak mener-

 ke halaman 11

Gubernur Usul Penghapusan Tarif Jembatan Suramadu Surabaya, Bhirawa Gubernur Jatim Soekarwo mengusulkan penghapusan tarif masuk kendaraan roda empat atau lebih yang melintas di Tol Jembatan SurabayaMadura (Suramadu). “Usulannya sudah dikimkan ke Presiden RI Joko Widodo dan informasinya lampu hijau, tapi belum resmi,” ujarnya kepada wartawan di Gedung Negara Grahadi, Jalan Gubernur Suryo Surabaya, Selasa (5/1).

Sebenarnya, kata dia, usulan tersebut sudah pernah dilakukan sebelum digratiskannya tarif masuk Jembatan Suramadu bagi kendaraan roda dua, namun untuk roda empat belum disetujui.

Pada Juni 2015, Pemerintah Pusat menghapus biaya melintas Jembatan Suramadu untuk roda dua yang semula senilai Rp3.000 bersamaan dengan kebijakan potongan 35 persen masuk tol selama musim angkutan Lebaran 2015.

Menurut dia, usulan tersebut sebagai langkah untuk menekan biaya distribusi barang, khususnya produk asal Madura yang akan dikirim ke daerah lain. “Selama ini produk unggulan Madura selalu kalah bersaing karena biaya produk-

adit hananta utama/ bhirawa

Peserta Didik WNI Wajib Ikuti US-UN Dindik Surabaya, Bhirawa Ujian Sekolah (US) dan Ujian Nasional (UN) akan tetap menjadi kewajiban bagi seluruh peserta didik Warga Negara Indonesia (WNI). Tak terkecuali me-

reka yang kini belajar di eks sekolah internasional alias Satuan Pendidikan Kerjasama (SPK).

Di Surabaya, tercatat ada enam SPK yang berdiri.

Antara lain Sekolah Ciputra,

T3 Juanda Dibangun Triwulan III

Pemprov, Bhirawa Gubernur Jatim Dr H Soekarwo minta semua pihak terkait untuk segera menyelesaikan proses rencana tata ruang dan wilayah serta izin penggunaan lahan terkait proyek perluasan Bandara Juanda. Sehingga proyek ini bisa dimulai pada triwulan III 2016.

“Perluasan Bandara Juanda ini sangat penting, karena terkait dengan pelayanan publik dan pengembangan kawasan dagang di wilayah timur. Dengan adanya perluasan bandara ini

diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Jatim,” kata Gubernur Soekarwo, saat memimpin rapat terkait rencana perluasan Bandara Juanda dengan PT Angkasa Pura I dan Pem-

kab Sidoarjo, di Gedung Negara Grahadi, Selasa (5/1).

Dalam rencana pembangunan ini, Pakde Karwo, sapaan lekat Gubernur Soekarwo, meminta untuk meminimalisasi timbulnya konflik sosial di masyarakat terutama masalah pembebasan lahan. “Proyek ini sebagian besar merupakan reklamasi laut, sehingga saya harap bisa mengurangi konflik sosial,” katanya.

Selama ini, Bandara Juanda

 ke halaman 11

Mahasiswa STAIN Kediri Tolak Rencana Prodi Baru Kota Kediri, Bhirawa Sekitar 120 mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Kediri menggelar aksi unjuk rasa menolak rencana masuknya Prodi baru di halaman kampus mereka jalan Sunan Ampel kelurahan Ngrongggo Kota Kediri, Selasa (5/12).

Dalam aksi prosesnya, mahasiswa juga membubarkan pelantikan pejabat dalam rapat kerja yang dianggap cacat hukum dan berbau politis.

Korlap aksi Rizki mengatakan, jika rencana ada prodi baru tersebut tidak ada koordinasi dengan dosen lain “Ini pembodohan, tidak ada sosialisasi dan juga koordinasi dengan dosen lain,Kami tidak mau dipecah, biarkan kami tetap dibawah Ushuluddin,” teriaknya.” ujar Riski salah satu mahasiswa STAIN Kediri dalam orasinya.

Rumdin Bocor dan Cucu

 ke halaman 11

 ke halaman 11

Perluasan Bandara Terkendala Masalah Lahan

 ke halaman 11

SETIAP bercengkrama dengan Gubernur Jatim Dr H Soekarwo, selalu ada cerita unik dan menggelikan yang mengundang tawa. Hal serupa juga terjadi saat mantan Sekdaprov Jatim itu mengajak ngopi beberapa jurnalis di Gedung Negara Grahadi kemarin.

Cerita itu bermula saat musim hujan tiba,

Merlion School, Surabaya European School, Spins International School, Surabaya Intercultural School, dan Surabaya Taipei School.

Sejumlah ketua Subrayon US SD dikumpulkan di Kantor Dindik Surabaya untuk mengikuti pengarahan terkait batas akhir penyerahan daftar peserta US SDMI tahun ajaran 2015-2016.

Ratusan Mahasiswa STAIN Kediri Saat Dialog Dengan Ketua STAIN Kediri Nur Khamid

 ke halaman 11

Diserbu Tenaga Kerja Asing, DPRD Desak Disnakertransduk Lakukan Pengawasan DPRD Jatim, Bhirawa Belum genap satu bulan memasuki era Masyarakat Ekonomi Asean (MEA), Jatim sudah diserbu ratusan Tenaga Kerja Asing (TKA) dari Tiongkok dan sudah masuk diberbagai perusahaan sebagai tenaga kerjam Tentu saja temuan di lapangan ini menjadikan Komisi E DPRD Jatim kelabakan.

Apalagi kabarnya, tingginya minat TKA masuk Jatim, ternyata diikuti dengan tingginya PHK terhadap tenaga kerja lokal.

Wakil Ketua Komisi E DPRD Jatim, Suli Da’I’m mendesak Disnakertransduk melakukan pengawasan ketat terhadap setiap perusahaan

 ke halaman 11

Enam Kabupaten Segera Ikuti PHP di MK KPU Jatim, Bhirawa Setelah melayangkan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK) terkait pelaksanaan Pilkada serentak pada 9 Desember 2015 lalu, kini enam kabupaten/kota di Jatim, siap mengikuti pada tahapan proses Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) di Mahkamah Konstitusi. Enam Kabupaten kota tersebut adalah Jember, Situbondo, Sumenep, Gresik, Malang dan Ponorogo.

Komisioner KPU Jatim, Choirul Anam menegaskan keenam gugatan tersebut saat ini sudah masuk ke MK dan sudah teregister. Dengan telah teregisternya Gugatan tersebut maka tahapan selanjutnya

 ke halaman 11

Berbagi Cerita Kepala Sekolah Surabaya Setelah Ikuti OJL di Daerah 3T

Berjuang di Tengah Kuatnya Kultur dan Sulitnya Jalur Menuju Sekolah Jika kepala sekolah dari daerah terpencil, tertinggal dan terluar (3T) begitu terkesan dengan sekolah di Surabaya karena sarana dan fasilitas yang serba ada. Kesan mendalam tentu juga dirasakan kepala sekolah dari Surabaya yang dkirim ke beberapa daerah di Indonesia Timur.

Hanya saja, kesan yang dirasakan peserta dari Surabaya justru karena fasilitas yang serba tidak ada.

Adit Hananta Utama, Kota Surabaya

H Soekarwo

Sentil..  Diserbu Tenaga Kerja Asing, DPRD Desak  Disnakertransduk Lakukan Pengawasan TKI Jatim juga sudah menyerbu negara mereka  Dualisme Golkar Berakhir, Banpol DPD Batu Cair  Yang pentingkan pencairannya…  Wali Kota Bakal Rombak Pejabat Eselon II  Pasti ada yang cemas dan yang berharap

Pengalaman selama sepuluh hari mengelola sekolah di daerah 3T itu kiranya akan menjadi pelajaran penting bagi kepala sekolah dan seluruh guru di Surabaya. Pelajaran untuk selalu bersyukur dan berjuang sekuat tenaga mengembangkan pendidikan. Karena tidak mungkin bisa dibandingkan, sekolah di Surabaya dengan sekolah di daerah Nusa Tenggara Timur (NTT), Nusa Tenggara Barat (NTB) maupun daerah 3T lainnya. Kemudahaan akses, ketersediaan fasilitas

dan jaminan kesejahteraan yang jelas di daerah itu tak bisa dinikmati seperti di sini.

“Untuk ke sekolah, saya harus menempuh jalan menyusuri lereng Gunung Rinjani. Kira-kira jarak tempuhnya 20 Km dan membutuhkan waktu sekitar 2 jam perjalanan,” cerita Kepala SDN Kedung Baruk I Surabaya Kartika mengikuti program On Job Learning (OJL) Kemendikbud di Lombok Timur, NTB

 ke halaman 11

doc/bhirawa

Kepala SDN Kedungbaruk I Surabaya Kartika (Tengah berompi) bersama para guru dan siswa SDN Bilok Petung III Kabupaten Lombok Timur NTB saat mengikuti OJL program kemitraan Kemendikbud.

SURABAYA

2

Rabu Kliwon 6 JANUARI 2016

LEGISLATIF - EKSEKUTIF

Badan Hukum Tak Diurus, Angkot Tak Bisa Perpanjang STNK Surabaya, Bhirawa Sebagian besar angkutan umum di Surabaya terancam tak bisa beroperasi per 1 Maret mendatang. Masalahnya , sebagian besar pengusaha angkutan umum di Surabaya enggan bergabung dengan koperasi. Padahal, peraturan ini sudah termuat dalam Peraturan Pemerintah (PP) 74/2014 tentang kewajiban kendaraan angkutan umum berbadan hukum.

Berdasarkan aturan ini angkutan umum di Kota Surabaya yang berjumlah 4.000 unit jika tak berbadan hukum bakal tidak bisa memperpanjang Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK).

Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Surabaya mengimbau pada seluruh pemilik angkutan umum

untuk mematuhinya.

“Jadi kalau nantinya angkutan umum tidak berbadan hukum bakal tidak bisa memperpanjang STNK-nya. Dan ini mengarah pada izin trayeknya yang tidak bisa diperpanjang,” kata Kepala Bidang Angkutan Dinas Perhubungan Kota Surabaya, Tundjung Iswandaru saat dikonfirmasi Bhirawa, Selasa (5/1) kemarin.

Tundjung mengakui respon pemilik angkutan umum di Kota Surabaya asih sangat minim untuk mengikutkan armadanya berbadan hukum. Dari jumlah armada angkutan umum yakni 4.000, masih di bawah 100 angkutan umum yang mengurusnya.

“Secara legalitas untuk berbadan hukum responnya masih ada yang negatif dan positif. Targetnya, ya

semua angkutan umum harus berbadan hukum,” ujarnya.

Dishub Kota Surabaya terus menyosialisasikan peraturan ini.

Tundjung mangaku sudah menyarankan agar pengusaha berkonsultasi dengan dinas koperasi mengenai teknisnya. “Tujuan aturan ini kan supaya jelas status aset yang didaftarkan ke koperasi. Sistem organisasi koperasi ini nanti langsung di bawah Dinas Koperasi,” jelasnya.

Ia belum bisa memprediksi apakah nantinya semua angkutan umum mau mematuhi aturan tersebut atau tidak. Namun, Tundjung mengaku bisa dilihat nanti tahun 2017 setelah izin trayeknya habis. “Dari jumlah angkutan umum di awal tahun ini, semuanya sudah mem-

perpanjang trayek. Nah, di tahun 2017 baru bisa dilihat karena pasti izin trayek sama STNK-nya pasti sudah mati,” imbuhnya.

Sebelumnya, ribuan sopir angkutan umum, lyn, di Surabaya beberapa kali berunjuk rasa menolak pemberlakuan PP 74/ 2014. Mereka keberatan bila kendaraan milik mereka akan menjadi aset badan hukum.

Organda Surabaya sebagai organisasi yang menaungi para pengusaha angkutan umum juga sudah mendirikan lima koperasi untuk mewadahi pengusaha angkot yang belum berbadan hukum.

Ketua Organda Surabaya, Sunhaji, mengatakan sampai saat ini yang sudah bergabung dengan badan usaha antara lain anggota Organda seperti taksi, bus, ang-

guna, dan angkutan barang.

“Yang belum hanya lyn atau mikrolet. Mereka masih belum rela jika asetnya nanti harus diserahkan ke koperasi atau badan hukum,” katanya.

Sunhaji menambahkan, apabila seluruh angkutan umum sudah berbadan hukum maka baik BPKB maupun STNK kendaraan akan berganti nama sesuai badan hukumnya. “Namun mereka bersikeras menolak PP tersebut. Mereka merasa sudah susah payah membeli aset mobil angkot itu, namun diatasnamakan badan hukum,” katanya.

Ia menjelaskan aset kendaraan memang akan berganti nama, tapi aset itu akan tetap menjadi milik masing-masing pengusaha. Tidak hanya itu, dia

menambahkan, hasil keuntungan lyn tetap masuk ke kantong pengusaha. Adapun konsekuensi bagi pemilik lyn yang tidak mendaftarkan kendaraannya ke dalam badan hukum, sebagaimana dijelaskan Sunhaji, kendaraan itu tidak diperkenankan menggunakan plat kuning. “Artinya mereka tidak akan bisa menarik penumpang,” ujarnya.

Adapun keberatan lain yang menyebabkan para pemilik lyn di Surabaya enggan bergabung ke koperasi karena dipungut biaya balik nama untuk BPKB dan STNK. Pengusaha angkutan umum harus menanggung biaya balik nama yang diperkirakan lebih dari Rp2 juta. “Kami harap ada keringanan dari pemerinQ geh tah,” kata Sunhaji.Q

Surabaya Desak Pemerintah Pusat Segera Realisasikan Pembangunan Sebelas Proyek Rusun Cemari Kalimas Musim penghujan membuat Kalimas Joyoboyo Surabaya kembali dicemari daun enceng gondok yang hampir menutupi kali tersebut.

Sementara keberadaan daun enceng gondok sendiri sampai saat ini masih belum diketahui darimana, Selasa (5/1) sore.

trie diana/bhirawa

PANGGUNG BIROKRASI

Akhiri Konflik, Sesepuh PPP Diminta Turun dan Gelar Muktamar Islah Surabaya, Bhirawa Para sesepuh PPP diminta turun sekaligus didesak menggelar muktamar islah untuk mengakhiri konflik di tubuh elit partai berlambang Kabah ini.

Bahkan barisan mantan Ketua DPW PPP Jatim i meminta sesepuh yang berpihak ke salah satu kubu untuk bersikap netral agar konflik tidak berkepanjangan.

Ketua Majelis Pakar DPW PPP Jatim, Hafid Maksum menegaskan para sesepuh PPP seperti HamZah Haz diminta segera turun dan menjembatani konflik yang ada di PPP. Selain didesak adanya muktamar islah, langkah ini untuk mengakhiri konflik di elit partai. “yang harus diketahui nama PPP di tengah masyarakat masih bagus.

Bahkan masih banyak kader militan begitu juga masyarakat yang mencintai partai Islam ini, jadi kedua kubu harus bersatu demi kebesaran partai,” pintanya usai menghadiri acara Harlah di Kantot DPW PPP Jatim, Jl Raya Tenggilis, Selasa (5/1).

Politisi yang juga mantan Ketua DPW PPP Jatim ini juga meminta kyai haji Maimun Zubair ikut mendorong adanya muktamar islah. Begitu juga para sesepuh partai yang masih berpihak ke salah satu kubu untuk bersikap netral dan menyatukan kedua kubu, jika para sesepuh tetap tidak bersikap netral maka PPP akan sulit untuk kembali bersatu.

Sementara itu, Ketua DPW PPP Jatim, Musyaffa Noer menuturkan, akan mengikuti desakan sesepuh partai, karena memang hanya muktamar islah yang bisa Q cty dilakukan untuk mengakhiri konflik.Q

KBS Minta Keringanan Pajak ke Pemkot Surabaya, Bhirawa Perusahaan Daerah Taman Satwa (PDTS) Kebun Binatang Surabaya (KBS) berencana meminta keringanan pajak ke Pemkot Surabaya.

Setiap tahunnya KBS tercatat mengeluarkan uang sekitar Rp 2 miliar untuk pembayaran pajak hiburan.

“Itu (Rp 2 miliar) baru pajak hiburan, belum pajak yang kecilkecil,” ujar Plt Direktur Utama PDTS KBS, Aschta Bustani Tajudin, Selasa (5/1) kemarin.

Permintaan kenaikan pajak itu bukan tanpa alasan. Kenaikan UMK Surabaya sebesar 13 persen pada 2016 ini bisa membuat pengeluaran KBS lebih membengkak. Belum lagi kenaikan bahan pakan dan perawatan untuk satwa.

“Kalau saya ditanya pengenya nol persen ya, tapi kembali lagi ke kebijakan Pemkot, kalau bisa kita diberi keringanan pajak,” pintanya.

Aschta menegaskan, selama ini tidak bisa ngambil keuntungan lebih dari tarif masuk KBS. Hal itu karena Pemkot

meminta tarif kebun binatang yang berlokasi di Jalan Setail itu bisa dijangkau oleh semua lapisan masyarakat.

“Fungsi taman rekreasi dan edukasi kita kedepankan, kita sudah lama berdiskusi soal pajak dan tarif KBS ini, pemkot minta tarif terjangkau,” ungkapnya.

KBS sendiri melakukan inovasi untuk menarik pengunjung. Setiap kali momen liburan dioptimalkan untuk mendapatkan pemasukan sebanyak mungkin. Tiga musim liburan seperti libur natal, tahun baru, dan idul fitri menjadi momen yang tidak dilewatkan.

“Kita maksimalkan ketiga musim liburan itu, soalnya itu kantong kita,” tandasnya.

Anggota Komisi B DPRD Surabaya Achmad Zakari mengatakan, permintaan keringanan pajak hiburan dari BUMD ke Pemkot harus melalui Dispenda Surabaya. Selain itu juga berkordinasi dengan bagian hukum.

“Permintaan itu juga harus menelaah perda pajak daerah dan

perwalinya, namun tidak bisa serta merta 100%, tergantung diskresi atau keputusan walikota. “ ujarnya.

Politisi PKS ini memberi saran permintaan keringanan pajak itu dilakukan secara bertahap. Kalaupun 100 persen, maka KBS tetap tidak akan untung. “100 % diberikan keringanan pajak hiburan untuk PDTS KBS, hanya sekitar Rp 1,2 miliar-1,8 miliar. Sementara KBS 2014 masih rugi, dan 2015 belum untung,” ungkapnya.

Zakaria mengharapkan, permintaan keringanan pajak hiburan ke pemkot harus dibarengi dengan kinerja direksi dan managemen KBS. Tidak boleh lagi merugi, atau BEP pada 2016. Selain itu harus ada improvisasi, khususnya marketing berbasis komunitas dan even.

“Ada efisiensi dengan menggandeng berbagai pihak yang mau mendonasikan CSR ke program perlindungan satwa dan lingkungan hidup di KBS,jadi kalau sudah ada keringanan tetap merugi saya tidak setuju,” Q geh tandasnya.Q

DPRD Surabaya, Bhirawa Surabaya mendesak pemerintah pusat agar segera merealisasikan pembangunan sebelas rumah susun sewa (Rusunawa) yang rencananya bakal dimulai tahun di 2015 , namun sampai sat ini belum ada kabar. Pemkot Kota Surabaya sudah menyiapkan lahan untuk proyek tersebut.

“Kami harapkan pembangunannya bisa dilakukan di tahun ini. Sebab di 2015 lalu tidak jadi dibangun, meski sudah ada alokasi lahan yang sudah disiapkan,” ujar Wakil Ketua Komisi A bidang Pemerintahan DPRD Kota Surabaya, Adi Sutarwijono, kemarin. (5/1).

Rencananya pembangunan Rusunawa akan dilakukan di sebelas titik dan mampu memberikan hunian terhadap 3744 kepala keluarga. Sebelas titik Rusun itu adalah di eks lahan Tempat Pembuangan Sampah (TPS) Keputih seluas 25 meter persegi, Tambaksari atau bekas pergudangan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan dengan luas sekitar 13.701 meter persegi.

Serta di Dukuh Menanggal dengan luas sekitar 10.00 0 meter persegi, Sememi luas lahan sekitar 7000 meter persegi, Penjaringan luas sekitar 1.750 meter persegi, Jambangan seluas 1.244 meter persegi dan Siwalankerto sekitar 3.000 meter persegi.

Menurut Adi Sutarwiyono, anggaran pembangunan rusunawa itu sudah diajukan jauh-jauh hari dari bantuan pemerintah pusat yaitu dari Direktoarn Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Walikota Surabaya Tri Rismaharini kala itu sudah mengajukan surat resmi agar pembangunan rusunawa dapat dilaksanakan di 2015.

Dalam surat Walikota Surabaya nomer 640/ 1393/436.6.18/2015 perihal pembangunan Rusunawa di Kota Surabaya ditujukan untuk membantu pemenuhan sebagian kebutuhan hunian di Surabaya. Khususnya masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang masuk daftar tunggu Rusunawa.

“Untuk melihat perkembangan dari rencana pembangunan Rusunawa ini kita sudah mengagendakan mengundang hearing dengan Dinas Pengelola Bangunan dan Tanah (DPBT),” tegas politisi PDI Perjuangan ini.

Kasi Pemanfaatan Rumah dan Bangunan Dinas Pengelola Bangunan dan Tanah (DPBT) Surabaya Doni Ardian menyampaikan kebutuhan rusun di Surabaya sudah mendesak. Sebab sampa Agustus 2015 saja sudah ada 2764 KK yang terdafQ gat tar dalam daftar tunggu Rusunawa.Q

Tujuh Ribu Guru Surabaya Belum Sarjana Pemkot, Bhirawa Kualitas pendidikan di Surabaya yang diklaim menjadi rujukan nasional ternyata masih menyimpan persoalan terkait kualifikasi guru. Sebab, dari total 29.159 guru di Surabaya, 7.715 diantaranya belum memenuhi kualifikasi sebagai sarjana S-1.

Secara rinci, kualifikasi guru

yang belum sarjana itu terdiri dari 479 PNS dan 7.236 non PNS. Jumlah tersebut meliputi seluruh jenjang, mulai SD sampai SMA/SMK. “Paling banyak jenjang SD. Ya salah satu alasannya pengangkatan guru SD terbilang paling sedikit dan lama,” terang Kepala Bidang Ketenagaan Dinas Pen-

didikan (Dindik) Surabaya Yusuf Masruh, Selasa (5/1).

Alasan yang mendasari guru belum bergelar S-1 adalah faktor usia.

Dari jumlah yang belum mengantongi S-1, 50 persen diantaranya memiliki usia diatas 50 tahun. Dengan begitu, mereka sudah merasa tidak perlu untuk melanjutkan jenjang pendidikan S-1.

“Ya kalau dihitung-hitung, waktu kuliah akan lebih lama dibandingkan masa pensiun mereka. Jadi pilih tidak lanjut S-1,” terang Yusuf.

Sedangkan sisanya, Yusuf menerangkan guru sudah proses melanjutkan kuliah S-1.

“Mereka sudah proses, tapi ya memang belum lulus dalam

hitungan itu,” tambah Yusuf.

Dengan begitu, mereka terus didorong untuk menyelesaikan kuliah S-1 tepat waktu.

Kepala Dindik Surabaya Ikhsan melanjutkan, gelar pendidikan guru memang tidak memberikan pengaruh terhadap sertifikat atau besaran tunjangan Q tam profesi guru (TPG).Q

Bengkel di Surabaya Akan Punya Aturan dan Klasifikasi Penyelenggaraan usaha bengkel kendaraan bermotor di Surabaya bakal dikenai aturan teknis dan klasifikasi. Saat ini DPRD Surabaya dengan Pemkot Surabaya sedang membahas Raperda Bengkel Umum Kendaraan Bermotor sebagai paying hokum mengatur usaha perbengkelan di kota Surabaya.

Ketua pansus Raperda bengkel, Reni Astuti menyebut Raperda ini ditujukan untuk mengendalikan bengkel kendaraan roda dua maupun roda empat di Surabaya agar memberikan layanan yang mendukung penekanan emisi gas buang.

Reni menambahkan di awal-awal pembahasan menyatakan, bahwa dalam raperda ini juga harus dimuat mengenai limbah B3 (oli) dan potensi kebakaran yang dapat terjadi.

“Sekarang ini banyak bengkel yang berlokasi tidak pada tempatnya. Misalnya di permukiman, sehingga masyarakat memprotes keberadaan bengkel,” ujarnya dalam rapat tersebut, Selasa (5/1).

Sementara anggota Pansus, BF Sutadi menyebut,

selain bengkel harus memenuhi persyaratan teknis, juga harus memenuhi syarat lokasi yang berkaitan dengan Perda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

“Selain masalah lingkungan, aturan di Perda ini juga terkait persyaratan teknis dan kaitan dengan RTRW,” ujarnya.

Sementara Ira Tursilowati, Kabag Hukum Pemkot Surabaya memaparkan bahwa pada pasal yang menyebutkan persyaratan teknis tersebut bukan berkaitan dengan bengkel.

“Persyaratan teknis dan laik jalan ini untuk kendaraannya. Setelah dari bengkel, kendaraan sudah harus memenuhi syarat teknis dan laik jalan,” katanya.

Sedangkan persyaratan

untuk bengkel, harus memenuhi standar kualitas dan pelayanan yang sudah dimuat pada pasal-pasal selanjutnya.

Dalam rapat Pansus Pembahasan Raperda Bengkel Umum Kendaraan Bermotor ini, turut hadir Irvan Wahyu Drajat Plt Dishub Kota Surabaya, serta perwakilan dari Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Surabaya.

Sedangkan Irvan Wahyu Drajat Plt Kepala Dishub Kota Surabaya mengatakan saat ini ada indikasi montir bengkel kendaraan bermotor melakukan kecurangan mengganti mesin kendaraan.

Misalnya, menurut Wahyu, montir bengkel menerima permintaan atau dengan inisiatif sendiri mengkredit sepeda motor kemudian mengganti mesin kendaraannya. “Lalu kreditnya tidak diteruskan. Demikian juga rental mobil, saat mengembikan mesin atau sparepart mobil sudah diganti” ujarnya kepada anggota Komisi D DPRD Kota Surabaya, Se-

Usaha bengkel di surabaya bakal diatur dan diklasifikasi. lasa (5/1/2016).

“Sebenarnya dengan adaRaperda Bengkel Umum nya perda ini kita berharap Kendaraan Bermotor, kata bisa melakukan pembinaan Wahyu, juga untuk melin- dan pengawasan,” kata dungi konsumen. Yaitu de- Wahyu kepada pers usai ngan memastikan baik mon- rapat Panitia Khusus Ratir maupun bengkel tempat perda Bengkel Umum Kenmontir bekerja memenuhi daraan Bermotor. standar kompetensi dan Pembinaan akan dilakukualitas pelayanan. kan oleh Pemkot Surabaya

ist

agar sumber daya mekanik bengkel mengetahui bagaimana kriteria bengkel yang baik dan benar.

Sedangkan pengawasan, Pemkot Surabaya melalui Dishub Kota Surabaya akan mengawasi bengkel yang tidak memenuhi standar mutu pelayanan.

“Arahnya ke sana. Dari sisi pembinaan sumber daya mekaniknya, maupun standar penyelenggaraan bengkelnya. Harapannya, bengkel di surabaya benar-benar bisa dipercaya, ini dalam rangka melindungi konsumen juga,” ujarnya.

Melalui Perda ini, bengkel di Surabaya juga akan diklasifikasikan dalam kelas A, B, dan C. Demikian halnya untuk montir, dengan kelas 1, 2, dan 3.

Klasifikasi ini, kata Wahyu, bergantung pelayanan seperti apa yang bisa diberikan oleh bengkel dan montir kepada pelanggan.

“Nanti kita siapkan tim (dari Dishub,red) untuk pengawasan bengkel. Untuk kompetensi montir, sudah ada lembaga sertifikasinya,” kata Wahyu.

Dalam hal pengawasan, Dishub Surabaya menitikberatkan pengawasan terhadap bengkel yang tidak termasuk dalam bengkel Agen Tunggal Pemegang Merek Q gat (ATPM).Q

SURABAYA

Rabu Kliwon 6 JANUARI 2016

3

PENDIDIKAN - KESEHATAN - PELAYANAN PUBLIK - HUKUM

Diduga Memanipulasi Izin Penambangan Pasir Besi Lumajang

Kejati Jatim Tahan Eks Ketua Tim Dokumen Amdal Pemkab Lumajang Kejati Jatim, Bhirawa Penyidik Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jatim kembali menanahan tersangka dugaan eksploitasi pasir besi di Lumajang.

Setelah menahan Direktur PT Indo Modern Minning Sejahtera (PT IMMS), Lam Cong San. Kini penyidik menahan R Abdul Gafur selaku mantan Sekretaris Komisi Penilai Amdal dan Ketua Tim Teknis Dokumen Amdal Pemkab Pasuruan, Selasa (5/1).

Sebelum dijebloskan ke Rutan Klas I Surabaya di Medaeng, tersangka R Abdul Gafur didampingi kedua pengacaranya mendatangi Kantor Kejati Jatim sekitar pukul 11.00 siang. Sesampainya di Kejati Jatim, tersangka yang mengenakan kemeja batik warna ungu ini langsung menjalani serangkaian pemeriksaan di lantai 5 Ruang Pidsus Kejati Jatim.

Dari pantauan Bhirawa, usai menjalani pemeriksaan dan pengecekan kesehatan, sekitar pukul 16.21 sore tersangka digelandang menuju mobil tahanan Kejati jatim untuk dibawa ke Rutan Klas I Surabaya di Medaeng. Dengan langkah terbata-bata, tersangka yang merupakan pensiunan PNS ini sempat terjatuh saat hendak memasuki mobil tahanan.

bed/bhirawa

Penyidik Kejati Jatim menahan R Abdul Gafur, mantan Ketua Tim Teknis Dokumen Amdal Pemkab Lumajang atas dugaan penyalagunaan ijin tambang pasir besi Lumajang, Selasa (5/1).

Ditanya perihal penahanan korban. Actor sebenarnya adalah Penerangan Hukum (Kasi Pen- tersangka diduga memainkan kliennya, Muhammad Mufid Ninis Rindhawati Kepala Dinas kum) Kejati Jatim Romy Ariz- perijinan penambangan pasir selaku pengacara Abdul Gafur Kebersihan dan Lingkungan yanto mengaku, tersangka yang besi yang diajukan PT IMMS. mengaku kecewa dengan sifat Hidup (DKLH). Karena dialah merupakan pensiunan PNS ini “Salah satu syarat pengajuan Kejaksaan. Menurutnya, Abdul yang mengeluarkan tanda tangan merupakan tim peneliti syarat- penambangan sudah ditolak oleh Gafur merupakan korban dari langsung ke Sekda dan Bupati,” syarat perijinan dokumen pe- Menteri Kehutanan. Namun, perijinan tambang pasir besi di ungkapnya, Selasa (5/1). nambangan pasir besi di Luma- tersangka diduga memainkan Lumajang. “Klien kami hanyalah Sementara itu, Kepala Seksi jang. Dalam jabatanya saat itu, syarat ini dengan mengeluarkan

RAGAM INFO

Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Timur, Brigjen (pol) Drs Sukirman saat berdialog seusai acara pelatikan pejabat eselon III dan IV Penandatangan Fakta Integritas dan Penatapan Kinerja di Lingkungan BNN Provinsi Jatim, Selasa (5/1) kemarin.

Fokus Keselamatan Berlalu Lintas Surabaya, Bhirawa PT Jasa Raharja (Persero) cabang Jawa Timur pada tahun 2016 ini makin memfokuskan pada keselamatan berlalulintas di jalan raya. Dalam hal ini, pihaknya akanmenjalankan program pencegahan kecelakaan.

Kepala cabang PT Jasa Raharja Jatim, Edi Supriyadi melalui Kepala Humas PT Jasa Raharja Jatim,Totok Ery Sukamto, di kantornya Surabaya, Selasa (5/1) mengatakan, pencegahan kecelakaan akan terus ditingkatkan dengan berbagai cara antara lain memberikan bantuan alatkeselamatan kepada mitra kerja berupa mobil unit ambulance, barikade air, traffic cone, rompi,jas hujan.

“Tidak itu saja, kami juga menyiapkan alat keselamatan laut seperti jacket pelampung, life buoyserta memasang rambu-rambu peringatan baik beruapa papan rambu maupun bill boardditempatkan di titik-titik rawan kecelakaan,” ujarnya.

Selain itu, lanjutnya, pihaknya menyingkapi banyaknya korban kecelakaan yang didominasiusia produktif menjadi prioritas utama menekan angka kecelakaan tersebut. Caranya, pihaknyafokus melakukan sosialisasi keselamatan berlalulintas pada sekolah-sekolah dan universitas diJatim.

“Tidak hanya Jasa Raharja saja yang peduli pada hal ini, pihaknya bersama polri, DinasPerhubungan maupun instansi tekait ikut beperan melakukan sosialisasi keselamatan kesejumlah Q inf kecamatan se-Jatim,” katanya.Q

why/bhirawa

BNNP Targetkan Pengguna Narkoba di Bawah 0,5 Persen Surabaya, Bhirawa Masih banyaknya penikmat barang haram Narkoba, membuat Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Jawa Timur bekerja keras dengan menargetkan pengguna narkoba tak lebih 0,5 persen penduduk.

Untuk mewujudkan target tersebut, BNNP melakukan penguatan koordinasi dan komunikasi dengan Badan Narkotika Nasional Kota/Kabupaten (BNNK) se Jawa Timur.

Adanya jalinan kerjasama dan sinkronasasi antara BNNP dan BNNK diharapkan akan bisa menghambat meningkatnya jumlah pengguna narkoba di Jatim.

“Jumlah pengguna Narkoba di Jatim saat ini masih 2,01 persen

dari jumlah penduduk di Jatim,’’ kata Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Timur, Brigjen (pol) Drs Sukirman, saat Pelatikan Pejabat eselon III dan IV Penandatangan Fakta Integritas dan Penatapan Kinerja di Lingkungan BNN Provinsi Jatim, Selasa (5/1) kemarin.

Sukirman mengatakan, untuk melakukan kerja sama antar daerah dan meningkatkan pemahaman wilayah kerja, pihaknya melakukan pergeseran tugas para Kepala BNNK. “Tujuan dari mutasi ini, memberikan penyegaran dan pembelajaran bagi pemimpin lama dan pemimpin baru untuk menghindari kejenuhan. Para pemimpin nantinya bisa melaksanakan dan

menerapkan kegiatan sesuai dengan kebutuhan daerahnya masingmasing,’’ terangnya.

Sukirman mengakui, sejauh ini belum ada kepastian jumlah naik maupun turunnya pengguna narkoba. Karena untuk mengetahui itu, dibutuhkan penelitian langsung dari pusat, yang biasanya dilaksanakan di bulan Januari dan Februari.

“Di tahun 2015 masih belum bisa terlihat karena yang meneliti BNN pusat,’’ katanya.

Sambil menunggu data itu, lanjutnya, masing-masing program kegiatan terus berjalan salah satuny program Pencegahan dan Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Q why Gelap Narkotika (P4GN).Q

Penyidik Polda Jatim Berusaha Penuhi Petunjuk Jaksa

Enam Kali Ganti Kapolda, Penyidikan Kasus Bambang DH Masih Buram Polda Jatim, Bhirawa Meski sudah sekitar enam kali berganti Kapolda, terhitung sejak kepemimpinan Kapolda Jatim Komjen Pol Anton Bachrul Alam di tahun 2010 hingga kepemimpinan Irjen Pol Anton Setiadji.

Pengusutan dugaan korupsi

Japung atas tersangka Bambang DH belum menunjukkan titik terang.

Bahkan, setelah dua tahun lebih mantan Wali Kota Surabaya, Bambang Dwi Hartono menyandang status tersangka dalam kasus dugaan korupsi dana jasa

pungut (Japung). Namun, hingga kini kasus yang membelit politikus PDIP itu tak kunjung tuntas.

Data yang dihimpun Bhirawa menyatakan, kasus dugaan korupsi Japung diusut pertama kali oleh Ditreskrimsus Polda Jatim

pada tahun 2010 lalu. Dana yang dipermasalahkan itu mengucur dari APBD Pemkot Surabaya tahun 2009 sebesar Rp 720 juta. Waktu itu, Wali Kota Surabaya dijabat oleh Bambang DH. Kasus ini mulanya menjerat empat orang sebagai

terpidana yang kini sudah bebas.Mereka ialah mantan Ketua DPRD Surabaya Musyafak Rouf, mantan Asisten II Pemkot Surabaya Muklas Udin, mantan Sekretaris Kota Sukamto Hadi, dan mantan Bagian Keuangan Q bed Pemkot Purwito.Q

acc dari Menteri Kehutanan,” terang Romy Arizyanto.

Sedangkan Kepala Seksi Penyidikan (Kasidik) Pidsus Kejati Jatim Dandeni Herdiana menambahkan, pihaknya berjanji mengembangkan penyidikan kasus ini. Bahkan, pecan ini pihakpihak yang terlibat dalam kasus ini, seperti mantan Sekda Pemkab Lumajang Endo Prapto dan mantan Kepala DKLH Pemkab Lumajang Nining Rindhawati bakal diperiksa pecan ini.

“Pekan ini kami akan periksa semua pihak-pihak yang terlibat dan terkait dalam kasus ini.

Bahkan, tidak menutup kemungkinan akan adanya penambahan tersangka,” tambah Dandeni.

Disinggung terkait kerugian negara kasus ini, mantan Kasi Intel Kejari Purwakarta ini mengaku dugaan kerugiannya senilai Rp 80 miliar. Namun, Dandeni menyayangkan sikap BPKP Jatim yang belum menyerahkan secara resmi hasil perhitungan negara atas kasus ini. Bahkan, dia menegaskan, para pimpinan seperti Kajati Jatim dan Kepala BPKP Jatim telah berkoordinasi perihal kerugian negara kasus ini.

“Seharusnya akhir tahun hasil resmi perhitungan negaranya sudah kami terima. Tapi, sampai sekarang kami belum terima secara resmi hasil perhitungan kerugian negara kasus ini,” pungkasnya.Q bed

Kowal Diminta Tingkatkan Profesionalitas Surabaya, Bhirawa Panglima Komando Armada RI Kawasan Timur (Pangarmatim), LaksamanaMuda (Laksda) TNI Darwanto, memimpin Upacara peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Ke53Korps Wanita Angkatan Laut (Kowal) di lapangan R Mulyadi Komando Pengembangan danpendidikan TNI Angkatan Laut (Kobangdikal) Bumimoro Surabaya, Selasa (5/1).

Upacara tersebut diikuti seluruh prajurit Kowal wilayah Surabaya, perwakilan dari Polwan danKowad serta PNS Wanita di bawah komandan upacara Letkol Laut (KH/W) Fransisca yangsehari-hari menjabat sebagai Komandan Ksatrian Mess Kowal Kartini Surabaya.

Dalam amanatnya, yang di bacakan Pangarmatim, Kepala Staf TNI Angkatan Laut (Kasal),Laksamana TNI Ade Supandi, peringatan HUT Kowal tahun ini bukti bahwa Kowal telahmemberikan pengabdiannya selama 53 tahun.sekaligius momentum untuk mengevaluasi danmelakukan intropeksi diri dalam menilai sejauh mana pengabdian dan kinerja Kowal dalammenjalankan peran tugas dan fungsinya dalam organisasi.

Kiprah Wanita Indonesia sepanjang perjalanan sejarah bangsa tidak perlu disangsikan lagi,telah banyak tokohtokoh wanita yang berjasa bagi bangsa dan negara Indonesia di berbagaibidang penugasan termasuk pula di lingkungan TNI AL. Dalam sejarahnya pembentukan KorpsWanita Angkatan Laut (Kowal) diarahkan untuk mewadahi wanita Indonesia dalam bidangkemiliteran serta untuk mengisi jabatan dalam organisasi TNI AL guna memenuhi tuntutanorganisasi sejalan dengan emansipasi peran wanita dalam mengisi pembangunan nasional.

Seiring perkembangan ilmu pengentahuan dan teknolgi, TNI AL memberikan kesempatan yangluas bagi anggota Kowal untuk mengikuti pendidikan didalam maupun di luar negeri untukmeningkatkan profesionalisme dan kemampuan. Dalam meniti karier, Kowal juga diberikankesempatan yang sama dengan prajurit Pria seperti penugasan Kowal sebagai Anak Buah Kapal(ABK) KRI jenis Landing Platform Dock.

Dengan bertambah umur, diharapkan Kowal mampu bertindak secara profesional dalammenyikapi berbagai perkembangan lingkungan strategis global, regional dan nasional untukdapat menentukan arah terbaik bagi organisasi serta selalu mengembangkan Inovasi,kreativitas, dedikasi dan loyalitas melalui budaya kerja keras dan kerja cerdas untuk mencapaikinerja terbaik bagi diri pribadi dan organisasi.

Sebelumnya dalam rangkaian HUT Kowal telah dilaksanakan sejumlah kegiatan di bidang sosial, kesehatan dan olahraga, Ziarah ke Taman Makam Pahlawan Kusuma Bangsa untuk mengenang para pahlawan dan pendahulu Bangsa serta dalam rangka HUT Kowal ke-53 digelar kegiatan pemecahan rekor MURI, dengan kategori meracik mie nusantara yang diikuti oleh 1.010 anggota komunitas Angkatan Laut yang Q inf terdiri dari Kowal, PNS dan Jalasenastri.Q

Surat Ganda, Warga Medokan Ayu Saling Klaim 897 Meter Persegi Lahan Tanah seluas 897 meter persegi di Kelurahan Medokan Ayu, Kecamatan Rungkut menjadi rebutan dua kelompok warga.

Hal ini setelah adanya surat kepemilikan tanah ganda antara warga yang memiliki lahan salah satu warga bernama Fauzi.

Dari pantauan Bhirawa di lapangan tepatnya di Medokan Tambak Gang III tersebut telah di beri batas oleh warga yang mengklaim miliknya. Tak tanggungtanggung, meski tanah tersebut sudah diurug dan dipondasi, namun oleh warga bernama Fauzi di tutup dengan plengsengan seng secara memanjang.

Hal ini membuat sejumlah warga yang merasa memiliki tanah yang lengkap dengan surat-suratnya berang. Mereka membongkar pembatas tersebut yang dikasih patokan. Selain itu, akses jalan menuju tanah warga juga ditutup dengan pembatas seng.

Seperti warga Medokan Ayu Tambak yang memiliki tanah berukuran 8x6 meter persegi, Mughni Labib mem-

bongkar pembatas tersebut.

Menurutnya, pemberian pembatas tersebut dirasanya sebagai terror terhadap dirinya bersama warga yang telah memiliki tanah tersebut.

“Pada mulanya saya tidak tahu sama sekali. Saya seperti kena terror, kaget kan.

Kan saya yang punya tanah kok malah dipagari orang atas nama Fauzi (mengklain memiliki tanah, red) yang mematoki semua tanah di sini,” kata Mughni saat ditemui di lokasi tanah kavlingnya, Selasa (5/1) kemarin.

Setelah mengetahui tanahnya dipatoki oleh orang lain, dirinya langsung menanyakan ke Yuli pembeli tanah tangan ke empat ini.

Dari pertemuan tersebut, Mughni menjelaskan bahwa tanahnya telah dipatoki or-

ang lain.

“Bu Yuli juga tidak percaya kalau tanah yang saya beli dipatoki orang lain.

Selama ini kan rumah saya juga dekat sini dan kemudian saya urug,” ujarnya.

Ia menerangkan, bahwa semua warga yang memiliki tanah telah memiliki surat tanahnya. Bahkan, dirinya pun telah memiliki surat tanah yang induknya berbentuk sertifikat. “Jadi cukup akta jual beli tanah dari notaries,” tambahnya.

Selain Mughni, pemilik tanah berukuran 7x10 meter persegi, Ari Sugiharto warga Kupang Krajan VII tersebut juga mengalami permasalahan yang sama. Bahkan ia juga telah mengantongi sertifikat induk tanahnya.

“Saya beli tanah ini pada Januari akhir 2015 dari Kusuma Wahyudi. Intinya saya memiliki tanah selama satu tahun dan tidak ada masalah. Dan akhir-akhir ini diklaim milik Fauzi.

Saya cek siapa itu Fauzi di

geh/bhirawa

Salah satu warga yang memiliki tanah di Medokan Tambak Gang III, Kelurahan Medokan Ayu, Kecamatan Rungkut membongkar pembatas tanah kavling yang telah diklaim orang lain, Selasa (5/1) kemarin.

Polsek Rungkut juga punya masak rumah yang sudah ngakui bahwa keduanya catatan buruk,” ceritanya. ditempati sejak lama juga juga sama-sama memiliki Sugiharto juga membe- diklaim miliknya,” herannya. surat tanahnya. berkan, bahwa tiga rumah Sementara itu, Camat “Kedua pihak warga teryang berdekatan dengan Rungkut, Ridwan Mubarun sebut memang sama-sama tanahnya yang telah ditem- juga telah mengetahui akan memiliki surat. Dari sekitar pati sejak tahun 2001 silam adanya kedua belah pihak 800 meter persegi tanah juga tak luput dicaploknya. warga saling klaim memiliki tersebut statusnya petok D,” “Mangkanya, ini kan aneh tanah tersebut. Ia juga me- kata Ridwan saat dikon-

firmasi Bhirawa.

Ridwan menerangkan bahwa di wilayahnya banyak pengkavling tanah yang nakal. Bahkan, jual beli tanah tersebut dirasa perlu diselesaikan dengan cara kekeluargaan. Dengan adanya permasalahan ini, pihak Kelurahan Medokan Ayu telah mengundang kedua pihak warga tersebut.

“Besok (hari ini, red) Jam 10.00 WIB Pak Lurah telah memanggilnya untuk dibahas bersama. Jalan keluarnya memang dengan cara kekeluargaan,” urainya.

Untuk mengantisipasi kalau permasalahan ini belum menemukan titik terang, Ridwan akan meminta petunjuk ke Badan Pertanahan Nasional (BPN). “Kalau tidak ada jalan keluarnya kita minta petunjuk BPN dan sejumlah pihak menyangkut persoalan tanah tersebut.

Dan prinsip, kami tidak menginginkan ada pihak yang dirugikan dari persoalan ini,” Q geh tambahnya.Q

4

OPINI

Negeri Para Bandit?

Tajuk

Harga BBM Berkejujuran PEMERINTAH urung memungut Dana Ketahanan Energi (DKE). Memilih jujur dengan tetap memungut pajak (PBBKB, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor). Beda, antara pungutan DKE dengan PBB-KB, namun sama-sama otomatis. DKE awalnya, akan dipungut di hulu. Sedangkan PBB-KB dipungut di hilir, berdasar “omzet” penjualan SPBU. Tetapi DKE masih harus menunggu “payung hukum.” Sehingga masyarakat kini bisa menikmati harga BBM ber-keadilan.

Harga seluruh jenis BBM turun, seiring menurunnya harga minyak mentah dunia. Termasuk harga ICP (Indonesia cruide price, harga minyak Indonesia) juga turun. Harga minyak mentah rata-rata dibanderol US$ 35,- per-barel. Penyebab harga minyak turun, adalah berhematnya sektor perekonomian AS. Masyarakat AS lebih suka berhemat, menabung dengan suku bunga yang lebih menarik (The Fed, Bank Sentral AS, menaikkan suku bunga).

Saat ini tiada lagi BBM bersubsidi. Sehingga pemerintah bisa lebih mudah meng-kalkulasi harga BBM lebih jujur, dengan standar ke-ekonomi-an yang pantas. Termasuk harga avtur (BBM untuk pesawat terbang) yang masih terbelit berbagai kartel di bandara. Konsekuensinya, diharapkan harga-harga barang dan jasa bisa diturunkan. Khususnya kewajiban pemerintah mengendalikan harga bahan pangan eks-impor (antaralain kedelai dan susu).

Walau tidak mudah, tetapi juga tidak sulit untuk menurunkan harga. Sebab di tiap daerah terdapat TPID (Tim Pengendali Inflasi Daerah, Tim inilah yang harus bertindak cepat, terutama untuk menurunkan harga sembako (khususnya beras dan daging). Selain itu, pemerintah memiliki kewenangan mengendalikan harga pangan strategis, sebagaimana diamanatkan undang-undang. Jika TPID sukses, maka masyarakat akan lebih memiliki dana, bisa menabung.

Negara-negara di seluruh dunia, terutama pengimpor minyak (termasuk Indonesia), niscaya wajib meng-kalkulasi ulang harga BBM dalam negeri. Di Indonesia, berlaku harga baru sejak 5 Januari 2016. Harga bensin (oktan 88) turun menjadi Rp 7.050,- per-liter. Solar menjadi Rp 5.650,-, Partalite (oktan 90) seharga Rp 7.900,- serta Pertamax menjadi Rp 8.600.

Begitu pula bahan bakar kepentingan dapur rumahtangga, LPG 12 Kg turun Rp 5.800,- per-tabung. Ibu-ibu kalangan menengah dan warung kuliner bisa bernafas lega. Yang masih ditunggu, adalah penyesuaian harga avtur di bandara.

Avtur masih terikat pungutan wajib di bandara, karena stasiun pompa avtur disediakan oleh bandara. Ironisnya, avtur di seluruh bandara di Indonesia, masih paling mahal di Asia.

Menyebabkan high cost fliying. Padahal di seluruh dunia hampir seluruh maskapai mulai program low cost fliying.

Mengurungkan pungutan, merupakan respons cerdas pemerintah. Selain keuntungan pencitraan, ongkos distribusi bahan pangan akan terpangkas. Perekonomian akan menggeliat, karena sektor transportasi publik akan lebih kerap digunakan. Dus, akan bermuara pada penguatan sektor UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah). Sektor UMKM patut memperoleh insentif. Sebab pada masa resesi terdahulu (1998 dan 2006), UMKM tampil sebagai “pahlawan.”

Penurunan harga BBM (yang berkeadilan dan jujur), bagai pelengkap insetif perekonomian yang lebih “nendang.”

Sangat bermanfaat untuk masyarakat kalangan bawah. Roda perekonomian akan lebih bergerak. Dan secara stimulan bisa meningkatkan pendapatan negara, melalui berbagai pajak dan retribusi. Sebelumnya, pemerintah juga menerbitkan kebijakan untuk menggiatkan roda perekonomian.

Terbukti, melaksanakan kebijakan populis, ternyata tidak mengurangi penghasilan pemerintah. Bahkan pemerintah bisa memetik hasil serta-merta, berupa pajak dan retribusi dari sektor distribusi, transportasi dan sektor riil yang menggeliat. Sedangkan dua kebijakan terdahulu (diumumkan pada bulan September 2015), diakui tidak mudah direalisasi. Tidak dalam waktu dekat.

Pelaku ekonomi, niscaya tidak mudah kepincut kebijakan tanpa melihat realisasi. Pertumbuhan ekonomi (yang melemah) membutuhkan berbagai insentif, terutama “raksasa” perekonomian kalangan bawah. 

Sorotan Publik

Semua tanggapan baik berupa saran dan kritik atas wajah dan kinerja birokrasi kita dalam memberikan pelayan publik dapat dikirim melalui email: harian_bhirawa@yahoo.com atau manfaatkan fasilitas surat pembaca di www.harianbhirawa.co.id atau telp ke (031) 5470650 atau faks (031) 5343359. Untuk setiap email harap disertakan nomor telpon (untuk konfirmasi ulang).

Permen Hasil Tembakau Tidak Pertimbangkan Kesehatan PERATURAN Menteri Nomor 63/M-IND/PER/8/2015 tentang peta jalan produksi industri hasil tembakau 20152020 tidak mempertimbangkan faktor kesehatan. Padahal rokok adalah produk yang dapat mengakibatkan kesakitan, kematian, dan kemiskinan yang berkelanjutan. Peningkatan produksi rokok ini akan berdampak pada meningkatnya jumlah perokok, tidak hanya perokok dewasa tetapi juga perokok pemula, yaitu anak-anak dan remaja.

Upaya pembangunan industri hasil tembakau dalam peraturan ini hanya dilihat dari aspek kapitalisasi saja tanpa melihat aspek keberlanjutan dan dampak yang ditimbulkan dari industri hasil tembakau tersebut.

Sementara produk rokok Indonesia sudah ditolak banyak negara, lalu siapa yang akan dipaksa menghabiskan miliaran batang itu kalau bukan rakyat Indonesia, ini kah cita-cita Menperin kita? Meracuni bangsa sendiri. Padahal, untuk menyongsong bonus demografi yang akan dialami Indonesia pada 2020 seharusnya pemerintah Indonesia melakukan upaya-upaya strategis dan efektif terhadap pembangunan SDM yang ada dan akan datang.

Terdapat beberapa hal yang menjadi masalah dan penting disorot di dalam Peraturan Menteri Perindustrian oleh Raya Indonesia. Pertama, peraturan itu meniadakan elemen pertimbangan kesehatan. Kedua, peraturan itu terus mendorong produksi jumlah batang produksi rokok sebanyak 5-7 persen pertahun menjadi 524,2 miliar batang pada 2020. Ketiga, peningkatan produksi rokok yang paling besar pada peraturan ini adalah pada rokok yang bahan bakunya menggunakan tembakau impor dan produksinya menggunakan mesin. Keempat, Peraturan Menteri Perindustrian tersebut menyatakan rokok kretek adalah warisan budaya bangsa.

Nama dan alamat ada di redaksi

HARIAN

PENDIRI : Alm. H. Moch. Said DEWAN PENASIHAT: Dahlan Iskan, Drs. Sugeng Praptoyo, SH, MM, MH, AK H. Ali Salim

Rabu Kliwon, 6 JANUARI 2016

rah kekayaan yang ada. Bahkan, mereka hidup bersama dengan orang-orang di wilayah itu dengan segala citra dan kharisma yang melekat pada dirinya. Ketika memperoleh simpati orangorang yang ada di sekitarnya, mereka Oleh : lalu menggunakan Najamuddin Khairur Rijal kepercayaan itu sebagai jalan pintas wilayah itu. Selandan sarana untuk jutnya, mereka pergi mengeruk kekayaan dan meneruskan pengembaraan dan menjarah sumber daya. menjarah wilayah (negara) lain.

Bandit model ini adalah apa yang Bandit di Indonesia kita sebut sebagai penjajah, para Dalam konteks keindonesiaan kolonial dan imperialis. kita, mengapa kemakmuran tak Namun, di era modern seperti kunjung hadir di hati masyarakat, saat ini, karena penjajahan sebisa jadi karena masih kuat perti di masa lalu telah berakhir, bahkan semakin kuatnya para gaya kolonialisme dan imperialbandit-bandit itu bercokol di isme tersebut bertransformasi ke negeri yang kaya ini. Pertama, dalam bentuk penjajahan gaya perusahaan-perusahaan asing baru. Dalam konteks kekinian, masuk melalui mantra investasi bisa jadi mereka berwujud dalam dengan dalih membantu sektorbentuk perusahaan-perusahaan sektor yang dapat meningkatkan multinasional dan transnasional. pendapatan dan pertumbuhan Mereka hadir di negara-negara ekonomi. Mereka menyasar keberkembang, termasuk Indonesia, kayaan alam Indonesia yang dalam bentuk dan wujud investasi menyangkut hajat hidup banyak pada berbagai sektor ekonomi dan orang. Sebut misalnya, perusakekayaan negara. haan asing yang bertahun-tahun Naluri alamiah mereka adamengeksplorasi emas di tanah lah keuntungan global, logika Papua, perusahaan asing yang berpikirnya adalah logika bisnis mengeksplorasi gas alam dan yang melulu tentang profit dan minyak bumi, perusahaan asing kapital. Cita-citanya mengeruk yang berinvestasi di bidang tamkeuntungan sebanyak-banyaknya bang mineral, dan aneka label dari negara di mana mereka perusahaan asing yang menjahadir mengembara untuk menmah berbagai dimensi kekayaan jalankan operasi bisnisnya. Rezim di tanah Indonesia lainnya. demokrasi adalah mangsa yang Lalu, hasilnya hanya sedikit paling empuk bagi mereka sebab yang secara nyata kita nikmati, hanya pada rezim demokratis sementara sisanya jauh lebih mereka memiliki ruang terbubanyak dibawa ke negara asal ka untuk bebas masuk-keluar mereka. Mereka adalah para berkedok investasi asing dengan kapitalis global yang menumpuk dalih membantu pertumbuhan kekayaan dunia. Jadilah kita ekonomi. sebagai budak di negeri sendiri Kedua, bandit tak mengemsementara mereka jadi tuan di bara. Mereka menetap di suatu negeri orang. Kita hanya bisa wilayah (negara) bahkan menjadi menjadi pesuruh karena mental bagian dari wilayah itu. Meresebagian kita adalah mental ka menyatakan diri membela terjajah. dan melindungi orang-orang di Kita tidak bisa menikmati wilayah itu, sekaligus pada saat seutuhnya apa yang menjadi yang sama diam-diam menjamilik kita, karena para bandit

Saya orang Indonesia. Lahir, besar, dan tinggal di Indonesia. Saya mencintai Indonesia, dari tanahnya saya hidup dan menemukan kepingan kehidupan. Namun, saya sering mendengar rakyat Indonesia mengeluh. Selama tujuh puluh tahun merdeka, keluhan tentang betapa susahnya hidup di tanah Indonesia masih sering terdengar. Kenyataan itu seolah dipertegas dengan angka kemiskinan yang terbilang masih tinggi, kesejahteraan yang semakin timpang, yang kaya semakin lebih cepat kaya sementara yang miskin semakin miskin.

K

ita telah memasuki fase kehidupan yang sangat berbeda dengan masa lalu. Berbagai eksperimen telah dilakukan rezim dan pemerintah yang datang silih berganti. Harapannya, wangi kesejahteraan bisa dihirup oleh rakyat. Tetapi mengapa, setelah berakhirnya rezim otoriter, setelah kita bereksperimen dengan sistem demokrasi (yang katanya indah), kemakmuran tiada kunjung datang? Alih-alih makmur, kita menyaksikan kehidupan semakin tak punya harapan bagi banyak manusia Indonesia.

Pertanyaan semacam itu pernah diajukan oleh Mancur Olson dalam bukunya Power and Prosperity (2000). “Mngapa setelah pemerintahan yang buruk, kemakmuran tak kunjung datang?”

Mengapa setelah otoritarianisme Orde Baru yang kita caci karena membungkam hak-hak rakyat ditumbangkan, harapan untuk kehidupan yang lebih baik di tengah euforia demokrasi tak juga berwujud nyata?

Dua Bandit Meminjam tesis Olson, jawabannya mungkin karena negeri ini dikuasai oleh para bandit, negeri para bandit. Menurut Olson, bandit ada dua macam, yaitu bandit yang mengembara (roving bandits) dan bandit yang tidak mengembara atau bandit yang menetap (stationary bandits).

Pertama, bandit yang mengembara adalah para bandit yang sering kita baca di buku-buku sejarah. Mereka datang ke suatu wilayah (negara) secara bergerombol, lalu menjarah habis

R

mengembara itu jauh lebih memiliki dan menguasai kapasitas dan kapabilitas. Setelah kekayaan kita habis dan setelah mereka puas, mereka bisa kapan saja pergi untuk mencari mangsa baru. Parahnya, banyak mereka yang juga enggan pergi karena kita justru melayaninya dengan hormat.

Kedua, para koruptor dari kalangan eksekutif, legislatif, maupun yudikatif, para koruptor yang merupakan aparatur negara bisa jadi adalah manifestasi wujud nyata dari bandit yang menetap. Mereka tidak mengembara, karena mereka adalah bagian dari kita. Tetapi, bedanya dengan kita, hati dan pikirannya adalah bandit.

Mereka menjarah dan menikmati kekayaan yang tersedia yang seharusnya menjadi milik bersama. Namun, karena mereka mendapat dan memiliki “mandat”, alhasil naluri bandit lebih menguasai alam pikiran dan hati nuraninya. Ironisnya, kita sendiri yang justru melanggengkan para bandit itu untuk terus menjarah.

Jumlah mereka bahkan tidak kalah sedikit dari bandit yang pertama.

Hal yang paling parah adalah ketika kedua bandit itu, bandit yang mengembara dan yang menetap, berkongkalikong, bekerja sama dan melakukan permufakatan jahat untuk mengeruk habis kekayaan guna memberi makan naluri bandit mereka. Jadilah kita tetap berada dalam kubangan kemiskinan, sementara dua bandit yang sedari awal memang kaya menjadi semakin kaya. Kita hanya menjadi penonton karena dua bandit itu punya segalanya: punya kekuasaan ekonomi dan juga kekuasaan politik.

Mengapa kemakmuran tak kunjung datang dalam penantian panjang tujuh puluh tahun kemerdekaan? Bisa jadi jawabannya karena negeri ini dikuasai oleh para bandit. Inilah negeri para bandit.

Pengajar Jurusan Hubungan Internasional FISIP Universitas Muhammadiyah Malang (UMM)

Indonesia, Korupsi dan Kleptokrasi

ibuan kasus korupsi yang terjadi di negeri ini semakin membuktikan betapa busuknya pemangku jabatan negara dalam menggerogoti uang negara. Semua kasus itu mencuak secara bertahap bak episode sinetron.

Tiap tahun bahkan tiap bulannya, ada saja pejabat yang diseret ke KPK, Kepolisian ataupun Kejaksaan. Sebut saja, kasus korupsi dana bansos yang dilakukan gubernur Sumatera Utara nonaktif, Gatot Pujo Nugroho 2015 lalu.

Media tak henti memberitakan perkembangan kasus yang juga menyeret sejumlah pejabat pusat dan daerah Sumut itu. Ini semakin mempertegas, korupsi bukan saja menjadi salah satu topik paling seksi dalam wacana publik, tetapi benar-benar telah membudaya, mewabah dan merusak seluruh sendi kehidupan bangsa.

Jika dirunut ke belakang, persoalan korupsi ini telah menjadi isu nasional yang tidak pernah lenyap dari wacana publik sejak zaman kolonial. Sehingga, di awal kemerdekaan Bung Hatta mengatakan bahwa korupsi di Indonesia sudah menjadi bagian dari kebudayaan. Artinya, budaya korupsi bukanlah sesuatu yang tunggal melainkan hasil saling memengaruhi dari berbagai sistem sosial masyarakat.

Korupsi pun dalam sejarahnya, selalu mewarnai dinamika politik, berkembang sesuai dengan perkembangan ekonomi dan berkelindan dengan kekuasaan.

Dalam perkembangannya, korupsi lalu dipahami sebagai persoalan psikososial sistemik yang terjadi karena fenomena psikodinamik nirsadar yang dalam istilah Sigmund Freud disebut transferensi.

Transferensi dapat dimengerti sebagai pengembangan proses nirsadar pola-pola relasi masa lampau bangsa dengan penjajah ke realitas relasi penguasa, politik, ekonomi dengan masyarakat seluruhnya masa kini.

Siklus Korupsi yang telah membudaya, memang seperti dalam novel

menyusup ke semua Pramudya Anantateselon sampai ke keur, dikatakan sudah satuan administrasi mulai disemai denrendah kelurahan, gan baik sejak awal RW dan RT. kemerdekaan. BahGaji pegawai kan, jika mau lebih negeri yang minim, jauh, VOC yang runkerap menjadi alasan tuh di akhir tahun melakukan korupsi 1799 juga terutama dengan mencari sumdisebabkan oleh ber pendapatan di luar korupsi. Menurut gaji seperti di zaman Wertheim, seorang Oleh: kolonial. Itulah yang analis di zaman koloHasian Sidabutar kemudian dikenal nial, konsep korupsi dengan istilah pungdi Indonesia sudah utan liar, uang pelicin, dikenal dalam sistem uang rokok, dan lain-lain. birokrasi patrimonial kerajaanDi bidang politik, korupsi kerajaan di Jawa, jauh sebelum dilakukan oleh aktor-aktor polikolonialisme, upeti atau pajak tik yang eksis, dengan memanditarik kerajaan, tidak luput dari faatkan peluang apa saja yang penyunatan. dapat dikorupsi untuk kepentSistem upeti berkembang peingan politik. Di era ini, kita sat di era kolonial di bawah VOC. kenal dengan Golkar, tentara dan Penguasa VOC memberi gaji birokrasi yang merupakan tiga yang rendah kepada pegawainya. pilar berdimensi tunggal dan seMaka, para pegawai melakukan cara integratif dalam menyokong penyuapan untuk mendapatkan lestarinya sistem korupsi. kedudukan strategis dalam peIni merembet ke areal hukum, rusahaan ini. Pada gilirannya, yang kemudian bermunculan mereka melakukan pungutan dengan apa yang disebut mafia dalam pengangkatan bupati. peradilan yang merupakan komOrang-orang pribumi yang ingin binasi di antara para pelaku komenjadi bupati harus menyogok rupsi yang di dalamnya tercipta VOC. Maka, mulai terjadilah jaringan yang saling bersepakat kolaborasi antara pejabat pememeningkatkan kerja sama di birintah dengan usaha dagang. dang penyelewengan.

Itulah diwarisi republik yang Sistem kerja sama jahat yang kemudian mengidap penyakit telah berlangsung dalam waktu yang sama yang harus diterima yang lama di republik inilah yang dalam sistem negara modern. Di kemudian membuat negara ini zaman Orde Lama, yang pemedisebut sebagai negara kleptorintahannya sangat sentralistis krasi. Negara kleptokrasi adalah dengan memiliki partai yang negara yang di dalam praktek begitu banyak, tetapi seperti saat pemerintahannya ditandai oleh ini semuanya tidak peduli dengan keserakahan, ketamakan dan korupsi yang terjadi pada rezim korupsi yang mewabah (a governtersebut. ment characterized by rampant Ada korupsi di tubuh pegreed and corruption) Amich merintahan Soekarno, tetapi Alhumami (2005). tidak digubris karena memang Istilah kleptokrasi seperti konsentrasi utama bangsa kediuraikan ini menjadi sangat tika itu lebih pada perjuangan popular setelah digunakan oleh dalam membentuk republik.

Stanislav dalam Kleptocracy or Di masa lalu, korupsi benar-beCorruption as a System of Gonar mendapatkan sosoknya yang vernment (1968) yang merujuk paling pas dengan merasuk di pada a ruler or to official whose tiga pilar utama institusi negara, primary goal is personal enviyakni birokrasi, politik dan huronment and who possesses the kum. Di wilayah birokrasi, mulai power to gain private fortunes dari tingkat tertinggi kekuasaan,

while holding public office.

Keadilan Melihat praktek korupsi di negara kleptokrasi yang telah membudaya dan merasuk ke setiap lini kehidupan masyarakat, membuat aksi pemberantasan korupsi menjadi sangat sulit, bahkan absurd. Kondisi krisis, ditambah dengan semangat pengejaran dan pengagungan kekuasaan dalam kehidupan politik yang menyuburkan political corruption, telah melanggengkan pula rezim kleptokrat ini.

Sebagai sebuah negara kleptokrasi, tentu ada segudang kenyataan empiris bahwa tidak ada ruang kosong di negeri ini yang tidak diisi maling. Persoalannya, bagaimana para penegak hukum dan pencipta keadilan berjuang menghadapi para maling yang terus berjuang merampok keadilan dengan uang hasil korupsi?

Dan rusaknya keadilan di negeri kleptokrat ini bukanlah barang baru lagi. Tragisnya, mafia hukum atau mafia peradilan pun sudah membudaya beriringan dengan pembudayaan korupsi.

Sebagaimana janjinya dalam Nawacita, presiden Jokowi memiliki tanggung jawab yang sangat besar untuk memberantas korupsi. Jokowi menjadi sandaran rakyat dalam upaya pemberantasan korupsi, karena rakyat kini tak lagi percaya sepenuhnya kepada pencipta dan penegak hukum yang sudah mengubangkan diri dalam praktek politisasi dan transaksi jual-beli keadilan.

Presiden dan pemberantasan korupsi adalah dua hal yang harus disatupadukan untuk menyelamatkan negara ini dari para pejabat penyamun. Sebagaimana filsuf Thomas Hobbes dalam Leviathan, menegaskan perjanjian tanpa pedang hanyalah kata-kata kosong. Karena itu, harus ada kekerasan untuk mendesakkan hukum.

Anggota Initiatives of Change (IofC) Indonesia, Jakarta Alumnus Universitas Negeri Medan

PEMIMPIN UMUM/PEMIMPIN REDAKSI/PENANGGUNG JAWAB : Nawang Esthi Lestari REDAKTUR PELAKSANA: Titis Tri Wahyanti KOORDINATOR LIPUTAN : Wawan Triyanto REDAKTUR: Wahyu Kuncoro SN, Bambang WN , Choirul Anam, Anangsyah Isfianto, Helmi Supriyatno, Gatot Suryo Widodo Reporter : M. Ali, Siti Sulistiani, Andre Endrayana Sasmita, Rachmat Caesar BSW, Zainal Ibad, Danang Prastyo, Adit Hananta Utama, Abed Nego, William AK , Gegeh Bagus Setiadi Fotografer: Trie Diana Indahwati, Sekretaris Redaksi: Suryanthini Malang: M. Taufiq, Kabupaten Malang : Cahyono Nor Rochmah, Kota Batu: Anas Bachtiar, Pasuruan : Hilmi Husein, Pamekasan: Syamsuddin, Lumajang: Zainul Hidayat, Probolinggo: Wiwit Agus Pribadi Jember: Effendi, Sampang: Nur Cholis, Sumenep: Samsul Arifin, Bondowoso: Samsul Tahar, Situbondo: Sawawi, Tulungagung: Hadi Sucipto, Wiwieko Dh, Lamongan: Suprayitno, Jombang: Romadlon, Fathoni, Mojokerto: Hasan Amin, Kariyadi Sidoarjo: Ali Kusyanto, Hadi Sujitno, Achmad Suprayogi Gresik: Kerin Ikanto, Rokim, Tuban: Khoirul Huda Madiun: Sudarno, Blitar: Hartono, Ponorogo : Hari Bahrul Ulum, Magetan: Ivin Kurniawan, Nganjuk: Ristika, Bojonegoro: Achmad Basir, Banyuwangi: Dian Ananta Jakarta: Tjitjik Rahayu, Direktur Utama: Nawang Esthi Lestari, Direktur Umum: Wahyu Kuncoro SN, Direktur Keuangan Mira Damayanti Komisaris Utama: Sugeng Praptoyo, Komisaris: Bambang WN, Hasan Amin, Suprayitno, Malang: Gatot Soekardi, Ratna Nirmala, Lumajang: Didit Nur Jadit, Bondowoso: Hasto Pramudyo, Manager Produksi, Sirkulasi dan Periklanan: Sri Eddy Haryanto, Manajer Keuangan: Anangsyah Isfianto, Administrasi Keuangan: Etti Sri Kustini, Sri Poernomo, Sekretaris Perusahaan: Rani Cholyvianti, Sirkulasi: Titiek Yuliati (Koordinator), Andi Basuki, Nike Kusumawati, Utomo Pagon, Distribusi: Tatok Arly (Koordinator), Suparto, Mulyadi, Pracetak:Ali Sulkan (Koordinator), Danu Setiawan, Achmad Tauriq Imani, Trisno purnomo, Onny Agung S, Oki Abdul Sholeh. Sekuriti: Saiful Hidayat, Agus Mulyono Alamat Kantor Pusat/Iklan/Redaksi: Jalan Indragiri 73 Surabaya, Telp : 031- 561-5454, Fax : 031-561-9009, Email Iklan: bhirawa_indragiri@yahoo.com, Email Redaksi: harian_bhirawa@yahoo.com Sirkulasi: Jalan Pengenal 5, Surabaya (60174), Telp : 031- 547-0650 (3 lines), Fax : 031-534-3359, Email Sirkulasi: bhirawasirkulasi@yahoo.com Bhirawa Online : http://www.harianbhirawa.co.id Bank: Bank Mandiri (BBD Jembatan Merah) Surabaya, No. Rek:140.0080000053, Percetakan: PT Media Nusantara Press SIUPP: Nomor 159/SK/Menpen/SIUPP/A.7/1986, 22 April 1986.

Tarif Iklan: Iklan Baris Rp. 7.500/baris (maksimal 5 baris), Iklan Tender/Lelang Rp.10.000/mm kolom, Iklan Display warna (FC) Rp.10.000/mm kolom, Iklan Display hitam putih (BW) Rp.7.500/mm kolom. Harga belum termasuk PPn 10%.

Rabu Kliwon 6 JANUARI 2015

SIDOARJO-GRESIK-MOJOKERTO

KELANA

APBD Belum Bisa Diserap, SKPD Belum Terima DIPA Kota Mojokerto, Bhirawa Rencana Pemkot Mojokerto memulai penyerapan APBD 2016 diawal tahun dipastikan belum bisa terlaksana.

Karena seluruh Satuan Kerja Perangkaat Daerah (SKPD) dilingkup Pemkot Mojokerto belum menerima Daftar Isian Perincian Anggaran (DIPA) sebagai dasar pencairan anggaran. Hingga saat ini, DIPA sebagai pelengkap berkas pencairan anggaran tahun ini, belum juga disahkan.

Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Mojokerto, M Cholid Virdaus mengungkapkan keterlambatan ini karena kurang cepatnya kerja Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).

“Kinerja TAPD lamban, mengesahkan DIPA, padahal turunnya evaluasi Gubernur sudah 22 Desember silam. Setelah itu banyak libur tanggal merah. Harusnya, bisa diajukan lebih cepat,” urainya, Senin (4/1) kemarin.

Politisi PKS ini telah menduga molornya pelaksanaan APBD tahun ini. Padahal, sejak jauh hari baik Presiden maupun wali kota berharap anggaran daerah bisa diserap sejak awal tahun sehingga bisa maksimal.

Ia mengungkapkan, setelah pembahasan hasil evaluasi Gubernur, masih ada beberapa tahapan lagi yang harus dilalui. “Berikutnya adalah menyiapkan DPA dari Satker. Ini sebagai dasar pembuatan kegiatan selama setahun. Itu saja paling cepat butuh waktu satu pekan,” paparnya.Q kar

Minggu Ini Gugatan Berkah Sidang Perdana Di MK Gresik, Bhirawa Teka-teki lolosnya gugatan Paslon Husnul Khuluq-Ahmad Rubaie (Berkah) padaKPU Kab Gresik di Mahkamah Konstitusi (MK) akhirnya terjawab, sebab pada Kamis (7/1) besok sidang perdananya digelar. Dan akan menghadirkan sebanyak 100 saksi untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Menurut kuasa hukum Berkah, Muhammad Sholeh SH, gugatan Paslon Berkah akan menjalani sidang perdana di MK yang terdaftar pada register perkara Nomor APPP 30/PAN.MK/2015 dan Nomor 60/PHP.BUP-XIV/2016 terkait Perselihan hasil pemilihan Bupati Gresik yang berlangsung pada 9 Desember 2015. Gugatan itu terkait adanya dugaan pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masiv (TSM), dalam proses pelaksanaan Pilbup 9 Desember 2015 lalu. ‘’Dalam sidang nanti, kami akan menghadirkan sebanyak 100 saksi. Yang kapasitasnya berbeda-beda, tergantung jenis pelanggaran yang saksi lihat dan ketahui. Diantaranya pada pelaporan adanya maney politic dan sejumlah dokumentasi dan data pendukung sebagai bukti adanya pelanggaran. Sebagai bukti bahwa proses Pilbup yang berlangsung di Kab Gresik tak berjalan sebagai mana proses aturan yang telah ditetapkan,’’ papar Sholeh.

Sholeh juga menyatakan sudah menyiapkan materi dengan maksimal, dalam sidang yang akan di gelar di MK pada Hari Kamis besok. Diharapkan MK bisa arif dan bijaksana, sehingga tuntutan bisa dikabulkan. Sebab yang diinginkan Pilbup berlangsung dengan jujur dan adil, serta tidak ada maney politic.

Terpisah Ketua KPU Gresik, Akhmad Roni pada wartawan mengatakan, KPU sudah melakukan berbagai persiapan untuk menghadapi gugatan, dalam sidang yang diajukan ke MK oleh Paslon Berkah. Dan pemberitahuan sidang pada hari kamis mendatang, yang informasinya kita dapat melalui telepon dan website MK.Q kim

PT PG Perluas Kapasitas Pelabuhan Gresik, Bhirawa PT Petrokimia Gresik (PT PG) meresmikan pelabuhan baru miliknya yang berlokasi di Gresik, Selasa (5/1) kemarin.

Pelabuhan ini mampu disandari kapal dengan bobot 10 ribu ton dan digunakan untuk membongkar alat-alat berat proyek Amoniak Urea II yang kini pembangunannya telah mencapai 30%.

Direktur Utama PT PG, Hidayat Nyakman menyatakan, pelabuhan ini merupakan bagian dari pengembangan untuk memperkuat struktur bisnis perusahaan. Semula, pelabuhan ini bersifat sementara (temporary jetty).

Namun kemudian diperluas untuk keperluan yang lebih besar. Selain bongkar alat-alat proyek, pelabuhan ini nantinya direncanakan untuk memuat dan menjual gypsum dengan kapasitas 500 ribu ton per tahun. ‘’Dengan demikian, kapasitas bongkarmuat pelabuhan kami saat ini meningkat, dari semula 7 juta ton per tahun kini mencapai 7,5 juta ton per tahun,’’ ujar Hidayat Nyakman usai peresmian pelabuhan.

Pelabuhan ini memiliki spesifikasi panjang 160 m, lebar 20 m dan dilengkapi dengan berbagai fasilitas bongkar-muat.

Proyek dikerjakan PT Adhi Karya dengan realisasi biaya Rp75,69 miliar. Proyek semula ditargetkan selesai pada 25 Januari 2016, namun selesai pada akhir Desember 2015 (lebih cepat 28 hari). ‘’Kedepan, kami akan kembali meningkatkan kapasitas pelabuhan baru ini dari 500 ribu ton per tahun menjadi 1 juta ton per tahun,’’ tutup Hidayat Nyakman.Q kim

5

Wali Kota Bakal Rombak Pejabat Eselon II Posisi Mengacu Hasil Asesment Kota Mojokerto, Bhirawa Wali kota Mojokerto diprediksi dalam waktu dekat bakal merombak posisi pejabat eselon II setingkat Kepala Satuan Kerja Kepala Daerah (SKPD). Pergeseran jabatan ini dilakukan menyusul turunnya hasil asesment 27 pejabat eselon II dari Badiklat Jatim.

achmad suprayogibhirawa

Suasana BRT yang sedang menaikan dan menurunkan penumpang di Halte Larangan.

Dewan Menilai Keberadaan BRT Terus Merugi Sidoarjo, Bhirawa Setelah dievaluasi secara internal sementara oleh Dinas Perhubungan Pemkab Sidoarjo, keberadaan BRT (Bus Rapid Transit) atau Bus Trans Sidoarjo yang sudah dilaunching pada 21 September 2015 lalu, ternyata hasilnya belum maksimal, masih terus merugi belum sesuai pada kondisi yang ditargetkan. Beberapa anggota dewan juga menyatakan kalau Dishub Sidoarjo kurang koordinasi dengan Dishub Jawa Timur.

Hal tersebut ditegaskan oleh anggota DPRD Sidoarjo dari Komis C Aditya Nindiyatman, Selasa (5/1) kemarin. Selain itu, soal pengoperasian BRT Sidoarjo, Aditya menyatakan kurangnya sosialisasi Dishub kepada masyarakat. Sehingga, sampai saat ini masyarakat masih terlihat pasif untuk menggunakan BRT. “Meskipun terlihat ada penumpang, namun tidak terlihat seperti halnya bus Trans Jakarta yang terlihat begitu efektif dan warganya sangat antusias,” katanya.

Politisi PKS ini juga menegaskan kalau masyarakat khususnya Sidoarjo, kini masih menggunakan transportasi pribadi daripada

harus beralih ke BRT. Dishub harus segera berupa untuk mengubah pola pikir masyarakat, agar bisa menggunakan BRT Sidoarjo.

“Kami menilai kerja Dishub belum maksimal. Kenyataannya BRT hanya beroperasi di Sidoarjo saja, tidak bisa masuk ke kota Surabaya. Sehingga minat masyarakat untuk menggunakan jasa BRT masih kurang,” tegasnya.

Terpisah, anggota Komisi C DPRD Sidoarjo, Dhamroni Chludori mengatakan belum maksimalnya target pendapatan yang diharapkan dari BRT tersebut perlu ditelaah terlebih dahulu, apa kendalanya, apakah karena memang rutenya.

“Sementara Pemkab Sidoarjo sendiri sangat ‘pakewuh’ dengan diluncurkan BRT itu, pemerintah ingin memberikan moda pelayanan untuk masyarakat yang terbaik. Belum lagi, masalah protes dari sopir-sopir angkot yang merasa terganggu, merasa terkurangi pendapatnnya,” tegas Dhamroni.

Ditambahkan Dhamroni, rute awalnya saja sudah terganggu, makanya perlu adanya skema yang baik, agar keberadaan BRT tidak menambah kemacetan.

“Kita lihat dari haltenya sendiri

masih kurang memadai, tidak standar, halte bus, masih banyak yang ditrotoar. Mestinya harus menjorok kedalam agar tidak mengganggu lalulintas jalan, sehingga ada ruang untuk menurunkan dan menaikan penumpang,” jelasnya.

Sebelumnya, Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Darat dari Dishub Sidoarjo, Edy Setyono, saat dimintai keterangan kemarin juga mengatakan mengaku kalau kondisi BTR yang terus merugi itu sudah dilakukan evaluasi dari internal Dishub Sidoarjo.

“Nantinya kami juga akan melakukan secara lengkap, juga melibatkan eksternal dengan pihak terkait agar hasilnya bisa diketahui secara terbuka dan transparan,” ujarnya.

Menurutnya, dari 10 bus yang sudah berjalan itu, untuk biasa operasionalnya masih mendapatkan Subsidi dari pihak PO Damri selaku otoritas trayek. Kondisi penumpangnya setiap hari baru bisa mencapai 15 hingga 20 penumpang saja. “Jika penumpangnya setiap hari sudah mencapai 40 hingga 50 orang per bus, per hari, maka BRT sudah bisa mandiri,” katanya.Q ach

Bupati Sidoarjo Instruksikan Swalayan Tak Berizin Ditutup Sidoarjo, Bhirawa Untuk menata dan mengendalikan toko swalayan/minimarket yang tidak berizin di Kabupaten Sidoarjo, PJ Bupati Sidoarjo, Drs Ec Jonathan Judianto MMT, per 23 Desember 2015, mengeluarkan Instruksi Bupati No. 2/2015 tentang penutupan swalayan/minimarket yang tak berizin. ‘’Instruksi ini dikeluarkan untuk menata dan mengendalikan swalayan yang tidak punya izin, sebab dikhawatirkan nanti akan bermasalah,’’ jelas Kabag Hukum Pemkab Sidoarjo, DR Heri Susanto, Selasa ( 5/1) kemarin.

Disampaikan Heri, dalam instruksi Bupati itu ditegaskan bahwa swalayan/minimarket yang berdiri harus punya Izin Usaha Toko Modern (IUTM).

Maka itu, Instruksi Bupati ini ditujukan pada sejumlah SKPD terkait seperti Satpol PP, Dinas Koperasi Perindag, Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) dan 18 Camat di Sidoarjo.

SKPD terkait tersebut dipe-

rintahkan untuk segera melakukan inventarisasi perizinan terhadap berdirinya swalayan/ minimarket , bahkan sampai melakukan penutupan swalayan/minimarket apabila ada yang memakai ruang yang tak sesuai tata ruang. Seperti Izin Mendirikan Bangunan IMB), izin HO, dan tak punya IUTM. Menurut Heri, sebenarnya sudah ada sejumlah aturan yang mengatur tentang berdirinya minimarket ini. Diantaranya Perbup Sidoarjo No.20/ 2011 tentang penataan minimarket di Kabupaten Sidoarjo dan Peraturan Menteri Perdagangan No.70/2013 tentang pedoman penataan dan pembinaan toko modern dan pasar tradisional.

Sementara itu sempat disampaikan oleh Kepala Bidang Perdagangan Dinas Koperasi Perindag Kabupaten Sidoarjo, Drs M Tjarda MM, agar berdirinya swalayan/minimarket di Kabupaten Sidoarjo semakin tertib, maka Perbup yang selama ini mengaturnya akan dievaluasi dan diperbarui.

‘’Dengan Perbup yang baru nanti juga akan kita tata dengan bagus, misalnya soal jaraknya dengan pasar tradisional dan toko pracangan dan kita atur kembali pola kemitraan mereka dengan toko pracangan dan pasar tradisional,’’ ujar Tjarda.

Ia berharap segala aturan yang mengatur berdirinya swalayan/minimarket di Kabupaten Sidoarjo, tidak sampai mematikan iklim investsasi usaha di Kabupaten Sidoarjo.

Keberadaan sebuah toko modern, menurutnya malah juga akan bisa menciptakan tumbuhnya iklim usaha baru di sekitar swalayan/minimarket tersebut. Misalnya masyarakat sekitar bisa berjualan es, bakso dan lainnya. Karena prinsipnya dimana ada keramaian akan bisa dibuka usaha.

Ia mengatakan, selama ini kesannya toko swalayan/minimarket di Kabupaten Sidoarjo telah mematikan usaha dari toko pracangan/pasar tradisional. Padahal selama ini masih belum sampai ada laporannya. Q ali

Hasil asesment itu dijadikan pertimbangan penempatan posisi para pejabat tersebut.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD), Endri Agus tidak menampik perihal turunnya hasil assesment.

“Sudah turun sejak 28 Desember lalu, dan sekarang ditangan Wali kota. Tidak ada yang tahu isinya seperti apa, karena bersifat rahasia,” kata Endri Agus, Selasa (5/1) kemarin.

Agus menambahkan, hasil aseskariyadi/bhirawa ment yang bersifat Mas’ud Yunus rahasia itu dipegang Walikota dan berisi nilai assesment 27 orang pejabat eselon II, termasuk lima Staf Ahli.

Ditemui terpisah, Wali Kota Masud Yunus membenarkan turunnya nota assesment tersebut.

“Sudah saya pegang. Tapi yang turun itu bukan penilaian job karier tapi ini job level.

Job level mengarahkan kemampuan penempatan seseorang untuk ditempatkan sesuai dengan bidangnya,” tandas Wali kota.

Wali kota mengaku telah memberikan mandat kepada Baperjakat yang diketuai Sekda Agus Nirbito untuk bersidang menentukan siapa-siapa yang bakal digeser.

“Tadi pagi Baperjakat sudah membahas siapa-siapa yang bakal digeser. Tapi penentuannya tetap nanti keputusan ada pada saya,” cetusnya.

Ia berharap, dengan adanya usulan dari Baperjakat ini maka penataan personil lebih maksimal. “Dengan berperannya Baperjakat saya harap pemerintahan ini berjalan sehat dan sebagaimana mestinya.”

Meski demikian, Walikota enggan mengatakan kapan mutasi digelar. “Nantilah, yang jelas tidak terlampau lama. Dan apalah arti mutasi itu,” pungkasnya.

Dalam kesempatan itu ia mengatakan mutasi ini termasuk Staf Ahli. Kelima pejabat “kotakan” itu bakal ditempatkan sesuai dengan rekomendasi asesment.

Dengan diisinya jabatan Kadiskoperindag, maka Staf Ahli nanti akan diisi empat orang karena kurangnya formatur pegawai. Setelah ini, Walikota mengagendakan assesmen yang sama bagi pejabat eselon III dan assesmen untuk promosi sebagai pejabat eselon II. Q kar

Harga BBM Turun, Tarif Angkot Tidak Turun Kota Mojokerto, Bhirawa Kebijakan pemerintah menurunkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM), ternyata tidak diikuti dengan turunnya tarif angkutan kota (angkot) di Mojokerto. Pemerintah kota (Pemkot) Mojokerto beralasan tarif angkot yang ada saat ini masih dalam batas yang sesuai, karena penurunan nominal harga BBM tidak terlalu signifikan.

“Tarif angkot masih tidak berubah. Masih sesuai dengan Perwali 116/2014,” terang Heryana Dodik Moertono, Kabag humas Pemkot Mojokerto, Selasa (5/12) kemarin.

Dalam perwali tersebut dijelaskan bahwa tarif angkot lyn A dan B tarifnya Rp4.000, untuk penumpang umum dan Rp3.000 untuk pelajar. “Jauh dekat tarifnya sama.

Dan sekarang tidak perubahan,” tambah Dodik.

Keputusan pemerintah pusat, BBM jenis solar turun dari Rp6.700 ke Rp5.750 per liter, sedangkan BBM jenis premium dijual ke masyarakat seharga Rp7.050 turun dari harga sebelumnya yaitu Rp7.400.

Sementara itu, sekretaris Organisasi Angkutan Darat (Organda) Mojokerto, Mey Wibowo mengatakan, tarif lyn masih tetap.

“Harga BBM naik ataupun turun, penumpang sepi.

Untuk menutup biaya operasional, biasanya sopir lyn menerima carteran,” ungkapnya kemarin.

Menurut Mey, saat ini ada sekitar 100 lyn yang beroperasi di Mojokerto dengan empat trayek. Lyn A sebanyak 20 armada dengan trayek dari Terminal Kertajaya - Jalan Pahlawan - Alun-alun - Wates Lengkong kembali ke Terminal Kertajaya.Q kar

Musim Libur Wisata Pantai Delegan Ramai Pengunjung Libur natal dan tahun baru sejumlah obyek wisata di Gresik dipadati pengunjung. Seperti wisata Pantai Delegan, di Kecamatan Panceng misalnya. Untuk mengisi waktu liburan, ribuan orang memadati wisata tersebut dan berenang di pesisir pantai bersama keluarga.

Jika pada hari -hari biasa terlihat sepi, saat libur natal dan tahun baru lalu wasita Pantai Delegan ramai pengunjung yang datang dari berbagai daerah. Diperkirakan, tiga ribu bahkan lebih, pengunjung datang mengisi liburannya di pantai yang masih terlihat alami itu.

Meski panas terik matahari, tak menyurutkan para pengunjung berenang ditengah hempasan gelombang. Baik anakanak maupun orang tua, terlihat asyik berenang menggunakan pelampung yang disewa.

Ramainya pengunjung obyek wisata Pantai Delegan itu tak

lepas dari limpahan dari pengunjung Wisata Bahari Lamongan (WBL) di Kecamatan Brondong, Kabupaten Lamongan. Karena di WBL beli tiket antri cukup panjang, sehingga pengunjung pindah ke Pantai Delegan ketimbang pulang kecewa.”Tadi rencananya ke WBL. Karena beli tiket antrinya cukup panjang, akhirnya nggak jadi dan pindah ke Delegan,” tutur Imron Wibowo, pengunjung asal Jember ini.

Hanya saja, banyak pengunjung kecewa dengan fasilitas yang tersedia di wisata Pantai Delegan. Selain fasilitas kamar mandi bagi pengunjung

kerin ikanto/bhirawa

Wisata Pantai Delegan dipadati banyak pengunjung. minim, penataan pedagang kaki lima masih semerawut.

Mau ke kamar mandi pengunjung harus lama menunggu karena antri . Ini karena fisilitas kamar mandi yang

ada jumlahnya terbatas. Karena tidak sabar, sebagian terpaksa harus membeli air mineral untuk membersihkan anaknya.”Kalau tidak segera dibersihkan, nanti bisa timbul

gatal-gatal karena terkena air asin. Apalagi masih-anakanak,” tutur Nur Azizah, pengunjung lainnya.

Sementara, Kepala Dinas Pariwisata, Budaya dan Olah raga (Disbudparpora) Pemkab Gresik, Siswadi Aprlianto, melalui Kabag Humas Suyono menjelaskan, pada hari -hari bisa memang pantai Delegan sepi pengunjung. Hanya jika ada moment tertentu saja ramai, seperti pada saat libur natal, tahun baru dan idul fitri.”Kalau hari -hari biasa masih sepi,” kata Suyono.

Untuk perbaikan fasilitas kata Suyono, tetap akan dilakukan. Sebab, wisata Pantai Delegan merupakan salah satu asetk milik Pemkab yang memberi kontribusi bagi PAD (Pendapatan Asli Daerah).

“Untuk menarik pengunjung, perbaikan terus akan dilakukan,” jelasnya. Q eri

JAWA TIMUR

6 KILAS JATIM

Awal 2016, Bupati Kukuhkan Direktur BBS dan Lantik Empat Pejabat Bojonegoro, Bhirawa Awal tahun 2016, Bupati Bojonegoro Suyoto, Selasa (5/1) secara resmi mengukuhkan jabatan Direktur Badan Usaha Milik daerah (BUMD) Bangkit Bangun Sarana (BBS) dan melantik empat pejabat lingkup Pemerintah Kabupaten Bojonegoro. Acara digelar di rumah dinas Bupati disaksikan oleh sejumlah pejabat terkait di lingkup Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.

Berdasarkan surat Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor 821.2/8/203.412/2016 menetapkan, pejabat lama Dedy Affidick digantikan pejabat baru Eddu Frits Dominggus. Sedangkan untuk Dedy Affidick menempati pos baru sebagai Direktur PT Bojonegoro Stupa Energi yang mengurus masalah Lapangan Malo. Tak hanya mengukuhkan direktur BUMD BBS Bupati dalam kesempatan ini juga melantik empat pejabat lingkup Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.

Keempat pejabat lingkup Pemerintah Kabupaten Bojonegoro yakni Moch Gozali jabatan lama staf DPRD dipromosikan sebagai Pj Kasubag Perundang Undangan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bojonegoro. Alit Saksama Purnayoga, S.STP dari Kasubag Penyimpanan dan distribusi dikukuhkan sebagai Kepala UPTD Radio Malwopati Bojonegoro.

Selain itu, dua orang pejabat eselon IV lainnya yakni Dyah Enggarini Mukti jabatan lama Kasubid industri dan perdagangan koperasi dan industri Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) menjadi Kepala UPT Pengembangan agropolitan Dinas Kebudayaan dan pariwisata. Sedangkan jabatan lama yang ditinggalkan diisi oleh Ike Widiya Ningrum yang sebelumnya Kasi PMD Kecamatan Kapas.Q bas

MK Terima Gugatan Paslon Nomor Urut 1 Pak Gik – Dwikoryanto Jember, Bhirawa Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jember berujung ke meja hijau. Mahkamah Konstitusi (MK) menerima gugatan dari pasangan calon Sugiarto – Moch. Dwikoryanto. Hal ini seiring dengan terbitnya Akte Registrasi Perkara dari MK dengan nomor : 140/PHP.BUP.XIV/2016.

Akte tersebut diberikan MK kepada Sumino, SH dari Lembaga Bantuan Hukum Kompas Semeri sebagai kuasa hukum Pak Gik – Dwi.“Jam 10 pagi (senin kemarin-red) MK menerbitkan akte registrasi perkara konstitusi. Kami tinggal menunggu jadwal sidang,” ungkap Sumino kepada sejumlah media yang dihubungi melalui sambungan telepon.

Materi perhononan gugatan oleh MK dinyatakan lengkap.

Tergugat I KPUD Jember, dan tergugat II pasangan Faida – Abdul Muqit Arief. “Materi pokok yang diajukan adalah tindakan melanggar hukum yang dilakukan oleh penyelenggara Pilkada terkait dengan keterlambatan penyerahan laporan dana kampanye. ini adalah satu-satunya perkara yang akan disidangkan oleh MK,” katanya.

Menurutnya telah terjadi kasus keterlambatan penye-

rahan laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye (LPPDK).Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Jember mengklaim Pak Gik – Dwi telat 5 menit. Sedangkan, Faida – Muqit terlambat 45 menit.

Sesuai Pasal 34 ayat (1), dan (2) dalam Peraturan KPU RI Nomor 8 Tahun 2015, batas waktu akhir penyerahan LPPDK adalah sehari pasca masa kampanye, yakni Minggu tanggal 6 Desember 2015 dengan batas waktu sampai pukul 18.00 WIB. Sanksi diskualifikasi pasangan calon yang terlambat menyerahkan LPPDK termaktub dalam Pasal 53 dalam Peraturan KPU RI Nomor 8 Tahun 2015.

Namun, KPUD mengabaikan ketentuan tersebut deng-

an tidak memberi sanksi diskualifikasi. Pilkada Jember tetap digelar pada tanggal 9 Desember. “Saya berharap MK dalam menyidangkan kasus ini berlaku dinamis bukan lagi statis dengan menggali fakta yang terjadi selama Pilkada Jember berlangsung. Pelanggaran yang dilakukan penyelenggara Pilkada sangat mempengaruhi proses maupun hasilnya,” pungkas Sumino.

Sementara, Komisioner KPUD Jember, Ahmad Hanafi mengaku sedang berada di KPU RI untuk melihat materi gugatan. Dia menyebutkan, ada empat (4) materi yang harus dihadapinya nanti di persidangan MK. Pertama, tentang tiadanya sanksi sanksi diskualifikasi ter-

hadap pasangan calon atas keterlambatan penyerahan LPPDK. Kedua, terkait penyebaran form C6 (undangan mencoblos) yang dianggap tidak diberikan secara merata, khususnya pada wilayah dengan basis suara Pak Gik - Dwi. “Ketiga, persoalan money polityc, dan keempat DPT (Daftar Pemilih Tetap) yang ganda. Itu materi gugatannya,” jelas Hanafi.

Setelah ini, pihaknya akan semakin intensif berkoordinasi dengan KPU RI, guna mempersiapkan jawaban atas segala gugatan dari Pak Gik - Dwi. “Besok Selasa (kemarin- red) kami akan koordinasi untuk persiapan persidangan kalau memang gugatan diterima dan diagendakan persidangan,” tandasnya.Q efi

Petani Minta PT MHI Perbaiki Irigasi

Kadisperta Berikan Kesaksian atas Pemerasan Dua Oknum Wartawan Lamongan, Bhirawa Kepada Dinas Pertanian dan Kehutanan (Dispertanhut), Aris Setiadi yang menjadi korban atas pemerasan dua oknum wartawan dan LSM memberikan kesaksiannya di depan persidangan Pengadilan Negeri (PN) Lamongan, Selasa (5/1).

Aris Setiadi adalah korban pemerasan dua wartawan Ali Mochtar, dan Tarno serta Sutikno dari LSM Lembaga Pemantau Anggaran Indonesia (LPAI) pada Senin lalu. Dalam keterangannya di depan hakim, ia mebeberkan kronologi cara tiga orang tersebut dalam melakukan pemerasan sampai ketiganya ditangkap anggota Reskrim dan Intel Polres Lamongan di ruang Kadin. “Awalnya mereka minta Rp 300 juta,” kata Aris.

Sebagaimana diketahui, ketiganya menuding ada korupsi dalam proyek di Dinpertanhut Lamongan. Ketiganya secara bergantian ‘meneror’ Aris Setiadi lewat SMS (short message system). Tiga tersangka, meminta uang itu bisa dikurangi menjadi Rp 150 juta dari semula Rp 300 juta.

“Saya merasa tidak nyaman. Padahal proyek itu penggarapannya baru berjalan 30 persen kok sudah dituding ada korupsi,” akunya. Bahkan ketiganya meminta Aris Setiadi untuk menyediakan separuh dana yang diminta sebesar Rp 75 juta.

Lalu bagaimana anda memutuskan memberi uang? Sergah salah satu hakim anggota. Ia mengungkapkan, ancaman ketiga orang itu sudah membuatnya hidup tak tenang. "Saya lalu berkoordinasi dengan Pemkab dan Polres. Sampai muncul ide untuk menjebak mereka,” bebernya.Q mb9

Rabu Kliwon 6 JANUARI 2016

sawawi/bhirawa

Pembangunan gedung lantai dua SMPN I Situbondo senilai Rp 1 miliar, tampak megah usai diresmikan penggunaannya oleh Kepala Sekolah Tatik Krisnawati, kemarin.

SMPN I Bangun Gedung Rp 1 M Situbondo, Bhirawa Untuk mewujudkan peningkatan kualitas kegiatan belajar mengajar (KBM), SMPN I Situbondo melakukan pembangunan gedung lantai II senilai Rp 1,075 miliar pada tahun ajaran 2015 ini. Dana pembangunan tersebut terealisasi berkat bantuan dari APBD Kab. Situbondo pada tahun 2015, melalui usulan Dinas Pendidikan Kab. Situbondo. Kini gedung dengan desain arsitektur megah dan asri itu mulai digunakan setelah diresmikan penggunaannya oleh Kepala Sekolah SMPN I Situbondo, Tatik Krisnawati dengan didampingi Komite Sekolah, kemarin.

Menurut Hariyanti, pimpinan CV Adi Karya, pembangunan gedung lantai II SMPN I Situbondo dilaksanakan sesuai dengan surat perjanjian kontrak nomor 027/410/431.212.2/ PPK/2015, tertanggal 27 Juli 2015. Kata Yanti, pangilan akrab Hariyanti, CV miliknya yang beralamat di Jalan Madura VII/34, Situbondo itu diberi tenggat waktu pelaksanaan selama 150 hari kalender. “Alhamdulillah, pelaksanaan kegiatan gedung selesai sesuai dengan perencanaan,” tegas Yanti, kemarin (5/1).

Masih kata Yanti, untuk surat perintah mulai kerja (SPMK) pembangunan lantai 2 SMPN I Situbondo ditandatangani Sruwi Hartanto, selaku Kepala Seksi Sarpras Bidang Dikdas Dinas Pendidikan Kab. Situbondo dan selaku PPK (Pejabat pembuat Komitmen). Dalam surat perjanjian paket

jasa kontruksi ini, aku Yanti, pihaknya diperintah Dinas Pendidikan untuk memulai pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. “Diantaranya harus sesuai syarat-syarat pekerjaan. Jika kami terlambat juga akan dikenai denda setiap harinya,” ungkap Yanti.

Yanti menambahkan, desain pembangunan gedung lantai 2 SMPN I Situbondo dilaksanakan dengan desain yang dirancang oleh konsultan sehingga menghasilkan corak yang megah dan asri. Pelaksanaan kegiatan ini, urai Yanti lagi, direncanakan tahun 2016 ini masih akan disambung lagi dengan pembangunan tahap kedua. “Nanti hasil pembangunan gedung ini akan disambung dengan keberadaan gedung yang dibelakang. Sehingga tampak lebih bagus dan multifungsi,” urai Yanti lagi.

Di sisi lain, Kepala Sekolah SMPN I Situbondo, Tatik Krisnawati, mengaku senang dan bangga atas sukses dan lancarnya pembangunan gedung berlantai II dilembaga yang ia pimpin. Oleh karena itu, papar mantan Kepala Sekolah SMPN I Asembagus itu, pihaknya bersama jajaran pengurus Komite Sekolah, kalangan guru dan TU, menggelar syukuran peresmian gedung idaman keluarga besar civitas SMPN I Situbondo itu, pagi kemarin. “Kami patut bersyukur atas selesainya pembangunan gedung berlantai dua ini dengan tepat waktu.

Semoga SMPN I Situbondo semakin maju,” pungkas Tatik kemarin.Q awi

Jombang, Bhirawa Petani di Desa Banjarsari Kecamatan Bandarkedungmulyo menuntut PT Marga Harjaya Infrastruktur (MHI) selaku pemegang Proyek tol Mokoerto-Kertosono untuk segera memperbaki saluran irigasi pertanian.

Mereka menuding akibat buruknya irigasi akibat pembangunan tol ini, air tidak bisa langsung ke sungai sehingga mengakibatkan banjir dan merendam puluhan hektar lahan petani.

Kades Banjarsari Basyaruddin, mengatakan ratusan hektare areal persawahan di Desa Banjarsari tergenang air, dan tidak segera surut karena irigasi rusak akibat keberadaan jalan tol. “Dusun Ponggok saja 40 hektare terendam banjir. Sedangkan keseluruhan Desa Banjarsari, mencapai sekitar 124 hektare lahan pertanian yang terendam,“ ujar Basyarudin usai pertemuan petani dan pihak PT MHI di Balaidesa Banjarsari Bandarkedungmulyo yang juga dihadiri kepala Dinas Pertanian Hadi Purwantoro, kemarin.

Dalam pertemuan itu, petani menuntut agar PT MHI meemnuhi janjinya untuk memperbaiki saluran irigasi. Setelah melalui diskusi alot, pihak PT MHI akhirnya meluluskan tuntutan petani. Bahkan, secepatnya akan distribusikan sembako ke petani terdampak banjir.

“Wujudnya beras 5 kg, minyak goreng 1 kg, serta mi instan, paling lambat dua hari ke depan,“ kata Pimpro Jalan Tol Joker Seksi 1 PT MHI, Zanuar Firmanto.

Sedangkan untuk pembenahan sarana irigasi, mereka minta waktu. Demikian juga dengan besaran ganti rugi tanaman. “Setelah kami terima rekomendasi dari Dispertan, itu (ganti rugi dan perbaikan saluran irigasi) akan kami prioritaskan,“ tandas Zanuar.

Sementara itu, Kepala Dinas Pertanian Jombang, Hadi Purwantoro, mengatakan, areal sawah petani yang terendam banjir akibat hujan lebat beberapa waktu lalu ternyata mencapai 1.074 hektar. Lahan per-

tanian itu tersebar di 34 Desa di 8 kecamatan. “ Untuk lahan pertanian yang sempat terendam banjir mencapai 1.074 hektar. Namun lahan itu ada yang dtanami ada yang belum.

Kini kita masih melakukan pendataan sawah yang sudah ditanam dan yang belum, karena masih banyak sawah yang masih terendam,” ujar dia, Selasa (5/1).

Pemerintah kabupaten Jombang lanjut Hadi tidak memiliki program bantuan untuk mengganti bibit tanaman padi yang terendam akibat banjir. Karenanya pihaknya segera mengusulkan bantuan baik ke pemerintah propinsi maupun pusat. ”Kabupaten tidak ada program untuk itu, makanya kita segera usulkan untuk dapat bantuan apakah dari pusat atau dari provinsi,” imbuhnya.

Masih menurut Hadi, meski terendam, pihaknya meyakini masih tanaman padi masih bisa tumbuh, asalkan tidak lebih dari 3 hari terendam air. “Kalau terendam tidak lebih dari 3 x 24 jam, maka tanaman padi masih bisa tumbuh.

Kalau lebih dari itu kemungkinan memang mati,” tandasnya.

Seperti diketahui, akibat guyuran hujan lebat awal tahun 2016 beberaapa waktu lalu, ratusan hektar lahan petani terendam banjir.

Tidak hanya lahan pertanian, banjir juga masuk ke pemukiman warga. “ Untuk tanaman padi yang terendam rata rata masih berumur 10- 15 hari,” pungkasnya.

Hadi menambahkan, sebenarnya petani bis amendapatkan ganti rugi jika mengikuti asuransi pertanian. Namun disayangkan, ratusan hektar lahan yang terendam banjir dibeberpa kecamatan petaninya tidak mengikuti asuransi. ”Sayang banyak petani yang lahannya terendam tidak mengikuti asuransi,” tandasnya seraya mengatakan, petani yang mengikuti asuransi hanya di wilayah Gudo, Bareng, Mojowarno, Kesamben Ngoro.Q rur

Dinas Pertanian Kabupaten Blitar Panen Raya Jagung Hibrida BISI-2 Mengawali tahun 2016, Pemerintah Kabupaten Blitar melalui Dinas Pertanian Kabupaten Blitar Panen Raya jagung Hibrida BISI 2 di Desa Plumbangan Kecamatan Doko Selasa (5/1) kemarin.

Diungkapkan Bupati Blitar, H Herry Noegroho, SE, MH, mengawali tahun 2016 pihaknya berhasil melaksanakan panen raya Jagung Hibrida BISI-2 yang sebelumnya telah ditanam pada tahun 2015 lalu.

“Alhamdulillan awal tahun ini berhasil melaksanakan Panen Raya, sehingga ini membuktikan keberhasilan musim tanam pada tahun 2015 lalu,” kata H Herry Noegroho, SE, MH. Lanjut Herry Noegroho, pelaksanaan Panen Raya Jagung Hibrida BISI-2 ini juga merupakan upaya khusus untuk peningkatan produksi Jagung dan Kedelai varietas Jagung BISI-2 di Kabupaten Blitar. “Kami berharap dengan adanya peningkatan jumlah panen jagung dan kedelai di Kabupaten Blitar selain bisa mencukupi kebutuhan di Kabupaten Blitar juga bisa mendukung kebutuhan di daerah lain atau di-

luar Kabupaten Blitar,” ujarnya.

Bahkan pihaknya juga berharap masyarakat bisa memanfaatkan musim tanam dengan musim yang ada di Kabupaten Blitar, dimana biasanya disela-sela musim tanam padi atau bukan masuk musim penghujan didaerah yang tidak cukup banyak stok airnya bisa menanam jagung. “Biasanya ada musim tanam jagung selain menggunakan tanaman padi pada lahan yang sama, sehingga

dengan memanfaatkan kesempatan lahan tersebut lahan yang kosong masih bisa dimanfaatkan,” imbuhnya.

Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Blitar, Eko Priyo Utomo menjelaskan pelaksanaan Panen Raya Jagung Hibrida BISI-2 yang dilaksanakan di Desa Plumbangan Kecamatan Doko Kabupaten Blitar dilaksanakan oleh Kelompok Tani Dadi Mulyo dengan memanfaatkan lahan seluas 25 hektar yang ada di Kecamatan Doko yang dikelola oleh 8 kelompok tani. “Sedangkan untuk Kabupaten Blitar sendiri luas lahan tanam jagung Hibrida BISI2 ada 4.000 hektar lebih,” terang Eko Priyo Utomo.

Bahkan jika dibandingkan dengan hasil tanam dengan jenis jagung lainnya, untuk jagung Hibrida BISI-2 ini mampu mencapai 9 ton per hektarnya, dimana biasanya hanya sekitar 7 ton per hektarnya dengan harga jual

saat ini mencapai Rp. 5.000,- per kilogramnya.

“Dibandingkan dengan jenis lain, jagung Hibrida BISI-2 ini mampu mencapai 9 ton lebih per hektarnya untuk hasil panennya.

Sehingga kami berharap ada peningkatan kesejahteraan di kalangan petani jagung di Kabupaten Blitar,” tambah Kabid Tanaman Pangan Pertanian Dinas Pertanian Kabupaten Blitar.

Sementara dalam pelaksanaan Panen Raya Jagung Hibrida BISI-2 yang dilaksanakan di Desa Plumbangan Kecamatan Doko di hadiri Bupati Blitar, H Herry Noegroho, SE, MH, Wakil Bupati Blitar, Drs. Rijanto, Komandan Kodim 0808 Blitar, Pgs. Letkol Inf. Muridan, Wakil Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Blitar, Mujib serta beberapa SKPD jajaran Pemerintah Kabupaten Blitar yang secara bersama-sama melaksanakan Panen Raya Jagung Hibrida BISI-2.Q htn, adv

hartono/bhirawa

Tampak dari kiri Kepala Dinas Pertanian, Eko Priyo Utomo, Komandan Kodim 0808 Blitar, Letkol Inf. Muridan, Bupati Blitar, H Herry Noegroho, SE, Wakil Bupati Blitar, Drs. Rijanto dan Wakil Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Blitar, Mujib saat memanen Jagung Hibrida BISI-2.

Rabu Kliwon 6 JANUARI 2016

KILAS JATIM

KPU Terima Jadwal Sidang Pendahuluan PHP Sumenep, Bhirawa Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sumenep telah menerima jadwal sidang pendahuluan perselisihan hasil pilkada (PHP) setempat dari Mahkamah Konstitusi (MK) melalui KPU RI atas gugatan paslon Zainal Abidin-Dewi Khalifah (ZA-Eva).

Ketua KPU Sumenep, A Warits mengatakan, MK telah menjadwalkan sidang pendahuluan PHP itu pada 7-18 Januari 2016. Namun, untuk Kabupaten Sumenep masih belum diketahui jadwalnya secara pasti, tapi informasi jadwal yang diterimanya itu untuk semua PHP masuk ke MK se Indonesia.

"Kami sudah menerima jadwal sidang pendahuluan PHP yakni 7-18 Januari 2016.

Jadwal tersebut secara umum, untuk Sumenep kapan yang akan digelar masih belum diketahui, yang jelas antara 7-18 Januari itu," kata A Warits, Selasa (5/01).

Dalam sidang pendahuluan itu, lanjut Warits, MK meminta agar penggugat memaparkan materi yang menjadi gugatan tersebut, sedangkan KPU dan pihak terkait juga memaparkan atau menanggapi atas gugatan tersebut.

Kendati demikian, sidang pendahuluan itu menjadi titik penentu apakah gugatan PHP itu dilanjutkan atau dihentikan.

"Dilanjut atau tidaknya proses hukum perselisihan hasil pilkada serentak itu ditentukan dalam sidang pendahuluan itu. Kalau dianggap memenuhi syarat, ya dilanjutkan. Tapi kami sudah siap kok menghadapi sidang pendahuluan itu," ujarnya.Q sul

Aggaran Siluman Muncul pada APBD Tahun 2016 Nganjuk, Bhirawa Besarnya anggaran siluman dalam APBD 2016 hasil evaluasi gubernur dicurigai sebagai permufakatan jahat yang mengarah pada tindak pidana korupsi. Karena itu anggota Fraksi Hati Nurani Persatuan Nasional (HARPENAS), memilih walk out (WO) dari rapat antara badan anggaran (Banggar) DPRD Nganjuk dengan tim anggaran Pemkab Nganjuk. “Mata anggaran dalam APBD yang dievaluasi oleh gubernur bukanlah RAPBD yang dibahas dengan eksekutif bersama DPRD. Karena itu kami memilih keluar,” papar Raditya Haria Yuangga ketua fraksi Harpenas.

Pembahasan APBD hasil evaluasi gubernur memang berjalan alot, karena adanya penolakanAPBD hasil evaluasi gubernur tersebut. Raditya Haria Yuangga menuding adanya persekongkolan jahat dimana banyak anggaran yang tidak ada dalam pembahasan RAPBD, namun keluar dalam APBD hasil evaluasi gubernur.

Bahkan, dia mengaku anggaran siluman yang mendadak muncul dalam APBD 2016 tidak jelas asal usulnya dan kapan dibahas antara eksekutif dengan legislatif. "Apa yang mau dibahas lagi jika APBD yang dievaluasi gurbernur itu banyak anggaran siluman. Karena itu saya walk out," ujar Raditya Haria Yuangga saat keluar dari ruang rapat.

Menurut Raditya Haria Yuangga langkah yang diambil fraksi Harpenas merupakan keputusan fraksi yang sudah melalui pembahasan internal. Dicontohkan siluman yang dimaksud diantaranya anggaran pembamgunan stadion baru yang rencananya akan di bangun di Desa Bungur, Kecamatan Sukomoro dan pembangunan pendapa Kabupaten Nganjuk yang nilainya cukup fantastis yang sebelumnya tidak pernah dibahas oleh legeslatif.Q ris

JAWA TIMUR

Pemkot Jalankan Program Car Free Day untuk Peningkatan Ekonomi Warga Pasuruan, Bhirawa Pemkot Pasuruan berencana akan melaksanakan program hari bebas kendaraan atau Car Free Day pada awal tahun 2016. Car Free Day pertama kalinya ini akan ditetapkan setiap hari Minggu, mulai pukul 06.00-10.00 WIB. Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) Kota Pasuruan, Rudianto menyampaikan selain mensosialisasikan kepada masyarakat cara menurunkan ketergantungan kepada kendaraan bermotor, Car Free Day ini juga bisa digunakan masyarakat untuk berolahraga, maupun aktivitas fisik lainnya. “Pelaksanaannya awal tahun ini. Yakni setiap Minggu pagi, selama 5 jam lamanya. Car Free Day ini sekaligus bisa membantu mengurangi polusi serta bisa dimanfaatkan warga untuk berbagai kegiatan,” ujar Rudianto, Selasa (5/1).

Menurut Rudianto, ruas jalur yang digunakan untuk Car Free Day sepanjang jalan Pahlawan Kota Pasuruan tepatnya mulai perempatan Apotik Kota Pasuruan hingga pertigaan jalan Slagah. “Awalnya kami menerapkan Car Free Day di Jalan Sultan Agung. Tapi lantaran jalannya masih ada celah menuju jalan itu kami pindah tempat di jalan Pahlawan.

Sepanjang 500 meter jalan yang di buat Car Free Day akan steril untuk semua kenda-

raan,” jelas Rudianto.

Tentu saja, selama pelaksanaan Car Free Day, jalur kendaraan akan dialihkan sementara waktu. Biasanya, arus kendaraan pribadi dari Probolinggo menuju Malang akan dialihkan sementara menuju jalur lingkar selatan. “Semua kendaraan, baik roda empat, roda dua maupun sepeda pancal tidak boleh melewati jalan yang di buat Car Free Day. Untuk kendaraan roda empat khusus kendaraan pribadi langsung dialihkan ke jalan lingkar selatan Kota Pasuruan.

Kami juga sudah berkoordinasi dengan pihak Satlantas Polres Pasuruan Kota,” pungkas Rudianto.

Tak hanya itu, Dishubkominfo juga bekerjasama dengan Diskoperindag dalam hal UMKM-nya. Hal itu peningkatan ekonomi masyarakat sekitar. “Program Car Free Day juga bisa menjadi ajang promosi produk unggulan Kota Pasuruan, dalam hal ini UMKM binaan Diskoperindag. Dengan berkumpulnya warga otomatis akan menciptakan peluang ekonomi masyarakat,” paparnya.Q hil

hilmi husain/bhirawa

Jalan Pahlawan di Kota Pasuruan akan dijadikan program Car Free Day pada awal tahun 2016 oleh Pemkot Pasuruan, Selasa (5/1).

Serahkan SPPT PBB P2 Lebih Awal Tunggakan Belum Dilunasi Banyuwangi, Bhirawa Dalam upaya mempercepat dan mengoptimalkan setoran bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD) bidang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) pemerintah kabupaten Banyuwangi Selasa siang melaksanakan program penyerahan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) PBB P2 kepada Camat di pendopo Sabha Swagatha Blambangan Banyuwangi.

Menurut Soedirman, Kepala Dinas Pendapatan (Dispenda) kabupaten Banyuwangi pada tahun 2015 realisasi setoran PBB P2 mencapai angka 105,46 % atau senilai Rp 25.930.251.200,-, yang dihimpun lewat Bank Jatim dan Kantor Pos Banyuwangi.

Selanjutnya Soedirman menyatakan momentum penyerahan SPPT PBB P2 merupakan ajang silaturahmi sekaligus ajang pemberian reward dan

punishmen bagi wilayah kecamatan, desa/kelurahan yang mampu merealisasi target yang ditetapkan maupun bagi wilayah yang tidak berhasil memenuhi target yang ditetapkan.

Lebih lanjut Soedirman menambahkan, untuk tahun ini realisasi PBB P2 tertinggi ditempati oleh kecamatan Bangorejo yang mampu menyetorkan PBB senilai Rp 1.293.719.139,-.

Wilayah kecamatan dengan realisasi PBB terendah ditempati kecamatan Kalibaru yang mampu menyetor PBB Rp 291.821.729 atau sekitar 61.44 dari target yang ditetapkan.

Untuk kelurahan, imbuh Soedirman realisasi PBB tertinggi diraih oleh kelurahan Pengantigan dengan total setoran Rp. 265.369.179, sedangkan realisasi terendah untuk kelurahan ditempati Bakungan dengan setoran senilai Rp. 35.712.480.

Sedangkan untuk tingkat desa, peringkat pertama pelunas-

Puluhan Lokasi di Kota Rawan Terendam Banjir Kota Kediri, Bhirawa Tingginya curah hujan sejak dua pekan terakhir di wilayah Kota Kediri dan Sekitarnya menyebabkan sebanyak 16 titik Di Kota Kediri berpotensi terjadi (rawan genangan) banjir. 16 titik tersebut menyebar di 3 kecamatan yakni, Kecamatan Mojoroto, Kota dan Pesantren.

Diungkapkan Kepala Bidang Kebersihan Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Kota Kediri Endang Kartika Sari ada bebrapa penyebab terjadinya banjir di Kota Kediri pada musim penghujan, diantaranya banyaknya sampah disaluran sementara jarak manhole yang satu dengan yang lain agak jauh bahkan banyak yang ditutup cor sehingga sampah sulit dibersihkan. "Selain itu masih ada Got atau gorong yang sempit serta konstruksi bangunan yang tidak sesuai dengan sifat air, seharusnya konstruksi bangunan harus terintregasi dengan saluran yang lain," kata Endang pada Bhirawa.

Lebih lanjut, menurut Endang, dalam antisipasi musibah banjir di beberapa titik kota tersebut, sejumlah persiapan penanggulangan mulai dipersiapkan dengan melakukan rapat koordinasi penanggulangan banjir selain itu juga melakukan upaya langsung dengan memberikan sosialisasi kemasyarakat untuk tidak membuang sampah di saluran.

"Kita mencoba merubah perilaku masyarakat agar tidak membuang sampah di saluran, jika saluran sempit terus untuk buang sampah ya dapat dipastikan akan terjadi banjir," terangnya.

Lebih lanjut, tidak hanya memberikan pemahaman pada agar sampah tidak diibuang di saluran, namun pihaknya juga memberikan larangan menaruh atau memasang kabel optik pipa didalam saluran, sebab hal tersebut juga akan mengganggu aliran air hujan.Q van

7

mb12/bhirawa

Penyerahan penghargaan pelunasan PBB bagi camat, lurah, kepala desa oleh Soedirman, Kepala Dinas Pendapatan Banyuwangi.

an PBB adalah desa Sumbergondo kecamatan Glenmore yang lunas pada bulan Februari 2015 dengan nilai pembayaran Rp. 86.475.848,-. Adapun desa yang melunasi tagihan PBB paling akhir desa Bagorejo kecamatan Srono dengan total pembayaran Rp. 135.180.111.

Untuk mengoptaimalkan setoran PBB dari Wajib Pajak (WP) di wilayah Banyuwangi ada beberapa upaya yang dilakukan oleh Dispenda Banyuwangi antara lain ; mengajukan kepada Bupati untuk memberikan honor petugas pemungut PBB P2 yang dalam tahap awal akan diberi Rp.500,- per SPPT, melaksanakan pemberian SPPT lebih awal dan membuat program SMS PBB Centre. ”Sebenarnya kami menginginkan untuk membagikan SPPT pada akhir bulan Desember 2015, namun karena berbagai hal rencana tersebut tidak bisa terlaksana dan baru dapat direalisasikan pada hari ini,” tegas Soedirman.

Lebih lanjut Soedirman menyatakan salah satu kendala yang mengakibatkan kegagalan realisasi setoran PBB P2 adalah terkait dengan mutu dan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada di Dispenda maupun dari sisi Wajib Pajak.

Dengan pemberian reward dan punishmen bagi camat, lurah dan kepala desa, menurut Soedirman secara tidak langsung akan menjadi indikator kurang optimalnya petugas pemungut pajak di lapangan. ”Tidak menutup kemungkinan WP yang tanahnya luas namun kurang taat dalam membayar pajak.

Sebaliknya kadang ada warga yang kondisinya pas-pasan namun justru tertib dalam melaksanakan kewajiban membayar pajak,” jelas Soedirman. Q mb12

Kota Probolinggo Gelap Gulita Probolinggo, Bhirawa Pemadaman yang dilakukan pihak PLN sudah seminggu jalanan, akibatnya jalan protokol di Kota Probolinggo gelap gulita, pasalnya aliran listrik PJU (penerangan jalan umum) diputus PLN karena pihak Pemkot Probolinggo belum membayar tagihan sebesar Rp 2,66 Miliar. Hal ini dikeluhkan warga kota dan penmakai jalan.

Menurut Agus Setiono, Manajer UPJ PLN area Pasuruan yang membawahi PLN rayon Probolinggo, Selasa 5/1 membenarkan sejak bulan November 2015 lalu, pihaknya sudah melakukan pertemuan dengan pihak Pemkot Probolinggo, soal tunggakan itu, karena sesuai deadline tunggakan itu berakhir hingga 30 November 2015.

"Dalam pertemuan itu oleh Sekda Pemkot Probolinggo, telah ada kesepakatan untuk membayar tunggakan selama 2 bulan itu, akan di bayar 1 bulan dulu pada 10 Desember 2015, dan kami toleransi dengan deadline 28 Desember 2015. Namun, sampai saat ini belum juga di bayar," kata Agus.

Karena ditunggu tidak ada kabar dan kepastian kata Agus, akhirnya sejak tanggal 29 Desember 2015 lalu, PLN terpaksa melakukan pemutusan PJU di sepanjang jalur Provinsi Kota Probolinggo. "Kami tidak ingin seperti ini, kami harus melakukan pelayanan yang baik, dan kami sudah toleransi terhadap Pemkot Probolinggo," tandas Agus.

Pemadaman penerangan jalan umum (PJU) di Kota Probolinggo akhirnya benarbenar terjadi. Langkah itu dilakukan PLN sebagai kon-

sekuensi belum terbayarnya tagihan listrik PJU untuk November-Desember sebesar Rp 2, 6 Miliar oleh pemkot setempat. Pemadaman sudah terjadi sejak 29 Desember 2015 lalu.

Sebagai tahap pertama, PLN Rayon Probolinggo melakukan pemadaman mulai Jl Soekarno-Hatta di Kelurahan Ketapang, Kecamatan Kademangan di ujung barat; sampai Jl Panglima Sudirman di Kelurahan Wiroborang, Kecamatan Mayangan di ujung timur dengan panjang sekitar 7 kilometer.

Lebih lanjut Agus menjelaskan, sesuai dengan perjanjian jual-beli, pembayaran tagihan listrik dilakukan paling lambat tanggal 20 per bulannya. “Di atas itu, sudah bisa diputus,” katanya.

Namun sampai deadline terlewati, tagihan juga belum terbayar. Kemudian pada 7 Desember, pihak PLN dan pemkot bertemu.

Pertemuan yang dipimpin Wakil Wali Kota Suhadak itu, juga diikuti para camat, lurah sampai 191 ketua rukun warga (RW) se-Kota Probobolinggo.

Lewat forum tersebut, PLN memberi perpanjangan waktu sampai 10 Desember.

“Lalu ada nego-nego lagi.

Ada beberapa kali pertemuan yang tidak bisa saya ikuti,” terang pria yang juga sempat bertemu Sekda Johny Haryanto terkait tagihan PJU ini.

Akhirnya, secara lisan PLN kembali memberi deadline, kali ini sampai 28 Desember. Terkait dengan ini, PLN sempat mendapat info pemkot akan membayar tagihan November dulu.

Tapi karena yang ditunggu tidak terealisir, pemadaman pun dilakukan.Q wap

Setelah Diserbu Ulat, Giliran Warga Berburu Kepompong Kalau sebelumnya sebagian besar warga masyarakat di Kabupaten Tuban yang tinggal disekitar hutan diresahkan dengan ulat pohon jati yang ‘Menyerbu’ hingga rumah penduduk, kali ini setelah ulat bermetamorfosis (perubahan) menjadi kepompong malah diburu untuk dikusumsi setelah dimasak terlebih dahulu.

Tidak sedikit warga juga menjual hasil buruanya pada masyarakat lain sebagai tambahan lauk makan sehari-hari layak-nya ikan tawar atau ikan laut atau sebagai kuliner musiman bagi masyarakat yang tidak alergi, karena jika tidak dimasak dengan benar akan timbul gatal-gatal usai makan kepompong tersebut.

“Enaknya digoreng mas, kadang ya ditumis, wong sama garam saja sudah gurih rasanya,” kata Ngasmi (36), Warga Ngulhan, Kecamatan Montong, yang tengah berburu kepompng di Kawasan Hutan BKPH Mulyoagung, di Desa Guwoterus Tuban (5/1).

Menurut Ngasmi, kepompong ulat jati selain dimasak sebagai lauk pelengkap dan ditumis dengan bumbu lengkap maupun sekedar digoreng dengan garam, bagi para penikmat kuliner musiman ini, rasa kepompong sudah cukup nikmat apalagi disantap siang hari.

“Kalau ada yang mau ya dijual mas, malah kadang ada orang dari jauh yang bawa mobil berhenti hanya sekedar untuk beli kepompong buruan kami,“ terang Ngasmi.

Ngasmi dan warga lain tidak mematok secara khusus harga kepompong, menurut mereka hasil buruan dengan cara mengais daun jati tempat ulat

bermetamorfosis cukup dihargai sepantasnya oleh para pembeli. “Kemarin satu plastik ukuran satu kilo-an, saya dikasih uang 50 ribu,” terang wanita yang mencari kepompong bersama anaknya itu.

Sementara, Siti Aisyah, warga Kecamatan Montong lainya, mengaku gemar makan kepompong meski tak sempat mencari sendiri. Setiap musim seperti sekarang ini, dirinya hampir selalu mencari keberadaan warga yang mencari kepompong untuk membeli. “Biasanya beli mas, ya gak sempet cari sendiri, nanti siapa yang jaga warung,” kata Aisyah.

Menurutnya, kepompong yang dibeli dari warga akan digoreng, biar awet biasanya kepompong akan dikukus terlebih dahulu setelah dibersihkan dan disimpan dalam lemari pendingin, agar lebih tahan lama.

“Biasanya dimasak sedikit sedikit, kalo kebanyakan takut

khoirul Huda/bhirawa

Sejumlah warga yang kediamannya berada di sekitar tepian hutan saat berburu kepompong ulat Jati. alergi, lagian yang doyan cuman saya sama suami, anak-anak gak ada yang mau,” terang

Warga Desa Pucangan, pemilik warung nasi di jalan Merakurak- Montong (5/1).Q hud

EKONOMI - BISNIS

8 Kurs JUAL

BELI

USD

13,967.00

13,829.00

SGD

9,809.66

9,707.29

EUR

15,179.34

15,025.21

JPY

11,666.39

11,546.30

GBP

20,560.82

20,349.37

Sumber: Bank Indonesia (4 JANUARI 2016)

RAGAM EKBIS

HappyFresh Cetak Rekor Jumlah Pesanan Harian Tertinggi Surabaya, Bhirawa Hari Belanja Online Nasional telah terbukti menjadi momen yang tepat bagi setiap ecommerce di Indonesia untuk promosi pada pelanggan, tak terkecuali bagi HappyFresh yang merupakan pelopor layanan grocery shopping online di Asia Tenggara.

Mengangkat tema Groceries Online Revolution, HappyFresh yang baru beroperasi selama setahun berhasil mencetak rekor pesanan sebanyak 1,514 di hari pertama Harbolnas 2015, sehingga menjadi sejarah jumlah pesanan harian tertinggi sepanjang tahun, dengan total 6 ribu pesanan pada rentang waktu 10-12 Desember. Promo pada pelanggan berupa diskon 50% untuk pembelian minimum Rp500.

Menurut Chief of Technology Officer and Co-Founder HappyFresh, Fajar Budiprasetyo, ketika ditemui di Surabaya Selasa (5/1) kemarin, jumlah pesanan HappyFresh naik secara signifikan sebesar 90%, baik melalui desktop maupun aplikasi smartphone. Selain itu, volume pesanan dari konsumen pun meningkat hingga dua kali lipat dibandingkan hari-hari biasa. Sebanyak lebih dari 80 ribu produk telah dipesan pelanggan dari 32 toko, dari enam brand supermarket yang telah bekerjasama dengan HappyFresh, yaitu Ranch Market, Farmers Market, Lotte Mart, Jakarta Fruit Market, LOKA dan All Fresh, baik yang ada di Jadetabek maupun Surabaya. Produk terpopuler yang dipesan pelanggan diataranya produk kebutuhan pokok seperti beras, gula dan minyak. ‘’Kami sangat senang melihat respon yang kami terima dari para pelanggan, apalagi mengingat HappyFresh baru didirikan setahun yang lalu. Kesuksesan HappyFresh pada Harbolnas ini kemudian menjadi bukti bahwa konsumen Indonesia telah siap untuk berbelanja kebutuhan sehari-hari secara online. Harbolnas pula menjadi momen yang tepat bagi HappyFresh sebagai pelopor layanan grocery shopping online untuk mengajak lebih banyak konsumen Indonesia merasakan manfaat groceries shopping secara online. Maka kami memperpanjang periode promosi Harbolnas hingga 15 Desember 2015,’’ ungkap Fajar. Q ma

Angkutan Umum Bus Tak Ikut Turunkan Tarif Tulungagung, Bhirawa Kendati harga bahan bakar minyak (BBM) sudah diturunkan, Selasa (5/1), namun tarif angkutan umum bus tidak serta merta turun. Tarif angkutan umum bus bumel dari Tulungagung ke Surabaya tetap sebesar Rp24 ribu.

Salah seorang sopir Bus Pelita Jaya pada Bhirawa di Terminal Gayatri Kota Tulungagung mengatakan, kendati sudah ada penurunan harga BBM utamanya solar tak membuat besaran tarif ikut berubah. ‘’Kini tarifnya tetap Rp24 ribu kalau dari Tulungagung ke Surabaya. Tarif itu sudah lama turun dari sebelumnya yang sudah naik,” ujarnya.

Sampai kemarin, menurut dia, tarif bus di Perusahaan Otobus (PO) tempat bekerja belum memberlakukan tarif baru lagi. Meski harga solar sudah turun relatif besar yakni Rp1.050 per liter.

Sementara itu, Ucok awak Bus Patas Harapan Jaya jurusan Tulungagung-Surabaya mengatakan, perusahaan otobusnya sudah menurunkan tarif dari Rp50 ribu menjadi Rp38 ribu. Tarif itu berlaku se-

jak tanggal 1 Januari 2015 lalu. ‘’PO Harapan Jaya khusus Patas sudah turun tarifnya sejak 1 Januari. Turunnya sebesar Rp12 ribu. Jadi saat ini tarif Patas ke Surabaya dari Tulungagung Rp38 ribu,’’ paparnya. Begitupun dengan angkutan bus umum bumel PO Harapan Jaya. Menurut dia, sejak awal tahun baru juga turun tarifnya dari Rp26 ribu menjadi Rp24 ribu.

Ucok tak tahu, apakah dengan harga BBM yang turun saat ini akan membuat tarif Bus Harapan Jaya akan kembali turun. ‘’Yang jelas tarif kami baru saja turun sebelum harga BBM turun,’’ tuturnya.

Seperti diketahui, pemerintah telah memutuskan besaran tarif sesuai batas atas dan batas bawah. Di papan pengumuman di Terminal Gayatri Kota Tulungagung tertulis untuk tarif batas atas bus bumel

Surabaya, Bhirawa Operator selular terus gencar memperluas layanan 4G LTEnya di seluruh wilayah Indonesia dengan terus mengoperasikan Base Transceiver Station (BTS) 4G yang baru, untuk memastikan layanannya menjadi yang paling cepat dan stabil di setiap area.

PT XL Axiata Tbk (XL) salah satunya yang terus memperluas layanan 4G LTE ke berbagai wilayah baik di Jawa maupun luar Jawa, bahkan hingga akhir Desember 2015 telah tercatat sekitar 35 kota yang sudah terlayani 4G LTE. ‘’Perluasan wilayah layanan 4G LTE kami lakukan sesuai dengan rencana dan strategi yang matang, jadi bukan asal cepat-cepat biar terlebih dulu.

Kami menyediakan layanan 4G di setiap wilayah berbarengan dengan penyediaan ekosistemnya,’’ ungkap Chief Service Management Officer XL, Yessie D Yosetya saat dikonfirmasi Bhirawa, Selasa (5/1) kemarin.

Yessie menambahkan, ketika jaringan 4G sudah hidup di satu kawasan, maka pelanggan dan masyarakat di sana juga sudah dengan mudah mendapatkan dan mengganti kartu SIM 4G serta membeli paket bundling

ponsel 4G. Sementara kota-kota yang baru saja mendapatkan layanan 4G tersebar di semua wilayah layanan diantaranya, di Sumatera dan sekitarnya layanan 4G LTE sudah bisa diakses di Batam, Medan, Deli Serdang, Palembang, Banyu Asin, dan Pekanbaru.

Di Kalimantan menjangkau Banjarmasin dan Banjarbaru, di Sulawesi ada di Manado. Sedangkan itu di Bali XL 4G bisa diakses di Denpasar dan Badung, Nusa Tenggara Barat ada di Lombok Barat, Lombok Tengah dan Lombok Utara. ‘’Di Jatim, XL 4G sudah menjangkau Sidoarjo, Bangkalan, Sampang, Pamekasan, dan Pacitan. Jawa Barat ada di Cirebon, Cimahi, Purwakarta, dan Sumedang. Di Jawa Tengah, XL 4G LTE sudah bisa diakses di Pekalongan, Batang, Banyumas,Tegal, Brebes, Purwokerto, dan Solo. Di Jakarta dan sekitarnya, layanan internet cepat ini sudah ada di Tangerang, Depok, Bogor, dan Bekasi,’’ jelasnya.

Khusus di DKI Jakarta, wilayah layanan 4G LTE juga terus meluas ke lima wilayah Ibu Kota Jakarta. Hampir semua pusat keramaian, perdagangan, perkantoran, wisata dan pemerintahan sudah terlayani. Antara

TULUNGAGUNG

SITUBONDO HILANG STNK nopol P 5851 EV, a/n Moh. Arifin, Ds. Olean rw 04/05, Kec. Kota Situbondo.

No. 65/IMB/BI-II/2016

Tarif bus umum di Terminal Gayatri Kota Tulungagung tak mengalami penurunan seperti harga BBM yang berlaku mulai kemarin.

jurusan Tulungagung-Surabaya Rp27 ribu. Sedang tarif batas bawahnya Rp17 ribu.

Sementara itu, SPBU-SPBU di Kota Tulungagung sejak kemarin sudah member-

lakukan ketentuan harga baru BBM. Untuk jenis Solar kini harganya Rp5.650 per liter dari sebelumnya Rp6.700 per liter, jenis Premium Rp7.050 per liter dari sebelumnya

Rp7.400 per liter, jenis Pertalite Rp7.900 per liter dari sebelumnya Rp8.250 per liter dan jenis Pertamax Rp8.600 per liter dari sebelumnya Rp8.750 perliter. Q wed

2015, 4G LTE Telah Hadir di 35 Kota

KEHILANGAN HILANG STNK, Honda NF100, th. 2001, Hitam, AG2120TB, a/n. Nurkolis, Ds. Serut, Boyolangu-T.Agung No. 57/IMB/BI-II/2016 HILANG STNK, Scoter Bajaj, th. 1978, Merah, AG5110SQ, a/n. Zarkasi Abas, Ds. Sukowiyono, Karangrejo-T.Agung No. 58/IMB/BI-II/2016 HILANG STNK, Mitsubisi, th. 2015, Hitam, AG9409RI, a/n.

Sujiat, Ds. Kendalbulur, Boyolangu-T.Agung No. 59/IMB/BI-II/2016 HILANG STNK, Suzuki, th. 2010, Merah, AG6348RR, a/n.

Mulyono, Ds. Sumberejo Kulon, Ngunut-T.Agung No. 60/IMB/BI-II/2016 HILANG STNK, Yamaha Jupiter, th. 2006, Merah Marun, AG3260SI, a/n. Hardiono, Ds. Besole RT 04/01, BesukiT.Agung No. 61/IMB/BI-II/2016 HILANG STNK, Honda Mega Pro, th. 2009, Hitam, AG2353TK, a/n. Suratun, Ds. Rejosari, Kalidawir-T.Agung No. 62/IMB/BI-II/2016 HILANG STNK, Honda C100, th. 1999, Hitam, AG2219RF, a/n. Suharto, Kel. Jepun-T.Agung No. 63/IMB/BI-II/2016 HILANG STNK, Honda, th. 2009, Abu-abu, AG6580TZ, a/ n. Feri Tri Susanto, Kel. Karangwaru-T.Agung No. 64/IMB/BI-II/2016

Rabu Kliwon, 6 JANUARI 2016

Teknisi XL sedang melakukan pemeriksaan perangkat di salah satu menara BTS 4G XL.

lain sepanjang Jalan MH Thamrin, Sudirman, Gatot Soebroto, Kelapa Gading, Kebon Jeruk, Pluit, Tanah Abang, Pasar Minggu, Lebak Bulus, hingga Sunter dan Pasar Rebo. ‘’Total tak kurang dari 37 area di DKI Jakarta yang sudah ter-cover 4G LTE, termasuk juga kota-kota penopang ekonomi Jakarta, seperti Bogor, Depok dan Tangerang juga telah dapat menikmati layanan 4G LTE,’’ ujar Yessie.

Sedangkan Telkomsel sendiri terus memperluas coverage layanan 4G LTEnya. dengan menambah cakupan layanan di sekitar Jakarta yang meliputi Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi. Sehingga layanan 4G LTE Telkomsel Jabodetabek ini mengcover 80% areanya.

Menurut Vice President LTE Commercial Telkomsel, Lindayanti Harjono, perluasan cakupan 4G LTE ke kawasan yang berada di sekitar Jakarta, dilakukan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi layanan data yang tinggi oleh masyarakat.

Terbukti dengan kenaikan penggunaan layanan data sebesar 100%n di Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi dalam kurun waktu satu tahun terakhir.

Linda menambahkan, jika pasca penataan ulang 4G 1800 MHz, layanan Telkomsel 4G LTE melakukan upgrade lebar bandwidth di frekuensi 1800 MHz sehingga cakupan wilayah layanan Telkomsel 4G LTE menjadi lebih luas. Termasuk layanan 4G LTE Telkomsel Jabodetabek.

Selain itu, device (perangkat) yang dapat menikmati layanan ini semakin banyak pula, sehingga pengalaman pelanggan menjadi jauh lebih baik.

Jadi lebih dari 80% kawasan telah dilayani 4G LTE Telkomsel Jabodetabek dengan didukung lebih dari 1500 BTS 4G yang mencakup lokasi-lokasi POI strategis seperti kawasan residensial, lokasi wisata, kampus, pusat perbelanjaan, area pelayanan publik dan lain-lain. Q riq

4.500 Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dari 6,8 juta UMKM telah menyelesaikan proses verifikasi untuk mendapatkan program kredit lunak.

Dua Ribu UMKM Terima Kredit dari Pemprov Pemprov, Bhirawa Sebanyak 4.500 Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dari 6,8 juta UMKM telah menyelesaikan proses verifikasi untuk mendapatkan program kredit lunak.

Tetapi dari jumlah itu hanya 2 ribu UMKM yang bisa merasakan kucuran kredit lunak tahap pertama.

Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Provinsi, Dr Ir I Made Sukartha CES mengatakan, untuk tahap pertama baru sekitar 2 ribu unit yang akan disasar.

Jumlah ini lebih kecil dari jumlah UMKM yang memenuhi syarat untuk menerima kucuran dana tersebut yakni 4.500 unit. ‘’Karena anggarannya hanya Rp400 miliar, maka kemungkinan baru 2 ribu yang tercover. Dengan asumsi setiap UMKM Rp20 juta. Mereka ini sudah bankable, usahanya ada omzetnya jelas, laporan keuangannya juga bagus,’’ kata Made, dikonfirmasi, Selasa (5/1).

Data calon penerima bantuan itulah, kata Made, yang akan diserahkan kepada sejumlah bank penyalur, seperti Bank Jatim, Bank

UMKM, maupun sejumlah bank daerah yang sudah memiliki badan usaha (BPR/ Bank Perkreditan Rakyat).

Untuk proses selanjutnya, kata Made, menjadi urusan bank. Misalnya, kapan dana pinjaman itu dikucurkan, berapa jumlahnya dan apa saja persyaratannya. ‘’Jadi tugas kami hanyalah maping, berapa dan di mana saja. Selanjutnya menjadi urusan bank penyalur,’’ jelas mantan Kepala Biro Perekonomian Setdaprov Jatim ini.

Sementara itu sebelumnya, Gubernur Jatim, Dr H Soekarwo menjamin kredit lunak untuk UMKM akan bisa dicairkan di Januari 2016. ‘’Sudah siap semuanya, calon penerima kredit juga sudah terdata by name by addres. Jadi tinggal pencairan saja,’’ katanya.

Sesuai konsep awal, besaran bantuan untuk para pelaku usaha mikro kecil tersebut berfariasi. Disesuaikan dengan jenis usaha dan kemampuan keuangan masingmasing. ‘’Maksimal Rp20juta, tergantung usahanya.

Kalau yang kecil ya kurang dari itu,’’ ujarnya. Q iib

Kilang TPPI Hemat Devisa US$2,2 M per Tahun BBM Fan LPG Surabaya, Bhirawa Pengoperasian kilang Trans Pacific Petrochemical Indotama (TPPI) akan menghemat devisa sebesar US$2,2 miliar setahun dari pengurangan impor BBM dan LPG. Hal itu terungkap dalam pemaparan Manajemen PT Pertamina (Persero), Dwi Soetjipto kepada Presiden RI Joko Widodo dalam kunjungan kerjanya di TPPI Tuban, 11 November 2015.

Hal ini dijelaskan Area Manager Communication and Relation Marketing Operation Region V, Heppy Wulansari, Selasa (5/1) kemarin. Menurut Heppy, mengutip penjelasan Dwi Soetjipto, yang saat itu mengatakan kalau TPPI dapat menghasilkan sekitar 61 ribu barel per hari Premium, 10 ribu barel per hari HOMC, dan 11.500 barel per hari Solar. Adapun, TPPI juga memproduksi LPG hingga 480 metrik ton

per hari. ‘’Total penghematan devisa negara dari BBM dan LPG dari TPPI mencapai sekitar US$2,2 miliar. Manfaat pengoperasian TPPI ini tentu saja tak sebatas penghematan devisa, akan tetapi banyak aspek, mulai dari sentimen positif terhadap investasi, ketenagakerjaan, dan efek berganda lainnya,’’ terang Heppi menirukan pemaparan Dwi Soetjipto.

TPPI dapat mengolah sekitar 100 ribu

barel per hari kondensat dan atau naphta.

Dari pengolahan bahan baku dengan mogas mode akan diperoleh beberapa produk minyak, seperti LPG, Solar, Fuel Oil, Premium, dan HOMC. Apabila dioperasikan dengan aromatic mode, TPPI dapat memproduksi petrochemical, seperti paraxylene, Orthoxylene, Benzene, dan Toluene yang dibutuhkan oleh industri nasional. Q ma

Komisi V DPR RI Desak Pemkot agar Industri Gunakan Air Bawah Tanah Dampaknya Air Menjadi Payau dan Permukaan Tanah Turun Komisi V DPR RI mendesak Pemkot Surabaya agar memperbolehkan kalangan industri menggunakan air bawah tanah. Komisi yang membidangi perdagangan, industri, investasi, UKM, BUMN dan koperasi itu beralasan justru penggunaan air bawah tanah yang dilakukan kalangan industri lebih terkontrol dibandingkan dengan warga.

Komisi V DPR RI mendesak Pemkot Surabaya agar memperbolehkan kalangan industri menggunakan air bawah tanah.

‘’Kalau kalangan industri memakai air bawah tanah sesuai dengan kebutuhan dan bisa terkontrol secara baik. Sedangkan masyarakat menggunakan air bawah tanah tanpa bisa dikontrol karena mereka menggunakan semaunya,’’ beber anggota Komisi VI DPR RI, Bambang Haryo Soekartono, kemarin.

Bambang menambahkan, dari penggunaan air bawah tanah ini Pemda setempat bisa mendapatkan retribusi dari pengusaha. Se-

dangkan pengusaha sendiri tak perlu susah-susah mendapatkan air bersih untuk keperluannya. ‘’Sebenarnya pemakaian air bawah tanah oleh kalangan industri tidak akan berdampak terhadap kerusakan lingkungan,’’ tegasnya.

Pasalnya pengusaha akan memakai air secara terkontrol. Bahkan perusahaan itu tak mungkin memakai air sembarangan, karena mereka akan berpikir terhadap nasib usahanya jika pasokan air berkurang.

‘’Di China, industry bisa mendapatkan air tanah secara gratis.

Makanya di sana bisa menekan ongkos produksi. Jika perusahaan dipaksa membeli air dari PDAM tentu akan meningkatkan ongkos produksi karena harga air PDAM untuk kalangan indutri lebih mahal dibandingkan dengan harga rumah tangga,’’ jelasnya.

Sehingga Bambang meminta BKPPM siap dalam mengkoordinir semua aspek perijinan di setiap SKPD, terutama berhubungan terhadap iklim usaha yang masuk di Surabaya.

Soal penggunaan air tanah itu sendiri mencuat,, ketika Bambang menanyakan soal berapa banyak perusahaan yang pindah dari Surabaya kepada Kepala Badan Koordinasi Pelayanan Penana-

man Modal Kota Surabaya Eko Agus Supiadi.

Eko Agus sendiri menyatakan hanya ada satu perusahaan yang pindah ke Nganjuk. Sedangkan perusahaan lain tetap bertahan di Surabaya. Menurut Eko alasan pindah PT Lotus ke Nganjuk yang utama soal UMK di Surabaya yang dinilai tinggi.

Selain juga adanya larangan penggunaan air bawah tanah untuk industri. Padahal sebagai perusahaan tekstil membutuhkan pasokan air yang cukup banyak.

Berdasarkan penelitian dari Bappeko, akibat adanya penggunaan air bawah tanah, menyebabkan air bawah tanah di warga yang semula tawar menjadi payau karena tercampur dengan air laut. Q dre

Rabu Kliwon 6 JANUARI 2016

KILAS AREMANIA

Terima Hibah Hutan 514 Ha UB Rintis Fakultas Kehutanan Malang, Bhirawa Dies natalis ke-53 Universitas Brawijaya (UB), menjadi sangat istimewa. Pasalnya disela-sela sidang senat terbuka yang dipimpin oleh Rektor UB Prof Muhammad Bisri, UB menerima hibah hutan pendidikan seluas 514 hektare, dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, Siti Nurbaya Bakar, yang diserahkan langsung kepada Rektor UB, pada Selasa (5/1) kemarin.

Hutan pendidikan itu berada di Kaki Gunung Arjuno, masuk wilayah Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang, yang pengelolaan sebelumnya dijalankan oleh Perum Perhutani. Dengan adanya hibah, maka hutan tersebut sepenuhnya akan dikelola oleh UB. Rektor UB Prof Muhammad Bisri, mengatakan jika pihaknya akan mengelola hutan tersebut mulaui tahun ini. Tentunya kata dia akan dijadikan hutan yang produktif yang mampu mengasilakan pemasukan secara ekonomis, karena setiap tahun pihak UB juga harus membayar pajak kepada negara sebesar Rp 100 juta.

Pihaknya menargetkan perolehan dari hutan tersebut sedikitnya Rp1 miliar.

Semuanya tetap dalam koridor usaha akademis, menyangkut pembiayaan riset. Nantinya, hutan tersebut akan memiliki fasilitas pembesaran dan pengemukan sapi dan menjadikan sebagian kawasan menjadi sumber pakan ternak modern. Selain itu, kedepan juga akan dibangun sebuah perkebunan kopi dan kakao. Hanya saja dibutuhkan model pengamanan yang baik. Sebab jika sudah dilakukan pengelolaan harus dilengkapi dengan pengamanan.

Sementara itu terkait dengan rintisan Fakultas Kehutanan, menurut dia harus dipersiapkan secara matang, karena dibutuhkan dosen yang memenuhi standar kualifikasi ilmu kehutanan. Jika sudah siap maka Fakultas Ketuhatanan akan segera dibuka.

Diakui dia, saat ini Indonesia membutuhkan ahli hutan yang banyak, mengingat persoalan hutan yang semakin komplek. Makanya ada peluang bagus bagi alumni kehutanan untuk bisa berkiprah lebih banyak dalam pengelolaan hutan. Q mut

KPU Terima Materi Gugatan Malang Anyar Kab Malang, Bhirawa Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Malang telah menerima materi gugatan Paslon No 2 Dewanti Rumpoko – Masrifah Hadi ke Mahkamah Konstitusi, Senin malam (4/1).

Ketua KPU, Santoko, mengatakan, pihaknya akan mempelajari terlebih dahulu isi materi gugatan Malang Anyar tersebut. Hal ini karena dokumen gugatannya sangat tebal sehingga tidak bisa dibaca sekilas.

“Kami akan diskusikan dengan komisioner dulu untuk menentukan langkah-langkah lanjut dari foto kopi materi gugatan yang sudah kami dapatkan,” ungkap Santoko melalui selulernya.

Dari gugatan tersebut, mana saja yang harus dijawab oleh KPU Kabupaten Malang dan dokumen apa saja yang perlu dipersiapkan.

“Setelah tahu pasti isi gugatannya, maka akan kami siapkan jawabannya dan sekaligus dokumen apa yang harus kami bawa sebagai bukti dipersidangan MK,” tuturnya.

Diperkirakan seluruh daerah Jawa Timur yang ada gugatan Pilkada menerima isinya sejak semalam hingga hari ini. Setelah ini tahapannya yaitu akan ada pemeriksaan pendahuluan oleh MK yang menghadirkan pemohon dan termohon.

“Tanggal 7 sampai 8 itu pemeriksaan pendahuluan, tanggal 12 sampai 14 Januari termohon menjawab, lalu putusannya tanggal 18 Januari,” tegasnya.Q sup

Tiap Kamis PNS Wajib Seragam Hitam Putih Malang, Bhirawa Para Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Kota Malang, setiap hari Kamis, mulai Kamis 7 Januari besuk, wajib mengunakan seragam putih hitam. Secara resmi surat edaran nomor 4247 tahun 2015, terkait dengan pengunaan seragam dinas sudah disampaikan oleh Pemkot Malang. Sekretaris Kota Malang, Cipto Wiyono, membenarkan jika sesuai dengan edaran yang telah dia sampaikan, ketentuan tersebut berlaku mulai tanggal 4 Januari lalu.

Jadi kedepan setiap hari Kamis seluruh PNS dari semua tingkatan wajib menggunakan baju putih celana hitam.

“Mereka wajib menggunakan baju putih celana hitam, setiap hari Kamis, sedangkan hari Senin Selasa dan Rabu, menggunkan Pakaian Dinas Harian (PDH) warna khaki, dengan atribut lengkap, dan pada hari Jumat mengunakan baju batik, atau baju cirri khas daerah, “ujar Cipto Wiyono, kepada Bhirawa, Selasa 5/1 kemarin.

Menurut dia, Pemkot Malang, tidak menganggarkan kebutuhan baju putih hitam bagi PNS, karena diangab semua PNS memiliki baju putih dan celana gelap atau hitam. Meski dengan model dan potongan yang berbeda yang penting kata Cipto, bajunya sesuai dengan ketentuan yang telah diberikan dalam edaran Pemkot Malang tersebut. ”Ngak masalah yang penting baju putih celana hitam, saya kira semua PNS punya baju putih, kalau terpaksa harus belipun kan tidak terlalu mahal,”ujar Cipto Wiyono.Q mut

MALANG RAYA

9

Abu Vulkanik Bromo Hentikan Penerbangan Kab Malang, Bhirawa Dampak semburan abu vulkanik Gunung Bromo, membuat Bandara Abdulrachman Saleh Malang yang berlokasi di wilayah Desa Asrikaton, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang, kembali ditutup pada Selasa (5/1) pagi. Akibatnya, situasi bandara menjadi sepi, sebab sebagian calon penumpang dialihkan ke Bandara Juanda Surabaya karena penerbangan dibatalkan oleh pihak bandara setempat.

anas bachtiar/bhirawa

Para Direksi PDAM saat meninjau keberadaan pipa PDAM yang mendistribusikan air dari Sumber Darmi

Temukan Akar Masalah Distribusi Air PDAM Batu, Bhirawa Di hari pertama kerja, Direktur baru PDAM Kota Batu, Sunaedi, melakukan peninjauan langsung ke lokasi sumber mata air yang dimanfaatkan PDAM untuk memenuhi kebutuhan air.

Selasa (5/1), Sunaedi didampingi para pejabat PDAM Batu mendatangi mata air Sumber Darmi yang berlokasi di Desa Punten, Kecamatan Bumiaji. Sunaedi ingin mengetahui langsung penyebab dari menurunnya debit air serta sering macetnya distribusi air ke masyarakat.

Dalam peninjauan ke lokasi mata air Sumber Darmi, Sunaedi didampingi beberapa pejabat inti PDAM Batu. Di antaranya, Kasie Perawatan Agus Kiryanto, dan Kasie Distribusi Idwahyudi.

“Kita memilih untuk melaku-

kan peninjauan ke lokasi Sumber Darmi, karena di sumber mata air ini mengalami penurunan debit air cukup signifikan. Yakni, mencapai 70 persen,” ujar Sunaedi, Selasa (5/1).

Diketahui, sebelumnya debit air di Sumber Darmi ini mencapai 16 liter per detik. Namun sekarang debit tersebut menurun hingga 70 persen. Padahal sumber mata air ini dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan air para pelanggan PDAM yang ada di Kelurahan Temas, Desa Oro Oro Ombo, Desa Ngaglik, dan Desa Tlekung.

Dengan tingginya ketergantungan terhadap keberadaan mata air Sumber Darmi ini, maka dalam awal kerjanya Sunaedi langsung meninjau langsung kondisi sumber mata air ini. Ia bersama para staff juga ingin menge-

tahui penyebab sering macetnya distribusi air dari Sumber Darmi ke masyarakat.

Saat ini untuk menyalurkan air di Sumber Darmi, PDAM telah memiliki 2 pipa. Satu pipa berukuran kecil (4 dim) sedangkan yang lain berukuran besar (6 dim).

Awalnya, PDAM hanya memasang 1 pipa saja yang berukuran 4 dim. Saat itu distribusi air tap pernah mengalami kemacetan.

“Diduga turunnya debit air ini tidak mampu memenuhi kebutuhan distribusi air di dua pipa yang ada,”jelas Sunaedi. Karena itu, lanjutnya, pihaknya mencoba untuk melakukan distribusi melalui satu pipa saja yang berkuruan 6 dim. Dan saat hal itu diujicobakan, ternyata air yang mengalir ke tandon mengalami kelancaran. Q nas

Tim Ahli Sarankan PT BWR Dipailitkan Kota Batu, Bhirawa PT Batu Wisata Resources (BWR) disarankan untuk pailit, karena untuk menghidupkan kembali akan membebani APBD dan kurang efektif.

“Daripada PT BWR dihidupkan kembali, lebih baik Pemkot Batu mendirikan badan usaha baru yang lebih prospektif. Lebih baik dilebur atau dipailitkan saja,” kata Tenaga Ahli Wali Kota Batu, Prof Dr Indah Prihartini, usai memaparkan evaluasi kinerja Pemkot Batu tahun 2015, kemarin.

Dijelaskan, Pemkot Batu bisa memacu Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pariwisata dan perdagangan dengan membentuk BUMD baru. Pakar pertanian Universitas Brawijaya itu kemudian mengambil contoh produk hortikultura Kota Batu yang sangat diminati masyarakat.

“Produk hortikultura dari Kota Batu selama ini hanya mengisi pasar-pasar tradisional di Jawa Timur, Kalimantan dan sebagian kota besar di Jawa. Padahal peluang untuk masuk pasar modern sangat terbuka, seperti Hypermaret,” tutur Prof Indah.

Untuk memenuhi kebutuhannya di Indonesia Timur, Hyper-

maret masih mengandalkan produk hortikultura dari Lembang Bandung. “Ongkosnya tentu lebih mahal dibandingkan jika harus diambilkan dari Kota Batu. Ini peluang yang harus ditangkap untuk memperluas jaringan pasar. Peran ini bisa diambil oleh BUMD untuk pengembangan pasar,” tegasnya.

Tidak hanya itu, BUMD yang baru juga bisa bekerja sama dengan 10 destinasi wisata Kota Batu untuk menggaet wisatawan mancanegara maupun domestik.

“Wisatawan yang masuk kota Batu nantinya bisa diseleksi.

Caranya menerapkan chek point atau chek lock seperti di Tiongkok.

Dimana wisatawan dipaksa untuk mengunjungi tempat-tempat wisata yang diprogramkan oleh pemerintah, tentunya dengan dikenai pajak,” paparnya.

Dijelaskan, selama ini wisatawan yang berkunjung ke kota Batu terlalu pilih-pilih dalam menghabiskan masa berliburnya. Banyak diantara wisatawan yang melakukan kegiatan wisata di Kota Batu, tetapi tidur, makan dan belanjanya di Kota Malang.

“Ini tidak boleh terjadi, karena kota Batu hanya dapat bagian sedikit. Bagian terbesar justru

dinikmati oleh daerah lain,” tukasnya.

Oleh karena itu, agar dapat lebih meningkatkan pendapatannya, Pemkot Batu harus mulai menerapkan sejumlah syarat, sehingga wisatawan yang datang bisa menghabiskan seluruh waktunya di Kota Batu.

Sementara itu Wawali Batu, Punjul Santoso, mengaku banyaknya kunjungan kerja dari berbagai instansi pemerintah ke Kota Batu memang belum dimanfaatkan secara optimal. Terutama dalam mendongkrak perekonomian daerah dan promosi wisata.

“Ada banyak kunjungan kerja ke Kota Batu, tetapi untuk menginap sering di Kota Malang. Ke depan akan diberlakukan syarat bahwa kunjungan kerja ke Kota Batu harus menginap di kota Batu dan mengunjungi destinasi wisata yang sedang dipromosikan oleh pemerintah. Ini kita atur dalam bentuk Perwali,” tegas Punjul.

Untuk mewujudkan hal itu, SKPD terkait harus membuat program destinasi wisata baru, seperti wisata hortikultura, desa wisata, dan lainnya. Selain untuk memberi alternatif tempat berwisata, tujuannya untuk meningkatkan perekonomian masyarakat. Q sup

Kepala Sub Bagian Tata Usaha (Kasubag TU) Unit Pelaksana Teknis (UPT) Bandara Abdulrachman Saleh Malang, Kholili, Selasa (5/1), kepada wartawan membenarkan adanya pengalihan ke Bandara Juanda Surabaya akibat abu vulkanik Gunung Bromo sehingga sembilan penerbangan di Abdurachman Saleh Malang di tutup sementara.

“Penutupan dilakukan untuk seluruh penerbangan di Bandara Abdul Rahman Saleh sejak Selasa, (05/1) Pukul 7.30 WIB hingga, Rabu (6/1), Pukul 07.30 WIB,” jelasnya.

Akibatnya, 2000 calon penumpang yang berangkat dan datang melalui Bandara Abdulrachman Saleh Malang dialihkan ke Bandara Internasional Juanda Surabaya menggunakan bus yang dipersiapkan masingmasing maskapi penerbangan.

Menurut Kholili, ada sembilan penerbangan dari lima maskapai penerbangan dengan tujuan Malang -Jakarta dan Malang- Denpasar yang melayani setiap hari di Bandara Abdulrachman Saleh tidak beroperasi.

Sembilan maskapi itu adalah Garuda Indonesia, Sriwijaya Air, Wings Air, Citilink Air, dan Batik Air. Dan rinciannya, delapan penerbangan tujuan Malang-Jakarta dan satu penerbangan tujuan Malang- Denpasar.

“Sebelumnya aktivitas penerbangan di Bandara Abdulrachman Saleh Malang dibuka-tutup karena terkena dampak abu vulkanik Gunung Bromo, sehingga menyelimuti bandara yang dikhawatirkan membahayakan aktivitas penerbangan,” tuturnya.

Kholili menambahkan, Bandara Abdulrachman Saleh Malang memiliki dua landasan pacu yang pertama untuk pesawat kecil seperti Hercules C-130 dengan panjang 1.500 meter, dan landasan kedua untuk jenis pesawat besar seperti Boeing 737 dengan panjang 2.300 meter. Q cyn

Dualisme Golkar Berakhir, Banpol DPD Batu Cair Batu, Bhirawa Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang telah menuntaskan masalah dualisme kepemimpinan DPP Golkar, telah membawa angin segar bagi pengurus DPD Golkar di Kota Batu.

Di antaranya, DPD Golkar Kota Batu bisa menerima jatah Dana Bantuan Parpol (Banpol) sebesar Rp 87 juta. Sebelumnya, bantuan ini terpaksa ditahan oleh Kantor Kesatuan Bangsa Politik (Kesbangpol) Kota Batu, akibat konflik yang tidak kunjung selesai di DPP Partai Golkar antara Agung Laksono dan Abu Rizal Bakrie. anas bachtiar/bhirawa “Pencairan Dana Bantuan Didik Mahmud Parpol untuk DPD Partai Golkar Kota Batu kini sudah tidak ada kendala lagi. Dana tersebut sudah bisa kita cairkan, karena persyaratan untuk pencairannya sudah memenuhi,” ujar Kepala Kantor Kesbangpol, Thomas Maedo, Senin (4/1).

Thomas mengatakan bahwa sebenarnya syarat administrasi pencairan dana bantuan telah dipenuhi oleh para pengurus DPD Golkar Batu pada Desember tahun lalu.

Hanya saja pencairannya terpaksa ditundak atau ditahan akibat masih adanya dualisme di tingkat DPP. Meskipun di Kota Batu tidak ada dualisme kepemimpinan, tetap saja DPD Partai Golkar Kota Batu terimbas permasalahan di tingkat pusat termasuk tertundanya mendapatkan dana parpol.

Thomas membenarkan memang di internal DPD Partai Golkar Kota Batu tidak ada permasalahan terkait dualisme kepemimpinan. Namun dirinya tetap mengacu pada Permendagri dan dikuatkan surat edaran dari Mendagri yang mensyaratkan pengajuan dana parpol ini dari DPP partai yang bersangkutan.Q nas

Langgar Perda, Pedagang Pasar Tuntut Cabut Izin Minimarket Belasan pedagang Pasar Sesar Batu yang tergabung dalam Himpunan Pedagang Pasar (HPP) mendatangi kantor Badan Penanaman Modal (BPM) Kota Batu, Selasa (5/1).

Mereka memprotes dikeluarkannya izin pendirian minimarket yang berada di sekitar area pasar. Mereka menganggap izin tersebut menyalahi Peraturan Daerah (Perda) nomor 8 tahun 2012 tentang Perlindungan Pasar Tradisional.

Kedatangan para pedagang pasar ke kantor BPM ini mendapatkan pengawalan dari petugas Kepolisian. Setelah menyampaikan maksud kedatangannya, 7 perwakilan HPP diterima langsung Kepala BPM, Enny Rachyuningsih yang didampingi Kabid Perizinan Satriyo Wicaksono.

“Kami meminta agar BPM melakukan peninjauan kembali terhadap penerbitan izin pendirian dua minimarket yang berada tak jauh dari Pasar Besar Batu,” ujar humas HPP, Hendry Setiawan, selasa (5/1).

Permintaan peninjauan kembali tersebut dilakukan HPP karena dianggap melanggar Perda nomor 8 tahun 2012 tentang Perlindungan Pasar Tradisional. Karena sesuai dengan perda tersebut, pendirian minimarket setidaknya harus berjarak 1 km dari lokasi pasar tradisional.

“Dan minimarket yang sudah berdiri ini tidak lagi memiliki jarak tetapi sudah ‘sak geger’ atau berdempetan dengan pasar,” jelas Arif Setyawan, Sekretaris HPP. Menanggapi tuntutan ini, Kepala BPM Enny Rachyuningsih mengatakan bahwa dirinya akan melakukan kordinasi dengan Timn Teknis BPM. Karena penerbitan izin pendirian minimarket itu dikeluarkan pada tahun 2010.

Sedangkan Perda tentang Perlindungan Pasar Tradisional ini baru dibuat dan disahkan

anas bachtiar/bhirawa

Kepala BPM Batu, Enny Rachyuningsih, saat menerima pangaduan dan protes dari Pedagang Pasar Besar Kota Batu terkait perizinan minimarket. pada tahun 2012.

“Untuk membuat keputusan, saya harus rapatkan dahulu masalah ini dengan Tim Teknis. Apalagi surat izin pendirian minimarket itu juga dikeluarkan saat saya belum menjabat sebagai Kepala BPM,”ujar Enny. Iapun berjanji dalam waktu tak terlalu

lama para pedagang sudah bisa menerima hasil dari rapat kordinasi tersebut. Jawaban dari Kepala BPM nampaknya belum membuat para pedagang merasa lega. Ditambahkan Hendry bahwa pihaknya menyadari jika penerbitan izin pendirian minimarket dikeluarkan sebelum dibuat

dan disahkannya Perda nomor 8 tentang Perlindungan Pasar Tradisional. Namun dengan adanya perda ini, maka BPM tetap harus melakukan kajian ulang terhadap penerbitan izin tersebut. Atas kondisi ini akhirnya para perwakilan HPP membuat 4 pernyataan sikap.

Yaitu, BPM dalam hal ini Kabid Perizinan harus mematuhi Perda nomor 8 tahun 2012 tentang Perlindungan Pasar Tradisional. Kedua, dua toko modern atau minimarket yang berada di dekat Pasar Tradisional telah melanggar perda karena itu izinnya harus dicabut. Ketiga, HPP memberi batas waktu hingga 31 januari 2016 untuk mengosongkan minimarket yang berada di dekat pasar.

“Yang keempat, kita (HPP) juga meminta BPM melakukan peninjauan ulang terhadap keberadaan toko modern/ minimarket yang lokasinya berada dalam radius 1 km dari Pasar Tradisional,”ujar Hendry. Q nas

OLAHRAGA

10 LINTASAN

Pembinaan Usia Muda Sulsel Tidak Berjalan Maksimal Makassar, Bhirawa Sejumlah klub yang ada di Sulawesi Selatan tidak mampu menjalankan pembinaan secara maksimal yang tentunya mempengaruhi ketersediaan pemain muda yang dapat diandalkan di tingkat nasional.

Ketua Panitia Turnamen SSL U-21, Sri Syahril di Makassar, Selasa, menyatakan akibat minimnya ketersediaan pemain dari U-21 membuat pihaknya terpaksa harus melakukan perubahan regulasi yang awalnya berlaku bagi peman kelahiran 1995 diubah menjadi kelahiran 1994.

"Untuk masalah usia, kita akui ada perubahan karena pemain U-21 saat ini memang tidak terlalu banyak. Akibatnya dari sejumlah tim yang rencana ikut , akhirnya batal berpartisipasi karena mengaku tidak punya pemain," jelasnya.

Setelah melihat kondisi yang terjadi itupun membuat pihaknya terpaksa melakukan perubahan dan memberikan kelonggaran bagi beberapa tim yang memiliki banyak pemain U-22.

Terkait masalah itu pula, pihaknya sengaja mengundang sejumlah tim peserta dalam rapat teknik awal untuk mencari titik temu.

Klub peserta akhirnya menyepakati empat poin penting demi sukses dan lancarnya pelaksanaan turnamen sepak bola Sulsel Super League (SSL) U-21 yang dilaksanakan di Lapangan Karebosi Makassar, Sulawesi Selatan, 15 Januari 2016.

Empat poin yang disepakati itu masingmasing menyetujui penggunaan usia pemain kelahiran 1994, masalah mutasi pemain, perangkat dan peratutan pertadingan sesuai statuta PSSI, serta persoalan wasit yang harus independen.

"Kami memang sengaja mengundang seluruh tim untuk mencari kesepakatan awal agar tidak ada lagi protes saat pertandingan," katanya usai menggelar rapat teknis awal.Q ant

Rabu Kliwon 6 JANUARI 2016

SMP N 1 Giri Pertahankan Juara Umum Banyuwangi, Bhirawa Kontingen Pencak Silat SMP Negeri 1 Giri berhasil mempertahankan gelar Juara Umum dalam Kejurkab Pencak Silat Antar Pelajar Se Kabupaten Banyuwangi yang berakhir pekan lalu di GOR Tawangalun Banyuwangi dengan meraih 4 medali emas, 3 perak dan 4 perunggu . Sedangkan urutan dua ditempati oleh SMP Negeri 2 Gambiran yang mengumpulkan total 8 medali (4 emas, 2 perak dan 2 perunggu).

Sementara untuk tingkat SMA/SMK/MA juara umum Kejurkab pelajar tahun tahun ini diraih oleh SMA Negeri 2 Genteng dengan perolehan medali; 5 emas 1 perak dan 2 perunggu. Sedangkan urutan kedua atau Runner Up ditem-

pati oleh SMK Negeri 1 Glagah yang mengoleksi 2 medali emas, 3 perak dan 1 perunggu.

Selanjutnya untuk tingkat SD/MI, peringkat pertama ditempai oleh SD Negeri Lateng dengan 6 emas 3 perak dan 3 perunggu. Sementara

juara umum kedua menjadi milik SD Negeri Kepatihan yang mampu mengumpulkan 6 medali emas, 2 perak dan 3 perunggu.

Menurut Mukayin, Ketua Panitia Pelaksana, gelaran Kejurkab Pencak Silat antar pelajar selama sepuluh hari dan dilaksanakan di GOR Tawangalun dengan melibatkan lebih dari seribu pesilat, puluhan official dan pendamping, 57 wasit / juri IPSI Banyuwangi dan dokter/ paramedis serta panitia pelaksana menghabiskan total dana Rp 130.750.000.”Adapun sumber dana selain dari biaya pendaftaran juga berasal dari

ketua umum IPSI Banyuwangi dan sumbangan pihak ketiga,”ujar Mukayin.

Selanjutnya Mukayin menyatakan salah satu harapan dari gelaran Kejurkab Pencak Silat yang melahirkan juara mulai tingkat SD/MI hingga SMA/SMK/MA diharapkan mampu membantu memudahkan para pesilat yang meraih piagam penghargaan untuk menempuh jenjang pendidikan sekolah yang lebih tinggi.

Tidak lupa Mukayin berharap agar para pesilat untuk terus berlatih dengan giat dan disiplin agar dalam kejuaraan Pencak Silat di tingkat provinsi Jawa Timur baik dalam

Uji Keampuan Atlet di Jatim Open

Stadion Gedebage Kembali Berpeluang Digunakan untuk PON Bandung, Bhirawa Ketua Umum Pengurus Besar Pekan Olahraga Nasional (PON) XIX/2016 Jawa Barat Ahmad Heryawan mengatakan Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Gedebage Kota Bandung, masih berpeluang untuk digunakan sebagai lokasi pembukaan dan penutupan PON XIX/2016.

"Saya mendapatkan informasi dari Kepala Dinas Permukiman dan Perumahan dan Kadisorda Jabar bahwa Kemenpora menyurati kepolisian untuk meminta izin penggunaan stadion di kawasan Gedebage Kota Bandung tersebut," kata Ahmad Heryawan, di Bandung, Selasa.

Pihaknya menyambut baik jika Stadion GBLA bisa digunakan pada PON tahun ini namun ia memastikan upacara pembukaan dan penutupan masih dijadwalkan di Stadion Si Jalak Harupat, Kabupaten Bandung.

"Kalau melihat kondisi sekarang sampai hari ini belum ada perubahan, tetap di Jalak Harupat. Sampai sekarang SKnya masih di Jalak Harupat," kata dia.

Menurut dia untuk mengubah kembali lokasi upacara pembukaan dan penutupan PON XIX/2016 diperlukan sejumlah pertimbangan matang.

"Stadion Gedebage atau GBLA memang lebih dekat, sesuai harapan pertama.

Tapi masalahnya, ketika itu diizinkan Kapolri, secara teknis perbaikannya mungkin atau tidak mungkin dan dari sisi waktu. Ini kan sudah tahun H," katanya.

Ia mengatakan walaupun urung dijadikan sebagai tempat upacara pembukaan dan penutupan PON XIX dirinya menilai Stadion GBLA bisa digunakan untuk pertandingan sejumlah cabang olahraga, seperti sepak bola dan atletik.Q ant

mengikuti Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA), Kejurprov Kelompok Umur maupun tingkat Dewasa serta dalam Porprov Jatim mendatang, cabang olahraga Pencak Silat mampu menjadi penyumbang medali bagi kontingen kabupaten Banyuwangi. ”Pelatih, official dan pendamping serta orang tua kami harapkan untuk tetap semangat melayani pesilat dalam menjalani latihan demi perkembangan dan peningkatan presatsi cabang olahraga Pencak Silat Banyuwangi baik tingkat lokal mauun regional bahkan dalam tingkat nasional,”tegas Mukayin. Q mb12

25 pesilat dari berbagai daerah telah bergabung dalam Pelatnas jangka panjang proyeksi tampil di SEA Games 2017 dan Asian Games Palembang-Jakarta 2018.

25 Pesilat Gabung Pelatnas Jangka Panjang Makassar, Bhirawa Sebanyak 25 pesilat dari berbagai daerah telah bergabung dalam pemusatan latihan nasional (Pelatnas) jangka panjang proyeksi tampil di SEA Games 2017 dan Asian Games Palembang- Jakarta 2018.

Salah satu pesilat asal Sulsel, Awaluddin saat dihubungi dari Makassar, Selasa, mengatakan tim pelatnas sudah bergabung sejak beberapa bulan lalu dan saat ini terus fokus mengikuti segala program pelatnas di Bogor, Jawa Barat.

"Untuk sementara ini memang lokasi pelatnas dipusatkan di Bogor. Saya tentunya mengharapkan dukungan dan doa mayarakat agar bisa bertahan dan memperkuat timnas di dua ajang internasional nanti," katanya.

Ia menjelaskan, seluruh atlet akan tetap di pelatnas hingga jelang pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional (PON) XIX di Jawa Barat, September 2016.

Setelah memperkuat daerahnya

di ajang empat tahunan itu, kata dia, seluruh atlet akan kembali bergabung untuk mematangkan kemampuan.

Soal peluang dirinya memperkuat Sulsel pada dua ajang internasional itu, dirinya mengaku optimistis. Peraih medali emas kejuaraan dunia Belgia 2013 itu juga akan terus berupaya keras dalam meningkatkan kemampuannya agar bisa masuk tim utama di SEA Games dan Asian Games.

"Saingan untuk masuk skuad inti memang akan lebih berat.

Namun saya tentunya akan berupaya lebih keras agar bisa kembali memperkuat Indonesia baik di SEA Games dan Asian Games," katanya.

Pelatih Silat Sulsel, Muhammad Arham, juga mengaku optimistis dengan potensi anak didiknya untuk bisa menembus tim utama. Sebab Awaluddin memiliki kualitas dan pengalaman serta banyak prestasi baik ditingkat nasional hingga internasional.

Selain merebut medali emas di kejuaraan dunia di Belgia, Awaluddin juga sebelumnya telah tampil sebagai juara pada kejuaraan dunia pencak silat di Phuket, Thailand, 10-16 Januari 2015.

Pesilat kelahiran 11 Oktober 1988 itu juga merebut medali perak pada SEA Games 2015 di Singapura lalu. Selanjutnya merebut medali emas Pekan Olahraga Mahasiswa (POM) ASEAN 2012, terbaik pada ajang internasional di Belgia 2013, dan menjadi finalis SEA Games 2013 di Myanmar.

Awaluddin pada tahun 2015 juga tercatat sebagai perebut medali emas kejuaraan UPSI Championship Pencak Silat VI di Perak, Malaysia, tanggal 1519 April 2015.

"Dari sejumlah prestasi yang dipersembahkan untuk Indonesia, memabut saya optimistis peluang Awaluddin menembus skuad utama timnas di dua ajang nanti yakni SEA Games 2017 dan Asian Games 2018," ujarnya.Q ant

Presiden Minta Persiapan Piala Presiden Sejak Awal Jakarta, Bhirawa Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta agar persiapan pelaksanaan turnamen sepak bola Piala Presiden 2016 dipersiapkan sejak awal sehingga dapat berjalan lebih baik dibanding sebelumnya.

"Kita diminta berkoordinasi dengan Pak Teten (Masduki,Kepala Kantor Staf Kepresidenan) untuk menyiapkan pelaksanaan Piala Presiden 2016," kata Ketua Panitia Pengarah Piala Presiden Maruarar Sirait di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa.

Maruarar Sirait bersama Ketuaa Organizing Committe Mahaka Sports Erick Thohir pada Selasa bertemu Presiden Jokowi di Istana Merdeka.

Maruarar menyebutkan pada pelaksanaan Piala Presiden 2015 masih banyak kekurangan yang harus diperbaiki pada penyelenggaraan berikutnya.

"Nanti kita juga berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk itu," katanya.

Ketika ditanya kapan pelaksanaan Piala Presiden 2016, Ara (Maruarar) mengatakan akan dipersiapkan secara utuh dan akan segera dilaporkan kepada Presiden.

"Kita koordinasi juga dengan pihak Istana," katanya.

Ia menyebutkan ada beberapa hal yang perlu diperbaiki misalnya bagaimana agar peserta lebih banyak lagi dan luas.

"Saya pikir tahun lalu sudah berjalan baik, ini berkat dukungan semua pihak sehingga kami kerjanya enak," katanya.

Surabaya, Bhirawa Salah satu cabang olahraga (Cabor) lumbung emas bagi Kontingen Jatim di Pekan Olahraga Nasional (PON) Jabar, atletik kini terus berbenah. Sebelum turun di PON para atlet juga akan diturunkan di ajang Jatim Open yang digelar Bulan April di Universitas Negeri Surabaya (Unesa).

Pelatih atletik puslatda Jatim, Rusli mengatakan ajang Jatim open akan dijadikan try out sekaligus mengukur kemampuan para atlet. Kemudian para pelatih juga bisa memetakan kekuatan lawan. "Ada agenda yang sudah pasti digelar dan jadi try out kami, yakni Jatim Open. Selain diikuti daerah-daerah di Jatim, Jatim Open juga diikuti provinsi lain," kata Rusli, Selasa (5/1).

Menurutnya, Jatim Open rencananya digelar di Unesa itu nantinya mewakili daerah dimana atlet itu berdomisili. Meski tak membela Jatim, namun pihaknya tetap bisa memantau kemampuan 30 atlet puslatda selama ajang digelar.

Tak hanya itu saja, ini juga menjadi paramater atlet yang akan turun di PON

mendatang. Jika atlet itu tampil kurang mengesankan, maka bisa jadi mereka akan didepak dari puslatda.

"Kami juga menjadikan event ini untuk mencari tambahan atlet lagi, terutama di nomor estafet putri 4x400 m."

Yang tak kalah penting, ajang Jatim Open ini digunakan untuk mengintip kekuatan daerah lain yang juga tampil di PON mendatang.

Daerah-daerah yang kemungkinan besar akan tampil adalah Jabar, DKI Jakarta, NTB, Kalimantan, dan Papua serta Papua Barat.

"Kalau untuk atlet dari Jakarta dan Jabar, kami sering bertemu dan tahu kekuatan mereka. Yang perlu kami waspadai adalah dari daerah lain seperti NTB dan Kalimantan. Makanya, dengan Jatim Open ini, kami bisa mengintip kekuatan lawan," imbuh Rusli.

Dalam PON Jabar mendatang, atletik dibebani target 10 emas, setelah melihat raihan positif di Pra PON kemarin. Ketika di Pra PON, Jatim mampu meraup 8 emas, di antaranya di nomer lari 100 m putri, lari 200 m putri, lari 200 m putra, dan lempar cakram putra.Q wwn

Dispora Jatim Bakal Evaluasi PPLP Surabaya, Bhirawa Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan (Dispora) Jatim akan terus melakukan evaluasi pelaksanaan Pusat Pembinaan dan Latihan Pelajar pusat maupun daerah (PPLPD). Karena dari program inilah diharapkan muncul bibit atlet unggulan.

Menurut Kepala Dispora Jatim, Supratomo program PPLP merupakan salah satu upaya pemerintah untuk melakukan pembinaan kepada atlet muda atau merewawan t/bhirawa ka yang masih duduk di Kadispora Jatim, bangku sekolah. Sehingga Supratom perlu penanganan secara serius.

Bahkan dalam waktu dekat Dispora akan mengumpulkan seluruh cabang olahraga yang tergabung di PPLP. "Kami ingin mengetahui paparan dari pelatih mengenai program latihan atau lainnya," katanya, Selasa (5/1).

Seperti diketahui, PPLP cabor yang ada di Jatim yaitu panahan di Surabaya, balap sepeda di Malang,atletik di Kediri, bola voli di Pacitan dan bulutangkis di Surabaya.

Sedangkan PPLPD yaitu bola voli dan tinju di Banyuwangi, taekwondo di Lumajang, tenis meja di Bondowoso, renang di Tuban, panahan di Lamongan, atletik di Nganjuk, bulutangkis di Bangkalan, pencak silat Kota Malang dan atletik di Jombang. "Orientasi kita atlet muda itu bisa memberikan prestasi bagi Jatim maupun Indonesia," kata mantan Kepala Biro Humas dan Protokol Jatim itu. Qwwn

PSM Makassar Buka Kesempatan Pemain Lokal Makassar, Bhirawa PSM Makassar masih membuka kesempatan bagi pemain lokal untuk kembali bergabung bersama tim "Juku Eja" menghadapi Indonesia Super Tournament (IST) jika mampu menunjukkan grafik permainan terbaiknya pada saat seleksi.

"Kami tetap memberikan peluang bagi pemain lokal untuk bisa tetap dipertahankan dalam tim di turnamen nanti. Namun tentunya harus membuktikan peningkatan kualitas mereka usai pembubaran tim lalu," jelas Media Officer PSM Ramli Manong di Makassar, Selasa.

Setelah pembubaran tim usai tersingkir dari turnamen Piala Jenderal Sudirman, kata dia, seluruh pemain memang tidak lagi menjadi bagian PSM. Artinya jika ternyata pemain yang bersangkutan terus rutin berlatih dan kualitasnya meningkat tentu tetap berpeluang kembali direkrut.

Apalagi, lanjut dia, pihaknya memang telah berencana menggelar seleksi setelah ada kepastian pelaksanaan turnamen IST yang digagas PT Liga Indonesia pada Maret 2016.

Seluruh pemain termasuk yang sebelumnya memperkuat PSM di turnamen lalu juga diberikan kebebasan untuk bisa mengikuti seleksi di PSM. Jika ternyata dalam seleksi itu terlihat menunjukkan potensi dan mendapat penilaian positif dari pelatih, menurut dia, maka tentu pihaknya tidak keberatan untuk menyodorkan kontrak baru terhadap para pemain yang bersangkutan.

"Memang ada beberapa pemain yang kita anggap masih layak dipertahankan seperti halnya Syamsul Chaeruddin. Namun pemain lainnya tetap bisa dipertahankan jika memang bisa memperlihatkan perkembangan kemampuan yang menjanjikan," katanya.Q ant

Rabu Kliwon, 6 JANUARI 2016

10 Persen Warga Jatim Derita Hepatitis  Sambungan hal 1

apkan budaya hidup sehat selain itu karena aktivitas yang berlebihan dan tidak diimbangi dengan asupan makanan yang cukup.

Menurutnya, kepadatan dan tingkat kesibukan yang dialami warga kota besar seperti Surabaya menjadikan penduduk kota ini, rentan terkena hepatitis. “Hepatitis mudah sekali menular terutama di kota-kota besar karena jumlah penduduk yang padat dan warganya sibuk bekerja sehingga lupa menjaga pola hidup sehat,” katanya.

Harsono menyatakan, dari enam jenis virus hepatitis, yakni virus hepatitis A, B, C, D, E, dan G, yang paling sering terjadi di Indonesia adalah hepatitis A, B, dan C, sedangkan hepatitis A sering muncul sebagai kejadian luar biasa (KLB). ‘’Karena penularan virus ini secara fecal oral (melalui anus dan mulut), namun bersifat akut dan dapat sembuh sempurna dengan sendirinya.

Sedangkan hepatitis B dan C ditularkan secara parenteral (pembuluh darah), yang dapat menjadi kronis hingga menyebabkan sirosis (pengerutan liver),hingga menyebabkan keganasan (kanker hati),’’ paparnya.

Untuk itu pihaknya berharap kepada masyarakat khsusunya para ibu yang melahirkan untuk mengikuti program imunisasi hepatitis B. Imunisasi hepatitis B akan memperkecil seseorang tertular penyakit hepatitis. ‘’Memang tidak menjamin 100 persen orang yang sudah imunisasi tidak terkena penyakit, akantetapi dengan imunisasi akan memberikan perlindungan yang besar bagi seseorang akan penularan penyakit,’’ tambahnya.

Kepala Seksi Pemberantasan Penyakit Dinkes Jatim, Setyo Budiono menyatakan,untuk memperkecil dan tidak tertular penyakit hepatitis maka seseorang harus menerapkan pola hidup sehat, seperti tidak minum yang mengandung alkohol, mengkonsumsi jenis makanan yang sehat dan seimbang.

Selain itu juga mengurangi asupan makanan yang mengandung lemak yang berlebihan, mengedalikan berat badan, tidak merokok, olahraga teratur, tidak stres, tidur cukup dan melakukan vaksinasi penyakit hepatitis B. Sementara itu , Dokter Spesialis Penyakit Dalam RSUD Soetomo Surabaya, Prof Bambang Permono mengaku, tingginya penderita hepatitis B di Indonesia disebabkan karena saat ini obat hepatitis B tidak bisa menghilangkan virus dan hanya menekan virus untuk tidak bisa berkembang biak. Tidak bisa dihilangkannya penyakit hepatitis B dengan obat karena virus bersembunyi di inti sel hati dan obat sangat sulit menembus inti sel hati. ‘’Namun hepatitis B bisa dicegah dengan imunisasi, pemberian imunisasi pada balita dan remaja sangatlah penting. Terlebih untuk ibu yang melahirkan harus melakukan pemeriksaan virus hepatitis,’’ katanya.  dna

Gubernur Usul Penghapusan Tarif Jembatan Suramadu  Sambungan hal 1

sinya lebih tinggi karena ongkos angkut lebih mahal,” ucap Pakde Karwo, sapaan akrabnya.

Ia berharap dengan dibebaskannya tarif tol untuk seluruh jenis kendaraan maka produk Jatim, khususnya asal Madura, bisa berdaya saing di pasaran dengan produk dari luar daerah.

“Ini karena jika tarif tol dihapus maka secara otomatis juga mengurangi ongkos produksi dan harga di pasaran lebih murah,” kata gubernur yang juga politisi tersebut.

Orang nomor satu di Jatim itu menyampaikan bahwa produk-produk unggulan Madura seperti jagung dan tebu akan lebih murah nantinya karena tidak ada beban ongkos transportasi.

Tarif melintas Jembatan Suramadu untuk jenis kendaraan golongan I (sedan, jip, pick up/truk kecil dan bus) senilai Rp30 ribu. Kemudian, untuk kendaraan golongan II (truk dengan dua gandar) Rp45 ribu, kendaraan golongan III (truk tiga gandar) Rp60 ribu, serta golongan IV (truk empat gandar) Rp75 ribu.  iib,ant

Perluasan Bandara Juanda Terkendala Masalah Lahan

Diserbu Tenaga Kerja Asing, DPRD Desak Disnakertransduk Lakukan Pengawasan

 Sambungan hal 1

yang ada di Jatim. Apalagi pihaknya banyak mendengar adanya perusahaan di wilayah Surabaya, Sidoarjo dan Kabupaten Mojokerto menempatkan banyak TKA asal Tiongkok untuk bekerja mengantikan tenaga kerja lokal yang di PHK lebih awal.

“Informasinya yang berkembang di lapangan memang seperti itu. Untuk itu, Komisi E siap melakukan sidak melihat situasi sebenarnya dilapangan. Kalau ini dibiarkan Jatim akan semakin banyak pengangguran dan tentunya hal ini akan membuat tingkat kemiskinan semakin tinggi” kata Suli Daim, Selasa (5/1).

Pria yang juga olitisi Partai Amanat Nasional (PAN) Jatim ini, mengatakan banyak perusahaan beralasan mempekerjakan TKA, karena upah mereka jauh lebih murah daripada gaji pekerja lokal sesuai dengan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK). “Harusnya ada regulasi yang bisa melindungi tenaga kerja lokal. Jangan seenaknya melakukan PHK, yang nyata akan membuat beban pekerja,” ujar dia.

Selain itu, bahasa Jawa wajib dikuasai oleh TKA yang akan masuk ke Jatim.

Alasannya, hal itu dalam rangka melindungi tenaga kerja dalam negeri. “Karena kalau semua diberikan kebebasan begitu saja masuk ke Indonesia, dan Jatim, maka yang terancam adalah tenaga dari dalam negeri,” jelas Suli.

Tidak hanya itu, aturan itu juga akan membuat identitas kedaerahan di Indonesia lebih dihargai. “Kalau tidak seperti itu, maka Jatim hanya

dinilai sudah kelebihan muatan.

Sebab bandara yang terletak di Kabupaten Sidoarjo itu hanya memiliki satu landasan pacu (runway) untuk melayani dua terminal (Terminal 1 dan Terminal 2) dengan rute penerbangan domestik dan internasional. Ke depan, Bandara Juanda akan ditambah dua runway baru, sehingga total ada tiga runway.

Rencananya, perluasan Bandara Juanda dan pembangunan Terminal 3 (T3) ini akan dibangun menjadi Kawasan Bandara Terpadu. Dimana di dalamnya terdapat kawasan bisnis, perdagangan serta pergudangan.

Akses dari dan menuju bandara juga akan dilengkapi dengan jalur kereta api.

Terkait pembangunan Kawasan Bandara Terpadu ini, Pakde Karwo minta agar seluruh elemen saling mendukung, terutama di kawasan perbelanjaan di sekitar area terminal.

“Pelayan toko harus dibekali dengan standar layanan yang baik, seperti murah senyum. Ini yang bisa mendorong daya beli masyarakat,” jelasnya.

Sementara itu, Direktur Utama PT Angkasa Pura I, Wimbo Sulistyo Hardjito, T3 nantinya dapat menampung kurang lebih 70 juta penump-

ang. “Jumlah penumpang setiap tahunnya selalu meningkat, dengan pembangunan Terminal 3 ini diharapkan dapat mengatasi overload di Bandara Juanda,” ujarnya.

Menurut Wimbo, perluasan Bandara Juanda ini sudah sesuai dengan Studi Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP). Rencananya, pengembangan bandara ini akan melewati tiga tahap pembangunan.

Tahap pertama berupa pengesahan masterplan, pembebasan lahan, reklamasi untuk runway 2, serta pembangunan runway 2. Tahap kedua, berupa pengembangan Terminal 1, reklamasi untuk runway 3, pembangunan runway 3, serta aksesibilitas dari tol dan terminal. Selanjutnya, pada tahap ketiga akan dilakukan pembangunan Terminal Ultimate dan infrastruktur penunjang Airport City.

Kepala Dinas Perhubungan dan Lalu Lintas Angkutan Jalan (Dishub dan LLAJ) Provinsi Jatim, Dr Ir Wahid Wahyudi MT mengatakan, Bupati Terpilih Saiful Illah telah berjanji akan merevisi izin pemanfaatan lahan di sekitar Bandar Udara Juanda untuk kepentingan perluasan terminal dan double runway.

“Pertemuan tadi menyepakati

 Sambungan hal 1

Bupati Terpilih Saifulillah setuju terhadap rencana perluasan bandara dan akan merevisi izin pemanfaatan lahan di sekitar bandara,” katanya.

Awalnya, di sekitar Bandara Juanda atau di titik yang rencananya akan digunakan untuk perluasan bandara memang sudah dikuasai oleh beberapa investor yang mengantongi izin pemanfaatan lahan dari Bupati Sidoarjo.

Dengan adanya kesepakatan ini, maka pembangunan Double Runway dan T3 Juanda dipastikan segera dilakukan. “Dalam pertemuan kali ini, PT Angkasa Pura juga berjanji dalam dua hari kedepan akan meluncurkan izin pemanfaatan ruang atau rekomendasi perluasan bandara ke Bupati Sidoarjo dan Gubernur Jatim,” kata Wahid.

Sekadar diketahui, pembangunan T3 dan Double Runway ini akan akan berada di sebelah timur laut dari Terminal 1 Juanda. Luas lahan yang dibutuhkan untuk perluasan bandara mencapai 2 ribu hektare.

Nantinya di kawasan ini juga akan ada kawasan terintegrasi seperti kawasan perdagangan, perumahan dan perkantoran seluas 2 ribu hektare, sehingga total lahan yang akan digunakan mencapai 4 ribu hektare.  iib

Enam Kabupaten Segera Ikuti PHP di MK  Sambungan hal 1

adalah sidang pendahuluan yang direncanakan mulai tanggal 7 Januari sampai 8 Januari 2016.

Dalam sidang pendahuluan ini akan didengarkan dalil-dalil pemohon (pihak penggugat).

Untuk selanjutnya diadakan sidang lanjutan pada 12 – 14 Januari untuk mendengarkan pihak termohon untuk menyampaikan keterangan dan bantahan atas dalil-dalil yang disangkakan oleh pemohon.

“Yang pasti sidang pendahuluan ini untuk memutuskan apakah perkara tersebut layak

untuk diteruskan ataukah dihentikan (dismissal). Kalau keputusan MK diteruskan, maka akan dilakukan sidang berikutnya yaitu sidang pembuktian masing masing pihak untuk kemudian sampai pada penyampaian keputusan oleh MK.,”tegas mantan Anggota KPU Kota Surabaya, Selasa (5/1).

Sedangkan kalau dinyatakan dismissal, tambah Anam maka persidangan sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan akan berhenti dan tidak bisa diteruskan dan KPU bisa melanjutkan tahapan berikutnya, yaitu pen-

gusulan Pengesahan pengangkatan calon kepala daerah terpilih kepada Mendagri melalui DPRD. “Kita berharap dalam proses persidangan pendahuluan di MK besok lusa seluruh gugatan dari pihak pemohon bisa dilakukan dismissal. Namun kalau memang masih diteruskan, maka kita siap untuk melakukan sanding data dalam pembuktian maupun menghadirkan saksi-saksi.”tambahnya.

Secara prinsip, tandasnya KPU sangat siap menghadapi proses sengketa Pemilihan di MK.  cty

Jadwal Sidang Pendahuluan di MK Kabupaten Jember

Kabupaten Ponorogo : Kamis, 07 Jan 2016 Pukul 13:00 WIB Nomor Perkara : 12/PHP.BUP-XIV/2016 Pokok Perkara : Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Ponorogo Tahun 2015 Pemohon : Sugiri Sancoko dan Sukirno Kuasa Pemohon : Muhammad Sholeh,SH., Imam Syafii,SH. Abd.Kholiq,SH.,M.Hum, dkk

Jum’at Tgl 08 Januari 2016 Pukul 08:00 WIB Nomor Perkara : 140/PHP.BUP-XIV/2016 Pokok Perkara : Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Jember Tahun 2015 Pemohon : H. Sugiarto, S.H dan dr. H. M. Dwikoryanto, SP.BS. Kuasa Pemohon : Soemino,SH.MH.MM.

Kabupaten Situbondo

Kabupaten Gresik : Kamis, 07 Jan 2016 Pukul 13:00 WIB Nomor Perkara : 60/PHP.BUP-XIV/2016 Pokok Perkara : Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Gresik Tahun 2015 Pemohon : Dr. H. Husnul Khuluq, Drs., M.M. dan Dr. Ach. Rubaie, S.H., M.H. Kuasa Pemohon : Dr. Syaiful Bakhri, SH, MH, Dkk sebanyak delapan orang

Kabupaten Malang : Jumát Tgl. 8 Januari 2016 Pukul 08.00 WIB Nomor Perkara : 79/PHP.BUP-XIV/2016 Pokok Perkara : Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Malang Tahun 2015 Pemohon : Dewanti Rumpoko dan Masrifah Hadi Kuasa Pemohon : Andy Firasadi, S.H., M.H. Muh. Hakim Yunizar, S.H. dkk

Jum’at Tgl 08 Januari 2016 08:00 WIB Nomor Perkara : 64/PHP.BUP-XIV/2016 Pokok Perkara : Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Situbondo Tahun 2015 Pemohon : H. Abd. Hamid Wahid, M.Ag. dan LH. Ach. Fadil Muzakki Syah, S.Pd.I Kuasa Pemohon : -

Kabupaten Sumenep Jum’at Tgl 08 Januari 2016 Pukul 08:00 WIB Nomor Perkara : 135/PHP.BUP-XIV/2016 Pokok Perkara : Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati SUMENEP Tahun 2015 Pemohon : Dr. Ir. H. Zainal Abidin, MM, ME dan Hj. Dewi Khalifah, SH, MH Kuasa Pemohon : H.Moh.Ma’ruf S.H.,M.H., Samsudin, S.H., Ramadhani, S.H, dkk dari Ma’ruf Syah and Partners (MSP) Law.

Rumdin Bocor dan Cucu  Sambungan hal 1

dan ternyata rumah dinas (rumdin) gubernur yang terletak di sebelah kiri Gedung Grahadi ternyata bocor atapnya. Awalnya, Pakde Karwo, sapaan lekat Gubernur Soekarwo, mengaku sangat jengkel rumah dinasnya bisa bocor.

Namun kejengkelan itu seketika berubah ceria saat mengetahui, cucu-cucunya justru senang mengetahui rumdin bocor dan banyak air menggenangi lantai. Mereka dengan leluasa bermain air layaknya di water park gratis di rumah.

“Saya sempat jengkel melihat rumdinya bocor. Tapi persepsi saya itu berbeda dengan cucu. Justru cucu-cucu saya itu senang melihat rumdinnya bocor, mereka bermain jumpalitan, kepeleset, seluncuran dan gembira. Saya melihatnya jadi tertawa. Ternyata bocor itu menimbulkan perbedaan persepsi antara saya dengan cucu. Semakin deras bocornya, semakin senang cucu saya,” katanya, yang langsung disambut tawa rekan-rekan wartawan.

Ternyata, lanjutnya, selidik punya selidik atap rumah dinasnya tidak dilapisi aluminium foil sehingga saat hujan lebat air hujan bisa merembes. “Saya sedikit-sedikit tahu soal pembangunan rumah, sebab dulu saya pernah bertugas mengecek saat ada pembangunan. Masak rumah dinas gubernur tidak diberi aluminium foil,” ungkapnya.

Cerita tidak berhenti disitu, saat Pakde Karwo mengundang Wakil Gubernur Jatim Drs H Saifullah Yusuf dan beberapa kepala SKPD untuk rapat di rumdin, sempat menyinggung bocornya rumah dinas gubernur.

Ternyata rumah dinas Gus Ipul yang baru di Jalan Imam Bonjol juga bocor.

“Sama Pakde, rumah dinas Jalan Imam Bonjol jua bocor. Saya batal menempati rumah dinas pada 29 Desember, karena saat saya cek tanggal 27 Desember rumahnya banjir duluan. Ada genangan airnya jadi sekarang dibenahi dulu,” kata Pakde Karwo, menirukan ucapan Gus Ipul.  iib

11

SAMBUNGAN

Mahasiswa STAIN Kediri Tolak Rencana Prodi Baru  Sambungan hal 1

Setelah berorasi sekitar 15 menit, ratusan mahasiswa sempat menggelar sweeping untuk mencari pimpinan STAIN kediri diruangannya. Akhirnya setelah ketemu menggelar dialog. Dalam pertemuan tersebut Ketua STAIN Kediri Nur Chamid mengatakan, adanya aksi unjuk

rasa merupakan bentuk miss komunikasi saja.

“Hanya miss komunikasi, nanti akan kami klarifikasi dan kita coba akomodir tuntutan mereka. Prodi dakwah saat ini bagian dari Usuludin, dan sebagai peningkatan mutu kita menjadikan Prodi dakwah, kita akan bicara pada mereka,” ujarnya.

Diketahui langkah membuka jurusan baru yakni jurusan Dakwah dan Komunikasi merupakan amanah dari Peraturan Menteri Agama nomor 41 tahun 2013 tentang organisasi dan tata kerja STAIN Kediri. Dalam pasal 10 dijelaskan STAIN kediri bisa membuka 4 jurusan.

Yakni, Tarbiyah, Syariah Usuludin dan Dakwah .  Van

akan dijadikan lahan oleh orang asing, tanpa bisa menghargai budayanya,” ujar Suli.

Sementara itu, sesuai Data Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Kependudukan (Disnakertransduk) Jatim mencatat, hingga Agustus 2015 setidaknya sudah ada 14 ribu TKA yang masuk ke berbagai perusahaan yang ada di Jatim. Dari jumlah tersebut, paling banyak adalah dari Tiongkok, Taiwan, serta dari beberapa negara ASEAN. Selain itu juga ada beberapa yang berasal dari Eropa, Jepang serta Amerika.

Mereka umumnya bekerja di industri IT, serta konstruksi dengan posisi manager ke atas. “Kami perkirakan jumlah mereka juga akan terus bertambah,” ujar Kadisnaketransduk Jatim, Achmad Sukardo.

Untuk melakukan pembatasan, Disnaketransduk Jatim telah bekerjasama dengan pihak imigrasi dan aparat kepolisian. Sebanyak 200 tenaga pengawas juga diterjunkan sehingga tenaga kerja asing bisa diawasi. Jika mereka bekerja tidak pada posisi yang tepat, maka Disnaker juga akan merekomendasikan untuk mendeportasi bagi para pekerja asing tersebut.

Sedang untuk masalah bahasa Jawa mantan Sekwan DPRD Jatim ini mengaku sangat setuju dengan gagasan itu. Oleh karena itu, Sukardo berjanji akan segera membuat draf terkait aturan itu. “Kemungkinan akan kita kirimkan draf rancangan perdanya akan kita kirimkan minggu depan, karena sudah menjelang Prolegda,”terang Sukardo.  cty

Peserta Didik WNI Wajib Ikuti US-UN  Sambungan hal 1

“Siswa SPK yang WNI wajib mengikuti US dan UN. Tapi bagi siswa WNA, mereka bisa mengikuti ujian sesuai acuan kurikulum yang digunakan sekolah,” ujar Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan (Dindik) Surabaya Eko Prasetyoningsih ditemui di sela-sela pengarahan subrayon US SD Surabaya, Selasa (5/1).

Eko menerangkan, ikut atau tidaknya siswa dalam US juga tergantung dari jenis sekolah lanjutan yang dipilih. Misalnya, siswa ingin melanjutkan ke SMP umum di dalam negeri.

Maka siswa tersebut wajib mengikuti US SD. “Nantinya mereka harus punya ijazah yang diakui negara,” terang Eko. Beda lagi kalau mereka melanjutkan ke SMP SPK. Siswa jadi tidak wajib ikut US. “Namun untuk kelas IX SMP, baik WNA atau WNI tetap diwajibkan ikut UN,” kata Eko. Namun, lanjutnya, masing-masing SPK diwajibkan melakukan koordinasi dengan subrayon. Apabila peserta lebih dari 20 siswa, sekolah SPK dapat menyelenggarakan US di internal sekolah. Namun, jika minat kecil kurang dari 20 siswa, maka penyelenggaraan US gabung di sekolah terdekat.

“Ditempatkan di sekolah umum yang terdekat dalam satu subrayon,” terang Eko. Sementara itu, Dindik Surabaya kemarin telah melaksanakan pengarahan kepada 31 perwakilan subrayon SD. Seluruh sekolah diwajibkan mendata siswa sebagai peserta US SD. Dindik Surabaya memberikan batas waktu data peserta US SD sudah terkumpul pada besok, Kamis (7/1). “Berkas-berkas yang dibawah meliput izin operasional penyelenggara

US, surat permohonan data siswa peserta US, dan data siswa,” tambah Eko. Sebelum itu, sekolah diwajibkan mendaftarkan diri ke data pokok pendidikan (dapodik). “Kalau memang sudah daftar, sekolah harus cek ulang dengan teliti.

Kalau tidak nantinya berpengaruh pada pendataan siswa,” ungkapnya.

Kasi Kurikulum Bidang Pendidikan Dasar Munaiyah menambahkan ada 6 kendala sekolah tidak dapat menyelenggarakan US mandiri. Diantaranya ijin operasional sekolah habis, sekolah dalam sengketa, sekolah belum terakreditasi, masa akreditasi habis, siswa kelas XI kurang dari 20 siswa. Sekolah-sekolah dengan kendala tersebut harus menggabung ke sekolah terdekat. “Harus segera memberikan laporan secepatnya. Karena itu pendataan dilakukan mulai sekarang,” terangnya.

Salah satu subrayon yang mulai melakukan pendataan adalah subrayon 29.

Kepala subrayon 29 Rudi Sugeng Prayitno menjelaskan pihaknya sudah melakukan sosialisasi ke anggota subrayon. “Masing-masing sekolah harus mendaftar ke dapodik. Lalu menyiapkan berkas yang dibutuhkan,” terang Kepala SDN Bulak Rukem I tersebut.

Dia menerangkan subrayon 29 terdiri dari 7 SD negeri, 7 SD swasta, dan 6 MI. “Semuanya tidak ada yang bermasalah,” terangnya. Pada tahun 2015 lalu, ada 5 sekolah yang melakukan perpanjangan akreditasi. “Sudah beres semua.

Tinggal beberapa harus daftar dulu ke dapodik,” kata Rudi. Dengan begitu, dia optimistis dapat mengumpulkan berkas yang dibutuhkan tepat waktu.  tam

Berjuang di Tengah Kuatnya Kultur dan Sulitnya Jalur Menuju Sekolah  Sambungan hal 1

pertengahan Desember lalu.

Diingatannya masih sangat jelas, bagaimana jalur menuju SDN Bilok Petung III tempat dia bertugas yang begitu menyulitkan. Apalagi kendaraan yang ditumpanginya hanya ada mobil pickup pengangkut sayur. “Sebenarnya hari pertama saya naik sepeda motor. Tapi karena medannya begitu menakutkan, saya lalu diantar-jemput pickup yang dibelakangnya digunakan untuk mengangkut sayur,” tutur dia.

Satu tantangan saja tidak cukup. Tantangan berikutnya diceritakan Kartika adalah

soal kultur masyarakat yang masih terbelakang. Kesadaran untuk menempuh pendidikan begitu rendah. Sehingga sangat dimaklumi, jika anak remaja yang usia sudah 12 tahun keatas masih duduk di bangku sekolah dasar. “Jangan heran kalau ada anak SD sudah saling suka dan ketika lulus langsung dinikahkan,” kata dia. Bahkan jika orang tua tidak mau menikahkan, lanjut dia, si anak laki sudah berani menculik anak perempuan.

“Itu adat di sana. Setelah diculik, pihak keluarga perempuan akhirnya menikahkan si anak,” kata dia.

Kondisi seperti itu semakin memperihatinkan den-

gan fasilitas sekolah yang serba tidak ada. Jangankan komputer untuk administrasi atau media pembelajaran, sepatu saja tidak semua siswa punya.

“Jadi ada yang sekolah pakai sandal. Ada juga yang nyeker,” tutur dia. Tidak hanya itu, pola hidup yang asalasalan membuat situasi kelas semakin tidak nyaman. Misalnya berangkat sekolah tanpa sarapan. Sehingga di sekolah, para siswa asyik mencari buah jambu mente dan mangga untuk mengisi perut mereka.

“Kalau ada siswa yang sekolah tidak mandi itu bisa dimaklumi. Karena di sana, air mandi yang digunakan

berasal dari tadah hujan,” ungkap dia. Di Surabaya, kondisi siswa semacam ini juga bisa ditemui. Namun, itu siswa di kelas pendidikan khusus dan layanan khusus (PKLK).

Biasanya, kelas PKLK ini diisi oleh anak-anak-anak yang berlatar belakang penyandang masalah kesejahteraan sosial.

“Sejak tahun 81 saya jadi guru.

Rasanya baru kemarin itu saya merasakan perjuangan yang benar-benar untuk pendidikan,” tutur perempuan yang kini tinggal di Asrama Polisi Ketintang, Surabaya itu.

Kabid Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Surabaya Eko Prasetyoningsih berharap, pengalaman para kepala seko-

lah ini juga dibagikan kepada para guru di sekolahnya. Ini agar mereka semakin termotivasi dan bersyukur dengan semua yang sudah memudahkan mereka melaksanakan tugas sebagai guru atau kepala sekolah. “Harusnya para guru maupun kepala sekolah bisa semakin semangat mendidik siswa. Di sini semua sudah tersedia dengan baik,” tutur dia. Di Surabaya sendiri, lanjut Eko, terdapat 61 kepala sekolah yang dikirim mengikuti program kemitraan Kemendikbud ini. Mereka sebelumnya telah dilatih oleh Kemendikbud. Kemudian, dari pelatihan mereka mengikuti OJL di daerah 3T.tam

UTAMA

12

Rabu Kliwon, 6 JANUARI 2016

Disangka Bom, Jihandak Polda Amankan Tas Punggung Pasuruan, Bhirawa Sebuah tas punggung yang terbuat dari bahan parasut menggegerkan warga Dusun Muneng, Desa Bendungan, Kecamatan Kraton, Kabupaten Pasuruan, Selasa (5/1). Tas berwarna biru tua yang diduga berisikan bom itu dititipkan dari seorang tak dikenal kepada warga setempat.

Mulanya, Alimatus Sa’diyah, warga setempatmendadak dihampiri seseorang yang penumpang becak dan menitipkan tas punggung dan berjanji akan mengambilnya beberapa hadi kemudian.

“Orang yang tak saya kenal itu tiba-tiba titip tas. Katanya pulang kampung, sayapun tak berpikir panjang dan langsung saya terima,” ujar Alimatus Sa’diyah di lokasi.

Namun, pemilik tas itu menyampaikan bahwa barang didalamnya aman serta tidak ada apaapanya. Kemudian pemilik tas meninggalkan begitu saja. Selanjutnya, Alimatus mulai timbul curiga.

LINTAS PERISTIWA

Di Kabupaten Bojonegoro pada tahun 2015 lalu ditemukan 920 penderita. Dari jumlah itu terdiri penderita TB dengan jenis BTA positif dan BTA negatif.

Selama 2015 , Penderita TB di Bojonegoro Capai 920 Jiwa Bojonegoro, Bhirawa Penyakit yang disebabkan mycobacterium tuberculosis (TB) ini masih dianggap mematikan kedua di dunia setelah HIV/ AIDS. Bahkan di Kabupaten Bojonegoro pada tahun 2015 lalu ditemukan 920 penderita. Dari jumlah itu terdiri penderita TB dengan jenis BTA positif dan BTA negatif. Namun tidak ditemukannya adanya ekstra paru. Istilah BTA positif atau negatif itu menunjuk pada hasil pemeriksaan Basil Tahan Asam (BTA) dalam dahak atau berdasarkan tipe pasien. “ Untuk BTA positif jumlah penderitanya 677 orang, sedangkan BTA negatif 243 orang. Jumlah ini bisa bertambah,” ujar Pengawas Supervisor Dinkes Kabupaten Bojonegoro, Nur Tjahjono, Kemarin (5/1).

Dia menjelaskan, jumlah penderita itu sudah mencakup segala usia dan jenis kelamin. Rinciannya, untuk usia 0 - 4 tahun ditemukan sebanyak 5 penderita, usia 5-14 tahun sebanyak 7 penderita, usia 15-24 tahun sebanyak 102 penderita, dan usia 25-34 tahun 111 penderita. “ Usia 35 - 44 tahun ditemukan sebanyak 136 penderita, usia 45-54 tahun sebanyak 214 penderita, usia 55-65 tahun 231 penderita, dan usia di atas 65 tahun 114 penderita,” jelasnya. Pada tahun 2014 jumlah penemuan TB mencapai 945 kasus yang tersebar di seluruh kecamatan di Kabupaten Bojonegoro dan rumah sakit.

Menurutnya, keengganan pasien untuk memeriksakan diri membuat banyak pasien TB yang tidak tertangani dengan baik. “Banyak penderita TB kalau sudah seminggu minum obat, badan sudah enak, terus berhenti minum obat,” katanya. Untuk mencegah kejadian drop out minum obat menurut dia, program pendampingan minum obat bagi pasien TB tetap harus diberlakukan. Untuk itu, pasien TB hendaknya diberikan pendamping. Q bas

“Kenapa pemilik tas ini bilang bahwa tas ini aman.

Jangan-jangan ada yang tak beres didalam tas itu,” jelasnya. Setelah tas dibuka, perempuan yang kesehariannya sebagai penjual toko klontong itu menemukan benda berjenis kabel. Saat itu juga, Alimatus curiga besar. Iapun menceritakan ke warga lainnya dan diduga di dalam tas itu berisikan bom rakitan.

“Didalam tas itu ada sebuah barang dan terdapat kabel-kabel rakitan. Sempat saya pegang dan saya tanyakan ke warga lainnya. Katanya itu adalah bom rakitan. Selanjutnya saya buang dengan cara melemparnya langsung ke dekat jembatan,” tandas Alimatus Sa’diyah.

Kemudian ia bersama warga lain melaporkan penemuan itu ke Mapolres Pasuruan Kota. Selang beberapa menit, Tim Jihandak Polda Jatim datang ke lokasi dan melakukan sterilisasi lokasi penemuan tas punggung itu. Q hil

Tim Jihandak Polda Jatim tengah berupaya mengevakuasi tas punggung yang diduga berisikan bom di Dusun Muneng, Desa Bendungan, Kecamatan Kraton, Kabupaten Pasuruan, Selasa (5/1) sore.

Hilmi Husain/Bhirawa

DPRD Jatim Desak Kementrian PU Alokasikan Dana JLS Rp 300 M DPRD Jatim, Bhirawa Untuk mengejar terget penyelesian pembangunan Jalur Lintas Selatan (JLS) pada tahun 2019, Komisi D DPRD Jatim bersama Dinas PU Bina Marga Jatim terus melakukan terobosan. Salah satunya akan ngeluruk Kementrian PU Bina Marga dan DPR RI pada 11 Januari mendatang.

Upaya ini dilakukan agar Kementrian PU Bina Marga memberikan alokasi anggaran dalam PAPBN 2016 ini antara Rp 250 miliar hingga Rp300 miliar.

Mengingat untuk APBN 2015 hanya dialokasikan dana sebesar Rp162 miliar. Wakil Ketua Komisi D DPRD Jatim, Hammy Wahjunianto menegaskan untuk merealisasikan penyelesaian pembangunan JLS pada tahun 2019, pihaknya bersama Dinas PU Bina Marga akan ke Jakarta.

“Memang kami akan berjuang keras agar pembangunan JLS selesai tepat waktu yaitu 2019

mendatang. Untuk itu kami bersama Dina PU Bina Marga akan mendatangi DPR RI dan Kementrian PU Bina Marga agar dalam PAPBN 2016 ada alokasi dana untuk JLS paling tidak Rp300 miliar. Sedang untuk APBD, kami sudah berkomunikasi dengan gubernur agar dalam PAPBD Jatim 2016 ada anggaran untuk JLS sebesar Rp150 miliar, ”paparnya, Selasa (5/1).

Terpisah, Wakil Ketua Komisi D DPRD Jatim, Habib Mahdi membenarkan jika dalam waktu dekat ini Komisi dan Dinas PU Bina Marga Jatim segera

bertemu dengan Kemetrian PU Bina Marga untuk mengusulkan agar dalam PAPBN 2016 ini dialokasikan anggaran untuk JLS. “Kami berharap ini dapat terealisasi. Kasihan masyarakat diwilayah Selatan Pulau Jawa yang selama ini berharap agar disparitas wilayah disana segera dapat teratasi lewat pembangunan proyek JLS,” kata Habib yang juga politisi asal PPP ini.

Seperti diketahui, keinginan Pemprov Jatim untuk menyelesaikan proyek JLS pada tahun 2019 sulit terealisasi. Pasalnya, pada APBD 2015 anggaran sebesar Rp250 miliar hanya terserap Rp100 miliar, sedang pada APBD 2016 tidak dianggarkan sama sekali. Sementara APBN 2016 sendiri hanya dialokasikan sebesar Rp162 miliar, sementara pada 2015 hanya sekitar Rp150 miliar. Q cty

Wisnu Hartono Kembali Jabat PL BPBD Sampang,Bhirawa Setelah kurang lebih 10 bulan di non jobkan dari Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sampang, karena ditetapkan tersangka kasus asusila anak dibawah umur di Polrestabes Surabaya, akhirnya Wisnu Hartono kembali dilantik sebagai Kepala Pelaksana BPBD Sampang di aula Pemkab Sampang, Selasa (5/1).

Proses pelantinkan di gelar di Aula Pemkab Sampang oleh wakil Bupati Sampang Fadilah Budiono. Dalam sambutannya Fadila mengatakan kasus dugaan pencabulan yang sempat menyeret nama Wisnu sudah dihentikan penyidikannya oleh pihak kepolisian dengan terbit-

nya Surat Perintah Penghentikan penyidikan (SP3).

“Saya minta setelah dilantik, Wisnu harus kembali bekerja, yang lalu biar berlalu, tingkat-

kan kinerja, lakukan segera koordinasi dengan instansi terkait, untuk melakukan pelayanan pada masyarakat,” kata Fadilah. Q lis

Wisnu Hartono Kembali Dilantik sebagai PL BPBD Sampang.

dr. Dwi Prasetyo Okta Agung Wicaksono alias Oky terpidana kasus pemalsuan dokumen dan juga perzinahan.

Di Vonis 3,5 bulan Dokter Pemalsu Dokumen Belum Ditahan Jombang, Bhirawa Pengadilan Negeri Jombang telah menjatuhkan vonis 3,5 bulan 15 hari kepada dr. Dwi Prasetyo Okta Agung Wicaksono alias Oky terpidana kasus pemalsuan dokumen dan juga perzinahan bersama Lely Novitasari dengan putusan 1 bulan 15 hari pada awal Desember 2015 lalu.

Namun keduanya hingga kini belum ditahan pihak Kejaksaan Negeri setempat.

Menurut Nur Ngali Kasipidum Kejaksaan Negeri setempat, alasan belum dieksekusi putusan PN Jombang karena itu karena belum lengkapnya berkas putusan yang diberikan pihak PN Jombang kepada kejaksaan.

“Pasca putusan sampai saat ini, kita belum menerima kelengkapan berkas putusan yang dikeluarkan pengadilan. Jadi kita belum bisa mengeksekusi kedua terpidana tersebut, untuk di jebloskan ke tahanan sampai berkas tersebut kita terima. ”ujarnya beberapa waktu lalu.

Kalapas (kepala lembaga pemasyarakatan) Jombang Nurahmadi, saat dikonfirmasi terkait kasus ini, mengatakan bahwa belum ada penyerahan tahanan atas nama dr. Dwi Prasetyo Okta Agung Wicaksono dan juga Lely Novitasari.”sampai saat ini kita pihak lapas

jombang belum menerima tahanan atas nama tersebut. Kemungkinan dia sudah ditahan, namun menjadi tahanan rumah atau tahanan kota.”ujar Nurhadi saat dihubungi lewat telephon seluler Rabu (30/12).

Keterangan pihak Kejaksaan Negeri Jombang ini berbeda dengan pihak Pengadilan Negeri setempat, yang menyatakan bahwa paska putusan yang di jatuhkan, kedua belah pihak baik terpidana dan kejaksaan tidak melakukan banding. Maka keputusan itu sudah berkekuatan hukum tetap.

“Itu wewenang Kejaksaan Negeri untuk meng eksekusi terpidana, dan saya pikir sudah diserahkan, coba ditanya ke panitera,”ujar Humas PN Jombang, I Putu, Selasa (5/1/) menjelaskan.

Berdasarkan keterangan Panitera PN Jombang, berkas putusan atas kedua tersangka sudah diserahkan ke kejaksaan sejak 17 Desember 2015 lalu. Bersamaan dengan penyerahan ke Lapas.” Sudah sudah kita serahkan, ini buktinya sudah ada tandaterimanya, penerimanya kalau tidak salah Pak Gunawan,”ujar panitera pidana umum PN seraya menunjukkan bukti tandatarima dari Kejaksaan Negeri. Q rur

Infrastruktur dan Pengangguran Jadi Prioritas Pemkab Tuban Bupati Tuban, H. Fathul Huda mengakui masih ada dua pekerjaan rumah (PR) yang berat untuk segera diselasaikan dalam jangkan lima tahun kedepan dalam kepemimpinan-nya untuk yang kedua kalinya.

Khoirul Huda/bhirawa

Bupati Tuban, H. Fathul Huda saat menjelaskan pada selruh jurnalis di RM Kalom Pancing Sugihwaras terkait dengan rencana program yang akan menjadi prioritas pada kepemimpinanya lima tahun kedepan.

Orang nomor satu di Bumi Wali Tuban akan memperioritaskan program yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Salah satunya adalah dengan memperbaiki infrastruktur memperlancar mobilitas masyarakat dan pengurangan jumlah penganguran.

“Biar tidak ada yang mengeluh dan bicara jatuh atau kecelakaan gara-gara jalan rusak, serta kami akan memprioritaskan jalan usaha tani, supaya para petani dapat maksimal hasil panennya,” kata Bupati Huda dalam acara makan siang di RM Kolam Pancing suhihwaras Jenu bersama seluruh jurnalis yang di Kabupaten Tuban (5/1).

Mantan pengusaha batubara se-

belum menjabat sebagai Bupati Tuban ini menyatakan, tidak hanya melakukan perbaikan jalanjalan rusak namun juga akan memberikan tugas tambahan pada Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Dinas Pekerjaan Umum (Dinas PU) melakukan perawatan jalan agar perbaikan jalan tidak menunggu pengajuan tahunan.

“Silahkan di foto dan diberitakan kalau ada jalan rusak, biar UPTD segera mengajukan anggran pemeliharaan dan langsung dapat ditangani tanpa nunggu satu tahun agar tidak semakin rusak,” Kata Bupati Tuban Fathul Huda.

Dijelaskan, jalan poros desa di Kabupaten Tuban saat ini tercatat masih ada sekitar 4 persen

yang rusak dari total jalan yang ada, seluruhnya tersebar di desadesa yang ada di kabupaten tersebut. Bupati Tuban juga akan dilakukan evaluasi untuk mengetahui jalan yang mudah rusak sekaligus penyebabnya.

“Kami akan cari penyebab kerusakan, jika kontur tanah maka akan kami ubah kontruksi jalanya, namun jika kelebihan beban akan kami pasang portal sesuai kelas jalan itu agar tidak dilalui kendaraan dengan beban diatas kelasnya,” kata Bupati Tuban.

Prioritas ‘PR’ lain yang menjadi fokus Bupati Tuban adalah yakni mengurangi angka pengangguran.

Ia mengakui, memang angka pengangguran di Tuban masih tinggi.

Sehingga, mengalakkan UMKM dan memaksimalkan pertanian akan menjadi fokus Pemkab pada periode mendatang.

“Kami berharap masyarakat

Tuban ini dapat menggalakkan UMKM, jangan menjadi tamu dirumah sendiri, ini peluang yang sangat besar, usah-usaha yang di Tuban ternyata 50 persen berasal dari luar daerah, dan itu yang kami sayangkan, oleh karena itu untuk jangka panjang, kita akan masukan materi interprenure dalam kurikulum sekolah”pungkasnya.

Wakil Ketua PW NU Jawa Timur ini juga berharap, peran serta media dalam pembangunan Kabupaten Tuban kedepan, jika memang ada kerusakan jalan atau hal laian yang sangat dibutuhkan masyarakat segera diberitakan agar menjadi laporan dan dapat ditangani oleh dinas yang membidanginya. “Kami juga mohon dukungan dari rekan media, beritakan saja jika ada hal yang tidak beres,” pungkas Bupati Huda. Q hud