binder6jan23

Mata Rakyat Mitra Birokrat

42.286 Korban Laka, 5.281 Meninggal Dunia

Surabaya, Bhirawa Jawa Timur mencatatkan angka kecelakaan lalu lintas yang cukup tinggi bahkan terus meningkat selama tiga tahun terakhir. Tahun 2022 saja, kejadian laka lantas mencapai 29.713 kejadian naik dari tahun 2021 sebanyak 21.373 kejadian dan tahun 2020

Dari jumlah korban pun sangat memprihatinkan, total korban laka tahun 2022 mencapai 42.286 orang, 5.281 jiwa diantaranya meninggal dunia.

Direktur Lalu Lintas Polda Jatim Kombes Pol M Taslim Chairuddin mengatakan, pemicu utama tingginya angka kecelakaan tersebut ialah rendahnya tingkat kesadaran masyarakat. Hal ini diperparah dengan minimnya alat bantu lalu

lintas, khususnya di area perlintasan kereta api. “Di samping itu, masyarakat pengguna jalan juga terus berkembang dan akan terus berkembang,” ujar Taslim. Yang lebih memprihatinkan, lanjut Taslim, dari keseluruhan korban laka lantas itu 89 persen berasal dari usia produktif antara 16 - 60 tahun. “Pada dasarnya

Pemprov Jatim akan Pasang Palang Pintu di 734 Perlintasan KA

Surabaya, Bhirawa

Pemprov Jawa Timur mengupayakan pemasangan palang pintu di 734 perlintasan kereta api (KA) yang tersebar di berbagai daerah kabupaten/ kota di provinsi setempat. Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) Pemprov Jatim Nyono di Surabaya, memastikan sebanyak 734 perlintasan sebidang kereta api yang belum berpalang pintu seluruhnya berada di wilayah jalan yang menjadi wewenang pemerintah kabupaten/kota maupun desa.

“Kami akan berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota agar mengupayakan pendirian palang pintu. Meski biayanya sangat mahal, ini demi keselamatan masyarakat, sekaligus mencegah terjadinya kecelakaan kereta api,” katanya.

Selain itu Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa meminta kepada seluruh bupati/wali kota segera mengalokasikan anggaran khusus untuk membangun palang pintu kereta api (KA). Hal itu harus sesuai dengan Permenhub Nomor

PM 94 Tahun 2018.

“Kewajiban pembangunan palang pintu kereta api diatur dalam Permenhub PM 94 Tahun 2018. Tentunya harus sesuai dengan kepemilikan kelas jalannya,” kata Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) Jatim, Nyono dikonfirmasi Bhirawa, Kamis (5/1).

Nyono menjelaskan, pada Permenhub Nomor PM 94 Tahun 2018 diatur Tentang Peningkatan  ke halaman 11

Pemprov, Bhirawa

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dipastikan bakal mengumumkan sekaligus melantik 11 pejabat eselon II hasil seleksi terbuka hari ini, Jumat (6/1).

Pelantikan tersebut akan dilakukan di Gedung Negara Grahadi Pukul 09.00 WIB.

Tingkatkan Citra Kemenkumham

SETIAP pagi hari saat jam kerja, terutama Rabu (4/1) ada yang berbeda ketika melintas di depan Rutan Kelas IIB Situbondo yang persis berada di sebelah timur

alun-alun Situbondo. Rutan Situbondo yang akrab dengan nama Rusibon itu pada era kepemimpinan Kepala Rutan Kelas IIB Situbondo Kanwil Kemenkumham Jawa Timur yang baru, Rudi Kristiawan memiliki banyak inovasi agar target kinerjanya terMenurut Rudi Kristiawan, untuk memajukan dan meningkatkan marwah dan citra

Kepastian jadwal pelantikan tersebut disampaikan Kepala Biro Administrasi Pimpinan Setdaprov Jatim Mohammad Ali Kuncoro. “Ya (Pelantikan) jam 09.00 WIB,” jelas Ali Kuncoro melalui pesan singkatnya, Kamis (5/1).

Sementara itu, nama-nama yang telah lolos hasil akhir

seleksi terbuka JPT Pratama Pemprov Jatim ialah Kepala Bakorwil Jember antara lain Dede Sujana, Doni Nugroho Susanto, Nana Fadjar Prijantoro. Kepala Bakorwil Jember yakni Cepi Sukur Laksana, Shanti Rhismandini, Sufi Agustini.

Kepala Dinas Kominfo terdapat tiga nama yakni Oni

Setiawan, Sherlita Ratna Dewi, Ir Yuswanto. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Arif Lukman Hakim, Dydik Rudi Prasetyo, Endah Binawati Muriandini.

Kepala Dinas Perumahan Rakyat I Nyoman Gunadi,

2023, Masa Jabatan Khofifah-Emil dan 18 Kepala Daerah Berakhir

Surabaya, Bhirawa Pasangan kepala daerah Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dan Wagub Emil Elestianto Dardak, bakal mengakhiri jabatan pada tahun 2023 dalam kepemimpinan di periode ini. Namun, hingga saat ini belum ada kepastian tanggal hingga bulan berakhirnya jabatan Khofifah-Emil.

Pasangan KhofifahEmil merupakan kepala daerah hasil Pilkada 2018 dan dilantik 13 Februari 2019 lalu. Jika mengacu pada tanggal pelantikan, jabatan lima

tahun Khofifah-Emil baru akan selesai pada 2024 mendatang. Hanya saja, regulasi UU Nomor 10 tahun 2016 telah mengatur terkait Pilkada.

Misalnya, pada pasal 201 poin 5, yakni, gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota hasil pemilihan tahun 2018 menjabat sampai dengan tahun 2023.

Ketua KPU Jatim Choirul Anam menjelaskan, dalam undang-undang tersebut memang mengatur terkait Pilkada. “Artinya, hampir dipasti-

Kota Batu,Bhirawa

Belum cairnya gaji Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kota Batu yang seharusnya diterima di awal tahun, membuat seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemkot Batu mengajukan Surat Perintah Membayar (SPM) ke Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) setempat agar gaji ASN segera cair.

Seharusnya para ASN dan tenaga harian lepas atau honorer di Pemkot Batu sudah menerima gajinya pada tanggal 1 Januari 2023 lalu. Ternyata, sampai Kamis (5/1), gaji yang dipersiapkan untuk keluarga tersebut belum ditransfer di rekening masing-masing ASN. “Hari ini (kemarin) SKPD (sekarang OPD) mengajukan SPM untuk gaji ke BKAD. Gaji yang belum cair hanya bulan Januari saja. Memang kalau ASN

- Cairnya itu pasti, tapi waktunya yang belum pasti. 42.286 Korban Laka, 5.281 Meninggal Dunia - Tekan ego dan patuhi rambu lalu lintas. Hari Ini Gubernur Khofifah Lantik 11 Pejabat Eselon II Hasil Seleksi Terbuka - Kegelisahan para calon terjawab.

Tepat hari Kamis (5/1) janji tersebut dipenuhi Kapolres Madiun, AKBP Anton Prasetyo, bersama Polwan dan Bhayangkari bersama-sama siswa SLBN Banjarsari Wetan mengunjungi KBS. Selain untuk berlibur kunjungan ke KBS tersebut juga dimanfaatkan Kapolres untuk lebih mendekatkan diri kepada siswa SLBN.

Momen itu juga dimanfaatkan oleh para siswa untuk menikmati fasilitas yang ada di KBS, mereka bisa melihat hewan-hewan atau bermain di kebun binatang yang didirikan oleh seorang jurnalis H.F.K. Kommer pada 31 Agustus 1916, dengan nama vereeninging Soerabaiasche Planten-en Dierentuin yang berlokasi di Kaliondo. Kemudian pada tanggal 28 september 1917 ber-

pindah lokasi ke jalan Groedo itu. Sebelumnya Anton sudah berjanji kepada siswa SLBN Banjarsari Wetan Kecamatan Dagangan untuk mengajak mereka berlibur di KBS. Selain itu juga akan mengobati anakanak penderita bibir sumbing (cleft palate).

“Kita sempatkan waktu untuk adik-adik kita ini, lagi pula saya sudah berjanji saat mengunjungi sekolah mereka. saya senang melihat mereka senang. Dan itu juga kebahagiaan saya,”ungkap Kapolres.

Setelah puas bermain di KBS, Anton Prasetyo bersama Ketua

sudarno/bhirawa

Kapolres Madiun, AKBP Anton Prasetyo dan Ketua Bhayangkari Cabang Madiun, Ny. Hanna Anton bersama siswa SLBN Banjarsari Wetan

Kecamatan Dagangan Kabupaten Madiun saat berwisata ke KBS.

Sudarno- Kabupaten Madiun

sawawi/bhirawa

Rudi Kristiawan

Kesadaran Rendah Pemicu Utama

KPUD Berharap di 18 Kecamatan Ada Sekretariat PPK

Sidoarjo, Bhirawa Ketua KPUD Sidoarjo M. Iskak, sangat berharap Pemkab Sidoarjo dapat memberikan fasilitas kantor sekretariat bagi anggota panitia pemilihan kecamatan atau PPK, yang nantinya akan bertugas di 18 kecamatan.

Supaya anggota PPK Sidoarjo pada proses Pemilu tahun 2024 mendatang, mampu memberikan pelayanan yang baik kepada seluruh di stakeholder, terutama kepada peserta Pemilu 2024.

“Seluruh partai politik harus dilayani dengan baik. Tidak ada pilih kasih dalam memberikan pelayanan,” komentarnya, disela-sela pelantikan 90 orang anggota PPK

Sidoarjo, di fave hotel, belum lama ini.

Dirinya berpesan kepada 90 orang anggota PPK Sidoarjo itu, supaya selalu berkomunikasi dengan partai politik di Sidoarjo. Karena PPK adalah lembaga pelayanan partai politik dan lembaga penyelenggara Pemilu.

Dalam acara yang dihadiri Wabup Sidoarjo, Subandi itu, anggota PPK Sidoarjo agar dapat menjaga profesionalitasnya. Dengan memberikan layanan informasi yang benar. Yang dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

KPUD Sidoarjo juga sudah memerinci kebutuhan ang-

garan untuk pemilihan umum daerah (pilkada) pada 2024 mendatang. Jumlahnya mencapai Rp101 miliar.

Kebutuhan anggaran itu sudah disampaikan kepada Pemkab Sidoarjo. Termasuk perinciannya. Lebih dari 60 persen anggaran tersebut dialokasikan untuk honor petugas ad hoc.

Baik honor panitia pemilihan kecamatan (PPK), panitia pemungutan suara (PPS), maupun kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS).Sebagian yang lain untuk kebutuhan logistik pilkada.

Iskak mengakui, memang jumlah anggaran yang diusulkan lebih tinggi jika dibandingkan dengan pilkada

2020 yang hanya Rp 75 miliar. Perbedaan yang cukup besar tersebut terjadi karena kali ini pihaknya juga mengusulkan pengadaan alat pelindung diri (APD). Nilainya untuk pengadaan APD mencapai Rp11 miliar.

Iskak menyatakan, pandemi saat ini mulai mereda. Namun, pihaknya tetap mengusulkan APD karena dikhawatirkan nanti butuh. Namun, butuh atau tidaknya nanti masih menunggu peraturan KPU (PKPU).

Jika nanti APD tidak dibutuhkan karena pandemi sudah berakhir, anggaran itu tidak akan dipakai. Kalau tidak butuh APD, maka yang Rp11 miliar akan dikembalikan ke Pemkab. [kus.dre]

Bupati Sampang Lantik 335 Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama

Sampang, Bhirawa

Untuk Penyusuaian Struktur Organisasi dan Tata Kerja (STOK) Bupati Sampang H. Slamet Junaidi melantik para Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator dan Pengawas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sampang di Alun Alun Trunojoyo, Kamis (5/1/2023).

Pelantikan tersebut terbilang unik dan tidak biasa, pasalnya digelar di lapangan terbuka tepatnya di Alun - Alun Trunojoyo yang baru diresmikan berapa waktu yang lalu.

Kepala BKPSDM Sampang Arif Lukman Hidayat mengungkapkan bahwa ada sebanyak 335 pejabat yang dilantik kali ini dengan rincian 22 Jabatan Tinggi Pratama, 133 Pejabat Administrasi dan 180 Pejabat Pengawas.

Kemudian Ia menjelaskan bahwa pelantikan tersebut untuk menyesuaikan struktur organisasi dan tata kerja (SOTK) baru dan mengisi sejumlah posisi yang kosong.

“Ada regrouping OPD seperti halnya beberapa bidang di DPRKP bergabung dengan DLH dan DPUPR, kemudian pembentuk OPD baru yaitu Damkar dan Dinas Ketenagakerjaan dengan tujuan efisiensi anggaran,” paparnya.

Sementara itu, Bupati Sampang H. Slamet Junaidi menyampaikan bahwa sesuai SOTK baru diwajibkan untuk dilakukan Pelantikan kepada Pejabat Tinggi Pratama, Administrator dan Pengawas.

SOTK tersebut menurutnya memiiki peranan penting dalam sebuah lembaga atau pemerintahan untuk menjelaskan tugas seseorang berdasarkan posisi atau perannya.

Wabup Irwan Antisipasi Erosi dengan Tanam Bibit Pohon

Bondowoso, Bhirawa

Guna mengantisipasi terjadinya erosi dan menghadapi cuaca ekstrem di Kabupaten Bondowoso, Kelurahan Badean melakukan penanaman bibit pohon.

Ada sekitar 100 bibit pohon yang terdiri dari bibit pohon durian, asam, lamtoro dan sengon yang ditanam tersebar di semua wilayah di Kelurahan Badean.

Sedangkan, penanaman secara simbolis dilakukan langsung oleh Wakil Bupati

Kukuh Rahardjo di Daerah Makam RT.09 RW.07, Tegal Batu, Kamis (5/1).

Wabup Irwan mengatakan, penanaman bibit pohon jenis buah-buahan itu dilakukan di tiap-tiap rumah warga. Selain itu, penanaman bibit-bibit pohon penyangga juga dilakukan di daerahdaerah yang rawan longsor karena erosi.

“Ya itu ada beberapa jenis tanaman seperti yang disampaikan oleh Kepala

KILAS BIROKRASI

Pemkot Mojokerto Kembali Gelar Forum Serap Aspirasi Warga

Kota Mojokerto, Bhirawa

Untuk wujudkan Kota tujuan wisata berbasis sejarah dan budaya yang layak jual, Pemkot Mojokrrto kembali menggelar forum serap aspirasi warga, mulai RT, RW hingga Lurah seKota Mojokerto, mengawali tahun baru 2023, yang digelar di Hall Lantai 4, Mall Pelayanan Publik (MPP) Gajah Mada, Rabu (4/12) malam.

Wali Kota Ika Puspitasari dalam sambutannya antara lain mengatakan, melalui forum ini, pertama- tama saya memberikan apresiasi pada para Ketua RT, Ketua RW dan Lurah yang telah berperan penting sebagai mediator komunikasi.

“Kehadiran panjenengan ini sangat strategis sebagai penghubung komunikasi dua arah antara pemerintah dan masyarakat,” ungkap wali kota yang akrab disapa Ning Ita ini.

Sebagaimana diketahui bersama fungsi tersebut, pada forum kali ini para undangan diberikan kesempatan untuk menyampaikan langsung pertanyaan, saran, dan usulan sesuai dengan kondisi lingkungan masing-masing.

Mengingat, meski berbagai target pembangunan telah banyak tercapai, saya tidak mengelak jika masih ada sejumlah hal yang perlu ditingkatkan.

“Di sisa waktu satu tahun ini, saya ingin bisa mempersembahkan yang terbaik bagi kota Mojokerto. Apa yang panjenengan butuhkan, yang belum kami selesaikan dengan baik, akan kami jadikan prioritas kami,” tegas wali kota perempuan pertama Kota Mojokerto ini.

Pantauan di lapangan, para ketua RT, RW, dan Lurah pun tidak menyianyiakan kesempatan tersebut. Mereka secara antusias dan bergantian menyampaikan aspirasi masingmasing. Namun, selain saran dan usulan, tidak sedikit pihak yang juga menyampaikan apresiasi terhadap kinerja Ning Ita empat tahun kebelakang.

Salah satunya oleh Ketau RT Lingkungan Kauman, Azis. Ia menilai bahwa beragam pembangunan di Kota Mojokerto saat ini mulai nampak menunjukkan hasil.

“Yang saya lihat, di area alun-alun, semakin indah dan ramai. Banyak pengunjung dan pedagang. Saya optimis ini akan berdampak bagi peningkatan perekonomian masyarakat. ujarnya. [min.dre]

Dinas Cabang Kehutanan untuk wilayah Jawa Timur,” katanya.

Untuk itu, Wabup Irwan mengapresiasi upaya reboisasi yang dilakukan oleh Kelurahan Badean. Karena selain mencegah erosi, tanaman buah-buahan tersebut juga bisa bermanfaat bagi warga setempat secara ekonomi.

“Jadi one produk one home. Ini bisa menambah pendapatan keluarga,” urai Wabup Irwan. Wabup Irwan pun menegaskan, agar semua pihak mereplikasi hal serupa di wilayahnya masing-masing.

Probolinggo, Bhirawa

Sebanyak 145 anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) se Probolinggo raya yang telah lolos seleksi administrasi hingga tes wawancara, resmi dilantik dan diambil sumpah oleh Ketua KPU Kota Probolinggo dan kabupaten, Rabu (4/1) Malam di Gedung Paseban Sena. PPK kota sebanyak 25 orang dan PPK kabupaten sebanyak 120 orang.

Sebagai garda terdepan untuk pelaksanaan pemilihan umum tidaklah mudah bagi PPK untuk menjalankan tugas. Dibutuhkan kemampuan intelektual, sosial dan teknis. Dengan begitu anggota PPK akan mampu menjalankan tugas

“Tadi saya perintahkan Pak Camat Kota untuk supaya mereplikasi apa yang dilakukan oleh Kelurahan Badean ke semua kelurahan,” terangnya.

Karena menurutnya, saat cuaca seperti sekarang ini rawan terjadi bencana, seperti erosi ataupun banjir. Maka dari itu masyarakat diimbau agar tidak membuang sampah sembarangan.

Yakni dengan menciptakan lingkungan bersih, membuang pada tempatnya dan turut serta merawat bumi dengan cara menanam pohon. [san.dre]

pada pemilihan umum (Pemilu) pada tahun 2024 yang akan datang.

“Sesudah dilantik maka sudah menunggu juga tugas dan tanggung jawab sebagai anggota PPK. Hari ini juga (4/1) akan dilakukan pembekalan oleh Kapolres, Dandim, dan Ketua Bawaslu. Dan besok (5/1) akan dilakukan orientasi tugas oleh seluruh komisioner KPU Kota/kabupaten Probolinggo, terkait dengan tugas-tugas sesuai dengan tupoksi divisi PPK,” terang Ketua KPU Ahmad Hudri. Hudri mengungkapkan hingga saat ini, KPU Kota Probolinggo telah melaksanakan beberapa tahapan penyelenggaraan Pemilu. Diantaranya, verifikasi partai politik yang telah ditetapkan pada tanggal 14

“Kepada pejabat yang baru saja dilantik, saya berpesan untuk senantiasa mempelajari tugas fungsi masing-masing, meningkatkan profesionalisme dalam bekerja serta berkontribusi secara maksimal pada instansi masing-masing,” pesannya.

Dirjnya berpesan kepada pejabat yang dilantik untuk terus berkontribusi positif bagi percepatan peningkatan kinerja perangkat daerah, sehingga penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, serta pelayanan masyarakat terlaksana lebih baik.

“Kita perlu dukungan seluruh pejabat dan sinergitas bersama agar bisa mewujudkan perubahan di Kabupaten Sampang,” tukasnya. Turut hadir juga menyaksikan prosesi pelantikan yaitu Wakil Bupati Sampang H. Abdullah Hidayat dan Sekdakab Sampang H. Yuliadi Setiyawan. [lis.dre]

Desember 2022 lalu, penyelesaian tahapan penataan daerah pemilihan, penyelesaian tahapan pembentukan Badan Ad hoc di tingkat kecamatan hingga pelantikan anggota PPK.

“Kita akan melaksanakan tahapan verifikasi terhadap dukungan calon perseorangan peserta pemilu anggota DPRD. Dan nanti tepat 14 Februari 2024 pemungutan suara Pemilu tahun 2024 yang akan memilih presiden dan wakil presiden, anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD kabupaten/kota dan DPD. Dilanjutkan 27 November 2024 kita akan melaksanakan pemilihan kepala daerah serentak secara nasional,” ungkapnya. [ wap.dre]

Wabup Subandi Minta Camat Memfasilitasi Anggota PPK

Sidoarjo, Bhirawa

Wakil Bupati Sidoarjo meminta kepada praa camat untuk memfasilitasi anggota PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan) yang bertugas di wilayahnya. Mulai dari sarana dan prasarananya agar disiapkan oleh kantor kecamatan masing-masing.

Hal itu penting demi suksesnya Pemilu tahun depan. Insya Alloh nanti kita kasih fasilitas, tolong pak camat, PPK nanti tolong difasilitasi, terutama tempatnya. Itulah permintaan Wakil Bupati Sidoarjo Subandi saat menghadiri pelantikan 90 orang anggota PPK Pemilu 2024, pada (4/ 1) malam di Fave Hotel Sidoarjo.

Pelantikan yang dilakukan Ketua KPU Sidoarjo M. Iskak itu disaksikan Wakil Bupati Sidoarjo H. Subandi SH dan Ketua DPRD Sidoarjo H. Usman. Para camat dan Ketua Partai Politik/Parpol juga diundang dalam pelantikan tersebut.

Wabup Subandi juga mengatakan kalau anggota PPK menjadi ujung tombak suksesnya pesta demokrasi tersebut. Oleh karenanya dukungan kepada mereka harus dilakukan.

Ketua KPUD Sidoarjo, M. Iskak

ali kusyanto/bhirawa

Bondowoso Irwan Bachtiar Rahmat, Anggota DPRD Bondowoso

Wakil Bupati Bondowoso H Irwan Bachtiar Rahmat saat melakukan penanaman bibit pohon.

ihsan kholil/bhirawa

Stakeholder Sidoarjo akan memberikan dukungnya. Dukungan tersebut akan membantu

anggota PPK dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab dengan baik. “Berhasil dan ti-

daknya jalannya Pemilu tahun depan tergantung KPU dan PPK, “ katanya. [ach.dre]

Wakil Bupati Sidoarjo Subandi saat menghadiri pelantikan PPK Pemilu 2024.

achmad suprayogi/bhirawa

PAN Jatim Sebut Partai Ummat Bukan Ancaman

Surabaya, Bhirawa

Partai

Timur Khulaim mengatakan Partai Ummat bukanlah partai pesaing dari partai PAN, melainkan partai saudara bagi partainya. “Partai Ummat itu saudaranya PAN,” jelas pria asal Sidoarjo ini, Kamis (5/1).

Khulaim mengatakan sosok pendiri Partai Ummat adalah Amien Rais yang notabene adalah inisiator lahirnya PAN. “Beliau juga pernah jadi ketum PAN sehingga

bersama-sama untuk mensukseskan Pemilu 2024 mendatang,” ujar mantan pimpinan DPRD Kabupaten Sidoarjo ini.

Khulaim mengatakan meski saudara, namun PAN dan partai Ummat merupakan partai yang berbeda sehingga sama-sama berusaha mencari suara di Pemilu mendatang.

“PAN dan partai Ummat punya massa pendukung yang berbeda meski sama-sama basis pendu-

kung Muhammadiyah. PAN tidak bisa dikatakan partainya Muhammadiyah, begitu juga sebaliknya,” terangnya.

Keberadaan partai Ummat sendiri, lanjut Khulaim bukan sebuah partai sandungan atau penghalang PAN untuk memenangkan Pemilu mendatang.

“Waktu PAN diera reformasi di pimpin pak Amien, moga-moga pendukung PAN saat reformasi dulu bisa mendukung partai Ummat. Tidak perlu pindahpindah partai lagi. Begitu sebaliknya,” ungkapnya.

Sekadar diketahui, Menurut pengamat politik Surokim Abdus-

salam, meyakini akan ada pengurangan suara yang dimiliki PAN. Hal tersebut menyangkut ketokohan Partai Ummat yang samasama memili massa dari suara PAN, yakni Amin Rais.

“Wajar saja kalau kehadiran Partai Ummat akan bisa mengerus pemilih PAN, karena ada irisan yang sama menyangkut ketokohan, yakni Pak Amin Rais yang dulu juga aktif dan juga pendiri PAN,” kata Surokim saat dikonfirmasi, Selasa (3/12/2022).

PAN kedepan, lanjut Dekan Fisip Universitas Trunojoyo Madura ini, membutuhkan tenaga ektra untuk bertahan di posisi yang

sama dengan pemilu 2024. Konsulidasi harus dimasifkan dengan para loyalisnya , khusunya dengan Muhammadiyah. Karena tantangan Partai Ummat tidak bisa dianggap sepele.

“Jadi PAN saat ini juga menghadapi tantangan yang sungguh tidak mudah untuk bisa bertahan di parlemen. Butuh usaha ekstra dengan melakukan ikhtiar menjaga pemilih Muhammadiyyah dan berani ekspansif untuk menjadi partai kader modern,” ujarnya Tidak hanya untuk PAN, masih kata Surokim, Partai Ummat pun demikian, sebagai partai baru, Partai Ummat membutuhkan lebih dari

sekadar energi biasa. Para kader harus pintar-pintar memanfaatkan momentum yang hadir, agar eksistensi partainya dapat melambung dan kompetitif.

“Sejauh yang saya amati, kedua faktor itu masih belum bersahabat dengan partai ummat saat ini,” katanya. Meski telah memiliki tokoh yang berpengalaman, Partai Ummat harus memiliki formulasi demi menggaet para pendukung. Apalagi Surokim katakan, pemilih saat ini sudah banyak yang melek politik. Oleh karenanya, gagasan dan ide harus dikedepankan yang selaras dengan perkembangan zaman. [geh.dre]

Pengurus PPP Jatim Ziarah ke Makam KH Bisri Syansuri

Jombang, Bhirawa

Memperingati Harlah Ke-50 atau Harlah emas Partai Persatuan Pembangunan (PPP) tahun 2023, Pengurus Dewan Pengurus Wilayah (DPW) PPP Jawa Timur (Jatim) melakukan ziarah ke makam KH Bisri Syansuri di Pondok Pesantren (Ponpes) Mambaul Ma’arif, Denanyar, Jombang, Kamis (05/01).

Selain itu, PPP Jatim juga berziarah ke makam KH Hafid Ma’shum di Jagalan, Jombang dan makam KH Adlan Aly di Ponpes Tebuireng, Jombang.

Para tokoh yang diziarahi tersebut merupakan sosok yang sangat berjasa terhadap PPP, seperti KH Bisri Syansuri yang merupakan pencipta lambang PPP.

Ziarah ini dipimpin oleh Ketua DPW PPP Jatim, Hj Mundjidah Wahab dan diikuti jajaran Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PPP Jombang serta Fraksi PPP Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jombang.

Kedatangan rombongan PPP ini disambut Pengurus Yayasan Ponpes Mambaul Ma’arif, Nyai Muflihah Shohib. Mereka beramah tamah di Ndalem Kasepuhan Pesantren Mambaul Ma’arif. Kepada Nyai Muflihah, Hj Mundjidah Wahab menceritakan panjang lebar tentang peran KH Bisri Syansuri dalam membesarkan PPP. Selanjutnya, pengurus partai berlambang Ka’bah ini bergeser ke lokasi makam KH Bisri Syansuri untuk berziarah. Mereka terlihat berdoa bersama di depan makam Kiai Bisri Syansuri.

Ketua DPW PPP Jatim, Hj Mundjidah Wahab menjelaskan, ziarah ke makam KH Bisri Syansuri itu dalam rangka peringatan Harlah ke-50 PPP.

“Kiai Bisri merupakan tokoh yang menciptakan lambang PPP melalui istikharah. Setelah beliau umroh, beliau mimpi lambangnya Ka’bah. Jadi ditetapkanlah lambang Ka’bah Partai Persatuan Pembangunan,” terangnya. [ rif.geh.dre]

KILAS DEWAN

DPRD Dorong Validasi Data Pelanggan

DPRD Surabaya, Bhirawa Komisi B DPRD Surabaya menggelar Rapat Dengar Pendapat dengan PDAM Surya Sembada, menyusul berlakunya harmonisasi tarif atau penyesuaian tarif untuk asas berkeadilan, mulai 1 Januari 2023.

Wakil Ketua Komisi B DPRD Surabaya, Anas Karno, mendorong supaya PDAM Surya Sembada melakukan validasi data pelanggan melalui verifikasi dilapangan. “Validasi data tersebut perlu dilakukan terhadap kelompok pelanggan supaya penerapan harmonisasi tarif tepat sasaran,” tegasnya. Dalam harmonisasi tarif tersebut PDAM Surya Sembada membagi 3 kelompok pelanggan dengan tarif yang berbeda. Disesuaikan dengan beberapa klasifikasi, mulai lebar jalan di depan persil pelanggan, luas bangunan, penggunaan persil, pemakaian listrik (daya listrik terpasang), dan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) persil. PDAM Surya sembada juga menggratiskan tarif air kepada pelanggan yang pemakaiannya dibawah 30 meter kubik per bulan. Dengan kriteria lebar jalan kurang dari 3 meter, daya listrik terpasang kurang dari 900 VA, luas bangunan kurang dari 45 meter persegi, dan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) persil kurang dari Rp 100 juta. Namun untuk penggunaan diatas 30 meter kubik dikenakan tarif Rp 2.600.

“Pak Dirut PDAM menjelaskan bahwa ada 150 ribu rumah dari sekitar 500 ribu sekian pelanggan yang akan mendapatkan subsidi Rp 3,4 milyar per bulan. Nanti bagaimana verifikasi data dilapangan. Sehingga bisa dipastikan, mana yang benar-benar akan mendapatkan subsidi. Kalau dulu tarif semua rata,” tegas Anas. [dre ]

Diresmikan Bertahap, Jamula Berdampak Mudahkan Akses Masyarakat

Lamongan, Bhirawa

Bupati Lamongan Yuhronur Efendi meresmikan Lima ruas penanganan infrastruktur jalan yang dikemas dalam program super prioritas Jalan Mantap dan Alus Lamongan (Jamula), Kamis (5/1).

Lima ruas Jamula yang diresmikan itu ada di Kecamatan Deket, Kecamatan Glagah dan Kecamatan Karangbinangun “Jamula ini bukan hanya program prioritas, namun program super prioritas yang Alhamdulillah sudah diresmikan. Hari ini diresmikan bertahap 5 ruas dari 41 ruas. Semoga ini dapat mempermudah akses masyarakat,” tutur Bupati yang akrab disapa Pak Yes saat meresmikan.

Kelima ruas jalan yang dibangun dengan betonisasi tersebut meliputi, ruas Deket - Soko dengan panjang 1109 meter dengan lebar 6 meter dan panjang 504 meter dengan lebar 4 meter, yang membutuhkan waktu pengerjaan 38 hari.

Kedua ada ruas Soko - Karangbinangun dengan panjang 600 meter dan lebar 6 meter, serta ada pelebaran. Ketiga ruas Soko - Dagang dnegan panjang 2341 meter dan lebar 4,5 meter ditambah ruas dengan panjang 770 meter dengan lebar 6 meter, yang dibangun sejak 8 Juni dan selesai 4 November.

Keempat ialah ruas Tanjungmekar - Sambopinggir dengan panjang 766 meter dengan lebar 4 meter, adapun ruas yang telah dilakukan aspal hotmix yang panjangnya 423 meter dengan lebar 4 meter. Dan yang Terakhir ialah ruas Sidokumpul - Tanjungmekar dengan panjang 350 meter dengan lebar 5,7 meter dan ruas dengan panjang 889 meter dengan lebar 4 meter, adapun aspal hotmix sepanjang 500 meter dan lebar 4,5 meter.

Tuntasnya pembangunan jalan memberikan dampak positif pada masyarakat karena dapat mempermudah akses transportasi serta meminimalisir terjadinya kecelakaan. [aha.yit]

Hari Ini, Pelantikan Dua Anggota DPRD Pengganti Mantan Pimpinan Dewan

Tulungagung, Bhirawa

Sesuai rencana, hari ini, Jumat (6/1), dua anggota DPRD Tulungagung pengganti antarwaktu (PAW) sisa masa jabatan tahun 2019 – 2024 akan dilantik. Ketua DPRD Tulungagung, Marsono, yang akan melantik keduanya dalam rapat paripurna dewan.

Sekretaris DPRD Tulungagung, Sudarmaji, mengungkapkan semua persiapan pelaksanaan pelantikan sudah dilaksanakan. Termasuk gladi bersih pelantikan yang berlangsung di Kantor DPRD Tulungagung pada Kamis (5/1).

“Besok (hari ini) dilaksanakan rapat paripurna dewan dengan agenda pengucapan sumpah/janji anggota dewan PAW,” ujarnya usai acara gladi bersih.

Ia menyebut dua calon anggota dewan PAW, yakni Winarno dari PDI Perjuangan dan Tutut Sholihah dari Partai Hanura sudah siap untuk dilantik. Keduanya juga sudah menghadiri gladi bersih yang dilakukan di Ruang Graha Wicaksana Kantor DPRD Tulungagung.

Sudarmaji selanjutnya membeberkan jika Bupati Tulungagung, Maryoto Birowo, dan Wabup Tulungagung, Gatut Sunu Wibowo, dipastikan hadir dalam acara pelantikan dua anggota dewan hasil PAW tersebut. “Kami sudah matur (memberitahu) ke beliau (bupati) dan memastikan untuk hadir besok (hari ini),” ucapnya.

Pelantikan Winarto dan Tutut Sholihah menindaklanjuti SK Gubernur Jatim tentang peresmian pengangkatan PAW anggota DPRD

Bupati Minta Pemilu 2024 Berlangsung Jurdil

Situbondo, Bhirawa

Sedikitnya 85 anggota PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan) se-Kabupaten Situbondo dilantik dan diambil sumpahnya oleh Ketua KPUD Situbondo, Marwoto, dilantai II Pemkab Situbondo.

Prosesi pelantikan tersebut disaksikan langsung Bupati Karna Suswandi, Wabup Nyai Khoirani dan Sekda Wawan Setiawan. Ikut hadir diantaranya, Ketua Bawaslu Mustapik dan sejumlah komisioner KPUD dan komisioner Bawaslu Situbondo.

Menurut Ketua KPU Situbondo, Marwoto dari 85 Anggota PPK, 22 orang diantaranya dari kaum perempuan. “Ini amanat KPU Pusat, di mana komposisi 30 persen PPK itu harus terpenuhi. Alhamdulillah kami (KPU Situbondo) mendekati angka prosentasi itu. Kalau 30 persennya ya sekitar 25 orang. Ini kami sudah berhasil merekrut sebanyak 22 orang,” beber Totok panggilan akrab Marwoto.

Lebih jauh Marwoto meminta kepada anggota PPK se-Kabupaten Situbondo untuk bisa menjalin kerjasama yang baik dengan Jajaran Forkopimka.

“Karena kantornya Bapak - ibu di sana (kecamatan). Jadi seteleh ini (pelantikan -red) usahakan silahturahmi dengan Camat, Kapolsek dan Danramil serta rekan kita dari Panwaslu,” pinta Totok seraya berharap

“Ya

di bulan Pebruari. Setelah itu di bulan Oktober ada Pemilu Serentak Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota,” ucap Bupati Karna.

Pria asal Desa Curah Tatal, Kecamatan Arjasa ini berharap, pesta demokrasi lima tahunan itu bisa

berjalan dengan lancar dan tanpa ada kendala apapun, khususnya Pemilu pada bulan Pebruari 2024.

“Sehingga kita bisa langsung menyiapkan Pilkada yang di bulan Oktober 2024. Tetapi kalau masih ada persoalan yang harus diselesaikan di MK (Mahkamah Konstitusi. Ini jelas memerlukan waktu. Semoga itu tidak terjadi,” pungkas Bupati Karna. [ awi.dre]

Wakil Ketua DPW PAN Jawa

Amanat Nasional (PAN) menilai kehadiran Partai Ummat dalam Pemilu 2024 mendatang bukanlah sebuah ancaman. Meski kedua parpol tersebut berbasis massa dari dukungan Muhammadiyah.

Ketua DPW PPP Jatim, Hj Mundjidah Wahab bersama DPC PPP Jombang dan Fraksi PPP DPRD Jombang saat berziarah di makam KH Bisri Syansuri, Kamis (05/01).

arif yulianto/bhirawa

semua anggota PPK untuk menjunjung tinggi jiwa dan sikap integritas. Sementara itu Bupati Situbondo, Karna Suswandi, menyampaikan, agar anggota PPK Kabupaten Situbondo menjalankan Pemilu Tahun 2024 dengan luber (Langsung, Umum, Bebas dan Rahasia) serta jurdil (Jujur dan Adil). Pasalnya, aku Bupati Karna, pada tahun 2024, kegiatan pemilu berbeda dengan tahun sebelumnya.

kita akan melaksanakan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi dan DPRD kabupaten/kota,

Tulungagung. SK tersebut ditandatangani Gubernur Khofifah Indar Parawansa pada tanggal 28 Desember 2022 lalu. Keduanya menggantikan dua mantan pimpinan DPRD Tulungagung yang terjerat kasus tindak pidana korupsi (tipikor). Winarno menggantikan mantan Ketua DPRD Tulungagung, Supriyono. Sedang Tutut Sholihah menggantikan mantan Wakil Ketua DPRD Tulungagung, Imam Kambali.

Seperti diketahui, Supriyono terjerat kasus tindak pidana korupsi (tipikor) dan ditahan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada tahun 2019 silam dan saat ini kasusnya telah inkracht atau berkekuatan hukum tetap. Sementara, Imam Kambali menyusul terjerat kasus serupa pada bulan Agustus 2022. Ia pun ditahan oleh KPK dan kemudian mengundurkan diri sebagai anggota dewan. [ wed.dre]

Winarno dan Tutut Sholihah mengikuti gladi bersih pelantikan di Kantor DPRD Tulungagung, Kamis (5/1).

wiwieko/bhirawa

PLN Siap Dorong Ekonomi dengan Listrik Andal

tarif listrik pada periode triwulan pertama tahun 2023.

Pemerintah berkomitmen melindungi masyarakat dengan tetap memberikan subsidi listrik kepada pelanggan rumah tangga 450900 Volt Ampere (VA). Begitu pula pelanggan nonsubsidi tidak mengalami kenaikan tarif pada periode ini dan tetap mendapatkan kompensasi.

Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo mengungkapkan PLN berkomitmen untuk bisa memasok listrik andal untuk mendorong perekonomian nasional. Apalagi, listrik yang andal merupakan jantung perekonomian nasional yang mampu meningkatkan produktivitas masyarakat dan juga mendorong daya saing industri. “Listrik adalah jantung perekonomian nasional. Oleh karena itu, PLN siap menjaga pasokan listrik tetap andal dan memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat,” terangn-

ya, Kamis (5/1).

Adapun parameter penetapan tarif listrik ditentukan oleh realisasi parameter ekonomi makro pada triwulan ke empat tahun lalu kurs rupiah di angka Rp15.079,96 per dolar AS, Indonesian Crude Price (ICP) sebesar 89,78 dolar AS per barel, Harga Batubara Acuan (HBA) sebesar Rp920,41 per kg dan inflasi sebesar 0,28 persen.

Untuk besaran tarif tenaga listrik untuk per Januari hingga Maret 2023 sebagai berikut, bagi pelanggan Rumah Tangga Daya 450 VA Bersubsidi sebesar Rp415/kWh.

Pelanggan Rumah Tangga Daya 900 VA Bersubsidi sebesar Rp605/kWh. Pelanggan Rumah Tangga Daya 900 VA RTM (Rumah Tangga Mampu) sebesar Rp1.352/ kWh. Pelanggan Rumah Tangga Daya 1.300-2.200 VA sebesar Rp1.444,70/kWh.

Dan pelanggan Rumah Tangga Daya 3.500 ke atas sebesar Rp1.699,53/kWh. [riq.ca]

LINTAS PELAYANAN

Rutan Situbondo Gelar Sosialisasi Pemberlakukan Asimilasi bagi WBP

Situbondo, Bhirawa

Guna untuk mencegah dan menanggulangi penyebaran virus Covid-19, Kepala Rutan Kelas IIB Situbondo melakukan sosialisasi Permenkumham Nomor: M.HH-186.PK.05.09 tahun ajaran 2022 tentang Penyesuaian Jangka Waktu Pemberlakuan Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang bebas dan Cuti Bersyarat Bagi Narapidana dan Anak di lapangan Rutan setempat. Kegiatan sosalisasi Permenkumham Nomor : M.HH186.PK.05.09 tahun 2022 yang berlangsung kemarin bertempat di lapangan Volly Rutan Situbondo itu di buka langsung oleh Rudi Kristiawan, selaku Kepala Rutan Situbondo bersama pejabat struktural. “Kegiatan ini di awali dengan mengumpulkan seluruh Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) yang menempati Rutan Kelas II-B Situbondo,” jelas Rudi Kristiawan. Masih kata Rudi, kegiatan sosialisasi Permenkumham Nomor: M.HH-186.PK.05.09 TA 2022 ini sangat penting bagi WBP. Pasalnya, ungkap Rudi, asimilasi diperpanjang hingga akhir bulan Juli 2023 bagi warga binaan yang memenuhi persyaratan. “Ya perpanjangan asimilasi rumah itu merupakan salah satu upaya Kementerian Hukum dan HAM RI dalam menanggulangi penyebaran Covid-19 di Lapas dan Rutan,” tutur Rudi.[awi.ca]

BPPD Buat Penyampaian SPPT PBB-P2 Secara Virtual

Kepala BPPD Sidoarjo Ari Suryono mengatakan, penyampaian ini akan membantu lebih cepat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Dimana pada tahun sebelumnya penyampaian SPPT PBB-P2 disampaikan kepada masyarakat pada bulan Maret-April melalui desa/kelurahan.

“Penyampaian SPPT PBB-P2 melalui virtual ini akan lebih cepat dan tepat tersampaikan ke masyarakat, bila dibandingkan dengan penyampaian SPPT secara manual saja yang dilakukan selama ini melalui Desa/ Kelurahan ataupun petugas,” kata Ari, Kamis (5/1) kemarin.

berbasis Whatsapp dan email. Penyamapian melalui virtual itu dilakukan secara bertahap mulai Januari 2023 ini.

Ari menargetkan di tahun 2024 seluruh masyarakat di Kabupaten Sidoarjo yang memiliki, menguasai, memanfaatkan objek PBB di Wilayah Kabupaten Sidoarjo dapat menerima SPPT PBB P2 secara virtual. Untuk mendapatkan informasi via virtual terlebih dahulu dapat mendaftarkan nomor Whatsapp dan email melalui form sebagai berikut https:/

/s.id/Pendataan_PBB_SDA.

Mantan Kepala DPMPTSP itu juga menjelaskan, bagi masyarakat yang memiliki lebih dari 1 (satu) objek pajak dapat dilakukan pendaftaran secara sekaligus meskipun berbeda kecamatan selama masih berada di ruang lingkup Wilayah Kabupaten Sidoarjo. “Nama SPPT PBB-P2 yang didaftarkan pun tidak harus sama dengan nama pendaftar/pemohon. Oleh karena itu, masyarakat diharapkan dapat segera melakukan pendaftaran tersebut,” harapnya. [ach.ca] Selain itu, tambah Ari, pembayaran pajak daerah Kabupaten Sidoarjo sudah dapat dilakukan melalui berbagai kanal pembayaran secara online maupun offline, seperti Bank Jatim, Bank Mandiri, BNI, Bank Mandiri, BTN, Bank OCBC NISP, Alfamart, Indomaret, e-commerce dan berbagai kanal lainnya. “Yang terbaru yaitu tempat pembayaran pajak melalui BUMDes pada masing-masing Desa/Kecamatan, “pungkas Ari Suryono.[ach.ca]

Butuh Data Kependudukan, OPD MoU dengan Dispendukcapil

Sidoarjo, Bhirawa

Layanan yang dilakukan Dispendukcapil Kab Sidoarjo, tidak hanya bersifat langsung kepada warga masyarakat per individu. Namun, bisa berbentuk hak akses kepada lembaga OPD terkait dan bisa berupa percepatan layanan kepada masyarakat yang dalam bentuk suatu lembaga. “Ini amanat dari Dirjen Dukcapil. Jadi ada aturannya. Esensinya peningkatan kualitas layanan,” Jelas

Kepala Dispendukcapil Kab Sidoarjo, Drs Redy Kusuma MSi, Kamis (5/ 1) kemarin.

Untuk layanan yang pertama, Redy menjelaskan, bahwa data kependudukan merupakan data dasar kemasyarakatan. Sehingga, semua pihak pasti memerlukannya. Sehingga Dispendukcapil Sidoarjo bisa melayani pihak-pihak yang membutuhkan data kependudukan. Namun, sebelumnya harus dilakukan semacam

MOU, perihal pemanfaatan data kependudukan tersebut.

Pada tahun 2022 lalu, pihaknya telah melakukan MOU dengan BPPD Kab Sidoarjo terkait pemanfaatan data kependudukan untuk mengetahui keabsahan dari pemilik NOP (nomor obyek pajak). “Tahun 2023 segera kita jalankan,” jelasnya.

Selain dengan pihak BPPD Sidoarjo, MOU pada tahun 2022 lalu, juga sempat dilakukan dengan pihak Dis-

naker, Dinas Koperasi dan Dinas Kesehatan Sidoarjo. Sedangkan MOU yang lebih dulu, sudah dilakukan dengan pihak OPD seperti dengan Dinsos dan , RSUD Sidoarjo.

Sedangkan layanan yang kedua, lanjut Redy, layanannya lebih bersifat pada pihak-pihak yang sudah masuk dalam bentuk suatu lembaga. Misalnya rumah sakit kecil-kecil di Sidoarjo dalam proses pembuatan akte kelahiran. [kus.ca]

Terputusnya

Pemkot

Wali Kota Habib Hadi Zainal Abidin, Kapolres Probolinggo Kota AKBP Wadi Sa’bani, dan Dandim 0820 Probolinggo Letkol Arh Arip Budi Cahyono bersama mengajak seluruh ASN dan elemen masyarakat bergerak untuk memberikan “Bantuan Sosial Air Bersih Untuk Warga Gili Ketapang”. Sinergi dari tiga pilar tersebut berhasil mengumpulkan 7927 galon air minum, 1167 dus air minum kemasan, dan 14 ribu liter air bersih yang dibawa dalam 8 tandon. Selain air bersih untuk mandi dan minum, bantuan juga berupa 100 dus susu bayi, 48 susu UHT, dan 1000 botol susu sapi segar.

Bantuan dibawa oleh tim yang terdiri dari kepolisian, TNI, dan Satpol PP serta tenaga kesehatan dari Dinkes PPKB berangkat menggunakan dua kapal. Warga Pulau Gili Ketapang pun begitu antusias menunggu datangnya bantuan.

Wali Kota Probolinggo Habib Hadi, Kamis (5/1) mengatakan bahwa bantuan tersebut atas dasar rasa kemanusiaan dan kewilayahan. “Kita hanya

membantu dalam urusan logistik seperti air bersih, kebutuhan susu, dan pemeriksaan dari nakes untuk balita dan bumil, untuk diperiksa kebutuhan gizinya,” jelas Habib Hadi sambil mengangkat galon yang diturunkan dari kapal ke kendaraan roda tiga menuju gudang desa.

Orang nomor 1 Kota Probolinggo itu juga mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh masyarakat yang turut membantu pendistribusian bantuan tersebut. Tidak kali ini saja, bantuan akan diberikan secara bertahap. “Hari ini kita masih mengirimkan 3000 galon, sisanya 4000 galon akan bertahap selagi kita juga akan memantau permasalahan yang terjadi disini. Seperti masalah kesehatan dan gizi,” terangnya.

Sementara itu Wahyuni, salah satu warga Gili Ketapang mengaku senang dengan adanya bantuan ini, terutama untuk kebutuhan mandi. “Alhamdulillah, sudah dapat air bersih lagi untuk keperluan mandi dan masak,” ujarnya.

Ditegaskan pula oleh Kepala Desa

Gili Ketapang Monir, pipa saluran PDAM di bawah laut bengkok sehingga menyebabkan kebocoran.

“Tim PDAM sudah mengecek. Sekitar 3 hari baru bisa dipastikan penyebabnya, namun karena cuaca masih tidak mendukung jadi masih tertunda. Warga banyak menggunakan tadahan air hujan untuk mandi dan membeli air kemasan untuk minum. Alhamdulillah sangat terbantu dengan adanya bantuan ini,” tutur kades yang baru menjabat sejak 8 bulan lalu.

Pada kesempatan itu, Ketua Tim Penggerak PKK Aminah Hadi dan istri dari kapolres serta dandim melakukan aksi sosial. Ikut mendistribusikan air bersih ke rumah-rumah warga dan memberikan bantuan berupa vitamin. Tenaga medis pun ikut memeriksa kondisi kesehatan masyarakat di wilayah tersebut.

Paskah pipa PDAM bawah laut menuju P. Gili Ketapang, kecamatan Sumberasih kabupaten Probolinggo terputus akibat terangkut jangkar kapal seminggu yang lalu, bantuan air bersih terus mengalir, termasuk dari Pemkot Probolinggo melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) menggalang bantuan air mineral untuk warga Gili Ketapang yang sedang mengalami krisis air bersih. Bantuan berupa air miner-

al kemasan galon yang digalang dari para ASN (Aparatur Sipil Negara) itu kemudian dikirim langsung ke Pulau/Desa Gili Ketapang.

Penggalangan bantuan untuk warga Gili Ketapang ini dilakukan pada Selasa (3/1/2023). Melalui pesan tulis, para ASN diminta menyalurkan donasi, berupa air mineral bermerek “le minerale” galon. Rinciannya, kepala SKPD Eselon II sebanyak 10 galon. Sementara Kepala SKPD Eselon III sebanyak 5 galon. Sedangkan staf ASN memberikan 2 galon. Namun, untuk pembelian galon harus dilakukan di Koperasi KORPRI. Harganya disebutkan sebesar Rp 17 ribu per galon. “Untuk pendaftaran dan pengiriman ke posko BPBD pelabuhan,” demikian tertulis di pengumuman tersebut. Kepala Pelaksana BPBD Kota Probolinggo Sugito Prasetyo, Kamis (5/1) membenarkan pengumuman donasi tersebut. Namun, pihaknya tidak bersedia untuk diwawancara. “Benar, tapi mohon maaf saya tidak bisa wawancara. Belum ada wewenang,” ucapnya saat ditemui di posko pelabuhan, Selasa sore.

Posko BPBD itu terletak di pojok utara PPI Mayangan. Selasa sore itu tampak lalu lalang truk dan mobil membawa air mineral. Kemudian, air mineral itu dimasukkan ke dalam ka-

pal yang menuju Pulau Gili Ketapang. Selain itu di dalam kapal tersebut, juga membawa 17 ribu galon ai mineral. Ada pula air sebanyak 15 ribu liter. Ini juga hasil penggalangan dari kalangan ASN Pemkot Probolinggo. Kapal KM Barokah itu berangkat kemarin pagi. Sugito sempat mengatakan, pemberian bantuan air mineral ini sebagai bentuk rasa kemanusiaan. “Wali Kota ternyata buka sumbangan juga ke warga, “ ucapnya.

Lebihlanjut Wali Kota Probolinggo Hadi Zainal Abidin juga mengumumkan lewat sosial media, dirin-

saluran pipa PDAM di Desa Gili Ketapang, Kecamatan Sumberasih, Kabupaten Probolinggo pada 23 Desember silam, membuat

Probolinggo tidak tinggal diam. Berkat kerja sama dan kekompakan di segala lini, ratusan ribu liter air bersih dan pengobatan pun dilaksanakan untuk membantu warga setempat.

Surabaya, Bhirawa Menjaga

wiwit agus pribadi/bhirawa

Habib Hadi kawal bantuan air mineral dan bantun lainnya ke P. Gili Ketapang.

ya membuka bantuan. Lewat akun sosial medianya, Wali Kota mengajak seluruh warga Kota Probolinggo untuk membantu dengan menyisihkan sedikit harta benda. Ini untuk pembelian air bersih, air mineral, susu balita dan anak-anak. Bantuan itu bisa dikirim ke posko BPBD. Warga Gili Ketapang sedang mengalami krisis air bersih. Sebab, pipa saluran air PDAM menuju Gili rusak sejak 25 Desember 2022. Pipa itu rusak terkena jangkar kapal. Hingga Selasa (5/1), perbaikan belum rampung.[wap.ca]

Sidoarjo, Bhirawa Upaya percepatan informasi penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (SPPT PBBP2). Badan Pelayanan Pajak Daerah (BPPD) Kabupaten Sidoarjo selain menyampaikan secara menual mela-

lui desa/kelurahan dan petugas pajak. Mulai tahun 2023 ini buat terobosan baru dalam penyampaian SPPT PBB-P2 juga bisa dilakukan secara virtual melalui kanal virtual

Petugas PLN saat melakukan pengecekan instalasi listrik.

sawawi/bhirawa

Kepala Rutan Kelas II-B Situbondo, Rudi Kristiawan saat memberikan materi sosialisasi jangka waktu pemberlakuan asimilasi kepada WBP.

ahmad suprayogi/bhirawa

Petugas pajak sedang melakukan pendataan terhadap wajip pajak di wilayah Sidoarjo.

Presiden Terbitkan Perppu, Pakar Ubaya Nilai

ganti dan mengubah pasal-pasal yang dianggap tidak sesuai dengan dinamika perkembangan masyarakat. Sehingga, masyarakat perlu membacanya secara menyeluruh agar tidak menimbulkan salah tafsir.

Menurut Dosen Fakultas Hukum Universitas Surabaya (Ubaya), Suhariwanto, S.H., M.Hum dikeluarkannya Perppu oleh presiden merupakan langkah yang tepat secara konstitusional. Pasalnya, perlu adanya jaminan kepastian hukum bagi pengusaha dan pekerja di tengah kondisi perekonomian global yang tidak stabil di tahun 2023.

"Secara kajian hukum, perppu ini sudah memenuhi konsideran faktual dan yuridis yang sejalan dengan UUD 1945. Masalah ada perbedaan pandangan bisa didiskusikan secara bersama-sama, ungkapnya, Kamis (5/1).

Dosen Hukum Perburuhan (Tena-

ga Kerja) itu juga menyoroti peraturan hari libur dan cuti untuk karyawan yang tertuang dalam Perppu Nomor 2 Tahun 2022. Ia menilai ada salah tafsir di masyarakat yang menyebabkan adanya kontroversi.

"Itu sama seperti aturan sebelumnya, tidak ada yang dihapus. Kalau perusahaan mempekerjakan karyawan delapan jam dalam satu hari, berarti liburnya tetap dua hari dalam seminggu. Kalau dalam Perppu tidak dituliskan, berarti kembali pada undang-undang sebelumnya. Jadi Perppu ini lebih menguatkan saja,” jelasnya.

Ia menambahkan, Perppu ini tidak dirombak secara total. Hanya meng-

Perppu Nomor 2 tahun 2022, jelas Hari, harus dilihat dari sisi pengusaha dan pekerja. Ia menilai, boleh saja bagi perusahaan dan karyawan saling berdiskusi secara internal untuk mengatur Perppu ini secara terperinci dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB).

Namun tentunya, PKB harus sesuai dengan undang-undang ketenagakerjaan yang berlaku. Apabila karyawan merasa dirugikan, Hari menyarankan untuk dapat mengajukan keberatan ke serikat pekerja atau Dinas Ketenagakerjaan Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan.

Pihak karyawan dan perusahaan akan dipertemukan untuk mencari solusi agar pelanggaran tidak teru-

lang kembali.

"Jika perusahaan tetap melanggar, maka Disnaker dapat melakukan penyelidikan apakah dalam pelanggaran ada unsur tindak pidana atau tidak," imbuh dia.

Terkait penegakan Perppu ke depannya, Hari mengatakan Perppu memiliki jangka waktu untuk disahkan sebagai undang-undang. Jika sudah disahkan, menurutnya, sepanjang tidak ada pasal yang diubah, undang-undang ketenagakerjaan tidak berubah total karena yang diubah hanya beberapa pasal saja.

"Bagi yang bekerja di perusahaan atau bergabung di serikat pekerja, ayo kita kaji Perppu Nomor 2 Tahun 2022 ini secara holistik. Kalau memang ada permasalahan, mari perjuangkan sama-sama supaya kita semua bisa bekerja dengan nyaman,” pungkasnya.

Pakar Tata Negara FH

Akademisi Nilai Pencabutan PPKM karena Imunitas Masyarakat Sudah Kuat

Jombang, Bhirawa

Pemerintah secara resmi telah mencabut Penerapan Pemberlakuan Kegiatan Masyarakat (PPKM) beberapa waktu yang lalu. Akademisi Universitas Darul Ulum (Undar) Jombang, H. Machin menilai, pencabutan PPKM tersebut dilakukan karena salah satunya imunitas masyarakat sudah kuat dari Covid19 sehingga kasus terkonfirmasi Covid-19 turun drastis.

Dosen Fakultas Ekonomi Undar Jombang tersebut mengatakan, pencabutan PPKM ini juga ada kaitannya dengan target pencapaian vaksinasi kepada masyarakat yang sudah dianggap memenuhi

target. "Baik vaksin dosis 1, 2, dan booster," kata dia. Ketiga, lanjut dia, kaitannya dengan kondisi pemulihan ekonomi. Jadi pencabutan ini dalam rangka untuk menggairahkan kembali ekonomi di tanah air yang hampir beberapa tahun kemarin karena dampak Covid-19 yang sangat terpukul.

Disebutkannya, Indonesia sebagai negara berkembang, harus ada 'good will' dari pemerintah untuk kembali memastikan kepada masyarakat bahwa kondisi sudah normal.

"Sehingga mereka (masyarakat) sudah mulai bergerak aktif untuk kegiatan pemulihan ekonomi,"

imbuhnya.

Sebelumnya Senin (2/1), anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Jombang, Kartiyono menilai, pencabutan PPKM oleh pemerintah adalah pilihan kebijakan yang tepat karena PPKM dinilai sudah tidak relevan lagi diberlakukan saat ini.

"Mengingat tahun 2023 adalah masa-masa yang sangat strategis dalam rangka pemulihan ekonomi pasca pandemi," kata Kartiyono. Dikatakan Kartiyono saat itu, pemerintah tentunya sudah mempertimbangkan dari berbagai sisi sebelum memutuskan kebijakan pencabutan PPKM tersebut. [rif.ina]

HMI Nilai Perppu Cipta Kerja Seharusnya Dibatalkan

Jombang, Bhirawa

Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) menilai Perppu Cipta Kerja yang dikeluarkan oleh pemerintah seharusnya dibatalkan. Penerbitan Perppu dinilai tidak memenuhi syarat diterbitkannya sebuah Perppu, yakni adanya hal ihwal kegentingan yang memaksa, kekosongan hukum, dan proses pembuatan tidak bisa dengan proses pembentukan Undang-Undang (UU) seperti biasa.

Gelar Lomba Volley Antar Staf

sebuah

sehingga

dapat menyatukan kita semua dalam pelaksanaan tugas ke depan. "Oleh karena itu mari kita bersama sama mengikuti kegiatan lomba voli dengan semangat dan menjunjung tinggi sportifitas," ujarnya. Letkol Inf M Iqbal meminta agar seluruh personel ikut terlibat baik Perwira, Bintara, Tamtama dan PNS. Pihaknya juga telah menyediakan hadiah untuk para pemenang. "Jadi mari kita ramaikan dan meriahkan perlombaan ini", ungkap Dandim usai pimpin apel pagi.

Pada kesempatan ini Dandim Letkol Iqbal juga meminta seluruh Prajurit dan PNS untuk mengutamakan faktor keamanan selama mengikuti kegiatan lomba. "Semangat memang harus namun ingat faktor usia yang tak muda lagi. Untuk itu laksanakan kegiatan dengan penuh semangat, junjung tinggi sportifitas, ukur kemampuan diri dan utamakan faktor keamanan,"pintanya.

Pantauan hari ini, lomba volley antar staf yang terbagi dalam tiga kali pertandingan diikuti enam tim staf. Lomba pada babak penyisihan dengan sistim gugur ini berlangsung penuh semangat.Tepuk tangan dan teriakan riuh para suporter yang menyemangati para pemain membuat suasana semakin seru. [min.ina]

Anggota Badan Koordinasi Nasional Lembaga Pers Mahasiswa Islam HMI, Syarif Abdurrahman, Kamis (5/1) mengatakan, seharusnya presiden mengeluarkan Perpu Pembatalan UU Cipta Kerja sesaat setelah UU Cipta Kerja disahkan.

"Karena penolakan yang masif dari seluruh elemen masyarakat. Tetapi, saat itu presiden justru meminta masyarakat yang menolak UU Cipta Kerja untuk melakukan 'judicial review' Saat MK (Mahkamah Konstitusi) memutuskan UU Cipta Kerja inkonstitusional," kata Syarif Abdurrahman.

Sedangkan Ketua Sarbumusi Jombang, Lutfi Mulyono, berpendapat apapun alas an dikeluarkannya Perppu

harus ada dasar kegentingan yang mendesak. "Kalau dasar presiden mengeluarkan Perppu hanya karena adanya indikasi resesi dunia tahun 2023, maka semestinya harus ada dasar kajian dan analisa dari pemerintah itu sendiri sebelumnya," ujarnya.

Lebih lanjut Lutfi Mulyono menambahkan, semestinya presiden lebih mematuhi putusan MK sebagai lembaga yudikatif tertinggi dalam tatanan hukum di negara ini

"Bukan malah mengeluarkan Perppu pengganti UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja," ujarnya lagi.

Sementara itu, Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Jombang, Pri Adi mengatakan, pihaknya sebagai aparatur yang bertugas melaksanakan perundangan, berkaitan Perppu Cipta Kerja ini, tidak memiliki kapasitas untuk memberikan tanggapan.

"Yang menanggapi UU tersebut adalah yang merasakan dampak langsung yaitu pekerja/serikat dan pengusaha. Sebagai

Terbitnya Perpu Cipta Kerja Bertentangan dengan Putusan MK Sementara itu, menurut Pakar Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Airlangga (FH Unair), Dr Mohammad Syaiful Aris SH MH LLM menilai Perpu merupakan produk hukum yang dikeluarkan pada saat darurat.

Hal itu sebagaimana diatur dalam Pasal 22 ayat (1) UUD NRI 1945.

Pasal tersebut menyatakan bahwa Perpu dikeluarkan oleh Presiden dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa. Adapun hal ihwal kegentingan yang memaksa tersebut terbagi atas unsur subjektif dan objektif.

"Ada unsur subjektif dalam lahirnya perpu, yaitu subjektivitas presiden terhadap kebutuhan mengeluarkan perpu. Namun, ada unsur objektif yang diatur melalui Putusan MK Nomor 138/PUU-VII/2009," ujar dia. Sedangkan unsur objektif tersebut terdiri dari tiga. Pertama, ada ke-

butuhan mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat berdasarkan Undang-undang. Kemudian, tidak ada Undang-undang atau ada, tetapi tidak lengkap (kekosongan hukum, red). Terakhir, kekosongan hukum tidak dapat diatasi dengan cara membuat undangundang secara prosedur biasa.

Dr Aris berpandangan dari segi kewenangan, tidak ada masalah dalam Perpu Cipta Kerja. Hal itu karena memang presiden memiliki wewenang mengeluarkan perpu. Akan tetapi, tambahnya, perpu pun tidak lepas dari upaya hukum untuk dilakukan pengujian.

"Secara kewenangan, tidak ada masalah (soal Perppu Cipta Kerja, red) karena presiden memang punya kewenangan. Namun, perihal sah tidaknya secara formil dan materiil, alat ukurnya berada pada tahap proses di DPR. Itu karena DPR yang diberi kewenangan untuk menentu-

- 6 Januari

Lamongan, Bhirawa Bupati Lamongan Yuhronur Efendi beserta jajaran Forkopimda menerima kunjungan penilaian dari Tim Risk Assessment di Polres Lamongan, Kamis (5/1).

Kunjungan tersebut untuk persiapan dan memastikan lanjutan kompetisi Liga 2 musim 20222023 dapat berjalan lancar dan aman di Stadion Surajaya Lamongan. Penilaian rencananya akan dilaksanakan selama 2 hari, mulai hari ini (kemarin) hingga Sabtu (5

ko kompetisi,

gan

Menghadapi

Prosesi pelaksanaanya dilakukan dalam tiga lokasi, lokasi pertama diisi dengan gelar secara terbuka, yakni untuk aksi nyata seni P5 dan kreatifitas siswa serta penampilan ekstrakirikuler. Tampilan Pramuka (Regu Gaster) ,Kids' Band dan Al Banjari. Lokasi kedua di ruang kaca diisi dengan Implementasi kurikulum Chaching (pengenalan pengelolaan keuangan). Di mana siswa belajar tentang berwirausaha dan pengelolan tentang keuangan serta pembukaan Sidoklumpuk

Market.

Sedangkan lokasi ketiga di Aula Sekolah diisi dengan pameran hasil karya P5 hasil aksi nyata kurikulum merdeka belajar. Melibatkan siswa kelas 1 yang mengambil tema 'Pola Hidup Berkelanjutan, dan yang kelas 4 bertemakan Keragaman Bhineka Tunggal Ika.

Usai membuka acara, Kepala SDN Sidoklumpu Sidoarjo, Drs. Pujo Waluyo, M.MPd menuturkan tema tersebut diambil dari program kurikulum merdeka belajar, yang terbagi

satu semester.

"Sebab hasil pelaksanaan akan dijadikan dasar untuk mengisi raport P5," katanya pada (5/1) kemarin.

Disamping itu, dilakukan launching 'Baju Guk dan Yuk Gaya, Hidup Berkelanjutan Bhineka Tunggal Ika, Kurikulum Chaching'. Gelar aksi nyata diisi oleh seluruh Pelajar Pancasila SDN Sidoklumpuk, Pameran Budaya, Tari Kreasi Budaya Indonesia, Implementasi Chaching dan Penampilan Ekstrakurikuler.

"Olah karena itu, harapan kami kedepan sesuai dengan program sekolah ,yang menjadikan SDN Sidoklumpuk akan menjadi central atau percontohan bagi lembaga pendidikan lain," harapnya. [ach.ina]

Anggota

SDN Sidoklumpuk Sidoarjo gelar hasil karya program Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5) dalam implementasi Kurikulum Merdeka (IKM). Kegiatan ini mengusung tema 'Gaya Hidup Berkelanjutan Bhineka Tunggal Ika'.

Kodim

Mojokerto, Bhirawa Mengawali Tahun 2023, Kodim 0815/Mojokerto melakukan kegiatan olahraga bersama sebagai wahana hiburan sekaligus refreshing para Prajurit dan PNS Kodim Mojokerto di Makodim 0815, Jalan Majapahit Nomor 01, Kota Mojokerto, Kamis (05/ 01). Dandim 0815/Mojokerto Letkol Inf M. Iqbal Prihanta Yudha, S.E., yang menginisiasi kegiatan tersebut mengatakan, dibutuhkan kekompakan dalam

organisasi

tentunya

ASN (Aparatur Sipil Negara), perannya cuma melaksanakan perundangan yang ada," tukasnya. [rif.ina]

GELANGGANG

Komisaris PT Arema Aremania Bersatu Berprestasi Indonesia (AABBI) Tatang Dwi Arifianto.

Tahun 2023). Dalam penailain tim nantinya memuat 6 aspek, yakni mulai dari infrastruktur, kelengkapan, resi-

sistem manajemen keamanan, keselamatan, hingga informasi.

hal tersebut, manajemen Surajaya Lamon-

telah membentuk tim yang melibatkan Dinas Pemuda dan Olahraga Lamongan, Dinas PUPR, RSUD dr. Soegiri, Dinas Komunikasi dan Informatika Lamongan, dan Polres Lamongan, dan Kodim

0812 Lamongan. Ketua Tim R Kombes Pol Bud gatakan, penye nilaian tersebut d Peraturan Kepolis pol) No 10 tahu Pengamanan P Kompetisi Olahra Pada perpol t at tiga hal pela yakni pemberit a permohonan ban an berdasarkan

Tim Risk Assessment mulai melak

Unair Nilai

Surabaya, Bhirawa Diterbitkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja pada 30 Desember 2022 lalu oleh Presiden Jokowi tentu menjadi kontroversi dikalangan masyarakat. Utamnya pasal yang berkaitan dengan hari libur dan cuti pekerja.

Akademisi Undar Jombang, H Machin

i Langkah Tepat

kan apakah perpu tersebut sudah sesuai dengan UUD NRI 1945 baik secara formil maupun secara materiil. Soal MK sendiri, MK sudah bisa melakukan judicial review terhadap perpu,” papar Dr Aris. Dr Aris juga menyorot persoalan perpu Cipta Kerja dengan Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020. Putusan tersebut merupakan putusan yang menyatakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 inkonstitusional bersyarat. Menurutnya, ada pertentangan yang terjadi antara putusan tersebut dengan Perpu Cipta Kerja. "Perlu ditegaskan bahwa Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020 mencakup dua poin terhadap UU Cipta Kerja, yaitu formil dan materiil. Persoalan formil, telah dijawab oleh legislator melalui revisi terhadap Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Sementara itu, materiil pada aspek meaningful participation. Konsep itu meru-

pakan konsep partisipasi sesungguhnya yang melibatkan pihak terdampak dan pihak yang memiliki perhatian,” papar Dr Aris.

Dalam persoalan materiil itu, Dr Aris merasa terbitnya Perpu Cipta Kerja bertentangan dengan Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020. Ia merasa bahwa mustahil adanya partisipasi masyarakat pada pembentukan perpu. Itu mengingat perpu merupakan produk hukum yang dikeluarkan di situasi darurat.

"Dalam hal ini, Perpu Cipta Kerja berseberangan dengan Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020. Hal itu karena kalau produk hukum berupa perpu, tidak mungkin meaningful participation terwujud. Apabila terjadi situasi yang genting, tidak mungkin aspirasi menjadi penting, saya melihat ada pertentangan di sini. Perpu tidak ideal untuk memberi ruang partisipasi bagi masyarakat,” tegas Dr Aris. [ina]

Penilaian Stadion Surajaya

isk Assessment di Karyono menlenggaraan pedidasarkan pada sian Negara (Pern 2022 Tentang enyelenggaraan aga. ersebut, terdapp oran kegiatan, a huan, izin, dan tuan pengamanlevel kompetisi,

yang dilakukan oleh pelaksana kepada Polri.

"Tim kami ini tidak jauh-jauh dari penilaian resiko dari pada penyelenggaraan kompetisi olahraga, dari tragedi kanjuruan ini dibentuk No 10 tahun 2022, yang langsung jadi dalam satu bulan tentang Pengamanan Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga," ungkap Budi Sedangkan tim Manajemen Stadion Surajara Lamongan Mahfud mengungkapkan, dalam Liga 2, Stadion Surajara Lamongan

menjadi

Persela Lamongan. Kami berharap penilaian tersebut dapat menjadi pembelajaran bagi tim manajemen terkait resiko.

"Kami sudah mempersiapkan aspek-aspek yang menjadi penilaian, Stadion Surajaya menjadi homebase Persela yang bisa di banggakan masyarakat. Kami juga berharap paling tidak ini dapat menjadi pembelajaran bagi kami terkait resiko penilaian," ujarnya. [aha.yit.ina ]

Peringatan Lustrum XII Bawa Spirit Raden Wijaya

pada

Kota Malang, Bhirawa Rapat Terbuka Universitas Brawijaya (UB) peringatan Lutrum XII digelar di Gedung Samatha Krida Kampus setempat Kamis (5/1) kemarin. Forum ini dipimpin langsung oleh Ketua Majelis Wali Amanat (MWA) Prof. Dr. Muhadjir Effendy, M.A.P, karena status UB yang merupakan PTNBH.

"Prof Muhajir hadir bersama kita menyampaikan Green Paradigma and Innovative Action for Sustainable Prosperity,"tutur Ketua Pelaksana Dies Natalis Prof. Dr. Unti Ludigdo. Guru Besar Etika Bisnis dan Pro-

fesi tersebut menambahkan peringatan Lustrum XII UB kali ini agak berbeda dibandingkan tahun-tahun sebelumnya sehingga ada sedikit warna berbeda.

"Contohnya di setting acara ada penampilan animasi perjalanan UB dan kesejarahan Raden Wijaya sebagai pendiri Kerajaan Majapahit. Nama ketenaran raja-raja Majapahit ditampilkan dalam wujud animasi infografis begitu pula perkembangan UB dari tahun ke tahun," katanya.

Dia menambahkan, perbedaan kegiatan kali ini karena ada ikhtiar untuk

menjaga spirit Raden Wijaya yang diwujudkan melalui proses napak tilas dengan membawa pataka bendera UB oleh tim lari lintas generasi dari dosen, tendik, dan alumni dari Pendopo Agung Trowulan Mojokerto ke Kebun Raya Purwodadi dan berakahir di UB.

"Di kebun raya Purwodadi diisi dengan penanaman pohon buah Nusantara (Asoka, Kateng, Dewandaru, Kepel dan Tabebuya Emas) serta pemberian santunan kepada Personel IbuIbu Ojek Online,"pungkasnya.

Sementara itu Rektor UB, Prof. Widodo, menyampaikan harapan besarnya,

"Kita

Membawa kampus ini menjadi lebih unggul, dan berdaya saing ditingkat nasional maupun internasional,"tukasnya.

Selain Prof. Muhadjir ada Muhammad Kholid Mawardi, S.Sos., M.A.B., Ph.D yang menyampaikan orasi ilmiahnya bertema Green Entrepreneurship dalam Perspektif Perguruan Tinggi. [mut.ina]

SMAN 14 Surabaya Bentuk Anggota Komite Masa Tugas 2023-2026

Surabaya, Bhirawa

Peran komite sekolah sangat dibutuhkan bagi satuan pendidikan. Ini tak lepas dari peran komite sebagai pemberi pertimbangan dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan, pendukung baik finansial ataupun pemikiran dan pengontrol.

Mengingat hal itu, Kepala SMAN 14 Surabaya Abdul Razzaq Thahir membentuk kembali 14 anggota komite baru dengan masa tugas 2023-2026, Jumat (5/1).

Dibentuknya kembali komite ini karena banyaknya pengurus komite sebelumnya yang tidak bisa aktif disetiap undangan sekolah. Selain itu, tak sedikit dari anggo-

ta komite sebelumnya yang sudah pindah tempat atau tidak berdomisili di Surabaya.

"Faktor lainnya (kami segera membentuk komite) adalah karena putra-putrinya sudah lulus dari SMAN 14 Surabaya," terangnya, Kamis (5/1). Ada juga, lanjut dia, pengurus komite yang hanya bersedia melakukan tugas 1 tahun. Padahal idealnya masa tugas komite 3 tahun untuk periode 2021-2024.

Tak hanya itu, sebab lainnya juga karena banyaknya pengurus komite yang disibukkan pekerjaan, sehingga tidak ada waktu bila sekolah mengundang. Bahkan ada yang berkirim surat pernyataan untuk mengundurkan diri karena ber-

bagai hal.

Diakui Reza sapaan akrabnya, kekosongan komite sekolah dirasa cukup lama. Karenanya, sejak dikukuhkan menjadi kepala sekolah difinitif, ia segera merapatkan barisan melalui koordinasi dengan para guru, tenaga pendidikan dan utamanya Wali Kelas untuk membentuk Koordinator Kelas (Korlas).

"Masing-masing kelas kita bentuk Korlas. Anggotanya terdiri dari orang tua wali peserta didik yang berjumlah 3 orang. Melalui korlas kami harapkan sekolah bisa membentuk Komite Sekolah," terangnya. Untuk background anggota komite, Reza mengatakan jika beras-

al dari unsur orang tua peserta didik, tokoh masyarakat, dan unsur dewan pendidikan. Utamanya, tegasnya, anggota komite yang memiliki waktu untuk sekolah dan mendukung program sekolah. Juga bisa menjadi mediator bagi sekolah dan orang tua wali peserta didik Reza berharap dibentuknya komite baru masa tugas 2023-2026 ini, bisa membantu orangtua wali peserta didik mengetahui semua program kerja sekolah.

"Semua orang tua wali peserta didik, bisa mendukung programprogram sekolah. Jika tercipta dengam baik tentunya bisa membranding sekolah lebih baik dimata masyarakat," pungkasnya. [ina]

Aplikasi Buatan Tiga Guru Ini Permudah Penerapan Kurikulum Merdeka

Probolinggo,Bhirawa

Peningkatan kualitas pendidikan dapat dilakukan dengan berbagai cara. Di era kemajuan teknologi, hal tersebut dapat dilakukan dengan menggunakan aplikasi khusus. Seperti Smart App Kumer yang diciptakan oleh Asosiasi Profesi dan Keahlian Sejenis (APKS) Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kabupaten Probolinggo.

Smart App Kumer diciptakan oleh tiga guru, yakni Babun guru SDN Ngepung, Sukapura; Fauzan guru di SMKN 1 Gending; dan Gunawan guru SDN Sukomulyo, Kecamatan Pajarakan. Dengan background keilmuan yang berbeda, ketiganya membuat inovasi aplikasi yang saat ini tengah digandrungi oleh pengajar karena mudah diaplikasikan.

Gunawan, Kamis (5/1) menjelaskan, APKS mulanya melakukan pemetaan permasalahan yang ada dilapangan. Terkait dengan penerapan Kuriulum Merdeka. Hal ini dilakukan secara daring maupun luring. Kemudian menemukan menemukan kebutuhan yang harus dilayani. Aplikasi ini dinamakan Smart App Kumer, yang merupakan akronim dari Aplikasi Pintar Kurikulum Merdeka. Aplikasi ini dirancang untuk memudahkan dan membantu guru, sehingga lebih cerdas dalam menyusun dan membuat modul ajar kurikulum merdeka.

"Banyak tenaga pengajar yang kebingungan mengaplikasikan kurikulum merdeka. Karena itulah kami berupaya mencari solusi," katanya. Aplikasi ini dibuat sesederhana mungkin, agar dapat dimanfaatkan oleh semua kalangan guru. Dalam aplikasi ini terdapat bebera-

pa komponen, di antaranya adalah Capaian Pembelajaran, Tujuan Pembelajaran, Alur Tujuan Pembelajaran, Breakdown Alur Tujuan Pembelajaran, dan Modul Ajar.

"Guru yang akan menggunakan, hanya cukup mengklik komponen yang dibutuhkan. Kemudian tersaji apa yang dibutuhkan," bebernya.

Guru SMKN 1 Gending Fauzan menambahkan dalam aspek inovasi, Smart App merupakan aplikasi mudah dan sederhana. Sesuai kemampuan TIK tenaga pendidik. Akan memberikan alur atau mindmap dalam menyusun modul ajar.

Pihaknya pernah melakukan workshop Implementasi Kurikulum Merdeka dengan Smart App Kumer di ruang Madakaripura Kabupaten Probolinggo. Mulanya hanya memiliki target 300 guru yang menggunakan, ternyata di luar dugaan. Aplikasi yang cukup mudah digunakan ini memiliki antusiasme yang cukup tinggi.

Karena itulah setidaknya sebanyak 700 guru telah mengaplikasikannya. Mulai dari guru kelas I dan IV Sekolah Dasar (SD) dan guru kelas VII Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kabupaten Probolinggo.

"Di luar dugaan, pengguna antusiasme guru untuk menggunakan aplikasi ini cukup tinggi. Dari sasaran target yang diinginkan, rupanya lebih dari seratus persen," katanya.

Guru SDN Ngepung, Babun melanjutkan jika sampai saat ini timnya masih terus melakukan evaluasi terhadap aplikasi tersebut. Pasalnya masih banyak hal yang harus disempurnakan. Sehingga aplikasi nantinya bisa digunakan lebih efektif dan maksimal. Dengan demikian guru

tidak lagi mengalami kesulitan dalam menyusun perangkat ajar kurikulum merdeka jenjang SD dan SMP.

"Aplikasi ini sampai sekarang masih kami sempurnakan. Kemudahan menjadi tujuan utama kami. Aplikasi ini gratis untuk guru, semua bisa menggunakannya," tuturnya.

Perkuat IKM untuk Platform Merdeka Mengajar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Probolinggo sendiri terus menggelar rapat koordinasi (rakor) penguatan Implementasi Kurikulum Merdeka (IKM). Kegiatan ini secara luring diikuti 80 satuan pendidikan meliputi TK, SD dan SMP di Kabupaten Probolinggo. Sebagai narasumber berasal dari Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan (BBPMP) Provinsi Jawa Timur.

Selain luring, satuan pendidikan juga ada yang mengikuti secara zoom meeting karena kapasitas un-

tuk kegiatan tersebut tidak bisa memenuhi semua. Mengingat jumlah guru di Kabupaten Probolinggo yang sangat.

Kepala Disdikbud Kabupaten Probolinggo Fathur Rozi, mengatakan kegiatan tersebut digelar terkait dengan Platform Merdeka Mengajar (PMM) bagi sekolah dan guruguru yang siap mengikuti IKM. "Mereka dilatih untuk mengikuti bagaimana cara untuk masuk dalam Platform Merdeka Mengajar (PMM) dengan menggunakan platform akun belajar.id dari masing-masing guru," katanya.

Menurut Rozi, kegiatan ini dimaksudkan agar guru-guru segera mendaftar ke Platform Merdeka Mengajar dengan tujuan guru-guru bisa mendownload semua kegiatan yang terkait dengan bagaimana aktifitas guru. Serta bagaimana cara menjadi komunitas belajar dan bagaimana guru-guru menjadi aktif dalam membelajarkan peserta didik. [wap.ina]

Gedung Sekolah Dua Lantai di Banyuates Ambles Retak

Sampang, Bhirawa

Gedung sekolah Nahdlatul Wathon di Dusun Seddeng, Desa Pelanggaran Barat, Kecamatan Banyuates, Kabupaten Sampang, Madura, ambles dan retak. Akibat intensitas hujan yang tinggi membuat tanah di sekitar lokasi sekolah miring dan membuat gedung sekolah berlantai 2 retak dan miring.

Ambles dan retakan gedung sekolah Nahdlatul Wathon akibat hujan deras selama beberapa hari, itu terjadi mulai hari Minggu sore tanggal 1 Januari 2023, sampai hari Senin bertambah parah, tanah disekitar lokasi sekolah ambles dan terjadi retakan di banyak bagian. Kondisi sekolah pun miring dan tidak bisa di pakai lagi.

"Gedung sekolah berlantai 2 ambles dan retak akibat hujan deras selama 2 hari membuat tanah disekitar miring dan gedung sekolah tersebut tidak bisa di pakai lagi," ucap Roni Salaku, staf Kecamatan Banyuates. Kamis (5/01). Lanjut Roni, ada sekitar 12 loka-

Muspika turun ke lokasi untuk melakukan giat pengamanan dengan memberikan batas bahaya area agar siswa atau warga tidak mendekat ke lokasi.

Kemudian, di hari berikutnya, tim

BPBD turlap ke lokasi lagi dengan Muspika di dampingi oleh Pemdes setempat serta Pengasuh Yayasan tersebut untuk lakukan asesement kerusakan serta dampak akibat ambles nya atau longsoran tanah. Tim mengecek semua kondisi di sekitar lokasi bangunan tuk pastikan keamanan serta saran rekomendasi.

"Karena di sekitar lokasi tanah masih labil dan masih ada pergerakan khwatir jika hujan lagi maka akan ambrol semua bangunan sekolah," imbuh dia.

Karenanya, hasil asesment akan di laporkan kepada Bupati Sampang terkait dampak kerusakan, sekaligus berkordinasi dengan pihak Kemenag Sampang sebagai leading sektor lembaga pendidikan islam.

"Tim BPBD Sampang melakukan assessment kerusakan serta dampak akibat amblesnya atau longsoran tanah dan tim mengecek semua kondisi di sekitar lokasi gedung sekolah tersebut," pungkasnya. [lis.ina]

KONI Pusat Berencana Gelar Peluncuran dan Hitung Mundur PON 2024

Jakarta, Bhirawa

Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Pusat berencana menggelar acara peluncuran dan hitung mundur atau Launching & Countdown Pekan Olahraga Nasional (PON) XXI/ 2024 Aceh-Sumatera Utara (Sumut). Hal itu disampaikan Ketua Umum KONI Pusat Letjen TNI Purn Marciano Norman ketika memimpin rapat pleno pengurus di ruang rapat Lukman Niode, Kantor KONI Pusat Senayan, Jakarta, Kamis.

"Dalam waktu yang tersedia ini, saya menginginkan perencanaan yang jauh lebih baik dari PON sebelumnya. Dengan pengalaman yang saudara-saudari miliki, saya yakin dengan meningkatkan kebersamaan kita, Insya Allah PON XXI/2024 AcehSumut akan dikenang sebagai PON yang berkualitas," kata Marciano dalam situs resmi KONI Pusat. Marciano menjelaskan acara peluncuran dan hitung mundur PON XXI/2024 Aceh-Sumut akan digelar pada 21 Januari di Aceh, tepat satu hari setelah pelantikan Ketum KONI Aceh Abu Razak. Setelah dilakukan di Aceh, acara serupa juga akan digelar di Medan, Sumatera Utara, pada 22 Januari. Tak hanya itu, rapat pleno KONI Pusat 2023 juga membahas soal dukungan persiapan SEA Games Kamboja 2023 pada 5 – 17 Mei 2023, dan Asian Games Hangzhou China pada 23 September – 8 Oktober 2023. [ant.ina]

homebase dari

Tiga Guru pembuat aplikasi kurikulum merdeka.

Permudah Guru Susun dan Buat Modul Ajar

alimun hakim/bhirawa kukan penilaian Stadion Surajaya.

momentum dies ini, dijadikan sarana bersama civitas akademika untuk membawa kampus ini lebih maju.

berharap keluarga besar UB menjadikan momentum ini, untuk maju bersama.

si dan gedung di desain 2 lantai dengan jumlah siswa sekitar lebih dari 100 siswa terpaksa tidak bisa melakukan proses belajar mengajar dengan normal.

Pada Selasa (3/1), tim awal dari

Tim BPBD saat melakukan assessment di sekolah Nahdlatul Wathon bersama Muspika Banyuates.

wiwit agus pribadi/bhirawa

KELANA JATIM

Pasca Banjir, DLH Sampang Angkut Sampah 31 Ton Perhari

Sampang, Bhirawa

Curah hujan yang sangat deras Pada awal tahun 2023, Kabupaten Sampang mengalami bencana banjir yang lumayan besar, hingga paska baanjir DLH Sampang angkut Sampah hingga 31 ton perhari, Kamis (5/1).

Banjir terjadi akibat curah hujan tinggi kurang lebih selama 3 hari di beberapa kecamatan di wilayah utara Kabupaten Sampang seperti kecamatan Robatal, Kedundung, Omben dan kecamatan Karang Penang.

Dari 4 kecamatan tersebut, air hujan mengalir ke sungai kali Kemuning kecamatan Sampang sehingga sungai tidak bisa menampung debit air dan menyebabkan area Sampang Kota atau kecamatan Kota Banjir lumayan besar.

Akibat dari banjir tersebut banyak menyisakan sampah yang menyebabkan di area kota Sampang kotor.

Dinas Lingkungan Hidup (DLH) selaku dinas yang mengurusi hal tersebut mengaku mengangkut sekitar 31 ton sampah perharinya. Hal itu di ungkapkan oleh Ach Faisol Ansori selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sampang saat di temui di kantornya.

Faisol juga menjelaskan jika DLH menerjunkan 6 truk pengangkut sampah dan 2 truk diantaranya memiliki daya angkut yang lebih banyak yakni 2 ton lebih

Namun pihaknya optimis dapat membersihkan sisa-sisa sampah akibat banjir tersebut dalam waktu 1 minggu saja.

“Kalau sebelum banjir biasanya tiap hari kurang lebih 20 ton sampah yang kami angkut mas, nah pasca banjir ini mengalami peningkatan yang signifikan, tapi kami menargetkan dalam 1 minggu sampah akibat banjir ini bisa kami selesaikan,” pungkas Faisol (lis.gat)

JSC Dinsos Jatim Jangkau Lansia Sebatang Kara

Pemprov, Bhirawa

Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim) melalui tim Jatim Social Care (JSC) Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Sosial Tresna Werdha (UPT PSTW) Jombang asrama Pare Dinas Sosial Provinsi Jawa Timsur (Dinsos Prov Jatim) bersinergi dengan Dinsos Kota Kediri melakukan penjangkauan lansia.

Selain tim JSC UPT PSTW Jombang dan Dinsos Kota Kediri, turut hadir Tim Reaksi Cepat (TRC) Kelurahan Mrican, Perangkat Kelurahan Mrican, serta Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat (Kasi Kesra) Mrican.

Sebelumnya, JSC UPT PSTW Jombang menerima informasi terkait adanya lanjut usia sebatang kara dari Dinsos Kota Kediri. UPT PSTW Jombang melalui pekerja sosial pun bergerak cepat dan berkoordinasi bersama tim seleksi yang terdiri dari pekerja sosial, perawat, dan staf bimbingan sosial.

Setelah adanya kesepakatan hari dan tanggal kunjungan, tim JSC memverifikasi data ke aparatur kelurahan berkenaan tentang data diri, latar belakang, serta kelengkapan administrasi lainnya. Setelah dirasa lengkap, maka tim JSC melakukan kunjungan langsung dan bertemu calon penerima manfaat (PM).

Dalam kesempatan ini pekerja sosial dan staf bimbingan sosial menggali latar belakang dan kondisi lansia bernama Sapardi ini. Setelah penggalian data, yang kemudian dilanjutkan pemeriksaan kesehatan, didapatkan data bahwa calon PM merupakan lansia tunggal yang hidup sebatang kara di rumah miliknya sendiri. Kondisi fisiknya cukup baik, namun ada penurunan pada indera pendengarannya.

Kepala Dinsos Prov Jatim, Dr Alwi MHum melalui Kepala UPT PSTW Jombang Dra Sri Retno Hartiwi MSi menyampaikan banyak terima kasih terhadap tim JSC yang proaktif terhadap laporan lansia sebatang kara.

“Cepat beri penanganan kepada calon PM, karena dikhawatirkan dengan usia yang sudah lanjut dan keterbatasannya, calon PM mengalami suatu permasalahan,” pungkasnya.

Sebagaimana diketahui, keberadaan JSC memang diharapkan lebih cepat dalam penanganan permasalahan kesejahteraan sosial. Apalagi kini JSC juga telah diberikan sepeda motor agar lebih cepat lagi dalam penjangkauan ke masyarakat. [ rac.gat]

Wabup Gresik Apresiasi Dua Siswi Peraih Penghargaan Jambore Pelajar

Gresik, Bhirawa Wakil Bupati (Wabup) Gresik, Aminatun Habibah mengapresiasi prestasi dua siswi asal Bawean, Gresik yang mendapatkan penghargaan sebagai Pelajar Terpercaya Diri dalam Jambore Pelajar Teladan Bangsa IX 2022 di Jakarta. Untuk itu, Wabug Gresik mengundang mereka berdua ke kantornya, Kamis (5/1). Dua siswi itu adalah, Dwi Kurniawati (17) dan Eka Laila Wahyuni (17) yang merupakan siswi Madrasah Aliyah (MA) Umar Mas’ud, Kecamatan Sangkapura, Bawean. Sebelumnya mereka berdua telah mengikuti Jambore selama empat hari, pada 27 - 30 Desember 2022. Bertemakan "Pelajar dan Peran Aktif Pencegahan Kekerasan di Era Digital", agenda ini diikuti 100 peserta dari 59 kota/kabupaten se Indonesia.

Atas prestasi yang ditorehkan, Bu Min sapaan akrab wabup memberikan apresiasi berupa uang pembinaan yang diberikan secara langsung. Bu Min juga mengharapkan, agar mereka berdua menjadi contoh untuk para pelajar di Gresik. Terutama dalam bidang pengembangan diri sehingga dapat berprestasi dan bermanfaat bagi masyarakat.

"Mudah-mudahan akan banyak pelajar yang berprestasi seperti kedua adik-adik ini. Tidak hanya di bidang ini (pencegahan kekerasan era digital), tapi juga di bidang yang lain. Yang penting kita memiliki keinginan untuk maju dan berkembang untuk berprestasi kedepannya." ujar Bu Min.(eri.bed)

Internet Gratis di Kota Pasuruan Upaya Dorong Masyarakat Makin Produktif

Tahun Ini Ada Penambahan Ratusan Jaringan Internet Gratis

Pasuruan, Bhirawa Tak hanya di ruang-ruang publik seperti taman dan ruang terbuka hijau, namun upaya Pemkot Pasuruan menambah fasilitas jaringan internet gratis terus diperluas.

Terbaru, untuk tahun ini menambah internet di 154 RW. Internet gratis selain untuk peningkatan pelayanan, juga supaya masyarakat bisa lebih produktif.

Wali Kota Pasuruan, H Saifullah Yusuf menyampaikan penyediaan internet gratis adalah sebuah upaya meningkatkan pelayanan pada

masyarakat. Tujuannya supaya masyarakat bisa semakin produktif.

“Kami berharap supaya masyarakat menggunakan internet dengan baik. Tentu, dengan internet, masyararakat bisa lebih produktif. Misalnya, bagi pedagang bisa jualan online. Yang selama ini sudah online bisa terbantu paket data, sehingga meningkatkan

omzetnya. Bagi, para pelajar juga bisa memanfaatkan untuk belajar," ujar Gus Ipul sapaan akrabnya, Kamis (5/1).

Sebelumnya Pemkot Pasuruan sudah membangun jaringan di 70 RW di tahun 2022. Tahun 2023, menambah jaringan di 154 titik RW. Terkait penempatannya, akan dirundingkan dengan masyarakat Kota Pasuruan.

“Tentu, kami libatkan masyarakat sekitar untuk penempatan titik-titiknya. Dan sesuai dengan usulan lurah dan masyarakat," tambah Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Pasuruan, Imam Subekti. [Hil.gat]

Bupati dan Wakil Bupati Pamekasan Pastikan UHC Terlaksana di RSUD Waru

Pemkab Pamekasan, Bhirawa Bupati Pamekasan, Baddrut Tamam, dan Wakil Bupati , RB Fattah Jasin mengunjungi Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Waru , Kamis (5/1) untuk memastikan penerapan universal health coverge (UHC) terlaksana pada tanggal 7 januari 2023.

Kunjungan tampuk kekuasaan di bumi Gerbang Salam yang Kadinkes Pamekasan, dr. Saifuddin, Kabid IKP Diskominfo Pamekasan, Arief Rachmansyah, Kabag Prokopim, Nur Arifin, Kabid Pelayanan Kesehatan Dinkes, Amir Chamdani, dan Camat Waru, ingin mendapatkan cerita soal pemutusan kontrak RSUD Waru sebagai mitra Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan (BPJS).

"Tugas direktur dan kita semua, kita tiga hari lagi sudah UHC. Saya ingin mendengar dari pak direktur bagaimana persiapan UHC ini. Misalnya orang datang alurnya bagaimana, tim teknis

itu bagaimana, karena nanti kalau tidak diatur secara detail, pas saling lempar," kata Bupati Baddrut Tamam.

Dia menegaskan, pihaknya kaget mendapat kabar adanya pemutusan kemitraan oleh BPJS terhadap RSUD Waru, sebab dalam waktu dekat Pamekasan akan menerapkan UHC, dimana masyarakat tidak harus membayar biaya pengobatan ketika datang ke fasilitas kesehatan, hanya cukup dengan menunjukkan kartu tanda penduduk (KTP).

"BPJS itu mitra kerja pemerintah, seperti besanan. Kita mau bekerja luar bisa, memastikan UHC clear, pastikan UHC ini jangan sampai ada orang yang tidak terlayani. Kita juga harus memastikan di rumah sakit ini berjalan maksimal dan ideal," tegasnya.

Bupati menyampaikan, soliditas dalam sebuah instansi itu menjadi harga mati lantaran kebaikan yang tidak terorganisasi dengan baik akan dikalahkan oleh kejahatan yang ter-

organisasi. Sehingga, RSUD sebagai instansi pelayanan kesehatan harus bekerja maksimal dalam semua hal, termasuk penerapan UHC tersebut.

Pihaknya telah berkomitmen memberikan pelayanan kesehatan maksimal kepada masyarakat melalui program UHC dengan anggaran mencapai Rp 77 miliar yang diberikan kepada BPJS.

"Artinya, kalau kita tarik uang itu, BPJS kan nolah-noleh juga. Makanya, pastikan di sini ICU-nya beres, dokter spesialis beres. Bismillah kita RSUD Waru ini maju, berkembang, dan menjadi rumah sakit yang luar biasa," ungkapnya.

Direktur RSUD Waru Pamekasan, dr. Nanang Suyanto mengungkapkan, BPJS beralasan instansinya tidak memenuhi standart untuk bekerja sama lantaran ketersediaan dokter spesialis anak dan tidak memenuhinya syarat ICU yang ada. Pihaknya akan berusaha untuk memenuhi dua

kriteria tersebut agar kembali bisa menjadi mitra BPJS.

"Alhamdulillah untuk ICU kita sudah bisa menyediakan sesuai permintaan, termasuk memenuhi kebutuhan dokter spesialis anak. Kami laporkan kepada BPJS untuk dilakukan verifikasi ulang agar kami bisa bekerja sama, dan bisa melayani masyarakat dengan baik," tandasnya. Bupati menegaskan, RSUD Waru harus bisa merealisasikan program UHC demi pelayanan kesehatan yang maksimal kepada masyarakat. Tentu dengan beberapa langkah strategis yang harus segera dilakukan oleh semua elemen RSUD Waru.

"Pak direktur dan semua pegawai di sini mempersiapkan hal teknis dalam realisasi UHC ini, urusan BPJS urusan saya," tegas mas Tamam, panggilan akrab Bupati Pamekasan, dihadapan direktur dan pegawai RSUD Waru, terletak sekitar 20an Km utara kota Pamekasan. [Din.gat]

Jaga Eksistensi Petani, DPRD Kota Batu Desak Perbaikan Jembatan Wukir

Kota Batu,Bhirawa

Tak ingin aktivitas para petani di Kelurahan Temas terganggu akibat tak bisa mendistribusikan pupuk ke lokasi pertanian lantaran rusaknya jembatan Wukir, DPRD Kota Batu mendesak kepada Pemkot segera memperbaiki jembatan penghubung kampung Temas Krajan dengan pusat kota itu.

Wakil Ketua DPRD Kota Batu, Nurrochman mengatakan bahwa langkah cepat harus segera dilakukan supaya aktivitas pengguna jalan jalan raya Wukir tidak terganggu.

“Terutama angkutan distribusi produksi pertanian termasuk suplay pupuk kepada petani bisa tetap berlangsung dengan baik dan aman,”

ujar Nurrochman, Kamis (5/1). Untuk merealisasikan hal itu, pihaknya merekomendasikan leading sektor di Pemkot Batu agar turun ke lokasi keberadaan jembatan Wukir yang rusak. Hal ini untuk segera mengidentifikasi kondisi jembatan yang ada.

Pasca identifikasi, diharapkan pemkot bisa segera mengambil langkah kongkrit terkait dalam upaya normalisasi jembatan dan jalan yang ada. “Kalau kerusakan jembatan itu dampak adanya arus deras sungai, maka BPBD bisa segera menginisiasi dan merekomendasikan ke dinas teknis terkait upaya normalisasinya,” tambah politisi PKB ini. Dampak kerusakan jembatan ini

juga dirasakan warga Pondok Pesantren Darus Sa’adah yang berada tak jauh dari jembatan Wukir. Karena itu desakan untuk segera memperbaiki jembatan ini juga muncul dari pondok pesantren ini.

Pengasuh Pondok Pesantren Darus Sa’adah, KH Munir Fatkhulloh berharap agar pemkot segera memperhatikan perbaikan infra struktur jalan dan jembatan di Wukir. Karena ia juga mengaku prihatin kepada ‘orang kecil’ yang menjadi petani di mana mereka kesulitan dalam distribusi hasil pertaniannya.

“Kasihan para petani, biasanya mereka mengangkut hasil pertaniannya menggunakan mobil, tapi kini harus menggunakan sepeda motor.

Jelas petani jadi lebih sulit melakukannya,” ungkap Munir.

Sebelumnya, hujan terus- menerus yang terjadi dua menjelang tahun baru nampaknya telah membuat plengsengan penahan jembatan Wukir di Kelurahan Temas Kota Batu menjadi keropos. Rabu (4/1) plengsengan tersebut akhirnya ambrol akibat derasnya arus sungai.

Selain plengsengan yang ambrol, badan jembatan yang ada di atasnya kini retak. Akhirnya warga memutuskan untuk menutup akses jembatan bagi Kendaraan roda 4. Harapannya, kerusakan tidak bertambah parah dan warga tetap bisa mengakses lahan pertanianya dengan mengendarai sepeda motor.(nas.gat)

Restoran Cepat Saji Ternama Gerakkan Perekonomian Plaza Lamongan

Lamongan, bhirawa

Menjadi pusat belanja modern di Lamongan, berbagai upaya terus dilakukan pemerintah untuk meramaikan Lamongan Plaza dengan menarik tenant-tenant ternama.

Setelah sebelumnya Lamongan Plaza diisi ritel ternama seperti Informa Elektronik, Selma Furniture, MR. DIY hingga Chattime, kali ini, Lamongan Plaza semakin ramai dengan hadirnya tenant baru yakni restoran cepat saji Richeese Factory.

Dengan kehadiran outlet Richeese Factory ke 206 di Indonesia ini, Bupati Lamongan Yuhronur Efen-

di berharap Lamongan Plaza semakin ramai dan menggerakkan perekonomian.

"Ini sebagai upaya kami untuk meramaikan Lamongan Plaza sebagai pusat ekonomi modern. Untuk itu, kita terus mengupayakan dan menghidupkan dengan cara menarik tenant-tenant besar seperti richeese factory ini," ucap Pak Yes, Kamis (5/1).

Ke depan, lanjut Pak Yes, PD Pasar akan terus mengupayakan adanya ritel/tenant baru yang buka di Lamongan Plaza.

"Rencana-rencana itu tetap ada. Semoga ke depan kami terus bisa menarik tenant-tenant besar lain untuk meramaikan Lamongan Plaza, termasuk adanya hall yang tujuannya untuk pertemuan-pertemuan dan lainnya," imbuh Pak Yes.

Tak hanya sebagai pusat perbelanjaan modern, dengan hadirnya ritel maupun tenant ternama di plaza Lamongan, masyarakat tidak perlu jauh-jauh pergi ke kota sebelah untuk sekedar jalan-jalan dan

berekreasi bersama keluarga.

Diterangkan area manager Richeese Factory Jatim 2 Erni Wulandari, Richeese Factory merupakan sebuah jaringan rumah makan siap saji asal Indonesia dengan menu utama ayam goreng dan keju. Untuk itu dengan hadirnya outlet di Kabupaten Lamongan dapat menjangkau masyarakat di seluruh Indonesia.

"Ini adalah outlet ke 206 dan baru saja diresmikan oleh Pak Bupati, Terima kasih kami sampaikan semoga kehadiran Richeese Factory dapat melengkapi kuliner di Kabupaten Lamongan," tuturnya. [ aha.yit. gat]

Bupati Pamekasan, Baddrut Tamam dan Wabup Pamekasan, RB Fattah Jasin saat meninjau RSUD Waru, didampingi direktur dr Nanang Suyanto.

alimun hakim/ bhirawa

Berbagai upaya terus dilakukan pemerintah untuk meramaikan Lamongan Plaza dengan menarik tenant-tenant ternama.

Saifullah Yusuf Wali Kota Pasuruan

Sekdaprov Jatim Meninjau Proses Teknologi Modifikasi Cuaca

“Kegiatan TMC ini dilakukan dengan cara menyemai garam di sekumpulan awan dengan menggunakan pesawat TNI-AU, NC 212 Seri 200 A-2103,” kata Sekdaprov Jatim, Adhy Karyono. Pihaknya mengaku memonitor langsung proses penyemaian melalui pesawat A-2103. Dimana sasarannya adalah di wilayah Jatim sisi utara, seperti Bojonegoro, Tuban, Lamongan hingga wilayah Madura.

KELANA JATIM

Pangkoarmada II Apresiasi HUT ke-60 Kowal

Surabaya, Bhirawa Pangkoarmada II, Laksda TNI T.S.N.B Hutabarat menghadiri HUT Ke-60 Korps Wanita Angkatan Laut (Kowal) Koarmada II, Kamis (5/1). Bertempat di Gedung Moelyadi, Kodiklatal, Pangkoarmada II mengikuti vicon dengan Kasal, Laksamana TNI Muhammad Ali.

Vicon juga diikuti oleh seluruh Kowal Wilayah Timur. Melalui amanatnya, Kasal menyampaikan bahwa dengan tema “Profesionalisme Dalam Mengabdi, Siap Mendukung Indonesia Pulih Lebih Cepat, Bangkit Lebih Kuat”.

“Diusia ke 60 ini, kami berharap Kowal mampu membangun kapasitas dan kapabilitas guna meningkatkan eksistensi dalam perjuangan membangun kejayaan TNI Angkatan Laut,” kata Kasal, Laksamana TNI Muhammad Ali.

Usai vicon, peringatan HUT ke-60 Kowal dilanjutkan dengan melaksanakan tasyakuran yang dibuka dengan tarian sparkling. Kemudian dilanjutkan dengan pembacaan doa, pemotongan tumpeng, tayangan filler ucapan HUT Ke-60 Kowal, penampilan Band Dara Laut, dan penyerahan hadiah lomba.

Dalam kesempatan tersebut, Pangkoarmada II berkesempatan untuk menyerahkan hadiah dan piala kepada Kowal yang telah berhasil meraih juara di berbagai perlombaan pada rangkaian HUT ke-60 Kowal.

“Selamat bagi Kowal yang berhasil memenangkan lomba. Semoga peran serta Kowal dapat terus memajukan TNI Angkatan Laut,” pungkasnya. [bed]

“Sesuai dengan surat pengajuan Pemprov Jatim ke BNPB, kegiatan TMC akan dilakukan secara terus menerus untuk mengurangi curah hujan tinggi yang berpotensi mengakibatkan bencana hidrometeorologi,” ungkapnya.

Ditambahkannya, pengajuan TMC ini disampaikan Pemprov Jatim melalui surat dengan nomor 360/ 2861/208.3/2022 tertanggal 30

Desember 2022 yang ditandatangani Sekdaprov Jatim Adhy Karyono. Bahkan, pengajuan TMC ini pun langsung direspon cepat oleh BNPB, mengingat Jawa Timur saat ini juga telah menetapkan wilayahnya sebagai Status Siaga Darurat Bencana Hidrometeorologi, melalui Surat Keputusan Gubernur Jatim nomor 188/770/KPTS/013/2022.

“Kami menyampaikan terima kasih atas kegiatan modifikasi cuaca yang dilakukan Tim TMC Pusat. Kami minta, ini bisa dilakukan selama 160 hari, tentu dengan pertimbangan perkiraan cuaca dari Tim BMKG. Kita akan support penuh untuk kegiatan ini,” pungkasnya.

Diketahui, dalam kegiatan ini dihadiri juga oleh Kepala Bakorwil Malang, Budi Santosa dan Tim TMC yang terdiri dari perwakilan BNPB, BMKG, BRIN dan TNI AU. Yakni, Direktur Dukungan Sumber Daya Darurat BNPB, Rustian; Perekayasa Madya Lab. TMC BRIN, Jon Arifian; Kepala Pusat Meteorologi Publik BMKG Jakarta, Fachri Radjab. Kemudian Danlanud Abdul Rachman Saleh Malang, Marsekal Pertama TNI Zulfahmi S.Sos. dan Korlap Posko TMC Malang, Tukiyat. Hadir pula, dari BPBD Jatim, Bapak Kabid KL Drs Sriyono MM dan Sub Koordinator Sub Substansi Logistik Bapak Bige Agus Wahjuono SE. [bed]

Aktivis SBMI Persoalkan Pelantikan PPK di Wilayah Jombang

Jombang, Bhirawa Aktivis Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI), Fathullah mempersoalkan pelantikan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) yang digelar oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jombang pada Rabu (4/1). Hal ini karena pengaduan yang dilayangkan oleh Fathullah belum dijawab oleh penyelenggara Pemilu di Kabupaten Jombang.

Fathulloh menjelaskan, saat pengumuman calon PPK, pihaknya membuat laporan pengaduan masyarakat ke KPU Jombang terkait salah satu calon PPK Kecamatan Diwek, Jombang yang memiliki rekam jejak buruk.

Pengaduan masyarakat yang dibuat Fathulloh mendapat respon dari KPU Jombang dengan undangan untuk klarifikasi pengaduan di Kantor KPU Jombang pada 28 Desember 2022. Fathullah dan terlapor hadir dalam acara itu. Dia sudah menjelaskan substansi pengaduan dan meminta KPU Jombang membatalkan pelantikan oknum asal Kecamatan Diwek itu.

“Namun sayang, pada Rabu (04/01), KPU Jombang tetap mengambil sumpah jabatan yang bersangkutan,” kata Fathullah, Kamis (05/01).

“Saya juga belum mendapatkan jawaban secara tertulis,” imbuh Fathullah yang merupakan warga Dusun Tebuireng, Desa Cukir, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang tersebut.

Fathullah merasa kecewa dan menilai bahwa pengaduan masyarakat belum benar-benar menjadi pertimbangan KPU Jombang untuk memilih PPK Pemilu 2024 yang kompeten dan bebas dari rekam jejak buruk di masa lalu.

“Padahal banyak SDM yang lebih bagus. Saya curiga banyak calon PPK ‘titipan’ yang dilantik kemarin,” ucapnya. [rif.bed]

Pangdam V/Brawijaya Bertekat Bantu Pemda Majukan Jatim

Kota Malang, Bhirawa Pangdam V/Brawijaya, Mayjen TNI Farid Makruf melakukan kunjungan kerja di wilayah Malang.

Kunjungan ini dikemas dalam kegiatan Olahraga Bersama,di Lapangan Brawijaya (Rampal), Kamis (5/1).

Kepada 1000 prajurit Pangdam V/ Brawijaya menyampaikan, sebagai putra daerah yang kembali ke daerahnya, Pangdam bertekad untuk membantu pemerintah daerah untuk memajukan pembangunan Jawa Timur.

“Sebagai putra daerah asli Jawa Timur sebuah keuntungan karena bagi saya memulai tugas tidak harus dari nol. Saya sudah paham karakter orang Jawa Timur karena saya sendi-

ri orang Jawa Timur. Tekad saya hanya satu yakni membantu pmerintah daerah untuk memajukan pembangunan Jawa Timur,” ujarnya.

Karena itu Pangdam memerintahkan seluruh prajuritnya untuk selalu menjadi solusi dari setiap permasalahan yang dihadapi masyarakat. Ity sesuai dengan visi misi Panglima TNI dan Kasad bahwa dimanapun prajurit TNI hadir, di situ dia harus mampu mengatasi kesulitan yang dialami oleh rakyat.

“Melalui program unggulan Kasad yakni program Ketahanan Pangan, Memerangi Stunting, TNI AD Manunggal Air dan Babinsa Masuk Dapur. Itu yang bisa kita lakukan untuk mem-

bantu memajukan masyarakat Jawa Timur,” tandas Pangdam.

Selain itu, Panglima Kodam V/ Brawijaya Mayjen TNI Farid Makruf juga berkunjung ke wilayah Korem 083 Baladhika Jaya (Bdj) Malang, pada Kamis (5/1). Dalam kunjungan Pangdam itu, langsung didampingi Komandan Korem 083/ Bdj Kolonel (Inf) M Imam Gogor Agnie Aditya.

Panglima Kodam V/Brawijaya dalam arahannya kepada prajuritnya menyampaikan, bahwa beberapa kebijakan yang diantaranya adalah peningkatan kesejahteraan, profesionalisme dan moril prajurit dalam melaksanakan semua tugas dan kegiatan,

untuk mendukung tugas pokok.

Ditegaskan, Visi dan Misi sebagai Pangdam V/Brawijaya yaitu keberadaan prajurit Bhirawa Anoraga yang gagah perkasa, namun rendah hati kehadirannya harus bisa memberikan solusi untuk membantu kesulitan bagi masyarakat.

“Saya ingin prajurit Kodam V/ Brawijaya selalu mengisi ilmu pengetahuan, jaga sinergitas dengan pihak-pihak terkait. Karena kita tidak bisa melaksanakan tugas tanpa dukungan pihak lain. Dan saya juga meminta agar seluruh prajurit Kodam V/ Brawijaya memperhatikan keluarga dan pendidikan anak-anaknya,” tuturnya. [mut,cyn,bed]

Babinsa Koramil Dawarblandong Bekali Anggota Linmas Peningkatan Keamanan

Peltu Matorin

Bripka Heru memberikan pembekalan materi yang bertajuk Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan kepada puluhan anggota Linmas di Pendopo Balai Desa Sumberweluh, Kecamatan Dawarblandong, Kabupaten Mojokerto

Mojokerto, Kamis (5/1).

Dalam kata pembukanya Kades Sumberwuluh H. Kunardi, S.Sos, menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak atas partisipasi dalam kegiatan desa. Kegiatan ini seharusnya dilaksanakan tahun 2022 karena kesibukan, sehingga kegiatan ini baru bisa dilaksanakan.

Kades mengharapkan anggota Linmas Desa Sumberweluh dapat melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sebagai pelindung, dan pengayom masyarakat sehingga mampu mewujudkan desa yang nyaman, tentram, tertib dan aman. Terlebih menjelang Pemilu mendatang, harus tercipta situasi desa yang kondusif dan aman.

Sementara itu Babinsa Sumberwuluh Peltu Matorin menggarisbawahi tentang keberadaan Linmas yang memili-

ki peran penting sebagai mitra TNI dan Polri dalam setiap pengamanan. Oleh karena itu diharapkan Linmas dapat menjadi pelopor terciptanya keamanan, ketentraman, ketertiban dimasyarakat serta mengaktifkan kembali dan meningkatkan Siskamling dilingkungan desa masing-masing.

“Saya mengingatkan rekan-rekan Linmas yang ada di desa ini, untuk menjaga kepercayaan yang telah diberikan. Jalankan amanat ini dengan sebaik-baiknya dalam mewujudkan Kamtibmas yang aman dan kondusif,”, ucap Babinsa.

“Kegiatan ini bertujuan untuk menambah kualitas dan tentunya meningkatkan kapasitas serta skil dalam menjalankan tugas sehari-hari guna mewujudkan fungsinya sebagai Anggota Linmas yang lebih profesional”, pungkasnya. [min,bed]

Sambut Kedatangan Tiga Personel Usai Tugas di Afrika Tengah Kapolda Jatim Apresiasi Personel dalam Misi Perdamaian PBB

Tiga personel Polda Jatim telah kembali ke tanah air setelah merampungkan tugas misi perdamaian PBB di Afrika Tengah, Kamis (5/ 1). Ketiga personel Polda Jatim ini adalah Iptu Rochmat, Bripka Danar dan Briptu Clara.

Iptu Rochmat berdinas sebagai Kanit Reskrim Polsek Kare Polres Madiun ini adalah satu satunya perwakilan Perwira dari Polda Jatim. Sedangkan Bripka Danar dan Briptu Clara berdinas di Polresta Malang Kota yang juga mendapat penghargaan dari Kapolresta Malang Kota, Kombes Pol Budi Hermanto atas dedikasinya dalam melaksanakan tugas misi perdamaian di PBB sejak

tahun 2021.

Kedatangan tiga prajurit Bhayangkara Polda Jatim ini disambut hangat oleh Kapolda Jatim, Irjen Pol Toni Harmanto didampingi oleh Karo SDM Polda Jatim, Kombes Pol Harry Kurniawan. Turut mendampingi juga Kabid Humas Polda Jatim, Kombes Pol Dirmanto di ruang kerja Kapolda Jatim. “Selamat datang kembali di Pol-

da Jatim setelah melaksanakan tugas pada misi PBB di Afrika Tengah. Selanjutnya laksanakan kembali tugas Kepolisian di Satker masing-masing dengan penuh tanggung jawab,” pesan Kapolda Jatim.

Tugas FPU 3 di Afrika Tengah, sambung Kapolda Jatim, merupakan representasi Kepolisian Negara Republik Indonesia, khususnya Polda Jatim dalam melaksanakan tugas. Apalagi tugas ini merupakan tugas yang penting, yakni mengemban misi perdamaian dunia yang dinaungi atau dibawahi langsung oleh PBB.

“Tugas misi perdamaian ini bukanlah tugas biasa, namun tugas

yang bisa membawa kebanggaan nama baik bagi Polri dan Polda Jatim khususnya,” ungkapnya.

Kapolda Jatim juga meminta kepda Karo SDM agar memberikan perhatian khusus terkait pembinaan karier kepada anggota Polda Jatim. Khususnya pada personel yang sudah melaksanakan tugas pada misi PBB di Afrika Tengah ini.

“Apapun tugas yang diemban, harus dilaksanakan dengan baik dan dengan semaksimal mungkin. Sehingga ketika kembali lagi di negara atau satuan termpat bertugas, maka satuan tempatnya bertugas turut mendapat nama harum,” pungkasnya. [bed]

BPBD Jatim, Bhirawa Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Jatim, Adhy Karyono bersama Kalaksa BPBD Jatim, Gatot Soebroto meninjau langsung kegiatan Teknologi Modifikasi Cuaca (TMC) di area Apron Skadron Udara 4, Lanud Abdul Rachman Saleh, Malang, Kamis (5/1).

Kapolda Jatim, Irjen Pol Toni Harmanto

mengapresiasi

tiga personel jajaran yang telah menuntaskan misi perdaiaman PBB, Kamis (5/1).

Sekdaprov Jatim didampingi Kalaksa BPBD Jatim meninjau langsung kegiatan TMC, Kamis (5/1).

Pangdam V Brawijaya saat memeberikan pengarahan kepada prajurit di Lapangan Brawijaya Kamis 5/1 kemarin.

Mojokerto,Bhirawa Babinsa Koramil 0815/08 Dawarblandong, Peltu Matorin bersamasama dengan Bhabinkamtibmas Bripka Heru memberikan pembekalan

materi yang bertajuk Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan kepada puluhan anggota Linmas di Pendopo Balai Desa Sumberweluh, Kecamatan Dawarblandong, Kabupaten

Pangkoarmada II, Laksda TNI T.S.N.B Hutabarat memberikan hadiah kepada Kowal Koarmada II, Kamis (5/1).

Sertifikasi Halal Mampu Perluas Akses Pasar Produk IKM Malang

Malang Raya,Bhirawa

Sertifikasi halal dinilai mampu mendorong perluasan akses pasar hingga ke tingkat global untuk produk-produk yang dihasilkan oleh Industri Kecil Menengah (IKM) di wilayah Kabupaten Malang, Jawa Timur.

Bupati Malang M Sanusi di Kabupaten Malang, Kamis mengatakan bahwa sertifikasi halal tersebut dinilai sangat penting untuk pengembangan bisnis dan usaha produk makanan dan minuman yang dihasilkan oleh IKM Kabupaten Malang.

"Dari sisi produsen, sertifikasi halal ini akan membuka kesempatan pada produk-produk IKM untuk meraih konsumen di lingkup pasar global," katanya.

BURSA EKONOMI

Menteri ATR Hadi Tjahjanto Tinjau

Tiga Lokasi Lahan Sengketa di Surabaya Surabaya,Bhirawa

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Hadi Tjahjanto meninjau tiga lokasi yang menjadi sengketa atau bermasalah di Kota Surabaya, Jawa Timur, Kamis. Hadi Tjahjanto yang didampingi oleh Wamen ATR Raja Juli Antoni meninjau lokasi yang menjadi sengketa antara warga dengan PT KAI, lokasi berstatus sertifikat hijau atau "Surat Ijo" dan lokasi sengketa warga dengan PT Pelindo III. Di lokasi pertama di Waringin Kelurahan Sawunggaling, Kecamatan Wonokromo, Kota Surabaya, Hadi Tjahjanto menyempatkan berbincang dengan warga setempat.

Hadi mengatakan, pihaknya akan berdiskusi dengan PT KAI untuk mencari solusi yang terbaik bagi masyarakat agar memiliki kepastian hukum dengan tinggal di wilayah itu.

"Akan kita tawarkan solusi-solusi apa saja. Kalau kita melihat secara fisik, semuanya sudah padat penduduk, gang nya sempit semua. Rumahnya juga sempit 20 meter, ada yang luasnya 3x3 meter," tuturnya.

Mantan Panglima TNI itu meminta agar masyarakat berdoa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa agar persoalan itu bisa diselesaikan.

"Ini butuh waktu. Yang penting menteri sudah tahu permasalahannya di sini, sehingga kalau Pak Presiden menanyakan, saya bisa melaporkan kondisi di lapangan. Kita akan lihat semuanya. Berdoa terus ya agar ada solusi dan petunjuk dari yang kuasa," ujarnya.

Di lokasi kedua, Hadi Tjahjanto meninjau lokasi warga yang menempati lahan berstatus Surat Ijo. Di lokasi ini, Hadi tak berlama-lama dan langsung meninjau pemukiman warga Tanjung Perak yang bersengketa dengan PT Pelindo III.[ant.bb]

Pemkab Banyuwangi Canangkan SPBE di Level Desa

Banyuwangi,Bhirawa

Pemerintah Kabupaten Banyuwangi mencanangkan penerapan sistem pemerintah berbasis elektronik (SPBE) di level pemerintahan desa dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan.

SPBE memberikan layanan kepada instansi pemerintah, aparatur sipil negara, pelaku bisnis, masyarakat, dan pihak-pihak lainnya dengan memanfaatkan teknologi informasi. Presiden Joko Widodo telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 132/ 2022 tentang Arsitektur SPBE pada 20 Desember 2022.

"SPBE desa ini akan memperkuat transformasi digital Smart Kampung yang telah kami terapkan sejak 2016. Digitalisasi pelayanan publik yang telah dilakukan 189 Smart Kampung di Banyuwangi akan lebih tertata dengan baik," ujar Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani saat pencanangan SPBE Desa di Banyuwangi, Kamis.

Dalam pencanangan SPBE desa itu, juga dihadiri Direktur Evaluasi Perkembangan Desa pada Kementerian Dalam Negeri, Mohammad Noval, Staf Ahli Bidang Budaya Kerja, Abdul Hakim, dan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Pemprov Jatim, Ir. Budi Sarwoto.[ant.bb]

Sanusi menjelaskan sertifikasi halal dari sisi konsumen dinilai mampu memberikan jaminan dan rasa aman untuk memilih produk yang ditawarkan. Tingkat kepercayaan konsumen meningkat dengan sertifikasi halal yang melekat pada produk IKM itu.

Menurut dia, sertifikasi halal merupakan salah satu upaya Pemerintah Kabupaten Malang untuk melakukan pembinaan terhadap IKM yang

ada di wilayah tersebut. Pemerintah Kabupaten Malang mendorong pelaku IKM untuk memiliki Jaminan Produk Halal (JPH).

Dalam kesempatan itu, ada sebanyak 107 IKM Kabupaten Malang yang mendapatkan Surat Ketetapan Halal. Sejumlah IKM itu, telah menjalani serangkaian proses dan prosedur penetapan sertifikasi halal yang sangat ketat.

"Mudah-mudahan, dengan diterimanya Surat Ketetapan Halal tersebut akan meningkatkan motivasi bagi IKM binaan Kabupaten Malang. Selain itu juga menjadi modal berharga dalam rangka menciptakan iklim wirausaha yang produktif dan berdaya saing," ujarnya.

Ia berharap, dengan diterimanya

Surat Ketetapan Halal tersebut, bisa menjadi motivasi dan pelaku IKM makanan minuman yang belum memiliki sertifikat halal. Sehingga, pelaku usaha itu bisa segera melakukan uji kelayakan dan keamanan produk untuk memperoleh sertifikasi halal. Ke depan, lanjutnya, diharapkan semakin banyak produk IKM unggulan di Kabupaten Malang yang mendapatkan sertifikasi halal dan meningkatkan daya saing para pelaku usaha yang ada di wilayah tersebut.

"Pada akhirnya, sertifikasi halal dapat menjadi modal berharga untuk membentuk ketahanan ekonomi dalam menghadapi tantangan global yang akan semakin kompleks ke depan," ujarnya.[ant.bb]

Petani di Jombang Keluhkan Dampak Cuaca Ekstrem

Jombang, Bhirawa

Dampak terjadinya cuaca ektrem akhir-akhir ini dikeluhkan oleh petani di Kecamatan Kesamben, Kabupaten Jombang. Mereka harus mengeluarkan biaya tambahan untuk pemenuhan kebutuhan air pertanian karena curah hujan yang tidak menentu.

Petani di daerah Kesamben, Jombang, Slamet Zainuri menuturkan, saat ini di tempatnya para petani memasuki musim tanam benih padi. Dengan kurangnya curah hujan akibat cuaca ekstrem, mereka terpaksa mengeluarkan biaya tambahan sebesar Rp. 150.000 per petak untuk biaya pompa air agar bisa menanam benih padi.

"Sekarang petani susah, harus mompa terus. Biasanya tahun kemarin tidak sampai seperti ini, biasanya kan masih ada hujan, bantuan hujan," tutur Slamet Zainuri, Kamis (05/01).

Pemprov, Bhirawa

Nilai Tukar Nelayan (NTN) Jawa Timur bulan Desember 2022 mengalami kenaikan hingga 0,71 persen, dari 101,78 di bulan November 2022 menjadi 102,51 di bulan Desember 2022. Hal itu disampaikan Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur, Dadang Hardiwan.

"Jadi kenaikan ini disebabkan karena indeks harga yang diterima nelayan naik sebesar 1,13 persen, lebih tinggi dari kenaikan indeks harga

Slamet Zainuri juga mengeluhkan kelangkaan Solar sebagai bahan bakar mesin diesel untuk memompa air saat petani membutuhkan.

"Solar menjadi kendala. Solar itu kalau habis, semua toko habis, petani tidak bisa apa-apa, solar sangat langka. Maksudnya langka itu di desa saya ada 3 toko, kalau habis ya bersamaan, katanya di Pom (SPBU) kosong. Dampak perubahan cuaca ini, biasanya Solar 5 liter cukup, sekarang 10 liter carinya juga sulit, kalau pas gak ada. Kalau pas ada, 3 toko itu ada Solar semua," papar dia.

Dia berharap agar pemerintah bisa menjamin kelancaran air irigasi untuk pertanian dan juga kelancaran Solar.

"Kalau bisa air irigasi tekhnis bisa segera lancar, Solar kalau bisa jangan sampai telat biar penggarapan bisa lancar. Air irigasi dimaksimal-

kan gilirannya," harapnya. Sementara itu, Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Jombang, Moch Ronny saat dikonfirmasi menjelaskan, terkait cuaca ekstrem ini, pihaknya mendapatkan informasi bahwa di wilayah Utara Brantas curah hujan juga berkurang.

"Bertemu petani di utara Brantas malah mulai mompa diesel untuk menanam padi. Di selatan relatif kondisi airnya cukuplah untuk mulai tanam. Jadi sebetulnya ekstremnya saya lihat satu kabupaten saja, utara Brantas dengan selatan Brantas kelihatannya agak beda," beber Moch Ronny.

"Ini terus kita amati, informasi memang yang di utara Brantas kondisi airnya memang agak memprihatinkan. Sudah banyak yang mompa diesel, intinya begitu," tandasnya.

Sementara dikatakannya, jika kekurangan air irigasi di wilayah Ke-

NTN Jatim Naik 0,71 Persen

yang dibayar nelayan yang sebesar 0,42 persen, " kata Dadang.

Dijelaskan Dadang, indeks harga yang diterima nelayan pada bulan Desember 2022 dibanding bulan November 2022 naik 1,13 persen dari 116,45 di bulan November 2022 menjadi 117,77 di bulan Desember 2022.

Ada sepuluh komoditas utama yang mengalami kenaikan terbesar indeks harga yang diterima nelayan adalah ikan kembung, ikan cakalang, ikan tongkol, ikan layur, ikan be-

lanak, ikan teri, ikan selar, ikan putih, ikan nila, dan kepiting air tawar.

Sedangkan komoditas utama yang mengalami penurunan terbesar indeks harga yang diterima nelayan adalah ikan tenggiri, lobster, ikan tuna, kerang, ikan lemuru, udang laut, udang umum, dan ikan baronang.

Dadang juga memaparkan, indeks harga yang dibayar nelayan pada bulan Desember 2022 dibanding bulan November 2022 naik sebesar 0,42 persen, dari 114,41 menjadi 114,89.

camatan Kesamben, Kabupaten Jombang tersebut terkait dengan proyek normalisasi sungai oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Jombang, maka pihaknya segera akan melakukan koordinasi dengan dinas tersebut.

"Tapi kalau masalah turunnya hujan ya di luar kewenangan kita kan, di luar kemampuan kita," ucapnya.

Lebih lanjut Moch Ronny menyampaikan, pihaknya juga menawarkan tanam padi dengan sistem Tabela (Tanam benih langsung) untuk mengurangi umur tanam.

"Jadi mengurangi umur tanam. Tidak harus dengan pembenihan, hanya olah tanah sudah cukup, ya memang tidak terlalu populer, tapi di beberapa tempat Tabela ini dilakukan untuk supaya kita tidak ketinggalan waktu tanam," ulasnya.(rif.bb)

Kenaikan ini disebabkan oleh kenaikan indeks Konsumsi Rumah Tangga (IKRT) sebesar 1,05 persen, dan Indeks Biaya Produksi dan Penambahan Barang Modal (BPPBM) sebesar 0,01 persen. Sementara Indeks harga yang dibayar nelayan bulan Desember 2022 terhadap Desember 2021 (tahun kalender dan Year on Year ) naik sebesar 5,53 persen. Begitu juga Indeks Konsumsi Rumah Tangga bulan Desember 2022 dibandingkan bulan November 2022 naik sebesar 1,05 persen, dari 115,01 menjadi 116,22. [rac.bb]

Probolinggo, Bhirawa

Setelah kurang lebih 6 tahun tak kunjung selesai pembangunan Pasar Baru Kota Probolinggo kini dipastikan sudah rampung. Pemkot Probolinggo menargetkan pedagang kini menempati bedak sementara akan dipindah awal tahun ini. Prioritasnya 270 pedagang.

Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan (DKUPP) Kota Probolinggo Fitriawati mengatakan, pihaknya masih mencari skema penempatan pedagang di Pasar Baru. Data dan jumlah pedagang yang sudah lama berjualan di dalam Pasar Baru, sudah ada.

“Sambil menunggu proses hasil review pembangunan Pasar Baru kami masih proses mencari skema penempatan pedagang ke dalam. Jumlah pedagang yang berhak menempati di dalam gedung sesuai data kami, ada sekitar 270 pedagang,” katanya, Kamis (5/1).

Soal kapasitas gedung Pasar Baru, Fitri mengaku belum dapat memastikan. Namun, jumlah bedak-nya melebihi jumlah pedagang yang terdata di DKUPP. Karena itu, pihaknya akan memprioritaskan pedagang yang sudah terdata untuk pindah ke dalam sesuai zonasi bedak.

“Karena memang kapasitas bedak

lebih banyak dibanding jumlah pedagang yang terdata. Nanti sisa bedak akan diprioritaskan untuk pedagang sesuai zonasi bedak yang belum terisi. Penempatan pedagang sesuai jenis dagangannya,” terangnya.

Pembangunan Pasar Baru masih terus menjadi perhatian warga. Beberapa hari lalu, Komisi II DPRD Kota Probolinggo melakukan inspeksi mendadak (sidak). Menindaklanjuti surat aduan pedagang terkait penempatan pedagang yang tidak sesuai sebelum dibangun. “Ternyata di dalam bedak gedung Pasar Baru sudah ada penomoran. Tetapi, sifatnya belum paten. Hanya untuk mencocokkan dengan jumlah pedagang yang ada,” ujar Ketua Komisi II DPRD Muchlas Kurniawan.

Muchlas menambahkan, DKUPP harus duduk bersama dengan pedagang untuk mencari skema penempatan pedagang ke dalam pasar. Sehingga, ketika waktunya penempa-

tan dan pedagang pindah ke dalam, tidak terjadi masalah. “Perlu cari cara skema model seperti apa yang perlu disepakati sebelum penempatan, sehingga saat penempatan tidak timbul masalah,” jelasnya.

Kepala Dinas PUPR-Perkim Kota Probolinggo Setiorini Sayekti melalui Kabid Cipta Karya Rahman menjelaskan, pembangunan Pasar Baru sesuai paket pekerjaan awal sudah selesai. ”Sudah selesai untuk pekerjaan (paket) pertama,” katanya. Namun, kemudian ada adendum atau pekerjaan tambahan di Pasar Baru. Yaitu, memperbaiki bagian atap dan pekerjaan yang belum masuk dalam paket kegiatan pertama. Adendum dilakukan sesuai rekomendasi dari DPRD Kota Probolinggo dan hasil konsultasi dengan Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo. ”Jadi, kami tambah (pekerjaan) sesuai hasil hearing dengan DPRD. Insyaallah minggu depan sudah selesai,” terangnya. Sementara itu, Ketua Komisi III DPRD Kota Probolinggo Agus Riyanto mengatakan, tambahan pekerjaan untuk Pasar Baru memang rekomendasi Komisi III DPRD. Pihaknya meminta dilakukan adendum dengan menambah pekerjaan perbaikan bagian atap pasar yang tidak masuk paket revitalisasi pasar tahun ini.

Salah satu pertimbangannya, ada selisih anggaran antara pagu dengan nilai kontrak lelang. Selisih inilah yang dapat digunakan untuk pekerjaan perbaikan atap pasar tersebut. ”Jika tidak sekalian diperbaiki tahun ini, hasilnya tidak baik. Tapi, kami masih belum tahu pasti paket pekerjaan apa saja yang ditambahkan. Nanti kami akan meninjau lagi,” terangnya.

Diketahui sebelumnya, revitalisasi Pasar Baru dialokasikan sekitar Rp 2 miliar. Proses lelang proyek tersebut sudah selesai. Rekanan Prabu Alam asal Perum Barisan Indah Sampang, menjadi pemenang lelang dengan nilai lelang sekitar Rp 1,62 miliar.

Akibat lamanya menempati penampungan sementara, sejumlah pedagang Pasar Baru yang kehilangan barang dagangan di bedaknya wadul ke Wali Kota Probolinggo Habib Hadi Zainal Abidin. Perwakilan pedagang pasar ditemui Habib Hadi di lobi Kantor Wali Kota.

Mereka mengekspresikan kekecewaan dan menumpahkan seluruh kekesalan kepada wali kota. Seperti yang dikeluhkan oleh Prayit dirinya telah lama berjualan di Pasar Baru namun baru beberapa waktu ini kehilangan dagangan dan frekuensinya menjadi sangat sering. “Ini sudah

sangat sering kehilangannya, jadi saya ingin ke pak wali, karena

Bu Prayit menceritakan, bahwa dagangan yang hilang tidak begitu banyak namun jika ditotal bisa mencapai kerugian Rp 800 ribu. “Yang sering hilang itu bawang putih, bawang bombay, kemiri, kayu manis. Dibungkus 5 kiloan, besok paginya sudah berkurang jadi 4,2kilo,” ungkapnya. Hal ini terjadi bergantian dengan peda-

arif yulianto/bhirawa

Musim tanam padi di daerah Kesamben, Jombang.

sudah laporan ke pihak pasar percuma, cuma disuruh sabar,” ujarnya diiyakan oleh pedagang-pedagang lainnya.

gang lainnya dan setiap harinya selalu saja ada barang yang berkurang.

“Alhamdulillah, siang hari ini saya menerima perwakilan pedagang yang menyampaikan harapan untuk menjadi atensi pemerintah dalam hal keamanan pasar. Dalam arti barang-barang yang ditinggal di bedak-bedak itu tidak ada yang hilang. Tentu hal itu menjadi perhatian saya, sehingga ke depan tidak ada lagi barang yang hilang di tempat bedak mereka bekerja,” tambah wali kota Habib Hadi.(Wap.bb)

wiwit agus pribadi/bhirawa

Bupati Malang M Sanusi (kiri) pada saat melihat sejumlah produk IKM yang telah mendapatkan sertifikasi halal, di Kabupaten Malang, Jawa Timur, Kamis (5/1/2022).

Komandan KRI Oswald Siahaan-354 Harus Maksimalkan Tugas Satuan

Komandan Satuan Kapal Eskorta (Dansatkor) Koarmada II, Kolonel Laut (P) Sumarji Bimoaji memimpin upacara serah terima jabatan (Sertijab) Komandan KRI Oswald Siahaan-354, Kamis (5/1). Upacara sertijab dilakukan di Geladak heli KRI Oswald Siahaan-

354 yang sandar di Dermaga Semampir Timur Koarmada II. Adapun jabatan Komandan KRI Oswald Siahaan-354 diserahterimakan dari Kolonel Laut (P) Hendriman Putra kepada Letkol Laut (P) Choirul Arif. Acara Sertijab diawali dengan pengambilan sumpah jabatan, penandatangan-

an pakta integritas, penyematan tanda jabatan, dan penyerahan tongkat komando.

"Serah terima jabatan dalam suatu organisasi merupakan proses dinamisasi dan pembinaan organisasi. Dan juga merupakan bagian dari pembinaan personel untuk proses regenerasi dan

pengembangan karir," kata Dansatkor Koarmada II, Kolonel Laut (P) Sumarji Bimoaji.

Sumarji menegaskan, Komandan KRI mempunyai tugas membantu komandan satuan. Khususnya dalam merumuskan dan mengembangkan kebijakan di bidang pembinaan dan pelaksan-

aan tugas di lapangan. Serta dalam rangka menjamin kesiapan personel dan unsurnya.

Keberhasilan Komandan KRI, sambungnya, berhasil bilamana setiap giat operasi dan latihan dapat dilaksanakan dengan baik dan benar. Semuanya harus sesuai fungsi azasi dengan hasil optimal,

tanpa menimbulkan kerugian personel dan materiil.

"Komandan KRI sebagai pemegang komando. Terutama dalam upaya meningkatkan kesiapan operasional yang memiliki kemampuan sesuai fungsi asasinya dan memaksimalkan tugas di satuannya," pungkasnya. [bed.bb]

DPRD Surabaya, Bhirawa

Sebagai upaya berkelanjutan terhadap perempuan dan anak, Komisi D DPRD Kota Surabaya sedang membahas revisi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 6 Tahun 2011 tentang Perlindungan Anak. Bahkan, pansus untuk perubahan perda tersebut sudah terbentuk.

Ketua Komisi D DPRD Surabaya, Khusnul Khotimah mengatakan bahwa Pansus revisi Perda 6/2011 tentang Perlindungan anak di bahas di Komisi D dengan komposisi ketua Pansus Tjujuk Supariono (F-PSI), Wakil ketua Ajeng Wirawati (F-P Gerindra) dan sekertaris Dyah Katarina (F-PDI Perjuangan).

"Produk hukum ini dibuat untuk memperkuat perlindungan perempuan dan anak yang di Surabaya yang mengikuti perkembangan zaman. Perda ini sebelumnya dibuat pada 2011 lalu. Tentu

Ketua

ada perubahan-perubahan yang harus disesuaikan antara isi perda dengan kondisi sekarang," ujar Khusnul, saat dikonfirmasi, Kamis (5/1/2023). Khusnul menyampaikan, perubahan perda ini sangat mendesak mengingat kasus kekerasan perempuan dan anak di Surabaya ada tren kenaikan. Pada 2020 lalu, terjadi 116 kasus. Kemudian pada 2021 ada 138 kasus, dan tahun ini hingga 18 Desember mencapai 178 kasus.

Wakil Ketua DPC PDI Perjuangan Surabaya ini menjelaskan, kasus kekerasan perempuan dan anak seperti fenomena gunung es. Sebenarnya kasusnya cukup banyak, tapi tidak terungkap dipermukaan.

"Bagi saya, yang menjadi titik beratnya bukan pada jumlah kasusnya. Tapi pada penanganannya. Semakin banyak yang terungkap, berarti kesadaran masyarakat untuk berani

mengungkap masalah ini semakin baik. Sebab masih ada stigma salah di masyarakat, kalau kasus kekerasan di keluarga itu aib. Seharusnya tidak demikian," paparnya.

Khusnul menegaskan bahwa kesadaran masyarakat yang semakin tinggi. Memunculkan keberanian masyarakat melapor adanya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, l maka harus ada jaminan hukum yang jelas. Oleh karena itu, dibutuhkan perda perlindungan anak dan perempuan yang kuat pula.

"Kelima berkas perkara Kanjuruhan sudah kami limpahkan melalui aplikasi e-Berpadu milik PN Surabaya," kata Kasi Penkum Kejati Jatim, Fathur Rohman.

Fathur menjelaskan, pelimpahan 5 berkas perkara ini dengan tersangka. Yaitu, tersangka SS dari Securty Officer didakwa Pasal 359 KHUP dan atau Pasal 360 KUHP dan atau pasal 103 ayat (1) Jo Pasal 52 UU RI no 11 tahun 2022 tentang Keolahragaan. Kemudian AH dari Panpel didakwa Pasal 359 KHUP dan atau Pasal 360 KUHP dan atau Pasal 103 ayat (1) Jo Pasal 52 UU RI no 11 tahun 2022 tentang Keolahragaan. Ketiga, sambung Fathur, tersangka WSP dari anggota Polri, didakwa Pasal 359 KUHP dan atau Pasal 360 KUHP. Kemudian tersangka BSA dari anggota Polri, didakwa Pasal 359 KUHP dan atau Pasal 360 KUHP. Terakhir, tersangka HM dari anggota Polri, didakwa Pasal 359 KUHP dan atau Pasal 360 KUHP. "Sebanyak 17 (tujuh belas) JPU gabungan dari Kejati Jatim dan Kejari Kabupaten Malang ini ditunjuk sebagai Jaksa yang menyidangkan perkara Kanjuruhan," pungkasnya. Sementara itu, Humas PN Surabaya, Gede Agung Pranata menjelaskan, penerapan pendaftaran perkara secara online atau e-Berpadu ini diperuntukkan bagi para APH (Aparatur Penegak Hukum) dalam

melimpahkan berkas. Nantinya para APH harus mempunyai akun, kemudian berkas itu harus discan seluruhnya. Yaitu mulai dari penahanan maupun penyitaan, sehingga hasil dari scan itu berupa e-Document.

"e-Document inilah yang diupload ke pendaftaran secara elektronik. Karena per 1 Januari 2023 PN Surabaya menerapkan e-Berpadu atau elektronik berkas pidana terpadu. Sehingga pendaftaran perkara Kanjuruhan ini harus didaftarkan dulu melalui e-Berpadu," jelasnya.

Disinggung terkait penolakan pelimpahan berkas Kanjuruhan oleh Kejati Jatim, Agung menegaskan bahwa PN Surabaya tidak melakukan penolakan pelimpahan berkas. Namun untuk pendaftaran perkara saat ini diberlakukan pendaftaran

secara online melalui e-Berpadu. Polanya, sambung Agung, hampir mirip dengan sidang perdata. Kalau perdata pendaftarannya dilakukan secara elektronik. Kemudian fisiknya (berkas) diserahkan pada waktu persidangan pertama. Yaitu baik berupa surat gugatan maupun surat kuasa diserahkan pada saat sidang pertama.

"Terkait perkara Kanjuruhan pun seperti itu. Jadi pendaftaran dilakukan secara elektronik. Nantinya pelimpahan berkas dilakukan pada saat persidangan pertama dan diserahkan kepada Majelis Hakim pada waktu sidang," pungkasnya. Seperti diberitakan sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jatim melimpahkan 5 berkas perkara Tragedi Kanjuruhan di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, Selasa (3/1). Sayangnya pelimpahan berkas tersebut terpaksa tidak bisa diteruskan, lantaran PN Surabaya telah menerapkan e-Berpadu. Sehingga pendaftaran perkara harus dilakukan atau didaftarkan secara online. [bed.bb]

Kejati Jatim Limpahkan Perkara Kanjuruhan Melalui e-Berpadu PN Surabaya Pelimpahan berkas perkara Kanjuruhan oleh JPU Kejati Jatim ke PN Surabaya beberapa waktu lalu. Komisi D Matangkan Revisi Perda Perlindungan Anak Surabaya

Rapat

Dua

"Patut saya ingatkan, bahwa sumpah janji yang akan saudara-saudara ucapkan ini mengandung tanggung jawab terhadap bangsa dan negara Republik Indonesia," terang Mas Dion sapaan akrabnya HM Sudiono Fauzan, Kamis (5/1).

Mas Dion berpesan kepada dua anggota PAW usai pelantikan yaitu menjadi anggota dewan harus mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, kelompok dan golongan. Termasuk juga menaati prinsip demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Hingga menaati tata tertib dan kode etik.

"Segeralah menyesuaikan dan mengikuti kerja-kerja di DPRD Kabupaten Pasuruan. Semoga bisa langsung kerja dan menjaga marwah anggota DPRD Kabupaten Pasuruan. Terpenting

Kejati Jatim, Bhirawa

Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jatim melimpahkan 5 berkas perkara Tragedi Kanjuruhan di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, Kamis (5/1). Pelimpahan berkas perkara ini dilakukan Kejati Jatim melalui e-Berpadu atau elektronik berkas pidana terpadu PN Surabaya.

Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan HM Sudiono Fauzan memimpin jalannya prosesi pelantikan dalam mengambil sumpah jabatan dan disaksikan langsung oleh Bupati Pasuruan HM Irsyad Yusuf, Wakil Bupati Pasuruan KH Abdul Mujib Imron beserta jajaran Forkopimda Kabupaten Pasuruan.

anggota baru yang dilantik tersebut adalah Son Hadi Abdul Wahid dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menggantikan Ilyas. Kemudian, Hariyanto dari Fraksi NasDem menggantikan Abdul Halim yang meninggal dunia.

lagi adalah menyuarakan aspirasi masyarakat untuk peningkatan kesejahteraan rakyat Kabupaten Pasuruan. Dan, selamat mengemban amanah sebagai wakil rakyat," kata Mas Dion.

Bupati Pasuruan, HM Irsyad Yusuf mengungkapkan terima kasih setinggi-tingginya atas dedikasi dan kerja keras Ilyas dan Gus Halim yang sudah berkontribusi untuk pem-

Dua Anggota PAW

Resmi Dilantik

paripurna pengambilan sumpah/ janji dua Pengganti Antar Waktu (PAW) anggota DPRD Kabupaten Pasuruan untuk

Komisi D DPRD Surabaya, Khusnul Khotimah