binder6jul21

Harian Bhirawa Ditunjuk kembali sebagai sarana pengumuman iklan tender/lelang pemerintah di seluruh Jawa Timur berdasarkan SK Gubernur No.188/343/ KPTS/013/2006

HARIAN

harian_bhirawa@yahoo.com bhirawa_indragiri@yahoo.com suratkabar_harianbhirawa

IKLAN/ LANGGANAN

Surat Kabar Harian Bhirawa

031-5615454 Harga Langganan Rp 55.000/bulan Eceran Rp 3.000

www.harianbhirawa.co.id

Mata Rakyat Mitra Birokrat

Selasa Pon, 6 JULI 2021

Maksimalkan Vaksinasi Selama PPKM Darurat Pemprov, Bhirawa Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa terus mendorong ikhtiar percepatan vaksinasi Covid19 bersama Forkopimda Jatim maupun Kabupaten/ Kota. Untuk memastikan seluruh proses percepatan tersebut, Khofifah terus melakukan monitoring pelaksanaan vaksinasi di daerah.

Salah satunya dengan mengunjungi gerai vaksinasi Covid-19 di Pendopo Kantor Kecamatan Ngoro Jl. Airlangga No.106, Ngoro, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Mojokerto, Senin (5/7) siang.

Dalam kesempatan itu, Gubernur Khofifah meminta kepada semua pihak untuk memaksimalkan vaksinasi di seluruh kabupaten dan kota di Provinsi Jatim.

Utamanya saat pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat. “Pada saat PPKM Darurat ini, kita semua se-Jawa Bali memang diharapkan untuk memaksimalkan vaksinasi,” kata Gubernur Khofifah.

Orang nomor satu di Jatim ini menyampaikan, bahwa mulai hari ini atau hari ketiga pelaksanaan PPKM Darurat, seluruh jajaran dan level di

semua lapisan se- Jatim dapat mencapai target vaksinasi Covid-19 sebanyak 300.000 dosis per harinya secara bertahap. “Khusus di Jatim per hari ini kita punya target 300.000 bisa kita capai jika ketersediaan vaksin mencukupi,” tegasnya.

Oleh sebab itu, untuk menyukseskan target tersebut, Gubernur Khofifah meminta semua pihak, mulai dari jajaran Pemprov Jatim, Kodam V/Brawijaya, Polda Jatim kemudian Pemkab/Pemkot sampai ke Pemerintah Desa/ Kelurahan untuk melakukan koordinasi dan maksimalisasi agar bisa tercapai. Sehingga, langkah tersebut bisa berjalan maksimal.

“Ini tidak berjalan sendiri-sendiri. Jadi koordinasi Gubernur,  ke halaman 11

Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa didampingi bersama Bupati Mojokerto Ikfina Fahmawati saat meninjau pelaksanaan vaksinasi di pendopo Kacamatan Ngoro.

Polda Jatim Pantau Ketersediaan Alkes dan Obat Penanganan Covid-19 Polda Jatim, Bhirawa

Abednego/Bhirawa

Kabid Humas Polda Jatim, Kombes Pol Gatot Repli Handoko.

Polda Jatim menerjunkan Satgas Gakkum Aman Nusa guna mengawasi ketersediaan alat kesehatan (alkes) dan harga obat-obatan penanganan Covid-19. Langkah ini dilakukan untuk mengantisipasi adanya penimbunan maupun permainan harga di lapangan.

“Beberapa Polres jajaran kami sudah mengecek ketersediaan dan distribusi oksigen. Alhamdulillah sampai sekarang (kemarin) mencukupi. Kami juga menurunkan Satgas Gakkum Aman Nusa

Pemkot Terima Bantuan 250 Bed hingga 2.500 APD dari Kemensos

Surabaya, Bhirawa Pemkot Surabaya menerima bantuan dari Kementerian Sosial (Kemensos) RI berupa 250 bed, 50 velbed, 2.500 baju APD, 2.500 masker N95, 10 tenda, dan 60 ribu masker medis.

Serah terima bantuan itu diserahkan langsung oleh Menteri Sosial RI Tri Rismaharini dan diterima langsung oleh Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi.

Penyerahan bantuan itu dilakukan di sela-sela Mensos

MITRA

Armuji

Sentil

P E M E R I N TA H telah menetapkan harga eceran tertinggi (HET) obat terapi Covid-19, melalui Kementerian Kesehatan Republik Indonesia yang tertuang dalam Keputusan Menteri Kesehatan HK.01.07/ MENKES/4826/2021 tentang Harga Eceran Tertinggi dalam masa pandemi Corona Virus Desease.

Dalam keputusan Menteri Kesehatan tersebut dicantumkan berbagai  ke halaman 11

Pemkab Sumenep Tunda Pilkades Serentak - Biar calon makin siap 8 Ribu Pelamar Sebu Lowongan Pemprov Jatim - Mumpung ada lowongan Dishub Matikan Lampu PJU Selama PPKM Darurat - Waspadai kejahatan jalanan

 ke halaman 11

Wali Kota Surabaya menerima bantuan dari Mensos Tri Rismaharini secara simbolis di dapur umum Kemensos, di Gedung Convention Hall Jalan Arif Rahman Hakim, Surabaya, Senin (5/7).

 ke halaman 11

Tindak Tegas Penjual Obat Nakal

Risma memimpin memimpin masak di dapur umum Kemensos, di halaman Gedung Convention Hall Jalan Arif Rahman Hakim, Surabaya, Senin (5/7).

Bromo dan Semua Wisata Probolinggo Raya Ditutup

Probolinggo, Bhirawa Kabupaten dan kota Probolinggo menerapkan PPKM Darurat. Sehingga semua tempat wisata termasuk Gunung Bromo ditutup.

“Pemberlakuan PPKM Darurat, semua wisata yang ada di Kabupaten/kota Probolinggo ditutup total. Dan juga semua destinasi wisata yang ada di Gunung Bromo. Guna menekan penyebaran Covid19 di Probolinggo raya dan langkah pemerintah pusat untuk memutus penyebaran Covid-19 di seluruh Indonesia,”.

Koordinator Penegakan Hukum Satgas Covid-19 Kabupaten Probolinggo, Ugas Irwanto, Senin (5/7) menegaskan, dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2021, pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat darurat diterapkan di 112 kabupaten/kota di Jawa-Bali, mulai 3-20 Juli 2021.  ke halaman 11

Pemkab Sumenep Tunda Pilkades Serentak

8 Ribu Pelamar Serbu Lowongan Pemprov Jatim

Kepala BKD Jatim Nurkholis

Pemprov, Bhirawa Animo calon pelamar Pemprov Jatim mulai tampak signifikan di pekan pertama pendaftaran seleksi CPNS dan PPPK. Hanya enam hari berselang, tak kurang dari 8.437 calon pelamar mengisi formilir pendaftaran terhitung hingga pukul 16.00, Senin (5/7).

Dari jumlah pelamar tersebut, 2.074 pendaftar telah memantapkan pilihannya dan melakukan submit pendaftaran.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Jatim Nurkholis menuturkan, animo pelamar sudah terlihat sejak hari-hari pertama pendaftaran. Dengan total formasi sebanyak 13.496 lowongan, pihaknya memprediksi jumlah pendaftar bisa mencapai lebih dari 100 ribu. “Mereka yang sudah mengisi formular dan submit berarti sudah mantap pilihannya dan formasi yang dipilih itu tidak bisa  ke halaman 11

Anggota Forkopimda Sumenep saat rapat penundaan Pilkades serentak di rumdis bupati.

Sumenep, Bhirawa Pemkab Sumenep memutuskan menunda pelaksanaan pemilihan kepala desa (Pilkades) serentak tahun 2021. Keputusan itu berdasarkan Permendagri Nomor 72 Tahun 2020 tentang perubahan kedua atas peraturan Mendagri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa.

Bupati Sumenep Achmad Fauzi mengatakan, penundaan Pilkades serentak di 86 desa itu ber ke halaman 11

Mengulik Kiprah Hendrik Kurniawan, Kepala Pengamanan Rutan Kelas II-B Situbondo

Tidak Setuju Dibangun Bilik Asmara, Jalin Sinergitas dengan OPD dan APH

Di Rutan Kelas II-B Situbondo, saat ini ada 178 penghuni pria dan wanita. Ada sebagian berstatus sebagai warga binaan maupun tahanan. Dari semua layanan yang disediakan Rutan Situbondo, hanya sarana bilik asmara yang belum ada. Ini karena payung hukum hingga kini belum membolehkan realisasi tersebut. Hendrik Kurniawan, sebagai Kepala Pengamanan Rutan Kelas II-B Situbondo punya pendapat dan keinginan. Apa itu ?.

Sawawi, Kabupaten Situbondo

Pagi itu, di auditoriam Rutan kelas II-B Situbondo ada sebuah kegiatan vaksinasi massal yang diperuntukkan bagi semua penghuni rumah tahanan negara.

Seperti biasanya, semua tahapan mengikuti aturan protokol kesehatan (prokes). Mulai menjaga jarak, mencuci tangan dengan sabun serta

memakai masker. Semua aturan itu diikuti oleh ratusan warga binaan dan tahanan di Rutan Situbondo.

“Ya ini (vaksinasi) digelar dengan prokes,” ujar Kepala Rutan Situbondo, Tomi Elyus.

Disisi lain Kepala Pengamanan Rutan Kelas II-B, Hendrik Kurniawan, mengatakan, hingga saat ini lembaganya belum memiliki sarana bilik asmara. Sarana

sawawi/bhirawa

Hendrik Kurniawan, Kepala Pengamanan Rutan Kelas II-B Situbondo bersama istri saat mengikuti sebuah acara.

itu, sejatinya untuk memenuhi kebutuhan biologis para warga binaan dan para tahanan. Namun karena hingga saat ini belum memiliki payung hukum sehingga tidak menyediakan sarana tersebut.

“Jadi peniadaan sarana itu karena tidak ada yang mendasari kita untuk membangun atau membuat sarana bilik asmara,” tegas pria kelahiran Sumenep itu.

Karena belum ada payung hukummya, lanjut Hendrik, meski itu masuk dalam kebutuhan dasar, untuk sementara ini pihaknya tidak bisa memenuhi karena belum ada payung hukum termasuk di level nasional untuk penyediaan  ke halaman 11

EKSEKUTIF Sebulan Ratusan Warga Meninggal, Pemkot Buat Peti Mati Selasa Pon, 6 Juli 2021

Halaman 2

Pemkot Surabaya, Bhirawa Pemkot Surabaya mencatat angka kematian akibat Covid-19 di Kota Pahlawan pada bulan Juni hingga awal Juli 2021 mencapai 697 orang lebih.

Tingginya angka kematian inipun berdampak pada terjadinya antrean pemulasaran jenazah di rumah sakit serta kebutuhan akan ketersediaan peti mati.

“Mau tidak mau, mulai bulan Juni 2021 sampai sekarang, sudah 500 orang lebih meninggal. Bahkan pemulasaraannya antre, petinya antre. Sampai kita buat peti di Balai Kota Surabaya untuk membantu,” kata Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, Senin (5/7).

Wali Kota Eri menjelaskan, ketika angka kematian Covid-19 dalam satu bulan mencapai 500, maka secara otomatis ketersediaan peti juga harus ada dengan jumlah yang sama. Hal ini sebagaimana prosedur dalam protokol kesehatan bahwa yang meninggal karena Covid-19 harus dimakamkan menggunakan peti mati.

“Bayangkan kalau selama 30 hari sudah 500 (meninggal), peti ini juga harus tersedia. Siapa yang beli peti? Mosok wong Suroboyo wes susah terus cari peti baru untuk dimakamkan (masak orang Surabaya sudah susah cari peti baru untuk dimakamkan),” tuturnya.

Oleh karena itu, Pemkot Surabaya berinisiatif untuk membantu meringankan beban keluarga yang ditinggalkan dengan cara apapun. Salah satunya adalah dengan membuat peti mati sendiri di halaman belakang balai kota.

Sebab di area Tempat Pemakaman Umum (TPU) Keputih sendiri, saat ini digunakan untuk pemulasaran jenazah karena di rumah sakit kondisinya overload.

Wali Kota Eri berharap, warga yang kesusahan dan membutuhkan pemakaman protokol kesehatan

zainal ibad/bhirawa

Pekerja saat membuat peti mati di halaman Pemkot Surabaya. Pembuatan peti mati ini dilakukan untuk meringankan beban warga.

untuk keluarganya tak perlu membeli peti baru.

“Sehingga pemkot akan melakukan apapun, termasuk membuat peti ketika ada keluarga yang meninggal karena Covid-19 dan di pemulasaran Keputih tidak perlu lagi membeli peti,” terang Wali Kota Eri. Di samping itu, mantan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan (Bappeko) Surabaya ini juga me-

nyatakan, bahwa hingga saat ini pihaknya terus bekerja keras melawan Covid-19. Bahkan, seluruh jajaran di lingkup pemkot terus dikerahkan untuk mencegah penyebaran Covid-19.

“Seluruh jajaran pemkot akan mati-matian berjuang untuk warga Surabaya,” ungkap dia. Selain membuat peti mati untuk meringankan beban keluarga yang

ditinggalkan, pemkot juga menyiapkan lapangan tembak yang berada di Kedung Cowek, Kecamatan Bulak, Surabaya. Rencananya lapangan itu akan dijadikan sebagai rumah sakit untuk merawat warga yang akan isolasi mandiri.

“Paling tidak ini (lapangan tembak) bisa memberikan kekuatan kepada warga Surabaya yang takut melakukan isolasi di rumah karena

tidak ingin menularkan kepada keluarganya. Jadi bisa dilakukan di sini, langsung di bawah pengawasan dokter,” tutur dia.

Sementara itu, Kepala Bagian Humas Pemkot Surabaya, Febriadhitya Prajatara menyampaikan, bahwa data Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau (DKRTH) Surabaya per tanggal 2 Juli 2021 mencatat total ada 100 jenazah

yang dimakamkan secara prokes.

Rinciannya, sebanyak 55 jenazah dimakamkan di TPU Keputih, 22 di TPU Babat Jerawat, 4 di Krematorium dan 19 di pemulasaran.

“Jadi per tanggal 2 Juli 2021 saja ada total 100 jenazah yang harus dimakamkan secara prokes. Sehingga hal ini juga membuat para petugas pembuatan peti jenazah di pemkot kewalahan,” kata Febriadhitya. [iib]

Forkopimda Pantau Penerapan PPKM Darurat di Titik Strategis

KILAS BIROKRASI

effendy/bhirawa

Bupati Jember Ir. H. Hendy Siswanto dan Wakil Bupati H.Balya Firjaun Barlaman berserta Forkopimda saat sidak kepatuhan penerapan PPKM Darurat diwilayah eks Lokalisasi Besini di Desa Puger Kulon Kec. Puger, Minggu (5/7) dini hari.

PPKM Darurat Hari Kedua Bupati Sidak Diwilayah Jember Selatan

Pemkab Jember, Bhirawa Hari kedua penerapan PPKM Darurat, Bupati sekaligus Ketua Satgas Penanganan Covid-19 Jember, Ir. H. Hendy Siswanto beserta Wakil Bupati dan Forkopimda melakukan inspeksi mendadak atau sidak kepatuhan masyarakat terhadap PPKM Darurat diwilayah Jember bagian Selatan.

Sidak kali ini tertuju ke tempat hiburan malam di daerah pesisir pantai, Desa Puger Kulon, Kec. Puger, Minggu malam (5/7). “Tak hanya daerah perkotaan kami monitoring ketat, kami malam ini terjun ke pinggiran tepatnya di bekas lokalisasi Besini ini ternyata hasilnya sepi, hanya ada orang yang berjaga saja,” kata Ketua Satgas Hendy Siswanto.

Hendy mengaku, meski sudah ditutup tempat lokalisasi ini beberapa tahun lalu, namun berdasarkan fakta di lapangan tempat lokalisasi ini masih ada aktivitasnya. “Kami akan melakukan sidak lagi ke depan,” tandas Hendy.

Sementara itu, Wabup Jember H. Balya Firjaun Barlaman menyampaikan apapun alasannya, tempat prostitusi harus ditutup.

Dia akan menginstruksikan kepada Dinas Sosial untuk memberi solusi pengganti pekerjaan kepada para tuna susila tersebut.

“Apapun yang namanya prostitusi itu tidak boleh, harus ditutup. Dan kita akan carikan pengganti pekerjaan melalui Dinas Sosial dan instansi terkait, bisa berupa pelatihan kerja, pelatihan wirausaha dan sebagainya,” ungkap Wabup Gus Firjaun.

Gus Firjaun juga memperingatkan Camat Puger untuk menertibkan tempat lokalisasi tersebut. “Karena bisa jadi ini adalah peringatan, adanya Covid-19 ini adalah peringatan atas banyaknya maksiat yang terjadi dan kita harus melakukan taubat secara nasional, di saat seperti ini harusnya orang-orang semakin mendekatkan diri kepada Allah SWT,” pesan Gus Firjaun. [efi]

Situbondo, Bhirawa Jajaran Forkopimda Situbondo melakukan peninjauan di beberapa titik strategis seperti Pelabuhan Jangkar, pertokoan, swalayan, supermarket dan pasar tradisional. Ini dilakukan sebagai tindak lanjut kebijakan pemberlakukan PPKM Darurat yang dimulai serentak hingga 20 Juli 2021 mendatang.

Rombongan Forkopimda diantaranya, Bupati Karna Suswandi; Sekda Syaifullah; Kapolres AKBP Ach Imam Rifai; Dandim 0823 Letkol Inf Neggy Kuntagina; Kajari Iwan Setiawan bersama pimpinan OPD terkait.

Pemantauan dilapangan menyebutkan, salah satu sasaran peninjauan diantaranya kawasan pertokoan dan pasar tradisional di Kota Santri Situbondo.

Tujuannya untuk menginformasikan pelaksanaan PPKM darurat yang resmi berlaku mulai 3-20 Juli 2021. Dalam kebijakan ini untuk supermarket, pasar tradisional, toko kelontong dan pasar swalayan yang menjual kebutuhan sehari-

sawawi/bhirawa

Jajaran Forkopimda Situbondo saat memantau penerapan PPKM darurat di salah satu titik strategis seperti KDS di Jalan Ahmad Yani.

hari dibatasi beroperasi sampai pukul 20.00 wib.

Untuk kapasitas pengunjung ditetapkan 50 persen. Sedangkan untuk apotik dan toko obat dapat beroperasi selama 24 jam. Menurut Kapolres Situbondo AKBP Ach Imam Rifai, dirinya bersama Bupati, Dandim 0823 dan Kajari melakukan tatap muka langsung dengan pengelola pertokoan

dan supermarket serta memberikan imbauan dan informasi terkait ketentuan dalam PPKM Darurat.

Tak hanya itu, kupas Kapolres Imam, jajaran Forkopimda juga berharap agar kebijakan tersebut dapat dipatuhi dengan baik. “Ini dalam rangka untuk memutus penyebaran Covid-19 khususnya di Kabupaten Situbondo,” ujar Kapolres Imam.

Masih kata Kapolres Imam, jajaran Forkopimda akan turun langsung mengawasi pelaksanaan PPKM darurat dan meminta dukungan kepada semua pihak termasuk masyarakat Situbondo untuk mematuhi ketentuan yang ditetapkan Pemerintah.

“Semua ini dilakukan murni untuk kebaikan bersama. Sehingga kasus Covid-19 di Kabupaten Situbondo cepat menurun,” pungkas Kapolres Imam.

Sementara itu Manager KDS Departement Store Situbondo Andi menimpali, ia sebagai pengelola KDS Situbondo siap mendukung kebijakan pemerintah dalam program PPKM darurat 2021 yang resmi berlaku sejak 3-20 Juli 2021.

Andi memastikan pihaknya selalu siap mengikuti aturan kebijakan dari pemerintah. “Kami selalu patuh mengikuti kebijakan pemerintah.

Untuk KDS siap melakukan penyesuaian jam operasional. Khusus untuk Dept Store-Sky Games ditutup mulai 3-20 Juli. Sedangkan supermarket, beroperasi mulai jam 08.30 sampai jam 20.00 wib,” ungkap Andi. [awi]

Wabup Gresik Launching Gresik Jaman Now

Pemkab Gresik, Bhirawa Dengan ditandai menempelkan sticker di mobil dinas W 2 AP, Wakil Bupati (Wabup) Gresik Hj. Aminatun Habibah (Bu Min) melaunching gerakan Gresik Jaman Now, yaitu Jangan Kemanamana Nang Omah Wae. Launching itu sebagai tindak lanjut atas Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) darurat yang sudah mulai berlaku 3 Juli sampai 20 Juli 2021 mendatang.

Untuk lebih menekankan dan mengingatkan kembali kepada masyarakat Wabup yang biasa mengadakan gerakan ini dengan penempelan sticker pada kendaraan dinas anggota Forkopimda dan Kepala OPD (Organisasi Perangkat Daerah).

“Kegiatan ini berdasarkan usulan Kapolres Gresik dengan harapan PPKM darurat ini bisa lebih diikuti oleh segenap masyarakat Gresik.

Wabup Gresik Aminatun Habibah saat melakukan launching Gresik Jaman Now.

Intinya, kita semua wajib dan mengikuti peraturan Pemerintah tentang PPKM darurat untuk memutus penyebaran covid-19,” ujar Wabup Bu

kerin ikanto/bhirawa

Min sasat memberikan sambutan launching Gresik Jaman Now yang berlangsung di Halaman Kantor Bupati Gresik Senin (5/7).

Pada launching yang diikuti oleh seluruh anggota Forkopimda Gresik serta para Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Gresik ini Wabup Bu Min meminta kepada seluruh masyarakat agar dimasa PPKM darurat ini tidak keluar rumah jika tidak sangat perlu.

“Hindari aktivitas di luar rumah, dan bila terpaksa keluar rumah agar memakai masker dua lapis. Jangan sampai membuka masker ketika diluar rumah,” kata Wabup.

Terpisah, Kapolres Gresik AKBP Arief Fitrianto mengatakan bahwa launching oleh Wakil Bupati Gresik ini untuk mensukseskan PPKM darurat.

“Launching ini merupakan gerakan bersama dengan harapan agar masyarakat mudah mengerti bahwa tinggal dirumah akan memutus penyebaran Covid-19,” kata Kapolres. [eri]

Lunas PBB Hadiah Mobil Menanti Warga Kota Malang Pemkot Malang, Bhirawa Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) akan kembali menggelar ‘Gebyar Sadar Pajak’ yang direncanakan akan dilaksanakan pada Rabu, 28 Juli 2021 mendatang.

Kepala Bapenda Kota Malang Dr. Handi Priyanto, mengemukakan, undian pajak berhadiah diadakan sebagai bentuk apresiasi dari Pemerintah Kota Malang atas tingginya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak.

Menurut Handi, Pajak Daerah yang terdiri dari Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) termasuk Pajak Bumi dan Bangunan memberikan manfaat yang besar untuk pembangunan daerah.

“Dengan membayar pajak, maka masyarakat ikut andil dalam pembangunan dan pe-

ngembangan daerah seperti fasilitas umum dan infrastruktur, termasuk dialokasikan untuk fasilitas pendidikan dan fasilitas kesehatan,” tuturnya.

Gebyar Sadar Pajak, lanjutnya dibarengi dengan jalan sehat, tahun ini kegiatan tersebut dilakukan secara daring atau online / virtual.

Masyarakat Kota Malang dapat menyaksikan Gebyar Sadar Pajak dengan undian berhadiah atas NOP PBB tahun 2021 yang telah lunas,

pada kanal youtube, yaitu youtube Bapenda dan youtube Pemkot Malang.

Puluhan hadiah menarik telah disiapkan oleh Bapenda dengan hadiah utama mobil.

Untuk dapat mengikuti undian berhadiah ini, warga kota malang diharapkan melunasi Pajak Bumi dan Bangunan untuk masa pajak tahun 2021 sebelum tanggal 28 Juli 2021.

“PBB yang telah lunas otomatis akan dapat mengikuti undian berhadiah,” tukasnya. [mut]

Antusias warga Kota Malang dalam membayar PBB sangat tinggi.

Tampak warga sedang antri membayar PBB.

m taufik/ bhirawa

LEGISLATIF

Selasa Pon, 6 Juli 2021

Halaman 3

Raperda Pertanggungjawaban APBD TA 2020 Ditandatangani DPRD Madiun, Bhirawa Bupati Madiun bersama pimpinan DPRD Kabupaten Madiun, telah menandatangani pengambilan keputusan bersama Raperda Pertanggungjawaban APBD TA 2020, Senin (5/7).

Dilanjutkan diserahkan olweh Ketua DPRD Kabupaten Madiun, H. Ferry Sudarsono kepada Bupati Madiun, H. Ahmad Dawami disaksikan Wabup Madiun, H. Hari Wuryanto dan Wakil Ketua DPRD Kab Madiun, Slamet Riyadi S.Sos. M.Pd dan Kuwat Eddy Santoso.

Badan anggaran DPRD Kabupaten Madiun, Jumali dalam laporannya menyatakan, berdasarkan laporan hasil pemeriksaan BPK RI Perwakilan Jawa Timur dan sesuai hasil pembahasan Badan Anggaran DPRD dengan Tim Anggaran Pemda, dapat disampaikan komposisi Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun anggaran 2020.

Anggaran Pendapatan dorencanakan Rp1,757 trilyun lebih terealisasikan Rp1,842 trilyun lebih atau tercapai 104,85 %. Untuk Anggaran Belanja direncanakan Rp1,918 trilyu lebih realisasinya Rp1,796 trilyun lebih atau tercapai 93,64 %. Sedang Pembiayaan Dae-

rah . Penerimaan pembiayaaan daerah direncanakan Rp165,839 miliar direalisasi Rp165,739 miliar atau tercapai 99,94 %. Adapun pengeluaran pembiayaan daerah direncanakan Rp4,500 miliar direalisasikan Rp4,500 miliar tercapai 100 %.

Dengan demikian, maka secara ringkas dapat dijelaskan, realisasi pendapatan Rp1,842 trilyu lebih bila dihadapkan dengan realisasi belanja Rp1,796 trilyu lebih, maka terdapat realisasi Surplus Rp45,899 miliar lebih. Untuk realisasi penerimaan pembiayaan daerah Rp165,739 miliar bila dihadapkan dengan realisasi pengeluaran pembiayaan daerah Rp4,500 miliar, maka terdapat pembiayaan Netto Rp161,239 miliar lebih.

Atas realisasi Surplus Rp45,500 miliar lebih dan kelebihan realisasi pembiayaan netto Rp161,239 miliar lebih, maka terdapat sisa lebih pembiayaan anggaran (SILPA) tahun berkenaan Rp207,138 miliar lebih.

Demikian laporan hasil pembahasan Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun anggaran 2020 dengan harapan pendapat Badang Anggaran atas hasil pembahasan ini dapat dijadikan pertimbangan untuk disetujui Ra-

perda dimaksud untuk ditetapkan menjadi Raperda yang difinitif.

“Untuk itu, keputusan selanjutnya kami serahkan sepenuhnya kepada rapat dewan yang terhormat dalam rapat parip[iurna ini,” kata Badan Anggaran DPRD Kab Madiun, Jumadi mengakhiri laporannya.

Setelah pengambilan keputusan bersama Raperda Pertanggungjawaban APBD TA 2020 di gedung DPRD Kab Madiun tersebut, Bupati Madiun, H. Ahmad Dawami dalam sambutannya menyatakan, ada beberapa hal yang harus rumuskan bersama.

Yakni, Pengalakasian SIPLA di perubahan APBD TA 2021 untuk mendukung kegiatan-kegiatan prioritas yang terdampak oleh adanya refocusing. Penyesuaian acres gaji untuk APBD TA 2022.

Evaluasi penilaian kinerja untuk mendukung perolehan reward DIDyang lebih besar.

Percepatan penyelesaian piutang pajak daerah terutama piutang pajak bumi dan bangunan. Percepatan penyaluran bantuan terhadap masyarakat yang terkonfirmasi positif covid-19.

Kesempatan itu Bupati Ahmad Dawami, berharap setelah sidang ini, agenda yang mendesak adalah perubahan APBD TA 2021 dan

sudarno/bhirawa

Setelah ditandatangani bersama, Ketua DPRD kabupaten Madiun, H. Ferry Sudarsono menyerahkan memori pengambilan keputusan bersama Raperda Pertanggungjawaban APBD TA 2020 kepada Bupati Madiun, H. Ahmad Dawami di gedung DPRD setempat, Sening (5/7).

APBD TA 2022 yang diawali dari KUA PPAS sebagaimana lazimnya dan berpedoman pada ketentuanketentuan yang berlaku.

Meningkatkan koordinasi baik di jajaran OPD maupun instansi vertikal, juka peningkatan konsultasi dengan pemerintah pusat maupun Provinsi serta antar pemerintah daerah.

Menyikapi atas informasi terkait APBN yang akanberdampak pada APBD, khususnya penurunan sumber dana dari pusat yang berasal dari dana ternsfer.

Menyikapi perubahan regulasi dari pusat yang sangat cepat. Sehingga pemerintah daerah harus segera merespon atas perubahan regulasi tersebut.

“Untuk dapat melaksanakan agenda-agenda tersebut, perlu adanya sinergi antar eksekutif dan legislatif, untuk itu mari kita bersama-sama melaksanakan agenda-agenda yang telah ditetapkan untuk kepentingan masyarakat Kabupaten Madiun,” pinta bupati. [dar]

Banggar Beri Empat Catatan Hasil Pertanggungjawaban APBD 2020 DPRD Jatim, Bhirawa Badan Anggaran (Banggar) DPRD Jawa Timur menyampaikan hasil pembahasan terhadap pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jatim pada Tahun 2020.

Anggota DPR RI Komisi II, Dapil Jawa Timur II, Fraksi Nasdem, H Aminurokhman didampingi Anggota Komisi II DPRD Kabupaten Pasuruan, H Subriyanto, dalam kunjungan kerja daerah pemilihan serta konsolidasi DPC dan DPRt Partai Nasdem Kabupaten Pasuruan.

hilmi husain/bhirawa

Nasdem Mulai Gerilya Konsolidasi di Tingkat Desa Pasuruan, Bhirawa Partai Nasdem mulai memanasi mesin politik jelang Pemilu 2024.

Targetnya adalah kemenangan pada Pemilu 2024 nanti. Anggota DPR RI Komisi II, Dapil Jawa Timur II, Fraksi Nasdem, H Aminurokhman menyampaikan dalam menghadapi pemilu 2024, pihaknya mulai melakukan konsolidasi hingga tingkat bawah.

Yakni dengan memperkuat pengurus tingkat kelurahan atau desa atau Dewan Pimpinan Ranting (DPRt). Langkah itu sebagai upaya memenangkan pemilu 2024 mendatang.

“Konsolidasi DPC dan DPRt seKab Pasuruan ini dalam rangka

mempersiapkan diri menyongsong pemilu 2024. Target partai Nasdem secara nasional ingin menang besar,” ujar H Aminurokhman, dalam kunjungan kerja daerah pemilihan serta konsolidasi DPC dan DPRt Partai Nasdem Kabupaten Pasuruan, Minggu (4/7) malam.

Menurut Aminurokhman, segala bentuk persiapan dalam menghadapi Pemilu 2024 harus dilakukan sejak dini. Mulai penguatan struktur kepengurusan tingkat desa, pendekatan yang elaboratif, antar struktur, tokoh masyarakat, tokoh kultural yang ada di masing-masing desa.

Karena basis suara itu hakikatnya ada di desa.

KILAS DEWAN

Selama PPKM Darurat, DPRD Surabaya Kerja di Rumah DPRD Surabaya, Bhirawa DPRD Kota Surabaya menerapkan WFH (work form home), atau bekerja di rumah, bagi semua pimpinan dan anggota Dewan, semua pegawai PNS dan pekerja kontrak, selama masa PPKM Darurat, 3-20 Juli 2021.

Ketua DPRD Surabaya, Adi Sutarwijono mengatakan, bahwa semua pimpinan dan anggota DPRD akan memindahkan kerjakerja kantor di rumah, melalui rapat-rapat virtual. Demikian juga seluruh PNS Sekretariat DPRD dan pekerja kontrak, semua dalam status bekerja di rumah.

“Itu berdasarkan keputusan rapat virtual Badan Musyawarah DPRD Kota Surabaya, Sabtu 3 Juli 2021 siang, yang dihadiri juga pada pimpinan komisi. Kami menyesuaikan diri dengan aturan-aturan PPKM Darurat untuk menekan Covid-19,” ucap Adi. Senin (5/7).

Menurut Adi, DPRD Kota Surabaya juga tidak melakukan kegiatan kunjungan kerja ke daerah atau instansi pemerintah lain, selama masa PPKM Darurat. Juga tidak menerima kunjungan kerja dari daerah-daerah.

Tak hanya itu, kata Adi, di Gedung DPRD, disiagakan beberapa penjaga kantor. Dan beberapa pegawai untuk melayani surat-menyurat. Selanjutnya, seluruh ruangan DPRD yang kosong, akan disemprot disinfektan, baik di gedung lama maupun gedung baru.

“Kami berharap, semua berada di rumah. Tapi tetap aktif mengerjakan kerja-kerja kantor. Tidak berada di luar rumah,” terangnya.

Politisi PDIP yang kini menjabat Ketua DPC Surabaya ini menuturkan jika hal ini dilakukan karena DPRD Kota Surabaya mendukung sepenuhnya penerapan PPKM Darurat di Kota Surabaya. [dre]

“Secara stategis, Partai Nasdem mempunyai grand strategi untuk meraih suara signifikan. Target ini harus diikhtiarkan dengan sungguhsungguh membangun perangkat partai, struktur partai. Apabila ada struktur partai, saya optimis akan mendulang suara yang signifikan,” tandas Aminurokhman.

Di wilayah Kabupaten Pasuruan, potensi suara yang ditargetkan cukup besar. Pada tahun 2019 yang lalu, partai Nasdem mendapatkan target suara 90 ribuan dengan enam kursi DPRD Kabupaten Pasuruan.

Ke depan, harus naik menjadi delapan kursi DPRD Kabupaten Pasuruan. Kemudian, realisasikan

perolehan suara DPR RI menjadi dua kursi serta DPRD Provinsi menjadi dua kursi.

“Ini menjadi tanggung jawab semua secara kolektif, mulai DPW, DPD, DPC dan DPRt. Kalau semua bersinegri dan mengakselerasi peranperannya secara proposional di wilayah masing-masing, saya rasa optimisme itu akan terwujud,” kata Aminurokhman.

Anggota Komisi II DPRD Kabupaten Pasuruan dari Partai Nasdem, H Subriyanto menyatakan sejak dini pihaknya berkomitmen dan siap membesarkan Partai Nasdem. Termasuk membentuk petugas di tingkatan desa sudah dilakukan. [hil]

Hasil pembahasan disampaikan dalam sidang paripurna yang berlangsung secara daring di Ruang Sidang Paripurna Gedung DPRD Jatim yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Jatim, Anik Maslachah, Senin (5/7) kemarin.

Dalam sidang paripurna tersebut, Juru Bicara Banggar, Deni Wicaksono membacakan dokumen laporan hasil pembahasan yang ditandatangani oleh Ketua Banggar DPRD Jatim, Kusnadi.

Dalam laporannya, Deni menyampaikan bahwa dalam pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun 2020, Pemprov Jatim telah melakukan berbagai kebijakan.

Baik kebijakan keuangan, pada sisi pendapatan daerah, belanja daerah maupun pembiayaan daerah selama tahun 2020. “Kinerja Keuangan ini, patut kita apresiasi karena Tahun 2020 Pendapatan Pemerintah Provinsi Jawa Timur telah melampaui target. Namun terhadap kinerja Belanja Daerah kedepan perlu ada perbaikan dan peningkatan dalam penyerapan dan pelaksanaannya,” kata Deni.

Karenanya, Banggar DPRD Jatim menilai, bahwa perbaikan ini perlu dilakukan mengingat masih ada beberapa program yang belum dapat diselesaikan pada Tahun 2020 kemarin.

“Padahal itu sudah menjadi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2020,” jelasnya. Untuk itu, Politisi PDIP ini menyebut, dalam pari-

purna ini Banggar DPRD Jatim menyampaikan beberapa poin-poin masukan.

Pertama adalah menegaskan kembali apa yang telah menjadi rekomendasi KomisiKomisi kepada masing-masing OPD, agar benar-benar dilaksanakan sebagai masukan bagi OPD-OPD dari Mitra Kerjanya.

Kedua, kata Deni, terhadap pertanyaan, saran dan harapan Fraksi, hendaknya Pemprov Jatim menjadikannya sebagai wujud dari fungsi pengawasan DPRD. “Sehingga apa yang disampaikan Fraksi mestinya harus ditindaklanjuti oleh Pemprov Jatim, agar tidak hanya sekadar pertanyaan, saran maupun harapan belaka,” ujarnya.

Sedangkan pada poin ketiga, Banggar DPRD Jatim juga mengingatkan kembali kepada Pemprov Jatim, bahwa rekomendasi Pansus pembahas LKPJ Gubernur Jatim Tahun 2020, juga harus menjadi perhatian yang serius bagi Pemprov Jatim.

“Khususnya terkait dengan rekomendasi beberapa IKU (Indikatir Kinerja Utama) yang perlu ditindaklanjuti, demi perbaikan Pemprov Jatim ke depan,” katanya.

Di samping itu, dalam poin keempat yang dibacakan Doni ini juga menyebutkan, bahwa Banggar DPRD Jatim mendorong kepada pemprov, khususnya Inspektorat agar secara intens melakukan pembinaan dan pengawasan kepada OPD-OPD. [geh]

DPRD Tulungagung Sementara Hentikan Kegiatan Hearing Tulungagung, Bhirawa DPRD Tulungagung untuk sementara menghentikan kegiatan hearing atau dengar pendapat. Penghentian ini imbas dari pemberlakuan PPKM Darurat.

Sektretaris DPRD Tulungagung, Sudarmaji, Senin (5/7), menyatakan sejak diberlakukannya PPKM Darurat semua kegiatan dewan yang sifatnya mengumpulkan massa dihentikan sementara. “Semua kegiatan hearing dihentikan dulu untuk sementara sampai masa PPKM Darurat berakhir,” ujarnya.

Ia mengungkapkan sempat ada sejumlah mahasiswa yang akan melakukan hearing dengan anggota DPRD Tulungagung pada Senin (5/ 7), tetapi langsung ditolak. “Kami beritahu pada mereka jika saat ini tidak bisa melakukan hearing, karena masih dalam pemberlakuan PPKM Darurat,” sambungnya.

wiwieko/bhirawa

Petugas dari Sekretariat Dewan sedang menutup pintu samping depan ruang pimpinan dewan dan sekwan di Kantor DPRD Tulungagung, Senin (5/7) pagi.

Bahkan menurut mantan Kabag Humas dan Protokol Setda Kabupaten Tulungagung ini, DPRD Tu-

lungagung dalam masa pemberlakuan PPKM Darurat tidak menerima tamu kunjungan atau studi

banding dari daerah lain. Begitu pun sebaliknya, DPRD Tulungagung juga tidak melakukan kunjungan kerja atau studi banding ke daerah lain.

“Namun demikian, meski DPRD Tulungagung tidak melakukan hearing ataupun kegiatan lainnya, untuk fungsi pengawasan tetap dilakukan.

Termasuk dalam menyerap aspirasi masyarakat,” paparnya.

Sudarmaji selanjutnya membeberkan pula jika di Kantor DPRD Tulungagung mulai Senin (5/7), selain telah menerapkan WFH 50 persen bagi anggota dewan dan ASN juga memberlakukan sistem satu pintu (one gate) saat memasuki kantor wakil rakyat itu. Pemberlakuan WFH dan sistem satu pintu ini akan berlangsung selama PPKM Darurat. [wed]

Bupati dan DPRD Usulkan Ranperda dalam Rapat Paripurna DPRD Trenggalek, Bhirawa Fraksi - fraksi di DPRD dan Bupati saling menanggapi usulan rancangan peraturan daerah (Ranperda) yang akan dibahas tahun ini. Pelaksanaan tersebut digelar dalam rapat paripurna dengan agenda penyampaian pandangan umum atas usulan Ranperda.

Dalam hal ini usulan Bupati mengusulkan ada dua Ranperda dan DPRD mengusulkan ada lima Ranperda. Setelah penyampaian pandangan

umum akan kembali digelar paripurna menjawab pandangan umum.

Usai pimpin rapat paripurna di gedung lantai II DPRD Trenggalek Doding Rahmadi selaku Wakil Ketua DPRD menyampaikan rapat kali beragendakan penyampaian pandangan umum fraksi terhadap Bupati dan pandangan umum Bupati kepada fraksi atas usulan Ranperda.

“Dalam hal usulan Ranperda, Bupati menyampaikan usulan dua Raperda dan DPRD

menyampaikan 5 usulan Raperda,” kata Doding, Senin (5/7).

Lanjut Doding, jadi hari ini merupakan penyampaian tanggapan Bupati dan DPRD tentang usulan mereka masing - masing atas Raperda. Selanjutnya pada (9/7) nanti akan ada satu kali tanggapan yakni jawaban.

Terkait Raperda yang diusulkan Bupati tentang pengelolaan keuangan daerah dan tentang yutilitas perumahan atau penyerahan aset. [wek]

OPINI

Selasa Pon, 6 Juli 2021

TAJUK

Menguji Obat Covid-19 BISIK-bisik tentang obat Covid-19 murah meriah, telah menjadi desakan kepada pemerintah, agar segera diproduksi.

Di seluruh dunia, uji klinis terbesar sedang intensif dilakukan terhadap jenis obat cacing, yang diduga efektif menekan pertumbuhan virus. Di Indonesia, Badan POM (Pengawas Obat dan Makanan) juga memulai uji klinis di 8 rumah sakit. Obat cacing ivermectin, yang diproduksi BUMN akan diproduksi lebih masal sebanyak 4 juta kaplet per-bulan.

Pengharapan segera “merdeka” dari pandemi kini semakin menemui jalan lempang. Pertama kali disebut oleh Menteri BUMN Eric Thohir, bahwa ivermectin bisa menjadi terapi penyembuhan Covid-19. Obat cacing yang telah beredar luas di seluruh dunia selama 35 tahun. Juga diproduksi PT Indofarma, harganya sangat murah, Rp 5 ribu per-kaplet.

Tetapi saat ini menjadi langka, dan sangat mahal. Meski tergolong murah, tetapi ivermectin tergolong sebagai obat keras. Maka penggunaannya harus dengan resep dan pengawasan tenaga medis.

Diperkirakan pada bulan Agustus tahun (2021) ini telah tersedia di seluruh toko obat sebanyak 5 juta kaplet di seluruh Indonesia. Tidak mudah menyatakan senyawa menjadi obat.

Di seluruh dunia, proses pengakuan obat memiliki “protokol etika .” Terutama wajib memenuhi prosedur etika (ke-ilmiah-an dalam beberapa tahapan pra-produksi masal. Prosedur etika dalam pengobatan bersifat wajib, dan mutlak dilakukan.

Beberapa yang terpenting antara lain, penjejakan asas safety (keamanan), efficiency (efisien), dan efikasi (ke-mujarab-an) melawan virus. Terutama tahap ketiga (paling akhir) uji klinis biasanya dijalani selama 6 bulan, tetapi bisa dipersingkat dengan area uji dan jumlah subyek uji yang sangat banyak dan masif. Tak terkecuali terhadap penambahan obat cacing untuk terapi Covid-19. Telah dilakukan oleh universitas kesohor di dunia, dengan dana hibah sangat besar.

Berdasar kebiasaan, manakala University of Oxford telah memulai uji klinis, berarti hasil ujinya sekadar menunggu faktualisasi. Sesungguhnya, penelitian ilmiah (di dalam laboratorium) sudah selesai, dengan hasil yang baik. Begitu pula penelitian empiris, telah usai. Maka uji klinis di Oxford (selama 18 hari), sebenarnya hanya menambah keyakinan, menunggu hasil efikasi yang lebih tinggi. Bisa memetik manfaat lebih besar.

Di Indonesia, obat cacing yang telah diproduksi BUMN kefarmasi-an, juga harus melalui uji klinis. Antara lain uji klinis terapan di rumah sakit, di RSUD Dr. Soedarso, Pontianak (Kalimantan Barat), RS Adam Malik, Medan, serta RSPAD Gatot Soebroto, Jakarta. Juga harus lolos uji di lab Pusat Pengujian Obat dan Makanan Nasional (PPOMN), berujung eksekusi oleh Badan POM. Namun diharapkan tidak terlalu lama. Sehingga secepatnya Badan POM menerbitkan izin edar kedaruratan.

Kewajiban pemerintah menyediakan obat, dan vaksin menangkal wabah penyakit. Tercantum dalam UU Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan. Pada pasal 153, dinyatakan, “Pemerintah menjamin ketersediaan bahan imunisasi yang aman, bermutu, efektif, terjangkau, dan merata … untuk pengendalian penyakit menular ….” Juga wajib memenuhi UU Nomor 33 tahun 2014, tentang Jaminan Produk Halal. Peredaran masal obat Covid-19 (ekas obat cacing) bisa menghemat anggaran negara alokasi penanganan pandemi.

Penghematan besar bisa mencapai trilyunan rupiah, yang dialokasikan untuk perawatan pasien positif di berbagai rumah sakit. Lebih lagi, saat ini tingkat hunian rumah sakit di daerah “zona merah“ rata-rata mencapai 85%. Beban kerja tenaga kesehatan terasa overload. Fasilitas kesehatan dalam keadaan “tidak sehat.“ Antrean panjang “mengular“ obat Covid-19, wajib segera direspons pemerintah. [*]

Sorotan Publik

Semua tanggapan baik berupa saran dan kritik atas wajah dan kinerja birokrasi kita dalam memberikan pelayan publik dapat dikirim melalui email: harian_bhirawa@yahoo.com atau manfaatkan fasilitas surat pembaca di www.harianbhirawa.co.id atau telp ke (031) 5470650 atau faks (031) 5343359. Untuk setiap email harap disertakan nomor telpon (untuk konfirmasi ulang).

Urgensi Atasi Kelangkaan Oksigen BELAKANGAN ini, kebutuhan akan oksigen di Tanah Air terbilang mengalami kenaikan. Hal itu seiring dengan terus meningkatnya pasien kasus Covid-19 yang terjadi dibeberapa daerah. Oleh sebab itu, sebagai antisipasi maka setiap rumah sakit perlu diperkuat dengan fasilitas kesehatan yang memadai.

Termasuk yang sangat krusial adalah kebutuhan oksigen. Jadi kalau ada sebuah insiden habisnya oksigen yang akhirnya membuat pasien Covid-19 banyak yang meninggal, itu adalah sebuah tragedi yang mengusik rasa kemanusiaan.

Peristiwa yang mengusik rasa kemanusiaan yang belakangan baru terjadi adalah meninggalnya 63 pasien sehari semalam di Rumah Sakit Umum Pusat Dr Sardjito, Yogyakarta (3/7).

Mereka meninggal akibat keterlambatan pasokan oksigen. Itu artinya, kelangkaan oksigen telah membawa dampak sangat fatal, terbukti nyawa menjadi taruhannya. Ironisnya lagi, peristiwa tersebut terjadi saat diberlakukannya pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat, (Kompas, 5/7/2021) Sontak, insiden itupun mengundang perhatian dan keprihatinan kolektif publik. Terlebih, pemerintah telah memberlakukan PPKM darurat. Tentu itu adalah sebuah potret keironian. Kejadian keterlambatan pasokan oksigen ini sangat tragis dan harus segera diantisipasi agar tidak terulang kembali. Belajar dari peristiwa tersebut, kini saatnya pemerintah pusat dan daerah harus bisa berkoordinasi terkait ketersediaan oksigen.

Berikut beberapa langkah yang sekiranya bisa dilakukan pemerintah dalam menjamin ketersediaan oksigen. Pertama, pemerintah bisa lebih fokus memperbaiki manajemen distribusi oksigen ke rumah sakit-rumah sakit. Kedua, pemerintah harus melakukan audit atas kekurangan oksigen. Apakah ketersediaan stok oksigen secara nasional masih mencukupi, apakah pihak rumah sakit sudah melaporkan kekurangan stok oksigen tepat pada waktunya?, hasil audit itu selanjutnya bisa dipakai untuk pembenahan. Ketiga, pengawasan dilapangan oleh pemerintah untuk mengantisipasi kemungkinan terjadi penimbunan. Terlebih, di Fatwa MUI Nomor 14 Tahun 2020 tertegaskan bahwa tindakan yang menimbulkan kepanikan dan/atau menyebabkan kerugian publik, seperti memborong dan menimbun bahan kebutuhan pokok dan menimbun masker hukumnya haram. Semoga melalui tiga langkah itulah, kelangkaan oksigen di negeri ini bisa teratasi.

Asri Kusuma Dewanti Dosen FKIP Universitas Muhammadiyah Malang

HARIAN

PENDIRI : Alm. H. Moch. Said PENASIHAT HUKUM: Poerwanto, SH, MH

Halaman 4

Membaca Dampak Ekonomi dari PPKM Darurat Seiring dengan perkembangan kasus Covid-19 yang meningkat serta bertambahnya varian baru di banyak negara.

Pemerintah pun akhirnya telah sigap melakukan pencegahan atas penyebaran, penularan dan pertambahan kasus Covid-19 dengan menetapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat untuk Pulau Jawa dan Bali pada 3-20 Juli 2021.

N

amun, kendati demikian keputusan tersebut, tentu saja bisa memunculkan proyeksi dampak ke ekonomi yang berbeda-beda dari berbagai pihak.

Dilema PPKM Mikro Darurat Melonjakkan angka kasus Covid19 di Tanah Air saat ini memang tengah menjadi keprihatinan kita bersama, tidak hanya kesehatan saja yang perlu mendapat perhatian tetapi sektor ekonomipun perlu mendapat perhatian. Terlebih saat pemerintah telah memberlakukan PPKM mikro darurat. Memang, tidak ada yang salah dengan pemberlakukan PPKM darurat ini sebagai upaya mengurangi laju penyebaran Covid-19 di tanah air.

Namun, ada hal yang perlu tercermati adalah masalah perekonomian di saat PPKM darurat saat ini, pasalnya PPKM darurat saat ini sangat berpotensi menyeret nilai tukar rupiah yang tentunya akan berpeluang menjadikan aktivitas ekonomi terbatas, sehingga adanya PPKM mikro darurat itu akan menyimpan simalakama atau dilemma tersendiri terhadap perekonomian nasional. Salah satunya, adalah semakin terhambatnya pemulihan ekonomi dan tentunya akan ada terjadinya ancaman kontraksi pertumbuhan ekonomi yang dipicu oleh tekanan konsumsi masyarakat selama PPKM mikro darurat.

Realitas tersebut, bisa terbuktikan dengan data yang ada. Berdasarkan informasi sementara, salah satu poin aturan PPKM mikro darurat adalah pembatasan operasional mal dan restoran. Pengurangan jam opera-

L

lebih lanjut. Inilah simalakama PPKM mikro darurat. Kondisi ini patut disayangkan, sebab Indonesia sudah mengalami pemulihan ekonomi pada April-Mei 2021.

Memperkecil Imbas PPKM darurat sional mal atau pusat perSaat ini pemerintah Oleh : belanjaan hingga pukul tengah fokus menangani Novi Puji Lestari 17.00 WIB dan restoran meningkatnya angka kahanya diizinkan untuk sus Covid-19 yang terus layanan take away atau mengalami keaikan. Salah bawa pulang pesanan satunya dengan memberlakukan PPKM dibatasi sampai pukul 20.00 WIB. Padahal, mal dan restoran merupakan mikro darurat. Sementara itu pemulihan garda terdepan konsumsi masyarakat. ekonomi di negeri ini sejatinya juga sanSementara, komponen konsumsi rumah gat penting untuk mendapat pengawalan. tangga memiliki sumbangan paling be- Pasalnya sektor ekonomi merupakan sar pada Produk Domestik Bruto (PDB) bagian dari roda sirkulasi keuangan. Persebesar 56,9 persen pada kuartal I 2021 soalannya, melalui penerapan kebijakan PPKM darurat ini tentu akan banyak lalu, (Kompas, 30/6/2021) Itu artinya, bisa diprediksikan bahwa menyimpan konsekwensi tersendiri omzet mal dan restoran akan berpotensi secara perekonomian bagi bangsa dan semakin tertekan hingga hanya tersisa negeri ini, khususnya dunia usaha. Bisa 10 persen, bahkan bisa lebih rendah dipastikan, dengan adanya implementasi dari angka tersebut. Padahal, kontribusi kebijakan PPKM mikro darurat, maka konsumsi pada pertumbuhan ekonomi sektor usaha yang bakal terkena dampak, paling besar, kalau orang tidak mau keadaan yang bisa terprediksi akan sama belanja, ya konsumsi pasti drop, kalau seperti sektor-sektor yang terimbas pada konsumsi drop dengan kontribusi hampir pengetatan sebelumnya.

Untuk itu, idealnya implemen60 persen pada pertumbuhan ekonomi, maka logikanya 60 persen pertumbuhan tasi kebijakan PPKM mikro darurat ini layak untuk mendampat perhatian ekonomi langsung turun.

Skenario terburuk adalah pertumbuhan dan pengkajian secara jeli dan seksama ekonomi periode Juli-September 2021 dari pemerintah agar tidak berdampak masih terpuruk pada posisi minus, dan fatal terhadap denyut perekonomian kondisinya persis seperti Pembatasan nasional. Selebihnya, kita bisa menSosial Berskala Besar (PSBB) pada coba perhatikan pada pertumbuhan 2020 lalu. Saat itu, PSBB berlangsung ekonomi pada kuartal II 2021 hanya 3 selama April 2020 hingga Juni 2020. Se- persen-4 persen, lebih rendah dari tarlama PSBB, hanya 11 sektor usaha yang get pemerintah, yakni 7,1 persen hingga beroperasi, antara lain, kesehatan, pangan, 8,3 persen. Terus bagimana dengan komunikasi dan teknologi informasi, dan pertumbuhan ekonomi pada kuartal III logistik. Pusat perbelanjaan terpaksa tutup 2021 ini, bisa-bisa malah lebih terpuruk kecuali untuk gerai kesehatan dan ritel dari pertumbuhan ekonomi pada kuarmodern yang menjual kebutuhan pokok tal II 2021, (Kontan, 30/6/2021) Oleh sebab itu, sekali lagi penulis masyarakat.

Namun, memasuki Juni 2021, kasus menekankan agar pemerintah saat covid-19 bertambah sehingga meng- ini juga bisa mengawal pertumbuhan ganggu momentum pemulihan ekonomi ekonomi di tengah pengetatan PPKM

mikro darurat. Agar pemerintah nantinya tidak kewalahan menghidupkan kembali perekonomian yang sudah mati suri alias shutdown selama PPKM mikro darurat. Ada beberapa hal yang perlu menjadi perhatian pemerintah agar pertumbuhan ekonomi nasional bisa tetap terkawal dengan baik selama dan setelah PPKM mikro darurat.

Pertama, melakukan percepatan vaksinasi. Artinya, ada baiknya agar pemerintah lebih mempercepat pelaksanaan program vaksinasi. Agar upaya yang dilakukan pemerintah untuk mempercepat pemulihan kesehatan tersebut tidak terlalu memperlambat pemulihan perekononomian nasional, termasuk di sektor dunia usaha.

Kedua, ada baiknya pemerintah memberikan kompensasi selama penerapan kebijakan PPKM darurat saat ini.

Misalnya, pemerintah bisa kembali memberikan stimulus konsumsi dalam bentuk social safety net (jaring pengaman sosial), stimulus produktif dalam bentuk pelonggaran pemberian/pencairan kredit kepada pelaku usaha sektor riil yang mengalami kontraksi, dan stimulus belanja pemerintah yang bersifat produktif.

Ketiga, pemerintah idealnya bisa menstimulus belanja negara yang bersifat produktif. Idealnya berupa belanja infrastruktur skala besar dalam jangka pendek hingga menengah. Langkah tersebut sekiranya bisa menstimulasi pergerakan ekonomi domestik hingga ekonomi pulih sepenuhnya.

Melalui tiga solusi yang penulis tawarkan dan uraikan dalam upaya memperkecil imbas PPKM darurat di atas, besar kemungkinan jika diimplementasikan dengan baik, maka uraian diatas bisa memberikan pencerahan bagi para pelaku usaha dan masyarakat, sekaligus pemerintah agar kedepannya bisa lebih memiliki kesiapan dalam menghadapi situasi ekonomi di masa mendatang, dan tentu saja harapannya bisa terhindar dari imbas pengetatan PPKM mikro darurat.

Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Malang

PPKM Mikro untuk Ketangguhan Sosial

ONJAKAN corona pasca lebaran menguatirkan kita semua. Semua media memberitakan kondisi darurat corona yang ditandai peningkatan angka terpapar di hampir semua kota/kabupaten di Jawa. Kita diambang keterpurukan yang ditunjukkan dari semakin terbatasnya tenaga kesehatan, daya tampung rumah sakit dan tempat isolasi. Belum lagi menghitung anggaran penanganan yang kian menipis. Bisa dipastikan ke depan penanggulangan covid akan semakin rumit.

Untuk itu, strategi responsif dan adaptif harus selalu diupayakan.

Di tengah desakan pemberlakuan lock down, Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro tetap menjadi pilihan strategis pemerintah. Juru Bicara Pemerintah Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito pernah menyatakan pertengahan September hingga November 2020, PPKM Mikro terbukti efektif menekan laju penyebaran covid kurang lebih 20 persen.

Bagi pendukung kebijakan, PPKM Mikro menutupi kelemahan lock down. Setidak-tidaknya kebijakan ini melokalisir wilayah dimana ditemukan warga terpapar Covid. Pemberian status daerah juga melokalisir penanganan. Tidak ada lagi kelurahan yang masuk zona merah kemudian mengorbankan gerak kelurahan-kelurahan lain yang berzona hijau. PKM Mikro lebih efisien dari pada mengisolasi satu kota atau kabupaten.

Selain itu, sebagai pelembagaan sosial baru, PPKM Mikro lebih kuat, mengingat Posko sudah berdiri rata-rata pada semua wilayah.

Menurut satgas penanggulangan covid, hingga akhir Februari 2021 terdapat 22.832 posko di 30 provinsi di Indonesia.

Sekalipun keberhasilan kuantitatif ini menggembirakan, tetapi persoalannya, apakah lembaga ini telah benar-benar bekerja dengan efektif? Kita sering melihat para petugas posko yang belum tegas memberi hukuman pada warga yang nyata-nyata melanggar protokol kesehatan, misalnya pembiaran

pengetahuan, komitmen warga yang tidak menggunakan makser atau masyarakat, metode, termelaksanakan kegiatan masuk mekanisme parmasal seperti hajatan. tisipatif, memodifikasi Di lapang, posko kerentanan, kerusakan bahaya dan gangguan lebih banyak berkutat pada urusan adminis(Kumalawati dan Parida tratif dari pada substanAngriani, 2018: 7). tif. Posko tetapi banyak Sebagai keberhasilan terpapar. Tidak heran mitigasi, PPKM Mikro melahirkan ketangguhan Oleh: jika ada pihak-pihak Rachmad K.Dwi Susilo menyangsikan kemamsosial sebagai daya tahan puan kebijakan kepenatau kapasitas sistem sodudukan ini, hal inilah sial untuk menolak atau konsekuensi, menyerberubah untuk mencapai ahkan penanganan kebencanaan pada tingkat fungsi dan struktur yang dapat komunitas tanpa penguatan kapasitas diterima (United National Internationdan pendampingan. al Strategy for Disaster Reductions).

Gambaran sederhana yaitu komuniMitigasi dan Ketangguhan Sosial tas mampu menyiapkan, merencanaP P K M M i k r o s e s u n g g u h n y a kan, menerima, mengembalikan dan lembaga penanganan bencana, maka beradaptasi pada kondisi yang beria tepat dianalisa dengan konsep potensi merugikan. Sebagai lembaga sosiologi kebencanaan. Dalam tangguh, semua anggota komunitas kaca mata sosiologi, PPKM Mikro mampu melakukan langkah adaptif, bukan sekedar kertas kebijakan coping dan partisipasi. atau program negara yang didePersoalannya, rata-rata posko sentralisasikan pada komunitas, ia PPKM Mikro belum melakukan sesungguhnya institusi sosial baru peran-peran yang diidealkan tersebut. (new social institution).

Memang, pengurus sudah terbentuk, Hendropuspito (1983) menyatadi setiap RT terpampang posko PPK kan bahwa institusi sosial yaitu suatu Mikro dan Ketua RT rajin mengganti bentuk organisasi yang tersusun bendera, pertanyaannya benarkah ia relatif tetap atas pola-pola kelakuan, mampu mengelola perilaku warga peranan-peranan dan relasi-relasi sesuai protokol kesehatan dan menterarah dan mengikat individu, memgendalikan kemunculan klusterpunyai otoritas formal dan hukum kluster baru? Benarkah pada saat ada guna mencapai kebutuhan-kebutuhan warga terpapar, lembaga ini “sigap” dasar. melakukan penanganan? JanganKarena memiliki ciri-ciri tersebut, jangan ia sekedar lembaga “formal” posko (pos komando) PPKM mikro bentukan pemerintah minus kegiatan bertugas memitigasi bencana dan kebencanaan. membangun ketangguhan sosial seperti dinyatakan Surat Edaran Nomor Revitalisasi PPKM Mikro 9 Tahun 2021 tentang Ketentuan PemAgar PPKM mikro melahirkan bentukan Posko Penanganan Covid kegiatan mitigasi dan ketangguhan 19 dalam Rangka Pemberlakuan sosial, para pengambil kebijakan harus Pembatasan Kegiatan Masyarakat di berani melakukan revitalisasi. Untuk tingkat Desa/Kelurahan. itu, penulis mengusulkan langkahMitigasi merupakan serangkaian langkah sebagai berikut. upaya untuk mengurangi risiko benPertama, Penguatan lembaga RT/ cana, baik melalui pembangunan fisik RW. Kepemimpinan (leadership) yang maupun penyadaran dan peningkatan kuat di RT dan RW akan memampukan kemampuan menghadapi ancaman PPKM tidak hanya koordinasi vertikal bencana. Mitigasi bencana non struk- tetapi juga perencanaan, pencegahan, tural dilakukan oleh posko PPKMI dan penanganan.

Mikro untuk mengurangi dampak dari Kuatnya lembaga RT/RW juga ancaman bahaya dengan mengacu pada mampu menggerakkan orang-orang kebijakan, kesadaran, pengembangan kunci penentu komunitas dan lemba-

ga-lembaga sosial. Jelas pengurus RT dan RW tidak mampu bisa bekerja sendiri. Orang-orang kunci, baik elit dan tokoh formal/informal terlibat.

Kemudian, pertemuan-pertemuan pada level komunitas diarahkan membackup kelembagaan PPKM Mikro pada mitigasi dan ketangguhan sosial bencana.

Ketua RT/RW dan anggota komunitas adalah penyitas atau sukarelawan bencana dengan human capital dan social capital tinggi. Karena itu, keduanya harus mampu menyelenggarakan sosialisasi, persuasi, pemberian reward dan punishment.

Selain itu, mereka mampu melibatkan komunitas-komunitas kecil dilingkungannya, baik komunitas yang berdasarkan ikatan primordial, ikatan hobi, ikatan pekerjaan dan kesamaan lokasi geografis.

Kedua, Dinamika Posko. Berdirinya Posko jangan hanya gugur kewajiban dengan membentuk atau menunjuk struktur pengurus, tetapi harus disibukkan program-program berkelanjutan. Ia bukanlah organisasi “papan nama” tetapi selalu menjemput bola, jika ada tren peningkatan lonjakan kasus.

Penulis menyadari bahwa optimalisasi PPKM Mikro bukan perkara mudah, penulis menyadari tidak mudah menanggung beban mengingat lembaga ini berbasis kerelawanan. Selain itu, karakter, pengetahuan, kesadaran dan pola relasi komunitas sangat menentukan gagal berhasilnya lembaga ini. Pengelolaan PPKM Mikro pada komunitas homogen atau pada kampung dengan teritorial genealogis tidak sama dengan perumahan mewah dimana hubungan ekslusif menandai relasi antarwarga. Di sini tantangan diferensiasi, stratifikasi sosial dan kompleksitas karakter dan pergerakan komunitas menuntut motivasi, inovasi, kreativitas dan inovasi tinggi.

Semoga.

Pengajar Mata Kuliah Sosiologi Kebencanaan, Program Studi Sosiologi FISIP Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), Ketua Program Studi Sosiologi FISIP UMM dan Alumni Hosei University, Tokyo)

PEMIMPIN UMUM: Nawang Esthi Lestari PEMIMPIN REDAKSI/ PENANGGUNG JAWAB: Wahyu Kuncoro SN WAKIL PEMIMPIN REDAKSI : Wawan Triyanto REDAKTUR PELAKSANA: Gatot Suryo Widodo KOORDINATOR LIPUTAN : Bambang WN REDAKTUR: Choirul Anam, Anangsyah Isfianto, Sufendi Dimyati, Andre Endrayana Sasmita, Helmi Supriyatno, Zainal Ibad Reporter : M. Ali, Rachmat Caesar BSW, Zainal Ibad, Adit Hananta Utama, Abed Nego, Gegeh Bagus Setiadi, Diana Rahmatus Sholichah, Achmad Tauriq Imani Fotografer: Trie Diana Indahwati, Oki Abdul Sholeh Malang: M. Taufiq, Kabupaten Malang : Cahyono Nor Rochmah, Kota Batu: Anas Bachtiar, Kediri: Ervan Kholis, Pasuruan : Hilmi Husein, Pamekasan: Syamsuddin, Lumajang: Dwi Wismo Wardono, Probolinggo: Wiwit Agus Pribadi Jember: Effendi, Sampang: Nur Cholis, Sumenep: Agus Irianto, Samsul Arifin, Bondowoso: Ihsan Khalil, Situbondo: Sawawi, Tulungagung: Hadi Sucipto, Wiwieko Dh, Ponorogo: Yanuar Lamongan: Suprayitno, Jombang: Romadlon, Fathoni, Arif Yulianto Mojokerto: Hasan Amin, Sidoarjo: Ali Kusyanto, Hadi Sujitno, Achmad Suprayogi Gresik: Kerin Ikanto, Rokim, Tuban: Khoirul Huda Madiun: Sudarno, Blitar: Hartono, Nganjuk: Ristika, Bojonegoro: Achmad Basir, Trenggalek: Wahyu Asmoro, Jakarta: Tjitjik Rahayu.

Direktur Utama: Nawang Esthi Lestari, Direktur Umum: Wahyu Kuncoro SN, Direktur Keuangan Mira Damayanti Komisaris Utama: Sugeng Praptoyo, Komisaris: Bambang WN, Hasan Amin, Suprayitno, Malang: Gatot Soekardi, Ratna Nirmala, Lumajang: Didit Nur Jadit, Bondowoso: Hasto Pramudyo, Manager Produksi, Sirkulasi dan Periklanan: Sri Eddy Haryanto, Manajer Keuangan: Anangsyah Isfianto, Administrasi Keuangan: Etti Sri Kustini, Sri Poernomo, Sekretaris Perusahaan: Rani Cholyvianti, Sirkulasi: Titiek Yuliati (Koordinator), Utomo Pagon, Distribusi: Tatok Arly (Koordinator), Suparto, Mulyadi, Pracetak:Ali Sulkan (Koordinator), Danu Setiawan, Trisno purnomo, Onny Agung S, Oki Abdul Sholeh, Rendy Agung. Sekuriti: Saiful Hidayat, Akhmad Mukhdor Daniyal, Ucha Torindiansyah Alamat Kantor Pusat/Iklan/Redaksi: Jalan Indragiri 73 Surabaya, Telp : 031- 561-5454, Fax : 031-561-9009, Email Iklan: bhirawa_indragiri@yahoo.com, Email Redaksi: harian_bhirawa@yahoo.com Sirkulasi: Jalan Pengenal 5, Surabaya (60174), Telp : 031- 547-0650 (3 lines), Fax : 031-534-3359, Email Sirkulasi: bhirawasirkulasi@yahoo.com Bhirawa Online : http://www.harianbhirawa.co.id Bank: Bank Mandiri (BBD Jembatan Merah) Surabaya, No. Rek:140.0080000053, Percetakan: PT Media Nusantara Press, Kawasan Industri SIER, Jl. Rungkut Industri III No.49, Surabaya SIUPP: Nomor 159/SK/Menpen/SIUPP/A.7/1986, 22 April 1986.

Tarif Iklan: Iklan Baris Rp. 7.500/baris (maksimal 5 baris), Iklan Tender/Lelang Rp.10.000/mm kolom, Iklan Display warna (FC) Rp.10.000/mm kolom, Iklan Display hitam putih (BW) Rp.7.500/mm kolom. Harga belum termasuk PPn 10%.

PELAYANAN PUBLIK FKUB Sepakat Turut Sosialisasikan Kebijakan Pemerintah Halaman 5

Selasa Pon, 6 Juli 2021

Bondowoso, Bhirawa Menindaklanjuti Instruksi menteri dalam negeri dan Surat Edaran Menteri Agama tentang penutupan sementara tempat ibadah. Pemerintah Kabupaten Bondowoso melakukan rapat koordinasi dengan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB).

Ihsan Kholil/Bhirawa

Pemerintah Kabupaten Bondowoso melakukan rapat koordinasi soal kebijakan tindak lanjut dari Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dengan Forum Kerukunan Umat Beragama.

Rapat koordinasi soal kebijakan tindak lanjut dari Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) tersebut di pimpin langsung Bupati Salwa Arifin, dan Ketua DPRD Ahmad Dhafir, Kapolres AKBP Herman Priyanto, Dandim 0822 Letkol Kav Widi Widayat serta Pj. Sek-

da Soekaryo. Yang mana kegiatan itu digelar di ruang shaba bina praja 1, Senin (5/7).

Pj Sekretaris Daerah Bondowoso, Soekaryo, SH mengatakan, seluruh pemuka agama dan tokoh di Bondowoso sepakat untuk bersama-sama memerangi Covid-19, terma-

suk menyepakati segala bentuk upaya yang dilakukan pemerintah.

Soekaryo menegaskan jika para ulama punya cara tersendiri untuk menyampaikan kebijakan penutupan tempat ibadah kepada umat.

Kendati mungkin bahasanya tidak harus menggunakan kata penutupan. “Bahasa ulama tidak pakai ditutup.

Jamaah diimbau melaksanakan ibadah di rumah masingmasing,” jelasnya usai rapat koordinasi.

Sementara itu, Ketua FKUB Bondowoso, Moh. Syaiful Haq, membenarkan jika seluruh pimpinan umat beragama di Bondowoso bersepakat untuk turut mensosialisasikan kebijakan pemerintah kepada masyarakat. “Sekarang kita makin antusias membantu pemerintah karen penyebaran covid-19 semakin meningkat. Ini bahaya jika tidak disosialisasikan kepada masyarakat,” terangnya.

Dengan diberlakukannya kebijakan penutupan sementara tempat ibadah, KH. Syaiful Haq

sangat mengharap pengertian dari masyarakat. Ia mengimbau masyarakat saat ini lebih baik melaksanakan ibadah di rumah guna mengantisipasi terjadinya penularan. “FKUB mengimbau masyarakat agar masyarakat beribadah di rumah bersama keluarga. Berjamaah di rumah,” tandasnya.

Untuk informasi, PPKM Darurat Jawa dan Bali mulai diberlakukan sejak 3 hingga 20 Juli mendatang. Maka selama itu pula kebijakan penutupan tempat ibadah diberlakukan.[san]

LINTAS PELAYANAN

Launcing ‘Gresik Jaman Now’ dan Bubarkan Kerumunan di Cafe Gresik, Bhirawa Tinggi angka kasus Covid-19, direpon serius oleh jajaran polres. Dengan dengan memotori gerakan Gresik Jaman Now ‘Gresik JAngan keMANa-mana Nang Omah Wae’. Juga menyisir kafe, mall. Warga membandel langsung dibubarkan petugas gabungan TNI-Polri dan Sat Pol PP. Menurut Kapolres Gresik, AKBP Arief Fitrianto mengatakan, bahwa kegiatan yang menimbulkan kerumunan akan langsung dibubarkan. Karena melanggar ketentuan PPKM darurat, akan langsung diamankan di kantor Polisi.

Di antaranya, telah menyasar sebuah kafe penyedia makanan dan minuman di Jalan Brotonegoro, Desa Suci, Kecamatan Manyar. Pertemuan organisasi yang menimbulkan kerumunan terciduk Forkompimda, selanjutnya panitia dan pihak penanggung jawab diamankan ke Mapolres Gresik karena sudah melanggar PPKM Darurat.

“Dengan dilaunching nya gerakan Gresik Jaman Now, diharapkan masyarakat Gresik. Lebih patuh dan disiplin prokes dalam mencegah penyebaran covid-19, yang saat ini sedang bergulir PPKM darurat sesuai Inmendagri Nomor 15 tahun 2021 tentang PPKM Darurat di wilayah Jawa dan Bali,” ujarnya.

Diharapkan kesadaran masyarakat bisa memahami bersama penerapan kebijakan tersebut, dan gerakan Gresik Jaman Now sebagai langkah mencegah penyebaran Covid-19. Ditambahkan AKBP Arief Fitrianto, bahwa Gresik Jaman Now merupakan akronim dari Gresik JAngan keMANa-mana, Nang Omah Wae. Atau di rumah saja. Gerakan bersama untuk mengurangi mobilitas dalam rangka menekan penyebaran Covid-19, mencuci tangan dengan sabun, memakai masker, menjaga jarak menghindari kerumunan dan membatasi mobilitas suatu upaya untuk menghindari penularan covid-19.[kim]

Masyarakat saat melakukan antrian tes usap PCR dihalaman kantor Kecamatan, Senin (5/7).

trie diana/bhirawa

Camat Gelar Tes PCR Masal bagi Jajaran Pegawai Surabaya, Bhirawa Mendukung penanganan Covid-19 di Surabaya, Camat Asemrowo, Bambang Udikoro menginstruksikan kepada seluruh jajaran pegawai baik di tingkat kecamatan maupun kelurahan di wilayah Asemrowo untuk melakukan tes usap PCR, Senin (5/7/).

Camat Asemrowo, Bambang Udikoro mengungkapkan tes PCR ini diikuti oleh puluhan

aparatur sipil negara (ASN), Satgas Covid-19 wilayah Asemrowo juga diajak turut serta tes PCR dan bekerjasama dengan tenaga kesehatan dari Puskesmas Asemrowo.

“Pertama, ini untuk mengetahui apakah pegawai internal ada yang positif Covid-19 atau tidak. Sehingga Kecamatan Asemrowo dan kelurahan di bawahnya bisa memberikan keamanan dan kenyamanan pelayanan kepada masyarakat,” terangnya.

Camat Bambang menambahkan kedua, apabila ada pegawai yang hasil tesnya positif. Maka bisa dideteksi lebih dini dan segera dilakukan isolasi. Sebab pegawai kecamatan dan kelurahan menjadi ujung tombak pelayanan pemerintahan.

“Hasil tes akan keluar dalam dua hari dan kami berharap semuanya negatif. Sehingga kami bisa memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat,” ujarnya. [riq]

Dishub Matikan Lampu PJU Selama PPKM Darurat

Petugas Dishub Kabupaten Tulungagung sedang memeriksa kotak PJU untuk pemadaman saat jam malam, Senin (5/7).

Tulungagung, Bhirawa Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Tulungagung akan mematikan atau memadamkan lampu penerangan jalan umum (PJU) di sejumlah ruas jalan di Kota Tulungagung selama pemberlakuan PPKM Daru-

rat. Padamnya lampu PJU itu akan berlangsung selama dua jam, yakni pukul 20.00 WIB sampai pukul 22.00 WIB. Kepala Dishub Kabupaten Tulungagung, Galih Nusantoro, Senin (5/ 7), mengungkapkan pemadaman

lampu PJU untuk mengefektifkan pemberlakuan jam malam saat penerapan PPKM Darurat. “Pemadaman lampu ini untuk mengurangi aktifitas warga saat jam malam berlangsung,” ujarnya.

Menurut dia, dengan padamnya lampu PJU diharapkan semua warga tidak lagi berada di jalan dan mengurangi mobilitas. “Sebaiknya masyarakat di saat jam malam istirahat di rumah saja,” tuturnya.

Galih Nusantoro menyebut mobilitas warga yang tinggi dapat memicu lonjakan Covid-19. Karena dalam mobilitas tersebut terjadi saling interaksi. “Menurut beberapa pakar selain kita harus prokes, ternyata mobilitas orang atau saling berinteraksinya orang dapat menyumbang lonjakan kasus Covid-19,” paparnya.

Selanjutnya mantan Camat Sumbergempol ini mengungkapkan pemadaman lampu PJU tersebut merupakan bagian dari instruksi Bupati

Tulungagung, Maryoto Birowo, agar semua OPD di lingkup Pemkab Tulungagung ikut mendukung program PPKM Darurat. “Karena itu, kami dari Dishub Tulungagung melakukan upaya memadamkan lampu PJU untuk mengurangi aktifitas warga di waktu jam malam,” paparnya lagi.

Ada pun tujuh ruas jalan di Kota Tulungagung yang akan dipadamkan lampu PJU-nya mulai Senin (5/ 7) malam, yakni di Jl Diponegoro, Jl A Yani, Jl Kapten Kasihin, Jl WR Supratman, Jl Dr Soetomo dan jalan seputaran Alun-Alun Kota.

Menjawab pertanyaan, Galih Nusantoro mengatakan akan melakukan evaluasi saat mulai melakukan pemadaman lampu PJU itu. Termasuk dengan menerjunkan tim patroli. “Akan kami evaluasi setiap harinya nanti. Kalau dirasa pemadamannya kurang lama, kami nanti akan tambah durasinya bisa sampai pukul 24.00 WIB,” ucapnya.[wed]

Warga Keluhkan Pemadaman Lampu PJU di Jalan Protokol Pemkab Malang, Bhirawa Pemadaman lampu Penerangan Jalan Umum (PJU) di masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat di wilayah Kabupaten Malang, dikeluhkan pengguna jalan. Karena dengan pemadaman PJU di beberapa jalan protokol kondisi jalan gelap, yang dikhawatirkan akan terjadi kecelakaan lalu lintas dan kejahatan.

Menurut, salah satu warga Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang Hariyono, Senin (5/7), kepada wartawan, pemdaman lampu PJU dibeberapa jalan protokol, hal ini untuk mencegah masyarakat agar tidak melakukan kegiatan di malam hari, karena telah diberlakukan PPKM Darurat.

Namun, kebijakan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malangdalam penerapkan memmadamkan lampu PJU, tentunya banyak masyarakat yang mengeluhkan. Sebab, tidak semua warga memiliki mata normal, sehingga hal itu bisa menyebabkan kecelakaan. “Apalagi, pas papasan ada kendaraan yang menyalakan lampu dimmer atau lampu jarak jauh, maka akan mengaburkan mata,” tuturnya.

Selain itu, lanjut dia, kondisi jalan gelap pengendara sepeda motor akan berbahaya jika ada jalan yang bergelombang maupun berlubang.

Dan belum lagi, jalanan dalam kondisi gelap akan memicu kejahatan

di jalan, yang hal tersebut akan sangat membahayakan pengguna jalan, terutama pengendara sepeda motor.

Tidak hanya pengendara bermotor yang mengeluhkan pemadaman lampu PJU, hal ini juga dikeluhkan para pedagang yang buka pada sore hari hingga malam hari. Karena mereka tidak bisa mengais rezeki selama diberlakukan PPKM Darurat.

“Seharusnya ada kebijakan dari Pemkab Malang, kasihan masyarakat terutama mereka yang berdagang pada malam hari. Memang dilematis, satu sisi untuk mencegah penyebaran Covid-19, satu sisi pengendara bermotor potensi terjadi kecelakaan, serta para pedagang malam tak bisa mengais rezeki,” tutur Hariyono.

Di tempat terpisah, Kepala Satuan Lalu Lintas (Kasatlantas) Polres Malang, AKP Agung Fitriansyah mengatakan, pemadaman lampu PJU di masa PPKM Darurat di wilayah Kabupaten Malang, dirinya sudah memberikan saran keoada Dinas Pekerjaan Umum (PU) Bina Marga, untuk memperhatikan kondisi jalan di jalur protokol atau jalan utama yang dilakukan pemadaman lampu jalan. Meski pemadaman lampu jalan tersebut merupakan kesepakatan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Malang, yang mana untuk menunjang pelaksanaan PPKM Darurat.

“Kami sudah koordinasi dengan

PJU jalan protokol pintu masuk Kota Kepanjen, Kec Kepanjen, Kab Malang selama PPKM Darurat dipadamkan

PU Bina Marga, dan saat ini sudah memantau titik-titik mana saja yang rawan kecelakaan. Dan pihaknya akan mengirim surat agar dititik-titik tertentu yang rawan itu lampu PJUnya biar tetap dinyalakan,” ujarnya.

Agung melanjutkan, Satlantas Polres Malang kini tengah melakukan pengecekan titik-titik yang rawan terjadi kecelakaan. Untuk jalan rusak dititik jalan protokol tidak ada, tapi kalau jalan yang bergelombang ada, hal itu disebabkan median jalan yang naik turun. Sedangkan lampu PJU yang dipadamkan hanya di jalan protokol saja, tapi di jalan lain-lain

masih tetap menyala. Meski jalan protokol wewenangnya Dinas PU Bina Marga Provinsi Jawa Timur (Jatim), namun Satlantas Polres Malang akan mengajukan permohonan secara resmi ke Pemerintah Provinsi Jatim.

“Kebijakan pemadaman lampu PJU tersebut guna untuk pembatasan kegiatan masyarakat di malam hari, agar masyarakat di rumah. Dengan begitu untuk menekan angka penyebaran Covid-19, sehingga kami mengimbau kepada masyarakat untuk tidak keluar rumah malam hari jika tidak terlalu penting,” pungkasnya.[cyn]

Bhir

PENDIDIKAN, KEBUDA

Halaman 6

Selasa Pon,

Pagu Belum Terpenuhi, Pendaftaran Hingga Tahun Aj Peminat Pendaftaran Sekolah Swasta Menurun Surabaya, Bhirawa Tahun ajaran baru akan dimulai seminggu lagi. Namun, sejumlah SMA/ SMK swasta di Surabaya masih membuka pendaftaran peserta didik baru. Sebab masih banyak sekolah yang pagunya belum terpenuhi.

Alhasil, pendaftaran akan dibuka jelang kalender pendidikan, 12 Juli mendatang. Seperti SMK Wijaya Putra Surabaya menyediakan pagu total 180 siswa baru, tapi baru terisi hanya 150.

Menurut Kepala SMK Wijaya Putra Surabaya, Sugeng, pendaftaran siswa baru disekolahnya akan dibuka hingga pagu terpenuhi, atau

hingga tahun ajaran baru dimulai.

Dari empat kompetensi keahlian di sekolahnya, satu jurusan belum terpenuhi. Sedangkan tiga jurusan lain-

nya terlah terpenuhi pagunya.

"Di sekolah kami baru tiga yang sudah terpenuhi akuntansi, miltimedia dan teknik kendaraan ringan otomotif (TKRO). Sedangkan teknik komputer dan jaringan (TKR) (pagu) masih belum terpenuhi,'' ujar dia dihubungi, Senin (5/7).

Sugeng mengaku, antusiasme pendaftar di sekolahnya lebih baik dari tahun lalu. Sebab, pagu yang disediakan terpenuhi. Sedangkan tahun ini pendaftaran menurun lagi.

Termasuk teman - teman SMK swasta di Surabaya juga mengeluhkan hal yang sama. Dari hasil diskusi, prosentase peminatan ke sekolah swasta hanya 79% jika dibandingkan dua tahun terakhir. Sedangkan pagu yang terisi masih di 59% jika dibandingkan tahun lalu.

Sugeng menjelaskan, MKKS SMK swasta juga telah diskusi dengan DPR Kota Surabaya dan Wali Kota Surabaya terkait menurunnya peminatan pendaftaran SMK swasta. Apalagi Program Wali Kota Surabaya, peningakatan wajib be-

lajar 12 tahun.

"Di Surabaya peminat SMK dan SMA swasta tambah menurun tahun ini dibanding tahun lalu.

Ini anak - anak banyak yang tidak sekolah SMA. Ini kami khawatirkan putus sekolah. Tapi dari informasi yang kami terima ada data untuk pendaftaran pesantren ini meningkat,'' jelasnya.

Belum terpenuhinya jumlah pagu di sekolah swasta juga dirasakan SMA X Surabaya. Meski begitu, antusiasme pendaftaran dirasa meningkat hingga 40% hingga

60% dibanding tahun sebelumnya.

Terbukti, dari 257 pagu yang disediakan, baru 250 pagu terisi.

"Tahun lalu disediakan pagu 245 siswa. Tapi yang terpenuhi hanya 225 siswa. Sekarang tinggal sedikit yang belum terisi, kami akan buka hingga kalender pendidikan dimulai,'' urai Waka Humas SMAM X Surabaya, Suardi.

Suardi menambahkan, peningkatan antusiasme pendaftaran itu terlihat dari jumlah formulir yang terjual, dan daftar pengunjung buku tamu PPDB untuk

Wisuda ke 100 UMM Siapkan Lulusan Berdaya Saing Internasional

BANGKU POJOK

wiwit agus pribadi/bhirawa

Wisuda SD Muhammaddiah Pendil sebelum ada larangan.

Dispendik dan Kemenag Siapkan Sanksi yang Gelar Wisuda Probolinggo, Bhirawa Dinas Pendidikan Kabupaten Probolinggo dan Kepala Kantor Kementerian Agama atau Kemenag Probolinggo, menyiapkan sanksi terhadap sekolah dan madrasah yang tetap melaksanakan wisuda lulusan.

Kedua institusi itu, telah melarang wisuda lulusan di semua jenjang pendidikan untuk menjamin kesehatan dan keselamatan peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, keluarga dan masyarakat di tengah pandemi. Kebijakan diambil untuk antisipasi terjadinya lonjakan kasus Covid 19, seperti di banyak daerah lain, khususnya pada saat PPKM ini. Perkembangan Covid-19 di Kabupaten Probolinggo kembali mengalami peningkatan. Hal ini menjadi perhatian serius Dinas Pendidikan.

Karenanya Dinas Pendidikan mengeluarkan Surat Edaran (SE) larangan pelaksanaan wisuda lulusan sekolah.

Menurut Kepala Dinas Pendidikan (Dispendik) Kabupaten Probolinggo, Fathur Rozi, Senin (4/7), jika larangan ini diterbitkan setelah mempertimbangkan kasus Covid 19 yang tengah melanda. Sementara kini sekolah tengah merayakan kelulusan wiswa, yang biasanya diikuti dengan pelaksanaan perpisahan sekolah ataupun wisuda. Perpisahan atau wisuda berpotensi terjadi penyebaran Covid 19. Pasalnya, kegiatan biasanya mengundang banyak orang. Sehingga berpotensi menimbulkan kerumunan. Maka alasan itulah yang membuat Dispendik mengeluarkan SE larangan menggelar wisuda. Agar menjamin kesehatan dan keselamatan peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, keluarga dan masyarakat.

"Beberapa hari belakangan angka kenaikan kasus cukup signifikan. Anak - anak sangat rentan terpapar Covid 19. Maka sejak Senin (28/6) lalu kami keluarkan SE tak perlu ada wisuda di semua jenjang pendidikan di Kabupaten Probolinggo,'' tegasnya.

Untuk pengawasan SE ini, Rozi mengungkapkan, pihaknya telah berkoordinasi dengan Satgas Percepatan Penanganan Covid 19 tingkat kabupaten hingga tingkat kecamatan. Nantinya sekolah yang kedapatan atau mendapat aduan dari masyarakat tetap menggelar wisuda, akan disanksi berdasarkan aturan yang berlaku.

Larangan berlaku mulai jenjang PAUD hingga SMP atau sederajat. Sedangkan untuk tingkat SMA atau sederajat turut menyesuaikan. Sebab berada pada wilayah tingkat kerawanan penyebaran Covid 19 yang sama.

"Ada larangan, tentu ada pengawasan dan sanksi. Tapi kami optimistis jika larangan ini akan diterapkan. SE juga sudah kami sampaikan kepada Bupati dan Kemenag Kabupaten Probolinggo. Larangan pasti ada sanksinya dan di setiap kecamatan ada pengawas,'' kata Fathur. [wap]

Malang, Bhirawa Predikat Kampus Bintang Tiga dari lembaga QS Stars dicapai Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) melengkapi rekognisi internasional yang sudah diperoleh. Sebelumnya, UMM telah dianugerahi Kampus Islam Terbaik di dunia versi UniRank. Maka Kampus Putih menyiapkan mahasiswa dan lulusannya dengan berbagai kompetensi agar memiliki daya saing internasional.

Duta Besar Indonesia untuk Jepang, HE Mr Heri Akhmadi, dalam wisuda ke 100 UMM yang dilangsungkan secara Daring dan Luring mengatakan, manusia unggul adalah mereka yang merdeka, beriman dan bertaqwa, berilmu serta berbudaya.

"Mereka yang selalu berusaha mengabdi kepada masyarakat dengan ide ide inovatifnya,'' tutur Heri.

Ciri - ciri manusia unggul yang disebutkan Heri, selaras dengan program dan kegiatan yang ada di UMM. Sebut saja Program Pembentukan Kepribadian dan Kepemimpinan (P2KK) yang berusaha mengajarkan, bagaimana menjadi manusia yang baik serta memiliki jiwa kepemimpinan. Adapula Program Pengabdian Masyarakat oleh Mahasiswa (PMM) yang mendorong mahasiswa untuk berkontribusi dengan inovasi - inovasi unik dan menarik. Selain itu, UMM juga menyediakan berbagai kegiatan agar para alumni bisa terbentuk menjadi manusia unggul.

Untuk meraih tujuan itu, Heri mengungkapkan, Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) yang digagas Kemendikbud memiliki peran strategis. Berbagai kebebasan diberikan MBKM kepada kampus untuk menerjang sekat - sekat yang dulu membatasi. Begitu pula dengan para mahasiswa yang memperoleh kebebasan untuk memilih mata kuliah, belajar di universitas lain, bahkan juga di negara lain.

"Semua kebebasan dalam proses belajar mengajar itu bisa ditemukan dengan mudah di UMM ini,'' tuturnya.

Selain itu, menyiapkan para lulusan untuk bisa terjun di ekonomi digital juga menjadi aspek penting dalam rangka membentuk pribadi yang berdaya saing internasional. Sesuai dengan yang disampaikan Dubes Indonesia untuk Republik Rakyat Tiongkok (RRT), HE Mr Djauhari Oratmangun bahwa ada potensi besar yang dimiliki sektor ekonomi digital.

Djauhari, panggilan akrabnya, menegaskan, jika berkaca pada RRT, ada sekitar 162 unicorn yang memiliki transaksi e-commerce mencapai 2,4 triliun dollar US. Sementara Indonesia memiliki lima unicorn dan satu decacorn, serta transaksi e-commerce sebesar 44 miliar dolar US. "Ada potensi besar di bidang ekonomi digital Indonesia. Apalagi adanya daya tarik yang luar biasa dari generasi muda, termasuk para wisudawan dan wisudawati yang hadir hari ini,'' tuturnya di sesi wisuda ke 100 UMM, Selasa (29/6) lalu.

Maka, jelas Djauhari, para wisudawan sebagai pengemban tongkat estafet selanjutnya harus memanfaatkan kesempatan dan potensi yang ada di depan mata. Sehingga mereka mampu mengambil bagian dan menentukan arah positif bagi Indonesia.

"Semua orang mempunyai peran.

Upaya positif apapun memiliki kontribusi bagi kejayaan bangsa yang kita cintai ini. Jadi, teruslah berkarya dan bermanfaat bagi sesama,'' pungkasnya.

Sertifikat profesional juga memiliki peran penting agar para alumni bisa bersaing di dunia kerja level nasional dan internasional. Maka dari itu, UMM juga telah menyediakan Lembaga Sertifikasi Profesi untuk menyelenggarakan sertifikasi kompetensi bagi para mahasiswa yang akan lulus. [mut]

Wali Kota Pasuruan, H Saifullah Yusuf, Wakil Wali Kota Pasuruan, Adi Wibowo bersama jajaran Fork

Puluhan Santri Ponpes Salafiyah Pasuruan, Bhirawa Puluhan santriwati Pondok Pesantren (Ponpes) Salafiyah, di Kota Pasuruan dari kluster ziarah yang sebelumnya terpapar Covid 19, kini dinyatakan sembuh. Wali Kota Pasuruan, H Saifullah Yusuf menyatakan sebanyak 41 santriawati itu sebelumnya menjalani isolasi Covid-19 di Hotel Semeru Park.

"Dan alhamdulillah, hari ini ada kabar baik. Kami memulangkan 41 santriawati yang sebelumnya menjalani karangtina selama 14 hari,'' ujar Gus Ipul, Senin (5/7).

Sekadar diketahui, puluhan santriwati ini terpapar Covid-19 dari salah satu temannya yang mengikuti ziarah Wali Lima, dua minggu lalu. Usai salah seorang santriwati dinyatakan positif, petugas kesehatan dari Puskesmas setempat langsung melakukan tracing dan testing pada seluruh kontak erat. Dan hasilnya, sebanyak 41 santriwati dinyatakan positif Covid-19.

Sebelum dipindah ke Hotel Semeru Park, para santri terlebih dulu menjalani karantina di Shelter Kecamatan Bugul Kidul selama 12 hari. Barulah, salah satu hotel berkenan untuk dijadikan rumah

isolasi pada Sabtu (3/7) lalu, maka seluruhnya langsung dipindah.

Menurut Gus Ipul, selama menjalani karantina, para santri diberi makan tiga kali sehari, multivitamin, obat, probiotik dan pengawasan dari dokter.

"Apabila bisa terdeteksi dan ditangani dengan cepat, tentu penanggulangan bisa juga dengan

cepat. Makanya makasih pada Pe ren Salafiyah ya dan mendukun kami melakukan santren,'' ujar Gu Meski sudah d tive Covid 19, G seluruh santri unt berinteraksi den

Rektor UMM, Dr HM Fauzan MPd, memberikan motivasi kepada para wisudawan.

GALERI

SISWA

Tingkatkan Imun Pelajar dengan Memberi Jatah Makan Apel Gratis Dalam upaya meningkatkan imun atau kekebalan tubuh para pelajar Kota Batu, anggota DPRD Kota Batu ini menginisiasi untuk memberi jatah makan apel gratis untuk pelajar. Selain untuk menjaga para pelajar dari ancaman tertular Covid 19, program ini sekaligus membantu para petani apel Kota Batu untuk memasarkan hasil panen mereka.

Oleh: Anas Bahtiar, Kota Batu

anas bahtiar/bhirawa

Dengan memberi jatah makan apel gratis untuk pelajar diharapkan bisa meningkatkan imun mereka di masa pandemi ini.

Menurut Anggota Komisi C DPRD Kota Batu, Didik Machmud, sebagai ikon Kota Batu keberadaan hasil buah apel di kota ini harus bisa terus terjaga. Salah satunya dengan cara menganggarkan agar bisa dikonsumsi siswa SD/SMP seKota Batu. Selain untuk eksistensi apel, konsumsi buah ini juga dapat digunakan untuk pemenuhan gizi pelajar.

Didik menjelaskan, selain

terkendala pemasaran hasil panen, para petani apel di Kota Batu juga harus mempersiapkan diri untuk merevitalisasi kebun apelnya. Karena kini banyak usia pohon apel yang sudah tua, dan terkena penyakit mata ayam sehingga perlu dilakukan revitalisasi.

"Dengan kondisi ini lambat laun produktifitas apel dari tahun ke tahun semakin menurun. Selain itu harga jual buah

apel juga tak sebanding dengan biaya operasional. Maka keberadaan apel sebagai ikon Kota Batu menjadi terancam,'' kata Didik. Untuk mengatasi hal ini, lanjut Didik, pihaknya akan mengusulkan kepada Dinas Pendidikan (Dindik) Kota Batu untuk menganggarkan Program Konsumsi Buah, terutama apel dan jeruk bagi para pelajar SD/SMP di Kota Batu. Minimal satu kali dalam sepekan para pelajar bisa mendapatkan asupan vitamin dengan mengkonsumsi buah.

Didik menegaskan, jika hal ini bisa disetujui maka program ini bisa menjadi angin segar bagi para petani apel di Kota Batu. Apalagi diantara petani harus mulai menyiapkan diri untuk merevitalsasi kebunnya. Selain itu, program

ini juga bisa disandingkan dengan program sebelumnya.

Yakni, program minum susu yang sebelumnya telah dianggarkan Dindik Kota Batu melalui Dana BOS. "Bila program ini bisa terlaksana, kami meminta agar pendistribusian apel bisa melalui Gapoktan. Seperti sebelumnya untuk konsumsi susu bagi siswa melalui KUD Batu. Karena jika dilakukan perorangan akan menjadi masalah baru,'' jelas Didik. Sementara itu, dihubungi secara terpisah, Kepala Dindik Kota Batu, Eny Rachyuningsih menegaskan, mengenai usulan makan apel gratis untuk pelajar ini belum ada pembicaraan secara langsung dengan pihak Legislatif.

Maka usulan itu bisa didiskusikan ketika hearing. [*]

rawa

AYAAN 6 Juli 2021

& OLAHRAGA

Buka jaran Baru menanyakan informasi yang lebih banyak dari tahun lalu. Tantangannya dalam PPDB sekolah swasta kini karena masa tatap muka yang belum jelas membuat orangtua lebih selektif mencari sekolah, mereka lebih milih sekolah yang punya program tatap muka meski nanti harus bergiliran daripada sekolah yang full online.

Untuk program ini sejak tahun lalu pihaknya termasuk sekolah yang konsisten melakukan ujicoba tatap muka sesuai arahan dari Dindik Jatim. Termasuk saat kal-

Halaman 7

Siswa SMKN 3 Buduran Raih Juara II International Trade Chalange

ender ajaran baru mendatang, secara instrumen dan Protokol Kesehatan telah disiapkan. Tetapi pembelakuan PPKM dan penundaan tatap muka oleh pemerintah belum bisa terlaksana di sekolah.

Sebagai sekolah keberkatanan, dalam penerimaan siswa pihaknya menggunakan aplikasi khusus untuk mengetahui bakat dan minat calon siswa baru. ''Tidak ada tes, semua diterima sesuai batas kuota.

Hanya kami lakukan tes untuk penentuan bakat minat lewat aplikasi,'' pungkasnya. [ina]

Dzaqia Qurrota A'yun

Sidoarjo, Bhirawa Walaupun kondisi pandemi, namun semangat meraih prestasi tetap ditanamkan SMKN 3 Buduran Sidoarjo. Buktinnya, Tim SMKN 3 Buduran, Muhammad Dzaki Yaumal Atsal dan Dzaqia Qurrota A'yun bisa meraih prestasi sebagai juara II International Trade Chalange yang diselenggarakan FedEx dan Prestasi Junior Indonesia.

Menurut Kepala SMKN 3 Buduran Sidoarjo, Eko Agus Budi Priatna, berkaca dari pengalaman sebelumnya siswa meraih prestasi pada ISCC (Indonesian Student Company Competition) 2019 di Jakarta lalu. Semangat mereka hingga kini masih sangat tinggi, walaupun masa pandemi masih tetap semangat untuk meraih prestasi. Disamping itu guru pembimbingnya juga cukup intens memberikan bimbingan, meskipun melalui Daring.

"Kata kunci kesuksesan siswa ini ada kemauan. Jadi

kemauan mereka itu tetap bersemangat, meskipun pandemi. Walaupun sudah ujian, tetapi mereka terus berkeinginan meraih prestasi. Hal inilah yang selalu ditanamkan kepada para adik kelasnya. Alhamdulillah prestasi ini bisa mengharumkan nama sekolahnya juga orangtuanya,'' tutur Eko Agus Budi Priyatna, pada Senin (5/7) kemarin.

Sementara itu, Guru Pembimbing, Wiranti Pudjiastuti juga menjelaskan, sesuai dengan arahan lomba para siswa itu disuruh membuat market entry, yakni perencanaan bisa masuk ke pasar sebuah negara itu apa yang harus dilakukan, yang dipersiapkan itu apa saja. Jadi tantangannya adalah menjual produk fashion di Pakistan.

"Jadi tim ini diminta membuat market risetnya, dokumentasi pasarnya. Pokoknya sangat lengkap, Analisa pasarnya seperti apa, yang lagi ngetren apa. Bahkan sampai penggunaan sosial medianya seperti apa. Intinya hal-hal detail terkait dengan masuk pasar sebuah negara,'' jelas Wiranti.

Wiranti menjelaskan, semua ini dilakukan dengan memanfaatkan

teknologi, risetnya juga melalui online. Bahkan juga membuat perencanaan keuangannya, kapan investasi, modal dalam berapa lama bisa BEP (Break Even Point) atau kembali modal.

"Semua ada laporannya yang sangat detail, isinya sanga lengkap hingga kebijakan-kebijakannya, bahkan sampai tentang lingkungannya,'' terang Wiranti.

Dzaqia Qurrota A'yun siswi kelas XII ini mengaku senang sekali bisa meraih juara. Sama sekali tidak berekspetasi bakal jadi juara.

Kemarin mendapat urutan ke sembilan (dari 10 tim) yang sudah terseleksi, jadi sudah lihat presentasi dari delapan tim lainnya, mereka keren - keren semua.

"Ternyata masih meraih First Runner Up. Saat mengikuti lomba secara Daring ini sangat senang, bisa disupport langsung oleh keluarga di rumah, jadi suasananya tidak setegang lomba secara tatap muka.

Namun, dukanya selama latihan kadang terkendala jaringan. Kalau tiba - tiba disconnect bisa bikin mood jadi jelek,'' ungkap siswi Jurusan Rancang Bangun Kapal ini. [ach]

Juarai PKKM, Empat Unit UK Petra dapat Hibah Kemdikbud Dikti Surabaya, Bhirawa Empat unit diantaranya tiga program studi dan satu Institutional Support System (ISS) Universitas Kristen (UK) Petra, mendapat hibah Program Kompetisi Kampus Merdeka (PKKM) tahun anggaran 2021 dari Kemdikbud Dikti.

Prodi Desain Interior, Prodi Arsitektur, Teknik Industri dan unit Excellent in Learning and Teaching Center (ELTC) dinyatakan menang, usai mengikuti seleksi PKKM 2021 liga dua bersama dengan 46 perguruan tinggi lainnya.

"Puji Tuhan, ini semua berkat kerja keras kita semua,'' ungkap Rektor UK Petra, Prof Dr Ir Djwantoro Hardjito, Senin (5/7).

Prof Djwantoro menjelaskan, Program PKKM ini menjadi salah satu cara agar perguruan tinggi dapat terus cepat melaju dengan dinamis mengikuti pola kemajuan zaman, sehingga tercapai kualitas pembelajaran dan lulusan yang baik yang dapat menjadi tolok

ukur kemajuan bangsa.

Ketua tim, Yusita Kusumarini menambahkan, dalam pelaksanaanya, kompetisi dilakukan secara terbuka dengan sistem seleksi berkelompok (tiered system) yang hadir dengan tiga skema. Persiapan tim sendiri, dilakukan sejak Februari 2021 lalu.

"Setelah kami dinyatakan lolos, proposal dilanjutkan dengan tahap verifikasi kelayakan proposal secara online pada April 2021. Dengan dana yang didapatkan mencapai Rp4,6 miliar yang dipercayakan Pemerintah melalui Dikti ini digunakan untuk berbagai program yang telah direncanakan,'' jabar dia.

Yusita melanjutkan, tiap prodi dan unit yang mendapatkan dana bantuan pemerintah memiliki program unggulan yang dijalankan selama tiga tahun kedepan. Misalnya Prodi Arsitektur akan menjalankan Start Up Klinik Arsitektur. Kemudiam prodi Teknik Industri menjalankan dua program, yaitu

Internasionalisasi Program Berkelanjutan dan Peningkatan Kualitas Kerjasama dengan Industri.

Sedangkan prodi Desain Interior, akan fokus pada empat hal yang akan dilakukan antara lain mendirikan pusat kajian yaitu pertama, Centre for Local Wisdom and Sustainable Design Studies, Kedua Cre-

ativepreneurship Atelier yang memfasilitasi creative talent para mahasiswa - dosen. Ketiga, Technological Advancement for Co-Learning berupa creative co-design studio, interior design virtual-mix reality, creative fabric experiment for interior, creative lighting experiment for interior. [ina]

Salah satu dosen UK Petra implementasikan Merdeka Belajar Kampus Merdeka.

PPKM Darurat Diterapkan, PTM di Kabupaten Malang Ditunda hilmi husain/bhirawa

kopimda saat melepas puluhan santriawati yang sembuh dari Covid-19 di Kota Pasuruan, Senin (5/7).

h Kota Pasuruan Bebas Covid-19

a, kami berteriengasuh Pesantang juga terbuka g penuh upaya n tracking di peus Ipul. dinyatakan negaGus Ipul meminta uk tidak langsung ngan masyarakat

atau santri lainnya di pondok. ''Saya minta santriwati ini untuk menjalani isolasi mandiri selama tiga. Pastikan semuanya sehat, jaga badan dan terapkan Protokol Kesehatan selama beraktifitas,'' urai Gus Ipul.

Tentu saja, pulangnya santri Salafiyah inni membuat Pemkot Pasuruan berhasil memangkas klaster ziarah Wali Lima dengan

tuntas. Semuanya, baik warga dua RT di kelurahan Trajeng maupun santri Salafiyah yang tertular sudah sembuh semuanya.

Dalam kesempatan yang sama, Gus Ipul yang didampingi Kapolres Pasuruan Kota, Komandan Kodim 0819 Pasuruan, serta wakil wali kota juga menyampaikan perkembangan kasus Corona di Kota Pasuruan. Berdasarkan data, sepanjang mewabahnya Covid 19, hingga saat ini total sudah ada 2.061 warga Kota Pasuruan yang terpapar Corona.

"Kasus aktif Covid 19 di Kota Pasuruan saat ini sebanyak 253 orang. Untuk hari ini saja ada penambahan 30 orang,'' kata Gus Ipul. Sedangkan Bed Occupancy Ratio (BOR) di RSUD dr R Soedarsono mencapai 89% dengan rincian kapasitas ICU dari lima kamar, hanya menyisakan satu tempat tidur yang kosong. Kemudian ruang isolasi dari 77 tempat tidur yang kosong hanya delapan tempat tidur. "Total ASN yang positif 45 orang, Nakes RS 21 orang, Nakes Puskesmas 20 orang dan Nakes rumah karantina sembilan orang,'' jelas Gus. [hil]

Kab Malang, Bhirawa Siswa sekolah di wilayah Kabupaten Malang kembali tak dapat melakukan Pembelajaran Tatap Muka (PTM).

Padahal sebelumnya, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang sudah berencana membuka PTM. Namun adanya kebijakan Pemerintah Pusat menggelar Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat Jawa Bali, sejak tanggal 3 Juli hingga 20 Juli, maka PTM kembali ditunda.

Menurut Kepala Dinas Pendidikan (Kadindik) Kabupaten Malang, Rachmat Hardjono, setelah ada rekomendasi penundaan dari legislator dan Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) Jawa Timur Perwakilan V Malang.

Dengan adanya PPKM Darurat ini maka akan kembali melakukan evaluasi terkait PTM terbatas, yang tentunya ditunda. Karena pelarangan PTM bagi siswa sekolah sudah diatur dalam PPKM Darurat.

"Dan sebelum adanya PPKM Darurat, pihaknya siap menggelar PTM pada Hari Senin (5/7) ini. Namun, karena pemerintah menurunkan kebijakan PPKM Darurat, maka pihaknya menunda PTM di wilayah Kabupaten Malang,'' ujarnya. Rachmat menegaskan, kini pihaknya masih belum melakukan sosialisasi ke masing masing sekolah, karena hingga kini masih melakukan evalusasi terkait perubahan regulasi. Namun, jika nanti

Masuk SLBN Banyak yang Inden Sebelum PPDB Dibuka Sidoarjo, Bhirawa Sekolah Luar Biasa Negeri (SLBN) milik Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang berlokasi di Desa Wedi, Kecamatan Gedangan, Si-

doarjo, banyak diminiati. Terlihat sebelum PPDB dibuka secara resmi, orang tua siswa berkebutuhan khusus sudah mengisi formulir.

Menurut Kepala SLBN Gedangan,

achmad suprayogi/bhirawa

Orang tua calon siswa berkonsultasi dengan Kepala SLBN Gedangan Sidoarjo.

Miseri MPd, para orang tua sudah inden terlebih dahulu. Banyak juga siswa berkebutuhan khusus dari SMP penyelenggara pendidikan inklusif.

Ada juga siswa baru untuk TKLB dan SDLB. Secara formal buka pendaftaran memang mulai tanggal 22 Juni hingga 12 Juli 2021. Ternyata sebelum dibuka mereka sudah inden.

Miseri menjelaskan, sekolah khusus sebelum masa pendaftaran juga menerima, setelah jadwal itu pun tetap diterima. Artinya, setiap memasuki masa tahun ajaran baru, PPDB di SLBN bisa sampai batas maksimal pada 31 Agustus. Dimana waktu terakhir data bisa masuk Dapodik. Itu jadwal paling akhir PPDB. Siswa baru SLBN selain harus disertai surat keterangan dari

Jaga Kebugaran Tubuh, Personil Polisi Wajib Senam Pagi Situbondo, Bhirawa Kapolres Situbondo, AKBP Ach Imam Rifai, mewajibkan seluruh personil polisi aktif berolahraga senam usai melaksanakan apel pagi. Senam ini penting untuk menjaga menjaga kesehatan tubuh sehingga bisa terhindar dari penyakit. Apalagi setiap personil polisi selalu dituntut penampilan yang prima karena dikenal sebagai pelayan masyarakat.

Pengamatan di lokasi menyebutkan, senam bersama dilakukan setelah apel pagi diikuti oleh seluruh personil Polres termasuk AKBP Imam Rifai. Para pejabat utama juga wajib mengikuti senam bersama agar dapat meningkatkan imunitas tubuh, saat berada dalam pandemi Covid 19. Senam pagi itu dilaksanakan dengan mengikuti Protokol Kesehatan (Prokes).

Menurut Kapolres, senam pagi diwajibkan karena selama pemberlakuan PPKM darurat membutuhkan energi ekstra bagi semua personil polisi saat melaksanakan kegiatan setiap

setelah dilakukan proses evaluasi, maka akan segera mesosialisasikan kepada sekolah. Dan akan diteruskan kepada para wali murid, evaluasi yang dilakukan sesuai dengan kebijakan PPKM Darurat. "Kami juga akan mengirimkan Surat Edaran (SE), namun untuk saat ini masih menunggu turunan revisi Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 14 Tahun 2021, tentang Pelaksanaan PPKM Darurat,'' jelas dia. [cyn]

hari. Terutama, imbuh Kapolres, saat berada di lapangan setiap personil polisi selalu bersentuhan langsung dengan masyarakat. ''Semua personil polisi selalu dituntut selalu segar dan bugar sehingga tidak mudah terpapar

Covid 19,'' jelas Kapolres Imam.

Senam pagi yang berada di bawah sinar matahari dilaksanakan selama 30 menit. Kegiatan yang di ikuti semua personil polisi itu untuk membuat imun polisi selalu kuat terutama saat melak-

sanakan tugas di tengah masyarakat. ''Dengan kondisi tubuh sehat maka tidak akan mudah terpapar Covid 19.

Setelah tadi mengikuti senam, semua personil polisi diberi makanan berupa ekstra pudding,'' tandas Kapolres. [awi]

sawawi/bhirawa

Ratusan personil Polisi Polres Situbondo diajak senam pagi untuk menjaga kebugaran tubuh di saat pandemi Covid-19, Senin (5/7).

psikolog, juga harus menjalani asesmen ulang untuk penempatan.

Di kelas apa, di klasifikasi apa, di kelompok mana.

"Data dari psikolog lebih dari bersifat formal. Kemampuan dasar siswa tetap harus dicek. Mungkin kalau sudah bisa membaca kelompoknya yang sudah bisa baca, yang belum dikelompokkan tersendiri.

Asesmen juga bertujuan melihat bakat minat untuk pendidikan vokasi. Anak dilayani sesuai bakat, kemampuannya, SLBN Gedangan juga ada program khusus yang berkelanjutan. Hambatan pada anak dicarikan solusi. Supaya bisa belajar seperti biasa. Setiap tahun menerima 30 sampai 50 siswa baru jenjang TK hingga SMA. [ach]

POJOK DAERAH

22 Kampung Tematik Kota Malang Tutup Sementara Selama PKPM Malang, Bhirawa Berdasarkan Surat Edaran Walikita Malang Nomor 35 tahun 2021 tentang Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Corona Virus Disease 2019 sebagaimana angka 1 seluruh masyarakat, pelaku usaha, pengelola tempat ibadah dan perkantoran serta pengelola pendidikan wajib melaksanakan protokol kesehatan dan mematuhi ketentuan dalam Intruksi Menteri dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Corona Virus Disease 2019 di Wilayah Jawa dan Bali.

Angka 2 berdasarkan Intruksi Menteri dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Corona Virus Disease 2019 di Wilayah Jawa dan Bali sebagiamana dimaksud angka 1 bahwa point h Wali Kota Malang Sutiaji menyampaikan, Fasilitas umum (area publik, taman umum, tempat wisata, tempat wisata umum dan area publik lainnya) tutup sementara Forum Komunikasi Kelompok Sadar Wisata Kampung Tematik Kota Malang sebanyak 22 Kampung Tematik Kota Malang yang di kelola oleh Pokdawis untuk kunjungan wisata dinyatakan tutup sementara. [mut]

JATIM MEMBANGUN Angka Stunting di Bawah Target Nasional, tetap Genjot Penurunan Selasa Pon, 6 Juli 2021

Halaman 8

Kota Madiun, Bhirawa Angka stunting Kota Madiun berada di bawah target yang ditetapkan Nasional. Yakni angka stunting Kota Madiun mencapai 10 persen.

Sedang, target stunting Nasional sebesar 14 persen. Namun demikian penanganan stunting akan terus ditingkatkan. ‘’Stunting kita angkanya sekitar 10 persen. Kita sudah di bawah target nasional sebesar 14 persen,’’ kata Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan KB Kota

Madiun dr. Denik Wuryani Meski demikian lanjut dr. Denik Wuryani, bukan berarti upaya penekanan stunting berhenti. Sebaliknya, berbagai upaya terus ditingkat-

kan. Denik menyebut masih ada sekitar 700 anak di Kota Madiun yang pertumbuhannya dirasa belum optimal. Upaya penurunan, kata dia, dimulai sejak perempuan memasuki masa subur, pra nikah, hingga setelah melahirkan. ‘’Saat memasuki usia remaja, kita sudah memberikan tablet penambah darah. Seperti kita ketahui saat perempuan telah menstruasi, banyak mengeluarkan darah, makanya kita beri suplemen agar tidak terja-

di anemia,’’ jelasnya.

Pemantauan juga dilakukan saat pra nikah. Pasangan yang akan menikah dilakukan pemeriksaan lengkap di puskesmas. Baik secara fisik maupun psikisnya. Pemeriksaan ini penting untuk memastikan pasangan tersebut dalam kondisi baik.

Terutama bagi calon istri untuk mempersiapkan kehamilan. Begitu juga saat dalam masa kehamilan.

Pemeriksaan juga rutin dilakukan.

Makanan tambahan seperti biskuit

dan susu diberikan jika berat badan ibu hamil dirasa di bawah normal. ‘’Kalau setelah kehamilan, jelas ya kita pantau dari imunisasi rutin.

Prinsipnya, apa yang menjadi faktor stunting atau tumbuh pendek pada anak kita lakukan perhatian terus,’’ ungkap Denik sembari menyebut juga getol mengkampanyekan Gemarikan.

Dijelaskannya, usia menikah sebaiknya juga harus diperhatikan.

Sebab, kehamilan pada usia remaja

juga bisa menjadi faktor stunting.

Usia remaja masih terjadi pertumbuhan pada tubuh. Alhasil, asupan gizi yang dikonsumsi juga terbagi untuk pertumbuhan dan janin. Artinya, asupan untuk janin juga bisa tak maksimal hingga perkembangannya juga kurang optimal. ‘’Usia menikah untuk perempuan dan laki-laki sudah diatur. Itu bukan hanya soal mental, tetapi juga pertimbangan kesehatan,’’ pungkasnya.[dar]

KELANA JATIM

Warga Desa Siwalan semangat membantu pengerjaan sasaran fisik TMMD 111, Senin (5/7).

TMMD 111 jadi Tauladan bagi Warga Desa Siwalan Surabaya, Bhirawa Program TMMD 111 Kodim 0817/Gresik membawa dampak positif bagi Warga Desa Siwalan, Kecamatan Panceng, Kabupaten Gresik. Sasaran fisik dan non fisik TMMD menjadi tauladan bagi warga Desa Siwalan.

“Kegiatan positif pada TMMD 111 ini dapat menulari warga Desa Siwalan untuk menumbuhkan jiwa kreativitasnya. Serta menumbuhkan lagi semangat gotong royong dan kerjasama untuk kesejahteraan Desanya,” kata Pasiter Kodim 0817/Gresik, Kapten Inf Siari, Senin (5/7).

Bahkan kegiatan fisik dan non fisik, sambung Siari, menyentuh warga Desa untuk menjadi pribadi yang kreatif dan mandiri. Serta menumbuhkan kembali jiwa gotong royong dan kerjasama. Itu terlihat dalam pengerjaan sasaran fisik, seperti pengerjaan pavingisasi di jalan sepanjang 732 meter, renovasi RTLH (Rumah Tidak Layak Huni) dan pengerjaan TPT (Tembok Penahan Tebing).

“Ini membuktikan kreativitas dan kemandirian warga Desa Siwalan akan terbangun setelah kegiatan TMMD 111 Kodim Gresik selesai. Saya berharap tanpa komando warga tetap kreatif dan mandiri,” harapnya.

Ditambahkannya, keguyuban, kekompakan dan rasa saling membantu harus terus digalakkan. Terutama dalam setiap kegiatan warga yang bertujuan untuk kesejahteraan Desa Siwalan.

“Sikap seperti ini harus tetap ada dan dipupuk kembali, sehingga terus berkelanjutan meski program TMMD 111 ini sudah berakhir,” pungkasnya. [bed]

Dinsos Jember Kirimkan 12 Personel Tagana Ke Provinsi Jatim Jember, Bhirawa Dinas Sosial Kab.Jember Jember berangkatkan 12 personel Tagana untuk membantu persediaan makan bagi daerah yang mengalami peningkatan covid 19 di Jawa Timur, yakni Kab. Sidoarjo, Gresik dan Bangkalan, Senin (5/7).

Mereka di berangkatkan sesuai dengan surat dari Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur Nomor: 460/1605/107.4.07/2021 tentang Layanan dapur umum lapangan dampak Covid 19 Kementrian Sosial RI di Surabaya.

Berdasarkan surat tersebut, ada 16 Kabupaten di Jawa Timur yang diminta mengirimkan personil Tagana dan peralatan dapur umum serta kendaraan operasional ke Surabaya membantu kegiatan dapur umum ketersediaan permakanan korban covid di wilayah Gresik, Sidoarjo dan Bangkalan sebanyak 30.000 box/perhari.

Plt. Kepala Dinas Sosial Kab. Jember Widi Prasetyo saat memberikan arahan kepada 12 personil Tagana Jember mengaku, baru tadi siang ia menerima surat dari Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur terkait permintaan personel Tagana Jember. “ Namun dalam surat itu tidak dijelaskan secara tegas, berapa personil yang dibutuhkan dan berapa hari mereka (Tagana) ditugaskan,” katanya.

Untuk menjaga ritme kerja mereka, Dinas Sosial Kab.Jember mengirimkan 12 personil sehingga kesehatan mereka (Tagana) tetap terjaga. “ Mereka tugas di wilayah rawan, sehingga 12 personel Tagana ini bisa dibagi menjadi tiga shift. Ini untuk menjaga kesehatan mereka tetap terjaga. Untuk waktunya, sementara saya tugaskan selama tiga hari ke depan,” ungkapnya.

Widi berpesan, dalam menjalankan tugasnya, diharapkan mematuhi aturan yang ada dan selalu berkoordinasi. “ Ini kerja tim dan tanggung jawab komandan regu untuk mengatur di lapangan, jaga nama baik Kabupaten Jember selama bertugas, kate. Jika salah satu ada personil yang miskomunikasi, akan berdampak pada kinerja tim,” pungkasnya. [efi]

Seksi Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Menular (PPPM) Dinas Kesehatan Kabupaten Situbondo saat mengadakan sosialisasi pencegahan penyakit kusta baru baru ini.

sawawi/bhirawa

Januari-Pebruari 2021 Angka Penyakit Kusta 16 Kasus, 2020 Tembus 75 Kasus Situbondo, Bhirawa Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Situbondo tidak hanya melulu fokus kepada pencegahan penyakit yang diakibatkan oleh virus corona semata, sebaliknya penyakit kusta juga masuk atensi pencegahan.

Atensi atas perkembangan penyakit kusta ini ditempuh setelah melihat waktu dua bulan Januari-Pebruari 2021. Dalam dua bul;an pertama tahun ini sudah ada 16 kasus di Kabupaten Situbondo yang terjangkit penyakit kusta. Hingga saat ini Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Situbondo terus melakukan berbagai upaya pencegahan penyakit kusta tersebut.

Plt Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Situbondo Dwi Herman Susilo

mengatakan, selama enam bulan tahun 2021, baru bulan Januari dan Pebruari yang berhasil didata. Sedangkan empat bulan sisanya, beber Dwi, mulai Maret, April, Mei dan Juni 2021, tingkat penyebaran penyakit kusta masih belum masuk dalam pendataan.

“Ya baru dua bulan ini yang kami data.

Sisanya masih belum. Nanti bisa menyusul,” aku Dwi Herman Susilo kemarin.

Pria yang kini juga menjabat sebagai Kabid Pelayanan pada RSUD dr Abdoer Rahem Situbondo itu menambahkan, untuk kasus penyakit kusta sepanjang tahun 2020 silam total sebanyak 75 kasus. Angka itu, urai Dwi Herman Susilo, terdiri dari kasus yang dialami pria sebanyak 50 kasus dan sisanya dialami kaum pe-

rempuan sebanyak 25 kasus.

“Ya total semuanya sepanjang tahun 2020 sebanyak 75 kasus. Sedangkan kasus penyakit kusta untuk kalangan anak anak pada tahun 2020, angkanya nihil,” kupas Dwi Herman Susilo.

Khusus tahun 2019 lalu, sambung Dwi Herman Susilo, angka penderita penyakit yang sering dikenal sebagai penyakit kutukan itu, lebih tinggi dari angka kasus yang terjadi pada tahun 2020. Pada dua tahun lalu, sebut dia, angka penderita penyakit kusta tembus 101 kasus. Angka ini, urai Dwi Herman Susilo, terbilang cukup besar untuk ukuran Kabupaten Situbondo.

“Kami melakukan upaya pencegahan, sehingga pada tahun 2020 dan

pada awal tahun 2021, angka penderita penyakit kusta berhasil ditekan,” jelas Dwi. Lebih jauh Dwi menerangkan, hingga Juni 2021 ini Dinas Kesehatan Kabupaten Situbondo terus aktif turun ke lapangan guna melakukan berbagai upaya untuk menekan penyebaran penyait kusta di Kota Santri. Diantaranya, sebut Dwi, memberikan penyuluhan pencegahan diberbagai titik pusat penyebaran penyakit di Kabupaten Situbondo.

“Ya kami juga memberikan himbauan tentang pola hidup yang sehat serta menjaga kebersihan di lingkungan rumah masing-masing. Sehingga kedepan bisa mencegah penyebaran penyakit kusta,” pungkas Dwi. [awi]

Jalanan di Seluruh Wilayah Kota Pasuruan Disemprot Disinfektan Pasuruan, Bhirawa Pemkot Pasuruan kembali melakukan penyemprotan disinfektan ke seluruh kawasan di wilayah Kota Pasuruan. Penyemprotan dilakukan dengan melibatkan mobil pemadam kebakaran (PMK) dan tim dari BPBD Kota Pasuruan diseluruh jalan raya, jalanan kampung secara menyeluruh di 34 kelurahan serta area layanan publik di Kota Pasuruan.

Wali Kota Pasuruan, H Saifullah Yusuf menyatakan penyemprotan disinfektan

secara menyeluruh untuk memutus mata rantai Covid-19 di Kota Pasuruan.

“Penerapan protokol kesehatan secara ketat tetap harus terus dilakukan.

Begitu pula pada PPKM Darurat saat ini juga perlu dukungan penuh masyarakat, terutama dukungan tokoh dan para ketua RT/RW. Mereka berkeliling kota pukul 09.00 serta pukul 14.00,” terang Gus Ipul.

Gus Ipul menjelaskan bahwa zat disinfektan yang disemprotkan jenis clorin, akan mampu membunuh vi-

rus yang ada di jalanan atau di pagarpagar rumah warga.

“Penyemprotan juga akan dilakukan terus hingga batas waktu yang belum ditentukan,” terang Gus Ipul.

Pejabat nomer satu di Kota Pasuruan ini juga mengandalkan Ketua RT, RW dan Lurah dalam kecepatan penanganan Covid-19. Informasi sekecil apapun dari RT itu sangat berharga, sehingga satgas bisa bertindak lebih cepat.

Karena itu, pihaknya mengajak se-

mua pihak untuk saling peduli, saling mengingatkan, saling membantu dan mengambil langkah strategis di wilayahnya masing-masing.

“Ini demi keselamatan kesehatan masyarakat. Makanya, masyarakat harus berpartisipasi. Apabila kesehatan terjaga dan bisa dikontrol.

Pemkot Pasuruan akan mulai menyiapkan kebijakan yang bisa menyelamatkan ekonomi masyarakat dengan ketentuan yang berlaku,” pesan Gus Ipul. [hil]

Satgas TMMD Kebut Renovasi RTLH Warga Desa Siwalan Surabaya, Bhirawa Pekerjaan renovasi RTLH (Rumah Tidak Layak Huni) milik warga Desa Siwalan dikebut Satgas TMMD 111.

Kerja cepat pun dilakukan anggota Satgas dan warga yang turut membantu dalam pembangunan RTLH di Desa Siwalan, Senin (5/7).

“Alhamdulillah, rumah saya semakin hari semakin bagus. Kerja keras Satgas TMMD 111 memang patut diacungi jempol,” kata Saikun, salah satu warga Desa Siwalan yang mendapatkan rehab RTLH. Dirinya pun tak sabar untuk segera menempati rumah yang direnovasi oleh Satgas TMMD 111 Kodim 0817/Gresik.

Ia pun merasa rumahnya saat ini jauh beda dengan rumahnya yang sebelumnya, atau sebelum ada program TMMD 111.

“Saat ini sudah masuk dalam penyempurnaan. Termasuk pengurukan lantai dan pengecatan hampir selesai,” jelasnya.

Ditambahkannya, dengan kerja keras semua warga dalam membantu TNI, semoga rumah layak huni ini benar benar menjadi rumah yang sangat bermanfaat. Serta membawa berkah bagi setiap orang yang menggunakanya.

“Semoga menjadi berkah. Begitu juga dengan anggota Satgas semoga diberi kesehatan dan rezeki yang berlimpah,” pungkasnya. [bed]

Satgas TMMD 111 kebut renovasi RTLH milik warga, Senin (5/7).

istimewa

Wali Kota Sutiaji Sidak Pelaksanaan Vaksinasi dan Sektor Esensial Malang, Bhirawa Memasuki hari ketiga PPKM Darurat Covid - 19, Wali kota Malang, H. Sutiaji Senin (5/7) kemarin, meninjau pelaksanaan vaksinasi di beberapa wilayah Kota Malang.

Wali Kota Sutiaji saat melakukan sidak vaksinasi.

Turut mendampingi acara tersebut, Kapolresta Malang Kota, Bhudi Hermanto; Dandim 0833 Kota Malang, Ferdian Primadhona serta Sekretaris Daerah Kota Malang, Erik Setyo Santoso.

Puskesmas Janti dan Poltekes Malang di Jalan Ijen, menjadi tempat yang dikunjungi. Menurut Sutiaji pelaksanaan vaksinasi memang harus dipercepat; mengingat di bulan Agustus nanti secara nasional ditargetkan sudah tervaksin 70 persen penduduk Indonesia.

“Warga Kota Malang kurang lebih 800 ribuan sehingga sasarannya nanti ada 550 ribuan warga yang sudah harus tervaksin” ujarnya.

Sampai saat ini masih 211 ribu warga Kota Malang yang telah divaksin; sehingga kita targetkan perhari 14 ribu hingga 15 ribu agar segera selesai sesuai target nasional.

Ia juga mengatakan bahwa masyarakat dapat mendapatkan vaksin di 96 fasilitas kesehatan yang ada di Kota Malang. Bahkan

warga yang memiliki KTP luar Kota Malang namun berdomisili di sini juga tetap bisa mendapatkan vaksin.

“Vaksin ini kan dananya dari pusat jadi siapa saja bisa menerima vaksin ini,” tandas pria berkacamata tersebut.

Sementara itu, setelah meninjau pelaksanaan vaksin; Walikota dan rombongan berkesempatan meninjau sektor esensial yaitu OJK Malang atas kepatuhannya pada penerapan SE Walikota Malang No. 37 Tahun 2021 tentang Perubahan atas SE Walikota Malang No. 35 tahun 2021 PPKM Darurat Covid - 19; khususnya terkait pengaturan pelaksanaan kegiatan di kantor.

“Dari hasil pengamatan kita tadi, OJK sudah cukup patuh bahkan saat ini mereka hanya menerapkan 15 per-

sen WFO bagi pegawainya dari aturan yang mengijinkan 50 persen WFO; hal ini menunjukkan bahwa sektor perbankan cukup sadar akan masa kedaruratan kita saat ini” pungkasnya.

“Sesungguhnya saat ini sudah saatnya masyarakat memiliki kedisiplinan tinggi; terlebih dengan adanya varian baru. Tapi yang terjadi kita masih lemah. Kalau pemakaian masker saya kira di sini sudah 90 persen lebih. Tapi menghindari kerumunan, masih keluar tanpa kepentingan esensial, itu masih ada.

Ini yang harus kita warning; Yang namanya kantor saja sudah 100% WFH. Ini menunjukkan kita tidak boleh pergi kemana-mana kecuali untuk keperluan-keperluan esensial” tutur Sutiaji.[mut]

JATIM MEMBANGUN

Selasa Pon, 6 Juli 2021

Halaman 9

Hari ke Tiga PPKM Darurat Dibarengi Vaksinasi Massal Lamongan,Bhirawa Hari ketiga pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat di Kab.Lamongan dibarengi dengan digelarnya vaksinasi massal.

Terpantau di lokasi vaksinasi massal yang digelar Kodim 0812 dilakukan, Senin (5/7) diserbu oleh warga Lamongan dari berbagai kalangan.

“Dandim 0812 Letkol Inf Sidik Wiyono kepada waratawan mengungkapkan, Vaksinasi massal ini untuk mendukung pencapaian herd immunity.Kita laksanakan beriringan dengan jalanya PPKM Darurat khususnya di Kabupaten Lamongan,” ungkap Dandim.

Disebutkanya, Total vaksinasi hari ini sebanyak 2.000 sasaran. 300 sasaran tiap harinya di Koramil Kota dan 1.700 lainnya di Makodim 0812. “Rinciannya 700 sasaran untuk anggota Pencak Silat, 500 sasaran untuk masyarakat dan 500 sasaran untuk pegawai migas, “ terang Letkol Inf Sidik Wiyono.

Ditambahkan Dandim bahwa kali ini diikuti oleh banyak kalangan.Namun sasaran untuk pegawai migas menjadi sangatlah penting karena mereka merupakan bekerja di bidang yang essensial sehingga vaksinasi terhadap mereka disegerakan.

Sementara itu Bupati Yuhronur Efendi turut memantau dalam jalanya vaksinasi massal,menyampaikan terimakasih nya kepada masyarakat Lamongan yang turut mendukung pelaksanaan PPKM Darurat di Kabupaten Lamongan.

“Alhamdulillah hampir seluruh elemen masyarakat di Kabupaten Lamongan mendukung dan menyadari pentingnya PPKM Darurat ini.

Sekali lagi ini bukan untuk membatasi masyarakat tetapi lebih pada penyelamatan masyarakat, menurunkan angka kematian dan penyebaran Covid 19 agar tidak semakin meluas,” beber Bupati Yuhronur.

Bupati Yuhronur berharap masyarakat dapat bersabar dalam pelaksanaan PPKM darurat hingga dampaknya seperti pengusaha tempat makan dan lainya.

“Take away masih bisa, untuk pengusaha makanan jika PPKM Darurat ini berdampak dimohon kesabarannya sebentar. Insyaallah setelah ini kehidupan akan menjadi lebih baik,” harap Bupati YES. [Aha/Yit]

Pelaksanaan PPKM Darurat dibarengi dengan vaksinasi massal.

Alimun Hakim/Bhirawa

Kapolresta Sidoarjo Turun Langsung Tinjau PPKM Darurat Perbatasan

KELANA JATIM

Hasil TMMD 111 Diharapkan Membawa Kesejahteraan Desa Siwalan Surabaya, Bhirawa Program TMMD 111 Kodim 0817/Gresik di Desa Siwalan, Kecamatan Panceng, Kabupaten Gresik terus berpacu dengan waktu. Bahkan penyelesaian pekerjaan fisik dan non fisik pun terus dikebut oleh Satgas TMMD 111 dan warga setempat.

“Semoga apa yang telah diberikan oleh TMMD 111 ini dapat bermanfaat bagi warga Desa Siwalan. Serta membawa kesejahteraan bagi warga,” kata Serda Alex, Senin (5/7).

Alex menjelaskan, waktu demi waktu hari demi hari terus dijalani oleh seluruh Satgas TMMD. Pihaknya beserta anggota Satgas lainnya tak kenal lelah bekerja keras bersama rakyat untuk mewujudkan impian masyarakat diwilayah tertinggal.

“Setiap detik, menit dan jam, harapan besar terpendam didalam dada. Semoga pogram TMMD ini benar-benar dirasakan manfaatnya bagi masyarakat,” ungkapnya.

Harapan-harapan, sambung Alex, selalu mengiringi dalam pengerjaan sasaran fisik maupun non fisik TMMD 111.

“Yang ada di hati kami adalah harapan dan harapan, semoga dengan pelaksanaan TMMD di wilayah pedesaan ini akan membawa manfaat yang sangat besar. Serta membuat masyarakat Desa lebih maju dan mandiri serta dapat berkarya untuk meningkatkan taraf hidup serta kesejahteranya,” pungkasnya. [bed] Istimewa

Pengerjaan rabat jalan oleh Satgas TMMD 111, Senin (5/7).

Siapkan Insentif bagi Penggali Kubur Covid-19 Sidoarjo, Bhirawa Pemkab Sidoarjo akan menyiapkan insentif untuk 5 orang penggali kubur di makam Delta Praloyo, milik Pemkab Sidoarjo, yang selama 7 bulan ini masih belum menerima insentipnya.

Menurut Bupati Sidoarjo, Ahmad Muhdlor, diperkirakan total insentifnya mencapai sekitar Rp1,2 miliar. Sedangkan untuk gaji bulanan sudah rutin diberikan kepada 5 orang ini.

“Tinggal insentifnya saja, nanti kita hitung lagi dan segera kita transfer ke rekening masing - masing,” jelas Bupati Ahmad Muhdlor, di pendopo Delta Wibawa, usai memimpin Apel Gelar Pasukan Pemberlakukan PPKM Darurat di Mapolresta Sidoarjo, Sabtu (3/7) akhir pekan lalu.

Belum diberikannya insentif di makam yang berada di kelurahan Gebang Kec Sidoarjo tersebut, jelas Bupati Muhdlor, karena adanya masa transisi kebijakan dari era sebelum Bupati Ahmad Muhdlor. Insentif tersebut jumlahnya cukup besar. Setiap orangnya mendapatkan Rp1 juta setiap satu lubang makam.

Bupati Muhdlor sempat mengatakan dirinya telah menemui para penggali kubur tersebut dan menerima keluhan mereka.

Dalam sehari kadang para penggali kubur jenazah kasus Covid-19 ini harus menggali sampai 20 lubang kuburan. [kus]

achmad suprayogi/bhirawa

Kapolresta Sidoarjo melakukan komunikasi salah satu pengendara mobil yang melintas PasuruanSidoarjo.

Sidoarjo, Bhirawa Hari ketiga Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)

Darurat, Kapolresta Sidoarjo Kombes Pol. Kusumo Wahyu Bintoro turun langsung meninjau, melakukan pen-

gecekan pembatasan mobilitas kendaraan di Pos Pengendalian Rayon 2 PPKM Darurat di Gempol, perbatasan Pasuruan-Sidoarjo, Senin (5/7/2021).

Personel Polresta Sidoarjo bersama Polres Pasuruan didukung personel TNI, melakukan pengecekan kendaraan pribadi bernopol luar wilayah Sidoarjo dan Pasuruan. Pengecekan dilakukan dengan memeriksa KTP, kartu vaksin (minimal vaksinasi dosis pertama) atau keterangan hasil swab antigen H-1. Apabila tidak memenuhi ketentuan tersebut pengendara di putar balik.

Kapolresta Sidoarjo Kombes Pol. Kusumo Wahyu Bintoro di lokasi pembatasan mobilitas Sidoarjo-Pasuruan menjelaskan, dilakukan pemeriksaan kendaraan dari luar wilayah sebagai implementasi pelaksanaan PPKM Darurat.

“Mencegah penyebaran Covid-19, pada pelaksanaan PPKM Darurat kami lakukan pembatasan mobilitas kendaraan pribadi dari luar wilayah Sidoarjo,” ujarnya.

Selain memeriksa kelengkapan identitas diri, surat vaksinasi atau hasil swab antigen petugas juga melakukan operasi yustisi bagi pengendara yang melanggar protokol kesehatan. Di lokasi masih ditemui beberapa pengendara yang masih belum mematuhi peraturan PPKM Darurat sesuai instruksi Mendagri nomor 15 tahun 2021.

“Kami himbau masyarakat dari luar Kabupaten Sidoarjo yang tidak ada keperluan untuk tetap di rumah selama masa pemberlakuan PPKM Darurat, serta masyarakat agar mematuhi peraturan PPKM supaya penyebaran Covid-19 dapat segera teratasi,” himbaunya.[ach]

Kades Siwalan Bangga Melihat Pavingisasi TMMD 111 Surabaya, Bhirawa Kepala Desa (Kades) Siwalan, Suhartono memuji kerja keras Satgas TMMD 111 Kodim 0817/Gresik dalam membangun pavingisasi jalan di Desa Siwalan, Senin (5/7). Jalan yang semula hanya beralaskan tanah, kini disulap menjadi jalan berpaving.

“Apa yang dikerjakan Satgas TMMD 111 dengan dibantu warga ini sangat luar biasa. Jalan Desa kami sekarang sudah lebih bagus ketimbang sebelumnya,” kata Suhartono.

Demi masyarakat dan demi kemajuan Desanya, Suhartono bersama perangkatnya selalu meninjau pengerjaan TMMD 111. Selaku Kades, pihaknya harus terus aktif mendampingi dan melihat perkembangan hasil pekerjaan TMMD. Sehingga dapat mengetahui sejauh mana ma-

syarakat berperan membantu TNI dalam gotong royong.

“Saya harap seluruh masyarakat terus berperan serta aktif dalam kegiatan ini. Sehingga akan mempercepat pembangunan sekaligus akan segera dapat dinikmati,” harapnya.

Sementara itu, Pasi Teritorial (Pasiter) Kodim 0817/Gresik, Kapten Inf Siari mengapresiasi warga Desa Siwalan yang berperan aktif dalam membantu Satgas TMMD 111. Menurutnya, gotong royong akan mempermudah dan mempercepat pembangunan sasaran fisik maupun sasaran non fisik pada TMMD 111.

“Inilah wujud kemanunggalan TNI dengan rakyat, dalam hal ini warga Desa Siwalan. Mereka saling bekerjasama dan kompak dalam membangun sasaran TMMD 111,” pungkasnya. [bed]

Istimewa

Kades Siwalan, Suhartono melihat pengerjaan pavingisasi pada TMMD 111, Senin (5/7).

Fokus ke Desa Pemkab Trenggalek Tekan Penyebaran Covid-19 Trenggalek,Bhirawa Salah satu upaya Pemkab Trenggalek untuk menekan kasus penyebaran covid-19 adalah dengan melakukan tes secara masif kepada masyarakat. Di masa PPKM darurat, meningkatkan jumlah testing menjadi cara untuk menekan laju penyebaran dengan penanganan yang cepat bagi masyarakat yang positif terpapar.

Di samping penguatan testing, tracing, dan treatment, pelaksanaan vaksinasi juga terus digenjot sebagai upaya membentuk kekebalan komu-

nal. Memastikan hal itu, Bupati bersama Forkopimda Trenggalek melakukan pantauan ke beberapa lokasi, Senin (5/7).

Selain meninjau pelaksanaan vaksinasi, Forkopimda Trenggalek juga memastikan penerapan mikro lockdown di beberapa lingkungan yang ditemukan kasus positif.

Bupati Trenggalek Mochamad Nur Arifin mengungkapkan, di Trenggalek lokusnya ke desa, sebelum divaksin wajib dites usap dulu, karena kita punya target satu hari harus mencapai 1.000 tes usap, kemudian 12

ribu vaksin.

“Kemudian memastikan bahwa lingkungan yang positif ini telah diterapkan mikro lockdown atau belum, jadi saya tadi memberikan pemahaman kepada kecamatan, kepada desa bahwa kalau kita tidak mikro lockdown, sumber daya yang kita keluarkan ini terlalu banyak,” lanjutnya.

Bupati Nur Arifin mengatakan bahwa mikro lockdown adalah cara yang paling murah dan dinilai efektif untuk menekan kasus penyebaran covid-19. Dalam penerapan mikro lock-

down nantinya pemerintah akan menyiapkan kebutuhan logistik hingga pakan ternak. Sementara untuk pasien yang bergejala akan dirawat di fasilitas kesehatan.

“Kita masuk ke desa-desa memastikan PPKM darurat terlaksana, jadi sebenarnya tiga hal besar, satu pembatasan aktivitas, kedua gerebek desa gerebek kelurahan dengan testing massal dan vaksinasi massal, kemudian ketiga mikro lockdown di tingkat desa,” tutur Bupati Trenggalek. [Wek]

Di tengah PPKM Darurat, Keranda Mayat dan Pocong Gentayangan di Jalan Ada cara unik yang dilakukan Polres Bojonegoro dalam mensosialisasikan penggunaan masker di tengah Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat. Sat Binmas Polres Bojonegoro sosialisasi penggunaan maske dan 5M dengan cara membawa pocong dan keranda mayat diletakan diatas mobil dinas, Senin (5/7).

Kapolres Bojonegoro, AKBP EG Pandia melalui Kasat Binmas, AKP Sujono menjelaskan sosialisasi menggunakan pocong dan keranda mayat diletakan diatas mobil dinas ini bertujuan untuk memberikan syok terapi atau mengingatkan kepada mereka yang acuh terhadap protokol kesehatan pada penggunaan masker dan berkerumun.

Terlebih lagi, tingkat kesadaran masyarakat dalam menerapkan

protokol kesehatan di wilayahnya mulai menurun, terutama masih adanya masyarakat yang berkerumun di warung kopi, tempat makan ditengah pemberlakuan PPKM Darurat.

“Dengan edukasi yang unik tersebut, masyarakat diharapkan akan sadar betapa bahayanya wabah Covid19 apalagi ada varian baru dari India dapat menyebabkan kematian,” kata Kasat Binmas, AKP Sujono.

Dalam aksinya tersebut Kasat Binmas beserta anggota tidak lupa mengingatkan kepada masyarakat agar selalu mengenakan masker saat beraktivitas di luar. Selain itu memberikan himbauan kepada pelaku usaha warung makan, warung kopi dan café untuk tidak melayani makan/minum di tempat selama PPKM Darurat diberlakukan.

Mereka menuliskan tulisan di keranda mayat yang ditaruh diatas mobil dinas yang bertuliskan “OJO RONO RENE NDEK OMAH WAE NEK ORA PENGEN NUMPAK KENE”.

Sosialisasi edukasi tentang pentingnya menerapkan prokes Covid19 dilakukan oleh Sat Binmas Polres Bojonegoro dengan menyusuri

jalan protokol Kota Bojonegoro, Pasar Kota, Alun-alun dan tempat perbelanjaan modern/supermarket.

AKP Sujono, mengatakan konsep pocong dan kerandang mayat diletakan diatas berkeliling dipilih agar masyarakat ingat, bahwa Covid-19 masih mewabah, apalagi angka terkonfirmasi positif Covid-19 merangkak naik, sehingga Pemerintah menerapkan PPKM Darurat.

“Ini cara kita untuk mengingatkan kepada masyarakat karena angka terkonfirmasi positif Covid-19 naik. Masyarakat untuk mematuhi selama PPKM Darurat diberlakukan,” pungkas mantan Danki 3 Batalyon C Pelopor Bojonegoro Satbrimob Polda Jatim. [bas]

Di tengah PPKM Darurat. Seperti yang Sat Binmas Polres Bojonegoro sosialisasi penggunaan maske dan 5M dengan cara membawa pocong dan keranda mayat diletakan diatas mobil dinas, Senin (5/7).

EKONOMI Kadin Jatim Akui PPKM Darurat Berat, Tapi Harus Legawa Selasa Pon, 6 Juli 2021

Halaman 10

Surabaya, Bhirawa Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Jawa Timur mendukung pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat Jawa Bali yang mulai dilaksanakan mulai Sabtu (3/ 7/2021) hingga Selasa (20/7). Dukungan ini mengingat tingginya angka penularan yang terjadi di seluruh wilayah Jawa dan Bali.

Saat ini, penambahan pasien baru Covid-19 secara nasional sangat tinggi, mencapai sekitar 21 ribu hingga 24 ribu per hari dan positive rate Indonesia juga sudah mencapai 44,37 persen. Bahkan Bed Occupancy Rate (BOR) Rumah Sakit Jawa Timur hampir 100 persen.

Ketua Kadin Jatim, Adik Dwi Putranto menegaskan bahwa kebijakan PPKM Darurat memang sangat berdampak bagi pengusaha. Beberapa kebijakan misalnya, penutupan mall, pembatasan kapasitas pasar atau supermarket sebesar 50 persen, dan rumah makan atau restoran harus takeway akan membuat pen-

jualan menjadi terkendala.

Bahkan beberapa hotel mengaku banyak pengunjung atau tamu yang awalnya sudah melakuakn pemesanan kamar akhirnya membatalkan pesanan mereka karena adanya kebijakan PPKM Darurat ini. Ditambah dengan aktifitas warga dibatasi hingga sore saja.

“Pastinya sangat berdampak. Ini adalah kebijakan pahit bagi kami tetapi mau tidak mau kami harus mendukung, harus menaati karena kalau tidak dilaksanakan, Indonesia bisa lumpuh. Sekarang situasinya sangat darurat dan harus dikendalikan dengan cara PPKM Daru-

rat,” tegas Adik Dwi Putranto ketika dikonfirmasi, Jumat (2/7).

Meski demikian, Adik optimistis pengusaha akan bisa melewatinya walaupun dengan susah payah.

“Harapan saya, tidak ada pemutusan hubungan kerja karena kebijakan PPKM Darurat lebih longgar dibanding pada saat pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di awal pandemic Covid19. Langkah ini memang harus dilakukan agar penyebaran bisa dikendalikan,” tegasnya.

Untuk itu, perlu adanya dukungan bagi dunia usaha, misalkan pemberian stimulus. Karena saat ini kondisinya memang tidak normal dan kinerja perusahaan juga tidak bisa maksimal. Stimulus-stimulus yang dulu pernah digelontorkan pemerintah saat awal pandemi harusnya kembali digelontorkan, baik kepada industrinya maupun kepada karyawannya. Misalkan bantuan uang tunai, restrukturisasi kredit,

Kondisi Mall Sepi Akibat PPKM Darurat

keringanan pajak dan lain sebagainya dan ini diberikan tidak hanya di tahun ini tetapi sampai tahun depan.

Kalau soal operasional pabrik, saya kita tetap harus taat sesuai aturan PPKM yaitu sebesar 50 persen, termasuk sektor padat karya karena saat ini yang menyerang adalah covid-19 varian baru, diantaranya varian delta yang tingkat penularan dan

kasus kematiannya lebih tinggi. Ini sangat berbahaya bagi diri sendiri dan kelauarga. Ini yang harus disadari para pengusaha juga, karena kalau mereka tidak melakukan PPKM, takutnya ada yang tertular dan dampaknya akan semakin besar. Pabrik bisa ditutup karena banyak yang terpapar,” tambah Adik.

Menurutnya, Covid-19 ini bisa

terkendali jika semua masyarakat, pengusaha dan karyawan sama-sama sadar dan taat kepada aturan protokol kesehatan. Industri harus menerapkan protokol kesehatan ketat.

Vaksinasi harus dipercepat. Dalam hal ini, Pemda setempat harus kooperatif, harus cepat dan sigap dalam melakukan penanganan. Penyekatan juga harus dilakukan di setiap pintu masuk untuk menekan mobilitas manusia. Terlebih daerah yang berbatasan langsung dengan daerah lain yang masuk zona merah.

“Saya sangat mengapresiasi kepada kepala daerah yang selama ini sigap dalam melakukan penanganan, seperti Walikota Surabaya Eri Cahyadi. Ia terbukti cekatan, kooperatif dan selalu melakulan komunikasi dan koordinasi yang baik dengan kepala daerah disekitarnya.

Ini juga menjadi salah satu kunci, bersinergi dengan kepala daerah lain dalam menangani penyebaran Covid-19,” ungkapnya.[ma]

BURSA EKONOMI

Dampak PPKM Darurat Jam Operasi Pasar Srimangunan Sampang Dibatasi Sampang, Bhirawa Dampak Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) darurat, Pedagang Pasar Srimangunan Sampang dipastikan akan mengalami kerugian. Bagaimana tidak, mulai diberlakukannya peraturan tersebut Jam Operasi pasar Srimangunan Sampang tidak seperti biasanya, yakni hanya sampai pukul 10:00 WIB. Sehingga para pedagang pasar terpaksa harus menjual barang dagangannya secara cepat lantaran dikejar waktu yang terbatas. Seperti yang ungkapkan salah satu pedagang Pasar Srimangunan Sampang, Hasan mengatakan, bahwa sejak diberlakukannya aturan tersebut sangat berimbas terhadap usahanya dan dipastikan mengalami kerugian cukup besar.

Sebab barang yang sudah dikulak oleh dirinya dan para pedagang lain dipastikan tidak akan laku, karena Jam operasi pasar yang sangat terbatas. “Sejak kemarin saya sudah tutup, entah mau bagaimana lagi. Jelas jualan saya itu tidak akan terjual,” ungkapnya, Senin (05/7).

Dirinya juga mengaku bahwa dengan adanya kebijakan itu, Ia tidak mempermasalahkan, akan tetapi jangan sampai berlangsung lama. Dikarenakan untuk perputaran ekonomi dalam keluarganya, dirinya hanya bergantung dari hasil berdagang di pasar tersebut. “Karena ini untuk mencegah penyebaran Covid-19 tidak masalah, tapi jangan sampai berlangsung lama,” terang Hasan.[lis]

Proses Pembangunan Pasar Banjarjo 2 Capai 25 Persen Bojonegoro, Bhirawa Pengerjaan pembangunan Pasar Banjarjo 2 yang rencananya dibangun dua lantai itu sudah mencapai sekitar 25 persen. Hal itu disampaikan Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Cipta Karya Kabupaten Bojonegoro, Adi Witjaksono, Senin kemarin (5/7). “Hingga kini, progres pembangunan pasar tersebut sudah mencapai 25 persen. Pembangunan lantai 1 selesai, melanjutkan Adi Witjaksono lantai 2,” katanya.

Perkembangan pembangunan Pasar Banjarjo 2 ini, kata dia, sudah mencapai 25 persen meliputi pekerjaan struktur pondasi dan plat lantai dua. Yakni dengan kontruksi komposit antara baja dan beton. Diperkirakan lama pekerjaan pembangunan pasar sekitar 240 hari mulai April hingga Desember. “Biaya pembangunan Pasar Banjarjo 2 ini sebesar Rp 68,7 miliar bersumber dari APBD,” jelasnya.

Sementara itu, pembangunan Pasar Banjarjo 2 ditargetkan selesai awal Desember mendatang. Dan progres pembangunan masih berlangsung dan sudah pada minggu ke 11. “Pihaknya optimis pembangunan pasar banjarjo ini dapat tuntas tepat waktu ,” jelasnya.[bas]

KEHILANGAN TULUNGAGUNG HILANG STNK, AG 5967 RDP, Honda,Th. 2014, Hitam, a/n. Sukarti, Ds. Rejoagung, Kedungwaru – T.Agung No. 8129/IMB/BI-IV/2021

Suasana transaksi jual beli sapi di pasar ternak Desa Sumberkolak Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo.

sawawi/bhirawa

Stok Daging Jelang Perayaan Idhuladha 2021 Mencukupi Situbondo, Bhirawa Menjelang pelaksanaan perayaan Iduladha pada 20 Juli 2021 mendatang membuat Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (DPKH) Kabupaten Situbondo mengeluarkan himbauan kepada masyarakat agar melakukan pemotongan hewan kurban di Rumah Pemotongan Hewan (RPH) yang ada di Desa Sumberkolak Kecamatan Panarukan Situbondo. Sebaliknya, DPKH Kabupaten Situbondo juga meminta agar penyembelihan hewan kurban tidak dilakukan di rumah mengingat potensi penularan Covid-19 belakangan ini kian meningkat.

Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, drh MH Riwansia men-

gatakan, peningkatan kasus Covid 19 di Kota Santri Situbondo menjadi atensi DPKH sejak saat ini hingga ke depan. Termasuk untuk penyembelihan hewan kurban pada Idul Adha 1442 H harus terus di waspadai. “Ya saya harap jangan sampai lalai terhadap protokol kesehatan yang menjadi kewajiban masyarakat Situbondo,” pinta Udin, panggilan akrab MH Riwansia.

Dalam pandangan Udin, kebiasaan masyarakat saat berkurban dengan jumlah cukup banyak. Untuk itu, kata dia, saat ini diharapkan untuk lebih patuh terhadap protokol kesehatan yakni menjaga jarak, mencuci tangan dengan sabun dan memakai masker.

Menurut Udin, pelaksanaan pemoton-

gan hewan kurban sebaiknya di lakukan di Rumah Potong Hewan (RPH), sehingga keamanannya lebih terjamin.

“Apalagi DPKH sudah menyediakan petugas pemotong daging hewan yang handal dan profesional,” aku Udin.

Salah satu yang sudah menyatakan kesiapan memotong hewan kurban di RPH Situbondo adalah Kopri. Sapi kurban milik organisasi ASN ini, ungkap Udin, sudah dikoordinir dan akan di kumpulkan di RPH Situbondo.

“Nanti, kami akan atur petugasnya.

Sedangkan pelaksanaan pemotongan di luar RPH, dilakukan dengan penerapan jaga jarak fisik. Yaitu melaksanakan pemotongan hewan kurban di area yang luas. Penyelenggara

melarang kehadiran masyarakat selain petugas pemotong hewan kurban dan menerapkan jaga jarak fisik antar petugas pada saat melakukan pemotongan daging kurban,” terang Udin.

Khusus bagi masyarakat yang kurang sehat atau yang mempunyai riwayat penyakit bawaan serta kaum lansia, sambung Udin, dilarang untuk mengikuti penyembelihan hewan kurban dan lebih baik diserahkan kepada petugas RPH. Selain itu, pendistribusian daging kurban sebaiknya sudah terbungkus rapi, sehingga panitia bisa langsung menyerahkan kepada masyarakat yang berhak menerima sesuai daftar yang ada. “Ini agar tidak terjadi kerumunan saat pengambilan daging kurban,” pungkas Udin.[awi]

Bupati Sidak Pusat Perbelanjaan Saat Jam Malam Tulunaggung, Bhirawa Bupati Tulungagung, Maryoto Birowo, melakukan sidak ke pusat perbelanjaan dan sejumlah warung saat pemberlakukan jam malam dalam PPKM Darurat , Minggu (4/7) malam. Sidak diikuti pula oleh Kapolres Tulungagung, AKBP Handono Subiakto dan Dandim 0807 Tulungagung, Letkol Inf Mulyo Junaidi.

Dalam sidak tersebut masih ditemui sejumlah warung makan yang melanggar aturan PPKM Darurat. Selain belum tutup ketika waktu sudah

menunjukkan pukul 20.30 WIB, mereka juga menerima pembeli dengan makan di tempat.

Namun demikian, Bupati Maryoto Birowo, masih mengapresiasi kepatuhan para pelaku usaha kuliner dan pusat perbelanjaan termasuk swalayan di Tulungagung yang dinilainya sudah cukup tinggi. “Setelah kami cek bersama tiga pilar dan tim Satgas Covid-19 sudah banyak yang tertib dalam penerapan jam malam,” ujarnya di sela sidak pemberlakuan jam malam.

Ia menyebut para pedagang makanan sampai toko swalayan telah mematuhi aturan tutup pada pukul 20.00 WIB. “Ini suatu yang baik dan perlu dijaga agar kasus Covid-19 bisa ditekan dan diturunkan,” tuturnya.

Soal masih adanya sebagian pedagang yang bandel, Bupati Maryoto Birowo menyatakan masih memberikan peringatan. Semuanya diingatkan agar mematuhi aturan PPKM Darurat, termasuk jam malam.

“Kami ingatkan pada mereka yang masih buka pada pukul 20.00 WIB.

Mereka bisa buka lebih lama jika bukanya juga lebih pagi. Ada yang buka pukul 11 siang dan dagangannya sudah habis tetapi tidak juga tutup pada pukul 20.00 WIB,” tuturnya.

Rencananya, patroli atau sidak pemberlakuan jam malam akan dilakukan secara berkala oleh Satgas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Tulungagung. Termasuk pula oleh Tim Satgas Percepatan Penanganan Covid-19 tingkat kecamatan.[wed]

Pemanfaatan Resi Gudang Semester I 2021 Diregristrasi Tumbuh 49 Persen Semester I tahun 2021, PT Kliring Berjangka Indonesia (Persero) salah satu BUMN yang berperan sebagai Pusat Registrasi Resi Gudang ini menyebutkan, sepanjang semester I tahun 2021 jumlah Resi Gudang yang telah diregistrasi mencapai 230 RG. Direktur Utama PT Kliring Berjangka Indonesia (Persero), Fajar Wibhiyadi mengungkapkan jumlah ini mengalami peningkatan sebesar 49 persen dibandingkan selama periode yang sama di tahun 2020, dimana Resi Gudang yang diregistrasi mencapai 154 RG. Dari sisi jumlah komoditas, sepanjang semester I 2021, jumlah komoditas yang masuk resi gudang mencapai 10 Komoditas. Sedangkan diperiode yang sama di tahun 2020, jumlah komoditas yang masuk resi gudang mencapai enam Komoditas.

Dari sisi volume barang, sepanjang semester I 2021 total volume komoditas yang diresigudangkan mencapai 5.517.288 kg, atau meningkat sebesar 44 persen dibanding-

kan periode yang sama di tahun 2020 dimana tercatat sebanyak 3.823.248 Kg. Dari sisi nilai barang, sepanjang semester I 2021 total nilai barang yang diregistrasikan ke resi gudang mencapai Rp 170,995 Miliar, meningkat 124 persen dibandingkan semester I 2020 dimana nilai barang yang diresigundangkan mencapai Rp. 76,186 Miliar.

“Meningkatnya pemanfaatan Resi Gudang sepanjang semester I 2020 ini menunjukkan bahwa petani dan pemilik komoditas mulai memahami manfaat instrument ini.

Sebagai catatan, sepanjang tahun 2020, jumlah Resi Gudang yang diregistrasikan mencapai 428 RG dari 8 komoditas dengan volume

9.593.717 kg senilai Rp 200,784 Miliar. Resi Gudang memiliki potensi besar untuk terus tumbuh, melihat banyaknya komoditas yang ada di Indonesia. Tantangannya adalah bagaimana manfaat dari resi gudang ini dapat dipahami oleh para petani dan pemilik komoditas,” terangnya, Senin (5/7).

Fajar Wibhiyadi menambahkan sebagai instrument untuk menjaga stabilitas harga, sudah selayaknya RG menjadi solusi bagi para petani dan pemilik komoditas. Selain itu, dengan memanfaatkan RG petani dan pemilik komoditas dapat menjaminkan RG-nya untuk mendapatkan pembiayaan.

“Kuncinya adalah bagaimana sosialisasi dan edukasi dapat dilakukan secara baik dan terus menerus. Untuk itu, kami bersama dengan pemangku kepentinan lain di sektor resi gudang, terus melakukan sosialisasi dan edukasi terkait manfaat Resi Gudang kepada masyarakat, baik itu

petani, pemilik komoditas maupun para pengelola gudang,” jelasnya.

Sementara terkait pemanfaatan Resi Gudang, sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 14 Tahun 2021 yang merupakan Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 33 Tahun 2020 tentang Barang dan Persyaratan Barang yang dapat Disimpan dalam Sistem Resi Gudang, komoditas yang dapat masuk ke Sistem Resi Gudang meliputi Beras, Gabah, Jagung, Kopi, Kakao, Karet, Garam, Lada, Pala, Ikan, Bawang Merah, Rotan, Kopra, Teh, Rumput Laut, Gambir, Timah, Gula Putih Kristal, Kedelai serta Ayam Karkas Beku.

“Kami proyeksikan, pemanfaatan Resi Gudang sampai dengan akhir tahun 2021 akan tumbuh lebih tinggi dibandingkan 2020. Berbagai upaya kami jalankan untuk mendorong pemanfaatan resi gudang ini, termasuk juga memperluas wilayah sosialisasi ke berbagai daerah khususnya

Sepanjang semester I tahun 2021 jumlah Resi Gudang yang telah diregistrasi mencapai 230 RG.

ke sentra-sentra komoditas unggulan.

Selain edukasi dan literasi, kami sebagai Pusat registrasi resi gudang juga terus mengembangkan system dan aplikasi registrasi. Terakhir kami telah memperbarui aplikasi registrasi resi gudang, yaitu IsWare

NextGen. Dengan aplikasi yang menggunakan teknologi block chain dan smart contract ini, petani dan pemilik komoditas akan diberikan kemudahan serta keamanan dalam melakukan registrasi,” jelas Fajar Wibhiyadi.[riq]

SAMBUNGAN

Selasa Pon, 6 Juli 2021

Pemkab Sumenep Tunda Pilkades Serentak l

Sambungan hal 1

dasarkan Permendagri dengan beberapa pertimbangan, salah satunya Pemerintah Daerah dalam melaksanakan tahapan pemilihan Kepala Desa perlu melakukan penegakan protokol kesehatan untuk mencegah aktivitas yang menimbulkan penyebaran/penularan Corona Virus Disease 2019 yang membahayakan kesehatan masyarakat.

“Penundaan ini kami lakukan sesuai Permendagri dan demi keselamatan kesehatan masyarakat Sumenep juga,” kata Bupati Sumenep, usai rapat bersama di Rumdis Bupati, Senin (5/7).

Selain itu, jelasnya, berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 15 tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat Corona Virus Disease 2019 di Wilayah Jawa dan Bali, dan Keputusan Gubernur (Kepgub) tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat yang dikeluarkan pada Jumat (2/7/2021).

“Kami juga telah mengadakan rapat koordinasi Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkompimda) yang dihadiri oleh Bupati, Dandim, Kapolres, dan Ketua DPRD Sumenep. Semoga keputusan ini dapat dipahami oleh masyarakat,” ucapnya.

Meski begitu, Fauzi memastikan penundaan ini tidak membatalkan tahapan Pilkades yang telah berjalan selama ini. Hanya pencoblosan saja yang mengalami penundaan. “Yang ditunda hanya pelaksanaan pemungutan suaranya. Sedangkan tahapan-tahapannya tidak akan dibatalkan,” terangnya.

Seperti diketahui, selama masa PPKM Darurat, kegiatan masyarakat yang berpotensi mengundang kerumunan ditiadakan sementara.

Mobilitas masyarakat dibatasi dengan berbagai bentuk. Orang nomor satu di lingkungan Pemkab Sumenep ini pun berharap, dengan dilaksanakannya PPKM Darurat, dalam beberapa hari ke depan kasus Covid-19 dapat ditekan sehingga masyarakat Sumenep aman dari virus Corona.

“Mudah-mudahan beberapa hari ke depan hasilnya dari pelaksanaan PPKM Darurat ini bagus, angka penyebarannya turun, sehingga tidak perlu diperpanjang,” tambahnya.

Sekadar diketahui, Pilkades serentak 2021 di Sumenep sedianya akan dilaksanakan pada 8 Juli 2021 ini di 86 desa, baik wilayah daratan maupun kepulauan. Sedangkan penundaannya hingga kini masih belum ditentukan. [Sul]

Polda Jatim Pantau Ketersediaan Alkes dan Obat Penanganan Covid-19 l

Sambungan hal 1

untuk melakukan pengecekan dugaan penyimpangan alkes maupun harga obat-obatan,” kata Kabid Humas Polda Jatim, Kombes Pol Gatot Repli Handoko di Mapolda Jatim, Senin (5/7).

Gatot menjelaskan, terkait alkes seperti kebutuhan oksigen diprioritaskan untuk Rumah Sakit dulu. Pengutamaan itu sudah ada ketentuannya.

Sedangkan terkait masyarakat yang membeli tabung oksigen sendiri, pihaknya meyakinkan bahwa distribusi ketersediaan tabung oksigen diutamakan untuk Rumah Sakit.

“Yang jelas distribusi ketersediaan oksigen diutamakan untuk Rumah Sakit dulu, dan itu sudah ada ketentuannya,” jelasnya.

Mantan Kasat Sabhara Polrestabes Surabaya ini menambahkan, untuk obat-obatan penaganan Covid1-19 sudah dipantau langsung oleh Tim Satgas Gakkum Aman Nusa. Satgas ini, diterangkan Gatot, terdiri dari deteksi, yankes, Satgas pengawalan vaksin, Satgas Gakkum, Satgas Vaksinasi dan Satgas Humas.

Pihaknya pun menegaskan apabila dijumpai permainan harga obat maupun penimbunan obat, petugas kepolisian tidak segan-segan untuk menindak. Sebab aturan terkait pelanggaran itu sudah ada, dan tugas kami untuk memantau adakah permaianan harga di lapangan maupun penimbunan di lapangan.

“Aturannya sudah jelas, tertuang dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen,” pungkasnya.

Seperti diberitakan, Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Saidikin mengeluarkan Surat Keputusan Menkes HK.1.7./Menkes/4826/2021 tentang Harga Eceran Tertinggi (HET) obat penanganan Covid-19. [bed]

Tindak Tegas Penjual Obat Nakal l

Sambungan hal 1

jenis obat terapi Covid 19 diantaranya favipiravir, remdesivir, oseltamivir, invermectin, azithromychin dan intravenous immunoglobulin.

Wakil Walikota Surabaya Armuji mengapresiasi keputusan pemerintah pusat yang dinilai dapat menghentikan permainan harga Obat oleh distributor dan penjual. “Hampir setiap hari saya mendapat keluhan terkait oxygen, ambulans, rumah sakit dan Obat. Keputusan ini tepat untuk menjamin peredaran obat agar tetap terkendali,” ujar Armuji.

Ia menerangkan, memang sampai saat ini masih belum ditemukan obat yang terbukti secara klinis dapat mengobati Covid-19. Namun ada beberapa yang sudah dipakai dalam terapi Covid-19.

“Memang sebelumnya dipasaran harga obat untuk terapi Covid-19 melambung, oleh karena itu dengan keputusan Menkes ini menjamin distribusi obat dengan harga terjangkau untuk rakyat,” tegas Cak Ji, sapaan lekat Wakil Wali Kota Surabaya tersebut.

Dirinya menyampaikan dengan adanya keputusan ini menjadi acuan bagi pihak berwenang, untuk menindak tegas penjual dan distributor yang menjual diatas harga yang telah ditetapkan.

“Kalau ditemui penjual dan distributor nakal, nanti pihak berwenang bisa menindak tegas demi menjamin keselamatan masyarakat Surabaya,” tegasnya. [iib]

Maksimalkan Vaksinasi Selama PPKM Darurat Sambungan hal 1 Pangdam dan Kapolda mohon semua diikuti dengan jajaran Bupati, Kapolres, Dandim sampai di tingkat Camat Danramil, Kapolsek dilini desa dan kelurahan, Kades, Lurah bersama Babinsa, Bhabinkamtibmas ini semua all-in-one semua harus menyatu di dalam proses pelaksanaan percepatan vaksinasi,” terangnya.

Gubernur perempuan pertama di Jatim ini menyampaikan, sinergitas forkopimda di tingkat provinsi, kabupaten, dan kecamatan saat ini menjadi hal penting. Karena menurutnya, penanganan Covid-19 ini menjadi tugas dan kewajiban bersama. Ia menggambarkan bahwa sinergitas tersebut salah satunya tampak pada program ‘Serbuan Vaksinasi’ yang dilakukan oleh jajaran TNI dan ‘Gerai Vaksinasi’ yang dilaksanakan oleh jajaran POLRI tetapi tim vaksinator dan tim teknis bersinergi dari berbagai komponen.

Selain itu, Gubernur Khofifah juga meminta sosialisasi terkait vaksinasi Covid-19 gencar dilakukan. Baik melalui peran media atau bahkan melalui informasi yang bisa ditularkan dari orang per orang.

Tujuannya agar masyarakat yang belum mendapatkan vaksin segera melakukan vaksin.

“Tolong semuanya menyatu, teman-teman media terima kasih atas seluruh proses koordinasi dan terus disampaikan kepada masyarakat bahwa hari ini kita pada hari ke-3 PPKM darurat tolong semua tetap menjaga disiplin kesehatan yang belum divaksin tolong mencari tempat vaksinasi terdekat,” pintanya.

Menurutnya, vaksinasi sebagai salah satu bentuk ikhtiar bersama dalam rangka memutus mata rantai penyebaran Covid-19 di Jatim dan Indonesia. Dirinya meminta agar l

semua masyarakat tetap disiplin melaksanakan protokol kesehatan (Prokes). “Oleh karena itu jaga diri, jaga keluarga, jaga negara dan ini artinya bahwa protokol kesehatan harus kita jaga di mana saja kapan saja,” imbuhnya.

Di sela- sela kunjungannya Khofifah yang didampingi Kadinkes Jatim dan kordinator kuratif melaksanakan rapat terbatas bersama Bupati Mojokerto Ikfina Fahmawati , Kapolres serta jajaran Kodim Mojokerto.

Gubernur Khofifah secara khusus meminta untuk segera melakukan penambahan Tempat Tidur (TT) di rumah sakit (RS) layanan Covid-19 di kabupaten Mojokerto. Karena sesuai data, Bed Occupancy Ratio (BOR) RS di Kabupaten Mojokerto telah mencapai 89 %. Sementara untuk tenaga kesehatannya juga harus segera diupayakan melalui kerjasama dengan IDI serta PPNI Kabupaten Mojokerto.

“Saya sudah menyampaikan kepada Ibu Bupati bahwa harus ada percepatan penambahan tempat tidur, sekarang sudah dalam perencanaan. Tetapi paling tidak untuk Kabupaten Mojokerto seyogyanya sesegera mungkin ditambah 50 % dari tempat tidur yang ada, baik untuk isolasi maupun untuk ICU,” harapnya. Dirinya pun berpesan, agar semua pihak benar-benar disiplin menjalankan aturan-aturan yang berlaku pada pelaksanaan PPKM Darurat. Ia berharap pihakpihak terkait mampu memberikan sosialisasi yang baik kepada masyarakat. Sesuai Inmendagri no 15 Tahun 2021 tentang PPKM Darurat beberapa sektor khususnya yang termasuk kategori non essensial memang dibatasi untuk dapat memutus rantai penyebaran Covid-19 yang saat ini keadaanya sudah darurat.

“Diharapkan seluruh masyarakat bisa memahami bahwa ini untuk perlindungan dan penyelamatan kita semua, untuk kebaikan kita semua,” pungkasnya.

Bupati Mojokerto Ikfina Fahmawati pada laporan kepada Gubernur Khofifah, mengatakan bahwa Pemda terus melaksanakan langkahlangkah konkrit, tepat dan cepat dalam penanganan Covid-19. Bupati menjelaskan beberapa problem di lapangan salah satunya keterbatasan nakes.

Beberapa waktu lalu, Wagub Jatim datang ke Kabupaten Mojokerto, dengan memberi bantuan 10 ribu rapid antigen. “Sebagai senjata kami untuk tracing oleh tim surveilans puskesmas. Kami juga sudah siapkan tambahan bed, namun tenaganya yang kurang siap. Kami dibantu Kapolres dan Dandim 0815, juga sinergi dengan ulama,” terang Bupati Ikfina.

Kepala Bidang Pengendalian dan Pencegahan Penyakit (Kabid P2P) Dinas Kesehatan Kabupaten Mojokerto, Langit Kresna Janitra menginformasikan bahwa saat ini RSUD Prof. dr. Soekandar Mojosari sejak minggu lalu, telah melakukan penambahan 40 bed dari sebelumnya 60 bed. RS swasta juga telah mendapat instruksi penambahan bed.

Jumlah ventilator yang ada, saat ini tidak cukup maksimal meningat peningkatan angka kasus Covid-19 di Kabupaten Mojokerto. Penambahan kasus tertinggi tercatat pada tanggal 1 Juli yakni 81 kasus, dan tanggal 2 Juli sebanyak 72, dan kasus aktif per 4 Juli sebanyak 563 kasus. Tim Satgas Covid-19 terus memaksimalkan tracing, dengan cakupan 30 orang kontak erat dari satu orang terkonfirmasi positif Covid-19. [tam,min]

8 Ribu Pelamar Serbu Lowongan Pemprov Jatim lagi diubah,” tutur Nurkholis.

Kendati cukup tinggi animo pendaftarannya, Nurkholis mengimbau agar calon pelamar cermat memilih formasi sesuai dengan kualifikasinya. Sebab, setiap NIK (Nomor Induk Kependudukan) hanya diperbolehkan memilih satu formasi. Karena itu, syarat lamaran, kualifikasi, dan rumpun Pendidikan harus benar-benar dicermati.

“Jangan buru-buru tapi juga jangan menunggu akhir-akhir pendaftaran. Karena kalau menunggu terakhir, dikhawatirkan pelamar numpuk sehingga proses loading ke aplikasi bisa lama. Kalau sudah mantap, segera saja lakukan pendaftaran,” ungkap Nurkholis.

Mantan Kepala Biro Organ-

isasi tersebut mengakui, sejauh ini banyak pemrmohonan informasi mengenai kualifikasi. Khususnya terkait progam studi yang masih dalam satu rumpun. Misalnya prodi administrasi negara yang saat ini telah berubah menjadi administrasi publik. “Harus dicermati prodi-prodi yang masih dalam satu rumpun atau terdapat perubahan nama prodinya,” ujar dia.

Lebih lanjut Nurkholis juga berpesan kepada calon pelamar agar memilih tempat tes terdekat dari tempat tinggalnya. Hal ini dimaksudkan untuk mengurangi mobilitas dan mengurangi potensi kerumunan pelamar saat tes. Mengingat, seluruh proses pelaksanaan CPNS tahun ini akan tetap mempertimbangkan protocol Kesehatan secara ketat.

“Meskipun daftarnya di Pemprov

Jatim, lokasi tes tidak harus terkonsentrasi di Surabaya. Pelamar bisa memilih tempat terdekat dari rumah tinggalnya, meskipun itu di luar provinsi,” ujar Nurkholis.

Seperti diketahui, jumlah formasi seleksi ASN di Pemprov Jatim terdiri dari 1.408 formasi CPNS, 11.220 formasi PPPK guru dan 868 formasi PPPK non guru. Dari jumlah tersebut, untuk kualifikasi CPNS disabilitas terdapat 28 formasi dan cumlaude 15 formasi.

Masa pendaftaran seleksi CPNS dan PPPK berlangsung mulai 30 Juni – 20 Juli mendatang melalui laman sscn.bkn.go.id.

“Hingga saat ini tidak ada kendala berarti pada system pendaftaran.

Meskipun jumlah pendaftar yang mengakses cukup tinggi,” pungkas Nurkholis. [tam]

Selain Surabaya, Mensos Risma juga menyerahkan bantuan kepada Kabupaten Gresik dan juga Kabupaten Sidoarjo.

Pada kesempatan itu, Mensos Risma mengatakan penyerahan bantuan kali ini untuk Kota Surabaya, Gresik, dan juga Sidoarjo. Sebelumnya, ia mengaku sudah menyerahkan bantuan kepada Kediri, dan Kabupaten Malang. Bantuan yang diberikan mulai dari masker medis hingga bed untuk penanganan Covid-19.

“Selain itu, kami juga memberikan bantuan makanan dan telor rebus.

Kami akan kirim (nasi kotak) ke Gresik 1.500 pack, ke Sidoarjo 1.500 pack, dan Surabaya 2.000 pack. Kalau saya lihat di Jakarta, telor rebusnya itu untuk tenaga medis, dan ternyata di rumah sakit telornya diserahkan ke pasien, kemudian nasinya untuk tenaga medis,” kata Mensos Risma.

Mantan Wali Kota Surabaya ini juga memastikan bahwa dapur umum yang diletakkan di Surabaya itu akan terus dilakukan sampai Covid-19 mulai menurun. Meski begitu, ia juga menjelaskan bahwa akan melihat perkembangan Covid19 di tiga kabupaten itu. “Nanti kita lihat lah, kalau sudah turun, kita tinggal,” ujarnya.

Sementara itu, Wali Kota Eri Cahyadi bersyukur telah mendapatkan bantuan dari Mensos Risma.

Ia juga mendoakan supaya bantuannya itu bisa enjadi amal jariyah.

“Alhamdulillah hari ini kita dapat bantuan dari Bu Mensos, sehingga ini menjadi penyemangat baru di daerah. Dengan bantuan ini, kami semakin yakin bahwa kami bisa mengatasi pandemi Covid-19 ini secara bersama-sama di daerah kami masing-masing,” tegasnya.

Ia juga menegaskan bahwa bantuan bed dan velbed dari Kemensos itu akan langsung dibawa dan ditempatkan di Rumah Sakit Lapangan Tembak. Sebab, ia berharap ketika sudah ada pasien yang masuk bisa langsung nyaman untuk ditempati. “Kami berharap bisa segera mengoperasionalkan Rumah Sakit Lapangan Tembak itu, karena sudah banyak yang antri,” kata dia.

Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani yang menerima langsung bantuan dari Kemensos juga menyampaikan terimakasih banyak kepada Mensos Risma. Sebab, Kabupaten Gresik mendapatkan bantuan 65 velbed, 10 tenda, 175 dus APD, dan 15 karton masker medis. “Tentu, ini akan menjadi tambahan semangat bagi kami dalam menangani Covid-19, apalagi hari ini di Gresik ada kenaikan yang cukup tinggi,” pungkasnya. [iib]

l

Sambungan hal 1

Pemkot Terima Bantuan 250 Bed hingga 2.500 APD dari Kemensos

Halaman 11

Bromo dan Semua Wisata Probolinggo Raya Ditutup l

Sambungan hal 1

Pengumuman penutupan obyek wisata ditandatangani langsung Plt BBTNBTS Novita Kusuma Wardani. Isi pengumuman itu menjelaskan, langkah penutupan diambil menindaklanjuti perkembangan kasus Covid-19 yang terus naik.

Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru akan menutup semua obyek wisata yang masuk ke dalam wilayah taman nasional setempat.

Dikonfirmasi via telepon seluler, Kepala Disporaparbud Kabupaten Probolinggo Sugeng Wiyanto mengatakan, penutupan dilakukan di seluruh obyek wisata di Kabupaten Probolinggo.

Agar berjalan lancar selama penutupan, pihaknya akan berkoordinasi dengan semua Forkopimda dan Muspika Kabupaten Probolinggo.

“Penutupan seluruh obyek wisata di Kabupaten Probolinggo mengikuti instruksi pemerintah pusat, dan apa saja yang akan dilakukan dan teknik akan berkoordinasi dengan tim Gugus Tugas Satgas Covid-19 Kabupaten Probolinggo,” jelas Sugeng.

Dalam data Dinas Kesehatan, BOR RS Covid-19 di Kabupaten Probolinggo naik signifikan. Lalu jumlah warga positif Covid-19 mencapai 3.476 orang selama pandemi. Rinciannya, 132 pasien masih dirawat, 3.138 pasien sembuh dan 206 pasien meninggal dunia.

AKBP Teuku Arsya Khadafi, Kapolres Probolinggo siap membantu Satgas Covid-19 saat PPKM Darurat. Pihaknya akan mengerahkan semua unsur baik dari Polres Probolinggo maupun dari polsekpolsek. Agar PPKM Darurat sukses menekan penyebaran Covid-19. “Kita akan membantu tim gabungan Satgas Covid-19 Kabupaten Probolinggo selama 18 hari,” kata AKBP Arsya.

Guna memastikan penerapan peraturan PPKM Darurat di hari pertama, Minggu (4/7) malam Wali Kota Probolinggo Habib Hadi Zainal Abidin bersama dengan Kapolres Probolinggo Kota AKBP RM Jauhari gelar patroli skala besar besar di wilayah Kota Probolinggo. Sasarannya adalah pertokoan, kafe dan restoran yang masih melanggar ketentuan PPKM Darurat.

“Jadi sebenarnya patroli rutin ini sudah kita lakukan terus menerus namun fokus 2 minggu kedepan tanggal 3 Juli sampai dengan 20 Juli kita termasuk, polres, kota maupun kodim, PPKM Darurat Jawa Bali termasuk wilayah yang diberlakukan PPKM darurat,” terang Kapolres Probolinggo Kota AKBP RM Jauhari saat patroli.

Dengan mengendarai sepeda motor Wali Kota Habib Hadi bersama dengan tim gabungan yang terdiri dari petugas Satpol PP, Dishub, BPBD Kota Probolinggo, anggota Kodim 0820 Probolinggo dan anggota Polres Probolinggo Kota berangkat pukul 20.00 dari halaman Polres Probolinggo Kota.

Melewati Jalan Dr M Saleh, wali kota menyempatkan berhenti untuk memberikan imbauan ke salah satu cafe yang masih dipenuhi oleh pengunjung. Wali kota meminta kepada manajemen cafe dan pengunjung untuk mematuhi peraturan PPKM Darurat yakni menutup operasional usaha sampai jam 20.00 dan tidak diperkenankan untuk makan ditempat.

Berbelok ke timur wali kota juga memantau kondisi pertokoan dan restoran di sepanjang Jalan Panglima Sudirman dan dilanjutkan ke komplek pertokoan di Jalan dr Soetomo. Sampai di AlunAlun, tim gabungan juga memberikan imbauan dan sosialisasi kepada para pedagang dan pemilik toko tentang diberlakukannya peraturan PPKM Darurat di Kota Probolinggo.

Wali kota juga tampak beberapa kali ikut turun dari sepeda motor untuk membantu tim membubarkan kerumunan. Salah satunya di daerah Jalan Cokroaminoto, tampak beberapa muda-mudi masih berkerumun serta tidak menggunakan masker. Rute patroli berlanjut ke selatan menuju bundaran Gladak Serang kemudian ke Jalan Slamet Riyadi, Taman Maramis, Jalan Supriyadi dan Jalan Soekarno Hatta.

Untuk memastikan kafe dan pertokoan yang sudah diimbau benar-benar mengikuti peraturan PPKM Darurat, sengaja ada lokasi yang didatangi diulang oleh tim patroli, yakni di Jalan Dr M Saleh. Kembali Wali Kota Habib Hadi bersama dengan AKBP RM Jauhari turun untuk mengimbau dengan tegas kepada pengunjung agar segera pulang dan meminta pemilik kafe menutup kafenya.

Berakhir kembali di halaman Polres Probolinggo Kota pukul 22.00, Wali Kota Habib Hadi mengaku kondisi Kota Probolinggo cukup kondusif di hari pertama dan kedua penerapan PPKM Darurat. “Secara umum ya, lumayan kondusif ya, ada beberapa tempat memang masih belum melaksanakan sesuai edaran yang ada,” ungkap wali kota.

Wali kota juga meminta kepada masyarakat untuk selalu kompak dalam mematuhi peraturan PPKM Darurat agar angka penularan Covid 19 di Kota Probolinggo segera menurun. “Kalau kita semua kompak ya, Insyaallah dalam waktu 1 minggu 2 minggu kedepan Kota Probolinggo bisa landai,” pintanya.

Mengingat tingginya kasus penularan Covid 19 di Kota Probolinggo per hari Sabtu (3/7) yang mencapai 179 orang. Untuk itu Wali Kota Habib Hadi berharap agar masyarakat selalu waspada dan menjaga protokol kesehatan. “Saya berharap warga untuk menjaga kesehatannya, mengedepankan protokol kesehatan, mengikuti imbauan-imbauan dari pemerintah untuk keselamatan kita semuanya,” harap orang nomor satu di Kota Probolinggo itu.[wap]

Tidak Setuju Dibangun Bilik Asmara, Jalin Sinergitas dengan OPD dan APH l

Sambungan hal 1

bilik asmara, tidak ada. Hendrik bahkan memastikan tidak akan menjamin kebenaran itu meskipun sekelas Lapas atau Rutan yang besar sekali pun. “Ya secara normatif masih belum ada payung hukum dari Kemenkum-HAM. Jadi kami tidak mengijinkan untuk penyediaan sarana bilik asmara di Rutan Situbondo,” ujar suami Nuriyah itu.

Hendrik melanjutkan, jika dikaitkan dengan unsur kemanusiaan dan naluri hati, penyediaan bilik asmara di Rutan Kelas II-B Situbondo bisa saja direalisasikan.

Namun sekali lagi, karena saat ini payung hukum yang mendasari hal itu masih belum ada, kebutuhan tersebut sangat sulit

untuk diwujudkan di Rutan Situbondo.

“Jika tetap dipaksakan, nanti akan berimbas negatif. Entah itu kepada petugas dan warga binaan sendiri,” ujar Hendrik Hendrik menambahkan, karena Rutan merupakan lembaga pemerintah, pihaknya juga harus memperhatikan kontrol sosial dari masyarakat yang menyoroti kinerja Rutan Situbondo. Yang jelas, aku Hendrik, ia melakukan sesuatu harus berpegang teguh kepada dasar hukum yang ada. “Ya kalau dipaksakan secara otomatis kami akan dinilai jelek oleh masyarakat. Walaupun tujuannya baik, tetapi caranya yang kurang tepat, tetap tidak akan kami lakukan,” papar Hendrik.

Dalam pandangan Hendrik, setiap

warga binaan pemasyarakatan (WBP) dan tahanan itu harus siap berpuasa, termasuk berpuasa dari semua kebebasan yang dibatasi oleh tembok. Namun khusus untuk kebebasan berpikir dan berbicara serta kebebasan mereka mendapatkan kunjungan dari pihak keluarga, masih bisa diterima oleh para warga binaan dan para tahanan.

“Ada beberapa hal yang kita batasi.

Salah satunya kami membatasi kebutuh­ an biologis para WBP dan para tahanan.

Itu juga akan menjadi efek jera bagi me­ reka bagaimana rasanya saat kebutuhaan biologisnya tertunda. Ini semua dibatasi oleh sistem yang ada,” kupas alumnus Unars tahun 2007 itu.

Pria yang diterima sebagai ASN

sejak akhir tahun 2002 silam itu sangat mendukung sejumlah program unggulan Rutan Situbondo ke depan. Diantaranya, ujar Hendrik, mendukung sinergitas antara OPD terkait, khususnya bermitra dengan jajaran APH di Kota Santri Situbondo serta jajaran penunjang yang lain.

Sehingga, saat memberikan pembinaan kepada WBP dan para tahanan berjalan dengan baik dan lancar.

“Dengan adanya sinergitas itu, saat mereka berkumpul kembali ditengah masyarakat akan menjadi manusia yang lebih baik. Tentunya harus di dukung oleh keterampilan yang cukup dan sebuah karya yang baik yang diperoleh selama menghuni di Rutan Situbondo,” pungkasnya. [*]

Bhirawa

UTAMA

Selasa Pon, 6 Juli 2021

Halaman 12

Ajak Penyintas untuk Donor Plasma Konvalesen

BPBD Jatim All Out Dukung Penanganan Covid-19 oleh Pemerintah KILAS JATIM

PPKM Darurat Wajib Dipatuhi Perusahaan dan Pekerja Jakarta, Bhirawa Pemberlakuan Pembatasan Keiatan Masyarakat (PPKM) Darurat yang berlaku mulai 3 Juli hingga 2 Juli 2021, di Jawa dan Bali, wajib dipatuhi managemen perusahaan dan pekerja/buruh.

Instruksi Menaker Ida Fauziyah tersebut diatas, dibarengi pula dengan permintaan agar para Pengawas pusat dan daerah, ikut membantu pelaksanaan Satgas Covid-19. Dalam mengawal pelaksanaan PPKM Darurat di daerah masing-masing.

"Kebijakan pemerintah untuk memberlakukn PPKM Darurat, adalah ikhtiar terbaik untuk menghentikan penyebaran Covid-19. Semua pihak harus mematuhi, untuk Keselamatan kita bersama.

Karena ini merupakan tanggung jawab kita bersama," Ida Fauziyah papar Menaker, akhir pekan.

Diharapkan, kedisiplinan semua pihak, untuk mematuhi Protokol Kesehatan (Prokes), sebagaimana diatur dalam PPKM Darurat. Semua ini adalah bagian dari upaya perlindungan atas keberlangsungan usaha. Sekaligus melindungi keselamatan dan kesehatan para pekerja di tempat kerja.

"Kita utamakan kesehatan dan keselamatan pekerja, dengan melakukan pencegahan penyebaran pandemi di tempat kerja.

Kalau semuanya sudah membaik, kita harapkan produktivitas kerja dan kelangsungan usaha, akan berangsur pulih. Perekonomian juga berangsur normal kembali," lanjut Ida Fauziyah.

Menurut Menaker, dengan mengikuti aturan PPKM Darurat dan menjalankan Prokes, diharapkan bisa menghentikan penyebaran Covid-19 klaster tempat kerja. Dia minta, para pengusaha, Serikat Pekerja/Serikat Buruh (SP/SB) dan pekerja/buruh untuk meningkatkn dialog sosial. Juga saling bekerjasama untuk bertahan dalam menghadapi pandemi ini.

"Harus kita akui, bahwa kondisi di masa pandemi ini sangat berat bagi semua orang. Tetapi, mau tidak mau, kita harus bertahan. Kini saatnya pemerinah bersama pengusaha dan pekerja, bekerjasama lebih erat. Sehingga kita bisa melewati masa pandemi ini dengan baik," ajak Menaker Ida. [ira]

6 JULI 2021

BPBD Jatim, Bhirawa Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Jatim mendukung all out penanganan Covid-19 yang dilakukan Pemprov Jatim maupun Pemerintah pusat.

Diantaranya seperti sosialisasi protokol kesehatan (Prokes) 5M dan mengajak para penyitas untuk donor darah plasma konvalesen.

Plt Kalaksa BPBD Jatim diwakili Sekretaris BPBD Jatim, Erwin Indra Widjaja mendampingi Wakil Gubernur (Wagub) Jatim, Emil Elestianto Dardak mengunjungi RS Lapangan Indrapura, Senin (5/7). Wagub melihat kesiapan RS Lapangan Indrapura dalam penanganan pasien Covid19 yang berdatangan.

Emil mendorong segenap komponen masyarakat untuk bahu membahu dalam penanganan Covid-19.

Pihaknya juga berkesempatan menemui para penyitas, serta memberikan motivasi untuk ikut serta dalam kegiatan donor darah plasma konvalesen.

"Kami berharap (para penyintas, red) dapat ikut berperan aktif dalam penanganan Covid-19. Serta dapat mendonorkan darah plasma konvalesen dan mengedukasi masyarakat mengenai pencegahan dan penanggulangan Covid-19. Insya Allah, hal itu meruapakan amal ibadah dan bekal di akhirat kelak, karena bisa menyelamatkan nyawa seseorang," ungkap Wagub Emil.

Sekretaris BPBD Jatim, Erwin Indra Widjaja berharap peran serta masyarakat dalam penanganan Covid-19. BPBD Jatim, sambung Erwin, mendukung penuh semua kebijakan Pemerintah dalam hal penanganan Covid-19. Sama seperti bencana yang harus ditangani secara pentahelix, pandemi ini dikatakan Erwin, juga harus didukung peran serta elemen masyarakat dan semua instansi terkait.

"Sebagai salah satu unsur Satgas Covid-19 dan OPD di sektor Kri-

tikal, BPBD Jatim all out mendukung semua kebijakan Pemerintah terkait penanganan Covid-19. Pandemi ini sama seperti bencana yang merupakan urusan bersama dan penanganannya harus dilakukan secara pentahelix," tegasnya.

Sementara itu, Pj RS Lapangan Indrapura, Laksma TNI IDG Nalendra meminta kepada Wagub Emil untuk mensuport alat central oxigen. Sebab alat ini berguna untuk membantu pasien dengan kondisi berat dapat dirawat di RS Lapangan Indrapura, sehingga tidak perlu dirujuk ke Rumah Sakit lain. Menurutnya sarana prasarana yang ada di RSLI belum memungkinkan.

"Alat central oxigen sangatlah penting. Karena dengan alat itu Rumah Sakit Lapangan Indrapura dapat merawat pasien dengan gejala berat. Sehingga si pasien tidak perlu dirujuk ke Rumah Sakit lain," pungkasnya.

Seperti diketahui, kunjungan Wagub Jatim, Emil Elestianto Dardak didampingi Sekretaris BPBD Jatim, Erwin Indra Widjaja mewakili Plt Kalaksa BPBD Jatim; Kasie Kesiapsiagaan BPBD Jatim, Apal Supendi; Perwakilan Dinkes Prov Jatim, Ninis; Pengurus PMI Provinsi Jatim, Edi Purwinarto dan Dr Rasiyo. [bed]

Wagub Jatim, Emil Elestianto Dardak didampingi Sekretaris BPBD Jatim, Erwin Indra Widjaja mewakili Plt Kalaksa BPBD Jatim mengunjungi Rumah Sakit Lapangan Indrapura, Senin (5/7).