binder6nov20

HARIAN

Harian Bhirawa Ditunjuk kembali sebagai sarana pengumuman iklan tender/lelang pemerintah di seluruh Jawa Timur berdasarkan SK Gubernur No.188/343/ KPTS/013/2006

harian_bhirawa@yahoo.com bhirawa_indragiri@yahoo.com suratkabar_harianbhirawa

IKLAN/ LANGGANAN

Surat Kabar Harian Bhirawa

031-5615454 Harga Langganan Rp 55.000/bulan Eceran Rp 3.000

www.harianbhirawa.co.id

Mata Rakyat Mitra Birokrat

Jumat Legi, 6 NOVEMBER 2020

Pimpin Apel Awal Kogartap III/Surabaya

Pangdam Gelorakan Sinergitas TNI, Polri dan Forkopimda Jatim

Surabaya, Bhirawa Pangdam V/Brawijaya, Mayjen TNI Suharyanto memimpin apel awal Komando Garnisun Tetap (Kogartap) III/ Surabaya, Kamis (5/11).

Dalam apel pihaknya berpesan untuk selalu menjaga sinergitas antara TNI Polri dan Forkopimda Jatim.

Mayjen TNI Suharyanto mengatakan, apa yang telah ditanamkan Mayjen TNI

Widodo Iryansyah sangat luar biasa. Sehingga ke depannya pihaknya akan terus meneruskan apa yang sudah ditanamkan itu. Terutama dalam hal sinergitas TNI Polri dan Forkopimda di Jatim, pihaknya akan terus melanjutkan hal tersebut.m “Sinergitas yang digelorakan pada HUT ke-75 TNI pada 5 Oktober 2020 lalu terlihat jelas di Jatim. Sehingga tidak ada masalah sekecil apapun terkait

sinergitas TNI Polri. Saya akan berusaha mempertahankan itu, syukur-syukur bisa meningkatkan,” kata Mayjen TNI Suharyanto.

Pria yang juga menjabat sebagai Komandan Gartap (Dangartap) III/ Surabaya itu mengaku program jangka pendeknya terkait sinergitas TNI Polri  ke halaman 11

oky abdul sholeh/bhirawa

Pangdam V/Brawijaya selaku Dangartap III/Surabaya, Mayjen TNI Suharyanto di dampingi Mayjen TNI Widodo Iryansyah meninjau pasukan apel di lapangan Kodam V/Brawijaya, Surabaya, Kamis (5/11). Pada kesempatan Mayjen TNI Suharyanto juga memberikan pesan untuk menjaga sinergitas TNI, Polri dan Forkopimda Jatim.

Jatim Terus Dorong Pengembangan Kawasan Industri Halal

Pemprov Jatim, Bhirawa Pengembangan Kawasan Industri Halal (KIH) terus didorong dan didukung perkembangannya oleh Pemerintah Provinsi Jatim. Komoditas halal mempunyai potensi pasar signifikan untuk dimasuki produk-produk Jatim , standard halal harus diakomodasi industri yang dimiliki provinsi paling timur Pulau Jawa Ini.  ke halaman 11

Kadisperindag Jatim Drajat Irawan saat meninjau kawasan industri halal safe n lock Sidoarjo.

MITRA

Gubernur Khofifah Beri Tugas PT JGU

Jalankan Fungsi Perantara Komoditas Strategis Pengikut Tajul Muluk Berikrar Kembali ke Aswaja

Surabaya, Bhirawa Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa, memberi tugas khusus PT Jatim Grha Utama (JGU) untuk menjalankan fungsi intermediatory (Perantara) supply-demand komoditas strategis.

Untuk itu PT JGU yang juga merupakan holding company dari PT Puspa Agro akan segera tancap gas melakukan penataan managemen intermediatory supply-demand untuk komoditas telur dan daging ayam yang banyak menyumbang inflasi di Jatim.

Harapannya, dengan adanya interdiatory supply-demand ini, maka peternak telur dan daging ayam akan mudah mendapatkan

pakan, terjamin harganya, dan managamen stok di pasaran saat panen dan di luar masa panen telur dan daging ayam akan tertata sehingga tak sampai mempengaruhi inflasi Jatim.

Sebagaimana disampaikan Gubernur Jatim, upaya pengembangan model kerjasama antar daerah melalui optimalisasi peran BUMD tersebut digadang akan menjadi jurus untuk mengendalikan inflasi daerah

Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa

dengan mengontrol supplydemand komoditas pangan  ke halaman 11

Dukung Kelengkapan Instrumen Perlindungan Konsumen

Waspada La Nina

Wakil Gubernur Jatim Emil Elestianto Dardak menerima pimpinan Badan Perlindungan Konsumen Nasional di ruang kerja Wagub Jatim, Kamis (5/11).

BUPATI Pasuruan, HM Irsyad Yusuf meminta seluruh masyarakat Kabupaten Pasuruan, untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap puncak La Nina yang terjadi di tengah pandemi saat ini.

Menurutnya, dengan tetap menjaga kondisi kesehatan dan meningkatkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), imunitas tubuh tetap terjaga. Sehingga dapat terhindar dari penyakit.

“Saya menghimbau kepada seluruh masyarakat Kabupaten Pasuruan agar selalu jaga kesehatan selama  ke halaman 11

Sentil

Jangan Hasilkan Kepala Daerah Koruptor di Pilkada 2020 - Pelajaran berharga Pengikut Tajul Muluk Berikrar Kembali ke Aswaja - Sudah ikrar dengan tulus Musim Hujan Datang, Siapkan Penanggulangan Kebencanaan - Harusnya sudah siap sebelum musim hujan

HM Irsyad Yusuf

Pemprov, Bhirawa Perubahan model transaksi dari tatap muka menjadi daring harus disikapi dengan perangkat regulasi yang memadahi. Tak terkecuali dalam memberikan perlind-

ungan konsumen dari berbagai kemungkinan resiko tindak pendipuan.

Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) Rizal E Halim mengatakan, pih akn y a ter us ber upaya

melakukan sosialisasi untuk mengembalikan amanat UU 8 tahun 99 tentang Perlindungan Konsumen yang selama ini mungkin sebagian besar  ke halaman 11

Sampang,Bhirawa Pembacaan ikrar Ali Murtadho alias Tajul Muluk bererta ratusan pengikutnya, berlaksung khidmat di aula Pendopo Agung Trunojoyo, Bupati Sampang.

Mereka membacakan ikrar kembali ke ajaran Ahlussunnah Wal Jamaah (Aswaja). Kamis (5/11/20).

Prosesi ikrar di Pendopo Trunojoyo Kabupaten Sampang, dihadiri perwakilan dari Kantor Staf Presiden (KSP), perwakilan dari Pemprov Jatim, ketua MUI Jatim, Kakanwil Kemenag Jatim, Forkopimda Kabupaten Sampang serta ulama se Madura.

Dalam ikrarnya pimpinan Syiah, Tajul Muluk mengatakan, melepas paham faham Syiah dan selanjutnya kembali ke ajaran Sunni atau aswaja. “Kembalinya ke Sunni ini tidak ada paksaan dari pihak manapun,” kata Tajul Muluk di Pendopo Trunojoyo Kabupaten Sampang, Kamis (5/11).  ke halaman 11

Jangan Hasilkan Kepala Daerah Koruptor di Pilkada 2020 DPRD Jatim, Bhirawa Hasil Pilkada tahun 2015 silam di Jatim cukup membuat kecewa masyarakat. Pasalnya, dari pasangan calon yang terpilih, sebanyak 14 kepala daerah ditangkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Kasus terakhir, KPK menangkap Bupati Sidoarjo Saiful Ilah dalam operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan pada Selasa (7/1) lalu.

Penangkapan tersebut tersebut diduga terkait pengadaan barang dan jasa.

Hal itu membuat Komisi A DPRD Jatim meminta masyarakat yang mempunyai hak pilih untuk melakukan rekam jejak masing-masing palson.

Dengan harapan masyarakat tidak sampai salah  ke halaman 11

Kepedulian Iksass Sukorejo Situbondo Diera Pandemi Covid-19

Bantu Tingkatkan Imunitas Tubuh, Bagikan Tiga Ton Tomat Secara Gratis Ada banyak elemen yang memiliki kepedulian tinggi untuk ikut membantu warga terdampak sebaran Covid-19 di Kabupaten Situbondo. Satu diantaranya dilakukan para alumni pondok pesantren (ponpes) di Situbondo bernama Ikatan Santri dan Alumni Pondok Pesantren Salafiyah Syafi’iyah (Iksass) Sukorejo. Iksass punya cara tersendiri dalam menunjukkan keberpihakannya kepada masyarakat di tengah pandemi Covid-19. Yakni dengan membagikan tomat secara gratis kepada warga.

Sawawi, Kabupaten Situbondo

Pagi itu, sedikitnya ada tiga ton tomat tertata di pelataran teras rumah salah satu warga di Kecamatan Kapongan Situbondo. Beberapa orang pria yang masih muda tampak memasuk-

kan tomat tomat itu ke dalam tas kemasan. Setelah semuanya dikemas rapi, tomat-tomat itu satu persatu dinaikkan ke atas kendaraan pick up. “Ya tomat tomat ini nanti akan kami bagikan kepada warga terdampak Covid-19,” ujar Miftah-panggi-

lan akrab Miftahul Arifin.

Kata Miftah, salah satu jenis sayuran kebanggaan masyarakat Kota Santri itu dikenal sebagai sumber vitamin C. Tomat-tomat ini, kata Miftah bukan untuk dijual akan tetapi untuk dibagibagikan kepada warga yang ada di sekitar Kecamatan Kapongan, Panji, Mangaran, Arjasa, dan Kecamatan Situbondo. “Kami memang punya keinginan sejak lama. Alhamdulillah saat ini sudah keturutan. Meski hanya berupa buah tomat,” jelas Miftah.

Masih kata Miftah, kegiatan kemanusiaan ini merupakan  ke halaman 11

sawawi/bhirawa

Miftahul Arifin bersama anggota Iksass mengemas tomat untuk dibagikan kepada warga terdampak Covid-19.

EKSEKUTIF

Jumat Legi, 6 November 2020

Halaman 2

Sambut Musim Penghujan, Wali Kota Pantau Pembersihan Plengsengan Kali Madiun Pemkot Madiun, Bhirawa Musim penghujan sudah datang. Hujan intensitas sedang hingga tinggi sudah turun di wilayah Kota Madiun.

Upaya menyambut musim hujan terus dilakukan Pemkot Madiun. Wali Kota Madiun Maidi menginstruksikan pembersihan saluran semakin ditingkatkan di awal musim penghujan ini. ‘’Sungai kecil maupun besar dan saluran lainnya sudah rutin dibersihkan. Tetapi saat musim penghujan pembersihan kita tingkatkan,’’ kata Wali Kota Madiun, Maidi saat meninjau pembersihan di Bantaran Kali Madiun, Kamis pagi (5/11).

Aliran air, kata wali kota, harus lancar. Apalagi, saat debit air meninggi seperti sekarang ini. Pembersihan dilakukan agar air mengalir lancar.

Berbagai usaha dilakukan.

Seperti diketahui Pemkot sudah melakukan pembersihan sungai sejak beberapa bulan lalu. Setelahnya, pengerukan sedimen sudah dan tengah berlangsung saat ini. Setidaknya, 1.000 meter kubik sedimen telah diangkat.

Pemerintah Kota Madiun sudarno/bhirawa juga mengundang petugas Wali Kota Madiun Maidi menginstruksikan pembersihan saluran semakin ditingkatkan di awal musim penghujan ini. pengambil sampah hingga ke Tampak Wali Kota juga mendatangan alat berat pengeruk endapan di bantaran kali Madiun, Kamis (5/11). tingkat lingkungan se-Kota ‘’Petugas kita besarkan reka mogok. Siapa lagi yang yang menumpuk ditambah Madiun. Petugas diberi bantu- hatinya dan kita beri se- mau mengambili sampah hujan bisa jadi sumber pean dan dilakukan pembinaan. mangat. Jangan sampai me- kalau tidak mereka. Sampah nyakit. Belum kalau terseret

air dan menyumbat saluran,’’jelas Wali Kota.

Selain itu, pemangkasan pohon juga digalakkan. Hal itu penting sebagai antisipasi pohon tumbang. Musim penghujan identik dengan angin kencang.

Wali Kota menyebut petugas terus berkeliling memangkasi pohon yang dinilai membahayakan. Namun, pohon jalan protokol memang diprioritaskan mengingat intensitas kendaraan yang lewat juga besar. ‘’Saya berharap masyarakat turut membersihkan saluran lingkungan masing-masing.

Sampah cukup dinaikkan dari saluran. Selebihnya ada petugas yang akan keliling mengambil dengan truk pengang-

kut. Yang penting ada yang melapor,’’jelasnya.

Sungai, lanjut Wali Kota, juga sebuah aset besar. Seperti Bantaran Kali Madiun.

Biarpun menjadi kewenangan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Solo, aliran yang melintas Kota Madiun bisa dinikmati dan dimanfaatkan masyarakat.

Karenanya, Wali Kota ingin Kali Bantaran bersih agar semakin menarik terutama di wilayah Kota Madiun.”Tidak semua daerah dilewati sungai besar. Nah, merupakan sumber daya alam yang ada di kota. Harus kita rawat agar semakin menarik,’’ kata Wali Kota Madiun. [dar]

Kasus Asusila Kades Ngenep, Inspektorat Kabupaten Malang Berikan Surat Teguran Pemkab Malang, Bhirawa Inspektorat Kabupaten Malang dalam kasus dugaan asusila yang di dilakukan Kepala Desa (Kades) Ngenep, Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang Suwardi, tidak memberikan sanksi, namun hanya diberikan surat teguran. Karena Kades Ngenep tersebut sudah dalam tahap pelaporan ke Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA) Polres Batu.

yoyok cahyono/bhirawa

Pjs Bupati Malang Sjaichul Ghulam (kiri) saat menandatanganan nota kesepakatan bersama Plt Ketua DPRD Kab Malang Sodikul Amin (kanan), di Ruang Sidang Paripurna DPRD kabupaten setempat.

Tahun 2021 Pemkab Fokus Pada Lima Prioritas Pembangunan Pemkab Malang, Bhirawa Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang pada anggaran 2021 mendatang, fokus pada lima prioritas pembangunan di Kabupaten Malang.

Sedangkan prioritas pembangunan tersebut telah disusun dengan memperhatikan seluruh kemampuan potensi daerah, tantangan dan peluang yang akan dihadapi dalam menjalankan proses pembangunan di Kabupaten Malang.

Hal ini yang disampaikan, Pejabat Sementara (Pjs) Bupati Malang Sjaichul Ghulam, Kamis (5/11), saat menyampaikan pidatonya di Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Malang, di Gedung

Paripurna DPRD setempat, Jalan Panji, Kecamatan, Kabupaten Malang.

Sedangkan, kata dia, lima prioritas pembangunan itu, seperti peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) melalui pelayanan pendidikan dan kesehatan, peningkatan infrastruktur yang merata, peningkatan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik, peningkatan nilai tambah ekonomi melalui pengembangan ekonomi masyarakat berbasis pertanian, industri, pariwisata dan peningkatan kualitas hidup dan mitigasi bencana.

“Dari lima prioritas tersebut, tentunya akan memberikan arahan dalam

penyusunan program dan kegiatan pada masing-masing Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah (RKAPD), dengan harapan anggaran yang tersedia dapat dimanfaatkan secara efektif dan efisien,” paparnya.

Ghulam menjelaskan, dalam proses pembangunan di Kabupaten Malang ini telah menggunakan pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, top down, dan bottom up, yang diawali dengan penyelenggaraan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrebang) mulai dari desa, kelurahan, kecamatan, kabupaten, provinsi, hingga nasional.

Sehingga hal ini sesuai dengan tema yakni Mewujudkan Kabupaten Malang Yang Sejahtera, Berdaya Saing Melalui Pengembangan Ekonomi Daerah di Sektor Pariwisata, Serta Kualitas Daya Dukung Lingkungan Hidup.

“Untuk itu, kata dia, dalam Rapat Paripurna kali ini, maka Pemkab Malang menetapkan lima prioritas pembangunan daerah di tahun 2021.

Sehingga dengan prioritas pembangunan tersebut, maka akan bisa memwujudkan pembangunan yang merata, dan bisa mensejahterakan masyarakat Kabupaten Malang,” tandasnya. [cyn]

Sedangkan sebelumnya, Kades Suwardi dilaporkan oleh Assisten Rumah Tangga (ART)-nya sendiri. Karena telah melakukan perbuatan asusila yang dilakukan di Vila Bunga, Desa Pandanrejo, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu, pada 16 Oktober 2020.

Kepala Inspektorat Kabupaten Malang Tridiyah Maestuti, Kamis (5/11), kepada wartawan mengaku, jika kasus asusila yang diduga dilakukan Kades Ngenep Suwardi tidak bisa diproses.

Sebab, tindakan asusila tersebut merupakan rana pribadi, sehingga pihaknya hanya memberikan surat teguran saja. Sehingga pihaknya menghormati proses hukum yang dilakukan Polres Batu.

“Perbuatan yang dilakukan Kades Ngenep itu ranah pribadi, dan bukan perkara birokrasi. Karena pasal yang dilanggar adalah pasal 284 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terkait perzinahan dengan istri atau suami sendiri,” jelas dia.

Trdiyah menjelaskan, Inspektorat hanya bisa bergerak menyelidiki ketika Suwardi melakukan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) atau melakukan pembunuhan berencana. Sehingga apa yang dilakukan Suwardi masuk pada rana pribadi.

Sehingga pihaknya masih menunggu hasil pemeriksaan dari Polres Batu. Dan jika nanti hasil pemeriksaan sudah keluar dari Polres Batu, dan yang bersangkutan ter-

bukti melakukan perzinahan, dan dinilai meresahkan warga Desa Ngenep.

Namun, pihaknya tidak bisa memberikan sanksi, yang bisa dilakukan hanya mengirimkan surat teguran saja. Dan berdasarakan pasal 29 huruf e Undang-Undang (UU) Desa Nomor 6 Tahun 2014, kata dia, bahwa dalam UU Desa tersebut telah menyebutkan, jika Kepala Desa dilarang melakukan tindakan yang meresahkan sekelompok masyarakat.

Sehingga dengan perujuk pasal 30 dan pasal 29 huruf e, Kades Ngenep hanya bisa diberi sanksi administratif berupa surat teguran. Tapi, kita lihat dulu dari hasil pemeriksaan hasil Polres Batu.

“Meski Inspektorat hanya memberikan surat teguran saja pada Kades Ngenep Suwardi. Tapi dia tidak bisa terlepas dari sanksi sosial,” ujarnya.

Berita sebelumnya, puluhan warga Desa Ngenep, Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang, pada beberapa hari lalu telah menggeruduk Kantor Desa Ngenep, yang mana telah meminta Kades Suwardi mundur dari jabatan Kades.

Karena telah meresahkan masyarakat karena diduga melakukan tindakan asusila terhadap pembantunya sendiri.

Sehingga untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka puluhan warga desa setempat geruduk ke Kantor Desa Ngenep. [cyn]

ali kusyanto/bhirawa

Baznas Sidoarjo dalam Rakor tahun 2020, akan berupaya untuk mengoptimalkan zakat penghasilan dari ASN di Pemkab Sidoarjo.

Baznas Sidoarjo Akan Optimalkan Zakat Penghasilan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kab Sidoarjo, kembali mengumpulkan para Ketua Unit Pengumpul Zakat (UPZ) yang berada di OPD Pemkab Sidoarjo. Tujuannya, agar bisa semakin mengoptimalkan penerimaan zakat dari ribuan ASN yang ada di kabupaten tersebut.

Laporan dari pihak Baznas Sidoarjo, pada tahun 2019 lalu, penerimaan zakat yang dihimpun dari mayoritas abdi negara di Kab Sidoarjo itu mencapai hampir tiga miliar rupiah.

Para Ketua UPZ yang ada di OPD Kab Sidoarjo tersebut diberikan motivasi dari pihak Baznas Sidoarjo akan pentingnya berzakat.

Baik untuk dirinya sendiri, maupun bagi pihakpihak tertentu yang sangat membutuhkan dana hasil pengumpulan zakat tersebut.

Sempat disampaikan oleh sejumlah narasumber yang dihadirkan dalam Rakor Baznas yang digelar di Arayanna Hotel, Trawas, Mojokerto, pada 4 - 5 November itu, bahwa dengan berzakat akan bisa mensucikan diri dan berzakat juga bisa membuat diri menjadi sehat.

Pj Bupati Sidoarjo, Hudiyono, yang hadir dalam kegiatan tahunan itu, menegaskan pengumpulan zakat di Kab Sidoarjo supaya digarap dengan bagus. Sebab keberadaan zakat di Sidoarjo peluangnya sangat tinggi.

Menurut dirinya, kalau misalnya sekitar 10 ribuan ASN di Kab Sidoarjo saat ini melakukan zakat penghasilannya semua, maka akan bisa dikumpulkan dana zakat sampai sebesar Rp75 miliar dalam setahun.

Pj Bupati Sidoarjo, Hudiyono, dalam Rakor Baznas Sidoarjo mengimbau agar potensi zakat dimaksimalkan. ali kusyanto/ bhirawa “Dengan dana sebesar itu, maka akan semakin banyak pihak-pihak yang sangat membutuhkan yang bisa kita bantu,” kata Hudiyono, kepada Ketua UPZ di OPD Pemkab Sidoarjo itu.

Dikatakannya kembali, dengan melakukan kegiatan spiritual seperti berzakat dan do’a, maka semoga persoalan di Kab Sidoarjo akan mendapatkan jalan yang mudah dan terbaik dari Allah SWT. Pelindung Baznas Kab Sidoarjo itu memberikan contoh, dengan zakat yang ikhlas yang diberikan oleh para ASN Sidoarjo itu, program-program pembangunan yang dilakukan semoga akan bisa berjalan sukses, tidak ada kendala dan tidak ada persoalan.

“Berzakat ini termasuk pendekatan spiritual untuk menuju kebaikan. Tidak hanya pendekatan secara lahiriah saja. pendekatan spiritual itu, langsung mohon petunjuk dan bantuan kepada Allah SWT,” katanya.

Wakil Ketua III Baznas Sidoarjo, M. Ilhamudin, mengatakan Baznas Sidoarjo secara

bertahap akan mengoptimalkan penerimaan zakat penghasilan dari ASN Sidoarjo.

Sebab diakui, selama ini zakat penghasilan yang dihimpun dari ribuan ASN Sidoarjo itu masih sebesar 10% nya saja. Padahal zakat penghasilan itu hukumnya wajib.

Saat ini menurut Ilham, kondisinya terbalik. ASN di Kab Sidoarjo malah lebih banyak yang berinfak daripada berzakat.

Padahal infak itu, menurut Ilham, hukumnya sunah. Sedangkan ASN Sidoarjo yang berinfak lewat Baznas mencapai 95%.

Menurut Ilham, padahal ASN di Kab Sidoarjo sebenarnya sudah wajib untuk melakukan zakat penghasilannya. Sebab penghasilan mereka sudah mencapai batas nisof 2.5% .

Dikatakan Ilham, pengumpulan zakat penghasilan ASN lewat Baznas Sidoarjo itu bisa dioptimalkan melalui sejumlah cara. Diantaranya, kebijakan Bupati, kepala OPD maupun adanya Perda yang mengatur cara pemungutan zakat penghasilan dari ASN. [kus.adv]

ristika/bhirawa

Bupati Nganjuk Novi Rahman Hidayat memberikan anugrah tata kelola keuangan desa kepada 25 kepala desa di pendopo kabupaten.

Puncak Penganugrahan Tata Kelola Keuangan Desa Bupati Nganjuk Novi Rahman Hidayat memberikan anugrah tata kelola keuangan desa atau WTP ( wajar tanpa pengecualian) kepada 25 desa yang dinilai berprestasi dalam pengelolaan keuangan desa. Hal ini sebagai upaya mendorong pemerintah desa untuk melakukuan pengelolaan tata keuangan desa yang akuntable, transparan dan sehat.

“Di tengah pandemi covid-19 ini kami merasa pemberian penghargaan terhadap desa yang tata kelola keuanganya cukup baik tetap bisa dilaksanakan. Kegiatan ini merupakan inovasi kami untuk mendorong pemerintah desa menjalankan tata kelola keuanganya secara baik dan profesional sesuai mekanisme serta aturan yang ada,” kata Bupati Nganjuk, Novi Rahman Hidhayat dalam Anugerah Tata Kelola Keuangan Desa atau WTPDesa tahun 2020.

Dijelaskan Novi Rahman Hidhayat, di Kabupaten Nganjuk ada 264 desa, dimana seluruhnya telah dinilai tim dari Inspektorat Pemkab Nganjuk. Dari seluruh desa di Kabupaten Nganjuk tim inspektorat menentukan hanya 25 Desa yang layak mendapat penghargaan anugerah WTP desa.

Mereka dinilai telah melaksanakan tata pengelolaan keuangan desa sejara akuntable, transparan, profesional, dan sehat.

“Dengan demikian, desa yang dinilai berprestasi tersebut telah mejalankan roda pembangunan dengan baik. Ini dikarenakan kesuksesan pembangunan itu selalu diawali tata kelola keuangan yang sehat dan baik,” ucap Novi Rahman Hidhayat.

Menurut Novi Rahman Hidhayat, pihaknya telah mendapat masukan dari Ketua DPRD Kabupaten Nganjuk untuk menambah dana bantuan untuk Desa berprestasi apabila mampu mendapatkan penghargaan tata kelola keuangan desa atau WTP desa tiga kali berturut-turut senilai Rp 200 juta diwujudkan dalam bantuan keuangan khusus (BKK).

“Jadi silahkan pemerintah desa saling berkompetisi mendapatkan prestasi terbaik dalam tata kelola keuangan desanya sehingga bisa mendapat bantuan dana pembangunan yang dibutuhkan masyarakatnya,” tandas Novi Rahman Hidhayat.

Lebih lanjut Novi Rahman Hidayat juga menjelaskan, anugrah tata kelola keuangan desa ini sebagai wujud apresiasi dan komitmen Pemkab Nganjuk terhadap pengelolaan dana desa secara bersih, transparan, dan profesional. Kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Nganjuk tersebut juga dalam rangka mensukseskan program Bupati Nganjuk “Mbangun Deso, Notho Kutho”.

“Tentunya kita berharap, dengan anugerah WTP yang setiap tahun rutin

dilaksanakan ini akan bisa mendorong pemerintah desa semakin baik dan maksimal dalam pengelolaan dana desa,” kata Bupati Novi Rahman Hidayat.

Dalam kegiatan anugrah WTP itu sendiri dilakukan beberapa tahap seleksi dan penilaian dengan menggunakan sejumlah kriteria dan indikator.

Di antaranya penilaian dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan tahap pertanggungjawaban dalam tata kelola keuangan Desa. Dari indikator penilaian yang telah disusun selanjutnya dikomunikasikan dan dikoordinasikan dengan beberapa perangkat daerah seperti Bappeda, Dinas PMD dan BPKAD untuk mendapatkan input dan feedback yang konstruktif.

Sementara dari hasil penilaian terhadap tata kelola keuangan 264 desa, ungkap Lishandoyo, ada 25 desa yang akan menjadi pemenang anugerah tata kelola keuangan desa atau peraih anugerah WTP. Yang terbagi dalam klasifikasi satu desa dengan predikat desa dengan tata kelola keuangan wajar kategori nindya, delapan belas desa dengan predikat desa dengan tata kelola keuangan wajar kategori madya, dan enam desa dengan predikat desa dengan tata kelola keuangan wajar kategori pratama. [advertorial]

PILKADA SERENTAK Klaim Wilayah Kumuh 0%, Komisi D Nilai Data Eri Tak Berdasar Jumat Legi, 6 November 2020

Halaman 3

DPRD Surabaya, Bhirawa Data statistik menjadi andalan pasangan calon nomor 1 Pilkada Surabaya 2020 Eri Cahyadi-Armuji dalam debat perdana Rabu malam (4/11). Mulai data tentang Covid-19, pendidikan, kesehatan, sampai pelayanan. Sayang, sejumlah data yang disampaikan tidak akurat.

Salah satunya adalah data tentang kekumuhan. Eri dengan meyakinkan menyebut kekumuhan di

Surabaya sudah nol. ”Berdasarkan data dari Direktorat Jenderal Cipta Karya, Surabaya ini sudah

nol kawasan kumuh. Parameter kumuh tidak hanya dari pandangan mata,” katanya.

Faktanya, masih ratusan ribu meter persegi kawasan di Surabaya belum bebas dari kumuh. Dalam laman surabaya.go.id, laman resmi milik Pemkot Surabaya, disebutkan jika per 2019 kawasan kumuh di Surabaya mencapai 43,46 ha (setara

434,600 meter persegi). Jumlah seluas itu, tersebar di 21 kelurahan.

Secara kasat mata, kekumuhan memang masih banyak dijumpai di Surabaya. tidak sulit untuk menemukan.

Di belakang jalan-jalan protokol yang indah, banyak warga yang tinggal di rumah dengan kualitas yang buruk. Baik sirkulasi, sanitasi, maupun pelayanan dasar lainnya. Contohnya adalah kawa-

san pemukiman di Morokrembangan dan Sidotopo.

Bahkan, ada sejumlah warga yang tinggal di makam Pegirian. Mereka terpaksa seperti itu karena tidak punya tempat tinggal yang layak. Lebih miris lagi, lebih dari 10 ribu warga yang tidak punya jamban. Buang hajat di sungai.

Soal adanya kekumuhan itu juga dibenarkan Ibnu Shobir Anggota Komisi

Debat Perdana, Pengamat Sebut Machfud Arifin Kedodoran Data Surabaya, Bhirawa Ada pemandangan menarik pada debat pertama Pilkada Surabaya 2020, Rabu malam (4/11). Cawawali Mujiaman beberapa kali tertangkap kamera sedang berbisik kepada Cawali Machfud Arifin. Sikap ini dinilai oleh pengamat pasangan Machfud Arifin-Mujiaman kedodoran data.

Pengamat politik UPN Veteran Surabaya, Catur Suratnoaji mengatakan, gestur berbisik

tersebut menunjukkan ketidaksiapan data dari pasangan nomor urut 2.

“Saya melihat pasangan Machfud Arifin-Mujiaman tidak begitu menguasai data,” ujar Catur. Catur mencontohkan, beberapa kali Machfud memberikan pertanyaan yang tidak berbasis data, namun pandangan mata atau dalam bahasanya blusukan.

“Secara metodologis, pandangan mata itu tidak bisa dipertanggungjawabkan, bisa menjadi bias.

Seharusnya dengan data,” imbuhnya.

Pertanyaan-pertanyaan tanpa data dari pasangan Machfud Arifin-Mujiaman, lanjut Catur, hanya bersifat menyerang untuk menjatuhkan lawannya saja. Dalam istilahnya membingkai sebuah pekerjaan dengan kegagalan.

“Apakah benar yang disebutkan berdasar pandangan mata itu sesuai fakta secara keseluruhan. Itu persoalannya,” tegas Catur.

Catur menilai, secara keseluruhan debat malam

ini berlangsung aktraktif dengan keunggulan pasangan Eri Cahyadi-Armudji.

“Kalau misalnya dikasi skor ya.. 80 vs 78 lah untuk keunggulan pasangan Eri Cahyadi-Armudji. Keduanya terlihat tenang meski secara terus menerus diserang. Dan mereka terlihat cukup menguasai permasalahan serta solusi untuk Surabaya,” pungkas Catur. [iib]

D DPRD Surabaya. Masih banyak kawasan kumuh yang tidak tersentuh. ”Salah satu program mengatasi kawasan kumuh adalah perbaikan rumah tidak layak huni (rutilahu),” kata Shobir. ”Data 2019, pemkot memperbaiki 1.090 Rutilahu menggunakan dana APBD. Di tahun 2020 juga direncanakan 463 rumah diperbaiki.

Itu menunjukkan kawasan kumuh di 2020 tidak 0% karena belum tuntas semua terselesaikan,” jelas anggota dewan dari Fraksi PKS itu.

Shobir berharap, di tahun mendatang, saat kondisi perekonomian sudah rebound dari Covid-19, Pemkot Surabaya bisa lebih perhatian pada penanganan kawasan kumuh. Tempat tinggal yang kumuh, sangat berpengaruh pada kesehatan fisik dan mental warga yang tinggal di sana. Baik warga dewasa, apalagi anak-anak. [dre]

KILAS DAERAH

Pakar Politik Anggap Visi Misi MA-Mujiaman Jelas dan Terukur Surabaya, Bhirawa KPU Surabaya telah menggelar debat publik Pilwali Surabaya 2020. Pemaparan visi misi menjadi sesi pembuka pada debat yang berlangsung pada Rabu (4/11/ 2020) malam tadi.

Dalam sesi tersebut, pengamat politik menganggap pasangan Machfud Arifin - Mujiaman lebih unggul ketimbang pasangan Eri Cahyadi - Armuji.

Pengamat politik Universitas Airlangga (Unair) Surabaya, Suko Widodo menilai, pasangan MAJU (Machfud - Mujiaman) dirasa cukup gamblang dalam menyampaikan visi misi.

“Skor 8 untuk Pak Machfud Arifin-Mujiaman, visi misinya jelas dan program yang dimiliki juga terukur secara jelas dikatakan,” kata dia. Menurut Suko, pasangan yang diusung oleh 8 partai politik itu, mempunyai visi misi dan program yang jelas untuk disampaikan. Sehingga tidak membuat dirinya kalang kabut saat menyampaikan.

“Seperti halnya, mengemukakan program-program yang dimiliki untuk meningkatkan kesejahteraan.

Seperti program pemerataan pembangunan 150 juta untuk setiap RT,” ujarnya.

Sementara ia memberikan nilai 7 kepada pasangan Eri Armuji. Hal itu lantaran pasangan yang diusung PDIP menjelaskan visi misi secara meluas, tidak pada intinya.

Hal senada juga dilontarkan oleh Pengamat politik Unair lainnya, Kacung Marijan. Ia beranggapan bahwa MachfudMujiaman mempunyai komitmen dalam menerapkan programprogramnya.

Ia mengamati, jika visi misi Machfud-Mujiaman lebih baik lantaran bertujuan membangun dan membawa Kota Surabaya ke level yang lebih tinggi lagi. Sangat berbeda dengan visi misi Eri-Armuji yang sebatas ingin meneruskan yang sudah dilakukan Tri Rismaharini.

“Saya kira masyarakat bisa melihat sendiri yang mana yang lebih baik. Saya tidak mengatakan jika pasangan yang mana yang lebih baik, tapi kita lihat bersama Machfud ArifinMujiaman ingin Surabaya jadi lebih baik dan Eri - Armuji ingin meneruskan saja,” jelasnya. [dre]

PEMBERITAHUAN DITEMUKAN Pada tanggal 4 Agustus 2020 telah menerima bayi laki – laki dari Dinas Sosial Kab. Malang. Bayi ditemukan warga di Ds. Sumber Pasir Kec. Pakis Kabupaten Malang Saat ini bayi mendapat pengasuhan di UPT PPSAB Sidoarjo. 8941814

trie diana/bhirawa

Pemukiman Dibantaran Rel Kereta Api

Padatnya penduduk di Surabaya membuat warga menempati rumah dipinggiran dekat rel kereta api, di Jl Sulung Surabaya, meskipun rel kereta api masih berfungsi setiap hari kereta api lewat dan tidak memperdulikan akan keselamatannya, Kamis (5/11).

KPU Siapkan Lima Panelis Berlatar Belakang Akademisi di Debat Paslon Pilkada Lamongan, Bhirawa Tahapan Pilkada 2020 sudah mulai memasuki fase menuju puncak klimaksnya.Komisi Pemilihan Umum menjadwalkan debat antar kandidat Pasangan Calon yang telah resmi ditetapkan.

Pelaksanaan debat kandidat Cabup dan Bacawabup Lamongan sendiri nantinya dikrtahui akan dilaksanakan dua putaran. Putaran pertama digelar pada pertengahan bulan ini yakni tanggal 14 November, sedangkan putaran kedua tanggal 27 November.

“Debat kandidat Cabup dan Bacawabup Lamongan yang pertama adalah penyampaian gambaran umum visi, misi dan program. Nanti debat yang kedua itu adalah penajaman dari beberapa bidang. Artinya yang ke dua itu nanti

akan lebih difokuskan,” kata Mahrus Ali kepada wartawan, Kamis (5/11).

Dalam persiapan debat kandidat Calon Bupati (Cabup) dan Calon Wakil Bupati (Bacawabup), Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lamongan diketahui bakal menyiapkan 5 orang panelis yang akan menyusun materi debat.

Kelima panelis yang digandeng KPU Lamongan tersebut seluruhnya berlatar belakang akademisi. “Kalau menurut ketentuan, panelis sebenarnya boleh dari kalangan profesional, akademisi maupun tokoh. Namun untuk sebuah pandangan atau bicara tentang afiliasi, netralitas dan implementasi, itu lebih ke akademisi,” terang Mahrus Ali. Menurut Mahrus panggilan Mahrus Ali, KPU Lamongan memiliki pertimbangan khusus

mengapa tidak menyertakan kalangan profesional dan tokoh sebagai panelis debat kandidat Cabup dan Bacawabup Lamongan.

“Karena kalau kalau pengusaha, jangan-jangan nanti afiliasinya itu meskipun tidak secara langsung, bersinggungan dengan dengan salah satu calon.

Begitu pula dengan tokoh, hari ini kan tokoh jadi perebutan oleh para kontestan, jadi teman-teman akademisinya yang kita dipilih” jelas Mahrus.

Meski demikian, hingga saat ini KPU Lamongan masih merahasikan kelima panelis tersebut.”Dan untuk saat ini masih kita rahasikan untuk keamanan bersama, dalam artian jangan sampai kalau kita menyebutkan wilayahnya atau personalnya, kan tidak menutup kemungkinan akan ada pihak yang merapat untuk meminta bocoran atau yang lainnya,” tegasnya. [aha]

Rapat Paripurna Pemandangan Umum FraksiFraksi DPRD Jombang Terhadap Nota Penjelasan Bupati Jombang Atas Raperda Tentang R-APBD Jombang Tahun Anggaran 2021, Kamis (05/11). arif yulianto/ bhirawa

DPRD Gelar Paripurna Pemandangan Umum Fraksi Terhadap R-APBD Jombang Tahun 2021 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Jombang menggelar Rapat Paripurna dengan agenda Penyampaian Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Jombang Terhadap Nota Penjelasan Bupati Jombang Atas Raperda Tentang R-APBD Jombang Tahun Anggaran 2021.

Rapat Paripurna dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Jombang, Mas’ud Zuremi didampingi Pimpinan DPRD Jombang lainnya.

Tampak hadir, Bupati Jombang, Hj Mundjidah Wahab, Wakil Bupati Jombang, Sumrambah, Kapolres Jombang, AKBP Agung Setyo Nugroho, Kasdim 0814 Jombang, Mayor Inf M Run Hardjono, Sekdakab Jombang, Ahmad Jazuli, serta para Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jombang.

Dari 8 fraksi DPRD Jombang, lewat Juru Bicara (Jubir) nya, masing-masing fraksi menyampaikan pandangan umumnya pada paripurna tersebut seperti Fraksi PKB lewat Jubirnya, Subur, Fraksi PDI-P lewat Jubirnya, Khoirul Anam, Fraksi Partai Golkar lewat Jubirnya, Maya Novita, Fraksi PPP lewat Jubirnya, Didit Trisupriyatno, Fraksi Partai Demokrat lewat Jubirnya, Dian Ayunita Prasstumi, Fraksi Gerindra lewat Jubirnya, Machwal Huda, Fraksi Gabungan PKSPerindo lewat Jubirnya, Ahmad Tohari, dan Fraksi Gabungan PAN-Nasdem lewat Jubirnya, Isman.

Juru Bicara Fraksi Partai Golkar DPRD Jombang, Maya Novita memaparkan, terkait Pendapatan Daerah, partainya berpendapat,

1. Melihat masih kecilnya kenaikan Pendapatan Asli Daerah mendorong Fraksi Partai Golongan Karya untuk meminta penjelasan terkait Penurunan pendapatan Asli Daerah dari sektor pajak daerah, restribusi daerah, dan hasil pengelolaan daerah yang dipisahkan, mohon penjelasan.

2. Fraksi Partai Golongan Karya berharap agar pemerintah daerah lebih optimal untuk melakukan penertiban dan penataan sumber-sumber penerimaan Pendapatan Asli Daerah yang belum maksimal serta melakukan pengawasan yang ketat dari sisi penerimaannya.

“3. Bagaimana upaya pemerintah daerah agar mampu memberdayakan potensi Pendapatan Asli Daerah yang bersifat produktif dalam kondisi pandemi Covid-19 saat ini, mohon penjelasan. 4. Fraksi Golongan Karya berharap anggaran dalam APBD Tahun 2021 diarahkan pada program recoveri yang mampu mendorong pemulihan daya beli masyarakat dengan program yang pro rakyat seperti program padat karya, ekonomi kerakyatan, dan lain sebagainya.

Mohon penjelasan,” papar Maya Novita.

Sementara itu, Juru Bicara Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) DPRD Jombang, Didit Trisupriyatno membeberkan pandangan umum fraksinya antara lain yakni, 1. Berkaitan

dengan kebijakan pendapatan daerah, adanya proyeksi pertumbuhan Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah hingga 2, 24 % dari APBD Tahun Anggaran 2021, F-PPP memandang positif, mengingat kondisi Pandemi Covid-19 memaksa kita bersikap hati-hati namun tidak menghilangkan sikap optimis, komitmen untuk meningkatkan kualitas penerimaan dengan melakukan terobosan yang potensial untuk menambah PAD dan juga efisiensi belanja yang digunakan menghasilkan pendapatan. Untuk itu PPP sangat mensupport dan berharap agar ke depan, elsekutif lebih kreatif dalam mengupayakan pemenuhan kebutuhan pembiayaan pembangunan dengan mengoptimalkan pengawasan, mohon tanggapan.

“2. Berhubungan dengan R-APBD tahun 2021 yang dtargetkan belanja daerah ada penurunan, F-PPP mengharapkan penurunan belanja daerah tersebut tidak mengurangi kualitas dan optimalisasi pencapaian target kinerja 2021, sehingga upaya mewujudkan kemakmuran masyarakat Jombang akan segera terwujud, mohon tanggapannya. 3.

Upaya memaksimalkan pembangunan bisa dilakukan dengan beragam cara, satu di antaranya adalah, dengan mensyaratkan setiap pengusaha yang berinvestasi di Kabupaten Jombang agar memaksimalkan CSR perusahaannya bisa bersinergi dengan pembangunan yang digagas pemerintah daerah, sehingga ada nilai lebih dari kehadiran perusahaan tersebut bisa dirasakan oleh masyarakat,” beber Didit Trisupriyatno. [rif.adv]

Ferry Silviana Abu Bakar, Ketua Tim Penggerak PKK Kota Kediri.

irvan cholis/bhirawa

PKK Kota Kediri Manfaatkan Limbah Minyak Jelantah untuk Membuat Sabun Bagi para ibu dan penyuka aktivitas memasak, minyak jelantah merupakan limbah yang selalu dihasilkan usai menggoreng. Kadang minyak masih banyak, tapi sudah digunakan berkali-kali sehingga tidak sehat bila dipakai lagi. Bila dibuang sembarangan, bisa menyumbat saluran air.

Oleh sebab itu, PPK Kota Kediri memanfaatkan limbah tersebut untuk membuat sabun. Sebagai langkah awal, TP PKK Kota Kediri Pokja II mengadakan Pelatihan Membuat Sabun dari Bahan Organik dan Limbah Rumah Tangga bekerjasama dengan Dinas Pendidikan Kota Kediri, Kamis (5/11).

“Tak hanya memanfaatkan limbah, kami juga ingin memberi bekal ketrampilan pada ibu-ibu PKK di Kota Kediri. Harapannya, siapa tahu dari pelatihan-pelatihan ini bisa membuat produk untuk menambah income keluarga,” kata Ferry Silviana Abu Bakar, Ketua Tim Penggerak PKK Kota Kediri.

Bunda Fey mengatakan, bila ibu rumah tangga yang punya waktu luang setelah mengurus rumah tangga maka bisa dimanfaatkan untuk menambah penghasilan dengan membuat produk-produk seperti sabun dan kerajinan tangan.

Melalui Pokja II yang membidangi tentang pendidikan/pelatihan dan berkoperasi, PKK Kota Kediri aktif melakukan berbagai pelatihan. Sebelumnya, berupa pelatihan memasak bakso yang mendatangkan juru masak terkenal.

“Pesertanya perwakilan anggota PKK dari 46 kelurahan, beberapa staf kecamatan, dan kader kota,” kata Baiq R. Jannah, sekretaris

Pokja II. Para peserta dilatih langsung oleh praktisi pembuat sabun yang sudah berpengalaman, Fri Hertin Novitarini.

Secara berkelompok, peserta mendapatkan teori pengenalan bahan dan alat. Ada dua jenis sabun yang dibuat yaitu berbahan utama minyak jelantah dan berbahan utama bahan organik (arang, madu, aloevera, maupun beras). Bahan-bahan mudah didapat di sekitar dan untuk bahan kimia tambahan yaitu NaOH bisa didapatkan di toko kimia.

Sabun berbahan minyak jelantah ini bisa digunakan untuk membersihkan kain pel, alas karpet, lap meja, dan bisa untuk mencuci baju maupun piring. Tidak disarankan untuk mencuci muka/tubuh.

Sedangkan sabun dengan bahan organik bagus untuk kulit. [van.adv.hms]

OPINI

Jumat Legi, 6 November 2020

Potensi Lonjakan Kasus Pasca Demo RUU Cipta Kerja

TAJUK

Waspada Cuaca Ekstrem MUSIM hujan baru berjalan dua pekan, namun dampaknya telah terasa, terutama, ombak di perairan, dan angin topan di darat. Maka patut waspada berlalulintas di darat, maupun di laut. Tanda-tanda musim menunjukkan intensitas hujan deras semakin kerap mengguyur. Se-antero Jawa dan Bali harus waspada cuaca buruk. Hujan disertai angin kencang bisa tiba-tiba menyergap kawasan lokal, pada siang, sore atau malam hari.

Walau sebenarnya, musim hujan masih akan berlangsung sampai 22 pekan mendatang. Tetapi beberapa kawasan, terutama area pantai, dan kepulauan, bisa didatangi ombak besar menggerus talud pantai. Sudah terjadi di kawasan pantai bagian selatan Jawa, mulai Ujungkulon di Banten hingga di Muncar, Banyuwangi (Jawa Timur). Tambatan perahu juga bisa tercerabut. Syahbandar perlu menegaskan larangan melaut pada cuaca tak menentu. Begitu pula jalan tol, hujan deras dan angin kencang (sampai 65 kilometer per-jam) bisa “mengangkat” mobil, bagai tak menyentuh aspal.

Tim patroli keliling petugas teknik kelistrikan telah disiagakan. Beberapa gardu induk listrik, kadang juga perlu dimatikan (sementara). Antara lain meng-antisipasi pemadaman aliran listrik di jalan tol. Serta pembayaran tol secara tunai. Menyebabkan kemacetan panjang. BMKG (Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika) telah menyampaikan informasi cuaca yang kurang bersahabat. Angin kencang berpotensi terjadi di perairan.

Permukaan laut diperkirakan bakal “diaduk” dengan ombak besar.

Nelayan seyogianya tidak melaut (beristirahat) sambil memperbaiki jaring dan perahu. Cuaca terang di tengah laut bisa berubah seketika menjadi gelap. Kewaspadaan terutama pada kawasan kepulauan. Di Jawa Timur, kewaspadaan ekstra mesti dilakukan pada rute pelayaran Kalianget – Kangean. Serta seluruh pulau-pulau di timur kabupaten Sumenep (Madura). Begitu pula kepulauan Masalembo (berjarak 112 mil dari Kalianget).

Juga di seluruh pulau Bawean (kabupaten Gresik).

Ke-ekstrem-an cuaca sudah menjadi pembawaan musim hujan, berlangsung sampai Pebruari. Nelayan maupun armada pelayaran seyogianya mematuhi “komando” Syahbandar. Terutama pada rute ramai di selat Bali. Berdasar catatan BNPB, setidaknya terdapat 315 kabupaten dan kota berada di daerah bahaya. Dampak banjir (tingkat sedang dan parah) selalu mengintai pada musim hujan. Meng-akibatkan sekitar 63,7 juta jiwa penduduk berisiko terdampak banjir.

Berdasar mapping kebencanaan lingkup nasional, tanah longsor juga mengancam 274 kabupaten. Sebanyak 40 juta lebih penduduk berisiko terpapar dampak, terutama di daerah rawan kawasan perbukitan. Maka seyogianya, Pemerintah daerah (propinsi, serta kabupaten dan kota) menyusun mapping kebencanaan berdasar kondisi terbaru. Beberapa daerah yang dilalui sungai besar (tanggungjawab Balai Besar Wilayah Sungai) telah memperoleh program perbaikan lingkungan.

Rutinitas pemantauan sungai seyogianya tetap digencarkan. Karena selama pandemi CoViD-19, program (cara konvensional) berupa normalisasi sungai tidak dilaksanakan. Tiada pembangunan plengseng, dan pembuatan tanggul. Tetapi program dengan matode back to nature (berupa tutupan vegetatif) hasilnya cukup baik. Bisa mengurangi tingkat keparahan dan sebaran banjir. Tetapi potensi ancaman banjir seolah beralih tempat.

Kawasan baru banjir terindikasi inharent dengan menyusutnya daya dukung alam. Antaralain alih fungsi lahan menjadi kawasan industri, dan permukiman. Beberapa daerah telah menjadi pengawasan seksama BNPB (dan BPBD Propinsi, serta BPBD kabupaten dan kota). Diantaranya, Pacitan, Ponorogo, Trenggalek, Ngawi, Kota Mojokerto, Bojonegoro, dan Sampang (Madura).

Tatakelola perbaikan lingkungan hidup sedunia telah merekomendasikan program kembali merawat alam. Mencegah banjir (dan longsor), dilakukan dengan penanaman pohon, memperbanyak hutan kota. Juga penanaman tutupan vegetatif di sepanjang bantaran sungai. Setiap Pemda seyogianya menjamin peraturan tata-ruang melalui aksi penegakan hokum dengan sanksi tegas. [*]

Halaman 4

berpotensi penularan secara masif. Selain itu juga keberadaan aparat kepolisian atau TNI yang berjaga dan mengamankan aksi juga tak luput dari potensi risiko. Pendek kata, semua terlibat kontak dan berakhir dengan berpotensi terlibat dakericuhan dan tindak Oleh : lam proses penyebaran kriminal. Meski deOryz Setiawan virus ke kalangan yang montrasi merupakan lebih luas. salah satu hak warga Potensi lonjakan kanegara yang dilindungi undang-undang, namun untuk sus diprediksi terjadi yang pada memastikan bahwa implementasi di akhirnya menambah runyam penanlapangan tidak mudah menerapkan ganan dan pengendalian Covid-19 protokol kesehatan. Bagaimana kian tak terkendali. Dalam kondisi memastikan bahwa dalam situasi tersebut sistem kesehatan akan bedemo dengan kerumunan massa rantakan, kapasitas rumah sakit yang banyak, mencopot masker atau terus menurun dan beban tenaga pemakaian masker yang tidak benar, medis kian sangat tinggi. Hal ini mengabaikan jaga jarak, bernyanyi, preseden buruk bagi upaya pengenberteriak, semua mekanisme penu- dalian pandemi. Namun demikian laran terjadi, baik droplets, aerosol, secara tinjauan epidemiologi bahwa fomite, orang berdekatan, berteriak, aksi demonstrasi ini tidak bisa dijadikan alasan utama atas lonjakan saling menyentuh.

Dengan kata lain, sejumlah aksi yang kelak bakal terjadi. Artinya yang jumlahnya ribuan dan di- bahwa dalam konteks kesehatan lakukan di berbagai wilayah di masyarakat terjadinya penyebaran tanah air, tentu banyak berkerumun, penyakit tidak ditentukan faktor meneriakkan sejumlah tuntutan, dan tunggal namun merupakan kommenyanyikan yel-yel. Dalam kon- posit beberapa faktor penularan. disi tersebut tentu sangat sulit untuk Setidaknya terdapat faktor yang satu melaksanakan protokol kesehatan, sama lain saling berkaitan memperseperti menjaga jarak aman satu lebar potensi infeksi seperti rangkaisama lain minimal 2 meter. Selain an gelaran pilkada, pelonggaran itu kondisi tersebut sangat berrisiko aturan, kebijakan berbagai daerah, ketika terdapat beberapa pendemo ketidakdisiplinan masyarakat, keyang tidak dilakukan skrining, di- mampuan fasilitas kesehatan, kian sinyalir terpapar Covid-19. Situasi terbatasnya SDM Kesehatan, serta lain saat demonstran lain menggu- kelemahan testing-tracing sehingga nakan truk, bus dan KRL yang tidak serta merta menyalahkan aksi padat untuk pulang di mana virus demo semata.

Yang tak kalah tragis di lemenyebar ke teman, tetangga, dan anggota keluarga sehingga sangat vel negara adalah ketidakadanya

Lonjakan kasus Covid-19 di tanah air kian mengkawatirkan setiap hari tercatat tambahan kasus sudah mencapai hampir lima ribuan, sehingga total kasus yang telah menembus 400 ribuan, kondisi diprediksi akan terus bertambah tanpa tahu kapan pandemi ini dapat dikendalikan.

B

erbagai strategi pengendalian pandemi Covid-19 sudah dilakukan pemerintah dalam rangka melindungi masyarakat sebagai warga negara yang dijamin kesehat an oleh konstitusi, namun hingga saat ini efektivitas belum optimal.

Ada dualisme penyelematan sektor esensial yang secara substansial saling menegasikan yakni kesehatan versus ekonomi, urusan nyawa atau urusan perut begitu kira-kira ilustrasinya. Pada saat negara fokus menangani pandemi, justru di sisi publik dipertontonkan dengan hiruk pikuk gelaran pilkada dan pro-kontra RUU Omnibus Law atau Cipta Kerja yang baru disahkan. Kondisi ini kian menambah panjang daftar risiko kegagalan pengendalian pandemi.

Hajatan pilkada serentak sudah banyak ditandai dengan munculnya klaster baru tak tanggung-tanggung para elit penyelenggara pilkada (KPU) justru terpapar virus asal Wuhan Tiongkok tersebut termasuk berbagai stakeholder di daerah.

Yang paling fenomenal adalah pro-kontra RUU Cipta Kerja yang ditandai gelaran aksi demontsrasi besar-besaran di berbagai daerah di tanah air. Aksi demonstrasi yang terjadi dalam konteks kausalitas merupakan akibat sehingga dimanifestasikan dalam wujud parlemen jalanan, bahkan diantaranya

manajemen risiko terutama dalam mengeluarkan produk kebijakan yang berpotensi menimbulkan reaksi massa yang berisiko memperburuk pandemi virus corona.

Dalam konteks pandemi semestinya para pejabat negara, birokrasi dan DPR yang terhormat tidak menjadi “sumber penularan baru” dengan tidak mengeluarkan kebijakan-kebijakan pada momentum yang tidak tepat sehingga rentan menimbulkan pro-kontra yang masif di masyarakat yang akhirnya memicu berkumpulnya atau kerumunan massa seperti aksi-aksi demonstrasi sehingga penyebaran virus di situasi saat ini menjadi sangat sulit untuk bisa dikendalikan. Setidaknya terdapat beberapa tips meminimalisir risiko penularan Covid-19 saat ikut demonstrasi yakni tidak ikut aksi jika sakit, ukur suhu tubuh sebelum keluar rumah, selalu pakai masker, pelindung wajah (face shield), sarung tangan tahan panas, pelindung mata untuk mencegah cedera. Membawa air minum cukup untuk menghindari dehidrasi, membawa pembersih tangan (hand sanitizer), mengurangi teriakan atau mengganti dengan tanda, bergabung dalam grup kecil peserta aksi, menjaga jarak dari grup lain. Selain itu menjaga jarak fisik dengan siapa pun yang tak dikenal, jangan berjabat tangan, tos atau berpelukan. Dengan demikian risiko penularan Covid-19 memang tidak bisa dihilangkan sama sekali, tetapi dapat diminimalisir. Wallahu A’lam Bishawab Alumni Fakultas Kesehatan Masyarakat (Public Health) Unair Surabaya

Perbanyak Hasil Litbang, BATAN Dorong Hilirisasi dan Komersialisasi

Jejak digital terkait kecelakaan nuklir di Chernobyl (Rusia) dan Fukushima (Jepang) membuat masyarakat selalu dibayangi kengerian ketika membicarakan soal teknologi nuklir. Padahal, nuklir sesungguhnya sudah banyak dimanfaatkan dalam kehidupan kita sehari-hari yang aman dan jauh dari kesan mengerikan.

Wahyu Kuncoro SN, Wartawan Bhirawa

Bayang bayang kengerian yang acap muncul ketika membicarakan soal nuklir disadari betul oleh Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN).

Oleh karena itu, untuk memberi keyakinan kepada masyakat betapa teknologi nuklir bisa dimanfaatkan untuk kehidupan sehari-hari, BATAN fokus memperbanyak hasil riset penelitian dan pengembangan (Litbang) yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat luas. Harapannya kemudian, hasil riset tersebut bisa dilakukan hilirisasi dan komersialisasi sehingga bisa dimanfaatkan masyarakat.

“Fokus BATAN saat ini adalah memperbanyak hasil litbang yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat, hasil yang berpotensi untuk dikembangkan lebih banyak lagi agar dapat dilakukan hilirisasi dan dikomersialkan” kata Kepala BATAN, Anhar Riza Antariksawan saat konferensi pers yang disaksikan secara daring oleh Bhirawa, Kamis (22/10).

Menurut Anhar, sektor pertanian menjadi pendukung dari kegiatan Prioritas Riset Nasional yang ada dibawah koordinasi Batan. BATAN jelas Anhar, dalam lima tahun ini melakukan kegiatan – kegiatan yang sudah diamanatkan dalam Prioritas Riset Nasional.

“Kegiatan Prioritas Riset Nasional sudah dituangkan dalam Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2019.

Batan mendapat kehormatan menjadi koordinator dalam tiga bidang dan dibidang-bidang yang lain sebagai pendukungnya” paparnya yang disampaikan melalui aplikasi google meeting’s.

HARIAN

PENDIRI : Alm. H. Moch. Said PENASIHAT HUKUM: Poerwanto, SH, MH

Sementara dalam bidang kesehatan jelas Anhar, Pusat Teknologi Radioisotop dan Radiofarmaka (PTRR) BATAN mendapat penugasan dari pemerintah sebagai koordinator kegiatan prioritas riset nasional (PRN) dalam pengembangan produksi radioisotop dan radiofarmaka. Kebutuhan dalam negeri terhadap radioisotop dan radiofarmaka, saat ini, terus meningkat seiring dengan berkembangnya pemanfaatan iptek nuklir di berbagai bidang, khususnya di bidang kesehatan. Namun, produk radioisotop dan radiofarmaka di Indonesia masih didominasi produk impor.

“Selama ini, pasokan radioisotop dan radiofarmaka di dalam negeri dipenuhi produk impor yang mencapai hingga di atas 90%. Padahal Indonesia mempunyai reaktor riset yang dapat digunakan untuk memproduksi radioisotop dan radiofarmaka,” kata Anhar. Anhar menambahkan, dalam kegiatan itu, PTRR menggandeng beberapa stakeholder di antaranya PT Kimia Farma, LIPI, BPPT, BPOM, Bapeten, dan Universitas Padjajaran. Targetnya adalah memproduksi radioisotop dan radiofarmaka untuk penanganan penyakit kanker, baik untuk diagnosa maupun terapi yang banyak dibutuhkan di dalam negeri.

Guru besar Institut Teknologi Sepuluh November (ITS) Surabaya Prof Iwan Vanany saat dikonfirmasi terkait dengan yang dilakukan Batan mengatakan bahwa nuklir tidak hanya identik dengan energi. Buktinya, pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) nuklir sudah berkembang di bidang pertanian dan kesehatan

Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN) Anhar Riza Antariksawan saat melayani wawancara sejumlah wartawan seusau konferensi pers yang juga bisa disaksikan secara daring, Kamis (22/10).

di Indonesia.

Menurut Iwan, pemanfaatan nuklir telah banyak dilakukan dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Misalnya saja di bidang kedokteran dan pertanian.

Lebih lanjut menurut Iwan, banyak pihak tidak menyadari manfaat besar penggunaan dari teknologi nuklir dan takut menggunakannya karena masih mengasosiakan nuklir sebagai bahan berbahaya.

Selama ini banyak anggapan yang negatif mengenai energi yang satu ini. Pasalnya, energi nuklir menjadi salah satu ketakutan luar biasa lantaran adanya isu penggunaan nuklir sebagai senjata perang di beberapa negara. Namun, sebenarnya nuklir menyimpan manfaatnya bagi kehidupan manusia.

Manfaat nuklir yang pertama yakni dapat dirasakan pada bidang pertanian.

“Energi nuklir yang besar dapat membantu bidang pertanian melalui rekayasa dan mutasi genetik pada tumbuhan,” jelas Prof Iwan

saat dikonfirmasi Bhirawa melalui ponsel, Kamis (23/10) sore. Hal ini jelas Iwan, tentu dapat meningkatkan kualitas benih tanaman yang lebih unggul dan produktif.

Indonesia yang dikenal sebagai negara agraris kini perlu untuk mempertimbangkan kembali penggunaan energi nuklir. Sebab, manfaat nuklir dapat dirasakan untuk menunjang hasil pertanian yang lebih baik.

Manfaat nuklir yang selanjutnya yakni dapat dirasakan di bidang kesehatan. Manfaat nuklir pada bidang kesehatan yakni dilakukan melalui pemanfaatan radioisotop yang dapat dibuat dengan kualitas yang tinggi. Radioisotop yang berkualitas baik tersebut selanjutnya dapat dimanfaatkan untuk terapi berbagai macam diagnostik penyakit dalam hingga penyakit kronis seperti kanker.

Tentu saja hal ini dapat membantu tenaga medis untuk memberikan diagnosa penyakit pada pasien dengan tepat dan akurat melalui penentuan posisi sumber

gangguan kesehatan yang menyerang tubuh.

Selain bidang pertanian dan kesehatan, manfaat nuklir juga dapat dirasakan pada bidang energi.

Meskipun hal ini masih menjadi kontroversi lantaran risiko bencana yang besar untuk mengembangkan energi nuklir.

“Perlu ada peta jalan (road map) pemanfaatan energi nuklir di Indonesia. Jangankan di masyarakat umum, para ahli nuklir pun masih belum tentu sama pendapatnya,” ujar guru besar kelahiran Denpasar Bali ini.

Dikonfirmasi terpisah, staf ahli Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Bidang Relevansi dan Produktivitas Agus Puji Prasetyono mengungkapkan ketika Indonesia telah memiliki kedaulatan sumber daya manusia (SDM) di bidang teknologi nuklir, pemanfaatannya justru selalu kembali pada titik abu-abu (titik awal), yaitu pilihan antara kesatuan (unity) dan perpecahan (disunity).

Dengan demikian, posisi nasional

menuju sebuah kedaulatan energi berada di ambang penantian besar (the nation is waiting). Oleh karena itu jelas Agus, kebijakan out of the box dengan tetap mengacu pada konsensus internasional patut dipertimbangkan.

“Clean energy dengan memanfaatkan pembangkit bertenaga nuklir sebagai pilihan terakhir pun kian terbuka,” tegas Agus.

Dibutuhkan sikap tegas tentang sebuah tantangan doktrin teknokrasi. Sikap tegas ini bisa dari bagaimana sebuah kebijakan inovasi dapat diimajinasikan, diformulasikan, dan diimplementasikan ke dalam kerangka pembangunan jangka panjang berbasis pada kemandirian.

Gambaran tidak terpenuhinya ketersediaan energi listrik fosil sesungguhnya sudah di depan mata.

Data empiris menyebut jika batu bara dan gas akan habis pada 2087 dan 2052. Berharap pada energi dari fosil untuk mewujudkan prinsip keberlanjutan tentu akan membahayakan.

Transformasi menuju negara maju dan berdaya saing memang tengah dilakukan Indonesia. Untuk itu, pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi menjadi sebuah tuntutan. Namun, ada kejanggalan bila ketentuan pemanfaatan energi baru dan terbarukan mengesampingkan energi nuklir.

Sebab, tidak ada satu sumber energi listrik di Indonesia yang bisa memenuhi pasokan energi nasional berskala besar sebagai based load, selain nuklir.

Sementara itu, kemampuan SDM dipenuhi dari tenaga ahli dan terampil dari BATAN, BPPT, BAPETEN, UGM, ITB, UI, STTN dan lain-lain yang diakui sebagai “top level nuclear engineer and technology,” di Asia Tenggara.

“Dengan demikian, tidak ada keraguan dalam mewujudkan pembangunan PLTN di Indonesia,” tegas Agus penuh keyakinan. [*]

PEMIMPIN UMUM: Nawang Esthi Lestari PEMIMPIN REDAKSI/ PENANGGUNG JAWAB : Wahyu Kuncoro SN WAKIL PEMIMPIN REDAKSI : Wawan Triyanto REDAKTUR PELAKSANA: Gatot Suryo Widodo KOORDINATOR LIPUTAN : Bambang WN REDAKTUR: Choirul Anam, Anangsyah Isfianto, Sufendi Dimyati, Andre Endrayana Sasmita, Helmi Supriyatno, Zainal Ibad Reporter : M. Ali, Rachmat Caesar BSW, Zainal Ibad, Adit Hananta Utama, Abed Nego, Gegeh Bagus Setiadi, Diana Rahmatus Sholichah, Achmad Tauriq Imani Fotografer: Trie Diana Indahwati, Oki Abdul Sholeh Malang: M. Taufiq, Kabupaten Malang : Cahyono Nor Rochmah, Kota Batu: Anas Bachtiar, Kediri: Ervan Kholis, Pasuruan : Hilmi Husein, Pamekasan: Syamsuddin, Lumajang: Dwi Wismo Wardono, Probolinggo: Wiwit Agus Pribadi Jember: Effendi, Sampang: Nur Cholis, Sumenep: Agus Irianto, Samsul Arifin, Bondowoso: Samsul Tahar, Situbondo: Sawawi, Tulungagung: Hadi Sucipto, Wiwieko Dh, Ponorogo: Yanuar Lamongan: Suprayitno, Jombang: Romadlon, Fathoni, Arif Yulianto Mojokerto: Hasan Amin, Sidoarjo: Ali Kusyanto, Hadi Sujitno, Achmad Suprayogi Gresik: Kerin Ikanto, Rokim, Tuban: Khoirul Huda Madiun: Sudarno, Blitar: Hartono, Nganjuk: Ristika, Bojonegoro: Achmad Basir, Trenggalek: Wahyu Asmoro, Jakarta: Tjitjik Rahayu.

Direktur Utama: Nawang Esthi Lestari, Direktur Umum: Wahyu Kuncoro SN, Direktur Keuangan Mira Damayanti Komisaris Utama: Sugeng Praptoyo, Komisaris: Bambang WN, Hasan Amin, Suprayitno, Malang: Gatot Soekardi, Ratna Nirmala, Lumajang: Didit Nur Jadit, Bondowoso: Hasto Pramudyo, Manager Produksi, Sirkulasi dan Periklanan: Sri Eddy Haryanto, Manajer Keuangan: Anangsyah Isfianto, Administrasi Keuangan: Etti Sri Kustini, Sri Poernomo, Sekretaris Perusahaan: Rani Cholyvianti, Sirkulasi: Titiek Yuliati (Koordinator), Andi Basuki, Nike Kusumawati, Utomo Pagon, Distribusi: Tatok Arly (Koordinator), Suparto, Mulyadi, Pracetak:Ali Sulkan (Koordinator), Danu Setiawan, Trisno purnomo, Onny Agung S, Oki Abdul Sholeh, Rendy Agung. Sekuriti: Saiful Hidayat, Akhmad Mukhdor Daniyal, Ucha Torindiansyah Alamat Kantor Pusat/Iklan/Redaksi: Jalan Indragiri 73 Surabaya, Telp : 031- 561-5454, Fax : 031-561-9009, Email Iklan: bhirawa_indragiri@yahoo.com, Email Redaksi: harian_bhirawa@yahoo.com Sirkulasi: Jalan Pengenal 5, Surabaya (60174), Telp : 031- 547-0650 (3 lines), Fax : 031-534-3359, Email Sirkulasi: bhirawasirkulasi@yahoo.com Bhirawa Online : http://www.harianbhirawa.co.id Bank: Bank Mandiri (BBD Jembatan Merah) Surabaya, No. Rek:140.0080000053, Percetakan: PT Media Nusantara Press, Kawasan Industri SIER, Jl. Rungkut Industri III No.49, Surabaya SIUPP: Nomor 159/SK/Menpen/SIUPP/A.7/1986, 22 April 1986.

Tarif Iklan: Iklan Baris Rp. 7.500/baris (maksimal 5 baris), Iklan Tender/Lelang Rp.10.000/mm kolom, Iklan Display warna (FC) Rp.10.000/mm kolom, Iklan Display hitam putih (BW) Rp.7.500/mm kolom. Harga belum termasuk PPn 10%.

Jumat Legi, 6 November 2020

PELAYANAN PUBLIK

Halaman 5

Dukung Program Keandalan Jaringan

PLN Beri Penghargaan Bupati Banyuwangi Surabaya, Bhirawa Selama 75 tahun bertumbuh dalam melistriki nusantara, stakeholder PLN tak pernah lepas membersamai perjalanan panjang tersebut. Sebagai bentuk apresiasi memperingati Hari Listrik Nasional (HLN) ke-75, PLN berikan penghargaan kepada stakeholder yang berperan penting dalam mendukung proses bisnis ketenagalistrikan PLN. Terpilih sebagai salah satu sosok paling kooperatif dari sekian banyak stakeholder PLN Jawa Timur yang selama ini telah mendukung dan berperan dalam pelaksanaan beragam program PLN, Bupati Banyuwangi, Abdullah Azwar Anas mendapat penghargaan atas dukungan dan kerjasamanya dalam kegiatan strategis ketenagalistrikan nasional yang diselenggarakan PLN. Apresiasi yang diberikan dalam rangka Hari Listrik Nasional ke-75 ini diberikan langsung oleh General Manager PLN UID Jawa Timur, Nyoman S. Astawa kepada Bupati Banyuwangi di pendopo Sabha Swagata Blambangan, Rabu (4/11).

Dalam kesempatan tersebut, Nyoman juga menyerahkan perangko PLN yang telah dilaunching saat Hari Listrik Nasional 27 Oktober 2020 lalu, serta memberikan kompor induksi sebagai bentuk permintaan dukungan Azwar Anas dalam Gerakan Satu Juta Konversi Kompor LPG ke Kompor Induksi yang telah dicanangkan.

“Pak Anas ini salah satu stakeholder yang paling support dengan beragam program PLN. Mulai dari dukungan terhadap keandalan jaringan, hingga turut serta menggencarkan sosialisasi bahaya layanglayang terhadap jaringan listrik PLN, rasio elektrifikasi hingga program PLN Peduli. Dan terbukti keterbukaan Banyuwangi pun menjadikannya kota yang terang ben-

derang, maju di sektor pariwisata, dan menjadi salah satu kota destinasi berwisata pilihan di Jawa Timur.

Kedepannya, kami berharap untuk stakeholder di wilayah lain pun terus memberikan dukungan penuh dan menjalin kerjasama serta sinergi dengan PLN,” terang Nyoman.

Selama kepemimpinan Anas, bentuk dukungan kepada PLN menorehkan capaian di antaranya, pertama, Tahun 2013 -2020 : mendukung program electrifying agriculture melalui dukungan dan kemudahan melistriki areal ladang buah naga. Hingga tahun 2020, total ladang buah naga berlistrik adalah sebesar 1200 Hektar yang meliputi 4800 pelanggan petani buah naga Kedua, tahun 2019, mendukung program electrifying lifestyle melalui penggunaan kendaraan listrik seperti motor listrik dan mobil listrik untuk alas purwo dan pembangunan sentra kuliner pintar. Ketiga, mendukung integrasi sektor wisata dan pertanian berbasis pemanfaatan listrik di tahun 2019 melalui program PLN Peduli Taman Suruh dan Wisata Petik Buah Naga Listrik.

Keempat, mendukung penjualan tenaga listrik sehingga meningkatkan kWh jual dari tahun 2019 sebesar 738,29 GWH menjadi 804,435 pada 2020, serta penambahan jumlah pelanggan di Banyuwangi pada tahun 2020 mengalami kenaikan sebesar 14.576 pelanggan.

Kelima, Program Lisdes dengan

Penghargan PLN untuk bupati Banyuwangi Abdulah Azwar Anas.

meningkatkan Rasio elektrifikasi dengan melistriki Golden Triangle atau Segitiga Emas Banyuwangi; Alas Purwo, Lereng Ijen; dan Meru Betiri. Peningkatan rasio elektrifikasi 2019 sebesar 99,65 dan 2020 sebesar 101,39.

Keenam, mendukung kelancaran informasi, Pemerintah Kabupaten Banyuwangi melakukan kerjasama

dengan Icon+ untuk jaringan internet di 100 desa, 5 lokasi CSR, dan di seluruh kantor Pemda, serta layanan metro @10Mbps untuk melayani 16 Kecamatan, 6 Puskesmas, 1 Mall Layanan Publik dan 1 Pesantren (Internet Broadband 100 Mbps).

Atas penghargaan yang diraihnya, Anas menyampaikan, “Terimakasih

Baznas Sidoarjo Dapat Penilaian WTP Sidoarjo, Bhirawa Tidak hanya Pemkab Sidoarjo yang mendapat penilaian wajar tanpa pengecualian (WTP) pada tahun 2020 ini. Tetapi Baznas Sidoarjo, pada tahun ini juga mendapatkan penilaian WTP dari lembaga auditor eksternal terpercaya dari Surabaya.

Wakil Ketua III Baznas Sidoarjo, M.Ilhamudin, menyampaikan kondisi tersebut menunjukkan laporan keuangan Baznas Sidoarjo telah akuntable dan diakui sesuai standart akuntansi keuangan. “Semoga hasil laporan keuangan berupa WTP ini bisa membuat kepercayaan para Muzaki pada Baznas Sidoarjo,” kata Ilham, saat kegiatan Rakor Baznas Sidoarjo, Rabu (4/ 11) kemarin, di Hotel Arayana, Trawas, Mojokerto.

Ilham menjelaskan hasil laporan audit eksternal itu merupakan laporan keuangan Baznas Sidoarjo tahun 2019 lalu, yang diaudit pada Bulan September sampai awal Oktober 2020. Dalam kesempatan tersebut, Pj Bupati Sidoarjo, Hudiyono, mengatakan pengumpulan zakat di Kabupaten Sidoarjo agar digarap dengan bagus.

Sebab keberadaan zakat di Kab Sidoarjo peluangnya sangat tinggi.

“Kalau sekitar 10 ribuan ASN melakukan zakat penghasilannya, bisa terkumpul dana sampai sebesar Rp75 miliar dalam setahun,” ujarnya saat hadir dalam pembukaan Raker Baznas Sidoarjo itu.

Dari non ASN, lanjut Hudiyono, juga besar sekali. Dari 600 an perusahaan di Sidoarjo. Jumlah perusahaan itu menurutnya telah menyumbang 30% dari pendapatan domestik regional bruto (PDRB) di Kab Sidoarjo. Menurut ia, dengan melakukan kegiatan spiritual seperti berzakat dan do’a itu, semoga persoalan di Kab Sidoarjo mendapat jalan terbaik dari Allah SWT. Misalnya program-program pembangunan yang dilakukan semoga berjalan sukses tidak ada kendala dan persoalan.[kus]

Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya tetap melakukan tes swab secara masif diberbagai titik lokasi.

Surabaya, Bhirawa Meskipun angka kasus Covid-19 kian menurun setiap harinya, namun upaya Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya dalam memutus penyebaran virus global ini tidak pernah kendor sedikit pun. Berbagai langkah terus dilakukan untuk menekan angka ka-

sus agar Kota Pahlawan segera bebas dari pandemi.

Buktinya, hingga hari ini, jajaran Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya tetap melakukan tes swab secara masif diberbagai titik lokasi. Berdasarkan data terbaru, Kamis (5/11), pemkot telah

Program KOTAKU Ubah Kawasan Kumuh Jadi Bersih dan Tertata

Serah terima Bantuan Pemerintah untuk Masyarakat (BPM) berupa Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) di Kabupaten Jombang berupa drainase lingkungan RT 19 di Dusun Wonoayu, jalan paving, jalan aspal serta ruang terbuka hijau atau taman di Dusun Wonoayu, Desa Dukuh Mojo, Kecamatan Mojoagung, Kabupaten Jombang.

Ini merupakan salah satu upaya strategis untuk mempercepat penanganan pemukiman kumuh di perkotaan dan mendukung ‘Gerakan 100-0-100, yaitu 100 persen akses air minum layak, 0 persen permukiman kumuh, dan 100 persen akses sanitasi layak.

Program KOTAKU dalam pelaksanaannya menggunakan platform kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, kota/kabupaten, masyarakat dan stakeholder lainnya dengan memposisikan masyarakat dan pemerintah kabupaten/kota sebagai pelaku utama (nahkoda).

Tujuan umum program ini adalah meningkatkan akses terhadap infrastruktur dan pelayanan dasar di permukiman kumuh perkotaan dan mencegah timbulnya permukiman kumuh baru dalam rangka mendukung terwujudnya permukiman perkotaan yang layak huni, produktif, dan berkelanjutan.

bisa tumbuh tanpa listrik. Pemberian penghargaan kepada stakeholder yang berkontribusi, bersinergi dengan PLN menurut saya ini adalah cara yang baik. Terimakasih sekali lagi PLN, mudah-mudahan bisa terus bersinergi dengan daerah, ekonomi bisa bangkit, Indonesia bisa maju,” tandas Anas.[ma]

Pemkot Gencar Lakukan Tes Swab

LINTAS PELAYANAN

Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) di Dusun Wonoayu, Desa Dukuh Mojo, Kecamatan Mojoagung, Kabupaten Jombang telah merubah kawasan kumuh di desa tersebut yakni tempat pembuangan sampah menjadi taman bermain yang indah dan rapi, sehingga terlihat bersih, rapi dan tertata. Program ini telah diserahterimakan pada Senin (26/10) yang lalu oleh Bupati Jombang, Hj Mundjidah Wahab bersama Anggota Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI), Hj Sadarestuwati Sp. M.MA

atas penghargaan PLN pada kesempatan ini. Ini menjadi bagian dari supporting program-program yang bekerja di Banyuwangi. Saya berterimakasih kepada PLN mudah-mudahan ini menjadi penyemangat bagi kami untuk terus bersinergi bersama PLN. Karena listrik menjadi bagian yg amat penting, kinerja usaha tidak

Bupati Jombang, Hj Mundjidah Wahab saat meresmikan Program KOTAKU di Dusun Wonoayu, Desa Dukuh Mojo, Kecamatan Mojoagung, Kabupaten Jombang, Senin (26/10) lalu.

Bupati Jombang, Hj Mundjidah Wahab dalam sambutannya saat serah terima program ini menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi kepada semua pihak yang telah bekerja keras melaksanakan BPM 2020 ini dengan baik.

Khususnya kepada Balai Prasarana Permukiman Wilayah Jawa Timur, Satker Pelaksanaan Prasarana Permukiman Wilayah 1 Jawa Timur, Dinas Perumahan Dan Permukiman Kabupaten Jombang, Pendamping dan Konsultan Program KOTAKU Kabupaten Jombang, pemerintah desa, BKM, KSM dan semua warga masyarakat dengan perannya masing-masing.

Bupati juga menyinggung potensi yang cukup besar dari Dusun Wonoayu ini yakni berupa Pohon Sawo. “Saya melihat kampung ini mempunyai potensi yang cukup besar. Saya tadi melihat banyaknya Pohon Sawo yang ada. Ini kalau di kelola dengan baik saya yakin Sawo asal Dusun Wonoayu ini nanti bisa ‘go internasional’. Tahun depan saya berharap ada pembagian bibit Sawo gratis bagi Dusun Wonoayu,” tutur Bupati Jombang.

Terkait program KOTAKU ini, Bupati Mundjidah Wahab berharap, ke depan, Kabupaten Jombang mendapatkan lagi Program KOTAKU ini. ”Saya berharap tahun depan Kabupaten Jombang kembali mendapat Program KOTAKU, semoga anggota Komisi V DPR RI Bu Estu bisa memperjuangkan untuk desa desa lain-

Salah satu spot/titik dari Program KOTAKU di Dusun Wonoayu, Desa Dukuh Mojo, Kecamatan Mojoagung, Kabupaten Jombang, Kamis (05/11).

Istimewa.

nya,” lanjut Bupati Mundjidah Wahab.

Diakhir sambutannya Bupati Mundjidah Wahab berpesan agar hasil dari progam pembangunan ini benar-benar dirawat dengan baik dengan penuh rasa tanggung jawab demi kemaslahatan masyarakat. Khususnya melalui Kelompok Pemanfaat Dan Pemelihara (KPP).

Anggota komisi V DPR RI, Sadarestuwati dalam sambutannya mengatakan bahwa, Program KOTAKU dinilai telah berjalan dengan baik dan nantinya bisa dirawat dengan maksimal. ”Uang yang digunakan ini adalah uang pajak dari rakyat, jadi masyarakat harus bisa menjaga bangunan yang dibangun dari uang rakyat tersebut. Nah pemahaman inilah yang harus dipahami bersama agar rasa memiliki ada dihati setiap masyarakat,” tutur Sadarestuwati.

Sementara itu, Ketua KSM 2 Dusun Wonoayu, Desa Dukuh Mojo, Kecamatan Mojoagung, Kabupaten Jombang, Muhammad Iman Jupri mengungkapkan, setelah ada Program KOTAKU, lingkungan menjadi lebih rapi dan tertata.

“Untuk saluran drainase dan pengaspalan ini sungguh sangat membantu. Ini asalnya kemarin tempat pembuangan sampah, sekarang disterilisasi menjadi taman. Insya Alloh ke depan ini ada penataan lagi dari desa untuk penanaman Pohon Sawo, bersinergi dengan masyarakat,” ungkap Muhammad Iman Jufri, Kamis (05/11).

Kepala Dusun Wonoayu, Imam Qudri menuturkan, dirinya selaku pemangku wilayah di dusun setempat maupun mewakili warga Dusun Wonoayu, manfaat adanya Program KOTAKU di dusunnya sangat besar, terutama merubah wajah lingkungannya. “Artinya yang dulunya itu tempat pembuangan sampah, sekarang menjadi taman. Termasuk saluran air, pembuangan air lebih lancar,” tutur Imam Qudri.

Dia menambahkan, dengan adanya Program KOTAKU di dusunnya ini, dirinya selaku Kepala Dusun Wonoayu sekaligus mewakili warga Dusun Wonoayu mengucapkan terima kasih pemerintah yang telah memberikan bantuan Program KOTAKU itu.[rif,adv]

melakukan pemeriksaan sebanyak 215.869 spesimen yang diberikan secara gratis tanpa dipungut biaya sepeser pun kepada warga Surabaya.

Kepala Bagian Humas Pemkot Surabaya, Febriadhitya Prajatara mengatakan 215.869 spesimen ini adalah total keseluruhan dimulai sejak awal kasus hingga berdirinya Laboratorium Kesehatan Daaerah (Labkesda) yang terletak di Gayungsari, Surabaya.

Selain itu, ia memastikan keberadaan swab hunter juga memiliki peran dan mendukung upaya dalam memasifkan swab bagi warga Surabaya. “Apalagi swab hunter ini setiap hari bergerak di seluruh kecamatan dan menyasar kepada orang-orang yang melanggar protokol kesehatan (prokes),” kata Febriadhitya Prajatara di ruang kerjanya.

Febri – sapaan akrab Febriadhitya Prajatara menjelaskan, jika dihitung dalam sebulan terakhir untuk swab hunter, jumlah masyarakat yang terjaring dan dilakukan tes berjumlah tiga ribu spesimen. Namun begitu, setelah dilakukan tes swab, ternyata hasil menunjukkan sebagian besar

masyarakat hasilnya negatif Covid19. “Paling banyak pagi hari ya, sehari bisa sampai 40-50 orang yang melanggar prokes dan dilakukan tes swab,” tegasnya.

Di kesempatan yang sama, Febri menyebut selain swab yang tetap masif dilakukan, ternyata angka kesembuhan pasien Covid-19 terus meningkat. Bahkan terkini, kasus aktif pun semakin hari semakin berkurang. Terbukti per hari ini, jumlah kumulatif kesembuhan mencapai 14.896 kasus.

Sementara itu, untuk angka kasus aktif Covid-19 berjumlah 75 orang. “Alhamdhulillah kasus aktifnya tinggal 75 orang. Semoga virus ini segera hilang dari Kota Surabaya,” tegasnya.

Ia berpesan, meskipun kondisi Surabaya saat ini semakin terkendali namun tak berarti masyarakat abai prokes. Menurut dia, sosialisasi prokes tetap harus terus dilakukan dan ditegakkan. “Pakai masker tetap menjadi keharusan, jaga jarak dan menerapkan Pola Hidup Bersih dan Sehat (PBHS), jangan lupa rajin cuci tangan,” pungkasnya.[iib]

PT Pos Siap Cairkan BST Meski Tak Ber-KTP Situbondo, Bhirawa Pencairan program BST (Bantuan Sosial Tunai) di Kabupaten Situbondo sempat berantakan beberapa bulan yang lalu. Ini setelah salah satu warga di Kecamatan Arjasa Kabupaten Situbondo tidak pernah menerima uang BST meski namanya tertera sebagai penerima bantuan dari pemerintah pusat tersebut. Nah PT Pos Indonesia Kabupaten Situbondo, sebagai salah satu elemen BST menyatakan akan memberikan informasi yang lengkap mengenai penyaluran Bantuan Sosial Tunai dari Kemensos RI. Menurut Kepala PT Pos Situbondo Yogie Dwinanto, pemberian informasi yang jelas harus dilakukan, karena lembaganya selama ini menjadi tumpuan kesalahan atas penyaluran BST yang di tengarai tidak tepat sasaran.

“Misalnya saja ada permasalahan di lapangan, warga jelas langsung komplain ke Satgas Pos. Nah kami berjanji akan membantu warga untuk cek melalui sistem yang sudah ada,” aku

Yogie Dwinanto, usai melakukan pertemuan dengan jajaran Dinas Sosial Kabupaten Situbondo Kamis (5/11).

Masih kata Yogie, karena murni membantu masyarakat untuk pemulihan ekonomi nasional, PT Pos Situbondo siap mempermudah penyaluran BST bagi warga yang tidak memiliki KTP atau KK. Caranya, ujar

Lamongan, Bhirawa Mobil Pelayanan Keliling Desa Bersama Bidan Desa atau disebut dengan Monalisa Berdansa adalah sebuah inovasi yang diciptakan untuk membantu mengoptimalkan kesertaan akseptor KB menggunakan alat kontrasepsi jangka panjang (MKJP). “Mobil Pelayanan ini disiapkan untuk membantu meningkatkan kesehatan ibu dan anak,” ungkap Bupati Lamongan Fadeli, saat mencanangkan inovasi Monalisa Berdansa di Desa Juko Kecamatan

Sekaran, Kamis (5/11).

Menurut Bupati Fadeli, mobil pelayanan ini merupakan inovasi yang dilakukan untuk mendukung pelaksanaan program kampung KB di Lamongan, 107 kampung KB Tangguh yang telah dicanangkan. “Program Kampung KB tangguh yang dimaksudkan untuk memberdayakan masyarakat dalam meningkatkan kualitas hidup, di tengah pandemi ini harus ditingkatkan peranannya, utamanya dalam membantu penanganan covid-

sawawi/bhirawa

Plt Kepala Dinsos Kabupaten Situbondo Edi Wiyono bersama Kepala PT Pos Situbondo Yogie Dwinanto saat menjelaskan prosedur pencairan BST Kamis (/11).

Yogie, cukup dengan menggunakan surat keterangan dari pihak desa.

“Kami sudah meminta desa agar melakukan validasi terhadap semua warga penerima BST. Ketika ada warga yang tidak memiliki KTP atau KK, maka cukup kiranya menggunakan surat keterangan desa untuk proses pencairan BST,” tegas Yogie. [awi]

Inovasi di Tengah Pandemi, Monalisa Berdansa Optimalkan Kampung KB Tangguh 19, untuk kesehatan maupun ekonomi,” tambah Bupati Fadeli.

Berdasarkan data dari Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (PPKB) Kabupaten Lamongan, Umuronah, sebelum adanya inovasi ini jumlah peserta KB aktif di Lamongan per-Desember 2018 sebanyak 236.872 akseptor dengan 51.426 akseptor MKJP. Pada tahun 2019, akseptor MKJP meningkat menjadi 52.944 dari 242.147 peserta KB aktif.[aha,yit]

Bhir

PENDIDIKAN, KEBUDA

Halaman 6

Jumat Legi, 6 N

Edukasi Perlindungan Konsumen

STIE Perbanas Surabaya Jalin Kerjasa Surabaya, Bhirawa Upaya meningkatkan hubungan kerjasama dibidang pendidikan, penelitian, literasi dan Pengabdian Kepada Masyrakat (PKM) terkait perlindungan konsumen, STIE Perbanas melakukan penandatanganan Nota Kesepamahan (MoU) dengan Badan Perlindungan Konsumen Nasional Republik Indonesia (BPKN RI).

Ketua STIE Perbanas Yudi Sutarso menekan MoU dengan BPKN, berkomitmen dalam edukasi terkait Perlindungan Konsumen.

Menurut Ketua STIE Perbanas, Yudi Sutarso, dengan adanya kerjasama ini nantinya bisa direalisasikan dalam beberapa event. Seperti seminar, kuliah umum, workshop atau training di lingkungan perguruan tinggi atau sebaliknya. Selain itu, akan dilakukan penelitian bersama

dalam bidang perlindungan konsumen, serta pendidikan dan pelatihan tentang perlindungan konsumen dari sumber daya manusia.

"Kami akan memperluas cakupan pembahasan tentang perilaku konsumen itu dari sisi pemberdayaan konsumen dan perlindungan kon-

sumen. Salah satunya lebih memperkuat mata kuliah di hukum bisnis. Apalagi kami ingin mengedukasi para mahasiswa atau memberikan pengetahuan saja dalam kaitan dengan pilihan konsumen,'' jabarnya.

Yudi menjelaskan, pihaknya akan melakukan sosialisasi dalam rangka meningkatkan kesadaran terhadap hak dan kewajiban konsumen dan pelaku usaha. Bahkan, kegiatan konsultasi, pengaduan, dan advokasi perlindungan konsumen bisa dikolaborasikan antara STIE Perbanas Surabaya dengan BPKN RI.

Sementara itu, Ketua BPKN RI, Rizal E Halim mengungkapkan, kerjasama ini bentuk amanat UU Nomor 8 tahun 99 tentang Perlindungan Konsumen. Salah satunya melakukan sosialisasi edukasi tentang perlindungan konsumen termasuk di sektor pendidikan.

"Alhamdulillah kerjasama disambut dengan baik. Apalagi nantinya di Perbanas akan dikembangkan kegiatan - kegiatan yang spesifik untuk memperluas cakupan edukasi dan sosialisasi terkait perlindungan konsumen jadi hak - hak konsumen ini akan disosialisasikan

Raih Akreditasi A

Prodi Psikologi Untag Surabaya Targetkan Akreditasi International Surabaya, Bhirawa Program Studi S-1 Psikologi Fakultas Psikologi Universitas 17 Agustus 1945 (Untag) Surabaya cukup berbangga hati. Pasalnya, berdasarkan berdasarkan SK Nomor 6731/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2020, prodi S1 Psikologi meraih akreditasi A dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN PT).

Ketua Program Studi Psikologi Untag Surabaya, Diah Sofiah SPs MS Psikolog mengaku lega dengan pencapaian ini. Sebab, persiapan akreditasi Prodi Psikologi telah ber-

langsung lama dan matang.

"Ini adalah pencapaian prestasi bersama. Lega karena awalnya seperti membawa beban di pundak, karena akreditasi sebelumnya berakhir di 2020, maka persiapan kami sudah dari akhir 2018,'' ungkapnya, Kamis (5/11).

Dikatakan Deden, akreditasi ini sangat diperlukan untuk standar ukuran tentang kualitas atau mutu pendidikan suatu lembaga pendidikan perguruan tinggi. Meski persiapan akreditasi telah lama dilakukan, namun Fakultas Psikologi

BANGKU POJOK

Bupati Tulungagung, Maryoto Birowo

Siswa SD hingga SMP di Tulungagung Belum Boleh PTM Tulungagung, Bhirawa Kendati Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem Makarim, sudah memperbolehkan daerah yang dikategorikan sebagai zona hijau dan kuning dari penyebaran Covid 19 menggelar Pembelajaran Tatap Muka (PTM), tetapi Kabupaten Tulungagung masih membatasi para siswa untuk belajar di kelas secara langsung.

Menurut Bupati Tulungagung, Maryoto Birowo, Kamis (5/ 11), hanya siswa tingkat SMA di Kabupaten Tulungagung yang sudah diperbolehkan untuk melakukan PTM. Itu pun dengan syarat harus menerapkan Protokol Kesehatan (Prokes) dengan ketat dan dibatasi jumlah siswanya. "Untuk siswa SD dan SMP saat ini belum boleh PTM. Usia mereka masih sangat rentan (terpapar virus Covid 19),'' ujarnya.

Namun, lanjut Bupati Birowo, tidak menutup kemungkinan siswa SD dan SMP juga dapat melakukan PTM jika laju pertambahan warga setempat yang terkonfirmasi positif Covid 19 semakin rendah atau mencapai zero (nol). ''Ya mudah - mudahan saja. Kita berdoa dengan tingkat kesembuhan pasien Covid 19 di Tulungagung yang semakin tinggi harapannya juga diikuti penurunan yang terkonfirmasi positif,'' paparnya.

Soal adanya beberapa daerah zona kuning atau bahkan zona oranye yang sudah memberlakukan PTM pada siswa SD atau SMP, Bupati Maryoto tetap kukuh jika siswa SD dan SMP di Tulungagung saat ini belum boleh menggelar PTM. Padahal, Kabupaten Tulungagung juga sudah relatif lama menyandang kategori warna kuning dalam penyebaran Covid 19.

"Jangan sampai menimbulkan klaster baru dengan adanya siswa SD dan SMP belajar tatap muka. Kami sebagai penanggungjawab Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid 19 Kabupaten Tulungagung sudah berkonsultasi baik dengan pemerintah pusat maupun provinsi,'' tuturnya. [wed]

tetap konsisten dalam akreditasi ini. Bahkan, pihaknya membentuk tim khusus dalam pelaksanaan akreditasi tahun ini.

"Jadi kami membentuk tim untuk mengumpulkan data yang diperlukan di borang, mempelajari apa yang perlu dilaporkan. Kami juga berusaha hingga melampaui batas.

Sesuai dengan visi misi prodi, karena cita-cita kami ingin menjadi prodi yang unggul maka target kami tidak hanya menjadi sekedar baik, tapi lebih baik dari sekedar baik,'' ujar Deden.

Capaian akreditasi A tidak lantas membuat Fakultas Psikologi berpuas diri pada akreditasi nasional. Deden menuturkan pihaknya dan tim berencana untuk segera melakukan (akredirasi, red) ke taraf internasional.

"Rencana ke depan, kami melakukan audit internasional, jadi tidak berhenti di akreditasi nasional. Kami memiliki target secara bertahap. Dalam visi misi kami ada tahapan milestone yang harus dilalui. Semoga berjalan sesuai rencana,'' tandasnya. [ina]

SMKN 1 Sidoarjo Persiapkan Siswanya Hadapi Pakerin dan UKK Sidoarjo, Bhirawa Dalam mempersiapkan Program Persiapan Pakerin ((Praktek Kerja Industri) pada Januari 2021 mendatang dan Program UKK (Uji Kompetensi Keahlian). SMKN 1 Sidoarjo terus berupaya meningkatkan kualitas siswanya untuk masuk atau melakukan pelajaran praktek di sekolah.

Walaupun dalam kondisi pandemi Covid 19, SMKN 1 Sidoarjo tetap melaksanankan masuk sekolah untuk pratek langsung dengan taat aturan, yakni sebanyak 25% atau hanya sembilan siswa yang boleh masuk secara bergantian.

"Selain itu juga tetap menerapkan SOP Protokol Kesehatan (Prokes) secara ketat. Kondisi ini kalau tidak dilakukan, nantinya para siswa tidak akan bisa maksimal saat melakukan Pakerin,'' terang Kepala SMKN 1 Sidoarjo, Drs Abdul Rofiq MSi, pada Kamis (5/11) kemarin.

Rofiq menjelaskan, kondisi ini dilakukan hanya khusus untuk prakteknya saja dan terorinya juga sedikit saja, yang proses pembelajaran secara penuh tetap dilakukan dengan Daring atau

online. Program Pakerin ini dipersiapkan untuk para siswa kelas XI dari semua jurusan, diantaranya Jurusan Bisnis Kontruksi dan Property, Teknik Gambar Bangunan, Teknik Pendingin dan Tata Udara, Teknik Instalasi Tenaga Listrik, Teknik Kendaraan Ringan, Teknik Pemesinan, Teknik Audio Video yang diikuti sekitar 300 siswa.

"Makanya mereka langsung praktek lapangan, termasuk sarana dan prasaranya yang telah disedikan oleh sekolah. Sementara siswa kelas X nya juga masuk tetapi hanya pengenalan sarana dan prasarananya saja, diantaranya agar kenal kepada para gurunya dan temannya, walaupun hanya sebentar dengan tetap jaga jarak,'' jelas Rofiq.

Sedangkan untuk siswa kelas XII juga dipersiapkan untuk menghadapi Program UKK, karena informasi begitu masuk secara normal dilanjut dengan Program UKK. Sebab ini sekolah kejuruan tapi tidak bisa masuk sekolah kan repot. Maka tetap mengikuti Prokes, terus berupaya memaksimalkan Daring dan memaksimalkan prakteknya, walaupun dengan kondisi terbatas,'' tandas Rofiq. [ach]

achmad suprayogi/bhirawa

Ana Fauzia, Mahasiswa Fakultas Hukum UMM yang berhasil mengalahkan delegasi dari Perguruan Tin

Mahasiswa UMM Raih Juara I Duta Malang, Bhirawa Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) menorehkan prestasi. Kali ini Ana Fauzia, Mahasiswa Fakultas Hukum UMM yang berhasil mengalahkan delegasi dari Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta lainnya se-Indonesia di ajang Pemilihan Duta Mahasiswa Berprestasi Nasional. Pemilihan Duta Mahasiswa Berprestasi Nasional merupakan ajang bergengsi yang diselenggarakan The Platinum Skills Indonesia dan diikuti 107 universitas se-Indonesia.

Ana berhasil mewakili Provinsi Jawa Timur setelah sebelumnya mengikuti seleksi di tingkat wilayah dan melalui beberapa tahap lomba. Di babak final, Ana berhasil mengalahkan delegasi top 3 dari Provinsi Bali dan Nusa Tenggara Timur (NTT). Sebelumnya, saat di tahap semifinal, seluruh peserta diminta untuk menawarkan program kerja yang nantinya akan dijalankan

saat terpilih sebagai duta mahasiswa berprestasi. Ana memiliki usulan program kerja berupa sosialisasi kunjungan kerja.

"Sosialisasi kunjungan kerja ini semacam kami berkun-

jung ke suatu mendengarka pengetahuan d nya itu rencana yang saya bua praktisi hukum

Kasek SMKN 1 Sidoarjo, Abdul Rofiq menunjukkan Piala Juara III Perpustaan Sekolah Tingkat Nasional.

GALERI

SISWA

Ketua Mabicab dan Pengurus Kwarcab Pramuka Kota Probolinggo Dilantik Wali Kota Probolinggo, Habib Hadi Zainal Abidin dan Wakil Wali (Wawali) Kota Probolinggo, Mochammad Soufis Subri, menghadiri dan memberikan pengarahan pada Pelantikan dan Pengukuhan Pengurus Majelis Pembimbing Cabang (Mabicab) Gerakan Pramuka Kota Probolinggo Masa Bakti 2019-2024 dan Pengurus Kwartir Cabang, serta Lembaga Pemeriksa Keuangan (LPK) Gerakan Pramuka Kota Probooinggo Masa Bakti 2020 - 2025, di Gedung Puri Manggala Bhakti, kantor Pemkot Probolinggo, Kamis (5/11).

Oleh: Wiwit Agus Pribadi, Kabupaten Probolinggo

wiwit agus pribadi/bhirawa

Ketua Mabicab Habib Hadi saat dilantik.

Pelantikan dipimpin Plt Ketua Kwartir Daerah (Kwarda) Jawa Timur Purmadi, terhadap Wali Kota Probolinggo, Habib Hadi Zainal Abidin selaku Ketua Mabicab dan Wawali Kota Mochammad Soufis Subri yang juga se-

bagai Waka Mabicab Gerakan Pramuka Kota Probolinggo.

Turut didampingi Ketua Kwartir Cabang (Kwarcab) Kota Probolinggo, M Maskur.

Ketua Mabicab Habib Hadi menyambut gembira dan mengucapkan selamat kepada pen-

gurus yang dilantik. Selamat atas terlaksananya pelantikan ini, karena selain kepengurusan yang dilantik merupakan hasil musyawarah cabang yang bermusyawarah secara mufakat, juga sebagai titik awal pelaksanaan tugas dari pengurusan Kwarcab Gerakan Pramuka Kota Probolinggo masa bakti 2020-2025,'' ucapnya.

Pada kesempatan ini Habib Hadi juga berpesan kepada para pengurus yang baru dilantik agar senantiasa melaksanakan amanah dan tanggung jawab dengan sebaikbaiknya. ''Alhamdulillah pada hari ini, Mabicab dan Kwarcab, serta LPK Pramuka sudah dilantik. Maka sesuai dengan yang disampaikan tadi. Janji dan ikrar yang sudah diucap-

kan tinggal melaksanakan dengan sebaik-baiknya.

"Semoga sukses dan dapat menjalanan amanah yang diberikan. Semoga momentum pengukuhan dan pelantikan pengurus ini, memberikan semangat baru sekaligus mengingatkan kembali tugas dan tanggungjawab kita bersama terhadap kemajuan Gerakan Pramuka di Kota Probolinggo,'' harapnya.

Saat ini, lanjutnya, Gerakan Pramuka bukan hanya sekedar organisasi pendidikan yang fokus kepada pendidikan bagi anak - anak dan remaja, namun sudah merambah ke misi sosial dengan aktif melaksanakan berbagai kegiatan sosial, bakti masyarakat dan pembangunan masyarakat. [*]

rawa

AYAAN

November 2020

& OLAHRAGA

ama BPKN RI dengan masif dan intensif di sektor pendidikan dengan menggunakan instrumen Tri Dharma pendidikan tinggi,'' ungkap dia kepada Bhirawa, Kamis (5/11).

Dikatakan Rizal, edukasi perlindungan konsumen perlu dilakukan.

Mengingat dua dimensi dari enam dimensi mengalami penilainya yang cukup rendah. Seperti dimensi pengetahuan terkait hak - hak konsumen yang diatur UU yang mendapat poin 10 - 12. Kemudian dimensi yang nilainya jauh di bawah adalah perilaku komplain.

"Karena kita belum berada dita-

Halaman 7

Kabupaten Tuban Kirimkan Kafilah Terbanyak di MTQ Nasional Ke-28 Tuban, Bhirawa Bupati Tuban, H Fathul Huda memberangkatkan sembilan kafilah Kabupaten Tuban yang mewakili Provinsi Jawa Timur, dari Pendopo Krido Manunggal, untuk mengikuti Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) Nasional ke-28, Kamis (5/11). Untuk bergabung bersama 54 Kafilah Jawa Timur yang berlomba di Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat pada 12 hingga 21 November 2020 mendatang.

Pada kesempatan ini, Bupati mengaku sangat bersyukur dan mengapresiasi atas terpilihnya sembilan putra - putri terbaik Kabupaten Tuban untuk mengikuti MTQ Nasional. Capaian ini menjadi suatu yang membanggakan tidak hanya bagi kafilah tapi seluruh warga Kabupaten Tuban. ''Ini tahun pertama bagi kabupaten Tuban mengirimkan sembiln kafilah untuk berkompetisi di MTQ tingkat nasional,'' ungkapnya.

Bupati Huda menekankan agar kepercayaan yang diraih mampu memotivasi masyarakat, utamanya generasi muda agar mencintai dan mempelajari Alquran.

Hal ini selaras branding Kabupaten Tuban sebagai Bumi Wali dan sejalan dengan visi misi Pemkab Tuban yaitu mewujudkan masyarakat yang religius.

hap kritis sebagai masyarakat dan konsumen. Dua dimensi ini relatif rendah dan dibutuhkan. Tapi yang paling penting adalah mendorong budaya kritis jadi kita harus bisa menjadi konsumen yang kritis. Misalnya, belanja disuatu tempat, ketika ditawarkan uang kembalian untuk disumbangkan. Konsumen berhak menanyakan izin kegitannya.

Karena Tidak boleh mengumpulkan dana secara sembarangan tanpa izin.

Selain menjalin kerjasama dengan STIE Perbanas, BPKN juga telah menjalin kerjasama dengan 600 PTN/PTS di Indonesia. [ina]

Bupati Tuban H Fathul Huda didampingi Dr Ir Budi Wiyana MS, Kakankemenag Tuban, Drs HM Sahid MM dan Kabag Kesra Setda Tuban, Eko Julianto SSTP MM, saat memberikan arahan pada para kafilah dari Tuban di Rumah Dinas Bupati.

Orang nomor satu di Bumi Wali ini menaruh harapan besar dapatnya kafilah memperoleh juara di cabang lomba yang diikuti. Tidak hanya itu, para kaf-

ilah diharapkan menjadi pembina bagi Insan Qurani lain di Kabupaten Tuban.

Hal ini penting dilakukan sebagai bentuk regenerasi dan pengkaderan generasi muda yang mencintai Alquran.

"Kami doakan bersama, semoga sembilan kafilah asal Tuban yang mewakili provinsi Jawa Timur pada MTQ tingkat Nasional membawa hasil terbaik. Tidak hanya itu, semoga pada MTQ tingkat Provinsi Jawa Timur tahun mendatang di Pamekasan, Kafilah Bumi Wali Tuban mampu mempertahankan gelar Juara Umum,'' serunya.

Sementara itu, Kabag Kesejahteraan Rakyat Setda Tuban, Eko Julianto SSTP MM, saat dikonfirmasi menjelaskan, kesembilan kafilah asal Bumi Wali akan berjuang di cabang lomba tartil, tilawah, khat alquran, tahfidz, dan syarhil. Kafilah yang terpilih merupakan para juara pada MTQ Ke-28 Provinsi Jawa Timur di Kabupaten Tuban tahun lalu.

"Mereka selanjutnya diseleksi dan mendapatkan pembinaan dari Dewan Hakim dan LPTQ Jatim,'' jelasnya.

Di samping itu, dengan mengirimkan sembilan kafilah menjadikan Kabupaten Tuban sebagai kabupaten terbanyak yang mengirimkan delegasinya dibandingkan dengan 38 Kabupaten/Kota lainnya di Jawa Timur. Eko Julianto yang juga Sekretaris LPTQ Kabupaten Tuban ini menerangkan, pihaknya akan meningkatkan Program Munaqosah di seluruh kecamatan. Seleksi di tingkat kecamatan hingga kabupaten Tuban juga akan ditingkatkan kualitasnya.

Hasil MTQ ke-29 Kabupaten Tuban beberapa waktu lalu menunjukkan adanya peningkatan kualitas Kafilah di berbagai cabang lomba. Kafilah yang terpilih menjadi juara akan dibina untuk disiapkan mengikuti MTQ ke-29 Provinsi Jatim tahun 2021.

Tampak hadir pada kegiatan ini, Sekretaris Daerah Kabupaten Tuban, Dr Ir Budi Wiyana MSi, Kepala Kantor Kemenag Tuban, Drs HM Sahid MM, dan Kabag Kesejahteraan Rakyat Setda Tuban, Eko Julianto SSTP MM. [hud]

Unair Kembangkan Dua Vaksin Covid-19

nggi Negeri dan Swasta lainnya se-Indonesia di ajang Pemilihan Duta Mahasiswa Berprestasi Nasional.

a Mahasiswa Berprestasi Nasional

u instansi lalu an arahan dan disana. Mentora program kerja at diambil dari m,'' kata maha-

siswa angkatan 2018.

Selama menempuh studi Kampus Putih UMM, Ana telah banyak menjuarai kompetisi. Utamanya kompetisi debat nasional. Misalnya saja

Ana pernah Juara I Debat Ekonomi Nasional Manufair yang digelar Universitas Jember Tahun 2019, Participant of Fully Funded Program oleh Studec Malaysia-Singapore 2020, Best Honorable Mentions Delegate Bali International Model United Nations 2020 oleh Little Circle Foundations, serta beragam lomba lainnya di tingkat nasional.

"Alhamdulillah, bersyukur banget. Wawasan selama kuliah dan berorganisasi di kampus turut membantu saya dalam menjawab pertanyaan para dewan juri. Alhamdulillah, dapat juara I,'' ungkap mahasiswa asal Pasuruan Jawa Timur ini.

Pasca menang, Ana memiliki kewajiban untuk menjalankan program yang diusulkannya di ajang yang diselenggarakan lembaga kursus dan pelatihan di bawah naungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia ini. [mut]

Surabaya, Bhirawa Pengembangan vaksin untuk Covid 19 tengah dilakukan Universitas Airlangga (Unair) Surabaya.

Bahkan Unair telah menyiapkan dua jenis vaksin yang nantinya diharapkan bisa mencegah penularan virus yang berasal dari China ini.

Yakni vaksin Merah Putih dan vaksin oral yang saat ini berada di tahap uji klinis. Launching ke dua vaksin ini akan dilakukan pada puncak Dies Natalis Unair ke-66, Senin (9/11) mendatang.

Rektor Unair, Prof Moh Nasih menuturkan, di puncak Dies Natalis Unair yang ke-66 pihaknya akan melaunching dua perkembangan vaksin yang tengah diteliti.

"Prediksi kami kalau sekarang November (dilakukan uji klinis, red), Maret-April keliatannya tuntas,'' ujarnya, Kamis (5/11).

Prof Nasih menjelaskan, launching perkembangan dua vaksin untuk mengatasi Covid 19 ini, dimaksudkan untuk menunjukkan kemajuan dari berbagai macam penelitian.

Rektor Unair, Prof Moh Nasih

Ada dua vaksin yang akan dilaunching, yakni Vaksin Merah Putih dan vaksin oral yang sudah memasuki tahap ketiga dari keseluruhan tahapan pengembangan vaksin. Selain juga obat Unair 3 dan reagen.

Dari segi proses pembuatan vaksin oral dinilai lebih mudah dibandingkan Vaksin Merah Putih, karena ber-

bentuk tablet yang dapat diminum.

Vaksin oral bertujuan untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh manusia (imunitas) dalam melawan virus. Sedikit berbeda dengan obat yang menargetkan virusnya secara langsung. Vaksin tersebut dikembangkan kerja sama Institute of Tropical Disease (ITD) Unair dan London School of Hygiene and Tropical Medicine, Inggris.

Kendati begitu, jika hal ini sudah siap pihaknya akan tetap melakukan evaluasi efek samping dan sebagainya agar tetap aman jika digunakan. Dalam pembuatan vaksin oral ini, pihaknya bekerjasam dengan The London School of Hygiene and Tropical Medicine.

"Melihat model dan lain - lain, tampaknya vaksin oral lebih mudah. Sedangkan Vaksin Merah Putih ini butuh aktifitas termasuk banyak tenaga dan persiapan lainnya. Sementara untuk pengembangan virus oral jika hal itu dilakukan di Indonesia, termasuk ahli yang telah disiapkan. Tentu jika ada teknologi

Banyak Kayu Rapuh Dikawatirkan Menimpa Siswa dan Guru

Ruang Praktek SMALB Bondowoso Memprihatinkan Bondowoso, Bhirawa Kondisi Ruang Aula SMA Luar Biasa (SMALB) Kabupaten Bondowoso sangat memprihatinkan.

Diantaranya Ruang Aula yang dibuat untuk tempat praktek oleh siswa Tata Boga nampak berantakan. Melihat kondisi kayu jendela di kedua sisi sudah lapuk dimakan rayap, kayu penyangga atap ruangan pun sudah sangat rapuh karena termakan usia. Sekolah SMALB Bondowoso ini merupakan satu satunya gedung SMA untuk siswa berkebutuhan khusus yang beralamat di Desa Pancoran Kota Tape ini.

Menurut Kepala Sekolah SMALB Bondowoso, Tri Sukoyo, kondisi ini sudah lama berjalan, meskipun pi-

haknya telah mengusulkan renovasi kepada Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur. Tetapi hingga kini belum ada tindakan apapun.

Tri Sukoyo menjelaskan, bangunan sekolah ini telah berdiri sejak 2007 waktu lalu. Sejak saat itu ruangan yang berfungsi sebagai tempat praktek siswa dan ruang pertemuan ini belum pernah direnovasi.

Sehingga, tiap kali digunakan praktek, keselamatan siswa terancam.

"Kami sudah menyampaikan agar ruangan kelas yang rusak segera direnovasi. Bahkan sudah menghadap langsung ke Kasi Sarpras di tingkat Provinsi untuk bisa direhab, tetapi hingga kini belum ada tanggapan,'' terangnya saat dikonfirmasi,

Kamis (5/11). Di Bondowoso ini hanya di SMALB satu - satunya PK yang memiliki aula khusus seperti itu.

Maka jika pihak sekolah tidak mu-

atlet terbaik yang akan kita didik di beberpaa PPLP dan akan dicetak menjadi atlet masa depan Jatim," kata Supratomo saat dihubungi melalui telepon genggamnya, Kamis (5/11).

Agar tujuan itu tercapai, pihak Dis-

pora juga sudah menyiapkan para pelatih yang sudah berpengalaman dan memiliki sertifikasi kepelatihan, selain itu mereka juga mengikuti coaching clinic, seperti angkat besi yang mengikuti coaching clinic yang dige-

dok dispora jatim

Sebanyak 58 atlet pelajar yang mengikuti seleksi PPLP cabor atletik bersama pelatih dan perwakilan Dispora Jatim saat di Stadion Brawijaya Kediri.

ngkin secara mandiri merehabilitasi gedung ini. Pasalnya, jumlah siswa yang hanya 30 orang tidak mungkin ditarik biaya renovasi. [san]

Tampak terbuka plafon ruangan di SMA Luar Biasa Bondowoso.

Dispora Jatim Gelar Seleksi, Atlet Pelajar Berpeluang Masuk PPLP Dispora Jatim, Bhirawa Atlet pelajar berprestasi di Jatim memiliki kesempatan untuk masuk Program Pusat Pembinaan dan Latihan Olahraga Pelajar (PPLP). Namun untuk mengikuti program tersebut tidak mudah karena mereka harus lolos selesi yang digelar oleh Dinas Kepemudaan dan Olahraga (Dispora) Jatim.

Data yang diterima dari Dispora Jatim, ada 15 cabor PPLP/PPLP yang seleksi, yakni atletik dan angkat besi dilaksanakan di Kota Kediri, tinju (Ngawi), taekwondo, Voli Pasir di Sidoarjo, gulat (Malang), pencak silat (Pasuruan), senam,judo, dayung, kempo, panahan, tenis meja, anggar dan karate digelar di Surabaya.

Menurut Kadispora Jatim, Supratomo seleksi ini bertujuan untuk mencari bibit atlet pelajar terbaik, mereka yang lolos seleksi akan dibina oleh pelatih yang sudah memiliki skil dan kompetensi di bidangnya.

"Saat ini kita sedang merekrut bibit

tertentu juga dipersiapkan di Inggris. Yang jelas bukan yang dinonaktifasi,'' tandasnya.

Meski begitu, Prof Nasih menekankan, proses pengembangan vaksin tidak mudah dan singkat.

Beragam vaksin membutuhkan waktu tahunan bahkan belasan dan puluhan tahun dari proses eksplorasi virus, hingga tersertifikasi untuk digunakan secara massal. Namun dengan pesatnya perkembangan teknologi IR 4.0 bahkan 5.0, khususnya di bidang bio-molecule engineering, medical engineering, dan bioinformatics, maka kemungkinan pengembangan vaksin saat ini menjadi lebih cepat dibanding era 3.0 atau sebelumnya.

"Dalam pengembangan dua vaksin ini, dipimpin dua tim yang berbeda.

Di platform pertama yakni viral vektor diketuai Prof Dr Fedik Abdul Ratam drh. Sedangkan di tim kedua diketuai Prof Dr Budi Santoso dr SpOG(K) dengan platform peptide, namun kedua tim peneliti ini tetap saling membantu,'' jelasnya. [ina]

lar oleh Kemenpora di Surabaya beberapa waktu lalu. Diharapkan para pelatih itu bisa mencetak atlet Jatim berprestasi baik di level nasional maupun internasional.

"Peran pelatih sangat menentukan, bibit atlet itu harus ditangani oleh pelatih terbaik sehingga outputnya bagus," katanya. Seperti diberitakan sebelumnya, pada 31- Oktober-1 November Dispora Jatim menggelar seleksi PPLP cabor atletik di Stadion Brawijaya Kediri dan diikuti oleh 58 atlet.

Menurut Kepala Seksi Olahraga Pendidikan dan prestasi Bidang Keolahragaan Dispora Jatim, Nurul Anshori, dari 58 atlet yang ikut seleksi nantinya hanya diambil 4 orang untuk menggantikan atlet PPLP atletik yang saat ini sudah kelas XII. "Di PPLP atletik saat ini ada 12 atlet dan empat atlet terdegradasi karena sudah kelas XII, sehingga mereka tidak mungkin diturunkan di Popnas 2021," kata Anshori. [wwn]

ihsan kholil/bhirawa

GELANGGANG

Gelar Rakor Gabungan, Tim Puslatkab Persiapan Tes Pengukuran 100 Atlet Tuban, Bhirawa Tim Satlak Komite Olahraga Nasional (KONI) Kabupaten Tuban bersama dengan pelatih Cabang Olah Raga (Cabor) Puslatkab, menggelar rapat koordinasi persiapan Porprov VII Jawa Timur, Kamis, (5/11). Rapat bersama ini membahas persiapan dan program pelatihan atlet Puslatkab dalam waktu dekat, dimana setiap Pelatih Cabor memaparkan progres hasil pelatihan atlet binaan kepada Tim Satlak.

Ketua Binpres Tim Satlak KONI Tuban, Didik Mariadi saat dikonfirmasi mengatakan, Rakor ini merupakan tindaklanjut dari sebelumnya, agar terjalin komunikasi yang semakin baik.

Sehingga program tes pengukuran atlet Puslatkab ke depan berjalan maksimal. ''Tes pengukuran atlet dijadwalkan Desember mendatang. Kami kerjasama dengan UNESA. Sementara ada 100 atlet yang terdaftar masuk di Puslatkab,'' kata Didik.

Dalam Rakor ini, seluruh pelatih dan atlet harus mempersiapkan diri untuk tes pengukuran Puslatkab. Tes pengukuran menjadi tolak ukur untuk menentukan layak tidaknya atlet masuk di tim Puslatkab proyeksi Porprov VII Jatim 2022. [hud]

JATIM MEMBANGUN Musim Hujan Datang, Siapkan Penanggulangan Kebencanaan Jumat Legi, 6 November 2020

Halaman 8

Jombang, Bhirawa Sebagai langkah antisipasi dan kesiapsiagaan menghadapi fenomena La Nina yang akan sangat mempengaruhi curah hujan di Indonesia dan bencana Hydrometeorologi seperti banjir dan tanah longsor, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jombang menggelar Apel Kesiapsiagaan Pasukan dan Perlengkapan dalam rangka penanggulangan bencana Hydrometeorologi pada Kamis pagi (05/ 11) di lapangan Pemkab Jombang. Apel dipimpin oleh Bupati Jombang, Hj Mundjidah Wahab.

Tampak ikut dalam apel tersebut, Kapolres Jombang, AKBP Agung Setyo Nugroho, Kasdim 0814 Jombang, Mayor Inf M Run Hardjono, seluruh Camat, Danramil, Kapolsek serta Kepala OPD. Adapun peserta apel terdiri dari 3 pilar di tingkat desa, TNI, Polri, Dinas Perhubungan,

Satpol PP, Relawan Semar, Sendok, Banser, Orari serta Pramuka.

Bupati Mundjidah Wahab menyampaikan kepada masyarakat agar lebih waspada dan siap siaga, terutama warga yang berada di kemiringan lebih dari 30 derajat atau kawasan rawan longsor untuk lebih

berhati- hati.

“Saya juga meminta warga untuk mengantisipasi adanya pohon yang mudah tumbang atau patah cabangnya, sehingga jangan berada di bawah pohon, serta waspadai tiang listrik yang konrsleting dan roboh tertimpa pohon, lebih lebih disaat hujan lebat yang disertai angin kencang,” kata Bupati Jombang.

Pemerintah daerah sebagai First Responder penanggulangan bencana dan Sekretaris Daerah, Kepala BPBD Ex-Officio sebagaimana amanat undang undang agar terus memperkuat kelembagaan BPBD, menyiapkan dan melatih personil yang handal serta mengalokasikan dan meningkatkan dukungan anggaran yang memadai termasuk siap pakai bagi penyelenggaraan pen-

Istimewa

Bupati Jombang saat Apel Kesiapsiagaan Pasukan dan Perlengkapan Penanggulangan Bencana, Kamis (05/11).

anggulangan bencana.

“Gunakan dan manfaatkan anggaran penanggulangan bencana secara optimal, sesuai aturan perundangan

yang berlaku, dengan kata lain jangan takut, tolong segera pelajari, pahami dan implementasikan sesuai peraturan perundang undangan

dalam perencanaan, pelaksanaan anggaran penanggulangan bencana,” pesan Bupati Jombang.

Ucapan terima kasih dan apresiasi juga disampaikan Bupati kepada jajaran BPBD Jombang dan instansi terkait atas kesungguhan dan kerjasama dan kerjakerasnya dalam pengabdiannya demi kemanusiaan.

“Kerja keras tersebut menjadi tanggungjawab kita ke depan, untuk terus meningkatkan kualitas penyelenggaraan penanggulangan bencana. Sekali lagi, saya ucapkan terimakasih, semoga apa yang kita lakukan seluruhnya akan memberi manfaat bagi masyarakat, bangsa dan negara sekaligus membangun semangat kita untuk terus berjuang demi kemanusiaan” pungkas Bupati Mundjidah Wahab.(rif)

KELANA JATIM

Wartawan Parlemen Jadi Benteng Perlindungan Masyarakat dari Hoaxs Jakarta, Bhirawa Di tengah santernya berita hoaxs yang bersliweran di media sosial, yang berakibat menyulut kegelisahan masyarakat, Ketua DPR RI Puan Maharani minta; Wartawan Parlemen dengan kode jurnalistiknya, bisa menjadi benteng dan pelindung masyarakat dari gelombang hoaxs (berita bohong). ”Di era digital ini, kebebasan informasi seperti sekarang ini, dimana pandemi Covid-19 berdampak melemahkan perekonomian rakyat. Peran media dan wartawan, menjadi semakin penting. Karena wartawan dengan kode jurnalistiknya bisa menjadi benteng dan perlindungan masyarakat dari gelombang hoaxs,” ucap Puan Maharani lewat akun instagram. Ketika memberikan ucapan selamat atas terpilihnya Marlen Erickson Sitompul sebagai Ketua Wartawan Parlemen periode 2020/2022.

Puan mengakui, peran semua media di pressroom DPR RI, sangat bermakna dan penting. Dalam menyebar luaskan hasil kerja DPR RI, apakah itu dari badani-badan atau hasil Kunker, dsb. Sehingga masyarakat luas bisa mendapatkan berita yang baik dan benar, terkait kinerja wakil-wakilnya di DPR. ”Kami harap, kegiatan dan kerja wakil rakyat, bisa diberitakan dengan konteks yang tepat, kepada masyarakat. Temanteman pers disini hendaknya bisa menjadi jembatan informasi antara DPR dengan masyarakat,” ucap Puan.[ira] Puluhan mahasiswa saat aksi di depan kantor Bupati Sumenep.

Pjs. Bupati Koordinasi Pensertifikatan Aset Pemkab Mojokerto. Bhirawa Sebanyak 160 aset Pemkab. Mojokerto yang diajukan pensertifikatannya kepada BPN. Kabupaten Mojokerto, melalui pendaftaran tanah sistematis lengkap( PTSL) sejak tahun 2015 hingga tahun 2020, ternyata baru 60 yang telah terbit.

Hal inilah yang membuat. Pjs Bupati Mojokerto Himawan Estu Bagijo, melaksanakan pertemuan dan silaturahmi dengan Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Mojokerto Hendy Pranabowo.

Terkait koordinasi dan sharing , kata Himawan , untuk mengetahui kendala yang mungkin terdapat pada Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) aset Pemda, mengingat dalam bulan November ini bakal ada kunjungan Gubernur Jatim ke Pemkab, Mojokerto untuk meresmikan beberapa proyek dan tempat ibadah. ”PTSL yang di Pemda masih ada beberapa kendala. Tolong bisa bantu rekonsiliasi. Karena akan ada rencana kunjungan Gubernur. Saya minta nanti laporannya disusun. Jangan sampai ada problem. Saya juga sudah minta tolong Kepala BPKAD untuk terus koordinasi,” jelasnya, Kamis(5/11).[min]

Antisipasi Dampak Bencana Alam, Pemkab Sosialisasi AUTP Kabupaten Blitar, Bhirawa Mengantisipasi dampak bencana alam, Pemerintah Kabupaten Blitar melalui Dinas Pertanian Kabupaten Blitar mulai sosialisasi Program Bantuan Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP).

Kepala Dinas Pertanian dan Pangan (Disperta) Kabupaten Blitar, Wawan Widianto mengatakan pihaknya mulai menggelar sosialisasi program bantuan premi Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) tahun 2020, dimana kegiatan tersebut langsung diikuti oleh kelompok tani se-Kabupaten Blitar.

“Sebagai langkah antisipasi dampak bencana alam, kami mulai lakukan sosialisasi premi Asuransi Usaha Tani Padi,” kata Wawan Widianto.

Lanjut Wawan Widianto, kegiatan sosialisasi ini untuk memberikan pemahaman kepada petani supaya mereka ikut serta dalam program AUTP. Karena menurutnya program AUTP memiliki sejumlah manfaat seperti memberikan ganti rugi lahan petani yang terdampak musibah hingga 80 persen.

“Apabila AUTP bisa dimiliki setiap petani, maka kerugian petani saat tertimpa musibah bisa diminimalisir,” ujarnya.[htn]

Telanjang Dada, Mahasiswa Tuntut Stop Investor Tambak Udang Sumenep, Bhirawa Puluhan aktifis mahasiswa mendatangi kantor Bupati Sumenep. Dengan telanjang dada, mereka meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) setempat untuk menghentikan investasi utamanya di bidang tambak udang.

Pasalnya, tambak udang yang telah beroperasi tidak memperhatikan dampak lingkungan sehingga terjadi pencemaran yang mengganggu masyarakat.

Orator aksi, Abd. Mahmud menyatakan, kehadiran sejumlah investor di Kabupaten ujung timur Pulau Garam

Madura ini sama sekali tidak memberikan keuntungan bagi masyarakat, bahkan justru banyak merugikan.

Padahal, salah satu tujuan hadirnya investor itu untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.

“Daripada merugikan masyarakat, lebih baik stop saja, jangan hadirkan investor ke Bumi Sumekar ini,” kata Abd. Mahmud, Kamis (5/11).

Selain orasi secara bergantian, mereka juga membawa spanduk besar yang bertuliskan kecaman terhadap pemangku kebijakan. Spanduk tersebut dibentangkan di atas papan nama

Kantor Bupati setempat. Spanduk itu bertuliskan “Stop Kran Investasi di Kabupaten Sumenep, tanah dan laut kami adalah kehidupan kami”.

Dalam spanduk itu, pengunjuk rasa menulis hastag #jagalingkungan #tolakomnibuslaw, #tolakinvestornakal, #tutuptambakudang. “Ini salah satu bentuk kepedulian kami terhadap Bumi Sumenep dan masyarakat. Jangan biarkan orang luar mencari kehidupan di Sumenep, tapi warganya sendiri malah justeru termarjinalkan,” ucapnya.

Setelah sekitar satu jam berorasi

secara bergantian didepan kantor Pemkab, pengunjukrasa diijinkan masuk ke halaman kantor Pemkab Sumenep untuk melakukan audensi dengan pejabat di Pemkab Sumenep.

Pada pertemuan itu, mahasiswa ditemui oleh Asisten II Pemkab Sumenep, Herman Purnomo.

Menerima keluhan dari mahasiswa terkait adanya tambak udang yang mencemari lingkungan, Pemkab akan menurunkan tim, utamanya dinas terkait.

“Dalam waktu dekat, tim dari instansi terkait akan turun ke bawah untuk mengecek,” kata Herman Purnomo. [Sul]

Digelar Maret, Pelatihan PKA Eselon III Bondowoso Rampung November Bondowoso, Bhirawa Dikarenakan bencana nasional pandemi Covid-19. Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) ASN eselon III Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bondowoso, digelar cukup lama, sekitar 8 bulan. Yakni diawali sejak bulan Maret lalu hingga November ini.

PKA angkatan V yang menggunakan pola kemitraan dengan Badan Pengembangan SDM Provinsi Jatim tersebut, akhirnya selesai awal bulan ini, dan dilakukan penutupan, di Pendapa Bupati, Kamis (5/11).

Dalam sambutannya, Bupati Bondowoso Drs KH Salwa Arifin menyampaikan, perlu di pahami bersama bahwa melalui pelatihan kepemimpinan administrator ini, pemerintah berharap pejabat Eselon III dapat memiliki kemampuan dalam menguasai

teknis bidang tugasnya, yakni mampu dalam menerapkan kode etik. Dan untuk menunjukkan komitmen dalam pelaksanaan tugas jabatannya.

“Untuk mewujudkan hal ini jelas memerlukan dukungan sumber daya Aparatur yang handal dan profesional dalam sistem pemerintahan dan pelayanan publik,” katanya.

Dalam rangka membangun profesionalitas kinerja para pejabat administrator eselon III, diperlukan juga kapasitas memimpin perubahan. Mengingat tantangan sektor publik semakin besar dan memerlukan kemampuan manajerial yang dapat mengintegrasikan dan mengarahkan seluruh sumber daya aparatur yang ada.

Oleh karena itu lanjut Bupati Salwa, diklat kepemimpinan pola baru bukan sekedar menjadwalkan dan

menghitung jam pembelajaran, akan tetapi juga dapat membangun alur pikir dan pemahaman.

“Agar peserta pelatihan tahu dan mampu melakukan inovasi dalam menjalankan tugas dan fungsi jabatannya,” terangnya. Sementara itu, Plt Kepala BKD Bondowoso, Apil Sukarwan mengatakan, total ada 30 ASN eselon III yang mengikuti pelatihan tersebut.

“Itu dari beberapa dinas. Kita bekerja sama dengan BP SDM Provinsi Jawa Timur. Mudah-mudahan bisa semakin inovatif,” katanya.

Meski BKD belum memiliki gedung untuk pelatihan, pihaknya tetap memfasilitasi PKA tersebut. Yakni diselenggarakan di BLK (Balai Latihan Kerja).

“Tapi tetap kita gelar. Karena banyak eselon III yang belum ikut ini.

Mereka bisa melakukan sendiri ke

Provinsi Jawa Timur. Tapi kasihan, biayanya lumayan besar,”jelasnya.

Pelatihan tersebut panjang, diakibatkan karena Pandemi Covid-19. “Kita break sekian lama. Alhamdulillah setelah new mormal, membuka klasikal lagi. Ada yang daring,” kelasnya.

Ditempat yang sama, Kepala Badan Pengembangan SDM Provinsi Jatim, Aries Agung Paewai mengatakan, diklat ini wajib diikuti oleh setiap pejabat dari berbagai tingkatan.

“Ada kelulusan. Kalau ada kelulusan, berarti pejabat bersangkutan berhak menduduki jabatan itu. Atau bisa dievaluasi,” terangnya.

Kata dia, jika hasilnya bagus, maka menjadi prioritas pemerintah daerah untuk diikutkan diklat jenjang berikutnya, dan mendapatkan semacam kredit poin dari bupati.[san]

Kadistan Jatim Raih Gelar Doktor, Predikat Sangat Memuaskan Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur, Hadi Sulistyo akhirnya meraih gelar Doktor karena lulus dalam Ujian Terbuka Disertasi dalam bidang ilmu administasi dengan meraih predikat hasil sangat memuaskan, di Graha Wiyata, Universitas 17 Agustus Surabaya, Rabu (4/11).

Sebelumnya, dalam ujian disertasi yang dimulai pukul 10.00 Wib itu, terdapat tim penguji yaitu Rektor Untag 45 Dr. Mulyono Nugroho, Dekan Fisip Dr. Endro Tjahjono, MM, Promotor Prof Dr. V.Rudy Handoko, MS, dan Co Promotor Dr. Achluddin Ibnu Rochim, SH, MSi. Sedangkan Anggota Tim Penguji seperti Prof. Dr. Bagong Suyanto, MSi (Unair), Prof. Dr. Arif Darmawan, S.U, Prof. Dr. Warsono, MS (Unesa), Dr. H.Zakariya, MS, MM, Prof. Dr. Made Warka, dan Prof. Dr. Amiartuti. Sementara tim penguji Akademik yaitu Dr. Rachmawati,

Dr. Mukhrojin, dan Dr. Arini Dr Ir Hadi Sulistyo MSi ini menyampaikan, dalam desertasinya mengangkat judul ‘Pemodelan Transformasi Kelembagaan Dana Bergulir UPK PNPM Mandiri Perdesaan (MPd) Pasca pengakhiran Program’.

“Judul ini saya angkat ada dua latar belakang. Secara pribadi, karena ingin memberikan kontribusi bagi kelembagaan yang mengelola dana bergulir UPK PNPM MPd. Dimana saya pernah terlibat langsung dalam program tersebut waktu bertugas di Dinas PMD Provinsi Jawa Timur,” akunya.

Secara faktual, dipaparkannya, Program Revolving Fund yang dikelola Lembaga eks PNPM MPd ini pada tahun 2014 saja memiliki asset 1,632 Triliun, dengan modal sosial 72.582 Pokmas serta Kelembagaan sebanyak 522 Lembaga di tingkat Kecamatan.

Paska pengakhiran dari hasil identifikasi masalah masih banyak multiinterpretasi dan permasalahan yang dihadapi seperti banyaknya temuan konflik/ dominasi pola bargain positioning antar pelaku daripada pertimbangan profesionalitas dan merit sistem, meningkatnya kolektibiltas, kegamangan legalitas, menurunnya ruh keberpihakan pada RTM/ pemberdayaan masyarakat, dan lain-lain.

“Permasalahan-permasalahan tersebut saya sajikan dalam 6 Aspek yaitu Filosofis, legalitas, kelembagaan, pengelolaan keuangan, SDM, dan per-

kembangan usaha,” jelasnya.

Dipaparkan juga, disertas ini juga melalui prosedur penelitian yang sudah teruji secara akademik untuk mengidentifikasi masalah secara faktual, melakukan komparasi model pengelolaan antar Lembaga, serta berdiskusi untuk melihat proyeksi bersama pembimbing maupun peneliti-peneliti yang banyak berkecimpung di topik tersebut.

“Akhirnya desertasi ini bisa menyajikan bagaimana formulasi model implementasi kelembagaan yang mengelola dana bergulir yang lebih baik,” katanya.

Hadi mengharapkan, formulasi model dalam desertasinya itu dapat memberikan sumbangsih selain pada ilmu pengetahuan, khususnya administrasi publik juga dapat menjadi alternatif rujukan baik untuk Lembaga yang sedang mengelola

Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur, Hadi Sulistyo meraih gelar Doktor

dana bergulir maupun pengambil kebijakan khususnya di tingkat Kabupaten untuk melestarikan dan meningkatkan kemanfaatan asset material maupun sosial yang dimil-

iki Lembaga Eks UPK PNPM MPd. “Untuk lebih detail dan lengkapnya dipersilakan public mengakses desertasi saya di Universitas 17 Agustus Surabaya,” ujarnya. [rac]

JATIM MEMBANGUN

Jumat Legi, 6 November 2020

Halaman 9

Sertijab Kapolres Jajaran Polda Jatim

Kapolda Tekankan Ciptakan Kamtibmas di Pilkada Serentak Polda Jatim, Bhirawa Gerbong mutasi jabatan di lingkungan Polda Jatim kembali bergulir.

Sejumlah Perwira Menengah (Pamen) jajaran Polda Jatim menempati jabatan strategis, diantaranya posisi Kapolres dan Wakil Direktur.

Dengan menerapkan protokol kesehatan, serah terima jabatan (sertijab) Kapolres jajaran ini dipimpin Kapolda Jatim, Irjen Pol M Fadil Imran di Gedung Patuh Mapolda Jatim, Kamis (5/11).

Sertijab Kapolres jajaran Polda Jatim sesuai dengan TR Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor ST/2933/X/KEP/2020 dan ST/2935/X/KEP/2020. Tanggal 13 Oktober 2020.

“Rotasi jabatan di tubuh Polri merupakan hal yang biasa, dan juga sebagai penyegaran dalam tubuh Polri. Seluruh pejabat baru harus segera beradaptasi, terutama dalam menghadapi situasi pan-

demi Covid-19 dan dinamika pelaksanaan Pilkada serentak Jatim 2020,” kata Kapolda Jatim, Irjen Pol M Fadil Imran.

Alumnus Akpol 1991 ini menyampaikan, seluruh Pamen harus segera beradaptasi di tempat tugas yang baru. Sebab terdapat tantangan ke depan dalam jangka pendek ini, seperti bagaimana menghadapi situasi di masa pandemi Covid-19. Kemudian situasi kamtibmas yang dihadapkan dengan Pilkada serentak di 19 Kabupaten/Kota di Jawa Timur.

Dalam hal pengamanan, sambung Fadil, Polri khusunya Polda Jatim bekerja sama dengan TNI

dan stakeholder terkait. Sehingga pelaksanaan Pilkada serentak di Jatim bisa berjalan dengan aman, tertib, damai dan sejuk. Tetapi tetap dan sesuai dengan aturan protokol kesehatan dalam upaya pencegahan Covid-19.

“Segera beradaptasi, diantaranya dengan turut mengantisipasi penyebaran Covid-19 di Jatim. Kemudian menciptakan dan mewujudkan kamtibmas yang kondusif saat Pilkada serentak di Jatim,” tegas Fadil.

Adapun jabatan 5 Kapolres jajaran Polda Jatim yang dirotasi.

Yaitu AKBP Aris Supriyono, sebelumnya menjabat sebagai Kapolres Jember, diangkat jabatan barunya sebagai Wadirresnarkoba Polda Jatim.

Sementara Kapolres Jember dijabat oleh AKBP Arif Rachman, sebelumnya menjabat sebagai Kapolres

Kawarang Polda Jabar.

Kemudian AKBP Rama Samtama Putra, sebelumnya menjabat sebagai Kapolres Bangkalan, diangkat dalam jabatan baru sebagai Kapolres Karawang Polda Jabar.

Sementara Kapolres Bangkalan ditempati oleh AKBP Didik Hariyanto, sebelumnya menjabat sebagai Kapolres Pacitan.

Sedangkan jabatan Kapolres Pacitan akan diisi oleh AKBP Wiwit Ari Wibisono, sebelumnya menjabat sebagai Kasubditgakkum Ditpolairud Polda Kepri. Selanjutnya AKBP Ambariyadi Wijaya, sebelumnya menjabat Kapolres Probolinggo Kota, kini mendapat promosi menjadi Wadirreskrimsus Polda Bali. Jabatan Kapolres Probolinggo Kota akan dijabat oleh AKBP Raden Muhammad Jauhari, sebelumnya menjabat sebagai Kapolsek Metro Tanah Abang, Polres Jakpus.

Istimewa

Sertijab Kapolres jajaran Polda Jatim dilakukan sesuai protokol kesehatan, Kamis (5/11) di Gedung Patuh Mapolda Jatim.

AKBP Dicky Ario Yustisianto, sebelumnya Kapolres Ngawi, dalam jabatan barunya Kanit II Satresmob Bareskrim Polri. Sedangkan Ka-

polres Ngawi dijabat oleh AKBP I Wayan Winaya, yang sebelumnya menjabat sebagai Kasubdit I Ditresnarkoba Polda Jatim. [bed]

KELANA JATIM

Strategi Satpol PP Kota Batu Atasi Kekurangan SDM Kota Batu,Bhirawa Dalam upaya mengoptimalkan penegakan peraturan daerah (Perda), Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Batu minimal harus memiliki 185 personel. Namun kenyataannya, jumlah minimal itu masih jauh dimiliki Satpol PP Kota Batu. Karena itu mereka harus mencari strategi agar pelanggaran Perda di Kota Wisata ini diminimalisir atau bahkan dihilangkan.

Kepala Satpol PP Kota Batu, Muhammad Nur Adhim mengatakan bahwa saat ini jumlah personel yang dimilikinya hanya 129 personel. Dari jumlah tersebut 15 di antaranya berstatus tenaga honorer yang direkrut pada 2020 ini.

“Kita masih kekurangan sebanyak 56 personel. Secara bertahap kekurangan ini akan dipenuhi dari ASN maupun honorer yang diambil dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lain di Pemkot Batu,” ujar Adhim, Kamis (5/11). Dengan kata lain Satpol PP membutuhkan ‘suntikan’ SDM sebanyak56 personel agar bisa menjalankan tupoksinya secara optimal.

Namun menambah jumlah personel bukanlah sesuatu yang mudah dan dapat dilakukan dalam waktu singkat. Untuk menutupi kekurangan secara kuantitas tersebut Satpol PP Kota Batu berupaya melakukan peningkatan secara kualitas. Dan hal ini kini dilakukan terhadap 77 personelnya. Yaitu, 27 personel yang berstatus honorer. dan 50 personel bantuan polisi (Banpol) PP. [nas]

Waspada Penyebaran Covid-19 Jangan Sampai Turun ke Zona Oranye Trenggalek,Bhirawa Kecamatan Durenan dan Trenggalek menjadi atensi 3 pilar, merujuk penambahan kasus baru pisitif Covid 19 di dua kecamatan tersebut. Penjabat Sementara (Pjs) Bupati Trenggalek, Drs. Benny Sampirwanto, M.Si, mengingatkan kepada semua jajaran hingga satgas desa untuk tidak lengah dalam penanganan pandemi covid ini.

Dalam kurun waktu yang cukup lama, Trenggalek berhasil mempertahankan zona kuning. Pjs bupati ini berharap zona kuning ini bisa terus dipertahankan, jangan sampai turun ke zona oranye.

“Patut disyukuti kita masih bisa mempertahankan zona kuning,” ungkap pria asal Kota Tahu ini dalam rakor dan anev percepatan penangan Covid 19 di Mako Polres Trenggalek, Kamis (5/11) Tapi kita harus tetap waspada, masih menurut Benny Sampirwanto, “berhasil mempertahankan zona kuning ini dalam kurun waktu yang lama, jangan lengah sehingga kita turun ke zona oranye,” pesan pria berkumis tipis ini.

Di Jatim tinggal 13 Kabupaten yang masuk zona kuning.

Artinya ada beberapa kabupaten yang sebelumnya kuning turun menjadi oranye. “Semoga Trenggalek bisa mempertahankan zona ini,” lanjutnya. [Wek]

Plt Kepala Kejari Situbondo Arifin Hamid saat menyerahkan uang Negara kepada perwakilan BRI Cabang Situbondo .

sawawi/bhirawa

Kejari Selamatkan Rp 315 Juta Uang Negara dari Kasus Korupsi Situbondo, Bhirawa Kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Situbondo mampu menyelamatkan uang Negara sebesar Rp 315 juta dari kasus tindak pidana korupsi selama 10 bulan terakhir ini.

Kberhasilan ini dipaparkan saat Plt Kepala Kejari Situbondo, Arifin Hamid dengan didampingi lima Kepala Seksi mengadakan jumpa pers kemarin. Kasi Intel, Kasi Pidum, Kasi Pidsus, Kasi Datun dan Kasi Barang Bukti dan Barang Rampasan ikut mendampi PLt Kepala Kejari. Perwakilan dari kas negara (Bank BRI Cabang Situbondo) juga ikut hadir dalam acara kemarin.

Menurut Arifin Hamid, di tahun 2020 ini Kejari Situbondo juga berhasil meraih prestasi dari Kementerian PAN-RB berupa penghargaan WBKWBBM (Wilayah Bebas Korupsi-Wilayah Birokra-

si Bersih Dalam Melayani).

Hamid mengakui, sejumlah prestasi tersebut mendapat dukungan dari berbagai elemen yang ada di Kabupaten Situbondo.

“Sebaliknya, ada juga kalangan yang menyoroti kinerja kami (Kejari Situbondo). Tetapi kami menerima semua kritikan dan masukan, demi peningkatan kinerja Kejari kedepan,” ujar Hamid.

Pria yang kini menjabat Asintel Pembinaan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur itu menambahkan, ada beberapa catatan penting yang membuat Kejari Situbondo mampu meraih prestasi sehingga dapat memberikan kepuasan dalam pelayanan kepada masyarakat.

Untuk itu, akunya, Kejari terus berkomitmen untuk melakukan penegakan hukum dan men-

ingkatkan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

“Jika masih ada kesenjangan antara harapan masyarakat dan kenyataan yang terjadi di lapangan, kami berkomitmen dimasa mendatang bisa mencapai titik temu,” jelas Hamid.

Hamid kembali menegaskan, dalam penegakan hukum terutama kasus perkara tindak pidana korupsi, Kejari seringkali mendapat kritikan dari masyarakat.

Namun, terangnya, tidak sedikit pula masyarakat yang memberikan dukungan terhadap langkah yang dilakukan Kejari.

“Semua bentuk kritikan itu akan kami jadikan pendorong bagi kinerja jajaran Kejari sehingga kedepan dapat terus mengoptimalkan penanganan perkara tipikor (tindak pidana korupsi) maupun tugas penegakan hukum yang lain,” papar Hamdi. [awi]

Rakor Pengamanan Pilkada

Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW Pamekasan Launching Program Beasiswa Santri Proaktif Amati Dinamika dan Pengamanan Pamekasan, Bhirawa Diperingatkan Maulid Nabi Muhammad SAW, Pemerintah Kabupaten Pamekasan Lauching Beasiswa Santri sebagai wujud dari janji kampanye di pilkada 2018 lalu.

Peluncuran ditandai menabuh genderang. Lalu, penyerahan beasiswa dan hadiah lomba video kreatif beasiswa santri oleh Bupati dan Wakil Bupati bersama Forkopimda, secara bergantian.

Bupati Pamekasan, Baddrut Tamam mengatakan, program beasiswa santri pada tahun pertama kepemipinan, ada 1.000 santri dan Tahun 2020 ada 2.000 santri orentasinya membangun pondasi keagamaan yang rahmatan lil alamin.

“Program meningkatkan sumberdaya. Harapan kita, bila baik imannya, baik akhlaknya serta senantiasa akan memimpin masa depan,” katanya.

Priotas Tahun 2021, Bupati bersama Wabup dan jajaran akan menambah beasiswa dengan seleksi di tiap Kecamatan. Mulai siswa SLTP dan SLTA. Mereka didorong agar lulus di Akpol, Akmil, IPDN dan di PTN ikut program kedokteran.

“Bangga rasanya, bila anak orang nggak punya. Jadi Jenderal, atau jadi pejabat tinggi bisa mendorong kemakmuran.

Begitu juga, lulus dokter, bertugas di daerahnya,” tambahnya.

Dikatakan, pandemi covid 19,pertumbuhan ekonomi 5,2 % kini anjlok.

Alhamdulillah, melalui social extimid,

yakni claster masjid, PKL. Pemkab juga melatih wirausaha baru dan UMKM, menyediakan peralatan dan modal bunga 1% dan 5% ditanggu Pemkab Pamekasan.

Pembangunan pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan lainnya. Pamekasan meraih penghargaan di Reformasi birokrasi, Enam kali diraih WTP dan penghargaan sebagai Kabupaten Peduli dan Tercepat

Menangani Covid 19.

Menurut Bupati, sukses berkat dukungan stake holder, Ulama, tokoh agama dan masyarakat. “Saya bersama Wabup mengucapkan terima kasih. Diharap dukungan dan doa agar Kabupaten bisa berdaya dengan kabupaten lain di Indonesia,” pinta Baddrut Tamam.

Sementara, Ustad Sa’ad Latif dalam ceramah, dihadapan Bupati, Pejabat dan Pengurus Tim PKK Kabupaten serta masyarakat Pamekasan, mengajak agar selalu bersholawat kepada Nabi Muhammad SAW dan menauladaninya. [din.adv]

Bupati Pamekasan, Baddrut Tamam didampingi Wabup Pamekasan dan Forkopimda menyerahkan trophy dan hadiah lomba video kreatif yang dilatarbelakangi para santri berprestasi penerima beasiswa.

Penprov, Bhirawa Personel Satpol PP di seluruh Jatim wajib memiliki stamina yang tangguh dalam menjalankan tugas, setelah dilibatkan pencegahan Covid-19 maupun penganganan bencana, kini korps Penegak Perda juga punya tugas untuk mengamankan Pilkada serentak di Jatim.

Agar bisa mengamankan Pilkada serentak di 19 kabupaten/ kota, Satpol PP Jatim menggelar ‘Rapat Kordinasi Dalam Rangka Mendukung Penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2020’ di Madiun 3 November dan diikuti 70 orang perwakilan Satpol PP se Jatim.

Dalam sambutan tertulisnya, Kepala Satpol PP Jatim, Budi Santosa mengatakan, personel Satpol PP harus bisa memberikan kontribusi besar agar Pilkada serentak bisa berjalan dengan aman dan kondusif.

Ia meminta agar anggota Satpol PP proaktif mencermati gelagat dinamika di wilayahnya untuk menjaga stabilitas, keamanan dan konsisten menjaga wibawa pemerintah.

“Satpol PP juga harus proaktif melakukan pengamatan situasi dan kondisi di wilayah masing-masing untuk deteksi dini terhadap potensi gangguan ketenteraman dan ket-

Kepala Satpol PP Jatim, Budi Santosa (tengah) saat membuka Rakor mendukung penyelenggaraan Pilkada serentak di Jatim. dok satpol pp jatim

ertiban umum,” kata Budi Santosa yang juga menjabat Pjs Bupati Blitar itu, saat membuka Rakor Selasa (3/11).

Menurutnya ada empat situasi yang perlu diperhatikan, yakni menjaga agar Pilkada berjalan aman dan kondusif, sehingga anggota Satpol PP perlu melakukan deteksi dini disetiap kerawanan sosial, konflik maupun terganggunga kemanan dan ketentraman.

Kedua mendorong partisipasi masyaraka untuk mensosialisasikan Pilkada. “Kemudian Pilkada digelar saat pandemi Covid-19 jadi wajib menerapkan protokol kesehatan dan Pilkada digelar

saat musim penghujan, jadi Perlu dilakukan kesiapsiagaan untuk menghadapi bencana dan Dampaknya,” katanya.

Sementara itu Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat Satpol PP Jatim Gaguk Joko Santoso menjelaskan, tujuan Rakor ini adalah mendukung penyelenggaraan Pilkada serentak 2020 di Jatim.

“Kegiatan ini untuk membangun sinergitas dan kerja sama antara satuan polisi pamong praja dengan instansi terkait khususnya Polri, Bawaslu dan tokoh masyarakat untuk mensukseskan Pilkada serentak,” katanya. [wwn]

EKONOMI Pemkab Terima Pajak ABT dari PLTU Rp 1 M Jumat Legi, 6 November 2020

Halaman 10

Situbondo, Bhirawa Salah satu penopang pendapatan pajak yang diterima Pemkab Situbondo ternyata berasal dari PLTU Paiton Probolinggo. Ini karena, sebagian lahan yang dijadikan sumber pendapatan pajak air bawah tanah (ABT) itu masuk dalam wilayah Kabupaten Situbondo.

sawawi/bhirawa

Kepala BPPKAD Kabupaten Situbondo Hariyadi Tejo Laksono didampingi Kabid Pendataan Lutfi Zakaria saat menjelaskan tentang pajak ABT di ruang kerjanya.

Nilainya pun cukup besar yakni PLTU Paiton Probolinggo menyetor sebesar Rp 1 miliar lebih per tahunnya.

Kabarnya pajak air bawah tanah tersebut diperoleh dari penggunaan air yang dipasok dari wilayah Kecamatan Banyuglugur Kabupaten Situbondo.

Informasi Bhirawa menyebutkan, saat ini ada dua saluran air bawah tanah yang dipasok ke PLTU Pai-

ton. Yakni, pertama dari sumber mata air Kelontong dan sumber mata air Bendungan. Dari dua sumber mata air itulah, informasinya membantu dan menambah pundi-pundi PAD Pemkab Situbondo yang diterima selama ini. Diproyeksikan ke depan angka pajak ABT itu bisa terus mengalami peningkatan.

Menurut Kepala Badan Pendapa-

tan Pengelolaan Keuangan dan Aset (BPPKAD) Kabupaten Situbondo Hariyadi Tejo Laksono melalui Kepala Bidang (Kabid) Pendataan, Lutfi Zakariya, pembayaran pajak dilakukan setiap bulan. Adapun besaran pajak, ujar Lutfi, akan menghitung penggunaan air dengan menggunakan alat meteran. “Kami memang setiap bulan datang ke sana (PLTU) dalam rangka untuk menghitung meteran air,” aku Lutfi Zakariya, di ruang kerjanya.

Lutfi menuturkan, dari kedua sumber mata air tersebut pajak terbesar diperoleh dari sumber mata air Kelontong. Bayangkan saja, hingga September 2020 lalu, tercatat

pajak yang sudah disetor sebesar 1,90 miiar. Sedangkan pajak dari sumber mata air Bendungan, sebut Lutfi, berada di kisaran angka Rp 16 juta lebih. “Kedua sumber mata air itu dipasok ke PLTU Paiton Probolinggo untuk penggerak turbin. Nah saat ini karena memasuki pembersihan alat sehingga untuk sementara waktu pasokan air dihentikan terlebih dahulu,” ujar Lutfi.

Jika angka itu kemudian dihitung secara rata-rata, sambung Lutfi Zakaria, maka pendapatan pajak air bawah tanah yang ada di PLTU Paiton Probolinggo bisa mencapai angka 100 jutaan setiap bulannya. “Ya lumayan besar setorannya,” pungkas Lutfi Zakaria.[awi]

BURSA EKONOMI

BPOM Dukung dan Percepat Registrasi Industri PRO EM-1 Malang, Bhirawa Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) telah mengapresiasi peluncuran produk suplemen kesehatan probiotik PRO EM-1 yang dikembangkan oleh PT Agro Mitra Alimentare (AMA) sebagai suplemen kesehatan yang dapat mencegah berbagai penyakit maupun virus yang ada di tubuh.

Kepala Badan POM RI, Dr. Penny K. Lukito, MCP usai meresmikan PT Agro Mitra Alimentare (AMA) dan peluncuran suplemen kesehatan probiotik PRO EM-1, Kamis (5/11) mengungkapkan BPOM turut berbangga dan mengapresiasi segala proses yang sudah dilakukan oleh PT AMA dengan produk utamanya adalah produk kesehatan probiotiknya.

“Saat ini kita masih mengalami Pandemi Covid-19, maka kita bersama-sama menanggulanginya dengan pengobatan maupun pencegahan dan roda ekonomi juga tetap harus berjalan. Peresmian PT AMA ini juga sangat tepat karena kita harus terus bergerak, apalagi ini juga menyangkut suatu produk aspek kesehatan yang ada implikasinya yakni pencegahan dan meningkatkan daya tahan tubuh berbahan alam,” terangnya.

Dr Penny menambahkan pihaknya mendukung dan mendampingi mempercepat berbagai proses registrasinya tentunya dengan tetap memenuhi aspek standar-standar regulasi sehingga jaminan aspek keamanan mutu dan manfaat dari setiap produk obat dan makanan yang dalamnya adalah obat berbahan alam itu bisa menjamin kesehatan seluruh masyarakat Indonesia.[riq]

Pentingnya Miliki Produk Asuransi di Masa Pandemi Surabaya, Bhirawa Masih berlangsungnya pandemi Covid-19 berdampak pada semua sektor termasuk jasa keuangan salahsatunya adalah produk asuransi. Dampaknya skala regional, nasional bahkan global karena asuransi ada perusahaan reasuransi, baik lokal ataupun global.

Direktur Pengawasan LJK 2 dan Managemen Strategis KR4 Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Jawa Timur, Mulyanto mengungkapkan literasi keuangan di Indonesia sampai saat ini masih dibawah 50 persen, data tahun 2019 literasi keuangan umum mencapai 38,03 persen.

Literasi asuransi justru lebih kecil hanya sekitar 9 persen.

Sementara inklusinya seperti apa, banyak yang tidak paham meski sudah memiliki produk asuransi. “Karena ada produk asuransi yang bundling dengan produk investasi bukan murni asuransi. Ada hal-hal yang kita sudah gunakan produk asuransi tapi masyarakat belum paham,” terangnya, Kamis (5/11).

Mulyanto menambahkan di saat pandemi seperti ini diperlukah memiliki produk asuransi. Fungsi asuransi adalah proteksi yakni melindungi apabila terjadi kejadian yang tidak diingikan seperti kematian, kecelakaan, sakit yang perlu pengobatan dengan jumlah biaya besar tidak ditanggung sendiri.[riq]

KEHILANGAN TULUNGAGUNG HILANG STNK, Spd Mtr, AG 2707 RAB, a/n. Moh. Ihsan/Ismail Hasyim, Ds. Tiudan, Gondang – T.Agung No. 7519/IMB/BI-IV/2020 HILANG STNK, AG 2541 RAX, a/n. Kartini, Dsn. Kalianyar, RT 05/RW 01, Ds. Ngunggahan, Bandung – T.Agung No. 7520/IMB/BI-IV/2020

Kepala Bakorwil V Jember R.Tjahjo Widodo didampingi founder Batik Rolla Jember Irine Mirfano saat foto bersama dengan para pemenang lomba.

Peringatan Hari Batik Nasional

Bakorwil V dan Batik Rolla Gelar Video Fashion Virtual Jember, Bhirawa Bakorwil V Jember rangkul Batik Rolla Jember menggelar lomba video Fashion Batik Pesta dan Lomba Video Fashion Manten Jember Sari secara virtual. “Acara ini digelar dalam rangka peringatan Hari Batik Nasional serta wujud penerapan bagaimana Batik Indonesia bias tetap menjadi Identitas Bangsa Indonesia,” ujar Kepala Bakorwil V Jember R. Tjahjo Widodo kepada Bhirawa, kemarin.

Menurut Tjahjo, acara video fashion batik secara virtual ini diharapkan menjadi sarana bagi pembatik, designer dan para perias manten yang ada di wilayah kerjanya untuk lebih mengasah kreasinya di bidang masihmasing dengan bahan dasar batik.

“Sehingga produk batik Jember bisa bersaing dengan batik- batik nasional lainnya. Selama bagi para pemenang,” tandasnya.

Acara yang digelar di aula Bakor-

wil V Jember diikuti oleh 18 peserta.

Hadir owner Griya Batik Gresik, Embran Fashion Designer dan Dosen Seni Petra Surabaya Sity Zunaiyah Budiarty serta salah satu Juri Kehormatan dari KBRI Paris Cicilia Rusdiharini sebagai Kordinator Penerangan Sosial Budaya.

Sudah sepatutnya kita sebagai generasi penerus bangsa untuk melestarikan Budaya Kita, mengangkat, menggali potensi yang ada di daerah

kita, untuk dikenalkan kedaerah lain sampai mancanegara” ujar Founder Batik Rolla Irene Mirfano kemarin.

Sebagai pegiat batik di Jember, Irine optimis bahwa produk batik lokal Jember bisa bersaing dengan produk batik lainnya.”Kita harus optimis, saling bahu membahu kenalkan potensi kita, meski di tengah keadaan pandemi ini kita tidak boleh berdiam diri untuk berpikir kreatif dan inovatif,” pungkasnya.[efi]

Polres Tulungagung Amankan Pupuk Subsidi Diduga Palsu Tulungagung, Bhirawa Satreskrim Polres Tulungagung mengamankan 19 sak pupuk subsidi yang diduga palsu. Pupuk jenis NPK tersebut sempat beredar di Desa Ngrejo Kecamatan Tanggunggunung.

“Kami sudah amankan pupuk yang diduga palsu itu. Ada 19 sak yang persaknya berisi 50 kg,” ujar Kasatreskrim Polres Tulungagung, AKP Ardyan Yudo Setyantono, Kamis (5/11).

Selain itu, lanjut dia, polisi juga sudah meminta keterangan tiga orang terkait pupuk yang diduga palsu tersebut. “Kami sedang melakukan pulbaket (pengumpulan data dan keterangan),” sambungnya.

Rencananya, Satreskrim Polres Tulungagung akan sesegera mungkin melakukan pemeriksaan melalui uji laboratorium terhadap pupuk yang

diduga palsu itu. Uji laboratorium untuk membuktikan apakah pupuk asli atau palsu.

Ketika ditanya apakah peredaran pupuk yang diduga palsu sudah menyebar ke seluruh wilayah Tulungagung, AKP Ardyan Yudo baru menemukan di daerah Desa Ngrejo Kecamatan Tanggunggunung. “Jadi masih satu tempat,” terangnya.

Sebelumnya, Kasi Pidsus Satreskrim Polres Tulungagung, Iptu Didik Riyanto, menandaskan jika hasil laboratorium menunjukkan pupuk tersebut palsu implikasinya pada hukum pidana. “Kalau ada unsur pidana tentu proses penyelidikan akan berlanjut. Termasuk menelusuri siapa suppliernya, asal pupuk dari mana, dan sebagainya,” paparnya.

Beredarnya pupuk yang diduga

AKP Ardyan Yudo Setyantono

palsu ini sempat membuat warga utamanya petani di Desa Ngrejo Kecamatan Tanggunggunung resah. Terlebih pupuk dikemas layaknya pupuk buatan pabrik, meski warna pupuk terlihat keruh dan tidak bening sep-

erti pada kemasan aslinya.

Sementara itu, Kasi Pupuk Pestisida dan Alat Mesin Pertanian Dinas Pertanian Kabupaten Tulungagung, Triwidyono Agus Basuki, mengaku sudah mendapat informasi soal peredaran pupuk yang diduga palsu. Ia pun bakal melakukan uji laboratorium terhadap pupuk tersebut.

“Kami belum bisa menyatakan pupuk itu palsu atau tidak. Saat ini kami sudah minta tolong pada petugas yang ada disana (Desa Ngrejo) untuk mengambil sampel sebagai bahan uji laboratorium,” ujarnya.

Triwidyono selanjutnya membeberkan pula jika sudah menghubungi produsen pupuk yang diduga dipalsukan itu. “Saat ini sedang ditelusuri, karena kejadian serupa juga terjadi di daerah lain,” ucapnya.[wed]

KPPU Dorong Perubahan UU Cipta Kerja sebagai Kemudahan Berusaha Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menilai perubahan beberapa pasal dalam UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (UU 5/1999) oleh UU No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU 11/2020) yang ditandatangani Presiden Joko Widodo pada 2 November 2020 lalu, Oleh : M Ali, Surabaya

Anggota KPPU dan Juru Bicara Komisi; Guntur Syahputra Saragih, menyampaikan harapan KPPU agar dapat memberikan kemudahan berusaha bagi pelaku usaha dalam melakukan investasi sekaligus meningkatkan kualitas penegakan hukum persaingan di Indonesia.

Perubahan beberapa pasal dalam UU 5/1999 tersebut diatur dalam Bab VI tentang Kemudahan Berusaha, tepatnya Bagian Kesebelas tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat pada pasal 118. Kemudahan berusaha yang diharapkan tersebut, tentu saja

akan bergantung juga terhadap materi pengaturan dalam peraturan pemerintah sebagai tindaklanjut UU 11/2020.

Dikatakan, bahwa perubahan tersebut secara garis besar meliputi perbaikan upaya keberatan dan penegasan aspek sanksi dalam hukum persaingan usaha. Terdapat 4 (empat) hal yang diubah dalam UU 5/ 1999 melalui UU 11/2020 tersebut, yakni (i) perubahan upaya keberatan dari Pengadilan Negeri ke Pengadilan Niaga; (ii) penghapusan jangka waktu penanganan upaya keberatan oleh Pengadilan Niaga dan Mahkamah Agung; (iii) penghapusan batasan den-

Kantor KPPU RI siap memberikan pelayanan prima.

da maksimal; dan (iv) penghapusan ancaman pidana bagi pelanggaran perjanjian atau perbuatan atau penyalahgunaan posisi dominan.

Hal pertama terkait perubahan upaya keberatan dari Pengadilan Negeri ke Pengadilan Niaga. KPPU menilai ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas pembuktian di pengadilan, karena hakim di Peng-

adilan Niaga umumnya telah terbiasa berurusan dengan aspek bisnis atau komersil. Proses persidangan di pengadilan diharapkan akan lebih komprehensif.

Kualitas pembuktian juga diharapkan akan meningkat, apalagi jika Mahkamah Agung memperkenankan pembentukan sejenis tribunal (hakim khusus persaingan usaha) atau

penugasan hakim ad-hoc bagi kasus persaingan usaha tertentu, misalnya terkait kasus kompleks di sektor ekonomi digital.

Hal ini tentunya memberikan keuntungan bagi pelaku usaha dalam memberikan argumen yang lebih kuat dalam pengadilan. Pemindahan ini memang dapat menimbulkan biaya tambahan bagi pelaku

usaha yang ingin melakukan upaya keberatan, karena keterbatasan jumlah Pengadilan Niaga di Indonesia.

Namun hal tersebut dapat diatasi dengan penambahan jumlah Pengadilan Niaga maupun pemberlakukan persidangan secara online, sekalipun terkait persidangan online sendiri tentu perlu penyempurnaan pada beberapa aspek agar tidak mengurangi prinsip due process of law, karena persidangan online masih ada beberapa keterbatasan.

Hal kedua, penghapusan jangka waktu pembacaan putusan keberatan dan kasasi.

Dikhawatirkan berpotensi menimbulkan ketidakpastian bagi pelaku usaha atas penyelesaian upaya keberatan yang dilakukannya. Namun kami yakin hal tersebut akan diatur oleh Mahkamah Agung. Saat ini upaya keberatan masih menggunakan Peraturan Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan terhadap

Putusan KPPU. Hal ketiga, penghapusan batasan denda maksimal.

KPPU tentu masih menunggu bagaimana ketentuan Peraturan Pemerintah nantinya, sebagai tindak lanjut perubahan dalam UU 11/2020. Karena terkait dengan kriteria, jenis dan besaran denda akan di atur dalam peraturan tersebut.

Hal terakhir, terkait penghapusan ancaman pidana atas bentuk pelanggaran praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. KPPU memahami penghapusan tersebut ditujukan untuk memperjelas aspek-aspek pidana dalam penegakan hukum yang dapat diimplementasikan. Pidana tetap dapat dikenakan atas pelaku usaha yang menolak diperiksa, menolak memberikan informasi yang diperlukan dalam penyelidikan dan atau pemeriksaan, atau menghambat proses penyelidikan dan atau pemeriksaan, serta bagi pelaku yang menolak melaksanakan Putusan KPPU.[ma]

SAMBUNGAN

Jumat Legi, 6 November 2020

Jatim Terus Dorong Pengembangan Kawasan Industri Halal Sambungan hal 1 Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Jatim, Drajat Irawan , Kamis (5/11) ,mengatakan Jatim memiliki potensi yang cemerlang sebagai untuk menyediakan komoditas halal.

Untuk itu, lanjut Drajat , standard halal harus bisa terintegrasi oleh pusat industri halal terintegrasi yang berbasis pada komoditas/produk/jasa unggulan. “Jatim memiliki Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang cukup besar dengan presentase 60% adalah industri makanan dan minuman,” kata Drajat.

Kata dia, saat ini di Jatim 40% UMKM telah memiliki sertifikasi halal dan di dominasi oleh sektor makanan dan minuman (mamin).

Berdasarkan data MUI, lanjutnya, industri Jatim yang telah mendapatkan sertifikat Halal dari MUI (sebelum diterbikan oleh BPJPH) sebanyak 2039 sertiifikat dan yang diterbitkan oleh BPJPH sejumlah 184.

Disperindag Jatim selama rentang waktu 2017 hingga 2019 telah memberikan fasilitasi halal kepada 385 Industri Kecil Menengah (IKM) Jatim. “BPJPH telah menerbitkan sertifikat halal sejak 17 Oktober 2019 sejumlah 184 sertifikat untuk Jatim. Tahun ini kita mendapatkan kuota fasilitasi untuk UMKM sebanyak 428 unit usaha,” papar Drajat.

Potensi Jatim sebagai KIH juga didukung oleh PT Berkah Makmur Amanda yang mengelola Kawasan Industri Safe n Lock di Sidoarjo sebagai pusat kawasan industri dengan luas sebesar 262 Ha. Kawasan Industri ini mengalokasikan 148 Ha sebagai KHI. Menurut Drajat dalam kunjungan monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh Dinas Perindag Prov. Jatim di kawasan industri melalui KIH yang berada di Sidoarjo, Pemprov. Jatim berharap suatu hari Jatim bisa menjadi pusat halal dunia khususnya untuk sektor pariwisata, mamin, kosmetik, serta kesehatan.

Adi Saputra Tedja Surya selaku direktur utama dari PT. Makmur Berkah Amanda Tbk selaku pengembang KIH di Sidoarjo mengatakan bahwa 24 persen dari populasi dunia adalah muslim dengan kontribusi sebesar USD 2,2 triliun per tahun dan diprediksikan akan naik sebesar 5,2 persen per tahun dan mencapai USD 3,2 triliun di tahun 2024.

Sementara itu, Indonesia sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di dunia dengan jumlah penduduk muslim sebesar 299 juta jiwa justru menjadi importer produk halal terbesar di dunia yang nilainya mencapai US$ 167,9 miliar. “Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki populasi penduduk muslim terbesar di dunia, tingkat konsumsi produk-produk halal di Indonesia setiap tahunnya meningkat.

Terlebih banyak UMKM yang potensial menghasilkan produk-produk halal di Indonesia belum terkelola dengan baik,” ujar Adi. Kawasan safe n lock saat ini telah mendapatkan surat keterangan dari kemenperin nomor 373/ KPAII/X/2020 tanggal 22 Oktober 2020 kawasan Safe n Lock telah memenuhi kriteria dan persyaratan sebagai Kawasan Industri Halal pertama yang ada di Jatim.

Adi mengatakan bahwa Indonesia memiliki peluang untuk menjadi pusat pengembangan bagi produk halal dunia dengan mengembangkan industri 4.0, sebagai pusat logistic halal dunia, exporter produk halal terbesar di dunia, dan menjadi pusat keuangan Syariah untuk 57 negara OIC. Kawasan Industri Safe n Lock yang merupakan kawasan pengembangan KIH satu-satunya di Jatim saat ini fokus pada pengembangan Consumer Good, Makanan dan Minuman, serta Kosmetik. [gat]

14 kepala daerah di Jatim yang Terjaring KPK Sejak 2014 hingga 2020:



Waspada La Nina Sambungan hal 1 pandemi. Tingginya frekuensi hujan deras yang sangat berpotensi mengguyur setiap saat dampak La Nina. Dan ini harus benar-benar kita waspadai bersama,” ujar HM Irsyad Yusuf, Kamis (5/11).

Gus Irsyad panggilan akrabnya menjelaskan upaya pencegahan terhadap serangan penyakit di musim hujan juga terus dilakukan oleh Pemkab Pasuruan.

Melalui Dinas Kesehatan, pemetaan dan mitigasi terhadap potensi serangan DBD secara intens harus dimonitoring. Sehingga diharapkan mampu mereduksi tren kasus penyakit DBD di Kabupaten Pasuruan ke depannya.

“Disiplin dalam penerapan PHBS di masa pandemi terutama selama puncak La Nina adalah sebuah keharusan. Terlebih hujan deras merata dalam waktu lama berakibat banjir, sangat berpotensi menyebabkan DBD. Banjir ini bukan banjir tahunan, tapi karena dampak anomali cuaca La Nina,” jelas Gus Irsyad.

Dalam kesempatan yang sama, untuk mengantisipasi bencana hidrologi yang sangat berpotensi terjadi sebagai dampak badai La Nina, harus melakukan pemetaan dan mitigasi bencana berdasarkan hasil analisa para ahli klimatologi.

Terlebih juga intens berkoordinasi dengan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG), baik BMKG Tretes, Juanda maupun BMKG Pusat untuk menggali data-data dan analisa terbaru kondisi cuaca.

“Selain berkoordinasi dengan BBWS Provinsi Jatim, Pemkab Pasuruan juga akan melakukan mitigasi bencana. Diantaranya dengan evakuasi pembersihan sampah di seluruh DAS yang melewati Kecamatan yang menjadi daerah langganan banjir,” papar Gus Irsyad.

Pejabat nomer satu di Kabupaten ini menambahkan tentang kesiapsiagaan lainnya juga harus ditingkatkan di musim hujan yang ekstrim saat ini.

Sehingga imbas badai La Nina di perairan Samudra Pasifik dapat direduksi dan minimalisir.

“November-Desember ini curah hujan sangat tinggi. Saya sudah tetapkan kondisi darurat siaga bencana dampak La Nina per 1 November 2020. Untuk itu butuh kesiapsiaagaan dan koordinasi BPDD dan Forkopimda. Besok akan kami gelar Apel Siaga Bencana. Karena itu, Pak Lurah, Camat dan layanan kesehatan kita harus segera disiapkan sebagai upaya preventif,” kata Gus Irsyad. [hil]



Halaman 11

Ratusan pengikut Tajul Muluk saat berikrar kembali ke ajaran Aswaja.

Pengikut Tajul Muluk Berikrar Kembali ke Aswaja



Sambungan hal 1

Menurutnya, ajaran yang selama ini ia pahami adalah sesat dan menyesatkan, untuk itu ia bersama pengikutnya kembali kepada ajaran yang benar, yaitu ajaran Aswaja.

“Ini kami lakukan untuk menebus dosa yang selama ini kami laku-

kan,” kat pria yang punya nama asli Ali Murthado ini.

Di akhir kata dalam pembacaan ikrarnya, Tajul Muluk siap dituntut sesuai hukum yang berlaku, apabila kedepannya ingkar dalam kesepakatan bersama ini. “Kami mohon bimbingan para ulama di Madura,” tandasnya.

Ditempat yang sama, Bupati Sampang H. Slamet Junaidi mengucapkan terima kasih kepada semua pihak, atas terselenggaranya ikrar ini bisa berjalan dengan sukses.

“Kami berharap sinergitas dari semua pihak, agar Sampang kedepan aman, damai dan sejahtera,” kata Bupati Sampang. [lis]

dalam rangka perwujudan kongkrit dari Pengembangan Model Kerjasama Antar Daerah melalui Optimalisasi Peran BUMD sebagai Intermediator Supply–Demand Komoditas Pangan Strategis, untuk produsen telur dan daging ayam.

Sementara itu Dirut PT JGU Mirza Muttaqien mengatakan komoditas telur ayam dan daging ayam yang banyak menyumbang inflasi di Jatim, nantinya PT JGU yang menjadi holding company dari Puspa Agro akan menjadi intermediatory menjaga ketersediaan pakan bagi peternak, menjaga stabilitas harga produk hasil panen dan membantu pemasaran produk ternak nantinya.

Dalam produksi telur dan daging ayam, peternak membutuhkan jagung untuk pakan. Kendalanya di lapangan, ketersediaan jagung tidak cukup, dan harganya naik turun, bahkan terkadang harga jagung naik barangnya juga sulit untuk dicari. Sehingga dibutuhkan kerjasama antar daerah guna memberikan supply yang cukup untuk pakan ternah ayam daging dan petelur.

Oleh sebab itu dalam sistem intermediatory ini, PT JGU bekerjasama dengan sejumlah kelompok tani jagung pakan ternak

dari Jatim dan luar Jatim. Supply jagung untuk peternak juga akan diupayakan dari luar daerah, dengan keuntungan peternak akan mendapatkan ketersediaan yang cukup dan harga yang stabil.

Begitu juga nanti dengan hasil produk ternaknya, baik untuk telur dan jagungnya. PT JGU melalui Puspa Agro akan membantu mengelola managemen stok dengan menggunakan cold storage dengan mengoptimalkan 25 resi gudang berbasis IT yang sudah ada di Jatim. “Smart warehousing multi platform tersebut akan memperkuat managemen stock khusus untuk daging ayam,” tegasnya.

Mirza Muttaqien yakin bahwa upaya ini akan berhasil menjadi kontrol dalam managemen supplydemand chain komoditas strategis di Jatim. Sehingga inflasi tidak perlu terjadi dan perekonomian di Jatim terus bergerak positif dan progresif.

“Selain itu kerjasama dengan pasar moderen dan pasar tradisional juga akan membantu peternak untuk menghindari harga jatuh saat musim panen. Kami berharap sistem ini akan menguatkan managemen supply chain komoditas strategis di Jatim,” pungkas Mirza. [tam]

ini dapat kita wujudkan maka kita dapat mendorong daya saing kita lebih baik,” jelas dia.

Di tengah pandemi ini, lanjut Rizal pemenuhan kebutuhan konsumen banyak dilakukan melalui daring. Dengan demikian, ada banyak potensi masalah di sana. Salah satunya penipuan, pembajakan akun, pembajakan user ID. Jika ini terjadi maka perangkat regulasi saat ini belum memadahi. Karena transaksi online merupakan salah satu yang baru, maka pemerintah harus memiliki upaya mitigasi resiko perlindungan konsumen.

“Kita kordinasikan terus agar iklim usaha dan investasi di Indonesia semakin baik. Karena yang kita lihat di negara maju, kesadaran konsumennya tinggi,” tandasnya.

Sementara itu, Wakil Gubernur Jatim Emil Elestianto Dardak mengatakan, implementasi UU nomor 8 tahun 99 telah ditindaklanjuti oleh Pemprov Jatim dengan mengoperasionalkan lima UPT perlindungan konsumen. Ini diapresiasi sebagai langkah yang kongkrit dalam memberikan wa-

dah untuk melindungi konsumen.

Meski demikian, Pemprov masih terbuka jika memang masih dibutuhkan adanya tambahan peraturan pelaksanaan di tingkat daerah.

“Perangkatnya sudah bekerja dan terus diefektifkan. Pemprov juga telah membuka akses secara daring bagi pengaduan konsumen melalui Sipermen (Sistem Informasi Perlindungan Konsumen). Sejak 2018 sampai saat ini sudah menangani 402 kasus,” terang dia.

Kasus tersebut cukup rendah karena ada juga yang bisa langsung diselesaikan oleh konsumen dengan pelaku usaha. Sehingga tidak harus dijadikan sengketa.

“Tapi yang sampai benar-benar harus menggunakan jalur UPT hingga mencapai 402 kasus,” tandasnya.

Melalui aplikasi Sipermen Pemprov berharap bisa memperluas akses masyarakat. Karena layanan perlindungan konsumen yang tadinya dikelola kabupaten/ kota kemudian ke provinsi, jangan sampai membuat masyarakat merasa jauh dengan layanan perlindungan konsumen tersebut. [tam]

Jalankan Fungsi Perantara Komoditas Strategis 

Sambungan hal 1

yang sifatnya strategis. “Kita telah diberikan informasi detail di titik mana yang mempengaruhi inflasi dan mana yang justru memberikan ketahanan,” kata Khofifah, Kamis (5/11).

Antara lain solusi yang diberikan untuk pengendalian inflasi yang fundamental adalah melakukan penataan managemen stock.

Salah satu yaitu maksimalisasi resi gudang. Sehingga dalam managemen inflasi terhadap komoditas strategis tidak hanya terkait supply dan demand melainkan juga terkait managemen stok.

“Maka kita telah menyerahkan surat penugasan pada PT JGU, sebagai BUMD milik Pemprov Jatim, untuk mengambil peran dan menjalankan fungsi intermediatory supply-demand komoditas strategis,” tegas Khofifah.

Sebelumnya, dalam High Level Meeting TPID Jatim telah dilakukan penandatangan kerjasama antara PT JGU dengan koperasi ternak dan koperasi tani di Kabupaten Bojonegoro, koperasi peternak unggas di Kabupaten Blitar, dan kelompok tani di Kabupaten Bangkalan.

Kerjasama tersebut dilakukan

Dukung Kelengkapan Instrumen Perlindungan Konsumen 

Sambungan hal 1

masyarakat belum memahami.

Hal itu dapat dilihat dari indeks keberdayaan konsumen yang Kementerian Perdagangan. Salah satu indikatornya dalam indeks tersebut adalah pemahaman mengenai hak konsumen yang relatif rendah.

“Hari ini kami berkunjung ke Pemprov Jatim untuk menyampaikan maksud dan tujuan ini.

Ternyata Pemprov Jatim memiliki komitmen yang kuat terhadap perlindungan konsumen,” tutur dia saat berkunjung di Gedung Negara Grahadi, Kamis (5/11).

Rizal mengatakan, BPKN akann mencoba meningkatkan kerjasama dengan terus mendorong layanan dan melengkapi regulasi dalam bentuk perda terkait perlindungan konsumen sebagai produk hukum turunan dari UU Nomor 8 tahun 99.

Pihaknya berharap dengan kepuasan masyarakat yang baik, dapat menghadirkan iklim usaha yang sejuk dengan konsumen yang cerdas dan pelaku usaha yang bertanggung jawab. “Kalau iklim

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

Almarhum Fuad Amin (Bupati Bangkalan) Achmad Syafii (Bupati Pamekasan) Bambang Irianto (Wali Kota Madiun) Taufiqurrahman (Bupati Nganjuk) Eddi Rumpoko (Wali Kota Batu) Mas’ud Yunus (Wali Kota Mojokerto) Mustafa Kamal Pasha (Bupati Mojokerto) Nyono Suharli (Bupati Jombang) Mochammad Anton (Wali Kota Malang) Muhammad Samanhudi Anwar (Wali Kota Blitar) Syahri Mulyo (Bupati Tulungagung) Setiyono (Wali Kota Pasuruan) Rendra Kresna (Bupati Malang) Saiful Ilah (Bupati Sidoarjo)

Jangan Hasilkan Kepala Daerah Koruptor di Pilkada 2020  Sambungan hal 1 memilih calon pemimpin.

“Masyarakat Jangan sampai salah pilih. Karena pengalaman 2015 kemarin, sebanyak 14 kepala daerah yang ditangkap KPK. Jadi, jangan sampai salah pilih,” kata Andy Firasadi, Anggota Komisi A DPRD Jatim saat dikonfirmasi, Kamis (5/11) kemarin.

Politisi PDI Perjuangan ini menyebutkan bahwa banyaknya kepala daerah yang tertangkap lembaga antirasuah ini menimbulkan kekecewaan yang luar biasa buat masyarakat. “Jadi, masyarakat harus benarbenar melihat rekam jejak para calon kepala daerahnya masing-masing,” jelasnya.

Apa yang sudah dilakukan oleh para calon, lanjut Andy, harus diperhatikan sebagai indikator memilih pada 9 Desember mendatang. “Karena ini untuk menentukan masa depan masyarakat, tetap gunakan hak pilih meski ditengah pandemi saat ini,” imbuhnya.

Disamping itu, kata dia, KPU menargetkan partisipasi pemilih di pilkada 2020 sebesar 77,5 persen.

Jumlah ini lebih kecil dibandingkan dengan partisipasi pemilihan yang terakhir digelar KPU pada pemilu 2019. Pada saat itu, partisipasi pemilih mencapai 81 persen.

“Oleh karena itu, pandemi ini masyarakat jangan kemudian tidak menggunakan haknya. Selama ini yang dilakukan pemerintah sudah bagus terkait penerapan protokol kesehatan karena tingkat kesembuhannya tinggi di Jatim melampaui nasional. Tapi harus tetap waspada,” pungkasnya. [geh]

Pangdam Gelorakan Sinergitas TNI, Polri dan Forkopimda Jatim Sambungan hal 1 dan stakeholter terkait. Pihaknya juga akan meningkatkan program-program yang ada di Kodam V/Brawijaya dan Kogartap III/Surabaya.

Alumnus Akmil 1989 ini mengaku akan melanjutkan apa yang sudah di capai oleh Mayjen TNI Widodo Iryansyah. Dan akan meningkatkan apa saja yang sudah ditanamkan Pak Widodo. Seperti sinergitas TNI Polri, Forkopimda Jatim, serta para tokoh agama (toga) dan tokoh masyarakat (tomas) di Jatim.

“Sertijab (serah terima jabatan) di Kodam V/ Brawijaya ini, saya sangat optimis. Karena Pak Widodo Iryansyah mungkin sudah meletakkan dasardasar yang luar biasa. Sehingga tugas saya ke depan pasti tidak akan susah lagi dan terus saya tingkatkan,” ungkapnya.

Disinggung terkait persiapan Pilkada serentak Jatim 2020, Suharyanto menegaskan tetap menjunjung tinggi netralitas TNI karena di Jatim ada 19 Kabupaten/ Kota yang menyelenggarakan Pilkada serentak, maka pihaknya semaksimal mungkin bekerjasama dengan komponen bangsa yang lain. Dengan tujuan mewujudkan Pilkada serentak yang langsung, umum, bebas rahasia, jujur dan adil (luber jurdil).

“Kodam V/Brawijaya dan jajaran tetap mendukung agar pelaksanaan Pilkada serentak Jatim tetap aman dan sukses. Tetap menjunjung diri netralitas TNI harga mati,” tegasnya.

Sementara itu, Mayjen TNI Widodo Iryansyah berpesan agar sinergitas TNI Polri yang sudah bagus ini, harus dipertahankan. Pihaknya pub berpesan agar sinergitas TNI Polri dapat ditingkatkan lagi. Sebab di Jatim ini sinergitas sudah terjalin dengan sangat baik dan bagus sekali.

“Pengamatan saya, selama ini Jatim sangat bagus sekali. Tidak ada bentrok, tidak ada permasalahan, gesekan apapun antara TNI dan Polri. Mereka masingmasing sudah dewasa, sudah mengerti tugas-tugasnya.

Pesan saya, sinergitas itu harus tetap dijaga dan harus lebih ditingkatkan lagi,” pungkasnya. [bed]



Bantu Tingkatkan Imunitas Tubuh, Bagikan Tiga Ton Tomat Secara Gratis 

Sambungan hal 1

aksi sosial dari alumni Pondok Pesantren Salafiyah Syafiiyah Sukorejo asal Kecamatan Kapongan, Panji, Mangaran, Arjasa, dan Kecamatan Situbondo.

Ini dilakukan, sambung Miftah, murni untuk membantu masyarakat terdampak Covid-19. “Kami bersyukur kegiatan ini mendapatkan respon baik dari kalangan masyarakat Situbondo, khususnya bagian Situbondo timur,” jelasnya.

Mitahul Arifin yang tercatat sebagai salah satu pengurus Iksass Situbondo menambahkan, di tengah pandemi, masyarakat mengalami kesulitan ekonomi. Bahkan sangat rentan dengan kondisi ekonomi yang lesu. Terbukti saat ini banyak warga yang tidak mendapatkan pemasukan. “Kami sadar bahwa kondisi ekonomi masyarakat saat ini kurang mendukung. Artinya dengan adanya Covid-19 ini, ada kelesuan ekonomi ditengah masyarakat,” ujarnya.

Melihat kondisi itu, Iksass Situbondo merasa tergugah untuk melakukan sebuah kegiatan sosial dan sepakat untuk berbuat dengan membagikan

buah tomat. Dengan menunjukkan kepedulain meski hanya berbentuk sebuah tomat, Miftah yakin upaya untuk membantu beban ekonomi masyarakat terdampak Covid-19 menjadi sebuah kebahagiaan tersendiri. “Selain bertujuan membantu untuk memenuhi kebutuhan dapur warga, bantuan buah tomat ini juga untuk meningkatkan imunitas tubuh. Apalagi penyebaran Covid-19 saat ini semakin cepat dan jumlahnya terus bertambah,” jelas Miftah.

Ada satu lagi nilai lebih yang ada dalam buah tomat, imbuh Miftah, yakni dapat menambah ketahanan fisik warga sehingga kesehatan yang prima terus terjaga. Pria asli Desa Curah Cottok, Kecamatan Kapongan itu mengakui, tomat memiliki kekayaan kandungan Vitamin C yang cukup banyak. “Jika dikonsumsi, tomat ini sangat bagus dalam meningkatkan kekebalan tubuh.

Selain itu tomat ini baik untuk memberikan suplai vitamin dan imunitas tubuh bagi warga,” jelas Miftah.

Senada dengan Miftah, koleganya Abdurrahman berpendapat senada.

Ada banyak cara untuk membagikan

kebahagiaan dengan warga di tengah pandemi Covid-19. Bisa dengan melakukan perjuangan dengan ikut menyelamatkan ekonomi masyarakat.

Disisi lain menyelamatkan nyawa warga ditengah sebaran virus corona, juga bisa dirupakan dengan membantu imunitas tubuh masyarakat menjadi lebih tahan banting.

“Dengan membantu masyarakat meningkatkan imunitas dan kekebalan tubuh, setidaknya kami telah ikut berbuat sesuatu. Misalnya masyarakat tidak cepat terpapar Covid-19. Ini juga bagian dari perjuangan yang dibutuhkan masyarakat menghadapi pandemi Covid-19,” beber Abdurrahman.

Ribuan buah tomat itu dalam pandangan Abdurrahman berhasil dikumpulkan dari sumbangan iuran dari para alumni Iksass serta sebagian dari warga Situbondo yang punya kepedulian.

Terutama, katanya, dari para petani yang kebetulan sedang panen buah tomat. “Pembagian buah tomat ini merupakan sebuah gerakan bersama dengan masyarakat Situbondo. Nanti kami akan kembali membuat gagasan

lain,” terang Abdurrahman.

Abdurrahman menjelaskan, para alumni Pondok Pesantren Salafiyah Syafiyah Sukorejo juga diketuk agar tidak menutup mata dengan kondisi masyarakat yang ada saat ini. Ketika mereka dibutuhkan, lanjutnya, dengan segera mereka harus memberikan kontribusi, besar maupun kecil. “Ini bagian dari amanah pengasuh ponpes Salafiyah Syafiiyah Sukorejo Situbondo KHR As’ad Syamsul Arifin dan KHR Ahmad Fawaid As’ad. Kini terus diperjuangkan oleh pengasuh KHR Azaim Ibrahimy,” jelas Abdurrahman.

Abdurrahman menerangkan, koleganya sesama anggota dan pengurus Iksass memiliki kepekaan yang tinggi terhadap kondisi sosial masyarakat diera pandemi korona saat ini. Apalagi, ujarnya, dirinya bersama anggota Iksass diminta oleh para guru untuk turun langsung memberikan manfaat kepada masyarakat di wilayah masing-masing.

“Ya ini (membagikan buah tomat, red) merupakan bagian dari amanah dan pesan dari para guru,” pungkas Abdurrahman. [*]

Jumat Legi, 6 November 2020

Halaman 12

Pemkot Malang Raih WTP 9 Kali Berturut Turut Untuk yang ke - 9 kalinya secara berturut turut, Pemerintah Kota Malang meraih WTP atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2019. ”Ini buah sinergitas gerak antara Pemerintah Kota Malang dengan DPRD Kota Malang, ditopang kerja guyub bersama segenap elemen pembangunan di kota Malang, “demikian diutarakan Walikota Malang Sutiaji, usai menerima piagam dan plakat penghargaan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Menteri Keuangan Republik Indonesia.

Penghargaan diserahkan oleh Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa sebagai perwakilan pemerintah pusat, bersamaan dengan acara rapat koordinasi ketertiban dan keamanan di wilayah Provinsi Jawa Timur (19/10 ’20) di Grand City Surabaya.

Sutiaji menekankan agar tertib dan ketepatan dalam laporan keuangan pemerintah daerah, juga terus dikuatkan dengan impact dan benefit dari setiap progran kegiatan yang dieksekusi oleh masing masing perangkat daerah.

Akuntabilitas dan transparansi keuangan daerah saya minta untuk terus dikuatkan. Terlebih pada fase emergency dan urgensitas seperti saat ini (masa pandemi covid, red). Itu penggalan pesan dan harapan dari Khofifah Indar Parawansa, Gubernur Jatim kepada walikota dan bupati se Jatim. [mut.adv]

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019

BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA MALANG suratkabar_harianbhirawa

Surat Kabar Harian Bhirawa

www.harianbhirawa.co.id

bhirawa_indragiri@yahoo.com