binder6sep21

Harian Bhirawa Ditunjuk kembali sebagai sarana pengumuman iklan tender/lelang pemerintah di seluruh Jawa Timur berdasarkan SK Gubernur No.188/343/ KPTS/013/2006

HARIAN

harian_bhirawa@yahoo.com bhirawa_indragiri@yahoo.com suratkabar_harianbhirawa

IKLAN/ LANGGANAN

Surat Kabar Harian Bhirawa

031-5615454 Harga Langganan Rp 55.000/bulan Eceran Rp 3.000

www.harianbhirawa.co.id

Mata Rakyat Mitra Birokrat

Senin Kliwon, 6 SEPTEMBER 2021

Atlet Binaan Dispora Jatim Raih Emas Paralimpiade, Gubernur Beri Apresiasi Pemprov, Bhirawa Atlet bulutangkis asal Jatim, Khalimatus Sadiyah, berhasil mempersembahkan medali emas pertama untuk Indonesia di Paralimpiade Tokyo 2020 saat memenangkan final ganda putri bersama rekannya, Leani Ratri Oktila, pada Sabtu sore (4/9).

Atlet asal Mojokerto kelahiran 17 September 1999 dan akrab disapa Alim ini memenangi final ganda putri bersama Leani Ratri Oktila saat melawan atlet Cina, Cheng Hefang dan Ma Huihui di Yoyogi National Stadium.

Keduanya menang telak di dua babak dengan skor 21-18 dan 21-12 dalam waktu 32 menit saja.

Dalam pertandingan tersebut, Alim dan Leani masuk dalam klasifikasi SL3-SU5.

Klasifikasi SL3 merupakan kelas atlet dengan gangguan berjalan atau tidak seimbang.

Sedangkan klasifikasi SU5 untuk atlet dengan keterbatasan bagian tubuh atas seperti salah satu tidak bisa digunakan secara normal.

Atas prestasi yang meng-

harumkan bangsa dan negara ini, Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa menyampaikan rasa bangga serta apresiasinya. Menurut Khofifah, capaian Alim merupakan kebanggaan besar bagi Jatim mengingat ia adalah salah satu putri daerah yang membawa harum nama Jatim hingga kancah dunia.

“Selamat untuk Khalimatus Sadiyah dan Leani Ratri Oktila yang telah berhasil mempersembahkan emas pertama Indonesia di Paralimpiade Tokyo 2020. Alhamdulillah, kita bersyukur

dan bangga bahwa ada puteri daerah yang mengharumkan nama Jatim dan Indonesia di kancah internasional,” ungkap Khofifah di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Minggu (5/9).

Khofifah menambahkan, sosok Alim merupakan contoh nyata di mana kekurangan dalam diri tiap individu dapat menjadi kekuatan yang bisa membawanya pada kesuksesan. Hal tersebut, lanjutnya, sudah semestinya tertanam pada benak setiap orang khususnya generasi penerus di Jatim.

“Prestasi atlet kita ini adalah bukti bahwa kekurangan bukanlah batasan untuk tidak meraih kesuksesan. Bahkan, dengan berkaca pada Alim, kita sebenarnya bisa mengubah kelemahan menjadi kelebihan, kekurangan menjadi kekuatan,” tutur orang nomor satu di Pemprov Jatim ini.

“Saya berharap, puteraputeri Jatim bisa mencontoh Alim dan menerapkan mental  ke halaman 11 ist

Gubenur Khofifah memberikan ucapan selamat ke ganda putri Khalimatus Sadiyah (kanan)-Leani Ratri Oktila yang berhasil meraih medali emas di Paralimpiade Tokyo 2020.

Perkuat Sektor Pertanian, Pemprov Salurkan Bantuan Alsintan

Pemprov, Bhirawa Ketua Dekranasda Jatim Arumi Bachsin Emil Dardak menyerahkan secara simbolis bantuan dua unit Hand Tractor, masing-masing kepada Kelompok Tani Maju Mapan dan Kelompok Tani Sido Makmur di Balai Desa Asmorobangun, Kecamatan Puncu, Kabupaten Kediri.

Bantuan Alsintan (Alat dan mesin pertanian) ini merupakan perhatian dari Pemprov Jatim melalui Dinas Perkebunan Jatim bersama Dekranasda Jatim, kepada kelompok tani  ke halaman 11

Kota Surabaya Turun ke Level 2 Surabaya, Bhirawa Data asesmen situasi Covud-19 yang dirilis Kementerian Kesehatan (Kemenkes) per tanggal 4 September 2021 menyebutkan Kota Surabaya, Jatim, saat ini telah turun ke level 2.

“Alhamdulillah, berkat gotong royong semuanya, kami melihat indikator-indikator pengendalian pandemi menunjukkan tren yang bagus. Mulai testing, tracing, semuanya masif,” kata Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi di Surabaya, Minggu (5/9).

Turunnya situasi Covid-19 di Kota Surabaya ini dipengaruhi oleh beberapa hal, salah satunya

positivity rate di Kota Surabaya saat ini berada pada angka 1,61 persen, jauh di bawah standar WHO yang sebesar 5 persen.

Positivity rate adalah perbandingan jumlah kasus Covid-19 dengan jumlah tes.

Semakin rendah angkanya, semakin menunjukkan kecilnya tingkat penularan, yang menunjukkan keberhasilan pengendalian pandemi.

Sedangkan untuk rasio tracing kontak erat berada di angka 1:18,47 yang menjadi salah satu yang tertinggi di Indonesia dan telah melampaui standar Kemenkes sebesar 1:15. Testing di Surabaya pun sangat masif, mencapai 58.000 dalam tujuh hari terakhir. termasuk salah satu yang tertinggi di Tanah Air dan telah melampaui standar WHO. Tingkat kesembuhan (case recovery rate) mencapai 95,55 persen, di atas rata-rata nasional, menunjukkan kapasitas respons  ke halaman 11

Ketua Dekranasda Jatim Arumi Bachsin Emil Dardak menyerahkan secara simbolis bantuan Alsintan di Balai Desa Asmorobangun, Kecamatan Puncu, Kabupaten Kediri.

Siap Sukseskan OPOP

Sentil

RHU Nekat Beroperasi di Kawasan Kalibokor Akhirnya Disegel - Nekat tapi salah Polres Pasuruan Kota Bongkar Pembuat Ijazah dan Surat Rapid Antigen Palsu - Memanfaatkan momen Atlet Binaan Dispora Jatim Raih Emas Paralimpiade, Gubernur Beri Apresiasi - Fenomenal

Pemprov,Bhirawa

ANTARA

Hj Mundjidah Wahab

 ke halaman 11

Pemprov, Bhirawa Pemprov Jatim melalui Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provimsi Jatim (DistanKP Jatim) melakukan beberapa langkah, mengatasi terjadinya anjloknya harga porang saat ini.

Kepala Distan KP Jatim, Hadi Sulistyo mengatakan, anjloknya harga porang pada saat ini, dipengaruhi adanya stok umbi porang yang melimpah. “Pada bulan Juni, Juli, Agustus merupakan puncak panen porang sehingga dengan jumlah produksi yang melimpah, maka harga umbi porang turun,” kata Hadi, Minggu (5/9).

Selain itu, lanjut Hadi, banyaknya warga yang beralih menjadi petani porang. Tren kenaikan luas lahan produksi menunjukkan peningkatan sehingga tren hasil produksi umbi porang meningkat.

Langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam mengatasi harga umbi  ke halaman 11

Pemprov Imbau Kab/Kota Susun Rencana Pembangunan Industri

MITRA SEJUMLAH kepala daerah di Jatim siap ikut menyukseskan program One Pesantren One Product (OPOP) yang digagas Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa.

Salah satunya Bupati Jombang Hj Mundjidah Wahab, yang menyatakan dukungannya terhadap pelaksanaan OPOP. Dukungan Bupati Mundjidah itu disampaikannya, s a a t

Langkah Jatim Atasi Anjlok Harga Porang

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi dan istrinya Rini Indriyani menyemangati para ibu hamil yang mengikuti vaksinasi massal COVID-19 di Gedung Airlangga Convention Center (ACC) Unair Surabaya beberapa waktu lalu.

Pemerintah Provinsi Jatim melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) mengimbau Kab/Kota untuk segera Menyusun Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota atau RPIK sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Penyusunan Rencana Kepala pembangunan Industri KaDisperindag Jatim bupaten/Kota ini, terang Drajat Irawan Kepala Disperindag Jatim Drajat Irawan, dilakukan sesuai amanat UU no 3 tahun 2014 yang telah mengamanatkan bahwa setiap pemerintah daerah baik Provinsi maupun Kab/Kota diwajibkan untuk menetapkan Peraturan Daerah  ke halaman 11

Sandy, Juwarso dan Nawito, Spesialis Penjahit Sepatu dan Sandal Rusak

Saling Mengisi dan Kolaborasi, Paling Sulit Perbaiki Sepatu Tentara karena Bahannya Tebal

Jika melintas di kompleks Pasar Induk Mimbaan, Kecamatan Panji, Kabupaten Situbondo, pasti akan bertemu dengan tiga orang yang duduk di dekat bundaran taman pasar. Dia adalah Sandy, Juwarso dan Nawito. Ketiganya selama puluhan tahun telah menjadi penjahit sepatu atau sandal rusak di Situbondo.

Sawawi, Kabupaten Situbondo

Sejak pagi Sandy, Juwarso dan Nawito sudah datang di pangkalan kerjanya. Disana, ketiganya tampak kompak menata lapak untuk sarana menjahit sepatu atau sandal rusak milik para pelanggan tetapnya. Mulai dari benang nilon, jarum, lem, kursi dan meja kecil sudah dipersiapkan. “Ini setiap hari saya menata-nata.

Semua barang pendukung itu

disimpan di gudang dekat pasar,” ujar Sandy.

Pria asli Desa Sumberkolak, Kecamatan Panarukan itu mengaku masih belum lama terjun sebagai penjahit sepatu dan sandal rusak. Temannya Juwarso, merupakan penjahit sandal dan sepatu rusak terlama, bahkan tembus hingga puluhan tahun.

Sedangkan Nawito masa kerjanya sebagai penjahit sandal atau sepatu rusak berada pada posisi

kedua di belakang Juwarso.

Dalam pandangan Sandy, antara dirinya bersama Juwarso dan Nawito tidak ada hubungan darah. Tetapi dalam keseharian, hubungan ketiganya melebihi saudara kandung. Bahkan, urai Sandy, ia selalu berkolaborasidan saling mengisi jika menghadapi pelanggan ramai. “Kami saling berbagi.

Artinya, saat pelanggan ramai, kami berbagi pelanggan sehingga ada pemerataan pendapatan. Ini sudah cukup lama kami jalankan,” papar suami Astutik itu.

Disisi lain, penjahit sepatu dan sandal senior bernama Juwarso mengaku berasal dari Dusun  ke halaman 11

sawawi/bhirawa

Sandy, Juwarso dan Nawito, tiga sahabat setia saat menjahit sandal dan sepatu rusak di kompleks Pasar Mimbaan, Kecamatan Panji, Kabupaten Situbondo.

EKSEKUTIF Pemkot Libatkan Lembaga Independen Isi Kekosongan Jabatan Senin Kliwon, 6 September 2021

Halaman 2

Surabaya, Bhirawa Pemkot Surabaya mulai melakukan asesmen pada 6 September 2021, untuk mengisi kekosongan beberapa jabatan di organisasi perangkat daerah (OPD). Asesmen dilakukan dengan melibatkan lembaga independen dan dilakukan secara netral.

Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi mengatakan, asesmen dilakukan untuk seluruh PNS di lingkungan pemkot mulai dari Eselon IV, III, dan II. Hasil asesmen itu yang kemudian menjadi rujukan untuk mengisi kekosongan jabatan beberapa PD di lingkungan pemkot.

“Dari asesmen itu, akan muncul siapa yang disarankan siapa yang tidak sarankan. Kalau yang (jabatan) kosong juga asesmen ini kita lakukan dari staf,” kata Wali Kota Eri, Minggu (5/9).

Wali Kota Eri menjelaskan beberapa kriteria yang harus dimiliki oleh calon pemimpin tersebut.

Pertama adalah pintar, mempunyai integritas dan moralnya bagus.

Selain berintegritas, pemimpin itu

juga harus memiliki jiwa leadership yang hebat.

“Kedua, jiwa kepemimpinan leadershipnya harus hebat, ketiga dia harus solutif (solusional) dan keempat dia harus mempunyai kecepatan dalam menyelesaikan masalah atau punya komitmen,” jelasnya.

Di samping itu, wali kota yang akrab disapa Cak Eri ini menyebut, bahwa seorang pemimpin itu juga harus humble. Artinya, pemimpin tak hanya sekadar pintar tapi juga humble. Jika tidak humble, otomatis dia tidak dekat dengan masyarakatnya dan tentu tidak cocok jadi pemimpin.

“Terakhir, dia (pemimpin) harus punya loyalitas kepada pem-

kot. Aturannya dijalankan dan sebagainya. Enam (kriteria) ini, Insya Allah kita lakukan asesmennya,” papar dia.

Beberapa kali, Cak Eri juga menyampaikan, bahwa pejabat itu harus the right man on the right place.

Artinya, orang yang tepat ditempatkan di posisi yang tepat. Di samping pemimpin itu juga dipilih karena bekerja berdasarkan dengan hati.

“Jadi saya selalu sampaikan pejabat itu harus the right man on the right place. Kedua, pejabat bekerja harus sesuai dengan hatinya,” terangnya.

Ia mencontohkan, terkadang ada pejabat yang pintar tapi sebenarnya tidak cocok ditempatkan di dinas X dan lebih tepat memimpin di dinas Y. Oleh sebab itu, asesmen dilakukan untuk menentukan apakah pejabat tersebut sesuai dengan PD yang dipimpinnya.

“Kadang-kadang pintar tapi tidak cocok di dinas X (misalnya). Oh

cocoknya di dinas Y. Nah, dari hasil asesmen itu akan muncul nanti,” ungkap dia.

Bagi Cak Eri, seorang pejabat itu dipilih bukan karena dekat dengan wali kota atau wakil wali kotanya.

Tapi, yang menjadikan dia pejabat adalah karena kedekatannya dengan masyarakat dan mampu menggerakkan ekonomi untuk kepentingan umat.

“Jadi pejabat itu bukan karena dekat dengan saya, cidek (dekat) dengan wali kotane, bukan. Tapi yang bisa menjadikan dirinya dekat dengan masyarakat, yang mampu menggerakan ekonominya untuk kepentingan umat, itu yang akan jadi pemimpin. Dari mana netralnya? Ya dari asesmen tadi kelihatan,” ujarnya.

Karenanya, Cak Eri kembali menyatakan, bahwa asesmen dilakukan dengan melibatkan lembaga independen. Dari hasil asesmen nanti akan muncul siapa PNS yang

disarankan atau tidak. Namun, ketika disarankan pun nantinya akan dilihat apakah dia juga cocok ditempatkan di dinas terkait.

“Semuanya (hasil asesmen) nanti keluar yang disarankan dan tidak disarankan. Ketika yang disarankan pun nanti dilihat, kayak Eselon II, kan nanti asesmennya beda. Misal oh dia disarankan, nah ketika disarankan ini dia ditempatkan di (dinas) mana,” ujarnya.

Apalagi, kata dia, sebentar lagi ada beberapa Struktur Organisasi Tata Kerja (SOTK) baru di lingkungan pemkot. Nah, ketika berada di SOTK baru itu pejabat tersebut tidak cocok, maka otomatis dia akan dilakukan asesmen ulang.

“Karena kan sekarang SOTK baru.

Jadi SOTK baru kan kita lihat, oh dia tidak cocok di SOTK ini, ya diasesmen lagi,” kata Cak Eri. Dengan demikian, Wali Kota Eri memastikan, bahwa pejabat tersebut dipilih karena bekerja sesuai dengan

hatinya. Selain itu, pejabat tersebut dipilih bukan karena pintar atau dekat dengan wali kota atau wakil wali kota sehingga ditaruh di dinas X. “Sehingga saya ingin benarbenar kelihatan, dia kerja dengan hatinya, bukan karena sekadar pintar,” terangnya. Mantan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kota (Bappeko) Surabaya ini juga mengungkapkan, bahwa asesmen akan dilakukan secara bergiliran untuk Eselon II, III dan IV. Namun, karena jabatan Kepala PD paling dibutuhkan, maka terkait kekosongan pada Eselon II itu akan didahulukan asesmennya. “Nanti Insya Allah yang kosong-kosong kita lakukan asesmen dulu. Jadi kalau bisa di akhir September 2021 atau di minggu ketiga September itu kita sudah bisa mengisi (PD) yang kosong-kosong. Dari hasil apa? Ya dari hasil asesmen itu.

Semoga nanti bisa the right man on the right place,” pungkasnya. [iib]

KILAS BIROKRASI

anas bachtiar/bhirawa

Hutan Kota Bondas salah satu RTH di tengah kota yang dimiliki Kota Batu.

Pemkot Batu Buat Strategi Atasi Kekurangan RTH Kota Batu, Bhirawa Pemerintah Kota Batu membuat strategi agar keberadaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di kota ini bisa memenuhi standar kebutuhan minimal.

Saat ini RTH yang ada di Kota Batu hanya seluas 13,5 persen dari luas wilayah. Padahal standar minimal luas RTH yang dimiliki harus sebesar 20 persen.

Wakil Wali Kota Batu, Ir H Punjul Santoso MM mengatakan saat ini Kota Batu membutuhkan tambahan RTH sebesar 6,5 persen. “Karena itu diperlukan adanya penyesuaian dengan membuat strategi pemenuhan RTH publik,” ujar Punjul saat dikonfirmasi, Minggu (5/9).

Adapun beberapa strategi yang akan dilakukan antara lain, penyediaan makam seluas 2 hektar, penyediaan taman kecamatan 2 hektar, penyediaan rimba kota 2 hektar, penyediaan taman RT/RW, dan penyediaan taman kelurahan 1 hektar.

Selain itu pemkot juga mewajibkan pengusaha wisata ataupun penembang perumahan untuk ikut andil dalam penyedaan RTH. Untuk penyediaan RTH di kawasan perumahan dibebankan sebesar 5 persen dari luas perumahan. Kemudian sektor pariwisata skala besar lebih dari 15 Ha harus penyediaan RTH 5 Hektar atau 25 persen dari luas wisata.

Adapun untuk pariwisata skala sedang 10-15 hektar harus menyediakan RTH seluas 3 hektar. “Sedangkan pariwisata skala kecil dengan luas kurang dari 10 Ha nantinya wajib menyediakan RTH 1 Ha atau 25 persen dari luas wisata,” tambah Punjul.

Pemkot akan segera menyampaikan kebijakan penyediaan RTH ini kepada pelaku usaha wisata, pengembang, hingga pemerintah tingkat kecamatan dan tingkat kelurahan agar bisa segera dipenuhi. [nas]

Wali Kota Madiun, Maidi menargetkan 2 ribu vaksinasi dalam sehari. Karenanya, Minggu pagi (5/9) dengan gowes bersama staf meninjau pemberian tes rapid antigen gratis dan vaksinasi yang dilakukan secara door to door.

sudarno/bhirawa

Wali Kota Saat Gowes Tinjau Pemberian Antigen Gratis, dan Vaksinasi Door To Door Kota Madiun, Bhirawa Meski pandemi covid-19, pelaksanaan berbagai program di Kota Madiun on progres. Baik program pusat maupun program pemerintah daerah. Misalnya, Wali Kota Madiun Maidi meninjau langsung sejumlah program kerja tersebut sembari bersepeda, Minggu (5/9). ‘’Semua program jalan ya. Hari ini, kita cek program perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dan Kota Tanpa Kumuh (Kotaku), vaksinasi door to door, launching antigen gratis, hingga peninjauan pem-

bangunan lanjutan Lapak UMKM,’’ kata Wali kota.

Menurut Wali Kota, giat gowes yang rutin dilakukan dirinya (Wali Kota bersama staf.red) disaat waktu senggang itu semakin ditingkatkan.

Wali Kota biasanya melakukan gowes sembari meninjau proyek pembangunan sekaligus bagi-bagi sembako dan masker. Kali ini berbeda. Kegiatan sekaligus meninjau langsung program kegiatan yang saat ini tengah berjalan.

Seperti program RTLH di enam titik. Setidaknya, ada 133 titik RTLH

tahun ini. Disamping itu juga ada jambanisasi sebanyak 67 titik.

Wali Kota menyebut program RTLH kali ini tidak hanya sekedar perbaikan rumah. Namun, juga pembangunan sarana usaha sederhana. ‘’Jangan hanya rumahnya yang baik. Tetapi kesejahteraan pemilik rumah ini juga harus baik. Makanya, juga kita tambah tempat usaha di rumah tersebut,’’ jelasnya.

Sedang untuk penanganan Covid19, Wali Kota menyebut vaksinasi dan tracing melalui swab antigen semakin massif dilakukan. Pemerin-

tah Kota Madiun sudah bekerja sama dengan laboratoriun swasta untuk melakukan antigen gratis. Targetnya, 1.200 warga setiap harinya.

Hal itu, penting untuk segera menemukan masyarakat yang terpapar agar tidak menulari yang lain. ‘’Semakin cepat ditemukan, semakin cepat pula kita lakukan perawatan. Artinya, tidak keburu menularkan ke yang lain,’’ ungkapnya.

Begitu juga dengan vaksinasi. Orang nomor satu di Kota Madiun itu menargetkan 2 ribu vaksinasi dalam sehari. Karenanya, vaksinasi juga dilakukan secara door to door. [dar]

Hari Jadi ke 662 Kota Probolinggo Penuh Penghargaan

Wali Kota Hadi Serahkan Ambulan Jenazah Serta BPJS Ketenagakerjaan RT dan RW Memperingati Hari Jadi ke 662 Kota Probolinggo, Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Setda Kota Probolinggo gelar istighosah dan doa bersama dengan forkopimda, kiai serta pejabat di lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo, Jumat (3/9) malam di rumah dinas Wali Kota Probolinggo, secara virtual melalui akun sosial media Pemerintah Kota Probolinggo dan Radio Suara Kota Probolinggo. Mengusung tema Hari Jadi Kota Probolinggo, “Bersama Kita Bisa Menuju Probolinggo Hebat dan Handal”.

Dilanjutkan Apel Hari Jadi di GOR Mastrip, Tasakkuran, Sidang Pleno DPRD serta malam peringatan Hari Jadi.

Pemerintah Kota Probolinggo menggelar apel memperingati Hari Jadi ke 662 Kota Probolinggo di GOR Mastrip, Sabtu (4/9) pagi. Apel hari jadi yang digelar dengan 6 bahasa ini yaitu bahasa Indonesia, Inggris, Jawa, Madura, Arab dan China dilaksanakan dengan menerapkan protokol kesehatan serta disaksikan secara virtual melalui media sosial Pemerintah Kota Pobolinggo.

Dengan mengambil tema Bersama Kita Bisa, Menuju Kota Probolinggo Hebat dan Handal, Wali Kota Probolinggo Habib Hadi Zainal Abidin mengenakan baju adat Madura. Ia hadir didampingi sang istri, yang juga Ketua Tim Penggerak PKK, Aminah Hadi Zainal Abidin. Hadir pula anggota Forkopimda dan kepala perangkat daerah di lingkup Pemkot Probolinggo.

Habib Hadi mengungkapkan peringatan hari jadi ke 662 tahun ini masih penuh dengan keprihatinan akibat belum tuntasnya pandemi covid-19.

Masa pandemi covid-19 ini menjadi wabah dan merubah tatanan kehidupan hingga memunculkan budaya baru yang mulai diterapkan dalam aktivitas sehari-hari. Seperti memakai masker, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir serta menjaga jarak sebagai proses adaptasi baru yang mewarnai kehidupan sekarang ini.

Melalui momentum peringatan Hari Jadi ke 662 Kota Probolinggo, wali kota mengajak untuk memperkuat kebersamaan di seluruh elemen masyarakat.

“Saling kompak menyelaraskan tujuan menuju Kota Probolinggo yang hebat dan handal di segala bidang. Hebat dan handal dalam menjaga kondisivitas, hebat dan handal dalam membangkitkan perekonomian, hebat dan handal memerangi hoax, hebat dan handal mensejahterakan masyarakat, hebat dan handal menanggulangi covid-19

wiwit agus pribadi/bhirawa

Wali Kota Hadi terima piala dan piagam penghargaan dari Lembaga Prestasi Indonesia-Dunia.

di Kota Probolinggo serta memiliki SDM yang hebat dan handal,” urainya.

Lebih lanjut, wali kota Hadi menceritakan saat ini Pemerintah Kota Probolinggo sedang berproses didalam mewujudkan pembangunan rumah sakit baru yang diberi nama “Ar Rozi”.

“Mudah-mudahan proses pembangunan yang telah masuk dalam Perpres Nomor 80 Tahun 2019 dapat berjalan lancar dan bermanfaat bagi masyarakat,” sambungnya.

Dalam setiap peringatan Hari Jadi Kota Probolinggo di masa kepemimpinan Wali Kota Habib Hadi Zainal Abidin selalu ada kado istimewa.

Di tahun 2019 lalu kado istimewa berupa UHC atau BPJS kesehatan bagi warga Kota Probolinggo, kemudian di tahun 2020 berupa kembalinya Probolinggo Plaza ke tangan Pemerintah Kota dan di tahun 2021 berupa ambulans jenazah untuk warga Kota Probolinggo serta BPJS Ketenagakerjaan untuk RT RW se Kota Probolinggo.

“Saat ini juga kami menyerahkan penghargaan bagi atlet legenda, bantuan untuk sopir angkot, piagam penghargaan kepada kolektor sejarah dan kami telah melakukan perjanjian kerjasama BPJS Ketenagakerjaan untuk para nelayan,” ujarnya.

Pemerintah Kota Probolinggo juga bekerjasama dengan Lembaga Prestasi Indonesia Dunia (LEPRID), sehingga di hari ini (4/9) akan mencatat rekor masyarakat Kota Probolinggo berpakaian etnis terbanyak, mewakili etnis yang ada di Kota Probolinggo seperti etnis Madura, Arab, Jawa dan Tionghoa sebagai bentuk menjunjung keberagaman budaya dan menggelorakan semangat kebersamaan menuju Kota Probolinggo hebat dan handal.

Rangkaian peringatan Hari Jadi ke 662 Kota Probolinggo diawali dengan istighosah bersama dan khotmil Quran yang disiarkan secara live dari akun media sosial Pemerintah Kota Probolinggo, Jumat (3/9) malam.

Kemudian hari Sabtu (4/9) setelah apel ada gelaran atraksi dari para atlet di bawah

naungan KONI Kota Probolinggo, tasyakuran, sidang paripurna DPRD dan malam perayaan hari jadi Kota Probolinggo.

Selanjutnya Wali Kota menyampaikan penghargaan yang berhasil diraih Pemerintah Kota Probolinggo di tahun 2021 di tingkat nasional yakni keberhasilan mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian 4 kali berturut-turut atas hasil pemeriksaan laporan keuangan pemerintah daerah TA 2020 dan penghargaan Kabupaten/ Kota Layak Anak Kategori Nindya Tahun 2021.

Sedangkan di tingkat regional mendapatkan penghargaan dari Berita Jatim Media Award sebagai pemenang 10 besar pengelolaan website pemerintah daerah se Jatim tahun 2021.

“Kami tetap mengimbau warga untuk tetap disiplin menjalankan protokol kesehatan dan ikut vaksinasi. Melalui ketua RT RW, PKK, Posyandu dan relawan kampung tangguh dapat menyebarluaskan informasi bahwa protokol kesehatan dan vaksinasi itu penting untuk herd imunity,” tutur Habib Hadi.

Rangkaian lain dari agenda peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke 662 Kota Probolinggo Tahun 2021 adalah tasyakuran dengan acara pemotongan tumpeng. Yang istimewa, selain tasyakuran, di peringatan HUT ini Kota Probolinggo berhasil mencetak rekor sebagai Pemrakarsa Rekor Berpakaian Etnis (Jawa, Madura, Arab, Tionghoa) Menjunjung Keberagaman Budaya dan Menggelorakan Semangat Kebersamaan Menuju Kota Probolinggo yang Hebat dan Handal.

Piala dan piagam penghargaan itu diberikan oleh Lembaga Prestasi Indonesia-Dunia (LEPRID). Hal itu cukup beralasan. Pasalnya, Ketua Umum sekaligus Pendiri LEPRID, Paulus Pangka mengapresiasi langkah yang diambil Wali Kota Probolinggo Habib Hadi Zainal Abidin dan jajarannya yang telah mengenalkan, melestarikan dan menyemangati masyarakat dengan penggunaan budaya dan pangan asli lokal ke dalam rangkaian agenda HUT Kota Probolinggo.

Paulus menilai, Wali Kota Habib Hadi tak lelah menyerukan masyarakat melestarikan kebudayaan leluhur. Karena Bangsa ini terlahir bukan dari satu suku, melainkan banyak suku-suku di Indonesia.

“Terimakasih Pak Wali, yang telah menyemangati bangsa ini untuk tetap konsisten terhadap NKRI, Pancasila, UUD 1945 dan Bhinneka Tunggal Ika. Dalam perbedaan, kita satu, membangun Indonesia,” tandasnya.

Sebagai informasi, pencapaian rekor atas simbol budaya bangsa dengan berpakaian etnis (Jawa, Madura, Arab, Tionghoa) dalam rangka HUT ke 622 Kota Probolinggo, hingga pukul 10.00 WIB pagi, berdasarkan catatan di media sosial sejumlah 64.267 peserta. “Angka ini direkap secara virtual,” tambah Paulus. [wap.adv]

Wali Kota Blitar, Santoso saat melantik Pejabat Fungsional UPT Pemadam Kebakaran Kota Blitar di Ruang Sasana Praja Kantor Wali Kota Blitar, Jumat (3/9).

hartono/bhirawa

Wali Kota Blitar Lantik Pejabat Fungsional UPT Damkar Kota Blitar Secara resmi Wali Kota Blitar, Santoso telah melantik Pejabat Fungsional Unit Pelaksana Tekbis (UPT) Pemadam Kebakaran (Damkar) Kota Blitar yang dilaksanakan di Ruang Sasana Praja Kantor Wali Kota Blitar, Jumat (3/9).

Wali Kota Blitar, Santoso mengatakan pelaksanaan Pelantikan Pejabat Fungsional UPT Damkar Kota Blitar ini menindaklanjuti surat dari Kemenpan Reformasi Bi rokrasi, dimana dalam surat tersebut menyatakan harus dilakukan Pelantikan kepada para Pejabat Fungsional di lingkungan Pemerintah Daerah yakni Pejabat Fungsional Pemadam Kebakaran.

“Setelah dilantik, saya berharap para Pejabat Fungsional Pemadam Kebakaran bisa bekerja maksimal sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya serta bisa lebih semangat lagi dalam bekerja,” kata Wali Kota Santoso.

Lanjut Wali Kota Santoso, adanya Petugas Damkar di Kota Blitar sangat penting dalam rangka mengantisipasi sewaktu-waktu terjadinya peristiwa kebakaran utamanya, apalagi menurutnya adanya

bencana kebakaran bisa terjadi di mana saja dan kapan saja.

“Bisa di pemukiman penduduk, pertokoan, perkantoran, pasar tradisional hingga hal kecil di lahan terbuka karena membakar sampah sembarangan,” ujarnya.

Selain itu dikatakan Wali Kota Santoso, pihaknya juga meminta Damkar Kota Blitar bisa lebih profesional lagi dengan personil yang lebih trampil, sehingga jika sewaktuwaktu ada kejadian kebakaran akan bisa segera diatasi dengan cepat tanggap terhadap kejadian kebakaran.

“Kita juga berharap dengan adanya bencana yang terjadi dapat diminimalisir kerugian warga yang menjadi korban kebakaran, dan selama ini kita ketahui Petugas Damkar kita cukup baik yang terbukti dari kejadiankejadian kebakaran di wilayah Kota Blitar, baik skala kecil maupun skala besar dapat dituntaskan oleh petugas Damkar dengan baik” jelasnya.

Kepala UPT Damkar Kota Blitar, Sujarwa mengatakan usai mengikuti Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Jabatan pengalihan dari jabatan struktural ke jabatan fungsional, ada 10 Pejabat Fungsional UPT Pemadam Kebakaran Kota Blitar, dimana menurutnya ini bukan penambahan personel.

“Namun pengalihan ASN Pejabat Struktural ke Pejabat Fungsional, dan personel kita tetap, dimana pengalihan ini sesuai dengan surat keputusan dan ketentuan dari Kemenpan Reformasi Birokrasi,” terangnya.

Tambah Sujarwa, dengan adanya pengalihan ini Pemerintah Daerah berharap petugas pemadam kebakaran ke depan memiliki kualifikasi khusus, sehingga kinerja sebagai petugas Damkar dan penyelamatan bisa benar-benar maksimal.

“Saat ini UPT Damkar Kota Blitar memiliki 23 personel dan 10 diantaranya ASN dan sisanya adalah tenaga kontrak, dimana seluruhnya akan ditingkatkan skill dan kualitasnya untuk lebih profesional lagi,” pungkasnya. [htn.adv]

LEGISLATIF

Senin Kliwon, 6 September 2021

Halaman 3

KILAS DEWAN

Komisi C Minta Pemkot Keruk Endapan di Bozem DPRD Surabaya, Bhirawa Demi mengantisipasi musim hujan, Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya melakukan pengerukan endapan lumpur yang ada di saluran box culvert Surabaya Barat, tepatnya box culvert di depan TPU Babat Jerawat, Kecamatan Pakal, Surabaya, Rabu lalu (3/9).

Menanggapi hal tersebut, Anggota Komisi C DPRD Kota Surabaya, Buchori Imron mengatakan, apa yang dilakukan Pemkot Surabaya sudah tepat saat-saat ini untuk melakukan pengerukan endapan lumpur yang ada didalam box culvert. Karena jangan sampai musim hujan tiba, baru pengerukan dilakukan itu sudah telat.

Buchori Imron “Tapi perlu diingat, pengerukan dibawah box culvert harus dikonek satu dengan lainnnya karena jangan sampai pengerukan malah jadi kubangan,” ujarnya di Surabaya, Sabtu (4/9).

Buchori Imron menjelaskan, pengerukan disetiap saluran drainase jika tidak dikoneksikan dengan saluran drainase yang lebih besar itu akan timbul kubangan air.

Oleh karena itu kita harapkan Pertama, kata Buchori Imron, drainase antara satu dengan lainnya harus terkoneksi, Kedua, pengerukan harus bersih biar jalan air di bawah box culvert lancar, Ketiga, saluran-saluran air setiap saat harus dipantau dan perlu adanya intensitas perawatan.

“Jangan sampai karena kurang perawatan dibawah aliran box culvert, akhirnya saat banjir justru malah menimbulkan korban jiwa, itu jangan sampai lah,” tegas politisi gaek PPP Kota Surabaya ini.

Lebih lanjut Ia mengatakan, kegiatan pengerukan endapan lumpur dibawah box culvert oleh Pemkot Surabaya sudah tepat, dan ini perlu terus dilanjutkan, dalam hal ini Dinas PU Bina Marga dan Pematusan Kota Surabaya dibawah komando Erna Purnawati jangan sampai abai.

“Dinas PU Bina Marga memang harus bergerak mulai sekarang, mumpung masih ada waktu dua-tiga bulan jelang akhir tahun,” tutur Buchori Imron.

Dirinya kembali menambahkan, selain endapan lumpur yang ada di bawah box culvert, perlu juga pengerukan di bozembozem agar lebih dalam, sehingga saat musim hujan dapat berfungsi dengan baik yaitu, bozem sebagai tempat penampungan air untuk mencegah banjir.

Saat ditanya anggaran pengerukan, Abah Buchori biasa disapa ini mengatakan, soal anggaran semuanya sudah global dengan anggaran tersendiri yang dikerjakan oleh Satgas Dina PU Bina Marga dan Pematusan Kota Surabaya. [dre]

Anggota Komisi IX DPR RI H Ali Ahmad saat menggelar vaksinasi Covid-19 di salah satu rumah makan, di wilayah Kec Kepanjen, Kab Malang.

cahyono/bhirawa

Anggota Komisi IX DPR RI Gelontorkan Ribuan Dosis Vaksin Covid-19 Kabupaten Malang, Bhirawa Dalam mencegah penyebaran Covid-19 di Kabupaten Malang, maka beberapa lembaga pemerintah, swasta, dan organisasi masyarakat (ormas) terus menggulirkan vaksinasi kepada masyarakat kabupaten setempat.

Sedangkan vaksin yang digulirkan itu jumlahnya kini sudah mencapai puluhan ribu dosis vaksin. Seperti yang dilakukan salah satu Anggota Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) H Ali Ahmad, yang menjadi anggota wakil rakyat dari Daerah Pemilihan (Dapil) V Malang Raya, dan kini juga sebagai Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Kebangkitan Bangsa (DPC

PKB) Kabupaten Malang, juga menggelontokan 1000 dosis vaksin jenis Sinovac untuk warga Kabupaten Malang.

“Alhamdulilah dirinya sudah menjalankan tiga kali vaksinasi, seperti yang kami lakukan di wilayah Kecamatan Karangploso, Kepanjen, dan Kota Batu. Sedangkan vaksin yang kami gelontorkan itu jenis Sinovac yang kini totalnya sudah mencapai 1000 dosis vaksin Covid-19,” kata H Ali Ahmad, Minggu (5/9), kepada wartawan.

Untuk itu dirinya berharap, lanjut dia, vaksin yang kami gelontorkan ini agar mampu mempercepat Malang Raya mencapai kekebalan komunal atau herd immunity.

Sedangkan dirinya tidak membatasi vaksinasi, dan siapapun boleh mengajakun vaksinasi. Karena vaksinasi itu memang untuk masyarakat umum yang berada di wilayah Malang Raya. Dan saat ini, masyarakat Malang Raya yang sudah tervaksin kini sudah mencapai 40 persen.

“Dalam pelaksanaan vaksinasi, pihaknya tetap melakukan protokol kesehatan (prokes). Sehingga setiap peserta vaksinasi sudah dijadwalkan kedatangannya, karena potensi memunculkan kerumunan berkurang.

Dan selama masyarakat mengikuti vaksinasi, tertib dan lancar,” jelas Ali Ahmad atau biasa diapnggil Gus Ali. Dirinya, kata dia, juga berencana untuk menggelar vaksinasi Covid-19

di Kota Malang, yang nantinya bekerjasama dengan Kementerian Kesehatan (Kemenkes). Dan saat ini masih kita diskusikan dengan DPC PKB Kota Malang, yang rencananya akan kita gelar di Gedung Balai Kartini, Kota Malang.

Sedangkan pendaftaran dilakukan secara offline dan online, dan jumlahnya dosis vaksin kini masih kita bicarakan dengan Kemenkes. “Kami berharap dengan semakin banyaknya dosis vaksin Covid-19 yang digelontorkan di Malang Raya, maka hal ini akan mempersempit penyebaran Covid-19. Untuk itu, pemerintah terus menggelontorkan vaksin di daerah-daerah di Indonesia,” tandas Gus Ali. [cyn]

Dua Cawabup Tumpukan Pemenangan pada Parpol Pengusung Tulungagung, Bhirawa Dua cawabup Tulunaggung yang telah ditetapkan dan mendapat nomor urut dalam rapat paripurna DPRD Tulungagung sama-sama menumpukan kemenangannya pada parpol pengusungnya masing-masing. Yakni PDI Perjuangan dan Partai Nasdem.

Cawabup Nomor Urut 1, Gatut Sunu Wibowo, usai rapat paripurna DPRD Tulungagung, Sabtu (4/9) sore, menyatakan menyerahkan sepenuhnya pada PDI Perjuangan untuk kemenangannya sebagai Wakil Bupati Tulungagung.

“Masalah strategi pemenangan biar Ibu Ketua (DPC PDI Perjuangan Tulungagung) yang menjawab,” ujarnya. Namun demikian, lanjut dia, sebagai calon juga telah melakukan lobi-lobi politik pada semua anggota dewan.

“Itu lumrah saja,” tuturnya.

Hal yang sama dikatakan Cawabup Nomor Urut 2, Panhis Yody Wirawan. Ia pun menyerahkan soal pemenangan dirinya pada parpol pengusungnya, yakni Partai Nasdem.

“Soal lobi-lobi semua pada ketua partai (DPD Partai Nasdem Tulungagung). Kami sifatnya hanya silaturahmi saja,” ucapnya. Panhis berharap seperti halnya Gatut semua yang telah berjalan dan yang akan datang patut disyukuri. Termasuk, hasil dari undian nomor urut cawabup.

“Mudah-mudahan menjadi yang terbaik,” tuturnya. Se-

mentara itu, Ketua DPC PDI Perjuangan Tulungagung, Susilowati, menyatakan kegembiraannya Cawabup Gatut mendapat nomor urut 1. Ia menyebut nomor urut hasil undian tersebut sebagai pertanda kemenangan Gatut Sunu Wibowo.

“Ini pertanda baik. Nomor urut satu itu pertanda akan memenangkan perolehan suara nomor satu saat pemungutan suara nanti,” ujarnya.

Perempuan berjilbab ini pun optimis atas kemenangan cawabup Gatut dalam pertarungan memperebutkan suara anggota dewan. Terlebih sudah dilakukan komunikasi dan jalinan silaturahmi yang intensif pada anggota fraksi lain di DPRD Tulungagung.

“Selain dari kami pengurus DPC dan fraksi yang melakukan komunikasi politik,

calon melakukan lobi-lobi politik juga. Dan kami yakin dengan kemenangan calon kami nanti,” paparnya.

Sedang Ketua DPD Partai Nasdem Tulungagung, Ahmad Djadi, mengatakan hasil pengundian nomor urut cawabup hanya sebagai identitas saja.

“Doa kami jago (calon) kami harus jadi (menang), seperti nama saya (Jadi),” tandasnya lantas tertawa.

Soal lobi-lobi politik untuk pemenangan, politisi kawakan ini menyatakan itu merupakan bagian dari rahasia strategi internal Partai Nasdem. Selain juga menyerahkan pada kekuasaan Tuhan.

“Kalo nanti calon kami memang jadi catatannya harus betul-betul pengabdian. Pelayanan pada rakyat harus diutamakan,” tuturnya. [wed]

Dua cawabup dan dua ketua parpol pengusung duduk bersama saat rapat paripurna pengundian nomor urut.

wiwieko/bhirawa

Demokrat Tunjuk Reno Zulkarnain Ketua Fraksi DPRD Jatim Surabaya, Bhirawa DPD Demokrat Jawa Timur menunjuk Reno Zulkarnaen sebagai Ketua Fraksi Demokrat DPRD Jatim menggantikan Sri Subiati yang meninggal dunia beberapa waktu lalu.

Pelantikan anggota DPRD Jatim dari Dapil Jember-Lumajang itu akan dilakukan dalam rapat paripurna di Gedung DPRD Jawa Timur pada senin (6/9), hari ini.

“Jadi keputusan menunjuk suadara Reno (Reno Zulkarnain) sudah mendapat persetujuan mas Emil (Plt ketua DPD Demokrat Jatim) dan mas Bayu (Plt Sekretaris DPD Demokrat Jatim). Dan usulan itu sudah

diamini oleh DPP,” kata Wakil Ketua DPD Demokrat Jatim Samwil, Minggu (5/9).

Samwil mengatakan, keputusan DPD Demokrat yang secepatnya melakukan penggantian tersebut sebagai langkah yang tepat karena posisi Ketua fraksi sangat strategis dan penting dalam mengambil kebijakan di legislatif.

Meski demikian, DPD Demokrat Jatim, kata Samwil, belum memutuskan untuk mengganti alat kelengkapan dalam kelengkapan dewan yang lain.

“Karena ini memang ketua fraksi itu memang sangat strategis dan penting tapi kan kalau alat kelengkapan yang lain itu menunggu Musda,” katanya. [geh]

Didenda Rp20 Juta, Ayah Anggota DPRD Pasuruan yang Gelar Hajatan Picu Kerumunan Pimpinan dewan dan ketua parpol pengusung mendampingi dua cawabup yang memamerkan nomor urut yang mereka peroleh dalam rapat paripurna dewan, Sabtu (4/9) siang.

wiwieko/bhirawa

Pansuslih Tetapkan Cawabup Tulungagung dan Undi Nomor Urut Panitia Khusus Pemilihan (Pansuslih) Wakil Bupati (Wabup) Tulungagung melakukan penetapan dan pengundian nomor urut dua cawabup dalam rapat paripurna DPRD Tulungagung, Sabtu (4/9) siang.

Hasil pengundian tersebut menempatkan Cawabup Gatut Sunu Wibowo dengan nomor urut 1 (satu) dan Cawabup Panhis Yody Wirawan dengan nomor urut 2 (dua).

Ketua Pansuslih Wabup Tulungagung,Suprapto mengungkapkan hasil pengundian nomor urut cawabup akan menjadi dasar dalam pencetakan surat suara yang akan digunakan dalam pemungutan suara pada tanggal 18 September 2021 mendatang.

“Nomor cawabup di surat suara berdasar hasil undian nomor urut,” ujarnya. Ia selanjutnya menyatakan pencetakan surat suara tersebut akan dilakukan setelah acara pengundian nomor urut cawabup.

“Pencetakan surat suara sekitar enam hari. Kemudian kami akan sortir surat suara itu apakah ada yang rusak atau tidak,” sambungnya. Sedang jumlah surat suara yang akan dicetak, Suprapto membeberkan sesuai ketentuan sejumlah hak pilih, yakni 50 anggota dewan ditambah surat suara cadangan sebanyak lima lembar.

“Jadi semuanya 55 lembar surat suara,” terangnya. Pengundian nomor urut cawabup dilakukan dengan cara pengambilan lima bola yang di dalamnya berisi kertas bertuliskan angka.

Pengambilan bola ini dilakukan oleh masing-masing ketua parpol pengusung, yakni Ahmad Djadi sebagai Ketua DPD Partai Nasdem Tulungagung dan Susilowati sebagai Ketua DPC PDI Perjuangan Tulungagung.

Saat pengambilan bola, Ahmad Djadi memperoleh lebih banyak kertas bernomor angka dua. Sementara Susilowati mendapat lebih banyak kertas bernomor angka satu. Karena aturan pengundian menyebutkan angka yang diperoleh lebih banyak itu sebagai nomor urut cawabup, maka cawabup dari Partai Nasdem, Panhis Yody Wirawan ditetapkan dengan nomor urut 2. Sedang cawabup dari PDI Perjuangan, Gatut Sunu Wibowo, ditetapkan dengan nomor urut 1.

Sebelumnya, dalam rapat paripurna yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Tulungagung, Marsono, tersebut juga dibacakan surat keputusan penetapan bakal calon menjadi calon Wakil Bupati Tulungagung sisa masa jabatan tahun 2018-2023.

Pembacaan surat keputusan itu dilakukan oleh Sekretaris Pansuslih Wabup Tulungagung Sisa Masa Jabatan Tahun 2018-2023, H Sukanto. [wed.adv]

Pasuruan, Bhirawa Ayah dari anggota DPRD Kabupaten Pasuruan Akhmad Mujangki, yakni Akhmad Baidlowi, yang menggelar PPKM Darurat didakwa denda Rp 20 juta oleh majelis hakim PN Bangil, Jumat (3/9).

Dalam sidang tindak pidana ringan (tipiring) yang digelar di PN Bangil, Hakim Yoga Perdana meyakini bahwa terdakwa Akhmad Baidlowi bersalah. Sehingga, Baidlowi diputus bersalah dalam perannya sebagai penyelenggara pesta pernikahan yang digelar Sabtu (28/8) lalu.

Baidlowi yang juga Kepala Desa Pusung Malang divonis bersalah lantaran pelanggaran protokol kesehatan. Ia dinyatakan melanggar ketentuan Pasal 49 jo Pasal 27 c Perda Provinsi Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tatibum.

“Mengadili terdakwa Akhmad Baidlowi terbukti bersalah, melakukan pelanggaran protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian virus Covid-19, menjatuhkan pidana kepada terdakwa Akhmad Baidlowi dengan pidana denda sebesar Rp20 juta,” ujar Hakim Yoga Perdana membacakan putusan.

hilmi husain/bhirawa

Sidang pelanggaran protokol kesehatan ayah dari anggota DPRD Kabupaten Pasuruan Akhmad Mujangki, yakni Akhmad Baidlowi. Ia didakwa denda Rp 20 juta oleh majelis hakim PN Bangil, Jumat (3/9).

Menurutnya, apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan kurungan selama 2 bulan.

Sekaligus membebakan biaya perkara Rp 5 ribu kepada terdakwa.

“Bila tidak dibayar, maka diganti hukuman kurungan selama dua bulan,” jelas Hakim Yoga Perdana.

Usai sidang, Akhmad Baidlowi

mengakui bahwa dirinya bersalah telah menyelenggarakan pesta pernikahan anaknya.

Ia juga mengetahui, bahwa saat pesta pernikahan digelar, situasi di Kabupaten Pasuruan masih diberlakukan PPKM level 3. Dirinya juga meminta agar tindakannya tidak ditiru oleh masyarakat. [hil]

OPINI

Senin Kliwon, 6 September 2021

TAJUK

Data Vaksinasi Bocor DATA sertifikasi vaksinasi milik presiden Jokowi, dan beberapa pejabat tinggi bocor. Aplikasi “pedulilindungi” disusupi hacker peretas. Walau tidak genting benar, pembobolan data pribadi dalam situs web milik pemerintah, wajib dicegah. Serta terjamin aman. Ironisnya, pembobolan telah sering terjadi di seluruh dunia. Tak terkecuali dialami oleh Kementerian Pertahanan Amerika Serikat (Pentagon, AS) Bagai sangat mudah dilakukan. Bahkan bisa dilakukan kalangan remaja.

Sebagian pembobolan situs (yang dilakukan remaja) bermotif iseng, coba-coba. tidak sengaja, dan kebetulan (coincidental). Seperti dicoba Kementerian Pertahanan AS, melalui kompetisi hacking, bertajuk “Hack Pentagon,” tahun 2016.

Ternyata, seorang remaja yang baru lulus SMA, benar-benar berhasil membobol situs milik Kementerian Pertahanan AS. Sontak memperoleh simpati, dan tawaran pekerjaan. Juga hadiah uang sebesar Rp 1 milyar dari pemerintah AS. Di Indonesia juga pernah terjadi remaja (usia 16 tahun) asal Tangerang, berhasil membobol NASA (National Aeronauticus and Space Administration). Bukan hanya Badan Penerbangan dan Antariksa milik AS yang bisa “dikunjungi.” Melainkan juga beberapa web dalam negeri (milik swasta, dan instansi pemerintah) Termasuk web milik KPU (Komisi Pemilihan Umum), dan BNN (Badan Nasional Narkotika). Serta web Lemabaga Negara yang tergolong strategis.

Sepanjang tahun 2019 lalu, puluhan web telah dikunjungi ABG asal Tangerang. Namun tidak merusak, dan tidak mencuri data. Remaja bertalenta apilkasi internet asal Indonesia hanya “berpetualang,” bagai menjaga belantara kosmos situs web.

“Kunjungannya” sekaligus meng-informasikan kelemahan sistem, sekaligus memberitahu adanya bug (kutu, hama web).

Hasilnya, diperoleh hadiah (uang dan sertifikat penghargaan).

Juga tawaran kerja sebagai “satpam” web. Hacker yang “shaleh” menuai ganjaran yang pantas, dan halal.

Namun hacker yang jahat, juga banyak di Indonesia. Tak beda dengan modus kejahatan ekonomi. Mirip pencurian, sekaligus penyanderaan data. Seperti terjadi pada isu penjualan 279 juta data Warga Negara Indonesia (WNI) mengguncang media sosial (medsos). Bagai se-mudah menjual batu akik.

Harganya juga cukup murah, hanya sekitar 0,15 bitcoin (setara Rp 84,4 juta). Konon sebanyak 20 juta data komplet disertai foto, nomor telepon dan email.

Namun patut diduga, penjualan data WNI hanya sekadar “menggertak,” karena tidak valid. “Penjualan” data secara terang-terangan diunggah di medsos, dalam akun Kotz. Data yang dijanjikan Kotz berisi NIK (Nomor Induk Kependudukan), alamat, nomor telepon, dan email. Anehnya, jumlah data sebanyak 279 juta jiwa, telah melebihi jumlah penduduk Indonesia. Kotz berdalih, data termasuk WNI yang telah meninggal dunia. Begitu pula kebohongan lain yang disasar sebagai data kepesertaan BPJS Kesehatan.

Data yang dibobol sebenarnya tidak sangat penting. Seperti terjadi pada pembobolan data sertifikat vaksinasi CoViD-19.

Hanya berisi nama, tempat tanggal lahir, NIK, dan ID Sertifikat.

Tetapi menjadi hak privacy yang tidak boleh dilanggar. Bisa menjadi berbahaya manakala dipalsukan sebagai sertifikat vaksin orang lain. Jajaran Polda Metro Jaya, Jakarta, telah menangkap pembobol, dan pemalsu sertifikat vaksinasi CoViD-19.

Juga menangkap pembeli (pengguna) sertifikat palsu.

Pembobol data sertifikat vaksinasi CoViD-19, hanya seorang pegawai bagian entry data di Kelurahan. Terkoneksi dengan aplikasi PeduliLindungi. Bisa menimbulkan bahaya lebih besar karena pemalsuan vaksinasi. Setara dengan ke-bahaya-an Surat Keterangan swab PCR (dan antigen) palsu. Penegakan hukum tidak hanya dengan UU tentang ITE. Harus ditambah dengan UU tentang Kekarantinaan Kesehatan. Bisa disetarakan sebagai extra ordinary crime.

Pembobolan situs milik pemerintah patut segera diantisipasi sistemik. Termasuk bekerjasama dengan hacker “shaleh” turut menjaga data strategis kenegaraan. [*]

Sorotan Publik

Semua tanggapan baik berupa saran dan kritik atas wajah dan kinerja birokrasi kita dalam memberikan pelayan publik dapat dikirim melalui email: harian_bhirawa@yahoo.com atau manfaatkan fasilitas surat pembaca di www.harianbhirawa.co.id atau telp ke (031) 5470650 atau faks (031) 5343359. Untuk setiap email harap disertakan nomor telpon (untuk konfirmasi ulang).

Urgensi Jalan Usaha Tani SEKTOR pertanian dalam era 4.0 ditandai dengan penggunaan alat mesin pertanian (alsintan), supaya dapat menjangkau areal persawahan, maka diperlukan akses berupa jalan usaha tani agar alsintan dapat dioperasionalkan. Begitupun, akses jangkauan petani untuk mendistribusikan hasil pertanian menjadi mutlak perlu diwujudkan oleh pemerintah.

Hal tersebut, tidak bisa diabaikan pasalnya prasarana dan sarana pertanian di era pertanian modern dibutuhkan untuk mendorong terjadinya peningkatan produktivitas.

Melalui jalan usaha tani itulah, selebihnya akan mempermudah akses alsintan menjangkau areal persawahan. Jalan pertanian ini selebihnya akan memutus cost produksi yang besar dan memberi banyak manfaat untuk petani. Dengan begitu, semakin menegaskan bahwa keberadaan jalan pertanian amat penting bagi petani, yang sekaligus sebagai peluang yang dapat meningkatkan kualitas hasil produksi pertanian yang sesuai dengan standar dalam pembangunan dan rehabilitasinya.

Kenyataan itu, sejatinya selaras dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 12 Tahun 2012, tentang insentif perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Itu artinya, majunya sistem pertanian tidak hanya ditandai dengan penggunaan alsintan, tapi juga meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan petani. Salah satunya, adalah melalui jalan usaha tani ini. Pasalnya, jalan usaha tani ini sejalan dengan tujuan pembangunan pertanian nasional yakni menyediakan pangan untuk seluruh rakyat, meningkatkan kesejahteraan petani dan menggenjot ekspor. Dalam konteks sistem pertanian modern, diperlukan penambahan maupun penyempurnaan prasarana dan sarana pertanian yang menunjang untuk penggunaan peralatan dan mesin untuk pra dan pascapanen, serta pengangkutan saprodi dan hasil pertanian dari dan ke lokasi.

Kenyataan itulah, semakin menegaskan bahwa ciri pertanian yang maju, mandiri dan modern salah satunya adalah ditandai dengan penggunaan alat mesin pertanian (alsintan), yang selanjutnya perlu dihadirkannya sarana infrastruktur jalan agar alsintan dapat menjangkau areal persawahan petani. Dari situlah, urgensi jalan usaha tani ini perlu terus mendapat perhatian dan pengawalan dari pemerintah.

Gumoyo Mumpuni Ningsih Dosen FPP Universitas Muhmammadiyah Malang

HARIAN

PENDIRI : Alm. H. Moch. Said PENASIHAT HUKUM: Poerwanto, SH, MH

Halaman 4

Budaya Baca Indikasi dan Karakter Bangsa Milan Kundera, sastrawan Ceko, pemenang hadiah Nobel kesusateraan pernah berkata, “Langkah pertama untuk memusnahkan suatu bangsa cukup dengan menghapuskan memorinya. Hancurkan buku-bukunya, kebudayaannya dan sejarahnya, maka tak lama setelah itu bangsa tersebut akan mulai melupakan apa yang terjadi sekarang dan pada masa lampau. Dunia sekelilingnya bahkan akan melupakannya lebih cepat.”

A

langkah relevannya pernyataan itu dengan persoalan kita dewasa ini.

Bukan saja karena kita terbawa arusnya zaman globalisasi, juga karena kebiasaan dan minat baca lemah pada kita.

Membaca belum menjadi kebutuhan hidup dan belum menjadi budaya masyarakat Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan tingkat minat baca masyarakat dari beberapa hasil survei yang masih menunjukkan fakta memprihatinkan. Suatu hal yang sangat kontradiktif jika dibandingkan dengan laju penggunaan internet dan media sosial yang trennya justru semakin menaik.

UNESCO pernah merilis, bahwa tingkat membaca masyarakat Indonesia hanya 0,001 persen. Artinya, dari 1.000 orang hanya 1 yang minat membacanya baik (dikutip dari www.kominfo.go.id).

Berdasarkan hasil survei yang dilakukan Program for International Student Assessment (PISA) yang dirilis Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) pada 2019, Indonesia menempati ranking ke 62 dari 70 negara berkaitan dengan tingkat literasi, atau berada 10 negara terbawah yang memiliki tingkat literasi rendah (dikutip dari laman tribunnews.com, 22/03/2021).

Hasil yang sama buruknya juga ditunjukkan oleh survei bertajuk “World Most Literate Nations” oleh Central Connecticut State University yang menempatkan Indonesia pada peringkat literasi ranking 60 dari 61 negara.

Itulah salah satu bukti budaya literasi di Indonesia masih sangat rendah. Angka membaca Indonesia sangat jauh tertinggal dari negaranegara lain di dunia.

Padahal untuk membentuk karakter suatu bangsa dapat dimulai de ngan membangun kebiasaan membaca atau literasi. Karakter yang kuat tentunya diperlukan untuk menjadi bangsa yang maju.

Tanpa karakter yang kuat, suatu

U

seperti sekarang.

Dengan karakter minat baca yang tinggi, alih-alih menggunakan gawainya seperti masyarakat Indonesia, mereka lebih memilih untuk membaca buku, majalah, atau surat kabar.

Oleh : bangsa hanya akan menSistem sosial seperti Dewi Ayu Larasati jadi ‘bangsa pinggiran’, itu yang mendukung bangsa yang menjadi budaya dan kecerdasan, ajang eksploitasi oleh serta menimbulkan kesabangsa - bangsa lain yang lebih maju daran terhadap segala macam isu dan dalam percaturan global. problem yang berkembang di dunia.

Saat ini, indikasi lemahnya karakter Pesatnya teknologi informasi seperti masyarakat Indonesia saat ini, khusus- yang terjadi saat ini, seharusnya bisa nya generasi muda, terlihat dalam menjadi terobosan dalam meningbeberapa hal berikut ini. katkan budaya literasi di Indonesia.

Sayangnya, masyarakat masih sangat Masyarakat Mudah minim dalam hal melek literasi. Gawai Terjebak Budaya Instan justru menjadi kemudahan untuk Sosiolog Universitas Indonesia mendapatkan sesuatu dengan cara yang (UI), Ricardi S Adnan dalam buku- instan. Informasi yang didapat dari nya Potret Suram Bangsaku (2006) gawai pun sekadar untuk melengkapi pernah mengungkapkan bahwa potret

Minimnya minat baca menjadikan masyarakat kita mudah menerima hoax. Secara kultural masyarakat kita tergolong “oral society”. Budaya lisan masih melekat pada masyarakat Indonesia. Efek dari sebuah masyarakat yang secara kebudayaan lemah secara literasi lalu secara ekstrem menjadi pengguna medsos teraktif di dunia sering kali menimbulkan kekacauankekacauan sebagai akibat dari lemahnya daya baca dan klarifikasi atas apa-apa yang diberitakan media, terutama media sosial. manusia Indonesia adalah menyukai budaya instan dan konsumtif sehingga minim inovasi. Jika Jepang menganut prinsip first imitation then innovation, menurut Ricardi, orang Indonesia mengikuti prinsip imitasi saja, tanpa diikuti inovasi.

Oleh karenanya, bangsa yang memiliki budaya inovasi yang kuat pasti lahir dari bangsa yang memiliki budaya literasi yang kuat. Negara yang mayoritas masyarakatnya memiliki potensi yang baik dalam literasi, seperti Jepang, tidak akan kesulitan untuk selalu memperbaharui inovasi di bidang ilmu pengetahuan mengikuti perkembangan zaman modernisasi

tugas sekolah generasi muda dengan cara copy paste. Selebihnya gawai lebih banyak digunakan untuk game, medsos dan hiburan online lainnya.

Maraknya Kekerasan Verbal Minimnya budaya baca atau literasi membangun karakter bangsa senang mengobral hujatan ketimbang berdebat di forum ilmiah. Akibatnya kekerasan verbal terjadi di media sosial, kerap dan sulit dibendung.

Kekerasan verbal tersebut jelas mengutamakan emosi, menyerang pribadi, atau suka menyalahkan orang saja. Serangan personal membuat individu semakin defensif, semakin

emosional. Ketika itu terjadi, otak berhenti berpikir kritis dan rasional demi mendefenisikan kepentingannya sendiri. Hal ini jelas menimbulkan berbagai ketegangan, kegaduhan bahkan perpecahan.

Tingginya kekerasan verbal membuat Indonesia didapuk sebagai negara dengan tingkat kesopanan pengguna internet terendah di Asia Tenggara berdasarkan laporan “Digital Civility Index” yang dirilis Microsoft, akhir Februari lalu (dikutip dari cnnindonesia.com, 25/02/2021).

Sebagai bangsa yang beradab, kita seharusnya belajar menggunakan logika, berdebat dan berdiplomasi dengan cara yang santun dan beretika.

Dengan budaya membaca, kita dapat berpikir kritis dan konsepsional.

Mudah Menerima Hoax Minimnya minat baca menjadikan masyarakat kita mudah menerima hoax. Secara kultural masyarakat kita tergolong “oral society”. Budaya lisan masih melekat pada masyarakat Indonesia. Efek dari sebuah masyarakat yang secara kebudayaan lemah secara literasi lalu secara ekstrem menjadi pengguna medsos teraktif di dunia sering kali menimbulkan kekacauankekacauan sebagai akibat dari lemahnya daya baca dan klarifikasi atas apaapa yang diberitakan media, terutama media sosial. Masyarakat pun dengan mudahnya menerima berita bohong, hoaks, dan sebagainya.

Pada masyarakat modern, budaya lisan atau tutur sudah tergantikan oleh baca dan tulis. Jadi, dengan demikian manakala kita ingin maju, masyarakat harus didorong untuk mau dan mampu membaca.

Slogan Hari Aksara Internasional yang diperingati setiap tanggal 8 September seharusnya bukan hanya untuk mengingatkan kita akan pentingnya melek aksara bagi individu, komunitas, dan masyarakat, namun sejatinya mampu menjadikan masyarakat Indonesia sebagai masyarakat yang literat, mampu berpikir kritis, memahami nilai budaya dalam konteks jati dirinya sebagai bangsa yang beradab. Hal inilah yang dapat membangun karakter bangsa yang sesungguhnya. Karakter yang tertanam kuat tentunya akan membuat bangsa ini menjadi bangsa yang besar.

Staf Pengajar di Universitas Sumatra Utara

Uji Coba Masuk Sekolah; Tantangan atau Kebutuhan

ji coba masuk sekolah di sejumlah daerah dimulai lagi pada Senin, (29/08).

Uji Coba tersebut adalah keputusan yang sangat menantang.

Maka akan kerepotan bila uji coba masuk sekolah dijalankan, namun tidak disertai dengan persiapan, niat, dan tekad yang kuat dari sekolah itu sendiri.

Tantangan Sebagaimana dikutip dari detik. com (17/06), uji coba sekolah tatap muka yang pernah diselenggarakan di 226 sekolah di Ibu Kota pada Juni lalu, dihentikan oleh Pemprov DKI karena berimbas pada lonjakan kasus COVID-19.

Karena itu, konsekuensi logis serupa dengan apa yang pernah terjadi sebelumnya, mungkin harus diterima oleh sekolah kedepannya. Maka sekolah harus siap menerima gamparan keras dari orang tua murid, apabila murid-murid di sekolah nantinya terpapar virus corona saat menjalani uji coba masuk sekolah kembali.

Khawatirnya, jika orang tua murid kecewa dengan diadakannya kebijakan uji coba masuk sekolah karena anaknya terpapar virus.

Maka hilanglah esensi sekolah sebagai “taman berpikir”. Adapun uji coba masuk sekolah yang mungkin mengakibat kecewa tersebut, bisa saja dianggap sebagai tempat penularan virus atau “taman virus” bagi murid oleh orang tua mereka.

Maka boleh jadi, orang tua akan melarang anaknya untuk pergi ke sekolah, dan uji coba ini akan dianggap gagal, atau bisa dihentikan

kebutuhan karena sekolagi penyelenggaraannya. lah merupakan prioritas Dari sini, dapat dipahami Oleh : utama pendidikan. bahwa uji coba masuk Muhammad Farhan Azizi “Kalau di suatu sekolah adalah kebijakan wilayah tidak ada locktantangan yang sangat down sekolah harus menantang semua elemen pendidikan (guru, murid, orang tua, dibuka dengan pengaman. Jadi salah besar kalau ada pemahaman sekolah atau lingkungan sekolah).

Untuk itu, tidak banyak yang harus harus ditutup untuk menjaga itu salah dilakukan oleh pihak sekolah, satu hal besar. Sebab masalah sekolah bukan yang harus dilakukan adalah memasti- hanya masalah kesehatan, ada masalah kan murid agar benar-benar tidak tertu- generasi, masa depan satu bangsa. Ini lar dan tersebar virus corona dengan yang harus dipertimbangkan oleh cara melakukan pengawasan dan pendi- semua daerah,” jelas Dicky.

Sejalan dengan itu, dikutip dalam siplinan saat uji coba masuk sekolah itu berjalan. Inilah yang menjadi tantangan voi.id (9/06), pengamat pendidikan Doni Koesoma mengamini bahwa uji coba masuk sekolah. pembelajaran tatap muka di sekolah adalah hal yang utama. Sebab hal Kebutuhan Tapi dari pihak lain, masuk seko- itu merupakan bagian penting proses lah alias membuka kembali sekolah pendidikan yang tidak mungkin terdengan pembelajaran tatap muka gantikan oleh pembelajaran daring. tidak seharusnya melalui uji coba, “Maka, pembelajaran tatap muka karena sekolah merupakan hal yang harus dilihat sebagai sarana utama diprioritaskan. Selain itu, kegiatan di pendidikan,” kata Doni.

Sebaliknya, kata Doni belajar sekolah merupakah proses regenerasi daring bukanlah kodrat pendidikan. bibit unggul penerus bangsa.

Serta, status kebijakan pandemi di “Belajar dalam perjumpaan itu sejatiIndonesia yang masih pada taraf pem- nya pendidikan. Tapi dalam keadaan batasan berskala, dan belum mencapai tertentu belajar daring dapat bermanlockdown, membuat sekolah harusnya faat dalam situasi tertentu, seperti saat tetap dibuka dan diselenggarakan se- situasi pandemi Covid-19.”

Ia menambahkan bahwa dampak cara langsung.

Mengutip perkataan Epidemiolog jangka panjang belajar daring daDicky Budiman, membuka sekolah pat memengaruhi psikososial anak. itu merupakan prioritas utama, dan “Anak tak mengenal sekolah, guru mempunyai fungsi yang unik di masa dan teman-temannya. Padahal perpandemi. Bahkan, menurut Dicky jumpaan adalah proses pendidikan lebih lanjut, sekolah baru boleh ditutup yang otentik.”

Demikian halnya dalam Jurnal ketika suatu wilayah dinyatakan lockdown. Itulah mengapa, masuk sekolah Pusat Penelitian Kebijakan Kebukan lagi hal yang harus diuji dan mendikbud 2020, sebagian orang dicoba, namun hal itu sudah menjadi tua melihat adanya perubahan anak

setelah menjalani sekolah dengan pembelajaran daring. Disebutkan bahwa anak mereka lebih banyak mengalami perasaan negatif. Dan, orang tua turut mengalami kesulitan dalam pengendalian emosi, sehingga memaksa, serta cenderung melakukan tindak kekerasan kepada anak.

Fakta lain mengenai masalah psikososial yang timbul pada murid alias peserta didik juga diperkuat dengan banyaknya hasil penelitian yang menunjukkan pengaruh pembelajaran jarak jauh terhadap psikologis, dan emosional peserta didik. Terdapat sikap pembangkangan (negativism), agresi (aggression), dan mementingkan diri sendiri (selfishness) yang turut hadir dalam jiwa peserta didik.

Hasil akhir, sekolah yang tetap dijalankan dengan metode daring (dalam jaringan) berarti membiarkan generasi bangsa terpuruk pada situasi emosional yang buruk. Karena ada dua masalah besar lain (generasi dan bangsa), di luar dari satu masalah (kesehatan) yang harus betul-betul mendapat perhatian oleh sekolah.

Maka dari itu, sekolah dengan pembelajaran tatap muka adalah suatu keharusan yang semestinya tetap diselenggarakan sebagai bentuk kebutuhan, sekaligus menjadi kegiatan pemenuhan kebutuhan generasi bangsa. Kendati berimbas pada lonjakan kasus penularan virus, yang menjadi pekerjaan khusus bagi pihak sekolah adalah mempertimbangkan masalah besar generasi dan satu bangsa dalam menghadapi masalah ini.

Mahasiswa Pendidikan Bahasa Arab UMM, dan Pegiat Literasi

PEMIMPIN UMUM: Nawang Esthi Lestari PEMIMPIN REDAKSI/ PENANGGUNG JAWAB: Wahyu Kuncoro SN WAKIL PEMIMPIN REDAKSI : Wawan Triyanto REDAKTUR PELAKSANA: Gatot Suryo Widodo KOORDINATOR LIPUTAN : Bambang WN REDAKTUR: Choirul Anam, Anangsyah Isfianto, Sufendi Dimyati, Andre Endrayana Sasmita, Helmi Supriyatno, Zainal Ibad Reporter : M. Ali, Rachmat Caesar BSW, Zainal Ibad, Adit Hananta Utama, Abed Nego, Gegeh Bagus Setiadi, Diana Rahmatus Sholichah, Achmad Tauriq Imani Fotografer: Trie Diana Indahwati, Oki Abdul Sholeh Malang: M. Taufiq, Kabupaten Malang : Cahyono Nor Rochmah, Kota Batu: Anas Bachtiar, Kediri: Ervan Kholis, Pasuruan : Hilmi Husein, Pamekasan: Syamsuddin, Lumajang: Dwi Wismo Wardono, Probolinggo: Wiwit Agus Pribadi Jember: Effendi, Sampang: Nur Cholis, Sumenep: Agus Irianto, Samsul Arifin, Bondowoso: Ihsan Khalil, Situbondo: Sawawi, Tulungagung: Hadi Sucipto, Wiwieko Dh, Ponorogo: Yanuar Lamongan: Suprayitno, Jombang: Romadlon, Fathoni, Arif Yulianto Mojokerto: Hasan Amin, Sidoarjo: Ali Kusyanto, Hadi Sujitno, Achmad Suprayogi Gresik: Kerin Ikanto, Rokim, Tuban: Khoirul Huda Madiun: Sudarno, Blitar: Hartono, Nganjuk: Ristika, Bojonegoro: Achmad Basir, Trenggalek: Wahyu Asmoro, Jakarta: Tjitjik Rahayu.

Direktur Utama: Nawang Esthi Lestari, Direktur Umum: Wahyu Kuncoro SN, Direktur Keuangan Mira Damayanti Komisaris Utama: Sugeng Praptoyo, Komisaris: Bambang WN, Hasan Amin, Suprayitno, Malang: Gatot Soekardi, Ratna Nirmala, Lumajang: Didit Nur Jadit, Bondowoso: Hasto Pramudyo, Manager Produksi, Sirkulasi dan Periklanan: Sri Eddy Haryanto, Manajer Keuangan: Anangsyah Isfianto, Administrasi Keuangan: Etti Sri Kustini, Sri Poernomo, Sekretaris Perusahaan: Rani Cholyvianti, Sirkulasi: Titiek Yuliati (Koordinator), Utomo Pagon, Distribusi: Tatok Arly (Koordinator), Suparto, Mulyadi, Pracetak:Ali Sulkan (Koordinator), Danu Setiawan, Trisno purnomo, Onny Agung S, Oki Abdul Sholeh, Rendy Agung. Sekuriti: Saiful Hidayat, Akhmad Mukhdor Daniyal, Ucha Torindiansyah Alamat Kantor Pusat/Iklan/Redaksi: Jalan Indragiri 73 Surabaya, Telp : 031- 561-5454, Fax : 031-561-9009, Email Iklan: bhirawa_indragiri@yahoo.com, Email Redaksi: harian_bhirawa@yahoo.com Sirkulasi: Jalan Pengenal 5, Surabaya (60174), Telp : 031- 547-0650 (3 lines), Fax : 031-534-3359, Email Sirkulasi: bhirawasirkulasi@yahoo.com Bhirawa Online : http://www.harianbhirawa.co.id Bank: Bank Mandiri (BBD Jembatan Merah) Surabaya, No. Rek:140.0080000053, Percetakan: PT Media Nusantara Press, Kawasan Industri SIER, Jl. Rungkut Industri III No.49, Surabaya SIUPP: Nomor 159/SK/Menpen/SIUPP/A.7/1986, 22 April 1986.

Tarif Iklan: Iklan Baris Rp. 7.500/baris (maksimal 5 baris), Iklan Tender/Lelang Rp.10.000/mm kolom, Iklan Display warna (FC) Rp.10.000/mm kolom, Iklan Display hitam putih (BW) Rp.7.500/mm kolom. Harga belum termasuk PPn 10%.

PELAYANAN PUBLIK RSTKA Beri Pelayanan Vaksinasi di Kepulauan Madura Halaman 5

Senin Kliwon, 6 Sepetember 2021

Jalankan Misi Marco-19 Selama Sebulan Surabaya, Bhirawa Kembali berlayar dengan misi Madura Sadar Covid-19 (Marco-19), Rumah Sakit Terapung Ksatria Airlangga (RSTKA) menyasar 14 pulau di sekitar Kepulauan Madura. RSTKA akan berlayar dalam kurun waktu satu bulan dimulai pada Sabtu (4/9/21) hingga Senin (4/10/21). Sebanyak 20 sukarelawan dan enam anak buah kapal (ABK) yang akan menjalankan misi Marco-19.

Ketua Yayasan Ksatria Medik Airlangga, Dr. dr. Christijogo Soemartono Waloejo, sp.An_KAR mengatakan kegiatan ini turut mendukung ketercapaian SDGs Point ketiga (Good Health) dalam memberikan kesehatan yang baik untuk masyarakat.

Ia juga menambahkan jika perjalanan kali ini merupakan tugas yang berat karena tim RSTKA harus bisa meyakinkan masyarakat kepulauan agar dapat berkontribusi dalam menyukseskan program vaksinasi pemerintah. “Tim RSTKA tidak hanya bertugas untuk melaksanakan vaksinasi melainkan juga akan memberikan edukasi dan melaksanakan riset bidang kesehatan,” ujar dia.

Ditambahkan Rektor Unair, Prof. Dr. Mohammad Nasih, SE., MT., Ak. tantangan yang juga harus dihadapi tim RSTKA adalah masalah mis-informasi terkait vaksin dan Covid-19. Akibatnya, terbentuk perilaku masyarakat yang tidak bersedia untuk divaksin.

“Seluruh kegiatan ini tidak dapat terlaksana tanpa dukungan dari pemerintah dan pihak lainnya. Saya berpesan kepada seluruh relawan untuk tetap menjaga kesehatan,

tetap menerapkan protokol kesehatan secara ketat dan tidak lupa tetap menjaga nama baik almamater tercinta,” pesan Prof. Nasih.

Sementara itu, Gubernur Jatim, Dra. Hj. Khofifah Indar Parawansa, M.Si yang turut hadir dalam acara pelepasan menyampaikan terima kasih kepada seluruh tim yang bertugas. Dia juga berharap agar mereka mampu melaksanakan tugas sebaik-baiknya dan terus bersemangat.

“Kepada bapak rektor dan pihak lain terutama tim RSTKA, kami mengucapkan terima kasih. Strong partnership memang dibutuhkan untuk memberikan pelayanan khususnya di daerah kepulauan,” terangnya.

Secara simbolis, pelepasan dilakukan oleh Dra. Hj. Khofifah Indar Parawansa, M.Si secara daring melalui zoom. Beberapa tamu oenting juga turut hadir dalam acara tersebut, seperti Ketua Yayasan Ksatria Medik Airlangga, Wakil Dekan III Fakultas Kedokteran (FK) Universitas Airlangga (Unair), Rektor Unair, dan Direktur Utama Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) Kementerian Kominfo.[ina]

LINTAS PELAYANAN

Dimiutasi, ASN Diminta Keluarkan Inovasi Terbaik Layani Masyarakat Kota Batu, Bhirawa Wali Kota Batu, Hj Dewanti Rumpoko meminta Aparatur Sipil Negara (ASN) yang menimpati posisi atau jabatan baru agar bisa mengeluarkan inovasi yang terbaik untuk melayani masyarakat.

Hal ini menyusul adanya mutasi 49 pejabat administrator, pengawas, fungsional dan kepala sekolah di lingkungan Pemkot Batu.

Adapun pelantikan dan pengambilan sumpah/ janji jabatan dilaksanakan di Graha Pancasila Balai Kota Batu, Jumat (3/9).

Dewanti berpesan dimanapun para pejabat berada, semoga selalu menjadi ASN yang baik, patuh, dan menjalankan perintah atasan sesuai aturan. “Bekerjalah sebaik mungkin dan bermanfaat bagi orang lain terutama masyarakat. Pejabat Kota Batu harus ada di tengah masyarakat dengan terus membantu, “pesan Dewanti dalam arahannya.

Ia berpesan bahwa ASN ditempatkan dimanapun merupakan amanah dan anugerah. Dan di masa pandemi seperti ini, Dewanti mengingatkan agar kita semua saling berbagi informasi terkait situasi terkini di lapangan dari pandemi covid-19. “Dukung Dinas Kesehatan dan Dinas Sosial, berikan informasi tentang masyarakat yang butuh bantuan dan fasilitas kesehatan,” pesan wali kota.[nas]

Kini RSUD dr Moch Saleh Punya Tabung Liquid Oksigen Sendiri Probolinggo, Bhirawa RSUD dr Mohamad Saleh Kota Probolinggo akhirnya punya tangki penyediaan liquid yang dapat didistribusikan ke seluruh ruangan yang ada di rumah sakit milik pemerintah daerah ini. “Saya mengapresiasi pada jajaran RSUD Dr Mohamad Saleh, yang betul-betul melakukan langkah-langkah cepat dengan adanya liquid oksigen ini. Efektivitasnya lebih dari 80 persen, karena tidak ada lagi delivery dan menunggu supply. Sehingga para dokter tidak ada lagi khawatir kehabisan oksigen untuk pasien-pasien yang dirawat di rumah sakit ini,” puji Wali Kota Habib Hadi Zainal Abidin saat meresmikan penggunaan sentral liquid oksigen UOBK RSUD Dr Mohamad Saleh.

Pembangunan liquid oksigen ini dianggarkan senilai Rp 300 juta.

“Dana berasal dari refocusing anggaran, jika tidak ada refocusing anggaran tidak ada dananya. Jadi refocusing banyak manfaatnya.

Kita geser dari anggaran-anggaran yang lainnya, kita utamakan untuk pelayanan kesehatan yang memang ini menjadi tantangan yang harus kita lakukan semuanya,” terangnya, Minggu (5/9).

Kendati demikian, orang nomor satu di Kota Probolinggo itu berpesan agar kita tidak puas diri dengan capaian saat ini. “Pesan saya walaupun kita sudah banyak melakukan persiapanpersiapan yang sudah kita lakukan, sudah sempurna. Kita harus evaluasi apa-apa pelayanan kesehatan. Kita harus berusaha meyakinkan pada masyarakat bahwasanya pelayanan di rumah sakit ini adalah untuk kebaikan semuanya,” tuturnya.[wap]

Para tim RSTKA bersiap berlayar di Kepulauan Madura untuk menjalankan misi Marco-19 yakni pelayanan vaksinasi dan edukasi vaksin kepada masyarakat Madura.

Peringati HPN 2021

PLN UP3 Situbondo Gelar Program Serap Aspirasi Situbondo, Bhirawa Untuk ikut menyemarakkan peringatan Hari Pelanggan Nasional (HPN) 2021, PT PLN (Persero) UP3 Situbondo menyapa pelanggan yang tersebar di Kota Santri Situbondo, Jumat (3/9) kemarin. Ini dilakukan untuk menjaga hubungan baik sekaligus mendengarkan aspirasi para pelanggan yang tersebar di Kabupaten Situbondo. Selain itu juga untuk meningkatkan pelayanan PLN kepada masyarakat dengan mengusung tema ‘PLN Tangguh dan Tumbuh Bersama Pelanggan’.

Manager PLN UP3 Situbondo, M Abdul Basyid Nurul Fauzi mengatakan, peringatan Hari Pelanggan Nasional tahun 2021, PLN UP3 menyapa pelanggan dengan cara menyampaikan kondisi PLN terkini. Acara sapa pelanggan tersebut berlangsung hangat, kata Basyid, dengan mendengarkan suara dan keinginan para pelanggan. PLN, lanjutnya, juga memberikan tips cara penggunaan dan pemanfaatan listrik yang aman.

“Kami juga melakukan dialog den-

gan cara mendengarkan suara pelanggan tentang program yang diberikan serta mendukung pelayanan kepada pelanggan,” terang Basyid.

Basyid menambahkan, sebagai wujud apresiasi, PLN membuat testimoni atau pesan dan kesan dari pelanggan sesuai dengan desain yang telah ditentukan. Selain itu, urai Basyid, PLN juga melakukan dokumentasi foto bersama dengan pelanggan yang berpedoman pada protokol kesehatan (prokes).

Selanjutnya, PLN memposting dan memviralkan kegiatan sapa pelanggan mulai 4-5 September 2021 kepada masyarakat. “Kami sangat mengapresiasi program mendengarkan suara pelanggan. Yang pasti, kami akan terus berupaya memberikan pelayanan terbaik kepada semua pelanggan,” ujar Basyid.

Dalam Peringatan HPN tahun 2021, ada beberapa tempat yang dikunjungi PLN UP3 Situbondo.

Satu diantaranya, rumah sakit, pabrik obat, alat kesehatan dan atau klinik, sejumlah puskesmas. Program ini di-

sawawi/bhirawa

Manager PLN UP3 Situbondo, M Abdul Basyid Nurul Fauzi saat menyerahkan sertifikat pelanggan kepada Direktur RS Elizabeth, drg Frida Yuni Erliyanti, Jumat (3/9).

realisasikan, kata Basyid, karena berkaitan erat dengan penanganan Covid-19 di Kabupaten Situbondo.

“Kunjungan kepada pelanggan dilakukan PLN untuk menyerap aspirasi, sehingga dapat terjalin

hubungan yang harmonis bersama pelanggan. Masukan dari pelanggan sangat berarti bagi kami, sehingga kedepan PLN dapat meningkatkan kinerja dengan lebih baik,” tutur Basyd. [awi]

Permohonan SKM non Kesehatan Bisa Secara Online Surabaya, Bhirawa Pemkot Surabaya melalui Dinas Sosial (Dinsos) Surabaya terus berupaya meningkatkan pelayanan untuk seluruh warga Kota Pahlawan. Terbaru, Dinsos meluncurkan aplikasi berbasis web, yakni e-Pelayanan Dinsos Surabaya.

Aplikasi ini merupakan inovasi pemkot yang bertujuan mempermudah pelayanan kepada warga Surabaya. Salah satu pelayanan yang tersedia di aplikasi tersebut, ialah Pelayanan Surat Keterangan Miskin (SKM) non kesehatan.

Kepala Dinsos (Kadinsos) Suharto Wardoyo mengatakan, bagi warga Surabaya yang hendak mengajukan permohonan Surat Keterangan Miskin (SKM) non kesehatan tidak perlu lagi datang ke kantor Kelurahan. Kini,

mereka dapat mengurus SKM secara online lewat aplikasi berbasis web yang dapat di akses melalui https:// dinassosial.surabaya.go.id/pelayanan.

“Sebelum menggunakan aplikasi itu, mereka harus membuat akun terlebih dahulu dengan mengisi (Nomor Induk Kependudukan) NIK Surabaya, alamat email, nomor telepon, dan kata sandi. Akun ini digunakan untuk masuk ke halaman utama aplikasi,” kata Suharto, Minggu (5/9).

Ia menjelaskan, untuk melakukan aktivasi akun, pengguna harus mengunggah berkas berupa KTP dan Kartu Keluarga (KK) untuk dilakukan verifikasi terlebih dahulu. Jika data berhasil diverifikasi, pengguna dapat mengajukan permohonan SKM dengan memilih menu SKM pada

halaman utama aplikasi tersebut.

“Setelah itu pemohon harus mengisi NIK pribadi, NIK kepala keluarga dan nomor telepon. Pemohon juga diminta untuk mengunggah file scan KK serta scan surat keterangan dari instansi terkait sesuai dengan jenis permohonan SKM yang dipilih,” jelasnya.

Melalui aplikasi tersebut, warga dapat mengajukan permohonan berbagai jenis SKM non kesehatan, di antarannya SKM Pendidikan, SKM Bantuan Hukum, SKM Permohonan dan Perpanjangan Rusun, dan SKM Denda Akta Kelahiran, serta SKM Keringanan PBB dan PDAM. “Untuk SKM Kesehatan itu sudah tercover semua dengan rumah sakit (RS) dan puskesmas, termasuk RS swasta yang bekerjasama dengan Dinas Kese-

hatan (Dinkes). Jadi, sudah tidak perlu mengurus SKM Kesehatan,” ujarnya.

Selanjutnya, ia memaparkan, pihak kelurahan akan melakukan verifikasi terkait data yang sudah masuk di database. Lalu, setelah proses verifikasi selesai, pihaknya akan melakukan survei rumah tangga.

Kemudian, data itu akan diolah oleh Dinsos melalui aplikasi E-Pemutakhiran Data milik Pemkot Surabaya.

Proses verifikasi data sendiri berlansung dalam dua hari kerja sejak divalidasi oleh kelurahan. “Nanti akan muncul hasilnya, apakah dia termasuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) atau tidak. Jika iya, maka kita akan terbitkan SKM-nya dan bisa diunduh dalam bentuk file PDF,” paparnya. [iib]

Bupati Jombang dan Mendes-PDTT Serahkan 466 Sertifikat PTSL di Sumobito Bupati Jombang, Hj Mundjidah Wahab bersama Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes-PDTT), Abdul Halim Iskandar, dan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jombang, Mas’ud Zuremi serta Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Jombang, Kresna Fitriansyah, menyerahkan secara simbolis sertifikat Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kantor Desa Sumobito, Kecamatan Sumobito, Kabupaten Jombang, Sabtu (04/09).

Bupati Mundjidah Wahab menyampaikan ucapan selamat datang dan terima kasih atas kehadiran Gus Menteri Halim Iskandar, sapaan akrab Mendes-PDTT yang menyempatkan waktunya untuk hadir pada penyerahan sertifikat PTSL tersebut.

Bupati Jombang menyampaikan bahwa, Program PTSL merupakan program nasional yang sangat membantu dan bermanfaat bagi masyarakat dalam memudahkan pengurusan sertifikat tanah. Sehingga selain mudah juga cepat. Hal ini tentunya menghapus mitos jaman dulu, di mana pengurusan sertifikat sela-

lu memakan waktu lama.

Program PTSL ini sangat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat khususnya untuk golongan menengah ke bawah. Sesuai tujuannya, program ini dimaksudkan agar masyarakat bisa memiliki sertifikat tanah sebagai bukti kekuatan hukum atas kepemilikannya juga terhindar dari sengketa atas tanah.

Bupati Mundjidah Wahab menghimbau kepada semua warga yang telah menerima sertifikat tanah PTSL agar menjaga sertifikat tersebut sebaik mungkin. “Jangan sampai dokumen tanah itu rusak apalagi hilang. Karena sertifikat milik

istimewa

Bupati Mundjidah Wahab bersama Mendes-PDTT, Abdul Halim Iskandar saat penyerahan sertifikat Program PTSL di Desa Sumobito, Kecamatan Sumobito, Kabupaten Jombang, Sabtu (04/09).

masyarakat bisa menjadi barang berharga yang dijadikan agunan pengembangan usaha. Gunakan untuk pengembangan usaha pada bank pemerintah. Jangan untuk

hal-hal bersifat konsumtif,” tutur Bupati Jombang.

Bupati menambahkan, sebelum pandemi Covid-19, penyerahan sertifikat bisa diserahkan dengan

jumlah yang cukup banyak. Namun pada masa pandemi, penyerahan dilakukan secara terbatas, dengan tetap mematuhi Protokol Kesehatan (Prokes) dan terbagi dalam beberapa sesi untuk menghindari kerumunan. “Saat ini Jombang masuk level 3 dan sudah zona kuning, mudah mudahan segera hijau semua. Pembelajaran Tatap Muka akan segera dimulai,” imbuhnya.

Mendes-PDTT, Abdul Halim Iskandar juga berpesan agar sertifikat yang sudah diterima di cek lagi apa sudah sesuai. Jika sudah sesuai, sertifikat tersebut agar tidak dijadikan agunan ke ‘Bank Clurut/ Bank Thithil,’ karena banyak bank milik pemerintah yang memberikan suku bunga yang ringan. Selain itu Mendes-PDTT juga berpesan agar masyarakat Jombang tetap menggunakan masker dan menggunakannya dengan benar.

“Tetap masker menjadi hal yang penting untuk menutup hidung dan mulut. Jangan pakai masker didagu. Yang kedua masyarakat

jangan takut vaksin. Semua pasti sejak kecil sudah pernah mengalami imunisasi. Mau berangkat haji atau umroh juga harus vaksin.

Vaksin Itu ikhtiar, mati Itu takdir.

Jombang Insya Allah akan segera menjadi zona hijau. Apalagi capaian vaksinasinya sudah mencapai 60 persen, kurang 20 persen lagi,” tandasnya.

Sementara itu, Kepala BPN Jombang, Kresna Fitriansyah menjelaskan bahwa, target sertifikat untuk Desa Sumobito sebanyak 1100 bidang. Data yang sudah masuk sebanyak 755 sertifikat dan akan dibagikan 466 Sertifikat. Sementara target untuk Kabupaten Jombang dari 63.850 bidang, telah terealisasi 35.451 bidang. Sisanya sudah harus selesai pada 2024 untuk Jawa Timur dan secara nasional tahun 2025.

“Sebanyak 466 sertifikat akan dibagikan dalam 2 sesi. Sesi pertama 200, sesi kedua 266. Saya berharap masyarakat yang belum mengikuti program ini segera untuk ikut,” ungkap Kepala BPN Jombang.[rif]

Bhir

PENDIDIKAN, KEBUDA

Halaman 6

Senin Kliwon, 6

Lima SMP Negeri dan Swasta di Surabaya Siap Gel Surabaya, Bhirawa Sebanyak 15 SMP negeri maupun swasta di Kota Surabaya siap melaksanakan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) pada, Senin (6/9).

Sebelumnya, 15 lembaga pendidikan ini dinyatakan telah lolos asesmen dan melaksanakan simulasi PTM. Pelaksana Tugas (Plt) Kabid Sekolah Menengah (Sekmen) Dinas Pendidikan Kota Surabaya, Tri Aji Nugroho menyatakan, sebelum melaksanakan PTM, pihaknya bersama Satgas Percepatan Penanganan Covid-19 Surabaya telah melakukan asesmen ke sekolah-sekolah yang siap melaksanakan PTM. "Sebelumnya ada 15 sekolah yang sudah pernah melaksanakan simulasi PTM. Sehingga kita tinggal final checking, untuk istilahnya kita cek lagi yang dulu sudah disiapkan masih ada atau tidak, makanya kita cek ulang,'' kata Aji, Minggu (5/9).

Hasilnya, Aji menyebut, ada 15 SMP Negeri dan swasta yang siap melaksanakan PTM pada Senin (6/ 9). Sedangkan bagi sekolah yang belum pernah melakukan simulasi PTM, akan melakukan simulasi terlebih dahulu.

"Secara prinsip PTM dan simulasi sebenarnya sama, mereka sama sama menghadirkan siswa. Bedanya, untuk yang simulasi kita batasi hanya dua kelas saja yang digunakan,'' ungkap Aji. Salah satu lembaga pendidikan yang telah siap melaksanakan PTM pada, Senin (6/9), adalah SMPN 3 Surabaya. Bahkan, lembaga pendidikan ini sudah melakukan berbagai macam persiapan jelang pelaksanaan PTM. Kepala SMPN 3 Surabaya, Sukarjo menjelaskan, beberapa persiapan yang telah dilakukannya jelang di-

mulainya PTM. Diantarannya yakni, membuat surat edaran kepada wali murid terkait surat pernyataan bahwa mereka mengizinkan putra putrinya mengikuti PTM di sekolah.

"Alhamdulillah, kita sudah melakukan beberapa persiapan.

Untuk mengikuti PTM, wali murid harus menyetujui terlebih dahulu dengan membuat surat pernyataan yang kemudian kita kumpulkan,'' kata Sukarjo.

Selain itu, Sukarjo juga memastikan bahwa pelaksanaan PTM di SMPN 3 Surabaya itu menerapkan Protokol Kesehatan (Prokes) yang ketat. Baik murid maupun pengan-

tar akan dicek suhu tubuhnya terlebih dahulu di depan gerbang sekolah menggunakan thermogun.

Jika suhu murid normal, mereka dipersilakan untuk masuk ke sekolah.

Di sisi lain, mereka tetap diwajibkan untuk selalu menggunakan masker saat berada di sekolah.

"Jika suhu mereka di atas normal, kita akan istirahatkan mereka terlebih dahulu di UKS. Setelah lima menit kita ukur lagi suhu mereka. Kalau hasilnya normal mereka kita persilahkan masuk ke ruang kelas. Kalau ternyata suhunya tetap di atas normal, maka kita akan hubungi puskesmas untuk segera mendapatkan penanganan lebih lanjut,'' jelasnya.

Sukarjo menyebut, SMPN 3 Surabaya telah menyiapkan enam ruang kelas yang akan digunakan selama PTM berlangsung. Masing-masing ruang kelas dapat menampung 15

murid atau hanya 25 persen dari kapasitas sesungguhnya. Sehingga, ada 90 murid yang akan mengikuti PTM dalam sehari dari total 1.007 peserta didik di SMPN 3 Surabaya.

"Untuk tahap pertama ini akan diikuti oleh murid kelas sembilan terlebih dahulu. Kita ingin melihat apakah pelaksanaannya dapat berjalan sesuai dengan harapan.

Kalau berjalan dengan lancar, maka murid kelas tujuh dan delapan akan menyusul untuk mengikuti PTM,'' sebutnya.

Di samping itu, Sukarjo menyatakan, petugas juga akan mensterilkan ruangan kelas dengan cairan disinfektan sebelum dan sesudah digunakan. Bahkan, tempat cuci tangan juga telah tersedia di masing-masing luar ruangan kelas. Sehingga, setiap peserta didik dapat membersihkan tangan mereka terlebih dahulu sebelum

masuk ke ruang kelas.

"Di dalam kelas kami juga sediakan hand sanitizer dan tisu. Kemudian kami tata kursi dan mejanya agar mereka menjaga jarak satu sama lain. Jalur masuk dan keluar dari ruang kelas pun kami bedakan,'' paparnya.

Tak hanya menyiapkan Sarpras pendukung PTM, sebab pihaknya juga menyediakan pembelajaran melalui daring. Artinya, proses pembelajaran ini dilaksanakan se-

cara hybrid. Sehingga, murid yang tidak mengikuti PTM, dapat mengikuti proses pembelajaran yang berlangsung melalui daring.

Sedangkan untuk waktu pembelajaran sendiri, akan berlangsung selama enam jam dalam sehari.

"Nanti tidak ada waktu istirahat, jadi anak-anak akan tetap di kelas. Untuk pelajaran olahraga kita hanya mengajarkan teori-teorinya saja. Karena saat ini masih tidak memungkinkan untuk prak-

Petugas saat menyemprot disinfektan di ruangan sekolah yang rencananya bakal dipakai siswa PTM. Sebelum sekolah menggelar PTM sebelumnya telah dinyatakan lolos asesmen.

BANGKU POJOK

Para pelajar sudah mengikuti proses Pembelajaran tatap muka.

Vaksin Covid-19 Remaja di Pamekasan Berjalan Sukses Pemkab Pamekasan, Bhirawa Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pamekasan, Madura terus menggenjot pelaksanaan vaksin Covid 19 untuk membentuk Herd Immunity (kekebalan kelompok), termasuk untuk kalangan remaja. Menurut Pelaksana Tugas (PlT) Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Pamekasan, Achmad Marsuki, pihaknya saat ini tengah melaksanakan vaksinasi untuk kalangan remaja, termasuk remaja yang sedang duduk di bangku sekolah menengah atas (SMA). Mulai usia 12 sampai 19 tahun.

"Untuk anak SMA sudah dilaksanakan, SMAN 2 sudah vaksin Covid19 juga beberapa SMA lain. Kalau jumlahnya saya tidak tahu, tetapi sekarang sudah berjalan,'' tambahnya.

Selain itu, Dinas Kesehatan akan melaksanakan vaksinasi Covid 19 untuk semua siswa seiring berjalannya Pembelajaran Tatap Muka (PTM). Tentu, kegiatan itu dilakukan untuk mencegah penyebaran virus serta menjaga kesehatan bersama.

"Sambil PTM, vaksinasi terus berjalan dengan Protokol Kesehatan (Prokes). Vaksinasi itu sangat penting menjaga kesehatan kita dan keluarga kita,'' tandasnya.

Sasaran vaksin Covid 19 dilaksanakan secara bertahap, mulai Tenaga Kesehatan (Nakes) yang dilakukan pada tahap pertama, kemudian pelayan publik seperti TNI dan polri, pegawai negeri serta vaksinasi untuk usia lanjut, serta vaksinasi untuk usia remaja yang di dalamnya terdiri dari anak sekolah. [din]

Wabup-Forkopimda Tinjau Vaksinasi di SMA Miftahul Ulum Besuki Situbondo, Bhirawa Wabup Hj Khoirani bersama jajaran Forkopimda meninjauan vaksinasi di SMA Miftahul Ulum Besuki Situbondo, Sabtu (4/9). Kegiatan bertema serbuan vaksinasi Covid 19 itu juga dihadiri Kapolres Situbondo, AKBP Ach Imam Rifai, Dandim 0823 Letkol Inf Neggy Kuntagina; Komandan Puslatpur Letkol Mar Agus Wahyudi, Direktur RSUD Besuki dr Sandi Hendrayono, jajaran Forkopimka Besuki, Kepala Puskesmas Besuki, Ketua MWC NU Besuki Abdul Jalal berikut Kepala SMAN I Besuki, Suyono.

Menurut Hj Khoirani, kesadaran warga Situbondo kini mulai tumbuh dengan baik. Terbukti, banyak siswa yang ikut mendukung pelaksanaan vaksin.

Angka pesertanya cukup tingggi. Jumlah masyarakat yang hadir juga cukup banyak. Khoirani juga menjelaskan, kini sebaran varian baru Covid 19 membuat virus semakin cepat menular di tengah masyarakat. Dengan adanya vaksinasi yang diikuti masyarakat dan kalangan pelajar Kota Santri, maka akan bisa mencegah sebaran penyakit akibat Covid 19 .

"Vaksin) menjadi salah satu upaya untuk menangkal dan mencegah penyebaran Covid 19, termasuk varian delta,'' ucap Hj Khoirani.

Disisi lain, Kapolres Situbondo, AKBP Imam Rifai menimpali, jajaran TNI/Polri juga sangat mendukung program percepatan vaksinasi bersama Pemerintah Daerah dengan membuka gerai vaksin Presisi dan Gerai Vaksin TNIPolri di setiap Kecamatan, Koramil dan Polsek serta Puskesmas setempat.

"Pemerintah tidak bisa kalau bekerja sendiri dalam menangani pandemi Covid-19. Namun butuh dukungan dari masyarakat dengan disiplin protokol kesehatan 5M dan pelaksanaan vaksinasi,'' tandas AKBP Imam.

AKBP Imam menyebutkan, serbuan vaksinasi di Kompleks Pondok pesantren Miftahul Ulum Besuki ini diikuti sekitar seribu orang peserta vaksin.

Umumnya berasal dari kalangan masyarakat, santri dan pelajar setempat. ''Kami terus mendukung pelaksanaan vaksinasi di lembaga pendidikan yang ada di Kabupaten Situbondo. Sehingga sebaran virus bisa terus ditekan,'' tegas AKBP Imam. [awi]

sawawi/bhirawa

Wabup Situbondo Hj Khoirani bersama jajaran Forkopimda saat memantau pelaksanaan vaksinasi di SMA Miftahul Ulum Besuki Sabtu (4/9).

GALERI

Program Studi (Prodi) Sosiologi Universitas Muhammadiy

Prodi Sosiologi UMM R Malang, Bhirawa Program Studi (Prodi) Sosiologi Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) berhasil mendapat Akreditasi Unggul. Akreditasi ini dikeluarkan Badan Akreditasi Nasional-Perguruan Tinggi (BAN-PT) pada akhir Agustus lalu. Menurut Sertifikat Akreditasi yang diperoleh, Akreditasi Unggul ini berlaku selama satu tahun mulai tanggal 1 Agustus 2021 lalu.

Menurut Ketua Prodi Sosiologi, Rachmad Kristiono Dwi Susilo SSos MA PhD, raihan akreditasi ini diperoleh setelah prodi sosiologi melengkapi empat kategori penilaian dari BAN-PT. Pertama, yaitu jumlah dosen tetap yang dimiliki.

Rachmad menjelaskan, prodi sudah melampaui standar minimal yang dibutuhkan. Kemudian ada pula kurikulum, jajak pendapat dari mahasiswa dan alumni.

Penilaian yang terakhir yakni dari aspel jaminan mutu.

"Jauh - jauh hari, kami telah mempersiapkan data - data yang diperlukan. Tepatnya sudah kami mulai sejak bulan April kemarin. Alhamdulillah, usaha kami membuahkan hasil yang maksimal dengan

memperoleh akreditasi unggul,'' ungkapnya.

Rachmad menegaskan,

karena akredi berlaku selam maka Prodi S

SISWA

SMK Sepuluh Nopember Sinkronisasi Kurikulum dengan 15 Iduka Dalam membangun pemahaman yang sama untuk menilai standar mutu kompetensi kebutuhan Iduka (Industri dan Dunia Kerja) yang disiapkan SMK, merupakan wujud penyelarasan kedua belah pihak. Maka SMK Sepuluh Nopember Sidoarjo melakukan Sinkronisasi dengan 15 Iduka.

Oleh: Achmad Suprayogi, Kabupaten Sidoarjo

achmad suprayogi/bhirawa

Suasana penyelarasan di SMK Sepuluh Nopember Sidoarjo dengan 15 Iduka.

Menurut Kepala SMK Sepuluh Nopember Sidoarjo, Ratih Wulansari SSi MPd, kalau Sinkronisasi Kurikulum itu wajib hukumnya bagi penyelenggara pendidikan, khususnya untuk SMK. Karena siswa SMK sebagai pencetak lulusan yang langsung bisa bekerja, maka harus memiliki standar yang sesuai dengan standarnya Iduka. Sehingga bisa menghasilkan produk yang sesuai dengan standar di mas-

ing-masing Iduka. Kedua belah pihak ini harus selaras, harus sinkron. Kebutuhan industri itu maunya hard skill yang bagaimana, soft skill yang seperti apa.

"Kita, di sekolah ini yang bagian mengolah dan membina siswa agar sesuai dengan permintaan mereka. Kesepakatan ini harus dilakukan penyelarasan terlebih dahulu. Penyelarasan kurikulum ini tidak hanya sekedar penyerahan data

dan dilakukan MoU (Memorandum of Understanding), tetapi harus diikuti dengan adanya kelas industri,'' jelas Bu Ratih--sapaan akrabnya.

Jadi, jelas Bu Ratih, sekolah menyiapkan peserta didiknya, dan guru-gurunya atau guru tamunya dari pihak industri.

Dengan harapan siswa bisa mengenal langsung pembelajaran yang diberikan oleh Iduka. Kompetensinya juga harus sesuai dengan kebutuhan Iduka. Dan prakteknya, siswa diterjunkan dalam bentuk PKL (Praktek Kerja Lapangan).

Dari hasil evaluasi seluruhnya, jika Iduka membutuhkan tenaga kerja dan ada rekrutmen tenaga kerja. Maka pihak Iduka juga tidak mau dua kali kerja untuk memberikan pelatihan, lebih efektif mengam-

bil siswa yang sudah terlatih daripada harus merekrut dan baru secara mendadak.

"Harapan dari program ini, apa yang dibutuhkan Iduka secara otomatis kami juga paham. Begitu sebaliknya, masukan dari Iduka tentang standar sarana dan prasarana praktek juga harus kita pahami.

Makanya kami juga memberikan kesempatan seluruh siswa, namun pihak Iduka juga memberikan kuota sesuai standarnya,'' pungkas Ratih.

Salah satu Iduka yang ikut gabung dalam program itu, PT BPR Buduran Delta Purnama, Misti Hariasih SE MM menambahkan kalau program sinkronisasi ini adalah akan membuat siswa itu sangat paham sekali dengan dunia indutri atau dunia bisnis. [*]

rawa

& OLAHRAGA lar PTM Terbatas

AYAAN September 2021

Halaman 7

Ingatkan Bahaya Pinjol, Mahasiswa UMSurabaya Buat Mural

tiknya,'' terangnya.

Ia juga menambahkan, murid yang ingin ke toilet akan didampingi oleh guru yang saat itu sedang tidak piket mengajar. Mereka juga tidak perlu untuk membuka pintu toilet. Sebab, sudah ada petugas yang akan membukakan dan menutup pintu toilet untuk mereka.

"Jadi, anak-anak tidak akan menyentuh perlengkapan yang ada di sana. Karena, sudah ada petugas yang siap membantu mere-

Surabaya, Bhirawa Maraknya jasa Pinjaman Online (Pinjol) illegal dengan proses pencairan dana yang cepat membuat membuat masyarakat tergiur melakukan transaksi. Tak sedikit masyarakat yang kemudian harus terbelit hutang karena bunga yang cukup tinggi.

Fenomena ini, kemudian membuat beberapa mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surabaya (UMSurabaya) yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Perbankan Syariah (Hima-PS) melakukan aksi kreatif untuk mengingatkan masyarakat tentang bahaya Pinjol ilegal melalui media mural.

Menurut Koordinator mahasiswa, Ainul Yaqin, Pinjol illegal saat ini dimanfaatkan beberapa pihak yang tidak bertanggungjawab sebagai modus penipuan. Maraknya kasus penipuan di tengah krisis ekonomi selama pandemi penting menjadi perhatian bersama.

ka,'' imbuhnya.

Untuk menghindari terjadinya kerumunan saat jam pulang sekolah, pihaknya juga mengimbau kepada para murid agar tetap berada di dalam kelas hingga orang tuanya datang menjemput.

"Petugas keamanan sekolah yang berjaga di depan gerbang sekolah akan menginformasikan kepada guru yang bertugas jika wali murid sudah tiba untuk menjemput putra - putrinya,'' tandasnya. [iib]

Aksi mahasiswa UMSurabaya gambar mural untuk mengingatkan masyarakat tentang bahaya pinjaman online.

"Bunga pinjaman Pinjol jelas mencekik, selain itu juga, adanya penyalahgunaan data - data privasi yang disebar ke orang - orang terdekat jelas berbahaya,'' ujar dia.

Karena hal itu, imbuhnya, tak sedikit pula teror yang membabi buta didapatkan oleh peminjam yang nunggak.

Maka melalui media mural ini ingin selalu mengingatkan masyarakat tentang bahaya Pinjol illegal. Mural yang setiap hari dilewati orang jadi media pengigat yang baik akan terus bergerak di beberapa titik di Surabaya.

Dosen Pedamping Lapangan (DPL), Arin Setiyowati menambahkan, program ini dilakukan sebagai bagian dari komitmennya untuk mengajak masyarakat agar 'Melek' keuangan syariah khususnya yang berbasis digital, salah satunya berhati-hati dengan

pinjaman online.

"Isu maraknya penipuan Pinjol ilegal ini menjadi tanda bahwa masyarakat masih lemah literasi keuangan dan digital.Jadi saya mendukung apa yang telah dilakukan mahasiswa. Apalagi media edukasi juga unik. Yakni mengisi ruang-ruang kota yang kumuh dengan lukisan mural yang bagus. Tentunya aktivitas tersebut sudah berizin warga setempat,'' jelasnya, Sabtu (4/9).

Kegitan ini merupakan kolaborasi Fakultas Agama Islam (FAI) UMSurabaya yang bekerjasama dengan Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) melalui Program Holistik Pembinaan dan Pemberdayaan Desa (PHP2D) dengan masyarakat di RT 01 RW 03 Tempurejo, Dukuh Sutorejo, Mulyorejo, Surabaya. [ina]

Smamda Sidoarjo Terapkan PTM Ganjil Genap

yah Malang (UMM) berhasil mendapat Akreditasi Unggul.

Raih Akreditasi Unggul

tasi ini hanya ma satu tahun, Sosiologi akan

bersiap untuk penilaian akreditasi selanjutnya. Tantangan ke depan akan lebih berat. Hal

itu tidak lepas dari format penilaian akreditas selanjutnya yang akan menggunakan Sembilan aspek penilaian.

Rachmad mengaku sempat kewalahan saat melakukan proses jajak pendapat ke mahasiswa dan alumni. Jumlahnya yang melimpah membuat pihaknya cukup kesulitan. Terhitung, sudah ada lebih dari 5 ribu alumni yang sudah diluluskan. Ditambah dengan jumlah mahasiswa aktif membuat angkanya semakin membludak.

"Dengan jumlah ini tentu kami cukup kesulitan dalam mencari dan meminta pendapat kepada mereka. Maka selanjutnya akan kami persiapkan dengan lebih matang,'' tutur Rachmad. Prodi Sosiologi akan kembali membenahi tim akreditasi Prodi dan melakukan peningkatan kurikulum untuk penilaian selanjutnya.

Selain itu, persiapan akan dilakukan lebih awal pada bulan januari tahun depan. ''Perolehan akreditasi unggul ini memang sangat membanggakan namun kita tidak boleh lengah. Ke depan, prodi sosiologi akan bekerja keras dalam perbaikan mutu akademiknya,'' pungkasnya. [mut]

Sidoarjo, Bhirawa Pelaksanaan PTM terbatas sudah berjalan dengan baik, setiap sekolah mempunyai cara sendiri dalam penerapannya. SMA Muhammadiyah 2 (Smamda) Sidoarjo menerapkan sistem ganjil - genap.

"Sistem ganjil-genap ini dilakukan dengan tujuan agar tidak terjadi kerumunan, dan proses masuk kelasnya juga diberikan waktu jeda sekitar 30 menit,'' tutur Waka Kurikulum Smamda Sidoarjo, Alful Murifah MPd, pada Jumat (3/9) kemarin.

Menurut Alful, PTM terbatas ini dilakukan dengan model ganjil genap mulai awal diberlakukan. Jika, Senin untuk siswa yang absensinya nomor genap. Selanjutnya Hari Selasa yang masuk siswa dengan nomor absen ganjil. Sementara mereka yang di rumah harus mengikuti pembelajaran secara Daring, dengan guru

mata pelajaranya yang berbeda.

Proses pembelajaran di sekolah juga menerapkan dua shift. Jam pertama pukul 07.00 hingga 09.00 dan jam kedua pukul 09.30 sampai 11.30 wib. Jadi diberi waktu jeda selama 30 menit, agar tidak terjadi kerumu-

nan. Dengan memanfaatkan 38 ruang kelas dan terisi 50% siswanya.

"Dari hasil evaluasi selama PTM terbatas sudah bebarapa hari ini sudah berjalan dengan baik dan lancar. Semoga kondisi ini bisa berjalan terus hingga Sidoarjo zona hijau, biar

achmad suprayogi/bhirawa

Waka Kurikulum Alful Musrifah sedang memberi pengarahan pada siswa kelas XII.

Belasan Mahasiswa Undika Lolos Program MSBI Kampus Merdeka Surabaya, Bhirawa Belasan mahasiswa Universitas Dinamika (Stikom) Surabaya lolos program Magang dan Studi Independen Bersertifikat (MSIB) Kampus Merdeka Batch 1 tahun 2021.

Sebanyak 15 mahasiswa itu berasal dari Fakultas Teknologi dan Informatika semester V dan VII. Program yang diselenggarakan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Dirjen Dikti), Kementeri-

an Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi Republik Indonesia (Kemendikbud Ristek RI) ini bekerja sama dengan mitra mitra profesional.

"Dari 15 mahasiswa tersebut meliputi D3 Sistem Informasi enam mahasiswa, S1 Sistem Informasi enam mahasiswa, dan tiga mahasiswa lainnya dari S1 Teknik Komputer,'' kata Kepala Bagian Pusat Layanan Karir dan Alumni

(PLKA) Undika, Nurhesti Esa Dwirini, Kamis (2/9).

Beberapa perusahaan atau instansi ini meliputi PT Andromedia, PT Microsoft Indonesia, PT Citi Asia Internasional, PT GITS Indonesia, PT Gitsolution, PT Aku Pintar Indonesia, PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk, Yayasan Sekolah Ekspor Nasional, Pemerintah Kota Kediri, Yayasan Hasnur Centre, dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik In-

donesia (DPR RI).

Program yang baru mulai berjalan tahun 2021, dijelaskan Nurhesti, ini hanya bisa diikuti oleh mahasiswa aktif dan belum lulus kuliah. Untuk bisa mengikuti program ini, mahasiswa lebih dulu mendaftar melalui platform kampusmerdeka. kemdikbud.go.id dan mengikuti seleksi baik tes tulis maupun wawancara dari pihak perusahaan. [ina]

Asah Teknik dan Mental, Loncat Indah Jatim Gelar Simulasi Surabaya, Bhirawa Selama masa pandemi Covid-19, praktis tidak ada kejuaraan yang bisa diikuti oleh para atlet loncat indah Jatim. Kondisi ini sangat mempengaruhi mental bertanding para atlet, bahkan pelatih juga melihat tehnik para atlet juga harus dibenahi.

Untuk mengangkat mental dan teknik atlet, pelatih loncat indah Jatim menggelar simulasi lomba di base camp loncat Indah Jatim di Graha Residen Surabaya. Tujuannya adalah untuk menjaga performa atlet agar mereka bisa meraih

medali emas di Pekan Olahraga Nasional (PON) XX Papua September-Oktober 2021.

Menurut Pelatih Kepala Loncat Indah Jatim, Ronaldy Herbintoro, simulasi ini akan digelar hingga tanggal 25 September mendatang.

Ini sudah simulasi kali ke enam, simulasi untuk melihat kemampuan atlet dan sekaligus memberikan koreksi terkait hal yang harus diperhatikan ketika pertandingan.

"Pada simulasi yang ke enam ini masih ada teknik dan mental tanding para atlet yang harus diperbai-

ki. Evaluasi simulasi pertama hingga ke enam sudah banyak kemajuan," kata pria yang juga ASN Dispora Jatim itu Atlet loncat indah Jatim yang di persiapkan di PON XX Papua mendatang sebanyak lima Atlet (dua putra dan tiga putri) atlet Putra Aldinsyah Putra Rafi dan M Nasrullah, sedangkan atlet putri Della Dinarsari Harimurti, Linar Betiliana dan Gladies Lariesa Garina, sedangkan pelatih yaitu Ronaldy Herbintoro dan Ahmad Subekti serta Mekanik yaitu Luthfi Niko Abdillah. [wwn]

Target Emas, Atlet Paralimpik Jatim Pusatkan Latihan di Unesa Surabaya, Bhirawa Pekan Paralimpik Nasional XVI bakal di gelar November mendatang di Papua. Berbagai persiapan matang dilakukan oleh kontingen di masingmasing daerah. Tak terkecuali bagi para kontingen dari Jawa Timur.

Sebanyak 71 atlet berlatih di pemusatan Latihan daerah yang diselenggarakan di Universitas Negeri Surabaya (Unesa) 2-5 September.

Sebagai bagian dari rangkaian kegiatan, Sabtu (4/9) sore Apel Gelar Pemusatan Latihan Daerah National Paralympic Committee Indonesia (NPCI) Provinsi Jawa Timur digelar di Gedung Graha Unesa.

Ketua NPCI Jawa Timur, Imam Kuncoro mengungkapkan, pemusatan latihan di Unesa dilakukan sebagai bagian dari upaya merealisasikan target medali. Para atlet yang terpilih adalah atlet difabel terbaik yang telah terseleksi dan menjadi jawara dalam Pekan Paralimpik Olahraga Provinsi Jawa

segera PTM 100%,'' tandas Alful.

Usai mengikuti PTM terbatas, Naila Adalia dan Sabrina siswa baru kelas X 2 mengaku sangat senang sekali. Karena bisa langsung merasakan sekolah yang sebenarnya, bisa pergi kesekolah, bertemu para guru dan teman - temanya. "Semoga kondisi ini bisa berjalan terus dengan baik, bahkan semoga bisa pulih kembali seperti semula,'' harap Naila Adalia yang masih membawah jaket sekolah barunya belum terpakai.

Kegembiraan yang sama juga diungkapkan Alya siswi kelas XII MIPA 2. Ia mengaku sudah tiga kali ini mengikuti PTM terbatas sejak diperbolehkan, pada Senin (30/8) lalu. Jadi kalau belajar dengan sistem Daring atau Online ini banyak sekali kendalanya, selain sarana dan prasarananya terkadang juga jaringannya. [ach]

Para atlet paralimpik pada Apel Gelar Pemusatan Latihan Daerah National Paralympic Committee Indonesia (NPCI) Provinsi Jawa Timur targetkan medali Pekan Paralimpik Nasional XVI di Papua.

Timur (Peparprov Jatim). Kami menargetkan untuk meraih 21 medali emas, perak dan perunggu.

Para atlet paralimpik itu akan bertanding di 10 cabang olahraga.

Yakni atletik, boccia, bulu tangkis, judo tunanetra, menembak, panah-

an, renang, sepak bola, tenis meja, dan catur. Selain itu hadir pula 22 pelatih professional yang siap mendampingi para atlet dalam menjalani masa latihan.

Imam menegaskan, Pemilihan Unesa sebagai tuan rumah dalam

apel ini juga ditujukan untuk menjaga kondisi kesehatan para atlet.

Unesa memberikan fasilitas olahraga dan tenaga dalam bidang sport science yang dapat mendukung proses latihan para atlet sehingga nantinya mereka akan siap untuk mengharumkan nama Jawa Timur.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga (Dispora) Jawa Timur, Drs Supratomo MSi mengingatkan kepada para atlet agar tetap memperhatikan kesehatan, dan keselamatan di masa pandemi.

Supratomo juga membakar semangat para atlet dan mendorong mereka agar berlatih dengan bersungguh - sungguh. Berlatihlah seperti bertanding, dan kemudian bertandinglah seperti berlatih. Sementara itu, Dekan Fakultas Olahraga, Dr Setiyo Hartoto, menyebut pemusatan latihan ini sesuai dengan keunggulan dan fokus pengembangan Unesa di tiga bidang, yakni seni, olahraga dan disabilitas. [ina]

Atlet Puslatda Loncat Indah Jatim saat mengikuti simulasi sebelum berlomba di PON Papua 2020.

POJOK DAERAH

Pemkot Anggarkan Rp185 M untuk Sarana Pendidikan Mojokerto, Bhirawa Walikota Mojokerto, Ika Puspitasari berjanji menganggarkan dana untuk sarana pendidikann sebesar Rp185 miliar. Dana ini akan dikeluarkan Pemkot Mojokerto dalam waktu dekat ini untuk seluruh SD dan SMP yang ada diwilayah Kota Mojokerto.

Bantuan sarana pendidikan untuk SD dan SMP Se-Kota Mojokerto berupa meja, kursi ramah anak, laptop, LCD, printer, gamelan, alat peraga siswa inklusi, sound system dan alat musik.

Menurut Ning Ika-sapaan Ika Puspitasari, maka kini perlu kami sampaikan kepada para Kasek tentang program pendidikan gratis di Kota Mojokerto, yang harus tersosialisasikan secara masif, tidak hanya kepada masyarakat. Namun juga kepada satuan pendidikan yang ada di Kota Mojokerto sampai level paling bawah.

Ning Ika menjelaskan hal ini saat meninjau Pembelajaran Tatap Muka (PTM) terbatas di SMPN 8 yang digelar memasuki hari ke tiga, Rabu (1/9). Harapannya, tidak muncul lagi pertanyaan atau pengaduan dari masyarakat tentang adanya tarikan dana dari sekolah. Karena sudah dialokasikan dana sebesar Rp185 miliar.

"Makau kami harapkan bantuan yang langsung menyasar ke masyarakat ini bisa langsung dinikmati manfaatnya dan tersampaikan secara massif,'' jelas walikota. [min]

Senin Kliwon, 6 September 2021

JATIM MEMBANGUN

Halaman 8

Panggil Sekda dan 4 Pejabat Geledah Rumah Keluarga Hasan Aminuddin Probolinggo, Bhirawa Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan melakukan pemanggilan kepada empat pejabat utama di lingkungan Pemerintah Kabupaten Probolinggo. Pemanggilan ini dilakukan untuk menindaklanjuti kasus jual beli jabatan yang menjerat bupati nonaktif, Puput Tantriana Sari dan 21 orang lainnya.

Keempat pejabat utama tersebut di antaranya Sekretaris Daerah, Soeparwiyono; Kepala Inspektorat, Tutug Edi Utomo; Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Edi Suryanto dan Kabag Hukum, Priyo Siswoyo.

Sekretaris Daerah Kabupaten Probolinggo, Soeparwiyono, Sabtu (4/9) malam menyebut, kedatangannya di di Polres Probolinggo tersebut tak lain hanya untuk menyerahkan data-data guna melengkapi kekurangan berkas pemeriksaan tim KPK. “Saya cuman mengantarkan dokumen, dokumennya diminta kemarin.

Iya (dokumen yang tertinggal saat KPK menggeledah kantor bupati kemarin),” kata Soeparwiyono.

Sekretaris Daerah Kabupaten Probolinggo, Soeparwiyono mengatakan tak ada pemeriksaan terhadap dirinya. Soeparwiyono me-

negaskan, hanya 17 orang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang saat ini diperiksa. “Tidak (saya tidak diperiksa) yang diperiksa kan yang 17 itu dan kini di bawa ke Jakarta,” terang Soeparwiyono.

Meski demikian, belum ada informasi apakah dalam pemanggilan tersebut juga dilakukan pemeriksaan kepada empat pejabat utama tersebut. Pihak kepolisian, hingga kini juga belum memberikan keterangan kepada awak media terkait status dari keempat pejabat utama di lingkungan Pemkab Probolinggo itu.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Probolinggo terus berupaya melakukan percepatan pengisian Penjabat (Pj) Kepala Desa (Kades). Sampai kemarin koordinasi dengan pihak kecamatan intensif dilakukan. Hal ini diungkapkan Kabid Penataan Desa DPMD

Kabupaten Probolinggo Nur Rahmad Sholeh, di Polres Probolinggo.

Dikatakannya, jika proses pengumpulan data dan usulan calon Pj Kepala Desa masih dilakukan kecamatan. Saat ini kecamatan sedang mengumpulkan usulan nama Pj. Kades yang nantinya akan diproses lebih lanjut.

“Progres yang dilakukan saat ini masih on the track dan diupayakan dikebut, sesuai pesan Ibu Gubernur kepada Bapak Wabup selaku Plt. Bupati Probolinggo. Saat ini masih dalam proses masih belum terkumpul nama yang diusulkan,” katanya.

Usulan nama calon Pj Kades berasal dari kecamatan, desa setempat.

Tetapi harus menyesuaikan ketersediaan ASN di wilayah kecamatan masing-masing. Sehingga jika terdapat kerbatasan jumlah ASN, maka ASN di luar kecamatan dapat ditunjuk menjadi Pj Kades. Selanjutnya nama yang sudah dikantongi dan diusulkan diproses. DPMD akan melanjutkan usulan kepada Bagian Hukum untuk diterbitkan SK. “Kami dapat memproses setelah ada usulan nama, sebelum itu menjadi kewenangan pihak kecamatan.

wiwit agus pribadi/bhirawa

Para ASN usai di periksa KPK di giring kemobil untuk dibawa ke Jakarta.

Ada pertimbangan yang harus dipenuhi, termasuk ketersediaan ASN. Agar pelayanan di masyarakat tetap berjalan baik,” katanya.

Disinggung terkait dengan nama calon Pj Kades yang saat ini tengah menjadi tersangka, Rahmad mengatakan, jika nama tersebut telah masuk dalam SK. Karenanya perlu ada perubahan adminstrasi dan SK untuk mengganti ASN yang sudah jadi tersangka tersebut. Selanjutnya untuk memastikan agar pelaksanaannya tetap on the track, DPMD juga berkoordinasi dengan Inspektorat

untuk melakukan pengawasan.

“Awalnya calon Pj Kades yang saat ini jadi tersangka, sudah diproses.

Namun tidak bisa dilanjutkan.

Harus diganti dengan calon yang lain,” bebernya.

Tim KPK terus melakukan penyelidikan terkait kasus suap jual beli jabatan yang menjerat Bupati nonaktif Probolinggo Puput Tantriana Sari dan suaminya Hasan Aminuddin. Penyidik lembaga antirasuah itu menggeledah rumah dua anak Hasan -sapaan akrabnya- dari Dian Prayuni, istri pertamanya, Sabtu (4/9).

Dua anak Hasan yang digeledah itu yakni Dini Rahmawati dan Zulmi Noor Hasani. Rumah keduanya hanya berjarak sekira 50 meter di Jl. Imam Bonjol, Desa Sidomukti, Kecamatan Kraksaan, Kabupaten Probolinggo.

Penggeledahan di rumah Dini maupun Zulmi dilakukan di hari yang sama. Pertama di rumah Dini sekira pukul 10.00 WIB. Belum diketahui apa saja yang didapat KPK di rumah tersebut. Sekira pukul 13.00 WIB, tim bergeser ke kediaman Zulmi.

Dari pantauan Bhirawa, sekitar 2 jam tim KPK menggeledah rumah Zulmi. Sekira pukul 14.30 WIB, KPK membawa keluar satu koper yang belum diketahui isinya. Koper tersebut langsung dinaikan ke bagasi salah satu mobil Toyota Innova warna hitam. Ada dua mobil yang membawa petugas KPK. Sementara itu, tak satupun orang di rumah tersebut keluar. Zulmi pun tak nampak keluar rumah. Dihubungi melalui ponselnya, tak ada jawaban dari pria yang disebut-sebut akan nyalon bupati pada Pemilihan Serentak 2024 itu.[wap]

KELANA JATIM

Kontraktor Tak Mampu Selesaikan Pekerjaan Proyek Masuk Daftar Hitam Kab Malang, Bhirawa Kontraktor nakal yang selama ini menjadi rekanan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang dalam pengerjaan proyek pembangunan di Kabupaten Malang kini masuk dalam daftar hitam atau black list. Sedangkan daftar hitam yang diberikan pemerintah setempat, karena dalam pengerjaan proyek pada tahun 2020 tidak mampu menyelesaikan pekerjaannya.

Demikian yang sampaikan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Bagian (Kabag) Pengadaan Barang dan Jasa Pemkab Malang Ferry Hari Agung, Minggu (5/9), kepada wartawan. Dikatakan, pada tahun 2020 ada satu kontraktor yang nakal dalam pengerjaan proyek pembangunan di Kabupaten Malang. Dan untuk tahun 2021 masih belum ditemukan kontraktor nakal.

“Kontraktor yang terbukti nakal dan masuk dalam daftar hitam, maka akunnya kita non aktifkan, sehingga mereka tidak bisa mengikuti lelang proyek secara online selama satu tahun,” ujarnya. [cyn]

Wali Kota Dorong Peningkatan SPBE Sukseskan Reformasi Birokrasi Kota Madiun, Bhirawa Reformasi Birokrasi harus berhasil. Karenanya, indikator penunjangnya juga harus terpenuhi secara baik. Pemerintah Kota Madiun terus berupaya memenuhi sejumlah indikator tersebut guna mensukseskan Reformasi Birokrasi yang ditetapkan pemerintah pusat itu. Salah satunya, Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Berbagai program dijalankan. Evaluasi pun dilakukan. ‘’Kemarin nilai Sakip (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) kita juga sudah naik menjadi BB. Hari ini evaluasi SPBE dari Kemenpan RB. Melihat jalannya evaluasi, mudahmudahan nilai (SPBE) kita juga naik,’’ kata Wali Kota Madiun Maidi usai pelaksanaan evaluasi secara virtual di GCIO Dinas Kominfo Kota Madiun, Sabtu (4/9).

Dikatakan oleh Wali Kota, SPBE sejatinya sudah mendapatkan nilai B. Namun, tentu tidak boleh cepat berpuas dulu. Nilai harus terus ditingkatkan sampai mendapatkan nilai A. Karenanya, Wali Kota terus mendorong tim SPBE Kota Madiun untuk meningkatkan kinerja. Terutama pemenuhan indikator yang ditetapkan pemerintah pusat. [dar]

Tim BPBD Kabupaten Situbondo saat melakukan droping air bersih di Dusun Taman Polay, Desa Jatisari, Kecamatan Arjasa Jumat (3/9).

Warga Taman Polay Alami Kekeringan, BPBD Droping 5 Ribu Liter Air Bersih Situbondo, Bhirawa Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Situbondo secara intensif melakukan droping atau pendistribusian air bersih di beberapa titik desa yang mengalami kekeringan.

Satu diantaranya, di Dusun Taman Polay, Desa Jatisari, Kecamatan Arjasa, Kabupaten Situbondo. Disana dikenal menjadi langganan rutin kejadian kekeringan, terutama setiap menghadapi musim kemarau panjang.

Bupati Situbondo, Karna Suswandi menegaskan, saat ini diperlukan

jadwal rutin untuk pengiriman air bersih ke daerah yang mengalami kekeringan, sehingga kebutuhan air bersih warga tercukupi. Bupati Karna Suswandi mengaku bersyukur, droping air bersih yang dilakukan BPBD Kabupaten Situbondo berjalan dengan lancar.

“Ya sepanjang kita memiliki anggaran, kenapa susah. Yang susah itu sekarang anggaran di refokusing terus,” tegas mantan Plt Sekda Kabupaten Bondowoso itu.

Tak hanya itu, Bupati Karna juga

Peserta WUB Bertanya Bagaimana Mendapatkan Bantuan Alat Pemkab Pamekasan, Bhirawa Banyak generasi muda Pamekasan, sudah banyak mengikuti pelantihan menjadi calon Wira Usaha Baru (WUB). Namun mereka ada yang belum paham mendapatkan bantuan alat kerja dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pamekasan.

Menanggapi hal ini ,Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Pamekasan, Abdul Fata menjelaskan, sebelum memberikan bantuan alat, pihaknya terlebih dahulu melihat perkembangan usaha para peserta WUB setelah mengikuti pelatihan dilaksanakan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan (DPMPTSP Naker). Apakah benar-benar membutuhkan bantuan alat atau tidak.

“Atau coba para peserta WUB itu komunikasi dengan para pendamping di setiap kecamatan. Nanti pendamping yang akan mengkomuni-

sawawi/bhirawa

kasikan dengan OPD (organisasi perangkat daerah) atau langsung kepada perusahaan,” jelasnya.

Peserta WUB yang selama ini mendapatkan bantuan alat melalui dua cara, pertama mengajukan proposal bantuan kepada OPD, kedua melalui proses identifikasi langsung sejak mengikuti pelatihan WUB tersebut.

“Misalnya pelatihan jahit, itu diidentifikasi oleh teman-teman pendamping. Dilihat di lapangan, kalau memang benar-benar membutuhkan ya diberikan, atau kita langsung yang turun ke lapangan melihat kondisi yang dibutuhkan ketika kita pembinaan,” tandasnya.

WUB merupakan program prioritas Bupati Pamekasan, Baddrut Tamam di bidang ekonomi. Program itu memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengikuti pelatihan sesuai yang diinginkan, setelah pelatihan selesai Pemkab Pamekasan juga memberikan bantuan

modal dengan bunga nol persen.

Pemerintah daerah juga memberi bantuan alat melalui dana corporate social responsibility (CSR) bekerja sama dengan beberapa perusahaan.

Bahkan, pemkab menfasilitasi pemasarannya baik online maupun offline untuk memudahkan para pelaku usaha menjual produknya.

Sejauh ini, pelaku usaha yang berasal dari program WUB banyak mendapatkan bantuan alat. Diantaranya usaha pembuatan sepatu, usaha steak keju, usaha kripik, usaha pembuatan sarung dan lain-lain.

Bantuan itu berasal dari CSR sejumlah lembaga perbankan.

Forum CSR Kabupaten Pamekasan terdiri dari beberapa lembaga perbankan, tahun ini ketuanya adalah Bank Mandiri. Sementara di jajaran eksekutif terdiri dari semua OPD yang dipimpin oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda).

Pelaku usaha dapat mengajukan permohonan bantuan CSR tersebut kepada OPD terkait, baik Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag), Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, DPMPTSP Naker, dan OPD lainnya, atau langsung kepada Bappeda Kabupaten Pamekasan.

“Setiap proposal pengajuan yang masuk ke setiap OPD masih akan diajukan kepada Bappeda. Pemkab lebih mengutamakan yang WUB (untuk mendapatkan bantuan CSR, red),” jelas A. Fata, juga Kabid Pembinan Koperasi tersebut. [din]

menegaskan kedepan pihaknya secara rutin akan melakukan pemantauan ke lokasi atau daerah-daerah yang rawan kekeringan. Sehingga, katanya, dapat mengantisipasi sejak dini munculnya kekeringan lanjutan.

“Ini menyangkut hajat orang banyak. Mereka harus selalu dipantau. Kapan harus ke wilayah timur dan kapan harus memantau ke wilayah barat. Jadi semua jadwalnya harus diatur dengan baik,” imbuh mantan Kepala DPUPR Kabupaten Lumajang itu.

Di sisi lain, Kepala BPBD Kabupat-

en Situbondo, Zainul Arifin menyebutkan, titik yang mengalami kekeringan akibat musim kemarau panjang menyebabkan sumber mata air yang ada di dusun Taman Polay tersebut mengering. Masih kata Zainul, selama ini warga hanya mengandalkan sumber mata air yang ada di daerah tersebut.

“Warga yang tinggal di dusun tersebut mengalami kesulitan mendapatkan air bersih untuk memenuhi kebutuhan setiap harinya,” sebut mantan Staf Ahli Bupati itu.[awi]

RSUD Jombang Siapkan Area Pelayanan Pasien Non Covid-19 Berikan Rasa Aman, Layanan Profesional

Jombang, Bhirawa Masyarakat yang ingin berobat ke RSUD Jombang tak perlu khawatir tertular Covid-19. Sebagai rumah sakit tipe B pendidikan dengan predikat akreditasi paripurna, serta rumah sakit dengan tingkat kepatuhan BPJS terbaik, RSUD Jombang telah menyiapkan area pelayanan khusus pasien non Covid-19.

Direktur RSUD Jombang dr Pudji Umbaran menyampaikan, sebagai rumah sakit kebanggaan warga Jombang, punya kewajiban untuk memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat.

“Terutama pelayanan yang tetap mengedepankan Protokol Kesehatan di era new normal ini,” ujarnya.

Salah satunya, RSUD Jombang telah menyiapkan dua area pelayanan.

Yaitu area Covid-19 dan non Covid19. Semua ruangan terpisah secara tegas dan tidak campur satu sama lain. ’”Namun setiap masyarakat yang berobat, harus di-skrining di IGD, untuk mengetahui apakah terdampak Covid19 apa tidak. Kalau tidak maka kami arahkan di area pelayanan non Covid-19. Jika sebaliknya, maka diarahkan ke area pelayanan Covid-19,” tambah dia.

Semua pelayanan itu meliputi ruang op-

erasi, alat radiologi, laboratorium. Semua alat perlengkapan medis terpisah, baik untuk pasien Covid-19 maupun non Covid-19. Termasuk, disiapkannya area eksklusif di Jalan Adityawarman sebagai bentuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.

“Jadi tidak perlu takut datang ke RSUD Jombang, karena area sudah dipisah secara tegas, termasuk peralatannya,” bebernya.

Tujuannya, agar masyarakat yang tidak terdampak Covid-19 jauh dari penyebaran virus.

Sekaligus mendapat rasa aman dengan layanan maksimal.

“Masyarakat jangan pernah berfikiran di RSUD Jombang nanti akan di-Covid-kan.

Sebab, terkonfirmasi positif

Layanan unggulan di RSUD Jombang.

Covid-19 itu dari hasil pemeriksaan klinis, laborat dan radioliogis,” jelas dia.

Secara umum, area pelayanan RSUD Jombang dibagi menjadi dua.

Yakni dari koridor utama ke utara adalah pelayanan area Covid-19.

Serta koridor utama ke selatan adalah area non Covid-19.

“Ini sebagai upaya kita memutus penyebaran Covid-19 sekaligus memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat,” pungkasnya.[rif/adv]

istimewa

Senin Kliwon, 6 Sepetember 2021

JATIM MEMBANGUN

Halaman 9

Pernah Zona Merah

SDM Satgas Covid-19 di 20 Desa Dikuatkan Sidoarjo, Bhirawa Sebanyak 20 desa yang dulu pernah berstatus zona merah dalam penularan Covid-19, oleh Dinas Kesehatan Kab Sidoarjo, saat ini secara bertahap peranan dari anggota Satgas Covid-19 nya, semakin dikuatkan pengetahuannya.

Menurut Joko Prayitno, dari Promosi Kesehatan Dinkes Kab Sidoarjo, 20 desa tersebut menjadi perhatian, karena sempat menjadi zona merah, karena banyak warganya yang dulu terpapar virus Covid-19.

“Salah satunya di Desa Gemurung Kec Gedangan ini. Alhamdulilah, kini sudah menurun menjadi zona orange,” kata Joko, ditemui diselasela, kegiatan penguatan Satgas Covid-19 Desa Gemurung, Jum at (3/9) akhir pekan lalu.

Menurut evaluasi dari Tim Dinkes Kab Sidoarjo, 20 desa tersebut sempat menjadi zona merah, karena ada sejumlah aspek pemicunya.

Seperti mobilitas penduduknya yang tinggi, penduduknya padat, ditambah banyak yang bekerja sampai luar kota.

Sebanyak 20 desa yang berada di wilayah kerja 10 Puskesmas tersebut diantaranya meliputi Desa Simogirang dan Desa Watutulis di Pukesmas Prambon.

Desa Sidokepung dan Desa Entalsewu di Puskesmas Buduran, Desa Tropodo dan Desa Kepuh kiriman di Puskesmas Waru, Desa Pilang dan Desa Simoketawang di Puskesmas Wonoayu.

Kemudian, Desa Gedangan dan Desa Gemurung di Puskesmas Gedangan, Desa Wage dan Desa Kedungturi di Puskesmas Taman, Desa Rejeni dan Desa Krembung di Puskesmas Krembung, Desa Blurukidul dan Kelurahan Pucang di Puskesmas Sidoarjo, Desa Watesari dan Desa Seketi di Puskesmas Balongbendo dan Desa Ganting dan Desa Keboansikep di Puskesmas Ganting.

Dikatakan Joko, agar penularan kasus Covid-19 bisa ditekan dan terus turun, tentu saja harus ada kerja sama yang kompak dan baik antara

Pemkab Sidoarjo dan masyarakatnya.

“Tidak bisa hanya kalau cuma mengandalkan Pemkab saja,” kata Joko. dr Rahma Eka Yustina, dari RS Siti Fatimah Tulangan, dalam kesempatan itu mengatakan pada Bulan Juni dan Juli 2021, memang banyak warga Sidoarjo yang terpapar Covid-19 varian Delta itu. Sampai-sampai banyak rumah sakit penuh dengan pasien covid-19.

Saat ini warga diingatkan agar rajin melakukan kebiasaan 6 M. yakni memakai masker, rajin menucuci tangan pakai sabun , menjaga jarak, menjauhi kerumunan, mengurangi mobilitas dan mengurangi makan diluar rumah.

Satgas Covid-19 yang ada di desa, ditambahkan oleh Ayu Mufidah,

dari Dinkes Kab Sidoarjo, agar bisa mengedukasi warga supaya tidak sampai melakukan diskriminasi kepada warga atau keluarga yang terpapar Covid-19.

“Justru harus ikut membantu supaya mereka bisa cepat sembuh kembali. Kalau dikucilkan, mereka bisa stres, penyakitnya malah tambah jadi parah,” nasehatnya kepada para Satgas Covid di Desa Gemurung.

Kades Gemurung, Buwono Basuni, menyampaikan dulu di desanya sempat ada 183 orang yang terpapar Covid. Namun 88 orang bisa sembuh, sayang ada 5 orang warga tidak bisa tertolong alias meninggal dunia.

“Saat ini yang Isoman di rumah ada 2 orang dan 1 orang sedang dirawat di rumah sakit,” ujarnya.

Disampaikan Buwono, saat ini masih banyak warganya yang belum divaksin Covid-19. Karena itu mereka saat ini sangat antusias sekali ingin ikut untuk vaksinasi. Dulu warga masih tidak mau. Sekarang sudah sangat antusias sekali ingin divaksin.

Perlu diketahui, saat ini kasus penularan Covid-19 di Kab Sidoarjo sudah mulai berkurang. Sehingga, pada akhir-akhir Bulan Agustus 2021, status kota delta ini juga menurun dari zona merah, kini menjadi zona kuning.

Kondisi ini juga berimbas pada PPKM yang tadinya level 4, yang ketat dalam mobilitas, kini mulai diturunkan oleh Pemerintah menjadi level 3, dimana mulai ada kelonggaran mobilitas. [kus]

KELANA JATIM

Anggota Koramil Plandaan Jombang Blusukan Dampingi Vaksinasi ODGJ Jombang, Bhirawa Tidak hanya masyarakat yang sehat dan normal saja yang berhak menerima vaksinasi Covid-19, melainkan seluruh warga masyarakat yang sudah memenuhi syarat termasuk ODGJ (Orang Dalam Gangguan Jiwa) dan disabilitas. Hal itu dilakukan sebagai upaya untuk menambah imunitas bagi masyarakat agar terhindar dari penyebaran virus corona atau Covid-19.

Seperti yang di lakukan Anggota Koramil 0814/08 Plandaan, Jombang yang bertugas sebagai Bintara Pembina Desa (Babinsa) Kampung Baru, Kecamatan Plandaan, Kabupaten Jombang, Serka Sunu Andriawan yang sedang melakukan blusukan mendampingi vaksin secara jemput bola kepada masyarakat terutama kepada ODGJ di desa setempat, Sabtu (4/9).

Dengan pendampingan dilakukan oleh Babinsa Koramil 0814/08 Plandaan,. Jombang tersebut diharapkan mampu memberikan rasa aman dan kenyamanan bagi bidan desa untuk melakukan tugasnya memberikan suntikan vaksin.

“Walaupun sudah di vaksin, diharapkan masyarakat harus tetap mematuhi Protokol Kesehatan, dan selalu menjaga kesehatan dengan baik. Dan keluarga ODGJ di harapkan selalu menjaga kesehatan dan memperhatikan kebersihan saudaranya agar tetap sehat,” kata Serka Sunu Andriawan. [rif]

Ning Sasha Bangga Dengan Perempuan Penjaga Ketahanan Pangan Sidoarjo Sidoarjo, Bhirawa Keberadaan bertani sekarang ini dianggap warga masih kurang menguntungkan, sehingga banyak generasi muda memili bekerja sebagai buruh pabrik. Namun tidak dengan warga Desa Durung Bedug Candi Sidoajro ini, Mispah.

Perempuan tangguh yang usianya sudah menginjak setengah abad itu memilih konsisten menjadi petani Sayur. Profesi ini dijalani sudah puluhan tahun. Asam garam menjadi petani sayur sudah dilakoninya. Tak heran kalau Istri Bupati Sidoarjo Ny. Sa’adah Achmad Muhdlor atau yang akrab dipanggil Ning Sasha sangat bangga dengan Mispah.

Dengan lahan seluas 400 meter persegi. Mispah dan suaminya, Marto menanami lahan sawahnya dengan beragam sayuran, mulai dari Kenikir, Sawi dan Kangkung. Setiap satu bulan sekali mereka panen. Dengan panen satu jenis sayuran, mereka bisa mengantongi uang Rp 1,5 juta sampai Rp 2 juta.

Sebelum dibawa ke Pasar, hasil panen mereka sudah diambil pedagang langsung. “Tergantung dari harga sayur di pasar. Kalau pas naik dapatnya banyak, kalau pas harganya turun ikut menyesuaikan,” kata Mispah.

“Mereka memilih menjadi petani Sayur karena lebih cepat panennya. Berbeda dengan padi, panennya agak lama, tiga bulan sekali,” ungkapnya. [ach]

Personel Polrestabes Surabaya membagikan masker kepada pedagang dan pengunjung Pasar malam Wonokromo pada Sabtu (4/9) malam.

Polisi Sebar Ratusan Masker di Pasar Malam Wonokromo Polrestabes Surabaya, Bhirawa Polrestabes Surabaya mendukung upaya Pemerintah dalam pencegahan Covid-19. Dipimpin Kasubnit Turjawali Satlantas Polrestabes Surabaya, Iptu Irwansyah Putra, ratusan masker dibagikan kepada pedagang maupun pengunjung pasar Malam Wonokromo, Sabtu (4/9) malam.

Kedatangan puluhan anggota Polisi ini sempat mengagetkan pedagang dan pengunjung. Namun mereka baru berani mendekat setelah mengetahui adanya pembagian masker.

Kasubnit Turjawali Satlantas Polrestabes Surabaya, Iptu Irwansyah Putra mengatakan, upaya ini untuk mengingatkan masyarakat tentang pentingnya protokol kesehatan (prokes).

“Kami sengaja mendatangi tempat yang berpotensi menjadi pusat berkumpulnya masyarakat, seperti Pasar malam Wonokromo. Sekaligus mengingatkan masyarakat untuk selalu menjaga protokol kesehatan,” kata Iptu Irwansyah Putra.

Tak hanya Pasar malam Wonokromo, Irwansyah menjelasakan, bebera-

Melalui DBHCHT, Pemkot Blitar Siapkan BLT Buruh Pabrik Rokok Rp. 300 Ribu Kota Blitar, Bhirawa Melalui Dana Bagi Hasil Cukai dan Hasil Tembakau (DBHCHT) Tahun 2021, Pemerintah Kota Blitar siapkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) sebesar Rp. 300 ribu per bulan kepada Buruh Pabrik Rokok yang ada di Kota Blitar.

Wali Kota Blitar, Santoso mengatakan menindaklanjuti Peraturan Menteri Keuangan No. 206/PMK.07 /2020 tentang Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau tanggal 18 Desember 2020 dan Surat dari Pemerintah Propinsi Jawa llmur No. 976/17230/021.2/2021 tanggal 16 Agustus 2021, kini Pemerintah Kota Blitar mulai menyiapkan penerima BLT DBHCHT Kota Blitar tahun 2021 yang berasal dari buruh pabrik rokok dan petani tembakau di Kota Blitar.

“Dan saat ini sedang dilakukan validasi dan verifikasi karyawan buruh rokok calon penerima BLT DBHCHT Kota Blitar tahun 2021,” kata Wali Kota Santoso.

Lanjut Wali Kota Santoso, adanya program BLT DBHCHT kepada buruh tani tembakau dan/atau buruh pabrik rokok ini merupakan salah satu Program Pembinaan Lingkungan Sosial dalam rangka pemulihan perekonomian di daerah yang tujuannya untuk mendukung bidang kesejahteraan masyarakat.

“Utamanya juga untuk memberikan rasa keadilan dan meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat khususnya mereka sebagai buruh tani tembakau dan atau buruh pabrik rokok sesuai dengan aturannya,” ujarnya.

Ditambahkan Kasubag Perekonomi-

Istimewa

Drs. H Santoso, MPd

an Bagian Perekonomian dan Kesra Pemkot Blitar, Dian Widi asmara untuk sasaran penerima BLT DBHCHT sebesar Rp. 300 ribu ini adalah buruh tani tembakau dan atau buruh pabrik rokok tanpa mempertlmbangkan apakah mereka penerima bantuan lainnya seperti PKH BPNT, BST, BLTDD, PBIJKN, Kartu Pra Kerja dan sebagainya.

“Karena DBHCHT tujuannya berbeda dengan bantuan-bantuan yang lain, sehingga tidak berpotensi tumpang tindih atau overlap. Kecuali bagi daerah yang alokasi anggaranya tidak mencukupi untuk mengakomodir semua sasaran tersebut maka dapat memprioritaskan pada sasaran yang belum menerima bantuan lainnya,” terangnya.

Selain itu dikatakan Dian, secara administratif penerima BLT DBHCHT di Kota Blitar adalah mereka yang berdomisili di Kota Blitar yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP), dimana di Kota Blitar secara geografis

Hartono/Bhirawa

hanya ada Pabrik Rokok saja yakni Pabrik Rokok Bokor Mas, Pabrik Rokok Apache dan Pabrik Rokok Pura Perkasa Jaya, sedangkan lahan pertanian tembakau tidak ada sehingga belum dapat mengajukan BLT kepada petani tembakau.

“Sehingga yang bisa diajukan BLT DBHCHT di Kota Blitar khusus buruh pabrik rokok saja yang juga berdomisili pabriknya di Kota Blitar, dan itupun juga khusus buruh pabrik rokok yang menjalankan proses produksi saja,” jelasnya.

Dan secara teknis dijelaskan Dian, untuk penerimaan BLT DBHCHT di Kota Blitar sebesar Rp. 300 ribu per bulan ini, akan diterimakan selama 8 bulan kedepan.

“Yakni penerimaan mulai bulan Mei sampai Desember 2021 yang dilaksanakan pencairannya dengan dua tahap atau dirapel untuk tahap awalnya melalui rekening bank,” pungkasnya. [htn. adv]

pa tempat di Surabaya menjadi sasaran pembagian masker. Diantaranya di Taman Mundu, Taman Bungkul dan Pasar malam Wonokromo. Selain membagikan masker gratis, petugas juga memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga protokol kesehatan.

“Selain membagikan masker, kami juga mengimbau masyarakat untuk tetal melaksanakan protokol kesehatan secara ketat,m. Tujuannya dan tak lain untuk memutus penyebaran virus Covid-19,” jelasnya.

Meski Surabaya masuk zona

kuning, Irwansyah menegaskan perlunya kerjasama dan gotong royong dari masyarakat. Sehingga hal itu bisa membantu Pemerinta dalam upaya pencegahan Covid-19 dan masuk zona hijau.

Kegiatan inipun akan dilakukan terus menerus.

“Sesuai instruksi Bapak Kapolrestabes Surabaya, kita semua wajib terus meningkatkan gotong royong.

Pekan depan diharapkan Surabaya sudah masuk level 2, sehingga secepatnya bisa terbebas dari pandemi Covid-19,” pungkasnya. [bed]

RHU Nekat Beroperasi di Kawasan Kalibokor Akhirnya Disegel Surabaya, Bhirawa Petugas gabungan dari Satpol PP bersama jajaran Linmas Kota Surabaya melakukan penyegelan terhadap salah satu rumah hiburan umum (RHU) di kawasan Jalan Kalibokor, Sabtu (4/9) malam. Sanksi tegas itu dilakukan karena RHU tersebut nekat beroperasi di tengah Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).

Kepala Seksi (Kasi) Pengawasan Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat (Tibum) Satpol PP Kota Surabaya, Saiful Iksan mengatakan, dari kegiatan operasi yustisi yang dilakukan semalam di beberapa lokasi, ditemukan satu RHU yang masih beroperasi.

“Dari beberapa tempat semalam, ada satu RHU di kawasan Kalibokor yang masih beroperasi. Seluruh pengunjung dan karyawan kemudian kita bawa ke mako (Kantor Satpol PP) dan lokasinya kita segel,” kata Gus Ipul sapaan lekatnya, Minggu (5/9).

Gus Ipul menjelaskan, dari hasil operasi tersebut, pihaknya mengamankan 26 orang. Mereka terdiri dari 13 orang pria dan 13 perempuan.

“Di antara perempuan itu ada yang dari pemandu lagu dan pengunjung.

Kesemuanya kita bawa ke Kantor Satpol PP,” jelasnya.

Menurutnya, tak mudah untuk mengetahui RHU itu masih beroperasi atau tidak. Sebab, karyawan yang berada di luar sempat membohongi petugas jika RHU sedang dilakukan direnovasi. Apalagi kondisi di depannya juga terlihat sepi.

“Ada 3-4 orang tukang (pekerja

bangunan), mereka pura-pura jaga di depan. Kelihatan tidak ada operasional, kita dikelabui tukang bahwa di sana lagi renovasi,” ungkapnya.

Namun, hal itu lantas tak membuat petugas langsung percaya begitu saja. Apalagi, ketika petugas tiba, AC atau pendingin ruangan yang berada di luar RHU kondisinya langsung dimatikan.

“Kita ketahui ada AC yang masih nyala. Ketika kita datang putaran AC yang di luar kok tiba-tiba mati,” kata Gus Ipul.

“Sekitar pukul 22.00 WIB kita masuk. Masuk lewat ruangan itu ada pintu terbuka sedikit, ada hembusan dingin (AC). Sama teman diintip (dilihat) ternyata diganjal (sekat) sama kayak mesin cuci. Sama teman-teman Linmas yang tubuhnya kecil itu akhirnya bisa masuk dan ternyata di dalam banyak orang,” ungkapnya.

Namun ketika seluruh pengun-

jung beserta karyawan akan dibawa ke kantor Satpol PP, rupanya pihak pengelolah atau pemilik RHU tersebut marah. Bahkan, Gus Ipul mengaku juga sempat dibentak-bentak dengan nada keras dan tinggi.

“Pengusahanya marah, dia bentak-bentak menakut-nakuti saya, dia yang minta dibawa tidak perlu yang lain. Dengan nada tinggi dia bentak-bentak. Tapi saya jelaskan dengan persuasif, akhirnya dia manut (menurut) mengikuti,” tuturnya.

Alhasil, baik pengelola, pengunjung maupun karyawan RHU, akhirnya berhasil diamankan ke Kantor Satpol PP Surabaya. Mereka pun kemudian dilakukan pendataan administrasi dan dikenakan sanksi perorangan Rp150 ribu karena melanggar protokol kesehatan.

“Di Kantor Satpol PP mereka juga kita lakukan pemeriksaan swab,” tandasnya. [iib]

Petugas Satpol PP Surabaya saat menyegel RHU yang berada di kawasan Jalan Kalibokor. RHU teresbut nekat beroperasi di tengah PPKM Level 3 di Surabaya.

EKONOMI Ketua Kadin Paparkan Peranan UMKM di Delegasi UAE Senin Kliwon, 6 September 2021

Halaman 10

Surabaya, Bhirawa Menteri Perdagangan United Arab Emirate (UAE), Thani Bin Ahmed Al Zeyoudi bersama Ketua KADIN UAE, Abdullah Muhammad All Mazoui dan rombongan delegasi mengunjungi kantor Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia, di Menara KADIN, Jakarta Selatan.

Penandatanganan Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA) atau Perundingan Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif antara Indonesia dengan UAE.

Adapun kunjungan tersebut merupakan kelanjutan dari Penandatanganan Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA) atau Perundingan Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif antara Indonesia dengan UAE yang digelar di Bogor, Jawa Barat, kemarin, (2/9) lalu.

Ketua Umum KADIN Indonesia, Arsjad Rasjid, saat menerima kedatangan delegasi UAE juga telah

mempresentasikan pandangannya terkait kelanjutan dari penandatanganan kesepakatan antara kedua negara. Dalam pemaparannya, Arsjad Rasjid menjelaskan pentingnya peran Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). “Di Indonesia, UMKM menyumbang enam puluh persen GDP, dan sembilan puluh tujuh persen lapangan pekerjaan,” terangnya, Minggu (5/9).

Arsjad Rasjid menambahkan bany-

ak kendala yang dihadapi oleh UMKM di Indonesia, sehingga UMKM di Indonesia bisa dikatakan tidak semaju negara-negara tetangga, seperti Malaysia, Thailand dan Vietnam.

Sementara itu mayoritas UMKM di Indonesia tidak berbadan hukum, hal itu disebabkan antara lain karena mereka kesulitan mengurus pajak.

Selain itu, UMKM di Indonesia juga punya kendala dalam mengakses pasar, serta mengakses pendanaan.

“Apa artinya ini untuk Indonesia UAE CEPA, adalah buka pasar ekspor untuk UMKM, melalui capacity building dan inkubasi,” ujarnya.

Selain itu di hadapan delegasi UAE, Ketua Umum KADIN Indonesia juga memaparkan bahwa sudah 23 persen

dari Warga Negara Indonesia yang sudah divaksinasi dan pertumbuhan ekonomi Indonesia terus membaik seiring kesuksesan pemerintah menekan tingkat penyebaran virus.

Arsjad Rasjid berharap, kesepakatan antara kedua negara bisa dimanfaatkan untuk mengakselerasi percepatan penanggulangan dampak ekonomi dari pandemi Covid-19, untuk kedua negara.

Ketua KADIN UAE, Abdullah Muhammad All Mazoui mengatakan kedua negara harus sama-sama bisa memanfaatkan kesepakatan.

“Saya meyakini, di kedua belah pihak ada keinginan yang sangat besar untuk sama sama mensukseskan kesepakatan ini,” jelasnya.[riq]

BURSA EKONOMI

PPKM, TPK Hotel Turun Pemprov, Bhirawa Tingkat Penghunian Kamar (TPK) hotel berbintang bulan Juli 2021 sebesar 26,25 persen atau turun 17,91 poin dibandingkan TPK bulan Juni 2021 sebesar 44,16 persen. Angka TPK ini berarti pada bulan Juli 2021 dari setiap 100 kamar yang disediakan oleh seluruh hotel berbintang yang ada di Provinsi Jawa Timur, maka setiap malamnya antara 26 persen hingga 27 persen dari total kamar diantaranya telah terjual.

Angka TPK tersebut lebih rendah 2,32 poin dibandingkan angka TPK hotel berbintang pada bulan Juli 2020.. “Penurunan bisa saja dikarenakan adanya PPKM (pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat),” kata Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur, Dadang Hardiwan Ia juga mengatakan, TPK merupakan salah satu indikator yang dapat mencerminkan tingkat produktivitas usaha jasa akomodasi. “Jika TPK besar dan cenderung mendekati 100 persen, maka dapat diartikan bahwa sebagian besar kamar akomodasi laku terjual,” katanya.

Rata-rata Lama Menginap Tamu (RLMT) untuk hotel bintang pada Juli 2021 adalah 1,62 hari. “Ini berarti pada umumnya rata-rata lama tamu menginap, baik tamu asing maupun tamu Indonesia, di hotel berbintang selama satu hingga dua hari,” tambahnya.[rac]

Pemkot Siapkan Coworking Space untuk Dukung Tumbuhnya Ekraf Malang, Bhirawa Untuk mendorong tumbuhnya Ekonomi Kreatif (Ekraf) Pemerintah Kota (Pemkot) Malang melalui Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata (Disporapar) menyediakan fasilitas coworking space bagi para pelaku industri kreatif.

Wali Kota Malang Drs. H. Sutiaji menyampaikan potensi dan peluang ekraf Kota Malang sangat tinggi mengingat 50,65 persen penduduknya generasi milenial dan generasi Z dan terdapat lebih dari 100 startup. Pemkot Malang menangkap potensi tersebut sehingga tercermin dalam misi kedua rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2018-2023.

“Misi untuj mewujudkan kota produktif dan berdaya saing berbasis ekonomi kreatif, keberlanjutan dan keterpaduan serta menjadi bagian dari semangat The Future of Malang, yaitu Malang Creative dan Malang 4.0,” terang Sutiaji, pada acara Ngopi Ker (Ngobrol Penuh Inspirasi) secara virtual beberapa waktu lalu.

Kepala Disporapar Kota Malang Dr. Ida Ayu Made Wahyuni, SH., M.Si menyampaikan bahwa coworking space adalah ruang kerja bersama yang dapat digunakan baik oleh orang-orang yang bekerja sendiri atau untuk komunitas. “Coworking space ini muncul sebagai alternatif dari ruang di gedung perkantoran yang relatif mahal. Kebutuhan atas ruang kerja ini muncul karena banyak bisnis startup dan semakin diminatinya freelancer job,”jelas Ida Ayu.[mut]

Melalui Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata (Disporapar) menyediakan fasilitas coworking space bagi para pelaku industri kreatif.

achmad basir/bhirawa

Sederet tumpukan gas LPG 3 kg di Bojonegoro.

Kuota LPG 3 Kg Diprediksi Turun 7 Persen Bojonegoro, Bhirawa Proyek Strategis Nasional (PSN) jaringan gas bumi (jargas) untuk rumah tangga di Bojonegoro, berdampak pada penurunan kuota tabung LPG (Liquid Petroleum Gas) 3 Kilogram (Kg) untuk tahun 2022. Yakni diperkirakan bakal turun sebesar 7 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Sekretaris Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Bojonegoro, Ahmadi mangatakan, usulan tiap tahun untuk penambahan kuota LPG 3 Kg diprediksi bakal

turun sebesar 7 persen dibanding tahun-tahun sebelumnya. “Masih tetap ada penambahan kuota, meski berkisar sekira 3 persen,” tuturnya, kemarin (5/9).

Ahmadi menjelaskan, usulan penambahan kuota LPG dari tahun ke tahun rerata sebesar 10 persen. Sedangkan realisasinya bersifat dinamis.

Bisa naik melebihi estimasi, dapat juga bergerak mendekati angka sesuai usulan kuota. Hal itu terjadi pada tahun 2019, dimana realisasi penambahan LPG 3 kg melebihi kuota estimasi. Yaitu sebesar 31.951 Metric Ton

(MT). Atau setara 31.951.000 kg.

Kemudian pada tahun 2020, kebutuhan LPG kurang lebih sama dengan usulan penambahan kuota 10 persen, terealisasi sebanyak 32.069 MT atau setara 32.069.000 kg. “Eksisting tahun 2021, dalam estimasi kami, realisasi LPG di Bojonegoro akan mencapai 35.275,9 MT, atau sama dengan 35.275.900 kg,” jelasnya.

Sementara, sebagai dampak adanya jargas sebanyak 10.000 sambungan rumah (SR) untuk tahun 2020 usulan penambahan kuota tetap ada kenaikan, meski hanya sebesar 3 per-

sen. Atau turun sebesar 7 persen jika dibandingkan tahun sebelumnya.

Sebab, data jumlah rumah tangga juga terus mengalami kenaikan.

Dalam hitungan Disdagkop-UM, jargas 10.000 SR hanya mengurangi kebutuhan LPG sebanyak 1.200.000 kg atau 1.200 MT. Dasarnya, rerata kebutuhan LPG dalam satu rumah tangga di Bojonegoro sekira 3-4 tabung 3 kg per bulan. “Sehingga, untuk kebutuhan LPG 3 kg tahun 2022 tetap kita ajukan kenaikan 3 persen, yaitu sebanyak 36.335.000 kg atau 36.335 MT,” imbuhnya.[bas]

PPKM Turun Level 3

Aktivitas Rumah Makan di Sidoarjo Mulai Hidup Sidoarjo, Bhirawa Penurunan status PPKM di Kab Sidoarjo dari level 4 menjadi level 3, saat ini oleh Pemerintah, sudah mulai terasa keleluasaannya untuk menjalankan kegiatan bisnis di usaha seperti hotel, rumah makan, dan karaoke. “Utamanya rumah makan mulai hidup lagi, meski waktu masih dibatasi, tapi masih boleh berkunjung,” komentar Ketua persatuan hotel dan rumah makan Indonesia ( PHRI) Cabang Kab Sidoarjo, Ahmadi, belum lama ini.

Menurut dirinya kegiatan bisnis yang tergabung dalam PHRI itu, diperkirakan butuh waktu sampai 6 bulan lagi untuk bisa stabil akibat terjadinya dampak pandemi Covid 19 ini. “Semoga pandemi Covid-19

ini segera cepat berakhir. Supaya semua bidang kegiatan dalam masyarakat bisa cepat normal kembali seperti semula,” kata pengusaha rumah makan di kota Delta ini.

Data dari PHRI Sidoarjo, selama pandemi Covid-19 yang berlangsung hampir 2 tahun ini, ada 40 rumah makan di seluruh penjuru wilayah Kab Sidoarjo yang terpaksa tutup dan 4 hotel yang tidak beroperasi. Kondisi itu dikarenakan, tidak semua pengusaha yang masuk dalam PHRI Sidoarjo ini menggunakan modal sendiri. Tetapi juga ada dana pinjaman dari pihak perbankan. Sehingga bagi yang tidak kuat, dampaknya adalah menutup usahanya.

Ahmadi mengatakan, bila saat ini masih ada hotel yang masih bisa ber-

tahan, okupansinya antara 10 %20% saja. Dirinya tidak tahu, siasat apa yang dilakukan sejumlah managemen hotel ini, sehingga masih bisa kuat hingga saat ini. Padahal dengan hanya mengandalkan okupansi 10-20% itu, kata Ahmadi, jelas tidak akan bisa sanggup untuk membiayai operasional hotel.

Pada tahun 2020, kata Ahmadi, sempat ada Perbup di Kab Sidoarjo, yang memberi penundaan pembayaran pajak. Sehingga bisa ditunda sampai akhir tahun. Menurut ia, kebijakan itu tidak menguntungkan, tetapi tetap bisa membantu para pengusaha yang tergabung dalam PHRI Sidoarjo. Karena bisa memperpanjang jatuh pembayaran pajak. “Ya lumayan, masih ada perhatian dari Pemk-

ab,” katanya.

Meski kondisinya masih sangat memprihatinkan, pihak PHRI Sidoarjo, kata Ahmadi, berusaha tidak memprotes kepada Pemkab. Sebab, pihaknya juga merasakan pasti keuangan Pemkab Sidoarjo juga ikut terganggu dengan adanya pandemi Covid-19 ini.

Edukasi dari Pemerintah akan tetap dilakukan dengan menerapkan protokol kesehatan ketat, karena sebagai usaha untuk menjaga kepercayaan dari para konsumen yang berkunjung. “Semoga semua unit usaha anggota PHRI di Sidoarjo, tidak serta merta memPHK karyawannya karena kondisi ini. Semoga masih ada mekanisme lain, sehingga semua masih tetap bisa bertahan,” ujarnya.[kus]

OJK Terus Dukung Pemulihan Ekonomi dan Dorong Penyaluran KUR Klaster Pertanian Otoritas Jasa Keuangan bersama Ikatan Alumni Universitas Airlangga menyelenggarakan kegiatan vaksinasi Covid19 bagi masyarakat kota Surabaya di Airlangga Convention Center Kampus Unair, Sabtu. Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso bersama Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak melakukan peninjauan pelaksanaan kegiatan vaksinasi tersebut.

Wimboh menjelaskan, kegiatan ini merupakan bentuk dukungan OJK untuk mempercepat program vaksinasi Covid-19 kepada masyarakat sehingga mendorong terciptanya kekebalan komunal yang bisa mendukung upaya pemulihan ekonomi nasional. Kegiatan vaksinasi ini berlangsung dari tanggal 4 s.d. 5 September 2021 dengan target 10 ribu peserta yang terdiri dari mahasiswa, dok-

alumni akan terus dilakukan khususnya bagi seluruh pegawai, mahasiswa maupun masyarakat.” kata Wimboh.

Kecepatan dan keberhasilan dari vaksinasi Covid-19 akan sangat menentukan upaya pemulihan ekonomi nasional, karena setelah terbentuk kekebalan komunal maka perekonoter muda dan masyarakat umum. mian masyarakat akan kembali OJK bekerjasama dengan bergerak sejalan dengan terbuKementerian Kesehatan, Indus- kanya mobilitas masyarakat. tri Jasa Keuangan serta berbagai pihak menargetkan untuk Kerja Sama OJK-Unair memberikan vaksinasi sebanySelain pelaksanaan vaksinaak 10 juta ke berbagai daerah si, OJK dan Unair juga sepakat untuk mendukung upaya pe- memperpanjang kerja sama merintah membentuk kekebal- dalam pengembangan sektor an komunal di masyarakat. jasa keuangan, peningkatan “Kerja sama dan sinergi penye- edukasi keuangan serta perlinlenggaraan vaksinasi dengan dungan konsumen dan universitas maupun ikatan masyarakat. Nota Kesepaha-

man ditandatangani oleh Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso dan Rektor Unair Mohammad Nasih.

Kerja sama OJK dengan Unair juga dilakukan dalam mendukung Tri Dharma Perguruan Tinggi yang berperan dalam pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. “Kerja sama ini dapat dikembangkan dengan pembukaan program pascasarjana konsentrasi khusus manajemen risiko untuk mempersiapkan insan-insan milenial agar siap bekerja di OJK dan sektor jasa keuangan,” kata Wimboh.

Sementara itu, Otoritas Jasa Keuangan mendukung penuh upaya kolaboratif pemerintah melalui berbagai kementerian dan lembaga dalam penyaluran dan pemanfaatan Kredit Usaha

Rakyat (KUR) sektor pertanian, karena sektor pertanian mempunyai daya ungkit yang tinggi dalam ekosistem dari hulu ke hilir dalam ikatan rantai nilai, baik dalam penyerapan tenaga kerja maupun peningkatan ekspor.

Dalam rangka perluasan akses keuangan untuk mendorong pemulihan ekonomi di Kabupaten Malang terutama sektor unggulan yaitu pertanian, Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso didampingi Bupati Malang H. M. Sanusi serta Direktur Bisnis UMKM PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Muhammad Iqbal melakukan peninjauan atas pelaksanaan program Kredit Usaha Rakyat (KUR) Kluster Pertanian Alpukat Pameling di Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang.[ma]

OJK gencar gelar vaksin penyalur KUR pertanian

SAMBUNGAN

Senin Kliwon, 6 September 2021

Bupati Bantu Air Bersih bagi Warga Desa Kunjorowesi

Kota Surabaya Turun ke Level 2 l

Sambungan hal 1

sistem kesehatan yang bagus. Adapun tingkat kematian (case fatality rate) Surabaya di angka 3,7 persen, juga salah satu yang terendah. Sedangkan tingkat keterisian tempat tidur di rumah sakit atau bed occupancy rate (BOR) per 4 September 2021 terus turun menjadi 16,54 persen.

“Soal treatment, ini kerja kolaboratif semua­ nya. Terima kasih tenaga kesehatan, TNI, Polri, dan semuanya. Kami akan terus jaga kapasitas respons sistem kesehatan ini, sehingga Surabaya selalu siap melayani, tapi tentu kami berharap semua warga sehat, tidak ada lagi yang terpapar,” katanya.

Wali Kota Eri mengatakan pengendalian pandemi ini menjadi pintu pembuka pemulihan ekonomi. “Insya Allah dengan turun situasi ke level 2, ekonomi bisa kembali bergerak, lapangan kerja terbuka, dan kita bisa bantu warga untuk kembali menata kesejahteraannya,” ujarnya.

Terkait vaksinasi, capaian dosis pertama sebanyak 1.995.317 atau 89,96 persen dari target 2,2 juta jiwa. Kemudian, vaksinasi dosis kedua mencapai 1.356.831 dengan persentase 61,17 persen dari target.

“Kami optimistis bisa segera capai 100 persen target sasaran warga tervaksinasi karena sekarang sepekan dua kali kita mendapat kiriman vaksin. Kami bersama Forkopimda Surabaya juga melakukan vaksinasi menggunakan mobil vaksin di kelurahan. Vaksinasi juga kita lakukan di puskesmas,” katanya. [ant,iib]

Perkuat Sektor Pertanian, Pemprov Salurkan Bantuan Alsintan l

Sambungan hal 1

dan UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) berbasis pertanian yang ada di Kediri.

Arumi menjelaskan, penguatan untuk terus mendorong kemajuan UMKM di masyarakat tak hanya melulu fokus di hilirnya saja. Hulu atau asal muasal bahan baku juga patut mendapat perhatian tersendiri. UMKM sendiri telah menempati posisi penting dalam menyokong perekonomian Jawa Timur. Oleh sebab itu, istri Wagub Jatim ini kembali menekankan bahwa perhatian dari hulu ke hilir harus terus dikawal demi menjaga kualitas dari produk UMKM itu sendiri.

“Saya ingin memastikan bahwa dari hulunya tidak boleh ketinggalan perhatian, supaya produk hasil di hilir UMKM nya nanti, harapannya berkualitas baik,” tutur Arumi yang juga sebagai Ketua TP PKK Prov. Jatim, Sabtu (4/9) “Jika saya biasanya sebagai Ketua Dekranasda kerjanya selalu di bagian hilirnya saja, yaitu membina produk pertanian supaya bagus dan dapat diterima oleh pasar, saya mulai menyadari bahwa kalau di hilirnya saja sepertinya saya telat, jadi saya harus ke hulu nya juga,” tambahnya.

Produk yang bagus tentunya diawali dengan bahan baku yang bagus pula. Maka dari itu, dengan diserahkannya bantuan dua unit Hand Tractor dapat terus mendorong produktivitas di daerah.

“Untuk menghasilkan produk yang bagus, harus dipastikan asal muasalnya bagus,” tegasnya.

Di Desa Asmorobangun sendiri, dua komoditi yang menjadi unggulan adalah tebu dan cabai. Bahkan untuk cabai, Ketua Dekranasda Jatim menyampaikan apresiasi atas inovasi masyarakat setempat dalam mengolah hasil tani cabai menjadi bubuk cabai.

Dirinya memuji atas upaya pengolahan bubuk cabai lokal, dan berharap agar bisa terus dikembangkan untuk menembus pasar yang lebih luas lagi. “Tadi saya tertarik dengan bubuk cabai yang diproduksi disini. Ternyata cabai kita lebih pedas, kecil-kecil cabai rawit. Karena cabai kita lebih segar dan lebih pedas,” ucap Arumi Bachsin.

Menanggapi bantuan yang diterima oleh desanya, Kepala Desa Asmorobangun Jasatin pun menyampaikan terima kasih kepada Pemprov Jatim. Mewakili warga setempat, dirinya berharap dengan support dari Ketua Dekranasda Jatim hari ini, bisa jadi penyemangat untuk terus meningkatkan inovasi di wilayahnya.

Turut hadir dalam acara tersebut Anggota DPRD I Jatim Komisi B Bidang Ekonomi H. Subiyanto, Kepala Desa Asmorobangun Jasatin dan perwakilan Kelompok Tani Maju Mapan dan Sido Makmur Kediri. [tam]

Siap Sukseskan OPOP

l

Sambungan hal 1

menerima Tim OPOP Jatim di Jombang pekan lalu. Tim OPOP yang hadir yakni Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jatim selaku Ketua Harian OPOP, Dr Mas Purnomo Hadi MM, yang didampingi Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kabag Kesra dan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jombang.

Bupati Mundjidah menyampaikan, di Jombang banyak program yang berbasis pesantren.

Di antara ada program Santri Tani Milenial.

Bahkan beberapa kali kegiatan pameran OPOP sudah di laksanakan di Kabupaten Jombang.

Yakni pada saat Hari Santri, serta ketika ada kunjungan Wakil Presiden Republik Indonesia ke Kabupaten Jombang.

Program OPOP dinilai Bupati Jombang merupakan program unggulan Gubernur Jawa Timur yang harus didukung sebagai upaya pemberdayaan perekonomian berbasis pesantren. “Embrio OPOP sudah ada di Jombang, Pemerintah Kabupaten Jombang siap mendukung, menindaklanjuti dan bersinergi dengan OPOP Jatim untuk melaksanakan pemberdayaan masyarakat berbasis pondok pesantren,” tandasnya. [rif]

Halaman 11

sawawi/bhirawa

Kadisbudpar Provinsi Jatim Sinarto didampingi Kadispar Situbondo Hj Tutik Margiyanti saat berkunjung ke Kampung Blekok Sabtu (4/9).

Wisata Kampung Blekok Masuk Enam Terbaik se-Jatim Situbondo, Bhirawa Di tengah pandemi Covid-19, masyarakat Kota Santri Pancasila Situbondo patut berbangga hati. Ini setelah wisata Kampung Blekok, Desa Klatakan Kecamatan Kendit berhasil masuk enam besar terbaik se-Jatim. Bahkan Kampung Blekok juga berhasil masuk nominasi 50 besar terbaik tingkat nasional.

Prestasi ini juga berhasil menyisihkan 1.800 desa yang ada di Kota/ Kabupaten se Indonesia.

Informasi yang berhasil dihimpun menyebutkan, enam desa wisata di Jatim yang terpilih di antaranya Desa Wisata Kampung Blekok Kabupaten Situbondo, Desa Wisata Sanankerto Kabupaten Malang, Desa Wisata Kampung Majapahit Bejijong Kabupaten Mojokerto, Desa Wisata Tamansari Banyuwangi, Desa Wisata Ranupane Lumajang, dan Desa Wisata Serang Kabupaten Blitar. Keberhasilan Desa Wisata Kampung Blekok ini mendapat perhatian khusus dari Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Jatim saat berkunjung

Sabtu (4/9).

Menurut Sinarto, Kadis Kebudayaan dan Pariwisata Jatim, kunjungannya ke Kampung Blekok dalam rangka untuk meninjau kesiapan wisata tersebut mengikuti penilaian Anugerah Desa wisata 2021.

Meski saat ini pandemi masih belum berlalu, wisata di berbagai desa sudah mulai menggeliat. Kondisi ini terjadi, kata Sinarto, seiring dengan penanganan Covid yang lebih baik sehingga kasus positif Covid-19 menurun.

“Dengan kondisi yang sudah membaik ini ke depan penanganan wisata perlu di tingkatkan agar perekonomian Situbondo kembali tumbuh dengan baik. Tentunya tetap menerapkan protokol kesehatan yang ketat, sehingga sektor pariwisata kembali bergerak dan desa wisata menjadi salah satu simbol kebangkitan Situbondo,” ujar Sinarto seraya mengakui, kunjungan ke Kampung Blekok untuk memastikan persiapan rencana kehadiran Menparekraf RI Sandiaga Uno,” pungkas Sinarto.

Di sisi lain, Kadis Pariwisata Situbondo Tutik Margiyanti ikut berbangga hati karena wisata Kampung Blekok berhasil masuk peringkat 6 besar se Jatim. Mantan Kadis Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Situbondo itu menambahkan, tahapan selanjutnya yang akan di ikuti Kampung Blekok, akan mengikuti penilaian lanjutan dan menargetkan bisa berhasil sebagai yang terbaik di tingkat nasional.

“Kami patut berbangga hati karena Kampung Blekok bisa tembus 6 besar sebagai desa wisata terbaik se Jatim,” tandas Tutik Margiyanti..

Tutik menerangkan, saat ini Dispar Kabupaten Situbondo fokus mempersiapkan penyambutan kunjungan Menparekraf RI Sandiaga Uno bersama dewan juri yang akan melakukan penilaian di desa wisata Kampung Blekok Kabupaten Situbondo. “Ya kami bersama staf dan jajaran Dispar Kabupaten Situbondo serta instansi terkait terus melakukan langkah persiapan agenda penilaian dari Kementerian Parekraf RI,,” ungkap Tutik. [awi]

Atlet Binaan Dispora Jatim Raih Emas Paralimpiade, Gubernur Beri Apresiasi Sambungan hal 1

l

baja yang ia punya. Semoga, akan lebih banyak anak-anak kita yang dapat mengikuti jejaknya dan membuat bangga keluarga , daerahnya serta bangsanya,” lanjutnya.

Di akhir, Gubernur Khofifah juga menyemangati para atlet lain yang sedang berjuang untuk negeri.

Ia berharap, semakin banyak kemenangan dapat diraih . “Kita tentu juga sangat berharap atlet lainnya bisa menyusul membawa medali dan kemenangan untuk negeri kita tercinta Indonesia,” tutupnya.

Sebagai informasi, Alim adalah atlet binaan Dinas Kepemudaan dan Olahraga (Dispora) Jatim yang saat ini

tercatat sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia.

Paralimpiade Tokyo 2020 bukanlah satu-satunya prestasi yang pernah Alim capai, berbagai prestasi telah berhasil ditorehkannya. Diantaranya yaitu, pada gelaran the 3rd Asian Para Games 2018, ia meraih medali emas untuk bulutangkis ganda putri kelas SL3-SU5, medali perunggu untuk bulutangkis tunggal putri kelas SL4, serta medali perunggu untuk bulutangkis ganda campuran kelas SL3-SU5.

Selain itu, juara 1 (Emas), Indonesia Para Badminton International tahun 2016 di Solo, Juara 2 (Perak), PEPARNAS ke XV tahun 2016 di

Bandung, Juara 1 ( Emas), ASEAN Para Games ke 8 tahun 2015 di Singapura, dan Juara 1 ( Emas),Juara 2 ( Perak), Juara 3 ( Perunggu),Pada ajang ASIAN Para Games ke 8 di Singapura tahun 2015 (Piagam Penghargaan Dari KEMENPORA).

Serta masih banyak lagi prestasi yang berhasil diraihnya.

Sementara itu Plt Kepala Dispora Jatim Supratomo, mengaku bangga dengan prestasi Khalimatus. Ia mengatakan bakat Khalimatus sudah terlihat saat berhasil menyumbangkan emas Peparpenas bagi Jatim. “Ia juga sudah berhasil mencetak prestasi di nasional maupun internasional,” katanya.

Tam,wwn

“Pembangunan ekonomi termasuk sektor industri harus berjalan bersamaan bersamaan dengan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan. Pemprov Jatim terus berupaya untuk menumbuhkan dan mengembangkan sektor industri,” kata Drajat .

Dirinya mengatakan bahwa industri andalan di Jatim terdiri dari berbagai jenis industri antara lain adalah industri mamin, industri tekstil dan alas kaki, industri kertas, industri farmasi obat dan tradisional, industri barang dari karet dan plastic, industri peralatan listrik, industri mesin dan perlengkapannya, serta industri alat angkut.

Di Jatim beberapa daerah yang telah menerapkan Perda RPIK

antara lain adalah Kota Mojokerto, Kota Kediri, Kab. Nganjuk, Kab. Mojokerto, dan Kab. Lamongan.

Sehingga diharapkan Kab/Kota lainnya secepatnya menyusun dan menetapkan Peraturan Daerah Rencana Pembangunan Industri, sehingga bisa dijadikan Pedoman bagi perangkat usaha, pelaku industri dan masyarakat dalam membangun industri di daerah.

“Harapannya dengan adanya Peraturan Daerah tentang RPIK tersebut, dapat membantu para pelaku usaha untuk mendapatkan kepastian hukum dalam menjalankan usahanya. Sehingga mampu mendorong peningkatan pergerakan perekonomian Jawa Timur,” pungkas Drajat. [gat]

Pemprov Imbau Kab/Kota Susun Rencana Pembangunan Industri l

Sambungan hal 1

Rencana Pembangunan Industri.

Selain itu juga regulasi yang mengatur tentang penyusunan RPIP dan RPIK yang tertuang dalam Peraturan Menteri Perindustrian nomor 110 tahun 2015 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 113 tahun 2018.

Drajat Irawan , dihubungi Ming­ gu (5/9) mengatakan bahwa RPIK memuat arah pengembangan kawasan industri yang ada di suatu wilayah. Pengembangan tersebut selaras dengan semangat Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa dalam mendorong visi industrialisasi Jawa Timur sebagai Leading Smart Industrial Province.

Mojokerto. Bhirawa Desa Kunjorowesi yang berada di lereng sisi utara Gunung Penanggungan Kecamatan Ngoro Kabupaten Mojokerto setiap musim kemarau masalah air menjadi kendala utama karena tidak memiliki sumber air yang cukup. Struktur tanah yang kering ditambah datarannya yang teras siring ini tidak memungkinkan warga menggali sumur untuk mendapatkan air bersih.

Akibatnya sudah bertahun tahun jika tidak ada pasokan air bersih dari luar, warga tidak bisa hidup layak dan sehat. Utamanya untuk keperluan minum, mandi dan keperluan sehari hari. Mengingat sudah menjadi langganan kekurangan air bersih. BPBD. Kabupaten Mojokerto, sudah mengagendakan untuk menyuplai air setiap hari saat kemarau tiba.

Kepala pelaksana BPBD. Kabupaten Mojokerto, Ludfi Ariyono, Minggu (5/9)membenarkan jika Desa Kunjorowesi setiap musim kemarau selalu kekurang­ an air bersih. Terhitung Sejak tanggal 24 Agustus BPBD telah mensuplay air bersih untuk tiga titik di Dusun Kandangan Kunjorowesi yang dipergunakan sebanyak 281 KK. Bahkan Bupati Mojokerto Ikfina Fahmawati juga ikut membagikan langsung distribusi air bersih dan juga sembako bagi warga di tiga RT Dusun Kandangan Desa Kunjorowesi Kecamatan Ngoro, Sabtu (4/9) kemarin Dalam keterangannya dijelaskan jika setiap hari BPBD mampu memberi suplai air bersih sebanyak empat tangki (per tangki 4.000 liter), mulai pagi pukul 06.00 WIB. Bantuan air bersih yang sudah berjalan sejak 24 Agustus lalu, mampu mendukung kebutuhan harian warga desa yang berpenduduk kurang lebih 281 KK. Selain air bersih “Alhamdulillah, hari ini saya dan tim BPBD berada di Kunjorowesi untuk melaksanakan distribusi bantuan air bersih di tiga titik. Memang beberapa waktu ini di sini kesulitan air. Tapi sudah ditangani oleh BPBD dengan memberikan suplai air bersih secara rutin,” terang Bupati. [min]

Bupati Ikfina saat menyerahkan bantuan air bersih untuk warga Desa Kunjorowesi Kecamatan Ngoro Mojokerto.

Langkah Jatim Atasi Anjlok Harga Porang l

Sambungan hal 1

porang yang anjlok, papar Hadi, diantaranya mengatur jadwal panen atau menunda masa panen ke masa panen berikutnya sehingga keuntungan dan hasilnya akan menjadi lebih besar.

Selanjutnya, mendorong petani untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing industri dengan menjual porang tidak hanya dalam bentuk umbi, tetapi dalam bentuk chips (irisan tipis kering) yang harganya lebih stabil.

Dalam hal ini, kemampuan petani dalam penguasaan teknologi pasca panen tanaman porang perlu ditingkatkan, sehingga akan dihasilkan produk olahan dari tanaman porang yang mempunyai nilai jual tinggi.

Dengan demikian, petani dapat memanfaatkan daya tarik investor yang tinggi dalam berbisnis porang untuk meraih harga jual olahan porang yang lebih tinggi.

Untuk lahan existing tanaman porang di Jatim pada saat ini seluas 22.021,01 Ha yang berada di 17 kabupaten. Dari beberapa hasil penelitian pada budidaya porang, produksi porang yang dihasilkan bisa mencapai 10-15 ton/Ha dengan umur panen antara 2 - 3 tahun.

Jika produksi per hektar mampu mencapai 10 ton, potensi produksi porang di Jatim mencapai 220.210,10 s/d 330.315,15 ton umbi.

Untuk mendapatkan hasil yang bagus tetap harus diperhatikan teknik budidayanya dari penolahan tanah, pemilihan bibit, pengaturan jarak tanam, pemupukan, pemeliharaan sampai dengan penentuan waktu panen.

Sebelumnya, untuk mengangkat perekonomian di Jatim, Pemerintah Provinsi Jatim akan memberikan dukungan bagi pengembangan porang ini mengingat aktivitas pertanian memberikan kontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi di Jatim. “Kita juga mendukung Gratieks (Gerakan Tiga Kali Ekspor), karena salah satu komoditas unggulan di Jatim adalah Porang,” katanya. [rac]

Saling Mengisi dan Kolaborasi, Paling Sulit Perbaiki Sepatu Tentara karena Bahannya Tebal l

Sambungan hal 1

Pathek, Desa Duwet, Kecamatan Panarukan. Kata dia, sebelum masa pandemi, jumlah pelanggan setia yang menjahit sepatu atau sandal lumayan ramai. Sehingga tak heran, imbuh Juwarso, hanya dalam sehari pendapatan yang ia raih tembus hingga Rp 200 ribu. Sebaliknya, ulas Juwarso, saat masa pandemi Covid19, untuk mendapatkan penghasilan sebesar Rp 100 ribu saangat kesulitan.

“Ya pandemi ini sangat memukul usaha yang kami tekuni,” jelasnya.

Masih kata Juwarso, agar pendapatan tetap ada meski berskala kecil, ia tetap mangkal di lokasi yang sudah lama ia rintis, di kompleks Pasar Induk Mimbaan Kecamatan Panji Situbondo. Meski

sepi, Juwarso tampak selalu sabar dan rajin membuka lapaknya.

Ia menjelaskan, jika tidak disiplin membuka usaha, akan kesulitan untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya. “Kami tetap berusaha membuka usaha menjahit sepatu dan sandal rusak ini. Meski ada pandemi Covid-19 kami tetap bekerja. Tentunya harus sesuai dengan protokol kesehatan,” ulas Juwarso.

Lain lagi dengan paparan yang disampaikan Nawito, pria asal Desa Talkandang Kecamatan Kota Situbondo itu punya prinsip ‘bekerja seperti air mengalir’. Dikala sepi, Nawito lebih memilih tidak membuka lapak usaha­ nya dan melakukan aktifitas lain di kediamannya bersama keluarga. “Saya

masih bisa melakukan usaha yang lain kalau menjahit sepatu atau sandal rusak sedang sepi. Apa saja saya lakukan, asal ada pendapatan,” papar Nawito.

Nawito memiliki kesan menarik sejak menjadi penjahit sepatu atau sandal selama puluhan tahun lamanya. Dari semua orderan menjahit, kata Juwito, ada kesulitan saat menjahit sepatu tentara yang desainnya tinggi serta berbahan kulit yang tebal.

Tak heran, saat memulai menjahit sepatu tentara, jarum yang sudah disiapkan mendadak bengkok atau kadang kala sampai patah. “Ya sepatu tentara itu jahitannya sangat sulit karena bahannya tebal. Tentunya harus dengan triks tersendiri agar jarum tidak sampai patah,” pungkas Nawito.

Usaha menjahit sepatu dan sandal rusak, sambung Nawito, sudah banyak memberikan kemajuan ekonomi bagi keluarganya.

Bagaimana tidak, dari pendapatan menjahit tersebut ia bisa menyekolahkan anak anaknya hingga sekolah SMA. Menjahit, kata Nawito, bisa membantu menopang ekonomi keluarga dikala masa pandemi yang hingga kini belum hilang dari Bumi Pertiwi Indonesia.

“Kami masih bersyukur bisa mendapatkan pendapatan dari pelanggan tetap.

Meski sedikit sepi, tetapi ada saja setiap hari masyarakat yang menjahit sepatu atau sandalnya kesini,” pungkas Nawito seraya membeberkan, tarif menjahit sepatu atau sandal bervariasi mulai Rp 15 ribu hingga Rp 20 ribu. [*]

Bhirawa

UTAMA

Senin Kliwon, 6 September 2021

Halaman 12

Dr Agung Acungi Jempol Penyaluran Bansos Dapil Banyuwangi DPRD Jatim, Bhirawa Capaian penyaluran bantuan sosial (Bansos) di Banyuwangi patut diacungi jempol. Pasalnya, rata-rata menembus diangka 90 persen dan bahkan sebagian sudah 100 persen.

Apresiasi itu disampaikan Anggota DPRD Jatim, dr Agung Mulyono, Minggu (5/9) kemarin. Politisi dari Dapil Banyuwangi, Situbondo dan Bondowoso ini mengatakan inovasi yang dilakukan Pemkab Banyuwangi dalam komando Ipuk Fiestiandani sangat efektif ditengah wabah pandemi Covid-19.

"Warga Banyuwangi sangat merasakan program ini," kata dr Agung.

Politisi Partai Demokrat kelahiran Tegaldlimo, Banyuwangi ini menjelaskan Banyuwangi memiliki semacam aplikasi membuka pelaporan online bantuan sosial (bansos) bagi warga terdampak pandemi Covid-19. Ini terintegrasi dengan sistem Smart Kampung.

"Sistem pelaporan ini digunakan untuk menampung warga yang belum terdaftar di skema jaring pengaman sosial, baik dari pemerintah

pusat, provinsi maupun kabupaten.

Selain itu, warga bisa mengecek para penerima bansos dari pusat, provinsi, maupun kabupaten," jelas Alumni kedokteran Unair ini.

Sebagai Putra Purwo, dr Agung sangat mengapresiasi kinerja Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani. Sebab, langkahnya cukup efektif dalam proses penyalurkan bantuan sosial kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan.

"Kami sangat mengapresiasi," tegas pria yang hobi gowes ini.

Dokter Agung yang juga Anggota Komisi B DPRD Jatim ini menambahkan, bahwa Wakil Ketua DPRD Kabupaten Banyuwangi dari Partai Demokrat. Hal ini semakin bisa dalam tetap mengawal kebijakan-kebijakan yang pro dengan rakyat Banyuwangi.

Sebelumnya, Gubernur Jawa Ti-

mur Khofifah Indar Parawansa juga mengapresiasi capaian penyaluran bantuan sosial (bansos) di Banyuwangi dengan rata-rata menembus angka 90 persen. "Penyaluran bansos perlu menjadi perhatian kita bersama. Apa yang dilakukan Banyuwangi bisa menjadi catatan bersama," kata Khofifah saat memimpin rapat koordinasi dengan kepala daerah di wilayah Bakorwil Jember, Kamis (2/9/2021) malam.

Rakorwil tersebut juga dihadiri Pangdam V/Brawijaya Mayjen TNI Suharyanto, Wakapolda Jawa Timur Brigjen Pol Slamet Hadi Supraptoyo, jajaran Forkopimda Jember, Bondowoso, Situbondo, Lumajang dan Banyuwangi yang masuk wilayah Bakorwil Jember.

Khofifah berharap beragam bantuan sosial yang telah terkirim, bisa dituntaskan pada bulan ini. "Saya harap bansos tidak hanya sent, tapi juga delivered pada penerima. Saya minta bansos yang berlapis-lapis itu bisa tuntas September ini, termasuk BLT Desa," jelasnya.

Terpisah, Ketua DPC Demokrat

Banyuwangi, Michael Edi Hariyanto pun mengapresiasi kinerja Bupati Banyuwangi yang secara cepat menyalurkan Bansos kepada masyarakat.

"Kami juga mengapresiasi kerja Bupati yang cepat menyalurkan Bansos. Karena ini sangat dibutuhkan masyarakat pada masa pademi sekarang ini," ujarnya.

Michael, yang juga Wakil Ketua DPRD Kabupaten Banyuwangi ini menjelaskan banyak masyarakat Banyuwangi yang susah cari makan pada saat pandemi Covid-19.

"Untuk itu pemerintah harus hadir dan membantu rakyat terutama kebijakan bupati yang pro rakyat segera di luncurkan untuk membantu kesulitan rakyat," pungkasnya.

Sebelumnya, Bupati Banyuwangi dalam rakorwil tersebut mengaku capaian penyaluran bansos yang ratarata mencapai 90 persen. Seperti bantuan sosial tunai (BST) sebesar Rp 300.000 per keluarga penerima manfaat (KPM) telah mencapai 92 persen. Adapun Program Keluarga Harapan hingga Juli mencapai 99 persen.

Untuk Bantuan Pangan Non Tun-

ai (BPNT) alias Kartu Sembako senilai Rp 200.000 per KPM mencapai 90 persen. Bantuan Beras PPKM tambahan bantuan untuk penerima BST, PKH, dan BPNT Non PKH sebesar 10 kilogram per KPM dengan total 1,9 juta kg telah mencapai 100 persen. Adapun bantuan beras tambahan 15.000 kg untuk masyarakat terdampak PPKM juga tuntas 100 persen.

Sedangkan BLT Dana Desa telah tersalurkan sebesar 99 persen per Agustus 2021. Adapun jaring pengaman sosial dari Pemprov Jawa Timur berupa bantuan tunai kepada 5.000 warga Banyuwangi, masing-masing sebesar Rp 200.000, mencapai 39 persen karena baru diterima Pemkab Banyuwangi pada akhir Agustus.

Untuk bantuan APBD Banyuwangi, seperti bantuan ke 6.900 PKL/ warung kecil terdampak PPKM juga telah tersalurkan 100 persen.

Total berbagai skema bansos dari pemerintah itu telah menjangkau lebih dari 250.000 keluarga di Banyuwangi atau mencapai 40 persen dari jumlah keluarga di Banyu-

Anggota DPRD Jatim, dr Agung Mulyono

wangi berdasarkan kartu keluarga.

Per 1 September, dana berbagai skema bansos yang tersalurkan mencapai Rp393 miliar.

"Sesuai arahan Ibu Gubernur Khofifah, kami akan kawal bantuan dari Pemprov Jatim agar segera diterima warga. Terima kasih kepada pemerintah pusat dan Pemprov Jatim, Ibu Gubernur Khofifah Indah Parawansa, yang terus membantu Banyuwangi menghadapi pandemi ini," kata Ipuk. [geh]

KILAS JATIM

ristika/bhirawa

Penerima program RLTH Desa Bagorwetan Kecamatan Sukomoro mendapat pengarahan dari Plt Bupati Nganjuk DR. Drs. H. Marhaen Djumadi.

Hilmi Husain/Bhirawa

Kapolres Pasuruan Kota, AKBP Arman (tengah), Kasat Reskrim Polres Pasuruan Kota, AKP Bima Sakti Pria Laksana dan Kasubag Humas, AKP Komaruddin Arief saat menunjukkan barang bukti ijazah dan surat antigen palsu, Jumat (3/8).

Dua Tahun Pemkab Nganjuk Renovasi 14.629 unit RLTH Nganjuk, Bhirawa Data dari Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (DPRKPP) Kabupaten Nganjuk menyebutkan bahwa sejak 2020 telah merenovasi sebanyak 14.629 unit Rumah Tidak Layak Huni (RLTH). Untuk melanjutkan program tersebut, Plt Bupati Nganjuk DR. Drs. H. Marhaen Djumadi juga menyerahkan buku tabungan bagi penerima bantuan sosial pemugaran RLTH di Desa Bagorwetan Kecamatan Sukomoro.

Program renovasi RLTH yang dilakukan Pemkab Nganjuk secara berkelanjutan ini dalam upaya meningkatkan kualitas hunian untuk kesejahteraan masyarakat. Hal itu disampaikan Marhaen Djumadi ketika berada di Desa Bagorwetan, Sukomoro.

Tujuan lainnya, dikatakan Marhaen Djumadi adalah meningkatkan keswadayaan kualitas rumah dari rumah tidak layak huni menjadi rumah layak huni. "Melalui DPRKPP kita laksanakan program bantuan sosial pemugaran RTLH kepada masyarakat yang berhak menerimanya. Setiap tahun kami targetkan 1.500 unit RTLH yang dibantu diperbaiki secara bertahap," terang Marhaen Djumadi.

Rumah layak huni ditinjau dari beberapa aspek misal dari aspek keselamatan penghuni bangunan, kesehatan penghuni maupun luas minimal bangunan. Dalam pelaksanaannyapun, dijelaskan Marhaen Djumadi juga melibatkan pemerintah desa setempat. Pihak pemerintah desa mengajukan rumah warga yang tidak layak huni ke DPRKPP. Kemudian dilakukan survey, seperti dicek lantainya, atap dan struktur bangunan yang tidak layak huni. Kemudian diseleksi sesuai kategori, sehingga bantuan yang diberikan sesuai dengan tingkat kebutuhan.

Selain di Desa Bagorwetan, Kecamatan Sukomoro, program renovasi RTLH juga dilakukan di tiga lokasi berbeda. Yakni di Desa Jintel Kecamatan Rejoso, Desa Senggowar Kecamatan Gondang dan Desa Kuncir Kecamatan Ngetos. Dari empat titik itu, jumlah hunian yang masuk kategori RTLH yang mendapat bantuan mencapai 185 unit. [ris]

Polres Pasuruan Kota Bongkar Pembuat Ijazah dan Surat Rapid Antigen Palsu Pasuruan, Bhirawa Praktek pembuatan ijazah dan surat antigen palsu di wilayah Kota Pasuruan berhasil dibongkar petugas dari Polres Pasuruan Kota. Polisi menangkap dua pelaku. Dalam aksinya kedua pelaku kerap memasarkan jasanya via media sosial.

Dua pelaku yang ditangkap adalah Hasan Hudori (29) warga Kelurahan Tapaan, Kecamatan Bugul Kidul dan Didik Susilo (35) warga Kelurahan Karanganyar, Kecamatan Panggungrejo. Dua warga itu berasal dari Kota Pasuruan.

Kapolres Pasuruan Kota, AKBP Ar-

man menyampaikan kedua tersangka ditangkap saat melayani pemesanan pemalsuan dokumen di sebuah kedai kopi di Jalan Veteran, Kota Pasuruan.

Di kedai itu salah satunya digunakan untuk pemesanan dan pengambilan dokumen palsu. Adapun pembuatan dokumen palsu dilakukan di rumah.

"Dari rumah mereka, kami menemukan puluhan lembar ijazah palsu sejumlah lembaga pendidikan siap kirim dan ada juga yang gagal cetak. Ada juga sejumlah surat antigen atas nama beberapa klinik dan rumah sakit," ujar AKBP Arman saat konferensi pers di Mapolres

Pasuruan Kota, Jumat (3/8).

Selain itu, polisi juga menemukan stempel-stempel palsu yang mengatasnamakan RSUD Dr R Soedarsono Kota Pasuruan, RS Medika, dokter hingga stempel Polres Pasuruan Kota.

Modus kedua tersangka adalah menerima pesanan dari media sosial atau di kedai kopi milik tersangka. Tersangka mencetaknya di rumah.

"Mereka ini (kedua tersangka) beraksi sejak Januari 2021. Adapun biaya tarifnya, Rp 2 juta, sedangkan surat antigen Rp 300 ribu," kata Arman.

Kasat Reskrim Polres Pasuruan

Kota, AKP Bima Sakti Pria Laksana menambahkan kedua tersangka mengantongi laba bersih Rp 12 juta selama 9 bulan saat beraksi.

"Format blangko ijazah dan antigen kosong mereka beli dapat dari salah satu blog yang mereka dapati di Facebook. Hasil pemalsuan sangat mirip dengan aslinya," urai AKP Bima Sakti Pria Laksana. Atas perbuatannya, kedua tersangka dijerat pasal 263 ayat 1 KUHP dengan ancaman maksimal 6 tahun penjara dan/atau pasal 268 ayat 1 dan 2 KUHP dengan ancaman maksimal 4 tahun penjara. [hil]

Mendes: Bumdes Tak Boleh Rugikan Usaha Milik Warga Sidoarjo, Bhirawa Tindaklanjut upaya percepatan pemulihan ekonomi nasional dilevel desa dipantau langsung oleh Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT).

Salah satunya memantau keberadaan usaha pertashop milik Bumdes Sukses Makmur yang ada di Desa Jemirahan Kecamatan Jabon Sidoarjo Usai melakukan pemantauan Mendes PDTT Abdul Halim Iskandar langsung menegaskan kalau keberadaan unit usaha yang dimiliki Bumdes (Badan Usaha Milik Desa) tidak boleh sampai merugikan usaha warga sekitar. Selain itu, kebijakan pembatasan minimarket modern agar

tidak masuk ke desa-desa perlu dilakukan pemerintah daerah.

Itulah penegasan, Mendes PDTT Halim Iskandar yang didampingi Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor, Wakil Bupati Sidoarjo Subandi, Wakil Ketua DPRD Jatim Anik Maslachah dan Ketua DPRD Sidoarjo Usman, pada Jumat (3/9) pagi.

Ia katakana, kalau Usaha Pertashop merupakan hasil kerjasama antara PT. Pertamina dan Bumdes Sukses Makmur. Jadi Bumdes saat ini didorong menjadi agen pertamina di desa - desa.

"Keberadaan Bumdes tidak boleh sampai mengganggu usaha warga yang sudah berjalan. Tetapi sebaliknya harus membantu kesejahteraan warga.

"Selalu saya tekankan, unit usaha yang dikembangkan oleh BUMDes jangan sampai mengganggu dan

merugikan usaha-usaha yang selama ini sudah dijalankan warga sekitar," tegas Gus Halim. [ach]

achmad suprayogi/bhirawa

Mendes PDTT Gus Halim didampingi Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor mengisi BBM kepada konsumennya.

GALERI JAWA TIMUR

Mengalami Overkapasitas Sampai 300%

367 Warga Binaan Rutan Surabaya Jalani Asimilasi di Rumah Selama 2021 Rumah Tahanan (Rutan) Kelas I Surabaya di Medaeng Sidoarjo memberikan program asimilasi bagi 367 warga binaannya.

Program ini diberikan lantaran Rutan yang terletak di Desa Medaeng, Sidoarjo ini mengalami overkapasitas mencapai 300%.

Oleh: Abednego, Kota Surabaya

Warga binaan Rutan Kelas I Surabaya mendapat program asimilasi di rumah pada Sabtu (4/9).

"Per hari ini warga binaan kami sebanyak 1828 orang. Padahal idealnya Rutan Surabaya peruntukannya hanya 504 orang saja. Apalagi di tenggah pandemi saat ini, kami membuat program asimilasi," kata Karutan Kelas I Surabaya, Wahyu Hendrajati, Minggu (5/9).

Upaya ini, dijelaskan Hendrajati, membuatnya harus menjaga arus masuk dan keluar warga binaan.

Sebab limpahan terdakwa dari APH

di Surabaya sangat banyak. Bahkan setiap minggunya Rutan mendistribusikan ratusan warga binaan yang sudah mendapatkan putusan tingkat pertama ke Lapas di seluruh Jatim.

Namun, sambung Hendrajati, input dari APH juga rata-rata sama. Sehingga jumlah warga binaan masuk dan keluar hampir sama. Untuk itulah Rutan Surabaya menerapkan program integrasi maupun asimilasi di rumah. Hak itu diatur dalam Per-

menkumham Nomor 24 Tahun 2021.

Terbaru, pihak rutan memberikan program asimilasi di rumah kepada 7 warga binaan pada Sabtu (4/9).

"Program asimilasi di rumah bisa membantu kami dalam mengatasi overcrowded penghuni," ucapnya.

Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Hukum dan HAM (Kakanwil Kemenkumham) Jatim, Krismono menegaskan, program asimilasi di rumah ini tetap dalam pengawasan. Para warga binaan pun terus dipantau pihak Rutan yang bekerjasama dengan Bapas Surabaya. sebagai penanggungjawab klien pemasyarakatan.

Bahkan, sambung Krismono, Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) dari dua satker tersebut telah bersidang untuk menentukan layak

tidaknya seorang warga binaan mendapatkan haknya yaitu asimilasi maupun integrasi di rumah.

"Kami juga berkoordinasi dengan penjamin, dalam hal ini adalah pihak keluarga dan perangkat Desa maupun Kelurahan tempat warga binaan tinggal," tegasnya.

Dengan adanya penjamin, Krismono memastikan ada pengawasan terhadap warga binaan yang menjalani asimilasi. Sehingga, apabila warga binaan tersebut, berkelakuan tidak baik, maka TPP akan mendapatkan laporan. Hak asimilasi yang sebelumnya diberikan pun akan dicabut. "Kalau melanggar ketentuan, apalagi melanggar hukum lagi (residivis, red) maka akan kami kembalikan dan masukkan ke straft cell," pungkasnya. [*]