Binder7des2015

Harian Bhirawa Ditunjuk kembali sebagai sarana pengumuman iklan tender/lelang pemerintah di seluruh Jawa Timur berdasarkan SK Gubernur No.188/343/ KPTS/013/2011

HARIAN

Kita siapkan aturannya mulai dari sekarang.

Nanti bentuknya adalah Pergub tentang moratorium pendirian SMA,”

IKLAN/ LANGGANAN

031-5615454

Baca Hal 1

Harga Langganan Rp 55.000/bulan Eceran Rp 3.000

Kepala Dindik Jatim Dr Syaiful Rachman

Senin Kliwon, 7 DESEMBER 2015

http://www.harianbhirawa.co.id

7 DESEMBER 2015

AGENDA HARI INI

 Gubernur H Soekarwo

08.00 Rapat di Kementerian Keuangan di Jakarta

 Wagub H Saifullah Yusuf

Penyelenggara Pemilu Klaim Kota Surabaya Steril APK Surabaya, Bhirawa Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak sudah memasuki masa tenang, Minggu (6/12) kemarin. Penyelenggara Pemilu yakni Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Panita Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kota Surabaya mengklaim Kota Surabaya steril dari Alat Peraga Kampanye (APK) dan Bahan Kampanye (BK).

Kunjungan Kerja ke Amerika Serikat

 Sekdaprov H Akhmad Sukardi

08.00 Menghadiri Workshop Perubahan Mindset di Kantor Badan Diklat Jatim

Ket : Jadwal bisa berubah sewaktu-waktu

Sejumlah Daerah Meriahkan Festival Kuwung Banyuwangi 2015 Banyuwangi , Bhirawa Sejumlah daerah, seperti Kota Probolinggo, Kabupaten Kediri dan Kota Denpasar (Bali) ikut memeriahkan Festival Kuwung 2015 yang diselenggarakan oleh Pemkab Banyuwangi.

“Kami merasa sangat tersanjung atas partisipasi sejumlah daerah yang hadir dalam festival Kuwung 2015. Ini bukti bahwa kegiatan di Banyuwangi mulai dipercaya daerah lain,” kata Pj Bupati Banyuwangi Zarkasi , Minggu (6/12).

Pada festival itu Denpasar selain menampilkan lakon Mahabarata, juga membawa kesenian khas negara India. Karena itu sejumlah warga keturunan India yang tinggal di Bali turut meramaikan parade kesenian ini. “Komitmen kami da-

Masa kampanye Pilwali Surabaya berakhir Sabtu (5/12) lalu , tepatnya pukul 24.00. Selanjutnya memasuki masa tenang sejak kemarin sampai hari coblosan 9 Desember 2015 mendatang.

Selama masa tenang, KPU Surabaya bersama Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) serta Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) telah mencopoti seluruh APK milik paslon nomor urut satu Dr RasiyoLucy Kurniasari dan paslon nomor urut dua, Tri Rismaharini-Whisnu Sakti Buana.

“APK sudah dibersihkan sejak dini hari tadi dan selesai pukul 09.00 tadi (kemarin, red). Namun, untuk Alat Peraga Sosialisasi (APS) dibiarkan hingga coblosan berlangsung,” kata Komisioner KPU Kota Surabaya Divisi Hukum, Pengawasan, SDM, dan Organisasi, Purnomo Satriyo Pringgodigdo, Minggu (6/12) kemarin .

Ia menerangkan, APS terdiri atas spanduk bergambar contoh surat

 ke halaman 11

Kesenian India turut memeriahkan Fetival Kuwung Banyuwangi 2015. Sejumlah warga keturunan India yang tinggal di Bali turut berpartipasi dalam parade kesenian ini.

Penderita DBD di Kabupaten Blitar Meningkat Kabupaten Blitar, Bhirawa Masuknya musim penghujan pada akhir 2015 ini, penderita Demam Berdarah Dengue (DBD) di Kabupaten Blitar meningkat drastis.

Kabid Penanggulangan Penyakit dan Masalah Kesehatan (P2MK) Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar dr Christine Indrawati mengatakan berdasarkan data di Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar jumlah penderita DBD sampai dengan November 2015 mencapai 322 kasus dengan 11 orang meninggal dunia.

“Data ini meningkat jika dibandingkan dengan 2014 ada 127 kasus DBD dengan hartono/bhirawa 3 orang meninggal dunia,” Masykur kata dr Christine Indrawati, Minggu (6/12).

Menurutnya peningkatan ini terjadi karena perilaku masyarakat yang kurang sadar menjaga kebersihan lingkungan agar terhindar dari bahaya

gegeh bagus/bhirawa

PPS dan PPK Diminta Waspada Terjadinya Praktik Kecurangan KPU Jatim, Bhirawa Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jatim mengimbau seluruh Panitia Pemungutan Suara (PPS), Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan KPU Kabuten/kota di 19 daerah was-

pada dalam mengawal Pilkada serentak 9 Desember mendatang. Mereka tidak boleh lengah hingga memudahkan terjadinya praktik kecurangan.

Ketua KPU Jatim Eko Sasmito menegaskan potensi ke-

curangan pada Pilkada tentu ada. Baik menjelang pencoblosan, saat pencoblosan atau bahkan selama proses rekapitulasi. Karena itu semua pihak, terutama panitia Pemilu harus ekstra waspada. Sehingga se-

Garda Bangsa Siapkan Relawan On Call 24 Jam Pemprov, Bhirawa Pemprov Jatim dalam hal ini Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Jatim mewaspadai terjadinya banjir bandang di Jatim. Untuk itu, Pemprov Jatim meminta masyarakat untuk lebih waspada khususnya yang masuk darah rawan bencana banjir bandang.

Beberapa wilayah yang dianggap rawan banjir bandang adalah daerah yang berada di kaki Gunung Lawu dan Gunung

Arjuno yang beberapa waktu lalu mengalami kebakaran.

Sisa-sisa kebakaran ini sangat rawan banjir dan mengancam terjadinya bandang.

“BPBD Jatim telah memiliki data yang menunjukkan jika banyak material di atas dua Gunung Lawu dan Gunung Arjuno sangat rawan terbawa saat hujan tiba. Makanya kita mewaspadai wilayah ini,” kata Kepala BPBD Provinsi Jatim Sudharmawan dikonfirmasi,

Minggu (6/12).

Menurut dia, masyarakat di kaki Gunung Lawu yang perlu waspada adalah di sekitar Magetan dan Ngawi. Sementara untuk kaki Gunung Arjuno adalah di daerah Pasuruan serta Malang. “Kawasan Situbondo juga harus waspada karena hutan jati di daerah itu juga baru saja terbakar,” katanya.

 ke halaman 11

Tumbuhkan Ekonomi Kreatif digelar di eks stasiun PJKA setempat, hingga Senin (7/12) hari ini.

Perpanjangan pelaksanaan pameran itu dilakukan atas permintaan panitia, menyusul banyaknya pengunjung yang datang ke lokasi pameran

 ke halaman 11

gala bentuk kecurangan bisa diminimalisasi. ‘’Beberapa hal yang perlu dicermati adalah Daftar Pemilih Tetap (DPT). Panitia di TPS

Pemprov Waspada Banjir Bandang

 ke halaman 11

Meski disebut-sebut pamor batu akik mulai menurun belakangan ini, fenomena itu tak terjadi di Pamekasan.

Tak heran Pemkab Pamekasan sampai memutuskan untuk memperpanjang pelaksanaan pameran Bursa Akik Nasional yang

 ke halaman 11

Petugas menurunkan Alat Peraga Kampanye (APK) jenis baliho di perempatan Jalan Kenjeran, Minggu (6/12) dini hari.

Warga yang berada di lereng Gunung Lawu terutama yang mengalami kebakaran beberapa waktu lalu termasuk wilayah yang dianggap rawan banjir bandang.

 ke halaman 11

Dindik Jatim Siapkan Moratorium Pendirian SMA Dindik Jatim, Bhirawa Dinas Pendidikan (Dindik) Jatim terus berupaya mewujudkan target jumlah SMKSMA hingga mencapai perbandingan 70 : 30.

Selain dengan menambah jumlah SMK baru, upaya tersebut juga akan diperkuat dengan penghentian sementara (moratorium) pendirian SMA di Jatim.

Kepala Dindik Jatim Dr Syaiful Rachman menuturkan moratorium akan dilakukan pada saat pemerintah provinsi sudah mengelola pendidikan menengah (Dikmen) 2017 mendatang. Namun, untuk memberlakukan moratorium itu diperlukan adanya aturan. “Kita siapkan aturannya mulai dari sekarang. Nanti bentuknya adalah Pergub tentang moratorium pendirian SMA,” kata Syaiful dikonfirmasi, Minggu (6/12).

Selain aturan, persiapan juga akan dibicarakan bersama Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS). Syaiful mengaku, dengan adanya moratorium ini pihaknya berharap rasio SMK-SMA 70:30 segera tercapai. Khususnya dengan berdirinya SMK swasta baru. “Tidak hanya unit sekolah baru. Melainkan juga dengan membuka program keahlian baru. Bila perlu, SMA pindah jadi SMK,” tutur Syaiful.

Mantan Kepala Badan Diklat Jatim ini

 ke halaman 11

Dari Pelaksanaan Munas VIII Korpri 2015 di Jakarta

Profesor Ahli Hukum Aklamasi Jabat Ketum, Korpri Jatim Masuk Tim Formatur Musyawarah Nasional (Munas) VIII Korpri 2015 resmi ditutup Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo, Sabtu (5/12) malam. Penutupan itu menjadi penanda jika 4,5 juta anggota Korpri kini telah memiliki Ketum (Ketua Umum) baru masa bakti 2015-2020.

Zainal Ibad, Surabaya

Alwi

Sentil..  Pemprov Waspada Banjir Bandang  Setelah kemarau, kini banjir jadi ancaman  Dindik Jatim Siapkan Moratorium Pendirian SMA  Kok tidak ada moratorium pungli di sekolah  Penderita DBD di Kabupaten Blitar Meningkat  Kerja instansi terkait patut dipertanyakan

Secara umum, proses Munas yang digelar 4-5 Desember 2015 di Hotel Mercure Jakarta berlangsung lancar, sesuai rencana dan dinamis.

Semua yang direncanakan dalam Musyawarah Pimpinan (Muspim) Korpri di Surabaya akhir Oktober lalu bisa disetujui di Munas VIII. Begitu pula salah satunya rencana Dewan Pengurus Korpri (DP) Korpri Provinsi Jatim yang ingin mengusung Prof Dr Zudan Arif Fakrullah SH, MH sebagai kandidat calon Ketum Korpri menggantikan Dr Diah Anggraeni SH, MM sukses diwujudkan. Tanpa ada halangan, Direktur Jenderal Kependudukan

dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) ini secara aklamasi terpilih menjadi Ketum Korpri Nasional yang baru.

Meski sempat muncul lawannya dari Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendagri Dr Ir Yuswandi A Temenggung MSc, MA, namun secara kompak peserta Munas tetap menghendaki Prof Zudan sebagai Ketum Korpri yang baru. “Kita memang mendukung Prof Zudan jadi Ketum Korpri. Beliau masih muda dan memiliki komitmen kuat untuk memajukan Korpri,” kata Wakil Ketua I DP Korpri Provinsi

 ke halaman 11

Sekretaris DP Korpri Provinsi Jatim Boedi Prijo Suprajitno SH, MSi berfoto bersama mantan Ketum Korpri Nasional Dr Diah Anggraeni dan Ketum Korpri Nasional yang baru Prof Dr Zudan Arif Fakrullah SH, MH di sela-sela Munas VIII Korpri di Jakarta.

SURABAYA

2

Senin Kliwon 7 DESEMBER 2015

LEGISLATIF - EKSEKUTIF

Rasiyo-Lucy dan Risma-Whisnu Manfaatkan Masa Tenang dengan Berdoa Masa Kampanye Pilkada Surabaya resmi berakhir sejak Minggu (6/12) kemarin. Pasangan calon (paslon) nomor urut satu Dr Rasiyo-Lucy Kurniasari dan nomor urut dua Tri Rismahahrini-Whisnu Sakti Buana memilih memanfaatkan masa tenang ini h ke arah religius dengan cara doa bersama di rumahnya.

Merujuk pada Undang-Undang Nomor 8 tahun 2015 tentang Pemilu Kepala Daerah, disebut bahwa masa tenang berlangsung selama tiga hari sebelum pemungutan suara pada 9 desember besok. Pada masa tenang para kandidat dilarang melakukan kegiatan kampanye apapun.

Paslon Dr Rasiyo-Lucy Kurniasari yang diusung Partai Demokrat dan PAN ini memilih mengisi masa tenang jelang coblosan dengan cara ziarah kubur. Seperti yang dilakukan

Mantan Sekdaprov Jatim, Paklik Rasiyo memilih ziarah ke makam orang tuanya.

“Paklik Rasiyo ziarah ke makam orang tuanya. Sebagai anak yang shaleh, Paklik mendoakan orang tuanya yang telah meninggal,” kata Liaison Offic e r (LO) R a s i y o-Lucy,Achmad Zainul Arifin kepada Bhirawa, Minggu (6/12) kemarin.

Ia menerangkan, selain melakukan ziarah ke makam orang tua dan sesepuh yang telah meninggal juga memperbanyak doa dan dzikir bersama di rumah

kediamannya. Dengan cara berdoa dan berdzikir, menurutnya, lebih ke arah pendekatan diri kepada Sang Pencipta. “Kalau dzikir itu menenangkan pikir, jadi adem. Begitu juga doa juga menenangkan hati,” terangnya.

Zainul Arifin yang juga Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bapilu) DPD PAN Surabaya ini menegaskan, untuk menatap kemenangan tidak dengan kesombongan melainkan semakin mendekatkan kepada Pencipta. “Untuk menatap kemenangan itu tidak dengan kesombongan, tapi dengan berdoa agar berjalan dengan lancar. Selain itu, berdoa agar pilkada di Surabaya berlangsung aman, nyaman dan tertib. Suksesnya Kota Surabaya itu juga suksesnya Paklik Rasiyo dan Ning Lucy,”

pungkasnya.

Sementara itu, Wakil Paklik Rasiyo yakni Lucy Kurniasari juga memanfaatkan masa tenang dengan cara ziarah ke makam sesepuh dan kiai yang ada di Kota Surabaya. Ning Lucy, tambah Arifin, diawali nyekar di makam Bupati pertama Surabaya R Adipati Ario Tjokronegoro IV di kawasan Botoputih, dan dilanjut ke Makam Sunan Ampel.

“Sorenya (kemarin, red) langsung berangkat ke Bogor untuk nyekar ke makam ayahnya Ning Lucy,” tambahnya.

Tak hanya paslon Paklik Rasiyo-Ning Lucy yang melakukan ziarah dan doa bersama, paslon petahana Risma-Whisnu juga melakukan hal yang sama yakni menggelar pengajian dan doa bersama. paslon yang diusung

PDI Perjuangan ini mempunyai kegiatan di rumahnya masingmasing.

“Masa tenang ini dimanfaatkan Bu Risma dan Mas WS (Whisnu Sakti Buana) bersama keluarganya di rumahnya masing-masing. Selain itu, disusul dengan pengajian di rumahnya Bu Risma di daerah Wiyung.

Skema berdoa agar fokus ke pemilu,” kata Juru bicara tim p e m e n a n g a n R i s m a-Whisnu, Didik Prasetyono saat dikonfirmasi Bhirawa.

Dikdong, sapaan akrabnya mengatakan, masa tenang tersebut sangat dimanfaatkan baikbaik oleh paslon yang diusung PDI Perjuangan. “Bu Risma dan Mas WS harus menjaga kondisi.

Karena masa tenang ini diharapkan paslon bisa rileks,” Q geh pungkasnya.Q

geh/bhirawa

Calon Wakil Wali (Cawawali) Kota Surabaya nomor urut satu Lucy Kurniasariziarah ke pesarean Agung R Adipati Ario TjokroNegoro IV, Minggu (6/12) kemarin.

Bangunan Pemerintah Harus Dilengkapi Dokumen Lingkungan Pemprov, Bhirawa Pemerintah pusat meminta agar semua bangunan pemerintah terutama yang dibangun sebelum tahun 2009 segera dilengkapi dokumen lingkungan. Pemprov Jatim dalam hal ini BLH bersedia membantu penyelesaian dokumen lingkungan gedung pemerintah sebelum dead line Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Bangun Box Culvert Baru Pemkot Surabaya kembali membangun box culvert dikawasan perkampungan Jl Pulo Wonokromo Kelurahan Wonokromo Surabaya, Minggu (6/ 12).Pembangunan box culvert sebagai upaya untuk mengantisipasi terjadinya banjir sebab kawasan tersebut sering terjadi genangan air jika hujan turun di kawasan Karang Rejo III hingga Jl Pulo Wonokromo Surabaya.

trie diana/bhirawa

PANGGUNG BIROKRASI

Junk Food Picu Kanker Payudara Surabaya, Bhirawa Banyaknya makanan junk food yang beredar harus disikapi secara hati-hati.

Makanan junk food dapat memicu seseorang terkena kenker payudara.

Dokter Spesialis Kejiwaan RSUD Dr Soetomo Agustina Konginan Sp.KJ mengatakan pola makan tinggi lemak, kebiasaan makan makanan cepat saji, serta asupan energi yang berlebihan hingga mengalami obesitas faktor yang menyebabkan kanker payudara.

“Makanan berbahan karsinogen, pengawet, lemak yang terlalu tinggi, atau makanan yang dimasak dengan suhu tinggi, atau terpapar langsung oleh api (teroksidasi) adalah makanan yang harus dihindari,” ujanya Makanan yang teroksidasi vitamin dan zat gizinya sudak rusak. Sementara untuk mencegah dari kanker payudara, bagian gizi RSUD Dr Soetomo menyarankan agar memperbanyak makan sayur dan buah.

“Jadi, intinya pola hidup harus dijaga. Pola makan dijaga, pola tidur dijaga, pola pikir juga dijaga. Dan terakhir, jangan banyak polah,” selorohnya.

Lebih lanjut ia mengatakan, selain pola makan kondisi kejiwaan juga memperngaruhi seseorang terkena kanker payudara.

Kondisi kejiwaan perempuan yang mudah stres, berpengaruh menyebabkan munculnya kanker payudara. “Sebenarnya tidak hanya untuk kanker payudara, hampir semua penyakit,” katanya.

Seseorang yang seringkali menyimpan masalahnya hingga menyebabkan stres lebih berisiko mengalami kanker payudara.

“Karena pada kondisi itu daya tahan Q dna tubuh menurun,” ujar dr Agustina.Q

Pilkada Serentak 2015 Kota Surabaya, Tiga Pilar Krembangan Gelar Apel Gabungan Surabaya,Bhirawa Bertempat di Lapangan SMA Hang Tuah, Jl. Ikan Lumba-Lumba Surabaya Koramil 0830/01 Krembangan bersama Polsek Krembangan dan unsur terkait, intensifkan kegiatan apel gabungan, menghadapi kemungkinan-kemungkinan jelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 9 Desember 2015.

Hal itu diungkapkan Dan-ra-mil 0830/ 03 Krembangan, Mayor Czi Muhammad Luthfi, SE di hadapan personel gabungan, dalam upaya mempersatukan visi mewujudkan Pemilihan Umum Ke-pala Daerah (Pemilukada) Kota Surabaya tahun 2015 yang aman, damai, tertib, dan lan-car, Minggu (6 /12).

“Apel ini dilakukan guna pengamanan seluruh tahapan pilkada serentak. Sehingga, pelaksanaan pilkada bisa berjalan lancar, aman dan tertib,” katanya.

Menurut Danramil, upaya itu dilakukan sebagai upaya memperkecil potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat, sekaligus mence-gah kemungkinan terjadi pelanggaran pidana pemilu, dan pertikaian antar massa pendukung pasangan Calon Walikota dan Q gat Wakil Walikota Surabaya.Q

Proyek FR Sisi Barat Terkendala Lahan Polda dan Lantamal Pemkot, Bhirawa Proyek Frontage Road (FR) sisi barat Jl. A.Yani tak bisa dituntaskan sesuai target selesai akhir tahun ini. Jalur sisi barat ini masih terkendala pembebasan lahan milik Polda jatim dan Lantanmal.

Karena belum berhasil dibebaskan, dua titik tersebut saat ini belum dilakukan pengerjaan proyek.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan (DPUBMP), Erna Purnawati mengatakan dua titik tersebut persis di depan Mapolda Jatim sedangkan satunya lagi di lahan SPBU samping kantor BCA. ‘’Masih belum ada titik temu soal harga ganti rugi. Kami

menyediakan dana Rp70 miliar namun Polda Jatim minta Rp145 miliar. Jadi sampai sekarang belum ada titik temunya,’’ katanya.

Untuk itu sampai saat ini pihak Pemkot masih terus melakukan konsultasi ke pemerintah pusat dan juga Kapolri. ‘’Kami sudah melakukan konsultasi dengan pusat. Sebenarnya bisa dengan hibah karena sama-sama instansi pemerintah. Namun keputusannya tetap diberikan kepada Polda Jatim,’’ kata Erna.

Begitu juga halnya lahan milik Lantamal, Erna mengatakan Pemkot Surabaya menawarkan memberi hibah atas lahan tersebut senilai Rp15 miliar. Na-

mun pihak Lantamal menolak dan justru meminta hibah lahan dengan hitungan tanah per meter persegi. ‘’Lahan di sana yang kena rencana jalan itu 1.420 meter persegi. Mereka mintanya dibayar dengan harga Rp24 juta per meter persegi,’’ kata Erna.

Sedangkan harga tanah di sekitar sana sesuai Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) hanya Rp8,8 juta. Itu artinya Lantamal justru meminta hibah dengan harga tiga kali lipat dari harga normal.

Karenanya Pemkot saat ini masih pasif menunggu keputusan dua instansi tersebut karena APBD tidak mampu membayar sebesar itu.Q dre

Percepatan penyelesaian dokumen lingkungan untuk kegiatan perkantoran yang sudah operasional kerja mempunyai batas waktu terakhir 27 Desember 2015 mendatang.

Surat Edaran Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor S.446/Menlhk-PKTL/ 2015 tertanggal 7 Oktober 2015 yang mengarahkan upaya percepatan penyelesaian dokumen lingkungan bagi kegiatan dan/atau usaha yang sudah berjalan, dengan mengutamakan pada kegiatan milik Pemerintah.

“Semua bangunan perkantoran pemerintah harus memiliki dokumen lingkungan. Banyak bangunan perkantoran pemerintah yang pembangunannya sebelum tahun 2009 tidak memiliki dokumen lingkungan. Untuk itu Pemprov Jatim melalui BLH Jatim membantu percepatan penyelesaian dokumen lingkungan,” kata Kepala BLH Jatim, Bambang Sadono, Minggu (6/12).

Selain gedung milik pemerintah daerah kabupaten/ kota, Bambang Sadono juga mengakui masih cukup banyak gedung milik Pemprov jatim yang belum memiliki dokumen lingkungan. ”Khususnya gedung-gedung perkantoran Pemprov Jatim yang sudah operasional kerja, pada umumnya belum memiliki dokumen lingkungan diharap segera menyusun dan nantinya dibantu BLH Jatim,’ ujarnya.

Bambang juga mengata-

kan, dalam Surat Edaran Menteri Lingkungan Hidup juga dijelaskan kalau berakhirnya batas waktu tersebut (27 Desember 2015, red) apabila tidak dilaksanakan penyelesaian dokumen lingkungan hidup maka akan diberlakukan konsekuensi hukum dari Undang-Undang nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. ”Mungkin saat ini sanksi yang diberikan berupa sanksi administrasi seperti teguran.

Namun ke depan, sanksinya bisa jadi sanksi pidana. Jangan sampai bangunan perkantoran pemerintah terkena sanksi,” ujarnya.

Sebelumnya, raker Amdal tahun 2015 yang telah dilaksanakan pada tanggal 30 Nopember 2015 hingga 2 Desember 2015, dilakuk a n Focus Group Discusion (FGD) untuk penyusunan dokumen lingkungan bagi Kabupaten/Kota khususnya untuk percepatan.

Percepatan penyelesaian dokumen lingkungan itu juga dibahas bersama dalam rapat kerja Amdal yang sebelumnya telah dilakukan BLH Jatim. Dikatakan juga Provinsi Jawa Timur dalam pelaksanaan pelayanan izin lingkungan pada Tahun 2015 sebanyak 82 Izin Lingkungan yang meliputi kegiatan industri, pertambangan, pemanfaatan Limbah B3, dermaga/ pelabuhan, dan gedung koQ rac mersil.Q

Suport Anggaran Drainase untuk Kurangi Genangan Hujan Dispora Dorong Pemuda Kelola Potensi Laut DPRD Surabaya, Bhirawa Untuk terus mendorong pemerintah kota mengurangi genangan air yang masih terjadi di musim hujan, Komisi D berupaya mensupport Pemkot agar anggaran perbaikan drainase di semua titik kota, khususnya yang kerap terjadi genangan diperbesar.

“Setiap tahun kita menganggarkan penyelesaian genangan air, untuk mengurangi titik genangan. Perbaikan drainase itu kita inkludkan dengan perbaikan pedestrian, agar tidak kerja dua kali,” kata Ketua Komisi C DPRD Surabaya, Syaifuddin Zuhri, Jumat (4/125).

Untuk tahun anggaran 2015, ungkapnya, proses pengerjaan perbaikan drainase masih berjalan di sejumlah titik. Dia menyebut, seperti di Jalan Semarang, Jalan Sulawesi, Pandegiling, Petemon, dan di kawasan lainnya.

Sehingga di musim hujan kali ini, tambah Syaifuddin, masih dimungkinkan terjadi genangan. “Kalau genangan masih terjadi. Tapi dengan perbaikan drainase, dan memaksimalkan rumah pompa yang ada, kita optimis titik-titik genangan akan makin berkurang,” ujar Kaji Ipuk, sapaan akrab Syaifuddin.

Selain itu, lanjut dia, pihaknya juga minta pembersihan saluran terus dilakukan. Tujuannya,

semua saluran air di Surabaya bisa terkoneksi dari hulu sampai ke hilir, sehingga tidak ada aliran air mandek yang bisa jadi penyebab banjir.

Khusus di Surabaya Barat yang jadi langganan banjir tiap tahun akibat luapan air Kali Lamong, tambah Kaji Ipuk, sudah dilakukan antisipasi.

Di antaranya melakukan penguatan tanggul bekerja sama dengan pemerintah pusat.

“Akses jalan ke tempat pembuangan akhir (TPA) sampah Benowo, khususnya jalan menuju GOR Bung Tomo, sudah ada pekerjaan peninggian jalan di tahun ini. Sehingga kalau terjadi banjir di sana, tidak akan mengganggu lalu lintas,” terang dia.

Selain itu, imbuhnya, pemerintah kota melalui Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan (PUBMP) Surabaya juga melakukan peninggian jalan, mengerjakan normalisasi saluran, serta pembuatan bozem untuk penampungan air.

Khusus penanganan banjir di kawasan kaki Jembatan Suramadu sisi Surabaya, Komisi C sudah ‘memaksa’ Badan Pengembangan Wilayah Suramadu (BPWS) untuk menggandeng pemerintah kota. Sebab, di musim hujan, di daerah sekitar kaki jembatan Suramadu sisi Surabaya, Q gat hampir dipastikan selalu terjadi banjir.Q

Surabaya, Bhirawa Sebagai bangsa maritim, kekayaan laut Indonesia menjadi sumber daya alam yang sangat menguntungkan. Sayangnya potensi itu belum dikelola secara maksima. Itulah mengapa Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan (Dispora) Jatim mendorong para pemuda untuk mengenal, memaha dan mengelola potensi laut.

Agar para pemuda mengetahui potensi laut, Dispora Jatim mengirim 100 pemuda ke Pulau Gili Labak Sumenep Madura dari 4-6 Desember. Di sana para pemuda akan mendapatkan pengetahuan dari para pembicara dan melakukan kegiatan lapangan.

Menurut Kadispora Jatim, Drs Supratomo MSi, kemaritiman menjadi sangat penting bagi kelanjutan pertumbuhan dan perkembangan bangsa Indonesia sebagaimana diketahui, dua periga atau 63% wilayah Indonesia adalah laut, dengan panjang 81.000 km. laut merupakan potensi sumber daya maritim yang sangat kaya.

Dalam mengola dan membangun sumber daya maritim tersebut diperlukan adanya kearifan lokal. dalam arti sebgai kebijakan atau pengetahuan yang dimiliki oleh masyarakat khususnya pemuda dalam rangka mengelola lingkungan, yaitu pengetahuan yang melahirkan perilaku hasil adaptasi mereka terhadap lingkungan, yang implikasinya adalah kelestarian dan kelangsungan Q wwn lingkungan untuk jangka panjang.Q

Golongan Putih Masih Bakal Besar di Pilkada Surabaya Angka golongan tidak memilih atau Golput berpotensi cukup besar terjadi dalam Pilkada Surabaya tanggal 9 Desember nanti. Survei yang dilakukan Tim Semut Biru BM PAN Surabaya menyebut besarnya angka potensi Golput diakibatkan sistem Pilkada yang memberikan hak pembuatan dan penempatan alat peraga kampanye hanya pada KPU. Subiantoro , koordinator survey Tim Semut Biru BM PAN Surabaya menyebut, hasil survey atas 558 sampling warga Surabaya hanya mendapatkan angka 51 persen warga bakal datang ke TPS untuk melakukan pencoblosan.

Sementara, lanjut Subiantoro, ada 273 warga tersampling menyatakan tidak akan

datang ke TPS untuk menggunakan haknya mencoblos pasangan calon wali kota/wakil wali kota Surabaya pada 9 Desember mendatang.

“Salah satu sebabnya potensi Golput masih tinggi adalah kurang maraknya sosialisasi terutama pemasangan alat peraga. Masyarakat banyak yang menya-

takan Pilkada kali ini adem ayem saja,” ujar Subiantoro, Minggu(6/12).

Penyebab lain, lanjut Subiantoro, dari wawancara sampel diketahui ada anggapan pemenangn Pilkada sudah diprediksi sehingga masyarakat malas untuk datang ke TPS untuk menggunakan hak nya. Survey ini, lanjut Subiantoro juga mengindikasikan anggapan Pilkada Surabaya akan dimenangkan petahana Tri Rismaharini dan Wihnu Sakti Buana.

“Jadi potensi Golput nanti justru terbesar bakal muncul dari pendukung petahana karena menganggap tanpa me-

reka(masyarakat) menggunakan haknya pun sudah menang,” terang Subiantoro.

Selain melaunching hasil surveinya, Tim Semut Biru BM PAN kemarin secara mengejutkan juga menyatakan mendukung pasangan RismaWishnu di masa tenang Pilkada Surabaya. Organisasi underbow Partai Amanat Nasional(PAN) ini menyatakan tetap setia kepada Tri Rismaharini sejak wali kota perempuan pertama Surabaya itu menang di Pilkada 2010 bersama Bambang DH. Padahal sebagaimana diketahui bersama PAN yang merupakan partai induk BM

PAN adalah pendukung utama pasangan Nomor Urut Satu, Rasiyo-Lucy, bersama dengan Partai Demokrat. Menurut Habibullah Alirsyad, Koordinator Dapil Tim Semut Biru BM PAN, menyatakan telah menyerukan kepada semua jajaran pengurus Tim Semut Biru BM PAN di 31 kecamatan se Surabaya untuk mendukung dan mememangkan pasanga Risma-Wishnu.

“Kami sudah lama menjalin hubungan dengan bu Risma sejak Pilkada 2010 mendatang, dan menurut kami kerja beliau bagus dan layak didukung kembali,” ujar HabiQ gat bullah.Q

SURABAYA

Senin Kliwon 7 DESEMBER 2015

3

Gunakan Senpi Sembarangan, GM Pelindo III Dijerat Pasal KUHP dan UU Darurat Polrestabes Surabaya, Bhirawa Aksi ‘Koboi’ yang dilakukan Eko Harijadi Budijanto terhadap korban Mohammad Sofi (28) berujung pada penetapan dirinya sebagai tersangka oleh Unit Resmob Sat Reskrim Polrestabes Surabaya.

bed/bhirawa

Kajari Surabaya Didik Farkhan Alisyahdi saat menunjukkan SPDP kasus kecelakaan Lamborgini dari penyidik Polisi.

Proses Hukum Wiyang Lautner tetap Berjalan

Oleh kepolisian Eko Harijadi yang juga merupakan General Manager Pelindo III Cabang Tanjung Perak ini dinyatakan tidak memiliki izin kepemilikan dan penggunaan pistol jenis Airsoft Gun dan melanggara pasal 335 KUHP dan Pasal 1 UU Drt. No 12 tahun 1951.

Peristiwa todong pistol ini bermula saat tersangka Eko pada hari Sabtu(5/12) membeli 1 unit handphone merk Samsung jenis note 5 seharga Rp 9.300.000. Dari pembelian itu, Ia seharusnya mendapat hadiah keyboard cover d a n power bank. Akan tetapi, hadiah tersebut belum dapat diberikan karena stok di konter telah habis.

Selanjutnya, korban Mohammad Sofi akhirnya menyarankan tersangka untuk menulis data diri, agar bisa dihubungi jika hadiah sudah ada. Sayangnya etikat baik Sofi dibalas dengan penodongan senpi jenis Airsoft Gun yang dilakukan oleh tersangka Eko. Kasat Reskrim Polrestabes Surabaya AKBP Takdir Mattanete menjelaskan, tersangka EHB berhasil kami amankan dalam waktu 3 jam, setelah ada laporan korban ke Polsek Wonocolo. Dari keterangan korban Sofi, tersangka EHB menodongkan senpi ke kepalanya. Maka, atas kepemilikan barang bukti 1 unit p i s t o l Airsoft Gun merk JTM 99M00948 warna hitam, tersangka dijerat Pasal KUHP dan UU Darurat.

“Atas perbuatannya, tersangka disangka dengan Pasal 335 KUHP dan Pasal 1 Undang-undang Darurat no 12 tahun 1951 (UU Drt No 12 tahun 1951,” terang Kasat Reskrim Polrestabes Surabaya AKBP Takdir Mattanete, Minggu (7/12).

Disinggung perihal adanya per-

Terima SPDP, Kejari Siapkan Dua Jaksa Tangani Kecelakaan Lamborghini

bed/bhirawa

Kasat Reskrim Polrestabes Surabaya AKBP Takdir Mattanete memamerkan 1 unit pistol Airsoft Gun merk JTM 99M00948 warna hitam milik tersangka Eko Harijadi Budijanto, Minggu (6/12). damaian antara tersangka dan menerima dengan status tersangkan untuk menonaktifkan yang korban, apakah menghapus proska dan penahanan atas dirinya. bersangkutan (Eko), dan sementes hukum tersangka ? Takdir me“Saya meminta maaf kepada korara diganti oleh Plt yakni, Deputi negaskan, hal itu tidak menghaban. Itu hanya khilaf, dan tidak akan 2 Pelindo III Cabang Tanjung Perpuskan proses hukum di kepoliterulang kembali. Untuk proses huak Agus Hermawan. sian. Intinya, proses hukum tetap kum, saya serahkan kepada Polisi.

“Penonaktifan beliau (Eko, red) berjalan meski ada perdamaian Dan siap ditahan,” imbuhnya. dilakukan mulai hari ini (kemarantara kedua belah pihak. “ProsTerpisah, Humas Pelindo III in). Secara surat menyurat atau es hukum tetap berjalan, dan terCabang Tanung Perak Edi Priyanproses administrasi, akan dilakusangka kami tahan. Jadi, tidak to menambahkan, pihaknya sankan hari Senin (7/12) ini,” kata Edi ada pengistimewaan atau pergat menyayangkan kejadian yang Priyanto. lakuan khusus terhadap tersangmenimpa salah satu oknum peSikap tegas Pelindo III tak samka,” tegasnya. gawai Pelindo III. Secara pribadi, pai disitu, Ed menambahkan, setPerihal perizinan kepemilikan Ia pun menyampaikan permoelah proses di kepolisian selesai, senpi, Takdir mengaku, tersangka honan maaf baik secara pribadi pihaknya menyiapkan pemeriktidak memiliki ijin kepemilimaupun kelembagaan kepada saan kepada yang bersangkutan k a n Airsoft Gun. Tersangka hanya masyarakat. Selanjutnya, Edi dan dilakukan oleh tim internal berbekal member dari Persatuan mempersilahkan pihak kepolisian Pelindo III. Ini bertujuan untuk Menembak dan Berburu Indonesia memproses hukum hal ini. mencari akar permasalahan yang (Perbakin). Dan senjata ini hanya “Secara pribadi dan kelemada, dan menilik dari hasil penyboleh digunakan saat latihan di bagaan, saya meminta maaf kepaidikan yang dilakukan Polisi, guna Perbakin, bukan digunakan untuk da masyarakat atas kejadian ini. reverensi tim Pelindo III. keperluan pribadi atau umum.

Kami menghargai dan menghorDisinggung apakah kepemilikan “Tersangka hanya berbekal mati proses hukum yang dilakukan senpi dianjurkan pada Pejabat di member Perbakin dengan klub di kepolisian,” tambahnya.

Pelindo III Cabang Tanjung Perbernama ‘Tiger’. Dan ini bukanlah Ditanya terkait pengganti Eko, ak, Edi menegaskan, dijajaran surat ijin kepemilikan senpi yang Edi mengaku, ketika proses di keDireksi maupun Pejabat Pelindo resmi,” ungkapnya. polisian berjalan, disatu sisi kegtidak menghalalkan kepemilikan Sementara itu, tersangka Eko iatan di pelabuhan harus tetap senjata api. Kepemilikan senjata mengaku khilaf atas perbuatan berjalan. Untuk itu, lanjutnya, api itu sifatnya pribadi dari Q bed yang dilakukannya. Pihaknya pun Manajemen Pelindo III memutusperseorangan.Q

Kejari Surabaya, Bhirawa Satlantas Polrestabes Surabaya menunjukkan ketegasanya dalam menangani kasus kecelakaan maut mobil Lamborghini Gallardo yang dikemudikan Wiyang Lautner (24). Ini dibuktikan dengan pengiriman Surat Pemberitahuan Dimulainnya Penyidikan (SPDP) ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya, Kamis (3/12) lalu.

Pengiriman SPDP kasus Wiyang Lautner ini dibenarkan oleh Kepala Kejari (Kajari) Surabaya Didik Farkhan Alisyahdi. Dikonfirmasi Bhirawa Minggu (6/12), Didik mengatakan, pihaknya memang telah menerima SPDP kasus kecelakaan Lamborghini Gallardo di kawasan Manyar Kertoarjo dari penyidik Polisi. Pihaknya pun sudah menyiapkan dua Jaksa Peniliti yakni, Indra Timothy dan Feri Rahman.

“SPDPnya sudah kami terima Kamis (3/12) lalu.

Saya tunjuk Jaksa Indra Timothy dan Jaksa Feri Rahman sebagai Jaksa Peneliti untuk kasus kecelakaan Lamborghini,” kata Kajari Surabaya Didik Farkhan Alisyahdi kepad a Bhirawa, Minggu (6/12).

Disinggung perihal jeratan Pasal atas kasus Laka Lantas ini, pria yang akrab dipanggil DF ini menjelaskan, pria yang tinggal di Jl Dharma Husada Regency itu dijerat Pasal 310 ayat 1 alternatif ayat 2 dan 4 Jo Pasal 106

UU RI No 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. “Ancamannya 6 tahun penjara serta denda Rp 12 juta,” jelas Didik.

Lanjut Didik, pihaknya juga mengaku adanya barang bukti yang dilampirkan dalam SPDP kasus ini. Barang bukti itu berupa mobil Lamborghini Gallardo type LP 570-4 Nopol B 2258 WM, Surat Ijin Mengemudi (SIM) milik Wiyang Lautner, dan sepeda motor milik korban.

“Bukti-bukti itu terlampir dalam SPDP yang diberikan oleh penyidik Polisi,” terangnya.

Sementara saat ditanya, apakah penyidik Kepolisian melakukan penahanan terhadap pengemudi mobil Lambhorghini, Didik Farkhan membenarkannya.

“Dalam SPDP ini, penyidik juga melampirkan Surat Perintah Penahanan, yang artinya akan ada penahanan,” tegas pria yang pernah menjadi wartawan di salah satu media cetak local.

Sebelumnya, pada Sabtu (5/12) lalu, Wiyang Lautner (24) telah selesai melakukan perawatan medis di RS Bhayangkara, Polda Jawa Timur. Tepat puku 09.45 pagi, Wiyang dipindahkan dari RS Bhayangkara dan rencananya akan dibawa ke Unit Kecelakaan Satlantas Polrestabes Surabaya untuk dilakukan penahanan setelah dirawat selama 6 hari (pembantaran) di RS BhayangQ bed kara Polda Jatim.Q

Ditahan Dua Bulan di Medaeng, Sekretaris Bawaslu Jatim Tak Dapatkan Bantuan Hukum Surabaya, Bhirawa Mantan Sekretaris Bawaslu Jatim Amru telah mendekam di Rutan Medaeng selama dua bulan terkait kasus penyalahgunaan Dana Hibah untuk Pilgub Jatim 2013 pada Bawaslu.

Namun, sampai saat ini Amru yang masih berstatus Pegawai Negeri Sipil mengaku sama sekali tidak mendapatkan bantuan hukum dari Korpri.

Padahal, menurutnya bantuan semacam itu seharusnya didapatkannya. Hal itu mengingat statusnya yang masih merupakan PNS di lingkungan Pemprov Jatim. ”Itu kan hak saya untuk mendapatkan bantuan hukum sebagai seorang PNS. Lalu kenapa saya dibiarkan menghadapi proses hukum ini sendirian?”ujarnya kepada wartawan, kemarin (6/12).

Amru berpendapat, Korpri

dalam hal ini Lembaga Bantuan Hukum Korpri Sekretaris Jatim sama sekali tidak menjalankan tugasnya dalam mendampingi para PNS yang tersandung masalah hukum.

“Ini baru saya, jangan-jangan di tempat lainnya juga banyak kasus serupa yang sama sekali tidak mendapatkan bantuan hukum,”selorohnya.

Oleh karena itulah, dia meminta agar Korpri segera memberikan bantuan hukum kepada dirinya. “Padahal saya itu sudah mengajukan permohonan bantuan, tapi masih belum saja ditanggapi,”bebernya.

Sementara itu, anggota Komisi A DPRD Jatim Bambang DH mengaku sangat menyesalkan masalah itu. Sebab, pendampingan terhadap PNS yang sedang terkena masalah hukum merupa-

kan kewajiban dari lembaga hukum Korpri.

“Kalau tidak ada pendampingan, lalu untuk apa anggaran Korpri Jatim yang sangat besar itu?”ucap Bambang dengan mimic serius.

Sehingga, politisi PDIP ini mendesak agar Gubernur Jatim Soekarwo segera melakukan evaluasi terhadap kinerja Korpri Jatim. “Jangan sampai masalah ini dibiarkan terus, karena kalau tidak ya alihkan saja anggarannya untuk kegiatan kepemudaan daripada untuk acara Korpri yang tidak jelas,”desaknya.

Sayang, hingga saat ini Sekretaris Korpri Jatim Budi belum memberikan konfirmasi apapun terkait hal itu. Berulang kali awak media berusaha menghubungi telepon seluler miliknya. Namun, yang bersangkutan masih belum Q cty berkenan menjawabnya.Q

Partisipasi Bumil Periksa Kehamilan Tinggi Komisi B Dukung Inovasi Usaha PD RPH Surabaya Komisi B DPRD Surabaya mendukung Perusahaan Daerah (PD) Rumah Potong Hewan (RPH) yang akan merintis usaha baru, yakni penggemukan sapi. Dengan inovasi ini diharapkan salah satu BUMD Kota Surabaya itu mampu menambah pundi-pundi kas daerah.

“Inovasi Perusahaan Daerah RPH ini kita dukung, agar ada tambahan penghasilan asli daerah (PAD), dan juga bisa berwirausaha, karena ini BUMD milik pemkot. Jangan sampai kalah dengan perusahaan milik swasta,” kata Baktiono, anggota Komisi B, Rabu (2/12).

Selama ini, jelas Baktiono, RPH milik Pemkot Surabaya hanya menjalankan rutinitas menerima jasa pemotongan hewan dari masyarakat.

Oleh karena hanya berfungsi sebagai ‘jagal’, maka pendapatan perusahaan daerah yang berlokasi di Pegirikan itu, belum bisa menyumbang PAD. Apalagi, jumlah hewan yang dipotong di RPH Pegirikan menurun drastis, yang sebelumnya bisa sampai 300 per hari, sekarang rata-rata hanya 120 ekor. “Keuntungan RPH kecil, setahun hanya Rp 145 juta berupa deviden,” ungkapnya.

Pun dampak persaingan bisnis daging yang sudah global, apalagi ada perdagangan bebas, pihak-pihak swasta juga sekarang sudah punya usaha penyembelihan. Tak hanya penyembelihan, pihak swasta juga menyediakan daging, dan bahan bakunya sendiri, yakni sapi.

“Sapi-sapi milik swasta itu bagus

kualitasnya. Mereka membeli sapi kecil, kurus, lalu diberi pakan bergizi agar cepat gemuk. Setelah itu baru disembelih. Karena itu, keuntungan perusahaan itu lebih meningkat. Inilah yang akan dilakukan RPH Kota Surabaya,” papar Baktiono.

Inovasi yang dirintis RPH, jelas Baktiono, yakni akan melakukan penggemukan sapi sendiri. Lahan penggemukan yang diincar sudah ada, yakni di kawasan Prigen, Pasuruan. Luasnya sekitar 14.000 m2.

Lokasi penggemukan itu sudah siap pakai, karena sebelumnya juga dipakai untuk peternakan sapi. ”Informasi dari RPH, untuk membeli lahan, plus tenaganya sekitar 10 orang, butuh investasi sekitar Rp 10 miliar. Kapasitasnya bisa sampai 500 ekor sapi,” ungkapnya.

Sebelumnya, Direktur Tata dan Niaga RPH Pegirikan Lutfhi Rahman menyatakan, untuk menginisiasi usaha baru ini, memang membutuhkan modal investasi yang cukup besar.

Setidaknya dibutuhkan dana sebesar Rp 10 miliar.

Menurut Lutfhi, rencana penggemukan sapi sudah cukup lama direncanakan. Tapi pihaknya baru belakangan ini mendapatkan lahan un-

Baktiono tuk peternakannya.

Tahap awal, rencananya akan digemukkan 100 sampai 200 ekor sapi.

Sapi bakalan tersebut akan digemukkan dalam waktu satu bulan sebelum siap dipanen dan djual.

Penggemukan sapi ini, terang Lutfhi, adalah bisnis yang cukup menjanjikan. Sebab sejauh ini RPH hanya mengandalkan jasa pemotongan daging.

“Maka kita ingin menambah produklah istilahnya. Jika sudah maju, lahan yang akan dibeli RPH tersebut bisa untuk penggemukan sapi sebanyak 500 ekor,” terang Q gat Lutfhi.Q

Surabaya, Bhirawa Kesadaran Ibu hamil(Bumil) untuk memeriksakan kandungan , tinggi di Jatim. Data Dinas Kesehatan (Dinkes) Jatim, dari bulan Januari sampai dengan September 2015 sudah ada 30.526 bumil yang melakukan pemeriksaan HIV. Dari total bumil yang melakukan pemeriksaan tersebut, 170 bumil diantaranya atau sekitar 0,56 persennya dipastikan HIV positif. Sedangkan untuk jumlah Ibu hamil secara komulatif sampai dengan September yang masuk program pencegahan penularan ke anak sebanyakn 920 orang, dan yang diberi anti retro viral (ARV) therapy sebanyak 711 orang.

“Kami harapkan melalui program ini mampu menekan angka penularan, dan menekan jumlah penderita HIV/AIDS, khususnya bayi dan anak-anak. Oleh karenanya kami butuhkan sikap proaktif dari masyarakat,” jelas dr Harsono, Kepala Dinkes Jatim, Pada tahun 2015 ini sebanyak 78 bayi yang lahir dari ibu HIV positif, dan sekitar 20 bayi yang meninggal. Sedangkan untuk kasus HIV/AIDS pada anak usia kurang dari 14 tahun sebanyak 502 anak, dengan proporsi terbanyak pada kelompok umur 0 hingga 4 tahun sebanyak 361anak.

Berbagai upaya telah dilakukan Provinsi Jatim untuk menenkan penularan dan angka pende-

dna/bhirawa

Peran serta Bumil dalam memeriksakan kandungan ke dokter. rita HIV/AIDS ini, seperti me“Selain itu kami juga mendirilakukan upaya pencegaha nmela- kan klinik-klinik khusus bagi penlui kampanye Aku Bangga Aku derita HIV/AIDS, seperti jarum Tahu (ABAT) kepada masyarakat suntik streril, klinik metadin, dan luas. Juga kegiatan Harm Reduc- lain sebagainya,” imbuhnya. tion pada pengguna napza suntik, Sebagai provinsi dengan jumdan program penyediaan kondom lah penderita HIV/AIDS terbanuntuk mencegah penularan mela- yak atau menempati urutan kedlui hubungan seks dengan pasan- ua setelah Papua, yaitu dengan gan HIV positif. jumlah penderita sebanyak Ditambahkan Harsono, selain 57.321 orang. Jatim memang itu pemprov juga menyiapkan sangat gencar dalam membuat 420 sarana diagnosis HIV beru program dan melakukan penpalayanan VCT (Voluntary Coun- dataan penderita HIV/AIDS dan seling and Testing) di 38 kabupat- memberikan mereka pengobatan. en/kota dan 46 sarana untuk pen“Semakin banyak penderita ditegobatan ARV di 35kabupaten/ mukan dan mau membuka diri kota, diharapkan akhir tahun ini akan semakin bagus, dengan begisudah mencakup 38 kabupaten/ tu semakin banyak yang dapat kami Q dna kota di Jatim. obati,” tukas Harsono.Q

4

OPINI Tajuk

Fasilitasi Kesejahteraan Guru SEMUA menghormati guru, telah menjadi perilaku sejak lama. Bahkan seluruh penjahat juga takluk pada guru.

Lebih lagi pada paradigma agama, guru dianggap sebagai “wakil” Tuhan untuk menjaga martabat kemanusiaan tetap pada derajat yang luhur. Tetapi sejak lama pula kemuliaan guru tidak inharent dengan tingkat kesejahteraan. Banyak guru (terpaksa) nyambi menjadi kuli bangunan, sampai menjadi pemulung.

Padahal sejatinya, guru berhak memperoleh imbalan yang lebih layak sebagai jaminan kesejahteraan. UU Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, telah meng-amanatkan penghasilan guru yang pantas dan memadai. Tercantum pada pasal 40 ayat (1). Hanya sebagian kecil (PNS guru) yang telah menerima penghasilan pantas. Termasuk penghasilan setelah mengurus ke-administrasi-an sertifikasi.

Tetapi sebagian terbesar guru (80%) masih hidup dalam tingkat kesejahteraan yang rendah. Pada beberapa situasi sosial, rendahnya kesejahteraan guru dapat menyebabkan perasaan inferior (rendah diri). Hal itu berkait erat dengan kemampuan guru dalam meng-akses pengetauan baru melaui sarana teknologi informasi. Misalnya, guru SMP swasta di desa, akan keberatan (secara ekonomi) untuk berlangganan paket layanan internet seharga Rp 60 ribu per-bulan.

Pada masa kini, up-grade pengetahuan (dan berbagai informasi lain) melaui internet, merupakan keniscayaan.

Sedangkan up-grade (penambahan) pengetahuan guru, juga diamanatkan UU Sisdiknas. Yakni, pembinaan karier sesuai dengan tuntutan pengembangan kualitas. Bahkan pada pasal 43 ayat (1), pendidik berhak memperoleh promosi dan penghargaan. Tetapi pelaksanaan amanat UU Sisdiknas, terasa masih memihak guru-guru PNS, atau guru pada daerah perkotaan.

Tiada murid bodoh ditangan guru ber-dedikasi. Begitu pula tiada kecerdasan yang bisa digali oleh guru yang “biasa-biasa saja.” Paradigma itu sejak lama diyakini kalangan ke-pendidik-an. Bahkan konon, guru sejati menempatkan kepentingan murid diatas kepentingan (kesejahteraan) dirinya. Itulah sebabnya profesi guru dianggap paling mulia, melebihi tentara dan dokter.

Tidak semua orang (yang tergolong cerdik pandai) bisa menjadi guru. Melainkan dibutuhkan minat dan persyaratan khusus ke-guru-an. Karena itu terdapat pendidikan tinggi yang secara khusus mematangkan minat seseorang untuk menjadi guru. Tetapi seiring masifnya KKN (Kolusi Korupsi dan Nepotisme) yang mengiringi rekrutmen tenaga pendidik, diduga banyak personel tidak kompeten telah terlanjur menjadi guru.

Guru yang tidak kompeten (secara keilmuan maupun mental), tentu saja tidak dapat mewujudkan tujuan pendidikan sebagaimana diamanatkan Konstitusi. UUD pasal 31 ayat (3) menyatakan, “Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa….”

Maka pemerintah berkewajiban menyelenggarakan pendidikan dengan cara merekrut guru. Yang di-inginkan adalah, sebagaimana diatur dalam UU Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Pada pasal 40 ayat (2) huruf a, mengamanatkan: “Pendidik dan tenaga kependidikan berkewajiban menciptakan suasana pendidikan yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis, dan dialogis.” Tetapi banyak pendidik tidak cerdas, guru yang tidak menyenangkan, jahat, hanya tex book thinking.

Pada peringatan hari guru 2015, patut dijadikan momentum peningkatan kompetensi dan kesejahteraan guru. Pada sisi lain, masih banyak guru terkendala oleh kesibukan untuk meningkatkan kesejahteraan. Tidak berkesempatan meningkatkan kompetensi. Upaya pemerinta melalui program SMT3 (Sarjana Mengajar di daerah Terpencil, Tertinggal dan Terluar) seyogianya diikuti monitoring nasib guru di kawasan T3.

Masih banyak guru harus berjuang keras melawan infrastruktur wilayah, dan infrastruktur kependidikan. Namun pemerintah (terutama Pemerintah Daerah) masih setengah hati memenuhi hak layanan pendidikan. Masih banyak sekolah (SD Negeri) yang bersengketa dengan pemilik lahan. Juga masih banyak sekolah yang bocor. Apalagi nasib gurunya? 

Sorotan Publik

Semua tanggapan baik berupa saran dan kritik atas wajah dan kinerja birokrasi kita dalam memberikan pelayan publik dapat dikirim melalui email: harian_bhirawa@yahoo.com atau manfaatkan fasilitas surat pembaca di www.harianbhirawa.co.id atau telp ke (031) 5470650 atau faks (031) 5343359. Untuk setiap email harap disertakan nomor telpon (untuk konfirmasi ulang).

Indonesia Terlalu Besar untuk Diremehkan NEGARA Indonesia masih terlalu besar untuk diremehkan dengan ancaman arbitrasi internasional jika tidak ada kejelasan kontrak renegosiasi dengan PT Freeport Indonesia. Kenapa harus takut? tidak seheboh yang ada, tidak mungkin sampai menggoyahkan negara hanya karena perusahaan, kita bangsa yang besar dan tidak bodoh.

Presiden Joko Widodo tidak sekonyol itu membiarkan Indonesia diserang negara asing nantinya, terkait Freeport.

Bisa saja ini isu yang terlalu dibesarkan, dengan ancaman katanya Amerika siap menyerang Indonesia jika kontrak diputus, itu konyol, bukan begitu caranya.

Salah satu cara paling elegan bagi presiden jika memang beranggapan Freeport merugikan bangsa adalah dengan tidak memperpanjang kontraknya pada 2020, tapi bukan memutus kontrak.

Sebagai, pemimpin negara, presiden bersama pemerintah berhak membuat regulasi tentang perusahaan asing, jadi tidak ada hubugannya secara langsung dengan satu perusahaan. Jika tidak memperpanjang kontrak itu kan sah, lain hal kalau memutus kontrak.

Jika Indonesia terkena sanksi pada arbitrase Internasional namun memiliki tambang emas Papua, Indonesia secara hitungan materi tetap akan diuntungkan, karena kandungan mineral tambang emas dan uranium di daerah tersebut masih tersimpan banyak.

Dalam transkrip rekaman, Presiden Direktur PTFI Maroef Sjamsuddin mengancam akan menggugat Indonesia ke badan arbitrase internasional jika pemerintah tidak kunjung memberi kejelasan perpanjangan kontrak PT Freeport Indonesia.

Nama dan alamat ada di redaksi

HARIAN

PENDIRI : Alm. H. Moch. Said DEWAN PENASIHAT: Dahlan Iskan, Drs. Sugeng Praptoyo, SH, MM, MH, AK H. Ali Salim

Senin Kliwon, 7 DESEMBER 2015

Pilkada Serentak dan Ancaman Golput akahan akan kekuasaan, kerakusan akan uang, dan ketamakan akan fasilitas. Selama lima tahun DPR/D telah menjadi lembaga wakil rakyat yang autisme. Para politisi asyik dengan dirinya sendiri. Cercaan Lembaga ini memdan kecaman terus Oleh : prediksi untuk konteks dilontarkan, tetapi Jawa Baarat, tingkat mereka seakan tuli.

Umar Sholahudin partisipasi warga daMereka menganggap lam pemilihan kepala sepi semua keluhan daerah serentak di dedan protes publik. lapan kota dan kabupaten di Jawa Bukti lain, kasus korupsi yang Barat pada 9 Desember 2015 berpomelibatkan para pejabat daerah tensi kurang dari 60 persen. Golput terus meningkat. Berdasarkan (golongan putih) yang tidak memilih data Kementerian Dalam Negeri, bisa 40 persen lebih, terutama dari ada 343 kepala daerah yang bergabungan pemilih pemula dan perkara hukum baik di kejaksaan, massa mengambang(tempo.com, kepolisian, mau pun Komisi Pem29/11/2015). Mereka yang tidak berantasan Korupsi (KPK). Data menggunakan hak pilihnya dalam terkahir sampai bulan Desember Pemilu karena berbagai alasan; 2015, tercatat cukup tinggi, guberbaik karena idiologis, politis, teknis, nur, bupati, walikota adalah 343 maupun pragmatis. orang yang ada masalah hukum Tanda-tanda pesimisme dan baik di kejaksaan, polisi, dan KPK. apatisme politik masyarakat terMendagri, Tjahyo Kumolo mengahadap Pilkada serentak Pemilu takan, hingga tahun 2010, ada 206 2015 ini sudah mulai nampak, kepala daerah yang tersangkut antusiame masyarakat relative kasus hukum. Tahun selanjutnya, rendah, yang ditandai dengan PerKemendagri mencatat secara rutin tama, gejala semakin merosotnya yaitu 40 kepala daerah (tahun partisipasi pemilih pada Pemilu 2011), 41 kepala daerah (2012), dan dan Pilkada di banyak tempat 23 kepala daerah (2013). Sementara sebelumnya. Jumlah mereka yang itu, kepala daerah atau wakil kepala tidak menggunakan hak pilihnya daerah yang tersangkut di KPK semakin membesar, yakni berkisar hingga tahun 2014 yakni mencapai antara 30-40 persen. Bahkan di 56 kepala daerah. data dan fakta beberapa tempat sudah mencapai ini yang menimbulkan sinisme dan angka lebih 50 persen. apatisme masyarakat.

Kedua, pesimisme masyarakat Keempat, para kandidat yang muncul karena sudah berkali-kali disodorkan parpol atau gabungan diadakan Pilkada, ternyata tidak parpol tidak terlalu menjanjikan. memberikan dampak signifikan Bahkan kandidat yang muncul bubagi perubahan dan perbaikan kan karena lahir dan produk dari kesejahteraan hidupnya. Bahkan masyarakat atau konstiuen, tapi sebagian kehidupan masyarakat lebih karena produk elit. Sehingga kita semakn susah. Angka pengangkandidat lebih elit –mengahamba guran dan kemiskinan bukannya pada kepentingan elit daripada berkurang, justru semakin melammasyarakat. Pola rekruitmen kanbung. Bagi masyarakat, ada atau didat yang elitis semacam ini yang tidak adanya Pilkada atau Pemilu, membuat masyarakat pemilih kondisinya sama saja. Tidak ada pepesimis dan apatis. rubahan dan perbaikan sama sekali.

Kelima, fenomena dominan dan Jika demikian, buat apa ikutPilkada kuatnya (popularitas dan elektajika tak ada perubahan dan perbaibilitas) calon incumbent di suatu kan kesejahteraan masyarakat?. daerah, yang kemudian melahirkan Ketiga, apatisme dan pesisme tidak adanya pesaing atau lawan masyarakat semakin memuntanding yang mumpuni. Ini yang cak ketika melihat tingkah polah kemudian melahirkan calon tungpara pejabat dan wakil rakyat gal (seeprti yang terjadi di Blitar) yang mengecewakan. Apatisme atau kalaupun Pilkada tetap dilanmasyarakat ini memang cukup jutkan, melahirkan calon pesaing beralasan. Lima tahun terakhir ini abal-abal atau calon boneka. Kondiyang dipertontonkan politisi hanysi semacam ini, menjadikan Pilkada alah deretan keserakahan. Kesertidak terlalu menarik untuk diikuti

Tanggal 9 Desember 2015 mendatang merupakan momentum bersejarah bagi proses demokratisasi di daerah.

Karena untuk pertama kalinya kita akan mulai melaksanakan Pemilihan kepala daerah (Pilkada) langsung secara serentak. Momentum Pilkadainimenjadiujiandemokrasilokaldandapatjugadijadikan sebagai momentum untuk melakukan perbaikan dan perubahan di tingkat daerah.

B

erdasarkan data KPU, Pilkada serentak akan dilaksanakan di 269 daerah kabupaten/kota dan propinsi. Sebanyak 820 pasangan calon akan meramaikan Pilkada serentak di 269 daerah. Dari 820 pasangan calon itu rinciannya; 20 pasangan calon gubernur/wakil gubernur, 686 pasangan calon bupati/wakil bupati, dan 114 pasangan calon walikota/ wakil walikota. Dari 19 pasangan calon gubernur/wakil gubernur, dua di antaranya merupakan calon perseorangan, 18 lainnya merupakan pasangan yang diusung partai politik. Jumlah pasangan calon akan mengalami penyusutan, menyusul adanya keputusan KPUD yang membatalkan Paslonkarena berbagai sebab. Salah satunya di Kabupaten Mojokerto, dari tiga Paslonmenjadi dua Paslon.

Saat ini masa kampanye masih berlangsung dan akan berakhir pada 5 desember mendatang. Berbagai cara telah dilakukan para Paslon, Parpol dan Tim Suksesnya untuk dapat meraih suara rakyat sebanyak-banyaknya. Bagi mereka yang berkantong tebal, kampanye dilakukan melalui iklan di berbagai media, baik cetak, maupun elektronik. Selain itu, ratusan bahkan ribuan pemflet, baliho, poster dengan ukuran besar terpampang di berbagai sudut-sudut kota dan kampung-kampung. Sehingga nyaris kampung dan kota-kota di seluruh Indonesia ini nyaris seperti hutan reklame dan baliho politik.

Partisipasi Pemilih Namun apakah antusiasme calon politisi tersebut juga diikuti dengan antusiasme masyarakat pemilih. Ternyata, antusiasme politik para elit politik ini tak berbanding lurus dengan antusiasme masyarakat. Masyarakat sepertinya kurang peduli terhadap hajatan lima tahunan tersebut.

Bahkan saat ini, pemilih sudah mulai pesimis dan apatis terhadap Pilkada. Indikasi ini setidaknya tercermin dari hasil survey (tarbaru) yang dilakukan lembaga survei Pusat Studi Politik dan Keamanan (PSPK) Universitas Padjadjaran.

M

atau pemilih cenderung apatis, karena sudah diprediksi yang akan menang adalah incumbent. Milih atau tidak milih, pemenangnya sudah dapat diketahui lebih awal atau Pilkada is the end Tingkatkan Partisipasi Pemilih Potensi rendahnya tingkat partisipasi pemilih tersebut menjadi alarm politik serius bagi demokrasi di daerah.Partisipasi pemilih dalam Pilkada merupakan elemen dasar dan penting dalam sistem demokrasi. Rendahnya partisipasi pemilih dapat mengurangi kualitas penyelenggaraan Pilkada serentak. Karena itu, kondisi ini harus menjadi perhatian serius dari semua pihak, terutama penyelenggara Pemilu dan Parpol, bagaimana meningkatkan partisipasi pemilih?.

Harus diakui perbaikan dan akurasi data pemilih Pilkada 2015 ini jauh lebih baik dibanding pilkada sebelumnya, salah satu indikatornya; data Pemilih berdasar pada E-KTP yang cukup valid, sehingga dapat mereduksi adanya pemilih ganda. Selain itu, setiap pemilih dapatmengetahui apakah dirinya masuk dalam daftar pemilih atau tidak, dapat dengan mudah dilihat lewat web KPU setiap saat. Perbaikan data pemilih ini dapat menjadi solusi bagi para pemilih yang selama ini bermasalah dengan hak politiknya.

Dan KPU dan Banwas pun perlu melakukan kegiatan kreatif dan inovatif yang dapat menarik pemilih untuk ramai-ramai datang ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) Parpol pun menjadi pihak pihak yang harus juga serius dan bersemangat dalam meningkatkan partisipasi pemilih. Di tengah kepercayaan masyarakat yang menurun, Parpol dan tim suksesnya dituntut untuk menyakinkan para pemilih agar menggunakan hak pilihnya; yakinkan kepada pemilih bahwa kandidat yang diusung adalah kandidat/calon yang tidak bermasalah, memiliki kapasitas, kompetensi, dan integritas (moral) yang baik. Selain itu, parpol harus mampu meyakinkan para pemilih bahwa tawaran program yang dikampanyekan akan dapat memberikan kontribusi positif dan riil bagi perbaikan masyarakat.

Dukungan dan peran media, baik cetak dan elektronik pun sangat penting dan strategis dalam meningkatkan partisipasi pemilih.

Pengajar Sosiologi Hukum FH Univ. Muhammadiyah

“Gerombolan Belalang dan Jangkrik”

emasuki tahun kedua masa kerja anggota DPR-RI di lembaga legislatif pusat, nampaknya tugas dan fungsi para wakil rakyat di parlemen semakin jauh.

Terlebih lagi karena mereka menduduki jabatannya melalui kendaraan partai politik (parpol), tarik ulur kepentingan kelompok dan golongan begitu terlihat. Apalagi mereka bukan hanya “wakil rakyat” melainkan juga “wakil parpol”.

Dua posisi ini menjadikan mereka sering kali berada pada persimpangan dilematis: antara mengutamakan kepentingan rakyat atau mengutamakan kepentingan politik partai.

Ironisnya, alih-alih menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya sebagai wakil rakyat, mereka (dan juga parpol atau koalisinya) justru sibuk dengan upaya pencitraan dan berebut “paling suci.” Artinya, mereka berusaha membersihkan dirinya dari kasus-kasus korupsi dan penyalahgunaan kewenangan, pelanggaran etika dan asusila, pelanggaran hukum dan lainnya dengan beragam dalih.

Dalam situasi ini, semakin sulit rasanya jika dikatakan bahwa parpol adalah media atau sarana rakyat untuk mengartikulasikan aspirasi dan kepentingannya kepada pemerintah dan negara. Sebabnya, betapa banyak dagelan politik yang tersaji di hadapan publik tentang perebutan kepentingan politik di antara mereka, ketimbang upaya memikirkan rakyat konstituennya.

Lalu, bagaimana mungkin kita, rakyat biasa, menaruh harapan yang besar kepada lembaga legislatif sebagai penyambung lidah rakyat kepada negara jika mereka seakan lebih nyata menjadi “wakil partai dan golongan” dibanding sebagai “wakil rakyat.” Dalam pembahasan itu, parpol dan perilaku korupsi menjadi dua hal yang saling bersinergi.

Parpol dan Korupsi Membincangkan parpol tidak dapat dilepaskan dari perbincang-

indeks persepsi koruan mengenai korupsi (corruption perceppsi. Begitu pula setion index index/CPI) Indobaliknya, membahas nesia nyaris stagnan korupsi akan lekat di posisi bawah. dengan pembahasan Parahnya, korupsi mengenai kinerja parbanyak menyeret elitpol. Sekalipun begitu, elit politik dari latar beparpol dan korupsi lakang parpol. Imbasadalah dua hal yang nya, rakyat kemudian berbeda dan secara alergi dan membenci definisi tidak memiliki parpol sekalipun parpol hubungan.

Oleh : adalah elemen penting Akan tetapi, kaitan Najamuddin Khairur Rijal dalam berdemokrasi. antara partai politik Akhirnya, terjadinya dan korupsi adalah deparpolisasi yang mengenai aktor dan pada dasarnya terjadi akibat elit perilaku. Sebagai konsekuensi dari politik korup serta demoralisasi jabatan publik dan politik yang demokrasi akibat abuse of power diperoleh secara kompetitif melalui (penyalahgunaan kekuasaan). sarana parpol, seorang elit politik berpotensi untuk menyalahgunakan Parpol, Gerombolan Belalang, kekuasaan atau jabatannya. Hal itu dan Jangkrik karena kekuasaan dan jabatan sarat Lebih lanjut, meminjam istilah dengan tarik ulur kepentingan dan Komaruddin Hidayat (2012) fenopragmatisme politik. Akibatnya, mena korupsi elit politik dianalogiberbagai cara akan dilakukan untuk kan sebagai “gerombolan belalang”. mencapai kepentingannya, terKumpulan belalang itu berbondongmasuk melakukan korupsi. Terlebih bondong terbang ke sana kemari lagi jika kekuasaan dan jabatan itu untuk mendapatkan hasil makanan diraih dengan cara yang tidak gratis yang tinggal memanennya tanpa melainkan melalui sandera politik. kerja keras dan memikirkan masa Menurut Syamsuddin Haris, depan bangsa. Terbangunnya budaya profesor riset Lembaga Ilmu Pengepolitik yang dikuasai oleh “gerombolan tahuan Indonesia (2012), saat ini belalang” itu terjadi karena parahnya parpol hampir tidak lagi menjadi mutu parpol akibat kader yang duduk pilar demokrasi, tetapi berubah di legislatif tidak mumpuni. menjadi pilar korupsi. Parpol diUraian di atas memberi gambasebut pilar korupsi karena banyak ran betapa parpol di Indonesia dipenyelenggara negara (khususnya pandang tumpul dalam memainkan di lembaga legislatif) yang berasal peran dan fungsinya dalam sistem dari parpol terjerat korupsi. Sungpolitik. Buktinya, anggota parleguh ironis memang, karena parpol men yang keseluruhan berasal dari dan elit politik telah diidentikkan parpol dan seharusnya mendengar dengan perilaku korupsi. aspirasi warga negara justru banKorupsi di Indonesia memang yak yang melakukan komersialisasi kian mengganas. Korupsi mengpolitik dan jabatan. Kasus terbaru hancurkan kehidupan manusia adalah dugaan pencatutan nama serta merusak negara dan institupresiden dan wakil presiden yang si. Korupsi juga dapat membangdilakukan oleh pemimpin lembaga kitkan kemarahan masyarakat legislatif untuk kepentingan pribadi yang berpotensi mengancam stadan kelompoknya. Lalu, jika begitu, bilitas dan menambah konflik bagaimana mungkin parpol bisa (Santoso, 2012). Dalam laporan memenuhi hakikat keberadaan Transparency International (TI),

dan penciptaannya sebagai sarana penyampai aspirasi rakyat jika faktanya jauh panggang dari api.

Meminjam analogi Sobary (2000), hal seperti itu sama laksana membandingkan parpol dengan jangkrik. Memang tidak ada korelasi serta tidak ada kaitan ganjil antara keduanya. Lalu apa beda dan samanya parpol dan jangkrik?

Parpol hidup seolah cuma di DPR dan di dewan pimpinan pusat partai. Sedangkan jangkrik hidupnya di sawah, terutama sawah yang tidak digenangi air. Musim jangkrik berlangsung setahun sekali, yakni mulai sekitar bulan pertama turun hujan sampai bulan keempat, setelah panen jagung selesai, disusul panen kacang tanah. Namun ketika sawah mulai diairi untuk dibajak dan diganti tanaman padi, jangkrik bagaikan lenyap tanpa jejak dari persawahan dan malam menjadi sunyi oleh suara jangkrik.

Lain lagi dengan parpol. Ia muncul di tengah kita, menghiasi berbagai sisi kehidupan tiap lima tahunan terutama ketika masa kampanye tiba dengan segala janji politis. Selebihnya kita seolah tidak pernah tahu, apakah partai itu ada atau tidak dalam masyarakat kita. Setelah masa kampanye dan pemilu usai, parpol di parlemen disibukkan oleh pilihan antara koalisi atau oposisi. Kedua pilihan itu memiliki konsekuensi yang berbeda. Setelah memilih jalannya, partai kemudian hanya disibukkan dan menyibukkan dirinya dengan urusan politik partainya. Soal urusan rakyat yang telah memilih dan mendudukkan kadernya di parlemen? Itu urusan belakang. Sementara kehadirannya di masyarakat akan kembali lima tahun mendatang. Persis seperti jangkrik yang nyanyiannya menghias malam hanya saat musimnya tiba.

Pengajar Jurusan Hubungan Internasional FISIP Universitas Muhammadiyah Malang (UMM)

PEMIMPIN UMUM/PEMIMPIN REDAKSI/PENANGGUNG JAWAB : Nawang Esthi Lestari REDAKTUR PELAKSANA: Titis Tri Wahyanti KOORDINATOR LIPUTAN : Wawan Triyanto REDAKTUR: Wahyu Kuncoro SN, Bambang WN , Choirul Anam, Anangsyah Isfianto, Helmi Supriyatno, Gatot Suryo Widodo Reporter : M. Ali, Siti Sulistiani, Andre Endrayana Sasmita, Rachmat Caesar BSW, Zainal Ibad, Danang Prastyo, Adit Hananta Utama, Abed Nego, William AK , Gegeh Bagus Setiadi Fotografer: Trie Diana Indahwati, Sekretaris Redaksi: Suryanthini Malang: M. Taufiq, Kabupaten Malang : Cahyono Nor Rochmah, Kota Batu: Anas Bachtiar, Pasuruan : Hilmi Husein, Pamekasan: Syamsuddin, Lumajang: Zainul Hidayat, Probolinggo: Wiwit Agus Pribadi Jember: Effendi, Sampang: Nur Cholis, Sumenep: Samsul Arifin, Bondowoso: Samsul Tahar, Situbondo: Sawawi, Tulungagung: Hadi Sucipto, Wiwieko Dh, Lamongan: Suprayitno, Jombang: Romadlon, Fathoni, Mojokerto: Hasan Amin, Kariyadi Sidoarjo: Ali Kusyanto, Hadi Sujitno, Achmad Suprayogi Gresik: Kerin Ikanto, Rokim, Tuban: Khoirul Huda Madiun: Sudarno, Blitar: Hartono, Ponorogo : Hari Bahrul Ulum, Magetan: Ivin Kurniawan, Nganjuk: Ristika, Bojonegoro: Achmad Basir, Banyuwangi: Dian Ananta Jakarta: Tjitjik Rahayu, Direktur Utama: Nawang Esthi Lestari, Direktur Umum: Wahyu Kuncoro SN, Direktur Keuangan Mira Damayanti Komisaris Utama: Sugeng Praptoyo, Komisaris: Bambang WN, Hasan Amin, Suprayitno, Malang: Gatot Soekardi, Ratna Nirmala, Lumajang: Didit Nur Jadit, Bondowoso: Hasto Pramudyo, Manager Produksi, Sirkulasi dan Periklanan: Sri Eddy Haryanto, Manajer Keuangan: Anangsyah Isfianto, Administrasi Keuangan: Etti Sri Kustini, Sri Poernomo, Sekretaris Perusahaan: Rani Cholyvianti, Sirkulasi: Titiek Yuliati (Koordinator), Andi Basuki, Nike Kusumawati, Utomo Pagon, Distribusi: Tatok Arly (Koordinator), Suparto, Mulyadi, Pracetak:Ali Sulkan (Koordinator), Danu Setiawan, Achmad Tauriq Imani, Trisno purnomo, Onny Agung S, Oki Abdul Sholeh. Sekuriti: Saiful Hidayat, Agus Mulyono Alamat Kantor Pusat/Iklan/Redaksi: Jalan Indragiri 73 Surabaya, Telp : 031- 561-5454, Fax : 031-561-9009, Email Iklan: bhirawa_indragiri@yahoo.com, Email Redaksi: harian_bhirawa@yahoo.com Sirkulasi: Jalan Pengenal 5, Surabaya (60174), Telp : 031- 547-0650 (3 lines), Fax : 031-534-3359, Email Sirkulasi: bhirawasirkulasi@yahoo.com Bhirawa Online : http://www.harianbhirawa.co.id Bank: Bank Mandiri (BBD Jembatan Merah) Surabaya, No. Rek:140.0080000053, Percetakan: PT Media Nusantara Press SIUPP: Nomor 159/SK/Menpen/SIUPP/A.7/1986, 22 April 1986.

Tarif Iklan: Iklan Baris Rp. 7.500/baris (maksimal 5 baris), Iklan Tender/Lelang Rp.10.000/mm kolom, Iklan Display warna (FC) Rp.10.000/mm kolom, Iklan Display hitam putih (BW) Rp.7.500/mm kolom. Harga belum termasuk PPn 10%.

Senin Kliwon 7 DESEMBER 2015

SIDOARJO-GRESIK-MOJOKERTO

KELANA

Ketua Dewan Dukung Program Kebutuhan Autis Sidoarjo, Bhirawa Keberadaan pelaksanaan pelayanan autis yang ada di Kabupaten Sidoarjo, akan terus berkembang lebih baik lagi.

Sebab, pihak Pemkab selalu mendukung, baik dari pihak eksekutif maupun pihak legislatifnya.

Kondisi tersebut disampaikan Staf Ahli Bupati, Drs Moch Syaviq dan Kepala UPTD Penanganan Anak Disable dan Autis, Nani Sumarwiati bersama Bagian Kerjasama Sekretariat Pemkab Sidoarjo yang merupakan pendamping pelaksana pelayanan autis di RCS (Resource Center Sidoarjo) kepada Ketua DPRD Sidoarjo, Sulamul Hadi Nurmawan pada saat berkunjung ke PLA (Pusat Layanan Autis) dan Sekolah Autis di SMPN 2 Denpasar Bali, pada 3 hingga 5 Desember 2015 lalu.

Menurut Moch. Syaviq, keberadaan autis di Sidoarjo masih sangat membutuh sarana dan prasarana yang cukup.

Kondisi SDM nya juga belum memadai, masih sangat kurang. Jumlah anak autis yang ditangani sekitat 40 anak, petugas pedampingnya hanya tiga orang. Untuk memaksimalkan penanganannya terpaksa harus pinjam ke rumah sakit.

“Yang namanya pinjam tentu saja tidak boleh lama, paling cuma sehari hingga tiga hari saja,” katanya.

Mendengar beberapa masukan, Ketua DPRD Sulamul Hadi Nurmawan langsung memberikan solusinya. Dalam waktu sekarang ini tidak mungkin menganggarkan dari APBD. Selain prosesnya sudah selesai, juga masukanmasukannya banyak minta diprioritaskan.

“Karena itu, kalau menggunakan APBD sebaiknya rencana dan programnya bisa kita bahas tahun 2016, paling tidak bulan Maret harus tuntas pembahasannya. Sedangkan kebutuhan untuk waktu dekat kita bisa menggunakan jasa CSR (Corporate Social Reaponsibility),” tegasnya.

Jadi kegiatannya bisa dilakukan bersama-sama dengan beberapa perusahaan besar di Sidoarjo, termasuk pendekatan dengan Bagian Kerjama, Pj Bupati dan Ketua Dewan. “Kalau kita bersma-sama bergerak, termasuk dari media pasti akan mendapatkan CSR demi penanganan autis di Sidoarjo lebih baik lagi,” pungkas Gus Wawan, sapaan sehari-hari Ketua Dewan Sidoarjo.

Sementara Kabag Kerjasama Pemkab Sidoarjo, Ari Suryono S Sos menegaskan kalau kunjungannya ke PLA dan SMPN 2 Denpasar dalam rangka studi banding, menggali apa yang telah dilakukan oleh Pemerintah Denpasar untuk diterapkan di Sidoarjo. “Sedangkan solusi yang ditawarkan oleh Ketua Dewan, kami sangat setuju dan mendukung sekali,” katanya. Q ach

achmad suprayogi/bhirawa

Suasana sharing penanganan autis di ruang PLA Denpasar.

Masa Tenang, Paslon dan Tim Sukses harus Tahan Diri Gresik, Bhirawa Jelang hari pencoblosan di Kabupaten Gresik, dibutuhkan sikap profesional para tim sukses paslon masing-masing kubuh.

Tujuannya, agar pelaksanaan pilkada di Gresik berlangsung aman dan damai serta berkualiatas.

Wakil Ketua DPRD Gresik, Nur Qolib mengatakan pendidikan politik dan pendewasaan politik paslon tim dan relawan masing-masing kubuh, bisa dilihat pada masa tenang. Apakah mereka mampu mengedepankan jiwa negarawan dengan menciptakan suasana damai. “Biarkan mas yarakat merenung untuk menentukan pilihan sesuai hati nurani tanpa money politic.

Apalagi sampai ada yang ditakut-takuti, sehingga membuat masyarakat resah,” ujar Nur Qolib.

Sebab, tambahnya, apapun bisa terjadi, bila berbagai ulah oknum yang tidak bertanggung jawab sengaja ingin memperkeruh situasi dan mempro-

vokasi saat pilkada serentak digelar. Untuk itu, paslon maupun tim paslon harus menjaga komitmen, untuk mewujudkan pilkada damai.

“Kami minta semuanya harus tenang dan tidak terpancing, dan tetap fokus pekerjaanya masing-masing. Karena komitmen pilkada damai bukan cuma slogan, kita semua wajib menjaga itu, dengan cerminan sikap dan perbuatan. Sebab keamanan serta kenyamanan daerah menjadi tanggung jawab bersama, jangan sampai suasana kondusif dan kekeluargaan yang sudah baik dirusak oleh ulah oknum yang tidak bertanggung jawab, sehingga membuat kita sendiri yang sengsara,” ujarnya.

Kota Mojokerto, Bhirawa Pemerintah Kota Mojokerto bakal memiliki satu Kecamatan baru yang diprediksi efektif pada tahun 2016 mendatang. Dampak dari pemecahan dua kecamatan menjadi tiga Kecamatan ini secara otomatis berpengaruh pada jumlah Kelurahan.

Dari semula Dua Kecamatan berjumlah 18 kelurahan, sekarang masing-masing Kecamatan dihuni 6 kelurahan.

Saat ini berkas pemecahan wilayah ini sudah dikirim Gubernur Jatim untuk diajukan ke Mendagri, Dijadwalkan tahun depan Kota ondeonde memiliki tambahan satu kecamatan yakni Kecamatan Kranggan.

“Sekarang dalam tahapan menunggu proses rekom dari Kemendagri. Insya Allah bisa selesai tiga bulanan, sekitar Maret-April tahun depan,” papar Kepala Bappeko Mojokerto, Harlistyati, Minggu (6/12) kemarin.

Menurutnya, jika disetujui Mendagri maka kota ini akan mendapat tambahan satu kecamatan baru, yakni Kecamatan Kranggan. Kecamatan ini, katanya, merupakan pembagian dua kelurahan dari Kecamatan Magersari dan empat kelurahan dari Kecamatan Prajurit Kulon. “Dengan pembagian itu, maka setiap kecamatan akan terdiri dari 6 kelurahan,” jelasnya.

Mantan Kadispenda ini optimis program ini bakal disetujui Mendagri. Bahkan pemkot telah menyiapkan eks kantor Dinas Pendidikan sebagai kantor sementara Kecamatan Kranggan.

“Eks Dinas P dan K jalan PB Sudirman menjadi alternatif kantor kecamatan baru. Tapi itu untuk sementara, kita akan membangun kantor permanen di Jalan R Wijaya, aset pemkot seluas 2.5 hektar. Belum ada jalannya tahun 2016 akan dibuat,” tambah Harlis lagi.

Ia berharap, jika kecamatan Kranggan nantinya akan menjadi kado HUT Kota Mojokerto 20 Juni 2016. Operasional kantor itu akan menandai HUT kota Mojokerto.

Dari data yang disampaikan Bappeko, kecamatan Kranggan akan membawahi kelurahan kelurahan Kranggan, Miji, Meri, Sentanan, Purwotengah, dan kelurahan Jagalan.Q kar

Dua wilayah Kecamatan Pacet dan Kecamatan Gondang tepatnya di Desa Padi dan Desa Sajen, disapu hujan deras disertai angin cukup kencang. Akibatnya, beberapa tempat di dua kecamatan tersebut mengalami longsor. Agar tidak berdampak dan membawa korban jiwa, masyarakat harus segera dievakuasi ke tempat yang aman.

Tampak dalam foto saat Pj.Bupati sedang berkoordinasi dengan ( dari kiri) Dandim 0815.

Kapolres Mojokerto AKBP.Budi Heri s.di hadapan Danrem 082 Kol.inf. Irham Waroihan. Saat di Desa Padi. hasan amin/bhirawa

Ditegaskan Nur Qolib, siapa pun yang memimpin Gresik ke depan pasti bermaksud mensejahterakan masyarakat.

“Siapa yang akan di pilih akan dirasakan manfaat dan akibatnya, kalau bukan kita yang menjaga keamanan daerah, siapa lagi yang mau menjaganya. Jangan karena ambisi politik sekelompok orang, sehingga malah menciderai proses demokrasi yang sudah kita bangun,” terangnya.

Terpisah Ketua Fraksi PDIP DPRD Gresik, Mujid Ridwan mengatakan, Pj Bupati selaku pemegang pemerintah wajib mengawasi seluruh pegawai di jajaran Pemkab Gresik dan harus menjaga netralitas semua pegawai. Jika kedapatan dalam pelaksanaan pemilukada masih ada PNS yang menyimpang dari kedisplinan PNS. “Maka kepala daerah harus segera bertindak untuk memberi sanksi, berupa peringatan secara lisan atau

tertulis. Bahkan kalau memang di temukan pelanggaran berat, tidak menutup kemungkinan bupati memberi sanksi pemecatan,” pungkasnya.

Money Politik Sementara dugaan politik uang (money politic) sudah mulai terlihat. Besarnya bervariasi, Rp50 sampai Rp100 ribu.

Pengakuan beberapa warga yang berhasil ditemui Bhirawa, membenarkan adanya politik uang tersebut, namun ada yang berupa sembako.

Bahkan, masing-masing tim sukses dari paslon masingmasing telah mendatangi rumah-rumah warga untuk bagi-bagi uang dan sembako agar mencoblos paslon bupati dan wakil bupati yang ditunjuk.

“Jangan lupa yang ini nomernya, jangan yang lainnya,” tutur warga yang enggan disebut namanya menirukan.

Menurut Komisioner Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) Kabupaten Gresik, Hariyanto pada wartawan mengatakan, informasi dugaan politik uang akan ditelusurinya. Dan pihaknya juga mengimbau dan meminta kepada masyarakat yang mengetahui, atau menerima pem berian uang maupun barang dari paslon agar melaporkan ke Panwaslih.

“Pasti akan ditindak sesuai aturan yang berlaku, juga melakukan upaya pencegahan agar politik uang tidak menyebar. Pada saat hari tenang ini, kami memasang spanduk tentang larangan politik uang.

Selain itu, Panwaslih juga fokus pengawalan distribusi C6 dan penertiban APK. Sebab formulir C6, mempunyai potensi kerawanan cukup tinggi dalam Pilkada. Sebab orang tidak bisa memilih, tapi bisa ikut memilih,” pungkasnya. Q kim

2016, Kota Mojokerto Miliki Kecamatan Baru

Dua Desa di Mojokerto, Pacet dan Gondang Disapu Banjir

Mengingat medannya cukup sulit pejabat pemkab dan unsur forpimda baik dari Polres maupun Kodim bahkan Korem turun ke lokasi untuk mengerahkan anggotanya masing-masing guna melakukan evakuasi para korban.

Dipimpin oleh Dandim 0815 Letkol Inf. Djohan Darmawan, sekitar 680 personil diturunkan masing-masing 200 petugas reader dengan mengendarai motor trail dengan perlengkapan lengkap langsung melakukan evakuasi di Desa Padi dan Sajen.

Demikian juga unsur Polres Mojokerto menurunkan tidak kurang 100 anggotanya, sisanya sekitar 380 personil dari BPBD, Dishubkominfo, PMI, Orari dan unsur masyarakat lainnya.

Mereka bahu membahu melakukan evakuasi dua warga desa Padi dan Sajen untuk dilarikan

5

ke daerah yang aman. Akhirnya gladi penanggulangan bencana banjir dan longsor yang dilakukan BPBD Kabupaten Mojokerto di desa rawan bencana yaitu Desa Padi dan Sajen berlangsung sukses.

Acara yang dihadiri oleh dihadiri Pj Bupati Mojokerto, Moh Ardi Prastyawan, Dandim 0815 Letkol inf. Djohan Darmawan, Kapolres Mojokerto, AKBP Budi Herdi S dan Komandan Korem 082 Mojokerto, Kol inf Irham Waroihan serta seluruh camat, kapolsek dan danramil wilayah Kabupaten Mojokerto, memang cukup mengejutkan warga sekitar. Lantaran tidak banyak yang tahu simulasi bencana tersebut.

Menurut Pj Bupati Mohokerto, Moh Ardi Prastyawan, diselenggarakan simulasi penanggulangan banjir dan tanah longsor ini

karena wilayah Kabupaten mojokerto sering mengalami bencana tanah longsor, dikarenakan sebagian wilayahnya yang memiliki keadaan geografi pegunungan dan lembah, yang dipicu oleh perubahan iklim akibat pemanasan global.

“Yang sering mengalami bencana itu di daerah Trawas, Pacet, Gondang dan Jatirejo. Untuk itu diperlukan manajemen secara terkoordinasi dan tersinergi dalam menanganinya. Untuk penanganan bncana tahun ini Pemkab mengalokasikan dana sebesar Rp1,3 miliar,” tegas Ardi.

Sementara itu Dandim 0815, Letkol Inf. Djohan Darmawan yang mendapatkan pendelegasian penanganan baik saat bencana terjadi mengaku siap. Karena, tanggung jawab penanggulangan bencana bukan hanya terletak pada BPBD saja, dan sesuai dengan pelaksanaan tugas Operasi Militer selain perang, TNI juga punya tanggung jawab terhadap bencana yang ada,” tegasnya.

Ditambahkan Djohan, dengan melakukan simulasi ini diupayakan agar para pihak bersinergi dengan peran masing-masing dalam penanggulangan bencana.

“Sebagai sasaran kuantitatif latihan, serta dengan sasaran kualitatif, sebagai upaya bagi penyelenggara agar peserta latihan memahami dan mampu melaksanakan prosedur hubungan komando dan staf dalam perencanaan dan pelaksanaan operasi penanggulangan bencana, serta mampu melaksanakan keputusan komandan dengan cepat dan tepat,” pungkas Dandim 0815. Q min

Pj Bupati Mojokerto Moh Ardi Prasetyawan melepas tanda peserta Diklatpim IV.

kariyadi/bhirawa

Eselon IV Merupakan Leader Sejati Kab Mojokerto, Bhirawa Pemkab Mojokerto menaruh harapan besar kepada PNS di eselon IV meski secara struktural merupakan posisi paling rendah.

Karena para PNS di posisi itu merupakan ujung tombak dan leader bagi setiap staff.

“Semua PNS yang menduduki posisi di eselon iV ini merupakan pemimpin sejati. Karena menjadi panutan dan mengendalikan langsung para staf. Kalaian semua merupakan ujung tombak keberhasilan Pemkab Mojokerto,” ujar Pj Bupati Mojokerto, Moh. Ardi Prasetyawan dalam penutupan Diklatpim IV Angkatan bagi PNS Pemkab Mojokerto.

Ardi menuturkan, sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) merupakan abdi negara yang

memiliki tupoksi melayani masyarakat. Tuntutan dari masyarakat juga makin tinggi, untuk itu PNS eselon IV yang telah menyelesaikan Diklatpim 2015 angkatan LXXV ini diharapkan dapat menyumbangkan tenaga dan pikirannya lebih maksimal lagi, Tuntutan yang diinginkan masyarakat, sebenarnya merupakan suatu energi pembangkit yang baik. Hal tersebut menurut Ardi akan memberi peluang pada aparatur penyelenggara pemerintahan untuk dapat memberikan sentuhan yang baik demi terciptanya tatanan pemerintahan yang bersih.

“Saya berharap, lusai Diklat ini, dapat melahirkan aparatur

pemerintahan yang memiliki nilai pemahanan birokrasi yang baik, meningkatkan kemampuan pejabat struktural,” imbuh pria yang juga menjabat sebagai Kadiperindag Pemprov Jatim ini.

Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kabupaten Mojokerto, Susantoso, menambahkan jika ada 30 orang yang mengikuti Diklatpim tingkat IV 2015.

“Diklatpim berlangsung selama 97 hari. Dari 30 orang peserta, ada 3 orang yang mendapat predikat Sangat Memuaskan (Bagian Aset, Sek wan, dan Dinas Petrenakan), 24 orang predikat Memuaskan, dan 3 orang Cukup Memuaskan,” tegas Susantoso. Q kar

BNNK Sidoarjo Cegah Masyarakat Rentan Narkoba Program Pemberantasan Pencegahan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) yang dilakukan BNNK Sidoarjo, kali ini mengarah ke Desa Tenggulungan Kecamatan Candi.

Menurut Kepala BNNK Sidoarjo, AKBP Supriyanto SH, harus diakui masyarakat saat ini rentan terhadap penyalahgunaan narkoba. Buktinya, kata anggota polisi ini, di negara Indonesia penyalahgunaan obat berbahaya ini berasal dari berbagai kalangan. Mulai kalangan bawah sampai atas, miskin kaya dan kalangan ber-

pendidikan rendah sampai pendidikan tinggi.

“Sehingga pantas bila negara ini disebut sudah masuk dalam kondisi darurat Nakoba,” kata Supriyanto, saat mmberikan sambutannya saat mmbuka seminar pemberdayaan masyarakat pada kelmpok masyarakat rentan di Desa Tenggulunan, Kecamatan Candi, be-

ali kusyanto/bhirawa

BNNK Sidoarjo lakukan sosialiasi P4GN di masyarakat desa Tenggulunan, Candi, yang rentan Narkoba

lum lama ini.

Menurut Supriyanto, masyarakat jangan coba-coba terlibat penyalahgunaan narkoba.

Baik sebagai pemakai atau jadi pengedar dan bandar. Jadi pemakai akan dapat merusak mental, sehingga akan merusak kehidupan dan masa depan.

Jadi pengedar atau bandar kini pemerintah tegas sebab bisa dikenai hukuman mati.

Ia mengimbau agar hati-hati dalam pergaulan dunia modern saat ini. Sebab dari banyak kasus pengguna narkoba, mereka memakai karena bujuk rayu dan ajakan teman. “Kalau ingin sembuh harus segera direhabilitasi atau hubungi BNN Sidoarjo segera,” katanya.

Dokter Puskesmas Candi, M Arif Frijanto, yang diajak oleh BNNK Sidoarjo dalam kegiatan itu mengatakan, pecandu narkoba termasuk orang yang sakit.

Sebab dengan memakai obatobatan bahaya itu syaraf mereka menjadi terserang. Kalau overdosis bisa akibatkan kematian.

Q kus. adv

JAWA TIMUR

6 KILAS JATIM

Warga Keluhkan Harga Pasir Naik Hingga 90 Persen Lumajang, Bhirawa Kelangkaan pasir lumajang akibat penutupan sementara terkait adanya proses perizinan baru dan perubahan peraturan tentang perijinan pasir berakibat banyak warga yang sedang membangun rumah dan proyek pembangunan di pedesaan menjadi terhambat.

Namun setelah terjadi moratorium tentang pasir yang menyebabkan di bukanya pertambangan pasir lumajang ternyata justru menimbulkan hal baru yakni soal harga pasir yang kian melambung dan tidak terkendali.

Hal tersebut di keluhkan sebagian besar warga yang saat ini sedang merenovasi rumahnya dan mengaku keberatan dengan lonjakan harga pasir yang variatif dengan kenaikan 90 persen sampai dengan 100 persen.

Pada umumnya mereka tetap membeli akibat pasir meskipun harganya melonjak dua kali lipat mengingat pasir merupakan kebutuhan dasar dalam membangun sebuah rumah. Seperti yang di sampaikan bowo (55) warga candipuro yang mengeluhkan harga pasir yang naik dua kali lipat dengan harga sebelum terjadi peristiwa pertambangan pasir beberapa waktu yang lalu.

“Sebab Lumajang gudangnya pasir kok harganya seperti mendatangkan pasir dari luar Lumajang saja harganya, dulu saya beli satu sumo truk harganya 400 ribu sekarang menjadi 750 ribu dan itu pun masih menunggu," katanya.Q dwi

Dua Paslon Sama-sama Melawan Mitos Banyuwangi, Bhirawa Dua pasangan calon (paslon) bupati / wakil bupati Banyuwangi, Abdullah Azwar Anas – Yusuf Widyatmoko (Dahsyat) dan Sumantri Sudomo – Sigit Wahyu Widodo (Sus-si) sama-sama melawan mitos yang terjadi di Banyuwangi.

Dahsyat, paslon nomor satu berupaya memecah mitos bahwa pasca reformasi tahun 1998 di kota ujung timur Jawa ini belum ada pasangan bupati / wakil bupati yang mampu menduduki jabatan kepala daerah untuk yang kedua kali. Sedangkan bagi pasangan nomor dua Su-si, berharap menjadi kader Partai Golongan Karya pertama kali yang berhasil meraih jabatan bupati Banyuwangi sejak pelaksanaan pemilihan bupati secara langsung oleh rakyat.

Menurut Sumantri Sudomo, saat ini apa yang dilakukan bukan untuk membuat sejarah, namun merupakan sebuah keyakinan bahwa apabila kita mau kerja keras telaten dan sungguh-sungguh dalam semua pertarungan kemungkinan akan bisa memenangkan, termasuk dalam pemilihan bupati / wakil bupati Banyuwangi tahun ini.

Saat ini dukungan yang diberikan oleh warga masyarakat kepada pasangan Susi, menurut Sumantri sudah bisa menggungguli pasangan Dahsyat. Pihaknya sedang merancang pengamanan suara pada hari H. ”Paska debat publik yang digelar kami merasa optimis untuk menang karena warga masyarakat semakin tumbuh simpati dan semakin yakin bahwa kita mampu memimpin Banyuwangi dengan baik tentunya dengan program-program kerja yang yang kami tawarkan untuk masyarakat Banyuwangi,” tegas Sumantri.Q mb12

KPUD Gelar Kampanye Damai Tiga Paslon Cabup-Cawabup Situbondo, Bhirawa Sehari sebelum memasuki masa tenang sejak Minggu dinihari kemarin, KPUD Kab. Situbondo menggelar kampaye damai yang diikuti tiga pasangan calon (paslon) Bupati-Wakil Bupati Situbondo 2016-2021, Sabtu pagi kemarin (5/12).

Acara yang dipusatkan di alun-alun Kota dilepas PJ Bupati Situbondo, Zainal Muhtadien dengan didampingi Ketua KPUD Joedo Fajar Riawan dan jajaran Forpimda Kab. Situbondo. Sejumlah pimpinan SKPD dan pejabat dilingkungan Pemkab Situbondo juga tampak ambil bagian dalam rangkaian pemilihan orang nomor satu dan nomor dua di Situbondo tersebut.

Menurut Ketua KPUD Kab. Situbondo, Joedo Fajar Riawan, kampanye damai digelar dengan melakukan pawai dengan kendaraan keliling menyusuri seluruh wilayah Kab Situbondo. Ini, kata Joedo, sebagai wahana penegasan kembali, dalam salah satu tahapan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Situbondo 20162021.

“Kami bersama seluruh calon Bupati dan calon wakil Bupati dengan disertai tim pendukung, relawan simpatisan keliling wilayah Kab. Situbondo, melakukan kampanye damai,” tegas Joedo, dengan didampingi Badrus Saleh, salah satu komisioner KPUD Bidang sosialisasi.

Selain itu, masih kata Joedo, kampanye damai ini diharapkan bisa menjadi representasi berpemilu yang baik dan bisa menggugah masyarakat Kab. Situbondo untuk menggunakan hak pilihnya dengan baik saat pencoblosan, 9 Desember 2015 mendatang.

“Alhamdulillah kalau soal kesiapan logistik sudah terdistribusi 100 persen ke seluruh 17 Kec. Se-Situbondo. Kalau distribusi ke desa dan TPS ada jadwal regulernya dan sudah disepakati dengan para perangkat desa. Ini kami juga mensiasati keadaan karena beberapa titik yang memiliki kendala tehnis,” tegas Joedo.

Joedo juga sempat mengungkap soal penanganan pemberitaan sebuah tabloit yang dilaporkan oleh salah satu lapisan masyarakat Kab. Situbondo. Ia berharap, laporan itu tidak dijadikan predus titik kecurangan dalam pilkada Situbondo.

“Sampai saat ini penanganan laporan sebuah tabloit itu masih kami cari kesalahannya dimana. Sebab kami perkirakan mengapa terjadi seperti itu. Selain itu KPUD juga sudah mengamankan dua la-

sawawi/bhirawa

PJ Bupati Situbondo, Zainal Muhtadien, didampingi Ketua KPUD dan Forpimda saat melepas pawai kampanye damai dialun-alun Kota, Sabtu pagi kemarin. bel yang ditemukan saat menurunkan di Kecamatan dan kini resmi ditarik kembali,” pungkas Joedo.

Sementara itu data yang berhasil diterima Bhirawa menyebutkan, rute kampanye

damai, dimulai dari alun-alun Kota dan menuju wilayah barat yakni lingkungan Karang Asem dan Desa Klatakan belok kiri. Selanjutnya, menuju kawasan Desa Kembangsambi dan kearah Kec. Mlandingan,

Suboh, Jatibanteng hingga Banyuglugur. Terakhir, rombongan menuju ke arah timur mulai Kec. Panji, Kapongan, Arjasa, Asembagus, Jangkar dan berakhir di Kec. Banyuputih.Q awi

Dinas Pengairan Borong Juara di HUT PUPR Dijadikan Pelaporan Nasional, Gara-Gara Inovasi SMS Bondowoso, Bhirawa Pada HUT Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), nama Kabupaten Bondowoso di bawah kepemimpinan Bupati Amin Said Husni me-Nasional. Karena meraih empat juara sekaligus, dalam lomba Operasi dan Pemeliharaan (OP) jaringan irigasi baik tingkat Jatim hingga Nasional.

Pertanian Bondowoso sudah diakui sebagai daerah lumbung pangan, di mana setiap tahun selalu surplus beras.

Bahkan, di musim kemarau masih ditemukan panen raya.

Keberhasilan pertanian itu tak hanya smart pertaninya, atau bibit pertanian saja. Lebih dari itu keberhasilan pertanian juga didukung dengan keberhasilan Dinas Pengairan yang mengairi air ke setiap sawah.

Tak salah Dinas Pengairan

terus konsesten menjadi kandidat juara dalam lomba OP jaringan irigasi tingkat nasional. Jika tahun lalu hanya meraih juara dua, tahun ini medapatkan juara pertama di kategori kepala UPTD atau pengamat pengairan. “Kalau tahun lalu juara dua nasional kategori juru pengairan,” tambah Karna Suswandi, Kadis Pengairan Bondowoso.

Saat ditemui Bhirawa di rumahnya (6/12) kemarin, kesibukan Karna tidak seperti harihari biasanya sebagai kepala dinas. Dia seperti binggung mempersiapkan Tasyakkuran atas prestasi yang diraihnya.

“Baru datang dari Jakarta ini, menerima penghargaan juara pertama lomba OP jaringan irigasi di HUT PUPR ke 70,” ucapnya.

Dia tidak hanya sibuk dengan dirinya sendiri, Karna juga

Paska Bencana, Wali Kota Perintahkan SKPD Tangani Kerusakan Paska terjadinya bencana alam hujan deras yang disertai angin kencang dan mengakibatkan kerusakan dibeberapa fasilitas umum Walikota Kediri, Abdullah Abu Bakar langsung turun tangan dan juga menggerakkan petugas dari gabungan dinas terkait untuk menangani kerusakan fasilitas umum dan pohon lindung yang rusak.

Dikatakannya, ada beberap petugas gabungan yang langsung turun paska kejadian bencana, sehingga permasalahan dapat segera teratasi"Semua kita bereskan bersama. Kita sudah perintahkan Dinas Pekerjaan Umum (PU), Kantor Lingkungan Hidup (LH), Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi (Dishubkominfo) dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)," kata Abdullah Abu Bakar yang kerap disapa Mas Abu.

Senin Kliwon 7 DESEMBER 2015

Wali Kota Abdullah Abu Bakar membeberkan sejumlah fasilitas umum yang rusak akibat bencana diantaranya, Kantor Dinas Kebudayaan Pariwisata dan Olahraga (Disbudparpora), Museum Airlangga, bantalan kayu Jembatan Lama, sejumlah pot bunga di tepi jalan dan Pagar SMAN 2 Kediri. Seluruh fasilitas umum yang rusak langsung ditangani secara bersama.

"Untuk memperbaiki fasilitas umum yang rusak dapat diambilkan dari dana perawatan.

Tetapi kalau masih belum cukup, bisa memakai anggaran bencana, " kata Mas Abu. Dia juga menghimbau agar masyarakat melakukan langkah antisipatif bencana angin. Mengingat, Pemkot Kediri telah menerima warning dari Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) perihal musim angin kencana akhir-akhir ini. "Untuk warga yang memiliki pohon yang sudah rapuh sebagiknya dipangkas sedikit, tetapi tidak ditebang. Karena, pohon yang ada juga merupakan paru paru kota," pesan Mas Abu. Selama ini, Pemkot Kediri melalui DKP, imbuh Mas Abu, sudah melakukan langkahlangkah antisipasi diantaranya dengan memangkas pohonpohon di lindung di tepi jalan raya yang membahayakan. Untuk diketahui, hujan deras disertai angin kencang telah merusak sejumlah fasilitas umum dan milik warga. Di antaranya Kantor Disbudparpora yang rusak pada bagian atap sehingga tiga ruangan di dalamnya tidak dapat difungsikan.

Kerusakan sama pada Museum Airlangga di Kelurahan Pojok, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri. Selain itu, bantalan kayu di Jembatan Lama juga rusak serta pagar sekolah dan pot-pot di sepanjang jalur protokol. Untuk fasilitas milik warga yang rusak antara lain, Ponpes Kedunglo di Kelurahan Bandar dan Hotel Merdeka di Jalan Basuki Rahmat Kediri. Q adv,hms,van

bersama Mulyono selaku kepala UPTD pengairan Tlogosari yang juga datang dari Jakarta. Meski tampak sibuk dan sumsingah saat berjumpa seluruh orang Dinas Pengaiaran se Indonesia serta Menteri PUPR Basuki Hadimuljono.

Dalam hati Karna tahun ini sengat bahagia. Sebab tak hanya juara tingkat nasional saja.

Tetapi juga juara tingkat Jatim dalam lomba OP jaringan irigasi. “Kementrian PUPR mengundang kami untuk mendapatkan penghargaan tingkat Jatim dan Nasional. Kalau Nasional ada di Jakarta, Jatim berada di Surabaya,” tambahnya.

Penghargaan tingkat Jatim, adalah juara pertama kategori kepala UPTD atau pengamat pengairan. Sementara juara

dua kategori juru pengairan dan juara pertama lomba Himpunan Petani Pemakai Air (HIPPA). Bahkan, untuk HIPPA tahun depan akan mewakili Jatim ke tingkat Nasional. Keberhasilan pengairan Bondowoso mendapatkan penghargaan, kata dia, tidak lepas dari memelihara jaringan irigasi dan melakukan inovasi.

Inovasi bagi Karna yang membuat juri itu terkagum mengenai short message service atau yang beken dengan nama SMS. Ya dari SMS inilah, informasi tentang jumlah air masing-masing saluruan irigasi bisa terupdate dengan cepat, sehingga kepala UPTD bisa melakukan tindakan dengan cepat dan tepat ke pada juru pengairannya. “Dulu juru peng-

airan melakukan pelaporan seminggu sekali saat rapat.

Tapi sekarang, bisa setiap saat dan waktu,” paparnya.

Teknisnya, juru pengairan mengirimkan debit air ke kepala UPTD. Selanjutnya, diproses melalui data komputer di kantor UPTD masing-masing. Berkat inovasi SMS dari Dinas Pengairan Bondowoso, akan dijadikan pelaporan secara nasional oleh Kementrian PUPR. Adanya Inovasi ini, tambah Karna, berlatar belakang keinginan Bupati Bondowoso Amin Said Husni, untuk terus berinovasi agar ada kemajuan diberbagai bidang. Ide SMS, tambah Karna, bermula dari BBM yang setiap waktu, setiap saat selalu ada update status serta mengirim broadcast.Q har

Bupati dan Bunda Paud Senam Bersama 5 Ribu Anak

Hentakan musik ceria dibarengi dengan sorakan dan gerakan senam dari 5 ribu murid pendidikan anak usia dini (PAUD) di Kabupaten Nganjuk, membuat lapangan GOR Bung Karno Nganjuk menjadi lautan anak. Bupati Nganjuk Drs H Taufiqurrahman dan Bunda Paud Kabupaten Nganjuk Dra Hj Ita Taufiqurrahman tampak berbaur ditengah ribuan anak.

Senam bersama Bunda PAUD ini dilaksanakan dalam rangka Gebyar Kreatifitas Pendidik dan peserta didik PAUD. Dengan gerakan memutar-mutar tangan serta berlari kecil ribuan murid PAUD mengikuti gerakan senam yang diperagakan guru sebagai intrukturnya.

Walaupun ada murid PAUD yang masih canggung dan sedikit lupa, tapi semuanya tetap mengikuti senam hinggga selesai. Usai melaksanakan senam bersama 5 ribu murid PAUD Bupati dan Bunda PAUD pembuka Gebyar PAUD dengan melepaskan balon keudara dan pelepasan puluhan ekor burung merpati sebagai symbol kreatifitas anak dan kebebasan dalam

berkreasi.

Bupati Nganjuk Drs H Taufiqurrahman mengatakan, menyambut positif kegiatan tersebut sekaligus untuk mengasah kreatifitas anak dan memotifasi mental mereka untuk tampil yang terbaik. “Saya ingin tunas terbaik bangsa kedepan adalah putraputri kita dari Nganjuk,” kata Tafiqurrahman, dalam sambutannya Minggu (06/12) kemarin.

Bupati Taufiqurrahman, menegaskan generasi muda yang kita didik sejak dini nantinya bisa menjadi pemimpin bangsa dan menjadikan Indonesia cemerlang khususnya Kabupaten Nganjuk tempat awal mereka menimba ilmu. “Saya ucapkan

ristika/bhirawa

Bupati Nganjuk Drs H Taufiqurrahman dan Bunda Paud Kabupaten Nganjuk Dra Hj Ita Triwibawati Taufiqurrahman berbaur ditengah ribuan anak.

terima kasih kepada Bunda PAUD, saya juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh guru pendidik PAUD di Kabupaten Nganjuk,” ucap Bupati Nganjuk.

Hj Endang Marheningsih Masduqi sebagai Ketua Pelaksana Gebyar PAUD mengatakan, senam bersama ini merupakan upaya Bunda PAUD dalam meningkatkan motivasi bermain sambil belajar. Disamping itu juga dalam mengembangakan bakat dan kreativitas dan meningkatkan peran serta masyarakat dalam mensukseskan program PAUD. Kegiatan ini bertujuan, mendukung peningkatan kualitas penyelenggaraan PAUD di kabupaten Nganjuk , memupuk rasa persatuan dan solidaritas antar anak didik dan pendidik PAUD, memupuk keberanian anak usia dini untuk mengekspresikan dirinya, menanamkan nilai-nilai kepahlawanan, cinta tanah air dan bangsa sejak dini, sekaligus menanamkan budaya gemar makan ikan pada usia dini.

Pada Gebyar PAUD 2015 kali ini mengambil tema ‘Mempersiapkan Generasi Emas dengan PAUD yang Berkualitas dan Menanamkan Nilai-Nilai Kepahlawanan, Cinta Tanah Air dan Bangsa Sejak Usia Dini’.

Sementara Bunda PAUD Kabupaten Nganjuk, Ita Taufiqurrahman mengatakan, bahwa Pemerintah Kabupaten Nganjuk, sangat antusias untuk mewujudkan ‘Generasi Emas’ untuk Kabupaten Nganjuk. Anak-anak hebat yang akan menjadi ton ggak penyangga pada kemajuan Indonesia dan Nganjuk khususnya. “Melalui PAUD kelak akan terbentuk anak-anak yang sehat, cerdas, kreatif, cinta tanah air, dan berakhlak mulia,” ujarnya.Q advertorial

JAWA TIMUR

Senin Kliwon 6 DESEMBER 2015

KPU Kota Pasuruan Siap, Lamongan Tertibkan APK

KILAS JATIM

Terlambat, Bantuan Geomembran Turun Usai Masa Tanam Garam Sampang, Bhirawa Bantuan geomembran pada petani garam rakyat di lingkungan Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan (DKPP) Sampang, baru turun setelah masa tanam garam selesai, keterlambatan ini dipicu tidak kondusifnya bantuan yang turun ke bawah karena sempat ditolak petani garam terkait ukuran geomembran.

Menurut Heru Susanto mantan pendamping pemberdayaan garam rakyat (PUGAR) Sampang, keterlambatan turunnya bantuan geomembran terhadap para petani garam rakyat di Sampang ini, salah satu indikator lemahnya koordinasi DKPP Sampang terhadap kelompok petani yang sempat menolak bantuan tersebut.

“Berdasarkan informasi bantuan geomembran untuk petani garam rakyat Sampang baru turun beberapa hari lalu awal bulan Desember 2015, padahal saat ini masa tanam garam saat ini sudah selesai dan masuk musim penghujan, sehingga bantuan geomembran ini tidak bermanfaat bagi para petani garam pada tahun 2015, jika mengacu pada tahun lalu geomembran tersebut sudah turun pada petani pada bulan Oktober 2014,” tegas Heru, Minggu (6/11).

Masih dikatakan Heru tahun 2015 ini, bantuan pemerintah pusat dengan APBN 2015 untuk geomembran yang turun di Kabupaten Sampang total barangnya sebanyak 590.000 m2, dengan rincian masing-masing kelompok petani garam rakyat menerima 4,2 x 42 m2.Q lis

Tak Dilengkapi IMB, Pembangunan RS Kertosono Diprotes Warga Nganjuk, Bhirawa Puluhan massa yang menamakan diri Forum Masyarakat Peduli Kertosono (Formapker) melakukan aksi protes terkait pembangunan rumah sakit umum (RSU) Kertosono II. Dibawah pengawalan ketat aparat Kepolisian, massa memasang spanduk pada pagar pelindung lokasi proyek pembangunan rumah sakit yang berada di bekas terminal Kertosono.

"Pembangun Rumah Sakit Kertosono II perlu dikaji ulang, sebab tidak memenuhi syarat dengan tidak memikirkan IMB dan Andalalin," ungkap Bambang Ketua Formapker.

Pemasangan dua spanduk yang bertuliskan ‘Peringatan Rumah Sakit Ini Dibangun Tanpa IMB’ oleh massa Formapker ini dilakukan karena Pemkab Nganjuk dituding telah melanggar Pemerhub nomor 75 tahun 2015. Karena itu, massa Formapker menuntut kepada Pemkab Nganjuk untuk melengkapi seluruh dokumen sebagai persyaratan pembangunan Rumah Sakit Kertosono II tersebut.

Menurut Bambang, Formapker meminta penjelasan alih fungsi Terminal Kertosono menjadi RS Kertosono II. Selain itu Formapker juga mendesak pemerintah agar membangun kembali Terminal Kertosono, karena masyarakat benar-benar membutuhkan sebuah terminal untuk memperlancar transportasi. Q ris

efendi/bhirawa

KHR. Kholil As'ad Syamsul Arifin Pengasuh Ponpes Walisong Situbondo, saat memberikan tausiah dalam Kampanye rapat umum terbuka Paslon 1 H. Sugiarto-dr.Dwikoryanto di Stadion Notoadinegoro Jember, Sabtu (5/12).

Pendukung Pak Gik-dr. Dwi Padati Stadion Notohadinegoro Jember, Bhirawa Belasan ribu orang warga Jember memadati arena kampanye rapat umum terbuka pasangan calon (Paslon 1) Sugiarto dan Moch.

Dwikoryanto, di Stadion Notohadinegoro, Sabtu (5/12). Ini kampanye umum terakhir sebelum memasuki hari tenang besok (Minggu –red.).

Kampanye ini diikuti massa dari berbagai pelosok Jember dengan tidak menampilkan jurkam nasional.

Selain Sugiarto dan Dwikoryanto sendiri, mantan Bupati Jember MZA Djalal dan KH. Kholil As'ad Syamsul Arifin juga berorasi bersama tokoh-tokoh lokal dari enam partai politik pendukung, PKB, Gerindra, PKS, PPP, Golkar, dan Demokrat.

Dalam orasinya, Djalal mengatakan, Sugiarto dan Dwi adalah pemimpin masa depan Jember. "Terima kasih kepada PNS dan kepala desa yang telah mengarahkan haknya kepada pasangan calon Bupati Pak Gik dan Dokter Dwi," katanya.

Djalal juga mengaku bahwa kondisi Kabupaten Jember kini sudah maju. Penerangan jalan, kondisi jalan, guru ngaji dan RT semuanya menjadi perhatiannya. Sehingga mantan orang nomer 1 di Jember mengaku kufur nikmat jika masih ada orang yang menganggap Jember masih belum maju. "Kufur Nikmat itu namanya jika masih ada orang yang mengatakan Jember belum maju," ujar Djalal lantang.

Pemkab Tulungagung dan DPRD Tulungagung kini tengah membahas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah (Perda) Nomer 3 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah. Perubahan Perda dilakukan untuk menyesuaikan aturan dan nilai keekonomian saat ini. ngatakan yang paling mendasar dalam perubahan Perda Nomer 3 Tahun 2011 adalah masalah tarif. Masalahnya, berhubungan dengan pertumbuhan ekonomi, nilai ekonomis dan harga pasar.

“Namun demikian, kami dalam merubah nantinya tidak semata-mata melihat pada harga pasar. Kendati melihat nilai kekinian tapi juga melihat aspek sosial, sehingga tarifnya tetap dibawah harga pasar,” jelasnya.

Heru Santoso berharap dengan perubahan Perda Nomer 3 Tahun 2011 akan memberi keuntungan bagi masyarakat.

Selain juga memberi kenyamanan dalam mendukung kegiatan ekonomi.

Dalam Raperda Tentang Per-

Tim dari Pemkab Tulungagung secara maraton mulai melakukan pembahasan perubahan Perda No.3/2011 bersama Pansus III DPRD Tulungagung.

menang, karena dukungan untuk mereka adalah hasil musyawarah para kiai," katanya.

Sebelumnya, Komisioner Panitia Pengawasan Pemilih Kepala Daerah Jember Nur Elya Anggraini memberikan sinyal tidak ada larangan bagi PNS untuk hadir dalam kampanye selama tidak turut mengampanyekan pasangan calon dan di luar jam kerja.

"Tidak masalah datang, asal PNS itu tidak ikut melakukan kampanye dengan meneriakkan yel-yel, memakai atribut, tidak menggunakan fasilitas negara, tidak menyampaikan visi misi atau program paslon," kata Elya.

Elya mengingatkan, kendati kehadiran di kampanye di luar jam dinas, status PNS masih melekat. "Jadi kendati di luar jam kerja, PNS tidak boleh melakukan kampanye sebagaimana dimaksud," katanya.Q efi

Pasuruan, Bhirawa KPU Kota Pasuruan menyatakan kesiapannya untuk menggelar pesta demokrasi yang tinggal tiga hari lagi. Selain logistik, kesiapan sumber daya manusia (SDM) dinyatakan siap.

“Mulai logistik hingga kesiapan SDM-nya sudah kami nyatakan siap. Begitupula untuk netralitas, tak ada intervensi. Bagi kami, netralitas harga mati bagi KPU. Semua komisioner, anggota PPK, PPS hingga TPS wajib menjaga netralitas,” ujar Fuad Fatoni, Ketua KPU Kota Pasuruan, Minggu (6/12) sore.

Berbicara target pemilih, KPU Kota Pasuruan yakin target 80 persen pemilih tercapai.

Hal itu lantaran pihaknya sudah maksimal bersosialisasi dan DPT juga sudah lebih akurat dari sebelumnya, sebab beberapa kali divalidasi.

Sementara itu, Panwasli Kota Pasuruan meminta semua tim sukses pasangan calon (paslon) untuk membersihkan alat peraga kampanye (APK) dan bahan kampanye.

Permintaan itu dilayangkan lantaran menjelang masa tenang Pilkada Kota Pasuruan.

“Penurunan APK dan bahan kampanye akan dimulai hari ini (Minggu (6/12) kemarin mulai pukul 06.00 WIB. Kami juga bekerjasama dengan KPU, Satpol PP dan aparat keamanan untuk menurunkan alat peraga semuanya.

Termasuk juga tim sukses calon juga kami minta untuk melakukan hal yang sama.

Semuanya ini harus bersih saat hari tenang,” jelas Anas

Muslimin, Ketua Panwas Pilkada Kota Pasuruan.

Sedangkan isu serangan fajar jelang pencoblosan 9 Desember nanti, pihaknya terus mengantisipasinya.

Panwasli menegaskan bahwa serangan fajar itu merupakan pidana Pilkada. “Jika berbicara terkait money politik, itu tetap masuk dalam pidana pemilu. Makanya, kami memaksimalkan fungsi Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS). Nantinya, PTPS akan mengawasi adanya money politik yang diberikan pada dini hari sebelum hari pencoblosan dimulai,” tandas Tuji Hartono, Komisioner Panwasli Kota Pasuruan.

Tertibkan APK Sementara itu, memasuki hari tenang yakni tiga hari menjelang pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Lamongan 2015 alat peraga dutertibkan.Itu dilkukan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan yang dilkukn serentak dengan didampingi Panwascam Sabtu (5/12).

Penertiban alat peraga kampnye masing-masing paslon tersebut tidak hanya dilakukan di tingkatan kecamatan saja, di seluruh desa se Kabupaten Lamongan juga mulai ditertibkan. Pembagian tugas penertiban di tingkat kecamatan dilakukan oleh PPK yang didampingi oleh panwascam. Sedangkan yang ada didesa didampingi oleh PPL. Komisioner KPUK Fatur membenarkan jika penertiban APK telah dilaksanakan.Q hil, mb9

Oleh karena itu, Pak Djalal mengajak seluruh elemenen masyarakat bersama kyai untuk memenangkan pasangan nomor urut 1 (Pak Gik-Dr.Dwi) dalam Pilkada mendatang. "Karena Pak Gik-dr.Dwi yang siap untuk melanjutkan estafet pembangunan di Jember. Pak Gikdr.Dwi yang siap meneruskan pembangungan di Jember. Pak Camat terima kasih telah mengarahkan masyarakatnya unhilmi husain/bhirawa tuk memilih pasangan nomor Tiga pasangan calon Pilwali Kota Pasuruan saat debat publik pilkada urut 1. Terima kasih kepada Pak 2015 oleh KPU Kota Pasuruan.

Kades yang telah ikut berjuang untuk memenangkan Paslon 1," ujarnya pula.

KH Cholil As'ad Syamsul Arifin, ulama karismatis NU putra KH As'ad Syamsul Arifin, mePelaksanaan Pemilukada Tuban sudah berada di depan mata, benturan konflik kepentingan dan ngingatkan bahwa PNS menjadi tidak profesional. tepatnya bakal digelar pada 9 Desember 2015. Masyarakat harus ulama telah bersepaUntuk mewujudkan Pemilukada kat untuk mendukuaktif dalam menyambut pesta demokrasi tersebut. Sebab, hal itu lancar dan damai, penyelenggara ng pasangan calon bersih dari segala kepentingan menyangkut nasib Tuban lima tahun kedepan. Warga tidak hanya harus nomor satu. "Jadi nopolitik. Mereka harus berada ditemor urut satu harus menyampaikan hak suaranya terhadap salah satu pasangan calon ngah sebagai penyelenggara dan

Ubah Perda Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

Anggota Pansus III DPRD Tulungagung, Heru Santoso SPd MPd, Sabtu (5/12), mengungkapkan perubahan Perda Nomer 3 Tahun 2011 dari segi aturan sudah berlaku lebih dari tiga tahun. Jika saat ini sudah tahun 2015, itu artinya sudah empat tahun Perda Nomer 3 Tahun 2011 berlaku.

“Seharusnya tiga tahun sekali ditinjau kembali. Sedang kalau dari segi ekonomi, sekarang nilai aset seperti lahan atau tanah pasti berubah. Nilai ekonomisnya pasti bertambah. Tidak sama dengan yang lalu, jadi harus dievaluasi,” paparnya.

Heru Santoso yang juga menjabat sebagai Ketua Badan Legislasi (Banleg) DPRD Tulungagung ini, selanjutnya me-

7

ubahan Atas Perda Nomer 3 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, di antaranya yang mengalami perubahan terkait objek retribusi pemakaian kekayaan daerah. Objek tersebut meliputi, pemakaian tanah, pemakaian gedung/bangunan/ruangan, pemakaian kendaraan bermotor/ alat-alat berat, pemakaian/ penggunaan jalan kabupaten dan pemakaian peralatan laboratorium bahan konstruksi.

Sementara itu, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Tulungagung, Drs Hendry Setiawan MSi, mengatakan dalam membahas perubahan Perda Nomer 3 Tahun 2011 yang merupakan inisiatif DPRD Tulungagung tersebut telah melakukan koordinasi dengan SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) lingkup Pemkab Tulungagung. “Koordinasi ini untuk inventarisasi potensi agar lebih optimal,” ujarnya.

Hendry Setiawan juga menyatakan sudah menyiapkan konsultan (appraisal/penaksir harga) dalam menentukan tarif retribusi kekinian. “Kami pun setuju dalam perubahan tarif melihat pula pada aspek sosial.

Termasuk terkait perumahan dinas tenaga kesehatan, kami akan memberi catatan khusus saat pembahasan bersama DPRD,” katanya.

Dari Pemkab Tulungagung, rencananya akan mengusulkan perubahan besaran tarif tidak lagi berdasarkan waktu perhari untuk usaha berjualan dan pelengkap usaha. Tetapi sudah pertahun. Begitu pun dengan penentuan kawasan perkotaan, pedesaan dan pegunungan bakal diusulkan untuk dirubah hanya kawasan perkotaan dan pedesaan saja atau berdasar kelas jalan.Q wed,adv

Menciptakan Pemilukada Tuban yang Damai

Bupati-calon Wakil Bupati, tetapi juga ikut mengawasi pelaksanaan Pemilukada Tuban. Ini dilakukan untuk menekan angka terjadinya kecurangaan yang dilakukan oknum-oknum tertentu. Sikap itu juga tidak lepas dari wawasan kebangsaan pemilih, calon bupati, partai politik dan penyelenggara dalam pemilukada. Pasalnya dapat menentukan cara suatu bangsa mendayagunakan kondisi geografis negara, sejarah, sosio-budaya, ekonomi dan politik, serta pertahanan keamanan dalam mencapai cita-cita dan menjamin kepentingan nasional.

Wawasan kebangsaan mempunyai nilai-nilai meliputi penghargaan terhadap harkat dan martabat sebagai makhluk tuhan yang maha kuasa, tekat bersama untuk berkehidupan yang bebas, merdeka, dan bersatu, cinta tanah air dan bangsa, demokrasi dan kedaulatan rakyat.

Ada empat pilar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di negeri yang meliputi Pancasila, UUD 1945, Negara Kesatuan RI (NKRI) dan Bhineka Tunggal Ika. Selain wawasan kebangsaan, pemilih, calon bupati, partai politik dan penyelenggara Pemilukada juga harus mempunyai rasa cinta tanah air serta mengutamakan kepentingan negara diatas kepentingan pribadi ataupun kepentingan golongan. Pemilukada merupakan kompetisi memperebutkan suara rakyat untuk mendapatkan jabatan politik. Pemilukada Tuban sendiri diikuti dua pasangan calon.

Pertama pasangan Fathul HudaNoor Nahar Hussein yang diusung sejumlah partai politik (parpol).

Kedua pasangan Zakky MahbubDwi Susianti Budiarti yang mendaftar lewat jalur independen.

Dalam pelaksanaan Pemilukada Tuban netralitas dari pegawai negeri sipil sangat dibutuhkan. Hal ini dilakukan supaya pelaksanaan pemilukada Tuban berjalan lancar dan damai. Namun, tak jarang ada oknum pegawai yang mendukung salah satu pasangan calon Bupaticalon Wakil Bupati. Untuk menjaga netralitas aparatur sipil negara (ASN) dalam pemilukada, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi telah membuat kesepahaman (MoU). Karena netralitas menjadi sesuatu yang mutlak dilaksanakan oleh ASN dalam pemilukada.

Pada era revolusi mental ini, seluruh aparatur sipil harus bekerja secara profesional, netral dan mampu melayani seluruh kepentingan publik tanpa membeda-bedakan latar be-

Oleh :

Achmad Syaiful

(Alumni Pondok Pesantren Darul Hikmah, Jawa Timur) lakang politiknya. Karena itu netralitas menjadi suatu yang mutlak dilaksanakan oleh ASN dalam rangka pelaksanaan pemilukada langsung.

Undang – Undang ASN secara tegas menyatakan aparatur sipil negara berperan sebagai perencana, pelaksana dan penyelenggara tugas umum pemerintahan dalam peran nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik serta bersih dari praktek KKN. Namun, dalam rangka mewujudkan netralitas ASN dan larangan penggunaan asset pemerintah pada Pemilukada, Menteri PANRB telah mengeluarkan surat edaran menteri.

SE Menteri No. B2355 tanggal 22 Juli 2015. Intinya tidak segan-segan untuk menjatuhkan sanksi bagi ASN yang terlibat dalam penyelenggaraan kampanye yaitu sanksi hukuman sedang sampai berat. Sanksi sedang yaitu berupa penundaan promosi, penundaan tunjangan kinerja, penundaan kenaikan gaji sampai dengan pemberhentian hormat dan tidak hormat. Jika PNS dibiarkan tidak netral, maka dampak yang akan terjadi adalah diskriminasi pelayanan, pengkotak-kotakan PNS,

bukan menjadi tim sukses bayangan atau terselubung dari salah satu kandidat, karena keberpihakan penyelenggara akan menciderai pelaksanaan Pemilukada Tuban 2015. KPU dan Panwaslu agar tetap netral dan independen dalam menjalankan kerjanya menghadapi Pemilukada Tuban. Lembaga yang ditunjuk mengurus proses pemilihan kepala daerah itu diminta bekerja melayani para pemilih, kandidat dan partai politik (parpol) dengan proporsi yang sama dan adil, sesuai aturan perundangan dan kode etik. Rule of law (aturan hukum) harus ditegakkan dan rule of ethics (aturan etika), mesti dijalankan. Dengan begitu, proses Pemilukada akan berhasil dari sisi penyelenggara.

Sedangkan dari sisi calon atau kandidat, supaya tetap mematuhi aturan dan menjaga integritas agar tidak menyalahi aturan. Para kandidat harus menjauhi cara kampanye negatif maupun kampanye hitam.

Sehingga tercipta suatu pesta demokrasi yang jurdil, yang diikuti sikap cinta tanah air dalam berpolitik. Disamping aparatur negara, penyelenggara dan pasangan calon, peran dari tim pemenangan dari masingmasing pasangan calon juga ikut andil dalam menciptakan Pemiluka Tuban yang damai. Dimana tim pemenangan dalam mencari dukungan dari masyarakat tidak boleh memprovokasi yang menjurus pada aksi anarkis.

Melainkan harus dengan cara yang baik karena tujuannya ingin menarik simpati rakyat. Supaya masyarakat memilih pasangan calon yang didukung dalam pemilukada.

Penulis menghimbau kepada seluruh aparatur negara bisa menjaga netralitas dalam menghadapi pemilukada Tuban. Sebagaimana yang telah diintruksikan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Begitu juga dengan penyelenggara pemilukada supaya bertugas secara profesional dan sesuai aturan hukum yang berlaku. Senada dengan pasangan calon agar siap menang dan siap kalah. Artinya, nanti ketika salah satu pasangan calon yang kalah harus legowo dan tidak berbuat anarkis.

Kalau memang tidak terima dengan hasil pemilukada nanti, bisa menyampaikan gugatan lewat jalur yang telah disiapkan panitia. Sehingga pelaksanaan Pemilukada Tuban bisa berjalan lancar, aman dan damai, seperti yang telah diinginkan masyarakat.

EKONOMI - BISNIS

8 KEHILANGAN

Jelang Natal, Harga Telur Tembus Rp 21 Ribu

TULUNGAGUNG HILANG STNK, Yamaha Vega R, th. 2006, Biru, AG5378SH, a/n. Maryuni, RT 01/01 Ds. Pucung Kidul, Boyolangu-T.Agung No. 2508/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK, Honda, th. 2003, Hitam, AG2086TH, a/n.

Sriwinarsih, Ds. Gedangan, Campurdarat-T.Agung No. 2509/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK, Honda, th. 2008, Hitam, AG4681SW, a/n.

Sumiatun, Ds. Tanggung, Campurdarat-T.Agung No. 2510/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK, Yamaha, th. 2006, Merah, AG5527SG, a/ n. Patonah, Ds. Doroampel, Sumbergempol-T.Agung No. 2511/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK, Yamaha, th. 2011, Hijau, AG4379OE, a/n.

Marji, Ds. Penjor, Pagerwojo-T.Agung No. 2512/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK, Yamaha, th. 2011, Merah Marun, AG6646OB, a/n. Arif Nugroho, Ds. Gesikan, Pakel-Tagung No. 2513/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK, Honda, th. 2011, Merah Hitam, AG2958OD, a/n. Titik Setyarsih, Dsn. Sedayu, Ds. Suwaru, Bandung-T.Agung No. 2514/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK, Honda, th. 2010, Hitam, AG6925RR, a/n.

Watini, Ds. Ngunut-T.Agung No. 2515/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK, Suzuki, th. 2013, Hitam, AG6708RAJ, a/n.

Ninik Amriani, Krajan RT 08/04 Kendal, Gondang-T.Agung No. 2516/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK, Honda, th. 2014, Merah, AG2400RAK, a/n. Hariadi Wahyu Setiawan, Lingk. 6 RT 01/02, Ngunut-T.Agung No. 2517/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK, Yamaha, th. 2014, Merah, AG3454RAO, a/n. Fitri Aprilia Sari, Kel. Bago-T.Agung No. 2518/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK, Honda Vario, th. 2009, Merah Silver, AG4991TX, a/n. Aziz Fathurrohman, Ds. Sukowiyono, Karangrejo-T.Agung No. 2519/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK, Yamaha Jupiter MX, th. 2006, Biru, AG4128SD, a/n. Moh. Ansori, Ds. Bungur, Karangrejo-T.Agung No. 2520/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK, Honda NC, th. 2010, Merah, AG6392RX, a/n. Amru Yahya, Ds. Tiudan, Gondang-T.Agung No. 2521/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK, Suzuki, th. 2000, Hitam, AG5386RH, a/n.

Madi, Ds. Bendo, Gondang-T.Agung No. 2522/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK, th. 2011, Merah, AG3326OE, a/n. Prihatin, Ds. Gandong, Gondang-T.Agung No. 2523/IMB/BI-II/2015

SITUBONDO HILANG STNK nopol P 6158 EV, a/n Kusyanto, Ds. Tenggir, rw 12/02, Kec. Panji, Situbondo.

No. 2524/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK nopol P 2650 FD, a/n Siti Rohana, Kel. Mimbaan, rw 03/02, Kec. Panji, Situbondo.

No. 2525/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK nopol P 1523 J, a/n Moh. Nur Hidayat, Kel. Dawuhan, rw 02/01, Kec. Kota Situbondo.

No. 2526/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK nopol P 4432 ES, a/n Sri Fatimah, Ds. Mangaran, rw 02/02, Kec. Mangaran, Situbondo.

No. 2527/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK nopol P 6197 ET, a/n Nur Aini Anwar, Ds. Mlandingan Kulon, rw 01/01, Kec. Mlandingan, Situbondo.

No. 2528/IMB/BI-II/2015

Senin Kliwon, 7 DESEMBER 2015

Bojonegoro, Bhirawa Kurang beberapa hari memasuki perayaan Natal dan Tahun Baru 2016, sejumlah kebutuhan pokok di pasar tradisional Bojonegoro mulai terpantau naik.

Telur ayam misalnya, yang sebelumnya Rp 15.000 per kilogram, kini naik menjadi Rp 20.500 hingga Rp 21.000 per kilogram. Menurut Suyanto salah satu pedagang di pasar kota Bojonegoro mengatakan, kenaikan harga sembako khususnya telur ayam saat ini diakibatkan semakin dekatnya perayaan Natal dan Tahun Baru tahun ini. “Sudah dekat Natal dan Tahun Baru, makanya naik semua lagi bahan-bahan dapur. Setiap tahun pasti begini,” kata Suyanto, Minggu (6/12).

Kenaikan yang tidak terlalu signifikan justru terjadi pada komoditas sayur mayur. Terjadi kenaikan sekitar Rp 1.000 hingga Rp 2.000. Seperti yang terjadi pada Sawi dan Kol. Menurutnya pasokan sayur mayur yang ia terima, harganya pun naik.

Sehingga dirinya pun juga ikut menaikan harga. “Hanya sayur-sayur yang naik, kol, sawi. Karena harga dari distribusi juga naik,” pungkasnya.

Terpisah, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kabupaten Bojonegoro, Basuki me-

Salah satu pedagang di pasar kota Bojonegoro saat melayani pembeli.

ngatakan setiap menjelang Natal dan Tahun Baru harga bahan pokok langsung naik drastis. Apalagi, kata dia, ini masuk di musim penghujan seh-

ingga harga telur naik dan produksi telur sedang menurun.

Telur yang dijual di Bojonegoro ini merupakan kiriman dari Kediri dan

Industri Komponen Kapal Harus Diperkuat Surabaya, Bhirawa Pakar Kelautan dari Institut Sepuluh November (ITS) Surabaya Daniel M Rosyid mengatakan bahwa industri komponen kapal seharusnya bisa diperkuat sebagai upaya mewujudkan program tol laut dan poros maritim Indonesia.

"Pemerintah dinilai harus memperkuat basis manufaktur di sektor industri komponen kapal dalam negeri sebagai upaya mewujudkan program tol laut sebagai poros maritim Indonesia," katanya di Surabaya, Sabtu. Ia mengatakan, selama 15 tahun terakhir basis manufaktur di Indonesia masih dinilai lemah dan sepi proyek pesanan kapal, karena bahan baku pembuatan kapal 80 persen menggunakan komponen impor, sehingga tidak sanggup untuk menutupi biaya impor yang mahal.

"Bahan baku yang digunakan galangan kapal itu 80 persen menggunakan komponen impor, sedangkan pembuatan kapal di luar negeri biayanya lebih murah jika dibandingkan di Indonesia, misalnya biaya pembuatan di Indonesia bisa mencapai Rp3 miliar, namun di China hanya Rp1 milar," katanya.

Karena itu, galangan kapal lebih memilih membeli kapal dari luar negeri, dari pada harus memproduksi kapal di dalam negeri, meskipun kapal yang dibeli berusia lebih dari 25 tahun. "Selain masalah galangan kapal nasional, permasalahan lainnya adalah soal cold storage atau fasilitas pendinginan di sektor hilir perikanan. Pemerintah justru membuka seluas-luasnya investor asing untuk datang ke Indonesia membawa teknologi terbaru untuk memproses hasil produk

perikanan," ujarnya.

Menurut dia, hal itu akan menjadi dua penilaian yaitu bidang usaha cold storage dengan kepemilikan asing bisa mencapai 65 persen akan dikuasai asing, padahal mengambil hasil potensi sumber daya di Indonesia. "Jika kepemilikan 65 persen dikuasai asing, maka kita bisa apa, padahal hasil potensi kita sangat berpotensi. Di sisi lain, investasi di sektor maritim juga bisa meningkat," tuturnya.

Sementara itu, Persatuan Pengusaha Perusahaan Pelayaran Niaga Nasional Indonesia DPC Indonesian National Shipowners' Association (INSA) Surabaya, Stenvens H Lesawengan mengatakan bahwa jumlah armada kapal tahun 2014 sudah mencapai 13 ribu yang berarti sudah melebihi kapasitas. Q ma,ant

Blitar. Sementara, peternak di Bojonegoro belum bisa memenuhi kebutuhan telur untuk masyarakat Bojonegoro. Q bas

Pemkab Pamekasan Perpanjang Bursa Akik Pamekasan, Bhirawa Pemkab Pamekasan,Jatim, memperpanjang pelaksanaan pameran "Bursa Akik Nasional" yang digelar di eks stasiun PJKA setempat, hingga 7 Desember 2015.

Perpanjangan pelaksanaan pameran itu dilakukan atas permintaan panitia, menyusul banyaknya pengunjung yang datang ke lokasi pameran untuk melihat secara langsung berbagai jenis batu akik yang dipamerkan dari berbagai kabupaten/kota di Indonesia.

"Semula bursa akik nasional ini hanya hingga tanggal 6 Desember 2015 pukul 00.00 WIB, akan tetapi, atas pemintaan panitia, maka bertambah selama satu hari hingga tanggal 7 Desember 2015, pukul 00.00 WIB," kata Sekretaris Daerah (Sekda) Pemkab Pamekasan Alwi di Pamekasan, Minggu (6/12).

Meski pameran ini baru akan ditutup pada tanggal 7 Desember 2015, Resepsi dan Penyerahan Tropi Bupati pada Pemenang Kontes Bursa Akik Nasional yang digelar dalam rangka memeriahkan Hari Jadi Pamekasan Ke-485 ini telah digelar Sabtu (5/12) malam.

Jenis batu akik yang dinilai dan mendapatkan tropi pada ajang bursa Akik Nasional itu adalah jenis batu akik Junjung Derajat. Q din,ant

Pj Wali Kota Pasuruan didampingi istri menyerahkan piala penghargaan kepada penggerak PKK berprestasi.

hilmi husain/Bhirawa

Pj Wali Kota Pasuruan, Dr Ir Wibowo Ekoputro MMT (kanan kedua), Sekda, Drs H Bahrul Ulum MM (kanan pertama) bersama Forkopimda saat pencanangan hari kesatuan gerak PKK dan TNI Manunggal KB serta Kesehatan di gedung Gradika Bhakti Praja di Kota Pasuruan.

Sekda Drs H Bahrul Ulum MM menyerahkan piala penghargaan kepada kader penggerak PKK prestasi.

Pencanangan Hari Kesatuan Gerak PKK dan TNI Manunggal KB-Kesehatan untuk Kesejahteraan Masyarakat Program KB tidak hanya sekedar menekan jumlah kelahiran, namun melalui program tersebut diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Makanya, partisipasi aktif dari berbagai kalangan menjadi modal penting dalam pelaksanaan pembangunan kependudukan di Kota Pasuruan.

H

Ketua Tim Penggerak PKK Kota Pasuruan (kiri dua) melihat stand-stand.

al itu disampaikan Pj Wali Kota Pa suruan, Dr Ir Wibowo Ekoputro MMT disela-sela pencanangan hari kesatuan gerak PKK dan TNI Manunggal KB serta Kesehatan tahun

Pj Wali Kota Pasuruan bersama Kapolres Pasuruan Kota, AKBP Yong Ferrydjon saat melihat stand-stand.

Pj Wali Kota Pasuruan, Dr Ir Wibowo Ekoputro MMT saat sambutan.

2015 di gedung Gradika Bhakti Praja di Kota Pasuruan, Jumat (6/12) kemarin.

Menurut Wibowo, kesatuan gerak PKK, KB Kesehatan maupun TNI Manunggal merupakan wujud nyata dalam terciptanya suatu perkembangan. “Tujuannya tak lain untuk kesejahteraan warga. Tentu untuk mewujudkan hal itu harus dibarengi dengan pemberdayaan ekonomi keluarga, pelayanan keluarga berencana serta perilaku hidup bersih. Makanya, pencanangan hari kesatuan gerak PKK dan TNI Manunggal KB serta Kesehatan tahun 2015 untuk mensejahterakan masyarakat,” ujar Dr Ir Wibowo Ekoputro MMT. Dalam kesempatan ini, pencanan-

Ketua Tim Penggerak PKK Kota Pasuruan Ny Wibowo Ekoputro saat sambutan

gan di buka Pj Wali Kota Pasuruan Dr Ir Wibowo Ekoputro MMT bersama istri, Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BPPKB) Kota Pasuruan, Endang Kuntariati serta Forkopimda yakni Sekda, Drs H Bahrul Ulum MM, Kodim 0819 dan Yon Zipur 10 serta Persit Chandra Kirana, Camat, Lurah dan Dharma Wanita.

Ketua Tim Penggerak PKK Kota Pasuruan, Ny Wibowo Ekoputro menyampaikan pencanangan tersebut lebih mendorong terwujudnya partisipasi dari berbagai pihak. “Dengan berpartisipasi aktif, tentu menjadi modal penting dalam pembangunan kependudukan di Kota Pasuruan. Keaktifan itu sudah perlihatkan oleh Kota Pasuruan dengan

banyaknya prestasi yang di raih dalam bidang Keluarga Berencana di tingkat Provinsi Jawa Timur selama tahun 2015 ini,” papar Ny Wibowo Ekoputro.

Sedangkan Ketua BPPKB Kota Pasuruan, Endang Kuntariati mengatakan pihaknya mengajak masyarakat untuk meningkatkan kualitas hidup dengan berkeluarga berencana serta menjaga kesehatan. “Kami terus berupaya untuk menurunkan angka kematian ibu ketika melahirkan serta menurunkan angka kematian bayi dan anak balita,” kata Endang Kuntariati. Berbagai kegiatan dalam pencanangan tersebut antara lain gelar lomba yang diikuti kalangan PKK, KB Kesehatan, jajaran Kodim 0819 dan Persit Chandra Kirana. Q *

Pj Wali Kota Pasuruan, Dr Ir Wibowo Ekoputro MMT, Sekda, Drs H Bahrul Ulum MM bersama Forkopimda berfoto bersama.

OLAHRAGA

Senin Kliwon 7 DESEMBER 2015

LINTASAN

Menpora Ingin Mengembalikan Kejayaan Bulu Tangkis Sukabumi, Bhirawa Menteri Pemuda dan Olah Raga Imam Nahrawi ingin mengembalikan kejayaan bulu tangkis agar menjadi andalan di olimpiade.

"Olah raga bulu tangkis selalu menjadi andalan Indonesia di berbagai kancah kejuaraan dunia seperti olimpiade, namun saat ini ada kemorosotan prestasi di cabang olah raga tersebut yang harus dikembalikan lagi ke kejayaannya seperti jaman juara dunia bulu tangkis, Icuk Sugiarto, Susi Susanti, Joko Suprianto dan lain-lain," kata Imam Nahrawi kepada Antara di Sukabumi, Minggu.

Menurutnya, untuk mengembalikan kejayaan bulu tangkis Indonesia tidaklah sulit, karena saat ini masih banyak atlet yang mempunyai talenta yang mampu bersaing dengan atlet bulu tangkis dari negara lainnya seperti Tomi Sugiarto.

Selain itu, fasilitas penunjang pun terus dilengkapi, diperbaiki bahkan ditambah oleh pemerintah.

Bahkan, pemerintah juga sudah menyediakan bonus Rp5 miliar jika ada atlet yang mampu menyumbang emas pada Olimpiade 2016 di Brasil.

Bahkan, dia optimistis di cabang olah raga bulu tangkis Indonesia bisa mendulang medali emas.

Imam mengatakan berbagai upaya dilakukan agar dunia olahraga Indonesia maju pesat khususnya bulu tangkis, bahkan ia mengapresiasi semakin banyaknya warga yang peduli terhadap dunia olah raga di Indonesia.Q ant

9

Tahun Depan LSN Diikuti 1.500 Pesantren Sidoarjo, Bhirawa Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Imam Nahrawi berharap tahun depan Liga Santri Nusantara (LSN) akan diikuti oleh sekitar 1.000 atau 1.500 pesantren.

"Saat ini LSN diikuti oleh sebanyak 200 pesantren dan tahun depan kami berharap LSN akan diikuti oleh lebih banyak pesantren bisa 1.000 atau bahkan sebanyak 1.500 pesantren," katanya saat me-

nghadiri final Liga Santri Nusantara U-17 di Stadion Gelora Delta Sidoarjo, Minggu.

Ia mengemukakan, LSN merupakan tahapan baru pelaksanaan sepak bola Indonesia di mana pesantren bisa bi-

sa memberikan "output" pada dunia olah raga.

"Dengan kemauan dan tekad yang kuat serta didorong dengan keinginan yang kuat, maka turnamen di kelompok umur ini bisa berkembang hingga mendunia," katanya.

Nantinya, kata dia, juara pertama pada LSN tahun ini akan diuji coba pada level umur yang sama di kompetisi yang lain.

"Tidak menutup kemung-

kinan pesantren akan bekerja sama dengan dinas pemuda olah raga setempat untuk meningkatkan potensi olah raga," katanya.

Kondisi seperti ini, kata dia, tidak lepas dari penetapan hari santri nasional yang ditetapkan oleh Presiden Joko Widodo.

"Hari santri nasional belum tentu akan menjadi gol kalau tidak ada dorongan masyarakat Jawa Timur, semoga liga santri nasional ini bisa berki-

Satu Pecatur Jatim, Gagal Raih Tiket PON

Kaltim Tutup Pra PON dengan Dua Perunggu

Samarinda, Bhirawa Empat atlet sepatu roda Kalimantan Timur yang turun di nomor marathon 42km, pada hari terakhir pelaksanaan kejurnas Pra-PON 2015 di GOR Saparua, Bandung, Jawa Barat, Minggu, hanya bisa menambah dua medali perunggu.

Sekretaris Pengprov Porserosi Kaltim, dihubungi dari Samarinda, Minggu, mengatakan empat atlet Kaltim yang turun di nomor jarak jauh tersebut yakni untuk putra Anjang Pius dan Evan Kristian, sedangka putri, Gita dan Nur Anisa.

"Dua medali perunggu di raih oleh Nur Anisa pada kategori marathon putri dan Evan Kristian untuk putra,"jelasnya.

Untuk kategori marathon putri ini medali emas dan perak direbut atlet DKI dan untuk emas putra diraih Mirko (Jatim) dan perak Arif Rahman (Jateng).

Ali mengatakan secara keseluruhan tim Kaltim berhasil membawa pulang 6 medali perak dan 5 perunggu, dan berada di urutan lima besar dibawah Jawa Tengah, DKI, Jatim dan Papua.

"Kami bangga dengan perjuangan anakanak, meski kita belum bisa meraih emas, namun kita bisa meloloskan full kelas yakni 16 kelas di PON 2016, dengan kuota atlet 6 putra dan 6 putri,"imbuhnya.

Menurut Ali, tiket full tim PON 2016 direbut oleh beberapa daerah peserta Pra-PON, diantaranya Jawa Tengah, DKI, Jawa Timur dan Kaltim, selain tuan rumah PON, Jawa Barat yang mendapatkan wild card.

Ali tetap optimis tim sepatu roda Kaltim bisa mewujudkan target prestasi emas pada PON 2012, hal itu berdasarkan fakta dengan persiapan dan peralatan yang minim tim Kaltim masih bisa menjadi pesaing DKI, Jawa Tengah dan Jatim dalam perebutan zona medali.Q ant

Atlet sepatu roda Kaltim yang turun di nomor marathon 42km, hanya mampu menambah dua medali perunggu.

Tim arung jeram masters Indonesia waspadai jalur di tujuh kilometer pertama Sungai Citarik jelang pelaksanaan Kejuaraan Dunia Arung Jeram (WRC) 2015 nomor jarak jauh (down river road).

Surabaya, Bhirawa Harapan Pengprov Percasi (catu) Jatim untuk bisa meloloskan semua atletnya berlaga ke Pekan Olahraga Nasional (PON) XIX Jabar 2016, akhirnya tak terpenuhi setelah Afifah Ayyun harus mengakui keunggulan Lintang Wulandari asal DI Yogjakarta pada Pra Kualifikasi PON di Hall The Radiant Villa, Lembang, Bandung. Minggu (6/12).

Lukito Utomo selaku pelatih catur Jatim menyatakan, kekalahan pemainnya ini karena kesalahan panitia dalam mengatur waktu.

"Ya tadi kesalahan panitia dalam mengatur waktu," ujarnya.

Ia menyatakan bahwa sebenarnya Afifah memiliki

peluang lolos dan melihat permainan terakhir tadi Lukito mengatakan beberapa langkah saja sudah menang, namun dikarenakan ada masalah pengaturan waktu membuat konsentrasi pemainnya ini terpecah.

"Sebenarnya Afifah ini bisa lolos dan mungkin bisa meraih perunggu nantinya, namun tadi karena waktu membuat konsentrasinya pecah. Padahal tinggal beberapa langkah sudah menang" ujar Lukito.

Lain halnya dengan Afifah, Hanik Dwi Nurlaili yang juga turun di nomor perorangan mampu lolos, setelah meraih hasil draw dengan pecatur asal Bali Era Susanti dengan skor 1/2-1/2. Qwwn

Satlak Prima Nilai Suplai Tim Masters Indonesia Waspadai Nomor Jarak Jauh Atlet Potensial Kurang Sukabumi, Bhirawa Tim arung jeram masters (di atas usia 40 tahun) Indonesia mewaspadai jalur di tujuh kilometer pertama Sungai Citarik jelang pelaksanaan Kejuaraan Dunia Arung Jeram (WRC) 2015 nomor jarak jauh (down river road).

Salah satu rafter tim masters Sersan Dua (Serda) Marini Alfred Blegur di Sukabumi, Minggu, mengatakan timnya akan berusaha maksimal di lomba tersebut meskipun hanya dua kali melakukan latihan.

"Medan susah di kilometer pertama hingga tujuh karena memang jeram yang sulit untuk

dilalui, bisa terjadi 'trouble'," kata dia.

WRC 2015, yang berlangsung 28 November-8 Desember, masih menyisakan satu lomba terakhir yaitu nomor jarak jauh 17 kilometer. Tim masters putra Indonesia akan berupaya yang terbaik di nomor terakhir tersebut.

Anggota tim masters putra Indonesia yaitu Nyoman Gede Suania, Abo, Alfred Blegur, Laode Abdul Kadir, Hedin, dan Mamat Yuana. Tim tersebut dilatih oleh Laode Zamrudin dan satu rafter cadangan Sutrisno.

Humas dan Koordinator Media WRC 2015 Tagor Siagian mengatakan lomba jarak jauh

kelas terbuka (open) dan masters akan berlangsung Senin (7/ 12), pukul 07.00-13.00 WIB dengan jarak tempuh 17 kilometer dengan garis finish di Jembatan Cikadu, Desa Gobang, Palabuhan Ratu.

Urutan start ditentukan sesuai hasil lomba di nomor sprint sebelumnya. Tiap start diisi oleh tiga negara dengan jeda waktu empat menit dimulai dari kelas terbuka untuk kemudian dilanjutkan ke kelas masters.

"Posisi start masih tergantung dengan tinggi air. Kepastian lokasi start dan finish akan diputuskan setelah pertemuan kapten tim," kata Tagor.Q ant

Tommy Sugiarto Sabet Juara Yonex Sunrise Malang, Bhirawa Pebulu tangkis Indonesia Tommy Sugiarto menyabet gelar juara tunggal putra di ajang Yonex Sunrise Indonesia Master 2015 yang digelar di Graha Cakrawala Universitas Negeri Malang (UM), Minggu.

Tommy Sugiarto menasbihkan diri sebagai pebulu tangkis terbaik tunggal putra di ajang Indonesian Masters 2015 setelah mengalahkan unggulan pertama, K Srikanth dari India di babak final melalui pertarungan yang cukup alot dan menegangkan. Namun, gelar juara berada digenggaman Tommy Sugiarto yang mengalahkan pebulu tangkis unggulan pertama itu dengan skor 17-21, 2113, 24-22.

Dukungan penonton dari warga Malang dan sekitar yang memadati tribun belum bisa mengantarkan Tommy melalui set pertama dengan baik. Tommy tertinggal di set awal dengan skor 17-21. Namun, pada set kedua, Tommy bangkit dan mulai mampu mengimbangi permainan K Srikanth, bahkan mampu merebut set kedua dengan skor 21-13.

Suasana tegang dan panas kembali terasa di set penentu (set ketiga). Di set penentuan ini, Tommy Sugiarto menunjukkan keperkasaannya dan menumbangkan Srikanth, meski pebulu tangkis asal Indi itu sempat melakukan protes ketika bola Tommy yang dianggap-

Daud Yordan Lawan Petinju Jepang Semarang, Bhirawa Juara tinju kelas ringan (62,1 kilogram) WBO Asia Pasifik Daud Yordan bakal mempertahankan gelar yang kedua kali melawan petinju Jepang Yoshitaka Kato pada pertarungan di Jakarta, awal Februari 2016.

Daud Yordan ketika dihubungi dari Semarang, Jateng, Minggu, mengatakan bahwa dirinya sudah mendapat informasi dari manajemen kalau lawannya pada pertarungan mendatang adalah Yashitaka Kato dari Jepang.

Petinju Sasana Kayong Utara Kalimantan Barat tersebut sudah mendapatkan rekaman pertarungan petinju asal Jepang yang akan menjadi lawannya pada pertarungan perebutan gelar mendatang.

"Saya sudah mendapatkan rekaman pertarungan petinju tersebut dan sekarang ini sedang mempelajari gaya bertarung yang bersangkutan," kata Daud Yordan.

Petinju dengan rekor ber-

prah level nasional dan internasional," katanya.

Pada kesempatan yang sama, Ketua DPRD Jawa Timur Abdul Halim Iskandar mengatakan, kalau pihaknya mendukung penuh pelaksanaan LSN 2015.

"Bahkan beberapa beberapa kader yang ada di daerah sepakat dan setuju untuk membantu secara pribadi pengembangan sepak bola di kabupaten dan kota di Jawa Timur," katanya.Q ach, ant

tarung 34 kali menang (24 di antaranya dengan KO) dan tiga kali kalah tersebut kini terus menjalani latihan untuk persiapan pertarungan perebutan gelar tersebut.

"Latihan masih bersifat umum, baik teknik maupun fisik," kata peinju kelahiran Sukadana Kalimantan Barat, 10 Juni 1987 tersebut.

Daud berhasil mempertahankan gelar yang pertama kali setelah menang angka atas petinju Uganda Maxwell Akuwu di Surabaya, Jatim, 6 Juni 2015.

Ia merebut gelar juara WBO Asia Pasifik setelah menang KO ronde kelima atas petinju Filipina Ronald Pontilas di Pontianak, Kalbar, beberapa waktu lalu.

Sebelum menjadi juara kelas ringan WBO Asia Pasifik, Daud Yordan sempat merebut gelar juara dunia kelas ringan IBO setelah menang atas petinju Argentina Daniel Eduardo Brizuela di Australia, 6 Juli 2013.

Ia kemudian sempat

mempertahankan gelar tersebut dengan mengalahkan petinju Afrika Selatan Sipho Taliwe di Australia, 6 Desember 2013.

Sebelum berkecimpung di kelas ringan, Daud Yordan juga sempat menjadi juara dunia kelas bulu IBO saat menang dengan KO ronde kedua atas petinju Filipina Lorenzo Villanueva di Singapura, 5 Mei 2012.

Ia sempat mempertahankan gelarnya sekali setelah menang atas petinju Mongolia Choi Tseveenpurev di Singapura, 9 November 2012, sebelum akhirnya kalah dari petinju Afrika Selatan lainnya, Simpiwe Vetyeka, di Jakarta, 14 April 2013.

Tiga kali kekalahan yang diderita Daud Yordan selama kariernya di dunia tinju tersebut selain dari petinju Afrika Selatan Simpiwe Vetyeka, juga dari petinju Indonesia Chris John, dan petinju Panama Calestino Caballero di Amerika Serikat.Q ant

nya keluar dinyatakan masuk oleh wasit.

Set ketiga semakin panas ketika keunggulan Tommy berhasil disusul Srikanth di angka 20-20. Pertarungan dengan angka deuce (jus) terus terjadi, bahkan Srikanth tercatat tiga kali unggul angka, namun justru Tommy bisa mengakhiri set penentuan itu dengan angka 2422.

"Saya dan Srikanth beberapa kali saling mengalahkan. Meskipun sekarang dia peringkatnya di atas saya tapi itu tidak membuat saya jadi tidak percaya diri. Saya berusaha menunjukkan yang terbaik apalagi bermain di tempat sendiri," katanya.Q mut.ant

Jakarta, Bhirawa Satuan Pelaksana Program Indonesia Emas menilai suplai atlet potensial dari junior ke elit yang akan dipersiapkan untuk menghadapi kejuaraan internasional kurang sehingga mengganjal pencapaian prestasi tertinggi bagi atlet Indonesia. Ketua Satlak Prima Ahmad Sucipto di Jakarta, Minggu, mengatakan dengan kondisi tersebut pihaknya akan berusaha menjalin kerja sama dengan pemangku kepentingan lain yang selama ini menjadi mitra Satlak Prima dalam menyiapkan atlet potensial.

"Satlak Prima fokus pada atlet elite. Selama ini feeder atlet ke jenjang elite sangat kurang termasuk dari PPLP maupun SKO (Sekolah Khusus Olahraga). Makanya harus ada inovasi baru untuk menyelesaikannya," katanya.

Di bawah pimpinan Ahmad Sucipto, Satlak Prima memang berusaha bergerak cepat. Apalagi tugas yang diembannya cukup berat yaitu mempersiapkan atlet bersama pengurus besar cabang olahraga untuk diturunkan pada kejuaraan internasional.

Kejuaraan pertama yang harus disiapkan adalah Olimpiade Brasil 2016, berikutnya adalah SEA Games 2017 di Malaysia dan gongnya adalah Asian Games 2018 di Jakarta dan Palembang. Dengan demikian, per-

siapan untuk menghadapinya harus dilakukan dengan matang.

"Pembinaan memang ada tahapannya. Makanya harus melibatnya banyak pihak termasuk Departemen Pendidikan," kata pria yang juga Ketua PB PODSI itu.

Khusus untuk menyiapkan atlet potensial, lembaga olahraga dibawah kendali pemerintah ini terus melakukan koordinasi dengan pengurus besar/pusat cabang olahraga termasuk dalam menerapkan sport science maupun high performance.

Penyamaan persepsi terus dilakukan termasuk melalui workshop termasuk dengan kalangan media. Untuk workshop bersama media dilakukan di Hotel Grand Tropic Jakarta sedangkan dengan pengurus besar cabang olahraga dilakukan dibandung Minggu hingga Rabu (9/12).

"Banyak program yang telah kami siapkan. Makanya workshop harus dilakukan. Kami mendatangkan konsultan olahraga dari berbagai negara termasuk Spanyol," katanya Ahmad Sucipto menejaskan.

Mantan KSAL itu menjelaskan selain menyiapkan program, demi meningkatkan sistem pembinaan dan prestasi atlet Indonesia pihaknya juga menggandeng beberapa pihak termasuk ahli nutrisi, ahli psikologi, fisioterapis hingga ahli sport science lainnya.Q ant

BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LUMAJANG Jalan Mayjen Panjaitan No. 106 Telp. (0334) 887014 LUMAJANG

PENGUMUMAN TENTANG SERTIFIKAT HILANG

Nomor : 795/Peng-35.08/XII/2015 Untuk mendapatkan sertipikat baru sebagai pengganti yang hilang berdasarkan pasal 59 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, dengan ini diumumkan bahwa : No.

Nama / Alamat Pemohon

1.

EKO SUSANTO Jl. Borobudur Dusun Sumber Dandang RT.001 RW.010 Desa Kertosari, Kecamatan Pakusari, Kabupaten Jember

2.

ABD. ROCHMAN ARIF Dusun Blimbing RT.10 RW.03 Desa Sumberejo, Kec. Sukodono Kab. Lumajang

Tanggal Letak Tanah Pembukuan Desa / Kelurahan

Hak Atas Tanah Jenis & Nomor Hak

NIB

Terdaftar Atas Nama

Hak Milik No. 1

-

DJOJO alias NAROEN

22-06-1999

Desa Tunjung 1. Surat Pernyataan dibawah Sumpah Kec. Randuagung / Janji tgl. 02-12-2015 2. Surat Tanda Lapor Kehilangan tgl. 02-12-2015 No. Pol : STLK/2417/ XII/2015/POLRES

URIYAH

12-03-1998

Desa Sumberejo Kec. Sukodono

Hak Milik No. 346

12.33.11.03.00040

Keterangan

1. Surat Pernyataan dibawah Sumpah / Janji tgl. 03-12-2015 2. Surat Tanda Lapor Kehilangan tgl. 04-11-2015 No. Pol : STLK/2246/ X/2015/POLRES

Dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak pengumuman ini bagi mereka yang merasa keberatan dapat mengajukan keberatan–keberatan kepada kami dengan disertai alasan dan bukti yang kuat. Jika setelah 30 (tiga puluh) hari tidak ada keberatan terhadap permohonan Pengganti Sertipikat tersebut diatas, maka Sertipikat Pengganti akan diterbitkan dan berlaku syah menurut hukum dan Sertipikat yang dinyatakan hilang tidak berlaku lagi.

Lumajang, tgl. 03 Desember 2015 KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LUMAJANG Drs. TONTON SUDIYANTO, MH. NIP 19600707 198403 1 013

MALANG RAYA

10 KILAS AREMANIA

Paslon ‘Dhuafa’ Bertekad Menangkan Pilbup Kab Malang, Bhirawa Memasuki hari tenang pada Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) 2015 Kabupaten Malang, ketiga pasangan calon (paslon) Bupati Malang yakni paslon Nomor Urut 1 H Rendra Kresna-HM Sanusi, Nomor Urut 2 Hj Dewanti Rumpoko-Hj Masrifah Hadi, dan paslon Nomor Urut 3 Nurcahyono/bhirawa cholis-MuhamNurcholis mad Mufidz, memilih lebih meningkatkan koordinasi dengan tim pemenangan dan relawan.

Ketiga paslon tersebut sama-sama berobsesi untuk memenangkan Pemilukada, yang dilaksanakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Malang, pada Rabu 9 Desember 2015 mendatang. Seperti yang dilakukan paslon Bupati Malang Nurcholis yang berangkat dari independen atau non partai, yang dikenal masyarakat bahwa paslon Nomor Urut 3 tersebut sebagai paslon dhuafa, sehingga dia lebih memilih untuk melakukan pengarahan kepada para saksi.

Menurut Calon Bupati (Cabup) Malang Nurcholis, Minggu (6/12), kepada Bhirawa, meski dirinya sebagai cabup dhuafa, tapi dirinya juga mempunyai hak untuk memenangkan Pemilukada. Sehingga dengan serba terbatas dalam mengikuti pertarungan Pilbup Malang ini, namun dirinya dan pasangan saya masih memiliki semangat. “Dan selain itu, juga adanya dukungan dari masyarakat,” kata dia. Ia mengaku, mencalonkan Bupati Malang karena dorongan masyarakat.

“Saya tidak pernah memimpikan untuk mencalonkan bupati. Dengan dorongan masyarakat itulah, maka saya berani mencalonkan melalui jalur independen. Sehingga dalam pencalonan saya sebagai Bupati Malang ini, masyarakat telah banyak membantu saya baik itu moril maupun material,” jelasnya.

Dan bahkan, lanjut Nurcholis, dirinya dan pasangan Calon Wakil Bupati (Cawabup) Malang Muhammad Mufidz selalu menjadi bahan ejekan oleh tim pemenangan dari kedua paslon, baik itu di media sosial (medsos) maupun antar personal.

“Meski banyak yang mengejek dirinya sebagai calon dhuafa, dan tidak akan mungkin bisa mengalahkan dua gajah besar, namun hal itu membuat semangat saya dalam bertarung,” ujarnya. Q cyn

Senin Kliwon 7 DESEMBER 2015

DPRD Anggap Cacat Hukum

Desak Seleksi Direktur PDAM Diulang Batu, Bhirawa Pelaksanaan seleksi Direktur PDAM Kota Batu yang dilakukan beberapa waktu lalu dianggap DPRD cacat hukum. Pimpinan DPRD Kota Batu meminta kepada tim seleksi untuk mengulang kembali seleksi tersebut. Jika proses seleksi ini diteruskan, maka akan berdampak pada produk-produk tim seleksi, termasuk Direktur PDAM terpilih juga akan cacat hukum.

Kondisi yang terjadi mendesak pimpinan DPRD untuk meminta kepada Pemkot melalui Tim Seleksi segera melakukan pengkajian kembali.

Hal ini perlu dilakukan sebelum tim seleksi memutuskan untuk menunjuk salah seorang peserta seleksi menjadi Direktur PDAM Kota Batu. Hal ini dikarenakan Tim Seleksi mengubah syarat kriteria calon Direksi PDAM tidak sesuai dengan perda nomor 10 tahun 2008 tentang Direksi PDAM. Salah satu syarat yang dirubah adalah calon direksi wajib mempunyai sertifikasi pengelolaan air.

“Kebijakan wali kota dan tim

seleksi untuk mengubah syarat calon direksi itu atas dasar apa ? kok tiba-tiba mengubah syarat dan kriteria yang sudah diamanatkan perda,” ujar Wakil Ketua DPRD Kota Batu, Nurochman,Minggu (6/12).

Karena itulah, Nurochman menyebut seleksi yang sudah dilaksanakan oleh tim seleksi adalah cacat hukum. Adapun seleksi yang telah dilakukan harus diulang dan disesuaikan kembali dengan amanat Perda Nomor 10 tahun 2008.

Jika memang tidak ada lagi calon yang dimaksud dalam perda, pilihan yang harus dilakukan oleh Pemkot Batu adalah melakukan permohonan re-

foto ilustrasi

Pelaksanaan fit and proper test calon direktur PDAM yang telah dilaksanakan beberapa waktu lalu. visi perda nomor 10 tahun 2008.

Jadi, bukan langsung merubah persyaratan tanpa menggunakan dasar aturan, bahkan tanpa koordinasi terlebih dahulu dengan DPRD. “Ibarat sebuah kereta api dan rel, semestinya kereta api itu harus mengikuti

relnya, bukan relnya yang menyesuaikan dengan kereta api,” ujar Nurochman.

Sudah seharusnya aturan seleksi Direksi PDAM mengacu pada perda yang ada.

Jika memang tidak ada yang memenuhi syarat yang ter-

cantum pada perda karena berbagai sebab, maka perda harus direvisi terlebih dahulu.

Pria yang pernah menjadi Kepala Desa Sumberjo ini menegaskan, aturan yang ada di bawah tidak boleh bertentangan dengan aturan yang ada di atasnya. Karena itulah pimpinan DPRD akan memerintahkan kepada Komisi A untuk segera memanggil tim seleksi Direksi PDAM. Sebelumnya, Anggota Dewan dari Komisi A DPRD Kota Batu sempat mendatangi tempat pelaksanaan seleksi calon direktur PDAM Kota Batu di Kantor Balaikota, pada Rabu (2/12). Mereka memantau lang sung pelaksanaan pemaparan visi misi PDAM yang disampaikan para peserta. Selain itu mereka juga mengkaji pelaksanaan Perda tentang PDAM, khususnya dalam penunjukkan direktur. Dari kajian itulah diketahui adanya perubahan syarat bagi calon peserta seleksi yang dianggap menyalahi aturan. Q nas

Wali Kota Malang Puji HIPPAM Sumber Sukun Malang, Bhirawa Walikota Malang Moch. Anton, memuji keberadaan Himpunan Penduduk Pengguna Air Minum (HIPPAM) Sumber Sukun,yang berada di R W 04 Kelurahan Sukun Kota Malang, karena sebelum diresmikan, sudah berhasil menjadi juara. Ini menunjukan jika keberadaanya mampu memberikan kontribusi positif kepada masyarakat sekitarnya.

“Ini sangat membanggakan bagi Kota Malang, karena di kawasan ini, merupakan kawasan binaan, untuk menuju kawasan bebas kumuh, dari yang semula sulit mendapatkan air bersih kini memiliki, sumber air bersih yang dikelola sendiri oleh masyarakat sekitar,” tutur Walikota Malang Moch Anton, saat meresmikan HIPPAM Sumber Sukun Sabtu (5/12)kemarin.

HIPPAM ini, menurut Abah Anton, sebuah keberhasilan masyarakat untuk mendapatkan air bersih, karena air itu sangat penting, dan ini merupakan program Pemkot Malang peduli wong cilik. Karena itu pihaknya akan men-support agar keberadaannya bisa di kembangkan didaerah lain yang tidak mungkin di jangkau oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM), sehingga kedepan seluruh masyarakat Kota Malang, dapat menikmati air bersih.

Ketua HIPPAM Sumbar Sukun Nafik Siswanto, mengatakan pembangunan sumur sedalam 160 meter dengan kapasitas 70 meter kubig itu, saat ini mampu mengliri 390 kepala keluarga. Pihaknya bertekat agar bisa Q mut menyambung ke 500 kepala keluarga.Q

cahyono/bhirawa

Surat suara rusak saat dilakukan pembakaran di halaman Kantor KPU Kabupaten Malang yang disaksikan Komisoner KPU, Komisoner Panwaslu, Personel Polisi dari Polres Malang, dan tim masing-masing paslon Bupati Malang

KPU Bakar Ribuan Surat Suara Rusak Kab Malang, Bhirawa Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Malang telah memusnahkan ribuan surat suara Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada), yang dinyatakan rusak dan berlebih. Pemusnahan dengan pembakaran surat suara tersebut dilakukan di halaman Kantor KPU Kabupaten Malang, Jalan Panji Kepanjen, Kecamatan Kepanjen, kabupaten setempat.

“Sebanyak 10.912 lembar surat suara yang telah dinyatakan rusak dan 171 lembar kelebihan. Jadi total yang dimusnahkan dengan cara dibakar ada 11.083 lembar surat suara,” kata Ketua KPU Kabupaten Malang Santoko, Minggu (6/12), saat dikon-

formasi di Kantor KPU kabupaten setempat.

Ia mengatakan, pemusnahan ribuan surat suara itu guna menghindari penyalahgunaan dalam Pemilukada Serentak yang akan dilaksanakan pada 9 Desemeber 2015 mendatang.

Selain itu juga agar tidak terjadi penyalahgunaan surat suara, maka surat suara yang rusak dan kelebihan ini kita musnahkan.

Pemusnahan surat suara ini disaksikan oleh Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Kabupaten Malang, tim pemenangan masing-masing pasangan calon (paslon) Bupati Malang, dan Polres Malang.

Pemilukada Kabupaten Ma lang, jelas Santoko, telah diiku-

ti oleh tiga paslon Bupati Malang, yakni paslon Nomor Urut 1 H Rendra Kresna-HM Sanusi dari Koalisi Partai Golkar, PKB, Partai NasDem, Partai Gerindra, Partai Demokrat, PPP, Hanura, PKS, dan PAN. Sedangkan untuk paslon Nomor Urut 2 Hj Dewanti Rumpoko-Hj Masrifah Hadi hanya diusung oleh PDI Perjuangan, dan untuk paslon Nomor Urut 3 dari jalur independen yakni Nurcholis dan Muhammad Mufidz.

“Pembakaran yang kita lakukan agar tidak ada surat suara sah yang beredar. Karena kelebihan dan kerusakan surat suara, rawan menimbulkan penyalahgunaan yang bisa menyebabkan konflik,” ujar dia. Q cyn

Pemkot Batu Lanjutkan PNFP Tahun Depan Batu, Bhirawa Program Pendidikan Non Formal Perempuan Desa (PNFP) yang telah dilaksanakan di Desa-Desa yang ada di Kota Batu berhasil membuat pendidikan perempuan di desa berkembang pesat. Karena itu Pemerintah Kota (Pemkot) Batu memutuskan untuk menyelenggarakan kembali program ini tahun depan.

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Kadindikpora) Kota Batu, Mistin, mengatakan tahun depan kegiatan PNFP yang akrab disebut sekolah perempuan non formal ini akan tetap dilaksanakan di desadesa di Kota Batu.

“Sama seperti pelaksanaan tahun ini, PNFP tetap akan dilaksanakan tahun depan, tanpa menambah jumlah siswa,” ujar Mistin saat dikonfirmasi, Minggu (6/12).

Pada tahun 2016, katanya, warga yang akan mengikuti pendidikan masih berasal dari dusun yang sama. Bedanya hanya pada pemberian materi. Dinas Pendidikan akan melakukan pendalaman-pendalaman materi yang diberikan.

Materi pembelajaran lebih ke praktek untuk mematangkan ketrampilan yang sudah diberikan tahun 2015. Nantinya ketrampilan yang diberikan ini akan dikerucutkan dengan potensi desa masing-masing dengan harapan akan muncul produk unggulan pada masing-masing dusun.

Diketahui, tahun ajaran PNFP di Kecamatan Junrejo telah di-

anas bachtiar/bhirawa

Mistin lakukan penutupan pada Jumat (4/12). Dalam penutupan tersebut ikut hadir Wakil Ketua Penggerak PKK, Ny Wibi Santoso dan Camat Junrejo, M Adhim yang didampingi Ketua Penggerak PKK Kecamatan Junrejo, Fitriana Miladewi.

Adapun penutupan PNFP tahun ajaran 2015 di Kecamatan Batu telah dilaksanakan pada hari Rabu (2/12), disusul penutupan PNFP di Kecamatan Bumiaji pada hari Kamis (3/12).

Program sekolah perempuan ini dilounching Dinas Pendidikan bulan Januari tahun 2015 lalu di Desa Torongrejo, Kecamatan Junrejo. Pendidikan non formal ini akan dilaksanakan mulai bulan bulan Januari hingga September. Dalam setahun akan digelar 2 semester dengan tiap minggu dua kali pertemuan.

“Lama pertemuannya 45 menit,” ujar Mistin.

Pembelajaran ini dilakukan dengan menggunakan gedung

SD terdekat dengan dusun mereka. Sementara pengajarnya berasal dari kalangan Dinas Pendidikan, TP PKK serta para praktisi. Kurikulumnya disusun sendiri oleh tim pengajar pada tahun 2014.

“Sudah siap diterapkan pada pelajaran yang dimulai pukul 14.00 hingga pukul 16.30.

Pembiayaan pendidikan non formal ini menggunakan biaya APBD yang ada di Dinas Pendidikan yakni sebesar Rp 640 juta,”jelas Mistin.

Biaya ini diperuntukkan untuk transportasi pengajar, administrasi, peralatan sekolah, bahan ajar ATK. Para peserta tidak dipungut biaya apa pun dan masing-masing yang lulus mendapatkan sertifikat lulus.

Perempuan desa yang beruntung bisa mengikuti program ini adalah dari Dusun Gangsiran Tlekung, Dusun Ngukir Torongrejo, Dusun Mojorejo Mojorejo, Dusun Dressel Oro Oro Ombo, Dusun Toyomerto Pesanggrahan, Dusun Brau Gunungsari, Dusun Gandon Sumbergondo, Dusun Payan Punten, Dusun Kekep Punten, Dusun Lemah Putih Sumberbrantas. ”Target kita dari program ini adalah muncul anak-anak cerdas dari desa desa ini. Pengetahuan yang diberikan adalah kesehatan, psikologi, hingga Dinas Pendidikan bekerjasama dengan Muslimat NU agar ibu-ibu ini diberi pengetahuan seputar agama,”pungkas Mistin. Q nas

Senin Kliwon, 7 DESEMBER 2015

Sejumlah Daerah Meriahkan Festival Kuwung Banyuwangi 2015 l Sambungan hal 1

lam menampilkan dan mengemas sebuah atraksi tradisi dan seni budaya daerah mulai mendapatkan tempat di publik nasional.

Ini juga berkat rakyat Banyuwangi yang selalu mendukung setiap kegiatan, mulai dari pariwisata olahraga, budaya, hingga atraksi ini,” ujar Zarkasi .

Pada 2015 ini, Festival Kuwung mengangkat keberagaman legenda rakyat yang ada di kabupaten berjuluk The Sunrise of Java itu.

Tradisi lisan atau folklore yang berkembang di Banyuwangi memang sangat banyak, mengingat masyarakat wilayah itu terdiri dari berbagai suku. Setiap fragmen cerita rakyat dalam kegiatan itu dibawakan dalam bentuk teatrikal oleh para penari yang diiringi oleh para pemain musik tradisional.

Salah satunya, legenda Adege Kedaton Macan Putih yang menceritakan berdirinya Istana Macan Putih yang didirikan oleh Prabu Tawang Alun. Sebelumnya, juga ditampilkan sejumlah kisah legenda rakyat yang lain, mulai dari Bambang Menak Diwisuda, Jajang Sebarong, Gemulung Ombak Sembulung, hingga tradisi kebokeboan dari Desa Alasmalang.

“Semua cerita rakyat yang diangkat ini merupakan kisah-kisah yang hidup di masyarakat Banyuwangi. Para penampilnya merupakan pelaku seni dari sejumlah kecamatan, dan mereka kami minta menampilkan legenda yang berkembang di wilayahnya masing-masing,” kata Plt Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata MY Bramuda.

Ditambahkan Bramuda, Festival Kuwung dihadirkan untuk menjadi panggung eksistensi seni dan budaya asli Banyuwangi yang beragam untuk tetap lestari.

“Setelah tahun lalu kami mengangkat tradisi kehidupan masyarakat Banyuwangi dari lahir hingga dewasa, sekarang giliran kisah rakyat yang kami angkat supaya legenda ini tidak musnah oleh waktu. Kami tampilkan ulang agar masyarakat tergugah kembali untuk tetap mengingat sejarah dan kisah masa lampau,” ujarnya.

Festival Kuwung ini digelar dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Banyuwangi yang pada 2015 ini memasuki tahun ke-244.

Festival Kuwung 2015 ini sekaligus menjadi even pamungkas dari 38 kegiatan dalam gelaran Banyuwangi Festival 2015 yang telah digelar sejak Januari 2015 lalu.n mb12

Penderita DBD di Kabupaten Blitar Meningkat l Sambungan hal 1

demam berdarah.

“Untuk itu kami selalu memberikan imbauan kepada semua masyarakat untuk menjaga lingkungan agar terhindar dari sarang nyamuk,” ujarnya.

Bahkan dikatakannya untuk mencegah wabah demam berdarah terus meningkat pihaknya gencar melakukan sosialisasi ke seluruh masyarakat yang ada di Kabupaten Blitar seperti Bulan bakti 3 M (Menutup/ Menguras/ Menimbun).

“Kami sudah berulangkali melakukan sosialisasi secara langsung kepada masyarakat agar terhindar dari berbagai penyakit, utamanya DBD pada saat musim penghujan seperti ini. Namun demikian kami berharap peningkatan ini tidak terlalu luas,” jelasnya.

Wakil Ketua DPRD Kabupaten Blitar Masykur berharap adanya penanganan secara intensif di beberapa wilayah atau daerah yang banyak memiliki penderita DBD. Sehingga penyebaran penyakit DBD di Kabupaten Blitar bisa ditekan dengan melakukan pencegahan secara langsung seperti dengan melaksanakan foging.

“Agar tidak sampai meluas kami meminta kepada SKPD terkait untuk melakukan pencegahan secara langsung. Selain itu bagi wilayah yang belum memiliki gejala untuk segera dilakukan langkah antisipasi dengan digencarkan kembali sosialisasi,” kata Masykur.

Di sisi lain pihaknya juga berharap masyarakat mulai sadar untuk menjaga kesehatan dan kebersihan lingkungan sekitar.

Pemkab Blitar juga menggalakkan kembali kerja bakti secara massal di seluruh wilayah Kabupaten Blitar untuk menjaga lingkungan sehat serta mencegah banjir pada musim penghujan ini akibat sampah yang bisa menyumbat aliran sungai.

“Jika perlu dilakukan aksi bakti sosial secara massal atau serentak di Kabupaten Blitar. Dengan lingkungan sehat dan bersih tentunya penyakit seperti DBD serta lainnya akan berkurang. Selain itu ini juga untuk mencegah banjir akibat sampah menumpuk di sungai,” imbuhnya. n htn

Tumbuhkan Ekonomi Kreatif l Sambungan hal 1

untuk melihat secara langsung berbagai jenis batu akik yang dipamerkan dari berbagai kabupaten/kota di Indonesia.

“Semula bursa akik nasional ini digelar hingga 6 Desember 2015 pukul 00.00, akan tetapi atas pemintaan panitia maka ditambah satu hari hingga 7 Desember 2015 pukul 00.00,” kata Sekretaris Daerah (Sekda) Pemkab Pamekasan Alwi di Pamekasan, Minggu (6/12).

Meski pameran ini masih akan ditutup pada 7 Desember 2015, akan tetapi resepsi dan penyerahan tropi Bupati Pamekasan pada pemenang kontes Bursa Akik Nasional yang digelar dalam rangka memeriahkan Hari Jadi Pamekasan ke-485 ini telah digelar Sabtu (5/12) malam.

Menurut Alwi selain untuk memeriahkan Hari Jadi ke-485 Kabupaten Pamekasan, bursa akik nasional digelar dalam rangka menumbuhkan semangat ekonomi kreatif masyarakat, karena Pamekasan juga memiliki potensi batu mulia dan perajin batu akik.

“Dengan adanya pameran nasional di sini, perajin batu akik di Pamekasan setidaknya akan banyak menimba pengalaman kepada perajin batu akik lain dari luar daerah,” katanya.

Beragam jenis batu akik dipamerkan pada bursa akik nasional yang digelar di eks stasiun PKJA di Jalan Trunojoyo Pamekasan.

Antara lain batu akik Hajar Jahannan, batu akik Sojol dari Palu, batu akik Rubah asal Banyuwangi dan fosil mani gajah. n ins

11

SAMBUNGAN Penyelenggara Pemilu Klaim Kota Surabaya Steril APK l Sambungan hal 1

suara, cara mencoblos yang benar, serta sosialisasi hari pencoblosan. Semuanya dibiarkan berdiri sampai hari coblosan. Tapi, APK bergambar paslon, baik milik Tri Rismharini-Whisnu Sakti Buana dan Rasiyo-Lucy Kurniasari, dibersihkan semua.

“Untuk BK (Bahan Kampanye, red) seharusnya disebarkan kepada seluruh masyarakat bukan untuk ditempel. BK tersebut sesuai jumlah kepala keluarga dengan harapan masing-masing bisa tahu paslonnya,” terangnya.

Untuk BK yang ditempel apakah termasuk kategori pelanggaran, Purnomo tidak ingin menjelaskan secara detil.

Sejatinya, BK bentuknya disebarkan paslon selama masa kampanye. Bukan dipasang di pohon, tembok, dan tempattempat lainnya yang mengarah ke pelanggaran. Bila masih ada BK milik paslon yang dipasang, pihaknya menyerahkan kepada Panwaslu untuk menertibkan.

“Melanggar atau tidak melanggar kami serahkan sepenuhnya ke Panwas,” pungkasnya.

Setelah masa kampanye usai, lanjut Purnomo, tim kampanye kedua paslon wajib menyerahkan Laporan Penerimaan dan Penggunaan Dana Kampanye (LPPDK). “Penyerahan ke KPU pada 6 Desember hari ini (kemarin, red),” ungkap alumnus Universitas Brawijaya Malang ini.

Dalam mengisi masa tenang, KPU Kota Surabaya terus melakukan sosialisasi serentak di puluhan titik kemarin.

Hal ini dilakukan penyelenggara Pemilu demi meningkatkan angka golput bisa berkurang.

“Relawan Demokrasi KPU Kota Surabaya beserta jajaran PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan , red) sudah turun ke masyarakat untuk sosialisasi serentak,” tambahnya.

Untuk APK yang sudah dibersihkan oleh KPU, Panwaslu, jajaran Pemkot Surabaya, serta pihak kepolisian akan diamankan di Kantor Panwaslu Kota Surabaya.

Teknisnya, menurut Purnomo, akan dimusnahkan. “Nanti, dibicarakan lebih lanjut sama Panwas untuk pemusnahan APK,” tambahnya.

Sementara itu, Anggota Panwaslu Kota Surabaya Divisi Hukum dan Penanganan Pelanggaran Muhammad Safwan mengatakan operasi kemarin dilakukan bersama tim gabungan dari Polrestabes Surabaya, Kesatuan Pelaksanaan Pengamanan Pelabuhan (KP3), Dinas Perhubungan Kota Surabaya, Linmas, dan Satpol PP Kota Surabaya. “Kami membagi dua jalur pembersihan APK dan BK, jalur utara dan jalur selatan.

Sebelum bergerak, kami apel siaga dulu,” kata Safwan.

Ia menerangkan, Apel siaga tim gabungan pembersih APK dan BK ini dilaksanakan Sabtu malam pukul 22.00 di Taman Surya. Lokasi tersebut menjadi

Dindik Jatim Siapkan Moratorium Pendirian SMA

titik kumpul dan pemberangkatan tim gabungan pembersih APK dan BK yang sudah dibagi l Sambungan hal 1 menjadi dua jalur. Adapun yang akan disasar oleh Panwaslu dan mengaku, hingga saat ini KPU Kota Surabaya Minggu dini perbandingan SMK-SMA tehari kemarin, yang pertama ada- lah melebihi 60 : 40. Jumlah lah baliho yang penempatannya SMK dalam data statistik di lima titik di Surabaya. Antara pendidikan Jatim telah menlain di Bundaran Waru, Jalan In- capai 1.808 dan SMA hanya drapura, Margomulyo, Kenjeran, 1.347 lembaga. Pihak swasta, diakui Saiful memiliki peran dan Mayjend Sungkono.

Selain itu, pembersihan yang cukup besar dalam juga menyasar posko-posko pengembangan pendidikan pemenangan kedua pasangan kejuruan. Jumlahnya hamcalon, terutama yang berada pir 80 persen dari seluruh di pinggir jalan raya. “Untuk SMK di Jatim.

Tidak hanya lembaga yang posko kita hanya menertibkan telah mencapai target, Saiful atributnya saja, tidak sampai juga mengklaim jumlah rupembongkaran,” ujar Safwan.

Panwaslu juga mengerahkan ang kelas dan siswa SMK Panitia Pengawas Kecamatan jauh lebih besar dari SMA. Panwascam untuk membersi- Rinciannya, 21.211 ruang hkan 10 umbul-umbul kedua kelas SMK dengan jumlah pepasangan calon di masing-masing serta didik sebanyak 706.140 kecamatan. Tugas juga telah siswa. Sementara untuk SMA diperintahkan kepada Panitia terdapat 15.410 ruang kelas Pengawas Lapangan untuk mem- dengan jumlah peserta didik bersihkan spanduk-spanduk yang 432.429 siswa.

Peningkatan kuantitas ada di masing-masing kelurahan.

SMK, lanjut Saiful, juga “Tidak lupa juga, kita bersihkan 864 ribu poster yang sudah harus diiringi dengan penditempelkan oleh tim kampanye ingkatan kualitas. Salah samasing-masing pasangan calon,” tunya melalui link and match dengan dunia usaha dan pungkasnya.

Perlu diketahui, merujuk dunia industri. Seperti yang pada Undang-Undang Nomor telah dilakukan Dindik Jatim 8 tahun 2015 tentang Pemilu Kepala Daerah, disebut bahwa masa tenang berlangsung selama tiga hari sebelum pemungutan suara. Pada masa l Sambungan hal 1 tenang para kandidat dilarang Pemerintah kabupaten melakukan kegiatan kampanye yang berpotensi diterjang apapun. n geh banjir bandang juga telah dikumpulkan untuk segera membuat rencana kontigensi.

Sehingga jika terjadi hujan lebat bisa langsung siap untuk mengantisipasinya. Selain da Surabaya 2015 yang sudah potensi banjir bandang, di diganti karena rusak menjadi 22 kabupaten di Jatim yang 3.749 lembar. memiliki kawasan perbukitan Komisioner KPU Surabaya dan pegunungan juga menjadi Divisi Perencanaan, Keuangan, fokus antisipasi longsor. dan Logistik Miftakul Ghufron Sementara itu, untuk anmengatakan surat suara pengcaman banjir dari luapan ganti untuk menggantikan sungai, diprediksi tidak akan sejumlah surat suara yang terjadi karena hampir selurusak sudah tiba di Surabaya, ruh sungai yang ada di Jatim Minggu (6/12) dini hari. saat ini sudah siap untuk “Kami bersama pihak kemenampung luapan air hujan. polisian dan Panwaslu Kota Bahkan dirinya memprediksi Surabaya telah mengambil sudaerah aliran Bengawan Solo rat suara tersebut dari Klaten, jumlah daerah yang terkena Jawa Tengah,” katanya. banjir akan menurun.

Menurut dia, jumlah kertas “Ini karena fungsi pengasuara pengganti yang diambil wasan di sungai sudah berjalan oleh KPU Kota Surabaya dari PT dengan baik, sehingga bisa Intan Sejati, perusahaan percetasegera diantisipasi. Bengawan kan pemenang tender rekanan Solo bahkan sejak tahun lalu KPU di Klaten, Jawa Tengah, sesudah tidak banjir. Sedangkan suai dengan jumlah kekurangan sungai yang lain kondisinya yang tercatat yakni 3.749 lembar. juga sudah siap,” kata dia.

“Kami sudah mengeceknya sekaAntisipasi banjir ini juga lian, tadi malam, tidak ada yang diungkapkan Gubernur Jatim rusak,” katanya.

Dr H Soekarwo. Pihaknya meSetelah tiba di Surabaya, mastikan jumlah daerah yang lanjut dia, surat suara terseterkena banjir tahun ini menubut akan dilipat mulai Minggu run. Kepastian ini menyusul malam, lalu didistribusikan ke mulai berjalannya beberapa kecamatan yang surat suarproyek penangkal banjir di beanya kurang. berapa titik langganan banjir.

KPU telah mengatur, ke“Jika intensitas hujan seperti camatan yang mengalami tahun lalu, maka Jatim bebas kekurangan surat suara didari banjir,” katanya. fokuskan di Kecamatan WonokMenurut dia, beberapa romo. Tujuannya agar distrititik yang masih rawan banjir busi lebih mudah dilakukan. hanya terjadi di kawasan MoNamun, lanjut dia, distrijoagung serta Blitar. Di dua busi surat suara ini belum kawasan ini, banjir hanya bertuntas sepenuhnya. Sebab, sifat genangan dan bisa segera surat suara yang telah didistrisurut jika hujan mereda. “Unbusikan sejak 2 Desember 2015 tuk Blitar, saat ini memang hingga 4 Desember 2015 lalu belum ada solusi karena jika ini masih harus didistribusidibuka maka yang banjir itu kan ke masing-masing Tempat Tulungagung. Ini dipengaruhi Pemungutan Suara (TPS) yang depresi tanah di daerah itu ada di Surabaya. sehingga mengalami terjadi Sebagaimana jadwal yang cekungan,” kata dia. ditetapkan oleh KPU, distribusi Sedangkan di sepanjang surat suara ke masing-masing aliran Bengawan Solo, dipasTPS ini akan tuntas H-1 sebetikan sudah tidak banjir lagi. lum pelaksanaan pencoblosan, Apalagi proses pengerukan di yaitu pada 8 Desember 2015.

Plangwot Lamongan hingga Adapun jumlah surat suara Sedayu Lawas Gresik sepajang yang didistribusikan ke mas12 kilometer saat ini juga terus ing-masing TPS, sebagaimana dilakukan dari 680 meter kubik dikatakan oleh Gufron, secara per detik saat ini sudah berkakeseluruhan sesuai dengan pasitas 1.400 meter kubik per jumlah DPT ditambah 2,5 detik. Kalaupun ada gelontoran persen surat suara cadangan. air yang cukup besar, Soekarwo n cty, geh yakin hanya akan mengaki-

Pemprov Waspada Banjir Bandang

PPS dan PPK Diminta Waspada Terjadinya Praktik Kecurangan l Sambungan hal 1

harus memastikan bahwa calon pemilih tidak bermasalah. Mereka terdaftar secara sah sebagai pemilih dengan dibuktikan form C6 dan tidak ada identitas ganda,’’tegas mantan Komisioner KPU Kota Surabaya yang diklarifikasi lewat telepon genggamnya, Minggu (6/12).

Tak hanya itu, pergerakan surat suara juga harus dikawal dengan ketat, mulai dari TPS, kelurahan hingga ke PPK dan KPU. “Ini penting agar tidak membuka peluang terjadinya kecurangan. Karena itu saksi juga harus ikut mengawal. Terutama pada saat rekapitulasi.

Prinsipnya, panitia harus konsentrasi dan jeli,”imbuh mantan Ketua KPU Surabaya ini.

Eko menyampaikan, antisipasi kecurangan telah disiapkan dengan baik, yakni dengan menyiapkan tujuh orang Koalisi Pemantau Pemilu (KPP) dan dua orang petugas di tiap-tiap TPS. Kendati demikian, bukan berarti penyelenggaraan Pilkada akan bebas dari ancaman kecurangan.

“Namanya kecurangan, bisa saja terjadi. Di manapun dan kapan pun. Bahkan seketat apapun peng­awasan itu. Tetapi bukan berarti ini dibiarkan begitu saja,”katanya.

Karena itu, sejak beberapa hari lalu pihaknya melakukan pembelaan terhadap seluruh penyelenggara pemilu di tingkat kabupaten/kota, terkait antisipasi potensi kecurangan tersebut. “Nah, kemarin, giliran masing-masing KPU meneruskannya ke panitia di tingkat kecamatan dan TPS,”tukasnya.

Eko menambahkan, segala hal yang menjadi domain KPU dan panitia harus dilakukan dengan sebaik-baiknya.

Selebihnya, menjadi tanggung jawab dan wewenang panitia pengawas (Panwas). “Ingat ini adalah kali pertama penyelenggaraan Pilkada serentak. Tentu ada banyak hal yang perlu diwaspadai,”lanjutnya.

Sementara itu, disinggung mengenai kesiapan logistik, Eko mengaku tidak ada

masalah. Bahkan temuan sejumlah surat suara yang rusak juga sudah diganti oleh pihak percetakan. “Ada laporan di beberapa daerah surat suara yang dikirim rusak. Tetapi semua sudah diganti. Saya tidak hapal jumlahnya. Tetapi ini sudah klir,”imbuhnya.

Di luar itu, problem yang masih menjadi kekhawatiran KPU sampai saat ini adalah tingkat partisipasi pemilih. Sebab di sejumlah daerah muncul laporan bahwa masih ada masyarakat yang ogah bahkan tidak tahu tentang pelaksanaan Pilkada serentak 9 Desember tersebut.

“Kami sebagai penyelenggara sudah maksimal melakukan sosialiasi. Bahkan kami juga mengirim bahan kampanye hingga ke setiap kepala keluarga. Tetapi, kami juga tidak bisa mengelak saat masyarakat mengeluh bahwa sosialiasi tidak begitu massif seperti sebelumsebelumnya. Karena memang demikian faktanya,”aku Eko. Sementara itu, hingga kemarin seluruh komisioner Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jatim masih roadshow ke sejumlah daerah memantau persiapan Pilkada 9 Desember mendatang. Hingga berita ini ditulis, belum ada laporan baru mengenai temuan pelanggaran di lapangan. Kendati demikian, per 1 Desember lalu, Bawaslu Jatim mencatat bahwa temuan pelanggaran selama tahapan Pilkada sudah mencapai 117 temuan. Dari jumlah tersebut, 36 sudah sudah direkomendasikan untuk ditindaklanjuti KPU, dengan pelanggaran berupa dugaan administrasi.

“Sementara untuk 64 pelanggaran saat ini dihentikan proses penyidikannya karena tidak memenuhi kualifikasi pelanggaran Pilkada. Sementara empat sengketa saat ini juga telah diputus oleh Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) tingkat kabupaten/kota,”aku Ketua Bawaslu Jatim Sufyanto.

Ganti Surat Suara Sementara itu KPU Kota Surabaya menyatakan jumlah kekurangan surat suara Pilka-

bekerjasama dengan Honda.

“Hingga tahun ini, sudah ada 66 SMK yang ditunjuk untuk melaksanakan KTSM (Kurikulum Teknik Sepeda Motor) Honda,” kata dia.

Selain itu, pihak Honda juga sudah memilih lima SMK di Jatim untuk dijadikan Tempat Uji Kompetensi (TUK). “Jadi siswa yang lulus akan mendapat sertifikasi dari Honda. Ini berlaku di semua perusahaan Honda di seluruh negara,” tambahnya.

Sementara itu, Kabid Pendidikan Menengah Kejuruan Dindik Jatim Hudiyono mengatakan, izin pendirian sekolah sampai saat ini masih berada di bawah kewenangan kabupaten/kota. Namun, setelah UU No 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah itu diberlakukan, pengelolaan dikmen termasuk izin pendirian sekolahnya di bawah kewenangan provinsi.

“Kita pun terus menambah unit SMK negeri baru.

Tahun lalu di Banyuwangi dan Bojonegoro. Keduanya itu rekomendasi provinsi,” pungkas dia. n tam

batkan luapan Bengawan Solo dengan skala kecil.

Sementara untuk Kali Lamong, saat ini juga proses pengerjaan oleh pemerintah pusat dan diharapkan bisa selesai pada akhir 2017 mendatang. Selain pendalaman sungai, Pemprov Jatim saat ini juga memberikan bantuan pompa air untuk membantu mengurai genangan air yang terjadi di beberapa titik langganan banjir.

Bagikan Alat Pelindung Sementara itu Koordinator Relawan Garda Bangsa Jatim menginstruksikan seluruh Dewan Koordinator Cabang (DKC) se- Jatim siaga bencana. Cuaca ekstrem dalam pancaroba ini bisa berdampak terjadinya bencana alam. Beberapa daerah di Jawa Timur masuk dalam pemetaan daerah rawan bencana, di antaranya, Surabaya, Tulungagung, Lumajang, Bojonegoro, Pasuruan, Malang, Trenggalek, dan sejumlah wilayah lainnya.

“Kita siapkan 30 relawan di masing - masing kota dan kabupaten. Mereka (relawan) on call 24 jam dibutuhkan oleh pemda setempat. Bahkan saat ini sudah berlangsung pemetaan daerah rawan bencana,” terang Koordinator Relawan Garda Bangsa Jatim Chusainuddin, Minggu (6/12).

Kata politisi asal Partai Kebangkitan Bangsa ini, Garda Bangsa Jatim Peduli Bencana selain menyiagakan personel juga ikut memberikan perhatian bagi pihak yang mempunyai peranan penting dalam mencegah bencana. Pemberian peralatan keselamatan terus dilakukan di semua kota dan kabupaten.

“Alat pelindung diri sangat penting bagi mereka ( petugas ), dan terkadang mereka mengabaikan keselamatannya hanya untuk menyelamatkan ribuan orang,” ungkapnya.

Status Gunung Bromo juga menjadi salah satu perhatian utama dari Relawan Garda Bangsa Jatim. DKC Probolinggo dan Pasuruan melakukan pantuan dan juga memetakan daerah aman bagi penduduk.

Terlebih saat ini status gunung yang menjadi ikon wisata Jawa Timur ini meningkat.

Untuk itu, Alat Pelindung Diri (APD) akan dikirimkan untuk membantu bagi warga ataupun petugas yang berada di lokasi. n iib, cty

Profesor Ahli Hukum Aklamasi Jabat Ketum, Korpri Jatim Masuk Tim Formatur l Sambungan hal 1

Jatim Dr Akmal Boedianto SH, MSi yang turut hadir dalam Munas.

Sebelum pemilihan Ketum dilaksanakan, tepatnya saat pandangan umum terkait Laporan Pertanggungjawab­ an (LPj) Ketum Korpri masa periode 2009-2014 Dr Diah Angraeni SH, MM, sempat terjadi hujan interupsi dari peserta. Penyebabnya, pimpinan sidang mau menskors waktu untuk memilih wakil siapa yang akan memberikan pandangan umum.

Korpri Jatim yang sempat interupsi meminta waktu sidang diskors untuk memilih perwakilan, tak mendapat respon dari pimpinan sidang. Menurut Akmal, lebih baik waktu diskors lima menit agar bisa memiliki wakil dan juru bicara yang menyampaikan aspirasi dan masukan dari tiap provinsi, kabupaten/kota, kementerian dan lembaga negara.

Sayangnya, pimpinan sidang

lebih memilih perwakilan secara acak dari perwakilan daerah tengah, timur dan barat. Hal itu menyebabkan perwakilan daerah yang dipilih terdengar suaranya lantang dan keras.

“Usul, perwakilan dari Kabupaten Sikka yang mewakili kabupaten,” teriak salah seorang perwakilan dari Kabupaten Sikka, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT).

Mendengar teriakan lantang itu, pimpinan sidang menyetujuinya. Begitu pula pemilihan dari perwakilan kota, provinsi, kementerian dan lembaga negara dilakukan dengan cara yang serupa.

Setiap perwakilan yang telah dipilih untuk pandangan umum itu semua menyetujui LPj Ketum Korpri Diah Anggraeni.

Mereka menilai mantan Sekjen Kemendagri itu telah sukses membawa Korpri menjadi lebih baik. Diah juga dianggap telah berhasil memperjuangkan harapan anggota Korpri seperti batas usia pensiun yang semula 56 menjadi 58 untuk staf, dan 60 tahun

untuk pejabat eselon II dan I. Sementara itu, terkait terpilihnya Prof Zudan menjadi Ketum Korpri Nasional, disambut suka cita DP Korpri Jatim. Menurut Sekretaris DP Korpri Provinsi Jatim Boedi Prijo Suprajitno SH, MSi, dari awal memang sudah mendukung Prof Zudan. Alasannya Korpri saat ini membutuhkan sosok figur yang kuat, memiliki kemampuan lobi yang lihai dan paham aturan hukum.

“Sekarang anggota Korpri itu rentan sekali berhubungan dengan masalah hukum. Se­ tiap tupoksi selalu bersinggungan dengan hukum, karena semua sudah diatur begitu ketat. Makanya Pak Zudan sebagai profesor ahli bidang hukum sudah sejalan dengan era sekarang,” kata Boedi, yang mengikuti Munas VIII dari awal hingga akhir.

Selain itu, lanjutnya, visi dan misi Prof Zudan sejalan dengan amanat Gubernur Jatim Dr H Soekarwo yang menyatakan Korpri harus sejalan tegak lurus

dengan pemerintah. “Sosok Prof Zudan mempunyai reputasi baik dan tidak diragukan lagi.

Mudah-mudahan bisa membawa Korpri lebih baik lagi, karena memiliki kepedulian yang tinggi terhadap Korpri,” ungkapnya.

Usai terpilih jadi Ketum Korpri, lantas Prof Zudan memilih tim formatur untuk menyusun struktur organisasi Korpri Nasional. Sebanyak tujuh orang dipilih dari perwakilan Korpri Nasional, kementerian, lembaga negara, provinsi, kabupaten dan kota. Dalam tim formatur itu, Korpri Jatim dipilih menjadi wakil dari provinsi. Tentunya hal ini menjadi istimewa karena baru pertama kalinya Jatim masuk menjadi tim formatur.

“Ini sebuah kebanggaan bagi Korpri Jatim yang dipilih menjadi wakil provinsi di tim formatur. Nanti akan kita berikan masukan-masukan kepada Ketum yang baru agar bisa memilih dan menjaring orang yang tepat menjadi pengurus Korpri nasional. Kita ingin se-

mangat Prof Zudan membawa Korpri menjadi lebih baik harus diimbangi struktur organisasi yang baik pula,” tutur Boedi.

Dalam penyampaian visi dan misinya, Prof Zudan menyatakan ingin mewujudkan Korps ASN (Aparatur Sipil Negara/ PNS) yang mampu mewujudkan ASN yang profesional dan sejahtera. Menurutnya, Korps ASN harus kuat, kompak dan solid mulai dari pusat, provinsi dan kabupaten/kota, sehingga dapat memberikan perlindung­ an kepada ASN dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

“Sekretariat Korpri harus masuk dalam SKPD agar bisa lebih bermanfaat untuk anggota. Saya beri contoh sederhana, jika ada PNS yang tersandung hukum, Korpri harus memberikan bantuan hukum.

Pembiayaan bantuan hukum ini harus diambilkan dari APBN atau APBD. Nah agar bisa menerima dana APBN atau APBD ini, sekretariat Korpri harus masuk menjadi SKPD,” pungkasnya. *

12

Senin Kliwon, 7 DESEMBER 2015

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur Workshop Pedalangan Tahun 2015

Tingkatkan Profesionalisme Melalui Workshop Pedalangan Dalam workshop pedalangan yang diselenggarakan di gedung Cak Durasim, UPT Taman Budaya Jatim selama dua hari (4/12-5/12), juga menjadi pelaksanaan kegiatan Musyarawah Daerah Persatuan Pedalangan Indonesia (PEPADI) Jawa Timur.

D

alam workshop pedalangan, dimulai den gan penampilan dua dalang cilik dari Kota Surabaya dan Kabupaten Nganjuk. Dari Kota Surabaya, Dalang Burhanudin Ilmansyah yang merupakan siswa SMP Muhammadiyah 2, dan Kabupaten Nganjuk Dalang Mohammad Akbar Syah yang juga siswa SMP Loceret.

Kepiawaian memainkan wayang dari kedua dalang cilik cukup bagus dan memang ada sedikit berbeda dengan pedalangan yang biasanya disajikan. Dalam memainkan wayangnya namun harus sesuai dengan jalan cerita yang tidak hanya sebagai tontonan namun turut memberikan tuntunan. “Ada sedikit ‘nakal’ dari dalang muda untuk memainkan. Saya kira tidak masalah, sebab akan menjadikan ciri khas tersendiri bagi seorang dalang seperti layaknya artis lainnya dalam mencari identitas,” kata Kepala UPT Taman Budaya Jatim, Sukatno SSn MM. Workshop pedalangan ini merupakan kegiatan yang diselenggarakan Disbudpar Jatim yang juga bersama dengan organisasi PEPADI Jatim, dalam upaya meningkatkan profesionalisme para baik dalang dan seniman pedalangan. Dalam workshop juga berbagai materi juga disampaikan, diantaranya mengenai kelembagaan atau keorganisasian.

“Regenerasi seniman dalang, banyak orang tua yang masih percaya diri untuk menyekolahkan anaknya di sekolah pedalangan. Ketrampilan mendalang itu sulit dan tidak bisa sembarang orang. Idealnya juga dimulai sejak kecil,” katanya. Sementara, kegiatan workshop pedalangan juga dilanjutkan dengan Musda PEPADI yang menghasilkan putusan kalau Sinarto SKar yang juga Sekretaris Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Jatim kembali terpilih sebagai Ketua PEPADI Jatim periode 2015-2020, dan Sekretaris PEPADI juga masih dipegang Sukarno SSn MM yang juga Kepala UPT Taman Budaya Jatim.

Dalam kesempatan ini, Ketua PEPADI Jatim, Sinarto SKar mengatakan, pihaknya tetap akan melanjutkan organisasi PEPADI menjadi

Dalang muda asal Kabupaten Nganjuk, Mohammad Akbar Syah Alam saat beraksi memainkan wayang (atas). Kepala UPT Taman Budaya Jatim, Sukatno SSn MM bersama Pepadi Pusat setelah menyerahkan wayang kepada kedua dalang remaja dari KOta Surabaya dan Kabupaten Nganjuk (kiri).

organisasi yang produktif untuk profesionalisme pedalangan di Jatim. Apalagi, dalam waktu dekat sudah terdapat MEA, sehingga organisasi pedalangan mengajak dalang dan seniman untuk lebih paham untuk bisa bersaing dan berkembang pada kondisi ke depannya.

“Memasuki MEA tidak hanya pada sektor ekonomi saja, sektor budaya juga bisa terpengaruh,” katanya. Sinarto juga mengharapkan,

organisasi PEPADI kabupaten/kota di Jatim agar aktif mengelola keorganisasiannya. “Pedalangan atau seni pakeliran di Jatim harus hidup dan mampu memberikan tontonan maupun tuntunan.

Diharapkan tidak ketinggalan perkembangan isu terbaru yang beredar saat ini,” katanya.

Dalam meningkatkan profesionalisme, lanjutnya, keorganisasian PEPADI mendorong pedalang meningkatkan kemampuannya baik

Sekretaris Disbudpar Jatim yang juga Ketua PEPADI turut memberikan materi dalam workshop pedalangan.

Sekretaris Disbudpar Jatim, Sinarto SKar menjabat kembali Ketua PEPADI Jatim didampingi Kepala UPT Taman Budaya Jatim, Sukatno SSn MM berfoto bersama dengan anggota PEPADI Kabupaten/Kota.

melalui workshop maupun pelatihan lainnya.

“Secara substansi, wayang harus mampu menyampaikan pesan penting terhadap situasi tertentu dan jangan sampai masyarakat tertatih menerima pengaruh budaya dari daerah atau negara lain,” katanya.

Sementara, Sekretaris PEPADI Jatim, Sukatno SSn menambahkan, ada tiga hal akan dilanjutkan dalam PEPADI, yaitu Ajar, Gelar, dan Pasar. Misalkan saja, Ajar, harus ada proses pengajaran transformasi profesi dalang terus berjalan dari tahun ke tahun. “Bisa jadi melalui diplomasi di daerah, sehingga ada anak mau belajar untuk jadi seniman dalang atau seniman pedalangan (sinden, pengrawit, hingga pengrajin wayang, red),’ katanya.

Selanjutnya mengenai Gelar, Sukatno menjelaskan, harus ada upaya mengadakan peristiwa pertunjukan wayang dari berbagai kepentingan. “Dalam pewayangan sebenarnya tidak perlu alergi dengan kepentingan. Artinya dalang tetap melakukan aktivitas secara profesional, elegan, dan baik serta tidak terkontaminasi,” katanya. Selanjutnya pasar, Sukatno menjelaskan, dalang yang sudah ber-

kembang dengan bagus diberikan dorongan baik pemerintah atau non pemerintah untuk menampilkan diri agar lebih dikenal di kalangan masyarakat. “Kita ada dana pasti menyelenggarakan kegiatan, jika tidak ada dana ya dilakukan secara diplomasi saja,” katanya.

Sebelumnya, dari hasil Musda mengkerucut pada dua nama, yaitu Sinarto SKar dan Sukatno SSn MM. Kegiatan pemilihan kepengurusan yang baru itu seharusnya diikuti perwakilan 25 kab/kota di Jatim yang terdapat organisasi PEPADI, namun hanya diikuti 21 kab/kota.

Pasalnya, dari 25 kab/kota, ada dua kabupaten yang tidak mengikuti seperti Jember dan Banyuwangi. Sedangkan dua kabupaten lainnya tidak mengikuti kegiatan hingga tahapan pemilihan sidang pengurus. Dari Musda PEPADI , hasilnya dari perwakilan suara 21 kabupaten/kota yang mengikuti, didalamnya ada sebanyak 14 suara memilih Sinarto SKar dan 7 suara memilih Sukatno SSn. “Kembali lagi, kami akan kembali melanjutkan kepengurusan.

Dalam waktu dekat ada disusun kepengurusan yang baru hingga pada masa pelantikan pada Februari 2014,” katanya. Q rac*

Dalang muda bersama seniman pedalangan lainnya dari Kabupaten Nganjuk berfoto bersama setelah menampilkan sajian wayang dalam workshop pedalangan