Binder7jan2016

Sebenarnya UU Nomor 23 Tahun 2014 tersebut fleksibel terhadap Pemkab, Pemprov juga tidak dapat sembarangan mengeluarkan izin tanpa rekomendasi dari daerah,”

HARIAN

Harian Bhirawa Ditunjuk kembali sebagai sarana pengumuman iklan tender/lelang pemerintah di seluruh Jawa Timur berdasarkan SK Gubernur No.188/343/ KPTS/013/2011

IKLAN/ LANGGANAN

Baca Hal 7

031-5615454 Harga Langganan Rp 55.000/bulan Eceran Rp 3.000

Wakil Bupati Tuban Ir H Noor Nahar Hussain

Kamis Legi, 7 JANUARI 2016

http://www.harianbhirawa.co.id

7

AGENDA HARI INI

JANUARI 2016

 Gubernur H Soekarwo Di Ruang Kerja.

 Wagub H Saifullah Yusuf 09.00 PP Hidayatullah Jl. Raya Jambu Semanding Malang 19.00 Maulid Nabi di Sidodadi Surabaya

 Sekdaprov H Akhmad Sukardi Di Ruang Kerja.

Harga BBM Turun, Premium di Kota Kediri dan Jombang Langka Kota Kediri, Bhirawa Kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis premium dan solar terjadi di beberapa Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Wilayah

Kota Kediri. Akibatnya masyarakat terpaksa mengisi kendaraannya menggunakan bahan bakar non subsidi (Pertamax), Rabu (6/1).

 ke halaman 11

Ket : Jadwal bisa berubah sewaktu-waktu

Dugaan Penyimpangan Kredit Multiguna di Bank Jatim Malang

Hari Ini Kejati Panggil Staf Keuangan Bakesbangpol Kota Malang

Kejati Jatim, Bhirawa Kegarangan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jatim dalam mengungkap dan membasmi koruptor di Jawa Timur semakin terbukti. Bahkan, baru menjabat dua minggu lebih sebagai Kajati Jatim, Elieser Sahat Maruli Hutagalung sudah menjebloskan empat orang tersangka korupsi ke dalam jeruji penjara.

Dari data yang dihimpun Bhirawa, meskipun telah menahan dua orang PNS Bakesbangpol Kota Malang, yakni Ari Kusumaharini dan Terni Membrako atas dugaan penyimpangan kredit multiguna di Bank Jatim Kota Malang, namun masih tersisa satu tersangka lagi, yakni Mining Mardiastuti selaku staf keuangan di Bakesbangpol Kota Malang.

Perihal satu orang tersangka yang belum dijebloskan ke dalam penjara, Kepala Dandeni Herdiana Seksi Penyidikan (Kasidik) Pidsus Kejati Jatim Dandeni Herdiana kepada Bhirawa mengatakan, pihaknya masih perlu memanggil dan memeriksa Mining dalam statusnya sebagai tersangka. Bahkan, Ia

 ke halaman 11

Menurun, Silpa APBD 2015 Bojonegoro Capai Rp 290 Miliar Bojonegoro, Bhirawa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa) APBD Kabupaten Bojonegoro 2015 diprediksi menurun mencapai Rp 290 miliar. Jumlah ini berkurang dibandingkan Silpa tahun sebelumnya yang mencapai Rp 370 miliar.

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah (BPKKD) Pemkab Bojonegoro Ibnu Soeyoethi mengatakan, sesuai rencana belanja pembangunan di daerahnya di dalam APBD 2015 mencapai Rp 3,2 triliun. Menurunnya Silpa itu bukan sesuatu yang berkonotasi negatif. Silpa turun Rp 290,294 miliar, di antaranya sebesar Rp 157 miliar karena berbagai proyek tidak bisa terlaksana.

“Silpa lainnya karena ada efisiensi. Yang jelas, penyerapan anggaran bisa mencapai 90 persen, lebih tinggi dibandingkan dengan kabupaten lainnya,” kata Ibnu, Rabu (6/1).

Sejumlah proyek yang tidak terlaksana itu di antaranya tidak terealisasinya pengadaan mobil pemadam kebakaran senilai Rp 32 miliar. “Pengadaan mobil kebakaran itu tidak bisa terlaksana karena pembeliannya harus melalui katalog elektronik, namun kalah dengan daerah lainnya,” jelasnya.

Silpa lainnya, alokasi anggaran pembangunan

irvan/bhirawa

Antrean panjang di salah satu SPBU di Kota Kediri, Rabu (6/1). Pasca harga BBM turun, terjadi kelangkaan BBM jenis premium di daerah ini.

Belasan SKPD Pemprov Terancam Dimerger Satu Asisten dan Dua Staf Ahli Dihapus

Pemprov, Bhirawa Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah mengundang banyak konsekuensi. Apalagi setelah Revisi Peraturan Pemerintah (RPP) Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah dituntaskan, yang informasinya sekarang sudah di meja Presiden Joko Widodo tinggal dibubuhi tanda tangan.

Salah satu konsekuensi itu adalah penyesuaian Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang ada di lingkungan Pemprov Jatim.

Belasan SKPD terancam akan

mengalami penyesuaian apakah akan dihapus atau dimerger dengan SKPD lain. Saat ini proses penyesuaian masih digodok di Biro Organisasi Setdaprov Jatim

Tahun Ini, 200 Lulusan SMK Harus ke Jerman

Kembali Sibuk akrab disapa Pak Tjip ini, sudah kembali sibuk dengan sejumlah aktivitasnya di organisasi yang ia pimpin.

Seperti sebagai Ketua Formi yang baru saja memberikan hadiah bagi atlet Formi Sidoarjo yang

 ke halaman 11

 ke halaman 11

Beberkan Sistem Pendidikan Ganda Sekaligus Peluang Kerja

 ke halaman 11

MESKI kalah dalam Pilkada serentak 2015 di Kab Sidoarjo barubaru ini, tak sampai membuat mantan Wakil Bupati MG Hadi Sutjipto berlarutlarut dalam kesedihan.

Bahkan pria yang

sambil menunggu RPP turun.

“Sekarang masih dibahas di Biro Organisasi bagaimana baiknya.

Masalahnya bagi kita adalah, pemerintah pusat mengeluarkan kebijakan ini atas dasar efisiensi, padahal Pemprov Jatim membentuk SKPD itu atas dasar efektivitas.

Makanya kita harus menyelaraskan ini,” kata Gubernur Jatim Dr H Soekarwo, Rabu (6/1).

Menurut Gubernur Soekarwo ada beberapa SKPD yang kini

adit hananta utama/bhirawa

Kepala Dindik Jatim Dr Saiful Rachman bersama perwakilan Kadin Jerman serta Kementerian Pendidikan dan Riset Republik Federasi Jerman menyampaikan paparan terkait sistem pendidikan ganda dan peluang kerja di Jerman, Rabu (6/1).

Dindik Jatim, Bhirawa Upaya Dinas Pendidikan (Dindik) Jatim untuk mengekspor tenaga kerja lulusan SMK ke perusahaan-perusahaan di Jerman terus dimatangkan.

Rabu (6/1) kemarin, pihak Dindik kembali mendatangkan sejumlah pihak dari Jerman untuk melihat peluang sekaligus proses yang harus dilalui calon tenaga kerja.

Salah satunya ialah pejabat Kementerian Pendidikan dan Riset Republik Federasi Jerman Ralf Maier yang membeberkan secara detil terkait sistem pendidikan ganda.

Sistem ini digunakan untuk siswa yang mengikuti program pendidikan kejuruan atau SMK. “Lulus SMP, 60

 ke halaman 11

Tak Registrasi Ulang, 106 Ribu PNS Terancam Dipecat

Diberi Toleransi Susulan hingga 31 Januari 2016

Jakarta, Bhirawa Sebanyak 106. 308 PNS di Indonesia terancam mendapatkan sanksi dipecat.

Hal itu disebabkan karena mereka belum melakukan registrasi ulang secara elektronik (e-PUPNS) hingga batas waktunya habis, 31 Desember 2015.

Kepala Biro Humas Badan Kepegawaian Negara (BKN) Tumpak Hutabarat mengatakan pihaknya akan mendalami terlebih dahulu apa yang menyebabkan para PNS

 ke halaman 11

Pemprov Bangun Lagi 300 Rumah Mojopahit Kab Mojokerto, Bhirawa Setelah membangun 491 rumah Mojopahit di Kawasan Trowulan, Kabupaten Mojokerto, Pemprov Jatim kembali menggulirkan program serupa. Pada 2016 ini, APBD Pemprov Jatim mengalokasikan anggaran untuk membangun lagi 300 rumah dengan konsep Mojopahit.

Kepastian penambahan pembangunan rumah model joglo itu dilontarkan Gubernur Jatim Dr H Soekarwo di Trowulan, Rabu (6/1) kemarin.

“Kita sudah siapkan anggaran untuk membangun 300 unit rumah Mojopahit lagi,” lontar Pakde Karwo sapaan akrab Gubernur Jatim dua periode ini.

 ke halaman 11

Toemali Marvella Michelle, Pecatur Mungil Kelas Dunia

Sudah Sering Menang, Jadi Inspirator Dibentuknya Ekskul Sekolah Toemali Marvella Michelle, si kecil dengan prestasi mendunia. Barangkali itu julukan yang pas untuk siswa yang kini duduk di bangku kelas 1 SD Margie Surabaya. Lebih menarik lagi, kepiawaian Marvell tak banyak dimiliki anak seusianya. Yakni menyusun strategi perang di atas bidak catur.

Adit Hananta Utama, Kota Surabaya

MG Hadi Sutjipto

Sentil..  Warga Menolak Lapindo Ngebor Lagi  Kalau Inul Daratista boleh  BK DPRD Tunggu Tim Ahli untuk Sanksi Anggota Dewan Bolos  Asal bukan menunggu tim ahli yang gemar bolos juga  FKUB Sarankan Pantau Aliran Sesat  Fase akhir zaman, kesesatan dan fitnah merajalela

Marvell seakan tak mau jauh dari buah dan bidak catur miliknya.

Setiap orang maunya diajak beradu catur dengannya. Tak terkecuali saat mendatangi Kantor Dinas Pendidikan (Dindik) Surabaya. Orang nomor satu di institusi itu pun tak luput dari sasaran Marvell untuk beradu strategi.

Meski akhirnya Kepala Dindik Surabaya Ikhsan (dengan bantuan banyak orang) berhasil mengalahkan Marvell.

Si imut ini tak jera menantang orangorang di sekelilingnya.

Soal suka main catur, memang bukan sekadar hobi bagi Marvell.

Bungsu dari tiga bersaudara ini memang punya banyak prestasi di olahraga pikiran itu. Terakhir, dia berhasil menjuarai 7th Penang Heritage City International Chess Open dan 2nd Johor International Chess Challenger Open 2015 untuk ketegori 1st Inder 8 girl dan best Under 8 girl. Event tersebut dihelat Johor Chess Association di Penang dan Johor Malaysia sebulan lalu.

Sukses itu melengkapi prestasi Marvell sebelumnya, yakni juara

 ke halaman 11

adit hananta utama/ bhirawa

Kepala Dindik Surabaya Ikhsan berusaha mengalahkan Toemali Marvella Michelle bermain catur dengan bantuan sejumlah pegawai Dindik, Rabu (6/1).

SURABAYA

2

Kamis Legi 7 JANUARI 2016

LEGISLATIF - EKSEKUTIF

Usia di Atas 50 Tahun, Guru Tak Harus Sarjana Dindik Surabaya, Bhirawa Para guru di Surabaya yang usianya sudah diatas 50 tahun tampaknya lebih memilih untuk menunggu pensiun dari pada harus mengejar sarjana S1. Hal ini juga dikuatkan dengan kelonggaran pemerintah bagi guru di usia senja itu tetap bisa mengikuti sertifikasi.

Kepala Dinas Pendidikan (Dindik) Surabaya Ikhsan menuturkan, mayoritas guru yang belum S-1 usianya telah berada diatas 50 tahun. Selebihnya, mereka tengah menjalani masa belajar di sejumlah perguruan tinggi.

Pada kesempatan kemarin Ikhsan membantah, jumlah guru yang belum S-1 sebanyak lebih

dari tujuh ribu orang. Sebab, menurut data Dindik Surabaya, guru dengan kualifikasi hanya sekitar 1.343 orang.

Rinciannya, 479 guru dengan status pegawai negeri sipil (PNS), sisanya 864 guru nonPNS. Sementara total guru di Surabaya mulai jenjang SD-SMP - SMA/SMK negeri dan swasta sebanyak 20.847. Rincianya,

11.224 guru non PNS, 9.374 PNS dan 249 guru DPk. Ikhsan mengatakan, guru yang belum S1 dibagi menjadi dua kategori usia. Guru yang berusia di atas 50 tahun dan yang di bawah 50 tahun. Karena terdapat kebijakan pusat yeng tetap membolehkan guru berusia di atas 50 tahun mengajar dan menerima tunjangan sertifikasi guru, maka guru ini tidak diprioritaskan untuk mengejar gelar S1. “Takutnya nanti kejar-kejaran dengan usia pensiun guru itu,” kata dia, Rabu (6/1).

Ikhsan menjelaskan, jumlah guru PNS yang belum S1 dengan usia di atas 50 tahun sekitar 254

orang. 225 orang guru PNS lainnya berusia di bawah 50 tahun. Untuk guru non-PNS belum bergelar S1 dengan usia di atas 50 tahun berjumlah 365.

Artinya, total yang berusia di atas 50 tahun terdapat 619 guru di Surabaya.

Ikhsan menyebut jumlah guru yang belum S1 dapat berkurang dari angka 1.343. Saat ini sebanyak 443 guru sedang menempuh pendidikan S1 PGSD di Universitas Terbuka (UT). Belum termasuk yang kuliah di Universitas Negeri Surabaya (Unesa) dan Universitas PGRI Adi Buana (Unipa) Surabaya. Tiga kampus itu yang biasanya dipakai guru

Surabaya untuk kuliah. “Tapi baru data di UT yang masuk ke Dispendik,” ujarnya.

Mantan Kepala Bapemas KB Surabaya ini mengatakan, guru yang belum S1 tidak mempengaruhi kualitas pendidikan di Kota Pahlawan. Pasalnya, pihaknya memiliki program Pemetaan dan Penguatan Kompetensi Guru Surabaya (P2KGS).

Melalui program itu, semua kompetensi guru dipetakan. Bila ada kekurangan, maka bisa diketahui dan Dispendik Surabaya akan memberi pelatihan.

“Pendampingan bisa lewat Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP), juga dari per-

guruan tinggi yang ditunjuk Dispendik,” kata Ikhsan.

Lewat P2KGS, dia menjamin kualitas guru di Surabaya mampu ditingkatkan.

Kepala Bidang Ketenagaan Dispendik Surabaya Yusuf Masruh menambahkan, guru yang belum S1 paling banyak berada di jenjang SD. Dari total 1.343 guru, sebanyak 916 merupakan guru SD. Disusul SMP dengan 218 guru. Sisanya tersebar di SMA dan SMK. Meski demikian, lanjut Yusuf, guru-guru di Surabaya yang sudah memenuhi kualifikasi pendidikan jumlahnya jauh lebih besar dari total guru yang belum Q tam memenuhi kualifikasi.Q

Dikelilingi Penghijauan Balai Kota Surabaya kini tampak lebih asri setelah dikelilingi penghijauan yang sangat rimbun, apalagi gedung ini merupakan salahsatu cagar budaya yang dibangun sejak 1923 sehingga harus dilestarikan, Rabu (6/1).

trie diana/bhirawa

PANGGUNG BIROKRASI

Komisi E Akan Prioritaskan Raperda Perlindungan Tenaga Kerja di Sidang Pertama DPRD Jatim, Bhirawa Komisi E Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Timur akan memprioritaskan pembahasan Raperda tentang Perlindungan Tenaga Kerja pada masa sidang pertama tahun 2016.

Wakil Ketua Komisi E DPRD Jatim, Suli Daim di DPRD Jatim, Rabu (6/1) mengatakan Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) sudah resmi diberlakukan namun regulasi untuk memproteksi tenaga kerja asing masuk Indonesia khususnya Jawa Timur belum ada, sehingga dikhawatirkan tenaga kerja lokal menjadi penonton di negeri sendiri.

“Raperda perlindungan tenaga kerja akan jadi prioritas Komisi E untuk dibahas pada masa sidang pertama tahun 2016,” ujarnya.

Menurutnya, serbuan tenaga kerja asing bukan isapan jempol belaka. Bahkan berdasarkan data Disnakertransduk Jatim jumlah tenaga kerja asing yang sudah masuk ke Jatim sekitar 14 ribu orang. Ironisnya lagi, jumlah Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) pada tahun 2016 diperkirakan bertambah banyak, lantaran banyak pengusaha yang melakukan efisiensi akibat kenaikan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK).

“Pengusaha juga mengancam akan mempekerjakan tenaga kerja asing khususnya dari Cina karena mereka mau digaji dibawah UMK. Kalau tidak ada regulasi tegas, kami khawatir Jatim akan diserbu tenaga kerja asing, “ ungkap politisi asal Fraksi PAN Jatim.

Pertimbangan lainnya, kata Suli sesuai dengan Mutual Recognition Agreement (MRA), tenaga kerja asing yang bebas bekerja di negara-negara Asean hanyalah mencakup 8 sektor yaitu akuntansi, teknik, survei, arsitektur, keperawatan, kesehatan, Q cty perawatan gigi dan pariwisata.Q

Limbah Elektronik di Jatim Mengkhawatirkan Raperda Belum Selesai Dibahas, Pemkot Cabut Dua IPT Surat Ijo Pemprov, Bhirawa Kepala Badan Lingkungan Hidup (BLH) Provinsi Jatim Bambang Sadono mengatakan, saat ini Jatim mengalami darurat limbah elektronik. Masalah ini harus segera diatasi mengingat limbah elektronik ini mengandung bahan berbahaya dan beracun (B3).

“Pemanfaatan barang bekas elektronik diluar kendali menjadikan proses penertiban saat ini sulit dilakukan. Saat ini limbah-limbah ini banyak yang dimanfaatkan oleh pengrajin UMKM, dan kita memang sulit untuk menertibkannya,” kata Bambang, dikonfirmasi, Rabu (6/1).

Limbah B3 yang biasa dimanfaatkan pelaku UMKM diantaranya adalah bekas komputer, telepon genggam, aki bekas, televisi bekas, kulkas, serta aneka barang lainnya.

“Biasanya mereka ambil sisasisa besi dan tembaganya,

kemudian dilebur dijadikan barang-barang tertentu. Ini sebenarnya tidak boleh karena pemanfaatan limbah itu harus hati-hati,” ujarnya.

Saking banyaknya industri UMKM yang memanfaatkan limbah B3 ini, tiap hari Jatim saat ini kebanjiran barangbarang bekas dari luar provinsi.

Bahkan barang bekas elektronik yang ada di Jatim tiap hari mencapai 1,4 juta ton. Padahal, di Jatim hingga kini juga belum memiliki industri pengelolaan limbah B3.

“Selama ini, pengolahan limbah B3 harus dikirimkan ke Bogor Jawa Barat dan ini cukup memberatkan karena ongkosnya mencapai Rp2.500 perkilogram limbah B3,” kata Bambang Sadono.

Untuk mengantisipasi terus menumpuknya limbah B3, pemerintah saat ini juga berencana mendirikan sebuah perusahaan pengolahan limbah B3 seluas 50

hektar yang rencananya akan didirikan di daerah Mojokerto.

“Kita sudah punya gambaran akan didirikan di Mojokerto tapi masih menunggu izin kelayakan dari Kementerian Lingkungan Hidup,” ujarnya.

Sebelumnya, Kementerian Lingkungan Hidup mendorong Pemprov Jatim mulai membangun terminal khusus atau tempat untuk membuang limbah B3. Sebab, banyaknya industri kini mulai memadati sejumlah wilayah kabupaten/ kota perlu dipikirkan limbah B3 yang mereka hasilkan.

Keberadaan tempat pembuangan limbah B3 di kota-kota yang memiliki pusat industri sangat membantu pengolahan limbah beracun yang saat ini hanya ada di Provinsi Jawa Barat. Surabaya, Pasuruan dan Gresik yang memiliki banyak industri, sudah seharusnya memiliki pengolahan Q iib limbah B3.Q

Pemprov Harus Segera Realisasikan Pembangunan Pipa Transmisi Air Mojokerto-Lamongan DPRD Jatim, Bhirawa Untuk mengantisipasi terjadinya kekurangan air di dua daerah yaitu Mojokerto dan Lamongan, Pemprov Jatim menyiapkan pembangunan pipa jalur tranmisi yang disebut dengan spam regional Mojokerto-Lamongan (Mojolamong). Hal ini sebagai antisipasi pemenuhan air ketika musim kemarau di dua wilayah tersebut.

Anggota Komisi D DPRD Jatim, Makin Abbas mengatakan pembangunan SPAM Mojolamong sangat dibutuhkan untuk mengatasi kekurangan air di wilayah Mojokerto-Lamongan, untuk itu pembangunan SPAM tersebut harus segera direalisasikan.

“Untuk pembangunan pipa jalur tranmisi

sepanjang 1 kilometer, Pemprov jatim mengalokasikan anggaran sebesar Rp 4 miliar di APBD 2016 dan pembangunan IPA dan pipa jalur transmisi 2 kilometer dari APBN 2016 sebesar rp 25 miliar,” jelas Politisi dari Fraksi PKB Jatim ini, Rabu (6/1).

Makin Abbas menjelaskan, target total biaya yang dibutuhkan untuk pengembangan kapasitas SPAM regional mojolamong sebesar Rp 189.800.000.000 sampai dengan tahun 2017, sumber dana diambil dari Ditjen SDA, Ditjen cipta karya, Pemprov jatim, pdab kabupaten Mojokerto dan kabupaten Lamongan, targetnya SPAM tersebut menampung debit air sebesar 300 Q cty liter per detik.Q

Pemkot, Bhirawa Meski Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Izin Penggunaan Tanah (IPT) masih dalam pembahasan, namun Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya sudah melakukan tindakan mencabut dua IPT yang saat ini tengah dihuni warga. Dua bidang tanah yang berstatus IPT surat ijo tersebut ada di Jalan Tambahrejo dekat RSUD Dr Soewandhie dan di Jalan Barata Jaya.

Kepala Dinas Pengolahan Tanah dan Bangunan (DPTB) Kota Surabaya Maria Theresia Ekawati Rahayu, Rabu(6/1) mengatakan, pencabutan surat IPT dua bidang lahan tersebut dilakukan Pemkot dengan alasan khusus.

Untuk IPT di jalan Barata Jaya , lanjut Maria, diakibatkan adanya pengaduan dari masyarakat,bahwa tanah IPT tersebut digunakan untuk menampung anak terlantar namun oleh pengelolanya anak-anak tersebut malah dikaryakan. “ Intinya tidak sesuai peruntukan sebagaimana IMB (izin mendirikan bangunan). Seharusnya dipakai untuk rumah tangga, tapi dipakai untuk tempat penampungan anak,” katanya.

Sementara terkait pencabutan IPT yanga ada di Tambahrejo, perempuan yang akrab disapa Yayuk ini mengungkapkan, karena Pemkot Surabaya memiliki kepentingan terhadap tanah yang ada di sana.

Direncanakan tanah tersebut dipakai untuk kepentingan perluasan lahan parkir RSUD dr Soewandhie.

Pencabutan terhadap kedua IPT tersebut disikapi penghuninya dengan melakukan perlawanan di ranah hukum. Untuk kasus di Barata Jaya, penghuninya melakukan gugatan di pengadilan negeri, tapi kami menang. Tapi penghuninya tak puas sehingga melakukan banding.

Sedangkan pencabutan IPT di Tambahrejo, penghuninya melakukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Sekarang masih berlangsung di pengadilan. “Dan kami sendiri siap melayani gugatan itu,” ujarnya.

Lebih jauh Yayuk menjelaskan, yang menjadi kendala adalah, dalam Perda IPT yang lama tidak mengatur soal ganti rugi terhadap tanah yang dicabut izinnya. Maka, pihaknya sekarang ini mencari pijakan hukum untuk memberikan ganti rugi pada penghuni tanah surat ijo, Q gat khususnya untuk ganti rugi bangunan.Q

Perizinan Pupuk Sulit, Komisi B Pertanyakan Janji Presiden Permudah Investasi Janji Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mempermudah investasi, bahkan menjanjikan perizinan akan diberikan dalam tempo tiga jam, ternyata belum bersambut di level kementerian.

Salah satunya Kementerian Pertanian (Kementan).

Anggota Komisi B DPRD Jatim, Noer Soetjipto mencontohkan terkait pendaftaran produksi pupuk, baik organik, NPK (mengandung unsur utama nitrogen, fosfor dan kalium) maupun Pupuk Pelengkap Cair (PPC), yang masih banyak dikeluhkan pengusaha.

Ini karena Permentan No 70/2011 tentang Pupuk Organik, Pupuk Hayati dan Pembenah Tanah yang seharusnya mempermudah justru dinilai mempersulit

bahkan menjadi ‘lonceng kematian’ pengusaha pupuk organik.

“Mereka (pengusaha) menyampaikan keluhan bahwa untuk mendaftarkan saja susah, dan lebih susah lagi untuk memperpanjang izin yang sudah mati,” kata Soetjipto yang juga menjabat ketua umum AP2KMI (Asosiasi Produsen Pupuk Kecil Menengah Indonesia) saat dihubungi, Rabu (6/1).

Menurutnya, salah satu prosedur dalam Permentan

disebutkan bahwa para pengusaha harus memasukkan input data melalui email. “Tetapi begitu kita coba untuk mendapatkan PIN-nya saja susahnya setengah mati. Ini kendala karena tidak semua UKM melek teknologi,” ujarnya.

Dia lantas menuturkan proses perizinan. Pertama, katanya, pengusaha diminta mendaftarakan dulu lewat email untuk mendapatkan PIN. Berikutnya semua dokumen kemudian di-scan untuk dikirim via email ke Kementan. Setelah itu, pengusaha baru datang ke Jakarta untuk membawa dokumen asli.

“Tujuannya sebenarnya

baik untuk menekan biaya dan waktu, tapi yang terjadi justru merusak. Ini proses yang panjang, kenapa nggak ke Jakarta membawa dokumen aslinya agar sekalian bisa diproses. Ini semangat Kementan sangat kita sesalkan. Saya sebagai ketua asosiasi menyesalkan caracara seperti ini. Jumlah pabrik pupuk di Indonesia tak sedikit, ada 1.200 pabrik dan banyak mengeluh pada kami.”keluhnya.

Tak hanya anggotanya, Soetjipto sendiri mengaku susah untuk memasukkan data demi mendapatkan PIN. “Izin saya ada lima yang sudah mati. Untuk memperpanjang sudah

enam bulan ini saya tidak bisa berbuat apa-apa. Saya lebih senang dengan Permentan yang sebelumnya, yang 2006. Itu mudah sekali. Kita ajukan 14 hari, lengkap, diproses, uji mutu, uji efektifitas, proses, selesai,” paparnya.

Karena itu, dalam waktu dekat Soetjipto berharap bisa audiensi dengan Menteri Pertanian (Mentan) Amran Sulaiman untuk menunjukkan kesulitan para pengusaha. “Dalam waktu dekat saya akan berkirim surat kepada menteri. protes saya. Jadi semangatnya harus semangat seperti apa yang disampikan presiden,” katanya.

Disatu sisi Soetjipto yang juga menjabat Wakil Sekjen Dewan Pupuk Nasional (DPN) berharapa di 2016 ini Mentan melakukan perubahan total soal perizinan.

“Kalau semangatnya tiga jam selesai kenapa harus tahunan? Harapan saya Permentan dikembalikan ke 2006, lebih mudah dan tidak berbelit-belit,” pintanya.

Jika tidak, katanya, akan semakin banyak pengusaha yang gulung tikar. Kalau pabrik kecil mati pemerintah sendiri yang akan kesulitan pupuk organik karena tidak bisa hanya mengandalkan perusahaan BUMN. “BUMN paling banyak satu tahun 5 juta ton, padahal

kebutuhan pupuk organik di Indonesia 25 juta ton. Siapa yang akan memproduksi 20 ton lainnya kalau UKM dipersulit,” katanya.

Jangan sampai, lanjutnya, apa yang dicanangkan pemerintah sejak 2008 yakni BLP (Bantuan Langsung Pupuk) ada BLB (Bantuan Langsung Benih) menjadi sia-sia kalau tidak semua kementerian satu hati dan tujuan untuk memudahkan swasembada pangan.

“Swasembada pangan itu kuncinya ada dua, ketersediaan pupuk dan bibit, plus sarana produksi. Tapi kalau izinnya dipersulit begini, darimana ketersediaan Q cty pupuk,” katanya.Q

SURABAYA

Kamis Legi 7 JANUARI 2016

3

PENDIDIKAN - KESEHATAN - PELAYANAN PUBLIK - HUKUM

Urai Bundaran Dolog, Aktifkan Putaran Jemur Handayani Mengurai kemacetan di bundaran Dolog, pihak Dishub Surabaya memberlakukan arus baru dengan memanfaatkan putaran Jemur Handayani untuk kendaraan dari Jemur Ngawinan.

Saat ini beban jalan Ahmad Yani di jam-jam padat kendaraan belum bisa terurai secara maksimal. Kepadatan terjadi ketika pengendara menumpuk di depan Kantor Depot Logistik (Dolog) a=tau seputar Taman Pelangi.

Banyak persimpangan jalan tersebut menambah padatnya volume kendaraan. Ditambah, jika ada Kereta Api (KA) melintas semakin terlihat semrawut.

Untuk mengantisipasi hal ini, Dishub Kota Surabaya akan memberlakukan simpang baru di Jalan Jemur Handayani di Frontage Road sisi timur. Ini untuk mengurai kendaraan yang melintasi rel kereta api dolog yang relatif sempit.

“Masih banyak kendaraan yang crossing dari Jalan Jemur Ngawinan melalui rel kereta api ke Bundaran Dolog sehingga terjadi bottle neck (jalan me-

nyempit, red),” ujarnya Plt Kepala Dishub Kota Surabaya, Irvan Wahyu Drajad, Rabu (6/1) kemarin.

Menurutnya, kecenderungan pengendara ini salah satu penyebab kemacetan. oleh karena itu dalam waktu dekat Dishub Kota Surabaya akan menyesuaikan simpang baru Jalan Jemur Handayani. Nantinya, pengendara dari Jalan Jemur Ngawinan yang hendak menuju ke utara, ke tengah kota, melalui Bundaran Dolog, tidak bisa langsung melintas ke rel kereta api.

Harus berputar dulu melalui simpang baru ini.

Sementara untuk Frontage Road sebelah barat, Irvan mengatakan, Dishub harus menunggu penyelesaian fisik oleh Dinas PU Bina Marga untuk penerapan rekayasa lalu lintas.

“Otomatis, semua rekayasa lalu

RAGAM INFO

Permasalahan Tanah Medokan Ayu Ngambang Surabaya, Bhirawa Permasalahan tanah seluas 897 meter persegi di Kelurahan Medokan Ayu, Kecamatan Rungkut yang saling klaim kepemilikan rupanya tak kunjung tuntas. Pasalnya, kedua belah pihak masih bersikeras bahwa tanah tersebut miliknya yang telah memegang surat induk sertifikat tanah.

Hal ini setelah, warga mempertanyakan kejelasan tanahnya yang sudah lama dibelinya. Namun, dalam selang berapa tahun tanah tersebut diklaim milik Fauzi yang juga warga setempat dengan memagari dengan plensengan seng. Alhasil, beberapa warga yang mengetahuinya membongkar pembatas tersebut.

Pantauan Bhirawa, dalam rapat dengar yang dilakukan, Rabu (6/1) kemarin dilakukan secara tertutup oleh pihak Kelurahan Medokan Ayu, Bambang H.E bersama kedua pihak warga yang bersitegang. Dalam pertemuan tersebut masih belum menemukan titik terang. Anehnya, semua alat komunikasi seluler harus dimatikan semua karena ada kesepakatan.

“Kedua pihak masih berpegang pada argumennya masing-masing. Kami juga harus hati-hati dalam menyelesaikan permasalahan ini. Mudah-mudahan bisa berujung kekeluargaan,” kata Lurah Medokan Ayu, Bambang H.E kepada Q geh Bhirawa, Rabu (6/1) kemarin.Q

Kasus Tanah Bekas Tanah Kas Desa di Kedurus Kembali Memanas Pemkot, Bhirawa Kasus sengketa tanah Bekas Tanah Kas Desa (BTKD) di kelurahan Kedurus Kecamatan Karang Pilang semakin memanas. Pasalnya, warga mengadukan PT. AGRA dan BPN Surabaya terkait kasus tersebut ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Surabaya Kordinator warga, Eko Agusminarto mengatakan, pihaknya telah mengadukan masalah tersebut ke Komisi A DPRD kota Surabaya, agar segera menindaklanjuti permasalahan tersebut sesuai dengan surat rekomendasi DPRD kota Surabaya No: 593/105/402.04/2000, tanggal 11 Februari Tahun 2000 bahwa tanah tersebut cacat hukum. ‘’Kami telah mengadukan masalah ini ke DPRD pada tanggal 3 desember 2015 lalu, saat ini kita bersama warga sedang melakukan pemantapan,” tutur Eko Agus Rabu (6/1) kepada wartawan.

Perseteruan antara warga dengan PT. AGRA ini menurut Eko terkait pengukuran tanah BTKD yang masih bersengketa antara warga Kedurus dan PT AGRA seluas 76.800 m2 oleh BPN Surabaya. ‘’Keberadaan tanah tersebut berada di wilayah kelurahan Kedurus kecamatan Karang Pilang Surabaya dan diduga cacat hukum dan rawan rekayasa kami adukan ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Q dre (DPRD) Kota Surabaya,’’ jelasnya.Q

geh/bhirawa

Sering terjadinya kemacetan di bundaran Dolog, Dishub Surabaya memberlakukan arus baru dengan memanfaatkan putaran Jemur Handayani untuk kendaraan dari Jemur Ngawinan. lintas, baik perambuan, per- bangunan fisik selesai. Minimal ngatakan rekayasa lalu lintas markahan, dan papan informasi sampai Injoko,” katanya. sebenarnya sudah dilakukan penunjuk jalan harus menunggu Meski demikian, Wahyu me- sebagian. Bersama Kepolisian

dan Satpol PP, Dishub mengatur jalur mana yang bisa dibuka dan ditutup. “Tidak bisa kami buka semua, karena akan bottle neck di bangunan-bangunan yang belum terbebaskan. Yang sudah kami fungsikan untuk mengurangi beban jalan depan Hotel Pavilio sampai ke Injoko,” terangnya.

Dishub juga tidak bisa memutuskan untuk menutup semua ruas Frontage Road yang belum tuntas itu karena masih ada tempat usaha yang harus difasilitasi. Selain itu, Ia menjelaskan, akses jalan menuju Menanggal serta ke Masjid Agung Surabaya adalah ruas yang harus dibuka oleh Dishub. Sistem yang diberlakukan pun buka tutup.

“Beberapa persil di Frontage Road Barat yang belum terbebaskan, yang paling utama adalah SPBU di Jalan Ahmad Yani.

Itu krusial. Selain itu, persil lainnya adalah kantor Dolog dan dinas pertanian, sebagian lahan Polda Jatim, serta Universitas Q geh Bhayangkara,” urainya.Q

Jangan Bebankan KB untuk Kaum Hawa Surabaya, Bhirawa Masih banyak anggapan bahwa pemakaian alat kontrasepsi harus dibebankan pada wanita. Padahal jika dilihat penggunaan alat kontarsepsi tidak hanya dipakai untuk wanita saja, laki-laki juga dapat memakainya. Contohnya kondom dan Medis Operasi Pria (MOP) adalah alat kontrasepsi yang dapat digunakan pria.

Aktifis Perempuan dan Konsultan Isu Gender, Intan Darmawati mengatakan, saat ini banyak masyarakat yang salah kaprah penggunaan alat kontrasepsi. Sejak program Keluarga Berencana (KB) diwajibkan oleh pemerintah, seringkali alat kontrasepsi atau alat pencegah kehamilan selalu dibebankan kepada perempuan. Menurutnya, paradigma yang ada di masyarakat saat ini mengenai alat kontrasepsi selalu dibebankan pada perempuan.

Ia mengatakan Perspektif terhadap perempuan itu harus diubah karena perempuan tidak harus dibebankan dalam penggunaan alat kontrasepsi, karena kalau itu masih terperempuan menjadi tidak punya hak atas dirinya sendiri.

“Terlebih lagi apabila ada permasalahan reproduksi yang dialami di kedua pasangan itu, yang juga sering dibebankan pada perempuan pula. Padahal itu belum menjamin bahwa alat reproduksinya di pria atau perempuannya yang kurang bagus,” ungkapnya.

Banyak pria lebih memilih kondom daripada MOP. Selain itu, patriarki pemerintah dalam menjalankan program KB dan perempuan yang harus memakai alat kontrasepsi itu merupakan penyalahgunaan dari hak asasi seorang perempuan. Karena setelah penggunaan kontrasepsi yang dibebankan kepada perempuan mulai memberikan dampak atau efek samping.

Dampak yang paling banyak terjadi yakni perempuan mengalami kegemukan karena alat kontrasepsi tersebut bereaksi dengan hormon. Sementara itu alat kontrasepsi yang aman yaitu kondom dan kalender alamiah. ‘’Itu alasan mengapa para ibu menggeluhkan menggunakan alat kon-

dna/bhirawa

trasepsi hormonal hal ini disebabkan karena ada perubahan fisiknya. Dulu sebelum menggunakan alat kontrasepsi tubuhnya ideal tapi sekarang setelah menggunakan alat kontrasepsi berat badan bertambah,’’ ucapnya Sementara itu, Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Jatim Dwi Listyawardani mengaku dari beberapa evaluasi penggunaan alat kontrasepsi di Jatim banyak digunakan oleh perempuan, sedangkan laki-laki masih minim. Belum pahamnya penggunaan alat kontrasepsi pria, menjadikan banyak suami engan menggunakan alat kontrasepsi.

‘’Memang tidak mudah memberi pemahaman kepada masyarakat luas butuh pendekatan dan sosialisasi yang masif,’’ ujarnya.

Ke depan orang nomer wahid ini meminta dengan adanya alat kontrasepsi MOP, diharapkan para suami dapat menjadi akseptor atau peserta KB MOP. Menurutnya, KB MOP akan memberikan efek yang lebih baik daripada penggunaan kondom. ‘’MOP hanya dilakukan sekali semur hidup sedangkan kondom harus dipakai setiap berhubungan. Jika ada yang mudah kenapa harus memilih Q dna yang sulit,’’ tandasnya.Q

Kejagung Keluarkan Sanksi bagi RW

Oknum Jaksa Kuras ATM Dirumahkan Selama Dua Tahun Kejari Perak, Bhirawa Kejaksaan Agung (Kejagung) resmi mengeluarkan sanksi pencopotan jabatan Jaksa Fungsional yang disandang Rahmat Wirawan (RW). Selama dua tahun lamanya, oknum Jaksa dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Tanjung Perak ini terpaksa dirumahkan dan tidak menyandang jabatan sebagai Jaksa Fungsional.

Bahkan, akibat ulahnya yang menguras isi ATM milik terdakwa Dermawan, RW tidak diperbolehkan menyidangkan suatu perkara dan tidak diberi perkara selama dua tahun.

Parahnya lagi, saat ini RW

hanya menjadi staf di Kejari Tanjung Perak.

Keluarnya sanksi resmi dari Kejagung ini dibenarkan oleh Kasi Intel Kejari Tanjung Perak Siju. Bahkan, saat dikonfirmasi Bhirawa Rabu (6/1), Siju mengaku bahwa Jaksa RW mendapat sanksi berupa pencopotan jabatan sebagai jaksa Fungsional. Bahkan, selama dua tahun lamanya Jaksa RW tidak lagi menjadi Jaksa di Kejari Tanjung Perak.

“Selasa (5/1) lalu kami menerima tembusan dari Kejagung perihal sanksi bagi Jaksa RW. Pada surat tembusan itu menyatahkan bahwa Jaksa RW dicopot jabatannya sebagai

Jaksa Fungsional. Artinya, selama dua tahun Jaksa RW dilaran menerima perkara dan tidak diperbolehkan memegang perkara,” terang Kasi Intel Kejari Tanjung Perak Siju kepada Bhirawa, Rabu (6/1).

Menurut Siju, tak hanya dicopot sebagai Jaksa Fungsional, sehari-hari RW terus dipantau oleh Bidang Pembinaan Kejaksaan. “Sekarang yang bersangkutan (RW, red) ditempatkan sebagai staf di Bidang Pembinaan,” ungkap Siju.

Ditanya perihal kepegawaiannya yang merupakan seorang PNS, Siju mengaku sanksi dari Kejagung tidak menyangkut jabatan RW sebagai PNS. Se-

bab, yang disanksi Kejagung merupakan jabatan RW sebagai Jaksa Fungsional di Kejari Tanjung Perak. Sedangkan untuk kepegawai negeriannya, RW tetap sebagai PNS. “Hak-hak RW sebagai PNS masih ada. Cuma jabatan sebagai Jaksa Fungsional dicopot selama dua tahun.

Setelah dua tahun nanti, yang bersangkutan boleh kembali menjadi Jaksa,” tegas Siju.

Terpisah, dikonfirmasi perihal keluarnya sanksi Jaksa RW oleh Kejagung, Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum) Kejati Jatim Romy Ariznyanto mengaku belum mengetahui perihal

sanksi dari Kejagung. Dijelaskan Romy, sat ini Asisten Pengawasan (Aswas) Kejati Jatim tidak ada di kantor karena alasan sanak keluarganya ada yang berduka.

“Saya belum tahu mas. Kebetulan Aswas sedang ada urusan keluarga. Coba tanya ke Kejarinya langsung. Sebab untuk sanksi dari kejagung, baki Kejati Jatim dan Kejari Tanjung Perak dapat satu-satu putusan sanksinya,” tambah Romy.

Kasus penggelapan barang bukti uang di ATM oleh oknum Jaksa Kejari Tanjung Perak RW ditangani Bidang Pengawasan Kejati Jatim tahun Q bed 2014 lalu.Q

Anak Cerebral Palsy Perlu Pendampingan Lebih Sebagai Orang tua yang memilki anak dengan penyakit Cerebral Palsy (CP) diharapkan lebih sabar dalam mendidiknya.

Anak-anak dengan CP akan sulit diarahkan daripada anakanak normal pada umumnya.

Ketua Yayasan Peduli Cerebral Palsy Surabaya Diah Angraini menyatakan, yang harus dilakukan orang tua adalah bisa memahami kondisi anak. Memahami adalah sikap paling tepat untuk menjadi teman yang baik bagi anak. Memberikan stimulasi motorik seperti fisioterapi dan okupasi untuk meningkatkan ketrampilannya. ‘’Bukan halangan bagi anak untuk ke sekolah, bergaul atau melakukan apa saja yang ia kehendaki.

Tapi apa pun yang dilakukannya tetap berbeda dari anak lain dan ia butuh bantuan. Selain itu kom-

puter dapat digunakan anak untuk membantu berkomunikasi, dan kursi roda dapat ia gunakan untuk bergerak,’’ paparnya.

Menurutnya, anak-anak penyandang CP sama dengan anak lain, tetapi tantangan mereka lebih berat sehingga mereka menjalani kehidupannya dengan lebih berat pula. Mereka tetap butuh dicintai. Bersabar, bila orang tua tidak paham apa yang dikatakan atau yang dilakukannya karena ia butuh waktu lebih lama untuk berbicara dan bergerak. ‘’Memahami adalah sikap paling tepat untuk menjadi teman baik anak, dan anak

pun akan menghargai pertemanan ini. Untuk meningkatkan keterampilan, berikan stimulasi motorik seperti fisioterapi atau okupasi. Stimulai sensorik melalui indera mata, telinga dan perabaan sesuai usia anak,’’ ucapnya.

Sementara itu, Puspita Dewi Prijadi salah satu relawan yang ikut terlibat menangani AP mengungkapkan bahwa CP bukanlah suatu kecacatan tapi merupakan gangguan motorik fisik sehingga dalam mendampingi anak dengan kondisi tersebut. Ketelatenan dan kesabaran orang tua mutlak dibutuhkan untuk memudahkan mengembangkan motorik anak. “Orang tua harus telaten dan diterima dengan ikhlas,” kata Puspita.

Pendampingan yang opti-

dna/bhirawa

Pemeriksaan kandungan secara rutin dapat memperkecil terkena Cerebral Palsy. mal memberikan fisioterapi dari pemerintah diharapkan nya mereka dapat hidup secara berkelanjutan serta dapat terus terjaga dalam lebih mandiri dan berguna adanya dukungan tak hanya menangani anak-anak de- bagi sesama. dari keluarga namun juga ngan kondisi ini. HarapanPerlu diketahui Cerebral

palsy (CP) adalah gangguan yang memengaruhi gerak, keseimbangan dan postur tubuh akibat cedera otak atau kurangnya asupan oksigen ke otak saat proses kelahiran, mengakibatkan perkembangan abnormal pada kendali otot dan gerakan. Sepuluh persen CP terjadi selama proses kelahiran, 70-80% terjadi di dalam kandungan. Risiko lain adalah bayi lahir prematur.

CP biasanya berkembang pada usia 2 atau 3 tahun dan ini merupakan gangguan otak nonprogresif, artinya kerusakan otak tidak terus memburuk sepanjang hidup.

Namun, gejala akibat kerusakan otak sering mengalami perubahan dari waktu ke waktu, kadangkala menjadi lebih baik dan kadangQ dna kala semakin parah.Q

4

OPINI Tajuk

Akur ‘Cicak dengan Buaya’ KOMISIONER KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) sudah akur dengan Polri? Setidaknya situasi itu tergambar pada lawatan lima komisioner ke Mabes Polri (Selasa 5 Januari 2016). Ke-akur-an KPK – Polri, bagai “kado” penegakan hukum nasional. Sekaligus meng-akhiri perseteruan antara “cicak dengan buaya,” yang telah berlangsung sekitar 6 tahun. Akur-nya KPK-Polri bisa memberi harapan pemberantasan korupsi.

Tetapi ada pula yang meragukan ke-langgeng-an akur KPK dengan Polri. Ada pula yang gundah. Alasannya, dengan akur itu, dua institusi (KPK dan Polri) akan memperoleh ke-manja-an situasi. Sehingga dikhawatirkan, kedua institusi tidak independen menjalankan fungsinya. Namun seluruh kekhawatiran akan sirna manakala keduanya padu dalam penegakan hukum. Terutama dalam kasus ekstradisi koruptor (melalui fasilitas interpol) yang melarikan diri ke luar negeri.

Akur KPK dengan Polri, diharapkan menghentikan perseteruan lama. Satu pihak harus menghentikan ancam lama melalui “tipikorisasi.” Pihak seteru yang lain harus pula menghentikan serangan “kriminalisasi.” Bahkan harus saling bahu-membahu. Tak terkecuali mengurus internal affairs, terhadap personel kedua institusi yang menyimpang. Juga harus saling membela, manakala revisi UU (Nomor 30 tahun 2002 tentang KPK) terasa mem-preteli kewenangan KPK, dan menambah beban Polri.

Setelah terbentuk komplet lagi, KPK jilid IV, mulai merajut kerjasama dengan berbagai piahk. Terutama dengan “teman terdekat,” korps kepolisian RI. Karena Polri, mensuplai SDM (sumberdaya manusia) paling vital untuk melaksanakan tupoksi KPK. Yakni, tenaga penyidik. KPK akan kelimpungan manakala Polri menghambat suplai SDM penyidik. Seperti pernah dirasakan oleh KPK periode terdahulu (jilid III dan jilid IV).

Harapan masyarakat untuk memberantas korupsi (secara bertahap) membara lagi. Walau komisioner saat ini didominasi personel dengan keahlian pencegahan, singkatan KPK tidak boleh berubah menjadi “Komisi Pencegahan Korupsi.”

Operasi tangkap tangan (OTT) sebagai simbol kinerja KPK mestilah ditingkatkan. Komisioner baru (jilid IV) mesti berupaya memperoleh dukungan masyarakat, serta korps penegak hukum lainnya.

Dalam hal OTT, mestilah tidak pandang bulu, dan tetap independen. Ini akan menjadi pengungkit partisipasi pembelaan masyarakat terhadap KPK. Sedangkan dalam upaya pencegahan tipikor, mesti dilakukan lebih sistemik. Diperlukan kerjasama luas untuk membangun pakta integritas. Perlu dijalin kerjasama dengan sektor pendidikan, untuk menjadikan gerakan anti-korupsi sebagai kurikulum. Generasi penerus, mesti dikenalkan dengan (dampak) daya rusak korupsi.

Sebagaimana bunyi konvensi PBB (United Nations Convention Against Corruption), tahun 2003, tentang korupsi.

Pada mukadimah dinyatakan: “Prihatin atas keseriusan masalah dan ancaman yang ditimbulkan oleh korupsi terhadap stabilitas dan keamanan masyarakat yang merusak lembaga-lembaga dan nilai-nilai demokrasi, nilai-nilai etika dan keadilan serta mengacaukan pembangunan yang berkelanjutan dan penegakan hukum.”

Artinya, seluruh dunia men-dendam terhadap korupsi, dianggap lebih kejam dibanding terorisme. Juga lebih dahsyat (daya rusaknya) dibanding bencana alam. Maka memberantas korupsi harus pula menggunakan “pedang” sosial. Koruptor seyogianya diasingkan. Dianggap bagai pengidap penyakit menular yang akut. Hukuman sosial memiliki efek lebih menjerakan, dibanding penjara 10 tahun ditambah denda milyaran rupiah.

Denda yang lazim disertakan dalam amar putusan hakim tipikor, biasanya tidak serta-merta me-miskinkan koruptor.

Buktinya, banyak anak koruptor masih bisa masuk PTN (Perguruan Tinggi Negeri) melalui jalur mandiri, dengan menyetor sumbangan sampai Rp 500 juta. Bahkan bisa kuliah di luar negeri dengan biaya mahal. Lebih lagi setelah bebas menjalani hukuman, mantan narapidana koruptor masih nampak disegani karena kekayaannya.

Tetapi memberantas korupsi tak mungkin hanya dilakukan oleh KPK maupun oleh Kepolisian. Dengan hukuman terberat (mati) sekalipun. Harus ada “gropyokan” memberantas korupsi, mulai dari keluarga wajib dibiasakan anti-korupsi. 

Sorotan Publik

Semua tanggapan baik berupa saran dan kritik atas wajah dan kinerja birokrasi kita dalam memberikan pelayan publik dapat dikirim melalui email: harian_bhirawa@yahoo.com atau manfaatkan fasilitas surat pembaca di www.harianbhirawa.co.id atau telp ke (031) 5470650 atau faks (031) 5343359. Untuk setiap email harap disertakan nomor telpon (untuk konfirmasi ulang).

MEA dan Pecel Madiun SEORANG kawan menulis status di facebooknya : “Makan pecel Madiun, tapi tidak di Madiun. Indonesia sepertinya sudah siap menghadapi MEA nih”. Tunggu dulu, apa yang dimaksud kawan ini? Apa hubungannya pecel Madiun dan MEA? Bukankah pecel Madiun cuma makanan sederhana yang terdiri dari nasi, sayur dan bumbu kacang, kadang ditambah daging ayam atau telor goreng, juga rempeyek atau krupuk.

Sedangkan MEA adalah suatu narasi rumit soal “persatuan” ekonomi kawasan? Beberapa pesan bahkan melukiskan MEA secara seram : jika tidak siap, kita akan kalah. Seram sekali, ada menang dan kalah, seperti tinju saja. Membandingkan pecel Madiun dan MEA kok sepertinya justru membingungkan. Tapi sepertinya tidak bagi kawan sang penulis status facebook.

Dia makan pecel Madiun di Jakarta, ibu kota Republik ini.

Jauh dari kota asal sang pecel di Madiun. Si penjual pecel adalah orang asli Madiun, hijrah ke ibukota dan berdagang masakan tradisional yang dia kenal sedari lahir dan dia banggakan dari kota kelahirannya : pecel Madiun, menghadapi berbagai restoran kelas atas dan pebisnis ibu kota di bidang makanan, kadang juga berhadapan dengan pemerintah kota yang tidak memberinya ijin dan memaksanya pindah dari lokasi berdagang.

Ah, ini rupanya hubungan itu. Pengusaha pecel Madiun adalah contoh nyata dari kemampuan masyarakat kecil untuk bertahan, “menyerang jauh ke daerah musuh” dan bahkan bertahan dibelakang “garis lawan”. Tentu, selain pecel Madiun, ada juga pedagang nasi Padang, soto Lamongan, kikil Jombang, bakso Malang, lalapan Suroboyo dan sebagainya.

Inilah para petarung ekonomi riil itu, yang dengan segala keterbatasan bisa hidup, bertahan, beradaptasi, bahkan “menyerang”. Justru, kadang yang menjadi “musuhnya” adalah kebijakan negara yang tidak memihaknya. Jangankan proteksi, kehadirannya saja seringkali tidak diakui sehingga rentan menjadi korban penggusuran. Alih-alih mendapat dukungan modal, tidak digusur saja sudah bagus kok. Bukan begitu?

Athoillah Warga Jombang – Jawa Timur

HARIAN

PENDIRI : Alm. H. Moch. Said DEWAN PENASIHAT: Dahlan Iskan, Drs. Sugeng Praptoyo, SH, MM, MH, AK H. Ali Salim

Kamis Legi, 7 JANUARI 2016

Menyemai Pembelajaran yang Demokratis ragamnya pengetahuan, keterampilan dan kebutuhan yang dimiliki oleh setiap siswa, hal itu harus tetap dihormati oleh guru. Perbedaan tersebut tidak boleh dipandang sebagai suatu halangan, jusyang ada pada siswa tru harus menjadi dengan melibatkan tantangan bagi guru. aktifitas belajar siswa Oleh: Guru harus senandan lingkungan belaH. Darmadi tiasa mengupayakan jarnya untuk mencippembelajaran yang takan proses pembelasesuai dengan perjaran yang lebih konbedaan itu. dusif. Istilah kondusif Oleh karena itu dalam pembediartikan sebagai suasana proses lajaran yang demokratis, cirinya belajar yang menarik minat siswa adalah pembelajaran yang tersehingga siswa termotifasi untuk deferesiensi dan memperhatikan aktif dalam proses tersebut dan hak asazi siswa, dengan kata lain berhasil untuk mencapai tujuan pembelajaran kepada kelompok belajarnya. atau individu siswa tertentu , Berkaitan dengan masalah berbeda pada kelompok atau siswa, sudah barang tentu meindividu siswa yang lain. reka mempunyai perbedaan daBeberapa strategi yang dapat lam beberapa segi, termasuk kedigunakan untuk melaksanakan mampuan intelektualitas. Dalam pembelajaran secara terdeferkonteks demokrasi seharusnya esiensi antara lain : Pertama, perbedaan itu dilihat sebagai tugas yang tersusun, karena kelas masukan yang harus diproses heterogen maka guru perlu mendengan baik untuk menghasilkan gadakan berbagai tingkat kegiatan out put yang lebih baik. Penguntuk menjamin bahwa para siswa kategorian siswa dalam “Good or menggali gagasan-gagasan pada weak” perlu dihindari dan hensuatu level yang dikembangkan daknya melihat pada bagaimana berdasarkan pengetahuan yang usaha memperkaya pengetahuan dimiliki dan membawa pertumSehubungan dengan lingkungan buhan yang kontinyu. Kedua, yang kondusif, siswa di sekolah pengelompokan yang luwes, yaitu memerlukan ruang belajar yang guru dapat menciptakan kelompok menyenangkan. Oleh karenanya berbasis minat yang heterogen, tempat duduk siswa yang diatur atau homogen tingkat kesiapanselalu tetap dan monoton selama nya. Ketiga, pemagangan, yaitu setahun tentu akan membosanpara siswa bekerja sama dengan kan siswa, sehingga perlu diatur guru, orang tua, siswa yang lebih dalam pola yang berubah setiap tua, atau anggota masyarakat yang interval waktu tertentu. dapat memberikan bimbingan bagi Hal ini akan memungkinkan terpertumbuhan bakat siswa.Guru jadinya interaksi belajar yang multi juga diharapkan selalu memberi arah, yaitu guru-siswa, siswa-guru, kesempatan kepada siswa untuk dan siswa-siswa. Demikian pula berani mengemukakan pendapat dinding siswa yang putih bersih dan memperhatikan hak mereka atau sudah kotor perlu dipercantik untuk berbicara. dengan pajangan hasil karya siswa Kemampuan menyampaikan sebagai bentuk apresiasi. pendapat dengan jelas dan cermat Sebagaimana pemerintahan dalam kehidupan sehari-hari, yang demokratis, salah satu ciri amat perlu dilatih untuk selalu pembelajaran yang demoktratis cermat memilih dan menggunaadalah sangat menjunjung hak kan kata-kata yang tepat. Selama asazi siswa yaitu hak untuk belajar siswa akan mendapat memperoleh pengetahuan, ketertempaan untuk menyampaikan ampilan dan sikap. Betapapun be-

Menurut hasil beberapa pengamatan, ternyata berdasar sistem nilai yang telah berkembang selama bertahuntahun dalam interaksi antara guru dan siswa, guru senantiasa memasang jarak dengan siswanya, dan siswa selalu dianggap inferior, sementara guru merasa superior.

B

erdasarkan kriteria ini maka pendidikan dikatakan berhasil apabila siswa harus senantiasa bersikap tunduk dan patuh terhadap apa yang diinginkan oleh guru. Yang terjadi dalam proses pembelajaran ini adalah justru hak asazi siswa dikesampingkan dan yang melakukan di antaranya adalah guru itu sendiri. Kasus-kasus semacam ini seringkali dianggap wajar dan belum dianggap sulit oleh sebagian besar siswa.

Siswa masih memerlukan situasi yang kondusif.

Salah satu faktor yang sangat mendukung keberhasilan guru dalam pembelajaran di kelas adalah kemampuan guru dalam pendekatan, memilih, dan menguasai berbagai macam metode pembelajaran serta tehnik-tehniknya. Guru dituntut untuk menguasai dan menerapkan berbagai macam metode pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik dari bahan ajar dan siswa. Sehubungan dengan hal itu pula guru perlu mengenali perbedaan individual siswa serta hak asazi, termasuk kewajibannya dalam rangka mengkonstruksi makna konsep-konsep yang sedang dibahas.

Arti demokrasi dalam konteks ketatanegaraan sering diartikan sebagai dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Demokrasi mengandung makna usaha membangkitkan potensi yang ada dalam masyarakat dengan memperhatikan hak dan kewajiban mereka, untuk menciptakan kondisi kehidupan yang lebih baik menuju masyarakat yang lebih sejahtera.

Dalam pembelajaran, kata demokrasi mulai dibicarakan ditingkat internasional sekitar tahun 1980 dalam konferensi ICME (International Conference on Mathematics Education). Demokrasi dimaksud sebagai usaha untuk mengaktualisasi potensi-potensi

pendapatnya dengan singkat, jelas dan cermat.

Proses pembelajaran perlu memperhatikan aspek-aspek kehidupan sosial siswa, antara lain pembinaan hubungan yang baik antara siswa dengan siswa, antara siswa dengan guru. Hak asazi siswa adalah terakomodasinya perbedaan individual antara mereka dengan teman-temannya. Pembelajaran yang terdeferesiensi memberi peluang pembelajaran yang lebih demokratis dan tetap tercapainya pembelajaran yang bermutu. Membiasakan siswa untuk untuk menggunakan hak bicaranya yang merupakan bagian dari hak asazi siswa akan menghasilkan manusia yang lebih kreatif dan inisiatif. Guru diharapkan selalu mengaktualisasikan diri dalam kegiatan inovasi pendidikan dan guru yang berwawasan luas akan mampu mewujudkan proses pembelajaran yang lebih demokratis dan begitu pula sebaliknya.

Tengok saja para petinggipetinggi negara yang rata-rata memiliki tingkat keceradasan di atas rata-rata akan tetapi berbanding terbalik dengan akhlak mereka. Bayangkan saja Indonesia merupakan negara dengan tingkat korupsi cukup besar. entah apa yang terjadi dengan bangsa ini, kita telah diwarisi sebuah negara yang kaya dengan pengorbanan jiwa dan raga para pejuang selama ratusan tahun. Tetesan dara para pejuang kini dinodai oleh para-para cendikia bangsa yang tidak mengenal rasa puas dengan penghasilan mereka. Pemerintah sudah mengambil beberapa kebijaksanaa agar suatu kelak para anak bangsa bisa menjadi manusia yang berakhlak dan para anak bangsa ini diharapkan ketika suatu kelak duduk dipemerintaha bisa bekerja secaa jujur sesuai yang telah diajarkan di sekolah-sekolah mereka. Salah satu kebijaksanaan yang dilakukan pemerintah adalah pendidikan karakter bangsa. diharapkan pendidikan di Indonesia bisa lebih meningkat khususnya pada karakter anak bangsa.

Praktisi Pendidikan, Pemerhati masalah Sosial, Budaya, dan Politik. Bermukim di Lampung Tengah.

Merindukan Pendidikan Inspiratif ala Negeri Sakura

J

ujur saya bangga bisa berkunjung di Negeri Sakura beberapa waktu lalu. Sebuah kebanggan sekaligus kesempatan langka. Semua itu berawal dari Hakuhou Foundation bekerjasama dengan Japan Foundation menawarkan progam untuk siswa SMP berkunjung ke negeri Sakura.

Kegiatan ini memberi angin segar kepada sekolah sekolah SMP untuk menyelenggarakan pembelajaran bahasa Jepang disekolahnya.

Karena yang bisa melamar program ini hanya sekolah sekolah yang ada pelajaran bahasa Jepang. Ini adalah tahun ke 7 diselenggarakan program ini, dan mungkin diselenggarakan tiap tahun. Program ini terdiri dari dua tahapan, yang pertama adalah program persiapan untuk guru guru di Jepang selama tiga minggu (Preparatory Traning in Japan for Overseas Teachers), sedangkan tahun berikutnya empat siswa yang telah dipilih sekolah untuk berkunjung ke Jepang bersama dengan guru bahasa Jepangnya (Experience Program for Overseas Children).

Setelah kunjungan di negeri Sakura saya pun, masih menyisakan pertanyaan. Bisakah sistem pendidikan di Indonesia seperti Negeri Sakura? Bagaimana seharusnya sikap masyarakat dan pemerintah?

Share Problematika Tujuan diselenggarakan program ini adalah untuk meningkatkan persahabatan antar bangsa, meningkatkan pengetahuan tentang Jepang, baik bahasa maupun budayanya. Bagi guru bisa untuk meningkatkan kemampuan metodologi pengajaran bahasa Jepang.

Banyak sekali kegiatan kegiatan yang sangat bermanfaat, karena melibatkan beberapa negara yang beda budaya, beda bahasa , beda sistem pendidikan dan lain lain .Dengan begitu peserta bisa sharing banyak hal tentang perbedaan perbedaan itu, yang nantinya bisa diambil segi segi positif dari negara lain untuk diterapkan di Indonesia.

Tahun ini program hakuhou ada 10 peserta dari 9 negara ( Indonesia, Thailan, Srilangka, India, Brazil, Mongol, India, Malaysia

disiplin waktu, disiplin dan Australia ). Inantrian, disiplin memdonesia diwakili oleh buang sampah dan SMP Negeri 2 Bojosebagainya. Selain itu negoro. “Preparatory dengan kepedulianTraining in Japan for nya yang luar biasa.

Overseas Teachers” Jiwa sosial ditanamdiselenggarakan di kan sejak kecil hingga Pusat Pembelajaran terbentuk saat berada bahasa Jepang Kita di lingkungan sekolah Urawa, Saitama pada maupun masyarakat. tanggal 15 November Kejujuranya yang luar sampai 4 Desember Oleh: biasa membuat saya 2015. Tema yang Siti Mukaromah, SPd terkagum kagum unditentukan adalah tuk menshare karakter (penemuan), sangat positif bangsa Jepang menarik sekali, karkepada generasi muda khususnya ena menjadikan kita aktif dan krepara siswa siswa di kota saya. atif untuk mencari hal hal yang baru yang kita temui di Jepang Beberapa catatan dan beda dengan negara kita.

Ada beberapa hal yang menjadi Kegiatan kegiatan yang dilakcatatan saya pada saat kunjungan sanakan meliputi perkuliahan sekolah dan berkesempatan sha(pembekalan materi, baik bahasa ring dengan kepala sekolah, guru Jepang, metodologi maupun buguru juga siswa. Pertama, Disiplin daya), kunjungan ke tempat temwaktu sangat dipatuhi, bahkan pat yang akan disinggahi siswa dipergantian pelajaran ada jeda nantinya ( semacam orientasi) sepuluh menit untuk persiapan yaitu, kunjungan sekolah, kunguru masuk kelas. Sehingga guru jungan tempat tempat bersejarah masuk tepat pada jam yang telah seperti kuil , pusat robot , pusat ditentukan. Siswa tidak merasa belanja ,kuliner dan lain lain, dirugikan sedikitpun. Ini dilakhotel Laforet yang ada rumah ala sanakan di Thailand. Jika guru Jepang, kunjungan ke hotel Olimtidak hadir , digantikan guru lain pic Sentaa (yang akan disinggahi masuk dalam kelas, sehingga siswa nantinya) dan tempat temtidak ada tugas. Begitu juga di pat lainnya. Selain itu dilibatkan Australia. Mungkin di Indonesia dalam pengalaman budaya yaitu beberapa sekolah sudah melakShoudo dan chindonya. Kita (guru sanakannya. guru) mencatat , memotret segala Kedua, bersih bersih kelas sesuatunya yang nanti sebagai dilakukan setelah pelajaran usai. materi untuk siswa siswa yang Dan melibatkan seluruh siswa akan ke Jepang, sehingga mereka juga wali kelas. Dan semua warga bisa lebih siap. Tidak hanya belajar sekolah membersihkan tidak tentang tempat tempat yang akan hanya di dalam kelas, tapi juga di dikunjungi tetapi siswa diharap luar kelas. Sehingga di pagi hari belajar banyak hal tentang bahasa sudah dalam kondisi bersih, dan budaya yang akan dialami Ketiga, Siswa dilatih untuk mereka waktu berada di Jepang. kreatif di hampir setiap pelajaran.

Kegiatan dilakukan sering Karena mereka harus menghasildalam kelompok agar terbentuk kan produk, atau portopolio yang diskusi/sharing , meskipun ada dipajang dikelasnya. Tidak jarang beberapa secara individu. Hampir menggunakan bahan bahan besemua kegiatan dalam bentuk kas. Di Indonesia sudah mulai presentasi dan berakhir dengan digalakkan kegiatan pembelajaran refleksi. Ada beberapa hal yang semacam ini, dibeberapa sekolah. menarik dari kunjungan sekolah Keempat, Frekwensi bertemu yang sangat perlu dicontoh oleh dengan wali kelas sangat sering. negara kita. Jepang yang terkenal Misalnya pada saat makan siang dengan kedisiplinan nya, yaitu dis(kyuushoku) selama setengah iplin dalam banyak hal antara lain

jam, di pagi hari sebelum belajar ada beberapa hari untuk meeting dengan wali kelasnya, meskipun sekitar 15 menit, selain reading time. Sehingga hubungan wali kelas dengan siswanya sangat akrab. Wali kelas tidak mengambil jam pelajaran untuk memberi motivasi motivasi khusus pada siswanya.

Kelima, Ada PTA (Parent Teacher Asosiation) semacam komite sekolah. Dimana hubungan antara sekolah dan wali murid sangan erat, bahkan ikut mendanai berbagai kegiatan . Kadang juga terlibat dalam kegiatan sekolah.

Keenam, Ada rolling guru guru, setiap empat atau enam tahun guru guru akan berpindah mengajar ke sekolah lain. Mungkin ini bertujuan untuk menambah wawasan , karena pasti ada perbedaan antar sekolah satu dengan yang lainnya, baik siswa siswanya, guru guru nya ataupun proses pembelajarannya dan lain lain.

Ini sangat bermanfaat bagi guru guru untuk menggali pengalaman pengalaman baru di tempat yang baru.

Nah, dalam konteks, demikiam, tentunya Program ini sangat banyak manfaatnya baik bagi guru maupun siswa. Karena kita tidak hanya dituntut untuk belajar bahasa dan budaya Jepang, tapi lebih dari itu mengenal karakter orang Jepang yang begitu hebat sehingga bisa menjadikan negara Jepang berkembang, maju dan memberi kenyamanan bagi semua warga dan pengunjungnya. Dengan belajar banyak dari mereka, semoga kita sebagai warga Indonesian bisa menjadikan negara kita seperti negara Jepang yang begitu menginspirasi. Dengan demikian, saya pun berharap pendidikan kita maju bukan hanya sematamata permasalahan kurikulum seperti negara kita akan tetapi pengarusutamaan pendidikan karakter sejak dini adalah sebuah hal yang mendesak.

Guru Mata Pelajaran Bahasa Jepang SMA Negeri 2 Bojonegoro

PEMIMPIN UMUM/PEMIMPIN REDAKSI/PENANGGUNG JAWAB : Nawang Esthi Lestari REDAKTUR PELAKSANA: Titis Tri Wahyanti KOORDINATOR LIPUTAN : Wawan Triyanto REDAKTUR: Wahyu Kuncoro SN, Bambang WN , Choirul Anam, Anangsyah Isfianto, Helmi Supriyatno, Gatot Suryo Widodo Reporter : M. Ali, Siti Sulistiani, Andre Endrayana Sasmita, Rachmat Caesar BSW, Zainal Ibad, Danang Prastyo, Adit Hananta Utama, Abed Nego, William AK , Gegeh Bagus Setiadi Fotografer: Trie Diana Indahwati, Sekretaris Redaksi: Suryanthini Malang: M. Taufiq, Kabupaten Malang : Cahyono Nor Rochmah, Kota Batu: Anas Bachtiar, Pasuruan : Hilmi Husein, Pamekasan: Syamsuddin, Lumajang: Zainul Hidayat, Probolinggo: Wiwit Agus Pribadi Jember: Effendi, Sampang: Nur Cholis, Sumenep: Samsul Arifin, Bondowoso: Samsul Tahar, Situbondo: Sawawi, Tulungagung: Hadi Sucipto, Wiwieko Dh, Lamongan: Suprayitno, Jombang: Romadlon, Fathoni, Mojokerto: Hasan Amin, Kariyadi Sidoarjo: Ali Kusyanto, Hadi Sujitno, Achmad Suprayogi Gresik: Kerin Ikanto, Rokim, Tuban: Khoirul Huda Madiun: Sudarno, Blitar: Hartono, Ponorogo : Hari Bahrul Ulum, Magetan: Ivin Kurniawan, Nganjuk: Ristika, Bojonegoro: Achmad Basir, Banyuwangi: Dian Ananta Jakarta: Tjitjik Rahayu, Direktur Utama: Nawang Esthi Lestari, Direktur Umum: Wahyu Kuncoro SN, Direktur Keuangan Mira Damayanti Komisaris Utama: Sugeng Praptoyo, Komisaris: Bambang WN, Hasan Amin, Suprayitno, Malang: Gatot Soekardi, Ratna Nirmala, Lumajang: Didit Nur Jadit, Bondowoso: Hasto Pramudyo, Manager Produksi, Sirkulasi dan Periklanan: Sri Eddy Haryanto, Manajer Keuangan: Anangsyah Isfianto, Administrasi Keuangan: Etti Sri Kustini, Sri Poernomo, Sekretaris Perusahaan: Rani Cholyvianti, Sirkulasi: Titiek Yuliati (Koordinator), Andi Basuki, Nike Kusumawati, Utomo Pagon, Distribusi: Tatok Arly (Koordinator), Suparto, Mulyadi, Pracetak:Ali Sulkan (Koordinator), Danu Setiawan, Achmad Tauriq Imani, Trisno purnomo, Onny Agung S, Oki Abdul Sholeh. Sekuriti: Saiful Hidayat, Agus Mulyono Alamat Kantor Pusat/Iklan/Redaksi: Jalan Indragiri 73 Surabaya, Telp : 031- 561-5454, Fax : 031-561-9009, Email Iklan: bhirawa_indragiri@yahoo.com, Email Redaksi: harian_bhirawa@yahoo.com Sirkulasi: Jalan Pengenal 5, Surabaya (60174), Telp : 031- 547-0650 (3 lines), Fax : 031-534-3359, Email Sirkulasi: bhirawasirkulasi@yahoo.com Bhirawa Online : http://www.harianbhirawa.co.id Bank: Bank Mandiri (BBD Jembatan Merah) Surabaya, No. Rek:140.0080000053, Percetakan: PT Media Nusantara Press SIUPP: Nomor 159/SK/Menpen/SIUPP/A.7/1986, 22 April 1986.

Tarif Iklan: Iklan Baris Rp. 7.500/baris (maksimal 5 baris), Iklan Tender/Lelang Rp.10.000/mm kolom, Iklan Display warna (FC) Rp.10.000/mm kolom, Iklan Display hitam putih (BW) Rp.7.500/mm kolom. Harga belum termasuk PPn 10%.

Kamis Legi 7 JANUARI 2015

SIDOARJO-GRESIK-MOJOKERTO

KELANA

Ketua Fraksi dan Wakil Ketua DPRD Bikin Heboh di Paripurna Sidoarjo, Bhirawa Sidang Paripurna DPRD Sidoarjo, Rabu (6/1) kemarin menjadi heboh setelah seorang anggota menginterupsi jalannya sidang, dengan mempertanyakan status hukum Wakil Ketua DPRD, M Rivai dari Partai Gerindra, yang menyandang tersangka kasus dugaan ijasah palsu.

Kegaduhan mencuat di sidang akibat yang menginterupsi ternyata bukan orang lain tetapi kader Gerinda sendiri, Widagdo. Ketua fraksi Gerindra ini membuka masalah denga menyebut Rivai, diteapkan menjadi tersangka d Polres Sidoarjo, tiga bulan lalu. Ketua fraksi Gerindra ini mempertanyakan legalitas sidang.

Sebelum paripurna sebenarnya sudah mulai terasa panas. Saat ketua fraksi dan pimpinan DPRD melakukan pertemuan, di situ sudah terlihat antara Widagdo dan Rivai sudah mulai panas.

Hal itu terkait kewenangan Ketua Fraksi mulai dikepras ketua dewan, M Rivai, soal potongan dana anggota dewan untuk Gerindra.

Menurut Widagdo, mekanisme itu seharusnya melalui fraksi, tetapi langsung di bypass oleh Rivai. Klimaksnya pertarungan itu melebar di sidang paripuna, Widagdo yang sudah emosi langsung melakukan interupsi. ‘’Anggota dewan ini pura-pura tak tahu atau budeg,’’ ucapnya. Q hds

Fraksi Pengusung SQ Kuasai Rolling AKD Gresik, Bhirawa Rolling pergantian anggota Alat Kelengkapan Anggota (AKD) akan dilakukan Hari Sabtu mendatang, melalui sidang paripurna dewan, fraksi pengusung Sambari-Qosim (SQ) dalam Pilbup pada 9 Desember 2015 lalu akan mendominasi semua pimpinan alat kelengkapan pimpinan, dan tidak memberikan ruang pimpinan pada fraksi pendukung Husnul khuluq-Ahmad Rubaie (Berkah).

Hasil pantauan di lapangan, Rabu kemarin. Empat fraksi yaitu F-Golkar, F-PKB, F-PD, F-PPP, secara khusus telah melakukan rapat khusus interen di ruang rapat F-Golkar, karena telah mendapat perintah dan instruksi tegas.

Dari Pimpinan Golkar di Gresik, dalam rolling AKD didominasi pimpinanya. Rapat itu berjalan cukup lama, selain melakukan rolling anggota juga telah mengotak-atik calon pimpinan baru komisi, BK, dan Banleg.

Posisi itu menjadi sulit, sebab F-Golkar akan mengam-

bil jatah dua pimpinan AKD. Alasanya, selain mengambil jatah tahun kemarin yang dilepas, juga akan fokus untuk mengamankan pemerintah ke depanya. Dan yang tidak mendapat jatah pimpinan AKD, yaitu F-PDIP yang posisi sekarang mendapat jatah Ketua komisi A. F-Gerindra mendapat jatah Ketua Komisi B, dan PAN tetap tidak akan mendapat jatah pimpinan.

Sedang komposisi bocoran untuk rolling AKD, Ketua Komisi A yang dijabat Jumanto dari F-PDIP. Akan berubah yakni dipimpin Su-

beri dari F-PD atau Suparno dari F-Golkar, Komisi B yang dijabat Abdulah Munir F-Gerindra, akan diganti Asro’in Widiyana (F-Golkar) atau Subki dari F-PD. Komisi C dijabat Anwar Sadad F-PPP, akan di ganti Syafik AM dari F-PKB. Komisi D yang dijabat Ruspandi Sunaryo dari F-PKB, akan di ganti Khoirul Huda dari F-PPP. Ketua Banleg yang dijabat Syaiful Fuad F-PD, akan digantikan Suparno dari F-Golkar atau Suberi dari FPD, dan Ketua BK tetap dijabat Zulfan Hasyim SH mantan Ketua DPRD dari F-PKB, diposisikan tetap tidak diganti.

Ketua Fraksi PAN Faqih Usman pada wartawan mengatakan, memang benar akan ada rolling AKD pada Sabtu mendatang. Dan sementara ini tiga fraksi yaitu FPAN, F-Gerindra dan F-PDIP tidak mendapat apa-apa. Ka-

lau itu terjadi kita tidak masalah, namun yang perlu dipahami bahwa dalam mengambil keputusan dalam sidang paripurna. Baik itu paripurna pengambilan keputusan Perda, APBD, pergantian pimpinan dan penyampaian nota keuangan. Mekanismenya aturanya, harus dua pertiga anggota dewan baru dinyatakan kuorum.

Sedangkan dalam koalisi empat fraksi sekarang yaitu FGolkar, F-PPP, F-PD, F-PKB jumlanya 32 dan masih kurang satu anggota menjadi 33 anggota baru dinyatakan kuorum.

Kalau tetap bersikukuh seperti itu, maka dikhawatirkan kegiatan dewan yang penting bisa terbengkelai. Gara-gara kepentingan kekuasaan pada AKD. ‘’Perlu dipahami yang kita harapkan adalah kebersamaan, sehingga bisa bekerja dengan baik. Makanyan dalam

Pangdam Tolak Pengunduran Diri Dandim Sidoarjo Sidoarjo, Bhirawa Pangdam V Brawijaya, Mayjen TNI Sumardi, menegaskan dirinya menolak pengunduran diri mantan Dandim 0816 Sidoarjo, Letkol Kav Rizky Indra Wijaya, terkait permasalahan kasus penggerebakan dirinya bersama anggota DPR RI Arzety Bilbina, oleh anggota Denpom di Hotel Arjuna Malang, ali kusyanto/bhirawa beberapa wakMayjend TNI Sumardi tu lalu. ‘’Memang ia telah mengajukan untuk pengunduran diri, namun pengunduran dirinya itu tidak saya izinkan,’’ kata Pangdam V Brawijaya Mayjen TNI, Sumardi di Kodim 0816 Sidoarjo, kepada wartawan, kemarin, disela-sela acara memberikan pengarahan pada anggota Kodim 0816 Sidoarjo.

Menurut Mayjen TNI Sumardi, sampai saat ini proses hukumnya masih dalam proses di tingkat Editur Militer. Maka itu, menurut Sumardi, proses hukumnya diselesaikan dulu. Nanti kalau proses hukumnya selesai, maka pengajuan dirinya akan diizinkan. ‘’Apapun hasil putusannya, maka yang bersangkutan disilahkan mengundurkan diri. Maka itu kalau proses hukumnya belum selesai, tetap kami tolak,’’ tegasnya.

Karena kasus yang menimpa mantan Dandim 0816 Sidoarjo itu, saat ini Dandim 0816 Sidoarjo diisi oleh Letkol Inf Sarwo Supriyo.Q ali

rolling AKD harus dilakukan secara kebersamaan, tidak untuk koalisi golongan tertentu. Apalagi dikait-kaitkan dengan dukungan calon dalam Pilbup, yang sekarang posisinya masih dalam proses di MK, jadi semua masih mungkin bisa terjadi,’’ ujarnya.

Menurut Ketua DPRD Gresik Ir Abdul Hamid, dalam jadwal paripurna Sabtu mendatang adalah rolling anggota AKD. Mengenai nanti berkembang pada ketua pimpinan, semua tergantung dari anggota. Kalau ketua komisi di rolling ke komisi lain oleh fraksi, secara otomatis akan ada pemilihan ketua komisi yang baru. Dan dalam roling AKD, posisi saya tetap netral tidak melakukan interfensi.

Semua sepenuhnya diserahkan pada masing-masing fraksi, yang saya harapkan dengan rolling ini kinerja dewan bisa tambah meningkat.Q kim

BRT Terlalu Dipaksakan

60 Hektare Lahan Pertanian di Gresik Diasuransikan Gresik, Bhirawa Pemkab Gresik dalam hal ini Dinas Pertanian Gresik telah mengasuransikan lahan pertanian padi di Gresik.

Namun, tak semua lahan pertanian yang ada bisa diasuransikan semua. Dari 64.000 hektar areal tanaman padi di Gresik, hanya 60 hektare yang bisa diikutkan asuransi pertanian.

Hal ini disampaikan Kepala Dinas Pertanian Gresik, Agus Joko Waluyo, saat ditanya Wakil Pimpinan Komite II DPD RI, Achmad Mawardi saat melakukan audiensi dengan jajaran Pemkab Gresik Rabu (6/1) kemarin di Ruang Graita Eka Praja.

Agus Joko Waluyo mengatakan, sesuai ploting dari Kementerian Pertanian RI, Pemkab Gresik mendapat jatah 19 ribu hektare lahan pertanian padi untuk diasuransikan. Biaya asuransi sebesar Rp180 ribu per hektar. Dana itu ditanggung pemerintah sebesar Rp144 ribu, kekurangannya yang hanya Rp36 ribu per hektare dibebankan kepada petani pemilik lahan yang bersangkutan. ‘’Asuransi pertanian ini sangat bermanfaat dan bagus bagi petani. Mengingat dana pertanggungannya sebesar Rp6 juta. Tapi, karena persyaratan dari pihak asuransi yaitu tidak menerima lahan daerah endemis bencana maupun endemis hama penyakit, maka yang bisa diikutkan hanya 60 hektar. Jumlah ini sangat minim dibanding luas seluruh lahan padi di Gresik,’’ ujar Agus.

Tak hanya bidang pertanian, audiensi bersama rombongan DPD RI yang difasilitasi Penjabat Bupati Gresik, Dr Akmal Boedianto dan Plt Sekda Gresik, Bambang Isdianto ini juga dihadiri semua pimpinan SKPD di Gresik. Beberapa hal lain ditanyakan Achmad Mawardi yang mantan Wartawan Tempo, yaitu tentang infrastruktur jalan nasional, UMKM, Smelter Freeport Indonesia di Gresik.

Selain itu, Achmad Mawardi juga menginformasikan tentang pembangunan penambahan run away lapangan terbang Bawean.Q eri

5

Lokasi pengurukan di Desa Kedung Banteng dan Banjarasri tak jauh dari rumah warga.

achmad suprayogi/bhirawa

Warga Menolak Lapindo Ngebor Lagi Sidoarjo, Bhirawa Puluhan warga Desa Kedung Banteng dan Desa Banjarasri Kec Tanggulangin, Sidoarjo menolak atau tak setuju atas pengeboran gas yang akan dilakukan PT Lapindo Brantas. Mereka menolak mentah-mentah, trauma atas kejadian luberan lumpur lapindo yang hingga kini belum kunjung berhenti.

Protes penolakan Rabu (6/ 1) kemarin ketika pihak Lapindo Brantas melakukan pengurukan lahan seluan 4 ribu meter persegi yang akan digunakan untuk pengeboran.

Tepatnya di Dusun Kaliwungu, RT 3/RW 1, Desa Banjarasri, Tanggulangin dengan penjagaan ketat aparat kepolisian dari jajaran Polres Sidoarjo dan Polsek-Polsek terkait.

Menurut Sholik (57), warga Desa Kedung Banteng, kalau pihaknya bersama-sama warga yang lain dengan tegas melakukan penolakan. Ia mengaku sangat trauma dengan kejadian Lumpur Lapindo yang telah terjadi sejak 2005 hingga kini masih terus.

‘’Untuk proses pengurukan ini, menurutnya belum ada konpensasi yang memadai, kami hanya berikan sembako, yaitu beras dan gula saja. Waktu pengeboran nanti ada konpensasi lagi, tetapi warga tetap menolak,’’ katanya.

Terpisah, PR Manager Lapindo Brantas, Arief Setyo Widodo mengatakan, apa yang dialami warga soal trauma itu sangat wajar-wajar saja. Tetapi apakah trauma seperti itu harus dialami secara terusmenerus. ‘’Bila ada pesawat terbang yang jatuh, apakah semua warga mengalami trauma, tentu tidak semuanya,’’ jelas Arief Setyo Widodo memberikan contoh.

Adapun kegiatan yang dilakukan sekarang ini adalah DSP (Drill Site Preparation), yakni melakukan pengurukan dan pemadatan tanah yang akan menjadi kegiatan awal untuk melakukan pengeboran sumur. Luas lahan yang telah dibebas sekitar satu hektar, sedangkan yang diuruk sekitar 4 ribu meter per segi, yang terletak di dua Desa Kedung Banteng dan Desa

Banjarasri. ‘’Lokasi itu merupakan lokasi sumur milik Lapindo Brantas. Sedangkan Desa Banjarasri digunakan sebagai akses jalan menuju lokasi sumur Tanggulangin 1,’’ katanya.

Menurutnya, kegiatan ini sudah melalui prosedur yang berlaku, yakni sudah sudah melakukan sosialisasi kepada warga sekitar, dengan didampingi dari pihak SKK Migas (Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi).

Mengingat masih adanya beberapa warga yang belum memberikan respon positif terkait kegiatan ini, pihak SKK Migas memberikan arahan agar proses pengurukan ini dilakukan pendampingan dengan pihak aparak keamanan Sidoarjo. ‘’Sebagai salah satu obvitnas (obyek vital nasional), segala kegiatan yang dilakukan Lapindo Brantas harus aman, sebab menyangkut kepentingan negara dan hajat hidup orang banyak,’’ kata Yoyok, panggilan akrab Arief Setyo Widodo.Q ach

Kaget Melihat Antrean Panjang Pemohon Pj Bupati saat Sidak Dispendukcapil Kab Mojokerto, Bhirawa Penjabat Bupati Mojokerto, M Ardi Prasetiawan melakukan Inspeksi Mendadak (Sidak) di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil) Kab Mojokerto, kemarin (6/1). Sidak dilakukan untuk memantau secara langsung pelayanan administrasi penduduk bagi warga Kab Mojokerto.

Dalam Sidak itu, Pj Bupati dikejutkan dengan antrean panjang pemohon.

Sidak berlangsung pukul 10.00 WIB rombongan langsung menuju ruang pelayanan. Disitu Pj Bupati disambut antrian panjang para pemohon KTP, Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran. ‘’Lho antriannya kok banyak?, apakah ini karena jumlah pemohonnya banyak atau pelayanannya yang lemot?,’’ tanya Pj Bupati kepada Kepala Dispendukcapil, Bambang Eko Wahyudi saat mendampingi Sidak.

Tak hanya menyinggung soal antrian, Ardi juga menyayangkan kondisi ruang pelayanan yang sempit. ‘’Ruang ini seharusnya lebih lebar dari ruangan lainnya.

Karena ini menyangkut pelayanan dan yang kita layani juga banyak, ada 18 kecamatan. Kalau terbentur luas lahan, kan bisa ditingkat,’’ ucap Ardi.

Menanggapi teguran Pj bu-

pati, Kepala Dispendukcapil Kab Mojokerto, Bambang Eko Wahyudi menjawab jika jumlah pegawainya memang terbatas, hanya 30 orang saja. ‘’Itu tidak hanya untuk pelayanan di loket saja, tapi ada yang bagian administrasi, sekretariat dan pengarsipan. Jadi tenaga kita memang masih kurang banyak untuk memberi pelayanan secara maksimal,’’ ujar Bambang.

Karena itu, untuk menyiasati minimnya pegawai, Bambang menyebut jika pelayanan administrasi kependudukan tidak dipusatkan di Kantor Dispendukcapil saja, melainkan juga menyebar di seluruh kantor kecamatan.

‘’Di kecamatan kita sudah fasilitasi dengan dua alat perekam KTP. Selain itu kita juga menyediakan layanan keliling jemput bola,’’ tegasnya.

Bambang juga menuturkan, saat terjadi antrian pemohon, seperti saat liburan natal dan tahun baru kemarin, pihaknya juga menambah jam pelayanan hingga malam hari. Selain itu, pihaknya juga menggratiskan segala pengurusan administrasi penduduk tanpa dipungut biaya sepeserpun. ‘’Kalau ada yang tidak puas dengan pelayanan kita, bisa langsung mengkritik dan memasukan ke kotak saran dan kritik yang sudah kita sediakan,’’ pungkasnya.Q kar

kariyadi/bhirawa

Pj Bupati Mojokerto, M Ardi Prasetiawan melihat langsung pelayanan di Kantor Dispendukcapil, Rabu (6/1) kemarin.

Sidoarjo, Bhirawa Melihat kondisi BRT (Bus Rapid Transit) atau Bus Trans Sidoarjo yang telah dievaluasi sementara terus merugi. Menurut salah satu anggota dewan Sidoarjo perlu dipertanyakan kejelasannya dan lagi pelaksanaan BRT sejak awal sudah kurang bagus persiapannya, terlalu dipaksakan.

Hal itu ditegaskan anggota Komisi C DPRD Sidoarjo, Muh Nizah SH Rabu (6/1) kemarin saat ditemui sebelum mengikuti acara Paripurna. Ia mengungkapkan kalau BRT itu sejak awal terlalu dipaksakan, padahal di wilayah Surabaya ditolak, di Gresik juga ditolak, mengapa di Sidoarjo mau menerima bantuan bus sebanyak 30 unit itu.

Akhirnya, ujung-ujungnya seperti ini merugi terus. ‘’Kalau sudah merugi terus seperti ini, bagaimana pendanaan yang sudah dikeluarkan itu, baik dana dari provinsi maupun dana dari Sidoarjo sendiri. Begitu juga dalam pembangunan haltehalte sebanyak 16 tempat itu juga banyak yang menggunakan spadan jalan, atau di trotoar yang semestinya dipakai untuk pengguna jalan kaki. Dengan adanya halte yang seperti itu, akhirnya juga sangat mengganggu para pejalan kaki. Mereka para pengguna trotoar harus turun

ke jalan, kalau sudah seperti itu akhirnya mengganggu kendaraan yang lewat,’’ jelas Nizah.

Maka, tegas Nizah, saya sebaiknya cepat-cepat dievaluasi karena kondisinya sudah merugi terus. Setelah dievaluasi terus dicarikan jalan keluarnya, bagaimana baiknya BRT ini kedepan.

“Kalau begini terus kondisinya Pemkab Sidoarjo akan terus merugi, daripada seperti itu lebih baik uangnya bisa digunakan untuk kepentingan yang lain,’’ tegas Nizar politisi dari Partai Golkar.

Perlu diketahui pihak Dishub Sidoarjo telah melakukan evaluasi secara intern, hasilnya terus merugi. Nantinya juga akan dilakukan evaluasi secara lengkap, melibatkan eksternal, dengan pihak terkait agar hasilnya bisa diketahui secara terbuka dan transparan.

Sementara itu, Kabid Sarpras Dishub Sidoarjo, Edi Setyono menjelaskan, dari 10 bus yang sudah berjalan ini, untuk biasa operasionalnya masih mendapatkan Subsidi dari pihak PO Damri selaku otoritas trayek. Masih belum mandiri, karena kondisi penumpangnya setiap hari baru bisa mencapai 15 hingga 20 penumpang saja. Jika penumpangnya setiap hari sudah mencapai 40 hingga 50 orang per bus, per hari, maka BRT sudah bisa mandiri.Q ach

Gubernur Hanya Melantik 12 Kepala Daerah Kab Mojokerto, Bhirawa Pelantikan Kepala Daerah hasil pemilihan serentak tahun 2015 dipastikan bakal segera dilantik Gubernur Jatim. Namun dari 19 daerah yang menggelar Pilkada, hanya 12 kepala daerah terpilih saja yang dipastikan bakal segera dilantik. ‘’Minggu ketiga bulan ini (Januari, red) kita lantik kepala daerah terpilih hasil Pilkada serentak, Tapi cuma 12 saja yang kita lantik,’’ jelas Gubernur Jatim Soekarwo, ditemui di Trowulan, Kab Mojokerto, Rabu (6/1) kemarin.

Menurut Pakde Karwo, di Jatim terdapat 19 daerah yang menggelar Pilkada serentak 9 Desemkariyadi/bhirawa ber lalu. Dari jumah itu, Soekarwo terdapat 6 daerah yang mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK) dan satu daerah lagi baru tuntas pemilihannya pada Juni mendatang. ‘’Sudah diajukan ke Depdagri, dan saya jadwalkan pada Minggu ketiga ini kita lantik serentak di kantor Gubernur. Karena amanat UU seperti itu,’’ imbuhnya.

Sebelumnya hasil Pilkada Mojokerto dikirim DPRD ke Gubernur untuk diteruskan ke Depdagri untuk segera dilakukan pelantikan. ‘’Berita acara penetapan pemenang Pilkada Mojokerto sudah kita kirimkan ke Propinsi, kita menunggu jadwal pelantikan,’’ jelas Ismail Pribadi, Ketua DPRD Kab Mojokerto.

Hasil pemungutan suara pada 9 Desember lalu di Kab Mojokerto sudah diputuskan KPU dengan kemenangan pasangan Mustofa Kamal Pasha - Pung Kasiadi yang unggul 78,11% dibanding pasangan Misnan - Sofi yang mengumpulkan suara 20,12%. ‘’Ya kita ikuti saja aturan mainnya. Kapanpun dilantik kita siap,’’ ujar Mustofa Kamal Pasah Bupati Mojokerto terpilih yang kemarin turut mendampingi kunjungan Pakde Karwo ke Trowulan.Q kar

JAWA TIMUR

6

Kamis Legi 7 JANUARI 2016

KPU Sumenep Buka Kotak Suara dan Siapkan Tiga Kuasa Hukum SK Bupati Lamongan Terpilih Sudah Dikirim Melalui Gubernur Sumenep, Bhirawa Menghadapi sidang pendahuluan di Mahkamah Konstitusi (MK) atas gugatan pasangan Zainal Abidin-Dewi Khalifah (ZA-Eva) soal perselisihan hasil pilkada setempat pada 8 Januari 2016, Komisi Pemilihan Umum (KPU) setempat membuka kotak suara di 143 TPS, tersebar di 22 Desa, 12 Kecamatan dan penyelenggara pilkada juga menyiapkan tiga kuasa hukum.

Komisioner KPU Sumenep, Rahbini mengatakan, sesuai PKPU nomor 11, pasal 71, kalau KPU digugat ke MK, maka KPU boleh membuka kotak suara dengan cartatan harus berkoordinasi dengan Panwaslih dan Kepolisian untuk mendapatkan dokumen sebagai bukti-bukti dalam persidangan di MK nanti.

"Ada 143 TPS yang kotak suaranya dibuka, tersebar di 22 Desa, 12 Kecamatan. Berkas yang diambil dari kotak suara itu berupa C1, C plano dan C7. Berkas tersebut akan difoto copy untuk dikirimkan ke Jakarta sebagai bukti dipersidangan pendahuluan nanti, sedangkan aslinya dimasukkan kembali ke kotak suara," kata Rahbini, Komisioner KPU Sumenep, Rabu (6/01).

Saat membuka kotak suara, KPU juga melibatkan pihak Panwaslih Kabupaten, Kepolisian dan tim pemenangan dua paslon.

"Kami telah melibatkan pihak terkait seperti Panwalih, Kepolisian dan tim pemenangan," ujarnya.

Selain itu, lanjut Rahbini, KPU juga menyiapkan tiga pengacara yang berdomisili di Jakarta untuk menghadapi pasangan Zainal Abidin-Dewi Khalifah (ZA-Eva) atas gugatan perselisihan hasil pilkada setempat di Mahkamah Konstitusi (MK) tersebut. "Ada tiga nama pengacara yang akan menjadi kuasa hukum kami.

Mereka bernomisili di Jakarta.

Saat ini dalam proses, kemungkinan dilanjutkan dengan penandatanganan surat kuasa," tegasnya.

Di tempat yang sama, ketua Panwaslih Kabupaten Sumenep, Moh Amin menyampaikan, dalam menghadapi persidangan pendahuluan di MK itu, pada prinsipnya sudah siap. Secara struktur, Panwaslih Kabupaten berada dibawah Bawaslu Propinsi dan Bawaslu RI. Dalam persidangan nanti, apapun yang diminta oleh Bawaslu RI, pihaknya mengaku siap.

"Dalam persidangan nanti kami juga telah menyiapkan data yang diperoleh dari hasil kajian pada proses laporan paslon itu.

Jadi, pada dasarnya kami siap memberikan paparan apapun kalau itu diminta oleh Bawaslu," jelas Amin.

Sebelumnya, pasangan calon (Paslon) nomor urut 2, Zainal Abidin-Dewi Khalifah (ZA-Eva) menggugat PHP Sumenep ke Mahkamah Konstitusi (MK). Ada lima petitum yang diinginkan paslon ZA-Eva. Dua diantaranya, permohonan pemungutan suara ulang (PSU) di tujuh kecamatan, meliputi Kecamatan Raas, Lenteng, Guluk-Guluk, Sapeken, Kangayan, Arjasa dan Masalembu.

Selain itu, permohonan penghitungan suara ulang di tiga kecamatan, meliputi Kecamatan

Ambunten, Talango dan Kecamatan Gayam. Paslon 2 juga mengajukan permohonan pembatalan berita acara KPU Sumenep Nomor 656/KPU-Kab-014.329908/XII/2015, tentang penetapan perolehan suara hasil pemilihan calon bupati dan wakil bupati tahun 2015 Jo SK KPU Kabupaten Sumenep nomor 25/KPTS/ KPU-Kab-014.329908/2015, tentang penetapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan hasil pemilihan bupati dan wakil bupati Sumenep tahun 2015, tanggal 17 Desember 2015.

Berdasarkan Rapat Pleno Terbuka yang tertuang dalam Surat Keputusan KPU Kabupaten Sumenep nomor 25/Kpts/KPU-Kab014.329908/2015, tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumenep Tahun 2015, pada pukul 17.10 WIB, Kamis (17/12), ditetapkan Paslon 1, A Busyro Karim-Achmad Fauzi (Busyro-Fauzi) yang diusung PKB, PDI Perjuangan dan NasDem meraup suara terbanyak yakni 301.887 suara.

Sedangkan pasangan ZA-Eva yang diusung delapan (8) partai politik, yakni Partai Demokrat, PAN, PKS, PPP, Gerindra, Hanura, Golkar dan PBB memperoleh 291.779 suara. Jadi, paslon nomor urut 1, Busyro-Fauzi unggul 10.108 suara dengan selisih 1,7 persen suara dari Paslon 2. Jumlah DPT Pilkada Sumenep sebanyak 903.164 jiwa dari penduduk Kabupaten Sumenep yang mencapai 1.041.915 jiwa.

Dikirim Melalui Gubernur Sementara itu, Surat Keputusan Bupati dan Wakil Bupati Lamongan terpilih pada Pilkada 2015 telah dilayangkan ke Kementerian dalam Negeri sejak

samsul/bhirawa

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumenep membuka kotak suara di 143 TPS, tersebar di 22 Desa, 12 Kecamatan dan penyelenggara pilkada juga menyiapkan tiga kuasa hukum.

Selasa kemarin. Hal itu disampaikan oleh Ketua DPRD Kabupaten Lamongan Kahruddin, Rabu (6/12). Kahruddin mengatakan, Sudah, SK sudah diajukan ke kemendagri melalui Gubernur," katanya.

Dia juga menjelaskn, Pengajuan SK tersebut setelah pimpinan DPRD menerima dan memahmi hasil penetapan KPUK.Semua berkas sudah dilengkapi dan dilayangkan ke mendagri. "Kepastian jadwal pelantikan dari mendagri yang masih kita

tunggu," jelasnya.

Telah diketahui, KPUK Lamongan telah menetapkan FadeliKartika sebagai pemenang Pilkada dan diplenokan pada 18 Desember lalu di GOR setempat.

Sementara itu terpisah, Ketua KPU Kabupaten Lamongan Imam Ghazali mengatakan, jika merujuk PKPU menjelaskan bahwa pelantikan itu dilaksanakan pada 20 hari setelah penentapan, tetapi itu menjadi domain dari Mendgari," katanya.

Sementara itu, Lanjut dia informasi yang kami terima dari pusat sampai saat ini terkait pelntikan kepala daerah teknisnya akan dilakukan dua gelombang. Sedangkan untuk daerah yang tidak mengalami gugatan, pada akhir januari ini.

Sedangkan untuk daerah yang ada gugatan diperkirakan April mendatng. "Tetapi, ini adalah wacana yang belum ada ketetapan berupa regulasi," pungkasnya.Q sul,mb9

PU Bina Marga Miliki Gedung Sendiri FKUB Sarankan

KILAS JATIM

Banyuwangi Duta Indonesia dalam Lomba Pariwisata Dunia di Spanyol Banyuwangi, Bhirawa Pemerintah Kabupaten Banyuwangi mendapatkan kepercayaan dari Kementrian Pariwisata Republik Indonesia untuk menjadi wakil Indonesia dalam promosi dan presentasi wisata dunia dalam ajang United Nation World Tourism Organization (UNWTO) organisasi yang berada di bawah naungan PBB dan akan digelar pada tanggal 18 – 20 Januari mendatang di kota Madrid Spanyol.

Menurut M Yanuarto Bramuda, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata (Disbudpar) kabupaten Banyuwangi terpilihnya Banyuwangi sebagai wakil Indonesia dalam ajang UNWTO merupakan salah satu bentuk penghargaan pemerintah pusat atas keberhasilan Banyuwangi dalam menggerakan ekonomi dalam empat tahun terakhir khususnya dari sisi govermen/ pemerintah yang kreatif dan inovatif dalam menumbuh kembangkan kepariwisataan.

Selanjutnya Bramuda menyatakan dalam ajang tersebut Banyuwangi akan bersaing dengan para peserta kota lain dari negaranegara yang telah dikenal dan berhasil dalam menumbuh kembangkan bidang pariwisata seperti negara Brasil, Kenya dan Puerto Rico. ”Meskipun tidak ada target khusus kami optimis mampu bersaing dengan peserta lain dalam ajang UNWTO tersebut,” tegas Bramuda.Q mb12

Jombang, Bhirawa Setelah menempati gedung pinjaman hamir satu tahun, Dinas PU Bina Marga akhirnya bisa menempati geung sendiri.

Gedung yang dibangun dengan anggaran hampir Rp 3 miliar itu Rabu (6/1/16) diresmikan bupati Nyono Suharli Wihandoko. Peresmian ditandai dengan penanda tanganan prasasti oleh Bupati dan pemotongan pita oleh Wakil Bupati Hj. Mundjidah Wahab.

Bupati meminta dengan adanya sarana dan prasarana yang baru ini, kinerja karyawan dan karyawati PU Bina Marga bisa semakin meningkat utamanya dalam pelayanan kepada masyarakat. “Semoga kantor baru ini dapat meningkatkan semangat seluruh karyawan dan

karyawati PU Bina Marga sehingga kedepan dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat,” pintanya.

Dikatakannya, dukungan PU Bina Marga dalam pembangunan infrastruktur maupun penerangan jalan umum di kabupaten Jombang harus bisa dituntaskan sesuai dengan target yang telah ditentukan. “Dengan dukungan dari PU Bina Marga semoga pembangunan infrastruktur dan penerangan jalan dapat dituntaskan sampai akhir masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati sesuai dengan keinginan masyarakat,” ujarnya menambahkan.

Bupati Nyono Suharli juga memaparkan hasil pencapaian kinerja SKPD Lingkup Pemkab Jombang pada tahun 2015 yang

romadlon/bhirawa

Peresmian Gedung PU Bina Marga ditandai dengan penandatanganan prasasti oleh Bupati dan pemotongan pita oleh Wakil Bupati Hj.Mundjidah Wahab.

mencapai 87 %. Harapannya tahun 1016 targetnya bisa mencpai 100 persen. “Dan untuk tahun 2016 semoga bisa semakin meningkat menjadi 90 %, sehingga kedepannya dapat mencapai 100 %,” pungkas Bupati Nyono Suharli menandaskan.

Sementara itu, Hari Oetomo Kepala Kantor PU Bina Marga Kabupaten Jombang bahwa sejak Dinas PU Bina Marga telah menjadi SKPD baru yang sebelumnya adalah Dinas PU Bina Marga dan Pengairan maka perlu sarana dan prasarana perkantoran untuk menunjang pelayanan kepada masyarakat.

“Sehingga perlu dilaksanakan pembangunan gedung kantor Dinas PU Bina Marga, sehingga pelayanan kepada masyarakat dapat meningkat,” kata Hari Oetomo.

Hari Oetomo menambahkan, pembangunan gedung yang menghabiskan anggaran Rp.2.992.542.000 tersebut, terdiri dari gedung induk seluas 816 M2, Gedung pertemuan 120 M2, Rumah Genset 12 M2 dan perkerasan paving pada halaman seluas 1438 M2. “Namun kedepan masih perlu penambahan sarana dan prasarana seperti tandon air, gudang dan bengkel alat berat, gudang dan PJU dan itu telah dianggarkan pada APBD 2016,” lanjut Hari Oetomo.

Pembangunan gedung PU Bina Marga mulai dibangun sejak tanggal 8 Juni 2015 dan selesai tanggal 29 Desember 2015.Q rur

Pantau Aliran Sesat Lumajang, Bhirawa Forum Kerukunan Umat Beragama ( FKUB) kabupaten lumajang dalam agenda pemantapan silaturahmi antar umat beragama mengharapkan kepada masing masing majelis agama untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap merebaknya berbagai aliran sesat .

Hal tersebut di sampaikan oleh Drs. Syamsul Huda MPd selaku ketua FKUB kabupaten lumajang usai mengadakan pertemuan lintas agama yang di gelar di gedung Panti PKK. Pemantapan kerukunan ummat beragama di lumajang yang di buka oleh Bupati Lumajang ,Drs As At malik tersebut menurut syamsul huda adalah untuk mengantisipasi berkembangnya aliran sesat yang dapat menggangu stabilitas keamanan khususnya di kabupaten lumajang.

Namun syamsul juga menyarakan kepada masyarakat untuk tidak main hakim sendiri jika mengetahui adanya dugaan aliran yang di anggap sesat. Peraturan gubernur no 55 tahun 2012, salah satunya adalah ketika memang diduga ada aliran aliran yang diduga sesat maka mekanismenya adalah kita serahkan terlebih dahulu kepada majelis agama

yang bersangkutan, dalam kaitannya dengan ketentuan sesat dan tidaknya itu memang menjadi kesewenangan dari majelis agama masing masing," ujarnya.

Masih menurut Syamsul bahwa peran FKUB bersama kemenag adalah melakukan verifikasi terhadap aliran aliran yang berkembang di kabupaten Lumajang.

Rekomendasi dari majelis agama ini sudah barang tentu menjadi dokumen penting bagi FKUB untuk melakukan langkah langkah lanjutan, kalau memang aliran itu dianggap sesat maka FKUB nanti bersama jajaran yang terkait akan mengambil langkah langkah yang sesuai mekanisme mekanisme yang berlaku, akhirnya pelarangan," tegasnya.

Selaku ketua FKUB syamsul mengaku belum mendapatkan adanya laporan rekomendasi secara resmi dari majelis agama tentang adanya aliran sesat di Lumajang. Berdasarkan sumber dari kemenag Lumajang menyebutkan bahwa jumlah umat islam kabupaten Lumajang sebanyak 1100 682,kristen 2.838, katholik 10.758,budha 578, konghucu nihil dan aliran kepercayaan berjumlah 6 orang.Q dwi

Perhutani Bondowoso Juara I Nasional Hasil Getah Pinus Pendapatan Surplus, Setahun Mampu Hasilkan 1.570 Ton Perum Perhutani KPH Bondowoso dan Situbondo mampu menorehkan prestasi manis sepanjang tahun buku 2015 lalu. BUMN yang kini dipimpin Adi Winarno itu selain berhasil meraih juara I nasional dibidang produksi getah pinus juga mampu melampaui target pendapatan (surplus) penghasilan dari angka 2 miliar menjadi 15 miliar.

Raihan prestasi membanggakan ini diungkap Adi Winarno, saat acara apel siaga bencana alam dan penyerahan motor dinas KLX kepada seluruh asper, danru (komandan regu) dan KRPH se Bondowoso dan Situbondo, pagi kemarin (6/1).

Menurut Adi Winarno, saat ini luas lahan wilayah KPH Bondowoso dan Situbondo kurang lebih 89 ribu hektar. Kata Adi, luas di Kab Situbondo sekitar 44 ribu hektar dan sisanya berada di wilayah Kab Bondowoso. Jumlah luas di dua Kab ini, lanjut Adi, hampir sama, termasuk juga di-

antaranya jumlah KRPH yakni sebanyak 14 lokasi. ”Alhamdulillah kita bersyukur karena Direksi Perhutani memberikan perhatian kepada kiprah kinerja KPH Bondowoso. Perhatian ini dibuktikan dengan penyaluran bantuan 37 motor dinas KLX untuk Asper, KRPH dan Danru,” urai Adi. Khusus hasil getah pinus, ujar Adi, Perhutani KPH Bondowoso berhasil masuk nomor satu tingkat Direksi, karena mampu meraih hasil sebanyak 127 persen tanpa ada sisa persediaan dilapangan. Dengan demikian, kata

Adi, hasil kinerja Perhutani tahun 2015 lalu berhasil ditutup dengan manis, karena mampu menorehkan produksi 1.570 ton. “Setelah KPH Bondowoso, berturut-turut diraih KPH Banyumas Timur dan KPH Bogor,” papar Adi. Pencapaian menggembirakan ini tercapai, terang Adi, karena produksi getah pinus Bondowoso memiliki kuantitas dan kualitas nomor satu se-Indonesia. Raihan prestasi ini, ulas Adi lagi, baru pertama kali diraih KPH Bondowoso meski sebelumnya selalu hasilnya negatif dan tanaman diterpa bencana abu Gunung Raung. “Karena ada sedikit gangguan mereka (tim) memberikan antisipasi pengamanan yang cepat sehingga tidak begitu banyak punya getah yang jelek.

Yang terkena dampak hanya diwilayah Sumberwringin,” ungkap Adi.

Ada berbagai strategi saat bencana letusan abu Gunung Raung yang dilakukan Perhutani sehingga tidak berdampak negatif atas hasil produksi getah pinus.

Tehniknya, menurut Adi, getah pinus dipanen pagi karena pada siang hari hantaman letusan abu Gunung raung mulai aktif.

“Karena keluarnya abu itu siang hari, maka kita memanen pada pagi hari sehingga tidak terkena abu. Yang jelas target kami dinaikkan dari 1.235 ton pada tahun 2015 lalu, pada tahun 2016 ditarget sebanyak 1.400 ton,” kata Adi. Sedangkan untuk produksi tebangan kayu, aku Adi, Perhutani yang tahun 2015 lalu ditarget 5000 batang, maka pada tahun 2016 ditarget menjadi 8.300. Ini menunjukkan, kupas Adi, menunjukkan kinerja Perhutani Bondowoso kembali menanjak naik seperti tampak dalam pembuku-

sawawi/bhirawa

Administratur Perum Perhutani KPH Bondowoso dan Situbondo, Adi Winarno dengan didampingi Waka Utara dan Waka Selatan, saat apel siaga bencana alam dan penyerahan motor dinas KLX kepada seluruh Asper dan KRPH se-Bondowoso, kemarin. an perusahaan.

“Pencapaian positif ini terwujud karena ditopang kerja keras dan gerakan semua elemen Perhutani Bondowoso dan Situbondo.

Untuk itu, kita berencana untuk

target tebangan pada triwulan pertama tahun 2016, akan tercapai 20 persen. Ini akan dibuktikan nanti di TPK karena pada triwulan pertama kondisinya sedang bagus,” pungkas Adi.Q awi

JAWA TIMUR

Kamis Legi 7 JANUARI 2016

7

Tak Patuhi Regulasi, Izin Usaha Dicabut

KILAS JATIM

Polres Peringati Maulud Nabi Lamongan, Bhirawa Konsep nasional ‘Revolusi Mental’ telah merambah hingga ke institusi kepolisian Polres Lamongan. Terbukti, konsep itu dijadikan inspirasi Polres Lamongan dalam menggelar agenda Peringatan Maulud Nabi Muhammad SAW yang bertempatkan di halaman Polres Lamongan, Selasa (5/1) malam.

Gagasan untuk mereformasi mental aparatur itu muncul bertepatan dengan menengok kembali pada momentum peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Keteladanan ahlak dan kepemimpinan Nabi besar Muhammad saw sebagai inspirasi penting untuk merevolusi mental guna mewujudkan kedepan tentang aparatur yang bersih dan berintegritas.

Ketua panitia Maulud Nabi KH. Ahmad Lazim dalam smbutanya menyampaikan, tema besar kali ini merupakan hal penting, bahwa revolusi mental aparatur sangat perlu untuk terwujudnya integritas. Dia juga mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada bapak Kapolres Lamongan.

“Saya berterima kasih banyak pada Bapak Trisno Rahmadi yang telah dipercaya sebagai ketua panitia untuk mengadakan perayaan peringatan Nabi Muhammad SAW yang berkerja sama dengan takmir Masdjid Al Busroh sehingga dapat terlaksana dengan meriah," ungkapnya.

Senada dengan hal itu, Kapolres Lamongan AKBP Trisno Rahmadi mengaku bahwa diadakannya peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW di Polres Lamongan ini selain gagsan besar untuk mewujudkan revolusi mental juga merupkan wujud rasa syukur Polres Lamongan yang telah melaksanakan tugas penting yaitu Pilkada Kabupaten Lamongan dan perayaan natal tahun baru.Q mb9

Tuban, Bhirawa Kepada Dinas Pertambangan dan Energi dan penampungan Sumber Daya Mineral (ESDM) Kabupaten Tuban diminta untuk menelaah ulang isi UU Nomor 23 tahun 2014 oleh Wakil Bupati (Wabup) Tuban, Ir. H. Noor Nahar Hussain, pasca terbitnya regulasi tersebut, hampir separuh aktivitas ESDM mati suri. “Sebenarnya UU tersebut fleksibel terhadap Pemkab, Pemprov juga tidak dapat sembarangan mengeluarkan izin tanpa rekomendasi dari daerah,” kata Noor Nahar Hussain. (6/1).

Pemkab juga menyadari intruksi yang terkandung dalam regulasi otonomi tersebut, menarik separuh kewenangan daerah ke Pemprov. Beberapa hal yang menjadi kewenangan provinsi di antaranya, penerbitan Surat Izin Pertambangan (SIP), maupun pengawasan terhadap aktivitas pertambangan di

wilayah setempat.

“Bahwasannya regulasi otonomi tersebut, sifatnya tidak mengganggu kewenangan daerah. Hanya saja dua kewenangan pokok tersebut subtansinya berkurang, intinya seperti itu, jadi kewenangan daerah masih berpengaruh,” terang Wabub.

khoirul/huda

Wakil Bupati Tuban, Ir. H. Noor Nahar Hussain Oleh karena itu, terhitung mulai tahun 2016 ini, Pemkab mulai memperketat izin bagi investor yang mengeksploitasi

pasi kerusakan alam yang berlebihan, pihaknya membuka peluang bagi investor yang padat karya, dan ramah lingkungan. “Salah satunya pengusaha kerajinan sepatu atau tas kulit,” tambahnya.

Saat disinggung beberapa aktifitas tambang yang disinyalir ilegal yang masih marak di Tuban meliputi, pertambangan batu karst, tambang pasir di pesisir utara, maupun tambang Minyak dan Gas Bumi (Migas) di lapangan Tawun Gegunung, Pemkab akan bertindak tegas apabila investor tidak mematuhi regulasi daerah. “Izin operasi akan kami cabut, entah itu aset Badan Usaha Milik Negara (BUMN) maupun swasta,” pungkas Wabub menegaskan.Q hud

Setelah Disetubuhi, Mahasiswi Keperawatan Ditusuk Lehernya

BK DPRD Tunggu Tim Ahli untuk Sanksi Anggota Dewan Bolos Bangkalan, Bhirawa Badan Kehormatan (BK) DPRD Kabupaten Bangkalan tampaknya sudah habis kesabarannya terhadap anggota DPRD Bangkalan yang sering bolos kerja.

Selasa (05/01) mengekspose sejumlah anggota dewan yang sering tidak masuk kantor selama tahun 2015.

“Selama ini kami cukup bijakasna, dan seringkali menutup mata, tapi kami tersinggung dengan ucapan yang mengatakan bahwa BK di DPRD Bangkalan tidak ada,” ucap Wakil Ketua BK DPRD Bangkalan Fathurossi saat rapat evaluasi terkait dengan absensi anggota DPRD Bangkalan.

Saat rapat evaluasi absensi anggota DPRD Bangkalan yang dilakukan BK, politisi dari partai Demokrat itu membacakan nama-nama anggota dewan yang paling sering tidak masuk kantor selama tahun 2015. “Dari 49 anggota dewan ini ada beberapa anggota yang paling sering bolos tanpa pemberitahuan,” tegas Rosi panggilan akrabnya.

Dikatakan Rosi untuk memberikan sanksi kepada anggota dewan yang sering bolos ini, BK masih akan mengundang tenaga ahli. “Untuk anggota dewan yang terkiat dengan kasus-kasus hukum dan sanksi kami masih akan mengundang tenaga ahli dan akan dibahas dalam Rapat lanjutan nanti pada hari Selasa tanggal 12,” ujarnya Anggota BK lainya, Jamhuri mengaku adanya anggota dewan yang terkena kasus hukum itu sangat memalukan bagi lembaga DPRD Bangkalan. “Begitu ketua DPRD bangkalan terkena kasus hukum, kegiatan -kegiatan di DPRD sangat memalukan, kalau sidang paripurna yang hadir selalu S0 persen minus 1,” tandasnya.Q mb8

Sumber Daya Alam (SDA).

Penyebabnya saat ini hampir seluruh investor di Tuban usahanya berdampak terhadap lingkungan. “Mulai tahun ini akan kami perketat izinnya,” kata Wabub yang juga ketua DPC Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Tuban ini.

Wabub juga mengakui semua investor yang beroperasi di Tuban saat ini, aktifitasnya berdampak langsung terhadap lingkungan. Sehingga untuk meminimalisir dampak lingkungan yang lebih parah, Pemkab bakal lebih selektif mengeluarkan izin. “Untuk memperoleh izin tidak semudah sebelumnya,” ujarnya.

Mantan ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Tuban ini akan mengantisi-

khoirul huda/bhirawa

Kasat Lantas Polres Tuban, AKP Dhyno Indra Setyadi saat melihat pemilik motor yang memperbaiki kendaran di halaman Mapolres setempat.

Halaman Mapolres Jadi Tempat Servis Dadakan Tuban, Bhirawa Halaman belakang Kepolisian Resort (Polres) Tuban kemarin (6/1) menjadi tempat servis dadakan, pasalnya sebanyak 197 sepeda motor yang diamankan oleh petugas Sat Lantas Polres Tuban yang menggunakan knalpot brong dan tidak sesuai standar menjelang tahun baru lalu hari ini sudah mulai bisa diambil oleh para pemiliknya.

"Memang hari ini untuk yang sepeda motor knalpot brong dan tidak sesuai standar telah menjalani sidang. Banyak yang sudah mengambil sepeda motornya hari ini," kata AKP Dhyno Indra Setyadi, Kasat Lantas Polres Tuban (6/1).

Para pemilik sepeda motor berbagai jenis dari pagi mulai berdatangan ke Polres Tuban.

Mereka nampak berjubel antri untuk proses pengambilan sepeda motor yang diamankan tersebut setelah menjalani proses sidang di Pengadilan Negeri (PN) Tuban. "Untuk pengambilan mereka membawa bukti telah mengikuti sidang. Kemudian melengkapi kendaraannya sesuai dengan standar dari pabrik," terang Dhyno, saat berada di Mapolres Tuban.

Para pemilik kendaran juga harus mengganti komponen yang tidak standar langsung di halaman belakang Polres Tuban. Seperti halnya ban kecil, knalpot brong, serta perlengkapan lainnya untuk dikembalikan seperti aslinya.

"Untuk knalpot brong dan juga bannya kecil kita minta untuk ditinggal, supaya nanti tidak dipasang lagi. Kita melakukan tugas seperti ini adalah untuk mencegah terjadinya kecelakaan, karena dengan ban yang tidak sesuai itu bisa menjadi penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas," terang Kasat Lantas.

Sejumlah pemilik motor yang melangar saat memperbaiki kendaraannya mengaku menggunakan ban kecil yang terjaring razia, telah menghabiskan jutaan rupiah hanya untuk membeli perlengkapan ban yang tidak sesuai dengan standar itu. Yang mana, hal itu hanya sebagai adu gengsi sesama teman tanpa memperhatikan keselamatan. "Beli ban dan semua habis sekitar dua juta, ini karena senang saja mas," Kata Ali salah satu pemuda saat memperbaiki kendatranya di halaman Mapolres Tuban.Q hud

Kab Madiun, Bhirawa Sidang kasus pembunuhan mahasiswi Keperawatan dengan terdakwa Yatimin alias Tonggeng (28), warga Desa Sumberejo Kecamatan/ Kabupaten Madiun, mulai disidangkan di Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun, dengan agenda dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum (JPU), Rabu (6/1).

Terungkap dalam dakwaan JPU Sendhy P, sebelum menghabisi Fitria Kumala Sari (20), warga Desa Plumpungrejo Kecamatan Wonoasri Kabupaten Madiun yang juga mahasiswi semester V Keperawatan di Jombang, pada tanggal 17 Oktober 2015 sekitar pukul 17.00 WIB, terdakwa terlebih dulu menjemput korban di terminal Nganjuk dengan mengggunakan sepeda motor. Setelah itu korban dibawa masuk ke hutan jati Desa Pajaran Kecamatan Saradan Kabupaten Madiun.

Sesampainya di dalam hutan, terdakwa menyetubuhi korban dengan cara diikat dengan tali rafia yang dibawa oleh korban atas pesanan terdakwa. Karena korban nekad akan menemui istri terdakwa untuk menyampaikan perihal hubungan mereka, kemudian korban ditusuk dengan pisau di bagian perut kanan oleh terdakwa.

"Setelah itu, terdakwa kembali menusuk leher korban sebanyak dua kali dengan pisau yang telah dipersiapkan dari rumah. Atas perbuatannya, terdakwa melanggar pasal 340 KUHP

yunto pasal 338 KUHP," kata JPU Sendhy, dalam dakwaannya d hadapan majelis hakim yang diketuai Halomoan Sianturi.

Meski diancam dengan hukuman mati, penasehat hukum terdakwa, Jonathan D.Hartono, tidak akan mengajukan eksepsi (tanggapan atas dakwaan JPU) dalam sidang lanjutan Senin 18 Januari mendatang. Alasannya karena hal-hal yang sifatnya substansi, sudah dibenarkan oleh terdakwa.

"Kami tidak akan mengajukan eksepsi pada sidang berikutnya. Soalnya hal substansinya sudah dibenarkan oleh terdakwa. Dan itu boleh-boleh saja," kata Jonathan, usai sidang.

Diberitakan sebelumnya, 18 Oktober 2015 atau sehari setelah terjadinya pembunuhan, masyarakat Kabupaten Madiun digemparkan oleh penemuan mayat perempuan tanpa identas di dalam hutan Desa Pajaran Kecamatan Saradan. Setelah dilakukan penyelidikan oleh polisi, korban adalah Fitria Komala Sari.

Setelah berhasil mengungkap identitas korban, polisi berusaha keras untuk mencari tahu siapa pelaku pembunuhan itu. Tidak lebih dari satu minggu, polisi berhasil mengungkap pelaku dan menangkapnya. Pelaku adalah Yatimin, seorang kuli bangunan yang juga pacar korban. Setelah ditangkap, pelaku mengaku membunuh karena korban terus mendesak minta pertanggungjawaban.Q dar

sudarno/bhirawa

Suasana sidang kasus pembunuhan mahasiswi Keperawatan dengan terdakwa Yatimin alias Tonggeng (28), warga Desa Sumberejo Kecamatan/Kabupaten Madiun, mulai disidangkan di Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun, dengan agenda dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum (JPU), Rabu (6/1).

Air Terjun Parijoto Destinasi Wisata Wajib Dicoba Pecinta Alam Satu lagi pesona wisata di Kabupaten Kediri yang patut masuk dalam daftar traveling anda bagi penikmat olahraga ‘trabasan alas atau pencinta alam’ baik menggunakan sepeda motor trail maupun tracking dengan berjalan kaki. Destinasi wisata ini adalah Air Terjun Parijoto.

Lokasi wisata ini berada di Kecamatan Mojo, tepatnya berada di perbatasan antara Desa Pamongan dan Desa Blimbing.

Bagi pencinta tracking, untuk mencapai ke Lokasi Air Terjun Parijotho yang berlokasi di sebelah timur lereng Gunung Wilis ini, dari Kantor Kecamatan Mojo menuju barat berjarak total sekitar 21 Kilometer. Jalan beraspal mulus sepanjang 14 Km yang dapat dilalui dengan mobil hingga berakhir di pertigaan terakhir jalan beraspal di Dusun Tumpakdoro, Desa Pamongan.

Selanjutnya dari sini perjalanan dilanjutkan dengan menyusuri jalan setapak yang hanya bisa dilewati kendaraan sepeda motor trail atau sepeda motor lainnya sejauh tujuh kilometer. Hanya saja bila menggunakan sepeda motor biasa harus parkir di Jem-

batan Duren (jembatan kayu) dan melanjutkan dengan jalan kaki sejauh tiga kilometer.

Sepanjang perjalanan anda akan disuguhi pemandangan asri Hutan Lindung khas Gunung Wilis. Flora dan fauna yang masih alami menjanjikan ketenangan untuk dapat melepaskan kepenatan pikiran akibat aktivitas sehari-hari. Dan untuk menempuh perjalan ini membutuhkan kondisi fisik yang prima sebab untuk menuju air terjun ini medan yang dilalui akan menguras tenaga, memacu adrenalin dan menuntut konsentrasi.

Sebagai gambaran, sepanjang jalan setapak sejauh tiga kilometer tersebut berupa jalan tanah

irvan/bhirawa

Air Terjun Parijoto. Lokasi wisata ini berada di Kecamatan Mojo, tepatnya berada di perbatasan antara Desa Pamongan dan Desa Blimbing. terjal mengarah naik dan menuruni bukit. Di bagian kilometer akhir perjalanan anda diuji

nyali naik dan turun bukit di tengah hutan lebat Gunung Wilis dengan kemiringan tanah diatas

60 derajat. Bahkan finisnya anda ditantang menuruni tebing batu setinggi enam meter menggunakan tali tambang sebelum tiba di Air Terjun Parijotho. Total dari Dusun Tapakdoro memakan waktu kurang lebih akan ditempuh selama 1 jam perjalanan jalan kaki dengan santai.

Namun semua rasa lelah terbayar akan pemandangan indah air terjun ini. Dingin dan sejuknya air langsung menyambut kaki ketika menapak. Begitu lega rasanya dan seakan seluruh beban terasa hilang saat berdiri di bawah derasnya air terjun yang masih ‘perawan’ ini. Air terjun Parijotho ini mengucur deras dari atas tebing setinggi 20 meter dan memiliki tiga tingkatan air terjun yang sangat indah. Batu-batu besar dan pohon raksasa berusia ratusan tahun menambah keindahan yang tercipta.

Sementara itu, dari cerita Kepala Desa Pamongan, Marsait, Nama Parijoto sendiri berasal

dari sebuah legenda masyarakat.

Menurutnya konon pada zaman dahulu ada seorang wanita penjual jamu gendong yang tinggal di sekitar Desa Pamongan.

"Suatu ketika wanita penjual jamu tersebut berjualan jamu dengan berjalan kaki melewati kawasan air terjun. Dalam berjualan, penjual jamu gendong tersebut membawa jamunya dan juga membawa bibit padi yang siap untuk ditanam." ungkap Marsait.

Namun, lanjut Marsait sewaktu melintas di kawasan air terjun wanita tersebut terpeleset dan jatuh dan jamu yang digendongnya jatuh di sebelah utara air terjun, sedangkan bibit padinya jatuh di sebelah selatan air terjun. "Sejak saat itu air terjun yang berada di Desa Pamongan Kecamatan Mojo tersebut diberi nama Air Terjun Parijotho. Dari kata Pari yang berarti Padi dan Jotho berarti Sejengkal atau Sedikit," tandasnya.Q van

EKONOMI - BISNIS

8

Kamis Legi, 7 JANUARI 2016

Pertamina akan menambah pasokan BBM untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Kurs JUAL

BELI

USD

13,967.00

13,829.00

SGD

9,809.66

9,707.29

EUR

15,179.34

15,025.21

JPY

11,666.39

11,546.30

GBP

20,560.82

20,349.37

Sumber: Bank Indonesia (4 JANUARI 2016)

RAGAM EKBIS

Arus Peti Kemas Tanjung Perak Meningkat Surabaya, Bhirawa Arus peti kemas di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, Jatim selama tahun 2015 meningkat tipis sebesar 0,5 persen dibanding tahun 2014, yakni dari 3,10 juta Teus menjadi 3,12 juta Teus. Kepala Humas PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) III Persero Edi Priyanto, di Surabaya, Rabu mengatakan, peningkatan itu didominasi peti kemas antarpulau atau yang lebih dikenal peti kemas domestik dengan persentase hingga 59 persen.

Ia menjelaskan, arus peti kemas pada tahun 2015 tercatat setara 2,61 juta kotak/ boks, sedangkan tahun 2014 tercatat setara 2,60 juta kotak/boks. “Jumlah arus peti kemas didominasi peti kemas antarpulau atau yang lebih dikenal sebagai peti kemas domestik dengan persentase hingga 59 persen, dibandingkan dengan jenis peti kemas internasional,” ungkap Edi. Edi mengatakan, meski peningkatan arus peti kemas tipis, khususnya domestik, namun masih bagus dan menunjukkan kondisi perekonomian dalam negeri ada peningkatan, dibanding pasar sejumlah negara yang mengalami kelesuan pertumbuhan ekonomi.

Sehingga, menyebabkan pengangkutan peti kemas mengalami penurunan permintaan, khususnya pasar utama seperti Eropa, Afrika, dan Amerika Utara yang mengalami penurunan permintaan. “Problem ekonomi luar negeri memperlambat ‘demand’ untuk volume peti kemas, sehingga menyebabkan terjadinya pertumbuhan yang kecil tahun ini,” paparnya. Q ma.ant

KEHILANGAN TULUNGAGUNG HILANG STNK, Honda, th. 2010, AG6295RS, a/n. Sai’in, Dsn. Tegalrejo RT/RW 01/02, Ds. Tegalrejo, Rejotangan-T.Agung No. 66/IMB/BI-II/2016 HILANG STNK, Vespa, th. 1974, Hijau, AG5323RV, a/n.

Zaenal Abidin, Ds. Sembon, Karangrejo-T.Agung No. 67/IMB/BI-II/2016 HILANG STNK, Honda, th. 2011, Putih, AG5812OB, a/n.

Kristyono, Ds. Sumberejo Wtn, Ngunut-T.Agung No. 68/IMB/BI-II/2016 HILANG STNK, Honda, th. 2013, Merah, AG6840OO, a/n.

Sihantik, Ds. Panjerejo, Rejotangan-T.Agung No. 69/IMB/BI-II/2016 HILANG STNK, Suzuki, th. 2013, Merah Hitam, AG4796RAF, a/n. M Dini Nuri, Ds. Serut, Boyolangu-T.Agung No. 70/IMB/BI-II/2016 HILANG STNK, Dump Truck, th. 2011, AG8938US, a/n.

Nanang Wahudi, Ds. Sumberdadap, Pucanglaban-T.Agung No. 71/IMB/BI-II/2016 HILANG STNK, Yamaha, th. 2004, Hitam, AG3900SX, a/n.

Budianto, Kel. Bago-T.Agung No. 72/IMB/BI-II/2016 HILANG STNK, Honda, th. 2009, Merah, AG4721TW, a/n.

Eny Ismiyati, Kel. Bago-T.Agung No. 73/IMB/BI-II/2016 HILANG STNK, Honda, th. 2012, Hitam, AG2753OK, a/n.

Sulistio, Ds. Sumberagung, Rejotangan-T.Agung No. 74/IMB/BI-II/2016 HILANG STNK, Honda, th. 2015, Hitam Putih, AG3754RAU, a/n. Sri Mamemunah, Ds. Sukorejo, Karangrejo-T.Agung No. 75/IMB/BI-II/2016 HILANG STNK, Yamaha Jupiter, th. 2008, Hitam Merah, AG5820TG, a/n. Siti Jaenah, Ds. Punjul, Karangrejo-T.Agung No. 76/IMB/BI-II/2016

SITUBONDO HILANG STNK nopol P 5637 EO, a/n Suryanto SPd, Ds. Kedungdowo, rw 02/02, Kec. Arjasa, Situbondo.

No. 77/IMB/BI-II/2016 HILANG STNK nopol P 3592 EK, a/n Misyani, Ds. Mangaran, rw 09/01, Kec. Mangaran, Situbondo.

No. 78/IMB/BI-II/2016 HILANG STNK nopol P 5391 FH, a/n Saha, Ds. Lamongan, rw 02/04, Kec. Arjasa, Situbondo.

No. 79/IMB/BI-II/2016 HILANG STNK nopol P 2004 EB, a/n Sutaham, Ds. Arjasa rw 01/02, Kec. arjasa, Situbondo No. 80/IMB/BI-II/2016 HILANG STNK nopol P 3985 FG, a/n Alfath Septa Virgiawan, Kel. Mimbaan, rw 08/01, Kec. Panji, Situbondo No. 81/IMB/BI-II/2016

Pertamina Tambah Pasokan BBM di Jawa Surabaya, Bhirawa Pasca penurunan harga, permintaan BBM di hampir seluruh wilayah Pulau Jawa meningkat drastic, bahkan beberapa SPBU kehabisan stok karena diserbu pembeli. Kondisi ini membuat Pertamina akan menambah pasokan BBM untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Pertamina Marketing Operation Region V (MOR V) yang meliputi wilayah Jatim, Bali, NTT dan NTB menambah pasokan BBM, khususnya di wilayah Jawa Timur, karena adanya lonjakan konsumsi pascapenurunan harga yang dilakukan pemerintah pada Selasa (5/1).

Area Manager Communication dan Relations Pertamina Marketing Operation Region V, Heppy Wulansari, Rabu mengatakan tambahan pasokan untuk wilayah Jatim untuk jenis Premium sebesar 47 persen dari konsumsi 10.263 kilo liter per hari.

Selain itu, penambahan juga dilakukan untuk jenis Solar sebesar 62 persen dari konsumsi 5.292 kilo liter per hari, untuk pemulihan atau “recovery” stok SPBU pascalonjakan permintaan hari pertama.

“Dengan penambahan ini, penyaluran Premium di Jawa Timur menjadi 14.612 kilo liter dan Solar

8.536 kilo liter. Penambahan pasokan kami maksudkan selain untuk pemulihan stok juga antispasi peningkatan permintaan yang masih berpotensi terjadi di SPBU Jawa Timur,” katanya. Ia mengatakan pada hari H penurunan harga, peningkatan konsumsi Premium di Jawa Timur tercatat sebesar 15 persen dan Solar 19 persen di atas konsumsi normal atau per hari.

“Kami tetap mengimbau kepada masyarakat untuk tidak panik dan kami menjamin bahwa stok BBM di Pertamina sangat aman,” katanya.

Terkait adanya kekosongan BBM yang sempat terjadi di sejumlah SPBU, Heppy mengaku hal itu karena ada lonjakan konsumsi BBM, bukan karena ketiadaan stok di Pertamina. “Stok semua produk BBM Pertamina dalam kondisi aman dan penambahan pasokan akan terus dilakukan hingga kondisi normal

kembali,” katanya.

Sementara itu, Heppy mengaku juga terus melakukan monitor stok Premium dan Solar di berbagai wilayah Pertamina MOR V, untuk memastikan stok dalam kondisi cukup.

Ia mengatakan, saat ini dari total 1.143 SPBU di wilayah Pertamina MOR V, sebanyak 1.039 SPBU telah menyediakan produk Pertamax dan 493 SPBU menyediakan produk Pertalite. “Selain Premium dan Solar, penurunan harga juga berlaku untuk produk BBM Pertamina lainnya di SPBU yaitu Pertamax Series, Pertalite dan Solar Non Subsidi,” katanya.

Tambah Pasokan di Madiun Berdasarkan data, konsumsi rata-rata premium di eks-Keresidenan Madiun sekitar 800 kiloliter per hari, sedangkan solar sekitar 600 kiloliter per hari. Guna mengantisipasi kekosongan stok di SPBU, pihak Pertamina memaksimalkan penyaluran BBM ke SPBU dengan menambah pasokan. Untuk wilayah Madiun, Pertamina menambah pasokan premium hingga sebesar 28 persen dan solar sebesar 34 persen.

Selain itu, masing-masing SPBU

diinstruksikan mempunyai “delivery order” (DO) tambahan.

Hingga hari kedua pascaharga BBM turun, PT Pertamina menambah penyaluran premium sekitar 1.026 kiloliter dan solar sebanyak 808 Kiloliter di wilayah Madiun dan sekitarnya. “Penambahan tersebut diharapkan dapat segera mengembalikan stok SPBU sehingga tidak terjadi kepanikan masyarakat atau “panic buying” karena stok BBM di Pertamina saat ini sangat cukup dan aman,” kata Heppy.

Seperti diketahui, pemerintah memutuskan untuk menurunkan harga BBM bersubsidi, yakni premium dan solar per tanggal 5 Januari.

Dimana, harga solar turun dari Rp6.700 menjadi Rp5.650 per liter.

Untuk harga premium wilayah non-Jamali (Jawa, Madura, dan Bali) turun dari Rp7.300 menjadi Rp6.950, sedangkan harga premium untuk Jamali turun dari Rp7.400 menjadi Rp7.050. Sedangkan rencana pemerintah akan menerapkan pungutan dana ketahanan energi (DKE) sebesar Rp200Rp300 per liter, untuk sementara ditunda dulu setelah harga BBM diputuskan turun. Q ma,dar,ant

Target 2016, Optimistis Okupansi di Atas 80% Surabaya, Bhirawa Tingkat hunian hotel di Surabaya pasca liburan akhir tahun 2015 kemarin mencapai 100 persen dalam artian kamar full booking karena kebanyakan hotel setempat saat menggelar perayaaan maupun gebyar promo.

Untuk 2016 ini rata-rata perhotelan mentargetkan okupansi diatas 80-85 persen. “Pas malam tahun baru hunian kamar kami full 100 persen baik Harris maupun POP hotel daun untuk target okupansi 2016 ini 85 persen,” ungkap Marketing Communication Manager HARRIS-POP Hotel & Conventions, Setiawan Nanang saat dikonfirmasi melalui telepon selularnya, Rabu (6/1) kemarin.

Pria yang biasa disapa Iwan itu optimistis bisa mencapai target okupansi 85 persen karena memiliki produk dan pelayanan yang bagus serta berbeda dengan hotel yang lainnya.

“Lokasi kita di tengah kota juga

memiliki makanan yang enak, jadi kita tidak takut menghadapi persaingan hotel yang ketat saat ini,” jelasnya.

Selain itu untuk menyiasati persaingan pihaknya lebih kreatif dengan menampilkan promo-promo untuk food and beverage maupun paket kamar.

“Saya berharap Harris dan POP menjadi hotel tujuan utama untuk bisnis dan wisata, serta

menjadi hotel jujukan para artis dan selebritis juga menjadi trendsetter,” harap Iwan.

Hal senada juga di ungkapkan Assiten Sales & Marketing Manager Core Hote Bonnet, Dwi Krismayanti, libur akhir tahun ini membawa berkah bagi hotelnya yang baru dilaunching ini. “Okupansi 100 persen, hunian kamar semuanya full,” tegas Dwi. Q riq

Tujuan inti dari program tabungan emas sebesar 1 gram adalah untuk mengajak masyarakat berinvestasi dan menabung dalam bentuk emas.

Program Tabungan Emas 1 Gram Pegadaian Diburu Nasabah Andalkan fasilitas dan pelayanan hotel di Surabaya targetkan okupansi 80 persen.

Penyaluran Kredit UMKM Jatim Tumbuh Lebih Baik Surabaya, Bhirawa Kendati penyaluran kredit secara umum di Jatim menunjukkan perlambatan sejak awal tahun, namun penyaluran kredit UMKM mampu tumbuh lebih baik pada Oktober 2015. Penyaluran kredit UMKM yang didominasi oleh sektor perdagangan ini mampu tumbuh 8,60% (yoy) sedangkan kredit non UMKM tumbuh 8,32% (yoy).

Pertumbuhan tersebut juga

didukung dengan perbaikan Non Performing Loan (NPL) UMKM dari 4,47% pada bulan sebelumnya menjadi 4,35%. Demikian deputy kepala perwakilan BI Jatim Syarifuddin Basyara Rabu (6/1) kemarin. . Hal ini lanjutnya, juga terkonfirmasi dari pernyataan sektor perbankan yang relatif beralih untuk menggenjot penyaluran kredit UMKM di tengah lesunya kinerja sektor riil yang berskala besar.

NPL keseluruhan perbankan Jatim pun menunjukkan perbaikan dari level 2,19% pada bulan sebelumnya menjadi 2,18% pada Oktober 2015. Meskipun terjadi peningkatan resiko pada sektor konstruksi sebagai dampak dari lesunya dunia usaha dan realisasi investasi, NPL sektor industri pengolahan dan perdagangan yang relatif stabil dan membaik mampu menahan peningkatan NPL sektor perbankan Jatim. Q ma

Surabaya, Bhirawa Di penghujung tahun 2015 PT Pegadaian Persero mengeluarkan satu program lagi yakni tabungan emas sebesar 1 gram. Dengan sistem pembayaran diangsur selama setahun penuh, dimana angsuran tersebut juga dilindungi dengan asuransi. Sejak program tersebut diluncurkan pada akhir Desember 2015 kemarin, jumlah masyarakat di Jatim yang mengikuti tabungan emas telah meningkat.

Rita Helmi, Humas PT Pegadaian Persero mengungkapkan tujuan inti dari program tersebut mengajak masyarakat untuk berinvestasi dan menabung dalam bentuk emas. Karena dari fungsi menabung logam

mulia dapat di manfaatkan sewaktu-waktu.

“Syaratnya mudah untuk menabung emas 1 gram, di awal nasabah di kenakan biaya Rp.150 ribu sebagai asuransi, dan per bulannya nasabah cukup membayar Rp 45 ribu selama 12 kali atau 12 bulan. Maka tabungan emas tersebut apabila sudah selesai, dapat di ambil atau kembali di jaminkan sebagai nilai investasi,” ujarnya, Rabu (6/12) kemarin.

Sampai hari ini, sejak program tersebut di perkenalkan kepada khalayak, sudah terdapat 2.154 nasabah yang bergabung. Hal ini berdasarkan data yang di peroleh PT Pegadaian Persero senin kemarin untuk seluruh outlet di Jatim. Q wil

Dampak Turunnya Harga BBM di Pasuruan

Stok BBM Habis, Bensin Eceran Tembus Rp 11 Ribu per Liter Sehari pasca turunnya bahan bakar minyak (BBM) ternyata berdampak pada kekosongan stok jenis premium, pertamax dan pertalite di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di Pasuruan Raya.

Hilmi Husain/Bhirawa

Sejumlah kendaraan roda dua dan roda empat terpaksa hanya memutari SPBU 5467101 di Jalan Ir Juanda, Kecamatan Bugul Kidul, Kota Pasuruan lantaran stoknya habis, Rabu (6/1) sore.

Pantauan di lapangan, Rabu (6/ 1) sore, sejumlah SPBU seperti di SPBU 5467101 di pantura Pasuruan-Probolinggo tepatnya di Jalan Ir Juanda, Kecamatan Bugul Kidul, Kota Pasuruan memasang plang “Maaf!!! Kiriman BBM belum datang,” Tentusaja, kekosongan itu berdampak pada pengguna pengendara roda dua maupun roda empat. Pasalnya mereka harus terpaksa membeli BBM jenis premium secara eceran dengan harga Rp10 ribu hing-

ga Rp11 ribu per liter.

“Mulai dari pantura Probolinggo hingga Pasuruan stok BBM jenis premium, pertamax dan pertalite di SPBU-SPBU yang saya temui kondisinya habis. Terpaksa saya membeli BBM jenis premium eceran di Pasuruan, itu pun harganya Rp11 ribu per liter. Kalau tidak saya isi mobil ini, otomatis perjalanan saya bersama keluarga yang akan menuju Kota Blitar tak akan tercapai,” jelas Suhadi ditemui Bhirawa saat

beristirahat di pantura Pasuruan.

Warga lainnya juga mengeluhkan kebijakan dari pemerintah pusat tersebut. Dimana saat harga BBM naik, SPBU banyak memiliki stok. Sedangkan disaat harganya resmi turun, justru imbas BBM malah kekosongan atau langkah. “Sikap pemerintah saat ini kurang berpihak pada rakyat.

Jika BBM lagi naik stok ada, tapi jika sebaliknya ketika BBM turun malah langka. Bahkan carinya pun susah. Alternatifnya beli bensin eceran, itu pun harganya selangit. Tadi saya membeli 3 liternya senilai Rp30 ribu,” jelas Muslimin, pengguna motor.

Sementara itu, pengawas

SPBU 5467101 di pantura Pasuruan, Nadifa mengakui bahwa di SPBU 5467101 terjadi keterlambatan pengiriman BBM. Menurutnya, keterlambatan ini duduga akibat libur panjang serta stoknya menipis.

“Memang di SPBU 5467101 hingga petang ini, BBM jenis premium, pertalite masih kosong mulai 11 siang tadi, untuk pertamax mulai kemarin sore. Hanya solar yang masih ada, itu pun stoknya 16 ton saja. Kemungkinan untuk premium akan datang nanti malam dan kirimannya tidak seperti sebelumnya. Sedangkan premium, pertalite belum bisa dipastikan,” jelas Nadifa. Q hil

MALANG RAYA

Kamis Legi 7 JANUARI 2016

9

BNNP Jatim Target Tim Terpadu P4GN Tuntas Tiga Bulan Malang, Bhirawa Rektor Unibersitas Brawijaya Prof Bisri mengingatkan pemberantasan pengguna narkoba di Jawa Timur, tanpa adanya campur tangan pihak terkait tidak bakal bisa tuntas. Sebab para bandar narkotika tidak hanya beredar satu daerah saja, tetapi di plosok plosok daerah. Karena itu dibutuhkan kerjasama seluruh lapisan masyarakat dan pemerintahan.

“Tak cukup hanya rasa prihatin tapi perlu gerakan revolusioner untuk melawan ganasnya serbuan narkotika. Khususnya dalam konteks proteksi diri dalam lingkungan pendidikan’’ tegas Prof Bisri. Lantaran itu Bisri mendukung langkah-langkah Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Jatim yang terus melakukan koordinasi dengan segenap stakeholders dalam melawan narkoba di Jatim.

“Koordinasi sangat dibutuhkan bukan saja dengan internal BNNP dengan BNNK tetapi dengan stakeholders bahkan masyarakat luas,” jelas Bisri lagi.

Dikonfirmasi terpisah, Kepala Badan Narkotika Nasional Pro-

vinsi (BNNP) Jatim Brigjen (Pol) Drs Sukirman mengaku akan lebih optimal dalam melaksanakan pemberantasan peredaran narkotika di Jatim. Langkah awalnya dengan merumuskan beberapa strategi kegiatan yang dilaksanakan sepanjang tahun ke depan.

Perumusan kegiatan dibuka dengan menggelar rapat kegiatan bersama jajan pengurus BNNP di ruang metting room,lantai I, Kantor BNNP Jatim. ‘’Pagi ini (kemarin, red) seluruh jajaran pengurus mengadakan rapat untuk merumuskan kegiatan di sepanjang tahun 2016 ini,’’ kata Kepala Badan Narkotika Nasioanal ,Brigjen Drs Sukirman Rabu (6/1), kemarin.

KILAS AREMANIA

Per Hari, 29 Perempuan Menyandang Status Janda Kab Malang, Bhirawa Kasus perceraian di Kabupaten Malang sudah sangat mengkhawatirkan.

Berdapat data Pengadilan Agama Kabupaten Malang di Kepanjen, jumlah janda baru rata-rata mencapai 29 orang perhari sepanjang tahun 2015.

Jumlah kasus perceraian mencapai 6.633 kasus, gugat cerai 4.413 kasus dan cerai talak 2.220 kasus. Jumlah tersebut merupakan yang tertinggi di Indonesia.

Sedangkan untuk Pengadilan Agama Kota Malang, jumlah perceraian mencapai 2.758 kasus atau separuhnya.

Pengadilan Agama Kota Malang wilayahnya meliputi Kota Malang dan Kota Batu.

Berdasarkan penyebabnya, ada 3 penyebab utama terjadinya kasus perceraian yaitu ekonomi keluarga, selingkuh dan penelantaran. Umumnya perceraian juga menimpa para Tenaga Kerja Indonesia (TKI), utamanya Tenaga Kerja Wanita (TKW).

Para TKW yang mengajukan perceraian ini kebanyakan karena suaminya selingkuh saat ditinggal bekerja di luar negeri atau uang kirimannya habis dipakai foya-foya sang istri.

“Fenomena perceraian di Malang Raya ini memang sudah sangat mengkhawatirkan, sehingga pemerintah perlu mengambil peran lebih besar lagi dalam pembinaan kelauarga,” kata psikolog asal Kota Batu, Sayekti Pribadiningtyas, Senin (4/1).

Dikatakan, tekanan ekonomi memang menjadi faktor utama terjadinya perceraian. Selain faktor pergaulan dan pengaruh teknologi.

“Ketika seorang suami ditinggal pergi bekerja ke luar negeri selama beberapa tahun, tentunya si suami berpeluang untuk mencari pasangan selingkuh.

Karena seorang laki-laki harus mampu menahan syahwatnya ketika ditinggal sang istri,” tuturnya.Q sup

Wali Kota Tegaskan Taman Cinta Bukan Tempat Maksiat Malang, Bhirawa Walikota Malang Muhammad Anton, menegaskan ornamen Taman Cinta didepan Malang Town Square (Matos) kawasan Jalan Veteran Malang, bukan disediakan untuk tempat maksiat.

Tempat tersebut sebenarnya dibuat untuk menunjukan kecintaan masyarakat terhadap Kota Malang.

“Taman itu bukan dibuat untuk lokasi berbuat maksiat, melainkan ungkapan cinta masyarakat kepada Kota Malang, ditempat lain juga ada tempat-tempat yang menunjukan rasa cintanya kepada daerah tertentu,” tutur Walikota yang kerap disapa Abah Anton. Karena itu pihaknya akan memberikan penjelasan kepada pihak-pihak tidak sependapat dengan sebutan atau tulisan I love Malang. Termasuk yang datang pihak Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Malang. Karena MUI menilai keberadaan ornamen yang akhirnya lebih dikenal dengan sebutan Taman Cinta itu, dianggap upaya pembiaran dan juga ijin dari Pemerintah Kota Malang, Jika Kota Malang dijadikan tempat maksiat.

Karena taman ini, digunakan kegiatan pacaran, bertentangan dengan norma agama maupun adab ketimuran. Apalagi dilengkapi dengan tempat gembok cinta seperti di Paris. Jadi kondisi ini yang membuat para tokoh masyarakat, memprotes keberadaan Taman Cinta. Abah Anton mengatakan akan segera melakukan pertemuan dengan pihak MUI untuk berkomunikasi dan juga menjelaskan tujuan didirikannya ornamen berlambang cinta lengkap dengan tulisan love (cinta).

“Saya sudah sidak langsung ke taman yang disebut Taman Cinta itu. Saya kira disini hanya terdapat perbedaan cara pandang dan memaknai ornamen itu.

Kita bisa lihat ornamen itu memang ada lambang cinta lengkap dengan tulisan love. Itu sebenarnya memiliki makna yang luas. Salah satunya adalah mengajak masyarakat untuk mencintai Kota Malang, “jelasnya kepada para wartawan Rabu (6/1) kemarin. Q mut

Dalam rapat tersebut, telah terumuskan lima program ke depan BNNP dalam pemberantasan narkoba. Pertama-tama dimulai dari membentuk tim kordinasi terpadu Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) di kabupaten kota, baik yang sudah ada Badan Narkotika Nasional Kota (BNNK), maupun satuan pelaksana BNNK yang belum ada. Dengan demikian, diharapkan keinginan ini bisa segera dilaksanakan dalam waktu singkat. ‘’Kami berharap pembentukkan tim tersebut, tuntas dalam waktu tiga bulan,’’ terangnya.

Sukirman menambahkan, program yang kedua dengan menggandeng pihak yang berkompenten yakni Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk meminta rekomendasi DRPD agar menggunakan hak inisiptipnya untuk membuat perda P4GN, sebagai pemandu arah penanganan masalah narkotika

di Jatim.

Selain itu juga berharap ada sebuah penghargaan berupa DPRD award bersih narkotika.

Sedangakan program untuk ketiga dan keempat BNNP, akan meningkatkan keterpaduan koordinasi antara BNNP dengan instasi terkait di provinsi dan kabupaten/kota dalam penanganan narkoba. Selain membangun koordinasi yang kuat, BNNP juga akan berupaya mengumpulkan data dan pelapor yang akurat tentang P4GN di provinsi dan kabupaten kota.

Dari data yang akurat ini diharapakn bisa dijadikan acuan dalam pemberantasan yang tepat pada sasaran. Sedangkan program kelima BNNP yakni berharap bisa terbentuknya lembaga rehab dan pemasyarakat narkoba terpadu pada salah satu daerah di Jatim.

Kepala Seksi Pencegahan Danang Sumiharta, menambahkan, program BNNP yang dirumuskan untuk tahun 2016 mendatang. Di

Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Jatim Brigjen (Pol) Drs Sukirman saat memimpin rapat koordinasi di Kantor BNNP Jatim, Rabu (6/1) kemarin tahun 2015 BNNP juga sudah melakukan pencegahan narkoba.

Dengan sasaran di dunia pendidikan, salah satunya di SMP 1 Kebomas Gresik. Dalam kegiatan belajar mengajar SMPN 1 Kebomas memberikan dukungan

dalam pemberantas narkoba.

“Di silabus SMPN 1 Kebomas Gresik telah tercantumkan mengenai pemberatasan narkoba.

Dan ini tidak lepas dari adanya dukungan dari kepala daerah dan DPRD,” katanya. Q why

Penegakan Perda Pasar Tradisional Mengecewakan Batu, Bhirawa Adanya indikasi pelanggaran Perda tentang perlindungan Pasar Tradisional membuat anggota DPRD Kota Batu berang. Karena mereka telah mempersiapkan regulasi tersebut dengan harapan bisa membawa kesejahteraan kepada para pedagang pasar tradisional.

anas bachtiar/bhirawa

Kapolres Batu, AKBP Decky Hendarsono, menunjukkan barang bukti upal pecahan Rp 50.000 yang diamankan dari keempat tersangka.

Peredaran Uang Palsu di Kota Wisata Terungkap Batu, Bhirawa Jaringan pengedar uang palsu (upal) mulai menjadikan Kota Batu sebagai target operasinya. Jaringan ini memanfaatkan momen perayaan tahun baru untuk mengedarkan uang palsu pecahan Rp50.000.

Para pelaku melakukan aksinya di pertokoan dan tempattempat perjudian. Namun aksi ini terendus petugas kepolisian sehingga 4 orang tersangka berhasil ditangkap dengan barang bukti uang palsu dengan nilai Rp 39 juta.

Dari ketiga tersangka yang diamankan, masing-masing bernama Ridwan, 54 th, warga Jl.Sarimun, Desa Beji, Kecamatan Junrejo Kota Batu, Didik, 53 th, warga Dusun Kaliputih, Kelurahan Sisir Kota Batu, Praseno, 52 th, warga Pandaan Kabupaten Pasuruan, serta Gondo Subroto, 62 th, warga Prigen Pasuruan.

“Dari tersangka Ridwan dan Didik diamankan barang bukti uang palsu senilai Rp 4,5 juta, dari tersangka Parseno juga diamankan uang palsu Rp 4,5 juta, sedangkan dari tersangka Gondo Subroto diamankan uang palsu Rp 30 juta. Semua barang bukti ini dalam pecahan Rp 50.000,” ujar Kapolres Batu, AKBP

Decky Hendarsono, Rabu (6/1) kemarin.

Terungkapnya kasus ini bermula ketika awal bulan Desember 2015, Kepolisian Sektor Junrejo Kota Batu mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya peredaran uang palsu di Kecamatan Junrejo dan Kota Batu pada umumnya. Kemudian Kapolsek Junrejo, AKP Joko Tresno Widodo langsung memerintahkan Kanit Reskrim dan Kanit Intelkam untuk menyelidiki informasi tersebut. Hasilnya, diketahui informasi jika upal tersebut beredari di wilayah Desa Beji.

Kemudian informasi ini ditindaklanjuti petugas dengan melakukan giat under cover untuk mencoba masuk ke dalam jaringan yang dimaksud. Hingga akhirnya petugas bisa melakukan transaksi dengan membeli upal dari tersangka Ridwan dan Didik (D/R). Untuk upal senilai Rp 4,5 juta, tersangka menjualnya dengan harga Rp Rp 2,5 juta. Dan dengan bukti itu pula, petugas langsung menangkap tersangka D dan R. Dalam pengembangan kasus yang dilakukan, diketahui jika D dan R memperoleh upal tersebut dari tersangka Pra-

seno (P). Tak menunggu waktu lagi, petugas langsung menangkap P yang tinggal di Pasuruan, dan mengamankan barang bukti berupa uang palsu Rp 4,5 juta. Namun kerja belum selesai. Dari pemeriksaan yang dilakukan, diketahui jika semua uang yang ada di ketiga tersangka ini dipasok dari tersangka Gondo Subroto (GS). Petugas langsung mencari dan menangkap GS yang juga tinggal di Pasuruan. Tak tanggungtanggung, dari tangan GS petugas menemukan barang bukti palsu pecahan Rp 50.000 sebanyak 600 lembar atau sebesar Rp 30 juta.

Dari penangkapan keempat tersangka, petugas belum menemukan bukti adanya aktivitas pencetakan uang palsu tersebut. Karena itu petugas masih mengembakan kasus ini dengan berkordinasi dengan semua kepolisian baik di Polda hingga Mabes Polri.

“Dari pengungkapan kasus ini, keempat tersangka dikenakan pasal 36 ayat 2 dan atau 3 UU RI nomor 7 tahun 2011 tentang mata uang atau pasal 245 KUHP. Dan dari kasus ini tersangka terancam hukuman penjara maksimal selama 15 tahun,” jelas Joko Tresno. Q nas

Pimpinan DPRD Kota Batu menuntut Eksekutif dalam hal ini Badan Penanaman Modal (BPM) untuk bersikap tegas dalam penegakkan Perda Perlindungan Pasar Tradisional.

“Agar Kota Wisata Batu ini tertib maka dibuatkan Perdaturan Daerah (Perda) maupun Perwali. Dan untuk pengaturan Pasar Tradisional ini kita juga telah buat polapola regulasinya. Dan untuk melaksanakannya maka Eksekutif harus bertanggung jawab terhadap kewenangan yang telah diberikan Negara,” ujar Ketua DPRD Kota Batu, Cahyo Edy Purnomo, Rabu (6/ 1) kemarin.

Hal senada juga dikatakan Wakil Ketua DPRD Kota Batu, Sudiono. Ia menuntut agar BPM lebih tegas dalam melaksanakan dan menengakkan Perda nomor 8 tahun 2012 tentang Perlindungan Pasar Tradiosional.

Hal ini dibutuhkan agar masyarakat yang menggantungkan hidupnya dari penghasilan berdagang di Pasar Tradisional bisa nyaman dan enak dalam mengais rejeki.

Namun demikian, Sudiono juga memberikan kritikan kepada para pedagang Pasar Kota Batu. Karena selama ini para pedagang pasar juga selalu menolak kebijakan Pemot untuk renovasi dan pengembangan Pasar Tradisional. Para pedagang tidak boleh hanya beralasan harganya nanti mahal untuk mengganti kios baru pasca pembangunan.

“Mahal tidaknya harga ganti kios itu juga tergantung pada pedagang. Ayo silahkan pedagang negosiasi dengan Walikota terkait warga kios pasar. Jangan hanya mengatakan tidak, tidak, dan tidak. Tapi apa alasannya selain harga mahal,”kritik Sudiono kepada pedagang pasar.

Sudiono mengaku tahu betul kelompok-kelompok mana yang menolak pembangunan Pasar Tradisional. Karena sebelum menjadi anggota Legisltaif bahkan sampai sekarang dirinya masih menjadi Ketua Paguyuban Pedagang Sayur di Pasar Kota Batu.

“Namun saya setuju agar Pasar Kota Batu dibangun

secara modern namun tetap menjalankan konsep sebagai pasar tradisional,” jelas Sudiono. Lebih kongkrit, Pimpinan Dewan meminta agar BPM tidak memberikan perpanjangan terhadap beroperasinya minimarket di sekitar area Pasar Kota Batu. Selain itu, ia juga meminta kepada pemiliki gedung yang disewa untuk minimarket, agar tidak menyewakan kembali gedung miliknya jika tetap digunakan sebagai minimarket atau toko modern.

Sebelumnya, sempat terjadi aksi protes yang dilakukanbelasan pedagang Pasar Sesar Batu yang tergabung dalam Himpunan Pedagang Pasar (HPP).

Mereka memprotes kebijakan Badan Penanaman Modal (BPM) Kota Batuyang mengeluarkan ijin pendirian minimarket yang berada di sekitar area pasar. Mereka menganggap ijin tersebut menyalahi Peraturan Daerah (Perda) nomor 8 tahun 2012 tentang Perlindungan Pasar Tradisional.

Saat itu HPP meminta adanya peninjauan kembali, karena sesuai dengan Perda tersebut pendirian minimarket setidaknya harus berjarak 1 km dari lokasi pasar tradisional. Adapun beberapa minimarket yang sudah berdiri ini loikasinya sangat dekat bahkan berjejer dengan bangunan Pasar Kota Batu.

Saat itu Kepala BPM Enny Rachyuningsih dalam menyikapi tuntutan pedagang akan melakukan koordinasi dengan Timn Teknis BPM. Karena penerbitan izin pendirian minimarket itu dikeluarkan pada tahun 2010. Sedangkan Perda tentang Perlindungan Pasar Tradisional ini baru dibuat dan disahkan pada tahun 2012.

“Untuk membuat keputusan, saya harus rapatkan dahulu masalah ini dengan Tim Teknis. Apalagi surat ijin pendirian minimarket itu juga dikeluarkan saat saya belum menjabat sebagai Kepala BPM,” ujar Enny.

Iapun berjanji dalam waktu tak terlalu lama para pedagang sudah bisa menerima hasil dari rapat kordinasi tersebut. Q nas

Revitalisasi Pasar Oro-Oro Dowo Tuntas Wali Kota Malang Siap Resmikan 22 Januari Revitalisasi Pasar Oro - Oro Dowo, telah tuntas hanya dalam waktu empat bulan saja. Pasar ini akan diresmikan oleh Walikota Malang Muhammad Anton pada tanggal 22 Januari mendatang.

Muhammad Anton, disela-sela sidak pembangunan Pasar Orooro Dowo, Rabu (6/1) kemarin mengatakan semua bangunan sudah selesai, tinggal beberapa bagian saja, yang sedang dikerjakan.

“Pasar Oro - Oro Dowo ini akan dapat difungsikan sebagaimana mestinya pada tanggal 22 Januari mendatang.

Semua bangunan sudah kelar tinggal finishing bagian tertentu saja,’tutur Walikota yang kerap disapa Abah Anton itu.

Menurut Abah Anton kekurangan pembangunan Pasar Oro-Oro Dowo, pada pembuatan taman dan kamar kecil saja. Sehingga dengan jeda waktu yang kurang dua minggu kedepan dapat dimaksimalkan untuk menyelesaikan ta-

man dan kamar kecil tersebut.

Abah Anton menambahkan, Pasar Oro-Oro Dowo, menjadi salah satu model pembangunan pasar paling cepat, hanya dalam waktu empat bulan sudah selesai. Bangunanya sangat megah dengan total anggaran Rp 7 miliar, yang merupakan bantuan dari Kementrian Perdagangan.

“Modelnya sangat bagus, semuanya terbuka, sirkulasi udaranya sangat bagus, ini layaknya pasar tradisional yang bernuansa moderen, se-

muhammad taufiq/bhirawa

Wali Kota Malang Muhammad Anton didampingi Kepala Dinas Pasar Wahyu Setianto saat meninjau pembangunan Pasar Tradisional Oro-Oro Dowo.

Pasar ini dijadwalkan akan diresmikan pada tanggal 22 Januari mendatang hingga membuat masyarakat lebih suka ke pasar tradisional,”imbuh Abah Anton.

Pihaknya optimis, jika seluruh pasar tradisional di Kota Malang ini dibangun seperti Pasar Oro-Oro Dowo,

maka toko moderen tidak akan mendapat tempat di hati masyarakat, karena itu pihaknya akan berupaya seluruh pasar tradisional mendapatkan suntikan dana dari Pemerintah Pusat. Sebelum

ada anggaran dari pusat, pada 2016 ini, Pemkot Malang mengalokasikan anggaran 500 juta untuk melakukan perbaikan - perbaikan sederhana di tujuh lokasi pasar tradisional. Namun ke depan Pemkot telah mengagendakan akan membangun Pasar Bareng dengan tiga lantai yang dikonsep sebagai pusat oleh - oleh dan juga kerajinan khas Kota Malang. Dana pembangunannya berasal dari Kementrian Perdagangan, dengan alokasi anggaran sebesar 10 milliar.

Sementara itu Kepala Dinas Pasar Kota Malang Wahyu Setianto mengatakan, Pasar Pasar Oro - Oro Dowo ini merupakan, pasar tradisional percontohan, yang dikonsep tanpa Pedagang Kaki Lima (PKL). Jadi semua pedagang berada dalam pasar.Q mut

OLAHRAGA

10 LINTASAN

FPTI Sulsel Siap Gelar Kejuaraan Internasional Makassar, Bhirawa Pengurus Federasi Panjat Tebing Indonesia (FPTI) Sulawesi Selatan siap menggelar kejuaraan internasional pada 2016.

Ketua Pengprov FPTI Sulsel Baco Ahmad di Makassar, Rabu mengatakan keseriusan pihaknya untuk menjadi tuan rumah kejuaraan internasional sudah dikonfirmasikan ke Pengurus Pusat FPTI di Jakarta.

"Dan kita bersyukur pengurus pusat juga sudah memberikan respon positif terhadap tawaran kami sebagai tuan rumah. Kami tentunya berharap agenda ini bisa berjalan sesuai rencana," katanya.

Untuk jadwal pelaksanaan, kata dia, memang belum ditetapkan apakah digelar sebelum Pekan Olahraga Nasional (PON) XIX 2016 di Jawa Barat atau sesudahnya.

Ia menjelaskan, pengurus pusat pada dasarnya menyarankan untuk dilaksanakan sebelum PON agar bisa menjadi ajang uji coba atlet sebelum tampil di ajang olahraga terbesar di Indonesia itu.

Namun Pengprov FPTI Sulsel justru lebih tertarik melaksanakannnya setelah PON. Adapun alasannya, kata dia, karena bisa diikuti para peraih medali di PON. Kehadiran para juara PON juga akan menjadi pembuktian saat melawan pemanjat terbaik dari sejumlah negara.

"Kami masih membahas soal jadwal pelaksanaannya. Namun untuk posisi Sulsel sebagai penyelenggara, kami tentu siap menyukseskan pelakaksanaanya," katanya.Q ant

Kamis Legi 7 JANUARI 2016

Tiga Pilar Arema Absen di Semifinal Pertama Malang, Bhirawa Tiga pemain pilar Arema Cronus Indonesia Malang terpaksa absen memperkuat tim berjuluk "Singo Edan" itu di babak semifinal leg pertama Piala Jenderal Sudirman menghadapi Mitra Kukar FC yang digelar di Tenggarong, Kaltim, Sabtu (9/1).

Ketiga pemain pilar dan selalu diturunkan sebagai "line up" Arema tersebut adalah I Gede Made Sukadana, Hendro Siswanto dan Arif Suyono. Ketiga pemain tersebut tidak disertakan tur ke Tenggarong karena masih menjalani masa pemulihan setelah mengalami cedera engkel yang diderita sejak tur Yogyakarta (babak delapan besar).

"Karena ketiga pemain ini absen, kami hanya memboyong 20 orang pemain yang benar-benar siap, baik mental maupun fisiknya untuk mela-

koni pertandingan babak semifinal leg pertama di Tenggarong," kata Asisten Pelatih Arema I Made Pasek Wijaya di Malang, Rabu.

Ke-20 pemain yang diproyeksikan untuk menghadapi tuan rumah Mitra Kukar tersebut, bertolak ke Tenggarong, Rabu (6/1) pagi melalui Bandara Juanda. Dan, susunan pemain yang diboyong ke Tenggarong tersebut juga tidak banyak berubah, hanya tiga pemain yang absen karena cedera saja yang ditinggal di Malang.

Sementara itu, pelatih Arema Joko Susilo mengatakan

semua materi sudah disampaikan dan kondisi pemain saat ini sudah siap untuk bertanding. "Kondisi pemain sudah siap untuk menghadapi Mitra Kukar FC dan harapan kami, kami kembali ke Malang dengan membawa poin sempurna sebagai bekal pertandingan leg kedua nanti," ujar Joko.

Ke-20 pemain yang diboyong untuk menghadapi Mitra Kukar tersebut di antaranya adalah I Made Wardhana, Kurnia Meiga, Kiko Insa, Purwaka Yudhi, Benny Wahyudi, Johan Alfarizi, Ferry Aman Saragih, Ahmad Bustomi, Toni Mossi, Dendi Santoso, Esteban Vizcarra, Samsul Arifin, Hermawan, Hasyim Kipuw, Juan Revi, Junda Irawan, Dio Permana, Cristian Gonzales, Suroso, dan Sunarto.

Pertandingan leg kedua se-

Tiga pemain pilar Arema Cronus Indonesia Malang terpaksa absen di babak semifinal leg pertama Piala Jenderal Sudirman menghadapi Mitra Kukar FC. mifinal Piala Jenderal Sudirman yang mempertemukan Arema dan Mitra Kukar bakal

Perbasi Banyuwangi Gelar Kejuaraan Basket Antar Sekolah

FFI Sulsel Siap Sukseskan Profutsal League Makassar, Bhirawa Federasi Futsal Indonesia (FFI) Sulawesi Selatan menyatakan kesiapannya menyukseskan pelaksanaan Profutsal League Wilayah Timur yang rencananya digelar di GOR Sudiang Makassar, Sulsel, Februari 2016.

Ketua FFI Susel, Wahyu Permana di Makassar, Rabu, mengaku optimistis kembali meraih sukses karena telah memiliki pengalaman menjadi tuan rumah Wilayah Timur pada 2015.

"Untuk Wilayah Timur ini akan diikuti delapan tim masing-masing IPC Pelindo II Jakarta, Pinky Boys Makassar, Vamos Mataram, Pertamina Energy Jakarta, Bintang Timur Surabaya, Pingdus Surabaya dan dua tim promosi," katanya.

Wakil Makassar yakni Pinky Boys juga saat ini tengah fokus dalam membangun skuad terbaik. Pihaknya berharap Pinky bisa kembali mengulangi prestasi sebelumnya yang lolos ke final pada ajang yang sebelumnya bernama Futsal Super League (FSL) itu.

Selain menjadi tuan rumah Pro Futsal League (PLF), Pengprov FFI Sulsel juga telah mengajukan diri sebagai tuan rumah pelaksanaan kejuaraan dunia futsal pada 2020.

Mengenai sarana dan prasarana yang ada di Makassar, dirinya juga mengaku tidak ada masalah. Pengprov FFI Sulsel juga telah memilih GOR Sudiang Makassar untuk menjadi lokasi pelaksanan.

"Indonesia Insha Allah mendapatkan jatah sebagai tuan rumah kejuaraan dunia. Kami dari Sulsel langsung merespon dengan mengajuka diri untuk menjadi tuna rumah," jelasnya.

Selain itu, kata dia, Makassar juga didukung fasilitas yang cukup lengkap seperti ketersediaan rumah sakit bertaraf internasional, bandara internasional serta hotel berbintang yang bisa menampung ribuan peserta dari berbagai negara.Q ant

Klub Sepak Bola Bali United Intensifkan Latihan Denpasar, Bhirawa Klub sepak bola Bali United mengintensifkan latihan sebagai persiapan menghadapi turnamen Piala Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) 2016 akan berlangsung 29 Januari 2016.

"Latihan secara berkesinambungan dua kali sehari itu sekaligus menjaga kondisi fisik dan meningkatkan kerja sama tim para pemain Bali United," kata Pelatih Bali United, Indra Sjafri di lapangan Tri Sakti Legian, Kuta, Kabupaten Badung, Rabu.

Ia mengatakan, latihan menekankan pada peningkatan kondisi fisik pemain sebagai persiapan untuk mampu menghadapi lawan dalam turmanen piala Gubernur Kaltim.

"Kami persiapkan diri untuk Piala Gubernur Kaltim. Masih ada waktu sekitar empat pekan untuk mempersiapkan tim. Untuk pekan pertama kami fokuskan untuk peningkatan kondisi fisik para pemain," ujar Indra Sjafri.

Indra Sjafri menjelaskan, latihan secara intensif itu tidak semata-mata memfokuskan persiapan tim menghadapi Piala Gubernur Kaltim saja, namun juga untuk menyukseskan program jangka panjang.

Program Bali United bukan hanya ingin mengejar prestasi di Piala Gubernur Kaltim, namun bagaimana program jangka panjang dapat terealisasi sesuai dengan keinginan tim pelatih dan manajemen.Q ant

digelar di Stadion Kanjuruhan Kepanjen, Kabupaten Malang, Minggu (17/1).Q ant

Pengurus baru Percasi Sulsel segera memfokuskan pembinaan atlet junior sebagai persiapan menghadapi PON XX 2020 di Papua.

Pengurus Baru Percasi Fokus Pembinaan Atlet Junior Makassar, Bhirawa Pengurus baru Persatuan Catur Seluruh Indonesia (Percasi) Sulsel dibawah kepemimpinan Prof Wasir Thalib segera memfokuskan pembinaan atlet junior sebagai persiapan menghadapi Pekan Olahraga Nasional (PON) XX 2020 di Papua.

"Kami bersama pengurus yang baru ini nantinya memang lebih memfokuskan dalam pembinaan atlet junior dan usia dini," jelas Ketua Pengurus Provinsi Percasi Sulsel, Prof Wasir Thalib di Makassar, Rabu.

Ketua Umum Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Sulsel itu menjelaskan, keputusan dalam pembinaan atlet muda dikarenakan kondisi atau potensi atlet senior yang selama ini rutin menjadi langganan memperkuat Sulsel memang gagal memperlihatkan kemampuan terbaiknya.

Salah satu yang paling nyata tentu saja tidak adanya dari atlet senior yang bisa merebut tiket ke Pekan Olahraga Nasional (PON) XIX 2016 di Jawa Barat.

Menurut dia, kualitas atlet

senior juga sudah mentok sehingga dibutuhkan atlet-atlet baru yang lebih memiliki potensi untuk lebih berkembang kedepan. Waktu kurang lebih empat tahun sebelum menghadapi babak kualifikasi PON diharapkan bisa dimanfaatkan dalam melahirkan pecatur berpotensi.

"Kita tentunya berharap dalam beberapa waktu keepan sudah bisa memunculkan atlet muda yang mampu bersaing di tingkat nasional," ujarnya.

Sementara itu, dirinya yang baru saja terpilih menggantikan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Agus Arifin Nu'mang memimpin Percasi Sulsel untuk periode 2016-2020 setelah terpilih pada musyawarah Provinsi (Musprov) di Makassar, sementara fokus membentuk susunan kepengurusan.

Tim formatur yang langsung diketua dirinya sendiri itu selanjutnya akan bekerja dan mencari sosok yang tepat untuk bisa masuk dalam kepengurusan kedepan. Dirinya telah berkomitmen hanya mengakomodir nama yang memang dinilai

punya keinginan dan visi yang sama untuk memajukan pembinaan dan prestasi catur Sulsel kedepan.

Ia menjelaskan, dirinya selaku ketua memang memiliki tugas yang lebih berat. Apalagi prestasi catur Sulsel saat ini memang tidak begitu menggembirakan termasuk dengan tidak lolosnya satu atlet pun tampil di Pekan Olahraga Nasional (PON) XIX 2016 di Jawa Barat.

Melihat tantangan yang berat itu, lanjut dia, aka sudah sepatutnya mencari pengurus yang memiliki komitmen tinggi terhadap kemajuan organisasi. Pihaknya juga berharap dalam bulan ini sudah bisa mendapatkan siapa saja yang bisa bergabung dalam kepengurusannya.

"Mudah-mudahan kita bisa merampungkan kepengurusan bulan ini juga sehingga bisa langsung fokus dalam pembinaan atlet. Kami juga setelah terpilih langsung tancap gas mencari sosok yang dinilai mambu membantu mengangkat prestasi catur Sulsel," ucapnya.Q ant

Tenis Meja Jatim

Incar Tiket ke Kejuaraan Dunia Surabaya, Bhirawa Bertanding dan meraih prestasi di kejuaraan dunia menjadi harapan semua atlet. Kini impian itu tengah dikejar atlet tenis meja Jatim yang tengah berjuang untuk bisa bermain di even dunia di yang digelar di Kuala Lumpur, Malaysia, 28 Pebruari hingga 6 Maret mendatang.

Enam atlet Jatim saat ini tengah menjalani training center di Batam, mereka adalah Khoirudin, Julius Dwi Cahyo dan Ardha Yuana (putra). Sedangkan tiga lainnya atlet putri yaitu Noor Azizah, Widya Wulan, Gustin Dwi Jayanti.

Selain enam atlet asal Jatim, satu dari dua pelatih yang ditunjuk PP PTMSI juga berasal dari Jatim, yaitu Hadiyudo. "Total Ada 16 atlet yang dipanggil untuk mengikuti TC, termasuk enam atlet dari Jatim, " ujar Hadiyudo yang selama ini menangani Klub PTM BOS Surabaya, Rabu (6/1).

Rencananya, seluruh atlet yang dipanggil sudah harus berkumpul di Batam untuk mengikuti TC sekitar dua bulan, "Yang dipanggil TC peringkat delapan besar di Kejurnas Bali, nantinya akan diciutkan menjadi lima atlet terbaik putra dan putri yang akan mewakili

Indonesia, " ujarnya.

Terkait peluang Indonesia di ajang Kejuaran Dunia nanti, lanjut Hadi, memang cukup berat. Sebab, negara seperti China, Jepang, Korsel, Singapura, Jerman dan Austria masih menguasai, "Dulu Terakhir Indonesia masuk peringkat sekitar 40 an, " ucapnya.

Terpisah Pelatih Puslatda Jatim Elias Mutaqim mengatakan, enam atlet Jatim yang dipanggil harus memanfaatkan kesempatan dengan baik, "Peluang langka bisa menambah jam terbang melawan atletatlet terbaik dunia. Mudahmudahan bisa lolos semua, " harapnya. Q wwn

Banyuwangi, Bhirawa Dalam upaya melaksanakan program kerja yang sudah ditetapkan, Pengurus Kabupaten (Pengkab) Persatuan Bola Basket Seluruh Indonesia (Perbasi) Banyuwangi akan menggelar Kejuaraan Bola Basket Antar Sekolah di GOR Sahabat Banyuwangi mulai tanggal 9 Januari mendatang.

Menurut Sujito, ketua Pengkab Perbasi Banyuwangi, seharusnya kejuaraan basket antar sekolah mulai SD hingga SMA/SMK dilaksanakan pada bulan Desember yang lalu, namun karena dalam bulan tersebut ada kegiatan Pemilihan Bupati/ Wakil Bupati, liburan sekolah dan Tim Basket Banyuwangi Kelompok Umur (KU) 16 Tahun mengikuti Kejurprov di kabupaten Tulungagung maka pengurus terpaksa harus menunda pelaksanaanya.

Selanjutnya Sujito menyatakan agenda rutin yang dilaksanakan merupakan upaya untuk membina dan meningkatkan prestasi cabang olahraga bola basket Banyuwangi yang selama ini dikenal tangguh dan disegani oleh kabupaten/kota lain di Jawa Timur khususnya pada kategori junior dan Kelompok Umur.

“Untuk tahun ini karena even bola basket antar se-

kolah berdekatan dengan pelaksanaan Pekan Olah raga Pelajar Daerah (POPDA) Jawa Timur, maka agenda yang digelar sekaligus sebagai ajang seleksi pemain proyeksi tim basket Popda Banyuwangi,’jelas Sujito.

Lebih lanjut Sujito menuturkan hingga berita ini ditulis panitia pelaksana belum melaporkan jumlah peserta yang mengikuti kejuaraan basket antar sekolah tahun ini. Sebagian sekolah biasanya melakukan pendaftaran pada kesempatan terakhir yakni sebelum pelaksanaan teknikal metting yang dijadwalkan dilaksanakan Rabu (06/01) sore.

Karena tahun lalu even basket antar sekolah di Banyuwangi relatif sedikit, menurut Sujito pihaknya optimis jumlah peserta kejuaraan basket antar sekolah tahun ini meningkat dibandingkan dengan pelaksanaan sebelumnya. ”Informasi sementara ada beberapa tim basket sekolah yang baru pertama kali ikut kejuaraan, baik tingkat SD, SMP maupun SMA/SMK dan kami berfikir lebih banyak tentunya lebih baik,” ujar pria yang pernah dinobatkan sebagai guru favorit di Banyuwangi tersebut.Q mb12

Sepak Bola PON Jatim

Gelar Enam Kali Uji Coba Surabaya, Bhirawa Tim sepak bola PON Jatim terus mengasah kemampuan para pemain, jika tidak ada kendala selama Bulan Januari tim yang dilatih oleh Hanafing ini akan menggelar enam kali uji coba.

Pihak pelatih mengaku tidak memusingkan jadwal laga Pra PON yang hingga kini belum jelas kapan digelar, mereka hanya fokus untuk meningkatkan performa Iman Budi dan kawan-kawan.

Meski belum pasti digelarnya pra PON cabang olahraga (cabor) sepakbola, namun untuk saat ini, Hanafing menganggap pra PON bisa digelar Februari. "Saya menganggap bahwa bulan Februari itu Pra PON. Sehingga kita ada persiapan sampai akhir Januari. Jadi minggu pertama kita genjot fisik, kemuadian minggu kedua, ketiga dan keempat kita latihan teknik, taktik dan beberapa uji coba," kata Pelatih Kepala Sepakbola PON Jatim, Hanafing, Rabu (6/1).

"Program kita di Januari akan menggelar enam kali uji coba, salah satunya adalah melawan Tim PON DKI Jakarta," tambah mantan winger Niac Mitra dan Mitra Surabaya itu.

Ia mengatakan, seluruh rangkaian uji coba itu akan digelar di Surabaya dan Sidoarjo. tapi tidak menutup kemungkinan digelar di tempat lain.

"Untuk menghemat anggaran kita uji coba di Surabaya atau Sidoarjo, tapi kalau ada dana kita gelar di luar kota," katanya. Q wwn

Elga Dukung Tes Kesehatan Atlet Jakarta, Bhirawa Satu-satunya pebalap BMX Indonesia yang diproyeksikan untuk Olimpiade 2016 Brasil, Elga Kharisma Novanda mendukung penuh tes kesehatan bagi atlet yang diprakarsai oleh Satuan Pelaksana Program Indonesia Emas (Satlak Prima).

"Kalau saya gak masalah.

Siap saja untuk menjalani tes kesehatan," kata Elga saat dikonfirmasi dari Jakarta, Rabu.

Pebalap asal Malang ini merupakan satu dari 71 atlet Indonesia yang harus menjalani tes kesehatan sebelum turun pada kejuaraan olahraga paling bergengsi di dunia maupun atlet yang harus menjalani pertandingan kualifikasi menuju kejuaraan empat tahunan itu.

Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Satlak Prima, peraih emas SEA Games Myanmar ini akan menjalani

tes kesehatan di Surabaya bersama dengan atlet dari cabang olahraga judo dan panahan. Tes di Surabaya ini akan dilakukan selama tiga hari, 20-22 Januari.

"Kita jalani saja," kata pebalap yang terus berusaha mengejar poin agar bisa tampil pada Olimpiade 2016 di Rio de Janeiro Brasil itu.

Cabang olahraga balap sepeda terutama BMX memang belum ada kepastian.

Batas terakhir untuk menentukan siapa saja yang berhak tampil pada Olimpiade 2016 akan ditentukan pada Kejuaraan Asia 31 Mei mendatang.

Selain mengejar poin dikejuaraan luar negeri. Elga Kharisma juga berpeluang mengejar poin di kejuaraan didalam negeri. Ada sekitar tujuh kejuaraan BMX internasional yang akan digelar di Tanah Air sebelum cut off dilakukan.Q ant

Kamis Legi, 7 JANUARI 2016

Tak Registrasi Ulang, 106 Ribu PNS Terancam Dipecat

Pemprov Bangun Lagi 300 Rumah Mojopahit l Sambungan hal 1

Mulai 2014 hingga 2015 Pemprov Jatim melalui Dinas Pariwisata membangun 491 rumah Mojopahit dengan alokasi anggaran Rp 7,4 miliar. Hingga saat ini sudah dibangun 291 rumah dan pada tahun ini akan dituntaskan 200 rumah lagi.

“Kawasan Trowulan ini akan menjadi destinasi wisata andalan di Jatim. Setelah fisiknya siap kita bangun, kemudian Pemkab Mojokerto akan menyiapkan masyarakatnya dengan cara pelatihan,” tambah Pakde Karwo lagi.

Didampingi Plt Bupati Mojokerto, Kapolres dan bupati terpilih, Pakde karwo mengunjungi satu per satu rumah Mojopahit di Desa Bejijong, Kecamatan Trowulan. Pada pembangunan tahap pertama, sasarannya tiga desa yakni Bejijong, Jati Pasar dan Sentono Rejo. Sedangkan 300 rumah lagi rencananya dibangun di Desa Temon, Trowulan dan Wates Umpak yang seluruhnya berada di Kecamatan Trowulan.

Untuk menjadi Desa Wisata, menurut gubernur, perilaku masyarakat harus berorientasi wisata. Sekarang, Pemprov jatim mendukukung anggaran untuk perbaikan fisik objek wisata.

“Sedangkan pelatihan perilaku masyarakatnya itu menjadi wewenang Pemkab Mojokerto,” tandas Soekarwo.

Dikonfirmasi terpisah, Kepala Dinas Pariwisata Jatim Djarianto menguraikan jika Mojokerto masuk dalam sepuluh besar destinasi andalan Jawa Timur. “Mojokerto memberikan kontribusi dalam angka wisatawan yang berkunjung ke Jatim pada 2014 dan 2015,” tambah Djarianto.

Dari data Dinas Pariwisata Jatim pada 2014 jumah wisatawan yang berkunjung ke Jatim sebanyak 45 juta. Sedangkan pada 2015 meningkat menjadi 48, 5 juta wisatawan.

“Wisata di Mojokerto memberi kontribusi yang lumayan besar. Soal berapa angkanya saya tidak hafal,” tambah Djarianto yang kemarin ikut mendampingi kunjungan Gubernur.

Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Pemkab Mojokerto Didik Chusnul Yakin menyatakan sudah menyiapkan masyarakat Trowulan untuk menjadi daerah wisata.

“Seperti sekarang sudah banyak para pegiat seni yang sudah berlatih untuk menambah keramaian objek wisata,” terang Didik. n kar

Hari Ini Kejati Panggil Staf Keuangan Bakesbangpol Kota Malang l Sambungan hal 1

menjadwalkan pemanggilan Mining pada Kamis (7/1) hari ini.

“Sabar dulu. Kami masih perlu memeriksa yang bersangkutan dalam statusnya sebagai tersangka. Untuk itu, kami sudah menjadwalkan agar tersangka memenuhi panggilan kami Kamis (7/1) besok (hari ini),” terang Kasidik Pidsus Kejati Jatim Dandeni Herdiana kepada Bhirawa, Rabu (6/1).

Ditanya perihal keterlibatan tersangka Mining, pria asal Garut Jawa Barat ini belum bisa memaparkan secara rinci. Namun, Dandeni mengaku bahwa tersangka Mining merupakan satu rangkaian dari dua tersangka yang sudah ditahan. “Tersangka Mining masih satu rangkaian dari kedua tersangka yang telah ditahan. Untuk kejelasan peranan tersangka Mining, besok Kamis (hari ini) akan kita periksa,” ungkapnya.

Disinggung tentang keterlibatan pihak dalam bank, mantan Kasi Pidum Kejari Stabat Sumatera Utara ini menambahkan, pihaknya akan mendalami hal itu. Namun, sampai saat ini penyidik belum menemukan unsur perbuatan melawan hukum dari pihak bank. “Penyidik belum menemukan unsur perbuatan melawan hukumnya. Tapi kami akan kembangkan kasus ini,” tegasnya.

Menurut Dandeni, dari kasus yang merugikan negara Rp 1,5 miliar ini, strategi yang dilakukan tersangka cukuplah bagus.

Sebab, berbekal dari jabatan mereka sebagai PNS dan memanipulasi puluhan SK PNS, ketiganya berhasil mendapatkan kepercayaan dari pihak bank yang kemudian menyetujui pengajuan kredit multiguna tersebut.

Bahkan, pada Bhirawa Dandeni menjabarkan, bermodal jaminan SK puluhan PNS, pihak bank tidak perlu menginterview satu persatu pemohon kredit multiguna yang diajukan tersangka. “Intinya, kredit tersebut disetujui atas dasar kepercayaan antar pihak bank dan tersangka, mengingat pihak bank percaya dengan pekerjaan tersangka sebagai PNS,” pungkasnya.

Sebagaimana diberitakan Bhirawa sebelumnya, ketiga tersangka yakni Ari Kusumaharini, Mining Mardiastuti, dan Terni Membrako merupakan PNS di Bakesbangpol Kota Malang. Ketiganya diduga melakukan penyimpangan kredit multiguna pada Bank Jatim Kota Malang. Atas perbuatannya, ketiganya dijerat dengan Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 9 UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. n bed

Kembali Sibuk l Sambungan hal 1

berprestasi dan sebagai Ketua Kwarcab Pramuka Sidoarjo yang baru saja menggelar Rakercab Pramuka Sidoarjo 2015.

Saat datang menghadiri Rakercab Pramuka Sidoarjo, ia menyampaikan selama memimpin Pramuka Sidoarjo, semua kegiatan bisa berjalan lancar. Bahkan menurutnya, pada 2015 ini, Kwarcab Pramuka Sidoarjo mampu meraih juara ke-2 dalam kegiatan Musda se-Jatim. Kinerja Kwarcab Pramuka Sidoarjo juga sangat membanggakan, mampu mencetak sebanyak 534 pembina mahir Pramuka. ‘’Ini prestasi yang luar biasa,’’ katanya ditemui di sela-sela Rakercab Pramuka Sidoarjo 2015 di Pendopo Delta Nugraha belum lama ini.

Prestasi lainnya, menurut pria 60 tahun itu, Kwarcab Pramuka Sidoarjo juga sukses dan berhasil dalam menyelenggarakan kegiatan Pramuka East Java Scout Challenge yang diikuti oleh sekitar 6 ribuan penggalang Pramuka. ‘’Ini tidak gampang sebab yang ikut ribuan,’’ katanya.

Satu yang masih menjadi obsesinya, yakni ingin mewujudkan terbangunnya bumi perkemahan di Kab Sidoarjo. Karena selama ini menurutnya belum terwujud. Menurutnya sarana yang direncanakan dibangun di Desa Tajik Wagir, Kec Krembung itu akan bisa sebagai kawah Condrodimuko untuk membentengi para generasi muda dari pengaruh terpaan zaman yang tak lagi kondusif. n kus

11

SAMBUNGAN l Sambungan hal 1 kariyadi/bhirawa

Gubernur Jatim Dr H Soekarwo mengunjungi Kampung Mojopahit di Desa Bejijong, Kecamatan Trowulan, Mojokerto, Rabu (6/1) kemarin.

Belasan SKPD Pemprov Terancam Dimerger l Sambungan hal 1

tengah dipertimbangkan untuk dimerger atau digabung. Di antaranya seperti Biro Adminis­ trasi Kesejahteraan Rakyat (Kesra) digabung dengan Biro Kesejahteraan Masyarakat (Kesmas). Dua SKPD ini dinilai tupoksinya hampir mirip-mirip sehingga pantas jika Biro Kesra dimerger dengan Biro Kesmas.

Jika rencana ini benar dilakukan, itu artinya akan kembali seperti dulu lagi yaitu Biro Mental dan Spiritual.

Selain itu, Biro Kerjasama rencananya juga akan digabung dengan Biro Administrasi Pemerintahan Umum. Sementara Badan Ketahanan Pangan (BKP) masih menimbulkan polemik apakah tetap menjadi SKPD sendiri atau dimerger dengan Dinas Pertanian atau ikut Dinas Peternakan.

“Masalahnya, pemerintah telah menetapkan ingin menjadi negara yang swasembada pangan dam swasembada daging. Jika BKP hanya menjadi salah satu bidang

di SKPD terlalu kecil, tapi dalam aturannya tidak boleh ada lebih dari dua SKPD dalam satu bidang.

Memang ada grade tiap SKPD apakah A, B atau C, tapi masih belum jelas seperti apa. Kalau pemprov jika melihat luas wilayah dan cakupan tupoksinya yang luas bisa masuk grade A semua,” ungkap Pakde Karwo, sapaan lekat Gubernur Soekarwo.

Sedangkan Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang kemungkinan besar juga akan dimerger dengan Dinas PU lainnya. Apa­ kah ikut Dinas PU Bina Marga atau ke PU Pengairan masih belum ditentukan, namun kemungkinan besar akan dimerger dengan Dinas PU Bina Marga dengan mengubah nama SKPD. Begitu pula dengan Biro Humas dan Protokol yang kini dinilai perannya tidak maksimal.

Apakah akan digabung dengan Biro Umum atau dimerger dengan Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo). “Humas ini juga masih dicarikan formulasinya yang tepat. Jangan sampai Humas tugasnya tidak sesuai

fungsinya hanya meng­urus iklan media saja,” katanya.

Tak hanya itu, ada beberapa jabatan yang kemungkinan besar akan dihapus. Yaitu salah satu jabatan asisten sekdaprov dan dua posisi staf ahli gubernur dari lima staf ahli menjadi tiga staf ahli saja. Namun hingga kini masih belum ditentukan jabatan mana yang akan dihapus, karena masih menunggu RPP Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.

Sementara itu, Ketua Komisi A DPRD Jatim Fredy Purnomo mengatakan, akan turut mengawal tentang kebijakan peme­ rintah yang akan memangkas jumlah SKPD. Karena penataan SKPD harus berjalan atas keputusan bersama antara eksekutif dan legislatif.

“Penataan ini berdasarkan aturan Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, dimana konsekuensinya mengubah PP Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah,” ujar Fredy. n iib

Beberkan Sistem Pendidikan Ganda Sekaligus Peluang Kerja l Sambungan hal 1

persen siswa kita belajar de­ ngan sistem pendidikan ganda.

Mereka melakukan aktivitas pembelajaran di dua tempat sekaligus, yaitu perusahaan dan sekolah vokasi,” tutur Ralf di Kantor Dindik Jatim.

Dari dua tempat pembelajaran itu, siswa akan lebih banyak beraktivitas di perusahaan. Misalnya selama sepekan siswa belajar di sekolah satu sampai dua hari.

Selanjutnya, selama tiga sampai empat hari siswa akan meng­ikuti pembelajaran di perusahaan.

“Kami tidak mengatakan sistem ini yang terbaik. Lalu memaksa sekolah-sekolah di Jatim untuk mengadopsinya. Tapi sistem ini akan memberi keuntungan kedua belah pihak (perusahaan dan siswa),” kata dia.

Hal senada diungkapkan Direktur Eksekutif Kadin (IHK) Trier Jan Glockauer. Menurutnya, dari sistem pendidikan ganda manfaat yang terpenting adalah mampu menyuplai kebutuhan tenaga ahli dengan kualifikasi yang tepat. Selain itu, perusahaan juga tidak

perlu melakukan pelatihan bagi pekerja baru. Sementara bagi peserta didik, mereka juga akan merasakan manfaatnya ketika lulus. Karena mereka akan mendapat sertifikasi yang diakui dunia industri sehingga peluang kerja akan lebih baik.

“Selain itu, mereka juga mendapat upah magang. Apalagi, tak kurang dari 500 ribu perusahaan yang mau menawarkan tempat pemagangan,” ungkap Jan. Sementara itu, Kepala Dindik Jatim Dr Saiful Rachman menuturkan sejak satu tahun lalu, kerjasama untuk mengadopsi standar kurikulum pendidik­an Jerman telah dimulai. Setidaknya ada enam SMK di Jatim yang kini telah dilengkapi dengan pembelajar­ an Bahasa Jerman. Selain itu, SMK juga telah dilengkapi dengan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) yang standarnya diakui nasional. “Standardisasi ini bisa dilakukan dengan penyetaraan dengan standar yang ditetapkan pemerintah Jerman,” kata dia.

Saiful optimistis, setidaknya tahun ini bisa mengirim 200 lu-

lusan untuk bekerja di Jerman.

“Target minimal adalah 200 siswa SMK. Kalau lebih banyak maka lebih baik,” tutur mantan Kepala Badan Diklat Jatim ini.

Optimisme Saiful cukup beralasan. Sebab, kultur masyarakat di Jerman yang enggan mempunyai keturunan membuat kebutuhan tenaga kerja dari luar Jerman terus bertambah.

Saat ini, ada sekitar 800 ribu kebutuhan tenaga kerja yang bisa diambil peluangnya. “Kita akan mengambil untuk jurusan pariwisata, enginering dan ke­ sehatan,” kata dia.

Terkait sistem pendidikan ganda, Saiful mengakui SMK di Jatim sudah melakukan hal tersebut. Meski polanya berbeda, pihaknya yakin kompetensi siswa SMk tidak akan kalah.

Perbedaannya, jika di Jerman siswa belajar di perusahaan dan di sekolah. Di Jatim pihak perusahaan yang ditarik ke sekolah. “Kita beri kesempatan perusahaan untuk membuka kelas praktik di sekolah. Mi­ salnya alfmart class, BJB, atau teknik otomotif Honda,” pungkas Saiful. n tam

tidak melakukan registrasi e-PUPNS. “Jika penyebabnya tidak rasional tentu kita akan minta mereka berhenti,” ujar Tumpak di Kantor BKN Jakarta, Rabu (6/1).

Pasalnya, laman PUPNS sudah ditutup karena batas registrasi berakhir pada 31 Desember 2015. Tumpak mengatakan ada beberapa kemungkinan yang menyebabkan PNS tersebut tidak melakukan registrasi.

Antara lain meninggal dunia, bertugas di pedalaman, sedang bersekolah di luar negeri, atau mungkin juga tidak mau ikut registrasi dan kendala teknis lainnya.

Menurutnya, jika akhirnya ditemukan bahwa PNS tersebut tidak mengikuti proses PUPNS tanpa alasan rasional atau secara sengaja mengabaikan proses ePUPNS maka yang bersangkutan akan diberhentikan.

Dalam hal ini BKN akan meminta instansi menerbitkan surat pemberhentian status sebagai PNS. “Kalau ternyata ditemukan acuh maka kan sudah tidak ada niat. Diberhentikan saja. Ini kita akan teliti ini,” ungkapnya.

Saat ini BKN sedang melengkapi data nama-nama dan instansi asal PNS yang belum mengikuti proses pendataan ulang. Nama-nama itu kemudian akan dikirimkan ke instansi asal PNS untuk dikonfirmasi kejelasan alasan yang bersangkutan tidak melakukan registrasi.

“Kita sedang minta kantor regional BKN memantau,” pungkas Tumpak.

Sementara itu, Direktur Pengolahan Data dan Informasi Kepegawaian BKN Sidik Kadarusman menjelaskan dari jumlah total PNS sebanyak 4.556.765, sebanyak 4.450.727 PNS sudah mengikuti proses PUPNS. Namun dari jumlah yang sudah melakukan registrasi PUPNS, sebanyak 692 PNS tertolak.

Dari data yang berhasil disisir, penolakan kebanyakan terjadi pada PNS yang mengikuti proses mutasi (pindah instansi) namun data kepindahan belum sinkron dengan

apa yang tertuang dalam database BKN. “Jadi ada PNS yang pindah ke instansi lain namun datanya belum terbarui baik pada instansi baru maupun pada instansi lama.

Jadi ada crash data. Mereka yang seperti itu tidak akan bisa melakukan registrasi PUPNS. Selain itu, registrasi PNS juga ditolak jika pihak verifikator menyatakan tidak mengenali PNS yang bersangkutan,” jelas Sidik.

Perpanjangan Registrasi Melihat masih banyaknya PNS yang belum registrasi, BKN akhirnya memutuskan untuk memperpanjang registrasi e-PUPNS untuk 106.038 PNS hingga 31 Januari 2016 .

Kepala BKN Bima Haria Wibisana menjelaskan perpanjangan itu diberikan syaratnya instansi tempat PNS yang bersangkutan harus mengajukan permohonan registrasi susulan.

Syarat lain, harus disertai pengantar dari Kepala Biro Kepegawaian/Kepala BKD kepada Kepala BKN beserta alasan tidak melakukan e-PUPNS. Instansi diminta mengisi formulir sebagaimana format terlampir.

Hal itu disampaikan Kepala BKN Bima Haria Wibisana dalam surat dengan nomor : K 26-30/V 2-1/99 tertanggal 5 Januari 2015.

Dalam surat tersebut juga disampaikan bahwa pendaftaran/registrasi susulan ePUPNS diberikan batas waktu hingga 31 Januari 2016.

Sementara bagi PNS yang sudah melakukan registrasi namun belum menyelesaikan pengisian e-PUPNS/belum menyampaikan berkas (dokumen) untuk diverifikasi, diberi kesempatan hingga 17 Januari 2016 dan bagi instansi yang belum menyelesaikan verifikasi level 1 dan 2 diberi kesempatan perpanjangan hingga 31 Januari 2016.

“Apabila sampai batas waktu yang ditentukan PNS yang bersangkutan belum juga mendaftar dan mengisi e-PUPNS maka dinyatakan tidak berstatus sebagai PNS dan dihapus dari data PNS nasional di BKN,” katanya. n ira,ins

Menurun, Silpa APBD 2015 Bojonegoro Capai Rp 290 Miliar l Sambungan hal 1

Jembatan Bengawan Solo yang menghubungkan Kecamatan Kota –Trucuk sebesar Rp 10 miliar lebih.

Pembangunan jembatan belum bisa dimulai, karena tanah lokasi jembatan pembebasannya belum selesai.

“Silpa lainnya, lanjut dia, berasal dari efisiensi anggaran sebesar Rp 70 miliar lebih. Silpa pembayaran tunjangan profesi guru

sebesar Rp 127 milliar lebih dan Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp 3,665 miliar,” tuturnya.

Ibnu menambahkan Silpa anggaran di Kota Ledre ini masih harus memperoleh pengesahan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). “Akan tetapi angka Silpa yang kami sebutkan itu baru perkiraan. Untuk kepastiannya menunggu pemeriksaan dari BPK,” imbuhnya. n bas

Harga BBM Turun, Premium di Kota Kediri dan Jombang Langka l Sambungan hal 1

Terlihat beberapa SPBU memasang pengumuman ‘Premium Habis’ dan warga terpaksa membeli Pertamax karena tak ada pilihan lain. Akibatnya terjadi antrean panjang. “ Saya terpaksa mengisi Pertamax meski dengan harga lebih mahal, mau gimana lagi. Saya heran setiap ada perubahan harga premium pasti ada kelangkaan di lapangan, “ gerutu Andi, salah warga Kediri yang ditemui saat antre di SPBU. Untuk diketahui harga BBM di Indonesia turun secara serentak, sejak Senin (4/1) pukul 00.00 tanpa dibebani pungutan Dana Keta­hanan Energi. Tarif BBM jenis solar turun dari Rp 6.700 ke Rp 5.750 per liter. Adapun BBM jenis premium di luar Pulau Jawa, Pulau Madura, dan Pulau Bali merosot dari Rp 7.300 ke Rp 6.950 per liter. Sedangkan di Pulau Jawa, Pulau Madura, dan Pulau Bali, premium dijual ke masyarakat seharga Rp7.050 turun dari harga sebelumnya, yaitu Rp 7.400.

Dari pantauan Bhirawa, SPBU di Kota kediri yang kehabisan stok solar maupun premium di antaranya SPBU Joyoboyo, Kaliombo, Ngampel, Tamanan. Sedangkan antrean mengular terli-

hat di SPBU Kapten Tendean Kelurahan Ngronggo dan SPBU Pesantren.

Sementara itu Pemkot Kediri membantah bila terjadi kelangkaan BBM meski sejumlah SPBU mengalami kehabisan stok. Yang ada hanyalah keterlambatan pengiriman oleh Pertamina ke kota tahu tersebut.

Kata Kepala Disperindag Kota Kediri Yety Sisworini mengatakan dari hasil sidak ke sejumlah SPBU, Rabu (6/1) diketahui penyebabnya hanyalah keterlambatan pengiriman.

“Saat kami mendatangi langsung SPBU dan kita cek tangkinya memang dalam keadaan kosong dan belum dikirim,” kata Yety saat melakukan Sidak di SPBU Pesantren, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri.

Kondisi tersebut dialami oleh hampir semua SPBU di Kota Kediri. Dari hasil koordinasi dengan pihak Hiswana Migas Kediri memang saat ini mereka mengaku kekurangan armada, dan akhirnya mengimbas ke pengiriman yang terlambat.

Ia membantah kemungkinan adanya pengusaha yang sengaja mengosongkan stok BBM-nya. “Nggak ada permainan pada pengusaha SPBU, kan harganya turun,” imbuh Yety.

Dikonfirmasi dengan adanya perusahaan swasta kelas international yang

armadanya masih menggunakan BBM bersubsidi, Yety melemparkan pertanyaan tersebut ke pihak Pertamina. ”Coba langsung saja ke Pertamina terkait dengan aturan perusahaaan yang masih mengisi BBM di SPBU umum bersubsidi,” katanya serius.

Dikatakannya nanti malam (kemarin malam, red) armada pengangkutan BBM lancar, dan dimungkinkan Kamis (7/1) distribusi dan stok BBM di Kota Kediri akan kembali normal lagi.

Untuk mengantisipasi antrean panjang di SPBU, Disperindagtamben juga melakukan pembatasan terhadap pengisian BBM di jeriken. “Untuk pembatasan kita lakukan pada jeriken sehingga antrean dapat diminimalisir” tandas Yety.

Stok Jombang Kosong Kelangkaan premium juga terjadi di Kabupaten Jombang. Antrean panjang kendaraan juga terlihat di sejumlah SPBU, di antaranya yang berada di Jalan Brigjen Kretarto, SPBU Jalan Soekarno-Hatta.

Kasnan (45), pengemudi yang mengantre di SPBU Brigjen Kretarto menuturkan dirinya mengantre hampir satu jam untuk bisa mendapatkan solar. Padahal, sebelumnya dirinya juga sudah mengantre di

SPBU di Jalan Raya Tembelang dan Tambakberas. Namun, stok di SPBU tersebut habis, akhirnya mengantre di SPBU Brigjen Kretarto. “Saya tadi perjalanan dari Ploso, dan berniat membeli solar di Tembelang dan Tambakberas. Tetapi BBM jenis solar di SPBU tersebut habis. Ya, akhirnya perjalanan saya lanjutkan dan melihat di SPBU Brigjen Kretarto masih ada. Saya langsung ikut mengantre dan hampir satu jam baru bisa mengisi BBM,” jelasnya, Rabu (6/1).

Sementara itu, petugas SPV SPBU jalan Brigjen Kretarto, Adam mengaku memang stok BBM khususnya premium dan solar sedikit mengalami keterlambatan pengiriman. Dia mencatat keterlambatan mencapai sembilan jam. Sejak pemerintah memberlakukan penurunan harga BBM, masyarakat banyak yang mengantre sejak datangnya pengiriman stok BBM jenis solar dan premium kemarin.

“Jika kendaraan antrean masih seperti ini sampai dengan nanti sore, bisa dipastikan stok juga akan habis, karena diperkirakan stok BBM jenis solar dan premium masih sekitar 3.000 sampai 4.000 liter. Sejak adanya penurunan harga BBM tersebut, memang terjadi keterlambatan pengiriman,” pungkasnya. n van, rur

Sudah Sering Menang, Jadi Inspirator Dibentuknya Ekskul Sekolah l Sambungan hal 1

junior puteri di Kejuaraan Provinsi Catur yang digelar Pengprov Percasi Jatim di Lamongan, November 2015 lalu.

Kepada Kepala Dindik Surabaya Ikhsan, anak pasang­an Goenadi Toemali dan Yeti Sumenap ini pun memamerkan berbagai medali dan piagam yang pernah diraihnya.

“Marvell mulai mengenal catur sejak usia tiga tahun, sebelum masuk TK. Ini ka­ rena sering ikut mengantar

dua kakaknya, Samuel Daniel Toemali dan Jeremia Marcellius saat latihan di klub catur Surya Naga,” tutur Goenadi Toemali, ayah Marvell, Rabu (6/1).

Setelah usianya genap lima tahun, Marvell mulai rajin mengikuti ajang perlombaan catur. Ketika ikut mengantarkan Marvell ke Kantor Dindik, Goenadi banyak bercerita. Di rumah Marvell kerap catur sama kakaknya. Tak jarang dengan kerabat lain yang sudah dewasa. Melihat potensin-

ya, Goenadi ingin memasukkannya ke klub catur, seperti halnya kakak Marvell.

Soal prestasinya di Malaysia, Marvell menyebut lawannya bertanding berasal dari Malaysia, Singapura dan beberapa negara lain. “Lawannya semua umur, dan juaranya dari yang tebaik di berbagai kategori usia dari banyak negara,” tutur aku Marvell.

Baginya saat menyenangkan dalam bermain catur, adalah ketika berhasil memakan

perdana menteri lawan. Karena di situ poin yang didapat cukup besar, yaitu sembilan.

“Kalau di rumah, saya suka catur sama koko (kakak). Kalau koko teledor dan melihat televisi, saya pasti menang,” tutur gadis kecil ini lantas terkekeh.

Di sisi lain sebagai pecatur, Marvell sebenarnya juga menyukai piano. Namun, lagi-lagi catur tetap menjadi pilihan utama untuk hobinya.

Atas prestasi itu, Kepala Dindik Surabaya Ikhsan

meng­ungkapkan apresiasinya.

Dia mengatakan, pengembangan potensi siswa tidak selalu bidang akademik saja.

Namun bidang non akademik seperti yang dilakukan Marvell juga sangat penting bagi anak. Apalagi bakat itu akhirnya berbuah prestasi yang membanggakan. “Ini bisa menjadi sebuah motivasi untuk meraih keberhasilan.

Prestasi anak-anak Surabaya luar biasa,” pungkas mantan Kepala Bapemas dan KB Kota Surabaya ini. *

UTAMA

12

Kamis Legi, 7 JANUARI 2016

DPRD Nilai Pelayanan RSUD Dr R Soedarsono Buruk Pasuruan, Bhirawa Banyaknya pengaduan dan keluhan masyarakat terkait buruknya pelayanan di RSUD Dr R Soedarsono Kota Pasuruan mendapat sorotan tajam dari DPRD setempat. Pihak dewan menilai kinerja dan manajemen rumah sakit plat merah itu sangat buruk.

Sorotan itu menyusul keluhan keluarga pasien tekait buruknya pelayanan di RSUD tersebut.

Parahnya lagi, soal manajemen dan sistem pembayaran oleh pasien. Anggota Komisi I DPRD Kota Pasuruan, Dedy Cahyo Purnomo menyampaikan biaya sewa paviliun terhadap pasien di RSUD Dr R Soedarsono selama ini belum jelas. Bahkan, proses pembayarannya pun tak masuk dalam e-budgeting.

“Kami menerima keluhan dari masyarakat soal Rumah Sakit Purut (RSUD Dr R Soedarsono).

Keluhan itu terkait pembayaran paviliun dan obat tiba-tiba mem-

bengkak. Ada yang tak di infus tiba-tiba ditarik berjuta-juta,” tandas Dedy Cahyo Purnomo, Rabu (6/1). Seharusnya aturan sewa paviliun menganut sistem jam, yakni dihitung sejak jam masuk pasien. Namun kenyataanya banyak ditemui kasus yang hanya menghitung tanggal.

“Contohnya ada pasien masuk pukul 15.00 WIB dan jam 24.00 WIB sudah dihitung satu hari.

Aturan itu berada di RS Purut.

Seharusnya sampai 12.00 WIB besoknya lagi,” kata Dedy Cahyo Purnomo. Selain itu, buruknya manajemen RSUD Dr Soedarsono juga terlihat dari ditemukannya

LINTAS PERISTIWA

DPRD Dorong Pemerintah Cabut Permendagri Surabaya, Bhirawa Komisi A Bidang Hukum dan Pemerintahan DPRD Surabaya mendorong pemerintah pusat mencabut Permendagri 5 Tahun 2007 tentang Lembaga Kemasyaratan karena ada salah satu pasal yang berpotensi mengancam kebebasan masyarakat untuk menjadi anggota partai politik.

Wakil Ketua Komisi A DPRD Surabaya Adi Sutarwijono di Surabaya, mengatakan dalam aturan tersebut ada ketentuan bahwa pengurus RT, RW, LKMK, PKK dan Karang Taruna dilarang menjadi anggota parpol. “Jika ketentuan tersebut tetap diberlakukan, khawatirnya Raperda Penyusunan Pembentukan LKMK dan RT RW yang sudah masuk prolegda 2016 pembahasannya akan mandek atau sulit dicari pemecahannya,” katanya, Rabu (6/1).

Adi mengakui raperda tersebut diperlukan karena aturan itu kemungkinan mengatur hubungan lurah dengan RT dan RW dan menjadi payung hukum pemerintah kota dalam menyusun program yang berbasis anggaran untuk RT dan RW. Namun demikian, lanjut dia, jika ketentuan dalam raperda memuat larangan pengurus RT, RW, Karang Taruna dan PKK menjadi anggota parpol, ribuan pengurus RT, RW dan ormas lainnya kehilangan hak politiknya. “Di Surabaya ada 11.400 RT dan RW. jika satu RW ada 10 pengurus berarti ada 110 ribu orang kehilangan hak politik,” katanya.

Politisi PDIP ini mengatakan, Permendagri 5 Tahun 2007 dikeluarkan saat Mendagri dijabat M. Makruf. Ia mengaku heran aturan tersebut tetap berlaku sampai saat ini.

Padahal, lanjut dia, ketentuan itu tidak diatur pada aturan diatasnya yang sudah dihapus, kemudian hal itu juga bertentangan dengan Undang-undang lainnya.

“UU 32 Tahun 2004 dan peraturan pemerintah yang menjadi landasan permendagri sudah dihapus. Dan lagi menjadi anggota parpol dijamin UU HAM dan Parpol,” katanya. Pria yang akrab disapa Awi ini menambahkan dalam UU 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah, pengganti UU 32 tahun 2004, juga belum ada penjabaran secara teknis soal larangan itu. Q gat,ant

adanya potongan gaji bagi seluruh karyawan. Hanya saja, wakil rakyat ini belum mengetahui secara rinci perihal potongan gaji itu.

“Potongan gaji karyawan di rumah sakit purut belum jelas.

Yang pasti bilangnya ada potongan setiap bulannya,” paparnya.

Karena itu, ia akan kembali mengevaluasi kinerja manajemen RSUD tersebut. Apabila ditemukan ketidakmampuan dalam bekerja, maka DPRD akan mengajukan perombakan manajemen ke Pemkot Pasuruan. Termasuk juga memperbaiki manajemen RSUD dengan tak menjadikannya sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

“Diperiode yang lalu, semua fraksi setuju direkturnya diganti sekaligus ada sebagian staf yang dipindah. Begitupula jika masih seperti itu, akan dikembalikan tidak BLUD,” kata Dedy Cahyo Purnomo. Q hil

Hilmi Husain/Bhirawa

Suasana di dalam RSUD Dr R Soedarsono Kota Pasuruan, Rabu (6/1) sore. DPRD Kota Pasuruan menyoroti kinerja manajemen di RSUD Dr R Sedarsono lantaran buruknya pelayanan di RSUD tersebut.

Pemprov Jatim Percepat Pembangunan Infrastruktur Sidoarjo, Bhirawa Pemprov Jatim mempercepat pembangunan infrastruktur melalui penandatanganan kontrak Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tahun anggaran 2016.

Gubernur Jatim, Soekarwo, mengatakan, penyerapan anggaran Pemprov Jatim tahun 2015 mencapai 94,79 persen atau sama dengan tahun lalu.

“Hal itu karena setiap tanggal 10 pada bulan berikutnya, selalu dilakukan kontrol terhadap realisasi kas, bukan hanya penerimaan tapi juga

pengeluaran atau belanja,” katanya saat melakukan percakapan jarak jauh atau “teleconverence” dengan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo di di Balai Besar Kementerian PU dan PR Jatim di Waru, Sidoarjo, Jatim, Rabu (6/1). Ia mengemukakan, saat ini dari 913 bendungan di Jatim yang perlu dibenahi 194 bendungan, selain membangun bendungan baru di Trenggalek sehingga fungsi pengairan berjalan lancar.

“Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Jatim sebanyak 234 ribu, yang sudah dikerjakan

Pemprov Jatim mempercepat pembangunan infrastruktur melalui penandatanganan kontrak Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tahun anggaran 2016, salah satunya proyek JLS.

Pemprov Jatim 101 ribu RTLH dan sisanya diharapkan Kementerian PU dan PR bersamasama membiayai,” katanya.

Pria yang akrab disapa Pakde Karwo ini juga melaporkan perkembangan pembangunan Jalan Lintas Selatan sepanjang 673 kilometer.

“Yang sudah tembus 553 kilometer, sedangkan yang belum tembus 120 kilomter. Mohon bantuan untuk pembiayaan pembelian tanah sehingga pembangunan jalan tersebut bisa dilanjutkan,” katanya.

Dalam penandatanganan kontrak itu sendiri terdapat 614 paket yang dilelang dengan alokasi sebesar Rp 6,94 triliun.

Paket yang ditandatangani pada hari ini sebanyak 138 paket dengan total alokasi kontrak sebesar Rp2,051 triliun. Sementara sisa 476 paket dengan pagu Rp4,89 triliun akan dikontrakkan pada bulan Januari sampai dengan Maret 2016. Pada saat percakapan jarak jauh, Presiden RI Joko Widodo memberikan apresiasi kepada Gubernur Jatim Pakde Karwo atas kinerjanya berhasil memimpin Pemprov Jatim, sehingga penyerapan anggaran tahun 2015 mencapai 94,79 persen. Q hds,ant

Pegawai PTN Baru Ditetapkan Sebagai P3K Jakarta, Bhirawa Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristek Dikti) M Nasir mengatakan pemerintah memutuskan pegawai dan dosen pada perguruan tinggi negeri (PTN) baru ditetapkan sebagai pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (P3K).

“Tadi bersama Bapak Presiden telah diputuskan terkait pegawai, sementara ditetapkan sebagai pegawai P3K,” kata M Nasir di Kantor Presiden di Jakarta, Rabu (6/1).

Ia menyebutkan status mereka belum PNS karena kalau PNS

melalui proses yang cukup panjang. Tapi bagi mereka yang memenuhi kriteria yang ditetapkan seperti usianya masih di bawah 35 tahun diberi kesempatan untuk mendaftar sebagai PNS. Nasir menyebutkan pada Rabu (6/1) Presiden Jokowi memimpin rapat terkait penyelesaian masalah 36 perguruan tinggi baru.

“Dari jumlah itu, tujuh benar-benar baru, 29 dari PTS yang dinegerikan,” katanya.

Menurut dia, selama ini yang menjadi kendala adalah bagaimana dosen dan pegawai yang ada di PT tersebut. Bagaimana pros-

es penggajian, pengangkatan dan sebagainya. “Itu sampai sekarang belum selesai,” katanya.

Dalam kesempatan itu, Menristek Dikti juga mengungkapkan sebagian besar perguruan tinggi saat ini berada di Pulau Jawa baik PTN maupun PTS. “Jumlah PTS kita punya 4.200. Itu sebagian besar di Jawa. Karena itu kami ingin coba ada moratorium untuk PT di Jawa khususnya untuk ilmuilmu sosial,” katanya.

Menurut dia, nanti yang akan dikembangkan adalah di daerahdaerah luar Jawa untuk bidang enginering dan science. Q ant

Jawa Timur Berencana Dirikan Perusahaan Pengolahan Limbah B3 Surabaya, Bhirawa Pemprov Jatim berencana mendirikan perusahaan pengolahan limbah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun (B3) di atas tanah seluas 50 hektare di kawasan Mojokerto.

“Gambaran sudah ada dan segera didirikan, tapi masih menunggu izin kelayakan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI,” ujar Kepala Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jatim Bambang Sadono ketika dikonfirmasi wartawan di Surabaya, Rabu (6/1).

Pendirian perusahaan ini sekaligus untuk mengantisipasi terus menumpuknya limbah B3 yang dinilainya sangat meresahkan karena saat ini Jatim mengalami darurat limbah elektronik yang mengandung B3.

Menurut dia, pemanfaatan barang bekas elektronik di luar kendali sehingga menjadikan proses penertiban saat ini sulit dilakukan.

“Saat ini limbah-limbah ini banyak yang dimanfaatkan oleh perajin di bidang usaha kecil mikro dan menengah, dan sekarang sulit untuk menertibkannya,” ucapnya.

Limbah B3 yang biasa di-

manfaatkan pelaku UMKM antara lain adalah bekas komputer, ponsel, aki bekas, televisi bekas, lemari es dan aneka barang elektronik lainnya. Biasanya, lanjut dia, mereka mendapatkan sisasisa besi dan tembaganya kemudian dilebur untuk barang-barang tertentu. “Ini yang seharusnya tidak boleh karena pemanfaatan limbah itu harus hati-hati,” ujarnya.

Tidak itu saja, banyaknya industri UMKM yang memanfaatkan limbah B3 ini membuat Jatim setiap harinya “kebanjiran” barang-barang bekas dari luar provinsi. “Bahkan, barang bekas elektronik yang ada di Jatim setiap harinya mencapai 1,4 juta ton, padahal sekarang belum ada industri pengelolaan limbah B3,” tambahnya.

Selama ini, kata dia, pengolahan limbah B3 dikirim ke Bogor, Jabar yang membutuhkan biaya mencapai Rp2.500 per kilogram limbah B3. “Ke depan, diharapkan pengolahan limbah B3 bisa dilakukan di Jatim tanpa harus mengirimnya ke Bogor karena membutuhkan biaya tak sedikit,” tukasnya. Q ant

Pemprov berencana mendirikan perusahaan pengolahan limbah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun (B3) di kawasan Mojokerto.

PTPN Fokuskan PMN Rp 975 Miliar untuk Hilirisasi Produk Turunan Tebu Surabaya, Bhirawa PT Perkebunan Nusantara X akan memfokuskan dana Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar Rp975 miliar untuk hilirisasi produk turunan tebu, seperti bioetanol dan listrik yang akan diseriusi dalam dua hingga tiga tahun ke depan.

Direktur Utama PTPN X Subiyono di Surabaya, mengaku berterima kasih kepada pemerintah atas suntikan dana melalui PMN, dan optimistis akan memperkuat kinerja industri gula dengan berbagai turunan produknya.

“Kami berterima kasih kepada pemerintah yang telah menyuntikkan dana PMN. Penyertaan modal ini membuktikan komitmen pemerintah untuk mewujudkan industri berbasis tebu yang terintegrasi,” ucapnya.

Ia menjelaskan, suntikan dana itu akan difokuskan untuk pengembangan produk hilir tebu berupa pabrik bioetanol dan pembangkit listrik serta peningkatan kapasitas pabrik di tiga pabrik gula (PG), yakni PG Ngadiredjo (Kediri), PG Tjoekir (Jombang) dan PG Gempolkerep (Mojokerto).

“PTPN X akan berinvestasi sebesar Rp1,469 triliun untuk ketiga PG itu, dan pemerintah telah menyuntikkan dana Rp975 miliar, sisanya akan dicar-

ikan dari pinjaman pihak ketiga,” katanya.

Ia mengatakan, keberadaan industri gula saat ini harus mulai bergeser menjadi industri berbasis tebu dan terintegrasi dengan melakukan diversifikasi produk. “Tak boleh lagi industri gula hanya menghasilkan produk gula semata. Berbagai produk turunan tebu seperti bioetanol dan listrik harus mulai diseriusi,” katanya.

Selama ini, kata Subiyono, keberadaan ampas tebu hanya dijual murah untuk pakan ternak dan pellet untuk bahan bakar.

“Namun apabila dioptimalkan untuk “cogeneration” atau diolah menjadi sumber energi tentunya akan mempunyai nilai tambah yang jauh lebih besar,” katanya.

PT Perkebunan Nusantara X akan memfokuskan dana Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar Rp975 miliar untuk hilirisasi produk turunan tebu.

Subiyono menyebut, PTPN X mempunyai potensi kelebihan ampas tebu sebesar 280.000 ton per tahun yang bisa menjadi bahan bakar pembangkit.

“Ampas tebu itu adalah bahan bakar alami. PG bisa menghasilkan ampas jika efisien dan kinerjanya optimal, dan ampasnya bisa digunakan untuk menggerakkan mesin, sehingga lebih hemat,” katanya.

Oleh karena itu Subiyono mengaku harus segera memulai proyek itu, sebab Indonesia sudah jauh ketinggalan dengan beberapa negara terkait hal ini, padahal potensinya cukup besar. “Di Brazil, pabrik gulanya sudah mempunyai cogeneration berkapasitas lebih dari 3.000 MW dan di India lebih dari 2.000 MW,” katanya.

Ia mengatakan, potensi pengembangan cogeneration PTPN X akan menghasilkan listrik sebesar 50 Mega Watt (MW) dengan total pendapatan mencapai Rp414 miliar per tahun, sedangkan potensi bioetanol bisa memperoleh total pendapatan Rp294 miliar dari produksi tetes tebu sebesar 4,5 persen atau 292.500 ton, yakni setara 73.125 kilo liter. “Artinya, ke depan potensi ini sangat besar untuk meningkatkan produksi PTPN X, dan pesaingnya pun tidak ada,” katanya. Q ma,ant