binder7okt20

Harian Bhirawa Ditunjuk kembali sebagai sarana pengumuman iklan tender/lelang pemerintah di seluruh Jawa Timur berdasarkan SK Gubernur No.188/343/ KPTS/013/2006

HARIAN

harian_bhirawa@yahoo.com bhirawa_indragiri@yahoo.com suratkabar_harianbhirawa

IKLAN/ LANGGANAN

Surat Kabar Harian Bhirawa

031-5615454 Harga Langganan Rp 55.000/bulan Eceran Rp 3.000

Mata Rakyat Mitra Birokrat

1968-2020

www.harianbhirawa.co.id

Rabu Legi, 7 OKTOBER 2020

Angka Pensiun Tinggi, Pemprov Usulkan Kebutuhan CPNS 2021

Pemprov, Bhirawa Pelaksanaan tes Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) CPNS Pemprov Jatim telah memasuki hari ke 10 sejak dimulai pada 28 September lalu. Tercatat sebanyak 4.348 peserta dari total 4.777 pelamar yang telah mengikuti SKB di Kanreg II Badan Kepegawaian Negara (BKN) hingga kemarin, Selasa (6/10).

Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa menjelaskan, rekrutmen CPNS ini merupakan kebutuhan sebagai pengganti ASN yang telah pensiun di banyak tempat. Tahun ini, formasi yang diterima Pemprov Jatim sebabyak 1.817 lowongan.

“Formasi ini yang menentukan Kementeriam PAN-RB, Pemprov hanya mengajukan sesuai dengan kebutuhan maksimalisasi layanan dan kinerja di seluruh OPD, UPT dan semua sektor di Pemprov,” tutur Khofifah di sela kunjungannya memantau SKB di Kanreg II BKN kemarin.

Seperti diketahui, sepanjang tahun 2020 ini tercatat sebanyak 2.521 ASN Pemprov Jatim memasuki masa pensiun. Khofifah mengatakan, pada September lalu Pemprov sudah mengajukan kembali untuk kebutuhan formasi 2021. Tetapi, pemenuhannya tetap sesuai proporsionalitas keputusan Kementerian PAN-RB. Pada 2021 ini, jumlah ASN Pemprov yang memasuki masa pensiun mencapai 2.707 PNS. “Tahun ini kita mendapat 1.817 lowongan, dan formasi itu diikuti oleh 4.777 pelamar yang semula lulus Seleksi Kompetensi Dasar (SKD),” jelas Khofifah.

Khofifah mengatakan, dalam situasi pandemi ini semua proses sudah berbasis online. Bahkan jika dulu pengumuman dilaksanakan secara live scoring kini menjadi live streaming. “Dalam suasana pandemi ini, for ke halaman 11

Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa meninjau pelaksanaan tes SKB CPNS di Kantor Regional II BKN Surabaya, Selasa (6/10).

Lima Ribu Korban PHK di Sidoarjo Disiapkan Anggaran Rp3 M Sidoarjo, Bhirawa Pemkab Sidoarjo tahun 2020 ini menyiapkan anggaran sebesar Rp3 miliar untuk membantu sebanyak 5 ribu pekerja korban PHK dan dirumhkan. Bantuan secara

simbolis, diserahkan oleh Pj Bupati Sidoarjo, Hudiyono, Senin (5/10) kemarin, di Kantor Kecamatan Sukodono, kepada 3 orang pekerja yang  ke halaman 11

alikus/bhirawa

Pj Bupati Sidoarjo menyerahkan BLT kepada korban PHK.

Kasus Terkendali, Jatim Bebas Zona Merah - Alhamdulillah, selangkah lagi hijau RUU Cipta Kerja Berdampak ke Jamsos Ketenagakerjaan - Bakal banyak demo buruh Viral Video Polisi Dangdutan Berujung Sidang Disiplin - Goyang berujung sidang

“Alhamdulillah, sore ini (Kemarin) update Gugus Tugas Nasional Covid-19 mencatat bahwa Provinsi Jatim bebas zona merah,” jelas Khofifah melalui akun instagram pribadinya kemarin, Selasa (6/10).

Kendati telah dinyatakan bebas zona merah,

Khofifah mengimbau agar masyarakat tetap waspada dan patiluh terhadap protokol kesehatan sampai berhentinya pandemi.

“Terimakasih atas kerja keras semua pihak dan seluruh masyarakat Jatim,” tutur Khofifah.  ke halaman 11

RUU Cipta Kerja Berdampak ke Jamsos Ketenagakerjaan

Zona Penyebaran Covid-19 di Jatim Zona Orange (risiko sedang) 28 kabupaten/kota

Surabaya, Bhirawa Pengesahan omnibus law Rancangan UndangUndang (RUU) Cipta Kerja dinilai dapat mengganggu ketahanan dana jangka panjang dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan. Hal tersebut bukan hanya berimbas bagi para pekerja, tapi juga keuangan negara.

Menurut Ketua BPJS Watch Jatim, Arief Supriyono, sejumlah poin dalam omnibus law dapat berdampak negatif bagi pelaksanaan jaminan sosial (Jamsos)

10 daerah zona kuning (risiko rendah) Pamekasan, Pacitan, Kota Blitar, Bangkalan, Kota Kediri, Madiun, Tulungagung, Trenggalek, Madiun, Sampang.

 ke halaman 11

HUT Ke-52 Harian Bhirawa

Politisi Demokrat Ajak Buruh Ajukan Judicial Review di MK

Oki abdul sholeh/

DUA tahun menjabat sebagai Manager PLN ULP Panarukan, Kabupaten Situbondo terasa cepat bagi Agus Riyadi. Pria asli kelahiran Madiun, 2 Agustus 1982 itu kini dimutasi ke UP3 PLN Bojonegoro. Ada banyak kenangan manis yang dirasakan Agus Riyadi ketika mengabdi sebagai karyawan salah satu BUMN di Kota Santri. Yang paling diingat Agus Riyadi ketika berhasil menggagas program listrik gratis bagi warga tak mampu yang ada di Kabupaten Situbondo.

Dalam pandangan Agus Riyadi, ia juga terlibat aktif Agus Riyadi  ke halaman 11

Sentil

Pemprov, Bhirawa Peta zonasi penyebaran Covid-19 di Jatim terlihat terang. Ini setelah tidak ada lagi zona merah di 38 kabupaten/ kota se Jatim. Kondisi yang membaik ini tak lepas dari tingginya angka testing dan tracing serta menurunnya angka penularan Covid-19 di Jatim.

Jadi Ajang Nostalgia Cak Awi dengan Nawang Saat Liputan

MITRA

Raih Penghargaan Nihil Tunggakan

Kasus Terkendali, Jatim Bebas Zona Merah

bhirawa

Bersama Pimred Harian Bhirawa, Wahyu Kuncoro, Pemimpin Umum Harian Bhirawa Nawang saat menerima potongan tumpeng dari Ketua DPRD Kota Surabaya, Adi Sutarwijono.

Surabaya, Bhirawa Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-52 Harian Bhirawa menjadi terasa istimewa. Pasalnya, gelombang ucapan selamat

terus berdatangan. Meski di tengah wabah pandemi Covid19, tak hentinya ucapan dikirim ke Kantor surat kabar yang beralamat di Jalan Indragiri 73

Surabaya, Selasa (6/10/2020).

Ketua DPRD Kota Surabaya, Adi Sutarwijono membawakan  ke halaman 11

Foto gegeh bagus setiadi/bhirawa

Aliansi Pekerja Buruh Surabaya (APBS) menggelar aksi demo di depan kantor DPRD Jatim, Selasa (6/10) kemarin.

AKSI penolakan Partai Demokrat terhadap disahkannya omnibus law yang dilakukan di DPR RI, juga merembet di Jatim. Politisi Partai Demokrat di Jatim juga mengajak menolak aksi disahkannya UU omnibus law tersebut.

Namun, aksi penolakan tersebut diwujudkan dengan mengajak buruh mengajukan Judicial Review di Mahkamah Konstitusi. “Saya buruh di Jatim bersama-sama mengajukan Judicial Review terhadap Omnibus Law. Karena keberadaan UU tersebut merugikan buruh,” ungkap politisi Partai Demokrat Jatim, Hartoyo di DPRD Jatim, Selasa (6/10) kemarin.  ke halaman 11

Getir Sanggar Tari Mardi Budoyo di Tengah Covid-19

Tak Pernah Mendapatkan Penghasilan untuk Biaya Sekolah Tarinya Di era serba uang seperti saat ini, masih ada pengajar yang mau mengajar tanpa gaji sepeser pun. Mereka adalah pengajar di sekolah tari Mardi Budoyo, Kota Probolinggo. Tembang guru tanpa tanda jasa, mungkin hanya disandang lima pengajar di Sekolah Tari Mardi Budoyo. Pengajar di sekolah yang berlokasi di Jalan Juanda, Kelurahan Tisnonegaran, Kecamatan Kademangan, Kota Probolinggo tersebut tak memperoleh gaji.

Wiwit Agus P, Kota Probolinggo Pihak sekolah tidak memungut iuran sama sekali ke muridnya. Sedang bantuan dari pemerintah atau swasta, bahkan sumbangan dari wali atau orang tua murid juga tidak ada.

Meski begitu, sekolah kesenian yang didirikan Yuyun Widowati itu, tetap berjalan hingga saat ini.

Sekolah yang masih menempati rumah tinggal orang tuanya tersebut, didirikan pada 3 Desember 2009 lalu.

Untuk menjaga sekolah yang didirikan tetap survive, Yuyun mencari dana dengan cara mengamen. Anak didiknya menari dan beratraksi, dan dana yang didapat dari warga dimasukkan ke kas. “Uang saweran dari warga itu kita kumpulkan,” ujarnya, Selasa

(6/10).

Namun, sejak pandemi Covid-19 kegiatan seperti itu tidak ada lagi.

Bahkan, pertunjukan menyambut tamu kapal pesiar dari mancanegara, juga tidak ada. Sehingga selama itu, Yuyun tidak pernah mendapatkan penghasilan untuk biaya sekolah tarinya. “Kami berharap kapal pesiar ke sini lagi pasca Covid-19,” harapnya.

Adapun pengajar yang aktif hingga kini, meski tak mendapatkan apa-apa, berjumlah 4 orang. Di antaranya, Rahmat Hidayatullah Rizki Trisyahoutra, Ines Septiyarining dan Nur Aulia.

Sementara murid yang belajar di sana hingga 80 orang. Namun, kini tinggal 65 anak karena ada yang sudah me ke halaman 11

wiwit agus pribadi/bhirawa

Siswa-siswi sekolah tari Mardi Budoyo, Kota Probolinggo. Selama pandemi Covid-19 ini, tak pernah ada pemasukan karena tidak pernah tampil.

EKSEKUTIF 162 Pejabat Fungsional yang Baru Dilantik Diminta Buat Terobosan Jitu Rabu Legi, 7 Oktober 2020

Halaman 2

Pemkab Madiun, Bhirawa Bupati Madiun H. Ahmad Dawami minta seluruh pejabat yang baru dilantiknya agar membuat terobosan jitu untuk terjaminnya kinerja meski di tengah pandemi covid-19.

sudarno/bhirawa

Secara simbolis dari 162 pejabat fungsional menandatangani berita acara pelantikan yang disaksikan bupati Madiun, H., Ahmad Dawami di Pendopo Ronggo Djoemeno, Selasa (6/10).

Disamping itu, pejabat fungsional diminta turut memerangi penyebaran penyakit yang dari Wuhan China. Hal ini disampaikan Bupati Madiun, saat melantik dan pengambilan sumpah janji 162 pejabat fungsional dilingkup Pemkab. Madiun, di Pendopo Ronggo Djoemeno, Selasa (6/10).

Sekedar diketahui, pejabat fungsional yang dilantik terdiri dari 4 rumpun, yakni

rumpun pendidikan, kesehatan, pertanian dan OPD. Kepada keempatnya, Bupati menitip pesan.

Di rumpun pendidikan, Bupati jelaskan tujuan pendidikan nasional tidak berubah, namun cara menyajikan materi pendidikan yang berubah akibat covid19. Untuk itu, kepada rumpun pendidikan (guru) diminta membuat terobosan jitu agar kualitas pendidikan tetap terjaga.

Begitupun kepada rumpun kesehatan, Bupati minta agar mereka meningkatkan kinerja ditengah pandemi covid-19 dengan tetap mematuhi protokol kesehatan. Pasalnya saat ini tenaga kesehatan sangat dibutuhkan.

“Tidak rumpun kesehatan saja, kepada seluruh ASN taati protokol kesehatan, dan tolong ikut mengedukasi masyarakat,” pintanya. Kepada rumpun pertanian, Bupati juga minta mereka membuat terobosan jitu agar produksi pertanian di Kabupaten yang dipimpinnya ini tidak turun akibat covid-19.

Diharapkan pula mereka mengedukasi masyarakat un-

tuk memanfaatkan pekarangan rumah untuk pemenuhan kebutuhan keluarga.

Kepada rumpun OPD, Bupati minta agar mereka meningkatkan kinerja untuk kemajuan OPD. Dan dirinya tidak mau ada ASN Kab. Madiun yang terjaring operasi yustisi. Diakhir sambutannya, Bupati ingatkan agar pejabat struktural dan fungsional tetap menjaga kekompakan.

“Jabatan struktural maupun fungsional harus satu komando. Kebersamaan harus tetap diutamakan untuk mewujudkan visi misi kita,”ajak Bupati Madiun H. Ahmad Dawami. [dar]

KILAS BIROKRASI

Inovasi POL Diapresiasi ISNA Lamongan, Bhirawa Kabupaten Lamongan terpilih sebagai salah satu penerima Apresiasi The 4th Indonesia Smart Nation Award (ISNA) 2020 melalui inovasi Pasar Online Lamongan (POL) kategori smart economy.

ISNA merupakan gerakan yang telah digagas oleh Citiasia Inc guna mendorong kemajuan dan menghidupkan inovasi-inovasi smart city pada tingkat kota dan kabupaten di Indonesia.

POL sendiri merupakan inovasi yang memanfaatkan aplikasi berbasis Android untuk membantu transaksi antara pedagang pasar tradisional dengan pembeli tanpa harus bertatap muka.

POL dipilih Lamongan sebagai inovasi yang sesuai untuk dihidupkan pada masa pandemi Covid-19.

“Metode pembayaran pembeli saat menggunakan jasa POL juga fleksibel, pembeli dapat memilih transaksi secara non tunai melalui mobile banking, scan kode batang QRIS ataupun tunai,” ujar Pj Sekkab Lamongan Herry Pranoto Selasa (6/10) yang semalamnya menghadiri The 4th Indonesia Smart Nation Award (ISNA) 2020 secara virtual di Command Center Pemkab Lamongan.

Dengan adanya POL, lanjutnya, transaksi jual beli pedagang tradisional dapat tetap berjalan dengan menggunakan sarana digital. “POL ini selain menjadi solusi di masa pandemi, juga sebagai bagian inovasi untuk mendukung Kabupaten Lamongan sebagai smart city,” ungkap Heri. [aha.yit]

Operasi Yustisi dan Rapid Test Terus Digelar Mojokerto, Bhirawa Pjs Bupati Mojokerto, Himawan Estu Bagijo, nampaknya masih harus terus berjuang keras untuk menurunkan status yang disandang Pemkab Mojokerto, yang kini menjadi Zona orange.

Hal ini dibuktikan dengan getolnya turun lapangan untuk memimpin operasi Yustisi di berbagai penjuru jalan yang ada di wilayah Kabupaten Mojokerto. Seperti yang dilakukan, Selasa (6/10/20).

Pjs. Bupati, Himawan memimpin tim melakukan operasi yustisi dan rapid test on the spot di jalan raya Gempol kerep Kecamatan Gedeg.

Sebanyak 10 orang terjaring tidak mematuhi protokol kesehatan/tak bermasker, selama 1 jam operasi digelar. Untuk itu 6 orang jalani sidang di tempat dan 4 diantaranya harus menjalani rapid test di balai Desa Gempol Kerep, dengan hasil non-reaktif.

Pjs. Bupati Mojokerto, Himawan Estu Bagijo dalam keterangannya, mengimbau masyarakat untuk tidak takut menjalani prosedur rapid test sebagai salah satu langkah preventif atau pencegahan Covid-19.

“Saya mohon kooperatif semuanya. Patuhi protokol kesehatan sesuai instruksi pemerintah. Kalau melanggar, kami terapkan rapid test di tempat. Jangan takut, upaya ini sifatnya preventif.

Supaya jangan sampai terjadi apa-apa. Bukan langsung vonis atau menyatakan sakit (Covid-19). Tidak ya, bukan seperti itu.

Masyarakat harus paham ini,” kata Pjs Bupati. [min]

Untuk mengurai kemacetan yang sering terjadi dibawah fly over Mayangkara Wonokromo Surabaya. Pemkot Surabaya melalui Dinas Perhubungan (Dishub) Surabaya menambah U Turn (putar balik) untuk mempermudah pengendara yang akan ke Jl Joyoboyo Surabaya, Selasa (6/10).

Sinergi Pemkot Batu - BPN Tuntaskan Pendataan Aset Wilayah Kota Batu, Bhirawa Pemerintah Kota (Pemkot) Batu dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) bersinergi untuk melaksanakan program Trijuang. Program ini merupakan kerja sama bidang pertanahan dan salah satu targetnya adalah menuntaskan pendataan aset pada setiap wilayah di Kota Batu.

Untuk menjalankan program ini, kemarin (6/10) dibuat kesepakatan yang ditandai dengan penandatanganan nota kesepakatan kerja sama.

Penandatanganan kesepakatan dilakukan antara Wali Kota Batu, Dra Hj Dewanti Rumpoko MSi dengan Kepala Kantor Pertanahan

Kota Batu, Ir Haris Suharto di Rupatama Balai Kota Batu.

“Program Trijuang ini untuk menuntaskan data aset pada tiap wilayah. Alhamdulillah, kita baru saja menandatangani kesepakatan untuk segera melaksanakan program Trijuang ini,” ujar Dewanti usai menandatangani nota kesepahaman, Selasa (6/10).

Ia menjelaskan bahwa program yang dilaksanakan ini adalah program PTSL tapi kemudian lebih dimasifkan. Hal ini dilakukan dengan melibatkan tiga pihak yaitu, pemerintah kota, pemerintah desa, dan BPN.

hartono/bhirawa

Pjs Wali Kota Blitar, Jumadi saat menyampaikan tanggapan dan jawaban Wali Kota Blitar terhadap Pandangan Umum Fraksi DPRD serta Penjelasan Raperda tentang APBD Kota Blitar Tahun Anggaran 2021 pada Rapat Paripurna DPRD Kota Blitar, Selasa (6/10).

Pjs. Wali Kota Blitar Tanggapi Pandangan Umum Fraksi Dua Raperda Rapat Paripurna DPRD Kota Blitar Penyampaian Pandangan Umum (PU) Fraksi terhadap dua Rancangan Peraturan Daerah (Raperda), langsung ditanggapi Pjs Wali Kota Blitar, Selasa (6/10).

Kedua Ranperda yang sedang dibahas DPRD Kota Blitar yakni Ranperda tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 1989 tentang pendirian PDAM dan Ranperda tentang perubahan kedua atas Perda Nomor 15 tahun 2004 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Pemerintah Kota Blitar.

Pjs Wali Kota Blitar, Jumadi mengatakan Pandangan Umum Fraksi DPRD Kota Blitar kedua Raperda Perumda Air Minum dan Raperda Perumda Bank Perkreditan Rakyat sangat konstruktif, dimana rata-rata pada Pandangan Umum Fraksi lebih ke peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

“Mencermati Pandangan Umum Fraksi-Fraksi atas kedua Raperda, kami menyampaikan terima kasih kepada semua Fraksi atas semua saran, masukan, dan pendapat yang tentu saja sangat perlu untuk ditindaklanjuti dan kami gunakan untuk perbaikan tata kelola PDAM dan BPR

trie diana/bhirawa

Mempermudah Pengendara

di masa mendatang,” kata Pjs Wali Kota Blitar, Jumadi.

Lanjut Pjs Wali Kota Jumadi, pihaknya juga menerima usulan perubahan judul Raperda, yaitu Raperda Perusahaan Umum Daerah Air Minum menjadi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Blitar. Sedangkan Raperda Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat menjadi Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kota Blitar.

“Secara administrasi, adanya perubahan nama Perumda secara substansi untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan di Perumda,” ujarnya.

Selain itu dikatakannya, terkait penyampaian penjelasan Raperda APBD Kota Blitar tahun 2021 masih fokus soal penanganan Pandemi Virus Corona (Covid-19), dimana konstruksi anggaran di APBD 2021 lebih banyak untuk pemulihan ekonomi dan penanganan kesehatan dampak Pandemi Covid-19.

“Kami belum bisa memprediksi kapan Pandemi Covid-19 ini berakhir.

Namun Pemerintah tetap ada upaya menuju ke produktif dan sehat.

Produktif dalam pemulihan ekonomi dan belanja tidak terduga untuk mengcover penanganan kesehatan di Pandemi Covid-19,” jelasnya.

Sementara perlu diketahui pada Rapat Paripurna DPRD Kota Blitar ada tiga agenda, yakni pertama Penyampaan Pandangan Umum Fraksi DPRD terhadap Raperda tentang Perumda Air Minum dan Raperda tentang Perumda Bank Perkreditan Rakyat, kedua Tanggapan dan Jawaban Wali Kota Blitar terhadap Pandangan Umum Fraksi DPRD dan ketiga Penjelasan Raperda tentang APBD Kota Blitar Tahun Anggaran 2021 oleh Wali Kota Blitar yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kota Blitar, dr. Syahrul Alim yang didampingi Wakil Ketua DPRD Kota Blitar, Agus Junaidi yang juga dihadiri Sekretaris Daerah Kota Blitar, Rudi Wijonarko, Forkopimda Kota Blitar serta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) jajaran Pemerintah Kota Blitar. [htn.adv]

“Semoga program ini bisa berjalan lancar, Insya Allah akan dimulai tahun ini , tapi menyiapkan administrasi terlebih sahulu, sehingga tahun depan susah bisa melakukan action di lapangan,” harap Dewanti.

Pendataan ini akan dilakukan secara menyeluruh sehingga tidak hanya aset kota maupun perorangan saja yang terselesaikan. Tetapi juga memperjelas batas kecamatan dan desa/ kelurahan sehingga data yang akan valid dan akurat.

Dewanti juga membenarkan bahwa masih ada batas desa yang masih samar keberadaannya, lewat

program ini akan semakin jelas dan valid datanya.

Sementara, Kepala Kantor Pertanahan Kota Batu, Ir Haris Suharto mengatakan program ini akan dijalankan tiga unsur. Yaitu, Pemda, Pemdes dan BPN. Iapun membenarkan masih ada batas wilayah yang belum jelas, seperti batas wilayah dengan kawasan Perhutani.

“Kita membangun data untuk pertanahan berbasis bidang yang valid dan berkelanjutan, tidak hanya terdata asetnya, namun data peruntukkannya untuk apa, dasar kepemilikan apa bisa terdata secara detail,” ujar Haris. [nas]

Gempita Desa Diharapkan Mampu Tingkatkan IPM Lumajang Bhirawa Dalam rangka untuk meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Lumajang, Bupati Lumajang, Thoriqul Haq melauncing Gerakan Membangun Pendidikan Kesetaraan Desa (Gempita Desa) yang diharapkan mampu menjadi cara yang cepat untuk meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Lumajang.

Hal itu disampaikan Thoriqul Haq saat membuka Gempita Desa di Pendopo Arya Wiraraja Kabupaten Lumajang, Selasa (6/10), dimana pada agenda itu Bupati menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Lumajang saat ini tengah mengupayakan menuntaskan problem terkait kesetaraan pendidikan di masyarakat, yang berkaitan dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

“Saya berkeinginan bersama Bunda Indah, Gempita Desa ini menjadi cara cepat kita, Kabupaten Lumajang melakukan eksplorasi problem ratarata lama sekolah,” ujarnya.

Bupati Lumajang Thoriqul Haq ketika memberikan sambutan.

Untuk membangkitkan semangat masyarakat tersebut , Bupati meminta agar dilakukan inovasi diantaranya dengan pola pembelajaran Gerakan Membangun Pendidikan Kesetaraan Desa (Gempita Desa). ”Kita harus mengejar, kita harus jemput bola, masyarakat harus

dwi wismo wardhono/bhirawa

mendapatkan akses terhadap kejar paket, ini yang saya ingin bangun,” jelasnya.

Untuk menindaklanjuti program tersebit , Bupati meminta selutih OPD terkait untuk mulai membangun sinergi dan mendukung serta menyukseskan Gempita Desa, yang menjadi andalan Pemkab Lumajang ini. [dwi]

Genjot Imun, Wali Kota Bagikan Susu dan Telur Pemkot Madiun, Bhirawa Peningkatan imunitas juga penting dalam upaya pencegahan melawan Covid-19. Karenanya, Pemkot Madiun juga memberikan perhatian khusus untuk peningkatan imunitas masyarakat tersebut. Seperti pembagian susu dan telur gratis kepada masyarakat yang berolahraga di Taman Lalu Lintas Bantaran Kali Madiun, Selasa (6/10). ‘’Setiap Jumat, Sabtu, dan Minggu atau pada hari biasa masyarakat kita ajak berolahraga biar kena matahari. Setelah itu kita beri susu dan telur,’’ kata Wali Kota Madiun Maidi.

Dalam hal ini lanjut Wali Kota, setidaknya, Pemkot menyiapkan 300 susu kemasan dan telur. Ratusan telur dan susu itu dibagikan kepada masyarakat yang berolahraga. Mulai lari, bersepeda, hingga sekedar

jalan-jalan. Susu dan telur diharap menambah semangat masyarakat berolahraga. ‘’Olahraga baik untuk kesehatan. Dengan berolahraga imun jadi naik. Kita tambah susu dan telur biar imun tambah naik,’’ terangnya. Wali Kota mengaku juga akan menambahkan buah ke depan. Pemberian tidak hanya di Taman Lalu Lintas.

Namun, juga bergantian ke taman olahraga lain.

Sedang, masyarakat di lingkungan juga akan diberikan susu, telur, dan buah dari kelurahan setempat. Pemkot sudah menggelontorkan Rp261 juta tiap-tiap kelurahan dalam APBD perubahan 2020 ini.

Anggaran tersebut lanjut Wali Kota akan digunakan untuk peningkatan perekonomian di masing-masing kelurahan. Sebagian bisa digunakan untuk pembelian susu, telur, dan buah untuk masyarakat. [dar]

LEGISLATIF

Rabu Legi, 7 Oktober 2020

Halaman 3

DPD Perindo Aplikasikan Program-program MA ke Warga Tanjungsari Surabaya, Bhirawa Antusias suara warga di RW 02 Tanjungsari Kecamatan Sukomanunggal untuk pemenangan paslon nomer urut 2, Machfud Arifin-Mujiaman Sukirno (MAJU) dalam kontestasi Pilwali pada 9 Desember 2020 kian menguat.

DPD Partai Persatuan Indonesia (Perindo) Kota Surabaya sangat getol aplikasikan progam-program Machfud Arifin sebagai Wali Kota Surabaya 2020.

“Yang jelas kita mengaplikasi progam loncatan yaitu Surabaya harus naik kelas dari pak Machfud Arifin sebagai Walikota Surabaya,” ujar Samuel Ketua DPD Partai Perindo Kota Surabaya, Teguh Santoso,” Selasa (6/10/2020).

Samuel mencontohkan, aplikasi program MAJU yaitu mulai penengetasan kemiskinan, membangun kembali rumah kumuh sehingga menjadi sehat dan indah.

Bukan hanya itu, mengentaskan pengangguran, meningkatkan UMKM dan memberikan kepastian hukum soal status tanah. “Terutama soal surat pertanahan yang dimiliki oleh masyarakat kota surabaya,” terang Samuel.

Selain itu, tentang transportasi di surabaya sehingga benar benar bisa menjadi kota metropolitan.

“Karena kreteria metropolitan bukan hanya masyarakatnya yang banyak,” kata Samuel.

Tetapi, menurutnya, merubah kultur dan budaya teratur tertib dan juga indah maka perlu ditata kembali secara bertahap. “Surabaya perlu ditata kembali itu,” tegas Samuel usai memberikan sambutan diwilayah RW 02 Tanjungsari Kec Sukomanunggal Surabaya.

Terkait aspirasi maupun keluhan warga setempat, pihaknya sangat mengetahui yang paling kental adalah kepastian hukum. “Tentang

andre/bhirawa

Warga di RW 02 Tanjungsari Kecamatan Sukomanunggal dukung Paslon Machfud Arifin-Mujiaman Sukirno (MAJU).

status sertifikat tanah yang dimiliki oleh warga disini,” kata Samuel.

Untuk target pemenangan peroleh suara di pencoblosan 9 Desember mendatang, pihaknya me-

ngaku partai perindo menyatu dengan warga.

“Insya Allah 80 persen di wilayah sini menang pak Machfud Arifin,” ungkap Samuel. Dalam acara ter-

sebut dihadiri tokoh masyarakat dan puluhan warga ingin bertemu langsung Machfud Arifin calon Wali Kota Surabaya.

Namun sayangnya mantan kapolda jawa timur tersebut berhalangan hadir dikarenakan kesibukan. “Tidak ada masalah, warga disini sangat mengerti kesibukan pak Machfud Arifin,” ungkap Samuel.

Sementara itu, Ketua RW H Safi”i pihaknya berharap paslon nomer urut 2 kalau bisa lebih peduli terhadap wilayah RW 02 Tanjungsari Kec Sukomanunggal.

“Karena tidak bisa dipungkiri lagi pembangunan di surabaya belum merata,” kata H Safi”i Ketua RW 02 Kel Tanjungsari. Pembangunan di tengah kota, Safi’i menilai sudah baik, tetapi kalau di pinggiran kota pembangunan masih kurang.

“Kalau ke pelosok pelosok masih banyak kekurangannya bahkan ada yang belum tersentuh,” pinta Safi’i.

Untuk itu, Pihaknya kembali berharap kepada Machfud Arifin – Mujiaman jika menang terpilih menjadi walikota surabaya bisa mengkondisikan wilayah yang belum tersentuh.

“Warga di wilayah kami ini sepakat untuk mendukung dan menangkan Pak Machfud – Pak Mujiaman terpilih menjadi Walikota dan Wakil Walikota surabaya,” tukasnya.

Selain berharap, warga setempat banyak mengeluhkan beberapa persoalan terutama soal status tanah. “Terutama soal tanah masih banyak warga yang belum memiliki sertifikat dan banyak sekali pengangguran di tengah pandemi covid-19 ini,” pungkasnya. [dre]

Legislator Optimis Perombakan Pejabat Percepat Pemulihan Ekonomi DPRD Kota Batu, Bhirawa Beberapa Legislator di Kota Batu menyatakan dukungannya atas perombakan pejabat yang telah dilakukan Eksekutif beberapa waktu lalu. Mereka optimis bahwa penyegaran yang dilakukan walikota akan mampu mempercepat upaya pemulihan ekonomi yang tengah terpuruk akibat pandemi.

achmad suprayogi/bhirawa

Suasana dukungan yang dilakukan oleh FKPAI ke Paslo Nomer 3.

Penyuluh Agama se-Sidoarjo Sumbangkan Suara untuk Kelana - Dwi Astutik Sidoarjo, Bhirawa Pasangan Calon Bupati (Cabub) dan Calon Wakil Bupati (Cawabub) nomor urut 3 Kelana-Dwi Astutik kembali mendapatkan dukungan dari masyarakat Sidoarjo. Kali ini dukungan datang dari Forum Komunikasi Penyuluh Agama Islam (FKPAI) Sidoarjo.

Pernyataan dukungan oleh 18 perwakilan tingkat kecamatan se Sidoarjo tersebut disampaikan di Desa Mindi Kecamatan Porong, Selasa (6/10).

H Achmad Rofi’i Penasehat FKPAI Sidoarjo mengatakan, pernyataan dukungan kepada pasangan KelanaDwi Astutik disampaikan oleh 18 perwakilan kecamatan Se Sidoarjo.

“Secara bulat FKPAI Sidoarjo mendukung dan berjuang bersama untuk kemenangan pasangan Kelana - Dwi,” ungkapnya. Rofi’i, menambahkan para anggota FKPAI adalah sebuah forum dari sekumpulan guru ngaji, pengelola TPQ dan pengasuh Pondok pesantren yang berada di wilayah Sidoarjo.

“Mereka berharap ada perbaikan kesejahteraan, apabila yang menjadi pemimpin Sidoarjo adalah pasangan Berkelas,”ucap Mantan Kepala Kemenag Sidoarjo.

Sejatinya, pihak Pemkab Sidoarjo telah memberikan insentif kepada para guru ngaji setiap bulannya namun jumlahnya jauh di bawah standar.

“Para guru ngaji setiap bulannya menerima honor dari Pemkab senilai Rp 400.000 setiap bulannya, tentu ini sangat jauh dari standar,” ujarnya.

Hal senada disampaikan oleh H Salim perwakilan FKPAI Kecamatan Sidoarjo Kota, dengan dukungan yang diberikan kepada pasangan nomor urut tiga, diharapkan pasangan Kelana-Dwi nantinya memperhatikan kesejahteraan para guru ngaji, termasuk perbaikan sarana dan prasarana baik TPQ maupun pondok pesantren.

“Kita semua telah sepakat bulatkan tekad untuk berjuang memenangkan pasangan Kelana-Dwi Astutik, agar ada perbaikan,” tandasnya. [ach]

Diketahui, ada 26 pejabat baru yang telah dilantik walikota, dan 5 di antaranya mengisi kursi kepala OPD yang selama ini kosong. Seperti yang disampaikan legislator dari Gerindra, Heli Suyanto. Ia mengatakan penyegaran kursi jabatan saat ini memang diperlukan namun ada catatan yang harus dipenuhi.

Yaitu, pejabat yang dilantik dan menempati posisi baru harus melalui kajian yang sesuai dari kemampuan dan divisi ilmu, pengalaman, integritas maupun loyalitas.

“Jangan sampai ada lagi salah menempatkan pejabat yang tidak sesuai. Baperjakat di tahun- tahun lalu salah menempatkan pejabat akhirnya ybs malas- malasan kerja dan tidak punya program,” ujar Heli tanpa menyebut nama pejabat yang dimaksud, Selasa (6/10).

Hal senada juga disampaikan dua legislator dari Golkar Didik Mahmud, dan PKB Nurrochman. Namun Nurrochman lebih fokus menyampaikan dukungannya pada pengisian 5 kursi kepala OPD yang selama ini kosong.

Ia berharap dengan kelima kursi kepala OPD ini bisa mengoptimalkan kerja dan kinerja aparatur pemerintahan yang selama terkesan sangat lambat dalam merespon aspirasi masyarakat.

“Indikatornya adalah indeks kepuasan publik dan

prosentase pencapaian program yang merupakan implementasi dari visi misi kepala daerah masih belum tercapai secara maksimal,” ujar Nurrochman.

Diketahui, mutasi dan perombakan pejabat telah dilakukan Wali Kota Batu, Dra Dewanti Rumpoko MSi yang dilanjutkan dengan pelantikan yang dilaksanakan di Graha Pancasila Balaikota Batu, Senin (5/10).

Ada 26 pejabat yang dilantik, 5 di antaranya adalah pejabat eselon II, dan juga beberapa lurah, camat, serta sekretaris kecamatan.

Sekretaris Camat Bumiaji, Bambang Hari Suliyan SSTP dipromosikan menjadi Camat Junrejo menggantikan Arief Rachman Ardyasana SSTP yang dimutasi menjadi Sekretaris Dinas Pariwisata Kota Batu.

Sementara jabatan Sekretaris Camat Bumiaji, ditempati oleh pejabat yang baru, yakni Dian Saraswati SE MM yang sebelumnya menjabat sebagai Lurah Songgokerto.

Kemudian Sekretaris Camat Junrejo, Parman SP juga dimutasi pada jabatan baru sebagai Sekretaris Satpol PP. Sekretaris Camat Junrejo, Alfian Hafni SH MM juga dimutasi pada jabatan baru yakni sebagai salah satu Kabid pada DP3AP2KB, sementara jabatan Sekretaris diduduki oleh Sasongko Fitria Adhitama SIP MM yang sebelumnya menjadi Lurah Sisir. [nas]

DPRD Kota Blitar Kembali Gelar Rapat Paripurna Bahas Tiga Raperda DPRD Kota Blitar kembali melanjutkan pembahasan Tiga Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) dengan melaksanakan Rapat Paripurna DPRD Kota Blitar yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kota Blitar, dr. Sahrul Alim didampingi Wakil Ketua DPRD Kota Blitar, Agus Zunaidi, Selasa (6/10).

Ketua DPRD Kabupaten Nganjuk tatit Heru Tjahjono menyerahkan laporan hasil reses yang dilaksanakan dewan kepada Wakil Bupati Nganjuk Marhaen Djumadi.

ristika/bhirawa

DPRD Serahkan Laporan Hasil Reses ke Eksekutif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Nganjuk tetap menjalankan jaring aspirasi di masa pandemi virus corona (covid-19). Hasil reses dilaporkan dalam rapat paripurna penyampaian laporan hasil reses masa persidangan II tahun 2020.

Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Nganjuk tatit Heru Tjahjono yang didampingi Wakil Ketua Jianto.

Dalam kesempatan ini, seluruh anggota DPRD dari 5 daerah pemilihan (dapil) Kabupaten Nganjuk menyerahkan laporan hasil reses mereka kepada pimpinan DPRD. Dikatakan tatit Heru Tjahjono, pandemi covid-19 menyebabkan reses kali ini berbeda dengan reses pada periode sebelumnya.

Sebab, dalam situasi pandemi, reses kali ini tidak diperbolehkan mengumpulkan massa dalam jumlah banyak.

“Kewajiban anggota dewan adalah menyerap aspirasi. Maka kami turun langsung ke rumah-rumah warga. Kami sambangi dalam satu RT, kita ajak ngobrol 1 hingga 5 orang. Kami jaring aspirasi-aspirasi mereka. Dalam reses ini, kami mendapat banyak keluhan warga terkait dampak covid19,” ungkap Tatit.

Tatit menambahkan, aspirasi yang disampaikan kali ini fokus pada pandemi covid-19. Dari aksi turun ke bawah ini, anggota dewan menemukan masih banyak warga terdampak yang belum menerima bantuan sosial dari Pemerintah Kabupaten Nganjuk.

“Banyak warga terdampak, utamanya masalah ekonomi. Pekerjaannya total berhenti. Salah satunya pekerja seni.

Pekerja seni itu banyak, ada yang tukang elekton, penyanyi, pemukul alat musik gamelan di wayang-wayang.

Mereka belum tersentuh bantuan sosial dari pemerintah,” ucapnya.

Tatit juga mengungkapkan, dari hasil laporan hasil reses atau serap aspirasi masyarakat di 5 dapil mayoritas mengeluhkan persoalan pendidikan, infrastruktur.

Menurutnya, hasil laporan reses ini telah disampaikan kepada Bupati Nganjuk agar

menjadi perhatian dan bisa ditindaklanjuti untuk masuk dalam program prioritas pembangunan dalam arti luas.

“Pimpinan juga akan melakukan pemilahan dari semua persoalan yang disampaikan untuk diserahkan kepada Komisi sesuai dengan bidangnya masingmasing sehingga bisa menjadi pembahasan pada rapat kerja dengan mitra pemerintah,” kata politisi dari PDIP ini.

Sementara itu Wakil Bupati Marhaen Djumadi, mengatakan jika pokok-pokok pikiran DPRD sesungguhnya adalah penjaringan aspirasi masyarakat dari hasil kegiatan kunjungan berkala sesuai dengan pasal 161 Undang-Undang 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah.

Kegiatan reses DPRD ini bertujuan untuk menjembatani aspirasi atau keinginan masyarakat, terhadap keselarasan program pembangunan antara masyarakat dan pemerintahan daerah Kabupaten Nganjuk, bahkan pusat.

“Dan hasil akhirnya dapat tersusunnya APBD Kabupaten Nganjuk yang lebih proposional, akuntabilitas, bertanggung jawab, berkeadilan, dan tepat sasaran,” tutur Marhaen Djumadi. [advertorial]

Pada Rapat Paripurna DPRD Kota Blitar tersebut ada tiga agenda, yakni pertama Penyampaian Pandangan Umum Fraksi DPRD terhadap Raperda tentang Perumda Air Minum dan Raperda tentang Perumda Bank Perkreditan Rakyat, agenda kedua Tanggapan dan Jawaban Wali Kota Blitar terhadap Pandangan Umum Fraksi DPRD dan agenda ketiga Penjelasan Raperda tentang APBD Kota Blitar Tahun Anggaran 2021 oleh Wali Kota Blitar.

Ketua DPRD Kota Blitar, dr. Syahrul Alim mengatakan ada dua Raperda yang membahas tentang Perusahaan Umum Daerah (Perumda) yakni Perumda Air Minum dan Raperda tentang Perumda Bank Perkreditan Rakyat yang sampai saat ini sudah dalam pembahasan di masing-masing Fraksi DPRD Kota Blitar.

“Dimana masing-masing Fraksi DPRD juga sudah menyampaikan Pandangan Umum terhadap kedua Raperda Perumda milik Pemerintah Kota Blitar,” kata Ketua DPRD Kota Blitar, dr. Syahrul Alim.

Lanjut dr. Syahrul Alim, terkait kedua Raperda tersebut pihaknya berharap secara teknis di kedua Perumda Air Minum dan Perumda Bank Perkreditan Rakyat ada perubahan dan peningkatan kualitas pengelolaan yang bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Kota Blitar.

“Kami berharap ada peningkatan kualitas pelayanan serta pengelolaan kedepan pada kedua Perumda milik Pemkot Blitar ini,” jelasnya.

hartono/bhirawa

Ketua DPRD Kota Blitar, dr. Syahrul Alim didampingi Wakil Ketua DPRD Kota Blitar, Agus Zunaidi saat memimpin Rapat Paripurna DPRD Kota Blitar, Selasa (6/10).

Selain itu dikatakan dr. Syahrul Eksekutif soal finalisasi dan perAlim, terkait dengan Raperda APBD setujuan bersama. Pada tanggal 14Kota Blitar tahun anggaran 2021 23 Oktober proses fasilitasi Gubernur pihaknya masih melakukan pem- soal Ranperda usulan Pemkot, tanggal bahasan yang masih difokuskan 15 Oktober rapat Bamperda bersama pada penanganan Pandemi Virus aeksekutif soal dua Ranperda, Rapat Corona (Covid-19) di Kota Blitar, Pansus penyusunan laporan serta dimana Rancangan APBD Kota Blitar Rapat Fraksi terhadap penyusunan tahun anggaran 2021 disusun ber- Pendapat Akhir Fraksi dan terakhir dasarkan Rencana Kerja Pemerintah pada tanggal 19 Oktober Rapat Daerah (RKPD) serta Kebijakan Paripurna Penyampaian Laporan Umum Anggaran (KUA) dan Priorotas Pansus, Penyampaian Pendapat Plafon Anggaran (PPA) tahun 2021 Akhir Fraksi dan Penetapan Peryang telah disepakati bersama Wali setujuan Dua Ranperda.

Kota Blitar dan DPRD Kota Blitar “Sesuai dengan tahapan pemtanggal 5 Agustus 2020 lalu. bahasan Raperda ini, kami berharap “Berdasarkan penjelasan Wali Kota kedepan Pelayanan Perumda akan Blitar terhadap APBD Kota Blitar tahun lebih baik lagi, dan pada Rancangan 2021 masih mengutamakan pena- APBD tahun 2021 ini kami masih fokus nganan Pandemi Covid-19, dan kami pada penanganan Pandemi Covidjuga berharap wabah ini bisa segera 19,” kata Pjs Wali Kota Blitar, Jumadi. berakhir,” ujarnya.

Sementara perlu diketahui pada Tambah dr. Syahrul Alim, selan- Rapat Paripurna yang dimulai pukul jutnya pihaknya segera menjadwalkan 09.00 itu berlangsung dengan aman sejumlah agenda, yakni pada tanggal dan tertib dengan memberlakukan 7-9 Oktober dilaksanakan Rapat protokol kesehatan yang dihadiri Pjs Pansus inventarisasi permasalahan Wali Kota Blitar Jumadi, Sekretaris soal Ranperda, tanggal 12 Oktober Daerah, Rudy Wijonarko, Forkopimda Rapat Kerja Pansus bersama Pemkot Kota Blitar serta Kepala Organisasi pemecahan masalah, tanggal 13 Perangkat Daerah jajaran pemerintah Oktober Rapat Pansus bersama Kota Blitar. [htn.adv]

OPINI

Rabu Legi, 7 Oktober 2020

TAJUK

“Wajib” Resesi Sedunia TIADA negara yang siap menghadapi bencana, tak terkecuali bencana non-alam berupa wabah penyakit pandemi.

Trauma virus corona, telah menggerogoti perekonomian global. Ditandai pelemahan seluruh aktifitas perdagangan, industri, manufaktur, dan bursa saham. Kontraksi ekonomi global telah melanda negara-negara di seluruh dunia bagai “mewajibkan” resesi di setiap negara. Termasuk perekonomian nasional, yang memerlukan pencermatan mencegah keparahan resesi.

Kinerja perekonomian triwulan ketiga (Juli – September 2020) diperkirakan minus 2,9%. Jika bisa ditahan, kontraksinya bisa mencapai minus 1,1%. Walau terkoreksi, sebenarnya pertumbuhan ekonomi telah mencatatkan “prestasi.” Karena triwulan kedua (April – Juni) tercatat minus 5,23%. Itu periode puncak trauma CoViD-19. Hampir seluruh sektor usaha, perdagangan, dan industri, mengalami kemandegan kerja.

Bahkan negara adi-daya, Amerika Serikat (AS), mengalami resesi paling buruk sepanjang 11 tahun terakhir. Pertumbuhan ekonomi pada triwulan kedua anjlok terperosok sampai minus 9,5%. Kasus ke-terpapar-an CoViD-19, juga terbesar di dunia, saat ini sebanyak 7 juta jiwa. Pemerintah Donald Trump, disebut-sebut sebagai pemerintahan paling “menderita” di dunia.

Sebanyak 25 juta pekerja di-PHK akibat pandemi virus corona.

Tercatat sebagai PHK paling kolosal selama 80 tahun.

Ke-terpapar-an virus corona di AS makin parah. Angka kematian (akumulatif sejak Maret 2020) tercatat telah merenggut sebanyak 203 ribu jiwa warga AS. Sedangkan yang sembuh setelah dirawat sebanyak 2,7 juta orang. Ironisnya, Trump juga menggunakan isu CoViD-19 pada kampanye presiden AS. Serta menggunakannya dalam forum Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) untuk menyerang China.

Sekutu AS di Eropa, tak kalah menderita. Perekonomian Perancis (yang tertinggi di seantero Uni Eropa), minus 8,7%.

Negeri dengan ikon menara Eiffel ini melaksanakan karantina wilayah paling ketat selama dua bulan. Lockdown ketat sudah dicabut sejak 11 Mei 2020, namun perekonomian tak mudah bangkit normal. Begitu pula, Inggris, terkontraksi sebesar 20,4%, paling parah di Eropa. Di Inggris juga diselenggarakan program Pra-kerja dengan anggaran sebesar 2milyar euro.

Negara-negara “macan” Asia tak terlepas dari cengkeraman wajib resesi global. Jepang misalnya, secara kuartalan juga makin terperosok ke minus 7,8%. Korsel minus 3,3%.

Nilai ekspor Korsel susut 16,6%, terburuk selama 55 tahun terakhir. Pada kawasan Asia Tenggara (ASEAN) Singapura mencatat pertumbuhan minus bagai terjun bebas, sampai sebesar 41,2% pada kuartal kedua 2020. Karena sangat bergantung pada jasa pelabuhan ekspor – impor.

Seluruh pelabuhan dan bandara di Singapura bagai “terkurung” lockdown CoViD-19. Keterpurukan Singapura sebagai pusat re-selling, mempengaruhi negeri tetangga ASEAN. Antara lain Malaysia, mengalami kontraksi ekonomi minus 17,1%, terburuk sejak resesi tahun 2008. Serta Filipina mengalami pertumbuhan minus 16,%, resesi pertama sejak tahun 1981.

Selama 40 tahun, Filipina nyaris tidak pernah dilanda resesi.

Perekonomian Indonesia juga terlanda “wajib” resesi.

Kementerian Keuangan sudah memperkirakan pertumbuhan kuartal ketiga (berakhir September 2020) mengalami kontraksi, minus 2,9%. Pemerintah berhasil mengendalikan kontraksi minus, seiring program pemulihan ekonomi nasional (PEN). Penanganan wabah pandemi, sekaligus pemulihan ekonomi. Disiplin protokol kesehatan (Prokes) ditegakkan sebagai syarat keberlanjutan seluruh sektor usaha.

Total anggaran PEN mencapai Rp 695,2 trilyun. Termasuk menyasar usaha mikro, dan ultra-mikro, melalui hibah modal kerja kepada 12,4 juta pelaku usaha, dengan bantuan sebesar Rp 2,4 juta per-unit. Bantuan sosial akan menjadi pergerakan ekonomi pada rumah tangga grass-root. Insentif perekonomian patut digenjot sebagai “benteng” pertahanan dari ancaman keparahan resesi. Sekaligus memetik peluang.

Seluruh pemerintahan di dunia juga meningkatkan program karitatif, lebih dermawan kepada rakyat. [*]

Sorotan Publik

Semua tanggapan baik berupa saran dan kritik atas wajah dan kinerja birokrasi kita dalam memberikan pelayan publik dapat dikirim melalui email: harian_bhirawa@yahoo.com atau manfaatkan fasilitas surat pembaca di www.harianbhirawa.co.id atau telp ke (031) 5470650 atau faks (031) 5343359. Untuk setiap email harap disertakan nomor telpon (untuk konfirmasi ulang).

Memediasi Isu Rumah Sakit ‘Mengcovidkan’ Pasien DI tengah pemerintah dan bangsa ini harus genggap gempita bersatu memerangi penyebaran dan penularan Covid-19, tiba-tiba jagad publik dikagetkan dengan adanya isu Rumah Sakit (RS) mengcovidkan pasien. Sontak, isu tersebut kini menjadi sorotan publik. Isu rumah sakit mengcovidkan pasien yang meninggal untuk mendapatkan anggaran dari pemerintah memang sudah menggema di masyarakat. Pasalnya, keuntungan yang diperoleh dalam mafia rumah sakit dalam meng-Covid-kan orang bisa memakan jumlah biaya yang tidak sedikit.

Melalui surat Materi Keuangan Nomor S-275/MK 02/2020 tanggal 6 April 2020 yang memuat aturan serta besaran biaya perawatan pasien Covid-19, jika seorang dirawat selama 14 hari, diasumsikan pemerintah menanggung biaya sebesar Rp105 juta sebagai biaya paling rendah. Sedangkan, untuk pasien komplikasi, pemerintah setidaknya harus menanggung biaya Rp231 juta per pasien, (kompas.com, 5/10).

Berangkat dari realitas tersebut, terlihat jelas bahwa biaya pasien Covid-19 terbilang cukup mahal. Hingga, isu RS mengcovidkan pasien pun kini muncul. Padahal, berbicara tentang penanganan pasien Covid-19, RS harus berpedoman pada Kepmenkes Nomor HK.01.07/MENKES/413/2020 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Covid-19. Selanjutnya, mengenai pembayaran atas pelayanan pasien Covid-19, RS diharapkan mematuhi petunjuk teknis (juknis) yang diatur dalam Kepmenkes Nomor HK.01.07/MENKES/446/2020 tentang Petunjuk Teknis Klaim Penggantian Biaya Pelayanan Pasien Penyakit Infeksi Emerging Tertentu Bagi Rumah Sakit yang Menyelenggarakan Pelayanan Covid-19.

Itu artinya, jelas adanya bahwa pihak RS tidak berkerja semaunya sendiri dalam menangani pasien Covid-19. Jadi, sudah semestinya isu ‘RS meng-Covid-kan pasien’ ini segera terklarifikasi.

Bahkan, jika diperlukan suatu bukti yang riil, pemerintah melalui kerjaksaan dan KPK bisa segera turun tangan agar masalah pandemi ini tidak dimanfaatkan oleh para mafia Rumah Sakit yang mengincar keuntungan dari penderitaan masyarakat.

Masyhud Pengajar FKIP Universitas Muhammadiyah Malang

HARIAN

PENDIRI : Alm. H. Moch. Said PENASIHAT HUKUM: Poerwanto, SH, MH

Halaman 4

Membumikan Moderasi Beragama di Lembaga Pendidikan

baga pendidikan, maka Penanggulangan terorisme di Indonesia, diperlukan sekolah perlu menerapsinergitas yang kuat antara pemerintah dan masyarakat kan beberapa aksi, antara termasuk guru yang berhadapan langsung dengan peserta lian: Pertama, mengemdidik di kelas. bangkan budaya lokal sekolah misalnya, kejuebagaimana disampaikan moderasi tersebut perlu juran, sopan santun, saling Deputi Pencegahan Deradikadigalakkan agar mereka menghargai dan lain-lain, lisasi Badan Nasional Penangjuga dapat menerima peryang merupakan perpadgulangan Terorisme (BNPT), bedaan yang ada termasuk uan nilai-nilai, keyakinan, Letkol Laut Setyo Pranowo, bahwa perbedaan pendapat yang Oleh: asumsi, pemahaman dan penyebaran paham radikal di kalangada di intern umat beHusniyatus Salamah harapan-harapan yang an pelajar terus digencarkan oleh ragama itu sendiri.

Zainiyati diyakini oleh stakeholders kelompok radikal, terutama melalui Bila ditinjau secara sekolah serta dijadikan media sosial. Apalagi di masa pendemi historis, term moderasi Covid-19 ini, pembelajaran dilakukan sudah lama dikenal sebagai prinsip pedoman bagi perilaku dalam pedengan metode daring, sehingga mehidup dalam sejarah umat manusia. mecahan masalah baik secara internal mudahkan pelajar dalam mengakses Misalnya dalam mitologi Yunani kuno, maupun eksternal yang mereka hadapi. informasi di internet, tidak terkecuali prinsip moderasi sudah dikenal dan di- Sedangkan pengembangan budaya kontens berbau radikalisme. www. pahatkan pada inskripsi patung Apollo agama dalam komunitas sekolah seberindo.com/ Rabu, 30/09/2020. di Delphi dengan tulisan Meden Agan, berarti bagaimana mengembangGenerasi milenial juga dijadiyang berarti “tidak berlebihan”. Prinsip kan ajaran agama yang wasathiyah kan target utama penyebaran paham moderasi saat itu sudah dipahami seba- (tengah-tengah) di sekolah sebagai radikal dan perekrutannya. Di samping gai nilai untuk melakukan segala sesuatu pijakan nilai, semangat, sikap, dan kondisinya yang dianggap masih labil, secara proporsional. tidak berlebihan. perilaku bagi para actor sekolah yaitu secara psikologis kepercayaan peserta Moderasi juga dikenal dalam tradisi guru, tenaga kependidikan, orang tua didik terutama jenjang SMA berada berbagai agama. Jika dalam Islam ada peserta didik, dan peserta didik itu pada tahap sintetik konvensional. Pada konsep wasathiyah, dalam tradisi Kris- sendiri (Muhaimin, 2008:133).

Aksi kedua dari unsur guru dan tahap ini peserta didik patuh terhadap ten ada konsep golden mean. Dalam pendapat dan kepercayaan orang lain. tradisi agama Buddha ada Majjhima manajemen lembaga pendidikan juga Mereka cenderung ingin mempelajari Patipada. Dalam tradisi agama Hindu merupakan faktor penting dalam sistem kepercayaannya dari orang ada Madyhamika. Dalam Konghucu mengimplementasikan nilai-nilai kesekitarnya dan menerima sistem juga ada konsep Zhong Yong. Begitulah, beragamaan yang inklusif dan moderat kepercayaan tersebut tanpa diikuti dedalam tradisi semua agama, selalu ada di sekolah. Di sini guru mempunyai ngan sikap kritis dalam keyakinannya ajaran “jalan tengah”. (Yaqin: 2005) posisi penting, karena dia merupa(Desmita, 2009: 37).

Dari sini dapat diketahui bahwa setiap kan salah satu target dari strategi Para pelajar juga dapat dijadikan agama itu mengacu pada satu titik pendidikan ini. Apabila seorang guru regenerasi yang menjanjikan untuk makna yang sama yaitu memilih jalan mempunyai paradigma pemahaman terus beroperasinya gerakan kelomtengah di antara dua kutub ekstrem dan keberagamaan yang inklusif dan modpok radikal terorisme. Hal ini terjadi tidak berlebih-lebihan merupakan sikap erat, maka dia juga akan mampu untuk mengajarkan dan mengimplementasiseringkali dimulai dengan pemahamberagama yang paling ideal. an yang dangkal terhadap ajaran Mencermati tinjauan historis terse- kan nilai-nilai keberagamaan tersebut agama. Karena itu, penanaman dan but, maka setiap komponen bangsa terhadap peserta didik di sekolah. Perpengembangan moderasi beragama harus yakin bahwa Indonesia memi- an guru dalam hal ini meliputi; seorang sangat penting sebagai cara pandang liki modal sosial untuk memperkuat guru yang memiliki sikap demokratis generasi milenial dalam memahami moderasi beragama. Modal sosial itu dan tidak diskriminatif terhadap pedan mendalami Islam. Sehingga menberupa nilai-nilai budaya lokal, keka- serta didik yang menganut agama gajarkan agama tidak hanya untuk yaan keragaman adat istiadat, tradisi yang berbeda dengannya. Di sampmembentuk kesalehan secara indivu, bermusyawarah, serta budaya gotong- ing itu guru seharusnya mempunyai tapi juga mampu menjadikan paham royong yang diwarisi masyarakat In- kepedulian terhadap kejadian-kejadian agamanya sebagai instrument untuk donesia secara turun temurun. Modal tertentu yang ada hubungannya dengan memenghargai umat agama lain. sosial itu harus kita rawat, demi men- agama. Misalnya, ketika ada kejadian ciptakan kehidupan yang harmoni dan penyerangan Polsek Daha Selatan, Sinergitas Komponen Bangsa damai dalam keragaman budaya, etnis, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kalimantan Selatan (2020) yang dilakukan Tegaknya moderasi beragama di dan agama.

Indonesia perlu dikawal bersama, baik Dengan demikian untuk mem- oleh kelompok teroris, maka seorang oleh individu, lembaga, masyarakat bumikan masyarakat yang moderat guru yang memiliki sikap inklusif dan maupun negara. Moderasi beragama dalam beragama, negara perlu hadir moderat dalam beragama harus mampu diperlukan karena sikap ekstrem dałam memfasilitasi terciptanya ruang pub- menjelaskan keprihatinannya terhadap beragama tidak sesuai dengan esensi lik untuk menciptakan interaksi umat peristiwa tersebut. Kemudian seorang guru sebaiknya mampu menjelaskan ajaran agama iłu sendiri. perilaku beragama. bahwa kejadian tersebut seharusnya ekstrem atas nama agama juga sering jangan sampai terjadi. Karena di dalam mengakibatkan lahirnya konflik, rasa Membumikan Moderasi Beragama benci, intoleransi, Sikap-sikap seperti D a l a m r a n g k a m e m b a n g u n semua agama apakah dalam Islam, itulah yang perlu dimoderasi. Maka pemahaman keberagamaan peserta Katolik, Budha, Hindu, Yahudi, Kondi kalangan generasi milenial sikap didik yang toleran dan moderat di lem- ghucu dan kepercayaan lainnya jelas

S

Berpacu dengan Waktu;

S

dikatakan bahwa penggunaan segala macam bentuk kekerasan dalam memecahkan masalah adalah dilarang.

Kekerasan hanya akan menimbulkan masalah-masalah baru.

Selain guru, sekolah juga berperan sangat penting dalam membangun lingkungan pendidikan yang toleran terhadap semua pemeluk agama. Untuk itu, sekolah sebaiknya memperhatikan langkah-langkah berikut; Pertama, sekolah sebaiknya membuat dan menerapkan peraturan khusus yaitu peraturan sekolah yang diterapkan secara khusus di satu sekolah tertentu. Dalam peraturan sekolah tersebut, tentunya, salah satu poin penting yang tercantum adalah adanya larangan terhadap segala bentuk diskriminasi agama di sekolah tersebut. Dengan diterapkannya peraturan ini diharapkan semua unsur yang ada seperti guru, kepala sekolah, tenaga kependidikan, dan peserta didik dapat belajar untuk selalu menghargai orang lain yang berbeda agama di lingkungan mereka.

Kedua, untuk membangun rasa saling pengertian sejak dini antara peserta didik yang mempunyai keyakinan keagamaan yang berbeda maka sekolah harus berperan aktif menggalakkan dialog keagamaan atau dialog antar umat beragama yang tentunya tetap berada dalam bimbingan guru-guru dalam sekolah tersebut. Dialog antar umat beragama semacam ini merupakan salah satu upaya yang efektif agar peserta didik dapat membiasakan diri melakukan dialog dengan penganut agama yang berbeda.

(Yaqin: 2005: 62-63) Ketiga, hal lain yang penting dalam penerapan moderasi beragama yaitu kurikulum dan buku-buku pelajaran yang dipakai, dan diterapkan di sekolah sebaiknya kurikulum yang memuat nilai-nilai pluralisme dan toleransi keberagamaan. Begitu pula bukubuku, terutama buku-buku agama yang dipakai di sekolah, sebaiknya adalah buku-buku yang dapat membangun wacana peserta didik tentang pemahaman keberagamaan yang inklusif dan moderat.

Pada akhirnya, dengan menerapkan nilai-nilai budaya religius di sekolah serta kuatnya kepedulian dari guru dan manajemen lembaga pendidikan diharapkan dapat membentuk kesalehan secara individu dan sosial peserta didik, sehingga secara prospektif dapat membangun watak, moral dan peradaban bangsa yang bermartabat.

Guru Besar UIN Sunan Ampel Surabaya dan Pengurus FKPT Jatim

Hentikan Laju Penularan Covid-19

erangkaian asa atas penemuan vaksin untuk mengatasi pandemi Covid-19 yang semakin tak terkendali tengah membuncah. Berbagai gerak upaya pemerintah untuk melindungi warga negaranya patut mendapat apresiasi, karena pemerintah harus hadir di kala masyarakat tengah dilanda krisis kesehatan bahkan ancaman nyawa menjadi taruhannya tak terhindarkan. Berbagai pihak meyakini bahwa hanya vaksin-lah yang saat ini digadang-gadang (bahkan) sebagai satu-satunya upaya untuk menaklukan virus Covid-19 yang terus melaju. Pemerintah berencana meng”impor” vaksin 50 juta dosis dari Tingkok juga penjajakan dengan Uni Emirat Arab sebanyak 10 juta dosis dan berencana membeli obat Remdesivir dengan merek dagang Covifor dari India. Secara prinsip keberadaan vaksin dan obat menjadi urgen bahkan darurat untuk penanganan dan tata laksana penanganan Covid-19 dari serangan virus asal Wuhan tersebut apalagi korban jiwa terus bertambah.

Jika penemuan vaksin ditujukan sebagai upaya preventif atau pencegahan agar tidak jatuh sakit akibat Covid, sementara obat digunakan dalam rangka upaya penanganan penderita (mordibitas) yang telah terpapar Covid-19 serta sebagai upaya menurunkan angka kematian (mortalitas). Dengan kata lain, keberadaan vaksin lebih merupakan upaya hulu, sedangkan obat upaya hilir. Dalam kajian epidemiologi bahwa sebenarnya karakteristik penyakit yang bersifat wabah apalagi

Chain Reaction) PCR. berskala pandemi, tidak dibatasi antar wilayah Fenomena “ADE” karena sifat virus yang Penemuan vakmudah menyebar antar sin hingga dimanfaatmanusia dimana saat ini kan secara masif oleh mobilitas masyarakat masyarakat setidaknya sangat tinggi baik antar secara standar membukota, antar provinsi bahtuhkan waktu 1,5 takan lintas negara. Dehun melalui serangkain wasa ini hanya sekian Oleh : tahapan, uji pra klinis, jam seseorang dapat Oryz Setiawan uji klinis hingga benarbermigrasi secara cepat benar aman digunakan dalam tempo yang singoleh masyarakat secara kat sehingga kondisilah yang kian menyulitkan upaya strategi ketat. Namun demikian sejumlah pencegahan penularan agar tidak men- kekawatiran muncul, setidaknya jadi lebih luas. Hal tersebut diperparah keberadaan vaksin nantinya ternyata dengan masih rendahnya kesadaran memiliki sejumlah potensi ancaman. masyarakat untuk menerapkan pro- Hal ini yang baru-baru dikawatirkan tokol kesehatan, misalnya pemakaian oleh para peneliti vaksin COVID-19 mulai mencermati adanya pengaruh masker dengan tepat dan benar.

Karakteristik virus tidak men- peningkatan kekebalan tubuh yang genal batas wilayah, ketika potensi justru dapat meningkatkan penyakit kerumunan yang dimungkinkan daripada melindungi dari infeksi beriterdapat Orang Tanpa Gejala (OTG) kutnya. Peneliti menyebut ini sebagai atau carrier Covid-19 maka disitu- “peningkatan yang bergantung pada lah episentrum baru muncul. Selain antibodi”, atau Antibody-Dependent itu dalam konteks otonomi daerah Enhancement/ADE. Secara terori bahwa ADE adakebijakan antar wilayah sangat berbeda-beda sehingga menyebabkan lah salah satu bentuk peningkatan upaya pencegahan kurang berjalan kekebalan, ketika komponen sistem efektif. Kebijakan Pembatasan So- kekebalan kita yang biasanya melindsial Berskala Besar (PSBB) maupun ungi terhadap infeksi justru menjadi variannya memang dapat mengurangi bumerang. ADE merupakan “efek pergerakan manusia namun memiliki samping” atau resiko yang lebih risiko dampak dan problem sosial besar adalah jika imunitas hasil vakekonomi yang tidak kalah kompleks. sin tidaklah cukup untuk memberi Padahal secara evidence base bahwa perlindungan tubuh, menyebabkan OTG atau carrier memiliki porsi 60 virus terus menyebar bahkan kepada persen dari kasus sehingga secara orang yang sudah diimunisasi. Meski fisikly tidak mudah untuk dideteksi dalam penelitiann ADE masih sebakecuali melalui metode pemeriksaan tas kemungkinan dan potensi yang laboratorium swab atau (Polimerase harus diwaspadai ketika pembuatan

vaksin dilakukan secara “instan”.

Dengan kata lain dibutuhkan vaksin yang terbaik, bukan sekedar yang pertama paling cepat dibuat sehingga kontraproduktif terutama aspek efektivitas dan keamanan dan terkait keselamatan nyawa manusia.

Saat ini berbagai varian virus Covid-19 bahkan mutasi jenis D614G yang diyakni 10 kali lebih menular atau memiliki derajat virulensi tinggi dimana merupakan jenis mutasi yang sangat umum ada di Eropa, Amerika Utara, Australia, dan sebagian Asia.

Menurut penelitian Lembaga Biologi Molekuler Eijkman menyatakan bahwa mutasi Corona D614G setidaknya sudah ditemukan di beberapa kota yang ada di Indonesia. Sekali lagi sebelum ditemukan vaksin maupun obat secara definitif dan spesifik yang direkomendasikan WHO, maka upaya satu-satunya adalah bertahan agar virus tidak berkembang secara masif dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat dan konsisten oleh semua pihak tanpa kecuali.

Kondisi ini masih membutuhkan upaya yang luar biasa melalui upaya pendisiplinan masyarakat untuk menerapkan protokol kesehatan termasuk menggencarkan upaya penegakan disiplin penerapan protokol kesehatan melalui penindakan di berbagai daerah, kesemuanya dalam rangka menekan angka penularan, setidaknya sebelum vaksin dan obat benar-benar ditemukan. Wallahu A’lam Bishawab Alumni Fakultas Kesehatan Masyarakat (Public Health) Unair Surabaya

PEMIMPIN UMUM/PENANGGUNG JAWAB : Nawang Esthi Lestari PEMIMPIN REDAKSI : Wahyu Kuncoro SN WAKIL PEMIMPIN REDAKSI : Wawan Triyanto REDAKTUR PELAKSANA: Gatot Suryo Widodo KOORDINATOR LIPUTAN : Bambang WN, Zainal Ibad REDAKTUR: Choirul Anam, Anangsyah Isfianto, Sufendi Dimyati, Andre Endrayana Sasmita, Helmi Supriyatno, Reporter : M. Ali, Rachmat Caesar BSW, Zainal Ibad, Adit Hananta Utama, Abed Nego, Gegeh Bagus Setiadi, Diana Rahmatus Sholichah, Achmad Tauriq Imani Fotografer: Trie Diana Indahwati, Oki Abdul Sholeh Malang: M. Taufiq, Kabupaten Malang : Cahyono Nor Rochmah, Kota Batu: Anas Bachtiar, Kediri: Ervan Kholis, Pasuruan : Hilmi Husein, Pamekasan: Syamsuddin, Lumajang: Dwi Wismo Wardono, Probolinggo: Wiwit Agus Pribadi Jember: Effendi, Sampang: Nur Cholis, Sumenep: Agus Irianto, Samsul Arifin, Bondowoso: Samsul Tahar, Situbondo: Sawawi, Tulungagung: Hadi Sucipto, Wiwieko Dh, Ponorogo: Yanuar Lamongan: Suprayitno, Jombang: Romadlon, Fathoni, Arif Yulianto Mojokerto: Hasan Amin, Sidoarjo: Ali Kusyanto, Hadi Sujitno, Achmad Suprayogi Gresik: Kerin Ikanto, Rokim, Tuban: Khoirul Huda Madiun: Sudarno, Blitar: Hartono, Nganjuk: Ristika, Bojonegoro: Achmad Basir, Trenggalek: Wahyu Asmoro, Jakarta: Tjitjik Rahayu.

Direktur Utama: Nawang Esthi Lestari, Direktur Umum: Wahyu Kuncoro SN, Direktur Keuangan Mira Damayanti Komisaris Utama: Sugeng Praptoyo, Komisaris: Bambang WN, Hasan Amin, Suprayitno, Malang: Gatot Soekardi, Ratna Nirmala, Lumajang: Didit Nur Jadit, Bondowoso: Hasto Pramudyo, Manager Produksi, Sirkulasi dan Periklanan: Sri Eddy Haryanto, Manajer Keuangan: Anangsyah Isfianto, Administrasi Keuangan: Etti Sri Kustini, Sri Poernomo, Sekretaris Perusahaan: Rani Cholyvianti, Sirkulasi: Titiek Yuliati (Koordinator), Andi Basuki, Nike Kusumawati, Utomo Pagon, Distribusi: Tatok Arly (Koordinator), Suparto, Mulyadi, Pracetak:Ali Sulkan (Koordinator), Danu Setiawan, Trisno purnomo, Onny Agung S, Oki Abdul Sholeh, Rendy Agung. Sekuriti: Saiful Hidayat, Akhmad Mukhdor Daniyal, Ucha Torindiansyah Alamat Kantor Pusat/Iklan/Redaksi: Jalan Indragiri 73 Surabaya, Telp : 031- 561-5454, Fax : 031-561-9009, Email Iklan: bhirawa_indragiri@yahoo.com, Email Redaksi: harian_bhirawa@yahoo.com Sirkulasi: Jalan Pengenal 5, Surabaya (60174), Telp : 031- 547-0650 (3 lines), Fax : 031-534-3359, Email Sirkulasi: bhirawasirkulasi@yahoo.com Bhirawa Online : http://www.harianbhirawa.co.id Bank: Bank Mandiri (BBD Jembatan Merah) Surabaya, No. Rek:140.0080000053, Percetakan: PT Media Nusantara Press, Kawasan Industri SIER, Jl. Rungkut Industri III No.49, Surabaya SIUPP: Nomor 159/SK/Menpen/SIUPP/A.7/1986, 22 April 1986.

Tarif Iklan: Iklan Baris Rp. 7.500/baris (maksimal 5 baris), Iklan Tender/Lelang Rp.10.000/mm kolom, Iklan Display warna (FC) Rp.10.000/mm kolom, Iklan Display hitam putih (BW) Rp.7.500/mm kolom. Harga belum termasuk PPn 10%.

PELAYANAN PUBLIK Jampersal Tingkatkan Layanan Ibu Hamil

Halaman 5

Rabu Legi, 7 Oktober 2020

Surabaya, Bhirawa Pemkot Surabaya menerbitkan Peraturan Wali Kota (Perwali) Surabaya No 45 Tahun 2020. Perwali itu mengatur tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Jaminan Persalinan (Jampersal) di Kota Surabaya. Program Jampersal itu bertujuan untuk meningkatkan fasilitas pelayanan kesehatan bagi ibu hamil (bumil) serta menurunkan angka kematian ibu dan anak.

Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan, tujuan Program Jampersal yang dimaksud dalam Perwali 45 tahun 2020 ini untuk meningkatkan akses pelayanan kesehatan bagi ibu hamil, ber-

salin dan nifas serta bayi baru lahir ke fasilitas pelayanan kesehatan yang kompeten.

Selain itu pula untuk meningkatkan jumlah persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan yang kompeten. Kemudian, untuk menurunkan kasus

komplikasi pada ibu hamil, bersalin dan nifas, serta bayi baru lahir.

“Jaminan persalinan itu kan sudah kita lakukan beberapa tahun. Nah, itu sasarannya adalah ibu-ibu hamil yang tidak punya jaminan (kesehatan).

Misalnya seperti BPJS, seperti SKM. Nah, itu yang ditanggung oleh pemerintah kota,” kata Febria di Balai Kota Surabaya, Selasa (6/10).

Program Jampersal ini diberikan kepada warga Surabaya yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Kartu Keluarga (KK), meliputi

ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas, dan bayi baru lahir. Sedangkan untuk sasarannya adalah warga Surabaya yang memiliki kriteria miskin dan tidak memiliki jaminan kesehatan. Kemudian, warga miskin yang memiliki jaminan kesehatan namun tidak aktif, serta terlantar.

“Semua ibu bersalin mulai dari kontrol, sampai dengan melahirkan. Kalau misalnya dia memerlukan penjemputan, ya kita jemput. Kalau misalnya dia dalam keadaan tidak stabil, kita punya yang namanya (kendaraan) Ambulan NETS,” papar dia.

Program Jampersal ini dapat dimanfaatkan ketika ibu mulai dinyatakan hamil sampai pada saat dia bersalin. Termasuk pula saat melakukan kontrol rutin ke Puskesmas.

“Awalnya pasti ke Puskesmas, semua wilayah. Semua Puskesmas yang ada di Surabaya terus kemudian kalau memang nanti perlu rujukan, ya dirujuk ke rumah sakit,” jelas dia.

Namun, program ini tak hanya dapat dimanfaatkan oleh warga yang termasuk dalam MBR. Warga Surabaya yang tidak memiliki jaminan kesehatan seperti BPJS atau SKM juga

dapat memanfaatkannya. “Pokoknya apapun dia misalnya tidak punya BPJS atau SKM sebagai dana jaminan persalinan. Jadi tidak memandang, dia itu MBR atau tidak,” ujarnya.

Untuk teknis pengajuannya, kata Febria, keluarga ibu hamil dapat mengajukan surat ke Dinas Kesehatan (Dinkes).

Dapat pula melalui rumah sakit tempat dia bersalin. “Jadi misal dia tidak punya jaminan persalinan, nanti rumah sakit yang mengurus ke Dinkes.

Dari kelurahan bisa, jadi tidak harus yang MBR. Kalau MBR itu kan sampai di desil 4 atau

3, baru bisa keluar SKM. Kalau ini bisa lewat kelurahan,” ungkap dia.

Feny, sapaan lekat Febria Rachmanita memastikan bahwa program ini bersifat gratis bagi warga Kota Surabaya.

Meski angka kematian ibu dan bayi di Surabaya menurun, pihaknya memastikan bahwa program ini akan tetap berjalan. “Gratis, apalagi kalau persalinannya di RSUD Dr. Soewandhie dan RSUD Bhakti Dharma Husada (BDH) Surabaya, gratis pasti. Tidak pakai Jampersal, jadi langsung,” pungkasnya.[iib]

LINTAS PELAYANAN

Pandemi Covid-19, Warga Sidoarjo Diimbau Pakai Layanan Online Sidoarjo, Bhirawa Masyarakat di Kab Sidoarjo diimbau, saat ini lebih banyak untuk memanfaatkan layanan online saja. Untuk menghindari kerumunan, di masa pandemi Covid-19 ini. Imbauan tersebut disampaikan Pj Bupati Sidoarjo, Hudiyono, saat meninjau pelayanan di mal pelayanan publik (MPP) mini, di kantor Kec Sukodono, belum lama ini.

Hudiyono sangat mengapresiasi pelayanan MPP mini di masa pandemi Covid-19 itu. Hudiyono didampingi Plt Camat Sukodono, Mahmud, juga sempat melakukan dialog langsung dengan masyarakat yang sedang mengurus dokumen.

Karena ada pandemi Covid-19, pelayanan di MPP mini yang sempat dilaunching oleh Deputi Pelayanan Publik Kemenpan RB, Diah Natalisa, pada Bulan September, kemarin, ada pembatasan jumlah warga yang mengurus. Yakni sebanyak 20 orang pada setiap stand pelayanan yang ada.

Plt Camat Sukodono, M. Mahmud mengatakan bahwa MPP mini di Sukodono ini merupakan novasi pelayan tingkat Kecamatan yang kali pertama di Indonesia. Di MPP mini melayani beragam pelayanan, seperti bidang perizinan, kependudukan, pajak daerah, perbankan, pajak, BPJS kesehatan maupun ketenagakerjaan, SIM, hingga paspor. ”Setiap hari, masingmasing stand layanan disini rata-rata dikunjungi 25 pemohon layanan,” katanya. [kus]

Petugas BPBD Nganjuk melakukan droping air bersih di Desa Ngepung Kecamatan Lengkong yang mengalami krisis air bersih.(ist)

BPBD Droping Air di Tiga Desa

alikus/bhirawa.

Pj Bupati Sidoarjo mengecek kesiapan petugas di MPP mini Kecamatan Sukodono.

Karyawan Perumdam Tirta Kencana Dibekali Ilmu Online Water Monitoring Jombang, Bhirawa Para karyawan dari tenaga tekhnisi Transmisi dan Distribusi (Trandis), Produksi, dan Operasional Instalasi Pengolahan Air, Perusahaan Daerah Air Minum (Perumdam) Tirta Kencana, Jombang dibekali ilmu pengetahuan tentang Online Water Monitoring, DMA (District Metered Area) dan Non Reveneu Water (NRW) Analysis dengan mendatangkan mentor dari Endress+Hauser, dan AVK Indonesia, Jakarta.

Selain untuk karyawan, Perumdam Tirta Kencana Jombang juga menggandeng Dinas Pekerjaan Umum (PU) Perumahan dan Pemukiman (Perkim) Kabupaten Jombang dengan menyertakan beberapa tenaga dari Dinas PU Perkim untuk mengikuti pembekalan ini. Pembekalan pengetahuan yang dikemas dalam bentuk Workhshop Online Water Monitoring, DMA dan NRW Analysis ini bertujuan untuk ‘Upgrading’ kemampuan karyawan Perumdam Tirta Kencana, Selasa (06/10).

Direktur Perumdam Tirta Kencana Jombang, Khoirul Hasyim mengatakan, workshop tersebut dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kompetensi karyawan Perumdam Tirta Kencana, terutama para tekhnisi, sehingga nantinya, di dalam memberikan pelayanan bisa semakin maksimal. ”Inti dari semua ini nanti, setiap kegiatan yang ada di pengolahan (air), itu dimodernisasi.

Alih tekhnologi dari sistem yang lama ke sistem yang baru,” ungkap Khoirul Hasyim. [rif]

Nganjuk, Bhirawa Kekeringan mulai memuncak dan krisis air bersih sudah mulai dirasakan oleh warga daerah pinggiran di Kabupaten Nganjuk. Setidaknya warga Desa Ngepung Kecamatan Lengkong, Desa Oro-oro Ombo Kecamatan Ngetos dan Desa Pule Kecamatan Jatikalen sudah kehabisan sumber mata air.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Nganjuk

mulai mendistribusikan bantuan air bersih kepada warga di daerah mengalami kekeringan. “Jumlah Desa yang meminta bantuan air bersih yang masuk ke BPBD dan sudah direalisasi baru tiga Desa di tiga Kecamatan itu. Dan dimungkinkan jumlah Desa yang akan meminta bantuan air bersih di wilayah kekeringan kami perkirakan masih akan terus bertambah,” kata Kepala BPBD Kabupaten Nganjuk, Soekojono,

Soekojono mengatakan, setidaknya hingga saat ini sudah ada tiga Desa yang telah meminta bantuan air bersih. Hal itu berdasarkan dari surat permintaan bantuan air bersih dari pemerintah desa yang diterima BPBD Kabupaten Nganjuk. “Di Desa Ngepung Kecamatan Lengkong, BPBD Nganjuk droping air bersih untuk memenuhi kebutuhan 858 warga saat memasuki puncak musim kemarau tahun ini,” terang Soekonjono.

TMMD Lamongan Bantu Perekonomian Warga Berprofesi Pekerja Bengkel

Istimewa

Warga berprofesi pekerja bengkel merasakan keuntungan dengan adanya TMMD, Selasa (6/10).

Surabaya, Bhirawa Dampak positif program TMMD 109 Kodim 0812/Lamongan terus dirasakan warga Desa Teblu-

ru, Kecamatan Solokuro, Kabupaten Lamongan. Diantaranya membantu perekonomian warga yang berprofesi sebagai pekerja

bengkel motor.

Huda, salah seorang warga yang berprofesi pekerja bengkel motor ini mengaku senang dengan adanya program TMMD. Di masa pandemi Covid-19 ini dirinya mengaku agak sulit untuk menambah pundi-pundi keuangannya.

Tapi dengan adanya TMMD ini, setiap minggunya Ia bisa menambah pundi-pundi dengan menservice motor anggota Satgas. “Alhamdulillah, bengkel saya sering disambangi anggota TNI. Kedatangan mereka melainkan untuk service motor yang setiap harinya digunakan sebagai sarana prasarana pelaksanaan TMMD,” kata Huda, Selasa (6/10). [bed,aha]

Dijelaskan Soekojono, untuk satu Desa di wilayah kekeringan yang membutuhkan bantuan air bersih telah dilakukan pendistribusian masing-masing sebanyak empat truk tangki air bersih, dimana satu tangki isi 20 ribu liter di Desa Ngepung dan Desa Oro-oro Ombo. Sedangkan untuk Desa Pule didistribusikan satu truk tangki air bersih untuk satu dusun saja.

“Pendistribusian bantuan air bersih yang kami lakukan selalu disesuaikan dengan kebutuhan warga Desa sehingga tidak terjadi over distribusi dan mekanisme pendistribusian air bersih juga mengikuti protokol kesehatan pencegahan covid19,” ucap Soekojono.

Memang, diakui Soekojono, dalam musim kemarau sekarang ini kekeringan mulai dirasakan di sejumlah wilayah di Kabupaten Nganjuk sejak bulan September lalu. Hal itu seiring dengan terjadinya penurunan debit air di sumber mata air dan sumber air sumur warga. Kondisi tersebut sudah dilakukan antisipasi dan pemetaan dengan mempersiapkan armada truk tangki untuk mendistribusikan air bersih kepada warga di wilayah kekeringan.

“Dan ketika ada surat permintaan bantuan air bersih dari wilayah kekeringan maka tim BPBD sudah langsung melakukan pendistribusian air bersih kepada warga. Langkah cepat ini bisa dilakukan BPBD Nganjuk seiring dengan kesiapan dan persiapan yang dilakukan,” pungkas Soekojono.[ris]

PELAKSANA PUBLIK

Tidak Benar, Rumah Sakit sebagai Tempat Penularan Covid-19 Terkait masalah penularan covid-19, Bupati Madiun, H. Ahmad Dawami membantah dengan keras stigma yang beredar di masyarakat jika rumah sakit sebagai tempat penularan covid-19 itu tidak benar. Karena itu, pucuk pimpinan Kabupaten Madiun itu dengan tegas mengatakan, stigma itu salah dan menyesatkan.

Masalahnya, SOP (Standar Operasional Pelayanan) di RSUD sangat ketat. Mulai dari UGD, jenis pelayanan sudah ada pemisahan ruang perawatan.Artinya, pasien yang terpapar covid – 19 dengan pasien biasa, pintunya terpisah dengan jarak yang cukup jauh.

“Kalau masyarakat punya stigma itu, mulai detik ini saya katakan itu salah.Kita selalu

jaga SOP, kalau ada masukan dari tenaga kesehatan seperti perbaikan fasilitas di rumah sakit, langsung kita tindaklanjuti, agar mereka (tenaga kesehatan maupun pasien) merasa nyaman.Tenaga kesehatan bekerja maksimal, dan pasiennya cepat sembuh,” ungkap Bupati Madiun, H. Ahmad Dawami, menanggapi stigma yang beredar di masyarakat, jika rumah

sakit sebagai tempat penularan covid-19, Selasa (6/10).

Dijelaskan oleh Bupati Madiun, selaku pimpinan daerah, suatu keharusan bagi Bupati meluruskan stigma yang tidak mendasar itu. Pasalnya, kalau stigma itu terus dibiarkan akan berakibat fatal, seperti mengakibatkan keresahan di tengah masyarakat maupun pasien itu sendiri. Kalau itu terjadi, bisa saja masyarakat takut berobat ke rumah sakit.

“Kalau masyarakat takut datang ke rumah sakit, mereka bisa terlambat dapat penanganan, kan kasihan saudara kita yang sakit.Kalau stigma itu tidak kita hilangkan, bisa memunculkan ketakutan dan menurunkan im-

une, dan ini berbahaya.Sekali lagi saya tegaskan, tidak benar jika rumah sakit tempat penularan covid-19,” terang Bupati bermimik serius.

Apalagi, kata Bupati, meski pasien di RSUD Carauban dan RSUD Dolopo juga datang dari daerah sekitar Kabupaten Madiun, toh mereka juga mendapat pelayanan yang sama tanpa adanya diskriminasi.

“Saya yakin mereka (pasien) ini tidak mau terpapar, mungkin mereka kurang disiplin mematuhi protokol kesehatan,” terka Bupati.

Untuk menepis stigma itu, makanya Bupati dan jajarannya hadir senam bersama di RSUD Dolopo. Di sisi lain,

RSUD Dolopo dan Caruban sebagai rujukan pasien covid - 19, terus meningkatkan pelayanan, baik pada perbaikan infrastrutur maupun SDM-nya.

“Dua-duanya harus siap, setelah itu kita tentukan SOP. Ada ruang perawatan untuk pasien, dan ada ruangan untuk isolasi mandiri.Di sini kita buat zona-zona.Seperti yang masuk ke ruang isolasi harus memakai APD lengkap.

Setelah keluar ruangan juga harus mandi dulu agar steriil, sebelum melakukan aktifitas lainnya,” akunya.

Bupati juga mengimbau tenaga kesehatan agar tetap meningkatkan disiplin protokol kesehatan guna mem-

perkecil resiko. Sekalipun resiko semua sama, tapi yang membedakan akibatnya, seperti pasien covid – 19 yang punya riwayat penyakit akut maka bisa berakibat fatal.

Ditanya beberapa bulan ini kasus covid-19 di Kabupaten Madiun terendah di Jatim, Bupati mengatakan, hal itu sudah merupakan tugas pemerintah untuk melindungi masyarakatnya.Apalagi saat ini pemerintah menyiapkan anggaran hingga tingkat desa.

“Petugas kami terus memberi edukasi, dan masyarakat bisa menerima, dan hasilnya seperti yang anda (wartawan.red) tanyakan tadi,” ujar Bupati menjelaskan.[dar]

sudarno/bhirawa

Bupati Madiun H. Ahmad Dawami

Bhir

PENDIDIKAN, KEBUDA

Halaman 6

Rabu Legi, 7 O

Mahasiswa ITS Ranc Berbasis 3R untuk US Surabaya, Bhirawa Usaha skala kecil laundry belakangan berkembang sangat pesat.

Sayangnya sebagian besar dari mereka tak memiliki Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL). Terlebih, limbah yang dihasilkan dari usaha ini sangat berbahaya jika mencemari lingkungan. Maka Tim Abdi Karya Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) merancang IPAL berbasis Reuse, Recycle, dan Recovery (3R) khusus untuk usaha laundry.

Ramah lingkungan, Cindy Synthia Putri menunjukkan rancangan instalasi pengolahan air limbah (IPAL) berbasis 3R.

BANGKU POJOK

Uji Swab Antigen Covid-19.

Universitas Brawijaya Kembangkan Uji Swab Antigen Covid-19 Malang, Bhirawa Universitas Brawijaya (UB) berencana mengembangkan metode uji swab antigen Covid 19. Kegiatan ini dilakukan UB menjalin kerjasama dengan penyedia alat swab antigen Covid 19 yaitu PT Oikos Perkasa. Menurut Direktur Klinik UB, Fida Rahmayanti, Selasa (6/10) kemarin, uji swab antigen berfungsi sebagai screening untuk melihat potensi apakah seseorang terpapar Covid 19. Perbedaan swab antigen dengan rapid test yaitu terletak pada tingkat sensitivitas dalam kedua metode itu dalam menguji Covid 19.

"Kalau Rapid Test itu tidak spesifik melihat Covid 19. Karena ketika reaktif bisa saja yang menyerang adalah virus lain.

Sementara swab antigen ini mendeteksi Covid 19 sensitivitasnya mencapai 90% mendekati metode Polymerase Chain Reaction (PCR),'' ujarnya. Fida menjelaskan, Rapid Test merupakan deteksi dini untuk uji kekebalan tubuh terhadap virus.

Sedangkan swab antigen adalah metode untuk mendeteksi secara spesifik adanya Virus Corona.

Apalagi, kata Fida, sampel yang diuji dalam metode swab antigen itu sama dengan sampel uji PCR yaitu mengambil sampel lendir dari hidung (nasofaring) dan rongga mulut (orofaring). Sedangkan pada Rapid Test antibodi yang diambil adalah sampel darah. Memang alat ini menyerupai uji PCR. Sampel yang diambil juga sama yaitu lendir dari orofaring dan nasofaring. Karena fungsinya untuk screening, Fida menuturkan, untuk mengetahui apakah seseorang terpapar Covid 19 atau tidak tetap memakai standar uji PCR karena hasilnya akan lebih detil menganalisa virus.

Namun, Fida menerangkan, jika memang hasil dari uji swab antigen ini terbukti sensivitasnya dalam mendeteksi Virus Corona 90% mendekati uji PCR, maka tidak menutup kemungkinan UB akan mengembangkan metode itu. Fida melihat dari proses uji sampling dulu. Harapannya baik semua. Fida akan mengambil 30 orang untuk uji sampling. Jadi nanti akan dibandingkan sensitivitas rapid antibodi dengan antigen.

Jika memang nanti tingkat sensitivitasnya dalam mendeteksi adanya Virus Corona mencapai 90% mendekati uji PCR. Fida berharap klinik UB bisa dijadikan sebagai pusat penanganan Covid 19 di Malang. Harapannya kedepan klinik UB bisa dijadikan pusat penanganan Covid 19. Swab antigen ini bisa dijadikan alternatif sebelum dilakukan uji swab PCR. [mut]

Menurut Ketua Tim, Cindy Synthia Putri, banyak usaha laundry saat ini yang tidak memiliki IPAL. Limbah air laundry yang mereka hasilkan cenderung dibuang begitu saja tanpa diolah terlebih dulu.

Padahal, limbah ini mengandung ragam zat yang berbahaya. "Kandungan ini berasal dari campuran deterjen dan kotoran pada pakaian,'' ungkap Cindy, Selasa (6/10).

Kandungan berbahaya dari limbah itu, jelas Cindy, seperti Biochemical Oxygen Demand (BOD), Chemical Oxygen Demand (COD), Total Suspended Solid (TSS), dan fosfat. Di mana nilai BOD dan COD yang tinggi dapat menyebabkan defisit oksigen yang larut di air. Sementara itu, TSS mampu mengeruhkan air dan menghalangi cahaya matahari masuk.

"Sedangkan, fosfat dapat mende-

gradasi kehidupan biota air dan meningkatkan unsur hara,'' jelas mahasiswa Departemen Teknik Lingkungan ini. Oleh karenanya, lanjut Cindy, USK laundry memerlukan unit pengolahan yang dapat mengurangi risiko pencemaran lingkungan. Desain IPAL rancangan Cindy dan tim ini bersifat portabel. Selain itu, IPAL ini memiliki ukuran yang sesuai dengan kesediaan ruangan laundry skala kecil.

"Sehingga tidak akan memakan banyak tempat,'' sambung mahasiswi angkatan 2016 ini.

Cindy juga memaparkan, cara kerja IPAL rancangan timnya itu pertama limbah keluaran alat akan dikumpulkan dahulu pada bak pengumpul.

Selanjutnya, limbah akan disaring

menggunakan pasir kali melalui proses filter biosand. Lalu, air olahan akan melalui dua kali proses adsorpsi karbon aktif menggunakan adsorben tempurung kelapa.

"Terakhir, limbah yang telah diolah ini akan menjadi bersih dan dapat dikumpulkan ke dalam tandon air,'' ujarnya. Cindy menegaskan, IPAL rancangan mereka semakin unggul berkat penerapan 3R. Prinsip Recycle terlihat pada air olahannya yang dapat digunakan kembali untuk menyiram tanaman hidroponik, mencuci kendaraan, serta dapat dialirkan ulang ke unit pengolahan lagi. Selain itu, pasir kali yang mulai kotor akibat proses filter dapat digunakan kembali (Reuse) setelah dicuci dengan air ber-

Polres Bojonegoro Luncurkan Robot Bojonegoro Tangguh Bojonegoro, Bhirawa Upaya penanganan dan pengendalian Covid 19, Polres Bojonegoro tak hanya menggelar Operasi Yustisi dalam menindak masyarakat yang melanggar. Guna mendukung operasi perilaku, Polres Bojonegoro melaunching inovasi berbasis aplikasi Information Technology (IT) yakni Robot Bojonegoro Tangguh (Bobota).

Bobota dilaunching bertujuan mendukung tugas - tugas Kepolisian di tengah pandemi Covid19 ini. Bobota ini dilaunching Kapolres Bojonegoro, AKBP M Budi Hendrawan SIK MH di halaman Mapolres Bojonegoro, Selasa (6/10) kemarin. Launching diikuti Wakapolres Bojonegoro, Kabag Ops Polres Bojonegoro, para Kasat, Kasubbag Humas dan awak media cetak, elektronik, online/ siber Pokja Polres Bojonegoro.

AKBP Budi Hendrawan menjelaskan, Bobota ini merupakan robot atau alat ini sengaja dirancang dan memiliki beberapa fungsi sesuai kegunaan. Bobota dirasa dapat membantu memberikan tindakkan kepada masyarakat yang terdeteksi tidak mematuhi protokol kesehatan.

Bobota dibuat untuk memanfaatkan era teknologi dan di masa pandemi ini bisa dimanfaatkan untuk memyampaikan pesan - pesan atau himbuan baik himbuan protokol kesehatan atau Kamtibmas. "Bobota ini merupakan produk asli dari anggota Polres Bojonegoro yakni Brigadir Nanang Saiful Hanafi dan berkolaborasi dengan anak - anak milenial asli Bojonegoro,'' kata ABP Budi Hendrawan.

AKBP Budi Hendrawan menjelaskan, Bobota ini didukung fitur - fitur diantaranya dilengkapi Kamera ALPR (Au-

tomatic License Plate Recognition).

Kamera yang dapat mendeteksi tanda nomor kendaraan bermotor secara otomatis, merekam, serta menyimpan data nomor kendaraan bermotor.

"Sehingga pendataan plat nomor kendaraan dapat dilakukan pada saat kegiatan patroli, dan dilengkapi alarm apabila ada nomor kendaraaan yang masuk dalam blacklist,'' ujarnya.

Robot tersebut ini dilengkapi AI Camera (FaceMask Detection Alert) menggunakan pemanfaatan AI dan IoT yang dapat mendeteksi setiap masyarakat yang tidak menggunakan masker dan dilengkapi dengan himbauan untuk penggunaan masker.

Adapula Video Call merupakan salah satu fitur untuk berkomunikasi dua arah antara masyarakat dan petugas guna meminimalisir kontak langsung. Announcement Speaker dilengkapi dengan empat buah speaker yang dapat digunakan untuk memberikan pengumuman, himbauan, dan juga play audio.

Selain itu, juga dilengkapi Mobile Traffic Light yaitu modul lampu pengaturan lalu lintas empat arah yang dilengkapi dengan extension ketinggian yang dapat di sesuaikan dengan kebutuhan. Serta dilengkapi PTZ Camera 270 dan Camera 360 merupakan kamera yang dapat berputar baik 270 atau 360, yang bertujuan untuk mengetahui kondisi dari arah tertentu Salah satu fitur Bobota juga bisa mendeteksi warga yang tidak memakai masker di tengah kerumunan massa, serta dapat berinteraksi dengan warga. Warga yang terdeteksi melanggar Protokol Kesehatan (Prokes) juga akan ditegur secara langsung petugas melalui command center yang berada di Mapolres Bojonegoro. [bas]

Polres Bojonegoro melaunching inovasi berbasis aplikasi Information Technology (IT) yakni Robot Bojonegoro Tangguh (Bobota).

GALERI

EDSA Unusa Ajarkan Siswa Surabaya, Bhirawa English Department Student Association (EDSA) Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya (Unusa) berkesempatan dalam mengajarkan materi Bahasa Inggris kepada siswa sekolah dasar di Desa Banaresep Timur, Kecamatan Lenteng, Kabupaten Sumenep Madura. Kegiatan ini merupakan realisasi dari Program Holistik Pembinaan dan Pemberdayaan Desa (PHP2D).

Anggota EDSA, Muthia mengungkapkan, kegiatan ini dilakukan agar para siswa bisa mengerti dan belajar Bahasa Inggris. Apalagi Bahasa Inggris merupakan bahasa global.

Di samping itu, siswa SD di Desa Banaresep Timur tidak mendapatkan Mata Pelajaran Bahasa Inggris.

"Bahasa Inggris masuk di muatan lokal. Tapi pelajaran muatan lokal disini lebih mempelajari bahasa daerah,'' jelasnya, Senin (5/10).

Muthia melanjutkan kegia-

tan ini sebagai langkah memudahkan masyarakat desa Banaresep Timur dalam memperoleh perkerjaan. ''Saat ini Bahasa Inggris menjadi bahasa global yang membantu

masyarakat da oleh perkerjaan Lebih lanjut, EDSA Unusa s tuk kelompok b mana kelompo

Mahasiswa EDSA Unusa mengajarkan

WISATA

Separuh Destinasi Pariwisata di Tulungagung Mulai Pulih Sektor pariwisata di Tulungagung mulai menggeliat dan pulih kembali di tengah masih berlangsungnya pandemi Covid 19.

Setidaknya separuh destinasi wisata di kabupaten penghasil marmer ini sudah beroperasi kembali dan menghasilkan PAD (Pendapatan Asli Daerah) bagi pemerintah daerah.

Oleh: Wiwieko, Kabupaten Tulungagung

wiwieko/bhirawa

Bupati Maryoto Birowo saat membuka pelatihan tata kelola destinasi wisata di Hotel Narita Kota Tulungagung, Selasa (6/10).

Bupati Tulungagung, Maryoto Birowo, usai membuka pelatihan tata kelola destinasi wisata di Hotel Narita, Selasa (6/10), mengungkapkan saat ini Pemkab Tulungagung memperoleh PAD dari sektor pariwisata sudah 40% dari target tahun 2020.

"Sektor pariwisata yang menyumbang PAD sekitar Rp3 miliar pertahun, sekarang sudah bisa mencapai

35% sampai 40% dari target,'' ujarnya. Sektor pariwisata termasuk yang terpukul dalam masa pandemi Covid 19. Namun secara perlahan saat ini sudah mulai tumbuh seiring dengan pembukaan beberapa destinasi wisata sejak bulan Agustus lalu.

"Sudah ada 40% sampai 50% yang buka. Tetapi harus tetap melaksanakan Protokol Kesehatan (Prokes). Pengelo-

la dan pengunjung wisata harus pakai masker, selalu cuci tangan dan menjaga jarak,'' paparnya.

Selanjutnya, Bupati menandaskan, meski sudah ada separuh tempat wisata di Tulungagung beroperasi kembali, namun mereka tidak diperkenankan untuk menyelenggarakan kegiatan pertunjukan yang sifatnya mengundang pengunjung untuk berkumpul.

"Tulungagung sebagai kota budaya punya potensi seperti di Bali. Tetapi karena ada pandemi, masih belum boleh untuk digelar hiburan seperti tari dan lainnya. Dulu memang saya perintahkan ada pentas seni berskala pendek di Pantai Gemah, tapi karena pandemi Covid-19 belum bisa,''

paparnya lagi.

Menggeliatnya kembali sektor pariwisata di Tulungagung, menurut mantan Sekda Tulungagung ini, juga merupakan upaya dalam pemulihan ekonomi di tengah pandemi Covid 19. Disamping upaya pemulihan kesehatan.

Sementara itu, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Tulungagung, Bambang Ermawan mengungkapkan, destinasi wisata di Tulungagung yang tetap menjadi primadona masyarakat di tengah pandemi Covid 19 adalah Pantai Gemah. Bambang menyebut di Hari Sabtu dan Minggu tempat wisata pantai yang berada di Kecamatan Besuki itu dikunjungi rata - rata 10 ribu pengunjung. [*]

rawa

AYAAN

Oktober 2020

& OLAHRAGA

cang IPAL SK Laundry sih. Sementara, adsorben jenuh yang dihasilkan dapat dimanfaatkan (Recovery) sebagai pupuk.

Selain Cindy, anggota lainnya dalam Tim Abdi Karya ITS ini adalah Nabila Putri R, Nandalita Alifia, dan Oktsyavitto Adhitya dari Departemen Teknik Lingkungan.

Selain mereka, ada pula Vaneti Kyash L dan Wahid Ramadhan S dari Departemen Arsitektur. Terakhir, ada Ifarrel Rachmanda H, mahasiswa Departemen Teknik Sipil.

"Kami bertujuh berhasil mengolaborasikan ide menjadi rancangan nyata,'' tutur Cindy bangga.

Berbuah manis, jerih payah mereka berhasil membawa prestasi. IPAL rancangan Tim Abdi Karya ITS ini berhasil meraih juara utama kategori

Halaman 7

Tiap Bulan Rp150 Ribu, Menunggu Pencairan Semester II

Pemkab Beri Insentif Guru PAUD dan TK Selama Setahun Penuh Situbondo, Bhirawa Ribuan guru PAUD (Pendidik Anak Usia Dini) dan TK (Taman KanakKanak) se Kabupaten Situbondo patut berbangga, Selasa (6/10). Ini karena Pemkab Situbondo memberi insentif secara penuh kepada guru pendidik tingkat awal. Besarannya tiap bulan Rp150 ribu selama 12 bulan tanpa ada potongan pajak. Meski angka sebesar itu masih tergolong kecil, namun Himpaudi (Himpunan Pendidik Anak Usia Dini) Kabupaten Situbondo sebagai wadah resmi tempat guru PAUD-TK bernaung, menilai lumayan cukup besar perhatian yang diberikan Pemkab Situbondo kepada mereka.

Menurut Ketua Himpaudi Kabupaten Situbondo, Inda Ayuli Nurtin, jumlah keseluruhan guru PAUD dan TK di Kabupaten Situbondo yang terdata mendapatkan insentif sekitar 1.800 orang. Jumlah itu terdiri dari 1.094 guru PAUD dan sisanya sekitar 734 dari guru TK. Jumlah guru sebanyak itu, lanjut Inda, sudah tercatat dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Situbondo. ''Ya sekitar 1.800 guru semua mendapatkan insentif. Yang semester pertama sudah cair sebanyak enam bulan Rp900 ribu,'' ujar Inda.

Inda menjelaskan, pihaknya masih menunggu pencairan semester kedua (Juli - Desember) 2020 yang diyakini tidak lama lagi segera diterima. Guru PAUD terdiri dari KB (Kelompok Bermain), SPS, TP dan TPA). Hingga kini masih tersisa sebanyak 300 guru yang belum tercover menerima insentif kare-

USK Laundry dan Batik dalam lomba Desain Inovasi IPAL 2020, pada 18 September lalu. Pada kompetisi yang digelar Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) ini, Abdi Karya berhasil mengungguli 68 tim lain dari perguruan tinggi nasional dan luar negeri.

Ke depannya, Tim Bimbingan Arseto Yekti Bagastyo ST MT MPhil, Welly Herumurti ST MSc, dan Ervin Nurhayati ST MT PhD ini berharap, rancangan mereka tidak sekadar tuntas di perlombaan. Cindy berkeinginan, inovasi yang mereka gagas dapat dikembangkan lagi hingga semakin matang digunakan pegiat bisnis laundry. ''Saya harap, dampak pencemaran limbah ini dapat teratasi dengan IPAL kami,'' pungkasnya. [ina]

sawawi/bhirawa

Pengurus Himpaudi Kabupaten Situbondo masa bakti 2019-2023 secara resmi dilantik di pendopo Kabupaten beberapa waktu lalu.

na sejumlah alasan.

"Saya sebelum menjadi Ketua Himpaudi Kabupaten Situbondo sudah berjuang dan berusaha dengan maksimal demi insentif guru PAUD Kabupaten Situbondo ini,'' jelas Inda.

Inda beralasan, tidak tercovernya 300 guru PAUD menerima insentif karena selama dua tahun terakhir ini untuk bisa masuk Dapodik harus menyandang gelar Srata Satu (S1) PAUD. Namun kini, tandas Inda, sudah dimulai guru yang hanya lulusan SMA dan sederajat bisa masuk

dalam Dapodik. ''Namun dengan syarat guru yang bersangkutan memiliki perjanjian untuk melanjutkan kuliah ke jenjang pendidikan ke tingkat perguruan tinggi,'' ungkap Inda.

Dengan terakomodirnya insentif secara penuh ini, Inda bersama seluruh guru PAUD dan TK se-Kabupaten Situbondo patut berteri makasih dan sangat mengapresiasi keberpihakan Pemkab Situbondo atas kiprah para pendidik PAUD-TK. Pemberian insentif secara penuh ini merupakan yang pertamakali ada di Kabupaten Situbondo. ''Untuk itu

saya sangat berterimakasih kepada Pemkab Situbondo,'' ulas Inda.

Perhatian Pemkab Situbondo ternyata tidak hanya cukup, sebab beberapa waktu lalu Pemkab juga mendukung kegiatan workshop guru kreatif yang diadakan di gedung PGRI Kabupaten Situbondo. Kegiatan workshop itu, dalam pandangan Inda, sangat tepat untuk mendukung terciptanya guru yang terampil di Kota Santri Situbondo. ''Dalam kegiatan workshop itu diikuti ribuan guru PAUD-TK se-Situbondo,'' pungkas Inda. [awi]

Berstatus Orange, Seluruh Sekolah Bersiap Gelar PTM Mojokerto, Bhirawa Angin segar datang bersamaan dengan langkah tegas Pjs Bupati Mojokerto, Himawan Estu Bagijo, yang terus menerus melakukan operasi yustisi, dengan memberikan saksi denda atau Tipiring. Dalam waktu seminggu sudah bisa menurunkan status dari Zona Merah menjadi Zona Orange, Selasa (6/10).

Langkah ini selanjutnya menuju zona hijau menjadi dambaan seluruh warga, khususnya para orang tua murid dari TK hingga SMA. Juga para

Banaresep Bahasa Inggris

alam mempern,'' kata dia. mahasiswa dari sudah membenbelajar inti yang ok ini dihandle

untuk dapat menerima pelajaran lebih awal. Sehingga diharapankan dapat membantu mengajarkan kembali kepada peserta yang lain,'' ungkapnya.

Dengan pembelajaran ini,

siswa SD Banaresep Bahasa Inggris.

kedepannya EDSA akan melakukan membimbing siswa secara dalam jaringan (Ddaring) melalui Aplikasi Zoom. ''Jadi ini lebih efektif untuk pengajaran Bahasa Inggris,'' ujarnya.

Tidak hanya mengajarkan Bahasa Inggris, tapi mahasiswa Unusa juga menanamkan dan membiasakan siswa disini untuk mempelajari teknologi dalam pembelajaran. ''Di era digital saperti saat ini siswa juga harus bisa menggunakan teknologi untuk bisa bersaing, jadi kami ajarkan dan membiasakan menggunakan teknologi dalam pembelajaran ini,'' ucapnya.

Muthia berharap, masyarakat terlebih siswa sekolah derajat bisa memahami pembelajaran Bahasa Inggris. ''Jadi bisa meningkatkan pengetahuan, keterampilan, serta wawasan Bahasa Inggris berbasis teknologi khusunya di Desa Banaresep Timur,'' pungkas dia. [ina]

guru dan Kepala Sekolah yang ada di wilayah Pemerintah Kabupaten Mojokerto. Agar bisa membuka Pembelajaran Tatap Muka (PTM) di sekolah tempat anaknya menuntut ilmu.

Hal inin sesuai janji Pjs Bupati Mojokerto, Himawan Estu Bagijo, saat melakukan rapat koordinasi baik dengan unsur Forkopimda maupun bersama seluruh staf dan Camat sehari usai mendapat kepercayaan dari Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa, sebagai Pjs Bupati Mojokerto, Senin (28/9) lalu.

hasan amin/bhirawa

Pjs Bupati saat rapat koordinasi dengan Forkopimda untuk segera menurunkan status Zona Orange menjadi Zona Hijau, agar sekolah bisa melaksanakan Pembelajaran Tatap Muka (PTM).

Dilombakan kepada lima Camat yang bersangdang Zona Merah yakni Kecamatan Mojosari, Kecamatan Bangsal, Mojoanyar, Pungging, Pacet. Bisa turun menjadi zona hijau maka, diberikan kesempatan untuk sekolah Luring, yaitu sekolah luar jaringan.

Dengan turunnya status ini yang ditindaklanjuti dengan Kadispendidikan Kabupaten Mojokerto, Zainul Arifin melakukan rapat bersama seluruh Kasek SMPN yang ada di Mojokerto, untuk bersiap siap melakukan standar protokol kesehatan dalam rangka Pembelajaran Tatap Muka (PTM).

Hal ini langsung disambut gembira para kepala sekolah. Salah satunya di SMPN I. Mojosari yang pada hari itu juga. Kasek, Drs Didik Mujiantoro MMpd mengundang enam pengurus komite sekolah, menggelar rapat koordinasi untuk mempersiapkan diri, mulai sarana dan prasarana pembelajaran yang sesuai dengan standar protokol kesehatan hingga surat izin dari orang tua murid, jika sewaktu waktu PTM muka dilaksanakan.

Anggota DPR RI dan Ketua KONI Tuban Berikan Reward Atlet Berprestasi Tuban, Bhirawa Ketua Umum Komite Olahraga Nasional (KONI) Kabupaten Tuban memberikan Reward berupa uang tunai kepada Nabila Fafriliani Ardiyansyah, atlet atletik lompat tinggi yang masuk dalam tim Pelatnas untuk Olimpiade Tokyo dan Sea Games Vietnam 2021.

Reward diserahkan Ketua Umum KONI Tuban, H Mirza Ali Manshur ST MM yang juga dihadiri Anggota DPR RI, Hj Ratna Juwita Sari SE MM dan sejumlah pengurus KONI, serta Pengurus Cabor PASI Tuban, Selasa (6/10). Pemberian reward ini sebagai rasa bangga dan syukur atas lolosnya Nabila di Tim Pelatnas. Prestasi ini sangat membanggakan bagi KONI dan masyarakat di Bumi Wali Tuban.

KONI Kabupaten Tuban memang memiliki program reward, berupa uang tunai sebagai tambahan pemenuhan kebutuhan selama pelatihan pada atlet yang masuk di Tim Pelatnas. Hal itu dilakukan untuk

menambah motivasi dan penyemangat atlet dalam berlatih guna meraih prestasi terbaik. ''Dan memang semua atlet KONI jika meraih prestasi apalagi yang masuk Pelatnas, selalu ada rewarad untuk menambah semangat agar semakin giat berlatih,'' kata Mirza.

Selain dari KONI Kabupaten Tuban, Nabila juga menerima Reward dari pengurus sekaligus anggota DPR RI dari FPKB Hj Ratna Juwita Sari SE MM. Seperti halnya Ketua KONI, reward diberikan agar Nabila semakin disiplin berlatih dan ada keinginan kuat meraih prestasi tinggi. Mirza berharap, Nabila bisa lolos untuk mengikuti Sea Games dan Olimpiade 2021. Kemudian juga bisa menjadi bintang indonesia dari Kabupaten Tuban.

Sementara itu, Nabila Fafriliani Ardiyansyah mengaku bersyukur dan bangga. Namun dia juga merasa ada tanggung jawab besar untuk bisa memenuhi target yang diharapkan oleh banyak masyarakat,

khususnya KONI Kabupaten Tuban.

"Alhamdulillah, ada rasa bangga dan ada tanggung jawab berat, jadi harus benar-benar latihan dengan giat supaya bisa memenuhi target,'' kata

lah mendapatkan atlet dari NTB, Bali, DKI, Jateng masing-masing seorang atlet dan Jatim khusus dari Sidoarjo

ada dau orang. Tim ini saya latih berhasama dengan Pak Slamet Mulyanto hanya dalam waktu dua minggu.

achmad suprayogi/bhirawa

Bambang Eko Suhartawan sedang menunjukkan piagam penghargaan usai diterimannya.

Nabila. Di Pelatnas sendiri, Nabila berjanji akan giat dan serius berlatih.

Ia berharap bisa memberikan prestasi terbaik dan membawa medali bagi Tuban di even Internasional. [hud]

Anggota DPR RI dari FPKB, Hj Ratna Juwita Sari SE MM dan Ketua KONI Kabupaten Tuban H Mirza Ali Manshur ST MM saat memberikan reward pada Nabila Fafriliani Ardiyansyah, atlet atletik tim Pelatnas dari Tuban, untuk Olimpiade Tokyo dan Sea Games Vietnam 2021.

Pelatih Voli Pasir Sidoarjo Raih Penghargaan World Beach Games Sidoarjo, Bhirawa Pelatih Voli Pasir, Drs Ec Bambang Eko Suhartawan, asal Sidoarjo mendapatkan penghargaan dari Kemenpora RI. Karena telah berhasil membawa Tim Voli Pasir Indonesia meraih juara tiga dalam World Beach Games 2019 di Qatar. Penyerahan penghargaannya bertepatan dengan peringatan Haornas 2020. Pria yang akrab dipanggil Wawan ini mengaku, tak menyangka bisa berhasil menjadi juara ketiga tingkat dunia. Karena waktu persiapannya sangat singkat, hanya dalam tempo dua minggu.

"Jadi setelah saya mendapatkan tugas dari Kemenpora untuk mencarikan tim, yang notabene timnya bukan lapis satu. Karena bersamaan dengan persiapan SEA Games, sehingga tidak boleh diganggu. Akhirnya kami mencari pemain voli pantai di Indonesia lapis kedua,'' jelas Wawan, Selasa (6/10) kemarin.

Wawan menjelaskan, pihaknya te-

Adapun sarana yang sudah dipersiapkan di SMPN I Mojosari diantaranya, saat masuk sekolah didepan gerbang sekolah para siswa harus diukur suhu badannya dengan thermogun, kemudian cuci tangan dengan whastafel, baru boleh masuk kelas, jika suhu badannya kurang 37 derajad celsius. Jumlah siswa dalam PTM antara murid dan guru hanya sebanyak 16 siswa/ kelas dengan jarak satu meter, wajib menggunakan masker. Sedangkan dalam menyeterilkan ruang kelas, seminggu dua kali akan dilakukan penyemprotan disinfektan.

Menurut Kasek SMPN I Mojosari, Drs Didik Mujiantoro, perlu dipersiapkan jauh hari agar saatnya PTM diizinkan Dinas Pendidikan, maka sekolah sudah menyiapkan semuanya. Siswa aman dari terpaparnya virus Covid 19.

Demikian juga para guru dan staf administrasi semua bisa bebas dari virus ini. Namun apabila ternyata masih ada yang tergejala, maka sekolah akan melakukan penanganan cepat dengan membawa ke Puskesmas maupun RS. [min]

Sementara lawan - lawannya sudah ranking dunia semua. Hasilnya untuk juara I nya Amerika, juara II Qatar dan juara III nya Indonesia.

"Dan saya tak menyangka bisa meraih juara, walaupun ketiga tapi sudah tingkat dunia. Padahal kemi membentuk tim dan melatihnya hanya sekitar dua minggu,'' terang Wawan yang waktu kecilnya senang bermain sepakbola.

Sebenarnnya untuk peraturan di tingkat dunia ini Wawan mengaku belum paham. Waktu dua minggu buat melatih dan mempelajari aturan yang sering berubah - ubah. Sehingga harus banyak belajar sekuat tenaga. Baik itu membaca beberapa referensi atau melalui Youtube. ''Jadi para atlet itu siangnya berlatih di lapangan dan malamnya kita evaluasi sekalian melihat dari Youtube," kata Wawan yang pernah jadi asisten pelatih nasional waktu di Philipina. [ach]

GELANGGANG

Kemenpora Dituntut Segera Tuntaskan Tunggakan Honor Asian Games 2018 Jakarta, Bhirawa Sejumlah pihak menuntut Kemenpora agar segera menuntaskan masalah pencairan honorarium panitia pelaksana Asian Games 2018 (INASGOC) yang sudah ditunggak sejak Desember 2018.

Menurut mantan Plt Sekretaris Jenderal INASGOC periode 2016-2017 Harry Warganegara, pihaknya bersama Ikatan Keluaraga Panitia Pelaksana Asian Games 2018 (IKAPAN) sudah berusaha semaksimal mungkin agar honor dan insentif segera cair. Segala hal menyangkut Surat Keputusan atau persyaratan administrasi lainnya juga sudah dipenuhi demi pencairan honor sebesar Rp12,4 miliar itu. Namun INASGOC tak bisa berbuat lebih jauh karena kepanitiaan sudah dibubarkan sehingga yang berwenang dan yang bertanggung jawab menuntaskan masalah itu saat ini adalah Kemenpora. “Kami di jajaran pimpinan INASGOC sudah berusaha semaksimal mungkin dan menjalani prosedur yang disyaratkan dalam usaha menyelesaikan tertundanya honorarium di periode kerja Januari-Agustus 2016, serta insentif bonus. Terutama kepada Kemenpora sebagai Kuasa Pengguna Anggaran Asian Games 2018,� kata Harry dalam siaran pers yang diterima di Jakarta, Selasa. [ant]

JATIM MEMBANGUN Pemkab Beri Bonus Perpanjangan Angsuran Pinjaman Tanpa Bunga Rabu Legi, 7 Oktober 2020

Halaman 8

Lumajang Bhirawa Paska perguliran Program pinjaman tanpa bunga dan jaminan atau agunan tahap dua dari Pemkab Lumajang, kepada para pedagang sayur keliling atau yang lebih dikenal dengan mlijo, diharapkan mampu meningkatkan usahanya. Pemkab juga memberikan kelonggaran angsuran pertamanya yang di mulai pada bulan Januari 2021 mendatang.

Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro (UM) Kabupaten Lumajang , Suharwoko ketika dikonfirmasi (6/ 10) menjelaskan bahwa pinjaman tahap dua di tahun 2020 yang telah digulirkan pada lima kecamatan yang tersebar di Kabupaten Lumajang, yakni di Kecamatan Randuagung, Sukodono, Sumbersuko, Jatiroto, dan Tempursari, mendapatkan

perpanjangan angsuran selama (tiga) 3 bulan , karena berkaitan dengan masa pandemi covid 19. “ Jadi para pedagang itu mendapatkan bonus selama tiga bulan, karena saat ini masih di masa pandemi covid 19, jadi pinjaman yang sudah kita gulirkan, pembayaran angsurannya di mulai Januari tahun 2021 mendatang ,” ujarnya.

Suharwoko Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro (UM) Kabupaten Lumajang

Lebih lanjut Suharwoko juga menyampaikan kepada para pelaku usaha ( pedagang) yang telah mendapatkan pinjaman tanpa bunga tersebut untuk mempergunakan bantuan itu dengan baik dan tertib dan kede-

pan pada proses pembayaran angsuran juga di bayar dengan tertib dan disiplin sesuai apa yang telah menjadi kesepakatan dan aturan yang telah sosialisasikan sebelumnya.

“Saya berharap pada saat pembayaran , angsurannya dibayarkan dengan disiplin dan tertib, dan kita berharap dana itu dapat menjadi modal tambahan agar bisa meningkatkan perekonomian mereka ,” jelasnya.

Terkait program pinjaman tanpa bunga itu, Suharwoko menjelaskan bahwa program tersebut untuk tahap pertama telah digulirkan pada tahun 2019 lalu juga di lima kecamatan ,tahap kedua ditahun 2020 ini juga digulirkan ke lima kecamatan dan tahap berikutnya ( tahun 2021 kedepan) direncanakan untuk

lima kecamatan juga.

“Tahap kedua ini lima kecamatan, dan ini nanti akan dibuat bergilir, kemarin pada 2019 itu beberapa kecamatan, dan tahun depan juga sama,” jelasnya.

Berdasarkan data, pada 2019 lalu, tercatat jumlah pedagang keliling (mlijo) yang telah menerima pinjaman tahap pertama tercatat sekitar 332 orang, dengan total pinjaman dana Rp331.500.000, sedangkan untuk tahap kedua berjumlah sekitar 253 orang , dengan total dana Rp253.000.000.

Sedangkan untuk pedagang kecil/ toko perancangan ini tercatat ada 278 orang pada tahap pertama dengan total pinjaman dana Rp822.500.000 dan tahap ke dua tahun ini (2020)

tercatat ada 99 orang dengan total keseluruhan adalah Rp394.500.000. “masing-masing mlijo mendapatkan bantuan pinjaman sejumlah satu juta, dengan jangka waktu cicilan selama satu tahun,” imbuhnya.

Sedangkan untuk cicilannya dalam jangka satu tahun, yakni mulai Januari sampai Desember 2021 sebesar Rp85.000 per pekan selama 11 bulan, dan terakhir hanya Rp65.000, sehingga pinjam satu juta, jika telah lunas dan dikembalikan berjumlah tetap satu juta rupiah.

Bantuan pinjaman yang telah menjadi program janji politik Bupati dan Wakil Bupati Lumajang itu, diharapkan dapat membantu menguatkan ekonomi Usaha Mikro selama masa pandemi Covid-19.(Dwi)

KELANA JATIM

Kekeringan Kian Meluas, BPBD Kembali Droping Ribuan Liter Air Bersih Situbondo, Bhirawa Hingga Selasa kemarin (6/10), titik kekeringan yang tersebar di wilayah Kabupaten Situbondo semakin meluas. Ini setelah sejumlah petugas BPBD Kabupaten Situbondo kembali melakukan pengiriman ribuan liter air bersih di Dusun Polai dan Dusun Bendusa Desa Jatisari Kecamatan Arjasa. Lokasi ini selain dikenal tandus, setiap tahun juga menjadi langganan kekurangan suplai air bersih.

Koordinator Pusat Pengendalian Operasional (Pusdalops) BPBD Kabupaten Situbondo, Puriyono,mengatakan, suplai air bersih harus dilakukan karena warga yang ada di dua Dusun tersebut sudah kehabisan stock air bersih.

Selain jarak dari perkotaan cukup jauh, aku Puriyono, lokasi Dusun Polai dan Dusun Bendusa berada di pelosok pegunungan yang terisolir. “Bantuan ribuan liter air bersih ini merupakan suplai dari PDAM Tirta Baluran Situbondo yang rutin bermitra dengan kami,” jelas Puriyono.

Masih kata Puriyono, pihaknya kembali menyalurkan ribuan liter air bersih di wilayah barat Kabupaten Situbondo yang menjadi langganan kekeringan. Misalnya saja, ungkap Puriyono, di Dusun Trebungan Timur Desa Trebungan Kecamatan Mlandingan Kabupaten Situbondo.

“Di titik lokasi ini, kami (BPBD Kabupaten Situbondo) kembali mengirim ribuan liter air bersih. Jumlah ini terbilang banyak karena jumlah KK-nya disana juga cukup besar,” ungkap Puriyono.

Sehari sebelumnya Puriyono memastikan suplai air bersih kepada warga di pelosok desa baru dihentikan jika Situbondo sudah turun hujan. Puriyono menerangkan, saat ini ada sejumlah titik mengalami kekeringan baru di Kabupaten Situbondo karena adanya kemarau panjang. Sehingga, tegas Puriyono, tidak hanya menyebabkan warga di beberapa daerah kesulitan air bersih, namun juga mengancam prokdutifitas lahan pertanian milik para petani.

“Kemarin ada dua desa yang sudah dilakukan bantuan droping air bersih yakni Desa Trebungan Kecamatan Mlandingan dan Dusun Tamansari RT 02/RW 01 Desa/Kecamatan Kendit, Situbondo. Droping itu menggunakan mobil tangki dengan kapasitas masing masing tiap desa sebanyak 5.000 liter air bersih,” beber Puriyono.

Informasi yang berhasil dihimpun Bhirawa menyebutkan, tahun 2020 ini merupakan musim kemarau yang cukup panjang dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Akibat musim panas ini, sedikitnya sejumlah Desa yang tersebar di Kabupaten Situbondo mengalami krisis pasokan air bersih.

Masih untung ada BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) Kabupaten Situbondo yang rutin setiap hari mendistribusikan ribuan liter air bersih kepada warga yang terdampak kekeringan. [awi]

sawawi/bhirawa

Kadis Perhubungan Provinsi Jatim Dr Nyono ST MT dan Kepala KSOP Kelas IV Panarukan saat melakuan survei operasional pelabuhan Jangkar-Pelabuhan Limbar NTB Selasa (6/10).

Pelayaran Pelabuhan Jangkar-Limbar NTB Disurvei Kadishub Jatim Situbondo, Bhirawa Kadis Perhubungan Provinsi Jatim Dr Nyono ST MT bersama rombongan berkunjung ke Pelabuhan Jangkar Situbondo Selasa (6/10). Sebelum melakukan survei rombongan mengadakan rapat koordinasi rencana pembukaan trayek lintas Pelabuhan Jangkar Kabupaten SitubondoPelabuhan Limbar Nusa Tenggara Barat (NTB) di auditorium setempat.

Rakor dihadiri Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas (KSOP) Kelas IV Panarukan Capt. Miftahul Hadi, MM, M.Mar, Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Situbondo Tulus Prijatmadji, Kepala Bappeda Kabupaten Situbondo Hariyafi Tejo Laksono, Kepala Balai Pengelolaan Transportasi Darat (BPTD) Wilayah XI Jawa Timur, Kepala UPT PPR Banyuwangi, Kepala UPT PPR Lamongan, Direktur PT Duta Bahari Menara Line, Drs Prasetyo BU, MM dan Ir Kamal Heryadhi, Dipl.HE. Rapat koordinasi dipimpin Kepala Dinas Perhubungan Provin-

si Jawa Timur, Dr Nyono ST, MT. Menurut Nyono, rakor yang dihelat di lantai II ruang rapat Wilker Jangkar KSOP Kelas IV Panarukan tersebut diantaranya membahas permohonan trayek pelayaran baru dari Pelabuhan Jangkar Situbondo ke Pelabuhan Limbar NTB. Pembukaan pelayaran baru ini, aku Nyono, diajukan oleh Direktur PT Duta Bahari Menara Line.

“Rakor ini diadakan sekaligus melakukan survei uji kelayakan pelabuhan guna untuk memenuhi permohonan yang yang diajukan Direktur PT Duta Bahari Menara Line,” aku Kadis Perhubungan Provinsi Jawa Timur Dr Nyono.

Masih kata Nyono, nantinya ada puluhan kapal yang akan berlayar dari Pelabuhan Jangkar Situbondo-Pelabuhan Lembar NTB. Namun untuk sementara ini, ucap Dr Nyono, hanya ada dua kapal milik PT Duta Bahari Menara Line yang difasilitasi untuk membuka pelayaran dari Pelabuhan Jangkar- Pelabuhan Lembar NTB.

Pesisir Pantai Malang Selatan Terpasang EWS, Tak Risau Kabar Tsunami Kab Malang, Bhirawa Warga yang kini bertempat tinggal di pesisir Pantai Malang Selatan, Kabupaten Malang tak perlu resah dengan bencana tsunami .

Karena sebelumnya, Institut Teknologi Bandung (ITB) telah melakukan penelitian bahwa pesisir pantai di Pulau Jawa berpotensi terjadi bencana gelombang tsunami. Sehingga hal itu telah menjadikan warga Kabupaten Malang, yang khususnya masyarakat di pesisir pantai takut akan datangnya gelombang tsunami.

Pejabat Sementara (Pjs) Bupati Malang Sjaichul Ghulam, Selasa (6/ 10), kepada wartawan menyatakan, bahwa dirinya telah meminta kepada masyarakat yang bertempat tinggal di pesisir Pantai Malang Selatan, tidak perlu resah akan terjadinnya tsunami. Karena dari hasil penelitian ITB itu, bukan prediksi akan terjadinya gelombang tsunami di Pulau Jawa, tapi berpotensi terjadinya tsunami.

“Namun, jika bencana tsunami terjadi, maka Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang sudah melakukan antisipasi melalui Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang biasa menangani bencana,” tuturnya.

Intinya, lanjut dia, apapun yang akan terjadi bencana di wilayah Kabupaten Malang, Pemkab Malang sudah melakukan berbagai antisipasi. Sedangkan antisipasi bencana tersebut, bukan hanya bencana tsunami saja, tapi juga bencana-bencana lainnya. Seperti banjir, tanah longsor, angin puting beliung hingga tsunami. Mengingat Kabupaten Malang ini merupakan salah satu daerah di Jawa Timur (Jatim) yang rawan ter-

“Ya sementara masih dua,” jelas Dr Nyono dengan didampingi Kadis Perhubungan Situbondo Tulus Prijatmadji.

Dr. Nyono menambahkan, dari rapat koordinasi dan survei yang dilakukan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur kemarin, Dishub Kabupaten Situbondo, Kepala Kantor Kesyabandaran dan Otoritas (KSOP) Kelas IV Panarukan serta pihak terkait yang lain dapat mengetahui secara langsung fasilitas Pelabuhan Jangkar.

“Fasilitas Pelabuhan Jangkar Situbondo sudah cukup layak. Selanjutnya kami hanya mengurusi perijinan kapal dan kelengkapan yang lain, “ ujar Dr Nyono.

Dr. Nyono berharap , pelayaran dari Pelabuhan Jangkar Situbondo- Pelabuhan Lembar NTB bisa cepat beroperasi. Sebab, lintasan Pelabuhan Jangkar saat ini menjadi lintasan memikat yang mulai di lirik bantak pengusaha pelayaran.

“Untuk itu kami berharap trayek pelayaran Pelabuhan Jangkar Situ-

Pjs Wali Kota Blitar Monitoring Pelaksanaan SKB CPNS Kota Blitar di Tulungagung Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Pemerintah Kota Blitar Formasi Tahun 2019, Pjs Wali Kota Blitar monitoring langsung pelaksanaan SKB CPNS Pemerintah Kota Blitar di Hotel Crown Victoria Kabupaten Tulungagung, Selasa (6/10).

cahyono/bhirawa

Pjs Bupati Malang Sjaichul Ghulam (kiri) yang didampingi Sekda Kab Malang Wahyu Hidayat (kanan)

jadinya bencana alam.

“Beberapa antisipasi yang kami maksud, seperti sudah disiapkannya Kampung Siaga Bencana (KSB) dari Dinas Sosial (Dinsos), Early Warning System (EWS) dari Badan Penanggulanan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Malang. Dan para lelawan bencana baik itu dari BPBD maupun dari Palang Merah Indonesia (PMI),” jelas Sjaichul, yang kini juga menjabat sebagai Kepala Bakorwil Malang.

Untuk itu, dirinya menghimbau kepada masyarakat yang berada di pesisir Pantai Malang Selatan, tidak terlalu merisaukan. Dan jangan mudah terhasut berira-berita yang menyesatkan, sehingga jika ada informasi yang menyebabkan masyarakat resah, segera meminta informasi kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Palang Merah Indonesia (PMI), Polsek, Koramil, dan Camat.

“Dan yang jelas hasil survei ITB itu,

bukan prediksi tapi potensi terjadinya gelombang tsunami,” ujarnya.

Dari hasil survei ITB tersebut, kata Sjaichul, meski itu bukan prediksi akan terjadi tsunami di pesisir pantai di Pulau Jawa, tapi pihaknya sudah melakukan langkah antisipatif, dan tidak menutup kemungkinan Pemkab Malang akan melakukan penguatan mitigasi kebencanaan.

Dan masyarakat di pesisir pantai juga sudah diberikan sosialisasi terkait potensi tejadi bencana tsunami. Sehingga dengan adanya sosialisasi tersebut, maka warga di sekitar pantai akan lebih waspada, dan bisa lebih awal untuk menyelamatkan diri ketika ada peringatan tsunami.

“Di Kabupaten Malang ini terdapat 19 desa yang tersebar di enam kecamatan yang secara geografis sebagian wilayahnya berada di pesisir Pantai Malang Selatan. Sehingga dari jumlah desa itu bertpotensi akan terjadinya gelombang tsunami,” pungkas dia.[cyn]

bondo- Pelabuhan Lembar NTB segera beroperasi,” pungkas Dr Nyono.

Di sisi lain Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Situbondo Tulus Prijatmadji menimpali, ia sangat bangga dengan adanya trayek baru Pelabuhan Jangkar-Pelabuhan Limbar NTB. “Ya kami bersama rombongan melakukan survei untuk operasional operator pelayaran di Pelabuhan Jangkar Situbondo-Limbar NTB,” tandas mantan Kadis Pariwisata Kabupaten Situbondo itu. Sementara itu, Kepala Kantor Kesyabandaran dan Otoritas (KSOP) Kelas IV Panarukan Capt. Miftahul Hadi, MM, M.Mar mengatakan, KSOP Kelas IV Panarukan menyambut baik permohonan perusahaan yang mengajukan lintasan trayek pelayaran Jangkar Situbondo-Lembar NTB. “Kami siap mengawal pembukaan rute baru tersebut. Kami juga siap menjaga keselamatan dan keamanan pelayaran.

Semofa trayek baru ini dapat meningkatkan perekonomian masyarakat Kabupaten Situbondo,” ungkap Hadi. [awi]

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Blitar, Suyoto mengatakan berdasarkan Hasil Seleksi Kompetensi Dasar peserta yang berhak mengikuti SKB CPNS Pemerintah Kota Blitar tahun 2019 sebanyak 532 orang berdasarkan Pengumuman Nomor : 810/16/410.201.1/2020 tentang Hasil Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dan Peserta yang berhak mengikuti Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) Pengadaan CPNS Formasi Tahun 2019.

“Jumlah peserta SKB CPNS Pemerintah Kota Blitar sebanyak 532 orang yang dilaksanakan sesuai dengan protokol kesehatan,” kata Kepala BKD Kota Blitar, Suyoto.

Lanjut Suyoto, menghindari pergerakan masyarakat sesuai dengan protokol kesehatan pada Pandemi Covis19 ini, dalam pelaksanaan Seleksi Kompetensi Bidang peserta dapat menentukan lokasi tes di UPT Kanreg/ Kantor Regional BKN/BKN Pusat sesual domisili peserta tersebut, dimana sebanyak 510 peserta memilih Lokasi di Hotel Crown Victoria Tulungagung.

“Sedangkan sisanya di BKN Region terdekat domisili peserta untuk memudahkan dalam mengikuti tes di masa pandemi Covid-19 ini,” jelasnya.

Bahkan dikatakan Suyoto, sebelum mengikuti tes pihaknya juga mewajibkan kepada semua peserta melakukan Rapid Tes dan hasilnya wajib disampaikan melalui email serta mematuhi protokoler kesehatan pencegahan Cov-

id- 19 dengan menggunakan masker, face shield dan sarung tangah.

“Namun jika ada peserta yang diketahui hasil Rapid Tesnya Reaktif, maka akan masuk pada ruang isolasi dan tidak menjadi satu dengan peserta yang lain sesuai protokol kesehatan, dan ada satu orang yang dijadwalkan ulang karena positif Covid-19,” ujarnya.

Pjs Wali Kota Blitar, Jumadi usai monitoring pelaksanaan SKB CPNS di Hotel Crown Victoria Kabupaten Tulungagung mengatakan pihaknya berharap Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Blitar memiliki kompetensi sesuai

dengan bidang keahlian masing-masing dengan mengikuti serangkaian tahapan pada perekrutan CPNS. “Sehingga kedepan seluruh pegawai yang diterima sebagai PNS memang benar-benar dibutuhkan sesuai dengan bidang keahliannya,” kata Pjs Wali Kota Jumadi.

Sementara perlu diketahui pada monitoring pelaksanaan SKB CPNS di Hotel Crown Victoria Kabupaten Tulungagung, Pjs Wali Kota Blitar, Jumadi didampingi Kepala BKD, Suyoto, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), M Sidik, Kepala Dinas Perhubungan (Dishub), Priyo Suhartono, Kepala Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD),Widodo Sapto Johanes, Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Diskominfotik), Moh. Aminurcholis, Asisten Pemerintahan dan Kesra, Hermansyah Permadi dan Asisten Adm. Umum dan Pembangunan, Djatmiko Budi Santosa.[htn.adv]

Hartono/Bhirawa

Pjs Wali Kota Blitar, Jumadi didampingi Kepala BKD Kota Blitar, Suyoto saat melakukan monitoring pelaksanaan SKB CPNS di Hotel Crown Victoria Kabupaten Tulungagung, Selasa (6/10).

Rabu Legi, 7 Oktober 2020

JATIM MEMBANGUN

Halaman 9

Viral Video Polisi Dangdutan Berujung Sidang Disiplin Surabaya, Bhirawa Bidang Profesi dan Pengamanan (Bid Propam) Polda Jatim mengambil langkah tegas atas kasus video viral Polisi dangdutan di Polres Pasuruan dan Polres Tulungagung dengan melakukan sidang disiplin kepada personel yang teribat dalam video viral tersebut.

Kabid Humas Polda Jatim, Kombes Pol Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan, pihaknya melalui Bidang Propam Polda Jatim telah turun tangan. Yakni melakukan pemeriksaan terhadap personel

yang terlibat. Seanjutnya telah diputuskan akan dilakukan sidang disiplin.

“Sudah diperiksa Propam Polda Jatim dan putusan sidang disiplin,” kata Kombes Pol Trunoyudo Wisnu An-

diko, Selasa (6/10).

Pria yang akrab disapa Yudo ini menambahkan, sidang disiplin ini akan dilakukan oleh atasan langsung dari personel tersebut. “Setelah dilakukan pemeriksaan oleh Bid Propam Polda Jatim, akan disidangkan melalui ankum atau atasan langsung yaitu Kapolres melalui sidang disiplin,” tegasnya.

Di kesempatan yang sama, Yudo berterima kasih atas kritik, saran hingga aduan dari masyarakat terkait video ini. Ke depan, pihaknya akan lebih

disiplin menerapkan protokol kesehatan ke anggotanya.

“Kita berterima kasih kepada masyarakat yang telah memberikan masukan kepada Polri. Dalam hal ini, memang upaya-upaya polisi sudah sangat keras selama masa pandemi. Namun, dari beberapa jajaran ada satu atau dua (yang melanggar),” ungkapnya.

Selain itu, Yudo mengaku meskipun berada di zona hijau atau kuning penyebaran COVID-19, bukan berarti personel kepolisian bisa abai

akan penerapan COVID-19.

Namun diharapkan, bisa senantiasa menekan angka penyebaran virus Corona.

“Ini menjadi suatu peringatan bagi seluruh personel kita semua bahwasanya walaupun zona di daerah tersebut seperti Tulungagung sudah kuning atau oranye sekalipun, COVID-19 ini suatu hal yang harus diciptakan dan dipelihara agar tidak berkembang lagi,” pungkasnya.

Sebelumnya, video pertama yang viral di media sosial yakni digelar saat acara pisah sam-

but Kasat Lantas Polres Pasuruan yang lama dengan yang baru. Dangdutan tersebut sempat membuat netizen geram.

Dalam video berdurasi 53 detik itu, terlihat belasan anggota polisi berseragam lengkap tengah dangdutan. Sebagian tampak asyik joged bersama dua biduan di atas panggung, sebagian lagi tampak antre giliran naik. Beberapa polisi nampak berkerumun dan ada sebagian yang tak menggunakan masker.

Sementara video kedua ya-

ng viral, tampak sejumlah anggota polisi berpakaian dinas tengah asik joget sambil menyanyikan lagu “Kandas” bersama biduan. Sementara itu, di bagian belakang tampak spanduk bertuliskan “Pisah sambut Kapolsek Gondang dari AKP Siswanto, ke AKP Suwancono” Dalam video juga terlihat adanya sejumlah polisi yang menggunakan masker, namun ada pula yang tidak. Sedangkan, biduan yang menyanyi terlihat tidak memakai masker. [bed]

Mega Proyek JLS dan MPP On The Track

Anggota TNI dan seluruh ormas dan pemuda di Desa Tebluru,Kecamatan Solokuro menggelorakan semangat gotong royong.

Alimun Hakim/Bhirawa

Sinergi untuk Negeri Terus Menggema di TMMD ke-109 Lamongan,Bhirawa Masih dalam nuansa HUT TNI ke-75 , di Lokasi TNI Manunggal Membangun Desa ke 109 semua elemen semakin menggema menggelorakan sinergitas untuk negeri indonesia tercinta ini.

Bersinergi dengan semua lapisan, pembangunan untuk negeri dan rakyatnya menjadi poin penting untuk mencapai kemakmuran rakyat indonesia.

“Sampai hari ini kita terus menggelorakan semangat untuk bersinergi dengan segala lapisan masyarakat dalam percepatan pembangunan desa.Alhamdulillah guyub rukun di desa kami selalu kita rawat,”ujar Kades Tebluru,Kecamatan Solokro ,Hamtoro,Selasa(6/10).

Hamtoro memaparkan, beberapa ormas dan organisasi kepemudaan di desa digilir untuk turut berpasrtisipasi membantu TNI di pengerjaan fisik dan non fisik.”Seluruhnya terlibat untuk membantu para anggota Satgas dengan sukarelawan,”paparnya.

Ia juga menambahkan jika pengerjaan yangdilakukan dengan cara gotong royong menjadi sangat ringan.”Budaya bangsa ini tidak boleh kita tinggalkan.Harus terus kita rawat, dengan sukarela warga ternyata pengerjaanya lebih ringan dan semua ikut merasakan,”imbuhnya.

Sementara itu Dandim 0812 Lamongan Letkol Inf Sidik Wiyono menegaskan jika seluruh lapisan terlibat dalam TNI Manunggal Membangun Desa ke-109.

KELANA JATIM

BLK Surabaya Rapid Test, Delapan Orang Reaktif Pemprov, Bhirawa Unit Pelaksana Teknis Balai Latihan Kerja (UPT BLK)Surabaya Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur (Disnakertrans Jatim) bersama tim gugus tugas Covid19 melangsungkan kegiatan rapid test pada 176 peserta yang akan mengikuti 11 paket pelatihan.

Diketahui, dari 176 peserta tersebut, delapan orang diantaranya hasilnya reaktif. Selanjutnya, BLK Surabaya meminta agar peserta yang reaktif agar segera isolasi mandiri dan testswab melalui Puskesmas di daerahnya masing-masing. Untuk menentukan negatif atau positif.

Kepala UPT BLK Surabaya Disnakertrans Jatim, Siswanto mengatakan, rapid test yang diselenggarakan kali ini, merupakam salah satu upaya peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja. Ketika ditengah pandemi, tentunya harus tetap ada protokol kesehatan.

“Setiap peserta yang lulus dalam proses rekrut dan sebelum mengikuti program pelatihan maka harus ikuti rapid test dulu.

Usai rapid test yang diselenggarakan mulai Selasa pagi (6/10) ini, maka nantinya peserta akan mengikuti pelatihan yang akan dibuka pada Kamis (8/10),” paparnya.

Jika ditemui ada yang reaktif, maka nantinya peserta akan diminta isolasi mandiri dan segera melakukan swastest yang biasanya diakomodir dari Puskesmas daerah masing-masing. [rac]

Rapid test yang diselenggarakan UPT BLK Surabaya, sebelum masa pelatihan dimulai. Selasa (6/10).

Beberapa ormas dan pemudanya bersinergi baik di pembangunan fisik dan non fisik. “Pada pembangunan fisik TMMD ke-109 , alhamdulillah sampai hari ini berjalan maksimal,Pembangunan jalan,pipanisasi,rumah singgah,RTLH,normalisasi air dan embung nantinya masyarakat akan menerima manfaatnya,”ujar Dandim.

Letkol Sidik menambahkan, pada program non fisik juga kita gencarkan, seperti pemberian wawasan kebangsaan , pelayanan kesehatan, bakti sosial dan beberapa agenda sosial lainya yang tersentuh.”Kami TNI akan selalu bersinergi dengan masyarakat semuanya.Dengan bersinergi bangsa kita akan kuat dan semakin memperkokoh rasa persatuan,”imbuhnya. [Aha/Yit]

Tuban, Bhirawa Wakil Bupati Tuban, Ir. H. Noor Nahar Hussein, M.Si., didampingi Kabid Prasarana Jalan Dinas PUPR Tuban, Edi Kartono dan Camat Tuban R. Moch. Dani Ramdani meninjau proyek pembangunan Jalan Lingkar Selatan (JLS) dan Mall Pelayanan Publik (MPP), Selasa (06/10/2020).

Kepada awak Bhirawa, Wabup Tuban menyampaikan pembangunan JLS berjalan sesuai perencanaan. Pembangunan JLS yang dibagi dalam 3 paket, yaitu pada paket I progres pengerjaan 42,5 persen, paket II mencapai 32 persen, dan paket III mencapai 32 persen.

Secara keseluruhan, rata-rata pengerjaan telah mencapai 35 persen dan sesuai perencanaan.

“Peninjauan ini sebagai bentuk stimulus guna percepatan penyelesaian pembangunan JLS,” kata Wabub.

Lebih lanjut, proses pembangunan telah berjalan kurang lebih 3 bulan, dan akhir kontrak pengerjaan pada 24 Desember. Sejumlah pekerjaan tingkat kesulitan tinggi telah selesai, hanya perlu menyelesaikan pengaspalan dan tahap finishing terakhir. Ditargetkan pembangunan JLS dapat selesai sebelum akhir kontrak.

“Sehingga dapat difungsikan pada awal 2021,” sambungnya.

Wabup menjelaskan pembangunan fisik JLS yang menyerap anggaran 150 miliar untuk satu sisi jalan. Selanjutnya, akan dilakukan penambahan pembangunan jika memang kemampuan APBD Kabupaten Tuban mencukupi dengan tujuan nantinya penguna JLS dapat memangkas waktu dan jarak perjalanan.

Wabup asal Rengel ini meminta masyarakat ekstra berhati-hati ketika melewati JLS. Mengingat, jalan tersebut masih belum dibuka untuk umum dan belum terdapat Penerangan Jalan Umum (PJU) maupun rambu-rambu. Di samping itu, masih terdapat jalan-jalan gang yang berpotensi menjadi penyebab kecelakan.

Terkait pembangunan MPP, Wabup menyatakan progres pembangunannnya telah mencapai 48,26 persen dan telah melebihi target perencanaan. Diharapkan pembangunan MPP dapat tepat waktu agar dapat segera dimanfaatkan.

“Harapannya pada Hari Jadi Tuban tanggal 12 Nopember 2020 dapat dilaunching di lantai pertama untuk pelayanan perijinan dan administrasi kependudukan,” jelasnya. [Hud]

Wakil Bupati Tuban, Ir. H. Noor Nahar Hussein, M.Si saat melakukan sidak pada proyek pembangunan Jalan Lingkar Selatan (JLS) Tuban.

Penyediaan Tempat Cuci Tangan di Bondowoso Tak Sediakan Sabun Bondowoso, Bhirawa Beberapa penyediaan tempat cuci tangan portabel yang disediakan oleh BPBD Bondowoso di sejumlah tempat umum, seperti diantaranya AlunAlun Raden Bagus Asra (RBA) Ki Ronggo, Pasar Induk setempat dan tempat umum lainnya. Ternyata tidak dilengkapi dengan ketersediaan sabun.

Hal ini yang diutarakan salah seorang warga Kecamatan Tenggarang, Abror (27) hendak mencuci tangan namun ternyata tak ada sabunnya.

Tepatnya saat ia mengantar keluarganya berkunjung ke Alun-alun RBA Ki Ronggo.

“Saya sedang jalan-jalan ke Alun-Alun. Karena pandemi Covid-19, saya mau mencuci tangan tapi tidak ada sabunnya. Bahkan airnya tidak ada,” katanya.

Bahkan kata dia, pada hari Minggu (4/10/ 2020) kemarin saat ia berkunjung ke Alun-alun.

Dirinya mendapati salah satu tandon air yang tidak ada krannya. “Tak ada krannya, ini saya foto mas,” ungkapnya.

Sementara itu saat dikonfirmasi, Kalaksa BPBD Bondowoso, Kukuh Triatmoko mengatakan untuk kran yang rusak. Pihaknya memastikan segera memperbaiki. Ia pun mengaku tidak tahu kapan rusaknya.

“Kita gak tahu. Informasinya gak ada ke kita,” katanya, Selasa (6/10).

Di sisi lain, Kukuh menuturkan bahwa biasanya tandon-tandon dicek setiap saat, dan diisi air secara berkala.

“Pokoknya kosong diisi kok. Memang sudah ada petugas untuk mengecek. Dicek setiap saat untuk mengisi air,” urainya.

Sedangkan, berdasarkan pantauan di lokasi, per Selasa (6/10/2020). Tampaknya petugas BPBD Bondowoso sudah melakukan perbaikan dengan memasang kran, dan telah mengisi air di tandon tersebut.

Ditempat terpisah, saat dikonfirmasi Anggota Pansus Covid-19 DPRD Bondowoso, A Mansur mempertanyakan keseriusan BPBD dalam menegakkan protokol Covid-19.

“Kalau hanya kita diberi tempat cuci, tidak dikasih air dan sabun terus siapa yang mau menaruh. Seharusnya ada dengan sabunnya,” ungkapnya.

Padahal kata Politisi Partai Kebangkitan Bangsa itu, dalam penganggarannya pasti harus disediakan dengan sabunnya.

“Kalau tidak dilengkapi seperti itu tidak akan digunakan. Artinya anggaran Covid-19 kemana. Tidak ada alasan bahwa itu tidak ada anggaran,” jelasnya.

Salah satu anggota Fraksi PKB itu pun mempertanyakan terkait penggunaan anggaran sebesar Rp 6 miliar, yang diperuntukkan penaganan Covid19 yang digelontorkan melalui BPBD Kabupaten Bondowoso.

“Kemarin tahap kedua Rp 3 miliar, yang pertama sama. Artinya total ada Rp 6 miliar. Terus dikemanakan sama BPBD. Beli sabun aja gak ada. Dana Covid-19 itu harus dimaksimalkan. Saya sangat menyoroti itu,” terangnya. [san]

Korem 084/BJ Gandeng Masyarakat Cegah Konflik di Masa Pandemi Korem 084/Bhaskara Jaya berupaya menjaga kondusifitas wilayah teritorialnya. Salah satunya dengan mengadakan komunikasi sosial dengan masyarakat di wilayah teritorial Korem 084/Bhaskara Jaya, Selasa (6/10) di Aula Makorem 084/BJ. Kasi Intel Korem 084/BJ, Kolonel Inf Andi Gus Wilandari menjelaskan, pembinaan komunikasi merupakan salah satu strategi wajib yang dilakukan Satuan kewilayahan. Terkait denga menjaga kondusifitas wilayah teritorial.

Peran masyarakat, lanjut Andi, sangat penting dalam mengantisipasi adanya konflik sosial. Terutama dimasa pandemi Covid-19, banyak gejolak sosial di masyarkat yang harus bisa dideteksi dini.

Nah, peran masyarakat dapat membatu tugas aparatur penegak hukum dalam menjaga ketertiban dan keamanan suatu wilayah.

“Pembinaan komunikasi dengan

masyarakat sangat penting dalam mencegah adanya konflik sosial. Sehingga sebelum timbul ke permukaan, masyarakat maupun anggota bisa mendeteksi lebih dulu, dan menemukan solusinya,” kata Kolonel Inf Andi Gus Wilandari.

Langkah positif yang dilakukan oleh pimpinan, sambung Andi, nantinya akan mampu mengidentifikasi setiap adanya gangguan. Itu juga sekaligus sebagai penentu arah kebijakan dalam melakukan deteksi dini. Dan langkah-langkah apa saja yang diperlukan sebagi solusi pemecahan permasalahan.

Dengan adanya kerjasama yang ba-

gus antara anggota TNI AD dengan masyarakat, pihaknya yakin semua permasalahan bisa dideteksi lebih awal. Dan dapat dicarikan solusi pemecahan dari permasalahan maupun konflik sosial yang ada di masyarakat.

“Di tengah pandemi seperti sek-

arang ini banyak persoalan yang timbul. Bahkan mampu merusak sendisendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan komsos ini, saya berharap semua permasalahan dapat dideteksi dini dan dicarikan solusinya,” pungkasnya. [bed] Korem 084/BJ gandeng masyarakat dalam upaya pencegahan konflik sosial di tengah pandemi Covid-14, Selasa (6/10).

Istimewa

EKONOMI

Rabu Legi, 7 Oktober 2020

Halaman 10

UPT Disnak Jatim Diminta Genjot Produksi Pangan DPRD Jatim, Bhirawa Wakil Ketua Komisi B Mahdi mendorong, Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pembibitan Ternak dan Hijauan Makanan Ternak lebih aktif dalam menggali potensi pengembangbiakan ayam di Jawa Timur.

Politikus PPP itu meminta peningkatan produktivitas pembibitan.

“Kita tahu hasil yang ada di sini masih belum signifikan,” ujar Mahdi saat sidak ke UPT milik Dinas Perternakan (Disnak) Provinsi Jawa Timur tersebut, Selasa (6/10) kemarin.

PT Pembibitan Ternak dan Hijauan Makanan Ternak fokus pada pengembangan budidaya ayam.

Ada 5.500 ekor, dari mulai jenis Ayam Arab, Ayam Kampung, Ayam Joper hingga hingga jenis ayam hias seperti Ayam Gaok, dikembangbiakan di UPT tersebut. Selain juga produksi telur, yang per September 2020 lalu sebanyak 15 ribu telur.

Sementara, Anggota Komisi B DPRD Jatim SW Nugroho melihat, UPT Pembibitan Ternak dan Hijauan Makanan Ternak ini harus menjadi ujung tombak swasembada pangan khususnya di Jatim. Caranya, kata dia, dengan memberikan pelatihan kepada masyarakat teknik berternak yang bagus dan efisien. “Jadi ukurannya bukan PAD di UPT ini menurut saya. Ukurannya berapa banyak masyarakat yang dilatih, dan kemudian ada intervensi atau fasilitasi berupa DOC atau buras tadi,” kata Nugroho.

“Terus bagaimana kemudian bagaimana mereka memelihara tidak gampang mati. Terus telurnya banyak,” tegasnya. Dengan begitu, ia berharap, gizi masyarakat terpenuhi. Setidaknya dari ayam dan telur yang diternakkan sendiri.

Kepala UPT Pembibitan Ternak dan Hijauan Makanan Ternak, Kusbiyono mengatakan tengah mengubah cara budidaya ayam petelur.

Dari Ayam Arab ke Ayam Kampung.

“Kemarin banyak di Ayam Arab.

Saya kemudian masuk, lalu bagaimana di UPT ini bisa mengembangkan lebih luas lagi, tahun ini kami kembangkan Ayam Kampung,” kata Kusbiyono.

Diakuinya, Ayam Arab memiliki produktivitas telur yang bagus. Namun tidak bisa dimanfaatkan dagingnya, sehingga setelah afkir terbuang percuma. Berbeda dengan Ayam Kampung yang baik telur maupun dagingnya bisa dimanfaat-

BURSA EKONOMI

Agustus 2020, Wisman Turun 68,42 Persen Pemprov, Bhirawa Jumlah kunjungan Wisman ke Jawa Timur bulan Agustus 2020 mencapai 24 kunjungan. Angka tersebut turun sebesar 68,42 persen dibandingkan dengan bulan sebelumnya yang mencapai 76 kunjungan. Dibandingkan dengan bulan yang sama tahun 2019, jumlah wisman yang datang ke Jawa Timur juga mengalami penurunan sebesar 99,92 persen, yaitu dari 29.180 kunjungan.

Kepala BPS Jatim, Dadang Hardiwan mengatakan, sektor pariwisata merupakan salah satu sektor yang terdampak langsung dan paling terpukul saat pandemi Covid-19. “Adanya larangan orang asing masuk Wilayah Indonesia, yang diterapkan mulai awal April 2020, sangat mempengaruhi jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (Wisman) ke Indonesia dan khususnya ke Jawa Timur,” katanya.

Apabila dibandingkan selama Januari - Agustus tahun 20162020, lanjutnya, pada Januari - Agustus 2020 jumlah wisman yang masuk Jawa Timur hanya 34.751 kunjungan, merupakan yang terendah dalam 5 tahun terakhir. Meskipun jumlah kunjungan wisman di bulan Juni 2020 sempat mengalami peningkatan, akan tetapi jumlah kunjungan wisman secara total pada tahun 2020 masih jauh dari kondisi normal jumlah kunjungan wisman di Jawa Timur. “Ke depan, ketika kondisi sudah normal, dengan tatanan yang baru, tentunya diperlukan upaya yang cukup berat untuk memulihkan kondisi pariwisata, khususnya kunjungan Wisman ke Jawa Timur,” katanya.

Di sisi lain, kata Dadang, secara umum pola kedatangan Wisman ke Provinsi Jawa Timur, pada bulan JanuariAgustus selama tiga tahun terakhir semakin menunjukkan tren menurun. Pada tahun 2020 jumlah kunjungan wisman lebih rendah dibandingkan tahun 2019, yaitu dari 161.216 kunjungan menjadi 34.751 kunjungan. Sedangkan dibanding Januari - Agustus 2018 dengan jumlah wisman 213.155 kunjungan, jumlah kunjungan wisman Januari - Agustus 2020 juga masih lebih rendah.[rac]

KEHILANGAN TULUNGAGUNG HILANG STNK, Yamaha, Abu-abu, th. 2008, AG 2527 RDB, a/n. Sri Utami, Ds. Sobontoro, Boyolangu – T.Agung No. 7438/IMB/BI-III/2020 HILANG STNK, Honda, th. 2012, Merah, AG 5131 RBY, a/n. Moh Ngisom, Dsn. Kandenan RT 01/03 Ds. Karangrejo, Boyolangu – T.Agung No. 7439/IMB/BI-III/2020 HILANG STNK, AG 5712 S, a/n. Mirtahcul Huda, Jl. Yos sudarso 11/7a Karangwau – T.Agung No. 7440/IMB/BI-III/2020 HILANG STNK, AG 6498 RAX, a/n. Vinsensius Kevin Kristanto, RT 1/2 Dsn Pekunden, Karangrejo – T.Agung No. 7441/IMB/BI-III/2020

Sidak ke UPT milik Dinas Perternakan (Disnak) Provinsi Jawa Timur, Selasa (6/10) kemarin.

kan seluruhnya. “Konsumsinya ayam kampung di Magetan ini juga cukup tinggi. Kita mau coba ke sana.

Karena kan Magetan wilayah bany-

ak penyuplai ayam kampung dari luar wilayah,” tegasnya.

Saat ini pengembangbiakan Ayam Kampung di UPT Pembibitan Ter-

nak dan Hijauan Makanan Ternak masih tahap pemilahan indukan yang bagus. Targetnya tahun 2021 bisa memproduksi 500-750 butir

telur. Selain pemberian DOC sebanyak 2.500-5.000 kepada kelompokkelompok masyarakat di sekitar Bakorwil Madiun.[geh]

Festival Ekonomi Syariah Digelar Virtual Malang, Bhirawa Festival Ekonomi Syariah (Fesyar) 2020 kembali digelar, di tengah Pandemi Covid 19. Kegiatan ini salah satu rangkaian kegiatan menuju Indonesia Syariah Economic Festival (ISEF), sebuah event ekonomi dan keuangan syariah terbesar di Indonesia.

Kegiatan tahunan berskala nasional merupakan gawe besar Bank Indonesia (BI), ini memasuki tahun ke-7. ‘Akselerasi Peran Ekonomi Syariah dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Regional’, merupakan tema besar yang diambil pada even yang akan berlangsung pada tanggal 5-10 Oktober 2020.

Even ini, akan menampilkan dan mempromosikan berbagai produk serta kegiatan terkait ekonomi syariah secara terstruktur di seluruh regional Jawa.

Kepala Perwakilan BI Provinsi Jawa TimurDifi Ahmad Johansyah, menyampaikan bahwa Pukau Jawa berperan dalam perkembangan ekonomi syariah di Indonesia, dimana ekonomi syariah terus berkembang dengan tren yang terus meningkat dalam 1 dekade.

Dengan jumlah pesantren mencapai 75,51% dari total nasional, Jawa men-

jadi poros pemberdayaan ekonomi pesantren nasional. Selain itu, penyaluran kredit syariah terhadap total kredit semakin meningkat. Pada tahun 2019 mencapai 6,1%, sedangkan penyaluran kredit syariah Jawa mendominasi dengan pasar mencapai 60%.

Gelaran Fesyar Regional Jawa 2020 sendiri, terdiri dari Sharia Forum dan Sharia Fair. Sharia Forum merupakan rangkaian kegiatan seminar, talkshow & workshop serta business coaching, sedangkan Sharia Fair menghadirkan virtual expo, fashion show, coaching clinic dan business matching.

Kegiatan Fesyar Jawa 2020 merupakan penyelenggaraan Fesyar virtual tahun ini juga mendekatkan antara Bank Indonesia dengan pelaku usaha, UMKM serta masyarakat luas lainnya.

Selain itu, pengembangan UMKM dan pendalaman ekonomi syariah tidak hanya berhenti pada momen Fesyar saja, namun BI berkomitmen untuk menindaklanjuti dan melakukan pendampingan sampai UMKM on boarding. “Dalam rangkaian kegiatan Fesyar ini dilaksanakan juga berbagai upaya untuk mendukung UMKM go Global

dan UMKM go digital,” tuturnya.

Seperti melalui penyelenggaraan kelas business coaching secara khusus mulai dari branding, persiapan on boarding di marketplace, dukungan standarisasi produk makanan minuman yang layak edar, standarisasi halal, hingga cara bagaimana meraih pasar global.

Sementara itu, Kepala Perwakilan BI Malang, Azka Subhan A. menyampaikan bahwa BI Malang juga turut mendukung penyelenggaraan Fesyar Indonesia dengan melaksanakan serangkaian kegiatan Road to FESyar Indonesia 2020 yang dilak-

sanakan sejak tanggal 17 September – 1 Oktober 2020.

Rangkaian kegiatan Road to Fesyar 2020 tersebut antara lain Pelatihan Juru Sembelih Halal (JULEHA). Kegiatan ini diselenggarakan pada tanggal 17 sd 25 September 2020 kepada 20 orang peserta yang berasal dari Rumah Potong Hewan (RPH) Kota Malang, Pesantren Bahrul Maghfiroh Malang dan pengurus Mesjid Jami Malang.

Pelatihan ini dilaksanakan bekerjasama dengan Pondok Pesantren Bahrul Maghfiroh Malang dan Balai Besar Pelatihan Peternakan Kota Batu.[mut]

Festival Ekonomi Syariah (Fesyar) 2020 digelar di tengah Pandemi Covid 19.

Hadapi Tantangan Industri 4.0, Samsung Gelar SIC Project Competition 2020 Surabaya, Bhirawa Revolusi Industri 4.0, memunculkan pemanfaatan teknologi baru dan kategori pekerjaan yang belum pernah ada sebelumnya. Karena itulah, Samsung Electronics Indonesia, menghadirkan program Samsung Innovation Campus (SIC) di beberapa SMA dan SMK. Sebagai bagian dari kegiatan Corporate Citizenship, kegiatan ini telah berjalan dari Januari 2020 dengan memberikan pelatihan Coding & Programming yang terdiri dari Scratch 1, 2 & 3, Rurple, C-Programming, Arduino dan Algorithm Problem Solving Basic kepada para sekolah mitra.

Dan sebagai indikator pencapaian atas apa yang telah diberikan, Samsung menggelar acara puncak SIC Project Competition 2020, yang menampilkan kreasi proyek dari para murid sekolah yang menjadi mitra pelaksanaan SIC.

Program SIC Pilot ini, Samsung bekerjasama dengan Prestasi Junior Indonesia (PJI) yaitu anggota organisasi nonprofit terbesar di dunia, JA Worldwide, yang berfokus untuk membekali generasi muda mengenai pekerjaan dan kewirausahaan.

Direktur Jenderal Vokasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Wikan Sakarinto, S.T., M.Sc., Ph.D. mengungkapkan dibutuhkan keikutsertaan beragam pihak untuk bisa mempersiapkan lulusan SMA dan SMK menghadapi industri 4.0.

“Adopsi teknologi pada Revolusi Industri 4.0 merupakan tantangan tersendiri, salah satunya berimplikasi adanya disrupsi teknologi dalam berbagai lini. Lulusan SMA dan SMK harus dipersiapkan dan dibekali dengan materi pembelajaran yang tidak hanya dapat meningkatkan keter-

ampilan dasar, tetapi juga berorientasi pada kebutuhan keterampilan di dunia kerja masa depan karena di masa depan nanti akan lebih banyak kompetensi baru yang lahir, tuntutan skill baru, pekerjaan baru yang mungkin saat ini belum bisa kita bayangkan,” terangnya, Selasa (6/10).

Wikan Sakarinto menambahkan tak hanya lingkungan pendidikan, kontribusi perusahaan dan industri pun sangat berperan besar dalam hal ini.

“Karenanya, kami mengapresiasi apa yang telah dilakukan Samsung untuk mendukung dunia pendidikan Indonesia. Kami harap program pembelajaran yang Samsung hadirkan bisa menjadi pembekalan bagi para lulusan untuk menghadapi era industri 4.0 karena sangat penting untuk pendidikan bisa bersinergi selaras dengan link and match dengan dunia industri. Ke depan kami

berharap kerja sama ini bisa lebih dalam lagi melibatkan industri dari hulu sampai ke hilir dalam ekosistem penyelenggaraan SMK,” jelas Wikan Sakarinto.

Direktur Manajemen R&D Samsung R&D Indonesia, Risman Adnan mengatakan tantangan era Industri 4.0 akan sulit untuk dihadapi para lulusan SMA dan SMK, tanpa dibekali pendidikan yang membentuk keahlian. “Oleh sebab itu, kami menaruh perhatian besar pada peningkatan kualitas pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan di era tersebut. SIC merupakan sebuah program global yang dilakukan untuk meningkatkan keterampilan sekaligus kemampuan beradaptasi dengan teknologi dan digitalisasi. Program ini merupakan program berkelanjutan, ke depannya Samsung menargetkan untuk bermitra dengan lebih banyak lagi sekolah di Indonesia,” pungkasnya.[riq]

Pemkab-BRI Sosialisasikan Pembiayaan KUR Super Mikro bagi Pelaku Usaha Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Probolinggo melalui Dinas Koperasi dan Usaha Mikro bekerja sama dengan BRI Cabang Probolinggo memberikan sosialisasi pembiayaan KUR super mikro bagi pelaku usaha, Selasa (6/10). Tak jamin semua pelaku UMKM di Kabupaten Probolinggo dapat BLT. Kegiatan yang dipusatkan di ruang pertemuan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Probolinggo ini diikuti oleh 25 orang pelaku usaha yang ada di Kabupaten Probolinggo dengan tetap menerapkan protokol kesehatan mulai dari pengecekan suhu tubuh, cuci tangan pakai sabun dan air mengalir, memakai masker, jaga jarak dan tidak kontak fisik.

Sosialisasi pembiayaan KUR super mikro bagi pelaku usaha ini dibuka secara resmi oleh Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Probolinggo Anung Widiarto didampingi Kepala Bidang Usaha Koperasi dan Fasilitasi Permodalan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Probolinggo Arie Kartikasari

serta narasumber dari BRI Cabang Probolinggo.

Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Probolinggo Anung Widiarto, Jumat (2/10) mengatakan sosialisasi pembiayaan KUR super mikro bagi pelaku usaha ini dimaksudkan untuk memberikan fasilitas permodalan kepada para pelaku usaha mikro/ ultra mikro dalam rangka membantu masyarakat berpenghasilan rendah, khususnya terdampak COVID-19 untuk menikmati permodalan yang mudah dan murah. “Dengan kegiatan sosialisasi pembiayaan KUR super mikro bagi pelaku usaha ini diharapkan dapat menyediakan fasilitas permodalan tanpa agunan dan resiko bagi para pelaku usaha

Sosialisasi pembiayaan KUR super mikro.

mikro/ultra mikro,” katanya.

Menurut Anung, pembiayaan KUR super mikro bagi pelaku usaha ini bertujuan untuk menambah jumlah wirausaha yang terfasilitasi oleh pemerintah termasuk wirausaha pemula dan yang lebih khusus adalah untuk memfasilitasi para pelaku usaha ultra

mikro yang terjerat rentenir.

“Program pembiayaan KUR super mikro ini ditujukan untuk masyarakat pra sejahtera dengan tujuan utama peningkatan kualitas hidup dan kapasitas hidup masyarakat tanpa harus berhubungan lagi dengan rentenir,” jelasnya.

Tidak lupa Anung menyam-

wiwit agus pribadi/bhirawa

paikan ucapan terima kasih kepada Pimpinan PT BRI Cabang Probolinggo yang berkenan memfasilitasi pembiayaan KUR super mikro bagi para pelaku usaha mikro/ultra mikro yang ada di wilayah Kabupaten Probolinggo sehingga dapat mendorong ketahanan ekonomi masyarakat

karena mempermudah masyarakat memperoleh permodalan.

Jumlah pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM) di Kabupaten Probolinggo mencapai sekitar 68 ribu. Mereka semua akan diajukan mendapatkan bantuan langsung tunai (BLT) dari pemerintah pusat.

Hanya saja Pemkab Probolinggo, tidak dapat memastikan semua pelaku UMKM yang didaftarkan dapat BLT. Mengingat, verifikasi dan validasi pelaku UMKM yang berhak mendapatkan BLT sebesar Rp 2,4 juta, langsung dari pusat, tuturnya.

“Kalau kepastian apakah pelaku UMKM itu akan terealisasi terima BLT sebesar Rp 2,4 juta, kami tidak dapat pastikan. Karena verifikasi dan validasi dilakukan oleh pusat dan dicairkan langsung oleh pusat,” kata Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Probolinggo, Anung Windarto kepada Jawa Pos Radar Bromo.

Anung menyadari, dampak pandemi Covid-19, semua pelaku UMKM sangat membutuhkan bantuan modal BLT tersebut. Karena itu pihaknya terus menginput data pelaku UMKM dari desa untuk didaftarkan ke calon penerima BLT tersebut. Sampai akhir Agustus, sudah ada sekitar 14 ribu pelaku UMKM yang telah didaftarkan. “Kami akan berusaha terus input data semua pelaku UMKM yang diajukan desa, sampai kuota dari pusat sudah penuh. Informasinya, input data terakhir sampai pekan kedua bulan September,” terangnya.

Anung menjelaskan, BLT itu merupakan bantuan modal dari pemerintah pusat. Bantuan diberikan sebagai stimulus bagi pelaku UMKM pascapandemi untuk pemulihan kondisi ekonomi. Hingga kemarin, data pengajuan ke pusat baru sekitar 10 ribu UMKM. Pihaknya terus berproses sambil tunggu data laporan dari desa.[wap]

SAMBUNGAN

Rabu Legi, 7 Oktober 2020

Halaman 11

Angka Pensiun Tinggi, Pemprov Usulkan Kebutuhan CPNS 2021

Sambungan hal 1 matnya menyesuaikan ketentuan protokol kesehatan.

Bagi peserta yang positif Covid-19 diberi kesempatan mengikuti tes pada 8 Oktober,” jelas dia. Sementara yang reaktif, lanjut Khofifah, sudah melaksanakan sesuai jadwal dengan pelaksanaan di ruang tersekat.

Khofifah juga mengakui, selama tes berjalan ada peserta yang saat mengerjakan soal sedang hamil dan sudah pembukaan empat. Sehingga panitia sudah menyiapkan ambulan. “Ada pula yang sudah positif tapi mendapat rekomendasi untuk mengikuti ujian, maka pansel melaksanakan ujian di ambulan. Artinya berbagai fasilitas yang disiapkan telah memadahi untuk pelaksanaan tes SKB,” ujar Khofifah.

Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Jatim Nurkholis menuturkan, dalam pelaksanaan SKB masing-masing formasi diikuti peserta sebanyak tiga kali jumla formasi. Dari tes ini, akan langsung dapat diketahui hasil yang lolos dengan format penilaian 40 persen SKD dan 60 persen SKB. “Ketika formasi ada 10 lowongan, maka yang bersaing ada 30 peserta. Setelah ini peringkat tertinggi langsung lolos dan mengikuti pemberkasan,” pungkas Nurkholis.

Lebih lanjut Nurkholis menjelaskan, dalam SKB tahun ini terdapat 22 peserta yang terkonfirmasi positif.

Dari jumlah tersebut, enam peserta telah mengikuti tes sesuai jadwal karena telah melewati masa karantina dan mendapat rekomendasi tim ke­sehatan. Sementara ada 15 peserta yang terkonfirmasi positif mengikuti tes pada 8 Oktober setelah dijadwal ulang oleh BKN. “Selama tes berlangsung total kehadiran peserta mencapai 98,06 persen atau sebanyak 3.383 peserta.

Sedangkan yang absen sebanyak 67 peserta,” pungkas Nurkholis. [tam]

RUU Cipta Kerja Berdampak ke Jamsos Ketenagakerjaan l

l

Politisi Demokrat Ajak Buruh Ajukan Judicial Review di MK l

Sambungan hal 1

Pria yang juga anggota Komisi E DPRD jatim ini mengatakan satu-satunya cara untuk mengganjal agar omnibus law tak bisa berjalan yaitu dengan melakukan Judicial Review. “Kalau diajukan tentunya UU ini tidak bisa jalan langsung. Nunggu adanya putusan dari pengajuan tersebut di MK,” jelasnya.

Mantan ketua Fraksi Partai Demokrat dan mantan ketua Komisi E DPRD Jatim ini mengungkapkan untuk mewujudkan realisasi Judicial Review tersebut, dalam waktu dekat untuk berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk pengajuannya.

“Dan yang terpenting, adalah Partai Demokrat bersama rakyat dan buruh telah berkoalisi bersama menolak adanya Omnibus Law,” tandas pria kelahir­ an Simo Surabaya ini.

Sebelumnya, DPR RI dan pemerintah akhirnya mengesahkan RUU Ciptaker atau Omnibus Law, senin (5/10/2020). Namun, dalam pengesahannya UU tersebut, tak berjalan mulus, karena dua fraksi yaitu Fraksi Partai Demokrat dan Fraksi PKS DPR RI menolak disahkannya UU tersebut. [geh]

Lima Ribu Korban PHK di Sidoarjo Disiapkan Anggaran Rp3 M l

Sambungan hal 1

terdampak PHK. Per orang mendapatkan Rp600 ribu.

Hudiyono mengatakan bahwa bantuan ini merupakan wujud kepedulian Pemkab Sidoarjo kepada korban terdampak PHK yang ada di Kab Sidoarjo.

“Dengan bantuan langsung tunai ini, semoga daya beli masyarakat di Sidoarjo bisa menjadi baik kembali. UMKM juga bisa bergerak dan bangkit lagi,” kata Hudiyono.

Kepala Dinas Sosial Kab Sidoarjo, Tirto Adi, mengatakan anggaran untuk bantuan BLT tersebut melekat pada OPD nya. Sedangkan Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kab Sidoarjo, Fenny Apridawati, mengatakan semua data korban PHK dan dirumahkan itu, sudah dikirimkan ke Dinsos Sidoarjo.

Data itu berupa by name by address, KTP Sidoarjo dan surat Pernyataan Korban PHK/dirumahkan dari Perusahaan/Serikat. [kus]

Raih Penghargaan Nihil Tunggakan

Sambungan hal 1 ketika pertama kali mengawali tunggakan zero (0 persen) pembayaran rekening listrik sejak dimulai Desember 2018 hingga saat ini. Bagi Agus Riyadi, program itu selain menguras tenaga dan pikiran juga merupakan pijakan awal meraih kesuksesan dan keberhasilan mengendalikan ULP PLN Panarukan, yang notabene berada dalam lingkup PLN UP3 Situbondo. “Rasanya sangat surprise bisa meraih keberhasilan nol persen dalam mengatasi tunggakan pembayaran rekening listrik,” jelas Agus Riyadi.

Masih kata Agus, tak cukup itu yang ia kenang, dengan keberhasilan nihil tunggakan, dimasa kepemimpinan selama dua tahun, ia juga sukses merealisasikan program One Man One Hope (sebuah program bantuan listrik gratis dari PLN).

Dengan catatan prestasi itu, terang Agus Riyadi, ia juga ditahbiskan sebagai pimpinan berkinerja terbaik di PLN Situbondo. “Kami juga berhasil mendapatkan penghargaan terbaik karena dinilai sukses menambah jumlah pelanggan khusus tarif R 450 VA,” jelas Agus Riyadi.

Semua catatan prestasi itu dicapai dengan baik, terang Agus Riyadi, karena tercipta kebersamaan dan kekompakan antara semua staf yang ada di lingkungan ULP PLN Panarukan. Tanpa itu semua, aku Agus Riyadi, mustahil akan meraih sejumlah prestasi membanggakan.

Untuk itu, ulas Agus Riyadi, ia patut mengucapkan terimakasih kepada kolega dan mitra kerja yang telah mensuport kinerjanya sehingga mampu menorehkan sejumlah prestasi di PLN Situbondo. “Semoga nanti ditempat tugas baru (PLN Bojonegoro) kami juga meraih prestasi yang sama. Atau bisa meraih prestasi yang lebih tinggi lagi,” pungkas Agus Riyadi. [awi]

l

Gegeh Bagus Setiadi/bhirawa

BPJAMSOSTEK se-Surabaya menggelar Media Gathering dan Sosialisasi PP 49 Tahun 2020, Selasa (6/10) kemarin.

Kasus Terkendali, Jatim Bebas Zona Merah l

Sambungan hal 1

Dalam peta zona penyebaran Covid-19 di Jatim, tercatat ada 28 kabupaten/kota masuk zona orange atau jingga (risiko sedang) dan 10 daerah zona kuning (risiko rendah).

Sepuluh daerah berstatus zona kuning tersebut ialah Pamekasan, Pacitan, Kota Blitar, Bangkalan, Kota Kediri, Madiun, Tulungagung, Trenggalek, Madiun serta Sampang.

Berdasarkan update data Covid19 per tanggal 6 Oktober tercatat jumlah kasus aktif Covid-19 sebanyak 3.112 orang. Jumlah ini merupakan angka terkecil di ban­ dingkan beberapa provinsi besar di pulau Jawa. Di antaranya ialah Jawa Tengah sebanyak 5.725 kasus aktif, Jawa Barat 9.271 kasus aktif, Jakarta 12.947 kasus aktif. Sementara rate of transmision (RT) telah di bawah angka 1 atau 0,98 selama 14 hari berturur-turut.

Sebelumnya dalam rakor bersama Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Gubernur Khofifah mengakui, selain testing dan tracing yang terus dimasifkan, maksimalisasi operasi yustisi juga menjadi faktor penting. Positivity Rate Jatim minggu ini menjadi 10% dari yang sebelum

operasi Yustisi 16%. Artinya makin banyak yang dites, makin sedikit kasus yang ditemukan.

Sejak 14 September lalu, tercatat telah dilakukan operasi yustisi di 74.694 titik di seluruh wilayah Jatim hingga 4 Oktober. Dari titik operasi tersebut tercatat 1.061.014 penindak­an dilakukan baik teguran, denda administrator hingga melakukan kerja sosial. Angka tersebut tercatat sebagai jumlah operasi penegakan disiplin atau yustisi dan penindakan pelanggar prokes tertinggi yang pernah dilaksanakan oleh suatu daerah di Indonesia.

“Dari operasi yustisi tersebut tercatat pula penghentian sementara terhadap 56 tempat usaha serta memberikan hukuman kurungan kepada empat orang pelanggar protokol kesehatan,” jelas Khofifah.

Di sisi lain, pendekatan humanis juga terus dilakukan. Tak hanya menindak para pelanggar prokes, Gubernur Khofifah menyatakan bahwa pihaknya juga memberikan reward atau hadiah berbasis kearifan lokal bagi warga yang patuh dalam menjalankan protokol kesehatan. “Saat operasi yustisi, juga diberikan reward bagi yang menggunakan masker. Jadi sama-sama dihentikan di jalan, tapi yang pakai masker kita beri reward,”

ujar Gubernur perempuan pertama Jatim ini.

Dirinya menjelaskan bahwa pemberian reward ini merupakan salah satu cara mengedukasi masyarakat.

Terlebih memberikan reward bisa menjadi wujud apresiasi atau penghargaan pemerintah atas kepatuhan masyarakat dalam upaya penurunan penyebaran Virus Covid-19.

Prestasi Pemprov Jatim ini diapresiasi penuh oleh Menko Luhut.

Dalam arahannya, Luhut Binsar Pandjaitan menerangkan selama ini pihaknya bersama Satgas Pusat menggunakan Operasi Perubahan Perilaku yang berbasis Artificial Intelligence atau kecerdasan Buatan untuk memonitor operasi Yustisi secara Nasional.

Dalam laporan aplikasi tersebut, Jatim tercatat sebagai wilayah dengan pelaksanaan operasi Yustisi yang terbanyak dan merata hampir di semua daerah dibandingkan dengan wilayah lain di Indonesia. Selain itu, Jumlah keterlibatan TNI dan POLRI di Jatim adalah yang terbesar dibandingkan provinsi lain. Menko Luhut juga menyampaikan upaya tersebut membawa hasil yang cukup menggembirakan, laju kasus di Jatim pun cenderung flat hingga menurun. [tam]

yang serba digital, Harian Bhirawa sebagai salah satu perusahaan pers tetap eksis,” bebernya.

Disela kedatangan Cak Awi, rombongan KPU Surabaya beserta Bawaslu Surabaya pun tiba-tiba hadir membawakan kue ulang tahun yang ditujukan pada Harian Bhirawa.

Obrolan kian gayeng lantaran di tahun politik ini, dimana Surabaya akan menggelar pemilihan kepala daerah pada 9 Desember mendatang.

“Tetangga dekat yang baru kali ini bertemu. Selamat ultah ke-52 Harian Bhirawa. Kami turut berdoa kepada Bhirawa, di tengah industri media yang kompetitif tetap survive,” kata Ketua KPU Surabaya, Nur Syamsi.

Nur Syamsi menyadari betul bahwa perusahaan pers ini sangat berperan penting membantu dalam mengedukasi masyarakat dalam tahapan Pilkada serentak kali ini di tengah pandemi Covid-19. “Kami berharap Harian Bhirawa selaku media harian ini turut membantu kami untuk mengedukasi masyarakat,” ujarnya. “KPU harus dikawal oleh media. Media dimana pun mempunyai peran yang sangat besar,” tambahnya.

Sementara, Pimpinan Redaksi Harian Bhirawa, Wahyu Kuncoro mewakili redaksi menyampaikan banyak-banyak terimakasih kepada seluruh mitra yang telah mengucapkan HUT Harian Bhirawa Ke-52 ini.

Wartawan senior ini pun menyebut pertemuan kali ini menjadi istimewa ka­ rena di momentum HUT Bhirawa pelaku utama dalam perhelatan pemilihan walikota Surabaya bisa berkumpul.

“Kalau KPU, Bawaslu dan DPRD sudah duduk bersama disaksikan media, insyallah Pilwali mendatang akan aman dan damai,” kata Wahyu.

Secara khusus Wahyu juga berharap, ada si­nergi antara KPU, Bawaslu dan DPRD dan semua pihak untuk menyukseskan Pilwali mendatang.

“Pilwali ini jelas sangat berat karena berlangsung dalam suasana pandemi, untuk itu sinergi dan kebersamaan harus terus terjaga,” kata Wahyu. Di hadapan penyelenggara Pemilu tersebut, Wahyu juga menyampaikan komitmennya untuk membawa Bhirawa menjadi media yang independen, dan profesional dalam mengawal keseluruhan tahapan Pilwali. [geh]

Jadi Ajang Nostalgia Cak Awi dengan Nawang Saat Liputan

l

Sambungan hal 1

tumpeng berukuran jumbo mendarat di Harian Bhirawa. Mengenakan kemeja lengan panjang, Cak Awi sapaan akrabnya disambut hangat oleh seluruh awak media cetak yang tersebar di seluruh Jatim ini.

“Selamat Ulang Tahun Harian Bhirawa, semoga panjang umur dan sukses selalu,” ucapnya.

Menariknya, kedatangan Cak Awi seperti nostalgia sewaktu menjadi wartawan di era 98 silam. Sebab, di masa itu, rekan di lapangannya yang sekarang ini menjadi Pemimpin Umum Harian Bhirawa Nawang Esthi Lestari.

“Bertemu Mbak Nawang ini sejak 98 dulu, kami sama-sama mencari berita yang ngepos di lingkungan Provinsi Jatim. Mbak Nawang sukses jadi pimpinan Harian Bhirawa dan saya di DPRD Surabaya,” ungkapnya.

Kesuksesan Harian Bhirawa pada usia yang sangat matang ini diakui oleh Cak Awi yang juga Politisi PDI Perjuangan ini. Pasalnya, di era yang serba digital ini Harian Bhirawa tetap eksis di dunia pemberitaan. “Di usia yang sangat matang apalagi di era ini

Sambungan hal 1

ketenagakerjaan. Hal tersebut akan berawal dari mudahnya perekrutan pekerja kontrak dan outsource, yang disertai longgarnya kewajiban pengangkatan pegawai tetap.

Adanya aturan tersebut menjadikan dunia usaha dapat mempekerjakan kar­ yawan kontrak secara terus menerus. Selain itu rawan terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK) bagi para pekerja tetap lalu digantikan oleh pekerja kontrak, sehingga menimbulkan ketidakpastian bagi pekerja.

“Setelah omnibus law disampaikan oleh pemerintah melalui Menko perekonomian dan DPR, Maka sebenarnya dampaknya sangat luar biasa sekali terhadap masyarakat pekerja. Ini juga akan berdampak di perlindungan jaminan sosial nya, tentunya BPJS Ketenagakerjaan,” katanya, Selasa (7/10).

Menurut Arief, yang sebelumnya aturan mengikat itu lebih banyak terakomodir dalam UU 13 2003, terkait UU Ketenagakerjaan. Tapi, lanjut dia, disini pemerintah membuat UU itu seolah-olah menjadi satu kesatuan yang namanya omnibus law.

“Disitu disampaikan UU Cipta Kerja, tapi ini sangat merugikan masyarakat pekerja sebenarnya,” jelasnya.

Ia membeberkan ada beberapa hal, dimana banyak dari omnibus law ini yang tidak sepenuhnya mendukung ataupun bisa berdampak positif kepada buruh. Apalagi, pada masa pandemi Covid-19 banyak pekerja dirumahkan bahkan terkena PHK. “Karena kita tahu bahwa bagaimana pemerintah itu menaikkan nilai investasi tapi tidak dilihat masyarakatnya seperti apa. Dengan kondisi Pandemi ini banyak masyarakat pekerja yang dirumahkan bahkan di PHK itu juga harus menjadi tanggung jawab pemerintah, tidak terus pemerintah mengajukan untuk menarik investasi. Investasi seperti apa,” tegas dia.

Pihaknya melihat tenaga kontrak sebelumnya hanya berada kepada masyarakat ataupun pekerja cord bisnis. Bagaimana pekerja akan dihitung hari. “Ini yang juga kalau kita melihat pekerja dihitung hari bagaimana mendapatkan upah, upah itu dibayarkan ke jaminan perlindungan sosial.

Ini sangat berdampak pada iuran BPJS ketenagakerjaan juga kan,” bebernya.

“Yang perlu diwaspadai BPJS Ketenagakerjaan itu, dimana pekerja tidak mendapatkan kepastian, memang iya mereka bekerja tapi akan dihitung jumlah hari mereka bekerja. Kalau dulu dihitung 1 bulan,” pungkasnya.

Terpisah, Kepala BPJAMSOSTEK Surabaya Karimunjawa, Muhyidin mengaku Pengesahan omnibus law ini pasti memberikan dampak bagi BPJAMSOSTEK. Meski demikian, pihaknya belum mengutarakan secara gamblang dampaknya yang seperti apa.

“Kalau sekarang kan masih belum ya kalau berdampak. Kalau misalnya peluang kerja itu semakin dibuka lebar yang pasti akan berpengaruh terhadap kepesertaan program BPJAMSOSTEK. Tapi sejauh ini karena ini baru, kami belum mempelajari,” katanya saat menggelar Media Gathering dan Sosialisasi PP 49 Tahun 2020 BPJS Ketenagakerjaan Surabaya Raya, Selasa (6/10) kemarin.

“Yang pasti pemerintah sudah menetapkan, kita pasti mengikuti ketentuan itu. Mudah-mudahan dampaknya positif ya,” imbuhnya.

Pada kesempatan itu, BPJAMSOSTEK se-Surabaya mendata ada 497.622 pekerja yang mendapatkan bantuan subsidi upah (BSU). Jumlah ini sudah memenuhi 100 persen target di empat kantor cabang yang ada di Surabaya Raya yakni Karimunjawa, Rungkut, Darmo dan Perak.

Adapun yang hadir dalam media gathering adalah Kepala Cabang Surabaya Darmo, Guguk Heru Triyoko, Kepala Cabang Surabaya Rungkut Rudi Susanto dan Surabaya Perak, Galuh Santi Utari. [geh]

Tak Pernah Mendapatkan Penghasilan untuk Biaya Sekolah Tarinya l

Sambungan hal 1

nikah dan bekerja di luar kota.

Anak-anak yang belajar di sanggar tari Mardi Budoyo terdiri dari siswa SD, SMP dan SMA. Sedangkan belajar tarinya setiap Sabtu pukul 19.00 WIB hingga pukul 21.00 WIB untuk SD. Sementara untuk pelajar SMP dan SMA jadwal belajar narinya, setiap Minggu pagi. “Saat pelajaran, tidak ada konsumsi. Uang dari mana kami. Air minum dan kue anakanak bawa sendiri,” tuturnya.

Para siswanya diajari tari Reog Ponorogo, Klono Sewandono, Bujangganing, Jatilan, Reog Singo Barong , Barong Jeprok, Gambyong Parianong, Serimpi, Bondan, Bajdor Jahit atau Jaipong, Lenggang Probolinggo atau Rerere dan Lenggasor (Lengger Banyumasan) dan Tari Minak Jinggo Dayun.

Selama ini kalau beberapa kali pernah tampil di Taman Mini Indonesia (TMII) Jakarta. Bahkan, siswanya pernah diminta menari di lautan Pasir Gunung Bromo oleh warga berkebangsaan Amerika.

“Ternyata tarian Srimpi yang kami bawakan dipakai iklan RedBull. Shootingnya 2 hari tahun 2014,” paparnya.

Meski tidak memiliki penghasilan sama sekali, namun ia tetap konsisten

berusaha agar sekolah tarinya tidak sampai ditutup. Mengingat, tujuan dari pendirian sekolah kesenian ini untuk melestarikan kesenian tradisional. Selain itu, untuk mengajari anak-anak atau generasi muda mengenal alat musik, tarian dan tokoh-tokoh kesenian.

“Mereka kan tidak tahu siapa Warok itu.

Kami juga mengajarkan Macapat. Macapat itu tembang-tembang Jawa yang berisi petuah kehidupan,” bebernya. Perempuan yang pernah mengajar ekstra kurikuler kesenian di salah satu sekolah swasta ini mengatakan, sanggar atau sekolahnya selalu terbuka untuk dikunjungi.

Terutama siswa yang ingin tahu secara kilat nama dan jenis tembang Jawa, namanama alat gamelan dan tokoh-tokoh yang ada di kesenian tari. “Kami selalu membuka diri. Yang penting bisa membantu sekolah kami, sehingga tetap survive,” harapnya.

Ketua DKKPro Peni Priyono mengatakan, saat ini perkembangan kesenian di Kota Probolinggo semakin baik. “Meski belum tentu baiknya perkembangan ke­senian itu selaras dengan minat warganya,” terangnya. Terlebih, masyarakat kini lebih menyukai kesenian dan budaya impor.

Karena itu, butuh kepedulian semua pihak agar kesenian lokal mendapat

tempat di hati warganya. Kebanggaan dengan kesenian lokal itulah yang selama ini menjadi salah satu fokus kegiatan yang digagas DKKPro. Tentu, seniman juga wajib untuk terus berkarya. Karyakarya baru wajib dibuat dalam proses berkesenian. Serta, tidak mengabaikan perkembangan zaman.

Dalam Apresiasi Seni Probolinggoan yang didakan setiap tahun, ditampilkan kesenian yang memiliki napas Kota Probolinggo.

Di antaranya seni tari yang menampilkan tarian Bujang Ganom dan Linggo Sengkolo karya Sanggar Mardi Budoyo. Serta, tari Ngoco dan Tebalan karya sanggar Bina Tari Bayu Kencana (BTBK).

Rangkaian Apresiasi Seni Probolinggoan sendiri sudah dimulai sejak beberapa tahun lalu. Selain lomba cipta lagu, juga ada lomba cipta puisi Probolinggo, lomba cerita rakyat Probolinggo, serta lomba musik bonang papat. Selain itu, ada juga kegiatan apresiasi seni tari dan kemah teater.

“Kami berharap, semakin banyak seniman yang terlibat untuk mengembangkan kesenian di kota ini. DKKPro hanya memfasilitasi, tentu bekerja sama dengan banyak pihak. Terutama pemkot dalam hal ini Disbudpar,” ujar Peni yang merupakan seniman tari tersebut.

Dalam setiap kegiatan, juga diberikan

penghargaan pada seniman kota yang sudah meninggal dunia. Di antaranya, Soepinto Basuki atau yang akrab dipanggil Trombol, yang merupakan seniman teater anak. Kemudian, Ningrat, seniman musik tradisi serta Joko Sudarto yang merupakan seniman rupa.

Sementara itu, Kepala Disbudpar Kota Probolinggo Budi kris mengatakan, Disbudpar akan terus mendukung upaya DKKPro dalam mempertahankan dan mengembangkan kesenian di kota mangga.

“Dewan kesenian itu menjadi mitra kami dalam mengembangkan seni dan budaya daerah. Kami tentu tidak bisa sendirian membina kesenian di kota ini.

Salah satunya kami butuh dukungan dari dewan kesenian,” jelasnya. Ia berharap, upaya yang dilakukan DKKPro ini nantinya membuat masyarakat bangga akan kesenian lokal.

Hal senada juga disampaikan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Disdikpora) Mochamad Maskur. DKKPro yang juga membina kesenian lokal melalui sanggar, juga sangat membantu lembaganya. “Anak-anak di sanggar itu kan rata-rata pelajar. Karena itu, pembinaan yang kami lakukan juga selaras dengan yang diupayakan oleh Dewan Kesenian,” tambahnya. [*]

Rabu Legi, 7 Oktober 2020

PILKADA SERENTAK

Halaman 12

PDIP-Relawan Er-Ji Bikin Gerakan Coblos No 1 di TPS Surabaya, Bhirawa PDI Perjuangan dan relawan calon wali kota-calon wakil wali kota (Cawali-Cawawali) Surabaya nomor urut 1, Eri Cahyadi dan Armuji (ErJi), semakin kencang berlari. Mereka pun membuat berbagai kiat yang menggerakkan masyarakat untuk mencoblos nomor urut 1.

Menurut Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Surabaya, Adi Sutarwijono, seluruh kader dan relawan Eri-Armuji harus memastikan setiap dukungan warga Surabaya, nantinya berujung mencoblos nomor urut 1 di TPS (tempat pemungutan suara). Untuk itu, warga Surabaya digerakkan datang ke TPS pada 9 Desember 2020 dan memi-

lih Eri-Armuji.

"Gerakan datang ke TPS pada 9 Desember 2020 dan mencoblos nomor urut 1 Eri-Armuji, penerus Bu Risma, harus terus dikampanyekan. Setiap dalam pertemuan-pertemuan warga oleh kader-kader PDI Perjuangan bersama seluruh relawan harus mengkampanyekan gerakan ini," kata Adi,

PANGGUNG DAERAH

ProDesa Perkirakan Jumlah Pemilih di Pilkada Hanya 50 Persen Kab Malang, Bhirawa Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) ProDesa Malang telah memperkirakan jika jumlah pemilih di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Malang 2020 akan berkurang. Hal ini selain masih mewabahnya Corona Virus Disease (Covid-19), juga karena Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Malang tidak maksimal dalam mensosialisasi Pilkada kabupaten setempat.

"Alasan tidak maksimanya sosialisasi di Pilkada Kabupaten Malang ini, karena saat ini masih masa Pandemi Covid-19, sehingga KPU takut untuk turun ke lapangan, yang kemungkinan takut akan terinveksi Covid-19," kata Koordinator Badan Pekerja ProDesa Malang Ahmad Kusaeri, Ahmad Kusaeri Selasa (6/10), kepada Bhirawa.

Menurut dia, pada masa Pandemi Covid-19 seperti sekarang ini, jelas mengalami masalah penurunan partisipasi pemilih. Karena masyarakat memiliki keraguan dengan keselamatan kesehatan mereka. Dan pelaksanaan Pilkada di tahun ini jelas akan terjadi problem penurunan partisipasi pemilih yang cukup signifikan, apalagi KPU Kabupaten Malang tidak maksimal dalam melakukan sosialisasi Pilkada. Hal ini dibuktikan, bahwa masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui kapan pelaksanaan Pilkada Kabupaten Malang.

"Dan banyak pula masyarakat yang hingga kini tidak mengetahui siapa saja yang mencalonkan sebagai Bupati Malang, terutama warga yang berada dipelosok desa. Sehingga dirinya menduga jika sosialiasi yang dilakukan KPU hanya di wilayah perkotaan saja, dan belum menyentuh wilayah pedalaman desa," tegas Kusaeri. [cyn]

dikonfirmasi, Selasa (6/10).

Kampanye mencoblos nomor urut 1 Eri-Armuji, kata Adi, juga tidak hanya dilakukan saat ada pertemuan tatap muka warga. Tapi juga dilakukan dengan mendatangi warga dari rumah ke rumah, atau door to door, dengan membagikan stiker dan brosur.

"Brosur ini berisikan kinerja nyata Mas Eri Cahyadi sebagai ASN Pemkot Surabaya yang sangat berpretasi dan Cak Armuji sebagai politisi senior PDI Perjuangan. Dengan membagikan brosur ini warga jadi paham rekam jejak Mas Eri dan Cak Armuji. Mereka tidak seperti

membeli kucing dalam karung.

Sudah banyak prestasi yang dilakukan Mas Eri Cahyadi untuk Surabaya," ungkapnya.

Gerakan coblos nomor 1, jelas Adi yanh juga Ketua DPRD Kota Surabaya, adalah memasang alatalat peraga kampanye. Seperti memasang baliho, baner dan spanduk.

"Intinya berbagai macam kampanye kami manfaatkan dengan maksimal.

Kami ingin kampanyekan Eri-Armuji dengan cara yang elegan dan santun," katanya.

Menurut Adi, PDI Perjuangan tidak sendirian dalam upaya memenangkan Eri-Armuji, dalam

Pilkada Surabaya 9 Desember 2020. Sebab, saat ini menjamur para relawan di kampung-kampung dan komunitas. Hal ini menandakan antusias warga Surabaya untuk memberi andil besar dalam memenangkan Eri-Armuji.

"Gerakan mesin PDI Perjuangan bersinergi dengan para relawan. Kami saling bahu-membahu, bekerja keras dan memastikan seluruh dukungan masyarakat nantinya berbuah suara di TPS dengan mencoblos nomor urut 1. Kami ingin masyarakat tak sekadar mendukung, tapi memilih Eri-Armuji di TPS dengan cara mencoblos nomor urut 1," pungkasnya. [iib]

Adi Sutarwijono

Cawawali Hasjim Akan Bantu Urus Hak Paten UMKM Pasuruan, Bhirawa Calon Wakil Wali Kota (Cawawali) Pasuruan, Moch Hasjim Asjari dari pasangan calon (paslon) nomer dua, memilih melakukan kampanye dengan berkunjung ke Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Logam di Kota Pasuruan.

Usai melihat kreasi aksesori logam, Hasjim menyatakan bangga atas hasil kreativitas perajin logam di Kota Pasuruan. Pasalnya, hasil produksinya sudah ditiru oleh negara lain.

"Hasil kreativitas perajin logam di Kota Pasuruan sudah tidak diragukan lagi. Ini dibuktikan dengan hasil produksi ini ditiru oleh negara lain," ujar Moch Hasjim Asjari usai melihat UMKM logam di Karangwingko, Kelurahan Wirogunan, Kecamatan Purworejo, Kota Pasuruan, kemarin. Paslon dari TEGAS (Raharto Teno Prasetyo-Moch Hasjim Asjari) ini berjanji akan membantu UMKM dalam hak paten.

"Di era persaingan globalisasi ini, hak paten menjadi penting. Makanya, apabila kami dipercaya untuk memimpin Kota Pasuruan, maka saya bersama Pak Teno, Calon Wali Kota Pasuruan akan membantu UMKM dalam hal hak paten," tegas Hasjim, panggilan akrabnya.

Hasjim menambahkan di tengah-tengah pandemi Covid-19 ini, UMKM yang

Hilmi Husain/Bhirawa

Cawawali Pasuruan, Moch Hasjim Asjari dari paslon nomer dua memperlihatkan hasil kreasi aksesori logam yang ditiru oleh negara lain.

ada di Indonesia termasuk di Kota Pasuruan menjadi penopang ekonomi. Bahkan, 60 persen penopang ekonomi dito-

pang dari kegiatan ekonomi UMKM. Untuk itu, pemerintah harus hadir untuk mendorong UMKM lebih nasional.

"UMKM turut hadir dalam mengurangi pengangguran dan ikut menjaga stabilitas ekonomi," jelas Hasjim. [hil]

Bakesbangpol Pasang Baliho Ajak Anti Golput Sidoarjo, Bhirawa Bakesbangpol Kab Sidoarjo telah memasang sebanyak 30 baliho, ajakan kepada warga untuk tidak Golput, pada Pilkada Sidoarjo, 9 Desember nanti. Diantaranya di depan 18 Kantor Kecamatan dan sejumlah titik strategis di Kab Sidoarjo.

Kepala Bidang Budaya Politik dan Hubungan Antar Lembaga Bakesbangpol Kab Sidoarjo, Bambang Lukman SSos, menerangkan

rencananya ada sebanyak 55 Baliho serupa yang akan dipasang.

"Saat ini baru terpasang 30 baliho, yang 25 baliho lagi, menunggu anggaran PAK 2020 cair," kata Bambang, Selasa (6/10) kemarin.

Menurut Bambang, tempat yang strategis selain di depan kantor kecamatan, adalah di jalan-jalan protokol di Kab Sidoarjo. Baliho dengan ukuran 2 m x 3 m dengan panjang kaki 60 cm ini, kata Bambang,

alikus/bhirawa

Bakesbangpol Sidoarjo sebar Baliho ajakan kepada warga Kab Sidoarjo untuk tidak Golput dalam Pilkada 2020.

selain mengajak warga Sidoarjo supaya tidak Golput dalam Pilkada 2020, juga mengingatkan warga supaya tidak mudah termakan isu-isu atau berita hoak dalam Pilkada.

"Supaya masyarakat tidak resah, kondisi aman, tenang, sehingga jalannya Pilkada Sidoarjo tahun 2020 ini lancar dan sukses," ujarnya.

Karena saat ini masih dalam masa pandemi Covid-19, Baliho yang dipasang, kata Bambang, juga mengajak semua warga masyarakat Sidoarjo supaya selalu melakukan protokol kesehatan, agar terhindar dari serangan virus Covid-19. Dikatakan Bambang, dalam sejumlah kegiatan seperti Pileg, Pilpres dan Pilgub Jatim, angka partisipasi warga Sidoarjo dalam menggunakan hak suara dianggap cukup baik.

Sebagaimana diketahui, dalam Pilkada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati 2020 ini, kandidat yang ikut ada 3 pasangan calon.

Paslon nomor urut 1, oleh Bambang Haryo Sukartono (BHS) dan Taufikulbar. Paslon nomor urut 2 oleh Ahmad Mudhlor dan Subandi.

Dan Paslon nomor urut 3 oleh Kelana-Dwi Astutik. [kus]

Timgab Intens Beri Edukasi Pilkada Situbondo Damai Situbondo, Bhirawa Pelaksanaan pilkada digelar 9 Desember 2020 mendatang. Namun sejumlah elemen penting di Kota Santri Situbondo yang tergabung dalam tim gabungan (timgab) intens melakukan edukasi kepada masyarakat tentang pelaksanaan pilkada Situbondo yang aman dan damai Selasa (6/10).

Titik pelaksanaan berada di sejumlah jalan protokol Kota Santri Situbondo serta di alun alun Kota Situbondo. Paur Humas Kasubbag Humas Polres Situbondo IPTU Nanang Priambodo mengatakan, sejumlah personil TNI Polri Marinir serta Satpol PP dan OPD terkait terus berupaya mengimbau masyarakat tentang kesadaran protokol kesehatan ditengah pandemi Covid-19 terutama tentang kewajiban memakai masker.

"Himbauan ini sangat penting karena sebentar lagi akan ada pencoblosan pilkada. Apalagi saat ini juga memasuki tahapan kampanye paslon pilkada," jelas mantan Kanit Tipikor Polres Situbondo itu.

Masih kata Nanang, dalam kegiatan tersebut sedikitnya diturunkan

30 personil gabungan Polres Situbondo, diantaranya terdiri dari personil Kodim 0823 dan Marinir TNI AL serta Satpol PP ikut melaksanakan patroli keliling menyisir tempat keramaian masyarakat serta pusat pertokoan dan cafĂŠ di Situbon-

do. "Tempat cafe ini biasanya selalu dijadikan tempat nongkrong kalangan remaja Situbondo. Maka dari itu kami tidak pernah bosan mengingatkan kepada mereka untuk selalu displin memakai masker saat diluar rumah," kupas Nanang. [awi]

sawawi/bhirawa

Tim gabungan dari Pemkab, TNI Polri Marinir saat memberikan himbauan dan edukasi tentang pelaksanaan pilkada damai dengan disiplin memakai masker Selasa (6/10).