Binder7okto2015

Harian Bhirawa Ditunjuk kembali sebagai sarana pengumuman iklan tender/lelang pemerintah di seluruh Jawa Timur berdasarkan SK Gubernur No.188/343/ KPTS/013/2011

HARIAN IKLAN/ LANGGANAN

031-5615454 Harga Langganan Rp 55.000/bulan Eceran Rp 3.000

Rabu Wage, 7 OKTOBER 2015

http://www.harianbhirawa.co.id

7

AGENDA HARI INI

OKTOBER 2015

 Gubernur H Soekarwo

10.00 Pra Kongres ISEI di Grand City Surabaya 19.00 Pembukaan Kongres ISEI di Grand City Surabaya

 Wagub H Saifullah Yusuf 19.00

Membuka Gerebek Suro di Alun-alun Ponorogo

Kediri, Blitar, Tulungagung Minta Tambahan Kuota Elpiji Melon HET Rp 16 Ribu, Harga Tembus Rp 22 Ribu Lebih

 Sekdaprov H Akhmad Sukardi Di Ruang Kerja

Redam Gejolak, Formula Penetapan UMK 2016 Disiapkan Surabaya, Bhirawa Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri mengaku telah menyiapkan formula sebagai bentuk penetapan Upah Minimum Kabupaten/ Kota (UMK) 2016, sehingga tidak memunculkan gejolak seperti yang biasa terjadi setiap tahunnya menjelang penutupan akhir tahun.

“Formula sedang disiapkan, tapi belum bisa kami sampaikan. Nanti tunggu pengumuman resminya,” ujarnya di sela Penguatan Jejaring Kelembagaan Penempatan bertema Akuntabilitas

 ke halaman 11

Kota Kediri, Bhirawa Masih tidak stabilnya keberadaan gas elpiji 3 kg di Kota Kediri membuat Dinas Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan dan Energi (Disperindagtamben) Kota Kediri mengajukan penambahan kuota sebesar 100 persen. Sementara di Blitar dan Tulungagung, kelangkaan elpiji melon akan diatasi dengan penambahan kuota di kedua daerah oleh Pertamina.

Dikatakan Kepala Bidang Pertambangan dan Energi Disperindagtamben Kota Kediri Dian Ariyani, surat pengajuan penambahan kuota telah dikirimkan ke Pertamina pada Senin kemarin.

Langkah itu ditempuh

karena keberadaan gas elpiji 3 kg masih belum stabil hingga kini.

“Pengajuan dilakukan karena keberadaan gas elpiji 3 kilogram di lapangan belum stabil, sehingga kita mengajukan penambahan kuota sebesar 14 ribu tabung atau 100 persen,” kata Dian, Selasa (6/10).

Dian menjelaskan penyebab kondisi gas elpiji 3 kg di Kota kediri sering terjadi kelangkaan salah satunya belum ada rayonisasi, sehingga banyak elpiji bersubsidi ini yang seharusnya jatah untuk warga Kota Kediri dibawa keluar daerah.

“Selain itu, juga masih

 ke halaman 11

Kelangkaan gas elpiji 3 kg terjadi di Kediri, Blitar dan Tulungagung dalam beberapa hari terakhir. Pertamina memastikan akan menggerojok pasokan elpiji guna mengatasi lonjakan kebutuhan sekaligus menekan harga agar tidak terus melambung di atas HET pemerintah.

gegeh bagus/bhirawa

LO paslon Rasiyo-Lucy menunjukkan desain APK berupa baliho, Selasa (6/10). Rabu malam nanti, rencananya KPU Surabaya akan memasang baliho kedua paslon di sejumlah titik, salah satunya di depan Gedung DPRD Jatim.

Malang Miliki Angka DPT Tertinggi

Hari Ini Baliho Kedua Paslon Terpasang

KPU Jatim, Bhirawa Meski pelaksanaan coblosan untuk Pilkada serentak baru dilaksanakan dua bulan lagi, tepatnya 9 Desember 2015 ini namun KPU Jatim telah menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk 18 daerah se-Jatim. Menariknya, data DPT tertinggi ada di Kab Malang yang mencapai 2.051.279 dan disusul dengan Kota Surabaya mencapai

Wali Kota Diperiksa KPK 10 Jam, Pejabat Kompak Bungkam Kota Madiun, Bhirawa Wali Kota Madiun Bambang Irianto SH, MM menjalani pemeriksaan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jakarta terkait penyelidikan kasus dugaan korupsi pembangunan proyek Pasar Besar Kota Madiun (PBKM) sebesar Rp Bambang Irianto SH, MM 76,5 miliar, Senin (5/10) kemarin.

Dindik Surabaya, Bhirawa Setelah enam bulan dinyatakan lulus, para peserta didik jenjang SMP/MTs di Surabaya akhirnya bisa segera memiliki Sertifikat Hasil Ujian Nasional (SHUS). Keterlambatan ini dianggap cukup tidak wajar di banding tahun-tahun sebelumnya sekaligus membuat tugas sekolah semakin berat.

Langganan Peraih Piala WTN

H Lutfi Joko Prihatin SH, MHum

 ke halaman 11

Sentil..  Banyuwangi Tingkatkan PAD  Jangan cari gampangnya dengan menaikkan pajak  Pemkot Galakkan Gerakan Hemat Energi  Sesuai kondisi ekonomi saat ini, hemat segalanya  Sederhanakan Birokrasi, 12.471 Peraturan Pemerintah Pusat Akan Dirombak  Mau menyederhanakan biasanya malah muncul masalah baru

 ke halaman 11

Enam Bulan Lulus Baru Terima SHUS

 ke halaman 11

DI BAWAH tangan dingin H Lutfi Joko Prihatin, Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) Kab Situbondo kian moncer dalam urusan meraih prestasi.

Setelah dua tahun sebelumnya mampu meraih sertifikat dan plakat WTN (Wahana Tata Nugraha), kini Dishubkominfo Kab Situbondo kembali meraih prestasi

Kini Bambang menjadi pembicaraan warga setempat. Namun, sayangnya sejumlah pejabat Pemkot Madiun yang dihubungi wartawan, Selasa (6/10) kompak tutup mulut saat disinggung terkait pemeriksaan ini.

Dua pejabat yakni Wakil

Sederhanakan Birokrasi, 12.471 Peraturan Pemerintah Pusat Akan Dirombak Jakarta, Bhirawa Pemerintah akan merombak 12.471 peraturan untuk mengharmonisasikan dan menyederhanakan birokrasi. Kebijakan ini diharapkan dapat mengakselerasi pembangunan dan menjadi insentif non fiskal bagi dunia usaha dan investor.

Menteri PPN Sofyan Djalil mengatakan, selama 10 tahun terakhir belasan ribu peraturan yang diterbitkan pemerintah pusat tidak melalui rencana yang komprehensif dan terpadu antar sektor.

Akibatnya, banyak regulasi yang tumpang tindih dan hanya mengulang regulasi sebelumnya. Belum lagi, kontradiksi acapkali ditemukan karena terdapat sejumlah regulasi yang mengatur sektor yang sama, namun dengan mekanisme yang berbeda. “Regulasi yang banyak ini telah menimbulkan biaya ekonomi yang sangat mahal,” ujarnya dalam peluncuran Strategi Nasional Reformasi Regulasi di Jakarta, Selasa (6/10).

Kementerian PPN (Per- e n c a n a a n Pembang u n a n

 ke halaman 11

 ke halaman 11 adit hananta utama/bhirawa

Sejumlah perwakilan sekolah mengambil berkas SHUS SMP/ MTs di Kantor Dinas Pendidikan Surabaya, Selasa (6/10).

Sofyan Djalil

Ciptakan Gaun Pesta dari Bahan Daur Ulang

Bukti Semangat Warga Oro-oro Ombo Mengikuti Kegiatan Bersih Desa Tak kurang dari 2 bulan warga RT 05, RW 15 Desa Oro-oro Ombo menyiapkan semua bahan untuk membuat gaun pesta. Setidaknya ada 25 gaun pesta tercipta dari tangan-tangan kreatif warga. Dan dalam acara Bersih Desa Oro-oro Ombo yang dilaksanakan, Selasa (6/10) kemarin sebanyak 25 remaja bergaya dengan mengenakan gaun pesta tersebut. Uniknya, gaun tersebut terbuat dari bahan plastik hasil daur ulang.

Anas Bachtiar, Kota Batu Kegiatan Bersih Desa merupakan kegiatan rutin tahunan yang dilaksanakan di Desa Oro-oro Ombo. Dan dalam kegiatan desa tahun ini, muncul ide kreatif dari warga RT 05, RW 15 untuk membuat karya seni berupa gaun pesta dari bahan daur ulang.

“Bahan daur ulang yang kita pakai

plastik bekas dari pembersih atau pemutih pakaian. Tak kurang dari 2 bulan kita mengumpulkan bahan plastik bekas ini. Dan untuk plastik dari satu jenis produk, kita buat untuk satu buah gaun pesta,”ujar kordinator pem-

 ke halaman 11

anas bachtiar/ bhirawa

Para remaja dan anakanak dengan bangga mengenakan dan memamerkan gaun pesta berbahan plastik daur dalam Pawai Budaya Desa Oro-oro Ombo, Selasa (6/10).

SURABAYA

2

Rabu Wage 7 OKTOBER 2015

LEGISLATIF - EKSEKUTIF

trie diana/bhirawa

Semarak Kampanye Cawali

Jelang merebutkan posisi jabatan Wali Kota Surabaya tanggal 9 Desember mendatang berbagai dukungan dari warga Surabaya maupun Paslon Wali kota Surabaya yang turun langsung ke jalan untuk meraih dukungan.Tampak Paslon Rasiyo saat naik becak dan Warga Pulo Tegalsari memasang spanduk untuk mendukung Paslon Risma yang berada di perkampungan, Selasa (6/10).

Pemprov Rencanakan Pemindahan 3.000 Warga Kampung Kumuh Tambakasri Pemprov, Bhirawa Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur merencanakan akan memindahkan warga kampung 1001 malam Kelurahan Dupak Bandarejo, Kecamatan Krembangan, Surabaya secara bertahap. Setidaknya ada 200 KK atau sekitar 3000 orang akan mendapatkan tempat tinggal di permukiman yang lebih layak disbanding permukiman saat ini yang kumuh di bawah tol Tambakasri tersebut.

Untuk bisa merealisasikan pemberian permukiman baru yang layak itu, maka Dinas Sosial Jatim masih akan dibicarakan bersama konsepnya dengan Pj Walikota Surabaya, Nurwiyatno dalam waktu dekat ini.

“Bayangkan saja ribuan anakanak dan orang tua hidup di bawah jembatan tol Tambakasri Surabaya. Maka pemerintah harus hadir disana,” kata Kabid Rehsos Dinas Sosial Jatim, Indra

Istianto sesuai melihat langsung lokasi 1001 malam, di Kelurahan Dupak Bandarejo, Kecamatan Krembangan, Surabaya, Senin malam (6/10).

Konsep Dinas Sosial Provinsi Jatim ini, lanjutnya, melibatkan juga sejumlah SKPD lainnya turut bergabung dalam menangani kaum pinggiran kota Surabaya yang belum tersentuh itu. Semisal Dinas Tenaga Kerja, Dinas Koperasi dan UMKM, serta Badan

PANGGUNG BIROKRASI

Panwaslu Ancang-ancang Keluarkan Surat Peringatan Surabaya, Bhirawa Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kota Surabaya beri peringatan keras terhadap kedua pasangan calon (paslon) untuk tidak melanggar aturan kampanye.

Untuk paslon bernomor urut 2, RismaWhisnu yang disoal Panwas yakni adanya posko relawan pertama di Jalan Kebangsren II RT 7 RW 3. Hal tersebut telah melanggar karena posko yang digunakan adalah Balai RW. Sedangkan, untuk paslon nomor urut 1, Rasiyo-Lucy juga telah di peringatkan oleh Panwaslu terkait masih maraknya branding stiker di beberapa angkutan kota (angkot). Meski sudah ditertibkan beberapa hari lalu, namun branding tersebut masih ada di kaca belakang angkot.

Ketua Panwaslu Kota Surabaya, Wahyu Hariyadi menegaskan untuk kedua paslon agar selalu tertib mematuhi aturan kampanye. Bila tetap melanggar bagi kedua paslon, menurutnya bisa mengarah ke pencoretan paslon.

“Kami kemarin menemukan posko di Jalan Kebangsren ternyata itu Balai RW yang digunakan relawan paslon nomor urut 1. Kami minta untuk pindah, Sesuai PKPU tidak dibolehkan,” kata Wahyu Hariyadi saat ditemui Bhirawa di Kantor KPU Kota Surabaya penandatanganan desain APK di KPU Kota Surabaya, Selasa (6/10) kemarin.

Wahyu juga menegaskan bagi paslon bernomor urut 2 untuk segera membersihkan stiker yang masih ada di angkot.

Ketentuannya, menurut Wahyu sama dengan peringatan yang telah diberikan kepada paslon bernomor urut 1.

“Jadi Minggu besok stiker di angkot harus segera dibersihkan. Kalau sampai hari yang telah ditentukan tak kunjung dilakukan, maka kedua paslon akan kami akan berikan sanksi administratif,” Q geh tegasnya.Q

Pemberdayaan Perempuan.

“Selain itu, kita juga akan libatkan masyarakat, tokoh agama, LSM hingga media massa,” tambahnya.

Di sisi lain, Indra juga solusi yang diberikan bisa mencontoh program “Desaku Menanti”. Program yang di mulai sejak 2014 itu, berupa pemberian rumah gratis bagi 35 kepala keluarga (KK) pada tahap awal, dan tahap kedua 15 rumah untuk 15 KK. Rumah Gratis itu diperuntukkan bagi gelandangan dan pengemis yang telah mendapatkan binaan dari UPT Rehabilitasi Sosial. Selama menempati rumah, mereka nantinya juga akan mendapatkan pendampingan dengan berbagai program, misalnya Kelompok Usaha Bersama (KUBE) berupa pe-

ngembangan ternak kambing, kerajinan dan lainnya.

“Di sekitar rumah mereka juga banyak areal sawah yang belum tergarap, mereka nantinya juga bisa bercocok tanam,” katanya.

Sebelum menempati rumah, UPT Rehabilitasi Sosial juga telah memberikan pembekalan bagi penerima rumah dengan berbagai macam ketrampilan.

Pembekalan ketrampilan ini dimaksudkan agar hidup mereka bisa mandiri dan tidak kembali kepekerjaan awal. yakni sebagai pengemis atau gelandangan.

Beberapa contoh pelatihan ketrampilan yang diberikan misalnya usaha bakso termasuk cara membuatnya, salon kecantikan, beternak, meubeler, pertukangan dan lainnya. “Untuk 2016 ini, kita rencananya akan

membangun 50 rumah untuk 50 KK di Desa Kedung Kandang, Kota Malang. Lahannya sudah siap kerjasama dengan Pemkot Malang,” tandasnya.

Sebelumnya, Kampung 1001 Malam letaknya di bawah Jembatan Tol Dupak, dan di tepi sungai. Untuk menuju ke Kampung 1001 Malam, selepas turun dari kendaraan harus melewati bawah jembatan dan berjalan menunduk selama kurang lebih 5 menit.

Kampung 1001 Malam yang dihuni sekitar 200 Kepala keluarga (KK) berada di Kelurahan Dupak Bandarejo, Kecamatan Krembangan. Salah satu tokoh masyarakat, Sudarjo yang akrab dipanggil Bejo mengungkapkan, sejarah disebut Kampung 1001 Malam, karena untuk me-

Masduki Toha : Wali Kota Terpilih Wajib Contoh Sikap Pj DPRD Surabaya, Bhirawa Belum satu bulan menduduki posisi Pj Wali kota Surabaya, Nurwiyatno sudah mendapatkan sanjungan dari DPRD Surabaya. Salah satunya dengan rencana Nurwiyatno mengundang 50 anggota dewan ke kediamannya dalam rangka sharing membangun Kota Surabaya yang lebih baik.

Atas rencana PJ Wali kota ini, Masduki Toha Wakil Ketua DPRD Surabaya mengapresiasi niat baik tersebut karena memandang sebagai bentuk komunikasi aktif eksekutif dan legislative bagi masyarakat Surabaya.

“Ada keinginan dari PJ Wali kota untuk membangun kota ini dengan mengedepankan koordinasi antara eksekutif dan legeslatif, dan Jumat besok akan mengundang lima puluh anggota dewan ke kediaman untuk untuk sharing bersama dalam rangka

membangun kota Surabaya ini,” terang Masduki Toha dikonfirmasi Selasa(6/10) kemarin.

Anggota dewan asal FPKB ini berkesimpulan bahwa Wali kota sebelumnya (Tri Rismaharini) masih mempunyai kelemahan dalam menjalin komunikasi dengan dewan. Sehingga kedepan dia berharap agar pimpinan Pemkot terpilih harus bersinergi dengan legeslatif.

“Jadi ini adalah itikad yang baik, yang harus diteruskan oleh siapapun calon Walikota yang akan terpilih, untuk bersinerga antara pemerintah daerah dengan legeslatif, karena sebelumnya masih lemah soal itu,” jelasnya.

Disamping meneruskan program-program terdahulu, Masduki juga akan mendorong agar PJ Wali kota yang merupakan pajabat Pemprov Jatim bisa mengadopsi beberapa program provinsi yang baik dan ternyata memang belum

ada di Pemkot Surabaya.

“Kita dorong komitmen PJ Walikota yang akan meneruskan seluruh program-porgram yang terdahulu, bahkan kita juga akan dorong jika ada program pemerintah porvinsi yang baik dan ternyata belum diterapkan di pemkot Surabaya untuk diadobsi, agar sama-sama mempunyai nilai plusnya, antara kita dengan provinsi,” ungkapnya.

Sebagai wakil ketua DPRD Surabaya, Masduki Toha berjanji akan memberikan masukan secara optimal kepada PJ Walikota Nurwiyatno terkait apapun dalam konteks meneruskan pembangunan kota Surabaya yang lebih baik.

“Kita juga akan memberikan masukan terkait apapun, termasuk bagaimana mengisi posisi kekosongan di posisi Dirut beberapa BUMD dan beberapa jabaQ gat tan Plt itu,” pungkasnya.Q

Tak Berizin, Warga Adukan Pembangunan Ruko Jl Manyar ke Dewan DPRD Surabaya, Bhirawa Merasa kesal karena keluhannya tidak ditanggapi, warga sekitar pembangunan gedung Ruko Jl Manyar no 84 B mengadu ke DPRD Surabaya. Warga berharap agar dewan segera melakukan sidak ke lokasi.Diyakini pembangunan Ruko berlantai tiga tersebut rencananya akan digunakan sebagai tempat usaha, panti pijat, klinik kecantikan dan rumah karaoke selain tidak dilengkapi perizinan sebagaimana mestinya.

Salah satu warga bernama Nanang mewakili orang tuanya Hj Suwati menyampaikan bahwa pihaknya merasa keberatan dengan kegiatan pembangunan ruko yang rencanan akan dijadikan sebagai tempat usaha panti pijat, klinik kecantikan dan rumah karaoke.

“Pamit awalnya kepada kami hanya akan merenovasi bangunan lama yang hanya satu lantai itu, ternyata belakangan malah dijadikan ruko berlantai tiga, terus terang keluarga kami sangat terganggu dengan aktifitas pembangunannya, utamanya soal debu dan kebisingannya,”

jelas Nanang kepada wartawan. Selasa (6/10) di gedung Dewan.

Nanang juga mengaku jika dirinya telah melapor ke dinas terkait, yakni dinas CKTR, BLH dan SatpolPP Kota Surabaya. Namun laporan ini, lanjutnya, belum ditanggapi serius sampai detik ini.

“Saya sudah mendatangi instansi terkait seperti Dinas Cipta karya, BLH dan Satpol-PP kota Surabaya, nyatanya belum ada tindakan kongkrit, dan pembangunan jalan terus, makanya kami sekeluarga bingung harus kemana, akhirnya saya memilih untuk kembali mengadu ke dewan,” terangnya.

Merasa gagal di mediasi oleh perangkat pemerintah setempat (lurah dan Camat), keluarga Hj Suwati sampai menunjuk kuasa hukum Diyan Moeljadi,SH (Diyan n Parterns).

Dalam keterangan persnya, Diyan mengatakan jika pihaknya telah dua kali melayangkan somasi kepada pemilik gedung, bahkan menggunakan sarana “pengaduan Masyarakat” (Dumas) ke Pemkot Q gat Surabaya, namun belum ada titik terang.Q

nuju ke kampung harus melewati jalan setapak di bawah jembatan yang kondisinya gelap “Dinamakan 1001 malam karena masuk Jembatan Tol yang gelap, kemudian keluar jembatan. Kampung ini berada disebelah sungai, danau dan Tol,” tutur pria paruh baya ini.

Bejo mengungkapkan, sebelum dihuni warga, kawasan sekitar kampung 1001 malam digunakan sebagai tempat persembunyian pelaku tindak pidana. “Kami tempati daerah ini, karena dulunya sering digunakan “Bajing Loncat” untuk pelarian,” ungkapnya.

Bejo berharap kampung yang berdiri sekitar tahun 1990-an terus perhatian pemerintah, sebab sebagian besar penduduknya berprofesi sebagai Q rac Pemulung.Q

Buka Layanan One Stop Service, Dispendukcapil Jadi Percontohan Surabaya, Bhirawa Aplikasi online yang diterapkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Kota Surabaya rupanya membuat penasaran Dispendukcapil kabupaten/kota di daerah lain.

Nyatanya, ada beberapa Dispendukcapil yang telah datang langsung ke Dispendukcapil Kota Surabaya untuk mengetahui ‘jurus sukses’ perihal pelayanan berbasis online tersebut.

Tengah pekan ini, Dispendukcapil Kota Surabaya akan kedatangan tamu dari kepala/perwakilan Dispendukcapil kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah. Diantaranya Dispendukcapil Kota Semarang dan Purworejo.

Pekan ini pula, Surabaya memang ditunjuk oleh Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri sebagai tempat penyelenggaraan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Pencatatan Sipil di Hotel Novotel yang dihadiri Dispendukcapil kabupaten/kota se-Indonesia. Acara tersebut berlangsung dari Selasa (6/10) hingga Kamis (8/10). Nah, di sela penyelenggaraan Rakernas tersebut, Dispendukcapil kabupaten/ kota di Jawa Tengah, akan melakukan kunjungan ke Dispendukcapil Kota Surabaya.

“Kami berikan informasi pelayanan di Dispendukcapil Surabaya, mungkin bisa dilaksanakan di daerah lain.

Sebenarnya banyak Dispenduk kabupaten/kota yang sudah pernah berkunjung untuk melihat pelayanan kami.

Sebelumnya ada Dispendukcapil Provinsi Sulawesi Tengah juga pernah ke sini,” ujar Kepala Dispendukcapil Kota Surabaya, Suharto Wardoyo, kemarin.

Suharto Wardoyo mengatakan, selain kunjungan dari kabupaten/kota lain, Dispendukcapil Kota Surabaya juga pernah mendapatkan undangan untuk memberikan pemaparan perihal pelayanan online di depan kepala Dispendukcapil kabupaten dan kota se-Kalimantan Tengah pada 13 Agustus 2015 lalu. “Provinsi Kalimantan Tengah juga memberikan penghargaan untuk website Dispendukcapil Kota Surabaya,” jelas Suharto.

Adalah fasilitas pelayanan kependudukan secara online yang membuat Dispendukcapil Kota Surabaya menjadi jujugan belajar bagi Dispendukcapil kota dan kabupaten lain. Suharto menjelaskan, dinasnya kini telah memiliki 10 aplikasi online yang bisa diakses oleh warga di dispendukcapil.surabaya.go.id. Itu yang membuat Surabaya lebih unggul. Memang, beberapa Dispendukcapil di kota/kabupaten lainnya juga telah melakukan layanan secara online, tetapi rata-rata baru Q geh untuk akta kelahiran.Q

Ingin Kembangkan Industri Kreatif, Risma Kunjungi Desainer Surabaya Kelas Dunia Calon Walikota Surabaya nomor urut 2,Tri Rismaharini tak dapat menahan kebahagiannya saat mengunjungi rumah desainer kelas dunia, Diana Muljono Putri di Dharmahusada Indah, Selasa (6/10). Beberapa kali Risma melempar senyum.

Calon walikota yang berdampingan dengan Whisnu Sakti Buana ini mengapresiasi kualitas desainer Surabaya. Diana yang barubaru ini menjuarai lomba fashion dunia yang diselenggarakan di New York kategori Best Desaigner Spring menjadi angin segar bagi perkembangan dunia industri kreatif di Surabaya.

“Ini industri kreatif, desain Mbak Diana tak kalah dengan luar negeri. Selama ini desain di Jakarta, ternyata di Surabaya tidak kalah,” terang Risma.

Menurutnya, keberhasilan Diana pada lomba desain dunia 11 September lalu di New York benar-benar menjadi bukti sahih kebangkitan desain Sura-

baya. Kualitas desainer Surabaya terbukti bisa mengharumkan nama Indonesia di kancah internasional.

“Ini luar biasa, terus terang saya pemerhati fashion, saya lebih suka lihat acara fashion di TV,” ungkapnya.

Mantan Kepala Bappeko Surabaya mengaku memiliki cita-cita akan menjadikan Surabaya sebagai kota fashion di Indonesia.

Keberadaan industri kreatif di Surabaya memiliki dampak positif.

“Ini bordirnya tidak dikerjakan sendirin ada timnya.

Akhirnya dibutuhkan tim yang cukup besar untuk menyelesaikan satu desain,” ucapnya.

Diana Muljono Putri mengaku menekuni dunia fash-

ion sejak tujuh tahun silam.

Diapun bercita-cita ingin membuat dunia fashion di Surabaya bangkit. Sebab, banyak tema dan kekayaan local Surabaya yang bisa diangkat dalam dunia mode.

“Saya rindu, ayo kita bangkit, kita bisa, tidak kalah dengan luar negeri. Banyak filosofi yang bisa diangkat,” terangnya.

Ibu tiga anak ini juga mengungkapkan kekagumannya terhadap sosok Risma. Dia menilai, Risma merupakan sosok yang berani mengambil keputusan dengan cepat, pekerja keras, dan mampu membawa Surabaya lebih baik.

“Ibu anngun, saya pengin bikinin blues panjang. Karena ibu sederhana dan humble. Konsep desain Garuda cocok,” ucapnya.

Diana bersyukur dengan kemanangannya di ajang internasional lalu bisa mengangkat nama Surabaya.

gat/bhirawa

Tri Rismaharini saat mengunjungi rumah desainer kelas dunia, Diana Muljono Putri di Dharmahusada Indah, Selasa (6/10).

Dalam ajang Couture Fa- sibuan, dan Safira. Semen- proofing (contoh cetak) alat shion Week di New York tara desainer lainnya be- peraga kampanye (APK) ke Amerika Serikat, desainer rasal dari 50 negara.

KPU Surabaya, Selasa (6/10). asal Indonesia yang meTerpisah, tim kampanye Tema desain APK Rismangikuti hanya tiga orang, Tri Rismaharini-Whisnu Whisnu adalah “Iki Suroyakni dirinya, Anisa Ha- Sakti Buana menyerahkan boyo”, dengan mengganti

huruf “y” dengan tangan mengacungkan dua jari. Penyerahan dilanjutkan penandatanganan proofing APK oleh perwakilan dua pasangan calon, baik dari Risma-Whisnu, maupun Rasiyo-Lucy.

“Kita telah menyerahkan lengkap desain APK sesuai yang diminta KPU. Sayangnya, tidak semua APK bisa ditandatangani proofingnya, karena tim Rsiyo-Lucy belum menyerahkan desain model spanduk,” kata koordinator bidang hukum tim kampanye Risma-Whisnu Anugrah Ariyadi.

Iki Suroboyo menggunakan warna dasar merah sebagai simbol partai pengusung, yakni PDI Perjuangan.

“Iki Suroboyo” menjadi tema kampanye dengan filosofi, bahwa di tanah ini, Surabaya, seluruh warga menggantungkan harapan dan perjuangan hidupnya kearah Q gat yang lebih baik.Q

SURABAYA

Rabu Wage 7 OKTOBER 2015

Usai dinyatakan melarikan diri, Siswo Apriatmono tersangka dugaan korupsi proyek pelatihan fiktif di Disnaker Surabaya akhirnya menyerahkan diri ke Kejaksaan, Selasa (6/10).

bed/bhirawa

Tersangka Dugaan Pelatihan Fiktif di Disnaker Surabaya

Usai Melarikan Diri, Siswo Akhirnya Nyerah Kejari Perak, Surabaya Setelah dinyatakan melarikan diri dan mangkir selama empat kali dari surat pemanggilan yang dilayangkan penyidik Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Tanjung Perak. Siswo Apriatmono, tersangka kasus dugaan korupsi proyek pelatihan kerja fiktif di Disnaker Surabaya akhirnya menyerahkan diri di Kantor Kejari Tanjung Perak, Selasa (6/10).

Kepala Seksi Intelijen (Kasi Intel) Kejari Tanjung Perak Siju membenarkan hal ini. Dikatakan Siju, tersangka yang mantan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di Disnaker Surabaya ini mendatangi (menyerahkan diri) Kantor Kejaksaan pukul 7.30 pagi. Kedatangan tersangka ini merupakan tindaklanjut dari panggilan Kejaksaan atasnya.

“Tanpa didampingi siapapun, pagi tadi (kemarin) Siswo datang sendiri ke Kantor Kejari Tanjung Perak,” kata Kasi Intel Kejari Tanjung Perak Siju sa-

at dikonfirmasi Bhirawa, Selasa (6/10).

Dijelaskan Siju, setelah mendatangi Kantor Kejaksaan, Siswo diperiksa secara intensif oleh penyidik Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan. Pemeriksaan ini, lanjut Siju, merupakan tindaklanjut dari empat surat pemanggilan yang dilayangkan kepada tersangka. Selain itu, pemeriksaan Siswo difokuskan pada pemeriksaan berkas atas dugaan kasus korupsi yang menimpanya.

Untuk melengkapi proses pemeriksaan, Siju mengaku bahwa tersangka sempat dibawa ke Rumah Sakit PHC Tanjung Perak Surabaya. “Sekitar pukul 12 siang, tersangka di bawa ke RS PHC untuk menjalani pemeriksaan kesehatan,” ungkap Siju.

Adakah upaya penahanan terhadap tersangka yang mencoba untuk kabur ? Siju menegaskan, kemungkinan ada penahanan terhadap tersangka.

Sebab, pihaknya tidak ingin mengulang kembali sifat tersangka yang tidak

mau menurut terhadap panggilan dari penyidik. Terlebih penyidik sempat cemas saat Siswo tidak mengindahkan panggilan atas kasusnya.

“Insya Allah tersangka Siswo akan ditahan di Rutan Klas I Surabaya di Medaeng,” pungkas Siju.

Sebelumnya, Kejaksaan Negeri (Kejari) Tanjung Perak benar-benar kelabakan. Sebab, salah satu tersangka korupsi yang tidak ditahanya, justru diduga sudah melarikan diri. Terbukti, empat kali surat panggilan pemeriksaan sebagai tersangka tidak digubris sama sekali.

Tersangka tersebut adalah Siswo Apriatmono, terduga kasus dugaan korupsi proyek pelatihan kerja di Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Surabaya. Tersangka yang merupakan mantan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Disnaker Surabaya ini diduga terseret kasus dugaan korupsi pelatihan otomotif fiktif di Disnaker Surabaya yang dilaksanakan Q bed tahun 2013 lalu.Q

3

Diprediksi Januari 2016 Kasus DB Meroket Surabaya, Bhirawa Untuk menghidari lonjakan kasus Demam Berdarah (DB) di bulan januari 2016, Dinkes mengajak masyarakat lebih berhati-hati dalam menjaga kebersihan lingkungan. Pada bulan Januari diperkirakan ada lonjakan kasus DB melebihi jumlah kasus pada bulan Februari-Desember.

Kepala Dinkes Jatim, dr Harsono, di Surabaya, mengatakan, jumlah penderita penyakit DBD pada bulan Januari pada lima terakhir sebanyak 5.599 kasus di 2010, 1.035 kasus di tahun 2011, 3.264 kasus di 2013, 973 kasus di tahun 2014.

“Di bulan Desember 2012 jumlah kasus DBD di Jatim tinggi yaitu 1.225 kasus. Biasanya bulan Januari tinggi-tingginya kasus DBD”, ujar Harsono.

Tingginya kasus DBD pada Januari diduga kerena bertepatan dengan musim penghujan dan buruknya perilaku masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan. Untuk musim penghujan biasanya banyak genangan air yang tidak bisa mengalir, sehingga berpotensi besar dalam pengembangbiakan bibit nyamuk aedes aigypty. “Diharap di musim penghujan ini masyarakat dapat mengatisipasinya dengan cara Menguras Menutup dan Mengubur barang bekas,” tuturnya.

Lebih lanjut dikatakannya, jika dilihat hingga akhir 2014, jumlah kasus DBD di Jatim mengalami penurunan dibanding 2013. Pada 2014 jumlah kasus DBD sebesar 6.560 orang, sedangkan 2013 mencapai 14.936 orang.

Di tahun-tahun sebelumnya (2010, 2011, dan 2012) jumlah penderita DBD di Jatim mengalami pasang surut. Tahun 2010 kasus DB mencapai 26.059 orang, tahun 2011 sebanyak 5.420 orang dan tahun 2012 sebanyak 8.257 orang. “Untuk kasus DB terbanyak hingga lima tahun terakhir terjadi padatahun 2010

sebanyak 26.059 orang,” ucapnya.

Untuk mengatasi persoalan ini, Dinkes Jatim akan berkordinasi dengan semua pihak dalam menggalakkan program Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN), menggalakan fogging, penyediaan logistik berupa insektisida, larvasida dan mesin fogging.

“Kami berusaha semaksimal mungkin karena kasus DBD dapat menyebabkan kematian,” tuturnya.

Sementara Kasi Pemberantasan Penyakit Dinkes Jatim, Setyo Budiono menyatakan, saat ini penularan penyakit DBD di beberapa daerah mengalami peningkatan, hal ini disebabkan karena beberapa faktor diantaranya adalah pertumbuhan populasi nyamuk yang sangat tinggi. “Penambahan populasi nyamuk ini tidak lain karena didukung oleh faktor hujan, sehingga musim penghujan perkembangbiakan nyamuk sangat tinggi,” ucapnya.

Dari pantauan Dinkes, Kota Surabaya masih menjadi wilayah rawan DBD terburuk di Jatim. Kenaikan angka penderita naik 100 persen , pada 2013 sebanyak 2.213 orang sementara tahun 2012 sebanyak 1.091 orang. Sementara jumlah korban meninggal di Surabaya setiap tahunnya mengalami penambahan yaitu tahun 2012 sebesar 6 orang, 2013 sebanyak 15 orang.

“Kenaikan penderita dan kematian di atas 100 persen harus segera diselesaikan Pemerintah Surabaya. Masyarakat diharapkan berperan aktif mengatisipasi dan melakukan tindakan preventif terdapat Q dna serangan nyamuk ini,” ungkapnya.Q

Pelimpahan Berkas Timartin dan Kades Hariyono

Kejari Terima Dua Berkas Tersangka Pasir Lumajang Kejati Jatim, Bhirawa Penyidik gabungan Polda Jatim dan Polres Lumajang berpacu untuk menyelesaikan penyidikan kasus penganiayaan Tosan dan pembunuhan Salim Kancil, atas kasus penambangan pasir ilegal di Desa Selok Awar-Awar, Kecamatan Pasirian, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur.

Bahkan, keseriusan penyidik dalam penanganan kasus ini ditunjukkan dengan pelimpahan

dua berkas atas masing-masing tersangka. Berkas pertama yang dinyatakan P21 (sempurna) yakni, berkas atas nama Timartin alias Timar Bin Tibo cs, atas dugaan pengeroyokan dan pembunuhan. Kedua, berkas atas nama tersangka Hariyono turut dilimpahkan ke Kejari Lumajang atas dugaan kasus illegal mining.

Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum) Kejati Jatim membenarkan hal itu. Menurut Romy, berkas pertama yang dil-

impahkan yakni berkas atas nama tersangka Timartin cs. Berkas tersebut dilimpah ke Kejari Lumajang sekitar tanggal 30 September lalu. Selanjutnya, selang 2-3 hari masuklah berkas atas nama Hariyono.

“Berkas kedua yang diduga melibatkan Kepala Desa Selok Awar awar (Hariyono, red) itu, disangka atas kasus illegal mining,” terang Kasi Penkum Kejati Jatim Romy Arizyanto kepada Bhirawa, Selasa (6/10).

Lanjut Romy, sampai saat ini Kejati Jatim turut memantau penanganan kasus tambang pasir illegal oleh Kejari Lumajang.

Tak hanya Kejati Jatim, Romy mengaku pengawasan juga dilakukan oleh Kejaksaan Agung (Kejagung) RI. “Setiap laporan yang ada di Kejari Lumajang tetap kita minta dan kita pantau. Sebab kasus ini jadi atensi nasional,” ungkapnya.

Ditambahkan Romy, dari koordinasi antara penyidik Poli-

si dan Kejaksaan, sebenarnya akan ada lagi berkas terbaru yang dilimpahkan. Namun, sampai saat ini pihaknya belum mengetahui pasti apakah berkas tersebut akan dilimpahkan ke Kejari Lumajang.

“Dari koordinasi itu, rencananya ada lagi berkas yang masuk.

Tapi sampai sekarang Kejari Lumajang belum menerima SPDP kasus yang akan diberkaskan itu,” tandasnya.

Sebelumnya, Kejari Luma-

jang telah menerima tiga berkas atas kasus penambangan pasir di Lumajang. Berkas pertama diterima atas nama tersangka Timartin alias Timar Bin Tibo Cs. Semua tersangka disangka dengan Pasal 340, 338, 170, dan 351 KUHP. Kedua, Kejari Lumajang menerima berkas atas nama tersangka Muhammad Subadri alias Suman Bin Padih Cs. Dengan sangkaan Pasal Pasal 170 ayat Q bed 1, ayat 2 ke 2b KUHP.Q

Lima Pokdarwis Siap Beradu di Tingkat Nasional Pemprov, Bhirawa Tahun ini lima kelompok sadar wisata atau yang dikenal dengan istilah Pokdarwis Jatim yang terpilih untuk maju dalam tahapan seleksi nasional.

Lima Pokdarwis itu adalah Pokdarwis Tulungrejo Kota Batu, Pokdarwis Capung Alas Kabupaten Malang, Pokdarwis Sendang Duwur Kabupaten Lamongan, Pokdarwis Mangrove Bedhol Kabupaten Banyuwangi, Pokdarwis Dupasarim Kabupaten Pasuruan.

Selanjutnya tim Juri Nasional akan melakukan penilaian ke lapangan di desa yang akan ditentukan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Jatim. Hal itu dikatakan Kepala Disbudpar Jatim, Dr H Jarianto MSi, Selasa (6/10).

Dikatakannya, strategi agar bisa memenangkan tingkat nasional diantaranya Pemprov Jatim melalui Disbudpar Jatim mengadakan lomba pokdarwis tingkat provinsi. Selain itu, Disbudpar Jatim juga membawa Pokdarwis untuk melihat secara langsung dalam provinsi (pemenang pok-

Mencegah Narkoba Bakal Menggandeng Perguruan Tinggi Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Sidoarjo, AKBP Suprianto SH MSI, mengatakan, mencegah penyalahgunaan Narkoba salah satunya adalah dengan berkarya positif.

Menurut AKBP Supriyanto SH MSi, hasil evaluasi selama ini, kalangan muda termasuk kalangan yang rawan dan gampang tergoda dalam penyalahgunaan obat-obatan berbahaya itu.

Karena biasanya dari masa muda, mereka biasanya senang mencoba-coba. ‘’Untuk memberi ruang sempit agar mereka tak sampai coba-coba Narkoba, salah satu caranya dengan berkarya positif, mudah-mudahan dengan itu, akan bisa menghindarkan kalangan muda atau siapa saja dari penyalahgunaan Narkoba,’’ kata Supriyanto.

Universitas Muhamadiyah Sidoarjo (Umsida) merupakan perguruan tinggi yang ada di Kab Sidoarjo, yang kali pertama melakukan MoU dengan BNNK Sidoarjo, dalam hal pencegahan Narkoba.

Supriyanto mengatakan, selajutnya sejumlah koordinasi nyata untuk mencegah penyalahgunaan Narkoba ini dilakukan antara BNNK Sidoarjo dan Umsida Sidoarjo, setelah kedua lembaga ini menanda tangani MoU. Supriyanto menegaskan, mahasiswa juga perlu untuk ikut campur dalam pelaksanaan Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN). Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba, itu sebenarnya

BNN Sidoarjo melakukan MoU dengan Umsida Sidoarjo untuk pencegahan Narkoba.

bukan hanya menjadi tanggung jawab BNN saja, tapi juga menjadi tanggung jawab semua kalangan, termasuk dari perguruan tinggi.

Para mahasiswa akan diajak untuk secara bersama-sama menuntaskan masalah penyalahgunaan Narkoba. Untuk menuntaskan itu, tak hanya bisa hanya dengan melihat, membaca dan mendengarkan saja, tapi harus juga dengan tindakan nyata dalam hal pencegahan. ‘’MoU seperti ini, nantinya akan kami lakukan juga dengan perguruan tinggi lainnya di Sidoarjo, karena target kami, bagaimana caranya agar wilayah Kab Sidoarjo bisa bersih dan bebas Narkoba,’’ tegas anggota Polisi ini.

Tim Penanganan Kasus Narkoba Dibentuk BNN Sidoarjo Kebijakan membentuk Tim Assesment Terpadu (TAT) dalam penanganan kasus Narkoba dinilai Badan Narkotika Nasional (BNN) Kab Sidoarjo sangat urgent. Sehingga pembentu-

kan tim ini harus segera diwujudkan.

Supriyanto mengatakan, dasar hukum membentuk TAT ini peraturan bersama antara MA, BNN, Kemenkumham, Mensos, Jaksa Agung dan Kapolri dalam penanganan masalah pecandu Narkoba. ‘’Misalnya mereka yang terlibat dalam kasus Narkoba yang sedang ditangani Polisi itu, perlu direhablitasi atau tidak agar nantinya tidak salah dalam penanganan, apa ia hanya seorang pecandu atau sudah menjadi bandar,’’ tegas Supriyanto, Selasa ( 6/10) kemarin.

Sehingga dalam TAT ini akan diisi unsur Polisi, Jaksa, BNN, Bapas dan Tim Kesehatan. Kebijakan TAT ini selaras dengan kebijakan adanya Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL). Sebagai koordinator pembentukan TAT. BNNK Sidoarjo, menurut Supriyanto, maka pembentukan TAT ini segera diusulkan dan dikirimkan ke BNN Jatim yang mengeluarkan SK nya. Agar TAT di Kab Sidoarjo, segera terwujud dan Q kus* dan segera bisa dilaksanakan.Q

darwis tahun sebelumnya Gubuk Klakah) dan luar provinsi (diajak ke Palu Sulawesi Tengah).

“Tidak hanya itu, pokdarwis juga akan ‘disekolahkan’ di STP (Sekolah Tinggi Pariwisata) Bali. Khusus Pokdarwis tidak hanya diberikan secara teori namun mereka juga diberikan praktek dengan bermalam bersama pokdarwis di desa wisata di Bali.Mereka diajari mulai dari manajemen pengelolaan, hingga marketingnya,” paparnya.

Sebelumnya, Kabid Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Disbudpar Jatim, Dra Rosmiati MM mengatakan, dalam menyelenggarakan pokdarwis tingkat provinsi, pokdarwis mengumpulkan portofolio yang selanjutnya dilihat dewan juri.

Selanjutnya, ditemukan 10 besar Pokdarwis dan selanjutnya saring kembali menjadi lima besar.

Mereka memaparkan mulai dari manajemen, marketing, hingga kelembagaannya. “Mereka juga diminta untuk memaparkan aktivitas selama lima tahun sebelumnya dan lima tahun yang akan daQ rac tang,” katanya.Q

Kolaborasikan Talas, Pisang, Kacang Hijau Jadi Tepung Tapika Ubi talas atau yang biasa dikenal dengan mbote, pisang, dan kacang hijau adalah hasil perkebunan yang cukup melimpah di Jatim.

Sebagai komoditas tanaman pangan, ketiganya juga memiliki nilai ekonomis yang cukup tinggi.

Petani bisa menjualnya dengan mudah di pasar atau pembeli yang datang sendiri ke perkebunan.

Kondisi itu semacam itu ternyata tidak dialami oleh semua wilayah di Indonesia ini. Seperti di Manggarai Barat, Flores Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT). Talas, pisang dan kacang hijau kurang memiliki nilai ekonomis. Warga kerapkali membiarkan hasil tanaman itu percuma tanpa guna. Paling banter dimakan hewan piaraan, yaitu babi.

Hal ini tak urung memantik keprihatinan Ignasius Riven Boi, mahasiswa Prodi Teknologi Pangan Fakultas Pertanian Universitas Dr Soetomo (Unitomo) Surabaya. Ignasius lalu berusaha menjadikan talas, pisang, dan kacang hijau sebagai tepung komposit pembuat roll cake. Tapika adalah nama tepung itu. Sesuai namanya Tapika berarti talas, pisang dan kacang hijau.

“Keberadaan tepung tapika mampu mendorong warga di Manggarai untuk membuat kue, roll cake,” kata Riven memaparkan inovasi yang terangkum dalam tugas akhirnya.

Pemuda kelahiran 26 November 1989 ini ini juga menjelas-

tam/bhirawa

Ignasius Riven Boi, mahasiswa Fakultas Pertanian Universitas Dr Soetomo (Unitomo) Surabaya menunjukkan roll cake yang dibuatnya dengan menggunakan tepung tapika. kan proses pembuatan tepung sia-siakan,” ungkap dia.

Tapika. Khusus talas dan Talas diakuinya sebagai salah pisang dipotong dan dikering- satu tanaman yang mengandung kan, lantas digiling. Untuk ka- karbohidrat tinggi. Di Jatim cang hijau disanggrai dulu dan sendiri, talas selama ini hanya selanjutnya digiling. sebatas dikonsumsi sebagai ma“Tepung talas, pisang dan kacang kanan tambahan dalam bentuk hijau dicampur dan bisa dijadikan ubi rembus, goreng dan makanan bahan roll cake,” kata lulusan SMA kecil seperti dodol serta keripik.

Karya Ruteng, Manggarai, NTT ini.

“Padahal kalau untuk tepung Setelah lulus, Riven pun memu- nilai ekonomisnya akan lebih tuskan untuk kembali ke kam- tinggi. Di samping itu juga akan pung halamannya. Dia yang telah lebih awet tersimpan,” tutur dia. dinyatakan lulus dari kampus Sedangkan kacang hijau merusejak awal Oktober lalu ingin pakan sumber protein ang tingmemanfaatkan talas yang bany- gi, kaya akan fosfor dan kalsium ak tumbuh liar di sana. serta asam amino esensial “Mudah-mudahan dengan lisin.Untuk pisang, mengandproduk ini saya menggulirkan ung gula sederhana, lemak, ekonomi lokal di daerah kelahi- protein dan karbohidrat. Selain ran saya. Memanfaatkan hasil itu mengandung vitamin A, B1 Q tam kebun yang selama ini seperti di- dan C.Q

4

OPINI Tajuk

TNI Memanggul Demokrasi TAK mudah melaksanakan matra ke-tentara-an pada era demokrasi dan transparansi global. Tetapi situasi sosial-politik nasional saat ini menguntungkan TNI (Tentara Nasional Indonesia), dibanding era yang telah lalu. Selama 70 tahun, TNI telah melewati berbagai situasi zaman, masing-masing dengan tantangan yang khas. Dahulu (sampai tahun 1965) TNI pernah terkotak-kotak dalam politik ideologi, larut pada kepentingan parpol (partai politik).

Jalur politik yang boleh arungi oleh TNI, adalah politik kenegaraan. Bukan politik parsial ke-parpol-an. Pengalaman masa lalu, politik ke-parpol-an menyebabkan angkatan perang (sebutan TNI masa lalu) terkotak-kotak. Bahkan saling “kokang senjata” terhadap sesama tentara. Brigade “milik” suatu parpol, menculik dan menembaki brigade “milik” parpol lain.

Pada masa berikutnya, ABRI (Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, sebutan TNI pada masa orde baru) terkooptasi oleh rezim. Dijadikan “centeng” pemerintah.

Itu menyebabkan ABRI sering melanggar HAM (Hak Asasi Manusia). Syukur pada masa kini, TNI bukan dibawahkan oleh politik parsial. Melainkan berdiri di atas semua golongan. Ternyata, TNI bisa dengan cepat mereformasi diri, merespons positif gelombang demokrasi.

Dalam UU Nomor 34 tahun 2004 tentang TNI, klausul menimbang, dinyatakan, “Tentara Nasional Indonesia dibangun dan dikembangkan secara profesional sesuai kepentingan politik negara, mengacu pada nilai dan prinsip demokrasi, supremasi sipil, hak asasi manusia... .” Klausul menimbang tersebut menjadi sokoguru TNI. Yakni, mengacu pada tiga pilar nilai dan prinsip demokrasi, supremasi sipil dan HAM. Amanat dalam klausul menimbang tersebut, diulang lagi pada norma UU TNI pasal 2 huruf d. Maka dengan ketiga pilar itu, TNI niscaya menyatu dengan kehendak rakyat. Ini akan meringankan beban TNI, manakala didukung rakyat secara riil. Bukan hanya dukungan parpol di DPR, melainkan citra positif kebanggaan publik. Citra itu bisa dibangun dengan membaur dalam acara bersama rakyat.

TNI dapat membuat program aksi sosial, berupa audiensi masyarakat. Misalnya, lebih sering mengundang masyarakat untuk melihat markas tentara. Juga istighotsah bersama masyarakat. Bisa pula dilakukan bekerjasama dengan lembaga pendidikan (sekolah serta pesantren) untuk melatih karakter kebangsaan. Pada beberapa daerah, lapangan markas komando dijadikan fasilitasi publik untuk pasar malam, serta arena hiburan umum.

Memperingati hari jadi TNI ke-70, negara masih “berhutang” untuk meningkatkan profesionalisme ke-tentara-an. Terutama alutsista (alat utama sistem persenjataan). Walau pada ke-militeran, dikenal paradigma persona in-grata, bahwa kompetensi individual menjadi “alat” utama perang. Seperti kata pepatah, “man behind the guns.” Tentara-lah yang membuat senjata menjadi hebat. Sehingga perlu dibentuk tentara yang mampu menciptakan senjata hebat, melalui pendidikan di luar barak.

Kebersamaan rakyat dengan TNI, merupakan perintah konstitusi. Dalam UUD pasal 30 ayat (2), diamanatkan, “Untuk pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia ....” Menilik sejarah-nya, TNI memang berasal dari laskar rakyat yang mencintai negaranya, ingin negerinya berdaulat. Mendaftar sebagai tentara, tidak mengharap bayaran.

Harus diakui, negara belum mampu menjamin kesejahteraan prajurit TNI. Sebagaiamana amanat UU Nomor 34 tahun 2004 tentang TNI, pada pasal 49 menyatakan, “Setiap prajurit TNI berhak memperoleh penghasilan yang layak dan dibiayai seluruhnya dari anggaran pertahanan negara yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara.” Namun hingga kini, penghasilan TNI tergolong rendah jika dibanding negara tetangga.

TNI memang telah kembali ke barak. Namun barak, juga harus menjadi lingkup magnet peningkatan harkat sosial prajurit. Dukungan rakyat akan lebih menjamin terwujudnya amanat UUD, yakni TNI yang bertakwa, cerdas, kuat, dan enak bergaul. 

Sorotan Publik

Semua tanggapan baik berupa saran dan kritik atas wajah dan kinerja birokrasi kita dalam memberikan pelayan publik dapat dikirim melalui email: harian_bhirawa@yahoo.com atau manfaatkan fasilitas surat pembaca di www.harianbhirawa.co.id atau telp ke (031) 5470650 atau faks (031) 5343359. Untuk setiap email harap disertakan nomor telpon (untuk konfirmasi ulang).

Waspadai Asing Ambil Alih Industri Sawit BERBAGAI pihak harus memandang lebih jauh terkait kebakaran hutan yang terjadi saat ini, karena bisa jadi ada upaya asing untuk mengambil alih industri sawit nasional melalui perantara. Saya justru curiga ada permainan apa, mengapa Singapura mau menuntut Indonesia secara legal internasional ?. Sementara seperti diketahui sebagian besar perusahaan yang bergerak di kehutanan adalah milik nasional.

Sebagai seseorang yang sudah lama berkecimpung di organisasi bisnis dan profesi, ia mengatakan, Indonesia sebagai negara yang saat ini menjadi sorotan dunia terkait bencana kabut asap harus mengambil sikap yang tepat dan tidak perlu emosi, seperti menutup sejumlah perusahan.

Setiap perusahaan seperti bubur kertas dan Hutan Tanaman Industri (HTI) dalam kategori “besar” telah memiliki rencana perusahaan untuk jangka panjang, yakni minimal 20-30 tahun terkait pasokan bahan baku sehingga dipastikan akan menjaga kesuburan tanah. Aneh rasanya jika perusahaan dituduh membakar hutan, karena itu justru merugikan buat mereka. Apalagi, perusahaan ini sudah diawasi oleh badan lingkungan dunia, seperti The Forest Trust, Rainforest Alliance, dan Greenpeace, yang jika melanggar aturan terkait lingkungan maka produknya tidak ada diterima.

Ada kemungkinan, kebakaran lahan ini disengaja oleh oknum tertentu untuk merusak citra perusahaan sawit nasional dengan memperalat warga. Oleh karena itu, pemerintah mawas diri karena ada kemungkinan pihak yang ingin mengambil industri sawit nasional melalui tangan lain. Pola lainnya dapat juga berupaya membuat industri sawit Indonesia mati, lalu ketika dibeli investor asing menjadi sangat murah.

Sekarang pertanyaannya, negara yang tidak tinggal di equator, bagaimana cara mereka untuk bisa eksis ?. Jika tidak memiliki kantong energi sendiri, maka dipastikan mereka menjadi negara minus dan sangat tergantung dengan negara lain. Untuk itu, jika berpandang lebih jauh, maka sudah sepatutnya Indonesia mewaspadai intrik-intrik yang mungkin digulirkan melalui isu lingkungan.

Nama dan alamat ada di redaksi

HARIAN

PENDIRI : Alm. H. Moch. Said DEWAN PENASIHAT: Dahlan Iskan, Drs. Sugeng Praptoyo, SH, MM, MH, AK H. Ali Salim

Rabu Wage, 7 OKTOBER 2015

Memastikan Implementasi Paket Ekonomi Keluarnya paket kebijakan ekonomi III pekan ini patut kita sambut dengan lega dan optimisme yang tinggi.

Betapa tidak? Paket ini terasa lebih ”nendang”, meminjam istilah Presiden Jokowi, dibanding paket kebijakan ekonomi pertama dan kedua. Paket ekomomi jilid III kali ini, pemerintah melanjutan ikhtiarnya untuk mengangkat daya beli masyarakat, yakni harga bahan bakar minyak (BBM) akan diturunkan mulai pekan ini dan bunga kredit perbankan bakal dipangkas. Saat bersamaan, pemerintah akan menggenjot program padat karya yang berpeluang menyedot banyak tenaga kerja.

Agenda-agenda paket ekonomi III Agenda tersebut merupakan hasil rapat kabinet terbatas yang dipimpin Presiden Joko Widodo (Jokowi), Kamis (2/10/2015) kemarin. Dalam rapat tersebut, Presiden memerintahkan Pertamina agar segera menghitung besaran penurunan harga bensin dan solar. Sebab, masih ada ruang bagi Pertamina untuk menurunkan harga BBM. Selain menurunkan harga BBM, bunga kredit bank juga akan diturunkan. Selain mengurangi beban nasabah, saat ini bank di Indonesia juga menikmati margin bunga tertinggi di kawasan ASEAN. ”Bank harus efisien supaya bunga kredit turun. Ihwal program padat karya, belanja dana infrastruktur di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU-Pera) dan Dana Desa bakal digenjot. Maklum, belanja proyek di Kementerian PU-Pera memasuki lampu kuning. Sejauh ini, porsi anggaran proyek yang sudah digunakan baru mencapai sekitar Rp 47 triliun atau sekitar 40,4 persen dari total anggaran proyek senilai Rp 118 triliun.

Kendati selama ini cenderung keberatan dengan penurunan harga BBM, Direktur Utama Pertamina Dwi Sucipto berjanji siap melaksanakan titah Presiden. Maklum, versi Pertamina, harga jual premium lebih rendah 2 persen dari harga pasar.

Dengan kata lain, Pertamina menjual premium lebih murah 2 persen dari harga pasarnya.

Toh, penurunan harga BBM

P

14.728 ke 14.657 per dolar AS. Demikian pula dengan indeks harga saham gabungan (IHSG) yang pada penutupan sesi I naik 0,4 persen ke posisi 4.197.

Sejumlah kalangan pun menilai paket tersebut lebih Oleh : efektif dan dipreAgustin Dwi Haryanti diksi mampu menjadi penggairah dan peningkat persepsi pasar terhadap Indosudah menjadi perinnesia jika dibandingkan dengan tah Presiden. Untuk menurunkan paket stimulus yang pertama dan harga premium dan solar, Perkedua. Karena itu, kita mengtamina akan menghemat biaya apresiasi langkah pemerintah di kilang minyak serta menekan meluncurkan paket stimulus tabiaya impor BBM. Menurut Dwi, hap ketiga ini. Namun, kita juga salah satu langkah efisiensi yang mengingatkan agar pemerintah dilakukan Pertamina adalah tidak berhenti dengan paket itu. dengan mengaktifkan proyek Pemerintah tidak boleh bersikap Residual Fluid Catalytic Cracking terlalu gembira atas reaksi pasar (RFCC) atau menaikkan kapasiyang terlihat menyambut paket tas kilang Cilacap. Kini, kilang itu itu dengan bergairah. Pemerintah berkapasitas 350.000 barrel per jelas tidak boleh terpukau oleh hari. Jika mengaktifkan RFCC, penguatan nilai rupiah dan IHSG beban impor minyak bisa turun yang berlangsung kemarin. sekitar 5 persen.

Selain karena masih bersifat Pertamina juga akan mengsementara, rentang penguatan optimalkan PT Trans Pacific tersebut juga relatif terukur.

Petrochemical Indotama (TPPI) Artinya, pasar tidak semata meuntuk mengurangi kebutuhan respons positif peluncuran paket impor tahun ini sebesar 10 persen stimulus tersebut, tetapi di sana dan 20 persen tahun depan. ”Itu tersirat pula adanya posisi untuk signifikan menekan impor solar,” wait and see. Karena itu, kita kata Dwi. Soal penurunan bunga mendorong pemerintah untuk kredit, Menko Perekonomian memastikan paket tersebut daDarmin Nasution menyatakan, lam implementasi. Itu perlu kita salah satu caranya adalah dengan tekankan, karena dalam banyak menaikkan efisiensi perbankan. kasus, pemerintah terlihat bagus BI pun sudah memiliki rincian saat menetapkan kebijakan, tebiaya yang ditanggung industri tapi buruk dalam implementasi. perbankan. Tiga agenda utama Badan Pusat Statitik (BPS) yang dirancang pemerintah ini mengumumkan pada September sejalan dengan harapan sejumlah 2015 terjadi deflasi 0,05 persen, kalangan. Setidaknya, cara ini dengan tingkat inflasi tahun bisa mengurangi beban masyarakalender 2,24 persen dan inflasi kat akibat lesunya ekonomi. tahun ke tahun (year on year) sebesar 6,83 persen. Setidaknya ini Menaruhan harapan bisa menjadi bekal bagi pemerinAda harapan manakala kita tah dan BI untuk menurunkan melihat penyerapan anggaran harga BBM bersubsidi dan BI pemerintah sudah meningkat dan rate. Apalagi pemerintah menyadiperkirakan akan mencapai 90 takan harga keekonomian solar persen di akhir tahun. Pasar pun bersubsidi--dengan formula harga merespons positif kebijakan ekosaat ini--sejatinya sudah turun. nomi tersebut. Nilai tukar rupiah, Keinginan presiden harus kemarin, menguat dari posisi

diterjemahkan dengan baik oleh para menteri. Vonis bahwa harga BBM bersubsidi belum bisa diturunkan karena kurs dan harga minyak mentah masih tinggi sebaiknya dikesampingkan. Pemerintah dituntut lebih kreatif mengelola variabel-variabel lain yang memungkinkan harga BBM bersubsidi turun. Begitu pula BI. Alasan BI rate belum bisa turun demi menjaga nilai tukar rupiah dan inflasi mungkin tak sepenuhnya benar. Dengan berbagai instrumen moneter yang baru saja dirilis dalam paket kebijakan BI jilid II, kita percaya bank sentral mampu menjalankan fungsinya secara lebih efektif.

Akhirnya kita berharap keinginan presiden bukan sekadar ekspektasi kosong. Jika harga BBM bersubsidi tidak naik dan BI rate tetap tinggi, kita khawatir angan-angan masyarakat yang telanjur melambung tinggi bakal jatuh terbanting hingga pecah berkeping-keping. Itu akan membuat investor frustrasi. Pasar bakal kembali bertabir mendung.

Pemerintah tentu saja harus siap mendapat julukan PHP alias pemberi harapan palsu.

Kita tidak mau paket itu bagus di atas kertas, tetapi menjadi macan ompong saat diterapkan.

Jika itu yang terjadi, ia justru akan menjadi bumerang bagi pemerintah. Jangan sampai hal itu terjadi. Paket kebijakan ekonomi kali ini bagaimana pun lebih substantif asalkan benar-benar mampu diimplementasikan.

Ada jarak antara kebijakan dan pelaksanaan di lapangan. Apalagi kalau peraturan-peraturan di bawahnya belum disiapkan. Juga kesiapan pengawasan di lapangan karena pada akhirnya semua tergantung the man behind the gun.

Tergantung manusianya. Untuk itu alangkah baiknya apabila presiden atau menteri membuka posko pengaduan dan task force untuk memecahkan masalah di lapangan.

Pengajar Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Malang

Kontroversi Kebenaran Sejarah PKI

asca-Orde Baru tumbang, polemik kebenaran sejarah Hari Kesaktian Pancasila yang diperingati setiap 1 Oktober bermunculan.

Banyak pihak yang meragukan akurasi sejarah yang disodorkan pemerintah terkait peristiwa kelam setengah abad silam.

Kali ini pun, polemik itu muncul dalam wujud kontroversi perlu tidaknya pemerintah, dalam hal ini Presiden Joko Widodo (Jokowi), meminta maaf keluarga eks anggota Partai Komunis Indonesia (PKI). Hal itu terkait posisi PKI yang dianggap sebagai dalang di balik peristiwa penculikan dan pembunuhan tujuh jenderal Angkatan Darat.

Pascaperistiwa itu, para anggota PKI dan simpatisannya diburu dan banyak di antara mereka yang dieksekusi mati tanpa proses pengadilan. Keluarga eks anggota dan simpatisan PKI pun mendapat stigma negatif dari pemerintah dan masyarakat. Dampaknya, mereka kehilangan hak-hak sipil dan politik, seperti sulit mendapat pekerjaan, terutama di lingkungan pemerintahan, dan tertutupnya kesempatan untuk menjadi penyelenggara negara.

Perlakuan diskriminatif tersebut berangsur-angsur dihapus sejak Orde Baru tumbang. Terkait hal itulah, Presiden Jokowi sempat dikabarkan akan menyampaikan permintaan maaf kepada keluarga eks-PKI. Kabar tersebut sontak memantik kontroversi dan polemik.

Kenyataannya, kabar tersebut tidak benar. Presiden menegaskan, tidak pernah ada rencana meminta maaf sehubungan peristiwa tersebut. Bahkan, Sekretaris Kabinet Pramono Anung menyebut kabar tersebut sebagai fitnah yang diembuskan pihak-pihak yang memiliki motivasi untuk memojokkan Presiden.

Peristiwa sejarah yang populer di masyarakat sebagai Gerakan 30 September (G30S) atau pemberontakan PKI dalam rangka mengganti ideologi Pancasila dengan ideologi komunis tersebut, tak bisa dimungkiri masih menyisakan banyak pertanyaan di

tersebut. Kondisi ini masyarakat. Sejumjuga perlu disadari lah pihak menilai akan terjadi berkaitan ada pembelokan dengan kabar perfakta dari peristiwa mintaan maaf dari itu. pemerintah.

Rentetan perSesungguhnya, istiwa yang sesaat ini telah terbanglama ini dipahami un rekonsiliasi di masyarakat sejak di antara mereka yang bangku sekolah adaterkait langsung delah fakta yang mangan peristiwa 1 Oknipulatif. Akibatnya, Oleh : tober 1965. Di antara ada dorongan supaya Agus Sholikhin keluarga pahlawan pemerintah melurusrevolusi dan keluarga kan fakta sejarah di eks-PKI, misalnya, balik tragedi pemsudah lama terjalin komunikasi bunuhan tujuh pahlawan revolusi yang hangat, yang mencerminkan pada 1965, dan peristiwa-peristitidak ada lagi persoalan di antara wa yang mengiringinya. mereka.

Persoalannya, hal itu tidak Tanpa harus melupakan perismudah dilakukan. Sebab, di tiwa tersebut, keluarga pahlawan satu sisi ada pihak keluarga revolusi dan keluarga eks-PKI inpahlawan revolusi, yang menjadi

Isu permintaan maaf yang sengaja diembuskan, adalah langkah kontraproduktif yang tidak saja menghabiskan energi, tetapi juga sangat berpotensi membuka luka lama. Luka yang sesungguhnya telah disembuhkan oleh rekonsiliasi dan sikap pemerintah menghapus diskriminasi terhadap keluarga eks PKI, jangan sampai muncul lagi oleh kepentingan sempit segelintir pihak.

korban dari peristiwa yang oleh masyarakat dipahami sebagai pemberontakan PKI. Di sisi lain, juga ada pihak keluarga eks-PKI yang oleh sebagian kalangan diyakini menjadi kambing hitam atas manipulasi sejarah 1965.

Jika sejarah diubah, diyakini akan membuka persoalan baru yang sangat pelik. Persoalannya tidak hanya menyangkut apa yang dirasakan para korban dan keluarga tujuh jenderal, tetapi juga seolah-olah mengesampingkan tidak ada persoalan ideologis di balik tragedi 50 tahun lalu

gin menunjukkan bahwa mereka tidak ingin tersandera oleh masa lalu yang kelam.

Rekonsiliasi yang terbangun antara dua pihak yang terkait langsung, sejatinya mengirim pesan yang kuat kepada kita sebagai bangsa, bahwa jangan sampai sejarah kelam menjadi penghalang untuk melangkah ke depan, mengingat tantangan besar justru mengadang di masa depan.

Isu permintaan maaf yang sengaja diembuskan, adalah langkah

kontraproduktif yang tidak saja menghabiskan energi, tetapi juga sangat berpotensi membuka luka lama. Luka yang sesungguhnya telah disembuhkan oleh rekonsiliasi dan sikap pemerintah menghapus diskriminasi terhadap keluarga eks PKI, jangan sampai muncul lagi oleh kepentingan sempit segelintir pihak.

Saat ini kita seharusnya mengarahkan energi dan perhatian untuk memerangi musuh bersama, yakni praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), feodalisme yang masih mengakar, dan ekstremisme yang mencoba merobohkan bangunan pluralitas yang menjadi jati diri bangsa Indonesia. Di samping itu, tentu kita juga tetap waspada untuk mencegah jangan sampai peristiwa seperti yang terjadi pada 1965 terulang kembali.

Meskipun seluruh komponen bangsa telah menerima dan mengakui Pancasila sebagai ideologi negara, tetap saja kewaspadaan perlu terhadap setiap upaya mengganti ideologi yang telah disepakati para founding fathers.

Kita tidak bisa menghalangi jika ada upaya mencari kebenaran hakiki atas setiap peristiwa sejarah. Namun, upaya itu harus dilakukan secara cermat dan berhati-hati. Upaya tersebut pun harus dijauhkan dari motivasi balas dendam terhadap sejarah.

Jangan sampai memicu kontroversi yang justru berpotensi mengganggu kohesi sosial serta stabilitas politik dan keamanan yang dengan susah payah telah dibangun. Sebab, bangsa ini harus membayar teramat mahal jika pelurusan sejarah justru melahirkan efek samping yang kontraproduktif. Apalagi, saat ini kita tengah menghadapi persoalan besar di bidang ekonomi dan tantangan pelik dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Rektor Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) As-Shiddiqiyah Lubuk Seberuk dan Mahasiswa S3 Program Doktoral Pendidikan Islam UIN raden Fatah Palembang

PEMIMPIN UMUM/PEMIMPIN REDAKSI/PENANGGUNG JAWAB : Nawang Esthi Lestari REDAKTUR PELAKSANA: Titis Tri Wahyanti KOORDINATOR LIPUTAN : Wawan Triyanto REDAKTUR: Wahyu Kuncoro SN, Bambang WN , Choirul Anam, Anangsyah Isfianto, Helmi Supriyatno, Gatot Suryo Widodo Reporter : M. Ali, Siti Sulistiani, Andre Endrayana Sasmita, Rachmat Caesar BSW, Zainal Ibad, Danang Prastyo, Adit Hananta Utama, Abed Nego, William AK , Gegeh Bagus Setiadi Fotografer: Trie Diana Indahwati, Sekretaris Redaksi: Suryanthini Malang: M. Taufiq, Kabupaten Malang : Cahyono Nor Rochmah, Kota Batu: Anas Bachtiar, Pasuruan : Hilmi Husein, Pamekasan: Syamsuddin, Lumajang: Zainul Hidayat, Probolinggo: Wiwit Agus Pribadi Jember: Effendi, Sampang: Nur Cholis, Sumenep: Samsul Arifin, Bondowoso: Samsul Tahar, Situbondo: Sawawi, Tulungagung: Hadi Sucipto, Wiwieko Dh, Lamongan: Suprayitno, Jombang: Romadlon, Fathoni, Mojokerto: Hasan Amin, Kariyadi Sidoarjo: Ali Kusyanto, Hadi Sujitno, Achmad Suprayogi Gresik: Kerin Ikanto, Rokim, Tuban: Khoirul Huda Madiun: Sudarno, Blitar: Hartono, Ponorogo : Hari Bahrul Ulum, Magetan: Ivin Kurniawan, Nganjuk: Ristika, Bojonegoro: Achmad Basir, Banyuwangi: Dian Ananta Jakarta: Tjitjik Rahayu, Direktur Utama: Nawang Esthi Lestari, Direktur Umum: Wahyu Kuncoro SN, Direktur Keuangan Mira Damayanti Komisaris Utama: Sugeng Praptoyo, Komisaris: Bambang WN, Hasan Amin, Suprayitno, Malang: Gatot Soekardi, Ratna Nirmala, Lumajang: Didit Nur Jadit, Bondowoso: Hasto Pramudyo, Manager Produksi, Sirkulasi dan Periklanan: Sri Eddy Haryanto, Manajer Keuangan: Anangsyah Isfianto, Administrasi Keuangan: Etti Sri Kustini, Sri Poernomo, Sekretaris Perusahaan: Rani Cholyvianti, Sirkulasi: Titiek Yuliati (Koordinator), Andi Basuki, Nike Kusumawati, Utomo Pagon, Distribusi: Tatok Arly (Koordinator), Suparto, Mulyadi, Pracetak:Ali Sulkan (Koordinator), Danu Setiawan, Achmad Tauriq Imani, Trisno purnomo, Onny Agung S, Oki Abdul Sholeh. Sekuriti: Saiful Hidayat, Agus Mulyono Alamat Kantor Pusat/Iklan/Redaksi: Jalan Indragiri 73 Surabaya, Telp : 031- 561-5454, Fax : 031-561-9009, Email Iklan: bhirawa_indragiri@yahoo.com, Email Redaksi: harian_bhirawa@yahoo.com Sirkulasi: Jalan Pengenal 5, Surabaya (60174), Telp : 031- 547-0650 (3 lines), Fax : 031-534-3359, Email Sirkulasi: bhirawasirkulasi@yahoo.com Bhirawa Online : http://www.harianbhirawa.co.id Bank: Bank Mandiri (BBD Jembatan Merah) Surabaya, No. Rek:140.0080000053, Percetakan: PT Media Nusantara Press SIUPP: Nomor 159/SK/Menpen/SIUPP/A.7/1986, 22 April 1986.

Tarif Iklan: Iklan Baris Rp. 7.500/baris (maksimal 5 baris), Iklan Tender/Lelang Rp.10.000/mm kolom, Iklan Display warna (FC) Rp.10.000/mm kolom, Iklan Display hitam putih (BW) Rp.7.500/mm kolom. Harga belum termasuk PPn 10%.

Rabu Wage 7 OKTOBER 2015

SIDOARJO-GRESIK-MOJOKERTO

KELANA

18 Kecamatan di Sidoarjo Siap Cetak KTP Elektronik Sidoarjo, Bhirawa Warga Kab Sidoarjo kini tak perlu jauh-jauh untuk membuat KTP. Sebab mulai Agustus 2015 lalu, semua kecamatan di Kab Sidoarjo atau 18 kecamatan, sudah bisa untuk mencetak KTP Elektronik.

Inovasi pelayanan public di Kab Sidoarjo ini, akan membuat proses pembuatan KTP akan menjadi cepat dan efisien. Karena bila dibandingkan saat KTP dicetak di pusat, proses jadinya bahkan sampai bertahun-tahun. ‘’SOP (Standart Operasional Prosedur) mencetak KTP Elektronik di kecamatan ini bisa selesai, selama 14 hari,’’ jelas Drs Medi Yulianto, Kepala Dinas Dispendukcapil Kab Sidoarjo, Selasa (6/10) kemarin.

Bahkan, menurut Medi, bisa sampai hanya satu hari, asal data yang ada di server centre di Kementerian Dalam Negeri, bisa ditarik pada hari itu.

Penarikan data di server centre kalau sampai lambat, karena harus melayani penarikan data serupa se Indonesia.

Dari evaluasinya, bahkan pada hari libur Sabtu dan Minggu, pihak kecamatan mengkhususkan mencetak KTP Elektronik ini. Sedangkan pada hari kerja, selain mencetak juga perekaman data KTP elektronik. Agar pencetakan KTP elektronik ini lancar, sarana prasarana seperti printer, tinta, dan blangko serta SDM nya betul-betul disipakan.

Menurut Medi, penyerahan mencetak KTP elektronik ini di Prov Jatim, masih di Kab Sidoarjo. Sehingga kini, pihaknya banyak mendapat kunjungan tamu studi banding tidak hanya dari Jatim saja tapi juga luar Provinsi Jatim.Q kus

Warga Delik Sumber Dapat Droping Air Bersih Gresik, Bhirawa Kemarau panjang yang terjadi belakangan ini membuat sejumlah warga kesulitan mendapatkan air bersih. Seperti yang terjadi di Desa Delik Sumber, Kec Benjeng. Untuk mendapatkan air bersih, warga harus rela antri antri air bersih yang telah disediakan Tim Relawan Gerakan Sosial (RGS), Selasa (6/10) kemarin.

Puluhan ember dan tempat penampungan air berjejer di pinggir jalan. Warga pun memadati jalan untuk mendapatkan air bersih dari tanki yang disiapkan Tim RGS sebanyak 40 ribu liter.

Menuurt Khozin, Ketua Relawan Tim RGS, pembagian air bersih itu dilakukan me-

ngingat warga Desa Delik Sumber mengalami krisis air bersih sudah lebih dari satu bulan. Aliran air dari sungai terhenti lantaran musim kemarau. ‘’Akhirnya kami mencoba memberikan bantuan air bersih,’’ jelasnya.

Droping air bersih itu dilakukan di delapan titik. Ma-

sing-masing titik mendapat sebanyak satu tanki atau 5 ribu liter. Bantuan yang diberikan itu setidaknya bisa mencukupi kebutuhan air bagi warga beberapa hari ke depan.

Terlebih, selama ini warga sangat kesulitan untuk mendapatkan air bersih untuk kebutuhan MCK dan minum. ‘’Ke depan bantuan juga akan kita berikan pada daerah-daerah lain yang kekeringan,’’ tambahnya.

Sementara itu, Ketua RT 11/ RW IV, Sikin mengatakan, hampir setiap musim kemarau, warganya mengalami krisis air.

Hal itu terjadi karena sekitar

90% warga Desa Delik Sumber mengandalkan air dari telaga dan sumur di wilayah sekitar. ‘’Selama ini untuk kepentingan masak cuci dan mandi kami hanya mengandalkan dari bendungan atau telaga dan sumur sumur warga. Tapi saat ini kemarau berkepanjangan, sumur kering kali tidak ada aliran,’’ tutur Sikin.

Upaya pengeboran sumur bor, kata Sikin, pun sudah sering dilakukan warga. Namun semuanya berakhir nihil. Tidak ada satupun sumur bor yang mengalir. ‘’Hanya sekitar 10% warga yang rumahnya bisa mendapatkan air ketika mem-

Jumlah DPT Pilbup Gresik Turun Dibanding DPS Gresik, Bhirawa Jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) pelaksanaan Pilbup di Kab Gresik, berkurang dibanding jumlah Daftar Pemilih Sementara (DPS) yang sebelumnya diumumkan KPU setempat, karena terjadi penyusutan akibat adanya pemilih ganda di wilayah itu.

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kab Gresik, Akhmad Roni, Selasa mengatakan, jumlah DPT untuk pelaksanaan Pilbup yang akan berlangsung Desember 2015 nanti mencapai 921.440 pemilih, sedangkan jumlah DPS sebelumnya mencapai 927.294 pemilih. ‘’Jumlah DPT yang telah ditetapkan lebih rendah dibanding dengan DPS sebelumnya. Itu karena memang terjadi penyusutan daftar pemilih,’’ ucap Roni ditemui di Kantor KPU Kab Gresik.

Roni mengatakan, penurunan terjadi sebanyak 5.845 pemilih, dan rincian total DPT terbagi menjadi pemilih lakilaki berjumlah 459.145 orang, dan 462.295 orang pemilih perempuan.

Penurunan angka DPT awalnya mencapai 9.719 orang, namun dalam proses perbaikan data telah terjadi penambahan jumlah pemilih baru sebanyak 3.874 orang, sehingga kalau dijumlahkan semuanya hasil penyusutannya hanya 5.845 orang.

Faktor lain penyebab turunnya jumlah DPT, tutur Roni, karena banyak ditemukan pemilih yang pindah domisili yakni mencapai 2.123 orang, sedangkan nama ganda mencapai 4.949 orang. ‘’Hasil ini berdasarkan penyisiran yang dilakukan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK),’’ tuturnya.Q eri

buat sumur bor,’’ lanjutnya.

Sehingga, bantuan air itu diakui Sikin sangat bermanfaat bagi kehidupan masyarakat.

Meski memang tak seluruh warga mendapatkan air bersih, namun setidaknya air yang dibagikan bisa membantu warga dalam memenuhi kebutuhan air sehari-hari.

Selain memberikan bantuhan air bersih, relawan juga memberikan bantuhan kepada ke 30 anak yatim piatu di Desa Delik Sumber. Masing masing berupa satu unit tas sekolah dan sejumlah uang sekedar untuk kelangsungan mereka.Q eri

Pemasangan APK Pilbup Gresik Timbulkan Korban Luka

Gus Sholah Merestui Pak Tjip Jadi Bupati Sidoarjo, Bhirawa Pengasuh Pondok Pesantren (Ponpes) Tebuireng, Jombang, KH Salahuddin Wahid atau yang lebih dikenal dengan panggilan Gus Sholah, telah merestui Calon Bupati Sidoarjo H MG Hadi Sutjipto SH MM (Pak Tjip) untuk menjadi Bupati Sidoarjo periode 2016-2021 mendatang.

Hal itu ditegaskan Gus Sholah saat Hadi Sutjipto yang berpasangan dengan H Abdul Kholik SE memenuhi agenda pertemuan di rumah kediaman cucu pendiri Nahdlatul Ulama itu.

Dalam kunjungannya ke Ponpes Tebuireng, Pak Tjip didamping Ketua Tim Pemenangan Budi Siswanto dan beberapa anggota pemenangan lainnya, langsung ditemui Gus Sholah sendiri serta dilakukan pembicaraan yang cukup akrab.

Menurut Pak Tjip, acara silahturahmi itu untuk meminta doa restu dari Gus Sholah terkait pencalonannya sebagai Bupati Sidoarjo bersama H Abdul Kolik SE.Gus Sholah pun merestui dan berpesan agar sebagai calon bupati, harus memposisikan diri sebagai pengayom. ‘’Mengayomi seluruh masyarakat dan menjadi pemimpin yang benar-benar amanah,’’ katanya.

Dalam suasana yang penuh keakraban, Gus Sholah memberi nasehat, agar menjadi pemimpin amanah dan memahami kepentingan masyarakat merupakan salah satu kewajiban pemimpin. ‘’Saya merestui dan sekaligus mendoakan agar pasangan Pak Tjip dan Cak Kolik, bisa memenuhi kewajibannya,’’ jelas Pak Tjip menirukan penuturan Gus Sholah.

Sebelum bersilaturrahmi dengan Gus Sholah, Pak Tjip juga menyempatkan ziarah ke makam Kiai Haji Mohammad Hasjim Asy’arie dan Kyai Haji Abdul Wahid Hasjim dan presiden keempat Indonesia, Abdurrahman Wahid dan anak dari Hasyim Asy’arie.Q ach

5

achmad suprayogi/bhirawa

Bupati Saiful Ilah saat seminar internasional yang membahas permasalahan perkotaan anggota CityNet.

Bupati Pamerkan Potensi Lokal Sidoarjo, Bhirawa Dalam seminar Internasional yang digelar beberapa bupati dan wali kota yang tergabung dalam CityNet. Kab Sidoarjo menunjukkan dirinya sebagai kabupaten yang layak diperhitungkan di kancah Internasional. Karena Sidoarjo memiliki potensi-potensi lokal yang sanga luar biasa, seperti udang dan bandeng yang sudah di ekspor negeri.

Hal ini terbukti setelah Sidoarjo mendapat apresiasi pada penyelenggaraan seminar internasional, Pemkab Sidoarjo bersama CityNet yang mampu mempertemukan para stakeholder perkotaan se Asia Pasifik untuk berbagi kontribusi permasalahan yang ada di wilayah masing-masing, Selasa (6/10) kemarin di Sun Hotel, Sidoarjo.

Diantaranya kerja sama pe-

ngolahan air bersih dengan Kota Seoul, Korea Selatan. Telah bertukar pengetahuan dan membangun komitmen untuk kota yang yang lebih berkelanjutan dan tangguh. Melalui pembangunan kapasitas, kerjasama antar kota dan proyek-proyek yang nyata. ‘’Kami telah membantu anggota dalam menanggapi perubahan iklim, bencana serta meningkatkan tuntutan infrastruktur,’’ jelas Stephani Widorini selaku program officer media CityNet. Bupati Sidoarjo, H Saiful Ilah SH MHum didampingi Kabag Kerjasama, Ari Suryono SSos memberikan paparan tentang kondisi Kab Sidoarjo yang merupakan daerah strategis untuk investasi, karena memiliki banyak keunggulan. Salah satu faktor itu, dari sisi demografi

geografi Sidoarjo memiliki wilayah yang terletak pada jalur utama transportasi, distribusi dan akses pasar di Jatim dan Indonesia Bagian Timur.

Sidoarjo juga merupakan daerah pertanian yang subur, dan juga terkenal dengan sektor perikanan dan pertambakan, dengan komoditi utama udang dan bandeng. Selain itu, bupati juga menegaskan Kab Sidoarjo saat ini sudah menjadi salah satu tujuan utama investasi di Indonesia.

Terbukti dengan nilai investasi yang masuk ke Kab Sidoarjo terus berkembang, dimana pada tahun 2011 sebesar Rp5,3 triliun, berkembang pesat tahun 2012 menjadi Rp15,6 triliun. Dan tahun 2013, nilai investasi yang masuk senilai Rp13,3 triliun,’’ katanya.Q ach

REI Telantarkan Makam Delta Praloyo Sidoarjo, Bhirawa Kondisi jalan akses dari Makam Islam ke sentra Makam Non Muslim Delta Praloyo (DF) tak terurus. Pemkab Sidoarjo tak bisa membangun karena pengelolaan ruang Makam DF di bawah kewenangan REI Sidoarjo.

Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Sidoarjo, Bahrul Amig, kecewa berat dengan kinerja REI Sidoarjo

yang mengabaikan aspek pelayanan. REI yang sudah mendapatkan kepercayaan dari pemerintah untuk mengurus makam DF seharusnya memperhatikan bagaimana melayani masyarakat. ‘’Sudah lama sekali akses penghubung jalan lokasi Makam Islam dengan Hindu, Budha atau Kristen yang tak terurus. Tak diperbaiki padahal

jalannya sulit dilewati. Ia menyayangkan ketidakpedulian REI terhadap kerusakan ini.

Bukankah REI yang mengumpulkan iuran pengembang untuk memperbaiki Makam DF. Pemkab Sidoarjo juga tak tahu berapa uang yang masuk dari urunan. Bukannya Pemkab tidak bisa membangun tetapi kewenangan sudah dibagi,’’ papar Bahrul Amiq.Q hds

Gresik, Bhirawa Pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) Pilbup Kab Gresik, di Jl Raya Desa Mbobo, Kec Mengangi menimbulkan dua korban luka masing-masing Rifanda (17) dan M Aditya (16).

Komisioner KPU Gresik, M Choiruz Zimam, saat menjenguk kedua korban di RS Ibnu Shina, Gresik, Selasa mengaku prihatin atas kejadian itu dan berharap tak ada korban lagi dari APK yang mulai dipasang di sejumlah titik wilayah itu.

Zimam menjelaskan, dua korban yakni Rifanda (17) warga Desa Cerme Kidul RT 1/RW IV, Kec Cerme mengalami mengalami patah tulang di pundak kanan dan menjalani perawatan serius, sedangkan M Aditya (16) asal Desa Cerme Lor hanya mengalami luka ringan. ‘’Kami sengaja mendatangi kedua korban ke RS, karena ingin memastikan terkait kondisi korban setelah terkena musibah kejatuhan APK KPU yang roboh,’’ ujarnya.

Zimam yang datang bersama Sekretarisnya Ahmad Fahruddin dan jajaran lainnya juga memberi sedikit bantuan untuk meringankan biaya pengobatan, yakni sebesar Rp1 juta. ‘’Uluran tangan yang diberikan kepada korban bukan sebuah kompensasi. Tapi sebatas bunga sosial atau rasa kepeduliannya terhadap korban yang masih duduk di bangku kelas 3 SMA,’’ katanya.

Ziman mengatakan, persoalan APK merupakan kewenangan dan tanggungjawab pihak ketiga, sebab hingga kini masih dalam tahap pemasangan dan belum diserahkan kembali kepada KPU selaku penyelenggara. ‘’Oleh karena itu, kami akan membantu komunikasi dengan pihak ketiga itu, dan berharap juga bisa memberi sedikit kompensasi untuk biaya pengobatan pasien,’’ ucapnya.

Sebelumnya, Umu Hasanah (48) selaku orang tua Rifanda mengatakan APK jenis baliho bergambar salah satu pasangan calon itu tibatiba roboh di Jl Raya Desa Mbobo, dan diduga terkena angin.

Bersamaan dengan robohnya baliho, M Aditya yang sedang membonceng Rifanda melintas di jalur itu, sehingga keduanya pun kejatuhan APK yang terpasang di pinggir jalan. Akibat kejadian itu, kedua korban langsung dilarikan dan mendapat perawatan di RS Ibnu Sina, Kab Gresik, karena mengalami luka yang cukup serius. ‘’Tadi pagi baru saja selesai dioperasi.

Lukanya lecet-lecet dan patah tulang di pundak sebelah kanan,’’ tutur Umu, saat ditemui di RS.Q eri

PENGUMUMAN LELANG Pengadaan Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup ( Kantor Badan Lingkungan Hidup, Setda, Pendopo dan Setwan) Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Sidoarjo Website http://www.lpse.sidoarjokab.go.id

Pansus Konsultasi ke Tim Ahli UB Bahas Finalisasi Raperda Dalam konsultasi tiga Pansus DPRD Kab Gresik kepada Tim Ahli Universitas Brawijaya (UB) Malang Mendapat hasil positif, tim ahli merekomendasi dan meminta Raperda. Untuk tetap dilanjutkan pembahasanya dan disahkan dalam sidang paripurna menjadi Perda.

Tiga Raperda yang terjadi deadlock dalam pembahasan final, antara Pansus dengan SKDP Selasa (6/10) kemarin.

Pansus I, tentang Raperda RT dan RW, Pansus II tentang Raperda Penyelenggaraan Pemukiman dan Perumahan, Pansus III tentang Raperda Pelayanan Kesehatan. Jalannya rapat konsultasi berjalan dengan lancar, dari mulai pasal, bab, maupun penyempurnaan materi susunan kata-katanya.

Menurut Ketua Pansus III, Suberi, dari hasil konsultasi dengan Tim Ahli UB Malang. Tim ahli meminta tetap dilanjutkan Raperda Pelayanan Kesehatan, yang menjadi hak inisiatif anggota dewan dari Komisi D. Meski sudah ada Perda Nomor 3 dan Nomor 5 yang mengatur kesehatan namun Raperda ini beda, sebab me-

ngatur secara khusus mengenai pelayananya. Yang berdampak langsung kepada masyarakat miskin, sehingga mereka bila sakit bisa segera mendapat pelayanan kesehatan. Baik di Puskesmas, RS Daerah, maupun swasta yang menjadi mitranya.

Dalam rapat konsultasi antara anggota Pansus, SKPD dan tim ahli. Disepakati ada beberapa pasal yang didroup dan diubah. Begitu juga susunan kalimat, juga ada yang diubah disempurnakan sesuai kondisi di lapangan. Agar masyarakat dalam mendapatkan pelayanan kesehatan, bisa mudah dan cepat. Tidak lambat seperti saat ini, yang masih ribet pada persyaratan sehingga mengecewakan mas yarakat banyak atas pelayanan kesehatan gratis itu.

‘’Kami berharap dengan dilanjutkan pembahasan Raperda ini, untuk disahkan menjadi Perda. Masyarakat bisa menikmati pelayanan kesehatan gratis secara nyaman dan puas, atas pelayanan yang menjadi tanggung jawab pemerintah. Karena berbagai daerah dengan APBD lebih kecil dari Gresik, seperti Kab Sumenep. Kenapa Gresik tak bisa, padahal mempunyai APBD yang besar. Nanti dewan yang berfungsi sebagai pengawas kinerja pemerintah, akan serius untuk mengawasi kinerjanya,’’ imbuhnya.

Hal senada disampaikan anggota Pansus III, Ruspandi Sunaryo, hasil konsultasi ke UB Malang. Yang meminta Raperda Pelayanan Kesehatan, tetap dilanjutkan pembahasanya dan disahkan menjadi Perda. Merupakan kabar baik bagi masyarakat Gresik yang nantinya akan mendapat pelayanan sesuai harapan. Sehingga masyarakat miskin tidak lagi takut untuk berobat karena persyaratan ribet, pelayanan yang tak memuaskan. Karena

dalam Raperda itu telah dijelaskan secara gamblang .

Sementara Ketua Pansus I, Faqih Usman mengatakan, tentang Raperda RT dan RW yang dikonsultasikan ke UB Malang. Mengenai batasan maksimal jumlah kartu keluarga (KK) yang kemarin dalam finalisasi menjadi perdebatan yang alot. Hasilnya dicapai kesepakatan, kalau terjadi pemekaran tak masalah. Bahkan dari Dispendukcapil juga telah siap dan pemekaran itu akan dilakukan secara kolektif.

Sedang anggota Pansus III, Mujid Ridwan mengatakan, Raperda penyelengaraan pemukiman dan perumahan bisa tetap dilanjutkan. Kemarin yang jadi masalah mengenai batasan luas wilayah yang dizinkan, sedang BPMP meminta semua bangunan harus berizin alasanya untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dari konsultasi dicapai kesepakatan, izin perumahan yang ada diluar kota dengan luas satu hektar ke atas harus berbadan hukun atau CV. Dan untuk yang ada di perkotaan, dengan luas 1500 m3.Q kim.adv

rokim/bhirawa

rapat konsultasi pansus dan SKPD dengan tim ahli UB Malang

JAWA TIMUR

6 KILAS JATIM

Pemkot Galakkan Gerakan Hemat Energi Probolinggo, Bhirawa Pemerintah Kota Probolinggo melalui Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) mengakui bahwa setiap tahunnya Pemkot harus menyisihkan anggaran untuk pembayaran rekening listrik khususnya Penerangan Jalan Umum (PJU) Kota Probolinggo.

Dana yang harus dikucurkan untuk pembayaran tagihan listrik tersebut bisa di bilang cukup besar. Tahun 2015 Anggaran Penerangan Jalan Tak Cukup Memadai, Wali Kota Serukan Gerakan Hemat Energi.

Menurut Kepala DPPKA Agus Hartadi, Selasa (6/10), dipastikan bahwa untuk 2015 ini anggaran yang harus digunakan untuk pembayarannya tak cukup memadai, sebab untuk saat ini anggaran yang tersisa hanya Rp 800 juta.

Guna mengatasi masalah tersebut Pemkot Probolinggo akan mengajukan tambahan anggaran melalui perubahan APBD 2015 sekitar Rp 3 miliar. Karena pihaknya berharap perubahan APBD 2015 bisa segera ditetapkan menjadi peraturan daerah sehingga bisa digunakan.

Lebih lanjut dikatakan, untuk itulah salah satu alasan pentingnya gerakan hemat energi. Utamanya terhadap lampu Penerangan Jalam Umum (PJU), guna memaksimalkan hal tersebut maka pihak kecamatan akan dilibatkan.

Secara terpisah Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kota Probolinggo melalui bidang KSDA (Konservasi Sumber Daya Alam dan Kelistrikan), Sumarno, pihaknya sudah menggelar sosialisasi tentang lampu PJU. Sosialisasi yang digelar di Puri Manggal Bhakti (PMB) dan diikuti 300 peserta.Q wap

Komnas HAM Keluarkan Lima Rekomendasi Tragedi Penambangan Lumajang, Bhirawa Komnas HAM mengeluarkan empat rekomendasi berkaitan dengan tragedi penambangan pasir yang berujung pada jatuhnya korban jiwa Salim Kancil dan korban penganiyaan Tosan yang merupakan warga anti tambang ilegal.

Rekomendasi ini dipaparkan pada pertemuan bersama Forkopimda Senin (05/10) petang. Rekomendasi ini harus dilaksanakan kepada pemerintah dan kepolisian. Pertama, aparat kepolisian harus segera memberikan perlindungan sepenuhnya kepada masyarakat baik korban, saksi maupun masyarakat di sekitar areal pertambangan.

Diharapkan pemerintah daerah memberikan rehabilitasi (trauma healing) kepada anak korban dan siswa PAUD.

"Untuk menormalisasi psikologis anak dan keluarga korban serta siswa PUD, Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Lumajang akan melakukan proses trauma healing kepada mereka," katanya.

Selanjutnya, Komnas HAM meminta kepolisian melakukan penyelidikan secara menyeluruh dan komprehensif terhadap kasus tersebut, untuk membongkar dan mengungkap secara tuntas peris-

tiwa tersebut. Serta, mengungkap berbagai pihak yang terlibat dalam praktik penambangan illegal.

Selain itu melakukan langkah-langkah koordinatif dan komunikatif dengan unsurunsur pemerintah daerah untuk mencegah kejadian serupa dikemudian hari. Memberikan perlindungan kepada masyarakat yang mengalami ketakutan sebagai akibat dari peristiwa ini.

"Komnas HAM meminta Polri untuk dalam waktu yang sesingkat-singkatnya untuk memulihkan keamanan,’’ ungkapnya. Itu yang menjadi prioritas saat ini, berikan rasa aman bagi seluruh masyarakat di Desa Selok Awar-Awar pada khususnya dan Kabupaten Lumajang pada umumnya.

KEHILANGAN TULUNGAGUNG HILANG STNK, Yamaha, th. 2007, Biru Perak, AG6398SR, a/n. Azis Syaiful Arifin, Ds. Karangsari, Rejotangan-T.Agung No. 1873/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK, Honda, th. 2012, Putih, AG5626OL, a/ n. Heri, Ds. Bangoan, Kedungwaru-T.Agung No. 1874/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK, Honda Vario, th. 2012, White Silver, AG4470OK, a/n. Dwiningsih, Ds. Gesikan RT 04 RW 05, Pakel-T.Agung No. 1875/IMB/BI-II/2015

SITUBONDO HILANG STNK nopol P2212.FD, a/n DADUNG SETIA PRAJA W DS.PS.PUTIH RW.01/01 KEC.BUNGATAN SITubondo.

No. 1876/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK nopol P.6516.FD, a/n JIMMI ELATH KEL.ARDIREJO RW.01/01 KEC.PANJI SITubondo.

No. 1877/IMB/BI-II/2015

Komnas HAM merekomendasikan Bupati Lumajang untuk melakukan evaluasi dan peninjauan kembali terhadap perijinan penambangan. Melakukan kegiatan sosialisasi dan komunikasi secara intensif dengan berbagai elemen masyarakat terkait dampak negatif pertambangan.

Pemkab Lumajang juga harus memberikan santunan kepada keluarga berupa pemberian beasiswa maupun bantuan untuk perbaikan taraf kehidupan keluarga korban.

Beasiswa sampai sarjana dengan memberikan dasar hukum yang jelas sehingga itu tidak hanya diucapkan tetapi surat itu bisa dipergunakan korban untuk meminta pertanggungjawaban saat terjadi pergantian kepala daerah. “Ini

pertanggungan negara, bukan orang perorang tapi pertangggungjawaban Negara,’’ tegasnya.

Selain itu, juga melakukan berbagai kegiatan untuk menciptakan situasi yang kondusif dalam memberikan keamanan pada situasi rekonsilisasi saat ini kepada warga yang pro dan kontra pertambangan.

Hadir dalam pertemuan itu, Nur Cholis, Ketua Komnas HAM, As`at Malik Bupati, Agus Wicaksono Ketua DPRD, AKBP Fadly Munzir Ismail Kapolres, Dandim 0821 Lumajang, Gede Nur Mahendra Kepala Kejari, Ketua Pengadilan Negeri, Kepala BPN (Badan Pertanahan Nasional), Misbakhul Munir Wakil Administratur Perhutani Lumajang.Q yat

Pemkab Gelar Outbond dan Sarasehan ASN

Banyuwangi Tingkatkan PAD Banyuwangi, Bhirawa Memasuki triwulan ketiga tahun 2015, target Pendapatan Asli Daerah (PAD) kabupaten Banyuwangi sebesar 249 miliar rupiah sudah tercapai lebih dari 99 persen . Capaian tersebut tidak mengakibatkan cepat puas bahkan terus berupaya menggali potensi sumbersumber pendapatan asli daerah.

Untuk mengoptimalkan upaya tersebut, pemerintah kabupaten Banyuwangi, Selasa (6/10) menggelar acara Gathering Pajak Daerah Tahun 2015 di Pendopo Sabha Swagatha Blambangan Banyuwangi. Menurut Abdullah Azwar Anas, Bupati Banyuwangi acara yang digelar merupakan salah satu bentuk apresiasi dan penghargaan terhadap para Wajib Pajak yang dinilai memberikan kontribusi cukup besar dalam menyumbang proses pembangunan di wilayah Banyuwangi.

“Sungguh pun realisasi capaian PAD kabupaten Banyuwangi tiap tahun melampaui target yang ditetapkan, namun masih banyak sumber-sumber pendapatan yang belum digarap secara optimal,” tegas bupati Azwar Anas.

Selanjutnya bupati Anas menyatakan masuknya beberapa investor baru ke Banyuwangi diharapkan mampu memotivasi dan menginspirasi para pelaku usaha lokal untuk mau melakukan pembayaran pajak sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku.

Sesuai dengan rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) ke depan pembayaran pajak harus dilakukan sesuai dengan kenyataan yang ada (real time).”Apabila tahun depan Banyuwangi tidak mau berubah maka predikat pengelolaan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) akan dicabut dan hal tersebut merupakan kerugian bagi warga Banyuwangi,”tegas Bupati Azwar Anas.Q mb12

Rabu Wage 7 OKTOBER 2015

sawawi/bhirawa

Kepala BPJS perwakilan Situbondo, Santo Harianja saat menyerahkan Kartu Indonesia Sehat kepada Lurah Patokan, Priyono, di pendopo kabpaten, pagi kemarin (6/10).

Pemkab-BPJS Distribusikan 18.857 KIS di 10 Kecamatan Situbondo, Bhirawa Pemkab Situbondo bersama BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) mulai mendistribusikan sedikitnya 18.857 Kartu Indonesia Sehat (KIS) di pendopo Kabupaten, pagi kemarin (6/10). Dalam pendistribusian kartu khusus untuk layanan kesehatan tersebut diperuntukkan bagi warga penerima tahap pertama, di 10 Kecamatan se-Situbondo.

Sisanya, untuk wilayah 7 Kecamatan akan segera di serahkan, dalam dua bulan mendatang.

Prosesi penyerahan kartu KIS secara simbolis dipimpin PJ Bupati Situbondo, H. Zainal Muhtadien SH, MM, dengan didampingi Asisten I Setkab Suradji, Kabag Pemerintahan Akhmad Dimyati serta Kepala BPJS Santo Harianja. Puluhan Kepala Desa yang ada di 10 Kecamatan (Kota Situbondo, Arjasa, Asembagus, Banyuglugur, Besuki, Kapongan, Jangkar, Mangaran, Sumbermalang dan Panji) juga hadir sebagai perwakilan penerima kartu KIS milik warga di wilayahnya.

PJ Bupati Situbondo, H Zainal Muhtadien SH, MM, mengakui untuk sementara ini yang mendapatkan kartu KIS baru 10 wilayah Kecamatan, dari 17 Kecamatan yang ada di Kota Santri. Untuk sisanya, kata pria yang juga menjabat sebagai Asisten I Setdaprov Jatim itu, akan segera didistribusikan pada tahap selanjutnya.

“Memang hari ini (kemain) belum sepenuh-

nya diserahkan kepada warga di 17 kecamatan. Tapi yang terpenting warga tetap mendapatkan pelayanan kesehatan. Bagi mereka yang belum mendapatkan kartu KIS, bisa memakai kartu yang lama, saat melakukan jasa layanan kesehatan,” ujar PJ Bupati Zainal.

Sementara itu, Kepala BPJS Situbondo Santo Harianja, memastikan bahwa penyerahan kartu KIS tahap kedua akan dilakukan pada bulan Desember 2015 mendatang. Sebab, kata Santo, proses penyerahan kartu KIS melalui dua kali tahapan. Santo menghimbau, bagi warga yang belum menerima tidak perlu risau, karena masih bisa menggunaka kartu Jamkesmas yang lama.

“Kartu yang lama (jamkesmas) itu masiih bisa masih dipakai untuk pelayanan. Yang jelas sisanya sebanyak 230 ribu kartu KIS akan dibagi pada tahap kedua nanti. Termasuk didalamnya kartu KIS bagi kalangan PNS,” terang Santo di sela-sela acara kemarin.

Data yang diterima Bhirawa menyebutkan, dari puluhan desa penerima kartu KIS tahap pertama, jumlah terbanyak terdapat di Desa Tanjung Pecinan, Kec. Mangaran, yakni sebanyak 1.138 orang. Selanjutnya, penerima terbesar kedua ada di Desa Kalianget, Kec. Banyuglugur sebanyak 1085 orang dan terbanyak ketiga diterima Keluarahan Mimbaan, Kec. Panji sebanyak 968 kartu KIS dan Desa Tanjung Kamal, Kec. Mangaran, sebanyak 953 warga.Q awi

Bondowoso, Bhirawa Dalam rangka meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) para pejabat Bondowoso khususnya eselon 2 dan 3, Pemerintah Kabupaten Bondowoso dibawah kepemimpinan Bupati Amin Said Husni menggelar Outbond dan Sarasehan Aparatur Sipil Negara (ASN) bertempat di Lembang Bandung mendatangkan pemateri dari Badan Kepegawaian Nasional (BKN) yaitu Dr. H Hariyono selama 3 hari mulai Jumat hingga Minggu (4/10) kemarin.

Acara yang dikomando oleh Badan Kepegawaian Daerah (BKD) tersebut dimaksudkan sebagai sarana refreshing serta untuk terus belajar meningkatkan kerja tim (tim work) dalam rangka peningkatan pelayanan pada masyarakat serta untuk meningkatkan pengetahuan tentang berbagai peraturan baru sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terus mengalami perkembangan.

Ditemui Bhirawa usai acara tersebut Kepala Bagian Hubungan Masyarakat dan Pusat Data Elektronik (Humas dan PDE) Pemkab Bondowoso yang juga menjadi peserta dalam acara tersebut mengungkapkan jika materi yang disampaikan oleh pemateri dari BKN sangat membantu dirinya serta para pejabat di Bondowoso tentang berbagai aturan baru kepegawaian yang saat ini sudah mengarah pada system online.

Sehingga menurut Kabag Humas dan PDE penataan kepegawaian kedepan baik dari Pusat maupun daerah akan sangat mudah, sehingga siapapun pemimpinnya baik Bupati maupun Gubernur bahkan Kepala

Dinas dan Kepala Bagian akan sangat mudah mengontrol anak buahnya. “Ke depan itu penataan kepegawaian sangat mudah bahkan untuk mengukur rasio kerja juga akan sangat mudah dilaksanakan dalam rangka mengukur kapasitas dan kualitas pekerjaan pegawai,” katanya.

Dalam Kesempatan tersebut Kabag Hubungan Masyarakat dan Pusat Data Elektronik (Humas dan PDE) Pemkab Bondowoso Hj Haeriyah Yuliati S.Sos MM mengungkapkan jika dalam kegiatan tersebut dibentuk dalam beberapa tim dengan pola keseimbangan materi antara praktek lapangan dan materi cukup seimbang, sehingga para peserta tidak menjadi jenuh bahkan menikmati kegiatan tersebut.

“Materi yang kita dapat seimbang, antara praktek lapangan dan materi kelas, sehingga kita tidak jenuh,” katanya.

Pihaknya mengaku sangat berterima kasih atas inisiatif yang dilakukan BKD Bondowoso ini karena dengan adanya kegiatan semacam ini bisa memperoleh wawasan lebih tentang ASN serta peraturan baru kepegawaian yang nantinya akan berlaku bahkan sudah berlaku untuk kepegawaian.

Selain itu menurut Kabag yang terkenal tegas terhadap awak media ini, kegiatan tersebut juga menjadi sarana untuk meningkatkan kebersamaan dalam rangka kerja tim (tim work), sehingga setiap problem yang dihadapi di Bondowoso adalah merupakan problem bersama yang tentunya harus diselesaikan dengan semangat kebersamaan dan rasa memiliki yang tinggi terhadap Kabupaten Bondowoso.Q har

samsul tahar/bhirawa

Tampak Sekda Hidayat bersama pejabat eselon 2 dan 3 Pemkab Bondowoso dalam outbond kemarin.

Ludruk Ndeso Wakili Jatim di Event Nasional Kesenian ludruk dari pelosok wilayah selatan Lamongan mewakili Jawa Timur di ajang nasional, Festival Pertunjukan Rakyat (Pertura) yang akan digelar di Kota Surabaya pada tanggal 25-27 November 2015 mendatang. Adalah Ludruk Dhika Indra Desa Mendogo Kecamatan Ngimbang yang akan menjadi duta bagi Jawa Timur tersebut.

suprayitno/bhirawa

Salah satu fragmen adegan kesenian ludruk saat ditampilkan dihadapan Kepala Diskominfo Jatim di Pendopo Lokatantra Lamongan.

Kepastian tersebut disampaikan secara langsung oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Propinsi Jawa Timur Eddy Santoso saat memberikan pembinaa Pertura Propinsi Jawa Timur di Pendopo Lokatantra Lamongan, Selasa (6/ 10).

“Saat saya tanya apakah Kabupaten Lamongan sebagai Juara I Festival Pertura Tingkat Propinsi Jawa Timur siap mewakili Propinsi Jawa Timur di Tingkat Nasional, dengan lantang Kabu-

paten Lamongan menjawab siap.

Sehingga jauh-jauh hari saya pesan untuk menghadirkan teman-teman seni ludruk dan dinas terkait (di acara pembinaan di Lamongan),” ungkap Eddy Santoso.

Ludruk Dhika Indra Desa Mendogo Kecamatan Ngimbang sebelumnya telah meraih juara I dalam Festival Pertunjukan Rakyat tingkat Propinsi Jawa Timur awal tahun lalu di Kabupaten Nganjuk.

“Pertama ketrampilan yang

ditunjukkan merupakan keterpaduan antara seni peran, seni musik, seni tari dan seni pertunjukan. Kedua harus menampilkan unsur pesan karena nantinya tak hanya menjadi sekedar tontonan tapi juga tuntunan. Ketiga harus dapat memberikan hiburan dan yang terakhir yakni unsur penunjang lainnya seperti tata properti, tata panggung, tata busana dan tata rias,” jelas Eddy.

Sementara Pj Bupati Lamongan Wahid Wahyudi menyebut adalah sebuah kebanggan, luduk Lamongan bisa mewakili di ajang tingkat nasional. “Merupakan kebanggan Kabupaten Lamongan dapat mewakili Propinsi Jawa Timur dalam Festival Pertura Tingkat Nasional. Jika kita sudah mau maju maka kita harus menang (di Pertura Nasional),” kata

Wahid Wahyudi.

Selain Kesenian Ludruk Dhika Indra yang memenangkan Juara I, S. Jianto P.J juga menyabet sebagai sutradara terbaik dan Rizky FA sebagai Pemeran Wanita terbaik dalam Festival Pertura tingkat Jawa Timur di Nganjuk.

Ludruk Dhika Indra sendiri menyuguhkan judul Kutuk Marani Sunduk. Lakon itu menceritakan tokoh utama Ki Suro sebagai sesepuh desa, yang meski berperawakan seram, namun memiliki hati yang tulus dan mulia.

Sehingga ketika masyarakat desanya diresahkan oleh tingkah polah Lurah Barjo dan perangkat desanya yang sewenang-wenang dan tidak mengayomi masyarakat, Ki Suro tergerak berjuang menegakkan kebenaran.Q yit

JAWA TIMUR

Rabu Wage 7 OKTOBER 2015

7

Kapolda Beri Arahan Anggota Polres

KILAS JATIM

Massa Kepung PN Sampang Sampang, Bhirawa Ratusan warga yang mengatasnamakan Pecinta Ulama dan Habib, mengepung kantor Pengadilan Negeri Kabupaten Sampang. Massa tersebut mengawal jalannya persidangan peninjauan Kembali (PK), kasus pembunuhan Habib Alwi dengan mengadirkan tersangka Mattawi.

"Kedatangan kami ini guna mengawal kasus pembunuhan terhadap Habib Alwi, selain itu kami juga memberikan dukungan terhadap jaksa dan pak Hakim untuk menuntaskan kasus pembunuhan ini," kata Ibadurahman koordinator massa, Selasa (6/10).

Masih kata Ibadurahham, selain mengawal persiapan sidang PK terdakwa Mattawi, massa juga berencana akan mendatangi Polres Sampang untuk menagih janji. Sebab, hingga dua tahun pasca pembunuhan Habib Alwi, 3 orang daftar pencarian orang (DPO) yang telah ditetapkan oleh polisi hingga saat ini belum tertangkap. "Kami akan menagih janji kepada Polisi, karena sudah dua tahun 3 DPO pembunuhan Habib Alwi masih berkeliaran," tegasnya.

Sementara, Sidang dengan agenda Peninjauan Kembali (PK) yang diajukan Mattawi terpidana kasus pembunuhan terhadap salah satu Ulama di Kabupaten Sampang, kembali ditunda minggu depan. Humas PN Sampang Darmo Wibowo menerangkan, dalam sidang PK memang harus dihadiri oleh pemohon.Q lis

Bojonegoro, Bhirawa Dalam kunjungan di Kabupaten Bojonegoro, Kapolda Jatim Irjen Pol Anton Setiadji mengimbau kepada anggota jajaran Kepolisian Resort (Polres) Bojonegoro agar responsif untuk menanggapi keluhan-keluhan masyarakat dan menindaklanjuti.

Hal itu disampaikan saat melakukan sambutan dalam rangka tatap muka Kapolda Jatim di Gedung Malowopati Polres Bojonegoro, Selasa (6/ 10) dengan Forpimda dan pengarahan kepada personel Polres Bojonegoro, di hadapan seluruh anggota jajaran Polres Bojonegoro.

Irjen Pol Anton, dalam kesempatan itu juga mengatakan, tidak ingin mendengar ada polisi menolak laporan masyarakat. “Dengan begitu biasakan melayani masyarakat,” kata jenderal bintang dua dan orang nomor satu di jajaran

Polda Jawa Timur, tersebut.

Dirinya mengaku, tidak ingin terjadi kasus seperti di Lumajang. Konflik berakhir kematian, akibat lambatnya Bhabinkamtibmas dalam mengambil tindakan. “Bhabinkamtibmas harus siap menjadi mediator di masyarakat.Tak hanya itu harus peka dengan kondisi masyarakat binaannya,” ujarnya.

Menurut Kapolda, masyarakat daerah rawan konflik seperti Wonocolo, perlu diberi wawasan tentang Polri dan tugas-tugasnya. Hal itu untuk menciptakan kualitas Bhan-

binkamtibmas yang baik harus dimulai dari penyiapan calon anggota Polri sejak dini. “Kalau perlu sekolah di daerah pertambangan seperti Wonocolo dikhususkan untuk mendidik calon anggota Polri,” tandas Kapolda.

Selain tambang minyak, mengenai kemungkinan tambang pasir di Bengawan Solo juga rentan menimbulkan konflik, Kapolda menilai penanganan hukum disini sudah bagus. Pihaknya siap memback up pengamanan apabila memang diperlukan. “Sejauh ini sudah ditangani dengan bagus, tinggal penambangnya saja harus sadar kalau yang dilakukan itu salah,” terangnya.

Selain itu, ia memerintahkan kepada Kapolres, Kabag, dan Kasat untuk sering membuat pertemuan dengan ma-

Sekda Optimistis PAK Kota Kediri Bakal Disetujui Kota Kediri, Bhirawa Meskipun P-APBD Kota Kediri hingga saat ini belum mendapatkan persetujuan dari Gubernur untuk bisa diserap, namun Sekretaris Daerah Kota Kediri Budwi Sunu optimis jika PAK 2015 akan bisa dilaksanakan. Dikatakannya jika pihak Pemkot Kediri, dalam pembahasan PAPBD sudah sesuai tahapan, dan pihaknya sudah mengirimkan surat ke Gubernur Jatim terkait tahapan pembahasan P-APBD 2015 itu.

"Saya optimis insyalloh akan disetujui Gubernur, karena mekanisme pembahasan PAK sesuai mekanisme, dan minggu kemarin saya konsultasi ke Gub, alhamdulillah tanggapan positif, dari hasil pembahasan saya optimis bahwa PAK disetujui," kata Sekda.

Sekda juga mengatakan dengan minimnya waktu untuk melakukan penyerapan anggaran dalam PAK ketika nanti suddah di setujui gubernur sebenarnya juga menggagu penyerapan PAK 2015, namun pihaknya akan berusaha semaksimal mungkin dalam melakukan penyerapan. Q van

syarakat dan menjadi mediator masyarakat. “Makanya kita harus antisipasi. Insya

Allah kalau semua sinergi maka tidak akan terjadi,” papar Kapolda.Q bas

Ratusan Murid SD Aisyiah Salat Minta Hujan

ADD Tahap II se-Kabupaten Belum Bisa Dicairkan Tuban, Bhirawa Alokasi Dana Desa (ADD) Kabupaten Tuban, tahap dua tahun anggaran 2015 belum dapat dicairkan. hal ini dikhawatirkan akan menganggu proses pembangunan dan perencanaan di desa jika tidak segera diselesaikan. “ADD tahap dua ini belum dicairkan seluruh desa, namun tahap pertama semua sudah diselesaikan,” kata Kepala Bagian Hubungan Masyarakat dan Media (Humas Media) kabupaten Tuban, Teguh Setyabudi (6/10).

Teguh menjelaskan, belum cairnya ADD tahap dua ini dikarenakan pihak desa belum meyerahkan laporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, (APBDes) termasuk didalamnya desa belum menyerahkan laporan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) pada tahun tersebut.

“Memang ada beberapa persyaratan untuk pencairan ADD, diantaranya menyerahkan laporan APBDes, dan LPj kegiatan desa, dan lainya,” terang Teguh.

Adapun, tahun anggaran 2015, pemerintah menganggarkan ADD sebesar Rp35.889.240.906 yang sudah dicairkan seluruhnya pada tahap awal pencairan, dan tahap dua ini dianggarkan Rp36.324.616.846. Oleh karena itu, seluruh desa di Kabupaten Tuban dihimbau agar segera mengajukan ADD dengan persyaratan yang sudah dtentukan agar pelaksanaan pembangunan desa berjalan dengan lancer. “Meski belum ada yang cair, kami optimis seluruh desa dapat menyelesaikan laporan sehingga ADD tahap dua ini dapat dicairkan dan dimanfaatkan untuk pembangunan desa sebelum habis tahun anggaran,” terang Teguh.Q hud

achmad basir/bhirawa

Kapolda Jatim Irjen Pol Anton Setiadji (tengah) saat melakukan kunjungan ke Bojonegoro.

ramadlan/bhirawa

Puluhan Pedagang Makam Gus Dur saat melakukan aksi demo di depan Gedung DPRD Jombang. Mereka menuntut bisa berjualan di areal parkir makam Gus Dur.

PKL Makam Gus Dur Demo Jombang, Bhirawa Puluhan pedagang kaki lima yang tergabung dalam Paguyuban pedagang Makam Gus Dur Jombang menggelar aksi unjuk rasa di kantor DPRD Jombang, Selasa (6/10). Mereka meminta diperbolehkan berjualan di kawasan terminal Makam Gus Dur yang sudah dioperasikan sejak tiga bulan lalu.

Dengan membawa spanduk dan poster tuntutan untuk bisa kembali berjualan, puluhan PKL kawasan makam Gus Dur ini berorasi secara bergantian. Dalam aksinya pedagang menuntut agar diperbolehkan berjualan di kawasan makam Gus Dur yang baru diresmikan tiga bulan lalu. Pasalnya, sejak dioperasikan kawasan terminal daerah lama yang sekarang tidak dilewati peziarah menjadi sepi pembeli.

Koordinator Paguyuban Pedagang, Sutrisno mengatakan sejak dioperasikan kawasan terminal jalur yang biasa digunakan mangkal berjualan jadi sepi. Karena para peziarah sekarang melewati jalur baru yang dibuat pemerintah.

“Karena terminal parkir peziarah sudah dioperasikan, otomatis peziarah tidak lagi melewati areal pedagang yang selama ini dilalui. Akibatnya jalur lama sekarang sepi dan membuat penghasilan pedagang menurun drastis,” ujarnya.

Para pedagang, lanjutnya meminta mendapatkan tempat baru berjualan yang lebih representatif dengan diberlakukannya terminal parkir peziarah. Karena sejak ada makam presiden ke 4 KH Abdurahman Wahid di kawasan Komplek Pondok Pesantren Tebuireng Jombang tumbuh sumur pedagang kaki lima. ”Kita juga ikut menggerakkan ekonomi warga, dan juga ekonomi pedagang sendiri,” imbuhnya.

Menanggapi tuntutan Paguyuban Pedagang Makam Gus Dur ini, Wakil Ketua DPRD Minradi mengaku belum bisa memberikan solusi. Namun pihaknya akan membicarakan dengan lintas komisi untuk menyikapi tuntutan pedagang agar tidak saling dirugikan. ”Kita akan kaji dan bahas tuntutan pedagang.

Nanti akan kita bahas dengan Komisi B dan Komisi D minggu depan,” tandasnya usai menemui perwakilan pedagang.

Seperti diketahui, kawasan wisata religi makam Gus Dur tidak pernah sepi dari peziarah, adanya kawasan wisata ini tidak hanya warga setempat. Namun sejumlah warga luar Jombang juga banyak yang membuka lapak untuk mengais rejeki, pemerintah diharapkan lebih selektif dan memberikan prioritas pada warga setempat dalam menata lokasi PKL baru dikawasan terminal tersebut.Q rur

Nganjuk, Bhirawa Enam ratus murid SD Aisyiah Nganjuk melakukan salat istiqa atau salat mohon hujan. Hal ini dilakukan setelah enam bulan lebih hujan tidak kunjung datang hingga mengakibatkan kekeringan di sebagian besar wilayah Kabupaten Nganjuk dan sejumlah tanaman petani gagal panen.

Di tengah terik matahari yang menyengat, murid dan guru SD Aisyiyah melakukan salat istisqa di halaman sekolah. Menurut Kepala SD Aisyiyah Nganjuk Aris Nasution, salat istiqa ini awalnya dari usulan sejumlah guru, untuk mengajak siswa SD Aisyiyah memohon hujan.

Selain mendidik siswa hanya meminta kepada Allah SWT, juga mempertebal keimanan dan ketakwaan mereka. "Namanya anakanak, diajak salat istisqa ini mereka mengeluh. Apalagi salat mohon hujan baik dilakukan sebelun salat duhur di tengah terik matahari," kata Aris Nasution.

Selain itu dikatakan Aris Nasution, salat Istisqa juga merupakan salah satu pela-

jaran budi pekerti. Aris Nasution, berharap dengan salat istisqa ini, hujan segera bisa turun, agar petani dan warga di daerah kering seperti di wilayah Kecamatan Ngetos, Kecamatan Ngluyu, Kecamatan Patianrowo bisa punya penghasilan kembali. "Sekarang air bersih sudah sulit didapat. Kalau hujan tidak segera turun, warga pastinya mengalami krisis air bersih. Mudah mudahan hujan segera turun," harap Aris Nasution.

Dalam pelaksanaan salat Istisqa, murid kelas 1 hingga kelas 6 yang jumlahnya mencapai 600 anak ini mengambil tempat yang telah digelari karpet. Sebelumnya, mereka mengambil air wudu yang sudah disediakan oleh pihak sekolah.

Setelah itu mereka menempati shaf dengan berderet. Para siswa dengan seragam khas mereka cokelatbiru, berbaris membentuk lima shaf, diikuti para siswi yang mengenakan mukena putih-putih, membentuk barisan rapi di belakangnya untuk mulai melakukan salat minta hujan tersebut.Q ris

Kantor Samsat Dipenuhi Wajib Pajak Tuban, Bhirawa Setelah Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim memberikan keringanan dan insentif pajak Kendaraan Bermotor (PKB) serta Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) Kabupaten Tuban dipenuhi oleh pemohon keringanan.

Mulai memberlakukan ketentuan pemutihan bagi sanksi keterlambatan wajib pajak kendaraan bermotor untuk semua jenis kendaraan bermotor, baik roda dua maupun roda empat hingga akhir tahun 2015 ini berdasarkan peraturan Gubernur Jawa Timur nomor 53 tahun 2015.

Hal tersebut seperti yang disampikan oleh Kasubbag Humas Polres Tuban, AKP Elis Suendayati, bahwa kebijakan tersebut dikeluarkan agar bisa meringankan beban masyararakat dan meningkatkan pendapatan asli daerah di sektor pajak kendaraan. “Program ini sudah dimulai sejak Kamis kemarin (01/10) hingga 31 Desember 2015 mendatang,” kata AKP Elis Suendayati (06/10).

Lebih lanjut diterangkan, keringanan yang diberlakukan adalah pembebasan sanksi administrasi atau bunga bagi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) untuk kendaraan roda dua, roda tiga, dan roda empat atau lebih serta kendaraan plat kuning.

Sedangkan untuk bunga Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) yang dihapus atau diputihkan adalah BBNKB untuk kendaraan kepemilikan kedua bagi roda dua dan roda tiga, serta plat kuning. “Dengan adanya program itu, kita meminta kepada masyarakat untuk memanfaatkan dengan baik, khusunya para wajib pajak kendaraan bermotor yang masih telat membayar pajak,” teranga Kasubbag Humas Polres Tuban.Q hud

Batik Lumajang Diminati Negara Tetangga Batik Lumajang yang memiliki orak yang khas ternyata menjadi daya tarik bagi semua saja yang melihatnya. Tidak hanya diminati oeh warga lumajang saja tetapi juga diminati oleh negara tetangga. Hal tersebut disampaikan Kabag Humas Pemkab Lumajang, Bambang bahwa Kabupaten Lumajang saat memperingati Hari Batik Nasional menjelaskan bahwa batik yang ditetapkan oleh UNESCO (2/9/2009) sebagai Warisan Kemanusiaan untuk Budaya Lisan dan Nonbendawi (Masterpieces of the Oral and Intangible Heritage of Humanity), merupakan peluang bagi Lumajang untuk berperan serta melestarikan batik Lumajang untuk lebih dikenal hingga ke manca negara.

Sebagai bentuk peran serta aktif sebagai upaya untuk melestarikan batik tersebut pemkab Lumajang, menyarankan kepada elemen masyarakat, pejabat pemerintah dan pegawai BUMN hingga tingkat pelajar untuk mengenakan batik.

Pada Hari Batik Nasional (2/10)

lalu berdasarkan keputusan UNESCO yaitu Badan PBB yang membidangi Pendidikan, Ilmu Pengetahuan, dan Kebudayaan, secara resmi mengakui batik Indonesia sebagai warisan budaya dunia. UNESCO memasukkan batik dalam Daftar Representatif Budaya Tak benda Warisan Ma-

nusia. Pengakuan terhadap batik merupakan pengakuan internasional terhadap budaya Indonesia.

Masih menurut Bambang, Batik Lumajang yang memiliki motif–motif unik dan khas diyakini memiliki sejarah lokal yang merupakan symbol-simbol tertentu yang juga dipakai sejak zaman dahulu kala. Berdasarkan sejarah, Batik di Indonesia dipercaya sudah ada semenjak zaman Majapahit, dan menjadi sangat populer akhir abad XVIII atau awal abad XIX. Batik yang dihasilkan ialah semuanya batik tulis sampai awal abad XX dan batik cap baru dikenal setelah Perang Dunia I atau sekitar tahun 1920-an.

Sedangkan Indonesia merupakan salah satu negara yang kaya akan batik. Mulai dari jenis hingga motif, setiap Kabupaten/ kota di Indonesia memiliki ciri khas ter-

sendiri dari batik yang dimilikinya.

Untuk melestarikan tersebut, Kabupaten Lumajang memiliki progam ‘Satu Kecamatan Satu Sentra Batik’ yang tidak lain untuk terus mengembangkan sentrasentra batik agar tidak punah.

Batik Lumajang memang mulai dikenal dikalangan pencinta dan pemerhati batik, hal ini terbukti bahwa dari beberapa pengrajin batik sudah sering dapat pesanan dari pengusaha butik maupun instansi pemerintah daerah lain.

Corak dan warna batik Lumajang tidak kalah menarik dengan corak batik lainnya, dan batik Lumajang oleh beberapa pengrajin dijadikan media mempromosikan produk unggulan Lumajang karena beberapa pengrajin batik men-canting motif pisang agung, pisang mas kirana dan gunung Semeru di kain batiknya. Selain itu juga masingmasing pembatik menggambar-

kan kuda kencak atau yang masyarakat Lumajang sebutkan jaran kencak sebagai kesenian asli Kabupaten Lumajang.

Berbagai kekayaan hasil bumi Lamadjang seperti pisang agung, pepaya, lombok, teh kertowono, padi, cengkeh, tebu, tembakau, bambu juga pasir Lumajang yang terkenal dengan pasir besinya. Di tengah-tengah motifnya yg menjadi point of interest batik ini adalah tugu yg didirikan tahun 1859 yang terdapat di Alun-alun Kabupaten Lumajang.

Masih menurut bambang , beberapa waktu yang lalu Bupati Lumajang mendukung program kegiatan tersebut dan menyarankan kepada masyarakat untuk mencintai batik Lumajang .lebih lanjut Bupati Lumajang mengharusan memakai batik Lumajang baik pada saat dikantor maupun ada kegiatan lain. Sehingga

karyawan/ karyawati Pemerintah Kabupaten Lumajang pada setiap hari Rabu-Jumat mengenakan batik, karena hal tersebut bagian dari upaya untuk membantu membesarkan usaha para pengrajin batik.

Hal senada juga disampaikan Ketua TP PKK Kabupaten Lumajang, Hj. Tutuk As’at yang mengatakan bahwa Batik Lumajang ini juga tidak kalah bersaing dengan batik dari Kabupaten/ kota lainnya.

Karena Batik Lumajang dengan motif-motif khas yang dihasilkan sangat diminati dan disukai oleh masyarakat di negara tetangga, yakni Negara Thailand, sesuai dengan informasi yang bersumber dari seorang putra daerah Kabupaten Lumajang yang sedang menjadi Duta Mahasiswa dan dikirim ke Negara Thailand untuk mengajar beberapa sekolah di negara tersebut.Q mb10,adv

MALANG RAYA

8

Rabu Wage 7 OKTOBER 2015

Paslon Nomor Urut 1 Prioritas Kembangkan KKT Kesenian Tradisional Masih Menjadi Andalan Media Kampanye Paslon Bupati Malang Nomor Urut 2 H Rendra Kresna-MH Sanusi telah memprioritaskan untuk pengembangan Koperasi Kelompok Tani (KKT). Sebab, kini para petani banyak mengeluhkan kurangnya ketersediaan pupuk bersubsidi.

Demikian dikatakan Cawabup Malang, HM Sanusi, Selasa (6/ 10), selain petani mengeluhkan ketersediaan pupuk bersubsidi.

Para petani juga mengeluhkan, jika pada musim kemarau pupuk justru berlimpah, jika dibandingkan di musim penghujan. ‘’Keluhan petani itu akan kami perhatikan, sehingga kedepannya nanti, bila diizinkan terpilih menjadi Wabup Malang, kami akan mempriotaskan keluhan petani,’’ janjinya.

Menurut Sanusi, salah satu cara untuk mengatasi kurangnya ketersediaan pupuk bersubsidi harus dibuat KKT. Sehingga ketersediaan pupuk bisa terpenuhi, meski masuk pada musim kemarau maupun musim penghujan. Sebab, dengan didirikan koperasi untuk petani, akan mempermudah petani mendapatkan pupuk bersubsidi. Dan untuk mencukupi ketersediaan pupuk bersubsidi, tentunya harus ada penataan terkait penyaluran

cahyono/bhirawa

Cawabup Malang, HM Sanusi (kanan) saat bersama Cabup Malang H Rendra Kresna (kiri) ketika akan melakukan kampanye di wilayah Kec Gondanglegi, Kab Malang.

KILAS AREMANIA

Penyelenggara Pilbup Diduga Tak Netral Kab Malang, Bhirawa Konstelasi politik di wilayah Kab Malang dalam menghadapi Pilbup Malang 2015, kini sudah mulai memanas. Sebab ada puluhan spanduk salah satu Paslon Bupati Malang, sengaja dirusak dan bahkan ada yang hilang. Rusaknya spanduk akan membuat suhu politik kian memanas.

Menurut salah satu Tim Sukses Paslon Nomor Urut 2 Hj Dewanti Rumpoko-Hj Masrifah Hadi, Sugeng SH, Selasa (6/10) kemarin kepada Bhirawa, spanduk Paslon Dewanti-Masrifah yang paling banyak dirusak dan bahkan hilang.

Kerusakan spanduk itu sepertinya memang disengaja. ‘’Padahal, spanduk Paslon Nomor urut 1 H Rendra KresnaHM Sanusi dan Paslon Nomor urut 3 Nurcholis-Muhammad Mufidz amanaman saja, dan tak sedikit pun gambarnya yang rusak,’’ jelasnya.

Dengan adanya kerusakan spanduk Dewanti-Masrifah, kata Sugeng, seharusnya penyelenggara Pilbup yakni KPU dan Panwaslu Kab Malang menindak tegas pelaku perusakan spanduk Paslon. Karena jika penyelenggara Pilbup tak tegas, bisa diduga kedua lembaga itu tidak netral. ‘’Kami sebelumnya sudah menduga kepada penyelenggara Pilbup, kalau mereka lebih condong memihak kepada Cabup incumbent. Karena masih ada benner Paslon Rendra-Sanusi yang bukan produk KPU, di beberapa wilayah hingga sekarang belum dicopot,’’ terang Sugeng.

Sehingga berdasarkan temuan dari Tim Sukses Dewanti-Masrifah, maka lembaga penyelenggara Pilbup, khususnya Panwaslu sepertinya tutup mata.

Dan terkesan tak berani menurunkan benner Paslon Rendra-Sanusi yang bukan produk KPU. Tapi jika spanduk Paslon Dewanti-Masrifah yang terdapat foto Wali Kota Batu Eddy Rumpoko dipermasalahkan dan Panwaslu mengancam akan mencopot dengan paksa. ‘’Artinya, Panwaslu ini memang tak adil dalam menerapkan UU Pemilu, sehingga merugikan Paslon bupati yang lainnya.

Maka kami mendesak penyelenggara KPU untuk tak berpihak kepada Paslon incumbent,’’ tuturnya.Q cyn

Kadin Kota Batu Jalin Kerjasama dengan Pacitan dan Balikpapan Batu,Bhirawa Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kota Batu, Edy Kusnadi bersamasama Hariawan, Ketua Kadin Pacitan menandatangani surat kesepakatan kerjasama dalam hal perdagangan dan pariwisata di Kantor Kadin Kota Batu, Jl Kartini, Selasa (6/10) kemarin. Kesepakatan ini diambil sebagai langkah agresif untuk memajukan perekonomian di kedua daerah, Batu dan Pacitan. ‘’Titik tekan kerjasama ini pada UMKM, nanti masing-masing Kadin akan membawa UMKM untuk melakukan presentasi produk masing-masing kota. Dimulai dari Kadin Pacitan membawa UMKM-nya ke Kota Batu yang nantinya akan ditindaklanjuti dengan Kadin Batu membawa UMKM ke Pacitan,’’ ujar Edy. Salah satu bentuk kesepakatan kerjasama yang dilakukan adalah menggelar presentasi produk dua kota. Kesepakatan ini akan dilaksanakan mulai Bulan November mendatang di Pacitan dan Kota Batu. Lewat kegiatan ini diharapkan akan terjalin komunikasi bisnis antar pengusaha, hingga keberadaan mereka bisa saling bisa memberikan kontribusi. ‘’Siapa tahu, dengan pertemuan ini tercipta kerjasama langsung antara pelaku UMKM di Kota Batu dengan Pacitan,’’ tambah Edy. Melonjaknya kurs Dollar terhadap Rupiah yang terjadi saat ini, kerjasama dengan kota lain di dalam provinsi maupun diluar provinsi adalah langkah yang tepat untuk tetap menggeliatkan usaha. Dalam pertemuan dengan Kadin Pacitan kemarin sudah ada beberapa gambaran prodil apa saja yang dibutuhkan.

Edy mencontohkan, Pacitan sangat membutuhkan berbagai makanan olahan, khususnya hasil pertanian. Selain itu Pacitan juga membutuhkan kerjasama dalam hal pengembangan pariwisata.Q nas

pupuk ke petani. ‘’Agar petani mudah mendapatkan pupuk bersubsidi disaat musim tanam, kami sudah menyiapkan jurusnya. Dan kini Pemkab Malang sudah membentuk tim bersama dalam rangka menyalurkan pupuk bersubsidi tepat sasaran,’’ terang Sanusi.

Mantan Wakil Ketua DPRD Kab Malang ini menjelaskan, dirinya akan mencari titik lemahnya terkait penyaluran pupuk bersubsidi itu. Sehingga hal ini yang harus dibenahi dan baru dibicara penyaluran yang paling efektif. Karena memang masuk musim kemarau pupuk bersubsidi selalu melimpah, padahal di musim penghujan petani kekurangan pupuk. ‘’Kami berharap resi gudang sebagai tempat penyimpanan produk pertanian bisa mengontrol kelangkaan pupuk bersubsidi di toko agen maupun di sub toko agen pupuk bersubsidi. Karena penduduk Kab Malang mayoritas mata pencariannya sebagai petani, sehingga kesejahteraan mereka harus diprioritaskan,’’ ucap Sanusi yang juga sebagai petani tebu.Q cyn

Kab Malang, Bhirawa Kesenian tradisional ternyata masih menjadi andalan media kampanye Paslon Bupati Malang saat menggelar kampanye.

Dalam gelaran kampanye tertutup yang sudah berlangsung dua bulan, selalu tak lepas dari penampilan kesenian tradisional, terutama yaitu bantengan, kuda lumping dan Tarian Sakera Marlena.

Paslon Nomor 1, Rendra Kresna–Sanusi misalnya lebih banyak menggunakan Tarian Madura Sakera Marlena atau Tari Sanduk dalam setiap ajang penyambutan Paslon itu ketika melakukan blusukan dan menyapa warga.

Sedangkan untuk paslon 2 Dewanti Rumpoko – Masrifah lebih variatif, selain seni Bantengan dan Kuda Lumping, juga banyak menampilkan Tari Sakrea Marlena. Bahkan Dewanti Rumpoko sering menyambangi latihan Tari Sakera Marlena yang akan berlaga dalam Parade Tari Sanduk Malang Raya dalam rangka HUT

Kota Batu.

Rendra mengaku penggunaan media seni tradisional untuk kampanye sangat efektif, selain melibatkan masyarakat setempat secara langsung, kesenian tradisional ini juga sangat dicintai masyarakat. Sehingga ketika ada Tari Sakera Marlena dimainkan, masyarakat akan berduyun-duyun menyaksikan di sepanjang jalan yang dilalui.

Hal yang sama juga diakui Sujud Pribadi, Koordinator Relawan Paslon 2 Dewanti Rumpoko – Masrifah Hadi, bahwa penggunaan seni tradisional sebagai media kampanye sangat efektif untuk mengumpulkan masyarakat dan sekaligus biayanya murah. ‘’Seni Tradisional Bantengan, Sakera Marlena maupun Kuda lumping itu masih dicintai masyarakat. Hampir semua desa di Kab Malang memiliki grup-grup seni tradisional,’’ tutur mantan Bupati Malang.

Sehingga penggunaan seni tradisional sebagai media kampanye sangat efektif karena bias melibatkan masyarakat secara langsung dalam proses pendidikan politik. ‘’Pilkada itu adalah kegiatan yang melibatkan secara langsung masyarakat.

Jangan ciptakan Pilkada sebagai peristiwa yang menakutkan. Harusnya Pilkada itu dibuat dan dilaksanakan agar masyarakat senang, sehingga kami mengusung jargon Malang Anyar artinya Ayo Nyenengno Atine Rakyat,’’ tuturnya.

Penggunaan seni tradisional sebagai media kampanye ini juga sekaligus menegaskan komitmen PDIP dan Paslon yang diusung untuk senantiasa memperhatian pelestarian seni tradisional itu. Sebab selama ini pembinaan seni tradisional kurang mendapat perhatian, padahal nyatanya masyarakat selama ini telah berkorban untuk pelestarian kesenian tradisional dengan biaya sendiri.Q sup

Kekuatan TNI Minim, Rakyat Harus Ikuti Wamil Malang, Bhirawa Brigjen Iskandar M Munir Msoc Sc, Direktur Komponen Cadangan, Direktorat Jenderal Potensi Pertahanan, Kementerian Pertahanan RI, diselasela diskusi Undang Undang Sumber Daya Nasional dan Strategi Pertahanan Negara di Balai Kota Malang, Selasa (6/10) kemarin menjelaskan, jika kekuatan TNI di Indonesia masih belum sebanding dengan jumlah pulau di Indonesia.

muhammad taufiq/bhirawa

Paguyuban Pasar Wisata Brantas (PPWB) saat melakukan hearing dengan Komisi B di Kantor DPRD Kota Batu, Senin (8/6).

Pemda Diminta Dorong Realisasi Perumahan Malang, Bhirawa Wakil Gubernur Jatim, Saifullah Yusuf, meminta kepada Pemerintah Daerah (Pemda) agar mendorong realisasi Perumahan, khususnya perumahan bagi masyarakat miskin.

Pengadaan perumahan menjadi kebutuhanan utama maka Pemda harus mendukung, sehingga kebutuhan perumahan bisa terpenuhi Hal itu dikatakan Gus Ipul—sapaan akrab Saifullah Yusuf, usai membuka Rapat Kerja Daerah Asosiasi Pengembang Perumahan dan Pemukiman Seluruh Indonesia (Apersi) di Hotel Atria Malang (6/10) kemarin. Gus Ipul, menyatakan yang harus didorong adalah ketersediaan lahan dan mempermudah izin lokasi dua hal ini jangan sampai ada kendala. ‘’Selain itu, dukungan penyediaan infrastruktur penyediaan air bersih dan listrik sangat penting karena akan

memudahkan pengembang. Kini pengadaan perumahan mengalami sedikit kendala, karena ketersediaan tanah saat ini semakin sulit, tinggal yang berada di pinggiran kota. Meski tanah semakin sulit Apersi diharuskan memilih lahan yang tak produktif, karena membangun perumahan juga tak boleh mengurangi keberadaan lahan subur untuk memenuhi kebutuhan pangan,’’ jelas Gus Ipul.

Ditambahkan Gus Ipul, Apersi diminta memikirkan masyarakat berpenghasilan rendah, lahan lebih evesien dengan rumah susun. Karena keterbatasan lahan menjadi salah satu kendala pengusaha saat hendak membangun perumahan. Ketersediaan lahan, izin lokasi, dan air bersih jadi kendala selama ini.

Memang perlu policy Pemda untuk mengatasi. Pemerintah bisa mendukung dengan pembenahan infrastuktur seperti akses jalan dan fasilitas lain.

Orang nomor dua di Jatim itu menilai, kebutuhan perumahan atau pemukiman di Jatim masih tergolong tinggi. Ia menyebut, banyak pasangan baru menikah yang belum memiliki tempat tinggal, belum lagi pekerjapekerja informal yang sebenarnya juga mampu dan ingin memiliki rumah. ‘’Kami ingin kebutuhan perumahan bisa dilayani, terutama untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Untuk PNS, juga belum semua memiliki rumah.

Selain itu, di Jatim ada 400 ribu hingga 500 ribu keluarga baru per tahun, mereka tentu perlu tempat tinggal,’’ imbuhnya.

Sementara itu, Ketua DPD Apersi Jatim, Adhita Setyawan menyatakan, Sesuai tema Rakerda kali ini, ‘Gerakan Nasional Ayo Kerja Wujudkan Program Sejuta Rumah’, pihaknya berharap Apersi ke depan bisa menjadi soko guru perumahan di Jatim.Q mut

Sehingga, menurut Brigjen Iskandar, perlunya ada UU yang nantinya akan memberdayakan masyarakat sipil untuk turut serta berperan aktif ikut menjaga dan mempertahankan kedaulatan NKRI. ‘’Kita berharap UU ini segera ditetapkan, sehingga masyarakat Indonesia ada semacam Wajib Militer (Wamil) seperti yang telah diterapkan di negara negara maju,’’ tuturnya.

Wajib Militer bagi masyarakat, selain untuk menghadapi ancaman dalam skala Nasional, regional maupun internasional, Indonesia juga wajib waspada terhadap ancaman nyata militer seperti terorisme. Termasuk spionase, sabotase, separatis serta ancaman bersifat non militer diantaranya Ideologi, politik ekonomi, sosial budaya dan juga teknologi. ‘’RUU tentang pengelolaan Sumber Daya Manusia ini diharapkan akan mampu menutupi kekurangan jumlah SDM TNI kita yang ada saat ini. Jika sudah ditetapkan, maka setiap warga negara yang telah memenuhi syarat administrasi, fisik dan juga intelektual seperti yang digariskan pada aturan turunan UU itu,’’ tambahnya.

Brigjen Iskandar juga menjelaskan, selama dua tahun masyarakat sipil akan menjadi personil militer yang sebelumnya dilatih secara intensif dasar - dasar kemiliteran dalam waktu dua bulan.

Untuk tahap awal akan diujicobakan pada PNS atau karyawan,’’ jelasnya.

Jika dirasionalkan, lanjutnya, antara jumlah personil TNI saat ini sebanyak 420 ribu personil dengan jumlah pulau sebanyak 17.504 gugusan yang ada, maka satu pulau hanya dijaga 24 personil saja. Hal ini jelas sangat kurang sekali, maka untuk mengatasi kekurangan personil Wamil bisa menjadi solusinya Wamil, katanya, juga diberlakukan di luar negeri, sejumlah negara yang memiliki jumlah tentara. sedikit mereka mengoptimalkan masyarakatnya untuk menjadi tentara cadangan, jika sewaktu-waktu diperlukan.

Sementara itu, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Malang, Bambang Suharijadi, mengatakan, pihaknya akan berupaya semaksimal mungkin untuk melibatkan semua elemen yang ada untuk mewujudkan amanat UU Sumdanas dan pertahanan negara itu.Q mut

Penempelan Stiker Wali Kota Batu Tunggu Hari Baik KPU Kab Malang ngotot untuk tetap menutup nama dan jabatan Wali Kota Batu, Eddy Rumpoko yang ada dalam spanduk Paslon Nomor urut 2 Dewanti Rumpoko – Masrifah Hadi sesuai rekomendasi Panwas Pilbup setempat. Bahkan stiker pengganti tulisan Wali Kota Batu, menjadi Ketua DPC PDIP Kab Malang sudah selesai dicetak.

Ketua KPU, Santoko, mengakui pihaknya segera melakukan penempelan stiker itu, untuk memenuhi rekomendasi Panwaskab Malang. Namun saat ditanya waktunya kapan, Santoko belum dapat memberi kepastian karena belum diputuskan dalam rapat pleno KPU, mengingat agenda di KPU cukup padat. ‘’Dalam waktu dekat pasti akan ditutup, kami masih mencari hari baik dan pas, supaya tak berbenturan dengan kegiatan lain,’’ katanya, Selasa (6/10) kemarin.

Menurut Santoko, dalam rapat pleno KPU yang digelar sebelumnya hanya memutus-

kan kalau KPU akan menutup jabatan Eddy Rumpoko sebagai Wali Kota Batu dan menggantinya dengan jabatan Ketua DPC PDIP Kab Malang. Sedangkan kapan pelaksanaannya belum diputuskan. ‘’KPU itu kan kolektif kolegial, karena ini menyangkut keputusan yang sangat penting dan rawan menimbulkan protes, maka keputusannya akan diambil melalui rapat pleno,’’ tegasnya.

Sementara itu, Sekretaris KPU, Abdul Kodir menjelaskan, pihaknya telah selesai mencetak stiker sesuai keputusan KPU dengan harga per stiker Rp12 ribu. Total KPU menghabiskan anggaran se-

supriyanto/bhirawa

Spanduk Paslon nomor 2 Dewanti Rumpoko – Masrifah Hadi yang memuat foto, nama dan jabatan Eddy Rumpoko sebagai Wali Kota Batu. besar Rp9.360.000, diambilkan dari sisa anggaran lelang pengadaan atribut kampanye. ‘’Pengadaan stiker selesai dicetak dan tinggal dipasang.

Setiap desa terdapat dua spanduk.Total ada 780 spanduk,

nanti teknisnya seperti apa, kami tunggu arahan lebih lanjut dari komisioner,’’ kata Kodir.

Sekretariat KPU hanya membantu KPU dalam menjalankan tugas-tugasnya, sehingga masalah pengadaan

dan penempelan stiker itu keputusannya ada di tangan KPU. Kini masih menunggu perintah KPU dan mekanisme penempelan stiker itu. Apakah dilakukan langsung oleh KPU atau diserahkan ke masingmasing PPK dan PPS. Sebagaimana diketahui, tulisan Wali Kota Batu di spanduk Paslon Nomor 2 dinilai melanggar. Sehingga Panwas Pilbup Kab Malang merekomendasikan supaya spanduk itu dicopot dan diperbaiki. Namun, pihak LO Paslon Nomor 2 menolak adanya rekomendasi itu, mengingat sebelum naik cetak sudah dilakukan pengecekan dan persetujuan bersama antara KPU, LO Paslon 2 dan pihak rekanan. Sehingga Tim Pemenangan Paslon 2 mengancam akan melaporkan KPU dan Panwas ke DKPP karena menilai kedua lembaga tersebut tidak professional dan tak adil, sehingga merugikan Paslon.Q sup

OLAHRAGA

Rabu Wage 7 OKTOBER 2015

9

Pra PON Panjat Tebing

LINTASAN

Enam Atlet Sulsel Rebut Tiket PON 2016 Makassar, Bhirawa Pengurus Provinsi Persatuan Olahraga Layar Seluruh Indonesia (Porlasi) Sulawesi Selatan menyatakan, enam atletnya merebut tiket PON 2016 di babak kualifikasi Pekan Olahraga Nasional di Indramayu, Jawa Barat, 2-8 Oktober 2015.

Ketua Harian Porlasi sekaligus Manajer Sulsel, Basri yang dihubungi dari Makassar, Selasa, mengatakan tiga dari enam atlet putra itu tidak hanya lolos, namun juga sukses merebut dua emas dan satu perak yakni pasangan Murhadi/ Ismail dan Muammad Dandy.

"Untuk kategori putra memang sudah selesai dan kita meloloskan sebanyak enam atlet. Hasil ini tentu diharapkan menambah motivasi bagi atlet putri yang baru mulai bertanding hari ini," jelasnya.

Adapun dua keping medali emas yang diraih Sulsel sebelumnya yakni dipersembahkan pasangan Ismail/Murhadi ( kelas 470 int) serta Muhammad Dandy yang turun di nomor laser 4,7 putra.

Sedangkan satu perak juga diraih pasangan Ismail/Murhadi pada nomor marathon.

Mengenai keberhasilan timnya merebut enam tiket PON, dirinya mengaku hal itu tidak lepas dari persiapan dan kualitas atlet Sulsel. Apalagi beberapa atlet yang diturunkan memang memiliki pengalaman dan prestasi baik di kejurnas atau kejuaraan internasional.

Pengprov Porlasi Sulsel juga meminta agar atlet yang lolos tidak cepat berpuas diri karena tujuan sesungguhnya yakni meraih medali di PON XIX di Jawa Barat 2016.

"Untuk atlet putri yang baru bertanding hari ini, saya kira peluang mereka lebih terbuka karena juga punya pengalaman dan kualitas. Kita juga minta atlet untuk fokus melihat perubahan cuaca yang sewaktu-waktu bisa terjadi," katanya.Q ant

Jatim Over Target, Tapi Gagal Juara Umum Surabaya, Bhirawa Target lima emas Pra Kualifikasi Pekan Olahraga Nasional (PON) Zona II panjat tebung yang dibebankan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Jatim, berhasil direalisasikan oleh para atlet.

Sayangnya pemanjat Jatim gagal meraih juara umum.

Pada lomba yang digelar di Unpar Sport Facility, Cisitu, Kota Bandung 27 September3 Oktober, Jatim menduduki peringkat dua setelah mengumpulkan 7 emas, 4 perak dan 6 perunggu. Sedangkan

juara umum direbut Jakarta dengan 8 emas, 6 perak dan 5 perunggu untuk memimpin klasemen. Sedangkan Jateng berada di posisi ketiga 3 emas, 7 perak dan 3 perunggu.

Dengan perolehan ini, tim

panjat tebing Jatim sudah menutup target yang dibebankan ke mereka, bahkan perolehan mereka melampaui target, yakni target 5 medali emas.

"Sebenarnya, kami hanya mengejar jatah slot di PON XIX Jabar 2016, sebanyak 16 slot (8 slot putera dan 8 slot puteri).

Selain itu, oleh KONI Jatim kami diberikan target 5 medali emas, tapi teman-teman mungkin berpikiran bahwa tak ada salahnya jika menambah

Sementara, Ketua Harian KONI Jatim, Dhimam Abror Djuraid yang menyempatkan diri datang pada tanggal 2 Oktober, dikejutkan oleh posisi DKI Jakarta dengan perolehan medalinya.

"Ini kejutan bagi kami, selama ini saingan kami hanya Jateng, Jabar dan Kalsel. Kali ini DKI Jakarta mampu menyerobot keurutan pertama dalam cabor ini. Jadi mereka patut diwaspadai di PON tahun depan," katanya. Q wwn

Tim taekwondo Aceh dan Papua siap bersaing jadi yang terbaik di pelaksanaan kejuaraan nasional taekwondo Poltek Cup 2015 se-Indonesia.

Aceh-Papua Siap Bersaing di Kejurnas Poltek

Pelatda PON Jabar Akan Jajal Pesilat ASEAN Bandung, Bhirawa Tim Pelatda PON XIX/2016 Jabar akan melakukan latihan ke sejumlah negara ASEAN untuk menjajal para pesilat negara itu.

"Rencanaya akhir tahun ini pesilat Jabar akan melakukan latihan ke sejumlah negara ASEAN, antara lain pertama ke Thailand," kata Sekretaris Umum Pengda IPSI Jabar Dede Iman Nugraha di Bandung, Selasa.

Menurut Dede, pesilat yang akan diboyong ke luar negeri itu antara lain untuk nomor tanding, sehingga mereka memiliki pengalaman berlaga melawan atlet nasional di negeri itu.

"Latihan ke luar negeri perlu, atlet bisa mendapatkan suasana lain saat berlaga melawan atlet luar negeri, selain itu juga untuk meningkatkan percaya diri," katanya.

Lebih lanjut ia menyebutkan, IPSI Jabar membutuhkan persiapan lebih dibandingkan daerah lainnya untuk bisa menjadi juara umum pada PON XIX/2016 mendatang.

Pada uji tanding terakhir pada invitasi pencak silat dan PON Mini di Bandung, Jabar memang meraih juara umum, namun menurut Dede ajang itu hanya diikuti oleh enam daerah. Beberapa daerah kuat lainnya seperti Jatim, Sumut, Kaltim absen pada ajang itu.

"Hasil PON Mini memang cukup memuaskan, tapi Jabar perlu meningkatkan performance untuk bisa merealisasikan target minimal lima emas pada PON nanti," kata Dede.

Sebagai tuan rumah PON XIX/2016, para pesilat Jabar otomatis lolos ke babak utama di PON tanpa melewati babak kualifikasi PON terlebih dahulu.

"Meski sudah lolos secara otomatis karena sebagai tuan rumah, tapi kita tidak boleh lengah. Bahkan persiapan kita harus lebih baik dibandingkan atlet daerah lain," katanya.Q ant

perolehan medali," ujar pelatih Panjat Tebing Jatim, Ronald Novar Mamarimbing, Selasa (6/10).

Meski sudah melebihi target, Ronald masih ingin menggenjot para atletnya, apa lagi yang turun dalam Pra PON ini kombinasi pemanjat senior dan junior. "Kemungkinan, kami tetap banyak berlatih, mempersiapkan diri untuk di PON tahun depan, apa lagi nantinya kekukatan rival lebih terlihat," imbuhnya.

PBVSI Jatim gelar kejurprov antar klub yang di ikuti sejumlah 28 tim voli, 18 tim putera dan 10 tim puteri yang akan berlaga di GOR Indoor Lembu Petteng Kabupaten Tulungagung Jatim.

Pengprov PBVSI Jatim Gelar Antar Klub Surabaya, Bhirawa Pengprov Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia (PBVSI) Jatim menggelar kejurprov antar klub yang di ikuti sejumlah 28 tim voli, 18 tim putra dan 10 tim putri akan berlaga di GOR Indoor Lembu Petteng Kabupaten Tulungagung Jatim, Turnamen diselenggarakan pada 6-11 Oktober 2015.

Kejurprov secara resmi dibuka Ketua Harian PBVSI Jatim yang juga sebagai Direktur SDM Polda Jatim Kombes Pol Andhi Hartoyo. Ia berpesan agar para atlet bermain dan sportif.

Sementara Wakil Sekretaris Pengprov PBVSI Jatim Deddya Whinata menjelaskan digelarnya kejurprov ini merupakan program dari Pengprov PBVSI Jatim, selain itu untuk mengembangkan olahraga bola voli, event ini juga untuk untuk mencari dua tim yang akan menjadi wakil Jatim di Livoli Divisi Satu.

“Kami mengimbau agar tim juara dan runner-up, baik putra dan putri tetap mengirimkan tim ke Kejurnas. Bagi klub yang juara I dan 2 antar klub ini akan mewakili Jatim pada pelaksanaan kejurnas bola voli divisi I

di Indramayu 18-25 Oktober 2015 mendatang.” katanya via telepon Selasa (6/10) Diselenggarakannya event ini menjadi salah satu sarana dalam bentuk yang nantinya bisa berkembang baik di tingkat nasional maupun internasional. Selain itu, mewujudkan realisasi pembinaan prestasi olahraga bola voli di seluruh Jatim.

Klub yang mengikutiu sebanyak 18 putra yaitu PDAM Sidoarjo, Putra Banyuwangi, Pangeran Timur Kab Madiun, Porkes Surabaya, Putra Semeru Polda Jatim, Trunojoyo Sampang, Spinx Bojonegoro, Indolakto Pasuruan< Berkah Mulia Ponorogo, Apotex Yos Soedarso Tulungagung, Putra Situbondo< Putra Ngawi, AVC Koarmatim Surabaya, Dinas Pengairan Bondowoso, Bhayangkara Trenaggalek, Amphibi Surabaya, JVC Tulungagung, BUVC kota Malang.

Sedangkan 10 tim putri Angkasa Tulungagung, ATR BPN Kab Kediri, Ganesha Nganjuk, RBC Kab Malang, Patria Kota Blitar, Mitra Kab Kediri, Pervik Kota Kediri, Putri Samudra Tulungagung, Dinas Pengairan Bondowoso dan BNC Ngawi.Q wwn

Makassar, Bhirawa Tim taekwondo Aceh dan Papua siap bersaing menjadi yang terbaik pada pelaksanaan kejuaraan nasional taekwondo Poltek Cup 2015 se-Indonesia di GOR Sudiang Makassar, Sulawesi Selatan pada 16-18 Oktober 2015.

Ketua UKM Taekwondo Politeknik Negeri Ujung Pandang (PNUP), Jufrianto di Makassar, Selasa, mengatakan selain perwakilan dua provinsi itu, juga ada beberapa daerah lain yang akan meramaikan kejurnas ini seperti Ambon, dan sejumlah kabupaten/kota di Sulawesi Selatan.

"Untuk tim Aceh sudah daftarkan sebanyak tujuh atletnya mengikuti kejurnas Poltek Cup 2015. Adapun untuk wakil Papua rencananya akan mengirimkan tiga tim mengikuti kejuaraan ini," katanya.

Pihak penyelenggara juga masih menunggu konfirmasi sejumlah daerah seperti dari Kalimantan Timur, serta dari perwakilan Pulau Jawa yang juga sudah diundang sebelumnya.

Untuk pendaftaran sendiri, kata dia, masih dibuka hingga 12 Oktober 2015.

Pihaknya berharap perwakilan dari daerah lain juga bisa segera mendaftarkan para atlet terbaiknya selama kurang lebih seminggu ini.

Pada pelaksanaan kejurnas ini, pihaknya memprediksi lebih ramai dan ketat karena akan dimanfaatkan sejumlah daerah sebagai ajang uji coba sebelum tam-

pil di babak kualifikasi Pekan Olahraga Nasional (PON) 2015 di Jawa Tengah.

Begitupun tim pra-PON Sulsel yang juga berencana menurunkan seluruh atlet terbaik demi mengukur kemampuan dan kelemahan atlet sebelum tampil di PraPON 2015.

"Untuk saat ini sudah ada ratusan atlet yang telah terdaftar di panitia. Kami juga masih menunggu dan berharap bisa mencapai target peserta sebanyak 300 atlet," jelasnya.

Kejuaran ini akan mempertandingkan sejumlah kelas dan berlaku untuk mahasiswa dan umum.

Pada pelaksanaan 2013 sebelumnya tim taekwondo Kabupaten Tana Toraja, Sulsel, keluar sebagai juara umum.

Tim taekwondo Toraja menjadi yang terbaik setelah mengoleksi enam medali emas, satu perak dan empat perunggu, lebih baik dari tuan rumah UIN sebagai runner-up dengan perolehan tiga emas, tiga perak dan 15 perunggu.

Untuk posisi ketiga pada Kejurnas 2013 ditempati tim taekwondo YPUP Makassar setelah merebut tiga medali emas dan dua perunggu.

Kejurnas se-KTI 2013 diikuti 186 taekwondoin yang berasal dari 18 kontingen yakni Papua, NTT, Selayar, Politeknik Pangkep, Poltek Ujung Pandang Makassar, Kostrad, Maros, STMIK Dipanegara, Unhas, Universitas 45, Armed, hingga SMU 22 Makassar.Q ant

H Zainal Muhtadien Konsisten Pegang Dua Pesan Pakde Karwo

Tingkatkan Pembangunan dan Sukseskan Pilkada Situbondo 2015 Setelah resmi dilantik Pakde Karwo menjadi orang nomor satu di lingkungan Pemkab Situbondo, banyak tugas yang diemban dipundak sosok H Zainal Muhtadien. Pria yang kini berdomisili di kawasan Perumahan Larangan Mega Asri Sidoarjo itu, membeberkan sejumlah program prioritas yang harus ia tuntaskan, dalam masa jabatannya. Pertama, kata PJ Bupati Zainal, ia siap meneruskan dan meningkatkan pembangunan di Situbondo serta mensukseskan pilkada sehingga berjalan kondusif, aman dan semua kalangan puas serta tidak ada konflik yang berkepanjangan.

Intinya, sambung PJ Bupati Zainal, ada partisipasi politik masyarakat yang meningkat.

Menurut PJ Bupati Zainal, khusus di internal Pemkab Situbondo ia akan komitmen untuk meningkatkan kekompakan bagi semua SKPD, sehingga kinerja berjalan maksimal. Tentunya, kata dia, semua pimpinan SKPD dibawah Sekda terus mendorong adanya koneksi dan komunikasi demi terciptanya kepentingan bersama.”Alhamdulillah, semua teman-teman pimpinan SKPD sanggup untuk menuntaskan tugas tugas secara bersama,” aku suami dr Hj. Niswatin Faricha itu.

Terkait dengan Forpimda (Fo-

rum Pimpinan Daerah), ujar PJ Bupati, pihaknya sudah melakukan pertemuan dan komunikasi bersama. Diharapkan dari pertemuan tersebut akan memaksimalkan proses pembangunan Situbondo yang lebih maju dan kondusif. “Dari pertemuan Forpimda itu, diharapkan kepada semua elemen, untuk tidak ada unjuk tasa yang menimbulkan kejadian anarkis serta tidak melanggar koridor etika. Semua jajara Forpimda senang dengan hasil pertemuan tersebut,” papar alumni S1 dan S2 Unibraw Malang itu.

PJ Bupati juga sempat menyinggung persoalan persiapan pembahasan APBD tahun 2016.

Agar hasilnya benar-benar bagus, kata PJ Bupati, ia segera mengkomunikasikan secara intensif dengan Sekda Syaifullah.

“Sebab sampai sekarang Sekda belum melaporkan secara lengkap, karena masih ada acara di Jakarta. Nanti secara detail, akan saya diskusikan dengan Sekda Syaifullah perihal APBD 2016,” tegas Asisten I Setdaprov Jatim itu.

Tak hanya itu saja yang dipaparkan PJ Bupati Zainal, ia juga bersyukur mendapat kepercayaan Pakde Karwo menjadi PJ Situbondo. Namun dibalik kepercayaan itu, ungkap H Zainal, ia masih tanda tanya atas pilihan Gubernur menjadikan dirinya sebagai PJ Bupati Situbondo yang notabene gudangnya pondok pesantren di Jatim. “Mungkin maksudnya ini untuk mendorong peningkatan kualitas religiusnya saya. Tapi saya sangat siap diperintah oleh Gubernur Sukarwo,” beber pria yang mengaku menjadi PNS sejak tahun 1963 itu.

Meski memiliki dua jabatan bersamaan, kata H Zainal, dirinya selalu siap untuk meneruskan amanah tersebut dengan penuh tanggung jawab. Tentunya, ulas H Zainal, dalam menjalankan jabatan itu harus pandai-pandai membagi waktu dan tenaga, sehingga dapat bersinergi secara maksimal. “Kita memanfaatkan dengan adanya jaringan komunikasi seperti WA, internet dan email. Dengan komunikasi itu teman-teman di Surabaya sudah siap dan sebaliknya di kab Situbondo juga ready,’ papar bapak dua anak itu.

H Zainal mengakui, pada awal hari pertama ia bekerja, terlebih dahulu melakukan kunjungan kepada dua kiai kharismatik di Kab Situbondo yakni KHR Kholil asad, pengasuh ponpes Wali Songo Panji dan KHR Azaim Ibrahimy Samsul Arifin, pengasuh ponpes Salafiyah Syafiiyah Sukorejo. “Oleh dua kiai itu, saya diberi amalan doa, agar selalu lancar dan selamat dalam menjalankan tugas-tugas sebagai PJ Bupati Situbondo,” terang mantan Sekretaris KPUD Prov Jatim itu.

Q awi, adv

sawawi/bhirawa

H Zainal Muhtadien SH, MM bersama isteri, dr Hj. Niswatin Faricha.

EKONOMI - BISNIS

10 Kurs JUAL

BELI

USD

14,454.00

14,310.00

SGD

10,165.27

10,057.63

EUR

16,175.47

16,011.46

JPY

12,003.99

11,879.46

GBP

21,923.83

21,699.68

Sumber: Bank Indonesia (6 OKTOBER 2015)

RAGAM EKBIS

Supriyanto

Bulog Pertimbangkan Pengiriman Beras ke Jakarta

Tulungagung, Bhirawa Bulog Sub Divre Tulungagung mempertimbangkan besaran jumlah beras yang bakal dikirim ke DKI Jakarta. Pengiriman beras jenis premium tersebut merupakan permintaan untuk ketersediaan beras di ibu kota yang kini sedang melakukan operasi pasar (OP). Kepala Bulog Divre Tulungagung, Supriyanto, pada Bhirawa, Selasa (6/10), mengungkapkan masih melakukan pertimbangan dan pembicaraan terkait permintaan beras dari DKI Jakarta. “Masalahnya tidak hanya DKI Jakarta yang meminta persediaan beras Tulungagung. Tetapi juga ada daerah lainnya yang meminta, seperti Bali dan Papua. Apalagi DKI Jakarta mintanya tidak terbatas,” ujarnya.

Supriyanto memastikan persedian beras premium di Bulog Sub Divre Tulungagung berlebih dan bisa dikirim ke berbagai daerah. Dari 12 ribu ton yang dimilikinya, Bulog Sub Divre Tulungagung diperkirakan hanya butuh 5 ribu ton saja.

“5 ribu ton itu untuk tiga kabupaten dan satu kota yang menjadi wilayah Bulog Sub Divre Tulungagung. Jadi masih bisa untuk mengirim ke daerah lain,” paparnya.

Seperti diketahui Bulog Sub Divre Tulungagung mempunyai wilayah kerja di Kabupaten Tulungagung, Kabupaten Blitar dan Kabupaten Trenggalek. Selain pula Kota Blitar. wed

Rabu Wage, 7 OKTOBER 2015

KPPBC Pasuruan Optimistis Target Cukai Rp 40 Triliun Terpenuhi Pasuruan, Bhirawa Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean A Pasuruan optimistis realisasi penerimaan cukai diwilayahnya mencapai target penerimaan sebesar Rp40 triliun. Pasalnya hingga September ini sudah mencapai 65 persen.

“Kami sangat optimis pendapatan cukai hasil tembakau yang ditetapkan awal tahun mencapai target, karena perolehan cukai hasil tembakau sudah diatas 65 persen hingga September 2015 ini. Untuk tahun lalu melampui target yakni Rp32 triliun,” ujar Gamal Saktaji, usai pemusnaan jutaan batang rokok secara simbolis di KPPBC Tipe Madya Pabean A Pasuruan, Selasa (6/10).

Dalam kesempatan ini, Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean A Pasuruan memusnakan jutaan batang rokok berpita cukai bekas dan tanpa pita cukai. Barang bukti sebanyak 1.300.580 batang rokok itu merupakan hasil penindakan kasus pelanggaran di bidang cukai pada kurun waktu tahun 2012-2014.

“Yang kami musnakan terdiri dari 1.279.340 sigaret kretek mesin (SKM) dan 21.240 batang sigaret kretek tangan (SKT). Barang bukti kasus pelanggaran itu ditetapkan sebagai barang milik negara,” papar

hilmi husein/bhirawa

Jutaan batang rokok berpita cukai bekas dan tanpa pita cukai saat dimusnakan secara seremonial di depan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean A Pasuruan, Selasa (6/10).

Gamal Saktaji.

Akibatnya, potensi kerugian negara dari jutaan batang rokok berpita cukai bekas dan tanpa pita cukai itu

Harga Tembakau Tinggi

Petani Nikmati Hasil Panen Lamongan,Bhirawa Petani tembakau di Kabupaten Lamongan tengah menikmati hasil panennya, kualitas daun tembakau pun cukup bagus, sehingga dihargai tinggi oleh pembeli.

Di panen pertama ini, petani akan mengambil helai daun di tengah batang hingga ke bawah. Kualitas krosoknya (daun kondisi kering) di panen pertama ini sangat baik sehingga harga jualnyapun tinggi. “Karena masih panen yang pertama, kualitas daun tembakau masih sangat bagus,” ungkap Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan, Aris Setiadi, Selasa (6/10). Aris menuturkan, harga helai daun tembakau jenis Virginia dalam kondisi kering krosok di Lamongan dihargai bervariasi antara Rp 15 ribu hingga yang tertinggi Rp 22 ribu perkilogram. mb9

mencapai Rp313 juta. Prosesi pemusnahan melibatkan berbagai pihak, seperti pihak kepolisian, kejaksaan, pengadilan, Satpol PP dinas terkait

serta tokoh masyarakat. Adapun pemusnahannya dilakukan di tempat pembuangan sampah di PIER Kabupaten Pasuruan. hil

Sejumlah Brand Raih Halal Awards 2015 Surabaya, Bhirawa Majelis Ulama Indonesia (MUI) kembali menggelar Halal Awards 2015 yang merupakan sebuah ajang penghargaan yang diselenggarakan oleh LPPOM (Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetik) MUI. Dimana penghargaan diberikan kepada sejumlah brand yang yang dinilai berjasa dalam pengembangan, edukasi, informasi dan sosialisasi halal.

Coca-Cola terpilih sebagai Halal Top Brand 2015 Kategori Minuman Ringan melalui survei yang melibatkan lebih dari 2.800 responden di delapan kota besar di Indonesia yaitu, Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Bandung, Surabaya dan Medan yang dipadukan dengan intensitas sosialisasi halal melalui berbagai media, termasuk polling melalui www.halalmui.com Menurut Direktur Corporate Affairs and Communication Coca-Cola Indonesia, Titie Sadarini saat dikonfirmasi Bhirawa, Minggu (4/10) kemarin mengungkapkan dasar penilaian menggunakan dua parameter utama, yakni pada produk yang telah mendapatkan sertifikat Halal dan yang telah mengimplementasi Sistem Jaminan

Halal di dalam perusahaan.

Ditambah dengan penilaian dari seberapa banyak merek milik produsen halal disebut oleh responden yang diwawancarai oleh tim survei. “Kami menyambut baik penghargaan ini, yang menunjukkan komitmen CocaCola untuk terus menghadirkan pelayanan dan produk berkualitas terbaik yang aman untuk dikonsumsi sesuai dengan standar dari The Coca-Cola Company, Food Safety, serta persyaratan dari peraturan perundangan yang berlaku,” ujarnya.

Ia menambahkan, untuk selu-

ruh produk dari The Coca-Cola Company yang dipasarkan di Indonesia telah mendapatkan Sertifikat Halal dan terdaftar di LPPOM MUI sejak Januari 1995.

Sementara acara penganugerahan Halal Top Brand 2015 diselenggarakan pada acara INDHEX (Indonesia International Halal Expo) dan diserahkan langsung oleh Direktur Lembaga Pengkajian Pangan Obat Makanan MUI (LPPOM MUI) Ir. Lukmanul Hakim, M.Si serta disaksikan oleh Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) K.H. Amidan Saberah. riq

Sejumlah brand saat menerima penghargaan Halal Awards 2015 dari MUI.

Pemprov Ajak Mahasiswa Jadi Pelaku UMKM Bukan Lagi Pencari Kerja, Tapi Entreprenuer

Pemprov Jatim meminta para mahasiswa agar mengubah mindset mau menjadi entrepreneur bukan pencari kerja seperti yang selama sudah terjadi. Sebab dalam rangka menghadapi MEA (Masyarakat Ekonomi ASEAN), masyarakat Indonesia khususnya Jatim harus ikut bertarung bukan hanya menjadi pasar dari negara-negara ASEAN jika tidak ingin dilibas di MEA. “Pemerintah siap memfasilitasi para mahasiswa yang ingin menjadi entrepreneur. Pemerintah juga akan membuat regulator dalam menumbuhkembangkan jiwa entrepreneur ini,” kata Kepala Bidang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jatim, Drs Achmad Basuki MSi, saat menjadi salah satu pembicara dalam acara Forum Koperasi dan UMKM di Universitas Bhayangkara (Ubhara) Surabaya, Selasa (6/10).

Oleh karena itu, menurut dia, sinergitas antara pemerintah, akademisi dan dunia usaha diyakini akan memberi peningkatan

income bagi masyarakat terutama pelaku UMKM. Di depan lebih dari 500 mahasiswa, Basuki mengatakan peran koperasi mahasiswa (kopma) tidak bisa dianggap sebelah mata, karena kopma dalah cikal bakal dari mahasiswa untuk kelak memiliki jiwa enterpreunership. “Hal ini sesuai dengan tujuan Bapak Gubernur Jatim (Dr H Soekarwo, red) yang ingin mencetak wirausahawan dari kalangan akademisi, terutama yang tertarik di bidang UMKM,” jelas Basuki.

Basuki mengatakan, peran tersebut paling tidak dapat menunjang kemajuan perekonomian di Jatim.

Kepala Bidang UMKM Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jatim, Drs Achmad Basuki MSi (dua dari kiri) saat memberikan paparannya dihadapan 500 mahasiswa Ubhara Surabaya.

Karena itu tidaklah heran jika sampai semester pertama saja di tahun 2015 ini Jatim mampu mencapi pertumbuhan ekonomi sebesar 5,22 persen. “Ini lebih tinggi dari pertumbuhan nasional sebesar 4,7 persen,” bebernya.

Untuk itu, kata Basuki lagi, menjelang pemberalakuan MEA, Jatim akan terus mengembangkan upaya penguatan di bidang koperasi dan UMKM. “Dengan jumlah lebih dari 6,8 juta UMKM merupakan modal penting bagi kita utnuk bisa bersaing di MEA,” tegasnya. Untuk itu, peran akademisi dalam mencetak wirausahawan baru patut didukung sepenuhnya. Pemprov berjanji akan membantu dari segi pelatihan, konsultasi melalui klinik UMKM dan tentu saja permodalan bagi UMKM Jatim.

“Kita akan support masyarakat yang ingin membuka usaha di bidang UMKM untuk kesejahteraan semua dan bisa ikut membantu kemajuan perekonomian Jatim. Khususnya bagi para mahasiswa yang ingin menjadi pengusaha,” katanya.

Dalam kesempatan itu, Basuki juga membeberkan, majunya perekonomian Jatim tidak terlepas dari peran serta koperasi dan UMKM, khususnya dalam menciptakan lapangan kerja dan pengentasan kemiskinan di Jatim.

Jumlah koperasi di Jatim pada 2014 sebanyak 30.866 unit meningkat dari 2013 yang berjumlah 30.714. Sementara koperasi yang aktif mengalami peningkatan pada 2014 sebanyak 27.156 unit sedangkan pada 2013 sebanyak 27.031 unit. Sedangkan koperasi yang tidak aktif pada 2014 tidak mengalami perubahan dari tahun sebelumnya yaitu sebanyak 3.710 unit. iib

Rabu Wage, 7 OKTOBER 2015

Atasi Kekurangan Air, Usulkan Sudetan Baru Sungai Brantas Jombang, Bhirawa Kalangan petani di tiga wilayah kecamatan, yakni Tembelang Kesamben, Sumobito, Jombang mengusulkan adanya sudetan baru Sungai Brantas. Hal ini untuk memenuhi kebutuhan air lahan pertanian yang sering mengalami kekeringan.

Ketua Forum Masyarakat Petani Jombang Arif mengatakan, usulan sudetan Sungai Brantas sangat dibutuhkan kalangan petani. Alasannya, hampir setiap tahun lahan pertanian khususnya kawasan Tembelang, Kesamben dan Sumobito sering kekurangan air. ”Usulan itu sebenarnya sudah sangat lama diajukan kawan-kawan petani, namun belum mendapat respon dari pemegang kebijakan yang mengelola Sungai Brantas,”ujarnya, Selasa (6/10).

Namun lanjut Arif beberapa waktu lalu Tim Koordinasi Pengeola Sumber Daya Air ( TKSDA) Jawa Timur telah melakukan pe­ ninjauan ke Sungai Brantas di Jombang.” Dan kita juga sudah menyampaikan pemaparan usulan petani pentingnya sudetan khususnya di bagian sisi selatan dam karet Jatimlerek Megaluh,”imbuh warga Kesamben ini seraya mengatakan lahan pertanian di tiga wilayah itu diperkirakan mencapai 2 ribu hektare lebih.

Kepala Dinas Pertanian Hadi Purwantoro juga membenarkan adanya permintaan sudetan Sungai Brantas oleh kalangan petani khususnya di tiga kecamatan yang berada di selatan Sungai Brantas.” Dinas sangat mendukung sekali usulan petani, karena memang mereka hampir setiap tahun mengeluhkan kurangnya pasokan air untuk lahan pertanian mereka,”ujarnya.

Selama ini lahan pertanian di tiga kecamat­ an itu dipenuhi dengan irigasi teknis. Artinya semua kebutuhan pengairan bersumber dari aliran sungai dari Mrican Kanan, yang berada di Kabupaten Kediri. ”Seharusnya bisa memenuhi, namun kenyataannya perjalanan air tidak sampai di Tembelang, Kesamben dan Sumobito sering kekurangan,”bebernya.

Kepala PU Dinas Pengairan Arif Gunawan mengatakan bahwa pihaknya saat ini tengah berupaya untuk mengusulkan adanya sudetan baru untuk mengalirkan air dari Sungai Brantas ke wilayah Kabupaten Jombang. Awal pekan kemarin pihaknya sudah mengajukan usulan itu dan membawanya ke sidang TKPSDA. Setelah berjuang dengan berbagai argumentasi, akhirnya usulan itu pun kemudian disetujui menjadi rekomendasi. n rur

Redam Gejolak, Formula Penetapan UMK 2016 Disiapkan l Sambungan hal 1

Pengelolaan Keuangan Fungsi Ketenagakerjaan pada Perwakilan RI di Surabaya, Selasa (6/10).

Formula yang sudah dipersiapkan, kata dia, bertujuan untuk melakukan penghitungan kenaikan upah bagi buruh setiap tahunnya.

Legislator asal Fraksi PKB DPR RI periode 2009-2014 tersebut juga mengaku pihaknya saat ini menyiapkan rancangan peraturan pemerintah mengenai pengupahan.

Intinya, lanjut dia, di peraturan peme­rintah nantinya akan menyiapkan sitem pengupahan yang memberikan dua kepastian kepada pekerja maupun kalangan dunia usaha. Kepastian pertama, kata dia, diberikan ke seluruh pekerja, yakni intinya kenaikan upah akan terjadi setiap tahun.

“Yang kedua diberikan ke kalangan dunia usaha, yakni intinya bahwa kenaikan upah tahunan itu bisa diprediksi. Oleh karena itu di dalam RPP menggunakan formula untuk menghitung kenaikannya,” ucapnya.

Hanif Dhakiri juga berpesan sekaligus meminta pekerja dan pengusaha lebih mengintensifkan dialog sosial untuk menyelesaikan permasalahan di lingkungan perusahaan.

“Kami mendorong serikat pekerja maupun pengusaha mengintensifkan dialog sosial dalam rangka masalah yang dihadapi untuk membantu menyelesaikan menjadi kunci bagi penyelesaian persoalan ketenagakerjaan di tingkat perusahaan,” katanya.

Sementara itu, pada kesempatan Peng­ uatan Jejaring Kelembagaan Penempatan tersebut, ia meminta atase ketenagakerjaan memiliki pengetahuan atau pemahaman tidak hanya terbatas pada hal-hal yang terkait dengan permasalahan Tenaga Kerja Indonesia (TKI). “Namun, dengan ketenagakerjaan secara umum seperti pelatihan, hubungan industrial, dan ‘labour inspection’ yang secara umum kesemuanya itu saling terkait dalam upaya pembenahan perlindungan dan penempatan TKI di luar negeri,” ujarnya. n cty

Langganan Peraih Piala WTN l Sambungan hal 1

mengharumkan bagi Pemkab Situbondo dan masyarakat Kota Santri pada umumnya.

Bersama sejumlah kab/kota dan provinsi, pada 2015 ini Kab Situbondo menerima penghargaan piala WTN (prestasi tertinggi di bidang ketertiban lalu lintas) dari Presiden RI untuk kategori kota kecil. Kabar gembira tersebut disambut antusias dan gembira oleh ratusan karyawan Dishubkominfo Kab Situbondo bersama pejabat setempat, Selasa (6/10) kemarin. “Ini buah manis dari kerja keras bersama,” ujar Kadis­hubkominfo Lutfi Joko Prihatin.

Kepastian perolehan piala WTN untuk Kab Situbondo 2015 ini, aku mantan Kabag Hukum Pemkab Situbondo itu, dituangkan dalam SK Kemenhub Nomor 402 Tahun 2015 tentang Penetapan Kota/Kab/Prov Penerima WTN. Untuk jelasnya, ulas Lutfi, Dishubkominfo Kab Stubondo mendapatkan piala WTN untuk kategori tertib lalu lintas 2015. “Kab Situbondo berada di urutan nomor 34 se-Indonesia. Insya Allah nanti penyerahan pialanya akan langsung diserahkan Presiden RI Joko Widodo,” tutur Lutfi.

Untuk mensyukuri raihan prestasi menggembirakan tersebut, ujar Lutfi, lembaga yang ia pimpin menggelar acara konvoi kendaraan dan 9 pesta rakyat. Di dalam rangkaian acara itu, kata dia, Dishubkominfo akan menyajikan aneka kesenian tradisional. “Kemudian kami menggelar pameran info masyarakat, lomba foto kreativitas, lomba TI untuk memacu kreativitas anak muda di Situbondo,” ungkap Lutfi. n awi

11

SAMBUNGAN Wali Kota Diperiksa KPK 10 Jam, Pejabat Kompak Bungkam l Sambungan hal 1

Kota Madiun Sugeng Rismiyanto SH,MHum dan Kabag Humas dan Protokol Pemkot Madiun Drs Edy Joko Purnomo hanya menjawab singkat soal kabar Wali Kota Madiun diperiksa KPK. Keduanya terkesan berkelit-belit atau enggan menjawab pertanyaan wartawan soal Wali Kota Madiun yang kabarnya diperiksa KPK hingga 10 jam.

“Pak Wali (Wali Kota, red) kan sedang mengikuti Lemhanas (Lembaga Ketahanan Nasional). Soal itu, saya tidak tahu, sekarang saya baru tahu dari Anda (wartawan). Saya tidak mau komentar soal itu. Pak Wali sendiri, saat ini tengah ke Singapura bersama rombongan dari Lemhanas,” ujar Sugeng Rismiyanto kepada wartawan, Selasa (6/10).

Menjawab pertanyaan tentang surat panggilan dari KPK yang dilayangkan untuk Wali Kota Madiun, Sugeng Rismiyanto kembali berkelit. “Wah, yo, tidak tahu soal surat. Surat-surat bukan urusanku, tepatnya urusan surat masuk-keluar ada di Bagian Umum, lebih tepatnya tanya saja ke Sekda (Maidi). Bisa jadi dia tahu soal surat. Sudah lah, jangan tanya yang tidak-tidak,” ujarnya sembari masuk ruangan.

Terpisah, Kabag Humas dan Protokol, Pemkot Madiun Drs Edy Joko Purnomo juga enggan menjawab tentang kabar pemeriksaan Wali Kota Madiun oleh KPK. “Sepengetahuan saya Pak Wali tengah mengikuti Lemhanas,

lalu hari ini (kemarin, red) informasinya ke Singapura dengan rombongan Lemhanas,” ujarnya singkat.

Untuk diketahui Wali Kota Madiun Bambang Irianto diperiksa KPK, Senin (5/10), sejak pukul 09.10 hingga 21.00 lebih. Informasinya, saat mendatangi KPK, dia bersama 6 orang, belum diketahui pasti siapa saja mereka itu. Selama diperiksa KPK, Bambang dicecar sebanyak 23 pertanyaan, meski begitu dia tidak tahu apa-apa soal pembangunan Pasar Besar Kota Madiun (PBKM) itu.

Sebagaimana diketahui bersama, sebelumnya, tim KPK yang berjumlah tujuh orang meminjam tempat di Mapolres Madiun Kota untuk memeriksa sejumlah saksi terkait proyek Pasar Besar Kota Madiun, Rabu (19/8) lalu. Penyelidikan dilakukan dengan memanggil sejumlah rekanan dan pejabat yang dulu pernah terlibat dalam proyek tersebut.

Penyelidikan kasus tersebut dilakukan awal 2012 ketika Kejaksaan Negeri (Kejari) Madiun menduga proses lelang dan pembangunan proyek ini melanggar Perpres Nomor 35 Tahun 2011 tentang perubahan atas Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Selain itu, diduga juga ada pelanggaran jadwal pengerjaan, kualitas, serta model konstruksi bangunan. Di tengah jalan, tiba-tiba kasus tersebut diambil alih oleh Kejaksaan Tinggi Jatim.

Selanjutnya, pada Desember 2012, Kejati menghentikan penyelidikan kasus dugaan korupsi itu karena dinilai tidak ada kerugian negara. Hingga kini kasus dugaan korupsi tersebut akhirnya diusut kembali oleh KPK. Menanggapi hal itu, kalangan LSM khususnya pelapor dugaan korupsi PBKM itu, merasa lega dengan diperiksanya Wali Kota Madiun dan menganggap ada kemajuan terhadap dugaan kasus korupsi ini. KPK yang akhirnya menanggani kasus dugaan korupsi pembangunan PBKM pasca terbakar 2008 silam, dianggap sebagai angin segar, sekaligus penegakan hukum khususnya kasus korupsi besar di Kota Madiun.

“Kami apresiasi positif pemeriksaan penyidik KPK itu, apalagi kami sebagai pelapor kasus itu sejak 2012 silam terus menunggu penanganan dugaan korupsi proyek senilai Rp 76,5 milar yang dibangun 2010-2011. Kami didampingi aktivis dari ICW akhir Februari 2013 silam sempat memaparkan dugaan korupsi ini di hadapan pimpinan dan penyidik KPK,” ujar Budi Santosa, Koordinator LSM Wahana Komunikasi Rakyat (WKR) Ia juga menyatakan tidak berprasangka buruk atas diperiksanya Wali Kota Madiun Bambang Irianto.

“Junjung azas praduga tidak bersalah, diperiksa sebagai apa saya juga belum mengetahui. Saya baru mendapat kabar semalam dari wartawan,” ujarnya kemarin. n dar

Sederhanakan Birokrasi, 12.471 Peraturan Pemerintah Pusat Akan Dirombak l Sambungan hal 1

Nasional)/Bappenas, lanjut Sofyan, akan meminta Kementerian/Lembaga teknis untuk mengkaji kembali peraturan yang telah diterbitkan selama 10 tahun terakhir. Hasil dari pengkajian masing-masing Kementerian/Lembaga itu, akan diserahkan ke Presiden Joko Widodo.

Selanjutnya, dengan arahan Presiden, Bappenas akan memimpin deregulasi belasan ribu peraturan tersebut untuk jangka panjang.

“Yang 154 deregulasi peraturan di paket kebijakan yang dipimpin Menko Perekonomian baru, sebagian kecil dari ribuan regulasi,” ujarnya.

Setelah upaya deregulasi jangka panjang dimulai, Sofyan mengatakan, paling tidak setiap satu tahun, sebanyak 50 persen dari total peraturan pemerintah dapat disederhanakan. Dari 12.471 peraturan pemerintah pusat, paling banyak adalah 8.331 peraturan tingkat menteri, 2.446 Peraturan Pemerintah, 2.258 Peraturan Presiden, 1.550 Keputusan Presiden, 247 Instruksi Presiden, 48 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang dan 916 Undang-undang. Tidak hanya peraturan dari pemerintah pusat, namun Bappenas juga menemukan

28.752 peraturan yang diterbitkan pemerintah daerah selama 10 tahun terakhir.Puluhan ribu peraturan daerah tersebut, juga akan disederhanakan oleh Bappenas, dengan koordinasi pemerintah daerah.

Mengutip data Indikator Tata Kelola Pemerintahan Seluruh Dunia atau Worldwide Governance Indicators (WGI), kualitas regulasi Indonesia hanya 46 persen atau berada di bawah Filipina 52 persen, Thailand 58 persen, Malaysia 72 persen, Brunei Darusallam 83 persen, dan Singapura 100 persen.

Paket Kebijakan Ekonomi III Sementara itu Kepala Kantor Staf Kepresidenan Teten Masduki mengatakan, kemungkinan pemerintah akan mengumumkan Paket Kebijakan Ekonomi III, Kamis (8/10). “Mungkin Kamis pekan ini,” kata Teten Masduki di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (6/10).

Ia mengakui, kemungkinan kebijakan terkait harga BBM dan upaya mengatasi daya beli masyarakat akan masuk dalam paket kebijakan ekonomi itu. “Yang jangka pendek masih untuk mengatasi masalah daya beli masyarakat, dan masalah pangan,” katanya.

Sementara yang jangka menen-

gah, diarahkan untuk kemudahan berinvestasi. “Stimulus yang diminta peng­usaha itu, terkait pajak dan kemudahan dari sisi regulasi,” katanya.

Sementara itumengenai hubungan Presiden dan Gubernur BI, Teten mengatakan tidak ada masalah.

Keduanya selama ini cukup intensif membahas perkembangan ekonomi terkini. “Saya kira antara pemerintah dan BI memiliki fungsi dan kewenangan berbeda. Pemerintah fokus dalam kebijakan-kebijakan fiskal, sementara BI dalam kebijakan moneter,” katanya.

Ia menyebutkan, kurs rupiah yang sekarang tertekan dan dollar AS menguat merupakan wilayah BI. “Di kebijakan fiskal, sekarang Presiden memikirkan insentif-insentif untuk bisa mendatangkan investor ke dalam negeri supaya kebutuhan valas yang besar untuk impor BBM dan pangan misalnya bisa dipenuhi,” katanya.

Menurut dia, ada pembagian wilayah yang cukup tegas antara pemerintah dan BI. Meskipun BI independen, antara Presiden dan Gubernur BI sering bertemu untuk memberikan pandangan satu sama lain. Karena keduanya harus sejalan.

Karena yang dikelola adalah ‘perahu’ yang sama,” kata Teten. n ira, ins

Malang Miliki Angka DPT Tertinggi l Sambungan hal 1

2.034.307.

Komisioner KPU Jatim Choirul Anam menegaskan penetapan DPT oleh KPU sudah sesuai aturan. Di mana untuk DPT ada empat ka­ tegori yaitu daftar pemilih reguler yang ditetapkan 36 hari sebelum hari H. Selain digunakan sebagai daftar pemilih, juga digunakan sebagai acuan dalam pengadaan logistik, terutama surat suara.

Meski demikian tidak menutup kemungkinan dalam perjalanannya ada pemilih tambahan dan itu sudah diatur dalam Daftar Pemilih Tambahan 1 (DPTb 1).

Dan dipastikan pemilih terbanyak ada di Kab Malang.

“Yang pasti DPTb 1 adalah daftar pemilih yang diperuntukkan bagi yang memenuhi syarat, tetapi masih belum masuk dalam DPT. Dilakukan 10 hari setelah penetapan DPT dalam waktu 8 hari,” tegas pria yang pernah duduk sebagai anggota KPU Kota Surabaya, Selasa (6/10).

Sedang kategori lainnya adalah DPPh (Daftar Pemilih Pindahan).

Di mana DPPh merupakan daftar pemilih bagi pemilih yang pindah pilih dikarenakan sesuatu hal, baik karena tugas atau yang lain misalnya dokter, tahanan, orang sakit. Di mana harus diiurus 10 hari sebelum hari H sampai maksimal 3 hari sebelum hari H de­ ngan menggunakan form A5. Dan kategori terakhir adalah DPTb2 (Daftar Pemilih Tambahan2) yaitu daftar pemilih bagi pemilih yang memenuhi syarat sebagai

pemilih tetapi belum tercatat di DPT maupun DPTb1, dengan cara menunjukkan identitas kependudukan resmi di TPS sesuai alamat yang bersangkutan.

Ditambahkannya, adapun total DPT yang ada di 18 kab/kota se-Jatim mencapai 17.807.032.

Sedang wilayah yang memilih DPT paling rendah adalah di Kota Blitar yang hanya sekitar 108.912, serta Kota Pasuruan yang hanya mencapai 142.948.

“Yang pasti untuk tambahan daftar pemilih itu ada, namun jumlahnya relatif kecil. Ini sesuai de­ ngan pengalaman pilkada-pilkada sebelumnya,”papar Anam.

Seremoni di Depan DPRD Alat Peraga Kampanye (APK) bagi kedua pasangan calon (paslon) dalam Pilkada Surabaya akan dipasang, Rabu (7/10) malam nanti. Salah satu lokasi yang akan dipasang baliho kedua paslon adalah di depan Gedung DPRP Jatim di Jl Indrapura.

Meski masa kampanye sudah berjalan sepekan lebih, namun APK Pilkada Surabaya belum dipasang.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Surabaya telah mengundang Panwaslu serta Liaison Officer (LO) kedua paslon untuk menandatangani desain APK yang sudah disepakati sesuai aturan, Selasa (6/10) kemarin.

Pertemuan tersebut dilakukan secara tertutup, agendanya membahas penentuan titik APK di setiap wilayah.

Penandatanganan bersama

ini menandakan sebagian desain APK sudah dapat segera dicetak.

Kemarin, KPU Surabaya juga telah mencetak baliho kedua paslon yakni Dr Rasiyo-Lucy Kurniasari yang diusung Partai DemokratPAN dan pasangan calon Tri Rismaharini-Whisnu Sakti Buana yang diusung PDIP. Komisioner KPU Kota Surabaya Divisi Sosialisasi dan Humas Nur Syamsi mengatakan pemasangan pertama baliho secara seremonial akan dilakukan di depan Gedung DPRD Jatim Jalan Indrapura Rabu malam.

“Rencananya memang begitu, hari ini (kemarin, red) dicetak, besok (hari ini, red) malam dipasang di Jalan Indrapura tepatnya di dekat DPRD Jatim,” ujarnya.

Selain di Jalan Indrapura, ada empat titik lain di masingmasing lima wilayah Surabaya.

Antara lain di Bundaran Waru, Bundaran Satelit, Bundaran Margomulyo, dan di dekat Suramadu.

Sementara itu Achmad Zainul Arifin LO Paslon Rasiyo-Lucy mengatakan desain baliho dan umbul-umbul untuk pasangan Rasiyo-Lucy memang sudah tidak ada masalah. “Secara lisan terkait adanya gambar Pakde Karwo tidak masalah meski tidak dikasih nama terang. Namun, ada imbauan Panwas untuk menghapus tulisan ‘Pakdene Wong Jawa Timur’. Jadi terkait tiga APK yakni spanduk dan poster diperbolehkan adanya foto Pakde,” kata Arifin. n geh

Enam Bulan Lulus Baru Terima SHUS l Sambungan hal 1

Kabid Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan (Dindik) Surabaya Eko Prasetyoningsih mengakui pembagian SHUS tahun ini memang cukup lama. Jika tahun-tahun sebelumnya SHUS bisa diterima siswa paling lambat hanya satu - dua bulan, sekarang sampai enam bulan sejak siswa UN April lalu baru dibagi. “Kalau terlambat begini yang berat itu sekolah. Anak didik sudah pindah sekolah kemana-mana.

Sekarang harus dipanggil lagi satu per satu melakukan cap tiga jari dan tanda tangan di sekolah,” tutur Eko di sela-sela pembagian SHUS SMP/MTs di Kantor Dindik Surabaya, Selasa (6/10).

Setelah dibagikan, Eko berharap pihak sekolah segera memproses SHUS tersebut dan segera dibagikan ke siswa. Meski sejatinya saat ini siswa sudah tidak terlalu mendesak kebutuhannya. “Secepatnya saja dibagikan kalau semua prosesnya sudah selesai,” tutur dia.

Ditanya alasan keterlambatan, Eko tidak bisa menjawab pasti. Sebab tugas pencetakan SHUS mulai tingkat SD sampai SMA/SMK ada di tangan provinsi.

Hanya saja, keterlambatan ini pasti merugikan siswa dan sekolah. Khususnya siswa yang sekarang sekolah di luar kota.

Hal ini juga yang membuat SHUS seringkali menumpuk di sekolah lalu hilang.

“Kita tidak tahu kenapa. Padahal UN ini kan kegiatan yang rutin dilakukan setiap tahun. Seharusnya perencanaan itu bisa jauh-jauh hari dilakukan,” ungkap perempuan asal Ponorogo itu.

Sementara itu, Sekretaris Panitia UN Dindik Jatim Ema Sumiarti menuturkan, pembagian SHUS SMP/MTs sesungguhnya telah dibagikan ke kabupaten/kota sejak satu pekan lalu. Keterlambatan ini diakuinya memang cukup lama. Namun hal ini cukup beralasan. Sebab, format SHUS terjadi perubahan secara total. Di antaranya uraian nilai di balik SHUS. Setiap mata pelajaran terdapat sejumlah kompetensi yang memiliki nilai masing-masing.

Dia menyebut, Bahasa Indonesia ada enam kompetensi dasar penilaian, Matematika empat kompetensi, Bahasa Inggris tiga kompetensi dan IPA tujuh kompetensi. “Semakin banyak penilaian siswa, kita harus semakin teliti. Di samping itu, proses pencetakan SHUS sendiri juga butuh waktu lama dan kualitas mesin yang bagus,” ungkap dia.

Berbeda dengan Sertifikat Hasil Ujian Sekolah (SHUS) SD/MI yang tidak menggunakan penilaian serumit SMP dan SMA/ SMK. “Meskipun SD/MI ujiannya paling terakhir toh SHUS-nya lebih dulu selesai,” tambahnya.

Di samping itu, lanjut dia, master file dari pusat juga cukup terlambat dikirim ke provinsi. Setelah lewat Juli, software pengisian blangko itu dikirim. Pihak Dindik Jatim pun berkali-kali melakukan pencocokan dengan specimen yang sesuai dengan pusat. “Kita tahun lalu punya pengalaman kurang baik karena ketidakhatihatian. Jadi sekarang kita berusaha lebih teliti dan memang sedikit lama,” pungkas Ema. n tam

Kediri, Blitar, Tulungagung Minta Tambahan Kuota Elpiji Melon l Sambungan hal 1

adanya pengusaha yang menggunakan gas elpiji bersubsidi. Misalnya ketika sidak kami menemukan rumah makan sekelas restoran menggunakan elpiji 3 kilogram, itu kan tidak boleh” jelas Dian.

Diketahui sejak beberapa hari terakhir di Kota Kediri sering terjadi kelangkaan gas elpiji 3 kilogram. Bahkan harga sempat menembus Rp 21-22 ribu lebih di tingkat konsumen dari HET yang ditetapkan pemerintah, Rp 16 ribu.

Sementara itu di Blitar dan Tulungagung, juga terjadi lonjakan permin­ taan gas elpiji 3 kg dalam beberapa hari terakhir.

Untuk mengantisipasinya, Pertamina akan menambah alokasi elpiji bersubsidi di wilayah Blitar dan Tulung­ agung guna mengatasi lonjakan kebutuhan sekaligus menekan harga agar tidak terus melambung di atas HET pemerintah.

“Penambahan akan kami lakukan terhitung mulai 7 Oktober (Rabu hari ini, red),” kata Humas Pertamina Region 5 Pertamina Cabang Jawa Timur Heppy Wulansari kemarin.

Ia menegaskan, penambahan jatah alokasi elpiji di

kedua daerah murni untuk mengatasi gejolak harga yang sudah menyentuh kisaran Rp 22 ribu per tabung ukuran elpiji tiga kilogram, bahkan lebih.

Padahal sesuai harga eceran tertinggi atau HET, elpiji bersubsidi ukuran tiga kilogram tersebut tidak boleh lebih dari Rp 16 ribu per tabung.

Menurut Wulan, kelangkaan elpiji di Blitar maupun sebagian wilayah Tulungagung dipicu oleh lonjakan kebutuhan masyarakat. “Menyikapi lonjakan kebutuhan yg terjadi minggu ini di Blitar dan Tulungagung, Pertamina menyiapkan penambahan alokasi elpiji tiga kilogram masing-masing sebesar 30.140 tabung dan 35.280 tabung,” jelasnya.

Sepanjang 2015, terhitung mulai periode Januari hingga September, konsumsi elpiji tiga kilogram di wilayah Kabupaten/Kota Blitar tercatat mencapai 7.398.530 tabung atau konsumsi rata-rata per bulan sekitar 822.059 tabung.

Sedangkan di Tulungagung dengan rentang periode yang sama mencapai 7.438.456 tabung atau rata-rata per bulan sekitar 826.495 tabung. n van, wed

Bukti Semangat Warga Oro-oro Ombo Mengikuti Kegiatan Bersih Desa l Sambungan hal 1

buat gaun pesta, Didik Dimas Sulistyo yang juga ketua RT 05 Desa Oro-oro Ombo, Selasa (6/10).

Keputusan menjadikan plastik dari satu jenis produk menjadi satu gaun cantik karena mempertimbangkan kualitas dan keindahan gaun yang dihasilkan.

Gaun akan indah dipandang mata, karena warnanya yang teratur dan rapi. Jadi jika plastiknya memiliki warna dasar ungu, maka gaun yang dihasilkan praktis berwarna ungu.

“Namun demikian kita

tidak menunjukkan atau memperlihatkan nama produk dari pemutih pakaian yang ada pada plastik tersebut,”tambah Dimas. Setidaknya ada 7 blok di RT 05 yang mengumpulkan plastik untuk dijadikan bahan daur ulang menjadi sebuah gaun pesta. Ini merupakan semangat dari warga di RT ini untuk ikut andil dalam melaksanakan acara bersih desa.

“Dengan ikut aktif dalam kegiatan bersih desa ini, semoga Oro-oro Ombo tetap diberi kesuburan dan warganya diberi kemakmuran. Se-

lain itu desa ini juga bisa ikut andil dalam menjadikan Kota Batu sebagai tujuan pariwisata internasional,”ujar Hartatik, salah satu warga Desa Oro-oro Ombo. Akhirnya dengan ketekunan dan ketelitian yang tinggi, warga RT 05 Orooro Ombo bisa membuat 25 gaun pesta berbahan plastik daur ulang.

Gaun-gaun tersebut ikut dipamerkan dan diperagakan oleh para perempuan mulai anak-anak, remaja, dan dewasa dalam Pawai Budaya Bersih Desa Oro-oro Ombo

yang dilaksanakan kemarin.

Tentu saja karya kreatif ini memancing decak kagum warga yang melihatnya dari pinggir jalan. Mereka seringkali menjadi objek foto dari para warga yang menonton maupun para jurnalis yang melakukan peliputan.

Mereka berjalan dalam pawai budaya bersama seniman lain yang juga ikut dalam karnaval. Di antaranya, atraksi sandukan, beraneka kostum hasil kreativitas warga yang lain, hingga kesenian bantengan dan macan barong.

Adapun, rangkaian kegiatan Bersih Desa Oro-oro Ombo sendi-

ri sudah dimulai sejak 4 Oktober 2015.

Kegiatan diawali dengan ziarah ke makam leluhur desa, pengajian, ritual siraman, langen beksan, dan campur sari. “Usai campur sari juga dilanjutkan dengan menggelar wayang kulit di halaman rumah Kepala Desa Orooro Ombo. Kemudian semua acara tersebut ditutup dengan pawai budaya pada hari ini (kemarin-red),”ujar Maman Adi Saputra, wakil ketua panitia Kegiatan Bersih Desa Oro-oro Ombo. *

12

Rabu Wage, 7 OKTOBER 2015