Binder7sept2015

Harian Bhirawa Ditunjuk kembali sebagai sarana pengumuman iklan tender/lelang pemerintah di seluruh Jawa Timur berdasarkan SK Gubernur No.188/343/ KPTS/013/2011

Kita akui program SKPD akan terganggu dan ini yang akan saya jelaskan kepada seluruh SKPD. Saya akan katakan peranan SKPD akan berkurang karena program hibah akan kita ganti dengan sistem perbankan,”

HARIAN IKLAN/ LANGGANAN

Baca Hal 8

031-5615454

Gubernur Jatim Dr H Soekarwo SH, MHum

Harga Langganan Rp 55.000/bulan Eceran Rp 3.000

Senin Wage, 7 SEPTEMBER 2015

http://www.harianbhirawa.co.id

7

AGENDA HARI INI

SEPTEMBER 2015

 Gubernur H Soekarwo 09.00

Rapat Sosialisasi Program Transformasi BPD di Bank Jatim

 Wagub H Saifullah Yusuf Di Ruang Kerja

 Sekdaprov H Akhmad Sukardi 09.00 19.00

Menghadiri Rapat Sosialisasi Program Transformasi BPD di Bank Jatim Menghadiri Rakor Penanggulangan Kemiskinan di Malang

Hadapi MEA, Pemprov Perkuat 11.600 UMKM Produsen Olahan Ikan Pemprov, Bhirawa Menjelang diberlakukannya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015 yang akan berlangsung Desember, Pemprov Jatim terus berupaya memperkuat sektor UMKM. Salah satunya yakni sektor UMKM produsen makanan olahan ikan yang jumlahnya mencapai 11.600 pengusaha.

“Kami membina 11.600 UMKM baik perorangan atau kelompok se-Jatim. UMKM ini khusus menghasilkan produk olahan dari hasil perikanan Jatim, seperti tofu ikan, bakso ikan, dendeng ikan, krupuk ikan, hingga bandeng asap tanpa duri,” kata Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jatim Heru Tjahjono dikonfirmasi, Minggu (6/9).

Untuk memastikan data pengusaha binaannya, kini pihaknya tengah menyiapkan data lebih akurat terkait seluruh UMKM. “Kami sedang mendata jumlah pastinya. Termasuk produk olahannya apa, bahan bakunya dari apa, berapa jumlah produksinya, sampai proses pemasaraannya,” ungkapnya.

Dengan data itu, lanjut mantan Bupati Tulungagung tersebut, maka kesiapan UMKM dan proses pembinaannya bisa lebih baik dalam menghadapi MEA 2015. Adapun data tersebut tak hanya terkait produksinya saja, melainkan juga mencakup klasifikasi usaha sesuai data by name dan by address (nama dan alamat).

Ia menargetkan, proses pendataan keseluruhan yang kini masih diproses bisa segera diselesaikan.

“Setelah saya cek, mungkin akhir September baru selesai (pendataan UMKM). Jadi sekarang masih dalam proses. Kalau selesai nanti bisa dipublish,” tuturnya.

Sembari menunggu proses pendataan, pihaknya juga mulai mengenalkan berbagai produk makanan olahan ikan yang diproduksi UMKM binaannya. Misalnya dengan menggelar bazar di

 ke halaman 11

Sejumlah pelayat membawa peti jenazah KH Muchit Muzadi , kakak kandung KH Hasyim Muzadi dari rumah duka di Jalan Kalimantan Kabupaten Jember untuk dimakamkan ke TPU Tegalboto setempat, Minggu (6/9). Inzet: KH Muchit Muzadi semasa hidup.

Ribuan Pelayat Antar Jenazah KH Muchit Muzadi Alm KH Muchit Muzadi

Jember , Bhirawa Ribuan pelayat mengantar jenazah mantan Mustasyar Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) yang juga kakak kandung KH Hasyim Muzadi, KH Muchit

Pakde Karwo Ajak Koalisi Majapahit Gabung Menangkan Rasiyo-Lucy

Pemprov, Bhirawa Geliat untuk memenangkan pasangan Bakal Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Surabaya Rasiyo-Lucy Kurniasari terus bergulir. Tim pemenangan mulai mematangkan strategi termasuk menjalin komunikasi ke berbagai pihak termasuk komunikasi dengan partai politik.

Ketua DPD Partai Demokrat Jatim Dr H Soekarwo menuturkan, dukungan partai politik lain sangat diperlukan. Oleh karena itu ia mengaku semakin intensif Kegiatan Industri Bahari Expo XV dan Agro Matching Expo XIV di Grand City Surabaya ditutup, Minggu (6/9).

Pameran ini menjadi ajang pemerintah daerah untuk mengenalkan potensi industri bahari di wilayahnya masing-masing.

Antisipasi Kecurangan UNTUK menghindari kecurangan pada proses Pilkada serentak di 18 kabupaten/ kota se- Jatim yang diselenggarakan pada 9 Desember mendatang, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jatim mengadakan Rapat Koordinasi (Rakor) dengan Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) seJatim, Sabtu (5/9) di Bawaslu Jatim. Rakor ini berlangsung dua hari, Jumat hingga Sabtu kemarin.

Ketua Bawaslu Jatim Sufiyanto menga-

 ke halaman 11

Sufiyanto

Sentil..  Rupiah Melemah, 4 Ribu Karyawan Di PHK  Masuk lampu kuning, pemerintah jangan sibuk mencari kambing hitam  Raskin Berubah Menjadi Rastra  Apapun namanya yang penting programnya pro rakyat, jangan pencitraan saja   Serapan Anggaran Kemendikbud Rendah, Program Pendidikan Macet Semoga otak dan hati gak ikut macet

Muzadi (90) di Jalan Kalimantan, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember, Minggu (6/9) sore.

Jenazah tokoh senior NU tersebut dari Ponpes Al-Hikam Malang tiba di rumah duka sekitar 12.30 dan disam-

melakukan komunikasi dan koordinasi untuk bersama-sama memenangkan pasangan Rasiyo-Lucy.

“Semakin banyak partai pendu-

kung maka semakin baik dan setelah masa pendaftaran kami pasti mengajaknya, termasuk partai yang ada di Koalisi Majapahit,” kata Fandi Utomo mantan Ketua Umum Pengurus Alumni Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia itu dikonfirmasi, Minggu (6/9).

Seperti yang diketahui, pasangan Rasiyo-Lucy

 ke halaman 11

Komisi II DPR RI Akui Pilkada Surabaya Jadi Sorotan Nasional Surabaya, Bhirawa Kisruh dalam proses Pilkada surabaya yang terjadi sejak awal hingga kini menurut anggota Komisi II DPR RI Fandi Utomo ternyata menjadi sorotan pemerintah pusat.

Bahkan persoalan ini mencuat hingga di tingkat nasional dan menjadi sorotan masyarakat. Kisruh yang terlihat itu berawal dari proses pendaftaran dengan salah satu calon tiba-tiba menghilang, lalu keputusan perpanjangan waktu sampai tiga kali, hingga proses verifikasi calon yang ditutup-tutupi sampai dengan keputusan TMS (Tidak Memenuhi Syarat) untuk pasangan Rasiyo-Abror.

“Saya heran mengapa di Surabaya sampai terjadi seperti ini, sementara daerah lain tidak begitu. Hal itulah yang akhirnya mendorong saya kesini untuk melihat dari

but isak tangis ribuan pelayat yang sudah hadir sejak pagi memenuhi halaman rumah duka di Jalan Kalimantan tersebut.

 ke halaman 11

Seragam Gratis Halau Keluhan Pungli Tak Tepat Sasaran, Dewan Menolak

Dindik Surabaya, Bhirawa Program seragam gratis yang tercantum dalam bantuan operasional satuan pendidikan mendapat kritik sekaligus dukungan dari sejumlah pihak. Sementara Dinas Pendidikan (Dindik) Surabaya tetap bertahan dengan usulannya.

Dengan anggaran sebesar Rp 90 miliar itu, Dindik Surabaya berharap tidak ada lagi keluhan maupun tuduhan pungutan liar yang kerap terjadi setiap awal tahun ajaran baru kepada sekolah. Kepala Dindik Surabaya Ikhsan mengatakan, program seragam sekolah gratis

 ke halaman 11

Hotel Syariah Mulai Diterapkan di Kota Batu

dekat persoalan yang ada. Sampaisampai KPU mengeluarkan dekresi terkait Pilkada Surabaya,”tegas politikus asal Partai Demokrat Jatim ini yang ditemui di sela-sela seminar di kampus Unesa Surabaya, Minggu (6/9).

Di sisi lain, tambah Fandi yang pernah maju dalam Pilkada Surabaya ini jika

 ke halaman 11

Fandi Utomo

Batu, Bhirawa Banyaknya praktik prostitusi liar harus diwaspadai oleh para pengelola hotel di Kota Batu. Dan salah satu cara yang digunakan adalah dengan menerapkan metode hotel syariah untuk menyewakan kamar kepada para tamu. Setiap pasangan tamu yang menginap diharuskan merupakan pasangan nikah sah dibuktikan dengan surat nikah atau alamat KTP yang sama.

Keputusan manajemen hotel untuk mengubah haluannya menjadi hotel syariah merupakan keputusan yang berani.

Karena di tengah banyak hotel mulai banyak melonggarkan aturan untuk menarik tamu, namun beberapa hotel yang ada di Kecamatan Junrejo justru memperketat aturan un ke halaman 11

Ospek Stikosa-AWS

Ubah Imej Bullying dengan Kampanye Menanam Toga Isu bullying dan kerasnya perpeloncoan mendapat perhatian serius oleh semua kalangan di perguruan tinggi se-Indonesia. Mulai dari pimpinan universitas, pimpinan fakultas, dan tentunya mahasiswa. Sebenarnya banyak cara dalam proses pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru dengan atmosfer positif, seperti yang dilakukan Stikosa-AWS. Gegeh Bagus Setiadi, Kota Surabaya Orientasi Studi dan Pengenalan Kampus (Ospek) di Stikosa-AWS dalam penerimaan mahasiswa baru tahun ini memilih bercocok tanaman obat keluarga (Toga) dibandingkan dengan menggelar perpeloncoan keras. Meski luas kampus komunikasi tertua di Indonesia Timur terbilang sempit, tak menjadi halangan untuk melakukan gerakan penghijauan.

“Penerimaan mahasiswa baru Stikosa-AWS tidak ada yang namanya perpeloncoan. Dan itu terjadi pada semua jurusan yakni jurnalistik,

broadcasting, dan PR (Public Relation),” kata Galoh Murizky selaku staf Humas dan Promosi Stikosa-AWS saat ditemui Bhirawa, Sabtu (5/9) lalu.

Galoh menambahkan, proses Ospek kali ini pihak akademik membentuk tim panitia inti yang bertujuan untuk mengawasi selama kegiatan Ospek berlangsung. Menurutnya, proses penerimaan mahasiswa baru serta pengenalan kampus dikawal secara ketat oleh pimpinan perguruan tinggi

 ke halaman 11

gegeh/bhirawa

Mahasiswa baru Stikosa-AWS menanam Toga di lingkungan kampus setempat, Sabtu (5/9).

SURABAYA

2

Senin Wage 7 SEPTEMBER 2015

LEGISLATIF - EKSEKUTIF

Penanganan Tindak Pidana Pemilu

Bila Ditemukan Unsur Pidana, KPU Bisa Diproses Gakkumduk Kejati Jatim, Bhirawa Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jatim menjamin akan menindak tegas jika ditemukan adanya tindak pidana Pemilu. Bahkan, sikap tegas ini ditujukan pula kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) apabila ditemukan dugaan adanya pelanggaran pidana Pemilu, harus siapsiap berususan dengan Sentra Pelayanan Hukum Terpadu (Gakkumdu).

trie diana/bhirawa

Dijadikan Tempat Wisata

Setiap hari libur kawasan pantai Kenjeran batu-batu Surabaya selalu tampak ramai karena banyak dimanfaatkan warga Surabaya sebagai tempat wisata gratis dengan melihat perahu layar dan perahu nelayan,Minggu (6/9).

Serapan Anggaran Kemendikbud Rendah, Program Pendidikan Macet Surabaya, Bhirawa Rendahnya serapan anggaran hingga akhir Agustus ini membuat sejumlah program pemerintah macet. Tak terkecuali pelaksanaan program pendidikan yang masih setengah jalan. Bahkan nilai serapannya di tubuh Kemendikbud tak sampai 30 persen.

Fakta ini pun disesalkan Komis X DPR RI yang menjadi mitra Kemendikbud.

“Rata-rata serapan anggaran di pemerintah, termasuk Kemendikbud, kurang dari 30 persen,” kata Wakil Ketua Komisi X DPR RI Ridwan Hisjam usai menghadiri wi-

suda Universitas Wijaya Putra (UWP) di Hotel Shangrilla, kemarin (6/9).

Anggota Fraksi Partai Golkar ini menjelaskan, minimnya serapan anggaran disebabkan berbagai faktor. Di antaranya perubahan nomenklatur organisasi, pengecekan anggaran oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), serta tak menentunya kondisi politik dan hukum di Tanah Air. Menurut Hisjam, pengecekan dari BPKP dilakukan saat anggaran sudah disahkan DPR RI. Padahal hal

PANGGUNG BIROKRASI

Gubernur : Pekerja Asing Harus Bisa Bahasa Lokal Pemprov, Bhirawa Pemerintah Provinsi Jawa Timur bersama dengan DPRD Jawa Timur akan membuat sebuah Peraturan Daerah tentang pekerja asing. Peraturan daerah tersebut dibuat untuk membatasi pekerja asing yang akan bekerja di Jawa Timur.

“Masih digodok oleh komisi A DPRD Jatim,” kata Gubernur Jawa Timur Soekarwo di kantornya, Jumat, (4 /9).

Soekarwo menjelaskan bahwa dalam peraturan tersebut akan berisi syaratsyarat yang harus dimiliki oleh pekerja asing yang akan bekerja di Jawa Timur.

Soekarwo menyebutkan salah satu syaratnya adalah pekerja asing harus bisa berbahasa Indonesia maupun bahasa lokal tempatnya bekerja.

“Perusahaan asing juga harus memberikan kemampuan kepada warga sekitarnya agar dapat bekerja di perusahaan itu. Itu juga termasuk poin yang kami masukan dalam Perda,” kata dia.

Perda tersebut diperuntukan bagi pekerja asing yang akan bekerja di semua jenis pekerjaan. Akan tetapi, dia masih memberikan pengecualian pada pekerja asing yang akan menempati posisi manQ gat.tmp ager maupun direktur utama.Q

itu sebenarnya tidak boleh dilakukan BPKP. Bila BPKP ingin mengecek, lakukan sebelum anggaran disahkan. “Yang boleh mengecek sebenarnya Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), tapi setelah program selesai berjalan. Jika ada penyimpangan bisa diketahui BPK,” ungkap dia.

Dengan terbatasnya waktu, lanjut Hisjam, yang berpeluang sulit terealisasi penyerapan anggarannya terkait pembangunan sarana dan prasarana pendidikan.

Dia mencontohkan mengenai pembangunan gedung se-

kolah maupun perguruan tinggi. Padahal anggaran tersebut sudah diputuskan dalam APBN Perubahan yang ternyata sampai saat ini belum digunakan.

Pengerjaan pembangunan gedung itupun tidak boleh asal-asalan. Harus dilakukan lelang minimal satu bulan, dan ada masa tenggang untuk gugatan dari peserta lelang bila tidak terima dengan hasil lelang. “Jadi, waktu yang tersisa ini, mulai September sampai Desember saya kira kurang untuk membangun sarana yang meQ tam madai,” jelas dia.Q

Kepala Kejati (Kajati) Jatim Elvis Johnny menegaskan, siapapun yang melanggar tindak pidana Pemilu, maka akan berurusan dengan Sentra Gakkumdu (Panwaslu, Polisi, dan Kejaksaan). Elvis mengaku, pengusutan ini berlaku juga terhadap instansi seperti KPU, jika ditemukan dugaan pelanggaran pidana saat proses Pilkada.

“Intinya Kejaksaan tinggal menunggu proses dari Panwaslu dan kepolisian. Jika terbukti ada penggaran pidana yang diduga dilakukan isntansi Pemilu (KPU, red), bisa saja diusut,” tegas Kejati Jatim Elvis Johnny, Minggu (6/9).

Menurut Elvis, jenis pelanggaran pada proses Pemilu bisa diklarifikasikan sesuai rananya. Jika ada unsur pidananya, pasti akan diproses oleh kepolisian dan dilanjutkan ke Kejaksaan. Di sini Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) berperan penting untuk memilah apakah jenis pelanggaran itu masuk sengketa tahapan Pemilu atau tindak pidana Pemilu.

Apakah Kejaksaan bisa menindak tegas jika nantinya ada dugaan pelanggaran pidana pada KPU ? Elvis mengaku, jika ditemukan adanya bukti tindak pidananya, pihaknya tak segan untuk memprosesnya.

Sebab, Sentra Gakkumdu menangani segala jenis pelanggaran Pemilu yang

Blogger Tiongkok Kagum Peran Perempuan dalam Pemerintahan Presiden Bakal Kurban Sapi di Masjid Al Akbar Pemkot, Bhirawa Kota Surabaya dengan segala potensi wisata, keindahan taman dan keberagaman penduduknya, ternyata menjadi perhatian bagi ke-enam blogger (sebutan untuk seseorang penulis yang memiliki domain blog di internet, Red.) asal Tiongkok.

Sabtu pagi (5/9), dengan didampingi penerjemah, serta perwakilan dari Keduataan Besar Republik Indonesia (KBRI) Beijing, dan perwakilan dari Kementrian Pariwisata, keenam blogger ini langsung disambut oleh Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Surabaya, Wiwiek Widayati, dengan didampingi Kepala Bagian Kerjasama, Dewi Wahyu Wardani, di ruang rapat Dinas Kebudayaan dan Pariwasata Kota Surabaya, Gedung Siola lt.2, Surabaya.

Ke-enam blogger yang memiliki pengikut sangat banyak ini, berasal dari berbagai latar belakang yang berbeda. Mr. Zheng Yuanjie menjelaskan, bahwa netizen (pengguna internet) di Tiongkok sendiri, sudah berada di atas angka 1 juta pengguna.

Oleh karena itu, dengan menggunakan blog, kunjungan mereka ke Kota Surabaya akan

dre/bhirawa

Para Blogger Tiongkok ketika berdiskusi dengan Kadisparta Surabaya. segera di-unggah, dan mereka terima kasih dan memberikan dapat saling berbagai dengan apresiasi yang tinggi kepada para pengikut mereka di dunia maya. hadirin yang ada di sini, dikaMr. Zheng Yuanjie yang se- renakan di hari libur ini, para belumnya telah pergi ke be- hadirin masih berkenan untuk berapa negara seperti, Israel, menyambut kami. Mengingat Jepang dan Korea Selatan sen- Kota Surabaya dan Tiongkok telah diri. Memberikan apresiasi yang menjalin hubungan yang baik, sangat tinggi kepada peme- kedepannya melalui kunjungan rintah kota Surabaya, dika- ini, kami harap dapat meningrenakan pada hari libur, para katkan kerja sama,” imbuh pria pejabat pemerintahkan ini ma- yang juga mendapat predikat sih mau menyambut para blog- sebagai duta anti pembajakan ger ini di tempat kerja mereka. oleh The Press and Publication ‘’Saya mewakili para blogger Administration Of The People’s yang ada di sini, mengucapkan Republik Of China.Q dre

Bantu Pembangunan Tata Kota, PII Jatim Bentuk Satgas Surabaya, Bhirawa Pimpinan Wilayah (PW) Persatuan Insinyur Indonesia (PII) Jatim membentuk satgas yang nantinya akan didistribusikan ke kabupaten/kota di Jatim untuk membantu pembuatan tata ruang kota atau kabupaten di Jatim. Adapun kebera-

masuk unsur pidana.

“Selama ada unsur pidananya, kita ambil saja,” ungkap Elvis Johnny.

Terkait hasil rapat sosialisasi Gakkumdu, Elvis mengaku sampai saat ini pihaknya belum mengetahui apa hasilnya.

Pihaknya mengatakan, yang mengikuti dan menangani segala urusan terkait Gakkumdu ialah Asiten Pidana Umum (Aspidum) Kejati Jatim. “Pak Aspidum lebih paham terkait urusan Gakkumdu. Sebab selama beberapa hari beliau mengikuti sosialisasi Gakkumdu,” pungkasnya.

Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jatim melalui 38 Kejaksaan Negeri (Kejari) se Jatim membuka Sentra Gakkumdu.

Nantinya total Gakkumdu yang disebar di 38 Kejari ini akan mengawal jalannya Pemilu Kepala Daerah (Pilkada) serentak di Jatim pada Desember mendatang.

Terlebih, pengaktifan Gakkumdu ini bertepatan dengan berjalannya masa kampanye para pasangan calon Pilkada di beberapa daerah.

Sementara itu, Kejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya telah menyiapkan 10 Jaksa berpengalaman tinggi untuk kawal dan pantau setiap tahapan dalam Pilkada Surabaya. Ke 10 Jaksa ini stand by di Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kejari Surabaya.Q bed

daan satgas ini tidak untuk mencari penghasilan, namun pengalaman. Apalagi mereka ini rata-rata masih muda dan perlu pengalaman.

Ketua PW PII Jatim, Ridwan Hisjam menegaskan keberadaan satgas ini merupakan yang pertamakali

dan munculnya dari Jatim.

Dasar pemikiran dibentuknya satgas karena banyak sekali universitas yang mencetak insinyur-insinyur muda, namun mereka sedikit memiliki pengalaman.

Karenanya. dengan dibentuknya satgas ini selain memberikan mereka pe-

ngalaman sekaligus untuk membantu mengelola kota, apa itu soal tata ruang hingga pada persoalan pembangunan. Dimana mereka ini dapat masuk ke pemerintahan ataupun swasta.

“Kami melihat masih banyak tata ruang kabupaten/ kota di Jatim yang semrawut

sehingga perlu ditata ulang dengan melibatkan Insinyur se Jatim. Mereka ini tidak saja membantu pemerintah daerah tapi juga swasta,”kata politisi asal Golkar ini, disela-sela pelantikan Forum Alumni Muda(FAM) PII Jatim di Surabaya, SabQ cty tu(5/9).Q

Pemprov, Bhirawa Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) dipastikan akan berkurban seekor sapi untuk disembelih di Masjid Al-Akbar Surabaya (MAS). Gubernur Jatim Dr H Soekarwo mengatakan sapi sumbangan presiden nanti akan disembelih bersamaan dengan sapi milik Gubernur, Wakil Gubernur dan Sekdaprov Jatim usai sholat Idul Adha tahun ini.

Menurut Pakde Karwo, sapaan lekat Gubernur Soekarwo, Presiden Jokowi telah menghubunginya dan ingin berkurban di Jatim. “Nanti kita yang menyiapkan semuanya termasuk mempersiapkan sapi terbaik di Jatim yang akan dijadikan kurban pak Presiden,” jelasnya, Minggu (6/9).

Meskipun Jokowi tidak hadir secara langsung di MAS, menurut Pakde tidak akan mengurangi kekhidmatan peringatan Lebaran Idul Adha nanti. “Saya sudah dapat laporan sapi milik pak Presiden nanti beratnya di atas 800 kilogram. Kita akan ambilkan dari peternak sapi terbaik di Jatim, “ jelas mantan Sekdaprov Jatim ini.

Kalau Jokowi menyumbang sapi dengan berat 800 kg, lalau berapa berat sapi sumbangan gubernur?. “Yang pasti sapi dari gubernur juga di atas 800 kg, tapi kurang lebihnya yang di bawah sapi pak presiden,” jelas pakde Karwo setengah bercanda.

Pakde juga buru-buru menambahkan kalau hal seperti itu wajib dilakukan. “Lha iyo rek, jangan sampai sapi punya gubernur nanti lebih berat dari punya pak presiden.

Kalau nanti muncul di pemberitaan kan yang tidak etislah,” pungkasnya.

Sementara itu, Dinas Peternakan (Disnak) Provinsi Jatim memastikan stok sapi menjelang Hari Raya Idul Adha 1436 Hijriah aman karena jumlah pasokan di dalam maupun di luar wilayah setempat untuk tahun ini tercukupi.

“Kami pastikan stok sapi aman dan masyarakat tidak perlu khawatir, terutama menjelang Idul Adha atau Idul Qurban 2015,” ujar Kepala Disnak Jatim, Maskur.

Ia menjelaskan, kebutuhan sapi di Jatim per tahunnya sekitar 450-500 ribu ekor, namun serapannya baru mencapai 40 persen. “Untuk rata-rata pemotongannya per hari mencapai 1.200 ekor, tapi khusus menjelang Idul Adha bisa mencapai 5.000 ekor sapi,” ucap Penjabat Bupati Ponorogo tersebut.

Sedangkan, lanjut dia, untuk kebutuhan sapi ke luar Jatim per tahunnya mencapai 280-310 ribu ekor, namun sampai sekaang baru terserap 118 ribu ekor. “Meski per harinya pemotongan lebih besar dibandingkan hari biasa, tapi itu cukup. Dengan demikian maka stok sapi untuk sebulan ini dipastikan aman dan tidak menemui kendala,” Q iib katanya.Q

Sambangi Warga Moro Krembangan, Bulek Janji Perjuangkan Program Pembangunan Politisi asal PDI Perjuangan yang saat ini mengemban tugas sebagai anggota Komisi A DPRD Surabaya, Budi Leksono atau biasa disapa Bulek, terus mengembangkan sayap untuk karir politiknya di wilayah Dapil 1 Surabaya, tidak terkecuali di RW 5 Kelurahan Moro Krembangan Kecamatan Krembangan Surabaya.

Hadir dalam moment puncak peringatan HUT RI ke 70 yang digelar oleh RT 9 RW 5 Kelurahan Moro Krembangan Kecamatan Krembangan Surabaya, atas undangan warga, ternyata dianggapnya sebagai tonggak sejarah bagi Budi Leksono selama berkiprah sebagai politisi di partai berlambang banteng bermoncong putih.

“Selama ini saya memang segan memasuki wilayah sini (RW 5 Kel. Moro Krembangan), karena sudah ada kawan politisi lain satu partai yang lebih aktif yakni Agustin dan Didik, namun

karena kali ini saya mendapat undangan khusus dari mas Siswo Hadi (wakil ketua RT 9), maka saya merasa wajib untuk hadir,” ulas pria pengusaha yang saat ini menjabat sebagai Bendahara DPC PDI Perjuangan Surabaya ini dalam sambutannya. Sabtu (6/9) Bulek-sapaan akrab Budi Leksono menyatakan kesiapannya untuk membantu masyarakat RW 5 termasuk RT 9 Kelurahan Moro Krembangan, utamanya yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya sebagai anggota dewan yang membidangi

hukum dan pemerintahan (Komisi A DPRD Surabaya).

“Kami memang sedang berjuang untuk Jasmas dan hibah yang saat ini sedang tertunda karena adanya aturan yang baru dari Kemendagri, namun demi masyarakat, kami akan terus memperjuangkannya karena hal ini menyangkut kepentingan masyarakat,” tegasnya saat di atas pentas.

Termasuk, Lanjut Bulek, persoalan lahan yang saat ini telah menjadi tempat tinggal masyarakat di sekitar bosem Moro Krembangan, karena telah ditempati selama bertahuntahun bahkan telah turuntemurun hingga 3-4 generasi.

“Jika persaolan lahan pemukiman warga disini telah diperjuangkan oleh yang lainnya, kan tidak ada salahnya saya turut membantu, tentu akan semakin

meluangkan waktunya untuk hadir di hajatan tahunan warga di wilayahnya.

“Tentu saja kami sangat bangga sekaligus terharu dengan kehadiran pak Budi (Bulek), karena tak satupun acara gebyar HUT RI di wilayah RW 5 yang dihadiri anggota dewan, kami berharap pak Budi bisa sering melakukan anjang sana ke tempat kami, agar kami juga bisa menyampaikan seluruh keluhan warga yang selama ini masih belum tuntas, terutama terkait lahan yang kami tempati ini,” ucapnya.

Meskipun hanya setingkat RT, namun acara gebyar HUT RI ke 70 ini berlanggat/bhirawa sung meriah karena meBudi Leksono, anggota Komisi A DPRD Surabaya saat turba di daerah Morokrembangan. nyajikan hiburan music baik, apalagi persoalan ser- RT 9 RW 5 Kelurahan Moro ketua RT mengaku sangat dangdut komplit. Namun tifikasi lahan menjadi do- Krembangan Kecamatan bangga dengan kehadiran sebelumnya, ditampilkan main komisi yang saat saya Krembangan Surabaya, Sis- Bulek, karena dianggap me- berbagai seni tarian dan tempati,” tambahnya. wo Hadi yang saat ini men- rupakan satu-satunya ang- music bernuansa Islami oleh Q gat Didampingi Sunarto ketua jabat sebagai Plt Wakil gota dewan yang bersedia warga RT 9 RW 5.Q

SURABAYA

Senin Wage 7 SEPTEMBER 2015

3

PENDIDIKAN - KESEHATAN - PELAYANAN PUBLIK - HUKUM

Laksanakan Tugas, Satpol PP Tak Lagi Represif, Kedepankan Humanis Pemprov, Bhirawa Satuan Polisi Pamong Praja(Satpol PP) Provinsi Jatim terus melaksanakan tugas dengan mengacu pada Perda Jatim nomor 2 tahun 2012 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 54 tahun 2011. Terkait hal ini Satpol PP mengedepankan humanitas dan tidak lagi represif.

Kepala Satpol PP Jatim, Drs Sutartib MSi mengatakan, khusus penegakkan perda, sampai saat ini sudah ada 18 kali Satpol PP melangsungkan kegiatan tersebut yang meliputi pertambangan galian kelas C, penertiban bangunan liar, hingga penertiban minuman beralkohol dan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS).

“Tentunya dalam pelaksanaan penegakkan perda, Satpol PP berkoordinasi dengan SKPD pengampu peraturan daerah untuk mencari data berkaitan kewenangan masing-masing SKPD. Jadi tidak bisa melakukan langsung sendiri dalam menegakkan perda, namun berkoordinasi dan bersinergi sesuai kewenangannya,” katanya, Minggu (6/9).

Dilanjutkannya, dari hasil koordinasi kemudian dilakukan cros cek dilapangan oleh Satpol PP. “Jika memang kenyataannya di lapangan ditemui penyimpangan langsung, maka akan dilakukan penindakan yang bersifat administrasi maupun pidana. Namun, kembali lagi dalam menegakkan perda tidak bisa dilakukan secara represif, namun kami juga harus menggunakan cara humanis seperti arahan dari Gubernur Jatim,” paparnya.

Dikatakan Sutartib, Satpol PP sebenarnya juga tidak hanya melakukan penegakkan perda, namun disisi lain mereka juga melangsungkan penindakan terhadap pegawai negeri sipil (PNS).

“Penindakan terhadap PNS, pelaksanaannya kami juga berkoordinasi dan bersama dengan Inspektorat dan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Jatim,” ujarnya.

Penindakan kedisplinan PNS ini, lanjutnya, diantaranya berkaitan dengan penyalahgunaan jam kerja, pengunaan sarana/prasarana inventaris untuk kepentingan

rac/bhirawa

Satpol PP Jatim saat melakukan operasi penambang pasir liar beberapa waktu lalu. pribadi, hingga pelaksanaan apel Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pagi maupun sore PNS. yang selanjutnya diproses lebih “Penertiban kedisplinan PNS lanjut sesuai ketentuan yang dilakukan secara mendadak, berlaku,” jelasnya. misalkan pada penyalahgunaan Di sisi lain, Satpol PP juga jam kerja. Satpol PP melang- memiliki tugas berdasarkan SOP sungkan patroli di fasilitas (Standar Operasional Prosedur) umum seperti pertokoan, mall, yang ditetapkan Permendagri hingga pasar. Jika ditemukan Nomor 54 tahun 2011, salah adanya PNS yang melanggar, satunya melakukan pelaksanaan maka kami akan proses dengan pengawalan pejabat atau orang-

GunaTemukan Mucikari BS, Artis AS Wajib Lapor Polrestabes Surabaya, Bhirawa Meski dibebaskan atas dugaan kasus prostitusi online, penyidik Sat Reskrim Polrestabes Surabaya tetap mewajibkan artis AS untuk wajib lapor. Pasalnya, meskipun berstatus sebagai saksi, keterangan AS dibutuhkan guna menangkap mucikari BS. Kasat Reskrim Polrestabes Surabaya AKBP Takdir Mattanete kepada Bhirawa mengatakan, AS dibebaskan atas dugaan tindak pidana prostitusi online. Meskipun bebas, AS tetap diwajibkan untuk melapor 1X24 jam. Sebab, selain dirinya menjadi korban, keterangan AS dibutuhkan penyidik untuk mengungkap dan mencari keberadaan mucikari BS. “Proses penyelidikan kasus prostitusi online ini tetap berjalan. Terkait AS, dirinya hanya diwajibkan lapor dan dimintai keterangan terkait statusnya sebagai saksi,” kata Kasat Reskrim Polrestabes Surabaya AKBP Takdir Mattanete saat dikonfirmasi Bhirawa, Minggu (6/9).

Dijelaskan Takdir, meski status AS dalam kasus ini sebagai saksi, namun penyidik tetap melakukan pemantauan terhadap AS. Dengan dibebaskannya AS bukan berarti bahwa kasus ini berhenti, namun dia tetap akan memproses lebih lanjut diantaranya dengan menyelidiki BS yang bertindak sebagai GM alias germo.

Kasat mengaku, jika dalam penyelidikan kasus ini akan memakan waktu agak lama, terlebih lagi kasus ini sudah terekspos besar besaran sehingga para pelaku akan menghilang. Lebih lanjut, Takdir menjelaskan, AS baru sekitar satu bulan yang lalu bergabung dengan group Q bed BBM dengan nama princess.Q

Dua mahasiswa menunjukkan telur asin asap yang lolos mengikuti Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional (PIMNAS) 28 di Universitas Halu Oleo Kendari pada Oktober 2015.

Mahasiswa UWP Lolos Pimnas 2015 Berkat Telur Asin Asap Surabaya, Bhirawa Pengolahan telur asin yang benar memang sangat dibutuhkan agar telur asin menjadi makanan yang berkualitas. Hal inilah yang dilakukan oleh tim dari Universitas Wijaya Putra (UWP). Tim yang terdiri dari empat orang ini, membuat alat untuk pengasapan telur asin dari unggas bebek. Yakni dengan nama Mentas (mesin asap telur asin). Keempat orang itu ialah, Yhogi Cahyo sebagai Ketua dan Fajar Romadhon, Elizabeth Noviana, serta Dewi Khafso sebagai anggotanya.

Anggota tim Mentas, Fajar Romadhon Fakultas Ekonomi mengatakan, dengan menggunakan mesin asap ini yang bisa menampung 500 butir telur hanya membutuhkan waktu selama delapan jam.

“Bedanya dari alat pengasapan lainnya ialah kecepatan waktu yang dibutuhkan untuk mengasap telur asin. Biasanya membutuhkan waktu 12 jam, dengan alat ini lebih cepat menjadi 8 jam saja,” terang Fajar saat ditemui seusai prosesi wisudanya di Hotel Shangrila, Minggu (6/9) kemarin.

Kelebihannya, Fajar menjelaskan apabila alat ini menampung asap dan tidak membuang asap. “Kalau alat lainnya kan asapnya keluar jadi memang butuh waktu lama, tapi alat ini, asapnya tidak keluar dari mesin sehingga lebih cepat matang,” tambahnya.

Selain itu, telur yang dihasilkan juga memiliki daya tahan kurang lebih satu bulan karena kadar airnya sudah berkurang.

Tak hanya itu saja, makanan untuk bebek yang menghasilkan telur juga diberi makanan yang bergizi, sehingga, telur asin Q geh ini juga bebas dari kolesterol.Q

Satpol PP Jatim dan Biro Hukum Setdaprov Jatim melakukan kajian evaluasi berkaitan pembagian urusan Pemprov Jatim dan Pemkab/Kota se Jatim.

“Kegiatan ini merupakan langkah pemetaan kewenangan yang telah ditetapkan perda masingmasing. Sayangnya belum banyak perda yang mengacu UU nomor 23 tahun 2014, dalam hal penindakan bisa menimbulkan kerawanan dilapangan. Bahkan, kerawanan yang timbul akan menjadikan benturan sesama aparat maupun masyarakat,” ujarnya.

Belum lagi adanya MoU perbatasan antara Jawa Timur dan Jawa Tengah, Satpol PP Jatim juga terus berkoordinasi dengan Satpol PP Jawa Tengah dalam melangsungkan penanganan ketentraman dan ketertiban hukum.

“Beberapa kali, kita melangsungkan sidak bersama mereka diwilayah perbatasan. Memang banyak sekali tugas yang harus dilakukan, namun kembali lagi semuanya juga disesuaikan dengan anggaran yang kami miliki,” Q rac tutupnya.Q

BKKBN Optimistis Oktober Pendataan Keluarga Rampung

RAGAM INFO

geh/bhirawa

orang penting. “Yang dimaksud disini (dilingkungan Pemprov, red) memperoleh fasilitas pengawalan seperti Gubernur, Wagub, dan Sekdaprov,” katanya.

Pengawalan yang dilakukan Satpol PP, lanjutnya, bersifat khusus untuk menciptakan suasana aman pada pelaksanaan kegiatan yang dihadiri ketiga pejabat tersebut. Diantaranya melangsungkan sterilisasi lokasi kegiatan sebelum kegiatan dimulai dilanjutkan dengan pengamanan hingga kegiatan selesai.

“Dalam hal ini, Satpol PP juga ada yang menggunakan pakaian khusus yang tidak terlalu mencolok,” katanya.

Bahkan, tidak hanya pejabat, namun aset pemerintah seperti perkantoran juga dilakukan penjagaan oleh Satpol PP Jatim.

“Biasanya yang ada di SKPD yaitu Bantuan Polisi Pamong Praja (Banpol PP). Banpol PP dibina dan dilatih langsung Satpol PP Jatim,” terangnya.

Untuk optimalisasi pelaksanaan tupoksi Satpol PP, dikaitkan dengan keberadaan UU nomor 23 tahun 2014 tentang Pemda,

BKKBN Jatim, Bhirawa Kendati molor dari target yang ditetapkan, pendataan keluarga di Jatim dipastikan akan rampung pada bulan oktober 2016 mendatang. Kepala BKKBN Jatim, Dwi Listyawardani menyatakan, saat ini proses pendataan keluarga masuk dalam pengolaan dan validasi. Rencananya, awal oktober BKKBN akan melakukan safari ke kabupaten/kota untuk memaparkan hasil pendataan keluarga.

Masih Mengenang Pahlawan Nasional

trie diana/bhirawa

Sejumlah anak-anak saat berkunjung di rumah pahlawan nasional serta pencipta lagu kebangsaan Indonesia Raya bapak WR Soepratman di Jl Mangga Surabaya untuk mengenang jasanya. Sedangkan rumah mungil milik bapak WR Soepratman terlihat tampak asri, Minggu (6/9).

‘’Kami berharap program pendataan keluarga dapat dijadikan bahan masukkan bagi bupati dan wali kota dalam mengambil kebijakan program kependudukan dan keluarga berencana (KKB),’’ ujarnya.

Dikatakannya, saat ini permasalahan KKB menjadi perhatian penting banyak pihak.

Dengan tingkat laju pertumbuhan penduduk dan keikutsertaan dan jangkauan pelayanan KB membuat BKKBN dan bupati walikota dituntut mengambil kebijakan strategis. Dengan berbekal data pendataan keluarga kebijakan stategis yang akan dihasilan akan terarah. ‘’Dalam pembekalan pendataan keluarga tidak hanya diketahui jumlah keluarga saja melainkan keadaan dan stutus keluarga juga digali. Jadi pendataan keluarga ini akan memberikan gambaran rill terkait kondisi keluarga masyarakat Jatim.’’ paparnya.

Lebih lanjut ia menyatakan, pihaknya optimis melalui pendataan keluarga akan mempercepat tercapaianya program KKB di Jatim. Dengan kerja keras para kader pendataan keluarga di Jatim proses pendataan keluarga akan dapat segera diselesaikan.

Perlu diketahui untuk mencapai target pendataan BKKBN sudah menyiapkan 137 ribu Kader Pendataan Keluarga 2015. Kader terdiri dari petugas KB dan relawan KB yang tersebar di seluruh Jatim. ‘’Kita sudah menseleksi kader ketat, karena kader ini akan menjadi ujung tombak dalam melakukan

pendataan keluarga,’’ ucapnya.

Menurut Dani panggilan akrab Dwi Listyawardani, sebelum diterjunkan di lapangan para kader pendataan keluarga sudah mendapatkan pembekalan. Tidak hanya dibekali cara mendata keluarga melainkan para kader juga dibekali beberapa pengetahuan tentang bagiamana menyelesaikan masalah keluarga dan pemilihan alat kontrasepsi KB. ‘’Banyak kader yang menjadi konselor pada saat mereka terjun mendata di lapangan,’’ tegasnya.

Lebih lanjut Dani mengatakan, dalam pelaksanaan pendataan keluarga diharapkan ada partisipasi dari masuyarakat dalam mengawal program pendataan keluarga 2015. Dengan partisipasi yang tinggi, pendataan keluarga 2015 akan cepat tercapai. ‘’Bisa data yang dikumpulkan tidak akurat lantaran informasi yang dberikan kepada kader tidak lengkap. Tapi yang lebih berat ketika kader ingin mendata, pemilik rumah atau kepala keluarga tidak ada ditempat. Jadi kader akan lama mendapatkan data rill dari keluarga tersebut,’’ ucapnya.

Dani berpesan dengan waktu yang relatif singkat diharapkan masyarakat dapat koperatif dalam program pendataan 2015. Pendataan keluarga 2015 akan menjadi alat bagi pemerintah dalam melakukan pemetaan tentang kondisi keluarga di Jatim. Banyak perbedaan dan keunikan di masing-masing keluarga sehingga dibutuhkan data yang akurat dalam mengambil Q dna sebuah keputusan.Q

Mutasi 71 Perwira Tinggi Polri

Gantikan Anas Yusuf, Irjen Pol Anton Setiadji Jabat Kapolda Jatim Polda Jatim, Bhirawa Gerbong mutasi di lingkungan Polri kembali terjadi. Sebanyak 71 Perwira Tinggi Polri dimutasi jabatannya, termasuk Kapolda Jatim yang semula di jabat Irjen Pol Anas Yusuf digantikan oleh Irjen Pol Anton Setiadji.

Sementara Irjen Pol Anas Yusuf kini mendapat tugas baru menjadi Gubernur Akpol Lemdikpol. Sebagai Kapolda Jatim, Anton Setiadji sudah tidak asing bagi kepolisian di Jawa Timur. Dalam karirnya, Anton sempat menduduki sejumlah jabatan strategis

di Jawa Timur, diantaranya adalah Kabag Lantas dan dua kali menjabat Kapolres di Jatim.

Mutasi Anton sebagai Kapolda Jatim berdasarkan TR (telegram rahasia) Kapolri bernomor ST/1847/IX/2015 tertanggal 3 Maret 2015, Anas

Yusuf mendapat tugas baru menjadi Gubernur Akpol Lemdikpol. “TR sudah saya terima.

Mutasi di tubuh Polri itu hal yang biasa,” jawab Irjen Pol Anas Yusuf, Jumat (4/9) lalu.

Menurut Anas, yang menggantikan dirinya menjadi Ka-

polda Jatim adalah temannya sendiri. “Mas Anton itu teman baik saya. Kami sering dinas bersama, yakni waktu samasama di Bali, jadi Kombes samasama, Lemhanas juga bareng, dan Sespati juga sama,” ungQ bed kap Anas Yusuf.Q

42 Tahun Jualan Rujak, Kami Berangkat Haji Meskipun tidak berasal dari kalangan berduit dan hanya hidup dengan pas-pasan ternyata tidak menyurukan semangat salahsatu Calon Jamaah Haji (CJH) yang berasal dari Gresik, Jawa Timur untuk berangkat ke Tanah Suci walaupun hanya dengan berjualan rujak.

Jerih payah bekerja keras dan menabung hasilnya yang selama 42 tahun berjualan rujak ini berbuah manis hingga akhirnya bisa mewujudkan niat dan mimpinya menjadi tamu Allah, dia adalah Kami Alukariman Warsidi.

“Bertahun-tahun uang hasil jual rujak kami tabungkan, SSampai akhirnya Kami bisa berangkat haji pada 1 Septem-

ber 2015 ini,” ungkap warga Cerme Jalan Pasar RT 02 RW 03 Gresik.

Mungkin orang tidak akan pernah mengira dan membayangkan perjuangan bu Kami, karena sejak tahun 1973 Kami mulai merintis jual rujak hingga sekarang. Dari usahanya sebagai penjual rujak Kami juga mampu membiayai empat orang anaknya hingga

lulus sekolah. berjualan rujak.

“Setiap hari saya Apalagi sejak diberjualan rujak dari tinggal suami termulai jam 7 pagi cinta menghadap hingga tengah malam Sang Khalik karena dengan dibantu anak sakit pada tahun paling bungsu. Se1996, beban Kami mentara hasil keunsemakin berat katungan sekitar Rp rena harus mengu100 ribu hingga Rp rus dan menafkahi 200 ribu ini kami takeluarganya sendibungkan,” ujarnya. ri. “Saya tak patah Kami Alukariman Namun dari hasil arang bahkan kaWarsidi keuntungan sekitar rena begitu semaRp 100 ribu hingga Rp 200 ribu ngatnya tahun 2001 saya itu tidak semuanya Kami ta- mulai menyisihkan sedikit bungkan karena harus dibagi uang hasil dari jualan rujak,” untuk biaya kehidupan sehari- ucapnya. hari bersama empat orang Dengan kegigihan, tekad, anaknya juga untuk modal semangat dan niat yang men-

dorongnya untuk bisa menunaikan rukun Islam ke lima.

“Saya sangat bersyukur sekaligus bangga bisa ikut Haji, maklum saya cuma penjual rujak. Mudah-mudahan saya bisa lancar menjalankan ibadahnya,” katanya.

Selain optimis bisa menunaikan ibdah haji bersama para rombongan dari Kabupaten Gresik dengan Kolter 24, Kami tetap berharap bisa menunaikan ibadah dengan baik dan bisa pulang ke Tanah air dengan selamat.

“Mudah-mudahan saya bisa pulang dengan selamat tanpa kurang satu apapun,” harapQ riq nya.Q

4

OPINI

Demokrasi Pilkada

Tajuk

Genjot Bareskrim dan BNN PUCUK pimpinan Kepolisian RI (Polri) “melukir” dua personel bintang tiga. Reposisi ini diharapkan memperkuat kinerja (dan citra) Polri, khususnya pada jajaran Bareskrim dan BNN (Badan Narkotika Nasional). Dua kelembagaan yang dibawahkan oleh Kapolri, merupakan “tuluang-punggung” pelaksanaan tupoksi, sesuai amanat UUD. Lebih lagi, pemerintah telah men-target, Indonesia (mulai) bebas narkoba tahun 2015 ini. Serta “perang” terhadap tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Agaknya, presiden telah meng-anggap perlu ada “reshuffle” dalam struktur organisasi Polri. Sebab, dua kejahatan utama (TPPU dan penyalahgunaan narkoba) telah menjadi tren. Bahkan keduanya bisa bersinergi. Yakni, hasil penjualan narkoba “diputar” pada ranah halal, digunakan untuk usaha di berbagai bidang, termasuk properti dan industri. Tak jarang, digunakan pula untuk membeli saham pada bursa efek, serta mendirikan toko emas, dan usaha hiburan (diskotek).

Sehingga bandar gede narkoba memiliki banyak saham pada perusahaan publik, punya banyak toko emas, punya banyak usaha property. Sekaligus memiliki banyak tempat hiburan sebagai perputaran modal. Hasil bisnis haram narkoba, diantaranya juga digunakan untuk menyuap petugas keamanan, bea cukai, penegak hukum busuk, serta menyewa pengacara termahal. Bahkan untuk men-sponsori aksi huru-hara di penjara (oleh napi) dan menggerak media sosial membela bandar narkoba.

Pada organisasi Kepolisian, urusan TPPU (Tindak Pidana Pencucian Uang), bernaung dibawah Bareskrim. Yakni, Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Tipideksus), menangani tindak pidana bidang ekonomi, keuangan dan perbankan. Tipideksus dipimpin oleh personel berpangkat Brigadir Jenderal (Brigjen Polisi), bertanggungjawab kepada Kepala Bareskrim.

Dalam struktur ke-Bareskrim-an, juga terdapat Direktorat yang spesial menangani narkoba, yakni Dit-Tipidnarkoba. Dipimpin personel berpangkat Brigjen pula.

Dua Direktorat itulah yang mesti di-sinergi-kan oleh Kepala Bareskrim, Komjen Anang Iskandar. Sebagaimana bandar gede narkoba men-sinergi-kan narkoba dengan TPPU. Perlu dicermati, setiap perusahaan yang tibatiba memiliki modal besar. Begitu pula banyaknya tempat hiburan, perlu dijejaki pemilik modalnya. Dengan kewenangannya, Bareskrim dapat bekerjasama dengan PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan).

Maka Bareskrim mesti bekerja lebih ekstra cermat, dengan “persneling empat” pula. Kinerja Bareskrim menjadi garda terdapat pelaksanaan UUD pasal 30 ayat (4). Yakni, “Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum.” Tiga mantan Kabareskrim sukses menjadi pucuk pimpinan Polri (menjadi Kapolri).

Akan halnya Badan Narkotika Nasional (BNN), memiliki sejarah panjang, dimulai oleh Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1971. Baru seperempat abad kemudian (tahun 1997), Indonesia memiliki UU Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika. Berdasarkan kedua UU tersebut, Presiden Gus Dur membentuk BKNN (Badan Koordinasi Narkotika Nasional).

Menyadari tren narkoba makin meng-gila, maka dilakukan penajaman melalui UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Berdasarkan UU baru tersebut, BNN diberikan kewenangan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika. Itulah sebabnya, BNN (karena kewenangannya) selalu diberikan kepada personel dari Korps Polri (berbintang tiga, Komisaris Jenderal). Kali ini dibawahkan oleh Komjen Budi Waseso. Tugas pokoknya: Rehabilitasi pengguna narkoba, dan tuntutan pidana terberat (hukuman mati) untuk bandar gede.

Perlu semangat perang jihad melawan bandar narkoba.

Serta harus dilakukan secara extra-ordinary, termasuk dengan political wil, dan “pedang sosial.” Itulah perang besar BNN. Karena setiap hari, 50 jiwa melayang karena narkoba di Indonesia! Ini korban penyalahgunaan zat psikotropika terbesar di dunia. Karena itu wajar Presiden menyatakan Indonesia dalam situasi darurat narkoba. Juga tidak sudi memberi ampunan, permohonan grasi akan ditolak. 

Sorotan Publik

Semua tanggapan baik berupa saran dan kritik atas wajah dan kinerja birokrasi kita dalam memberikan pelayan publik dapat dikirim melalui email: harian_bhirawa@yahoo.com atau manfaatkan fasilitas surat pembaca di www.harianbhirawa.co.id atau telp ke (031) 5470650 atau faks (031) 5343359. Untuk setiap email harap disertakan nomor telpon (untuk konfirmasi ulang).

Sindikat Narkoba Internasional Harus Dilawan WARGA negara asing yang merupakan sindikat narkoba internasional yang banyak beroperasi di Indonesia harus dibuat jera untuk mengulang memasok narkoba ke Indonesia.

Komponen bangsa yang harus berkomitmen menyelamatkan anak bangsa dari bahaya narkoba yaitu Badan Narkotika Nasional (BNN), kepolisian, dan imigrasi yang harus terus menggeledah orang asing yang tinggal di tempat kost maupun hotel yang mencurigakan terkait peredaran narkoba.

Dalam melakukan razia narkoba tersebut, BNN dan aparat kepolisian, bukan hanya memburu warga negar asing (WNA) saja, tetapi juga mencari kurir atau pengedar WNI. Sebab, barang narkoba jenis sabu-sabu itu, sudah dibag-bagikan kepada jaringan maupun pengedar yang ada di tanah air. Bisnis yang dilakukan mafia maupun kelompok pengedar narkoba tersebut, cukup rapi dan sulit terbongkar aparat berwajib.

Dalam membongkar jaringan peredaran obat-obat berbahaya itu, memerlukan kesabaran dan pihak berwajib, kadang kala harus menyamar sebagai pembeli, serta menjadi anggota sindikat narkoba tersebut.

Hal ini dilakukan untuk membongkar peredaran narkoba yang lebih besar lagi dilakukan WNA yang bekerja sama dengan kaki tangannya orang Indonesia. Selain itu, untuk dapat mengetahui dengan jelas, siapa gembong orang asing yang menyelundupkan barang haram tersebut masuk ke Indonesia.

Sebelumnya, warga negara Nigeria menjadi sindikat utama pengendali peredaran sabu-sabu di Indonesia sepanjang pengungkapan kasus yang dilakukan Badan Narkotika Nasional (BNN) periode Juni-Agustus 2015.

Sepanjang periode Juni hingga Agustus 2015, BNN telah mengungkap sedikitnya 14 kasus dengan 23 tersangka, yaitu lima WNA Nigeria dan 18 WNI. Seluruh kasus penyelundupan narkoba tersebut memiliki modus operandi yang sama, yakni melalui paket kiriman dari Guangzho, Tiongkok, yang diselipkan dalam berbagai macam barang seperti mesin alat pijat, tas perempuan, mesin sepeda motor, “cartridge” printer, dan mesin genset.

Nama dan alamat ada di redaksi

HARIAN

PENDIRI : Alm. H. Moch. Said DEWAN PENASIHAT: Dahlan Iskan, Drs. Sugeng Praptoyo, SH, MM, MH, AK H. Ali Salim

Senin Wage, 7 SEPTEMBER 2015

Pemilihan Kepala Daerah atau yang lebih dikenal dengan istilah Pilkada menjadi menarik perhatian, terlebih dengan terjadinya masalah pencalonan di kota Surabaya yang terancam dilakukan penundaan hingga tahun 2017.

P

ersoalan berangkat dari ketentuan tidak diperbolehkannya calon tunggal.

Pemilihan kepala daerah dalam konteks demokrasi, harus ada kompetisi dan ruang yang terbuka bagi masyarakat untuk menentukan hak memilihnya.

Hak Pilih Pemilu Hak pilih dalam pemilu dapat dilihat dari dua sisi, yaitu hak untuk memilih dan hak untuk dipilih. Diskusi tentang hak azasi, khususnya dalam penggunaan hak pilih dalam pemilu hingga saat ini masih belum tuntas. Satu pihak berpendapat bahwa hak pilih adalah tindakan yang dilakukan dengan mendatangi tempat pemungutan suara dan menggunakan hak suaranya.

Mereka yang tidak mengunakan hak pilihnya di tempat pemungutan suara diberi sebutan golput.

Sedang pihak lain berpendapat bahwa hak pilih adalah keputusan untuk menggunakan hak pilihnya atau tidak menggunakan hak pilihnya. Keputusan untuk tidak menggunakan hak pilihnya karena berbagai alasan. Faksi ini berpendapat bahwa mereka yang tidak menggunakan hak pilih juga termasuk hak pilih.

Dalam perkembangnya, sosialisasi pemilu selalu mengkampanyekan jangan golput, dan himbauan semua warga negara yang mempunyai hak pilih untuk menggunakan hak pilihnya di tempat pemungutan suara.

Inkonsistensi Demokrasi Pemilihan umum yang berlangsung bersifat Luber dan Jurdil dimaksudkan untuk menampilkan calon terpilih yang benar-benar bebas dari tuntutan dan dapat diterima oleh semua Pihak. Namun demikian, dalam kenyataannya sering menimbulkkan gugatan karena ada indikasi memainkanaturan main. Dengan memperhatikan kata umum dan sifat luber, serta jurdil maka menempatkan pilkada

S

praktik demokrasi dalam organisasi. Kita sering menjumpai, proses demokrasi dalam pemilihan pimpinan organisasi masuk dalam rezim menggunakan sistem pemilihan umum. seperti ini.Calon Pilkada adalah tunggal dipilih secara proses politik untuk aklamasi. Kalau ini memilih pejabat politidak berlaku dalam Penulis : tik di eksekutif. Karepilkada maka terjadi Edi Purwinarto na masuk dalam rezim inkonsistensi dalam pemilihan umum penerapan demokrasi. maka pandangan terIni persoalan serius. hadap pemilih tidak Sistem pilkada saat berbeda dengan pemilihanumum. ini memaksa masyarakat yang Sorotan terhadap golput hanya berada dalam ruang damai untuk dikaitkan dengan partisipasi politik masuk ke ruang konflik. Praktik dalam menentukan arah ke depan, demokrasi tentunya tidak mentidak sama sekali memperhitungkan genal tempat. Sepanjang terjadi kekuatan suara. Akibatnya, beraproses pengambilan keputusan papun besarnya golput tidak menjadi secara kolektif dari, oleh, dan untuk persoalan. Semestinya kondisi seperti rakyat maka ini demokrasi. Dengan ini perlu menjadi perhitungan. Kadar demikian, hadirnya calon tunggal legalitas sangat lemah dalam pelakbukan merupakan hal yang haram sanaan pilkada yang angka golputdalam demokrasi. Memilih secara nya sangat tinggi, bahkan ada yang aklamasi dan menghindari komangka golputnya lebih besar dari petisi akan dapat memanfaatkan yang menggunakan hak pilih. Artianggaran yang tersedia untuk pemnya, legitimasi rendah. Semestinya bangunan. Dengan aklamasi akan yang harus terpenuhi adalah aspek tetap terpelihara kedamaian dan legalitas dan legitimasi, bukan hanya harmoni sosial. Kita harus sadar melihat tataran legalitas saja. bahwa untuk melemahkan pihak Demokrasi adalah khasanah lawan, sasaran yang sangat tepat pengambilan keputusan secara kolektif untuk digarap adalah sumber dana dari, oleh, dan untuk rakyat. Demokrasi dan sumber daya. Ini perlu menjadi bukan merupakan proses politik untuk perhatian kita bersama untuk memenciptakan konflik, tetapi justru lestarikan dan menguatkan NKRI, sebaliknya. Demokrasi diarahkan unserta memberikan warisan kepada tuk tercapainya kesejahteraan melalui generasi penerus. proses yang damai.

Demokrasi dalam pilkada saat Kebijakan Publik ini menentukan bahwa calon kepala Pengaturan tentang pemilihan daerah dalam pilkada tidak boleh umum atau Pilkada adalah bentuk tunggal. Ketentuan ini dibumbui arkebijakan publik. Pada dasarnya, gument bahwa pilkada adalah komkebijakan publik harus memenuhi petisi sehingga harus ada kompetisi, kaidah rasional dan realistis. artinya calon harus lebih dari satu.

Makna rasional adalah masuk Calon tungal tidak dibenarkan. akal berdasarkan ukuran pendaPerkembangan norma pilkada pat umum. Sedang realistis adalah yang tidak membenarkan calon dapat dilaksanakan dengan baik, tunggal memberikan konsekwensi, tidak menimbulkan resistensi. harus menggunakan uang/anggarPengamatan terhadap kebijakan an lebih besar, memberikan ruang publik memang perlu mendapat konflik yang lebih tinggi, dan menperhatian. Akankah setting agenda ciptakan disharmoni sosial. atas peraturan yang terkait dengan Sebuah pertanyaan, apakah pemilihan umum atau Pilkada sudah adanya calon tunggal kemudian dilaksanakan dengan baik. Fakta dinyatakan dipilih secara aklamasi baru yang dapat kita lihat adalah tidak demokratis. Marilah kita lihat unjuk rasa Pilkada Suabaya ke KPU

Kota Surabaya pada hari Kamis tanggal 3 September 2015. Fakta ini menunjukkan bahwa kaidah rasional dan realistis perlu dipertanyakan.

Devide et Impera Pandangan tentangdemokrasidiwujudkandalambentukmemilihdalam proses kompetisitidaklahsalah.

Proses demokrasi yang memilih secara aklamasi juga tidak dapat disalahkan. Apakah kita semua sependapat bahwa pilkada yang tidak dilakukan melalui kompetisi para kontestan adalah merupakan kemunduran demokrasi. Inilah yang kemudian menjadi sumber keruwetan yang akhirnya melahirkan pikiran jalan tengah melalui bumbung kosong seperti yang sering dilakukan dalam pemilihan kepala desa. Sebuah pandangan muncul, kita sudah terjebak dalam memahami demokrasi karena sistem yang kita bangun justru menjauhkan dari cita-cita demokrasi mewujudkan kesejahteraan.

Demokrasi pilkada Gubernur dan WakilGubernur di Jawa Timur pernah mengalami perjalanan yang panjang, melelahkan, menghabiskan beaya besar.

Ketika ketentuan perolehan minimal 25%, tiba-tiba diubah menjadi 30% disaat proses pilkada sedang berjalan. Argumen atas ketentuan ini adalah untuk kekuatan legitimasi. Tetapi benarkah persoalannya demikian. Sebagaimana penulis kemukakan di atas, legitimasi jelas terabaikan.

Salah-salah ini justru memicu terjadinya kekuatan konflik yang lebih besar. Memang kita tidak perlu saling menyalahkan. Tetapi fenomena kebijakan sebagai formula sistemhendaknyadiarahkanke terciptanya ketentraman, ketertiban, dan kesejahteraan. Kalau sistem yang dibangun faktanya hanya untuk keperluan legalitas, maka pilkada yang lebih satu calon tidak perlu diutak-atik dengan ketentuan syarat perolehan minimal. Devide et impera adalah politik pecah belah.

Apakah ini sudah menjadi bentuk devide et impera melalui pendekatan sistem. Memprihatinkan.

Pengamat Kebijakan Publikdan PelayananPublik

Menyalakan Harapan di Tengah Kelesuan

ejarah telah membuktikan Republik ini, sejak kelahirannya hingga kini, tak pernah luput dari beragam ujian. Namun, sejarah menabahkan pula bahwa bangsa ini selalu bisa keluar dari ujian yang paling berat sekalipun. Itu disebabkan negeri ini memiliki warisan terbaik dari para pendiri bangsa, yakni politik harapan, bukan politik kecemasan.

Republik ini berdiri di atas tiang harapan, yakni merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Kenyataan tersebut menunjukkan bahwa selama kita tidak kehilangan harapan, selama itu pula kita akan tetap menggenggam identitas sebagai bangsa Indonesia.

Apalagi dalam situasi negeri yang tidak sedang bagus seperti perlambatan ekonomi yang tengah terjadi saat ini.

Akibat perlambatan perekonomian di berbagai kawasan, perekonomian di Tanah Air pun lesu. Bahkan, dari hari ke hari, kelesuan perekonomian semakin menjadi.

Pukulan demi pukulan bertubi-tubi datang menghunjam sehingga kondisi makroekonomi mulai terhuyung. Nilai tukar mata uang rupiah terhadap dolar Amerika Serikat semakin merosot, bahkan sudah menyentuh 14.000 per dolar AS, nilai yang setara dengan situasi saat krisis 1998.

Realitas pertumbuhan ekonomi Di lantai bursa, indeks harga saham gabungan (IHSG) menukik tajam ke kisaran 4.163, menjauh dari capaian rata-rata normal di kisaran 5.000. Di pasar-pasar, harga berbagai kebutuhan pokok juga masih tinggi kendati berbagai langkah sudah dikerjakan. Pukulan juga datang dari kian menurunnya ekspor, jatuhnya harga komoditas andalan kita, menurunnya penerimaan pajak, serta ancaman pemutusan hubungan kerja. Semua bergerak hampir bersamaan, serupa efek domino. Karena itu, jelas tidak mungkin jika pemerintah selalu mengambil posisi bahwa segalanya masih aman, seolah tidak terjadi apaapa. Tidak akan cukup memadai bila para pemangku kebijakan hanya mencari ‘kawan’ dengan menyebut bahwa kita tidak sedang terpuruk sendiri.

Di tengah keprihatinan tersebut, Presiden Joko Widodo masih optimistis pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa merangkak naik seiring dengan makin meningkatnya belanja pemerintah. Optimisme Kepala Negara

komplikasi lain. Dalam kepantas disambut secara rangka pikir manajemen, positif karena pesimis‘’habis-habisan’’ mengume memang tidak akan curkan 88 persen anggamenyelesaikan masalah. ran pada semester II juga Yang terpenting adalah, bukan perkara gampang. sikap optimisme itu diAlih-alih meningkatkan ikuti dengan tindakanperputaran roda ekonomi, tindakan yang optimistis implikasinya dapat tidak dan kebijakan-kebijakan terkendali dan akibatnya yang menimbulkan optiOleh : tidak meningkatkan permisme. baikan ekonomi secara Novi Puji Lestari Hentikan saja armenyeluruh tetapi hanya gumen yang terkesan dinikmati sebagian kecil membenarkan peristiwa ‘’pemilik akses ekonomi’’. pelambatan ekonomi karena masyarakat tidak lagi memTren perlambatan ekonomi butuhkan argumen, namun solusi Terus terang, kondisi ini perlu riil atas kesulitan ekonomi yang dimendapat perhatian serius dari hadapi. Kecepatan dan ketepatan pemerintah dan pihak terkait lain, bertindak jauh lebih berarti ketimseperti Bank Indonesia. Tren perlambang argumen-argumen di atas batan ekonomi harus dihentikan. Perkertas. Keliru apabila optimisme itu tumbuhan pada semester kedua tadidasarkan pada perbandingan atas hun ini harus dipacu di atas 5 persen. angka pertumbuhan yang dicapai Dengan demikian, sepanjang tahun negara-negara lain. Berdasarkan ini, perekonomian mampu melanjutangka pertumbuhan pada kuartal kan tren pertumbuhan selama lima II 2015, Indonesia termasuk lima tahun terakhir yang mampu melejit negara tertinggi. di atas 5 persen. Perlambatan yang Presiden beralasan, negara-neterjadi saat ini, disebabkan rendahnya gara lain ada yang mengalami pepenyerapan anggaran. nurunan 1,5 sampai 2 persen tetapi Data Kementerian Keuangan Indonesia ‘’hanya’’ menurun 0,45 menyebutkan, sepanjang semester persen. Presiden mengaku heran pertama, penyerapan belanja APBN-P mengapa publik ribut dengan penu2015 oleh pemerintah pusat baru seberunan yang tidak signifikan tersebut. sar Rp 436,1 triliun, atau 33,1 persen Presiden tidak perlu heran apabila dari pagu Rp 1.319,5 triliun. Angka itu melihat dampak riil, tidak melulu lebih rendah dibandingkan realisasi soal angka. Kelesuan ekonomi yang penyerapan anggarannya mencapai sudah dirasakan di banyak sektor Rp 468,7 triliun, 36,6 persen dari pagu akan terus berdampak secara spiral Rp 1.280,4 triliun. Dalam situasi dan multilapis apabila tidak segera ekonomi yang lesu, APBN harus menditangani. Salah satu fakta yang jadi lokomotif yang menghela gerbong mengherankan publik, sebagaimana perekonomian nasional. diakui Presiden, tingkat penyerapan Minimnya penyerapan anggaran anggaran hingga Juni 2015 baru oleh kementerian dan lembaga tentu sekitar 12 persen dari total APBNP mempengaruhi kegiatan ekonomi di 2015. Artinya, nyaris tidak ada yang lapangan. Padahal, proyek-proyek dikerjakan selama semester ini. infrastruktur unggulan yang didanai Sebanyak 88 persen anggaran akan APBN diharapkan membawa multi‘’dihabisi’’ pada semester kedua. Janji plier effect terhadap pelaku ekonomi tersebut tentu sebuah kabar bagus. lainnya. Di sisi lain, kalangan penguBelanja infrastruktur dan modal saha swasta saat ini menghadapi tedari APBN akan menggenjot pertumkanan sebagai dampak perlambatan buhan dan kembali menggairahkan ekonomi global, dan menurunnya ekonomi. Persoalannya adalah mendaya beli masyarakat di dalam neggapa hanya 12 persen anggaran yang eri. Selain itu, biaya produksi juga baru diserap selama semester I? Apa meningkat akibat depresiasi rupiah saja kerja kabinet selama ini? Ibarat terhadap dolar AS. penyakit, ketika sudah timbul kompKondisi yang mengimpit penglikasi pada penderita, genjotan infus usaha swasta tersebut memerlukan bukan jawaban. Persoalan anggaran jalan keluar, baik berupa stimulus telah mengakibatkan penurunan fiskal dari pemerintah, maupun sistem kekebalan tubuh dan banyak

kebijakan relaksasi dari sisi moneter dan aturan perbankan dari Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Namun, paket kebijakan relaksasi tersebut belum cukup efektif memberi ruang gerak bagi pengusaha untuk berproduksi dan mendorong daya beli masyarakat. Akibatnya, pengusaha terpaksa memangkas produksi dan biaya-biaya lain yang tidak terkait langsung dengan kegiatan produksi.

Dampak dari pemangkasan biaya, sektor usaha lain terkena imbasnya.

Bak bola salju, pemangkasan demi pemangkasan tersebut menggelinding melindas banyak pengusaha.

Hal inilah yang membuat pemerintah harus bekerja ekstra keras mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Perlambatan pertumbuhan yang terjadi selama dua kuartal berturut-turut menjadi lampu kuning bagi perekonomian nasional. Pemerintah harus sudah mengidentifikasi persoalan, dan segera mengambil jalan keluar.

Pertama, mendorong belanja pemerintah pada semester kedua. Sejauh ini, pemerintah optimistis belanja pemerintah akan mampu digenjot pada semester kedua. Dengan demikian, diharapkan akan segera menggerakkan banyak sektor ekonomi. Pemerintah juga perlu segera membenahi mekanisme penyerapan anggaran. Selama bertahun-tahun, penyerapan APBN tidak merata sepanjang tahun, di mana pada semester pertama sangat minim, dan mayoritas baru terserap pada semester kedua.

Hal ini tentu tidak menguntungkan di saat perekonomian nasional menghadapi tekanan seperti yang terjadi saat ini. APBN tidak bisa menjadi solusi akibat birokrasi yang tidak responsif terhadap perkembangan situasi ekonomi global.

Mekanisme harus diubah agar penyerapan anggaran bisa optimal sejak dimulainya tahun anggaran.

Kedua, segera memberikan paket stimulus fiskal kepada pengusaha.

Tekanan perlambatan ekonomi saat ini tak bisa diatasi sendiri oleh pemerintah. Pengusaha harus dilibatkan Untuk itu, pemerintah perlu memberi kelegaan ruang gerak untuk menggenjot produksi, dengan cara meringankan beban biaya.

Pengajar Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Malang

PEMIMPIN UMUM/PEMIMPIN REDAKSI/PENANGGUNG JAWAB : Nawang Esthi Lestari REDAKTUR PELAKSANA: Titis Tri Wahyanti KOORDINATOR LIPUTAN : Wawan Triyanto REDAKTUR: Wahyu Kuncoro SN, Bambang WN , Choirul Anam, Anangsyah Isfianto, Helmi Supriyatno, Gatot Suryo Widodo Reporter : M. Ali, Siti Sulistiani, Andre Endrayana Sasmita, Rachmat Caesar BSW, Zainal Ibad, Danang Prastyo, Adit Hananta Utama, Abed Nego, William AK , Gegeh Bagus Setiadi Fotografer: Trie Diana Indahwati, Sekretaris Redaksi: Suryanthini Malang: M. Taufiq, Kabupaten Malang : Cahyono Nor Rochmah, Kota Batu: Anas Bachtiar, Pasuruan : Hilmi Husein, Pamekasan: Syamsuddin, Lumajang: Zainul Hidayat, Probolinggo: Wiwit Agus Pribadi Jember: Effendi, Sampang: Nur Cholis, Sumenep: Samsul Arifin, Bondowoso: Samsul Tahar, Situbondo: Sawawi, Tulungagung: Hadi Sucipto, Wiwieko Dh, Lamongan: Suprayitno, Jombang: Romadlon, Fathoni, Mojokerto: Hasan Amin, Kariyadi Sidoarjo: Ali Kusyanto, Hadi Sujitno, Achmad Suprayogi Gresik: Kerin Ikanto, Rokim, Tuban: Khoirul Huda Madiun: Sudarno, Blitar: Hartono, Ponorogo : Hari Bahrul Ulum, Magetan: Ivin Kurniawan, Nganjuk: Ristika, Bojonegoro: Achmad Basir, Banyuwangi: Dian Ananta Jakarta: Tjitjik Rahayu, Direktur Utama: Nawang Esthi Lestari, Direktur Umum: Wahyu Kuncoro SN, Direktur Keuangan Mira Damayanti Komisaris Utama: Sugeng Praptoyo, Komisaris: Bambang WN, Hasan Amin, Suprayitno, Malang: Gatot Soekardi, Ratna Nirmala, Lumajang: Didit Nur Jadit, Bondowoso: Hasto Pramudyo, Manager Produksi, Sirkulasi dan Periklanan: Sri Eddy Haryanto, Manajer Keuangan: Anangsyah Isfianto, Administrasi Keuangan: Etti Sri Kustini, Sri Poernomo, Sekretaris Perusahaan: Rani Cholyvianti, Sirkulasi: Titiek Yuliati (Koordinator), Andi Basuki, Nike Kusumawati, Utomo Pagon, Distribusi: Tatok Arly (Koordinator), Suparto, Mulyadi, Pracetak:Ali Sulkan (Koordinator), Danu Setiawan, Achmad Tauriq Imani, Trisno purnomo, Onny Agung S, Oki Abdul Sholeh. Sekuriti: Saiful Hidayat, Agus Mulyono Alamat Kantor Pusat/Iklan/Redaksi: Jalan Indragiri 73 Surabaya, Telp : 031- 561-5454, Fax : 031-561-9009, Email Iklan: bhirawa_indragiri@yahoo.com, Email Redaksi: harian_bhirawa@yahoo.com Sirkulasi: Jalan Pengenal 5, Surabaya (60174), Telp : 031- 547-0650 (3 lines), Fax : 031-534-3359, Email Sirkulasi: bhirawasirkulasi@yahoo.com Bhirawa Online : http://www.harianbhirawa.co.id Bank: Bank Mandiri (BBD Jembatan Merah) Surabaya, No. Rek:140.0080000053, Percetakan: PT Media Nusantara Press SIUPP: Nomor 159/SK/Menpen/SIUPP/A.7/1986, 22 April 1986.

Tarif Iklan: Iklan Baris Rp. 7.500/baris (maksimal 5 baris), Iklan Tender/Lelang Rp.10.000/mm kolom, Iklan Display warna (FC) Rp.10.000/mm kolom, Iklan Display hitam putih (BW) Rp.7.500/mm kolom. Harga belum termasuk PPn 10%.

SIDOARJO-GRESIK-MOJOKERTO

Senin Wage 7 SEPTEMBER 2015

5

Pak Tjip Bangkitkan Wisata Tanggulangin RGS-SQ Terus Promosikan Akibat dampak luapan Lumpur Lapindo, kondisi perekonomian dan tempat wisata di sekitar Porong dan Tanggulangin mengalami keterpurukan. Lambat laun namun pasti, perekonomian mulai tumbah, begitu juga tempat wisatanya.

Agar tempat wisatanya bisa tumbuh terus dengan lebih baik lagi, Minggu (6/9) Wakil Bupati Sidoarjo, MG Hadi Sutjipto SH MM yang menjadi Calon Bupati Sidoarjo periode 2016-2021 mem bangkitkan kembali tempat wisata burung berkicau dan pasar burung di Perumahan Permata Regency, di Desa Kludan, Tanggulangin.

Menurut Pak Tjip—sapaan akrab calon bupati yang direkomendasikan PDIP ini, kondisi wisata ini sangat ramai sekali, setelah terjadi bencana Lumpur Lapindo menjadi sepi. Sehingga oleh warga sekitar lahan kosong milik perumahan ini dijadikan tempat wisata, yakni dijadikan tempat lomba burung berkicau.

Diluar dugaan antusias mas-

yarakat cukup banyak. ‘’Ribuan kicau mania selalu mendatangi tempat ini untuk ikut bertanding, mempertanding burung kicauannya agar bisa juara,’’ katanya.

Sementara itu, ada tempat bekas ruko yang keadaannya sudah kosong, juga bisa dipakai untuk pasar burung. Mungkin untuk pasar burung berkicau, disisi sebelah baratnya juga terdapat tempat futsal. ‘’Jadi sudah lengkap, ada pasar burung, ada tempat gantangan untuk lumba burung, dan juga ada lapangan futsal. Saya yakin wisata ini akan ramai,’’ tegas Pak Tjip.

Usai mendampingi Wakil Bupati, Abdul Haris selaku pengelola gantangan mengatakan, tempat ini sejak didirikan gan-

achmad suprayogi/bhirawa

Pak Tjip memberikan hadiah sepeda kepada pemenang lomba burung berkicau, Minggu (6/9).

KELANA

PAN Ingin Memberikan Manfaat kepada Bangsa Sidoarjo, Bhirawa Sikap PAN yang sepakat bulat mendukung pemerintah karena ingin ekonomi stabil, mengembalikan kepercayaan pelaku bisnis. Jangan ditafsirkan PAN mengincar jabatan kabinet. Urusan kabinet urusan presiden, bukan urusan PAN. Wakil Bendahara Umum DPP PAN, Sungkono saat sosialisasi empat pilar kebangsaan di Tanggulangin, Sabtu menegaskan, Ketua Dewan Kehormatan PAN, Amin Rais sudah membahas rencana ini dengan Ketua Umum, Zulkifli Hasan. ‘’Jadi tak benar kalau Pak Amin (Amin Rais, red) tak tau,’’ ujarnya.

PAN harus segera bersikap karena kondisi sudah kritis. Harga sudah melambung, nilai dolar makin kuat di mata uang rupiah. Sementara kondisi negara masih gaduh saja. Ditambah lagi belanja anggaran negara sampai Agustus baru terserap 35%. Karena itu pemerintah harus diperkuat tanpa harus menghilangkan kekritisan di parlemen. ‘’Sebenarnya tak benar juga anggapan yang kritis di parlemen DPR RI itu hanya dari koalisi Merah Putih. Dalam beberapa isu juatru anggota PDIP jauh lebih kritis dari anggota dewan dari KMP. PAN ingin memberi manfaat kepada bangsa.

Ancaman keamanan sudah depan, negara Timur Tengah sudah dihancurkan, Turki yang kuat juga mulai digoyang. Ancaman berikutnya adalah menghancurkan Indonesia,’’ paparnya panjang lebar.

Sungkono mengajak elemen masyarakat untuk bersama sama membangun negeri ini agar lepas dari keterpurukan.

Jangan biarkan kondisi perekonomian yang terus turun, karena akan memunculkan ketidakpercayaan rakyat kepada pemerintahan. Dengan memperkuat keyakinan satu nusa satu bangsa dan wawasan kebangsaan yang kuat, maka Indonesia tetap bisa diselamatkan.

Di hadapan ratusan kepala desa se Sidoarjo sebagai peserta sosialisasi, Sungkono juga mengingatkan pentingnya pengetahuan empat pilar kebangsaan yang meliputi Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika dan NKRI. Sehingga tak ada lagi pemaksanaan suatu kehendak, dari kelompok mayoritas kepada kelompok minoritas. ‘’Jika kita sudah berbicara tentang empat pilar ini, maka harus ada aplikasi yang dilakukan dalam kehidupan sehari-hari,’’ ulas Sungkono.Q hds

tangan untuk lomba burung, tempatnya selalu ramai dikunungi kicau mania. Sehingga bisa melaksanakan seminggu tiga kali, namun yang paling ramai tiap hari minggu. ‘’Ribuan pencinta kicau mania dari beberapa daerah di sekitar Tanggulangin selalu memadati lahan yang sebelumnya kosong ini,’’ katanya.

Di sisi lain, Pak Tjip juga menyinggung masalah kemacetan lalu lintas yang memang menjadi pekerjaan rumah pemimpin Sidoarjo periode 2016-2021 nanti.

Sebagai Calon Bupati Sidoarjo Sutjipto yang didampingi Abdul Kolik SE, telah mencermati hal itu.

Untuk kemacetan di kisaran Pasar Gedangan, Pak Tjip merencanakan untuk membuat flyover. Terutama untuk memecah kepadatan lalu lintas di perempatan sekitar lampu merah.

Pembangunan ini untuk mendampingi program pembangunan frontage road yang telah dirancang dari Waru sampai Buduran.

Pasangan berjargon Sidoarjo Hatiku ini juga mencermati pembangunan jalan pendamping sepanjang Tol Waru-Sidoarjo.

Adapun jumlah kendaraan di Sidoarjo mencapai sekitar 434.461 roda dua dan 85.811 roda empat. ‘’Saya juga berharap masyarakat memahami pentingnya disiplin dalam berlalu lintas dan taat peraturan yang ada. Tujuannya untuk mempermudah anak-anak masuk sekolah bisa tepat waktu, memperlancar alur distribusi bisnis jasa dan perdagangan, serta memberi kenyamanan dan keselamatan pengguna jalan,’’ harapnya.Q ach

SQ Lewat Berbagai Kegiatan Gresik, Bhirawa Dukungan kemenangan dalam Pilbub Gresik pada 9 Desember terus dilakukan Tim Paslon Sambari Halim Radianto dan M Qosim. Melalui Tim Relawan Gerakan Sosial-Sambari dan Qosim (RGS-SQ), bersilaturrahim dengan pemuda yang tergabung dalam Organisasi Gank Prabu (Prajurit Bumi).

Bertempat di Lapangan Buas (Bumi Aswaja) Gapura, Desa Wonokerto, Kec Dukun, dukungan juga datang dari tokoh masyarakat, politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), GP Ansor dan Banser campur menjadi satu dalam kegiatan itu.

Menurut Chumaidi Ma’mun, Ketua RGS-SQ, kegiatan yang dihadiri sejumlah kiai kampung, tokoh masyarakat, fatayat, muslimat serta pengurus ranting se-Kec Panceng merupakan tindaklanjut program tim dari DPC PKB dan RGS-SQ. Dalam kegiatan ini, memiliki tujuan untuk melakukan penguatan dan pemantapan tim di tingkat bawah, baik jalur PAC maupun relawan dari RGS-SQ. ‘’Masih banyak lagi agenda yang dilakukan Tim RGS-SQ, seperti melepas rombongan MuslimatFatayat NU berziarah ke wali lima dan Gur Dur.

rokim/bhirawa

Melalui Tim RGS-Paslon Sambari Halim Radianto-M Qosim merangkul pemuda agar memberikan dukungan kepadanya.

Rupiah Melemah, 4 Ribu Karyawan Di PHK Sidoarjo, Bhirawa Dampak pelemahan rupiah terhadap dollar hingga posisi sekitar Rp14.000 per US Dollar, ternyata sangat berpengaruh terhadap perusahaan yang menggantungkan produksinya dari bahan baku impor, utamanya perusahaan yang memproduksi plastik dan baja.

Sekretaris Perusahaan Petrokimia Gresik, Wahyudi tengah menorehkan cat dimulainya lomba.

kerin ikanto/bhirawa

Petro Gelar Lomba Mural dan Fotografi Gresik, Bhirawa PT Petrokimia Gresik (PG) kembali menggelar lomba mural dan fotografi dengan tema Gresik Future For Better Living. Kompetisi mural dan fotografi ini merupakan kali kedua yang diselengarakan Petro. Masing-masing kegiatan dilaksanakan Sanggar Seni Petrokimia Gresik (SSPG) dan Petrokimia Photography Club (Pephoc).

Direktur Utama PT Petrokimia Gresik, Hidayat Nyakman menyatakan, kegiatan ini masih termasuk rangkaian kegiatan HUT PG ke-43 di tahun 2015. Adapun sasaran penyelenggaran kompetisi ini untuk mengembangkan minat, bakat, dan kreativitas anak muda, khususnya pelajar SMP dan SMA/ SMK di Gresik dalam bidang seni mural dan fotografi.

Perlombaan ini diikuti se-

kitar 90 tim siswa/i SMA/ SMK se-Kab Gresik. Setiap tim terdiri dari tiga siswa/i dan seluruh peserta akan memperebutkan hadiah berupa uang pembinaan total Rp7.750.000 . Rinciannya, Juara I Rp2.500.000 dan tropi dan sertifikat Juara II Rp1.500.000 dan tropi serta sertifikat.

Juara III Rp1.000.000 dan tropi dan sertifikat. Juara harapan I Rp750.000 dan tropi serta sertifikat Harapan II mendapatkan uang pembinaan sebesar Rp 500 ribu dan tropi serta sertifikat. Lima Nominasi masing-masing mendapatkan uang sebesar Rp300 ribu dan sertifikat Perlombaan ini diikuti sekitar 53 siswa SMP dan SMA/ SMK se-Kab Gresik. Adapun objek fotografi yang dilombakan adalah aktivitas pada saat dilaksanakannya lomba mural.

Dalam kompetisi ini peserta akan memperebutkan hadian berupa uang pembinaan total Rp1.500.000. Rinciannya, juara I Rp 600.000 dan tropi serta sertifikat. Juara II Rp500 ribu dan tropi serta sertifikat. Juara III Rp 400 ribu dan tropi serta sertifikat Seluruh kelengkapan kegiatan seperti media multiplex mural, kaos eksklusif, konsumsi (snack dan makan siang) disediakan penyelenggara. Sedangkan untuk lomba fotografi, peserta menggunakan kamera DSLR masingmasing. Untuk keperluan ini, PG menggelontorkan biaya sebesar Rp135 juta. ‘’Semoga kegiatan ini mampu mengembangkan kreativitas siswa, khususnya dibidang seni mural dan fotografi. Karena menjadi kreatif pada saat ini sangat penting,’’ ujar Nyakman.Q eri

Job Fair Ramah Difabel Digelar Disnakertrans Mojokerto Disnakertrans Kota Mojokerto kembali menggelar job fair (bursa kerja) yang dihelat 7 September hingga 10 September. Upaya untuk menekan angka pengangguran ini menyediakan 4 ribu Lowongan Kerja (Loker). Untuk penyandang cacat (difabel) juga disediakan 65 lowongan pekerjaaan.

Kebijakan memberikan prioritas bagi pelamar difabel ini, mendapat apresiasi International Labour Organisation (ILO). Organisasi PBB dibidang perburuhan.

ILO memberikan apresiasi khusus karena job fair menyediakan lowongan untuk para penyandang cacat. ‘’Kami menyediakan Loker pada job fair untuk para difabel ini, menjadi nilai plus bagi ILO,’’ tutu Amin Wachid, Ka disnakertrans Kota Mojokerto, Minggu (6/9) kemarin.

Amin Wachid menambahkan, penghargaan diberikan karena kepedulian Pemkot Mojokerto atas para penyandang cacat dan membuka peluang kerja bagi mereka. Dalam job fair yang bakal digelar Disnakertans

Dengan mengunakan bus, sehingga semua di desa yang berada di Gresik akan kebagian sekitar empat bus. Mengenai waktunya bergiliran, kemudian kegiatan mengaji bareng dengan 1.000 kader di Ponpes Aswaja KH Atiq Ismail di Kec Balongpangang,’’ ujarnya.

Ditambahkan H Khozin Maksum, pendiri RGSSQ, melalui kekuatan RGS-SQ penguatan seluruh tim pemenangan SQ akan terus diperkuat. Dan tim relawan terus akan mendorong dengan berbagai kegiatan, serta akan terus bersinergi dengan tim yang terbentuk melalui jalur partai. Tujuannya hanya satu, agar pada Pilbup 9 Desember mendatang SQ bisa menang.

Sementara Sambari Halim Radianto, Bupati Gresik dalam kesempatan itu mengatakan, sangat mengapresiasi organisasi pemuda berorientasi sosial, karena pemuda yang sebelumnya identik dengan tawuran telah berubah menjadi lebih terarah. Sehingga bisa menjadikan suasana yang aman dan kondusif untuk Kab Gresik, melalui kegiatan seperti ini pemuda untuk tak melakukan kegiatan yang bisa meresahkan masyarakat.Q kim

Kota Mojokerto kali ini, disediakan 65 Loker bagi difabel. Perusahaan hypermart bersekala nasional dan dua perusahaan garment di Sidoarjo menyatakan siap menampung tenaga kerja dari para penyandang cacat atau difabel. ‘’Dua perusahaan garment di Sidoarjo dan satu hypermart menyatakan kesiapan nya membuka Loker untuk para difabel dan disediakan 65 lowongan kerja bagi mereka,’’ tambah Amin Wachid.

Job fair atau bursa kerja, kata Amin Wachid, selain merupakan salah satu langkah Pemkot Mojokerto dalam memberikan kemudahan bagi pencari kerja.

Juga untuk mengantisipasi berjubelnya pelamar, jalur

masuk kita bagi tiga. Pelamar laki-laki, perempuan dan jalur difabel. Kita memberikan prioritas bagi pelamar difabel agar tak campur dengan pelamar lain.

Sementara itu, Junaedi Malik, Ketua komisi III DPRD Kota Mojokerto mendukung upaya yang dilakukan Pemkot Mojokerto dengan menggelar job fair.

Agar hasilnya terukur dan

efektif dalam mengurangi angka pengangguran, Junaedi Malik minta dilakukan evaluasi setiap akhir kegiatan. ‘’Event job fair ini harus dijadikan sebagai agenda rutin tahunan. Dan setiap tahun harus dilakukan evaluasi, berapa besar job fair bisa mengurangi angka pengangguran,’’ tambah politisi PKB ini.Q kar

kariyadi/bhirawa

Amin Wachid Kadisnakertrans Kota Mojokerto menunjukkan berkas job fair.

Data dari Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Pemkab Sidoarjo, ada sekitar delapan perusahaan yang mengalami gulung tikar dalam tahun 2015 ini. Sebagian besar perusahaan-perusahaan itu tutup karena dampak pelemahan rupiah terhadap dolar Amerika Serikat.

Kabid Pengawasan Ketenagakerjaan Dinsosnakertrans, Totot Hargianto, saat dikonfitrmasi menjelaskan, ada sekitar delapan perusahaan yang bangkrut.

Dari delapan perusahaan itu ada sekitar 4 ribu karyawan yang sudah ter PHK (Pemutusan Hubungan Kerja).

Totot menegaskan, kalau dampak pelemahan rupiah ternyata sangat mempengaruhi pada perusahaan yang menggantungkan produksinya dari bahan baku impor. Mereka yang banyak di PHK terdapat di perusahaan plastik dan baja, karena di perusahaan itu banyak menyerap tenaga kerja.

Karyawan dari PT Philip Indonesia yang terletak di wilayah Desa Brebek, Kec Waru saja sudah sekitar 3 ribu karyawan.

Padahal, selain PT Philip Indonesia perusahaan yang gulung tikar masih ada lagi, diantaranya PT Pamenang Teguh Sejati, PT Kolang Citra Abadi, PT Adi Kreasi Eka Prakarsa, PT Tri Cipta Buana Karsa, CV Dirgahayu, PT Rajawali Tanjungsari Engineering, dan PT Omega Plastik.

Sementara itu, dihubungi terpisah, Ketua Asosiasi

Pengusaha Indonesia (Apindo) Kab Sidoarjo, Sukiyanto juga mengaku gusar dengan kondisi melemahnya rupiah saat ini. Sebab, sekitar 60% dari 3 ribu perusahan yang ada di Sidoarjo sebagian besar menggunakan bahan baku impor.

Di Sidoarjo ada sekitar 3 ribu perusahaan, baik skala kecil maupun besar. Dari jumlah itu, 60% nya menggunakan bahan baku impor.

Apabila melemahnya rupiah semakin tak terkendali, sangat mungkin perusahaan-perusahaan itu akan gulung tikar terus.

Bagaimanapun juga ternyata pelemahan rupiah pasti sangat mempengaruhi pengusaha, karena menyebabkan ketidakpastian.

Padahal pengusaha itu sendiri butuh kepastian, untuk menstabilkan harga pasar.

Saat ditanya kemungkinan adanya PHK atau pengurangan upah, Ia menolak bicara secara terang-terangan. Kalau untuk mengurangi atau merumahkan tenaga kerja saja ada proses dan aturannya.

Ketua Presidium Persatuan Pekerja Buruh Sidoarjo (PPBS), Heri Novianto juga merasa khawatir dengan kondisi masalah buruh saat ini. karena akan bisa membuat banyak pekerja di-PHK dan upah buruh dikurangi. Sebelum dolar menembus angka Rp14 ribu, selama Januari-Juni 2015 perusahaan di Sidoarjo mampu menggaji buruh sesuai upah minimum regional sebesar Rp2,7 juta.Q ach

JAWA TIMUR

6

Senin Wage 7 SEPTEMBER 2015

Raskin Berubah Menjadi Rastra Mensos Khofifah Indar Parawansa Kunjungi Bojonegoro dan Tuban Bojonegoro, Bhirawa Setelah mengikuti acara pelantikan Pimpinan Cabang (PC) Muslimat Nahdhatul Ulama (NU) di Kantor Pendopo Malowopati. Rombongan Menteri Sosial (Mensos) Republik Indonesia, Khofifah Indar Parawansa meninjau langsung ketersediaan beras di gudang Bulog di Desa Sumengko, Kecamatan Kalitidu Bojonegoro serta memastikan kondisi beras untuk masyarakat yang kurang mampu.

“Saya penasaran betul kenapa ada raskin yang tidak layak konsumsi. Kami akan cek gudang Bulog. Dan sudah mengusulkan untuk diganti menjadi rastra atau beras untuk rakyat sejahtera,” ujar Khofifah didampingi Kepala Bulog Sub Drive III Bojonegoro, Efdal MS, Sabtu kemarin (5/9).

Khofifah juga mengimbau kepada seluruh petugas Bulog untuk menerapkan sistem First In First Out (FIFO) untuk pendistribusian beras tersebut. “Jadi, beras lebih dahulu dimasukkan artinya dia berada ditumpukkan paling bawah berarti dia yang juga harus dikeluarkan pertama kali,” ujar Mensos.

Khofifah juga menjelaskan, bahwa Kemensos selaku kuasa pengguna anggaran dalam pengadaan beras bagi RTSPM akan melakukan pengawasan agar beras untuk RTSPM sesuai standar kualitas medium. “Pengawasan, kata dia, dilakukan mulai pengadaan, penyimpanan di gudang bulog, sampai pendistribusian ke RTSPM. Menurut Khofifah, pengawasan beras bagi RTSPM, juga akan dilakukan tim koordinator beras untuk RTSPM di seluruh kabupaten/kota di Tanah Air,” ujarnya.

Pemerintah, kata Khofifah, penggatian nama beras miskin (raskin) menjadi rastra untuk

mengubah pemikiran agar beras yang di subsidi dapat merubah masyarakat menjadi lebih sejahtera. Demikian itu untuk memberikan kepastian bahwa beras untuk RTSPM sesuai dengan standar kualitas medium.

“Sebab, selama ini masih dijumpai beras yang diterima RTSPM kualitasnya di bawah standar atau kurang layak konsumsi,” katanya.

Oleh karena itu, dia mengharapkan pengadaan yang dilakukan Bulog, juga penyimpanan di gudang, sampai pendistribusian bisa berjalan dengan normal.

“Perum Bulog pusat juga sudah menyampaikan kalau beras yang diterima RTSPM di bawah standar, 1 x 24 jam akan diganti dengan yang sesuai dengan standar,” ucapnya.

Sementara untuk stok beras di Bulog Subdivisi Regional III Bojonegoro masih mencukupi sampai enam bulan kedepan, hal tersebut disampaikan langsung Kabulog Subdivisi III Regional Bojonegoro Efdal Sulaiman. Di Bojonegoro, Kofifah menyerahkan bantuan senilai Rp1,040 miliar untuk 32 kelompok usaha bersama (kube) dan bantuan perbaikan rumah bagi 40 warga Desa Donan, Kecamatan Purwosari.

Selain akan mengunjungi gudang beras Bulog di Kabupaten

KILAS JATIM

Asuransi 520 Tukang Becak Masuk Rekor MURI Kota Kediri, Bhirawa Sebanyak 520 Tukang Becak di Kota Kediri mendapatkan Asuransi. Asuransi jiwa untuk tukang becak Dikota Kediri dari PT Warna Artha Life masuk dalam Musium Rekor Indonesia (MURI). Minggu (6/9). Dikatakan Manager Ekskutif MURI Sri Widayati, pemberian asuransi jiwa secara gratis kepada 500 tukang becak ini berhasil mencatatkan diri ke Musium Rekor Indonesia yang ke-7078.

"Jadi kegiatan ini kegiatan yang spektakuler, yakni pemberian asuransi dan masuk rekor muri, dari 520 yang diajukan setelah dihitung ada sebanyak 520 abang becak, dan kita memberi piagam MURI kepada PT Warna Artha Life," kata Sri Widayati.

Lebih lanjut, pemberian asuransi ini secara gratis ini baru pertama kali, dilakukan pertama kali" Kegiatan yang berkaitan dengan abang becak juga sudah ada, dan terkait pemberian asuransi pada tukang becak baru pertama kali," terangnya.

Sementara, Selaku pelopor Pemberian asuransi Jiwa gratis pada tukang becak, Kepala Wanaartha Life Yanes Y Matulatuwa mengatakan jika kegiatan itu adalah salahsatu kegiatan sosial untuk mengajarkan pentingnya asuransi kepada masyarakat menegah ke bawah.Q van

Warga Bakal Disuplai Air Bersih dari Pemkab dan Pemprov Jatim Kab. Madiun, Bhirawa Sesuai prediksi BMKG ( Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika), akibat badai El Nino, musim kemarau berakhir bulan Oktober, namun ada prakiraan terbaru kemarau tahun 2015 bakal berkepanjangan hingga bulan Desember mendatang. Jika benar musim kemarau berkepanjangan, BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) Kabupaten Madiun dan dari Pemprov Jatim bakal mensuplay air bersih kepada warga yang membutuhkan sesuai data yang diajukan oleh dinas terkait .

“Ya, meski demikian, warga di Kabupaten Madiun tidak perlu kuatir akan kebutuhasn air khususnya air bersih.

Masalahnya, dalam hal ini, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Madiun dan Pemprov Jatim, akan mencukupi air minum dari PDAM Kab. Madiun,berapapun anggaran yang dibutuhkannya,” kata Kepala BPBD Kab. Madiun, Edy Hariyanto,SH, M.Si, setelah menghadiri sosialisas, seputar dampak badai El Nino oleh Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Surabaya belum lama ini, kepada Bhirawa yang menghubungi, Minggu (6/9).

Menurut Edy Hariyanto, di Kabupaten Madiun tahun 2015 hingga sekarang ini terdapat 30 desa di 5 kecamatan.Yakni, di Kecamatan Saradan 3 desa, Kecamatan Gemarang 6 desa,, Kecamatan Wonoasri 6 desa, Kecamatan Balerejo 6 desa dan Kecamatan Pilangkenceng 6 desa. Karena itu, warga diimbau untuk lebih waspada menghadapi musim kemarau yang diprediksikan berkepanjangan.Q dar

Tuban, Khofifah juga akan melakukan kunjungan ke Panti Asuhan Darul Ulum di Kabupaten Bojonegoro. Kunjungan ini dilakukan untuk meninjau pelayanan panti asuhan dalam membina anak-anak yatim piatu.

Hak Disabilitas Sementara itu, dalam kunjungannya ke Tuban, Khofifah menjelaskan, Kementerian Sosial (Kemensos) Republik Indonesia siap apabila ditunjuk presiden sebagai wakil dari pemerintah membahas RUU ini menjadi Undang-undang, terkait dengan Rancangan Undang-undang (RUU) Penyandang Disabilitas yang merupakan inisiatif dari Komisi 8 DPR RI. “Kita sudah melakukan uji publik sebanyak 7 kali, dan masih akan kita lakukan kembali,” kata Khofifah usai menghadiri pelantikan Pengurus Cabang (PC) Muslimat NU di Pendopo Tuban.

Mensos Dra. Hj.Khofifah Indra Parawansa dalam kunjungan kerjanya di Tuban, di antaranya di Panti Grahita, di Jalan Teuku Umar, Kabupaten Tuban Sabtu petang (5/8).

Lebih lanjut diterangkan, menurut Sensus Nasional (SN) tahun 2012 jumlah penyandang disabilitas ada 6,6 juta jiwa.

Sementara menurut data Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) jumlah penyandang disabilitas ada sekitar 8 juta jiwa.

Kemudian dasar kedua adalah Peraturan Presiden (Perpres) Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RAN HAM). Di dalam Perpres ini, disebutkan penyandang disabilitas juga mempunyai hak pendidikan, lapangan pekerjaan, hak politik dan sebagainya.

achmad basir/bhirawa

Menteri Sosial (Mensos) Republik Indonesia, Khofifah Indar Parawansa didampingi Kasub Bulog Divre III Bojonegoro, Efdal MS meninjau langsung ketersediaan beras di gudang Bulog di Desa Sumengko, Kecamatan Kalitidu Bojonegoro serta memastikan kondisi beras untuk masyarakat yang kurang mampu.

“Karena Rencana Aksi Nasional (RAN) Penyandang Disabilitas yang sekarang sudah masuk dalam RAN HAM,” kata Khofifah.

Dalam Uji publik yang dilakukan berdasar pada dua hal, pertama, adalah pada Konvensi CRPD (Convention On The Right Of Person With Disability), atau Konvensi Hak Penyandang Disa-

bilitas. “Untuk Perpres ini belum ada punishmentnya, maka dari itu kita memerlukan undangundang mengenai hak penyandang disabilitas,” kata Khofifah.

Saat ini, draft RUU ini sedang dalam proses finalisasi draft dari DPR ke Presiden RI. Mensos mengaku siap apabila dipercaya sebagai wakil dari pemerintah

untuk pembahasan undang-undang ini sampai jadi. Didampingi Kepala Dinas Sosial & Tenagakerja Kabupaten Tuban, Hj. Nurjanah, SH, ketika Mensos datang langsung disambut beberapa petugas UPTD Panti Grahita untuk meninjau keadaan puluhan anak penyandang disabilitas.Q bas,hud

Bus Eka Terguling, Dua Tewas Kelas Hampir Roboh, Siswa SDN Nganjuk, Bhirawa Dua orang tewas dan enam lainnya menderita luka-luka akibat ulah sopir Bus Eka jurusan Yogyakarta- Surabaya yang ugal-ugalan di Jalan Raya Kertosono Kabupaten Nganjuk.

Untuk mempertangungjawabkan ulahnya, Suprawoko (36) warga Desa Pajaran Kecamatan Saradan Madiun Minggu (6/9) diamankan di Polres Nganjuk.

Kabagops Polres Nganjuk Kompol Sutomo menjelaskan, peristiwa kecelakaan ini terjadi saat Bus Eka melaju dengan kecepatan tinggi dari Yogyakarta menuju ke arah Surabaya.

Saat melintas di jalan raya Nganjuk-Kertosono tepatnya di Desa Nglawak Kecamatan Ker-

tosono tiba-tiba roda kanan bus naik ke atas pembatas jalan hingga membuat sopir bus kehilangan kendali. dan terguling.

Pada saat bersamaan dari arah berlawanan ada pasangan suami istri Bagus Supriyanto (22) dan istrinya Iin Rahmawati (21) warga Desa Banaran Kecamatan Balerejo Madiun pengendara motor yang berboncengan.

Bus Eka yang menabrak median jalan, kemudian terguling dan menghantam pemotor yang melaju dari arah berlawanan hingga terhenti setelah menabrak pohon hingga tumbang.

Akibatnya bus Eka terguling di Jalan Raya Kertosono sehingga menutup seluruh badan jalan yang membuat arus lalu

lintas di lokasi kejadian macet total sepanjang 2 kilometer.

Sedangkan dua pengendara motor tewas seketika dan enam penumpang bus menderita luka-luka. “Kasus kecelakaan tersebut kini masih ditangani Unit Laka Lantas Polres Nganjuk,“ tandas Kompol Sutomo.

Data yang dihimpun Bhirawa, empat penumpang bus yang mengalami luka-luka adalah Heri Bagiyono (34) warga Karanggeneng Lamongan, Doni Kristanto (25) warga Perak, Jombang, Yuspita Yoda Listyoningtias (23) warga Mojokerto dan Indra (26) warga Girimarto Wonogiri masih dirawat di RSUD Nganjuk.Q ris

Perangkat Desa Tuntut Diangkat Jadi PNS Tulungagung, Bhirawa Audiensi antara Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) dan tiga Dirjen Kementerian Dalam Negeri di Pendopo Kongas Arum Kusumaning Bongso Kabupaten Tulungagung, Jumat (4/ 9) malam, dimanfaatkan para perangkat desa mengutarakan tuntutannya. Mereka mendesak Kemendagri dapat mengangkat perangkat desa se-Indonesia diangkat sebagai PNS. Tuntutan para perangkat desa ini disampaikan Ketua PPDI Tulungagung, Agus Purnomo.

Menurut dia, permohonan pengangkatan perangkat desa secara berkala menjadi PNS merupakan keinginan bersama. Apalagi tugas perangkat desa semakin berat dan membutuhkan perhatian pemerintah.

Tuntutan PPDI ini sebenarnya akan disampaikan langsung pada Mendagri Tjahjo Kumolo. Namun, karena Tjahjo Kumolo tidak bisa hadir dalam acara tersebut, tun-

tutan disampaikan pada tiga Dirjen Kemendagri yang hadir.

Agus Purnomo, saat membacakan tuntutan PPDI, juga meminta agar perangkat desa dapat menikmati penyetaraan gaji sebesar gaji PNS minimal golongan IIa. Gaji PNS golongan IIa dengan masa kerja nol tahun saat ini sekitar Rp 1,7 juta perbulan.

Selain itu, PPDI menuntut masa jabatan perangkat desa sampai 60 tahun dan minta jaminan saat purnatugas. “Kami pun minta agar Sekretaris Desa untuk segera ditarik dari desa. Jabatan Sekretaris Desa merupakan jabatan karier bagi perangkat desa,” tandasnya.

Sebelumnya, Agus Purnomo menyebut, anggota PPDI yang hadir di Tulungagung kemarin berasal dari 16 provinsi. Selain dari Kabupaten/Kota di Jawa Timur.

Dirjen Bina Pemerintahan Desa Kemendagri, Nata Irawan SH MSi, menanggapi tuntutan PPDI mengungkapkan akan

membawa aspirasi tersebut ke Mendagri Tjahjo Kumolo. “Masalah pengangkatan sebagai PNS akan kami sampaikan ke Mendagri secara tertulis. Ini menjadi pertimbangan dan harus pula dibicarakan lintas kementerian. Seperti Kementerian PAN dan RB,” tuturnya.

Bupati Tulungagung, Syahri Mulyo SE MSi, ketika diminta komentarnya terkait keinginan perangkat desa diangkat sebagai PNS justru meminta para perangkat desa untuk lebih konsentrasi dalam mengelola ADD dan Dana Desa. “Dana tersebut dapat mensejahterakan warga desa,” terangnya.

Sementara itu, beberapa kalangan yang juga hadir dalam acara audiensi menilai permintaan PPDI kontradiktif. Perangkat desa meminta dijadikan PNS, tetapi minta pula masa jabatannya sampai berumur 60 tahun. Q wed

Belajar di Teras Rumah Warga

Sampang, Bhirawa Dikhawatirkan bangunan kelas roboh, puluhan siswa SDN Tobai Timur 4 Kecamatan Sokobanah, Kabupaten Sampang, terpaksa belajar di teras rumah warga dan di ruang tamu yang tak jauh dari sekolah mereka.

Informasi yang diperoleh, kejadian ini lantaran dua bangunan kelas SDN Tobai Timur 4, terkikis oleh tanah hingga kondisinya miring dan membahayakan bagi siswa saat belajar di dalam kelas.

"Sudah seminggu para siswa ini belajar di rumah saya mas, dan sebagian ada yang menempati rumah nenek saya yang tidak ditempati," tutur Samidin, pemilik teras yang ditempati belajar oleh siswa SDN Tobai Timur 4, Sabtu (5/9).

Lebih lanjut, Samidin mengatakan, jika tetap memaksa untuk ditempati,

bangunan SDN Tobai Timur 4 bisa saja ambruk. Sebab kondisinya sudah sangat miring. "Dari pada sampai memakan korban, ya mendingan ditaruh di rumah warga, lagian warga tidak keberatan ditempati belajar anak-anak yang kelasnya hampir roboh, termasuk saya," tegasnya.

Pantauan di lokasi, meski belajar di rumah warga, puluhan siswa tersebut masih aktif melakukan kegiatan belajar mengajar. Sementara untuk banggunan kelas yang miring nampaknya sudah mulai dikerjakan. Namun sesekali terlihat, ketika ada orang yang melintas di sekitar tempat belajar di teras rumah warga, beberapa siwa tidak terlalu konsentrasi mengikuti belajarmengajar yang disampaikan guru, sebab kondisi tempatnya terbuka.Q lis

nurkholis/bhirawa

Puluhan siswa SDN Tobai Timur 4, terpaksa belajar di teras rumah warga.

Kearifan Lokal Dominasi Pawai Budaya Tingkat SD dan SMP Kearifan lokal seperti asal usul Dusun Suwalan Desa Sambiroto lalu asal usul Desa Gading yang terletak di Kecamatan Tambarejo serta cerita tradisional di Desa Ngringinrejo Kecamatan Kalitidu.

Demikian juga legenda Prabu Angkling Dharma yang berubah menjadi meliwis putih. Merupakan salah satu tampilan yang disajikan oleh peserta pawai budaya tingkat SD dan SMP sederajat.

basir/bhirawa

Salah satu peserta dengan busana mliwis putih ikuti pawai budaya dalam rangka menyemarakkan HUT ke-70 Kemerdekaan RI dan Hari Jadi Bojonegoro (HJB) ke-338 Tahun 2015.

Pawai yang digelar dalam rangka menyemarakkan HUT ke -70 Kemerdekaan RI dan Hari Jadi Bojonegoro (HJB) ke338 Tahun 2015 ini berlangsung meriah dan dipadati pengunjung yang ingin menyaksikan pawai budaya ini.

Pada pawai yang mengambil rute disepanjang jalan protokol yang dimulai dari titik start di Jl. P. Mas Tumapel Bojonegoro – Jalan Imam Bonjol – Jalan Mastrip – Jl. MH. Thamrin- Jl Panglima Sudirman – Jalan Teuku Umar – Jalan WR. Supratman – Jalan Hayam Wu-

ruk lalu menuju Jalan Trunojoyo kembali menempuh rute di sepanjang jalan Imam Bonjol dan finish di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.

Dari pantauan di lapangan menunjukan pawai Budaya banyak diambil tema yang mengangkat budaya dan sejarah Bojonegoro, mulai tema kayangan api, Burung meliwis putih, yang di buat hiasan tumpangan karnaval budaya tingkat SD dan SMP ini.

Sebanyak 45 regu pawai budaya tingkat SD- SMP ini hampir kesemuanya bertema-

kan sejarah Bojonegoro, selain cerita Meliwis Putih dan juga replika obyek wisata kayangan api menjadi tema banyak juga pakaian adat yang dikenakan dan kesemuanya berbau Bojonegoro. “Pawai Budaya ini adalah bentuk agar masyarakat dan khususnya anak anak memahami sejarah Daerah sendiri,” kata Hanafi, Kepala Dinas Pendidikan Bojonegoro usai memberangkatkan Pawai budaya, Minggu (6/9).

Peserta tahun ini mencapai 45 grup. Karnaval menjadi ajang menampilkan kreativitas peserta. Selain menampilkan kesenian dan potensi daerah, peserta diberi kebebasan berkreasi sesuai tema.

“Tahun ini untuk tingkat SMA dan umum pada 3 Oktober,” imbuh Kasi Pelestarian Budaya Disbupar Bojonegoro, Supriyadi.Q bas

JAWA TIMUR

Senin Wage 7 SEPTEMBER 2015

KILAS JATIM

Dewan-Pemkot Koordinasi Penambahan Lahan Poltek Kota Kediri, Bhirawa DPRD Kota Kediri, masih terus melakukan koordinasi penambahan lahan Poltek Kediri sebagai syarat Alih status Politeknik (Poltek) Kediri untuk dijadikan Negri.

Pemerintah Kota (Pemkot) Kediri berencana membebaskan tanah bengkok milik kelurahan untuk memenuhi persyaratan kekurangan lahan yang diminta Direktur Jendral Pendidikan Tinggi (Dikti).

Anggota Komisi C DPRD Kota Kediri Muzair Zaidib Mengatakan, pihaknya masih melakukan koordinasi untuk penambahan lahan Poltek Kediri, sebagai salah salah satu syarat menjadikan Poltek Kediri menjadi Poltek Negri, yang sebelumnya terganjal oleh kebutuhan lahan, karena lahan tidak mencapai 10 hektar. "Pemkot mengusulkan untuk penambahan lahan Poltek yang kurang dua hektar, diusulkan untuk dicarikan tanah bengkok yang ada di Pesantren, dan itu harus koordinasi dengan kami," kata Muzair pada Bhirawa.

Lebih lanjut saat ini. Pihak Poltek Kediri masih memiliki 8 Hektar lahan, dengan rincian 7,5 hektar lawannya berada di daerah Klotok dan 0,5 hektar di Kelurahan Semampir itu dan lahan yang ada seluas 7,5 hektar tersebut kini telah berdiri bangunan setengah jadi.

"Di lahan yang di Semapir ini berdiri bangunan kampus yang dipergunakan untuk perkuliahan. Sayangnya, lahan tersebut masih berstatus pinjam. Sementara yang berada di Klotok berdiri bangunan, namun belum selesai sudah terkena persoalan hokum," terangnya.Q van

SMK Negeri 2 Juara Umum LKS Kabupaten Bojonegoro, Bhirawa Dari beberapa ajang kegiatan dalam rangka Lomba Kompetisi Siswa (LKS) dan Lomba Jawara SMK tingkat Kabupaten Bojonegoro tahun 2015 yang di selenggarakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten setempat, SMK Negeri 2 Bojonegoro menyabet juara umum.

Kegiatan yang berlangsung selama tiga hari sejak tanggal 3 sampai 5 September 2015 kemarin itu dilakukan untuk meningkatkan kemampuan siswa Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) swasta/ negeri di Kabupaten Bojonegoro.

Kepala SMK Negeri 2 Bojonegoro, Hidayat Rahman mengaku bangga anak didiknya bisa meraih juara umum.

Terlebih lagi juara umum tersebut diraih setelah menang di 19 ajang kegiatan.

“Kita bersyukur bisa menyabet juara umum, dimana kita memperoleh 19 mendali dan bisa mengalahkan SMK lain. Kedepan mudah-mudahan anak didik kami mampu lebih berinovasi lagi dalam segi keterampilan,” ungkap Hidayat Rahman, kepada Bhirawa, kemarin (6/9).

Dari kegiatan ini pula, pihaknya berharap bisa meningkatkan kompetensi mereka sesuai jurusan masing-masing dan juga menjadi wahana persaudaraan, komunikasi antar SMK di Kabupaten Bojonegoro. “LKS dan jawara tingkat Kabupaten ini menjadi motivasi, untuk memajukan SMK di Kabupaten Bojonegoro. Serta menelorkan bibit prestasi tingkat provinsi dan nasional,” jelas Haidayat Rahaman.Q bas

Delapan Calon Jamaah Haji Batal Berangkat Pasuruan, Bhirawa Sebanyak delapan calon jamaah haji (CJH) asal Kabupaten Pasuruan batal berangkat tahun ini. Gagalnya CJH itu dikarenakan masalah kesehatan lantaran tujuh orang tersebut kondisinya lagi sakit dan satu orang meninggal dunia.

“Tahun ini total yang berangkat sebenarnya ada 767 jamaah haji asal Kabupaten Pasuruan. Tapi karena ada tujuh orang sakit dan satu orang meninggal di kloter 40 dan 41, sehingga yang jadi berangkat hanya 759 CJH,” ujar Barnoto, Kepala Kemenag Kabupaten Pasuruan, Minggu (6/ 9) pagi disela-sela pemberangkatan CJH asal Kabupaten Pasuruan di Komplek Perkantoran Pemkab Pasuruan di Raci, Kecamatan Bangil, Kabupaten Pasuruan.

Menurutnya, ketujuh CJH yang batal berangkat akibat sakit tersebut akan diprioritaskan dalam keberakatan haji ditahun berikutnya. Sebanyak 759 CJH diberangkatkan langsung oleh Bupati Pasuruan, Irsyad Yusuf. Dari 759 CJH itu terbagi menjadi dua kloter. Kloter 40 sebanyak 440 jamaah serta kloter 41 berjumlah 322 jamaah.Q hil

7

Muslimat NU Kembali Dukung Huda-Noor Jilid II Tuban, Bhirawa Pimpinan Cabang Muslimat Nahdalatul Ulama Kabupaten Tuban akan mendukung sepenuhnya kepemimpinan Bupati Tuban, H. Fathul Huda serta pencalonan dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) untuk yang kedua kalinya, yang kembali berpasangan dengan Ir. H. Noor Nahar Hussain, M.Si pada 9 Desember 2015 mendatang.

Dukungan ini disampikan oleh Ketua PC Muslimat NU, Hj. Syarofah Sumari dalam acara pelantikan pengurus pimpinan cabang Periode 2015-2020 di Pendopo Krido Manunggal Kabupaten Tuban kemarin (5/9) yang dihadiri Ketua Pimpinan Pusat Muslimat NU Dra. Hj. Khofifah Indar Parawangsa yang juga Menteri Sosial (Mensos RI).

“Secara kelembagaan, Muslimat NU itu netral dan tidak berafiliasi dengan partai politik tertentu, karena Muslimat NU adalah Ormas keagamaan di bawah naungan NU yang melindungi dan mengajarkan ajaran Islam ahlussunah waljama’ah, akan tetapi, tidak salah jika secara pribadi pengurus Muslimat NU ikut mendukung Cabub-Cawabub yang dinilai telah banyak membentu NU,” kata Musyarofah Sumari dalam sam-

butanya (5/8).

Bak gayung bersambut, dalam sambutan Ketua Pimpinan Wilayah Muslimat NU Jawa Timur, Hj. Masruroh Wahid juga mengungkapkan, Bupati Tuban, H. Fathul Huda adalah salah satu Ketua PW NU Jawa Timur yang layak dan pantas didukung untuk periode kedua kalinya.

“Tuban adalah Bumi Wali, tidak ada yang mengetahui dan memahami sejarah keberadan Bumi Wali, kecuali Bupati yang Kiai seperti Bupati Tuban saat ini, oleh karena itu, tidak salah jika anggota Muslimat NU kembali ikut mensukseskan Pilkada serentak yang akan digelar 9 Desember mendatang,” kata Hj. Masruroh Wahid yang diamini oleh semua hadirin yang datang.

Sementara dalam Sambutan Bupati Tuban, H. Fathul

khoirul huda/bhirawa

Prosesi Pelantikan Pimpinan Cabang Muslimat NU Tuban Periode 2015-2020 di Pendopo Krido Manunggal Kabupaten Tuban kemarin (5/9) yang dihadiri oleh Ketua Pimpinan Pusat Muslimat NU Dra.Hj. Khofifah Indar Parawangsa.

Huda menyampikan rasa terimakasihnya pada seluruh badan otonom (Banom) NU yang mendukung program dan kepemimpinanya selama ini. “Terimaksih semua, IPNU-IPPNU, Ansor, Fatayat NU, Muslimat NU yang selama ini mendukung program-program Pemerintah Kabupaten (Pemkab), tanpa dukungan seluruh komponen masyarakat, program yang dicanangkan Pemkab

tidak mungkin akan berhasil seperti saat ini, sekali lagi terimaksih,” Kata H. Fathul Huda.

Di tempat terpisah, Fathur Rozi dari Barisan Anak Muda NU (BANU) di Kabupaten Tuban saat dikonfirmasi (6/9) mengungkapkan kalau dukungan dari warga NU yang berada di Struktural NU itu secara pribadi boleh dilakukan, akan tetepi secara kelemba-

gaan menyalahi AD/ART. “Secara Pribadi boleh, tapi jangan menyeret-nyeret rumah besar NU (Lembaga.red), taukah masyarakat Tuban khsusnya Muslimat NU, kalau salah satau Kader terbaik Muslimat NU yang juga saat ini menjabat sebagai Sekretaris Muslimat NU Tuban juga sebagai calon wakil Bupati? “Kata Gus Rozi Pangilan Fathur Rozi.Q hud

Matangkan Bangil Jadi Ibukota, Tim Pemerintah Pusat Verifikasi Final

sawawi/bhirawa

Eksekusi lahan tanah sawah milik H Syaifuddin, dijaga ketat sejumlah personil Polres Situbondo, kemarin. H Syaifuddin menolak upaya eksekusi yang diajukan oleh Bank BRI Situbondo.

Penggugat Bank BRI Protes Eksekusi Lahan oleh PN Situbondo, Bhirawa Pengadilan Negeri (PN) Situbondo melaksanakan eksekusi lahan tanah sengketa di dua desa, yaitu Desa Wringinanom dan Desa Peleyan, Kecamatan Panarukan, Kab Situbondo, kemarin. Proses eksekusi lahan ini sempat tertunda mengingat pihak termohon memprotes agar eksekusi ditunda. Meski sempat molor beberapa lama, proses eksekusi akhirnya tetap dilakukan. Juru sita Pengadilan Negeri Situbondo tak bergeming meski menuai protes keras dari pihak penggugat, H. Syaifuddin.

Informasi yang dikumpulkan Bhirawa menyebutkan, Syaifudin menilai surat eksekusi lahan tersebut cacat hukum. Sebab, kata H Syaifuddin, dirinya selaku penggugat masih dalam proses gugatan terhadap salah satu Bank milik Pemerintah di Kab Situbondo tersebut. “Ini karena diduga telah melakukan kerjasama dengan pemenang lelang. Kami menilai eksekusi ini cacat hukum. Makanya kami meminta eksekusi batal demi hukum,“ tuding

H Syaifuddin.

Pelaksanaan eksekusi itu menimbulkan kecurigaan antara pemenang lelang, penjual lelang dengan PN Situbondo. Sebab proses gugatan hukum, kata H Syaifuddin, masih berlangsung.

“Namun pihak PN tetap bersikukuh melaksanakan eksekusi,” tegas H Syaifuddin.

Account Officer BRI Cab Situbondo, Armoyu, membenarkan adanya gugatan H Syaifuddin kepada lembaganya. Namun kata Armoyu, gugatan tersebut sudah ditolak oleh pihak PN Situbondo. “Makanya PN tetap melakukan eksekusi. Dalam proses persidangan, semua proses lelang yang dilakukan Bank BRI, tidak ada yang menyalahi aturan,” ujar Armoyu.

Proses eksekusi lahan ini dikawal ketat oleh sejumlah aparat kepolisian Polres Situbondo.

Selain itu, pengamanan juga dibantu oleh beberapa anggota Koramil Panarukan serta Anggota Satpol PP. Infonya, ada tiga titik lahan yang di eksekusi, masing-masing seluas 1200 m2; 400 m2 dan 800 m2.Q awi

Pasuruan, Bhirawa Sejumlah tim evaluasi pemindahan Ibu Kota Kabupaten Pasuruan melakukan peninjauan ke lapangan untuk memverifikasi dokumen-dokumen yang sudah diajukan Pemkab Pasuruan. Tim evaluasi pemindahan Ibu Kota Bangil yang berjumlah 26 anggota terdiri dari 16 Kementerian RI, mendatangi Pendopo Kabupaten Pasuruan.

Ketua tim evaluasi pemindahan Ibu Kota Bangil, Tumpak Haposan Simanjuntak menyampaikan kedatangan tim dari pemerintah pusat ini dalam tahap finalisasi serta verifikasi usulan Pemkab Pasuruan memindahkan Ibu Kota Kabupaten Pasuruan ke Bangil.

“Kami datang ke Pasuruan melakukan verifikasi final sekaligus mengecek langsung di lapangan. Mulai dari sarana dan prasarana, aksebilitas serta tata ruang hingga kemampuan keuangan daerah,” ujar Tumpak Haposan Simanjuntak, di Pendopo Kabupaten Pasuruan, Kamis (3/9) malam.

Menurutnya, dari hasil kajian akademik yang dilakukan Pemkab Pasuruan.

Ada dua kecamatan lagi sebagai alternatif selain

Bangil yang diajukan menjadi Ibukota Kabupaten Pasuruan. Dua kecamatan itu adalah Pandaan dan Grati. Hanya saja, Bangil tetap menjadi pilihan yang paling ideal. “Tim belum melihat adanya kekurangan persyaratan. Tapi tinjauan itu tergantung di lapangan.

Sedangkan untuk Pendopo Kabupaten Pasuruan tetap berada di Kota Pasuruan karena mengandung nilai sejarah,” jelasnya.

Agar proses pemindahan Ibukota cepat selesai, Pemkab Pasuruan harus mendata semua aset daerah yang dimilikinya. Variabel pendokumentasian aset ini akan mendukung aspek-aspek dalam penyusunan Peraturan Pemerintah tentang penetapan ibu kota tersebut.

“Hasil dari verifikasi itu nantinya akan dibuat dasar Kemendagri mengajukan izin prakarsa kepada Presiden RI untuk membuat Rancangan Peraturan Pemerintah tentang penetapan Ibukota Bangil. Nantinya rancangan itu akan dibahas program legislasi nasional (prolegnas) sehingga mendapatkan persetujuan DPR,” jelas Tumpak Haposan.Q hil

PENGUMUMAN Dengan akta, tanggal 02-09-2015 No. 01, dibuat dihadapan IKA ANGGRAINI, SH., MKn, Notaris di Kabupaten Bangkalan, didirikan PT. SALAMUN KARYA UTAMA, berkedudukan di Surabaya, yang didalamnya dimasukkan aktiva dan pasiva dari CV. SALAMUN KARYA UTAMA, berkedudukan di Surabaya, yang anggaran dasarnya termaktub dalam akta, tertanggal 20-10-2012 No. 11, yang dibuat dihadapan DINI ANDRIANI, SH., MKn Notaris di Gresik. Keberatan dan/atau sanggahan dapat diajukan kepada Menteri Hukum Dan HAM RI selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sejak diumumkan.

Kantor PT. SALAMUN KARYA UTAMA Jalan Medokan Asri 3 Blok B No. 30 Surabaya Direksi Perseroan tidak bertanggung jawab terhadap keberatankeberatan yang disampaikan kepada Perseroan lebih dari batas waktu yang telah ditentukan tersebut.

PT. SALAMUN KARYA UTAMA berkedudukan di Surabaya, Jalan Medokan Asri 3 Blok B No. 30, Surabaya Ttd. DIREKSI PERSEROAN

PAUD Idol, Ajang Mengasah Kemampuan Guru Kreativitas guru pendidikan anak usia dini (PAUD) merupakan faktor penting dalam proses pembelajaran anak usia dini. Untuk itulah digelar PAUD Idol, sebagai upaya membangun kreativitas guru yang dibuka langsung oleh Ita Triwibawati, bunda Paud Kabupaten Nganjuk yang juga istri Bupati Taufiqurrahman.

Dalam sambutan pembuka, Ita Triwibawati mengharap bahwa guru PAUD harus lebih terbuka dengan pengetahuan yang baru, sehingga dapat mengetahui informasi-informasi terbaru yang dapat diaplikasikan untuk untuk anak didik.

Selain itu Guru PAUD juga harus memiliki keyakinan diri yang baik pada setiap karyanya yang menjadikan Guru PAUD lebih percaya diri pada hasil yang dia buat sendiri. Kemampuan berinovasi juga diperlukan agar dapat memperoleh hal yang baru dalam teknis pembekajaran anak

usia dini. “Dorongan yang penuh untuk bereksplorasi dengan berimajinasi sangat diperlukan untuk Guru PAUD agar dapat menghasilkan ide dan gagasan baru dalam proses pembelajaran anak,” ungkap Ita Triwibawati Lebih lanjut Ita Triwibawati menjelaskan, karena berkecimpung di dunia pendidikan anak usia dini, pendidik PAUD harus cerdas, pandai menyikapi perkembangan zaman, pandai membaca apa yang dibutuhkan anak-anak di masa depan ketika kelak mereka dewasa, pandai memprediksi apa yang akan ter-

jadi dengan cara-cara yang ilmiah.

Sangat disayangkan jika pendidik PAUD sendiri tidak memiliki kemauan untuk meningkatkan kualitas dirinya, padahal untuk meningkatkan kualitas anak didik tentu pendidik dulu yang harus berkualitas. “Untuk membuat anak-anak kita kaya dengan pengetahuan tentu pendidik dulu yang harus kaya, untuk memberi anak-anak bekal bagi masa depan mereka, pendidik dulu yang harus kaya dengan bekal,” tutur Ita. Ita triwibawati juga menambahkan, banyak cara untuk memperkaya diri dengan pengetahuan di antaranya dengan membaca berbagai literatur, rajin menambah pengetahuan melalui seminar-seminar dan pelatihan-pelatihan.

Lebih jauh Ita Triwibawati mengatakan terselenggaranya ke-

giatan PAUD Idol ini menunjukkan bahwa Pemkab Nganjuk senantiasa memberikan perhatian bagi kemajuan PAUD. Disamping itu tujuan digelarnya acara ini untuk dijadikan motivasi dan dorongan agar kemampuan kualitas para guru PAUD semakin meningkat dalam memberikan pelajaran kepada peserta didiknya.

Menurut Ita Triwibawati, kebutuhan anak-anak di pelosok desa untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran yang sesuai pun semakin tinggi. Namun demikian eksistensi PAUD bukan tanpa kendala, dimana masalah distribusi dan kompetensi tenaga guru PAUD belum maksimal. “Terselenggaranya acara PAUD Idol, bukan saja menjadi ajang mencari juara, tetapi melatih kemampuan guru PAUD,” tandas Ita Triwibawati.

Dalam acara PAUD Idol yang

ristika/bhirawa

Pengajar PAUD sedang unjuk kebolehan di ajang PAUD Idol yang digelar di Pendopo Kabupaten Nganjuk. digelar mulai tanggal 5 hingga 6 September ini melombakan, kreativitas menyanyi lagu anak untuk pengajar PAUD dan TK, kemudian lomba nyanyi untuk bunda

PAUD tingkat Kecamatan dan desa serta kelurahan. Selain itu juga ada loma yel-yel PAUD untuk satu regu ada 10 pengajar PAUD.Q advertorial

EKONOMI - BISNIS

8

Senin Wage, 7 SEPTEMBER 2015

Untuk Modal UMKM

Kurs JUAL

BELI

USD

14,068.00

13,928.00

SGD

9,937.84

9,836.85

EUR

16,106.45

15,940.60

JPY

11,612.05

11,491.75

GBP

22,064.25

21,836.32

Sumber: Bank Indonesia (24 AGUSTUS 2015)

RAGAM EKBIS

Ekonomi Terpuruk Tetap Wajib Ikut BPJS Surabaya , Bhirawa Lemahnya nilai tukar rupiah terhadap dollar membuat kondisi ekonomi dalam negeri terpuruk dan berimbas ke dunia usaha. Namun Kakanwil BPJS ketenaga Kerjaaan Jatim meminta agar para pengusaha tetap mendaftarkan karyawannya ikut BPJS Ketenagakerjaan.

Menurut Kakanwil BPJS ketenaga Kerjaaan Jatim Ellias Lubis semua pemilik perusahaan mendaftarkan seluruh pekerjanya mengikuti semua program BPJS Ketenagakerjaan yang diwajibkan undangundang. Keberadaan BPJS Ketenagakerjaan adalah menjalankan peraturan pemerintah yang bertujuan melindungi pekerja dengan memberi jaminan sosial karena kecelakaan kerja, meninggal, sudah tua, dan waktu pensiun. Ilyas juga mengatakan, masih banyak pekerja formal maupun informal yang tidak terlindungi jaminan sosial ini. “Di Jatim jumlah peserta BPJS Ketenagakerjaan hingga akhir Juli 2015 baru 33.429 perusahaan dengan tenaga kerja 1.414.762 orang, dan 43.431 pekerja informal,” katanya, Minggu (7/8).

Ilyas juga menjelaskan perubahan PP No. 46 Tahun 2015 Tentang JHT dengan PP 60 Tahun 2015. Perubahan itu memuat manfaat JHT yang dibayarkan kepada peserta bila peserta mencapai usia pensiun, peserta mengalami cacat total tetap, dan peserta meninggal dunia. Usia pensiun itu termasuk peserta yang berhenti bekerja.

Disebutkan pula, pembayaran JHT akan dilakukan jika peserta mengalami kondisi tertentu. Jika peserta meninggal dunia, misalnya, manfaat JHT diberikan kepada ahli warisnya. Sementara itu Nur Aisyah mengatakan, pemerintah telah menindaklanjuti PP No.60 Tahun 2015 itu dengan menerbitkan Permenaker No.19 Tahun 2015 Tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat JHT. Menurut Permenaker, manfaat JHT bagi peserta yang mengundurkan diri dan atau mengalami PHK akan dibayarkan secara tunai setelah melewati masa tunggu satu bulan terhitung sejak tanggal pengunduran diri dari perusahaan. Q ma

KEHILANGAN TULUNGAGUNG HILANG STNK, Honda, th. 2006, Hitam, AG4782SC, a/n.

Suyitno, Ds. Purworejo, Ngunut-T.Agung No. 1639/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK, Truck Mitsubishi, th. 2003, Kuning Kombinasi, AG8775UR, a/n. Soekamto Harjo Winoto, Kel. Kenayan-T.Agung No. 1640/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK, Yamaha, th. 2013, Merah, AG4371RAF, a/n. Senir, Ds. Tulungrejo, Karangrejo-T.Agung No. 1641/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK, Honda, th. 2011, Hitam, AG2069OA, a/n.

Emi Suryani, Campurkuntul 02/11, Campurdarat-T.Agung No. 1642/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK, Honda, th. 2014, Merah, AG6483RAN, a/ n.Indah Ratnawati, Siyoto RT 02/01 Siyotobagus, BesukiT.Agung No. 1643/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK, Yamaha, th. 1997, Ungu, AG6944RAI, a/ n. Basuki, Kel. Bago-T.Agung No. 1644/IMB/BI-II/2015

SITUBONDO HILANG STNK nopol P 2179 EV, a/n Samsul Amiruddin, Ds. Kerosari, rw 01/03, Kec. Asembagus, Situbondo.

No. 1645/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK nopol P 2470 ED, a/n Sahyani, Ds. Sumberkolak, rw 02/03, Kec. Panarukan, Situbondo.

No. 1646/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK nopol P 6085 EU, a/n Ratmawati, Kel. Patokan, rw 04/02, Kec. Kota Situbondo.

No. 1647/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK nopol P 1178 F, a/n Musyarrofah, Ds. Langkap, rw 03/02, Kec. Besuki, Situbondo.

No. 1648/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK nopol P 3842 FF, a/n Musyarrofah, Ds. Langkap, rw 03/02, Kec. Besuki, Situbondo.

No. 1649/IMB/BI-II/2015

Gubernur Pangkas Anggaran SKPD Pemprov, Bhirawa Skema pembiayaan melalui sistem perbankan yang menggunakan APBD segera akan diluncurkan oleh Gubernur Jatim Dr H Soekarwo. Untuk menunjukkan keseriusan itu, mantan Sekdaprov Jatim bahkan telah mempresentasikannya dihadapan pimpinan DPRD Jatim pekan lalu.

Menurut Pakde Karwo, sapaan lekat Soekarwo, pimpinan dewan menanyakan mengapa tidak menggunakan program padat karya dalam menghadapi melemahnya perekonomian saat ini. “Saya jawab kalau padat karya hanya jangka pendek, hanya 2 bulan. Itu kurang lama,” katanya, dikonfirmasi, Minggu (6/9).

Dia menjelaskan, setelah menghitung didapatkan kurang lebih angka maksimal Rp20 juta yang bisa dikreditkan untuk pelaku UMKM yang paling kecil. “Jika UMKM itu memilik dua atau tiga tenaga kerja, kan bisa bekerja sepanjang tahun tidak berhenti. Kalau padat karya kan sebentar saja hanya dua bulan,” jelasnya.

Pakde Karwo juga mencontohkan, jika ada uang Rp2 triliun, maka akan ada sekitar 10.000 tenaga kerja yang bek-

erja terus sepanjang tahun. Ini dinilai lebih produktif dari pada program padat karya.

Lebih lanjut dia menjelaskan, pada 14 September 2015 mendatang akan menyampaikan program ini ke para ketua komisi, para ketua fraksi dan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Jatim. Pakde juga akan menyampaikan jika kredit murah ini jangan sampai jatuh ke yang lain.

“Nanti pos ayat penggunaannya dan laporan seperti apa DPRD akan ikut mengawasi.

Tapi dari segi keputusan politik tetap setuju dan sependapat bahwa ini adalah solusi terhadap krisis, bukan lewat padat karya tapi dengan skema pembiayaan,” paparnya.

Kelompok UMKM yang dipandang layak untuk mendapat kucuran modal ini, kata Pakde Karwo, sudah ada by

Gubernur Jatim Dr H Soekarwo menghitung didapatkan kurang lebih angka maksimal Rp20 juta yang bisa dikreditkan untuk pelaku UMKM yang paling kecil.

nema by address dari data Badan Pusat Statistik (BPS).

Nanti landing sector ada di BPR kabupaten dan kota.

“Nanti yang menetukan adalah OJK (Otoritas Jasa

Keuangan), dan OJK juga sangat setuju untuk program ini sekaligus akan mengawasi program ini,” katanya.

Pakde Karwo menginformasikan juga bahwa menurut

Pembiayaan UMKM Rawan Penyelewengan DPRD Jatim, Bhirawa Rencana Pemprov Jatim mengalokasikan anggaran untuk mengatasi krisis moneter mendapat kritikan dari Komisi B DPRD Jatim. Pengalokasian dana untuk pembiayaan usaha mikro kecil menengah (UMKM) rawan penyelewengan. Butuh pengawasan khusus agar program tersebut tepat guna.

Anggota Komisi B DPRD Jatim Moh Zainul Lutfi mengatakan, sebagian besar UMKM terkendala modal. Alokasi anggaran untuk pembiayaan yang rencananya mencapai Rp 2 triliun itu dikhawatirkan mbleset. Dana tersebut bukan untuk modal usaha. “ Tapi untuk kebutuhan konsumsi mereka,” katan-

ya, Minggu (6/9). Dikhawatirkan muncul permasalahan baru. Pelaku UMKM mendapat beban baru. Yakni mengembalikan modal dan kewajiban menyerap tenaga kerja. Padahal proses produksi merke belum pasti pulih.

Saat ini, pelaku usaha lesu karena nilai tukar rupiah terhadap dollar cukup tinggi. Yakni mencpai lebih Rp 14 ribu. Angka itu berdampak pada bahan impor yang meningkat. Seperti industri tas yang terjepit dengan harga kulit Rp 27 ribu per lembar. Padahal sebelumnya hanya Rp 23 ribu per lembar.

Begitu juga dengan produksi tahu dan tempe. Harga bahan baku mencapai Rp 7.500.

Saat nilai tukar rupiah terhadap dollar Rp 13

ribu, harga kedelai hanya Rp 6 ribu.

Lutfi menegaskan, saat ini yang dibutuhkan pelaku UMKM adalah peningkatan daya beli masyarakat. Karena itu, pemerintah provinsi perlu memikirkan langkah untuk menggenjot daya beli tersebut. “Jadi imbang, antara penguatan proses produksi dan kemampuan belanja masyarakat,” jelasnya.

Sebelumnya Gubernur Jatim Soekarwo menjelaskan konsep yang dipersiapkan untuk penyusunan APBD 2016. Pemprov Jatim akan mengalokasikan anggaran untuk pembiayaan melalui Bank Jatim. Dana Rp 2 triliun dialirkan ke pelaku UMKM dengan syarat harus ada penyerapan tenaga kerja baru. Q cty

OJK model ini sebenarnya tidak ikut dalam pembiayaan perbankan, juga tidak perlu perda. “Program ini bukan hibah, jadi uangnya tidak habis, bisa berputar di masyarakat. Ini yang namanya membangun enterpreunership di masyarakat,” jelasnya.

Diharapkan program ini bisa segera dijalankan akhir tahun ini. Namun yang menjadi korban dengan program ini adalah SKPD (satuan kerja perangkat daerah), terutama SKPD yang sering atau berhubungan langsung dengan dana hibah untuk masyarakat. “Kita akui program SKPD akan terganggu dan ini yang akan saya jelaskan kepada seluruh SKPD. Saya akan katakan peranan SKPD akan berkurang karena program hibah akan kita ganti dengan sistem perbankan,” pungkasnya. Q iib

Kembangkan Lahan Kering, Siapkan Program PKLK Bondowoso, Bhirawa Pemkab Bondowoso terus berupaya untuk meningkatkan produksi pertanian, salah satu upaya yakni mengembangkan lahan kering atau tidak produktif dengan mencanangkan Pengembangan Kawasan Lahan Kering (PKLK). Kepala Dinas Pertanian Bondowoso, H Hindarto SP MSi menjelaskan, produksi pertanian Bondowoso dimusim kering masih cukup, karena hingga kini belum ada wilayah yang mengalami gagal panen.

Agar kualitas dan kuantitas

produksi bisa terjaga, pihaknya akan mengembangkan program PKLK diantaranya dengan membuat program pembuatan sumur bor dan rumah pompa tanah dangkal, sehingga air yang ada di bawah tanah bias ditarik keatas untuk mengairi lahan sehingga kesuburan tanah tersebut tidak kalah dengan lahan sawah.

“Kita sudah menyiapkan program ini, bahkan akan segera saya konsultasikan ke bupati, tentu upaya ini harus didukung semua pihak agar Bondowoso terus bias berproduksi dalam perta-

Bupati Amin Said Husni yang rajin turun kebawah menemui para petani untuk melihat langsung kesulitan yang dialami petani.

nian,” katanya, Minggu (6/8). Upaya pembuatan sumur bor ini menurutnya tentu kan didukung oleh pembangunan infrastruktur pendukung, diantaranya pembangunan saluran irigasi yang memadahi bahkan jika perlu akan juga dibangun Jalan Usaha Tani (JUT) sesuai kebutuhan masing-masing lokasi.

“Sesuai arahan Kementerian Pertanian saat berkunjung ke Bondowoso khususnya Direktur Pembiayaan Pertanian, Bondowoso dipersilahkan melakukan inovasi dan akan didukung anggarannya,” Ungkap mantan Kepala Dinas peternakan tersebut. Pihaknya akan mengerahkan semua potensi yang ada, diantaranya Petugas Penyuluh Lapangan (PPL) juga akan dilibatkan jajaran TNI yang tergabung dalam Upsus, sehingga masyarakat petani diharapkan juga meningkatkan swadayanya dengan tidak menggantung seluruhnya pada anggaran pemerintah yang jumlahnya teebatas.

“Kita tentu juga akan mendorong masyarakat petani untuk kembali meningkatkan gotong-royong dalam meningkatkan hasil pertanian, apalagi saat ini TNI 24 mendukung kita,” ungkapnya. Q har

Tak Temukan Tembakau Jawa di Pamekasan Pamekasan, Bhirawa Tim gabungan dari unsur TNIPolri, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol), Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi (Dihubkominfo), dan Dinas Kehutanan dan Perkebunan (Dishutbun) pun segera bertindak, menyisir sejumlah tempat yang diduga menyimpan tembakau Jawa.

Tim menyusuri tempat-tempat diduga ada tembakau jawa, sesuai amanat Perda (Peraturan Daerah No.3 Tahun 2002, tentang Pengendalian Mutu dan Keaslian Tembakau Madura,

tembakau asal luar Madura dilarang masuk ke wilayah Pamekasan. Namun, Selain itu ada aroma tembakau Jawa tercium masuk wilayah Pamekasan.

Petugas gabungan dibagi menjadi dua tim, wilayah barat menyisir di Kecamatan Proppo dan Pelengaan. danTim wilayah timur menyisir Kecamatan Larangan, Kadur, dan Galis. Dari semua lokasi yang didatangi, petugas tidak menemukan tembakau Jawa yang dicurigai sejumlah pihak.

Kepala Seksi (Kasi) Penyidikan dan Penindakan, Satpol PP Pam-

ekasan, Yusuf Wibiseno mengatakan, pihaknya banyak mendapat laporan dari masyarakat adanya tembakau Jawa yang masuk ke wilayah Pamekasan, sehingga dilakukan penyisiran ke rumah-rumah warga.

Namun laporan yang menduga tembakau Jawa yang telah masuk di Pamekasan itu dicampur dengan tembakau asli Madura.

Dari kedua tim yang mendatangi belasan lokasi tempat warga menyimpan tembakau, tidak ada yang menemukan adany tembakau Jawa. Q din

Khoirul Huda/bhirawa

Salah satu sumur tua peninggalan penjajah zaman belanda ddi Kabupaten Tuban yang kembali mulai di eksploitasi lagi.

Pertamina EP Serahkan Pengelolaan Sumur Tua ke BUMD Tuban, Bhirawa Secara resmi PT Pertamina Eksplorasi dan Produksi (Pertamina EP) menyerahkan ýsekitar 10 titik sumur tua yang ada di Lapangan Tawun Gegunung, tepatnya di Kecamatan Singgahan dan Kecamatan Bangilan kepada Perusahaan Daerah (PD) Aneka Tambang tahun 2015 ini yang merupakan badan usaha milik daerah (BUMD) Pemkab Tuban.ý Hal ini disampikan oleh Legal and Relations Pertamina EP Asset IV, Sigit Dwi Aryono, kalau perjanjian pengelolaan sumur tua yang ada di Lapangan wilayah Asset IV Field Cepu, sudah ditandatangani pada semester awal tahun 2015.

“Sudah ditandatangani perjanjiannya kemarin, tanggal berapa saya lupa, yang mesti semester pertama tahun ini” Kataa Sigit (03/09).

Lebih lanjut diterangkan, dengan adanya perjanjian tersebut, PD Aneka Tambang sudah harus melakukan pengerjaan supaya su-

mur yang ada di Lapangan Tawun Gegunung segera bisa dikelola. “Kalau sekarang, tampaknya PD Aneka Tambang masih melakukan pembersihan sumur-sumur yang ada disana dan menyiapkan infrastruktur penunjang,” jelas Sigit.

Sebelum di Kabupaten Tuban, Pertamina EP sudah menjalin kerjasama dengan berbagai kelompok untuk mengelola sumur tua di Kabupaten Bojonegoro dan Kabupaten Blora. Dari data yang dapat dihimpun bhiraa di Kabupaten Bojonegoro ada 1 Koperasi Unit Desa (KUD) serta 2 Paguyuban Penambang yang mengelola sumur tua dan di Kabupaten Blora ada 2 Paguyuban Penambang, 2 Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan satu Koperasi Unit Desa (KUD). “Kalau yang di Tuban baru ini (PD Aneka Tambang), yang baru akan mulai,” Pungkas Legal and Relations Pertamina EP Asset IV, Sigit Dwi Aryono. Q hud

DPRD Kota Blitar Mulai Bahas Perubahan APBD 2015 dan APBD 2016 Mendekati akhir tahun penggunaan anggaran tahun 2015, DPRD Kota Blitar melakukan pembahasan perubahan APBD 2015 serta mulai melakukan pembahsan APBD 2016 melalui Rapat Paripurna DPRD Kota Blitar tentang Penejelasan Walikota Blitar atas KUA dan PPAS APBD Kota Blitar tahun 2016 dan KUPA dan PPAS Perubahan APBD 2015 di gedung Paripurna DPRD Kota Blitar, Jum’at (4/9) kemarin.

Hartono/Bhirawa

Ketua DPRD Kota Blitar, Glebot Catur Arijanto, SH (tengah) saat memimpin Rapat Paripurna Penejelasan KUA dan PPAS APBD Kota Blitar tahun 2016 di gd. Paripurna DPRD Kota Blitar.

Diungkapkan Ketua DPRD Kota Blitar, Glebot Catur Arijanto, SH, pihaknya mengakui untuk proses pembahasan APBD 2016 dilaksanakan bersamaan dengan pembahsan Perubahan APBD 2015 karena masih ada kegiatan yang belum teranggarkan serta adanya kebutuhan program dan kegiatan yang masih mengalami kekurangan anggaran.

“Sehingga melalui Perubahan APBD 2015 ini, program serta kegiatan yang

belum memiliki anggaran bisa diangarkan kembali pada PAK ini, agar pada tahun ini target program Pemkot Blitar bisa terlaksana dengan baik,” kata Glebot Catur Arijanto, SH saat didampingi Wakil Ketua DPRD Kota Blitar, Totok Sugiarto dan Drs. Slamet.

Lanjut Glebot Catur Arijanto, SH, penyampaian KUA dan PPAS 2016 oleh Pj. Walikota Blitar ini merupakan awal dari pembahasan APBD 2016, dimana selanjutnya pihaknya melalui

Panita Anggaran akan melakukan pembahasan pada Rancangan APBD 2016 serta Rancangan Perubahan APBD 2016.

“Dokumen KUA dan PPAS ini merupakan bentuk penjabaran dari rencana kerja Pemerintah Daerah yang disusun untuk mewujudkan sinkronisasiantara sasaran pembangunan daerah dengan program dan kegiatan beserta anggarannya,” jelasnya.

Sedangkan perlunya dilakukan perubahan anggaran pada APBD 2015 oleh Pemkot Blitar ada beberapa alasan, diantaranya perlu adanya penyesuaian keuangan daerah dengan perkembangan keadaan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, Keadaan yang menyebabkan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan

dan antar jenis belanja serta keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya yang harus digunakan untuk pembiayaan angaran tahun berjalan.

Penjabat Wali Kota Blitar, Suprianto, SH, MH menjelaskan pada tahun 2016 direncanakan sebagai tahun penguatan ekonomi kreatif menuju pencapaian kesejahteraan masyarakat, dimana semua stakeholders, baik Pemerintah Daerah melalui SKPD, masyarakat, maupun dunia usaha dituntut untuk lebih inovatif dan kreatif dalam perannya membangun Kota Blitar.

“Sehingga mampu memberikan nilai tambah sekaligus mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Blitar melalui ekonomi kreatif,” kata Suprianto, SH, MH. Q htn.ip*

MALANG RAYA

Senin Wage 7 SEPTEMBER 2015

KILAS AREMANIA

Pembuatan APK, Panwaslu Tunggu Rujukan Bawaslu Kabupaten Malang, Bhirawa Ketiga pasangan calon (paslon) Bupati Malang, yang akan bertarung di Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) Kabupaten Malang 2015, hingga kini menunggu rujukan terkait pemasangan gambar (branding) paslon Bupati dan Wakil Bupati Malang di mobil dan pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) di rumah pribadi.

Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Kabupaten Malang M Wahyudi, Minggu (6/9), kepada wartawan mengatakan, jika Panwaslu Kabupaten Malang masih menunggu rujukan dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) tentang aturan main dalam branding yang dilakukan tim pemenangan Calon Bupati (Cabup)-Calon Wakil Bupati (Cawabub) Malang. ”Kami hingga saat ini menunggu petunjuk teknis (juknis) dari Bawaslu, jika di Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) branding yang boleh untuk stiker adalah ukuran 10 x 5 centimeter (cm), juga termasuk pemasangan APK di rumah pribadi,” jelasnya.

Saat ini, Wahyudi melanjutkan, Panwaslu akan memformulasikan dan menunggu rujukan dari Bawaslu. Seperti pemasangan APK di rumah pribadi, kemudian branding di kendaraan pribadi, juga di kendaraan umum yang saat ini marak dilakukan jelang Pemilihan Bupati (Pilbup) Malang 2015.

Sementara, kata dia, pemasangan gambar paslon atau branding di rumah pribadi dan mobil pribadi, saat ini Panwaslu tidak bisa mengatur. Namun, jika dalam pemasangan branding diatur, tentunya Panwalu akan menegakkan aturan tersebut. Wahyudi juga mengaku, jika stiker kampanye berukuran besar yang saat ini marak dipasang di kendaraan umum. “Dan untuk menertibkan stiker-stiker tersebut, Panwaslu masih menunggu rujukan dari Banwaslu,” terangnya. Q cyn

Penjabat Bupati Malang Asli Arema Kab Malang, Bhirawa Harapan Bupati Malang H Rendra Kresna, yang kini kembali mencalonkan Bupati Malang (incumbent), Periode 20152020, akhirnya terjawab sesuai harapannya. Sebab, Gubernur Jawa Timur (Jatim) menempatkan Penjabat (Pj) Bupati Malang pasca masa jabatan berakhir bupati dan wakil bupati setempat, dipercayakan kepada putra asli Arema atau Arek Malang yang saat ini menjabat sebagai Asisten II Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Jatim Hadi Prasetyo.

Sebelumnya, Rendra menginginkan Pj Bupati Malang asal warga Kabupaten Malang. Sehingga dengan penempatan Pj Bupati Malang asal warga asli Kecamatan Turen, Kabupaten Malang ini, maka nantinya Pj Bupati tersebut akan lebih mengetahui atau paham dengan kondisi Kabupaten Malang.

“Kami sangat berharap, Pj Bupati Malang yang akan memimpin sementara Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang, hingga terpilihnya pasangan calon (paslon) Bupati Malang yang baru, bisa melanjutkan program pembangunan yang sudah berjalan saat ini,” pintah Bupati Malang H Rendra Kresna, Minggu (6/9), kepada wartawan.

Menurutnya, masa jabatan pasangan Bupati dan Wakil Bupati Malang, Periode 2010-2015 berakhir, pada 26 Oktober 2015.

Sehingga selang sehari yakni pada 27 Oktober 2015, dirinya sudah meletakkan jabatan bupati, yang selanjutnya diganti Pj Bupati Malang Hadi Prasetyo, hingga terpilihnya paslon Bupati Malang yang baru.

Dan dirinya juga sangat berharap, lanjut Rendra, kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemkab Malang harus mendukung program yang dijalankan oleh Pj Bupati.

Karena selama 3-4 bulan kedepan, kebijakan terkait segala bentuk program kegiatan keseluruhannya ada ditangan Pj Bupati Malang. Q cyn

9

Giliran PKL Kebalen Dibersihkan Malang, Bhirawa Perang terhadap Pedagang Kaki Lima (PKL), liar di Kota Malang, terus berlanjut.

Setelah sebelumnya membersihkan PKL Pasar Besar, kini Pemkot Malang, membersihkan PKL liar di Pasar Kebalen. Kepala Dinas Pasar Kota Malang, Wahyu Setianto, kepada wartawan akhir pekan kemarin, mengatakan penataan PKL merupakan bagian penting bagi Dinas Pasar.

Karena itu, menurut dia, seluruh PKL liar di Kota Malang, menjadi target utama di dalam beberapa waktu kedepan. Setapak demi setapak perang terhadap PKL liar itu, akan terus dilakukan demi kebersihan dan ketertiban Kota Malang.

“Kami bertekat, membersihkan PKL, karena itu tim Dinas Pasar, yang bertugas untuk membersihkan PKL. Saat ini kita bersihkan di Pasar Kebalen,”tutur Wahyu Setianto. Wahyu lebih lanjut, menyatakan, Pemkot Malang seperti yang disampaikan Abah Anton, Walikota Malang, beberapa waktu yang lalu, bahwa Dinas Pasar bertugas untuk menata PKL yang berada disekitar pasar. Sebab, menurut dia adanya PKL liar di sekitar pasar, sangat mengganggu pengunjung pasar dan banyak sekali, laporan tindakan kejahatan.

“Khusus untuk PKL Pasar Besar, yang berada di akses pintu masuk, banyak keluhkan masyarakat, mereka tergang-

gu oleh PKL, dan sering dimanfaatkan oleh orang-orang yang hendak berbuat jahat,” imbuhnya. Setelah PKLnya dibersihkan kini, akses menuju Pasar Besar, menjadi lebih nyaman lagi.Bahkan kesan kumuh sama sekali sudah tidak ada lagi.

“Membersihkan PKL disisi barat Pasar Besar dan semua PKL yang berada di tangga akses, kini sudah selesai,

bahkan bekasnya kita, bersihkan, termasuk di trotoar depan Pasar Besar,”tukasnya.

Terkait dengan PKL Pasar.

Kebalen, Tim Dinas Pasar menyisir keberadaan PKL di sekitar Pasar Kebalen, yang meluber di jalanan menjadi sasaran utama penertiban.

“Kita ingin PKL itu tidak mengganggu ketertiban lalu lintas, sehingga aktifitasnya harus dibatasi, kalau dibiar-

Wawali Jamin Gedung DPRD Tak Roboh Batu, Bhirawa Wakil Walikota Batu, Pun jul Santoso, meminta anggota dewan tidak terlalu mengkhawatirkan terhadap kondisi bangunan DPRD Kota Batu. Ia menjamin bahwa kondisi bangunan dewan yang kini ditempati masih kokoh berdiri. Pernyataan ini disampaikan menyusul protes dari anggota dewan atas penundaan anggaran pemeliharaan gedung dewan sebesar Rp 200 juta.

“Gedung DPRD Kota batu itu dibangun tahun 2004. Karena itu bangunannya masih kokoh dan gak mungkin roboh,” ujar Punjul saat dikonfirmasi, Ming gu (6/9). Dan dengan alasan ini pula maka penundaan anggaran pemeliharaan sebesar

muhammad taufiq/bhirawa

Pemkot Malang melalui Dinas Pasar Kota Malang saat membersihkan PKL liar di Pasar Kebalen.

Rp 200 juta oleh Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang (DCKTR) Kota Batu dianggap langkah yang tepat.

Punjul membenarkan bahwa Sekretariat DPRD Kota Batu telah mengajukan anggaran pemiliharan gedung DPRD. Dan pengajuan tersebut telah ditindaklanjuti oleh DCKTR dengan melakukan survey lapangan. Petugas DCKTR melihat secara keseluruhan kondisi gedung DPRD Kota Batu.

Dari survei yang dilakukan memang harus dilakukan beberapa perbaikan. Namun di sisi lain, eksekutif harus mempertimbangkan agar tidak terjadi defisit anggaran. Karena itu harus dilakukan pengurangan-pengurangan ang-

anas bachtiar/bhirawa

Gedung DPRD Kota Batu merupakan aset Pemkot Batu yang dibangun pada tahun 2004

garan dan melakukan pergeseran anggaran termasuk di dalamnya anggaran pemeliharaan gedung dewan.

Sebagai gantinya akan dilakukan perencanaan lebih lagi untuk tahun 2016. Bagi Punjul masalah anggaran yang lebih berwenang untuk mengatur adalah dewan, eksekutif hanya bisa mengajukan.

“Yang punya kewenangan kan dewan, kita cuman mengajukan, kalau dewan minta dinaikkan kan itu hak dewan,” jelas Punjul.

Sebelumnya diberitakan, anggota DPRD Kota Batu mengancam segera boyongan dari gedung DPRD yang kini ditempati dan menyewa gedung baru. Hal ini dilakukan menyusul ditemukan sejumlah kerusakan cukup parah di gedung wakil rakyat ini. Kerusakan tersebut ditandai dengan banyaknya retakan di beberapa titik.

Adapun ancaman dari anggota dewan itu muncul setelah adanya pembatalan pengajuan anggaran pemeliharaan gedung sebesar Rp 200 juta oleh Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang (DCKTR). “Dalam perubahan anggaran keuangan APBD (P-APBD), SKPD ini hanya mengajukan anggaran untuk perencanaan perawatan gedung sebesar Rp 50 juta saja,”ujar Ketua Komisi C, Didik Mahmud. Q nas

kan, akan sangat mengganggu,”tegas Wahyu Setianto.

Apalagi PKL, Kebalen itu melubernya di Gatot Subroto, yang meruapakan jalan utama, perlintasan Surabaya Blitar. Jika lebih jam 06.00 WIB, dampak macetnya tidak bisa dihidarilagi. Operasi tertib yang dilakukan mulai pukul 06.30 WIB dan selesai pukul 08.15 wib, berhasil membuat arus lalin menjadi

lancar.

“Sejak pagi hari kami sudah datang di Kebalen, awalnya kami beri pengertian terlebih dahulu. Tetapi jika mereka tidak bisa diberi peringatan kami tentunya akan mengambil tindakan tegas,” tambah Wahyu. Makanya setiap operasi yang digelar Dinas Pasar, pihaknya selalu melibatkan pihak-pihak terkait termasuk Satpol PP. Q mut

Dewanti Janji Perhatikan Kesenian Tradisional Kabupaten Malang, Bhirawa Keberadaan kesenian tradisional ternyata kurang mendapat perhatian dari Pemkab Malang. Padahal kesenian tradisional sangat banyak dan beragam, seperti seni kuda lumping, bantengan dan ludruk.

Kelompok kesenian kuda lumping dan bantengan tetap bertahan di sejumlah kawasan di kabupaten Malang, seperti Kasembon, Poncokusumo dan Tumpang.

“Kesenian tradisional tersebut adalah kekayaan budaya bangsa yang harus dilestarikan. Selama ini keberadaan mereka kurang diperhatikan, sehingga seniman tradisional merasa dipinggirkan,” ungkap Cabup dari PDIP Dewanti Rumpoko, Minggu (6/9). Oleh karena itu, dalam kampanyenya, Dewanti banyak menggunakan media seni tradisional.

“Ini untuk membantu mereka agar tetap eksis. Sekaligus sebagai upaya mengajak anak-anak muda mencintai seni tradisional,” tegasnya.

Lebih lanjut dikatakan, jika kesenian tradisional itu dikemas dengan bagus, maka akan menjadi daya tarik wisata tersendiri sebagaimana kesenian tradisional Bali yang digandrungi wisatawan manca negara.

Oleh karena itu, Dewanti berjanji akan memberikan perhatian lebih kepada kesenian tradisional untuk mendukung pengembangan wisata di kabupaten Malang.Q sup

supriyanto/bhirawa

Dewanti Rumpoko saat mencoba memainkan seni kuda lumping saat kampanye di Kasembon

Cegah Rokok Tanpa Cukai, Pemkot Blitar Terjunkan Tim Pemerintah Kota Blitar terus berupaya mencegah beredarnya rokok illegal. Hal ini dilakukan mengingat selain merugikan negara, rokok ilegal juga sangat merugikan masyarakat.

Pemerintah Kota Blitar juga gencar melakukan sosialisasi pencegahan peredaran rokok ilegal. Salah satunya operasi pembinaan dan pemberian informasi yang dilakukan oleh Disperindag dan tim gabungan Kota Blitar, beberapa waktu lalu di beberapa toko kelontong di Kota Blitar.

Diungkapkan Kabid Perdagangan Disperindag Kota Blitar, Yuli Triana saat dikonfirmasi mengaku sidak dilaksanakan sebagai upaya untuk mengumpulkan informasi di masyarakat, utamanya informasi hasil tembakau yang dilekati pita cukai palsu.

“Hal ini dilaksanakan sebagai bentuk pembinaan kepada pedagang rokok agar tidak menjual rokok tanpa pita cukai atau rokok bodong,” katanya. Selain itu dalam pengumpulan informasi ke lapangan ini, Disperindag terjun bersama Satpol PP, Bagian Perekonomian dan Bagian Hukum.

“Secara umum hasilnya baik, sejauh ini tidak menemukan rokok bodong atau rokok polos.

Yang ada hanya rokok yang cukainya kadaluwarsa atau melebihi batas waktu yang.

Sehingga kami perlu melakukan pembinaan,” jelas Yuli.

Ditambahkan Yuli, Disperindag telah memiliki detektor cukai sehingga bisa mengetahui cukai yang melanggar atau tidak.

Bahkan dalam sidak yang telah dilakukan tidak ditemukan adanya penjual/ pedagang yang menjual rokok polos atau rokok tanpa pita cukai di Kota Blitar, itu karena pedagang telah banyak mendapatkan informasi tentang sanksi atau hukuman bagi pengedar rokok polos.

“Operasi ini akan terus dilakukan agar Kota Blitar benarbenar terbebas dari peredaran rokok tanpa pita cukai resmi,” ujarnya.

Sedangkan untuk pengumpulan informasi ini, Disperindag telah mengagendakan beberapa kali kegiatan dalam tahun 2015, dimana sampai dengan sidak ini, pihaknya mengaku belum menemukan adanya rokok polos beredar di Kota Blitar. Namun untuk memastikan, Disperindag

akan terus melakukan kegiatan serupa dengan sasaran yang berbeda. Sementara selain untuk upaya penertiban ini, Bidang Perdagangan Disperindag juga telah menyalurkan sebanyak bantuan kepada PKL. Sementara perlu diketahui penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau adalah bagian dari amanah UndangUndang Nomor 39 Tahun 2007.

Selain untuk Sosialisasi ketentuan di bidang cukai dan/atau pemberantasan barang kena cukai, DBHCHT juga digunakan untuk digunakan untuk mendanai kegiatan peningkatan kualitas bahan baku, pembinaan industri, dan pembinaan lingkungan sosial.

Dana bagi hasil cukai hasil tembakau memiliki banyak manfaat apabila dikelola dengan baik dan benar sesuai dengan peruntukannya serta sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Dana yang sumbernya dari masyarakat ini, sebagian besar pada akhirnya juga kembali kepada masyarakat.

Secara terpisah, Kabag Humas dan Protokol Setda Kota Blitar, Mariyoto mengharapkan masyarakat untuk tidak menjual, mengedarkan, dan mengkonsumsi rokok ilegal. “Rokok

ilegal jelas merugikan. Bahkan sesuai dengan Undang – Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang cukai ada ancaman hukum pidana dan denda kepada mereka yang melanggar,” kata Mariyoto.

Menurutnya Rokok ilegal ada beberapa macam bentuknya, diantaranya modusnya adalah tidak memasang cukai yang biasa dikenal dengan rokok polos atau rokok bodong, menggunakan cukai palsu, dan memasang cukai yang bukan peruntukannya.

Mariyoto menambahkan Bagian Humas dan Protokol Setda Kota Blitar telah berkoordinasi dengan Kantor Bea dan Cukai Blitar. Hasilnya, Masyarakat yang memproduksi rokok yang akan dijual diharapkan mengurus ijin dan memiliki Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC). “Silahkan urus ijinnya. Mengurus NPPBKC di Kantor Bea Cukai Blitar mudah dan gratis”, jelas Mariyoto.

hartono/bhirawa

Petugas dari Satpol PP Kota Blitar saat melakukan pemeriksaan di sejumlah toko di Kota Blitar untuk mencegah rokok tanpa cukai.

Bahkan selama ini Pemerintah Kota Blitar telah berupaya melaksanakan berbagai program dan kegiatan dari DBHCHT diantaranya memperbaiki layanan kesehatan, melakukan berbagai pelatihan bagi UMKM, membantu permodalan, memperluas akses terhadap lapangan pekerjaan, dan melakukan sosialisasi bahaya rokok ilegal.

Semua ini dilakukan dalam kerangka aturan hukum yang berlaku khususnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 20/ PMK.07/2009 tentang penggunaan dana bagi hasil cukai hasil tembakau dan sanksi atas penyalahgunaan alokasi dana bagi hasil cukai hasil tembakau.

Selai itu untuk penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau sebagaimana dimaksud dalam pasal 66 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007, digunakan untuk men danai kegiatan: a. Peningkatan kualitas bahan baku, b. Pembinaan Industri, c. Pembinaan lingkungan sosial, d. Sosialisasi ketentuan di bidang cukai dan/ atau pemberantasan barang kena cukai. htn.ip*

OLAHRAGA

10 LINTASAN

Usai Kawin Gelar Bola Voli

Kekuatan Surabaya Timpang di Piala Gubernur

Surabaya, Bhirawa Keberhasilan tim bola voli mengawinkan juara Kejuaraan Provinsi Junior di Bangkalan 28 Agustus-3 September, memang cukup menggembirakan. Sayangnya saat turun di wawan t/bhirawa Piala Gubernur Edi Swasono yang digelar di Lapangan Bola Voli Dinas Pendidikan Jatim Jalan Jagir Surabaya, Senin (7/8) tim Kota Surabaya tidak bisa turun dengan kekuatan penuh.

Sebab ada beberapa pemain yang harus membela Kontingen Jatim di ajang Pekan Olahraga Pelajar Nasional (Popnas) di Bandung-Jabar, seperti Megawari Hangesti Putri, Setia Intan Anggi Pratiwi, Reza Fahma dan Olga Saputra.

"Usai tampil di Kejurprov, beberapa pemain Surabaya langsung berangkat ke Bandung, sehingga kekuatan Surabaya tidak maksimal," kata Sekum Pengkot Surabaya Edi Swasono, Minggu (6/8).

Namun dengan terbatasnya pemain, bukan berarti peluang Surabaya untuk meraih juara tertutup, karena ada beberapa tim kabupaten/kota yang tidak diperkuat pemain andalan karena harus turun di Popnas, seperti Kota/Kabupaten Blitar, Kota Probolinggo, Kota Kediri dan Sidoarjo. "Jadi peluang meraih juara tetap ada, dan ini juga kesempatan bagi pemain di luar Popnas untuk unjuk kemampuan," kata Edi yang juga anggota Polrestabes Surabaya itu.

Seperti diketahui, tim bola voli junior Surabaya berhasil mengawinkan gelar juara kejuaraan provinsi (kejurprov) bola voli junior yang berlangsung di Bangkalan 28 Agustus sampai 3 September. Tim putri Surabaya di babak final berhasil mengalahkan tim putrid Kota Probolinggo dengan skor 3-1 ((25-19. 23-25, 2520 dan 25-19), sedangkan tim Putra berhasil mengalahkan tim putra Kabupaten Banyuwangi dengan skor 3-2 (2931, 23-25, 25-18, 25-23 dan 15-13).

Pasca kejurprov ini, pengurus PBVSI Surabaya berharap pemain-pemain putra maupun putri Surabaya bisa menjadi tulang punggung tim Jatim yang akan mengikuti kejuaraan nasional junior bola voli yang diselenggarakan PP PBVSI yang menurut rencana di gelar Oktober mendatang. Q wwn

Sulsel Rebut Tiga Emas Kejurnas NTB Makassar, Bhirawa Tim Muaythai Sulawesi Selatan yang membawa nama Pengurus Besar Muaythai Indonesia (PBMI) sukses merebut tiga medali emas pada pelaksanaan kejuaraan Liga Nasional Muaythai (LNM) Seri III di Nusa Tenggara Barat, 1-6 September 2015.

Pelatih Muaythai Timnas dan Sulsel, Iswandi Iwan Putra yang dihubungi dari Makassar, Minggu, mengatakan tiga medali emas itu masing-masing dipersembahkan Nadya Indah Royani (kelas 45kg pemula), Zul Bimantara (kelas 48kg kadet putra) serta Alamsyah pada kelas 67kg putra senior.

"Keberhasilan kami merebut tiga medali emas merupakan pencapaian maksimal. Kami berharap pencapaian ini bisa terus dipertahankan pada pertandingan kedepan," katanya.Q ant

Senin Wage 7 SEPTEMBER 2015

Pegulat Jatim Raih Juara Umum di Indonesia Open Surabaya, Bhirawa Pegulat Jatim berhasil merebut juara umum Indonesia Open di yang digelar di Auditorium Universitas Negeri (Unnes) Semarang 1-6 September dengan meraih delapan medali emas, sepuluh perah dan sembilan perunggu.

Event yang dihelat Kemenpora dan PB PGSI tersebut melibatkan peserta luar negeri diantaranya Iran, Thailand, Myanmar dan Kamboja. Pegulat Jatim langsung menggebrak di hari pertama dengan merenggut lima emas melalui pegulat Lulut Gilang, yang turun digaya grego (71 kg), mengalahkan Dedy K dari DKI Jakarta, Hasan Sidiq gaya Grego (kelas 59 kg) menyingkirkan Bisri Fornades dari Samarinda. Andrik Kurniawan mengalahkan pegulat Bengkulu dikelas 66 kg gaya Grego.

Lalu Putra Orga yang turun dikelas 98 kg dengan mudah menyikat Sulistiono dari Jateng.

Hari kedua, Jatim menam-

bah pundi pundi emasnya melalui Ikbal Pratama, Shintya Eka Arfandadan , Eka Nurfitriana dan Mutiara Ayunintyas setelah mengalahkan pesaingnya. Sayangnya dihari terakhir Jatim gagal menambah medali emasnya dan harus puas mengantongi empat perak dan satu perunggu.

Peraih medali emas di Kejurnas Jakarta setahun lalu Banyu Billi yang turun dikelas bebas putra 97 kg harus mengakui keunggulan Rio Akabar dari Jabar. Pegulat Jatim lainya yang bernasip sial adalah Krisna Eka turun dikelas 86 kg menyerah atas pegulat Amri dari Sumbar, Dimas Septo,125 kg difinal kalah atas Muhammed dari Iran,

Agus Fajar mengakui keunggulan Padly dari Jabar dan Arief Suro juga kalah atas Bagus Nurul dari Jabar. Sedangkan Habib Khusairi hanya meraih perunggu setelah kalah atas pegulat Fajar dari Banten.

Rahman, ketua pelatih tim Jatim mengaku sangat gembira dengan Indonesia Open di Semarang. Ini memberikan motivasi sendiri bagi Jatim menjelang Ptra PON di Jambi Nopember mendatang. Indonesia Open bukan jadi ukuran bagi Jatim meski Indonesia Open melibatkan peserta luar negeri. Ada dua pegulat Jatim difinal melawan Iran dan kebetulan kami kalah. Bukan soal kalahnya itu yang penting kami bisa menimba pengalaman dan ilmu dari Iran.

Lebih lanjut Rahman mengatakan, ada dua pegulat Jatim yang terpaksa turun di kelas yang sama yaitu Hasan Sidig dan Sugiono. Hasan Sidiq dapat emas dan Sugiono dapat

perunggu. Spesialisasi Sugiono ada di kelas 54 kg. Di Indoensia Open kelas ini tidak dieprtandingkan sedang di Pra PON nanti dipertandingkan.

Sementara itu Ketua Pengprov PGSI (Persatuan Gulat Seluruh Indnesia) Jatim Zainmal Arifin mengatakan hasil Indonesia Open memicu semangat Jatim untuk menunjukan prestasi di PON nanti. Selama tiga tahun terakahir tren Gulagt Jatim naik terus. Di Kejurnas Jember Jatim mengantongi 3 emas, lima perak dan 7 perunggu. Di Kejurnas Jakarta 2014 Jatim menyabet lima emas, 2 perak dan 7 perunggu.

Sedankan di Inodonesia open menggaet delapan emas, sepuluh perak dan Sembilan perunggu sekaligus juara umum.

Jatim kata Zainal Aririfn, politikus partai Golkar yang biasa dipanggil Anang itu telah melakukan terobosan dengan menampilkan mayoritas pegulat yunior. Hasilnya

sangat bagus. “Kami minta pelatih Jatim agar Pak Rahman setelah Kejuaraanm Indonesia Open ini segera mengevaluasi atletnya. Milsanya kalau ada atlet yang kondisinya kurang bagus secara pretasi segera di evaluasi karena target kita emas PON. Juga masih adanya dua atlet yang turun di kelas yang sama.

Kita harus fokus dan tidak punya waktu lagi untuk coba coba karena Pra PON tinggal dua bulan. "Pegulat Jatim jangan berpuas diri karena perjuangan hidup mati ada di PON Jabar, ujar Anang.

Q wwn Peringkat tiga besar Indoensia Open Wrestling Tournamen Semarang

1.

Jatim

: 8 emas 10 perak 9 perunggu 2. Jawa barat : 7 emas 3 Perak 7perunggu 3. DKI Jakarta : 5 emas 4 perak 6 perunggu

Tarung Derajat Jatim Perlu Evaluasi Teknik

sawawi/bhirawa

Bupati Situbondo, Dadang Wigiarto didampingi Kepala Kantor KB dr Muhammad Al-Muhdar, saat melepas ribuan peserta jalan sehat di GOR Baluran kemarin.

Ribuan Peserta Ramaikan Jalan Sehat Hari Keluarga 2015 Situbondo, Bhirawa Ribuan karyawan Kantor Keluarga Berencana (KB) beserta SKPD terkait dan siswa SMP/SMA se-Kabupaten Situbondo, ikut meramaikan kegiatan jalan sehat, Sabtu pagi kemarin (5/9). Acara untuk memeriahkan peringatan Hari Keluarga ke XXII tahun 2015 itu rutin diadakan setiap setahun sekali dengan berbagai aneka kegiatan dan olahraga.

Diantaranya yang paling meriah adalah lomba olahraga jalan sehat.

Menurut Kepala Kantor KB Kabupaten Situbondo, dr Muhammad Al-Muhdar, kegiatan jalan sehat melewati rute GOR Baluran, berlanjut ke Jalan PB Sudirman, Jalan WR Supratman, Jalan Mawar dan kembali ke GOR Situbondo. “Sedikitnya ribuan karyawan, siswa, sejumlah SKPD dan keluarga besar Kantor KB Kabupaten Situbondo ikut memeriahkan lomba jalan sehat. Kami patut berbangga hati karena pelaksanaan kegiatan jalan sehat sangat meriah,” tutur dr Muhammad Al-Muhdar, usai acara kemarin.

Selain mengadakan lomba olahraga jalan

santai, kata dr Muhammad, pihaknya juga menggelar kegiatan layanan KB berupa program Gerebek Pasar (Gerakan Bersama Keluarga Tepat Sasaran) serta seminar remaja yang melibatkan 150 siswa SMP/SMA se-Kab Situbondo.”Dalam seminar ini para siswa diberi pengetahuan soal dampak seks bebas, narkoba serta HIV/Aids,” papar dr Muhammad dengan didampingi Muktaz, kemarin.

Lomba jalan sehat ini diadakan, lanjut mantan Kepala Puskesmas Besuki itu, dengan melibatkan masyarakat umum, mitra kerja, para SKPD terkait, Rumah sakit, organisasi wanita, TNI dan tokoh masyarakat, sehingga program Kantor KB berjalan dengan sukses.

“Kami sengaja melibatkan beberapa komponen, karena program KB tidak mungkin sukses kalau berjalan sendiri. Untuk itu kami selalu memberdayakan masyarakat dan mitra kerja dalam keikutsertaan KB. Selain itu kami juga memberikan hadiah, kepada para tokoh masyarakat, stike holder, penyuluh KB dalam keikutsertaan program KB,” papar dr Muhammad.Q awi

Surabaya, Bhirawa Pelatih Puslatda tarung derajat Jatim masih memiliki pekerjaan rumah yang cukup penting sebelum Pra Pon di Jabar Oktober mendatang, karena dari hasil uji coba melawan atlet Jateng, petarung Jatim masih lemah di sisi teknik.

Pada uji coba yang digelar di GEdung KONI Jatim, Minggu (6/8), seluruh atlet tarung derajat yang tergabung di Puslatda Jatim menjajal kemampuan atlet Jateng yang rencanannya diturunkan di PON XVIII Jabar 2016.

Ketua Pengprov Keluarga Olahraga Tarung Derajat (Kodrat) Jatim, Bambang Haryo menilai teknik yang dimiliki para atlet masih harus diasah, sedangkan untuk soal fisik sudah sangat baik.

"Secara umum, kita cukup puas dengan penampilan petarung Jatim. Terutama di fisik yang terlihat lebih unggul. Namun masih ada beberapa kelemahan di teknik, " ucap Bambang Haryo usai menyaksikan jalannya pertarungan.

Bambang juga cukup optimis melihat kemampuan petarung putri yang bisa mengimbangi Jateng. Padahal, Jateng berstatus juara umum PON 2012 yang memilik petarung putri level nasional, "Atlet putri kita juga cukup menjanjikan.

Padahal mereka masih baru dan Jateng pemain nasional, " ucap anggota DPR RI ini.

Dalam waktu sebulan ini, Bambang berharap tim pelatih tarung derajat Jatim bisa membenahi kelemahan khusunya teknik, "Kita ma-

sih ada waktu sebulan untuk membenahi. KONI juga harus memberikan dukungan karena Pra PON ini sangat menentukan untuk mengejar tiket PON, " ucapnya.

Pada Pra PON 2016 nanti, akan dipertandingakn 17 kelas baik seni gerak maupun tarung bebas. Kodrat Jatim sendiri rencananya akan tampil di semua kelas, "Pra PON sekarang agak berat, karena yang otomatis lolos hanya empat besar.

Artinya minimal kita harus bisa masuk semifinal. Kalau Pra PON sebelumnya, diambil enam besar, " ujar Ketua Harian Kodrat Jatim Erwin H. Poedjono.

Sementara Jateng sendiri, membawa kekuatan penuh sebanyak 20 petarung ke Jatim, "Ini ajang pemanasan sebelum tampil di Pra PON, semua petarung Jateng yang disiapkan ke Pra PON kita bawa ke Jatim, " ujar Pelatih Jateng, Cheppy.

Diakui Cheppy, kontingen Jatim pada Pra PON nanti karena kekuatannya sudah tidak bisa dipandang sebelah mata, "Jatim banyak petarung-petarung baru.

Kualitasnya juga tidak jauh beda. Bisa-bisa mereka akan tampil mengejukan, " ujarnya.

Pada Pra PON nanti, Jatim memang akan mengkolaborasi atlet muda dan senior. Beberapa muka lama pendulang medali emas di Piala Presiden, seperti Resmianty Amelia, M Sobari dan Maki Mubarok masih akan jadi andalan. Sementara juga ada muka baru, seperti Jenar dan Joan. Q wwn

Warna Warni Semipro 2015 Mendapat Antusias Masyarakat Warna-warni Semipro 2015, keragaman Budaya daerah yang ditampilkan dalam event Pawai Budaya Semipro 2015, even olahraga, UMKM dan berbagai suguhan lain yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Probolinggo yang diikuti oleh segenap SKPD dan dari berbagai daerah di Indonesia yang disuguhkan kepada masyarakat Kota Probolinggo mendapat antusias yang luar biasa dari masyarakat. Bahkan perputaran uang mencapai satu milayar. Hal ini diungkapkan Walikota Probolinggo, Hj. Rukmini Buchori di penutupan Semipro 2015 Sabtu 5/9 malam.

Pawai budaya daerah yang diiringi dengan musik tradisional yang menakjubkan dan penuh keragaman membuat antusias masyarakat Kota Probolinggo berbondong – bondong berdatangan berjejal, berdesakan disepanjang jalan yang dilewati Pawai Budaya, terlihat lagi saat penutupan lautan manusia memenuhi alun-alun, dimeriahkan oleh Performance Cita Citata, Tarian Kolosal Sejarah Kota Probolinggo, LED Tron Dance, Pelepasan atau penerbangan Lampion, dan Pesta Kembang Api .

Walikota Probolinggo, Hj. Rukmini SH, MSi mengatakan, warisan budaya keluhur bangsa dan kekayaan budaya daerah yang kita miliki merupakan aset utama dalam membangun pariwisata kita untuk meningkatkan keberdayaan masyarakat dalam bidang ekonomi.

Kota Probolinggo tidak memiliki

bentang alam yang bisa dijadikan destinasi wisata nasional. Untuk itu Pemerintah Kota Probolinggo dengan dukungan Stakeholder dan seluruh masyarakat Kota Probolinggo berusaha menggali potensi budaya san seni kreatif yang sudah turun temurun menjadi potensi Kota Probolinggo dipadu dengan budaya kontemporer yang merupakan bentuk kreatifitas generasi muda Kota Probolinggo, ungkapnya.

Lebih lanjut Hj. Rujmini, SH, MSi mengatakan dalam rangka menggali kembali potensi budaya dan seni kreatif Kota Probolinggo, Pemerintah Kota Probolinggo dalam rangka memperingati Dirgahayu HUT RI Ke 70 dan Dirgahayu Hari Jadi Kota Probolinggo Ke 656 menggelar event Seminggu di Kota Probolinggo (SEMIPRO), yaitu merupakan sebuah agenda pertunjukan seni dan budaya daerah yang menjadi agenda tahunan destinasi wisata

Kota Probolinggo.

Tahun 2015 ini merupakan pagelaran Semipro yang ke-7, diselenggarakan mulai 28-Agustus-2015 dan berakhir pada 5September-2015, paparnya.

“Saya berharap, pagelaran Semipro ke-7 tahun 2015 ini bisa dimanfaatkan oleh masyarakat Kota Probolinggo, untuk menunjukkan bahwa kita adalah daerah pesisir yang layak untuk dijadikan destinasi wisata ditingkat Regional, Nasional, maupaun Internasional” harap Walkota Probolinggo Hj. Rukmini, pada hari penutupan Semipro 2015, Sabtu 5/9, dialun-alun kota Probolinggo.

Untuk menggali potensi budaya leluhur dan seni kreatif, dalam pagelaran Semipro ke-7 tahun 2015 ini juga ada gebyar destinasi wisata kuliner kas daerah Kota Probolinggo yang diikuti oleh segenap SKPD dan UKM kemitraan yang diselenggarakan di alun – alun timur Kota Probolinggo. Selain itu juga ada destinasi wisata kuliner pendalungan, etnis tiongha dan timur tengah.

Lautan manusia tampak tumpah ruah sejak digelarnya hingga penutupan Semipro 2015 di alunalun kota Probolinggo, hingga memacetkan sejumlah ruas jalan protokol di kota Probolinggo, imbas dari di gelarnya sejumlah pawai seni dan budaya, bazaar, bhakti sosial dan acara lain-nya, dalam rangka menyemarak-kan

Festival Semipro tahun 2015.

Sejumlah pengamanan pun di siap kan, tampak di setiap sudut kota dari pihak kepolisian Polresta Probolinggo, di bantu Kodim dan sukarelawan bersiaga, demi lancarnya kegiatan ini,tak hanya warga probolinggo yang hadir menyaksikan, tetapi banyak juga pengunjung dari luar daerah, sekaligus turut serta menampilkan produk produk andalan mereka dari daerah masing masing. Semipro memang terbuka untuk daerah lain untuk ikut berpartisipasi guna untuk turut menyukseskan.

Berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, Semipro tahun ini lebih semarak, karena banyak even maupun kegiatan lainnya yang memang dari panitia persiapkan. Sehingga festival Semipro tahun 2015 ini lebih baik dari gelaran tahun-tahun sebelumnya, ini terbukti dari peningkatan peserta festival dari luar kota Probolinggo, banyaknya stand penjualan yang jumlahnya lebih banyak dari tahun sebelumnya, dan pengunjung pun meningkat hingga 30 persen.

Semipro sendiri adalah sebuah momen di mana dengan festival ini kota Probolinggo dapat mempromosikan potensi daerahnya kepada masyarakat jawa timur khususnya, dan nasional pada umumnya, agar lebih mengenal kota Probolinggo sebagai kota

Walikota Hj.Rukmini di Pameran-UKM Semipro 2015. yang wajib juga untuk di kunjungi.

Selain itu agar tempat wisata bisa terekspose dan di jadikan obyek wisata bagi masyarakat luas, sehingga mampu meningkatkan pendapatan asli daerah melalui sector pariwisata.

Semipro akhir-akhir ini menjadi semacam jati diri bagi kota Probolinggo, yang terkenal dan identik dengan buah-buahan anggur dan mangga, maka Semipro adalah alternatif dari pilihan pariwisata, festival Semipro menjadi jurus ampuh untuk menarik wisatawan lokal maupun mancanegara, hanya saja masih banyak

yang perlu di tingkatkan, termasuk sarana dan prasarana, guna mewujudkan kota Probolinggo sebagai kota pariwisata, ungkapnya.

Keberhasilan Semipro 2015 ini juga dapat dilihat dari peredaran uang yang selama seminggu, dari bursa akik perputaran uang sebesar Rp.378 juta dalam seminggu, dari produk ungulan koperasi dan UKM mencapai Rp. 343 juta, pedagang kaki lima Rp. 280 juta dengan begitu maka secara keseluruhan pertputaran uang tembus Rp. 1 milyar, tambah Hj. Rukmini.Q adv, wap

Senin Wage, 7 SEPTEMBER 2015

Hadapi MEA, Pemprov Perkuat 11.600 UMKM Produsen Olahan Ikan l Sambungan hal 1

halaman kantornya yang berada di wilayah Jalan Ahmad Yani Surabaya. Selain itu juga mengikuti Industri Bahari Expo XV dan Agro Matching Expo XIV di Grand City Surabaya pada 3-6 September.

Proteksi Impor Ikan Pemerintah saat ini terus memproteksi impor ikan dalam rangka menyambut MEA 2015, dan juga untuk melindungi keberlangsungan nelayan dalam negeri. Staf Ahli Menteri Kelautan dan Perikanan Bidang Ekonomi, Sosial, dan Budaya Saut Parulian Hutagalung mengatakan pada 2014 lalu impor ikan kurang dari 10 persen. “Jumlah tersebut akan terus ditekan dalam rangka menghadapi pasar bebas ASEAN yang rencananya akan dilaksanakan pada 1 Januari 2016,” katanya saat menghadiri Industri Bahari Expo XV dan Agro Matching Expo XIV di Grand City Surabaya.

Ia mengemukakan, salah satu instrumen yang bisa dilakukan adalah dengan membuat kebijakan terkait dengan impor ikan tersebut.

“Salah satunya kemungkinan masuknya ikan patin filet dari Vietnam yang bisa dibendung dengan cara membatasi takaran kandungan air dalam ikan tersebut,” ungkapnya.

Ia mencontohkan, jika mengandalkan kualitas tentunya produk-produk tersebut bisa dengan mudah masuk ke Indonesia.

“Saya melihat, hanya orang kurang waras saja yang akan membeli produk lebih mahal dengan kualitas yang jelek pada saat memasuki MEA mendatang,” tukas Saut.

Oleh karena itu, perlu adanya proteksi-proteksi melalui kebijakan pemerintah yang dapat dilakukan untuk membendung masuknya produk dari luar negeri. “Seperti di Australia mereka juga melakukan langkah sama. Saat ini mereka memiliki alat canggih untuk melihat bakteri pada ikan, dan itu akan menjadi kebijakan negera tersebut untuk melindungi masuknya gempuran produk dari luar negeri,” tuturnya.

Pameran Industri Bahari Expo di Surabaya 3-6 September 2015 diharapkan meningkatkan investasi dalam negeri di bidang industri bahari dan agro bisnis bisa meningkat.

Direktur Utama PT Fery Agung Corindotama (Feraco) Moch Ruslim sebagai pihak penyelenggara Industri Bahari Expo XV dan Agro Matching Expo XIV menjelaskan komitmen penuh pemerintah dalam mengembangkan industri kemaritiman atau bahari disambut positif daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota di seluruh Indonesia. Pemerintah daerah gencar melakukan pameran untuk mengenalkan potensi industri bahari di wilayahnya masing-masing. n rac

Ribuan Pelayat Antar Jenazah KH Muchit Muzadi l Sambungan hal 1

“Bapak ingin dimakamkan di Jember berdampingan dengan ibu Siti Farida,” kata putera sulung Muchit Muzadi, Ahmad Jauhari saat memberikan sambutan mewakili keluarga di rumah duka Jalan Kalimantan Jember.

Ia mengatakan ada tiga pesan yang disampaikan almarhum sebelum meninggal yakni ingin dimakamkan di Jember agar bisa berdampingan dengan istrinya, kemudian meminta keluarga untuk mengabari Salahudin Wahid (Gus Sholah) saat meninggal karena almarhum merupakan satu-satunya santri langsung dari KH Hasyim Ashari.

“Pesan ketiga almarhum yakni berharap Pak Hamid, Pak Munir, dan Pak Afandi untuk memakmurkan Masjid Sunan Kalijaga yang berada di sini. Mewakili keluarga, saya meminta maaf atas segala salah dan khilaf almarhum,” tuturnya.

Wakil Ketua PCNU Jember Misbahussalam, mengatakan warga nahdliyin sangat kehilangan beliau karena almarhum adalah konseptor yang menulis khittah NU atas permintaan KH Ahmad Siddiq. “Kyai Muchit sosok yang sederhana dan selalu memberi nasihat agar kita menjaga kehormatan diri (al-iffah).

Meskipun beliau pernah memiliki jabatan, almarhum sangat berhati-hati dan betul-betul menjauhi uang hasil korupsi,” tuturnya.

Bupati Jember MZA Djalal mengatakan atas nama Pemkab Jember dan secara pribadi menyampaikan duka cita yang mendalam atas meninggalnya tokoh NU kharismatik Jember tersebut. “Mungkin tidak hanya warga Jember, namun warga nahdliyin se-Indonesia sangat kehilangan almarhum. Beliau adalah sosok yang sederhana, memiliki wawasan ilmu yang luas, dan low profile,” tuturnya. n efi

Antisipasi Kecurangan l Sambungan hal 1

takan jika Rakor ini sebagai langkah untuk menghindari kecurangan dalam tahapan Pilkada serentak 2015. Hal ini dikarenakan proses Pilkada yang rawan konflik lantaran suhu politik yang terus memanas.

“Untuk menghindari itu semua, maka dari awal kita cari daerah-daerah mana yang rawan kecurangan. Selanjutnya kita cari solusi dan antisipasinya,” ujar Sufiyanto, Sabtu (5/9) kemarin.

Namun Sufiyanto masih belum mau menjelaskan tentang hasil Rakor tersebut.

Menurutnya masih terlalu awal untuk membicarakan tentang kecurangan proses Pilkada. “Ini masih antisipasi, memang ada beberapa daerah yang melaporkan indikasi kecurangan, makanya setelah Rakor ini akan kita lakukan tindakan,” ujarnya.

Selain untuk mengawasi KPU agar berjalan sesuai dengan perundang-undangan, dalam Rakor tersebut juga dibahas tentang penentuan daftar pemilih tetap yang dapat berpartisipasi dalam Pilkada serentak. “Daftar Pemilih Tetap (DPT) jumlah setiap daerah berubah, maka kita lakukan kembali perhitungan siapa saja calon DPT baru atau yang sudah lama kemudian dijumlah,” ujar Sufiyanto.

Sufiyanto berharap, bahwa tidak akan ada kecurangan dalam proses Pilkada serentak 2015 ini. Setiap orang memiliki hak secara konstitusional, sebagai pemilih dan yang dipilih. “Sebagai negara dengan azas demokrasi, maka sudah sepatutnya menjaga proses demokrasi ini, semoga tidak ada KPU yang bermasalah di daerah yang menyelenggaraan Pilkada,” tuturnya. n cty

11

SAMBUNGAN

Seragam Gratis Halau Keluhan Pungli

Pakde Karwo Ajak Koalisi Majapahit Gabung Menangkan Rasiyo-Lucy l Sambungan hal 1

Kurniasari dipastikan akan menantang Tri RismahariniWhisnu Sakti Buana di Pilkada Surabaya, setelah menda­ pat rekomendasi dari Partai Demokrat dan Partai Amanat Nasional (PAN).

Menurut Pakde Karwo, sapaan lekat Soekarwo, dipilihnya Lucy Kurniasari karena anggota Fraksi Partai Demokrat DPR RI periode 2009-2014 itu memiliki semangat dan jiwa kepimimpinan memadai, sehingga tak ada alasan untuk tidak memberi kepercayaan kepadanya.

“Nama Lucy Kurniasari juga diterima banyak pihak, termasuk Demokrat dan PAN. Jadi, sudah tidak ada persoalan lagi terkait nama pasangan bakal calon wali kota dan wa­ kilnya,” katanya.

Sebelumnya, ada dua nama srikandi lain yang rencananya dipasangkan mendampingi Rasiyo untuk Pilkada yang di­s elenggarakan 9 Desember 2015, yakni Esty Martiana Rachmie dan satu perempuan yang dirahasiakan namanya. “Tapi pilihan lebih ke Lucy Kurniasari.

Apalagi Esty memilih fokus di organisasi sebagai ketua pimpinan wilayah Aisyiyah Jatim,” kata Gubernur Jatim tersebut.

Pertimbangan lain, lanjut dia, sebagai calon legislator dari daerah pemilihan Surabaya dan Sidoarjo, suara yang diraih tidak sedikit meski masih gagal duduk di kursi Senayan untuk kali kedua. “Di Surabaya suaranya tinggi, tapi di Sidoarjo memang kecil. Karena ini pemilihannya di Surabaya, saya yakin pasang­ an Rasiyo-Lucy ini menang dan memimpin Surabaya lima tahun ke depan,” katanya optimistis.

Ketika disinggung terkait pasangan Rasiyo-Lucy yang merupakan representatif Partai Demokrat, ia mengaku bukan sebuah permasalahan karena dalam Pilkada yang dinilai adalah ketokohan, bukan partai politiknya. “Ini Pilkada dan yang dipilih adalah perorangan.

Pada dasarnya, Demokrat dan PAN tidak ada masalah dengan pasangan ini, justru mendukung penuh” ungkapnya.

Lucy Kurniasari yang akan dipasangkan dengan Rasiyo oleh gabungan Parpol DemokratPAN rencananya akan tiba di Surabaya, Senin (7/9) hari ini untuk bersiap melakukan

pendaftaran pasangan calon.

Didik Darmadi Liaison Officer (LO) Pasangan Calon RasiyoLucy Kurniasari dari Partai Demokrat memastikan bahwa Lucy akan tiba di Surabaya Senin. “Soal waktunya jam berapa, belum ada konfirmasi lagi,” ujarnya saat dikonfirmasi Bhirawa, Minggu (6/9) kemarin.

Mengenai berkas-berkas persyaratan calon Lucy, kata Didik, semuanya telah disiapkan. Bahkan, Didik memastikan seluruh berkas yang harus dilengkapi oleh calon tinggal diserahkan ke KPU Kota Surabaya pada saat pendaftaran. “Saya yang mengurus semuanya. Kan mengurusnya di Jakarta,” terang Didik.

Berkas persyaratan yang telah diurus oleh Didik di Jakarta antara lain Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK), dokumen-dokumen pajak, dan lain sebagainya. “Alhamdulillah, semua itu selesai dalam waktu dua hari,” imbuhnya.

Sementara itu, legalisir Ijazah Lucy yang pernah menjabat anggota Fraksi Partai Demokrat DPR RI juga sudah selesai dilakukan. “Sudah saya bawa semua, sudah lengkap,” tambahnya.

Sementara mengenai teknis apakah berkas rekomendasi dari DPP Demokrat apakah akan diambil ke Jakarta, atau diantarkan langsung oleh petinggi partai Demokrat, kata Didik, itu adalah persoalan mudah. “Itu teknis yang mudah, yang penting semua persyarat­ an sudah lengkap,” katanya.

Didik optimistis, seluruh persyaratan administrasi calon wakil wali kota yang akan mendampingi Rasiyo ini sudah lengkap. Hanya tinggal satu persyaratan yang baru akan dilaksanakan ketika Lucy sudah tiba di Surabaya. “Tinggal foto bareng Pak Rasiyo. Foto bersama ya nanti menunggu Mbak Lucy sampai di sini,” kata Didik.

Belum Sepakat Waktu Sementara itu, sampai saat ini antara DPC Partai Demokrat Surabaya dengan DPD PAN Surabaya belum ada kata sepakat kapan waktu yang tepat untuk mendaftarkan pasangan calon Rasiyo-Lucy Kurniasari.

Apakah pada awal pembukaan pendaftaran, Selasa (8/9) atau pada pertengahan pendaf­ taran, Rabu (9/9). DPD PAN Surabaya telah memastikan untuk mendaftarkan paslon

l Sambungan hal 1

Selasa atas permintaan DPP PAN. Sedangkan Demokrat, mengusulkan pada Rabu ka­ rena bertepatan dengan HUT Partai Demokrat.

Untuk diketahui KPU Surabaya membuka kembali pendaftaran tahap tiga bakal Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Surabaya pada 8-10 September 2015 setelah adanya keputusan penyelesaian sengketa Pilkada oleh Panwaslu. Jadi, pendaftaran yang sebelumnya dibuka pada 6-8 September itu dibuat untuk sosialisasi. Sementara pendaftaran akan dibuka lagi pada 8-10 September.

Sementara itu, KPU Kota Surabaya akan memanggil perwakilan partai politik untuk sosialisasi pembukaan kembali pendaf­ taran pasangan calon (paslon) Wali Kota dan Wakil Wali Kota Surabaya, Senin (7/9) hari ini.

Sebagaimana proses yang dilakukan pada tiga tahapan pendaftaran sebelumnya, sosialisasi dilakukan dengan memanggil perwakilan parpol maupun gabungan parpol pengusung paslon.

Komisioner KPU Kota Surabaya Bidang Hukum, Pengawasan, dan SDM, Purnomo Satriyo mengatakan bahwa KPU Kota Surabaya akan memanggil parpol untuk sosialisasi hari ini pukul 14.00.

Serta parpol diminta untuk mempelajari berkas dan syarat yang diminta oleh peraturan perundangundangan.

“KPU selalu membuka diri bila ada pertanyaan terkait persyaratan tersebut sesuai jam kerja.

Jadi kalau ingin tanya silakan datang langsung biar tidak ada miss,” kata Purnomo saat ditemui Bhirawa, Minggu kemarin.

Menurutnya, proses sosialisasi, pendaftaran, penelitian berkas paslon, hingga penetapan paslon harus tetap dilakukan. Berbagai tahap proses yang dilakukan ini tentunya akan berdampak pada tahapan lain Pilkada Surabaya yang telah ditetapkan.

Sementara Robiyan Arifin Ketua KPU Kota Surabaya sempat mengatakan kepada demonstran beberapa waktu lalu bahwa KPU Surabaya akan melaksanakan pembukaan Pilkada dengan sejujurjujurnya, asalkan pihak parpol pengusung maupun pasangan calon juga jujur dalam melengkapi semua persyaratan pencalonan dan syarat calon. n iib, geh

Komisi II DPR RI Akui Pilkada Surabaya Jadi Sorotan Nasional l Sambungan hal 1

berbagai kisruh dalam proses Pilkada Surabaya itu terjadi dikarenakan komunikasi calon incumbent yang buruk dengan partai politik. Dan KPU sudah berupaya dengan melakukan berbagai hal yang mampu menampung keinginan berbagai pihak, artinya bukan penyelenggara yang salah.

Menurutnya, dalam proses Pilkada Surabaya ini calon harusnya aktif dalam melakukan ikhtiar dengan melakukan komunikasi politik yang baik dan aktif. Tapi yang terjadi di Surabaya komunikasi politik calon incumbent antar partai sangat buruk, imbasnya proses Pilkada ini jadi kisruh.

“Di berbagai daerah di luar Surabaya juga banyak calon incumbent yang kuat, tingkat popularitas dan elektabilitas calon incumbent juga sangat tinggi, tapi proses Pilkada di daerah tersebut tidak bermasalah. Ini dikarenakan proses komunikasi politik lintas partai berjalan, tidak malah angkuh atau sok kuat sehingga melupakan pihakpihak lain yang juga ikut andil dalam proses demokrasi ini,” tutur alumnus ITS Surabaya ini.

Fandi utomo menegaskan, politisi itu harus memiliki kedewasaan dalam merajut dan membangun komunikasi agar apa yang diharapkan bisa terjadi. Misal Surabaya yang diharapkan Pilkada tetap berjalan pada Desember nanti, harusnya aktor-aktor politik di Surabaya yang memiliki kepentingan memiliki kemauan untuk membangun agar yang diinginkan tetap terjadi.

“Jadi apa yang terjadi di Surabaya ini sudah sangat jelas akibat komunikasi politik yang buruk. Yang

harus diingat demokrasi di Republik ini demokrasi gotong royong, jadi jangan pernah meniadakan aspek gotong royong ini,” tegasnya.

Bagaimana dengan keluarnya keputusan KPU yang ditengarai menyimpang dari UU Pilkada?

Ditegaskan Fandi, karena hal itu proses administrasi, maka dipersilakan kepada siapa saja untuk menggugat. “Kalau memang keputusan KPU dirasa merugikan, silakan saja untuk digugat.

Namun di sini yang paling penting adalah bagaimana Pilkada serentak pada Desember 2015 dapat berlangsung,”ujarnya.

Rasiyo Boleh Daftar DPC Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Kota Surabaya menyambut baik keputusan hasil penyelesaian sengketa Pilkada yang ditangani Panwaslu Surabaya yakni diputuskannya bakal Cawali Rasiyo untuk mendaftar lagi. “Sejauh yang kami tahu, tidak ada ruang hukum untuk mempersoalkan atau menggugat keputusan sengketa Pilkada Surabaya yang dihasilkan Panwaslu Kota bersama pihak-pihak terkait.

Karena penyelenggaraan Pilkada serentak ini dipayungi oleh perangkat undang-undang dan tata peraturan lain yang bersifat khusus, lex specialist,” kata Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) DPC PDIP Surabaya Adi Sutarwijono, Minggu kemarin.

Menurut dia, kesepakatan Panwaslu itu mengacu pada Surat Edaran (SE) KPU No. 433 Tahun 2015 yang dikeluarkan 3 Agustus lalu. Surat Edaran itu kelihatannya didesain KPU untuk menangani masalah calon tunggal.

Sesuai UU No 1 Tahun 2015 tentang Pilkada dan Peraturan

Bawaslu RI No 8 Tahun 2015, keputusan musyawarah mufakat untuk penyelesaian sengketa Pilkada bersifat final dan mengikat bagi pihakpihak terkait, termasuk KPU. Untuk diketahui KPU Kota Surabaya membuka kembali pendaftaran tahap tiga bakal Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Surabaya pada 8-10 September 2015 setelah adanya keputusan penyelesaian sengketa Pilkada oleh Panwaslu. Jadi, pendaftaran yang sebelumnya dibuka pada 6-8 September itu dibuat untuk sosialisasi. Sementara pendaftaran akan dibuka lagi pada 8-10 September. Dengan begitu, keputusan sengketa Pilkada itu tinggal dilaksanakan dalam masa pendaftaran.

Dijelaskan Adi sesuai UU No 1 Tahun 2015 tentang Pilkada, pasal 153 satu-satunya mekanisme peradilan untuk menangani sengketa atas keputusan penyelenggara Pilkada adalah mekanisme Sengketa Tata Usaha Negara.

Itu pun, lanjut dia, sudah diatur secara eksplisit, bahwa sengketa itu berlangsung antara calon gubernur, calon bupati dan calon wali kota dengan KPU sebagai akibat keputusan KPU. Jika membaca ketentuan itu, maka pihak-pihak lain yang tidak terkait, termasuk warga umum, atau parpol-parpol baik yang mencalonkan atau tidak mengajukan calon dalam Pilkada, tidak diberikan legal standing dan ruang hukum oleh UU Pilkada untuk mengajukan sengketa tata usaha negara. Satu lagi, sebagai calon wali kota, Rasiyo juga diyakini tidak akan mempersoalkan keputusan penyelesaian sengketa Pilkada oleh Bawaslu Jatim dan Panwaslu Kota Surabaya karena hak konstitusional Rasiyo dijamin utuh di mana beliau bisa mendaftar atau didaftarkan lagi. n cty, geh

itu sudah dipikirkan lama.

Bahkan semula tidak hanya untuk siswa baru dan mitra warga, tetapi juga untuk seluruh siswa. “Tapi kalau untuk semua siswa, anggarannya terlalu besar. Jadi kita ambil untuk siswa baru dan mitra warga saja,” tutur Ikhsan dikonfirmasi, Minggu (6/9).

Selama ini, Ikhsan mengaku laporan terkait pung­ utan terjadi ketika penerimaan siswa baru. Padahal belum tentu juga itu pungli.

Sebab, sekolah biasanya menyediakan seragam di koperasi. “Kalau mau membeli di koperasi silakan, kalau tidak juga silakan. Ini yang kemudian dianggap pungli.

Padahal sebenarnya tidak.

Karena itu, kita antisipasi agar tidak ada lagi tuduhan kepada sekolah,” katanya.

Sekadar diketahui bila Dindik Surabaya mengajukan anggaran untuk bantuan operasional satuan pendidikan pada 2016 sebesar Rp 731 miliar. Dari yang hanya Rp 438 miliar pada 2015. Ada tiga komponen tambahan yang membuat anggaran itu membengkak, yakni komponen seragam sekolah sebesar Rp 90 miliar, sebesar Rp 165 miliar untuk buku dan tambahan Bopda SMP sebesar Rp 20 miliar dengan masing-masing siswa Rp 10 ribu.

Rencana Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya memberikan seragam gratis pada semua siswa baru, baik kelas I SD, VII SMP, dan X SMA/ SMK mendapat dukungan dari Dewan Pendidikan Surabaya. Pasalnya, upaya Pemkot tersebut untuk menjalankan amanah Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 45 Tahun 2014 tentang Pakaian Seragam Sekolah bagi Peserta Didik Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.

Sayangnya, anggota DPRD Surabaya memiliki pandang­ an lain terkait seragam gratis ini. Diungkapkan anggota Komisi D Reni Astuti, anggaran untuk seragam gratis tidak tepat sasaran. Sebab prioritas pendidikan saat ini

bukan itu, namun perbaikan kualitas pendidikan terutama guru. “Untuk apa siswa dari keluarga mampu digratiskan.

Mereka beli gadget saja bisa, kenapa seragam digratiskan?,” ungkap dia.

Politisi asal PKS ini menegaskan, dalam rapat banggar KUA PPAS 2016 program itu juga sudah direspon serius. Pihak dewan telah menyarankan untuk menghapus rencana itu dengan alasan tersebut. “Di samping itu, penganggaran seragam gratis untuk siswa baru ini juga mendadak. Karena dalam pengajuan KUA PPAS sebelumnya hanya untuk siswa mitra warga,” tandasnya.

Sementara itu, Ketua Dewan Pendidikan Surabaya Martadi mengaku sempat menolak anggaran seragam gratis untuk seluruh siswa, baik yang baru maupun yang lama. Hal ini dianggap tidak efektif dan lebih baik hanya untuk siswa baru. Dana lainnya bisa diperuntukkan untuk pengembangan mutu pendidikan di Surabaya.

“Kami sempat diundang Bapeko membahas seragam,” kata dia.

Martadi menyatakan, dalam Permendikbud No 45 Tahun 2015 dijelaskan tentang tiga jenis seragam sekolah.

Seragam nasional, Pramuka, dan seragam kekhasan sekolah. Seragam tersebut yang rencananya diberikan kepada siswa baru. Sedangkan ketika siswa itu naik kelas, biarlah orangtua masing-masing yang mengusahakan sendiri tanpa bantuan Pemkot Surabaya.

Dosen Universitas Negeri Surabaya (Unesa) ini menambahkan, meski pemberian seragam memiliki payung hukum jelas, dia menyarankan terlebih dahulu kepada Pemkot Surabaya untuk memenuhi biaya operasional sekolah. “Bila operasional sekolah terpenuhi, baru yang lain-lain dilakukan,” ujarnya. Termasuk memberikan buku Kurikulum 2013 (K-13) kepada sekolah non sasaran. “Buku ini mutlak untuk menunjang pembelajaran,” pungkas Martadi. n tam,gat

Hotel Syariah Mulai Diterapkan di Kota Batu l Sambungan hal 1

tuk tamu. Hal ini dilakukan dengan memasang papan besar bertuliskan hotel syariah di pintu masuknya.

Di bill hotel juga tertulis No Drug, No Alcohols, No Prostitution.

“Sudah menjadi syarat dan ketentuan KTP wajib beralamat sama atau menunjukkan kopi surat nikah,” ujar Uddy Syaifudin, owner Hotel Syariah Grawidya, Minggu (6/9).

Hotel syariah yang dibuatnya ini, menurut Uddy bukanlah hotel khusus untuk umat muslim saja, namun juga orang non Muslim yang menjaga kuat ajaran agamanya.

Uddy menceritakan dengan terpaksa sekali berulang kali menolak secara halus beberapa pasangan yang akan menginap. Karena saat diperiksa kedua KTP pasangan tersebut tidak sama.

Keputusan berani yang diambil Uddy ini berangkat dari keinginannya untuk melakukan amar makruf nahi mungkar. Ia berpendapat tidak cukup mengajak orang lain untuk berbuat baik, namun harus berani mencegah agar orang lain tidak berbuat dosa. “Kalau di Kota Batu ada seperti ini (Hotel Syariah) Insya Allah berkah,” ujar Uddy.

Ia membenarkan saat ia memutuskan berubah konsep dari hotel umum menjadi hotel syariah memang ada penurunan drastis dari pendapatan hotelnya. Bahkan ia sempat ditentang oleh anggota keluarganya, garagara menerapkan sistem

syariah dalam hotel yang dikelolanya ini. Namun ia berhasil menyakinkan keluarganya bahwa keputusannya ini justru akan mendatangkan rejeki yang barokah untuk keluarganya.

Ia mengatakan secara pendapatan ia memang banyak kehilangan, namun dilihat dari hati ia banyak mendapatkan ketenangan.

Karena itulah setahun yang lalu ia tidak ragu-ragu mengganti badan usaha hotelnya dari umum menjadi syariah.

“Ketenangan itu bertambah saat subuh bisa salat berjamaah dengan para tamu, mendengarkan tamu melantunkan ayat suci AlQuran dari dalam kamar, itu luar biasa,” ujar Uddy.

Seringkali para tamu juga menggelar pengajian dadakan di musala hotel.

Terpisah, pengamat pariwisata Kota Batu, Prawita Indah mengatakan perkembangan wisata bernuansa Islami memang juga berdampak pada keberadaan hotel syariah. Saat ini banyak wisatawan khususnya rombongan keluarga justru memilih menginap di hotel syariah. “Kenyamanan dalam konsteks religi menjadi alasan utama pengunjung memilih hotel syariah,” ujarnya.

Dalam hotel syariah, tambahnya, pelayanan dibatasi makanan, minuman dan restoran yang memiliki sertifikat halal MUI. Hotel syariah menyediakan air yang cukup untuk bersuci baik untuk buang air kecil maupun besar. Fasilitas di kamar pun tersedia sajadah, mukena, serta kitab suci AlQuran. n nas

Ubah Imej Bullying dengan Kampanye Menanam Toga l Sambungan hal 1

beserta pihak yang telah ditugaskan supaya terhindar dari tindakan bullying dan perpeloncoan. “Panitia inti ini memang untuk mengawasi terus agar tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan,” tambahnya.

Manfaat tanaman digunakan untuk obat-obatan selanjutnya banyak dilakukan penelitian dan publikasi baik dalam penerbitan buku maupun media massa. Berawal dari itulah Badan

Eksekutif Mahasiswa (BEM) sebagai pelaksana Ospek memilih kegiatan yang nyeleneh dari kegiatan sehari-hari mahasiswa Stikosa-AWS yakni ‘Kampanye Menanam Toga’.

Ketua III Bidang Kemahasiswaan Dra Hernani Sirikit menjelaskan kegiatan ini selain positif juga mempunyai nilai tambah bagi kampus. Mahasiswa mampu memanfaatkan lahan yang sempit di StikosaAWS untuk mengenalkan ta­ naman yang bisa dimanfaatkan

sebagai obat keluarga.

“Tanaman yang sederhana saja, seperti kunyit yang bisa digunakan sebagai obat diare, jahe untuk menghangatkan tubuh atau kencur yang biasa digunakan sebagai obat batuk, dan anak-anak muda (mahasiswa belum banyak yang mengetahui itu. Lewat kampanye ini kami ingin meng­ enalkan Toga pada generasi muda,” katanya.

Dijelaskan Sirikit, lahan Stikosa-AWS yang sempit di-

akuinya tidak memungkinkan untuk ditanami tanaman langka atau tanaman keras. “Jadi yang paling memungkinkan adalah Toga yang cukup bermanfaat,” tambahnya.

Sementara itu Ketua Pelaksana Ospek, Berliana Murphi mengatakan, kampanye menanam Toga bisa dibilang penghijauan buat kampus. “Tidak masalah jika area kampus yang sempit, kita manfaatkan lahan yang sekiranya bisa ditanami.

Toh Toga juga tidak memakan

banyak tempat, namun memiliki manfaat luar biasa,” terang mahasiswa jurusan Broadcas­ ting semester V ini.

Setelah dilakukan penanaman Toga secara massal di sekitar kampus, tambah Murphi, mahasiswa baru diharapkan tumbuh jiwa memilikinya.

“Rasa memiliki itu pasti akan tumbuh. Ini kan usahanya mahasiswa baru, jadi ya harus dijaga agar Toganya tumbuh dan bisa dimanfaatkan,” imbuhnya. *

12

Senin Wage, 7 SEPTEMBER 2015

KADO MANIS MZA DJALAL

Stadion Bertaraf Internasional Diresmikan Kado manis kembali dipersembahkan oleh Bupati Jember MZA Djalal kepada masyarakat Jember menjelang akhir jabatannya. Bupati pilihan rakyat dua periode ini memberikan kado berupa stadion sepak bola bertaraf internasional.

S

tadion Jember ini dibangun diatas lahan 9,7 hektar lengkap dengan fasilitas lain dalam Jember Sport Garden (JSG) yang akan menjadi icon baru di Jember setelah Jember Fashion Carnaval (JFC).

“Stadion Jember ini mendapat rekomendasi dari PSSI menjadi stadion bertaraf internasional. Dan layak untuk menggelar kegiatas sepak bola berskala nasional maupun internasional,” ujar Sekjen PSSI Jawa Timur Amir Burhanuddin saat memberikan sambutan pembukaan Stadion Jember.

Menurut Amir, stadion Jember ini merupakan stadion termegah ke dua di Indonesia setelah Stadion Gelora Bung Karno Jakarta.”

Kalau ada pembenahan-pembenahan lagi, sarana dan prasarana yang ada, saya pastikan Stadion Jember ini akan menjadi stadion termegah kedua di Indonesia setelah stadion Gelora Bung Karno. Oleh karena itu, saya

Miniatur (Maket) Jember Sport Garden (atas). Saat Peresmian Stadion Jember (kanan).

ucapkan terima kasih kepada Bupati Jember yang sangat peduli terhadap persepakbolaan di Indonesia. Mudah-mudahan dari Stadion Jember ini akan muncul bibit-bibit pemain baru,

mudah-mudahan akan muncul Paulo Sutanggang-Paulo Sutanggang (pemain U-19 dari Jember) baru,” ujar Amir bersemangat.

Sementara, Bupati MZA Djalal mengatakan,

Stadion Jember ini diharapkan akan mengubah pereadaban Jember yang lebih baik.

Karena, Jember yang merupakan daerah pelosok dibagian timur pulau Jawa ini memiliki

Terima Kasih Bapak Bupati MZA Djalal Stadion Jember kini menjadi icon baru bagi masyarakat Jember. Karena stadion yang dibangun diatas lahan 9,7 hektar ini telah direkomendasi oleh PSSI menjadi stadion bertaraf nasional dan Internasional. Selain itu stadion Jember yang digarap hampir dua tahun ini menjadi stadion termegah kedua setelah Stadion Gelora Bung Karno Jakarta.

Stadion Jember yang meruapakan salah satu sarana olahraga di Jember Sport Garden (JSG) ini dibangun dengan anggaran APBD sebesar Rp211 Milyar. “Alhamdulillah sesuai dengan tenggat waktu yang ada yakni 650 hari kalender, akhirnya stadion Jember bisa rampung dan telah mendapat rekomendasi dari PSSI sebagai stadion berstandar nasional dan internasional,” ujar

Merwin Lusiana Kepala Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang Jember.

Menurut Merwin, kapasitas stadion Jember memiliki kapasitas tempat duduk 20 ribu tempat duduk dan memiliki 4 lantai. Lantai 1, miliki luas bangunan 8000 m2 dengan 96 ruangan. Lantai 2, memiliki luas bangunan 4.850 m2 dengan memiliki 94 ruangan. Lantai 3 luas bangunan 1.300 m2 dengan 31 ruangan dan lantai 4 memiliki luas bangunan 800 me dengan 16 ruangan. Stadion Jember ini dilengkapi dengan tandon air sebanyak 220 buah dan toilet sebanyak 280 toilet. Selain itu, stadion ini memiliki lahan parkir yang sangat luas dengan kapasitas 1000 kendaraan roa empat dan belasan ribu kendaraan roda dua..

“Ini menjadi kado terindah yang diberikan

oleh Bupati Jember MZA Djalal kepada masyarakat Jember. Manfaatkan dan rawat stadion Jember sebaik-baiknya. Karena stadion ini bukan milik pemerintah daerah tapi milik masyarakat Jember,” harap Merwin.

Kemegahan dan kelengkapan sarana dan prasaranan sangat dirasakan oleh masyarakat. Salah satunya Agus Hermawan salah satu sporter BERNI Jember. Dia mengaku bangga dengan keberadaan Stadion yang baru ini, karena bertaraf internasional.

“Bukan tidak mungkin Jember nanti akan menjadi tuan rumah event sepak bola bertaraf nasional dan internasional. Dan mudahmudah keberadaan stadion ini menjadi inspirator bagi persepakbolaan di Jember utamanya bagi tim Persid Jember. Terima kasih Pak

MZA Djalal

Djalal, semoga apa yang dilakukan dan diperbuat untuk masyarakat Jember, menjadi amal ibadah yang baik pula,” ujarnya pula. Q efi*

stadion yang bertaraf Internasional.

“Ini tak lepas dari sebuah ihktiar dan ridho Allah SWT. Pesan saya, manfaatkan dan rawat stadion Jember ini sebaik-baiknya. Karena Stadion ini bukan milik pemerintah, tapi milik masyarakat Jember,” ujar Bupati Djalal yang mendapat sambutan meriah dari puluhan ribu undangan. Keberadaan Stadion bertaraf internasional dan bandara Notohadinegoro akan semakin meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Jember. Akan semakin meningkatkan peradaban Jember di kancah nasional maupun internasional.

“Jadikan stadion Jember ini menjadi kebanggan masyarakat Jember,” tandasnya. Kemudian Bupati mengajak seluruh masyarakat Jember untuk berdiri dan meresmikan secara bersama-sama stadion Jember. Jember Sport Garden (JSG) berkonsep sarana olahraga sekaligus sebagai sarana rekreasi keluarga. Selain didalamnya dibangun stadion sepak bola bertaraf internasional, juga dibangun sarana olahraga atletik. Selain itu JSG ini dibangun dengan konsep taman yang nantinya akan menjadi sarana rekreasi keluarga baru di Jember. Q efi*

Komisi C Adukan 18 Perusahaan Ilegal ke Wali Kota di Paripurna Agenda rapat paripurna DPRD Surabaya tentang KU-PPAS , (4/9) sempat diwarnai protes dan kritikan kepad Walikota Surabaya dari Ir Sudirjo anggota komisi C asal PAN.

D

alam protesnya, Sudirjo memin ta kepada Wali Kota agar mem berikan kewibaan terkait belasan perusahaan di kawasn Jl Mastrip yang masih berstatus illegal, tetapi tidak menindahkan teguran SKPD dan dewan Awalnya memberikan sanjungan kepada Walikota Surabaya yang saat ini telah menjadi sosok yang terkenal ditingkat nasional bahkan internasional, namun belakangan, Sudirjo mengkritik jika Walikota Surabaya masih belum memberikan wewenang yang penuh terhadap sejumlah SKPDnya terkait perijinan sejumlah perusahaan di Jl Mastrip.

“Agar supaya ibu Wali kota tetap harum namanya, kami meminta

DAFTAR PERUSAHAAN DI WILAYAH JL MASTRIB SURABAYA YANG DIANGGAP BERSTATUS ILLEGAL OLEH KOMISI C DPRD SURABAYA 1.

PT Sarimas Permai

2.

PT Hilon

3.

PT Alam Jaya Prima Nusa

4.

PT Candi Mas

5.

PT Bisma 1

6.

PT Bisma 2

7.

PT Siantar Maju

8.

PT Cipta Alam Permai

9.

PT Wahana Lestari

10.

PT Suparma

11.

PT Warugunung

12.

PT Spindo

13.

PT Kedawung Setra

14.

PT Sekawan Inti Plast

15.

PT Duta Cipta Permai

16.

PT Bina Ilmu

17.

PT Kemasan Lestari

18.

PT Laban Raya Cakrawala

agar Ibu memberikan kewibawaan kepada jajaran dibawahnya, karena beberapa pengusaha yang dicurigai tempat usahanya tidak berijin, berani mangkir dari undangan dewan meskipun telah diperingatkan dan dipanggil oleh SKPD terkait,” ucapnya. (4/9) Namun Sudirjo menolak jika statemennya seolah-olah menuding bahwa Walikota Surabaya telah melindungi belasan perusahaan yang hanya mengantongi perijinan pergudangan, meskipun dikatakan jika teguran beberapa SKPD terkait dan komisi C DPRD Surabaya tidak dihiraukan.

“Saya tidak menuding jika Walikota melindungi mereka (belasan perusahaan illegal), karena kalau itu saya lakukan sama dengan menjustifikasi tanpa bukti, tetapi paling tidak sekarang Walikota mengerti soal itu, karena kami masih mengira jika kepala daerah belum tau atau belum mendapatkan laporan terkait hal itu, untuk itu kami sampaikan langsung ke beliau,” jelasnya.

Sudirjo juga menjelaskan bahwa komisinya telah tiga kali mengundang belasan perusahaan di kawasan Jl Mastrip yang disinyalir tak berijin, bahkan kasusnya berlarutlarut sampai enam bulan lebih.

Apalagi ada perubahan peruntukan dari gudang menjadi pabrik.

Terpisah, Saifudin Zuhri ketua Komisi C DPRD Surabaya menambahkan jika tidak berijinnya belasan perusahaan besar yang ijin awalnya hanya untuk pergudangan tidak pernah melporkan hasil produksinya.

“Saya sangat yakin jika belasan pabrik nakal itu tidak pernah melaporkan hasil produksinya, sehingga patut diduga ada penyimpangan kewajiban pajaknya, kalau dugaan kami benar, maka ada PAD kota Surabaya yang hilang selama bertahun-tahun, karena perusahaan tersebut rata-rata sudah beroperasi lebih dari 3 tahun, bahkan ada yang 10 tahun,” tandasnya.

Kami yakin, lanjut Saifudin, bahwa Pemkot Surabaya tidak ada keseriusan dalam menangani dan menertibkan perijinan keberadaan perusahaan yang berstatus besar (pabrik) di kawasan Jl Mastrip, padahal sudah beroperasi bertahun-tahun, tentu ini menjadi tanggung jawab kepala daerah.

“SKPD sudah tidak dihiraukan, dengan demikian jalannya pemer-

Salam GenRe yang dilakukan pada acara temu Saka Kencana.

Dialog interaktif bersama dengan peserta Pramuka.

Saka Kencana Siap Kawal Program KKB Ir Sudirjo

intahan ini patut dipertanyakan, padahal disana banyak kasus perijinan IMB yang dilanggar, karena persoalan ini menjadi kewajiban pemkot Surabaya utamanya asisten pembangunan,” tambahnya.

Masih Saifudin, setelah persoalan ini disampaikan langsung ke Walikota, maka akan kami buat sebagai rangkuman dan catatan, apakah selama ini SKPD-SKPD itu sudah membahasnya dengan asisten terkait dan Walikota, makanya kewenangan itu jangan dipotong-potong.

Untuk diketahui, Setelah melakukan sidak ke lokasi, Komisi C DPRD Surabaya menyatakan bahwa untuk wilayah Jl Mastrip saja, setidaknya ada 18 perusahaan kategori pabrik yang ternyata ijinnya tidak sesuai, sudah mati, bahkan tak berijin.

Untuk itu, kemampuan APBD Kota Surabaya yang tercatat 7,2 triliun rupiah ternyata masih dianggap rendah oleh Komisi C DPRD Surabaya, karena jika seluruh perusahaan dan pabrik di Kota Surabaya tertib, maka kemampuannya akan bisa mencapai 12 Triliun rupiah.

Sedikitnya ada 18 perusahaan dan pabrik yang ternyata ijinnya tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan. Modusnya macammacam, mulai dari manipulasi data dan luasan pabrik sampai perluasan wilyah perusahaan atau pabrik yang tidak terlaporkan.

Menurut Komisi C, tidak transparansinya sejumlah perusahaan dan pabrik di Kota Surabaya sangat berpotensi merugikan keuangan Negara utamanya pajak. Baik pajak bumi dan bangunan maupun pajak hasil produksinya. Q gat*

Untuk mempercepat pencapaian program Kependudukan dan Keluarga Berencana (KKB), Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Jatim mengandeng Saka Kencana.

T

emu Saka Kencana yang dihelat tiga hari sejak tanggal 3-5 Sepe tember 2015 di Trawas Mojokerto dinilai efektif dalam meningkatkan pengetahuan dan pemahaman Saka Kencana tentang empat Krida.

Kepala Perwakilan BKKBN Jatim Ir Dwi Listiwardani MSc Dipl Kom menyatakan, ada empat Krida yang dianut oleh Pramuka yaitu Krida Kependudukan, Krida Pembangunan, Krida Ketahanan Keluarga dan Krida Generasi Berencana.

Empat Krida ini menurutnya sejalan dengan tujuan BKKBN dalam mengendalikan program KKB di Jatim. ‘’Kami yakin jika Krida ini dijalakan dengan benar maka akan berpengaruh terhadap keberhasilan progam KKB di Jatim,’’ ucapnya.

Dikatakannya, Pramuka sebagai ujung tombak perubahan memiliki peranan penting dalam membentuk kepribadian dan karakter bangsa.

Melalui pendidikan dan pengalaman yang dimiliki menjadikan Pramuka mampu mengemban tugasnya. ‘’Kami yakin keberadaan Pramuka di tengah-tengah masyarakat akan mampu memberi perubahan yang positif bagi perkembangan dan kemajuan generasi muda khususnya Generasi Berencana (GenRe),’’ ucapnya.

Pinsaka Kencana Nasional Dr Soedibyo Alomoeso, MA menyatakan, melalui Saka Kencana, diharapkan Pramuka lebih siap memainkan

Pemberian buku Saka Kencana secara simbolis oleh DR Soedibyo Alimoeso MA.

peran penting dalam keluarga berencana, keluarga sejahtera, dan sektor pembangunan kependudukan. Dalam mendukung program KKB, Saka Kencana mempunyai kontribusi dalam bentuk memperkuat program KKB, menyediakan bimbingan dan bantuan bagi remaja dalam membangun karakter dan mendapatkan wawasan tentang KKB. ‘’Dan yang tidak kalah pentingnya adalah mendorong remaja dan pemuda untuk menjadi bagian dari GenRe,” pungkasnya.

Soedibyo mengaku dengan adanya bonus demografi diharapkan kualitas pemuda lebih ditingkatkan. Menurutnya, bonus demografi akan mempengaruhi maju dan mundurnya sebuah negara. ‘’Jika generasi mudah-

nya banyak dan berkualitas maka kekuatan dan kemajuan bangsa akan cepat dan sebaliknya,’’ tambahnya.

Wakil Ketua Harian Kwarda Jatim A.R. Purwadi mengaku, Pramuka siap mengawal keberhasilan program KKB. Dengan potensi yang dimiliki Saka Kencana program KKB khusunya GenRe dapat diterima di masyarakat luas. Dengan pedoman Tri Satya dan Dasa Dharma akan memperkuat mental Pramuka dalam mengemban tugas GenRe. Pihaknya berjanji, sebagai mitra pemerintah Pramuka akan menjadi garda terdepan dalam mengawal program KKB. ‘’Kami siap digerakkan karena keberadaan Pramuka harus memberikan manfaat bagi banyak pihak,’’ terangnya. Q dna*