Binder8jan2016

Harian Bhirawa Ditunjuk kembali sebagai sarana pengumuman iklan tender/lelang pemerintah di seluruh Jawa Timur berdasarkan SK Gubernur No.188/343/ KPTS/013/2011

HARIAN

Harapan kami minggu keempat Januari ini bisa dilantik.

Pada intinya Pemkot Pasuruan sudah siap,”

IKLAN/ LANGGANAN

Baca Hal 6

031-5615454 Harga Langganan Rp 55.000/bulan Eceran Rp 3.000

Pj Wali Kota Pasuruan Wibowo Ekoputro

Jumat Pahing, 8 JANUARI 2016

http://www.harianbhirawa.co.id

8

Dinilai Kasar dan Arogan, Satpol PP Digeruduk Warga

AGENDA HARI INI

JANUARI 2016

 Gubernur H Soekarwo

06.30 Senam Pagi di Halaman Kantor Gubernur Jatim 15.30 Membuka Konferensi Wilayah Muslimat NU di Hotel Solaris Malang

 Wagub H Saifullah Yusuf 15.30 Menghadiri Konferensi Wilayah Muslimat NU di Hotel Solaris Malang

 Sekdaprov H Akhmad Sukardi Menunaikan Ibadah Umrah

Ket : Jadwal bisa berubah sewaktu-waktu

Bandara Juanda Dikonsep Green Airport Pemprov, Bhirawa Selain diklaim sebagai bandara terbesar di Asia Tenggara, Bandara Internasional Juanda juga bakal menjadi bandara yang ramah lingkungan atau green airport. Sebab bandara yang terletak di Kabupaten Sidoarjo ini akan dibuat seasri mungkin dengan banyak pohon yang tumbuh.

“Di manapun ada lahan yang kosong akan ditanami pohon. Termasuk di sekitar runway baru yang dibangun 60 persennya di laut, jika ada tanahnya akan ditanami pohon mangrove. Kita ingin bandara nanti sangat asri dan hijau,” kata Gubernur Jatim Dr H Soekarwo, Kamis (7/1).

Menuru dia, perluasan Bandara Juanda yang membutuhkan lahan total seluas 4.000 hektare ini akan menampung 70 juta penumpang setiap tahun. Jumlah ini tentunya naik berlipat-lipat jika dibandingkan kondisi Bandara Juanda saat ini yang hanya mampu menampung 17 juta penumpang dari total kapasitas sebenarnya, 12 juta orang saja.

Dengan total penumpang mencapai 70 juta itu, jumlah ini akan melampui kapasitas Bandara Soekarno-Hatta yang ‘hanya’ berkapasitas 50 juta orang saja. Makanya tak berlebihan jika Bandara Juanda nantinya diklaim yang terbesar di Asia Tenggara, karena lebih besar dibanding Bandara Changi Singapura ataupun Bandara Suvarnabhumi Bangkok, Thailand.

Sementara panjang runway baru nantinya mencapai 4 kilometer sehingga mampu didarati pesawat terbesar saat ini, yaitu Airbus A380 yang

 ke halaman 11

Puluhan Wali Murid Dibuat Resah Upaya Penipuan Surabaya, Bhirawa Masyarakat harus semakin waspada dengan upaya penipuan yang dilakukan menggunakan alat telekomunikasi. Seperti yang dialami puluhan wali murid SMP Muhammadiyah 4 Surabaya, Kamis (7/1) kemarin. Para wali murid itu dibuat cemas setelah dihubungi pihak tak dikenal dan mengabarkan anak mereka mengalami kecelakaan.

Kejadian tersebut sejatinya biasa-biasa saja dan kerap terjadi. Namun yang membuat pihak sekolah heran ialah penipu itu mengetahui detil identitas keluarga siswa yang diincar. Selain itu, upaya penipuan itu dialami oleh puluhan wali murid dalam waktu yang cukup singkat. “Kami tidak tahu penelepon itu dapat data dari mana. Mereka tahu nama lengkap dan panggilan siswa, nama kedua orangtua, nama wali kelas dan ruang kelas tempat siswa bersekolah,” tutur wali kelas 7B SMP Muhammadiyah 4 Surabaya Hasnul Maisyaroh.

Hasnul mengaku, ada dua kelas yang menjadi sasaran kemarin. Yakni kelas 7A dan kelas 7B yang dia pimpin. “Dari kelas 7B itu yang melapor ke saya sendiri ada lima wali murid. Kemudian ada juga yang melapor ke TU (Tata Usaha),” kata dia.

Jika ditotal dengan kelas 7A, lanjut dia, jumlahnya bisa lebih dari sepuluh wali murid. Para wali

Surabaya, Bhirawa Persepsi masyarakat pada Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) ternyata belum semuanya baik.

Sebagian masyarakat masih menilai instansi pemerintah yang berwenang dalam penegakan Perda itu dinilai kasar, arogan dan kurang humanis dalam bertugas.

trie diana/bhirawa

DPD dan DPR Dukung Tarif Jembatan Suramadu Digratiskan Pemprov Desak Izin Kapal Penyeberangan Ujung-Kamal Dialihkan Pemprov, Bhirawa Usulan Gubernur Jatim Dr H Soekarwo terkait penghapusan tarif masuk seluruh jenis kendaraan yang melintas di Jembatan Suramadu menuai banyak respon positif. Bahkan DPD RI siap mengajukan surat ke Presiden RI untuk menguatkan usulan Gubernur tersebut.

 ke halaman 11

Nawardi, pihaknya telah mengirimkan surat ke Presiden RI terkait digratiskannya tarif masuk Jembatan Suramadu.

“Sebenarnya usulan serupa sudah saya lakukan sejak Juni 2015 lalu,” ungkap mantan anggota DPRD Jatim ini.

Menurutnya, dengan digratiskannya Jem-

“Kami akan kembali mengirimkan surat ke Presiden terkait penggratisan Jembatan Suramadu. Bahkan saya siap menggalang suara tiga anggota DPD RI dari Dapil Jatim lainnya untuk mendukung pembebasan tarif Jembatan Suramadu,” kata Ketua Komite II DPD RI Ahmad Nawardi, Kamis (7/1).

Sebelumnya, menurut

 ke halaman 11

Langka, Hiswana Kota Kediri Larang Beli BBM Pakai Jeriken

Jualan Seduh Kopi dibuktikan oleh Presiden Direktur Black Canyon Coffee (BCC) Mufid Wahyudi.

Arek Surabaya asli kelahiran 21 Agustus 1973 itu kini sudah mempunyai 48 cabang outlet Black Canyon Coffee se-Indonesia , terbanyak di Jabodetabek 28 outlet, Bali 8 outlet dan

 ke halaman 11

Sejumlah warga yang mengatasnamakan Solidaritas Aktivis Anti Kekerasan (Santika) berunjuk rasa di Balai Kota Surabaya, Kamis (7/1). Mereka memprotes arogansi oknum Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Surabaya yang diduga memukul anak jalanan, Fathur Rohman.

 ke halaman 11

DALAM menapaki hidup ini memang tidak perlu terlalu idealis, yang paling penting menjalani segalanya dengan tekun, fokus, serius serta meyakini apa yang akan dan sudah dikerjakan.

Hal inilah yang telah

Hal ini dsampaikan sejumlah warga yang mengatasnamakan Solidaritas Aktivis Anti Kekerasan (Santika) saat mendatangi Balai Kota Surabaya, Kamis (7/1).

Mereka mengadukan tindakan arogan oknum Satpol PP Kota Surabaya yang diduga memukul anak jalanan, Fathur Rohman. Saat di

Kelangkaan pasokan BBM di Kota Kediri hingga, Kamis (7/1) masih terjadi.

Hiswana Migas akhirnya menerapkan larangan pembelian BBM dengan menggunakan jeriken di wilayah Karesidenan Kediri.

Kediri, Bhirawa Kelangkaan pasokan BBM di Kota Kediri hingga, Kamis (7/1) masih terjadi. Hiswana Migas akhirnya menerapkan larangan pembelian BBM dengan menggunakan jeriken di wilayah Karesidenan Kediri.

Ketua Hiswana Migas Kediri David Tompo Wahyudi menjelaskan jika kelangkaan BBM terjadi karena beberapa faktor yang terjadi. Dia menuturkan kendala kelangkaan terjadi pada awal penurunan BBM diberlakukan mulai 5 Januari lalu karena pengusaha tak mau merugi dengan menolak mengambil DO. “Padahal pihak organisasi sudah menyarankan agar menebus seperti biasa,” ungkap David saat melakukan pemantauan pembeli dengan

 ke halaman 11

139 PNS Pemkab Blitar Belum Melakukan Pendataan Elektronik Kabupaten Blitar, Bhirawa Sebanyak 139 Pegawai Negeri Sipil (PNS) lingkungan Pemkab Blitar belum melakukan Pendataan Ulang PNS (e-PUPNS) secara elektronik.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Blitar Achmad Lazim mengatakan masih ada beberapa PNS yang belum melakukan pendataan ulang melalui jalur online atau elektronik.

“Sampai saat ini masih ada PNS yang belum daftar ulang elektonik, sehingga kami imbau agar mereka segera melakukan pendaftaran ulang,” kata Achmad Lazim, Kamis (7/1).

Dari 11.336 PNS di Kabupaten Blitar masih kurang 139 yang belum melakukan pendataan, di mana sebanyak 139 PNS yang belum menyelesaikan pendataan ulang PNS ini akan diberi surat pengantar dari Badan Kepegawaian Nasional (BKN). “Karena batas akhir yang ditentukan adalah 31 Desember 2015 kemarin,” ujarnya.

Dijelaskan Achmad Lazim surat tersebut dapat digunakan sebagai surat pengantar

 ke halaman 11

Hibah Pemkab Jombang Rp 1,5 Miliar ke Polres Disorot Jombang, Bhirawa Pemkab Jombang memberikan hibah sebesar Rp 1, 5 miliar ke Polres Jombang. Pemberian dana hibah untuk instansi vertikal ini mendapat sorotan masyarakat. Pasalnya dinilai bisa melemahkan pemberantasan korupsi.

Sorotan itu seperti disampaikan, Eko Nugroho, pegiat anti korupsi di Jombang.

Menurutnya hibah untuk instansi vertikal seperti polres menjadi tanda tanya tersendiri. Karena instansi ini juga menangani persoalan korupsi. ”Apalagi peruntukan-

 ke halaman 11

Melihat Monumen Peniwen Affair

Anggaran Minim, Perawatan Dikelola oleh Dana Swadaya Masyarakat Perjuangan rakyat Indonesia dalam memperoleh kemerdekaan telah dibayar sangat mahal. Nyawa dan darah tertumpah demi kehidupan yang lebih baik dari generasi berikutnya. Di desa Peniwen, Kecamatan Keromengan yang terletak di Kabupaten Malang, tepatnya di Kaki Gunung Kawi berdiri monumen dan makam para pemuda yang ditembak mati oleh penjajah Belanda ketika merawat pejuang Indonesia yang terluka.

William, Malang

Mufid Wahyudi

Sentil..  Pengusaha Wajib Sediakan Uang Pecahan  Kalau tidak mau, konsumen siap bawa permen  Proyek Rp 5,6 M Dikerjakan Asal-asalan  Asal jadi, asal keluar duit  Pemkab Mojokerto Tak Berdaya Tangani ODHA  Penyakit manja, senang-senang sendiri giliran kena penyakit merepotkan semuanya

Soeyatno Sakejus, salah seorang saksi sejarah yang telah berusia 72 tahun mengutarakan saat kejadian dia baru berusia lima tahunan. Saat itu di sekitar tempat tinggalnya terjadi pembantaian terhadap Palang Merah Pemuda (PMP) yang kini telah berubah nama menjadi Palang Merah Remaja (PMR). Monumen tersebut berdiri untuk mengenang peran penting dalam mempertahankan Kemerdekaan Indonesia.

Monumen Peniwen Affair, diban-

gun untuk mengenang 12 pemuda yang di eksekusi mati oleh tentara Belanda.

Dia menceritakan pada 1949 tepatnya 19 Februari, satu batalyon Tentara Belanda menyerbu Desa Peniwen guna mencari pejuang yang bersembunyi.

Sebagian besar PMR yang merupakan pemuda desa itu sedang merawat para pejuang di RS Panti Husada ( di bawah pengelolaan Gereja Kristen Jawi

 ke halaman 11

william/bhirawa

Monumen Peniwen Affair dan makam pemuda PMR yang gugur karena dieksekusi oleh tentara Belanda dalam mencari pejuang Tentara Republik Indonesia.

SURABAYA

2

Jumat Pahing 8 JANUARI 2016

LEGISLATIF - EKSEKUTIF

Baru 10 Persen Lulusan SMK Bersertifikasi, Dindik Target Tingkatkan Kuota Dindik Jatim, Bhirawa Meski Dindik Jatim menuntaskan target sertifikasi kompetensi bagi lulusan SMK di tahun 2015 sebesar 20 ribu lulusan. Dindik menarget tahun 2016 akan meningkatkan jumlah peserta didik lulus uji kompetensi , mengingat saat ini baru sekitar 10 persen total lulusan SMK yang bersertifikat.

Kepala Dindik Jatim Dr Saiful Rachman, mengakui jumlah lulusan SMMK yang bersertifikasi kompetensi masih sedikit dibandingkan total lulusan. Hal ini menurutnya diakibatkan jumlah kuota yang dipercayakan BNSP (Badan Nasional Sertifikasi Profesi) memang berjumlah 20 ribu siswa saja. Sementaral, lanjut Syaiful, dana APBD untuk uji

kompetensi lulusan SMK sebanyak tiga ribu. Padahal, jumlah calon lulusan SMK setiap tahunnya hampir mencapai 200 ribu.

“Semua sudah tuntas dilaksanakan. Target kita tahun ini bisa menyediakan kuota lebih besar.

Baik melalui dana APBN maupun APBD,” tutur Saiful, Kamis (7/1).

Saiful berharap, kuota dari BNSP bertambah tahun ini. Na-

mun, pihaknya juga tidak bisa sebatas mengandalkan APBN. Karena itu, dukungan dari APBD juga penting. Apalagi saat ini, perguruan tinggi sedang beramairamai mendirikan LSP serupa.

“Tahun lalu kita bisa melakukan tiga ribu sertifikasi dengan APBD. Tahun ini harusnya bisa enam ribu. Tapi itu akan kita ajukan melalui PAK APBD nanti,” kata dia.

Kabid Pendidikan Menengah Kejuruan Dindik Jatim Hudiyono menambahkan, sampai saat ini telah ada 34 LSP P-1 yang sudah diakui resmi oleh BNSP. Namun proses pengajuan untuk menambah pendirian LSP P-1 terus berjalan.

“Memang masih kecil. Karena itu,

upaya untuk memperbanyak sertifikasi terus dilakukan,” kata dia.

Tahun lalu, Hudiyono mengaku lulusan SMK tercatat sebanyak 198.500 siswa. Dan setiap tahun, jumlah peserta yang lulus terus bertambah. “Kita akan segera melobi ke BNSP agar lebih cepat mendapat kuota sertifikasi,” tutur dia.

Sementara itu, Kepala SMK PGRI 3 Malang Lukman Hakim menuturkan, tahun lalu kuota sertifikasi yang diterima sebanyak 1.500 siswa dari BNSP. Hanya saja, kuota itu terbagi untuk tujuh SMK LSP P-1 yang berada di bawah koordinasinya.

“Semua sudah terlaksana. Ada sekitar 75 siswa yang dinyatakan tidak kompeten,” tutur dia di-

temui di Kantor Dindik Jatim.

Di sekolahnya, terdapat dua program keahlian yang melaksanakan uji kompetensi. Diantaranya ialah teknik permesinan dan teknik kendaraan ringan. Di jenjang SMK, uji kompetensi baru dilakukan untuk level 1. Level tersebut menunjukkan bahwa lulusannya adalah tenaga kerja kompeten di bawah pengawasan.

“Ada empat level dalam sertifikasi itu. Mulai dari tenaga kerja dalam pengawasan sampai yang tertinggi adalah tenaga ahli,” tutur dia.

Lukman mengakui, kuota 1.500 sesungguhnya terlalu kecil untuk mencapai target lulusan SMK bersertifikasi. Sebab, jika

digunakan untuk sekolahnya saja dengan jumlah siswa yang mencapai tiga ribu masih kurang.

“Kalau mau saya bisa gunakan untuk sekolah sendiri. Tapi kita juga harus berbagi dengan LSP lain,” tutur dia.

Karena minimnya kuota, Lukman berupaya seluruh siswa yang mengikuti uji kompetensi dapat lolos. Salah satu caranya dengan persiapan selama satu bulan menjelang ujian. “Uji kompetensi ini berbasis industri. Sebagian besar adalah praktik. Jadi, kita harus melatih siswa lebih dulu sebelum ujian karena kuota yang terbatas. Apalagi materi yang diujikan mulai dari kelas X-XII,” Q tam pungkas dia.Q

Dewan Usulkan Pembangunan Rusunawa Menggunakan CSR DPRD Surabaya, Bhirawa Belum adanya kejelasan dari pemerintah pusat mengenai proyek 11 Rusunawa, membuat Komisi A meminta agar Pemkot Surabaya mengkaji kemungkinan penggunaan metode lain untuk membangun fasilitas tersebut .

“Pemkot perlu mengkaji kemungkinan lain untuk merealisasikan fasilitas ini. Jumalh peminat yang inden sudah cukup banyak,” ujar anggota Komisi A, Hj.Siti Maryam saat hearing dengan jajaran Pemkot, Kamis(7/1).

Menurut Maryam, melihat contoh di Jakarta , pihak swasta bisa diminta untuk menyalurkan dana corporate social responsibility (CSR) -nya untuk membangun fasilitas Rusunawa dengan metode hibah. Aturan ini, lanjut Maryam dituangkan dalam Perda.

Menyambung Maryam, ketua Komisi A, Herlina Harsono Njoto juga meminta agar Pemkot mengkaji sejauh mana eksekutif bisa mendanai sendiri pembangunan Rusunawa dengan menggunakan APBD. “Perlu dikaji pula sejauh mana kita bisa membangu Rusunawa sendiri dengan APBD. Kalau memungkinkan hal ini bisa dilakukan,”kata Herlina.

Menanggapi hal ini, Kepala Badan Pengelola Tanah dan Bangunan (BPTB), Maria Theresia Ekawati Rahayu menyebut pihaknya sudah melayangkan surat kepada pemerintah pusat tentang nasib proyek 11 Rusunawa yang dijanjikan.

Menurutnya , ususlan 11 prioyek Rusunawa tersebut sudah mendapat lampu hijau dari pemerintah pusat ,namun saat ini masih terkendala dengan masalah internal di kementerian. “ Usulan Rusunawa ini sudah ditanyakan dan hasilnya diterima. Namun saat ini masih menunggu karena di kementerian masih menyesuaikan mengingat penggabungan Kementerian PU dan Kementerian Perumahan Rakyat,” terang pejabat yang akarab disapa Yayuk ini.

Pada kesempatan itu Yayuk mengau menyambut posistif permintaan legislative untuk mengkaji kemungkinan penggunaan metode lain agar Rusunawa terealisasi. “kami menyambut baik usulan cara lain agar Rusunawa ini terealisasi, memang bisa CSR bisa kita bangun sendiri,” ujar Yayuk.

Bila mengajak swasta, Yayuk menyatakan perlu sebuah paying hokum yang tepat sehingga pihak swasta mau untuk membangun Rusunawa yang biayanya besar.

“Biasanya kan swasta mencari untung. Untuk membangun Rusunawa diperlukan biaya yang besar, apa mereka mau?” terangnya.

Satu blok Rusunawa, lanjut Yayuk, berdasarkan data pembangunan Rusunawa dari pemerintah pusat yang ada di Surabaya memakan biaya sampai Rp17 miliar Q gat hanya untuk bangunan di luar Fasum.Q

trie diana/bhirawa

Puluhan Komunitas peduli lingkungan “Posko Ijo” berunjuk rasa dengan menggelar drama teatrikal di depan Gedung Negara Grahadi Jl Gubernur Suryo Surabaya, Kamis (7/1).

Jatim Darurat Limbah B3, Aktivis Desak Pemerintah Perbaiki Tata Kelola Surabaya, Bhirawa Belasan aktivis dari Posko Ijo berunjuk rasa di depan Gedung Negara Grahadi, Kamis (7/1) kemarin. Mereka mendesak pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk membangun perusahaan pengolahan limbah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun (B3) yang memenuhi standar kelayakan.

Ketua Posko Ijo, Prigi Arisandi mengatakan, Gelontoran limbah B3 di Jawa Timur saat ini mencapai 19,4 juta ton pertahun atau sekitar 1,6 juta ton perbulan. Dari catatan Posko Ijo, gelontoran B3 sebanyak itu, 66,4 persen di antaranya berasal dari industri yang ada di kawasan Gresik. Sedangkan sisanya mayoritas berasal dari industri di Surabaya, Sidoarjo, Pasuruan dan Mojokerto.

“Jatim harus memiliki sarana pusat pengolahan limbah B3 sehingga bisa mengantisipasi tumpukan limbah,” ujarnya.

Pihaknya menyarankan lokasi yang dijadikan perusahaan pengolahan limbah B3 nantinya di kawasan industri, seperti Gresik atau Mojokerto dengan alasan mendekati sumber penghasil limbah B3 terbanyak.

Limbah B3 yang dihasilkan, kata dia, terdiri dari lumpur pengolahan limbah cair atau sludge IPAL, partikulat fly ash dan bottom ash, steel slag, serta oli bekas dan bahan kimis bekas. Menurutnya, sebagian besar limbah B3 di Jatim belum dikelola dengan benar karena kurangnya sarana pengolahan limbah B3 yang memenuhi standar keamanan lingkungan sesuai

PANGGUNG BIROKRASI

Perda PD Pasar Perlu Diubah DPRD Surabaya, Bhirawa Komisi B DPRD Surabaya menggagas peraturan daerah (perda) untuk mengubah Perda No 6 tahun 2008 tentang Perusahaan Daerah Pasar Surya (PDPS). Perubahan perda itu diharapkan bisa menghilangkan persoalan seputar perekrutan jajaran direksi dan badan pengawas (bawas) di BUMD milik Pemkot Surabaya tersebut.

Ketua Komisi B Mazlan Mansyur mengatakan, banyak klausul dalam Perda PDPS yang harus diubah, seperti bawas. Di pasal 30 Perda 6/2008 disebutkan, 5 personel bawas berasal dari unsur pejabat pemerintah daerah, profesional, dan perwakilan pedagang.

“Seharusnya, badan yang mengawasi kegiatan operasional PDPS itu personelnya tidak ada lagi dari unsur pemkot. Semuanya harus dari kalangan profesional dan perwakilan pedagang,” tandas Mazlan, kemarin.

Pun soal ketentuan bawas yang harus bersih dari orang partai. Menurut Mazlan, nantinya calon bawas tidak sekadar menyerahkan surat pengunduran diri dari anggota partai.

Perda baru nanti akan mengatur kejelasan dokumen tersebut yang harus disertai surat dari dewan pimpinan pusat (DPP) partai. Intinya, yang bersangkutan sudah tidak aktif di partai. “Jadi statusnya benar-benar keluar dari partai, bukan kader partai lagi,” ujarnya.

Tak kalah penting, perda baru nantinya perlu menyebutkan bawas tidak boleh rangkap jabatan. Beda dengan sekarang, bawas bisa bekerja di lebih dari satu BUMD, sehingga kinerjanya tidak optimal.

Inisiatif perubahan perda tersebut, tambah Mazlan, bisa diajukan oleh pemkot. Penganggarannya bisa melalui perubahan anggaran keuangan (PAK), sebab perda itu tidak masuk program legislasi daerah (prolegda) 2016.

“Kalau pemkot tidak melakukan apaapa, Komisi B akan mengajukan usulan melalui Badan Pembuatan Perda (BPP) DPRD Surabaya,” tegas dia.

Sementara itu, Kumpulan Pedagang Pasar Seluruh Surabaya (KPPSS) mengritisi rekrutmen Direktur Utama PDPS oleh Bawas sebagai pelaksana perekrutan.

KPPSS menilai, tanpa ada perwakilan pedagang di Bawas, rekrutmen dinilai Q gat menyalahi aturan.Q

peraturan perundangan.

“Limbah B3 sering dibuang sembarangan dan digunakan untuk pengurugan lahan atau dimanfaatkan sebagai bahan campuran pembuatan batako. Ini tentu sangat ironis sekali,” terang Prigi yang juga selaku aktivis lingkungan yang juga Direktur Ekoton, sebuah lembaga ekologi dan konservasi lahan basah tersebut.

Sementara itu, Koordinator aksi, Rulli Mustika turut mengatakan bahwa aksi ini sifatnya antisipasi terhadap masyarakat.

Menurutnya, di Jawa Timur yang paling berbahaya adalah limbah dari industri kertas. “Karena perpaduan besi dengan kertas ini sangat berbahaya yang imbasnya mematikan sel hingga terkena stroke,” katanya.

Sementara itu, dikonfirmasi terpisah, Pemprov Jatim berencana mendirikan perusahaan pengolahan limbah yang mengandung B3 di atas tanah seluas 50 hektare di kawasan Mojokerto guna mengantisipasi penumpukan limbah tersebut.

“Gambaran sudah ada dan segera didirikan, tapi masih menunggu izin kelayakan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI,” ujar Kepala Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur Bambang Sadono.

Pada aksi yang diikuti belasan orang tersebut, para aktivis mengenakan seragam antilimbah lengkap dengan masker penutup wajah, dan membentangkan poster bertulis ‘Jatim Darurat B3’ serta Q geh memajang drum-drum B3.Q

Fasilitas Kesehatan Turun, Komisi E Tuding Permendagri Kalahkan Kepres DPRD Jatim, Bhirawa Hampir seluruh anggota DPRD Jatim menyesalkan sikap Mendagri yang menurunkan fasilitas kesehatan bagi anggota Dewan dalam Permendagri nomor 37/2014 .Padahal dalam UU 40/2014 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan PP 12/2013 tentang Jaminan Kesehatan , anggota dewan yang dianggap pejabat daerah dan mendapatkan fasilitas pelayanan kesehatan VIP. Dalam Permendagri justru turun menjadi kelas I. Ketua Komisi E DPRD Jatim, dr Agung Mulyono menegaskan dalam Kepres me-

nyebutkan dalam kepesertaan dalam jaminan kesehatan (BPJS) yang telah diberikan tidak boleh ada penurunan (down grade).

Namun kenyataannya di Permendagri justu ada penurunan dari fasilitas kelas VIP menjadi kelas satu. Padahal disisi lain, Anggota DPRD Jatim merupakan pejabat daerah dan posisinya setingkat dengan SKPD eselon II. Karena itu, Komisi E melayangkan surat protes ke Mendagri terkait penurunan status, namun hingga kini belum ada jawaban.

“Jujur, kami menyesalkan sikap Mendagri. Padahal se-

suai peraturan perUUan, keputusan yang lebih rendah tidak boleh mengalahkan keputusan yang lebih tinggi.

Begitujuga dengan Permendagri tidak bolah mengalahkan Kepres. Kalau ini sampai terjadi, ini namanya pelecehan,”tegas politisi asal Partai Demokrat ini, Kamis (7/1).

Ditambahkannya sesuai UU 40/2014 pasal 4 huruf f disebutkan bahwa SJSN dilaksanakan berdasarkan prinsip portababilitas. Yang artinya jaminan sosial termasuk jaminan kesehatan dilaksanakan secara berkelanjutan. Apalagi diketahui, Sekretaris DPRD Jatim telah

menganggarkan sebesar Rp1.3 miliar untuk pimpinan dan anggota DPRD maka fasilitas yang dapat diberikan adalah kelas VIP. “Itu artinya sama dengan sejak awal menjadi kepersertaan, pasien tidak boleh dirubah fasilitasnya. Termasuk ketika ada seorang anggota dewan sakit, maka berhak kepada mereka mendapatkan pelayanan ruang VIP,”jelasnya.

Hal senada juga diungkapkan Anggota Komisi A DPRD Jatim, Freddy Poernomo. Menurutnya, dalam istilah hukumnya jika ada aturan dibawah mengalahkan aturan

yang diatasnya atau leq supperior deregat legi inforiori.

“Namun secara hukum hal ini tidak diperbolehkan. Karenanya, saya tidak menyalahkan protes teman-teman komisi E yang dilayangkan ke Mendagri,”akunya.

Namun begitu seiring dengan munculnya Permendagri yang baru terkait pelayanan kesehatan bagi setiap anggota dewan, tentunya perlu penyikapan kembali. Yang pasti jangan sampai dengan membayar BPJS segitu besarnya justru ada permainan pada failitas kesehatan yang diterima oleh semua wakil Q cty rakyat.Q

Cari Masukan, Pansus Pertambangan DPRD Jatim Datangi KLH dan ESDM DPRD Jatim, Bhirawa Panitia Khusus (Pansus) Pertambangan DPRD Jawa Timur hari ini mendatangi Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) dan Kementerian Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk mencari data dan masukan terkait pertambangan di Jatim.

Anggota Pansus H Karimullah Dahrujiadi, S.P dikonfirmasi pada Kamis (7/1) membenarkan bahwa hari ini hingga Jumat besok semua anggota Pansus mendatangi dua kementerian yaitu KLH dan ESDM untuk pemenuhan data mendasar terkait pertambangan yang ada di Jatim.

“Dengan mendatangi dua kementerian ini nanti diharapkan pengelolah tambang di Jatim tertata dengan baik, yaitu mana daerah yang tidak boleh ditambang maupun daerah mana saja yang boleh ditambang,” ujar Karimullah Politisi asal Fraksi Golkar DPRD Jatim.

Selain itu pihaknya juga me-

minta kepada Pemprov Jatim agar menghentikan proses lelang tambang emas di Desa Pace Kecamatan Silo Kabupaten Jember. Pasalnya, masyarakat di sekitar lokasi tambang menolak adanya eksploitasi pertambangan. “Sebelum adanya penilitian dan persetujuan dari masyarakat di sekitar agar pertambangan di Jatim dihentikan dulu,” ujarnya.

Wakil Ketua Pansus Pertambangan DPRD Jatim, Agus Dono berharap dengan mendatangi dua Kemnterian tersebut terutama Kementerian ESDM dapat mengeluarkan SOP (Standar Operating Procedure) yang mengurusi pertambangan di Jatim.

“Selama ini SOP ini tidak ada, sehingga Dinas ESDM Jatim tak bisa apa-apa karena terbentur SOP dari Kementerian. Ini yang akan kami kejar ke pusat agar secepatnya mengeluarkan SOP agar pertambangan di Jatim dapat tertata dengan baik dari kajian Lingkungan Hidupnya

dan segi masyarakatnya,” ujar Agus Dono Politisi asal Fraksi Partai Demokrat DPRD Jatim.

Pansus Pertambangan DPRD Jatim akan merekomendasi Pemprov Jatim supaya melakukan moratorium Ijin Usaha Pertambangan (IUP) yang ada di seluruh Jatim. “ Ini untuk penertiban pertambangan di Jatim karena paska lahirnya UU No.23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, kewenangan ijin usaha pertambangan berada di Provinsi. Bahkan Gubernur sendiri sudah mengeluarkan Pergub No.15 tahun 2015 untuk pertambangan,” ujarnya.

Sebelumnya, Panitia khusus (Pansus) Pertambangan di Jatim resmi dibentuk oleh DPRD Jatim. Pansus yang digagas oleh Komisi A DPRD Jatim ini menindaklanjuti kasus tragedi tambang pasir di Selok Awar-Awar Lumajang yang menewaskan aktivis petani dan lingkungan hidup Q cty.inf Salim Kancil.Q

PEMERINTAH KOTA SURABAYA PENGUMUMAN PELELANGAN UMUM / PELELANGAN TERBATAS / PELELANGAN ULANG / SELEKSI UMUM PUTARAN IV TA 2016 Dalam rangka pelaksanaan APBD Kota Surabaya Tahun Anggaran 2016, Pemerintah Kota Surabaya mengumumkan pekerjaan yang akan dilelang dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Perincian & penjelasan pekerjaan, dilihat pada portal Pemerintah Kota Surabaya https://lpse.surabaya.go.id

2. Persyaratan pelelangan dapat didownload di portal https://lpse.surabaya.go.id 3. Pendaftaran, pemilihan pekerjaan dan penawaran harus dilakukan melalui portal e-Procurement Pemerintah Kota Surabaya mulai tanggal 08 Januari 2016 TTD Kelompok Kerja

SURABAYA

Jumat Pahing 8 JANUARI 2016

3

PENDIDIKAN - KESEHATAN - PELAYANAN PUBLIK - HUKUM

FKPM Wisma Kedung Asem Indah Wakili Jawa Timur dalam Lomba Polisi Masyarakat Surabaya, Bhirawa Tiga orang dari kepolisian Jepang, Komisaris Jenderal Polisi Mr. Kato Akihisa, Brigadir Jenderal Pol Mr. Isawa Kazo, dan Mr. Anzai Toshiya, bersama lima orang dari tim Mabespolri Rabu (6/1) malam melakukan verifikasi terhadap kinerja Polisi Masyarakat (Polmas) binaan Polrestabes Surabaya.

Verifikasi tersebut dilakukan sebagai salah satu syarat keikutsertaan dalam lomba Polmas, hasil kerja sama Polisi Jepang dengan Polisi Republik Indonesia.

Kota Surabaya dipilih, serta mendapat rekomendasi dari Polda Jawa Timur untuk mewakili Provinsi Jawa Timur dalam keikutsertaan lomba. Diungkapkan Anzai Toshiya selaku tim verifikator dari Kepolisian Jepang

kunjungan ini adalah untuk melihat kondisi FKPM (Polmas) saat berada lapangan, selain itu pengumpulan data juga diselesaikan hari ini.

Untuk lomba ini, lanjutnya dari 12 Provinisi di Indonesia yang mengikuti lomba, baru terkumpul sembilan (9) data, dan tiga (3) sisanya yakni, Polda Banten, Polda Gorontalo dan Polda Jatim.

“Nantinya, hasil kunjungan tersebut akan kami rangkum dan akan kami laporkan kepada Kapolda Jatim, dan segera dilakukan penilaian” tegas Anzai saat saat bertandang ke Wisma Kedung Asem Indah, Kelurahan Kedung Baruk, Kecamatan Rungkut untuk bertemu Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat (FKPM) Wisma Kedung

Asem Indah.

Anzai menambahkan, bahwa selama melakukan peninjauan, ia cukup kagum dengan FKPM yang ada di Kota Surabaya. Pihak dari kepolisian Jepang merasa, sinergi antara masyarakat dan FKPM berupa kepercayaan yang tinggi terhadap kinerja FKPM patut diacungi jempol.

“Masyarakat sepenuhnya percaya dengan Polmas, jadi ada penanggulangan yang dilakukan sendiri oleh Polmas, sehingga tidak perlu kekepolisian,” imbuh pria yang fasih berbahasa Indonesia ini.

Ketua RW V Wisma Kedung Asem Indah Didik Edy Susilo memberikan apresiasi tinggi terhadap adanya lomba semacam ini. Ia merasa FKPM Wisma Kedung Asem Indah yang telah

berdiri sejak tahun 2006 perlu mendapatkan hal baru seperti lomba yang diadakan oleh Kepolisian Jepang. Berbagai inovasi telah diciptakan FKPM Wisma Kedung Asem untuk mencegah terjadinya tindak kriminal.

“One Way Gate dan indikator berupa stiker yang dibubuhkan di kendaraan warga menjadi cara termudah bagi para FKPM untuk membedakan kendaraan tamu dan warga. Ikhtiar ini dilakukan untuk mempersempit celah bagi pihak yang tidak bertanggung jawab masuk ke wilayah perumahan. Selain itu FKPM juga menjadi pengawal terciptanya kampung yang Green and Clean,” imbuh Didik.

Sementara itu, Kasubdit Kerma Ditbinmas AKBP Dody Eko Wijayanto menjelaskan bahwa

sejak tiga minggu kemarin, pihaknya diminta Polda Jatim untuk mengirimkan paparan tentang Polmas, Dari paparan tersebut, dipilihlah 12 yang memenuhi kriteria, dan salah satunya adalah Jawa Timur.

“Sebenarnya Jawa Timur tidak masuk ke dalam pilot project mereka (Kepolisian Jepang). Kini pihak dari Kepolisian Jepang datang untuk verifikasi data dari paparan yang dikirim. Surabaya di setiap kelurahannya memiliki FKPM dengan berbagai job desk, seperti di Wisma Kedung Asem Indah ada kearifan lokal yang ditanamkan oleh FKPM ini berupa campursari,” imbuh pria yang memukai para tamu undangan dengan bertindak sebagai dalang saat pagelaran wayang dalam acara tersebut.

Ketua FKPM Wisma Kedung Asem Indah, Seno Supriyanto menjelaskan, yang membuat FKPM bisa bertahan hingga 10 tahun lamanya adalah dukungan dari warga. Setiap kegiatan, selalu diadakan evaluasi. Selain itu, para anggota FKPM juga secara rutin mengikuti tutorial dari kepolisian melalui Babinkantibnas.

“FKPM Wisma Kedung Asem memenangkan lomba cipta kampung aman dua kali berturutturut. Kami mengatasi mulai dari konflik antar warga hingga masalah debt collector yang memaksa mengambil mobil milik warga saat kondisi rumah kosong. Penyerahan rekam jejak FKPM RW 05 sejak 2006 juga diserahkan sebagai bahan penilaian,” imbuhnya.Q dre

Kejati Jatim Tahan Satu Persatu PNS Bakesbangpol Kota Malang Dijadikan Tempat Pacaran Suramadu biasanya dijadikan tempat bermain bagi anakanak namun kawasan tersebut kini berubah fungsi yakni menjadi tempat berpacara para muda mudi. Bahkan nekatnya kegiatan berpacaran itu dilakukan pada siang hari. Tampak salahsatu pasangan muda mudi yang sedang memadu kasih di kawasan Suramadu, Kamis (7/1) siang. trie diana/bhirawa

RAGAM INFO

Diduga Selingkuhi Istri Anggota TNI AL, Oknum Anggota Polda Jatim Diperiksa Propam Polda Jatim, Bhirawa Tidak terima istrinya ada “main” dengan oknum Polisi yang berdinas di Direktorat Tahan dan Barang Bukti (Tahti) Polda Jatim, HS (31) yang merupakan anggota TNI Angkatan Laut (AL), melaporkan Bripka AR ke Bidang Propam Polda Jatim.

Diketahui, terlapor yang merupakan oknum anggota Dirtahti Polda Jatim ini diduga duduk bermesraan dengan istri pelapor pada Sabtu (19/12) lalu. Tidak hanya itu, dugaan “main serong” ini dilakukan lagi pada Selasa (22/12) lalu.

Perihal hal ini, pelapor yang merupakan warga Dusun Pilang Kecamatan Wonoayu, Sidoarjo ini melaporkan hal itu ke Polda Jatim.

Perihal pelaporan ini, Kabid Humas Polda Jatim Kombes Pol Raden Argo Yuwono tidak menampik hal itu. Dijelaskan Argo, saat ini oknum terduga kasus ini sedang menjalani serangkaian pemeriksaan oleh Provost Bid Propam Polda Jatim.

“Saat ini yang bersangkutan sedang diperiksa oleh Provost Polda Jatim,” terang Kabid Humas Polda Jatim Kombes Pol Raden Argo Yuwono saat dikonfirmasi Q bed Bhirawa, Kamis (7/1).Q

Kejaksaan Tolak Penangguhan Penahanan Tersangka Lamborghini Maut Kejari Surabaya, Bhirawa Kejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya berkomitmen untuk tetap menahan tersangka kecelakaan maut Lamborghini, Wiyang Lautner (24).

Pernyataan ini disampaikan Kepala Kejari (Kajari) Surabaya Didik Farkhan Alisyahdi saat penerimaan tahap II (tersangka dan barang bukti) dari penyidik Satlantas Polrestabes Surabaya, Kamis (7/1).

Dijelaskan Didik, sebelum proses tahap II dilakukan, pengaraca tersangka yang bernama Ronald sempat menanyakan sikap Kejaksaan atas penahanan kliennya. Saat itu, lanjut Didik, pengacara tersangka menyampaikan perihal penangguhan penahanan untuk kliennya. Namun, pihaknya menolak permintaan penangguhan penahanan atas tersangka Wiyang Lautner.

“Sebelum tahap II, pengacara tersangka sempat menyampaikan perihal penangguhan penahanan tersangka Wiyang. Dengan tegas kami tolak, dan akan tetap menahan tersangka,” terang Kajari Surabaya Didik Farkhan Alisyahdi, Kamis (7/1).

Menurut Didik, dirinya tetap berpedoman pada keadilan hukum.

Sebab, dari kejadian kecelakaan yang diperbuat tersangka, berimbas pada hilangnya nyawa seseorang. Jadi, Didik menegaskan bahwa tersangka Wiyang resmi menjadi tahanan Kejaksaan. “Tersangka tetap kita

Siap Garap DI Kejati, Bhirawa Diawal masa jabatannya sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur, Maruli Hutagalung, terus menunjukkan kegarangannya dalam menangani kasus korupsi di Jawa Timur. Ia juga sesumbar untuk menahan siapa pun yang terbukti korupsi, termasuk pejabat dan orang penting.

Maruli memang membuktikan kegarangannya. Baru dua minggu menjabat sebagai Kepala Kejati Jatim, dia sudah menahan tiga tersangka korupsi. Dua tersangka bahkan ditahan dua hari setelah dia duduk di kursi Kajati.

Tiga tersangka yang ditahan ialah Manajer Pengolahan Gabah Bulog Sub Divre Kabupaten Ponorogo, Nowo Usmanto, tersangka korupsi dana gabah Rp1,3 miliar, dan Dirut PT Indo Minning Modern Sejahtera (IMMS), Lam Chong San, tersangka korupsi izin tambang pasir besi Lumajang senilai Rp126 miliar.

Lalu Tentri Membrako, tersangka korupsi kredit fiktif Rp1,5 miliar di Bank Jatim Kota Malang, yang ditahan Kejati Jatim, Senin, 4 Januari 2016.

Staf Bakesbangpol Malang Kota itu ditahan beberapa pekan setelah keluar dari masa hukuman dalam kasus serupa di bank lain.

Lanatas bagaimana dengan kasus yang menyangkut pejabat dan orang penting?

“Satu-satu dulu. Dulu saya di Kejagung menahan tersangka korupsi 86 orang.

Kalau di sini (Kejati Jatim) stok tersangkanya banyak, akan saya tahan Q bed juga,” sesumbar Maruli.Q

bed/bhirawa

Kejari Surabaya terima tahap II pelimpahan tersangka Wiyang lautner dan barang bukti Lamborghini Gallardo dari penyidik Satlantas Polrestabes Surabaya, Kamis (7/1). tahan hingga 20 hari kedepan,” Nantinya tersangka akan ditahan di ungkap Didik usai penerimaan tahap Rutan Klas I Surabaya di Medaeng,” II dari penyidik Polisi. kata Didik.

Disinggung tahap II kasus ini, Didik Selanjutnya, Didik memerintahkan menerangkan bahwa penyidik Polisi untuk Jaksa Indra Timothy dan Feri menyerahkan tahap II sekitar pukul Rahman untuk segera melimpahkan 12.30 siang. Tidak hanya tersangkan berkas kasus Lamborghini ke Pesaja, penyidik Polisi turut menyerngadilan Negeri (PN) Surabaya. takan barang bukti berupa LamDitanya terkait kecepatan mengeborghini Gallardo warna hitam type mudi tersangka, Didik mengaku, dari LP 570-4 Nopol B 2258 WM, sepeda pemeriksaan Jaksa tersangkan memotor Honda Beat milik korban, Sim ngaku mengendarai mobil dengan dan STNK. kecepatan 50-60 km/jam. Sedangkan “Kami telah menerima pelimketerangan ahli menyatakan bahwa pahan tahap II, tersangka dan bakecepatan tersangka yakni 95 km/ Q bed rang bukti dari penyidik kepolisian. jam.Q

Kejati Jatim, Bhirawa Tuntas sudah tugas Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jatim dalam menahan tiga PNS Bakesbangpol Kota Malang atas dugaan penyimpangan kredit multiguna pada Bank Jatim Kota Malang. Terakhir, Kejati menahan Mining Mardiastuti selaku staf keuangan pada Bakesbangpol Kota Malang, Kamis (7/1).

Dengan mengenakan kaos lengan panjang wana hitam dan oranye, wanita 52 tahun itu mendatangi Kantor Kejati Jatim sekitar pukul 10.00 pagi. Tanpa didampingi pengacara, Mining menjalani pemeriksaan di Ruang Pidana Khusus (Pidsus) Kejati Jatim hingga sekitar pukul 14.00 sore. Usai menjalani pemeriksaan, Mining didampingi putranya langsung digelandang menuju mobil tahanan Kejati, untuk selanjutnya dibawa ke Lapas Wanita Klas IIA Malang.

Uniknya, penahanan tersangka Moning Mardiastuti dikawal oleh Jaksa penyidik pada Pidsus Kejati Jatim. Perihal hal itu, Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum) Kejati Jatim Romy Arizyanto mengatakan, keikutsertaan Jaksa penyidik merupakan upaya pengawalan tahanan yang akan dibawa ke Lapas Wanita Klas IIA Malang.

“Tersangka Mining Mardiastuti, salah seorang dari tiga tersangka dugaan penyimpangan kredit multiguna pada Bank Jatim Kota Malang, ditahan dengan pengawalan satu mobil yang berisi Jaksa penyidik kasus ini” terang Kasi Penkum Kejati Jatim Romy Arizyanto kepada Bhirawa, Kamis (7/1).

Romy menjelaskan, tiga tersangka PNS ini merupakan satu rangkaian. Begitu juga untuk peranan ketiganya, mereka bersamasama mengajukan kredit multiguna pada Bank Jatim Kota Malang. Sebagai pejabat keuangan, ketiganya memanipulasi puluhan SK PNS dan memanipulasi formulir persetujuan pencairan kredit multiguna pada Bank Jatim Kota Malang.

Bahkan, lanjut Romy, dari puluhan SK PNS dan formulir yang dimanipulasi, hanya ada empat SK dan fomulir yang sesuai dengan aksinya. Setelah mengajukan kredit multiguna tahun di 20112013 pada Bank plat merah itu, terungkaplah kejanggalan dari proses pencicilan kredit yang sama sekali tidak dibayar oleh tersangka.

“Sejak kredit multiguna itu di acc, ketiganya tidak membayar sama sekali cicilan itu. Bahkan, dari awal pun tidak ada pembayaran untuk kredit multiguna pada Bank plat merah tersebut,” jelas Romy.

Disinggung perihal jabatan ketiga tersangka, pria asli Jambi ini mengaku, ketiganya sering berganti-ganti jabatan.

Bahkan, lanjut Romy, dalam setahun ketiganya bisa menjabat sebagai apapun.

Dicontohkan Romy, awalnya Terni Membrako menjadi Bendahara, setahun kemudian jabatan ini bisa diserahkan kepada Ari Kusumaharini dan Mining Q bed Mardiastuti.Q

Vaksin IPV Akan Gantikan OPV Surabaya, Bhirawa Pemakaian Vaksin Poliomyelitis di negara berkembang, khususnya Indonesia masih menggunakan vaksin polio oral atau OPV (Oral Polio Vaccine).

Namun OPV sering kali menimbulkan efek samping bagi kesehatan dan kebersihan lingkungan. Untuk itu diharapkan, masyarakat sudah menggunakan imunisasi polio dengan cara IPV Introduksi In-

activated Polio Vaccine.

Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengaku, IPV dapat mengurasi resiko terjadi kesalahan, memberikan kekebalan dan lebih ramah lingkungan atau terjaga kebersihan. Menurutnya, untuk mempercepat pemahaman terhadap penggunaan IPV, Dinkes Surabaya telah mengadakan edukasi tentang IPV

sebagai pengganti OPV kepada masyarakat luas (kader PKK, Aisiyah, Muslimat dan juga Lintas Sektor, red).

Febria mengatakan, diharapkan kordinasi dengan kader PKK, Aisiyah, Muslimat bisa ikut aktif membantu melakukan pendataan pada semua sasaran khususnya balita. Selain itu juga bertugas untuk menjelaskan kepada masyarakat tentang manfaat

dan pentingnya imunisasi IPV. ‘’Salah satu manfaatnya adalah mencegah polio dan menambah kekebalan serta meningkatkan respon imunitas ketika terjadi KLB,’’ ujarnya Lebih lanjut Febria mengingatkan. saat ini Dinkes gencar menggalakkan imunisasi. Menurutnya imunisasi akan memberikan manfaat penting bagi seseorang. Tujuannya dari imunisasi adalah untuk me-

nurunkan kesakitan dan kematian akibat penyakit-penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi. Penyakit yang bisa dicegah dengan imunisasi adalah tuberculosis, polio, difteri, tetanus, pertusis, hepatitis dan campak. ‘’Untuk itu pada Maret 2016 mendatang akan dilakukan PIN (Pekan Imunisasi Nasional) secara serentak di seluruh InQ dna donesia,’’ paparnya.Q

Masyarakat Belum Paham Gizi Seimbang Banyak orang tidak paham tentang gizi seimbang, sehingga banyak makanan yang dikonsumsi tidak memberikan manfaat.

Padahal yang dimaksud gizi seimbang adalah gizi yang sesuai dengan kebutuhan seseorang yang dapat dihitung dengan mempertimbangkan indeks masa tubuh.

Dalam bentuk makanan, gisi seimbang harus mengandung makanan pokok, lauk, sayur dan buah, serta, susu. Juga harus diimbangi konsumsi air putih yang cukup sebagaimana pemenuhan cairan tubuh.

“Tentunya porsi pemenuhan tersebut harus disesuaikan dengan kebutuhan ma-

sing-masing individu. Apabila menderita suatu penyakit juga harus disesuaikan dengan apa yang menjadi pantangan dan dibatasi,” jelas Kepala Instalasi Gizi RSUD Dr Soetomo Poerwaningsih SKM MKes. Menurutnya, yang tidak boleh diabaikan adalah jenis

bahan makanan yang dikonsumsi. Sangat dianjurkan memilih bahan makanan yang alami dan segar karena kandungan gizinya cukup banyak.

Tidak dianjurkan dan sebaiknya menghindari jenis makanan instan atau siap saji atau makanan yang diawetkan karena kandungan gizinya rendah dan banyak zat tambahan yang dapat berdampak buruk bagi kesehatan tubuh.

“Bahkan kebiasaan mengkonsumsi makanan instan atau yang diawetkan dapat menjadi pemicu kanker karena

kandungan karsinogen pada makanan tersebut,” ujarnya Lebih dianjurkan bahan makanan diolah dengan tidak banyak menambah minyak, gula dan garam. Olahan makanan yang segar dan lebih baik dikukus, direbus atau dipanggang. Dengan tidak banyak melakukan proses pengolahan akan membuat kandungan gizi pada makanan tersebut tidak banyak terbuang.

Dengan mengkonsumsi makanan sesuai kebutuhan gizi tubuh juga bisa menjadi diet,

karena tidak banyak kelebihan yang menumpuk. Selain itu makanan yang sehat dan tinggi kandungan serat juga membantu memperlancar metabolisme sehingga racun dan kandungan berbahaya dalam tubuh dapat dikeluarkan secara alami.

“Apalagi banyak mengkonsumsi sayur dan buah yang segar itu sangat baik sekali.

Selain kebutuhan serat dan karbohidrat juga protein tercukupi, tidak banyak kandungan lemak dan kolesterolQ dna nya,” tandasnya.Q

4

PUSTAKA Resensi Buku :

Tajuk

Jaga Kerukunan Antar Agama Tiada perseteruan Sunny – Syiah di Indonesia. Konflik yang pernah terjadi (di Sampang, Madura), bukan tawur sosial antara penganut paham sunny dengan syiah. Melainkan perselisihan internal keluarga yang sama-sama menganut paham wahabi. Berdasar tilik sejarah, penganut sunny dengan syiah dapat hidup berdampingan. Sebagaimana teladan Walisongo (sembilan orang wali), yang sebagian diantaranya berpaham syiah.

Saat ini konflik antar-negara (Arab Saudi versus Iran), seolah-olah menjadi peperangan sekte antara Sunny dengan Syiah. Arab Saudi di-identikkan dengan sunny. Sedangkan Iran niscaya identik dengan syiah. Tetapi sosiolog barat (dan pers barat), tidak mengerti antropo-religi sunny maupun syiah. Terutama Arab Saudi, bukanlah mewakili pahan sunny. Melainkan wahabi, sejak negara itu didirikan oleh Ibnu Saud, dekade 1920-an. Hukum resmi kenegaraan Arab Saudi, juga menggunakan fiqih madzhab wahabi.

Wahabi berbeda dengan sunny. Wahabi, melarang ziarah kubur. Momentum paling fenomenal adalah, ketika Raja Ibnu Saud akan melenyapkan situs sejarah ke-Islam-an. Antaralain menghilangkan makam Nabi Muhammad SAW, akan diratakan dengan tanah, diperlakukan seperti rakyat biasa lainnya.

Rencana tersebut memperoleh tantangan keras muslim sedunia. Termasuk pembentukan Komite Hejaz oleh ulama Indonesia (kelak komite ini menjadi Nahdlatul Ulama, NU).

NU, dianggap paling mewakili sunny di Indonesia. Uniknya, sebagian teologi sunny berhimpitan paham dengan syiah.

Terutama dalam hal ziarah kubur, dan penghormatan (luar biasa) terhadap tokoh-tokoh bersejarah. Sehingga hubungan antara sunny (NU) dengan syiah, tidak pernah bermasalah.

Namun dua dekade terakhir (sejak 1990-an), muncul gerakan yang mengaku ahlus-sunnah (sunny). Padahal masyarakat mengetahuinya sebagai penganut wahabi. Ironisnya, dakwah sunny “aneh” ini, sering menimbulkan keresahan.

Bahkan di kota-kota besar di jawa Timur kini berkembang beberapa kelompok yang tidak mau dikatakan sebagai NU, juga menolak dikatakan Muhammadiyah. Kelompok ini sering menyalahkan NU maupun Muhammadiyah, serta merasa paling benar. NU maupun Muhammadiyah dijadikan bahan olok-olok, dan obyek wajib pelurusan akidah agama. Olok-olok ini sangat potensial menimbulkan konflik horisontal. Sebagian diantaranya patut diduga terkoneksi dengan kelompok teroris.

Pada tataran internasional (khususnya di Timur Tengah), perseteruan Syiah vs Sunny, harus diakui telah menjadi komoditas konflik, yang seolah-olah makin dieksploitasi.

Yang terbaru adalah adalah eksekusi (mati) terhadap ulama syiah, Nimr al-Nimr. Ulama paruh baya ini dieksekusi ka­ rena mendukung kemerdekaan wilayah Katif dan Al-Ihsaa (mayoritas penduduknya menganut syiah). Ia berulangkali ditangkap dan dipenjarakan.

Eksekusi terhadap Nimr, memicu demo besar anti-Arab Saudi di Teheran (Iran). Sampai berujung penarikan diplomat beberapa negara Teluk dari Teheran. Namun konon, eksekusi Nimr, merupakan bentuk “kecemburuan” Arab Saudi. Karena negara-negara Eropa dan AS menjalin hubungan mesra dengan Iran. Dengan itu, Iran memainkan peran penting menggilas separatis ISIS. Dus, bisa mengganggu “gengsi” Arab Saudi pada pergaulan negeri Teluk. Wallahu a’lam.

Di Indonesia, konflik serupa sudah sering terjadi, dan menjadi catatan khusus tim intelijen. Di berbagai daerah, saat ini juga mulai muncul permasalahan kerukunan agama. Di Aceh, Sulawesi Utara, Maluku, dan Papua, sudah terjadi tawur sosial yang mem-perhadapkan pemeluk antar-agama. Sehingga aparat keamanan dan ketertiban (termasuk Badan Intelijen Negara, BIN) harus bekerja ekstra keras. Bahkan dalam mapping bencana, konflik sosial ber-label keagamaan itu sudah masuk peringkat kedua (dibawah perkelahian nelayan).

Padahal terdapat garansi konstitusi, terhadap setiap orang dalam hal beragama. UUD pasal 28E ayat (2) menyatakan “Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.” Garansi UUD ini memiliki koridor: dilarang mengganggu hak asasi orang lain. n

Sorotan Publik

Semua tanggapan baik berupa saran dan kritik atas wajah dan kinerja birokrasi kita dalam memberikan pelayan publik dapat dikirim melalui email: harian_bhirawa@yahoo.com atau manfaatkan fasilitas surat pembaca di www.harianbhirawa.co.id atau telp ke (031) 5470650 atau faks (031) 5343359. Untuk setiap email harap disertakan nomor telpon (untuk konfirmasi ulang).

Luhut Desak KPK Tangani TPPU Skala Besar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diharapkan menangani kasus tindak pidana pencucian uang (TPPU) dengan skala besar. Dari pada hanya mengusut Rp200 juta atau Rp500 juta, angkanya (pencucian uang) kan besarbesar, bisa triliunan. Kami punya datanya, tapi saya belum bisa membuka di depan.

Saya sebagai ketua TPPU (Tim Pencegahan dan Pemberantasan Pencucian Uang), melihat banyak masalahmasalah dana yang masih bisa ditingkatkan untuk membayar pajak. Kerja sama nanti antara tim TPPU dengan KPK dan Dirjen Pajak dalam rangka peningkatan pembayaran pajak. Kita tahu sama tahu bahwa hampir sekian ribu triliun yang belum bayar pajak, kita ingin biar cepat selesai.

Sekarang keinginannya itu kami dari TPPU supaya jumlah pembayar pajak itu lebih banyak. Sekarang ini kan hanya kurang dari 1 juta (orang). Kita coba supaya lebih banyak sehingga dengan demikian ‘revenue’ negara dari pajak bisa meningkat, dengan TPPU bekerja, semua kita dorong, kalau tidak kamu nanti bisa dikejar oleh KPK atau dikejar oleh polisi atau kejaksaan. Upaya untuk meningkatkan jumlah pembayar pajak itu menurut Luhut dengan menerapkan RUU “Tax Amnesty” atau yang tadinya dinamakan RUU Pengampunan Nasional.

Kita tidak tahu yang belum bayar pajak siapa saja, kita dorong supaya membayar pajak dan kemudahankemudahan membayar pajak itu sudah disediakan oleh pemerintah. Namun, “tax amnesty” tidak berlaku untuk pelaku tindak pidana korupsi, terorisme dan narkoba. “Jadi ‘tax amnesty’ tidak berlaku pada koruptor, korupsi, teroris, kemudian narkoba, tiga itu tidak. (ant) Ketua TPPU Luhut Binsar Panjaitan

HARIAN

Pendiri : Alm. H. Moch. Said Dewan PenasIhat: Dahlan Iskan, Drs. Sugeng Praptoyo, SH, MM, MH, AK H. Ali Salim

Jumat Pahing, 8 JANUARI 2016

Sarinah dan Cita-cita Gender Soekarno Sarinah menjadi sumber inspirasi bagi Soekarno, tepatnya inspirasi untuk mencintai sesama manusia tanpa memperdulikan kelas sosial. Kemiskinan telah membuka mata hati Soekarno untuk memahami makna cinta. Baginya, rasa cinta dan kasih sayang dapat menepis kesedihan karena hidup melarat. Bahkan, sejak usia belia, ia ingin memiliki rasa cinta yang besar.

J

ika ditanya tentang kekuat­ an utama yang mendorong perjuangan hidup Soeka­ rno, maka ia akan men­ jawab bahwa kekuatan itu be­ rasal dari hasrat untuk mencintai dan dicintai.

Menurut Soekarno, tidak ada cinta yang lebih dari cinta se­ orang ibu. Namun, ia juga tidak mengesampingkan sosok Sarinan sebagai seorang pengasuh (hlm.

29). Dengan segala kelembutan hati dan ketulusan budi, Sarinah membimbing Soekarno dengan baik dan mengenalkan hakikat cinta sejati. Ia bagai guru agung dalam hal menghargai rasa cinta dan kasih. Yaitu, rasa cinta dan kasih yang tidak hanya kepada sesama manusia, tetapi juga kepada bangsa dan tanah air Indonesia (hlm. 32).

Ruh dan jiwa Sari­ nah yang senantiasa hadir dalam kehidup­an Soekarno mengkristal menjadi gagasan besar.

Gagasan besar itu tidak lain berkaitan dengan perempuan Indonesia atau Sarinah Indonesia.

Pada mulanya, Soekarno merasa prihatin dan peduli terhadap posisi perempuan Indonesia yang hanya di­ anggapnya sebagai konco wingking atau teman hidup di belakang seorang lakilaki (hlm. 105).

Soekarno telah membuka cakrawala pengetahuan yang luas perihal proses terben­ tuknya peradaban manusia di dunia. Ia memperkenalkan ke­ pada bangsa Indonesia bahwa kaum Sarinah pernah mencip­ takan sistem masyarakat dan

negara yang disebut matriarkat.

Padahal, zaman purbakala dahulu, kaum laki-laki menguasai kehidup­ an kaum perempuan. Mereka pergi berburu, sementara kaum perempuan menunggu mereka di rumah.

Pada zaman berikutnya, ketika kaum laki-laki tidak lagi berburu, mereka mendapat tekanan besarbesaran dari kekuasaan sistem matriarkat. Namun, sistem itu ternyata terlalu berpihak kepada kaum perempuan, sehingga me­ nimbulkan perlawanan dari kaum laki-laki. Dalam proses yang cukup panjang, akhirnya kaum laki-laki mendapat kemerde­ kaan mereka kembali. Se­

hingga, terjadilah perpindahan aset secara besar-besaran dari pihak Sarinah ke pihak laki-laki, termasuk pemberlakuan kembali sistem patriarkat.

Sejak saat sistem patriarkat berlaku dalam masyarakat, kaum perempuan yang dahulu men­ guasai kaum laki-laki kembali melemah. Mereka kembali menjadi makhluk kelas dua, karena ter­ pinggirkan menurut jenis kelamin.

Kemudian, setelah menikah dan mempunyai anak, mereka menjadi makhluk kelas tiga. Bahkan, me­ reka dianggap sebagai benda mati oleh kaum laki-laki yang menga­ nut sistem patriarkat. Akibatnya, tidak sedikit dari sistem patriar­ kat yang menjadikan perempuan sebagaimana seorang budak yang diperjual-belikan, kendati ia men­ jadi seorang istri (hlm. 156-157).

Hal ini dirasa sebagai bentuk perlakuan yang wajar oleh kaum laki-laki sebab mereka harus mem­ bayar mahal untuk mendapatkan kaum perempuan.

Seperti yang telah Soekarno nyatakan bahwa noeofeminisme menghendaki terselenggaranya kehidupan bersama yang bahumembahu, saling mengisi, dan saling mendukung antara kaum perempuan dan kaum laki-laki dalam masyarakat. Ketika citacita bersama yang diperjuangkan kaum neofeminisme berhasil, maka akan tercipta suatu keme­ nangan rakyat, kemenangan ber­ sama yaitu kemerdekaan bangsa dan tanah air. Inilah yang men­ jadi gagasanbersama Soekarno yang diberikan kepada Sarinah Indonesia.

Adanya Sarinah Indonesia yang belum siap untuk berper­ an aktif dalam ruang lingkup masyarakat adalah suatu ke­ nyataan. Hal tersebut disebabkan oleh peran mereka dalam rumah tangga yang masih menerapkan sistem masyarakat kuno. Se­ hingga mereka merasa berat un­ tuk menjalankan peran gandanya di dalam masyarakat. Padahal, peran ganda tersebut tidak lain dan tidak bukan sebagai ruang untuk menghidupkan kodrat kemanusiaannya sebagai perem­ puan yang berpikir dan kuat.

Kenyataan itulah yang melahir­ kan cita-cita dalam diri Soe­karno untuk memerdekakan perempuan dari beban rumah tangga. Set­ elah itu, Soekarno mengidealkan hadirnya kaum perempuan di ruang publik yang sudah menjadi haknya. Dengan kata lain, Soeka­ rno menyatakan pendapatnya da­ lam sebuah tulisan, “Sebagian be­ sar dari pada pekerjaan-pekerjaan rumah tangga itu, kita angkatkan dari lingkungan keluarga, dan kita masukkan ke dalam tang­ gung jawab kolektivitas.” (hlm.

189-190).

Sarinah bukan hanya sebuah nama, bukan hanya sebuah sim­ bol, dan bukan pula sebatas mon­ umen tanpa makna. Lebih dari se­ mua itu, Sarinah adalah cinta itu sendiri. Cinta yang menyuburkan harmoni kehidupan masyarakat yang terdiri dari laki-laki dan perempuan (hlm. 258). Dengan Sarinah, kesetaraan gender akan berjalan sebagaimana yang dicitacitakan Soekarno.

Selamat membaca!

Judul

: Sarinah

Penulis

: S. Wisnuwardhana

Penerbit

: Palapa

Cetakan

: I, November 2015

Tebal

: 272 halaman

ISBN

: 978-602-0806-46-4

Peresensi

: Anton Prasetyo, alumnus UIN Yogyakarta

Resensi Buku :

P

Urgensi Menegakkan Kejujuran

ada prinsipnya, manu­ sia diciptakan di dunia ini untuk membangun kehidupan dalam nilai kebaikan. Apapun nilai kebaikan yang kita lakukan pasti men­ gundang cinta-Nya. Sebaliknya, murka-Nya terjadi apabila kita mengabaikan nilai kebaikan.

Sesungguhnya kebaikan yang kita lakukan akan kembali ke­ pada diri kita, bahkan memiliki dampak positif bagi lingkungan yang lebih luas.

Salah satu nilai kebaikan yang diperintahkan Tuhan adalah me­ negakkan kejujuran. Benjamin Franklin (1706-1790) pernah berujar bahwa satu orang saja dengan kemampuan memadai, jujur, dan bisa dipercaya dapat membawa perubahan besar un­ tuk kebaikan manusia. Namun, sayangnya, dalam kenyataan hidup, kejujuran merupakan hal yang langka. Satu orang saja yang jujur bisa membawa kebaikan bagi kehidupan, lantas bagaimana jika banyak orang yang tidak memi­ liki kejujuran?

Buku ini refleksi ber­ makna bagi kita untuk mengundang cinta-Nya dan menjauhi murka-Nya, salah satunya dengan ber­ laku jujur. Allah SWT me­ merintahkan kita berlaku jujur dalam lisan dan per­ buatan. Jujur dalam lisan berarti perkataan yang kita sampaikan sesuai dengan realitas tanpa penamba­ han ataupun pengurangan.

Sedangkan jujur dalam per­ buatan diwujudkan dengan adanya keselarasan antara perkataan dan perbuatan.

Jujur selalu bersanding dengan kebenaran. Bahkan, Allah SWT menyebut diriNya sebagai Al-Haq yang be­ rarti Maha Benar. sementara para nabi dan rasul-Nya se­ lalu memiliki sifat ash-shiddiq yang berarti jujur. Sebagai bentuk cinta-Nya kepada kita yang berlaku jujur, Allah SWT

telah menyiapkan balasan kebai­ kan untuk kita. Disebutkan dalam Al-Qur’an surat Al-Ahzab ayat 70-71, misalnya, Allah SWT akan memperbaiki amalan-amalan kita dan mengampuni dosa-dosa kita (hlm. 68).

Dalam hal ini, sabda Rasulullah SAW layak untuk kita renung­ kan, “Sesungguhnya kebenaran itu membawa kepada kebaik­an dan kebaikan itu membawa ke surga. Seseorang akan selalu bertindak jujur sehingga ia ditulis di sisi Allah sebagai orang yang jujur. Dan, sesungguhnya dusta itu membawa kepada keburukan dan keburukan itu membawa ke neraka. Seseorang akan selalu berdusta, sehingga ia ditulis di sisi Allah sebagai pendusta.”(HR. Muttafaq ‘alaih).

Kejujuran merupakan kara­ kter yang berhubungan dengan kemaslahatan manusia. Keju­ juran merupakan tanda kei­

manan, kesucian jiwa, keindahan sifat, dan ketinggian moral. Allah SWT memperingatkan kita yang tidak jujur dalam lisan dan per­ buatan, “Hai orang-orang yang beriman, mengapa kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? Amat besar kebencian di sisi Allah bahwa kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan.”(QS. Ash-Shaf: 2-3).

Kebencian dan kemurkaan Allah SWT tentu saja perlu kita hindari. Kita yang berlaku jujur akan memperoleh keberkahan dalam setiap usaha yang dilaku­ kan. Keberkahan yang dimaksud adalah tambahan pahala kebaikan.

Segala hal yang bernilai kebaikan akan mendapatkan keberkahan.

Maka, hendaklah kita menegak­ kan kejujuran agar keberkahan dapat kita peroleh dalam hidup ini.

Kita selayaknya melihat kejujuran tidak sebagai akhlak mulia saja, tetapi juga sebagai penyem­ purna keimanan (hlm. 72).

Dalam tataran kehidupan ber­ bangsa dan bernegara, ketidakju­ juran yang menggejala seperti korupsi tentu menjadi kepriha­ tinan. Dalam pandangan Islam dan hukum negara, korupsi me­ rupakan perbuatan yang mela­ wan hukum dan bisa merugikan bangsa dan masyarakat secara lebih luas. Tindakan korupsi mengandung unsur penyuapan, pemaksaan, pemerasan, pen­ curian, pengkhianatan, serta menimbulkan kerusakan dan ketidakadilan.

Dalam skala kecil, kita mungkin saja juga melaku­

kan korupsi. Pengambilan harta secara ilegal termasuk perbuatan batil. Allah SWT berfirman, “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil.”(QS. An-Nisa’: 29).

Harta haram yang didapatkan bisa berdampak buruk terhadap diri dan keluarga kita. Kita juga dilarang melakukan suap. Dikata­ kan melakukan suap apabila kita memberikan harta kepada pihak lain yang memiliki kewenangan tertentu untuk memperoleh ses­ uatu yang bukan hak kita (hlm.

135).

Perbuatan suap-menyuap ter­ masuk kezaliman. Rasulullah SAW mengutuk penyuap dan pen­ erima suap (HR. Tirmidzi). Ban­ yak dampak buruk yang diakibat­ kan dari suap-menyuap, namun sedikit dari kita yang benar-benar menyadarinya. Perilaku suapmenyuap akan merugikan diri sendiri, orang lain, bangsa, dan negara; menimbulkan kekacauan dan ketidakadilan dalam pen­ egakan hukum; merusak sistem kerja; termasuk dosa besar, dan mendapatkan laknat Allah SWT dan rasul-Nya (hlm. 139-140).

Buku ini membangun kesa­ daran kita untuk selekasnya meninggalkan ketidakjujuran, termasuk korupsi dan suapmenyuap, serta bentuk perilaku buruk lainnya. Apa yang dibenci Allah SWT selayaknya dihindari, karena cinta-Nya lebih diharap­ kan demi kebaikan diri, keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara ini. n

Judul Buku

: Mengundang Cinta-Nya, Menghalau Murka-Nya

Penulis

: Sayyid Ahmad Reza

Penerbit

: Sabil

Cetakan

: I, 2015

Tebal

: 212 halaman

ISBN Peresensi

: 978-602-279-182-9

: Hendra Sugiantoro

Pegiat Pena Profetik Yogyakarta

PEMIMPIN UMUM/PEMIMPIN REDAKSI/PENANGGUNG JAWAB : Nawang Esthi Lestari REDAKTUR PELAKSANA: Titis Tri Wahyanti KOORDINATOR LIPUTAN : Wawan Triyanto REDAKTUR: Wahyu Kuncoro SN, Bambang WN , Choirul Anam, Anangsyah Isfianto, Helmi Supriyatno, Gatot Suryo Widodo Reporter : M. Ali, Siti Sulistiani, Andre Endrayana Sasmita, Rachmat Caesar BSW, Zainal Ibad, Danang Prastyo, Adit Hananta Utama, Abed Nego, William AK , Gegeh Bagus Setiadi Fotografer: Trie Diana Indahwati, Sekretaris Redaksi: Suryanthini Malang: M. Taufiq, Kabupaten Malang : Cahyono Nor Rochmah, Kota Batu: Anas Bachtiar, Pasuruan : Hilmi Husein, Pamekasan: Syamsuddin, Lumajang: Zainul Hidayat, Probolinggo: Wiwit Agus Pribadi Jember: Effendi, Sampang: Nur Cholis, Sumenep: Samsul Arifin, Bondowoso: Samsul Tahar, Situbondo: Sawawi, Tulungagung: Hadi Sucipto, Wiwieko Dh, Lamongan: Suprayitno, Jombang: Romadlon, Fathoni, Mojokerto: Hasan Amin, Kariyadi Sidoarjo: Ali Kusyanto, Hadi Sujitno, Achmad Suprayogi Gresik: Kerin Ikanto, Rokim, Tuban: Khoirul Huda Madiun: Sudarno, Blitar: Hartono, Ponorogo : Hari Bahrul Ulum, Magetan: Ivin Kurniawan, Nganjuk: Ristika, Bojonegoro: Achmad Basir, Banyuwangi: Dian Ananta Jakarta: Tjitjik Rahayu, Direktur Utama: Nawang Esthi Lestari, Direktur Umum: Wahyu Kuncoro SN, Direktur Keuangan Mira Damayanti Komisaris Utama: Sugeng Praptoyo, Komisaris: Bambang WN, Hasan Amin, Suprayitno, Malang: Gatot Soekardi, Ratna Nirmala, Lumajang: Didit Nur Jadit, Bondowoso: Hasto Pramudyo, Manager Produksi, Sirkulasi dan Periklanan: Sri Eddy Haryanto, Manajer Keuangan: Anangsyah Isfianto, Administrasi Keuangan: Etti Sri Kustini, Sri Poernomo, Sekretaris Per­usahaan: Rani Cholyvianti, Sirkulasi: Titiek Yuliati (Koordinator), Andi Basuki, Nike Kusumawati, Utomo Pagon, Distribusi: Tatok Arly (Koordinator), Suparto, Mulyadi, Pracetak:Ali Sulkan (Koordinator), Danu Setiawan, Achmad Tauriq Imani, Trisno purnomo, Onny Agung S, Oki Abdul Sholeh. Sekuriti: Saiful Hidayat, Agus Mulyono Alamat Kantor Pusat/Iklan/Redaksi: Jalan Indragiri 73 Surabaya, Telp : 031- 561-5454, Fax : 031-561-9009, Email Iklan: bhirawa_indragiri@yahoo.com, Email Redaksi: harian_bhirawa@yahoo.com Sirkulasi: Jalan Pengenal 5, Surabaya (60174), Telp : 031- 547-0650 (3 lines), Fax : 031-534-3359, Email Sirkulasi: bhirawasirkulasi@yahoo.com Bhirawa Online : http://www.harianbhirawa.co.id Bank: Bank Mandiri (BBD Jembatan Merah) Surabaya, No. Rek:140.0080000053, Percetakan: PT Media Nusantara Press SIUPP: Nomor 159/SK/Menpen/SIUPP/A.7/1986, 22 April 1986.

Tarif Iklan: Iklan Baris Rp. 7.500/baris (maksimal 5 baris), Iklan Tender/Lelang Rp.10.000/mm kolom, Iklan Display warna (FC) Rp.10.000/mm kolom, Iklan Display hitam putih (BW) Rp.7.500/mm kolom. Harga belum termasuk PPn 10%.

Jumat Pahing 8 JANUARI 2016

SIDOARJO-GRESIK-MOJOKERTO

KELANA

Empat Proyek Prestisius Wali Kota Belum Rampung Kota Mojokerto, Bhirawa Wali kota Mojokerto, Masud Yunus menaruh perhatian besar pada empat proyek multi years yang ia gagas. Hingga Tahun ini keempat proyek prestisius itu belum rampung pengerjaannya. Proyek itu diantaranya, pembangunan jalan dan Jembatan BlootoPulorejo, Gedung Graha Mojokerto Service City (GMSC), proyek Trotoar Jl Pahlawan dan Trotoar Jl Gajahmada. ‘’Mulai tahun ini penyerapan APBD saya kawal langsung. Terutama yang berkaitan dengan empat proyek multi years yang saya gagas,’’ kata Wali Kota Masud Yunus, Kamis (7/1) kemarin.

Menurut Wali Kota, selain Jembatan Blooto-Pulorejo yang telah selesai lelang dan ditentukan pemenang lelang, Trotoar Gajahmada dan Pahlawan tengah memasuki lelang perencanaan. ‘’Semuanya saya kawal bersama Sekda tentunya,’’ tandasnya.

Pantauan ketat pelaksanaan serapan anggaran ini tidak lepas dari lambatnyaserapan anggaran pada tahun lalu. Karena itu, wali kota menyatakan akan melakukan rapat rutin tiap minggu dengan Satker. ‘’Tiap minggu saya pantau langsung progresnya,’’ katanya.

Walau demikian, ia berharap semua tahapan lelang dilakukan secara prosedural, mengandalkan kualitas dan tidak ada kerugian negara. Tentunya harus tepat waktu dan dipertanggungjawabkan.

Dalam kesempatan itu juga ditargetkan serapan triwulan pertama 15%. ‘’Serapan harus terjadwal, triwulan pertama 15%, triwulan kedua 30%. Tidak seperti tahun lalu besar dibelakang,’’ pungkasnya.Q kar

FPDIP Serahkan Daftar Nama Rolling AKD Gresik, Bhirawa Hari pertama penyerahan daftar anggota dalam rolling Alat Kelengkapan Anggota (AKD) hingga sore, Kamis (7/1) kemarin, hanya FPDIP yang sudah menyerahkan. Fraksi lainya belum menyerahkan karena memilih di hari terakhir.

Informasi yang dihimpun, setiap fraksi sudah selesai melakukan draf dartar rolling AKD. Namun banyak yang memilih penyerahan namaya dilakukan hari terakhir dari jadwal yang di tentukan yaitu Jumat (8/1). Itu dilakukan, menunggu perkembangan dan lobi-lobi masa sebelum sidang paripurna dilakukan.

Suasana di kantor sudah nampak cair, bisa dilihat dengan telah diserahkanya daftar nama rolling AKD FPDIP pada sekretariat dewan. Yang dikabarkan tak mendapat jatah pimpinan, seperti yang kemarin jatah ketua komisi A. Menurut Ketua Fraksi PDIP, Mujid Ridwan, penyerahan daftar nama rolling AKD sudah mendapat persetujuan dari DPC PDIP, namun begitu. Bukan berarti semuanya sudah pasrah, tapi masih bisa berubah sesuai dengan kondisi. Kalau partai merubah lagi komposisinya, sebagai fraksi kepanjangan dari partai pasti kita akan mengubah.Penyerahan surat itu, sebagai tangung jawab dari jadwal yang telah ditentukan dewan yang terakhir hari ini. ‘’Perubahan rolling AKD masih bisa dilakukan, sepanjang belum dibacakan dalam sidang paripurna. Hingga sekarang kita juga masih menunggu perkembangan situasi politik, karena semua bisa berubah dalam hitungan detik,’’ ujarnya.Q kim

Kerja Dua SKPD Sidoarjo Perlu Digenjot Sidoarjo, Bhirawa Kinerja dan rencana kerja SKPD di Pemkab Sidoarjo yang tertuang dalam RPJMD tahun 2010-2015 telah dievaluasi.

Bappeda Kab Sidoarjo telah melakukan ekspose monitoring dan evaluasinya, kemarin, di Ruang Rapat Delta Karya Setda Sidoarjo.

Menurut Kepala Bappeda Kab Sidoarjo, Ir Sulaksano ali kusyanto/bhirawa mengatakan, Jonathan Judianto dalam Monev ini akan diekspose secara komprehensive program sasaran kerja SKPD di Pemkab Sidoarjo yang tertuang dalam Rencana Program Jangka Menengah (RPJM), mulai pelaksanaannya dan penyerapan anggarannya.

Landasan hukum untuk melaksanakan Monev ini, kata Sulaksono, UU Nomor 5 tahun 2014. Yang melaksanakan monev diantaranya dari Bappeda, DPPKA dan Inspektorat. Menurutnya, kegiatan Monev ini termasuk pengawasan. Dalam melaksanakan kinerja pada periode itu, dievaluasi tercatat ada 29 SKPD dengan capaian kerjanya yang sangat tinggi, 17 SKPD capaian kerjanya tinggi dan 2 SKPD capaian kerjanya sedang-sedang saja. ‘’Saya tidak menyebut nama dua SKPD itu,’’ ujarnya.

Pj Bupati Sidoarjo, Jonathan Judianto, yang hadir membuka kegiatan itu mengapresiasi capaian kinerja SKPD di Kab Sidoarjo yang sudah sangat tinggi. Sedangkan bagi SKPD yang masih tergolong sedang agar supaya diperbaiki dan ditingkatkan. ‘’Secara keseluruhan capaian realisasinya sudah sangat tinggi, hanya dua SKPD saja yang kinerjanya perlu digenjot lagi,’’ katanya.Q ali

5

Pemkab Mojokerto Tak Berdaya Tangani ODHA PSK Tetap Beroperasi di Warung Remang-remang Kab Mojokerto, Bhirawa Pemkab Mojokerto seolah tak berdaya menangani Pekerja Seks Komersial (PSK) pengidap HIV/AIDS. Selama ini Pemkab hanya menangkap dan memperingatkan saja, sedangkan PSK berstatus ODHA (Orang Dengan HIV/ AIDS) tetap membandel menjajakan dirinya di warung remang-remang.

Buktinya, hasil razia yang dilakukan Satpol PP akhir tahun 2015 silam. Dari penyisiran yang dilakukan di warung remang-remang sekitar Kec Pungging dan Mojosari, petugas berhasil menangkap empat PSK positif HIV/AIDS. Menurut Suharsono, Kasatpol Pemkab Mojokerto, Kamis (7/1) kemarin, Desember 2015 kemarin kami berhasil menangkap empat PSK positif HIV/AIDS. Mereka berasal dari Surabaya, Pasuruan, Kota Mojokerto dan Kab Mojokerto.

Suharsono menyebut, dari empat PSK ODHA itu, tiga diantaranya wajah baru dan sisanya wajah lama yang kerap terjaring razia Penyakit Masyarakat (Pekat). ‘’Satu ODHA berusia remaja sekitar 20 tahunan, sedangkan tiganya sudah berusia dewasa. Mereka diamankan saat sedang melayani pelanggannya di warungwarung pinggir jalan,’’ katanya.

Kasatpol mengatakan, razia

Seorang petugas melakukan pendataan hasil razia penyakit masyarakat di sejumlah tempat di Mojokerto. yang kerap dilakukan korpsnya ternyata tak membuat jera para PSK berpenyakit ini. Ia khawatir, jika tidak ada penanganan khusus, mereka bisa menularkan virusnya kepada para pria hidung belang. ‘’Bahayanya lagi jika virus itu terbawa ke keluarganya lantaran ditularkan lagi melalui hubungan suami istri,’’ tegasnya.

Terpisah Kepala Dinas So-

sial Kab Mojokerto, Suharyono, juga mengaku kesulitan memperlakukan para PSK yang postif HIV/AIDS ini. Karena saat hendak menitipkan mereka ke panti rehabilitasi juga ditolak mentah-mentah. ‘’Saat ada titipan untuk dibina, petugas panti rehabilitasi tak serta merta langsung menerima.

Mereka diperiksa kesehatannya dulu, jika tidak berpenyakit ya diterima. Tapi jika sakit, mereka

kembalikan lagi kepada kami,’’ ucapnya.

Haryono menerangkan, tahun 2015 lalu, pihaknya sudah menitipkan 23 orang untuk dibina di panti rehabilitasi kediri. Mereka adalah PSK yang terjaring dalam razia gabungan yang dilakukan Dinsos bersama anggota polisi, TNI dan Satpol PP tahun 2015 kemarin. ‘’Mereka terjaring di warung remang-remang yang

Dindik Gerak Cepat Tarik LKS Porno Sidoarjo, Bhirawa Dinas Pendidikan (Dindik) Pemkab Sidoarjo bergerak cepat menarik kembali beredarnya buku LKS (Lembar Kerja Sekolah) di SD Islam Sabilillah Sidoarjo, karena terdapat gambar patung bertelanjang dada, dan hanya ada selendang yang menutupi bawah pusarnya.

Mendapat informasi itu, Kepala Dindik Pemkab Sidoarjo, Drs Mustain Baladan S Pd I pada Kamis (7/1) kemarin, langsung melakukan Sidak ke sekolah yang terletak di lokasi Perumahan Gading Fajar, Sidokare, Sidoarjo. Pada Sidak kemarin, Mustain ditemui langsung Kepala Sekolah SD Islam Sabilillah, Siti Anisatun Nadziro SE bersama jajarannya, juga terlihat Kepala UPTD Dindik Kec Sidoarjo.

Usai pertemuan, Mustain menyatakan, secara tegas kalau buku LKS yang ada gambar patung telanjang telah ditarik kembali. Tak diedarkan untuk siswa kelas IV lagi, memang belum semua siswa menerima buku yang diterbitkan Pustaka Grafika Malang. ‘’Jumlah siswa kelas IV sebanyak 6 kelas, tetapi yang baru mendapatkan buku-buku baru tiga kelas. Jadi belum semuanya, dan sudah ditarik semuanya,’’ tegas Mustain.

Dijelaskan lebih lanjut, kalau sebenarnya buku ini bukan LKS, tetapi hanya kumpulan soalsoal tentang pelajaran Bahasa

Inggris, dan tampilan gambarnya sangat kecil, sehingga tidak terlihat kalau tidak diamati. ‘’Dan kejadian ini bukan wilayah kendali dari Dindik Sidoarjo, karena untuk LKS itu merupakan produk dari KKG (Kelompok Kerja Guru) SDN. Sedangkan sekolah-sekolah yang swasta belum masuk KKG SD,’’ katanya.

Gambar porno yang ditemukan di dalam lembar halaman 56 LKS soal pelajaran Bahasa Inggris untuk siswa kelas IV, terdapat gambar patung perempuan dengan dada terbuka tanpa penutup (telanjang dada, red). Beruntung pihak sekolah Sabilillah dengan sigap menarik buku LKS itu.

‘’Setelah kami mengetahui gambar tak layak itu, langsung saja LKS itu ditarik dan diambil dari siswa-siswi kelas empat ini mas. Kemudian buku LKS itu kami serahkan ke Dinas Pendidikan Kab Sidoarjo,’’ ujar salah satu guru pengajar yang tak mau disebutkan identitasnya.

Sementara itu, Angga salah satu siswa kelas empat SD Islam Sabilillah juga mengakui kalau buku LKS Bahasa Inggris yang sempat dibagikan itu, sudah ditarik para guru, dengan alasan mengumpulkan tugas pekerjaan rumah. ‘’Setelah mengerjakan pekerjaan rumah, buku itu dikumpulkan hingga saat ini belum dikembalikan lagi,’’ ungkap Angga.Q ach

achmad suprayogi/bhirawa

Kepala Dindik Mustain Baladan sedang menunjukan buku LKS yang di dalamnya terdapat gambar patung pornografi.

Dinsosnakertrans Fasilitasi Magang Kerja Lulusan SMA Sidoarjo,Bhirawa Menurut catatan dari Dinsosnakertrans Kabupaten Sidoarjo, ternyata lulusan SMA sederajat di Kabupaten Sidoarjo, banyak menjadi penyumbang pengangguran di daerah sendiri. Karena itu, pada tahun 2016 ini, anak SMA sederajat yang langsung ingin kerja, difasilitasi untuk magang kerja.

Kasi Pelatihan dan Produktivitas Kerja Dinsosnakertrans Kabupaten Sidoarjo, Drs Lexi Yunarto MM, menyampaikan, untuk keperluan tersebut, pihaknya pada 10 Peburari 2015 mendatang, akan mengumpulkan para guru BK se Kabupaten Sidoarjo, agar nantinya mendata para siswanya, sesuai bakat dan minat, begitu lulus ingin kerja. ‘’Kita sudah berkoordinasi dengan sejumlah pihak, untuk memfasilitasi para siswa itu agar bisa magang kerja,’’ kata Lexy, Kamis ( 7/1) kemarin.

Sejumlah bidang yang bisa diikuti siswa untuk magang ini, kata Lexy, diantaranya adalah magang di sejumlah toko waralaba sebagai operator kasir.

Magang di sebuah kapal pesiar internasional. Karena itu siswa magang otomatis dituntut bisa berbahasa Inggris. ‘’Yang berminat di bidang ini, akan kita bina di kampung Ing-

gris, Pare, Kediri,’’ katanya.

Peluang magang di bidang ini cukup banyak, karena menurut Lexy, pihak kapal pesiar tahun 2015 ini memberikan jatah siswa magang untuk Kabupaten Sidoarjo sebanyak 1000 siswa. Di bidang ini, siswa bisa bekerja sebagai bartender, waiters, DJ , tukang cuci bahkan tenaga pembuang sampah.

Di bidang kewirausahaan, akan dilatih misalnya servis sepeda motor, mengolah ampas tahu bisa menjadi nugget, selai roti, abon dan banyak pilihan lain. juga akan kerja sama dengan pra wedding, agar siswa bisa magang dalam tata rias. ‘’Kita awal tahun akan segera tancap gas, maka kita akan memfasilitasi para siswa ini sesuai bakat dan minat, agar punya kemampuan dan nilai jual sebelum bekerja,’’ kata Lexy.

Di Kabupaten Sidoarjo, selama ini untuk mengurangi jumlah pengangguran, pihak Dinsosnakertrans, tiap tahun menggelar kegiatan Bursa Kerja Terbuka. Biasanya setahun cuma sekali, tapi khusus pada tahun 2015 kemarin, kegiatan BKT itu digelar sampai dua kali. Karena bertujuan, ingin cepat mengurangi jumlah pengangguran di Kab Sidoarjo. Q ali

kariyadi/bhirawa

ada di lima kecamatan di Kab Mojokerto. Yakni Kec Mojosari, Pungging, Dawarblandong, Jetis dan Kemlagi.

Haryono menyebutkan, dari data Dinsos, kini jumlah PSK di Mojokerto yang terindikasi HIV/AIDS sebanyak 22 orang. ‘’Siapa nama dan mana alamatnya saya tidak tahu. Yang jelas mereka ketahuan saat ditangkap dan dites di Dinsos,’’ pungkasnya.Q kar

Anggaran Dicoret, Kadis Perikanan Kecewa Gresik, Bhirawa Pembangunan tahap II Gedung Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan (DKPP) Pemkab Gresik terancam molor. Ini karena anggaran yang diajukan sebesar Rp14 miliar dicoret tim anggaran.

Pencoretan itu terang saja membuat Langu Piningara, Kepala Dinas, Kelautan Perikanan dan Pertenakan kecewa berat. Apalagi pencoretan itu tak diinformasikan sebelumnya oleh tim anggaran.

Tidak hanya itu, anggaran untuk Timlok atau tambak percontohan di Kec Sidayu dan Panceng seluas 15 hektar sebesar Rp2 miliar juga turut dicoret. ‘’Padahal, Timlok itu untuk kepentingan masyarakat. Sebab, tambaktambak itu nantinya yang mengelola warga dengan cara kerja sama bagi hasil,’’ kata Langu, Rabu (7/1).

Dijelaskan Langu, pembangunan gedung senilai Rp14 miliar itu tidak hanya untuk DKPP saja, tapi juga Dinas Sosial (Dinsos) dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang akan dibangun tiga lantai.

Untuk gedung DKPP sebenarnya akan dibangun di belakang gedung lama di Jl Dr Wahidin Sudirohusodo. Namun, mantan Bupati Gresik Sambari Halim Radianto tak mengizinkan.

Sejauh ini, secara pasti Langu belum tahu alasan pencoretan itu. Kabarnya, pencoretan itu dilakukan karena untuk APBD 2016 tak ada kegiatan fisik berupa pembangunan gedung baru. ‘’Kalau itu memang kebijakan nggak masalah. Jangan hanya DKPP saja yang dicoret. Tapi, semua SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) juga harus dicoret karena juga punya kegiatan fisik yang sama,’’ terang Langu.

Dengan dicoretnya anggaran itu, bagaimana kelanjutan pembangunan gedung itu Langu belum tahu. Paling tidak harus menunggu anggaran APBD 2017 mendatang jika pada PAPBD tidak dimunculkan lagi. Untuk pembangunan tahap pertama sebenarnya sudah dilakukan pada 2015 lalu dengan menelan dana sebesar Rp2 miliar. Dana sebesar itu untuk pondasi dan tiang.Q eri

Sore ini, Start ‘Sidoarjo Fair’ di Puspa Agro Dibuka Pj. Bupati Jonathan Judianto, Berlangsung 8-24 Januari 2016 PUSPA AGRO -- Perhelatan “Sidoarjo Fair 2016” yang dipusatkan di Puspa Agro dibuka, Jumat (8/1/2016) sore ini. Pj. Bupati Sidoarjo, Jonathan Judianto diagendakan membuka dimulainya even bursa akik nasional dan aneka produk UMKM ini, didampingi Direktur PT Puspa Agro, Abdullah Muchibuddin.

“Sidoarjo Fair 2016” yang dihelat untuk menyemarakkan hari jadi ke-157 Sidoarjo ini akan berlangsung selama 17 hari nonstop, yakni 8-24 Januari 2016. Berbagai produk akik dan permata akan meramaikan bursa dan ajang pameran ini. Selain itu, berbagai komoditas UMKM unggulan juga akan memadati stand-stand yang disiapkan. Selain itu, produk-produk kerajinan dan asesoris dan aneka kuliner juga siap menyapa para pengunjung. Tak ketinggalan, berbagai event dan aneka hiburan siap bikin heboh event ini.

Konsep bisnis dan hiburan ini dikemas sekaligus dalam event ini guna memanjakan masyarakat Sidoarjo dan sekitarnya. Murah barangnya, meriah hiburannya. Karena itu, gedung khusus disiapkan oleh manajemen Puspa Agro untuk menampung barangbarang peserta pameran dengan kapasitas sekitar 500 stand, yakni di gedung aneka produk. Tak perlu emas oleh panas dan hujan, karena di gedung megah ini Anda bisa bertransaksi dengan nyaman.

Ayo, daftarkan produk Anda ke panitia sebelum stand habis. Berbagai event pendukung disiapkan oleh panitia. Di antaranya, elekton, lomba karaoke, lomba fashion hijaber, lomba musik banjari, lomba mewarnai dan menggambar untuk siswa TK, lomba musik patrol, lomba modern dance, juga ada kontes akik yang memperebutkan trophy Pj. Bupati Sidoarjo.

Keberadaan Sidoarjo sebagai kota UKM kiranya pas dengan event ini. Para pelaku usaha mikro, kecil, menengah (UMKM) bisa memanfaatkan momentum ini untuk mendongkrak dan mengembangkan bisnis mereka. Sementara bagi masyarakat Sidoarjo, khususnya di sekitar kawasan Puspa Agro, “Sidoarjo Fair” bisa dijadikan ajang untuk berburu barangbarang murah dan berkualitas.

Jadilah Anda bagian dari event prestisus ini dan manfaatkan peluang emas ini sebelum stand habis.*

JAWA TIMUR

6 KILAS JATIM

Tuntutan Belum Siap, Hakim Tunda Sidang Guru Bunuh Suami Madiun, Bhirawa Sidang kasus Kekerasan Dalam Tangga (KDRT) dengan terdakwa Setio Winarni (54), warga Jalan Dite Manis Nomor 17 Perumnas Manisrejo II Kelurahan Manisrejo Kecasudarno/bhirawa matan Taman Kota Madiun Rahmad Isnaini yang juga seorang guru di sebuah SMPN, seharusnya memasuki agenda tuntutan.

Namun karena Jaksa Penuntut Umum (JPU) belum siap dengan tuntutannya, sidang ditunda Kamis pekan depan.

"Karena JPU belum siap dengan tuntutannya, sidang ditunda hari Kamis depan," kata ketua majelis hakim sebelum mengetuk palu pertanda sidang berakhir.

Usai sidang, JPU Rahmad Isnaini, mengatakan, pihaknya meminta waktu satu minggu untuk membacakan tuntutan karena Rentut (rencana tuntutan) belum turun. "Belum siap tuntutannya," kata JPU Rahmad Isnaini, usai sidang kepada wartawan di Pengadilan Negeri Kota Madiun, Kamis (7/1).

Dalam sidang sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum (JPU), mendakwa terdakwa, pada hari Senin 10 Agustus 2015 sekitar pukul 6.30 WIB, terdakwa meminta agar suaminya, Sukirno (korban) yang sedang duduk di ruang tamu, mematikan kompor di dapur.

Setelah memenuhi permintaan terdakwa, kemudian korban kembali duduk ke ruang tamu. Namun saat baru duduk, terdakwa kembali meminta suaminya agar mengeluarkan sepeda. Merasa terus diperintah oleh istrinya, kemudian korban mengeluarkan kata-kata kotor. Saat itulah kemudian terdakwa melepas sepatu kanannya untuk memukul wajah korban sebanyak dua kali. Akibatnya, mata kanan korban mengalami memar.Q dar

Pelantikan Kepala Daerah Dipercepat Semakin Baik Hari Ini, MK Gelar Sidang Kasus Pilkada Jember Pasuruan, Bhirawa Pemkot Pasuruan mengharapkan pelantikan kepala daerah terpilih segera digelar. Pj Wali Kota Pasuruan, Wibowo Ekoputro menyampaikan jika pelaksanaan itu tidak segera digelar serta terlalu lama, akan berdampak pada kevakuman. Tentusaja kevakuman itu akan mempengaruhi program-progran yang telah ditetapkan.

“Kalau secara konstitusi bisa dipercepat, maka akan semakin baik dan bagus. Dari sisi regulasi pelantikan Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih tidak ada masalah.

Apabila diundur-undur proses pelantikan ini, maka akan vakum dan pengaruhya terasa sekali pada program yang sudah ditetapkan,” ujar Wibowo Ekoputro kepada sejumlah wartawan, Kamis (7/1).

KPU Kota Pasuruan sudah menetapkan pasangan H Setiyono-Raharto Teno Prasetyo (Sehat) sebagai pasangan pemenang dan terpilih dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Pasuruan pada Selasa (22/12) kemarin.

Hasil rekapitulasi suara Pilkada Kota Pasuruan, pasangan Sehat yang diusung Partai Golkar, PDIP, Gerindra,

PAN dan PPP, memperoleh 62.789 suara atau 55,51 persen. Perolehan itu mengungguli perolehan pasangan H Hasani-Moh Yasin (Berhasil) yang meraih 49.086 suara atau 43,40 persen. Sedangkan Pasangan Yus Samsul Hadi-Agus Wibowo (Iya) mendapat 1.231 suara atau 1,09 persen.

Menurutnya, Pemkot Pasuruan sudah menerima tembusan surat dari Ketua DPRD Kota Pasuruan kepada Menteri Dalam Negeri (Mendagri) melalui Gubernur Jatwa Timur terkait penetapan dengan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pasuruan terpilih. “Harapan kami minggu ke empat bulan Januari ini bisa dilantik.

Pada intinya Pemkot Pasuruan sudah siap,” terang Wibowo Ekoputro.

MK Gelar Sidang

hilmi husain/bhirawa

Pj Wali Kota Pasuruan Wibowo Ekoputro Sementara itu, hari ini (Jum'at) Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang pertama kasus sengkata Pilkada serentak Kabupaten Jember. MK meloloskan gugatan pasangan calon nomor urut 1 H.Sugiarto-dr.Dwikoryanto dengan Akte Registrasi Perkara dari MK dengan nomor : 140/PHP.BUP.XIV/2016.

Kemudian, MK melayangkan surat pangilan sidang No.120.140/PAN.MK/1/2016 kepada H. Sugiarto, SH dan

dr.Dwikoryanto pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Jember sebagai pemohon, untuk menghadiri sidang yang digelar Jum'at 8 Januari 2016 dengan Agenda pemeriksaan.

Dalam kasus ini, Komisi Pemilihan Umum Kab Jember dan Paslon 1 dr.Faidah-H.Muqit Arief sebagai tergugat I dan tergugat II. Kuasa Hukum Paslon H.Sugiarto-dr. Dwikoryanto, Sumino, SH mengatakan, materi perhononan gugatan oleh MK dinyatakan lengkap. Tergugat I KPUD Jember, dan tergugat II pasangan Faida – Abdul Muqit Arief.

“Materi pokok yang diajukan adalah tindakan melanggar hukum yang dilakukan oleh penyelenggara Pilkada terkait dengan keterlambatan penyerahan laporan dana kampanye. ini adalah satu-satunya perkara yang akan disidangkan oleh MK,” katanya.

Menurutnya telah terjadi kasus keterlambatan penyerahan laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye (LPPDK).Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Jem-

ber mengklaim Pak Gik – Dwi telat 5 menit. Sedangkan, Faida – Muqit terlambat 45 menit.

Sesuai Pasal 34 ayat (1), dan (2) dalam Peraturan KPU RI Nomor 8 Tahun 2015, batas waktu akhir penyerahan LPPDK adalah sehari pasca masa kampanye, yakni Minggu tanggal 6 Desember 2015 dengan batas waktu sampai pukul 18.00 WIB. "Sanksi diskualifikasi pasangan calon yang terlambat menyerahkan LPPDK termaktub dalam Pasal 53 dalam Peraturan KPU RI Nomor 8 Tahun 2015,"tandasnya.

Namun, KPUD mengabaikan ketentuan tersebut dengan tidak memberi sanksi diskualifikasi. Pilkada Jember tetap digelar pada tanggal 9 Desember. “Saya berharap MK dalam menyidangkan kasus ini berlaku dinamis bukan lagi statis dengan menggali fakta yang terjadi selama Pilkada Jember berlangsung. Pelanggaran yang dilakukan penyelenggara Pilkada sangat mempengaruhi proses maupun hasilnya,” pungkas Sumino.Q hil,efi

Anak Pasangan Buruh Tani Pengidap Hidrosefalus

Pengusaha Wajib Sediakan Uang Pecahan Probolinggo, Bhirawa Pengusaha harus siap dan wajib menyediakan uang pecahan sebagai uang kembalian konsumen. Sebab uang pecahan tersebut belum ditarik oleh bank.

Dengan demikian konsumen tidak dirugikan. Sehingga uang kembalian harus berbentuk uang pecahan (recehan) dan bukan yang lain.

Hal tersebut ditegaskan oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kabupaten Probolinggo M. Sidik Widjanarko, Kamis (7/1). Menurutnya, pengembalian terhadap pembeli (konsumen) harus dilakukan dalam bentuk uang.

“Pengusaha tidak boleh malas. Risikonya memang harus selalu berhubungan dengan bank untuk menukar uang pecahan. Uang pecahan logam sudah disiapkan oleh bank. Tidak boleh diganti dengan permen, apalagi dengan makanan dengan label mata uang. Sebab itu membahayakan masyarakat selaku konsumen,” ujarnya.

Menurut Sidik, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) Disperindag memberikan perlindungan konsumen, maka pihaknya sudah mengirimkan surat ke toko-toko swalayan yang isinya meminta agar pengembalian harus dilakukan dalam bentuk uang logam. “Masyarakat sebagai konsumen tidak boleh dirugikan. Sehingga pengusaha wajib menyediakan uang recehan dalam bentuk uang logam dan tidak ada uang dalam bentuk lain,” jelasnya.

Namun jelas Sidik, hingga saat ini masih ada sebagian toko yang melakukan pengembalian dengan menggunakan permen atau makanan dengan label mata uang.

Menyikapi hal tersebut, pihaknya mengaku sudah memberikan surat teguran agar tidak melakukan hal itu.Q wap

Jumat Pahing 8 JANUARI 2016

nurcholis/bhirawa

TSK kurir narkoba diamankan di Mapolres Sampang.

Hampir Menikah, Kurir Narkoba Ditangkap Polisi Sampang, Bhirawa Tinggal hitungan hari hendak melangsungkan pernikahan, kurir narkoba inisial R (23) asal Desa Kedundung Sampang ditangkap polisi setelah kedapatan memiliki barang haram jenis narkotika, setelah dilakukan pemeriksaan tersangka diamankan di Mapolres Sampang beserta sejumlah barang bukti.

Menurut Kapolres Sampang AKBP Budi Mulyanto, setelah Polres Sampang berhasil mengungkap kasus narkoba selama tahun 2015 lalu sebanyak 71 kasus yang rata-rata pemakai, kali ini tahun 2016, pihaknya berhasil menangkap tersangka kasus narkoba yang katagorinya selain pemakai juga sebagai kurir pengedar narkoba.

“Anggota kepolisian Polres Sampang berhasil menangkap TSK inisial R di Desa Kedundung Kecamatan Kedundung Sampang berserta barang bukti, setelah dilakukan pemeriksaan ternyata tersangka selain pemakai juga sebagai kurir pengedar narkoba.

Memang kasus ini masih kita lakukan mengembangan lebih jauh hingga sampai ditemukan bandar narkoba yang berredar di

Kabupaten Sampang,” jelas Kapolres Sampang, Kamis (7/1).

Masih dikatakan Kapolres Sampang yang juga didampingi kasat Narkoba Polres Sampang, tertangkapnya salah satu kurir narkoba ini diharapkan bisa mengurangi bahkan tidak ada narkoba yang beredar di Kabupaten Sampang. Memang berdasarkan hasil pemeriksaan TSK kurir narkoba ini dalam waktu dekat kurang lebih 8 hari akan melangsungkan pernikahan, namun gagal tidaknya pernikahan tersebut sepenuhnaya menjadi kewenangan TSK. Berdasarkan pres rilis di Mapolres Sampang, TSK kurir narkoba yang ditangkap polisi ada beberapa barang bukti yang juga diamankan, diantaranya paket sabu seberat 0,29 gram, dua bungkus rokok, satu Hanphone, dan satu unit sepeda motor.

Sedangkan TSK dijerat pasal 114 ayat 1 subs pasal 112 ayat 1 undang-undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika, ancaman pidana penjaran paling ringan 5 tahun dan paling lama 20 tahun, denda paling sedikit satu miliar, paling banyak 10 miliar.Q lis

Nganjuk, Bhirawa Tidak cukup dengan kesulitan ekonomi yang menimpa kehidupan sehari-hari, pasangan Legiyo (40) dan Suminah (39) asal Dusun Mlaten Desa Blitaran Kecamatan Sukomoro ini juga dirundung kesedihan. Anak kedua mereka, Afrizal Nur Khoir yang masih berusia 8 bulan ini butuh penanganan ekstra karena menderita hidrosefalus.

Seiring waktu, kepala Afrizal yang lahir 8 April 2015 lalu semakin membesar berisi cairan. Sebenarnya, Afrizal sudah menjalani dua kali operasi. Sebuah selang pun ditanam di tengkorak kepalanya untuk membuang cairan kepala.

Selang yang tampak menonjol di kulit kepala itu menyalur hingga ke bagian perut bayi kecil ini. Di gendongan Suminah, sang ibu, bayi ini terus merengek, rewel. Seolah dia ingin berbagi rasa sakit dan tidak nyaman. “Mungkin sakit atau bagaimana di kepalanya. Siang malam selalu rewel begini,” kata Suminah tentang anaknya yang terus merengek.

Uniknya, meski kerap menangis tak jelas, Afrizal langsung diam begitu sang bapak membunyikan motornya. “Begitu motor distarter langsung diam. Seperti terhibur dia dengar suara motor,” sambung Legiyo, sang bapak yang kemarin ada di dekat Suminah.

Legiyo menceritakan, awalnya Afrizal terlihat normal. Sampai usia dua bulan, Legiyo dan Suminah belum menemukan hal mencurigakan dari perkembangan buah hati mereka. Menginjak bulan ketiga, Suminah mulai menyadari ada hal aneh pada anaknya. Kepala Afrizal mulai membesar, jika semula lingkar kepala bayi hanya 40 sentimeter, belakangan menjadi 50 sentimeter.

Pembesaran kepala Afrizal, oleh dokter yang memeriksanya lantas didiagnosa sebagai hidrosefalus. Karena kondisi ekonomi yang serba kekurangan, mereka pun sempat bingung. Akhirnya, Legiyo mengurus surat keterangan miskin (SKM) hingga bisa berobat dengan gratis. Karena surat itu pula, Afrizal menjalani dua kali operasi. Q ris

ristika/bhirawa

Afrizal Nur Khoir yang masih berusia 8 bulan menderita hidrosefalus didalam gendongan Suminah, ibunya.

Nenek Armona, Wanita Miskin yang Luput dari Perhatian Pemerintah Untuk Bisa Makan Saja Harus Menunggu Pemberian dari Tetangga Memiliki nasib kurang beruntung, tak mampu, mata buta dan hidup sebatang kara, kerap kali menimpa seseorang. Stigma inilah yang mendera salah seorang nenek tua renta di Kabupaten Situbondo yang bernama Armona. Nenek yang hidup dengan kondisi memprihatinkan itu tinggal di lingkungan Karang Asem, RT 01 RW 04, Kelurahan Patokan, Kecamatan Kota Situbondo. Yang memilukan, hingga saat ini, nenek Armona belum pernah tersentuh bantuan dari Pemkab Situbondo.

sawawi/bhirawa

Nenek Armona, didampingi tetangganya Artiono dan pemerhati masalah sosial saat menyerahkan bantuan, kemarin.

Informasi Bhirawa menyebutkan, nenek Armona sudah bertahun-tahun hidup seorang diri.

Sejak ditinggal suaminya 10 tahun lalu, sang nenek yang kini berusia 86 tahun itu hidup sebatang kara. Ironisnya, sepeninggal suami sang nenek mengalami kebutaan permanen.

“Jangankan untuk bekerja, untuk sekedar mandi saja sang nenek harus dituntun. Kondisi ini sudah berjalan selama bertahuntahun. Kini kondisi sang nenek sangat memperihantinkan, kare-

na hanya bisa makan dari belas kasihan tetangga,” aku tetangga dekat Nenek Armona, Artiono, kemarin (7/1).

Nenek Armona, kata Artiona, tidak hanya tak bisa mencari makan sendiri, melainkan juga tinggal digubuk gedhek ukuran dua meter persegi. Gubuk tersebut dibangun di atas tanah milik warga. “Jika sewaktu-waktu diusir pemilik tanah, sang nenek terancam tak memiliki tempat tinggal lagi. Namun perlahan, nenek kini mulai ada perhatian dan bantuan

dari beberapa warga dan komunitas pemerhati sosial di Kota Santri,” terang Artiono, yang dikenal peduli kepada nasib Nenek Armona tersebut.

Saat sejumlah wartawan menemuinya, nenek Armona sempat menangis. Itu karena sang nenek mengaku belum makan sejak pagi hari. Kejadian semacam itu konon sudah kerapkali terjadi kepada nenek Armona. “Jika tak ada tetangga yang memberi makan, sang nenek hanya meminum air putih saja. Ini sudah ia jalana dalam waktu cukup lama,” papar Artiono lagi.

Nenek Armona, lanjut Artiono, tidak buta sejak lahir. Dia mulai mengalami kebutaan sejak beberapa tahun terakhir ini. Sebelumnya sang nenek dikenal pekerja keras, meski hanya bekerja sebagai buruh tani. “Bahkan, semasa tidak buta, sang nenek masih bisa memenuhi kebutuhan hidup-

nya sehari-hari. Dia dikenal sebagai pekerja keras dan pekerjaan apa saja dilakukan asal bisa menghasikan uang,” ungkapnya.

Menurut Artiono, sang nenek hidup sebatang kara sudah bertahun-tahun. Sejauh ini, kata Artiono, tidak banyak tetangga yang memperhatikan nasibnya.

Artiono menambahkan, saat ini sang nenek memang membutuhkan bantuan, terutama untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari.

Ia juga mengaku, dirinya bersama beberapa temannya telah mengumpulkan dana untuk disumbangkan. “Rencananya dana yang sudah terkumpul tersebut akan dipergunakan merenovasi gubuk sang nenek yang sudah tak layak huni. Sebab dikhawatirkan gubuk tersebut akan ambruk pada musim penghujan ini,” pungkas Artiono.Q awi

Jumat Pahing 8 JANUARI 2016

KILAS JATIM

Didampingi KPR, Keluarga Korban Datangi Polres Tuban, Bhirawa Masih ingat kasus dugaan penganiayaan pada anak di bawah umur Ficky Arfindo,14, dan Vemas Adi Kusuma,11, warga Kecamatan Widang yang dilakukan oleh oknum anggota polisi pertengahan tahun 2015 lalu? Didampingi Koalisi Perempuan Ronggolawe (KPR), orang tua korban menagih penyeleseaian dengan mendatangi Mapolres setempat(7/ 1).

Diterima oleh langsung Kasatreskrim AKP Suharta, Kanit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Aiptu Kukuh serta anggota serta Aiptu NH (polisi yang diduga menganiaya korban), Kusno ayah Ficky, Rusdi dan Siti Maemunah juga didampingi Nunuk Fauziyah, Imanul Istofaina dari dan selanjutnya digelar pertemuan tertutup di salah satu ruangan opsnal Satreskrim.

“Keluarga korban meminta kasus tetep dilanjutkan dan meminta pihak NH, tidak lagi berusaha mengirim orang ke keluarga korban untuk tujuan menghentikan kasus. Karena, selama ini ada upaya untuk meminta orang lain membujuk keluarga korban agar mau mencabut laporannya,” Kata Nunuk Fauziyah usai pertemuan (7/1).

Lebih lanjut diterangkan, dalam pertemuan, Aiptu NH juga meminta maaf dan menawarkan bantuan biaya pendidikan untuk Ficky. “Kami (keluarga) menerima permintaan maaf itu, namun tetap ingin kasus jalan terus. Kami juga tidak mau menerima apapun pemberian material dari pihak NH,” terang mantan aktifis PMII Tuban ini.

KPR dan keluarga korban mempertanyakan kenapa sapai saat ini kasus tersebut tidak segera dilimpahkan ke pengadilan “Alasannya karena sampai saat ini barang bukti berupa pistol yang digunakan untuk menganiaya belum ditemukan. Ini kan aneh,” kata Nunuk Faiziyah.Q hud

JAWA TIMUR

Pemkab Siapkan Pengacara Hadapi Gugatan Penyewa Ruko Tulungagung, Bhirawa Gugatan yang dilayangkan 36 penyewa ruko (rumah toko) di Pertokoan Tulungagung Plaza Jl Agus Salim Kota Tulungagung ke Pengadilan Negeri (PN) setempat tidak membuat gentar Pemkab Tulungagung. Bahkan kini Pemkab Tulungagung sudah menyiapkan pengacara profesional untuk mengahadapi penggugat yang mendiami aset Pemkab Tulungagung itu.

“Kami sudah siap menghadapi gugatan para penyewa ruko. Kami pun sudah menyiapkan pengacara (kuasa hukum) dari Malang yakni Naniyanto SH,” ujar Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Tulungagung, Drs Hendry Setiawan MSi, pada Bhirawa, Kamis (7/1).

Rencananya sidang perdana gugatan para penyewa ruko akan digelar di PN Tulungagung pada, Kamis (14/1) pekan depan. Para penggugat merasa Pemkab Tulungagung telah melakukan perbuatan melawan hukum dalam permasalahan pembayaran sewa ruko dan mereka pun telah menun-

juk kuasa hukum Dr Solehoddin SH MH & Anang Sugiantanto SH selaku kuasa hukumnya.

Hendry Setiawan yakin Pemkab Tulungagung dapat memenangkan kasus tersebut.

Apalagi hak penggunaan lahan (HPL) ruko sudah kembali milik Pemkab Tulungagung.

“Dalam PP 27/2014 tidak ada yang namanya hak guna bangunan (HGB) bagi penyewa.

Yang ada di antaranya hanya sewa, bukan HGB,” paparnya.

Alumni Universitas Jember (Unej) ini menambahkan Pemkab Tulungagung telah menjalankan hasil mediasi antara Pemkab Tulungagung dan para penggugat yang diinisiasi Ka-

polres Tulungagung, AKBP FX Bhirawa Praja Paksa SIK beberapa waktu lalu. Hasil mediasi itu pada intinya persoalan di Pertokoan Tulungagung Plaza dalam status quo.

“Kalau sudah status quo seharusnya tidak ada aktifitas pembukaan ruko. Tapi nyatanya kan tetap buka. Dan kami sudah pula tidak melibatkan Satpol PP untuk menertibkan ruko seperti permintaan Kapolres,” paparnya lagi.

Hendry Setiawan kembali menyebut keyakinannya Pemkab Tulungagung akan memenangkan kasus yang didaftarkan para penggugat di PN Tulungagung dengan nomer pendaftaran 51/Pdt.6/2015/ PN.Tlg. “Bahkan kami berencana juga akan menggugat balik penggugat,” tandasnya.

Diberitakan sebelumnya, Bupati Tulungagung, Syahri Mulyo SE MSi, geram dengan masih tertunggaknya tagihan sewa ruko aset Pemkab Tulungagung yang berada di kawasan Jl H Agus Salim Kota Tulu-

wiwieko/bhirawa

Aktivitas perdagangan di Pertokoan Tulungagung Plaza, Kamis (7/1), tetap berjalan kendati terjadi perselisihan hukum antara Pemkab Tulungagung dan penyewa ruko.

Hendak Pesta SS, Perangkat Desa Ditangkap Polisi Situbondo, Bhirawa Bagian Satuan Reserse Narkoba Polres Situbondo membekuk oknum perangkat Desa, di halaman salah satu hotel kawasan objek wisata pantai Pasir Putih, kemarin. Saat disergap polisi, oknum perangkat Desa ini sedang bersama seorang perempuan yang diduga WIL-nya alias Wanita Idaman Lain. Saat itu juga bersama teman wanitanya oknum perangkat Desa tersebut langsung digelandang ke Mapolres Situbondo guna menjalani pemeriksaan polisi.

Belakangan diketahui, oknum perangkat Desa itu bernama Lukman Utomo.

Pria berusia 43 tahun itu merupakan Kepala Seksi Pembangunan Desa Sukukerto, Kecamatan Pajarakan Probolinggo.

Saat ditangkap Lukman Utomo berusaha mengelabui polisi. Ia menyebunyikan sabu-sabu seberat 0, 40 gram di dalam ikat pinggangnya. Konon sabu-sabu tersebut dibeli dari seseorang seharga 500 ribu rupiah.

Kepada sejumlah wartawan, Lukman Utomo mengaku sudah pesta sabu-sabu sejak malam kemarin. Menurut Lukman, dirinya pesta sabu di salah satu hotel di Kecamatan Pajarakan, Probolinggo.

Lukman mengelak akan pindah pesta sabu-sabu di Situbondo. Ia hanya datang ke Situbondo untuk berobat. Namun apapun alasannya, kini oknum perangkat Desa itu harus meringkuk di balik jeruji besi Mapolres Situbondo.Q awi

mang ada beberapa penghuninya itu kawan atau teman.

Tapi kalau mokong tidak bayar.

Tidak mau bayar sewa, kita tuntut, kita tutup dan segel,” tegasnya.Q wed

ngagung itu.

Dia mengancam akan menutup paksa atau menyegel ruko-ruko yang penyewanya belum juga membayar uang sewa. “Ini pemerintahan. Me-

Kiriman Uang TKI Tembus Rp 200 M

Mobdin Diganti Nopol Hitam, BK DPRD Akan Bertindak Tegas Lamongan, Bhirawa Adanya perbuatan beberapa pejabat pemerintah yang dengan sengaja mengganti plat nomor mobil dinas mendapatkan perhatian khusus Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Lamongan. Atas adanya perbuatan beberapa pejabat yng nakal tersebut BK DPRD akan menindak tegas bagi yang masih nakal mengganti mobil dinas yang semul berpelat merah menjadi pelat hitam tersebut. Ketegasan itu disampaikan saat beberapa aktivis mahasiswa secara langsung melaporkan sejumlah pelat mobdin yang pernah dia (Mahsiswa –red.) jumpai di jalan dan diganti dengan pelat hitam.

Kepada Bhirawa, Miftahun Naufal, aktivis PMII dari Fakultas Ilmu Keguruan Unisla Veteran membenarkan jika pihaknya melaporkn beberap plat mobdin yang diganti plat hitam. Sejumlah mobil dinas dijumpinya di lapangan.

“Kemudin kita foto dan kita jadikan arsip sebagai bukti bahwa perilaku pejabat yang melanggar itu masih dilakukan seenaknya tanpa rasa takut,Ulah nakal ini nampaknya sudah menjadi tradisi para wakil rakyat dan pemerintah daerah," ujar Miftahul Naufal.

Ia juga menyebutkan dan memperlihatkan beberapa foto mobdin di jalanan yang di abadikanya ke Ketua BK,Beberapa mobdin dinas yang berganti plat hitam itu antara lain,S 423 JP,S 452 JP,S 642 JP,S 618 JP,S 557 JP,S 503 JP dan S 412 JP.terlebih juga pelat hitamnya aspal (asli tapi palsu).

Naufal berharap agar BK DPRD dan pejabat berwenang Pemkab Lamongan,Sat-Lantas dan Satpol PP melakukan tindakan tegas sehingga bisa memberikan efek jerah bagi para oknum pejabat yang mengganti pelat mobdin dengan pelat hitam," harapnya.Q mb9

7

mb8/bhirawa

Komisi C DPRD Bangkalan saat melakukan Inspeksi mendadak (sidak) proyek pengelolaan ruang Terbuka Hijau (RTH) revitalisasi Taman Paseban.

Proyek Rp 5,6 M Dikerjakan Asal-asalan Bangkalan, Bhirawa Pelaksanaan Mega Proyek Pembangunan Taman Paseban yang berada di alun-alun Kota Bangkalan menuai banyak kecaman, salah satunya datang dari Komisi C DPRD Bangkalan yang pada beberapa hari yang lalu melakukan Inspeksi mendadak (sidak) proyek pengelolaan ruang Terbuka Hijau (RTH) revitalisasi Taman Paseban. Dalam sidak yang dilakukan itu dewan menemukan banyak hal di antaranya pemasangan paving yang asal-asalan, pengerjaan Pendopo Paseban yang belum selesai dan temuan lainnya.

“Proyek ini di Komtek baru W Minggu hasil pekerjaanya banyak yang sudah amburadul, ya diantaranya paving banyak yang anjlok,” kata Ketua Komisi C DPRD Bangkalan, Suyitno dikantornya, di jalan Soekarno Hatta? Bangkalan, Kamis (07/1).

Dikatakan dia, usai melakukan sidak tersebut, pihaknya dalam waktu dekat akan memanggil Badan Lingkungan Hidup (BLH) dan pelaksana proyek untuk dimintai pertangung jawaban, “Komisi akan memanggil BLH, pihak pelaksana untuk dimitai pertangung jawaban serta kelanjutan dari proyek ini, karena Banyak pekerjaan yang dikerjakan asal-asalan serta masih banyak pekerjaan yamg belum selesai. Padahal dalam laporannya sudah 100 persen,” terangnya.

Lebih lanjut Suyitno menjelaskan, selain akan memanggil BLH dan rekanan, Dewan juga akan mengirim surat ke BPK RI, agar supaya BPK melakukan audit terhadap proyek senilai Rp 5,9 Miliar itu, “Dalam waktu dekat ini kami akan memanggil Dinas terkait dan untuk agenda jangka panjangnya kita akan kirimsurt ke BPK, agar proyek ini diaudit oleh BPK apakah benar penggunaan anggaran,” katanya.

Terpisah Kepala BLH kabupaten Bangkalan, Sa’at Asj’ari mengatakan, memang dalam pelaksanaanya ditemukan banyak kelebihan volume seperti pendopo taman Paseban. “Di RAB kita, pendepo Paseban hanya 108 meter, tapi ketika pelaksanaan ditemukan 250 M lebih jadi ada kelebihan volume,” jelas Sa’at.

Lebih lanjut Sa,at menjelaskan, kerena proyek pengerjaan Taman Paseban seluas 3.500 ini belum diserahkan, maka pihaknya akan meminta kepada pelaksana proyek untuk memperbaiki apa yang menjadi temuand dewan.

“Proyek ini belum diserahkan, kalau dananya 100 persen sudah terserap, tapi masih 5 persen anggaran untuk pemeliharaan,” tuturnya.

Masalah.Dewan yang akan meminta BPK untuk mengaudit proyek tersebut, kepala BLH ini tidak keberatan. “Silakan diaudt BPK lebih baik srperti itu, agar semuanya menjadi jelas, karena kami sudah bekerja secara maksimal,” ujarnya.Q mb8

Banyuwangi, Bhirawa Jumlah uang yang dikirimkan oleh para Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang ada di luar negeri melalui Kantor Pos Banyuwangi pada tahun 2015 tercatat 55.498 transaksi dengan besarnya dana Rp. 218.950.975.800, mengalami kenaikan yang cukup tinggi dibandingkan tahun 2014 yang tercatat Rp. 181.542.963.600,- dari 53.793 transaksi.

Menurut Eko Sumaryanto, Kepala Kantor Pos Banyuwangi, beberapa wilayah kecamatan tercatat transaksi yang tinggi, seperti di wilayah kecamatan Genteng, Pesanggaran, Muncar dan kecamatan Banyuwangi.

Sementara untuk kecamatan yang transaksinya kecil antara lain; kecamatan Kabat dan kecamatan Giri.

Transaksi tertinggi di kecamatan Genteng yakni 6.052 dengan nilai uang sekitar Rp 25,2 milyar. Sementara terendah ditempati oleh kecamatan Kabat dengan nilai uang Rp. 132,2 juta.”Daerah Banyuwangi selatan (Genteng, Pesanggaran dan Bangorejo) meru-

pakan wilayah yang transaksi pengiriman uang dari pahlawan devisa cukup tinggi.

Sementara transaksi terendah tercatat wilayah kecamatan Kabat,” ujar Eko Sumaryanto.

Selanjutnya Eko Sumaryanto menyatakan pada tahun 2014, pengiriman uang dari para TKI yang melalui kantor Pos tertinggi tercatat kecamatan Genteng dengan 5.771 transaksi dengan nilai uang Rp. 21.118.723.200,-, urutan kedua ditempati kecamatan Pesanggaran dengan dana sebesar Rp. 16.481.620.700,- dari 5.253 transaksi. Selanjutnya di wilayah kecamatan Banyuwangi tercatat 3.880 transaksi dengan total uang Rp 17.125.585.200,Lebih lanjut Eko Sumaryanto menambahkan, selama tahun 2014, untuk urutan terbawah dalam transaksi pengiriman dana dari TKI adalah kecamatan Kabat dengan 52 traksaksi dan jumlah uang yang terkirim Rp.119.039.000,-. Kemudian untuk kecamatan Giri tercatat 635 transaksi dengan besarnya dana yang dikirim Rp.2.037.315.100,-.Q mb12

Hadapi Banjir, BPBD Berlakukan Status Siaga Darurat Bojonegoro, Bhirawa Meskipun, ketinggian air Bengawan Solo di daerah hulu, Jawa Tengah juga hilir Jawa Timur, saat ini jauh dibawah siaga banjir. Menghadapi ancaman banjir luapan Bengawan Solo, tim penanggulangan bencana di daerahnya mempersiapkan 15 perahu karet, baik milik BPBD, Kodim 0813, Polres, Brimob Polda Jawa Timur dan Dishub.

“Semua perahu karet yang tersedia dalam keadaan baik. Dengan 15 perahu karet sudah mencukupi untuk menangani evakuasi warga kalau sewaktu-waktu terjadi banjir,” kata Kasi Pencegahan dan Kesiapsiagaan Badan Penanggulangan Ben-

cana Daerah (BPBD) Bojonegoro Sukirno, Kamis (7/1).

Saat ini, tim SAR gabungan Kabupaten Bojonegoro, latihan menyusuri Bengawan Solo, mulai Karangnongko Kecamatan Ngraho sampai Bendung Gerak di Kecamatan Kalitidu dengan lima perahu karet, untuk melakukan uji coba peralatan evakuasi. “Tim SAR melakukan penyusuran Bengawan Solo dengan lima perahu karet, sebagai bentuk kesiapsiagaan,” ujarnya.

Ia juga mengatakan sebanyak 50 Tim SAR gabungan, juga 22 personel tim reaksi cepat (TRC), sudah disiagakan menghadapi ancaman bencana banjir, juga tanah longsor dan angin kencang.Q bas

Serangan Hama, Petani di Kapas Lakukan Gropyok Tikus Memasuki masa tanam padi pertama, hama tikus sawah di areal pertanian Desa Bangilan, Kecamatan Kapas, Kabupaten Bojonegoro, sudah meresahkan para petani setempat. Berbagai upaya sudah dilakukan untuk mengendalikan serangan hama tikus sawah. Namun, jumlah populasi tikus sawah terus bertambah.

Kondisi itu jelas mengancam pertumbuhan tanaman padi di wilayah tersebut. Kamis (7/1) pagi, pemerintah Desa Bangilan, bersama petani setempat melakukan upaya pemberantasan hama tikus dengan sistem gropyokan.

Gropoyokan kali ini menggunakan sebuah alat sejenis mercon yang mengeluarkan bau menyengat, tetapi tidak mempunyai daya ledak dan mengeluarkan asap banyak supaya tikus keluar dari lokasi persembunyian. “Gropyokan kali ini dilakukan untuk mengantisipasi serangan hama tikus, menggunakan mercon dimasuk-

kan kelubang tikus,” kata warga setempat, Murkani yang ikut gropyokan.

Selain itu tampak hadir dari Dinas Pertanian, anggota TNI dari Kodim 0813 dan Koramil Kapas dan pihak kepolisian mengadakan apel di depan balai desa setempat. Mereka untuk mengikuti pengarahan cara penggunaan alat yang akan digunakan memburu tikus.

Ia menuturkan, hama tikus sangat mempengaruhi tanaman padi dan kedelai warga.

Hama tersebut merusak tangkai tanaman dan daunnya. Sehingga para petani harus menyulaminya atau tanam ulang

di daerah yang dimakan tikus.

“Menurunnya sampai 50 persen. Sehingga hama tikus perlu dibasmi,” imbuhnya.

Sementara itu, petugas HIPPA setempat, Rifai mengtakan,jika para petani harus mengeluarkan biaya tanam sampai bisa dipanen, sebesar Rp 7 juta untuk luas lahan sehektar.

Hasilnya jika normal sekitar 9 ton. Tapi jika diserang hama, seperti tikus bisa berkurang panenannya sampai 2 ton.

“Gropyokan ini baru pertama, tetapi tiap tahun ada hama tikus. Selain gropyokan seperti sekarang, warga juga mengobati tikus dengan obat celeng yang dibelinya dari kios pupuk," imbuhnya.

Pada tanaman padi, kerusakan karena serangan tikus terjadi akibat batang padi digigit atau dipotong. Seekor tikus dapat merusak antara 11176 batang padi per malam.

basir/bhirawa

Tampak pemerintah Desa Bangilan, bersama petani setempat melakukan upaya pemberantasan hama tikus dengan sistem gropyokan.

Sedangkan pada saat bunting kemampuan merusak meningkat menjadi 24-246 batang per malam. Kerusakan berat kare-

na serangan tikus biasanya hanya menyisakan beberapa baris tanaman pada bagian tepi.Q bas

EKONOMI - BISNIS

8 Laporan akhir tahun 2015 dimana total arus kapal di Pelabuhan Tanjung Perak adalah13.452 Unit, dengan total kapasitas 77.104.361 Gross Tonage (GT) atau naik 2% dibanding tahun 2014 yang tercatat sebesar 75.559.177 GT.

Jumat Pahing, 8 JANUARI 2016

Total Arus Kapal di Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya Capai 13.452 Unit Surabaya, Bharawa Kapasitas kapal yang datang di Pelabuhan Tanjung Perak lambat laun semakin besar. Hal ini dibuktikan dengan laporan akhir tahun 2015 dimana total arus kapal di Pelabuhan Tanjung Perak adalah13.452 Unit, dengan total kapasit a s

Kurs JUAL

BELI

USD

13,967.00

13,829.00

SGD

9,809.66

9,707.29

EUR

15,179.34

15,025.21

JPY

11,666.39

11,546.30

GBP

20,560.82

20,349.37

Sumber: Bank Indonesia (4 JANUARI 2016)

RAGAM EKBIS

Hadapi MEA, Perkuat IKM Probolinggo, Bhirawa Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur, akan memperkuat produk industri kecil dan menengah (IKM) dalam menghadapi perdagangan bebas Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) pada 2016.

“Upaya yang akan kami lakukan adalah meningkatkan kualitas produk dengan cara memberikan pembinaan teknis (bimtek) terhadap pelaku IKM, sehingga kualitas produknya meningkat,” kata Kepala Disperindag Kabupaten Probolinggo M. Sidik Widjanarko, di Probolinggo, Kamis.

Menurutnya, pihaknya telah menyiapkan strategi khusus dengan salah satunya mempersiapkan regulasi dan memperkuat produk IKM di Kabupaten Probolinggo, sehingga mampu bersaing dengan produk luar negeri.

“Untuk memberikan kepastian pemasaran produk IKM, kami telah menyediakan tiga pusat oleh-oleh Kabupaten Probolinggo, sehingga wisatawan dapat membeli berbagai produk yang dihasilkan para IKM di Probolinggo,” tuturnya. Tiga lokasi pusat oleh-oleh di Kota Kraksaan, kemudian kawasan peristirahatan “Rest Area” di Tongas dan terbaru sudah diresmikan pusat oleh-oleh di Rest Area Sukapura.

Sementara Bupati Probolinggo P. Tantriana Sari mengatakan, MEA menuntut para pelaku IKM untuk terus meningkatkan kualitas produk terutama dalam kemasan produk menjadi menarik. “Untuk itu, ada berbagai hal yang harus disiapkan misalnya, peremajaan pasar-pasar tradisional supaya masyarakat lebih nyaman lagi melakukan transaksi di pasar tradisional,” tuturnya. Q wap,ant

KEHILANGAN TULUNGAGUNG HILANG STNK, Honda, th. 2010, Hitam, AG6425RI a/n.

Romimah, Ds. Kacangan, Ngunut-T.Agung No. 82/IMB/BI-II/2016 HILANG STNK, Honda, th. 2013, Hitam, AG6661ON, a/n.

Matari, Jl Diponegoro IV RT 01/03 Tamanan-T.Agung No. 83/IMB/BI-II/2016

SITUBONDO HILANG STNK nopol P 4347 ES, a/n Tolakti, Ds. Tanjung Pecinan rw 07/02, Kec. Mangaran, Situbondo.

No. 84/IMB/BI-II/2016 HILANG STNK nopol P 5112 EL, a/n Saiful Rahman, Ds. Semiring, Rw 14/01, Kec. Mangaran, Situbondo.

No. 85/IMB/BI-II/2016

77.104.361 Gross Tonage (GT) atau naik 2% dibanding tahun 2014 yang tercatat sebesar 75.559.177 GT. ’’Apabila kapal yang datang semakin besar maka hal ini menjadi pertanda baik karena jumlah barang yang dibawa semakin banyak, dan yang paling penting biaya logistik bisa dikurangi,’’ jelas Kepala Humas Pelindo III Tanjung Perak, Oscar Yogi Yustiano, Kamis (7/1).

Oleh karena itu, tambahnya,

ada istilah di dunia maritim ’’The Bigger The Better’’, yang artinya semakin besar kapasitas suatu kapal semakin baik karena biaya operasional kapal dapat berkurang. ’’Pemilik kapal bisa lebih irit biaya bahan bakar dan kru kapal,’’ terangnya.

Pria yang akrab dipanggil Yogi ini menerangkan bahwa untuk menunjang pertumbuhan arus barang di Pela-

buhan Tanjung Perak, Pelindo III telah melakukan investasi dan perbaikan fasilitas maupun alat bongkar muat, dan melebarkan Alur Pelayaran Barat Surabaya (APBS) yang semula memiliki lebar 100 meter dan kedalaman -9,5 M Low Water Spring (LWS) menjadi 150 meter dan kedalaman 13 M Low Water Spring. ’’Kenaikan kapasitas ini

tidak lepas dari peran dari Alur Pelayaran Barat Surabaya yang telah diperdalam menjadi -13 LWS dan diperlebar menjadi 150 meter,’’ ujarnya Penambahan lebar dan kedalaman untuk APBS yang memiliki panjang 25 mil ini, bertujuan untuk meningkatkan kapasitas kapal yang masuk di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, yang dahulu hanya untuk kapal generasi pertama dan kedua, kini bisa dilewati kapal hingga generasi keempat, yakni kapal peti kemas 30004 0 0 0 Teus.

Q ma

Inflasi di Jember Terendah di Jatim Jember, Bhirawa Inflasi di Kabupaten Jember pada bulan Desember 2015 sebesar 0,39 persen merupakan inflasi terendah se-Jatim dan lebih rendah dari inflasi Jatim sebesar 0,85 persen, serta inflasi nasional sebesar 0,96 persen. Sedangkan di Sumenep inflasi mencapai 0,77 persen.

“Rendahnya inflasi di Jember merupakan bukti bahwa seluruh pihak mampu mengendalikan angka inflasi,” kata anggota Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID), Gde Agus Wijaya, dalam rapat TPID yang digelar di Kantor Bank Indonesia Jember, Kamis.

Kelompok inflasi inti juga tercatat memberikan andil sebesar 0,08 persen karena kenaikan harga sebesar 0,14 persen pada kelompok terse-

but, yakni inflasi didorong oleh kenaikan tarif angkutan antarkota, bahan pelumas, ikan asin dan beberapa komoditas lainnya.

Kemudian kelompok inflasi komponen bergejolak (Volatile Food) memberikan andil inflasi sebesar 0,20 persen terhadap inflasi Kabupaten Jember dengan inflasi utama didorong oleh kenaikan harga yang terjadi pada komoditas daging ayam ras, telur

ayam ras, kacang panjang, tomat sayur, bawang merah, cabai merah, cabai rawit, dan bawang putih.

Sedangkan kelompok komponen harga yang diatur oleh pemerintah (administered price) tercatat mengalami kenaikan harga sebesar 0,55 persen atau menyumbang inflasi sebesar 0,11 persen.

Hal itu disebabkan oleh kenaikan harga pada rokok kretek, rokok kretek filter dan tarif kereta, sementara itu komoditas bensin mengalami koreksi harga, namun belum mampu menahan inflasi yang disebabkan oleh komoditas rokok.

“Beberapa komoditas yang memiliki andil cukup besar dalam inflasi di Jember yakni bawang merah, kayu balokan,

daging ayam ras, telur ayam ras, angkutan antarkota, dan rokok filter,” paparnya.

Sedangkan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Sumenep, Suparno mengatakan, terjadinya inflasi yang relatif tinggi di bulan Desember 2015 itu diprediksi disebabkan oleh perayaan Natal dan pergantian tahun baru 2016 serta perayaan maulid Nabi Muhammad SAW. “Pada bulan Desember Sumenep mengalami inflasi relatif tinggi, kemungkinan pengaruh dari perayaan natal, pergantian tahun dan Maulid Nabi,” kata Suparno, dikantornya.

Menurut Suparno, dari tujuh kelompok pengeluaran, empat kelompok mengalami

inflasi, tiga kelompok mengalami deflasi. Kelompok pengeluaran yang mengalami inflasi adalah kelompok bahan makanan sebesar 2,90 persen, kelompok makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau sebesar 0,14 persen, kelompok perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar sebesar 0,24 persen, kelompok kesehatan sebesar 0,03 persen.

“Sementara kelompok pengeluaran yang mengalami deflasi antara lain, kelompok sandang sebbesar 0,33 persen, kelompok pendidikan, rekreasi dan olahraga sebesar 0,15 persen, kelompok transpor, komunikasi dan jasa keuangan sebesar 0,01 persen,” terangnya. Q efi,ant

Persaingan Makin Ketat, Perhotelan Manjakan Tamu Surabaya, Bhirawa Pesatnya pertumbuhan hotel di Surabaya membuat persaingan di bisnis perhotelan semakin ketat, beberapa hotel berupaya dengan segala cara untuk memanjakan para tamu dengan sajian kuliner maupun hiburan.

Seperti yang dilakukan Yello Hotel disaat hotel lain fokus di pelayanan maupun tamu dari pemerintahan, Yello Hotel lebih memilih menggandeng para komunitas yang ada di Surabaya. “Kami membuka pintu lebar-lebar untuk para komunitas di Surabaya untuk menjadikan Yello hotel sebagai meet up point mereka,” ungkap Marketing Communication Yello Hotel, Maulandiki Dani yang biasa dipanggi Diki saat dihubungi Bhirawa, Kamis (7/1) kemarin.

Dengan melihat persaingan yang ketat ini pihaknya hanya mentargetkan okupansi tahun ini sebesar 60% saja. “Kalau melihat trendnya sejak kita buka di bulan September hingga Desember 2015, rata-rata tingkat hunian kamar di 40% dan angka ini sangat signifikan untuk sebuah hotel baru yang

dengan gaya baru,” jelas Diki.

Sementara itu Hotel Mercure Grand Mirama Surabaya lebih condong di bidang kuliner untuk lebih menarik tamu dengan membuka resto masakan Jepang bernama Ebisu yang diambil dari nama dewa keberuntungan di Jepang.

Apalagi kuliner Jepang di Surabaya sendiri sudah mulai banyak baik di Plaza maupun di Ruko-Ruko, untuk itu Hotel Mercure mempermudah tamunya supaya tidak lagi perlu keluar hotel untuk menikmati masakan Jepang.

“Resto ini kami namakan Ebisu dengan harapan siapa saja yang masuk dan menikmati menu-menu di sini akan memperoleh keberuntungan,” pungkas Public Relation Mercure Surabaya, Harold Alfred.

Harold menambahkan, Ebisu memiliki desain khas Jepang yang nyaman dan mampu menampung hingga 80 tamu. “Resto ini dilengkapi sarana khas Jepang seperti di resto Jepang umumnya yaitu tepanyaki table, hot pot table, regular table dan sushi bar counter untuk live cooking,” tuturnya. Q riq

Sambut MEA, PT SI Optimistis Tingkatkan Penjualan Semen

Yello Hotel lebih memilih menggandeng para komunitas yang ada di Surabaya.

Wali Kota Ajak Pengusaha Belajar Bahasa Inggris Kediri, Bhirawa Wali Kota Kediri Abdullah Abu Bakar mengajak masyarakat terutama pengusaha untuk mau belajar Bahasa Inggris, menyusul dengan resmi dimulainya era Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) 2016.

“Warga harus bersemangat belajar Bahasa Inggris, khususnya bagi pekerjaannya di bidang perdagangan serta industri kreatif,” katanya setelah peluncuran program “English Massive” (E-mas) di Kantor Dinas Pendidikan Kota Kediri, Jatim, Kamis.

PT Semen Indonesia menganggap MEA jadi peluang besar untuk meningkatkan penjualan semen hingga mencapai 5 sampai 6 persen dari tahun kemarin.

Ia mengatakan, program ini sudah disiapkan oleh pemkot sebagai upaya memberikan berbagai pengetahuan dan ilmu baru, menghadapi era MEA yang saat ini berlangsung. Ia ingin, masyarakat terutama pelaku usaha juga lebih siap menghadapi berbagai persaingan global. Mereka tidak hanya menjadi konsumen di era MEA ini, namun juga berani untuk bersaing.

“Kami ingin melatih masyarakat di Kediri, sehingga ke depan tidak hanya menjadi konsumen saja di MEA, tapi juga diajarkan Bahasa

Inggris. Masalah sertifikasi belakangan, tapi yang jelas masyarakat harus bisa Bahasa Inggris,” ujarnya.

Ia juga menegaskan kegiatan ini bisa diikuti berbagai kalangan baik masyarakat luas ataupun pelajar. Mereka fokus diajarkan untuk berbicara atau speaking.

Untuk tutor, ia mengatakan terdiri dari anak-anak serta guru, bahkan ada “native speaker” yang didatangkan dari luar negeri. Kegiatan ini akan berlangsung pada Januari 2016. Q van,ant

Gresik, Bhirawa PT Semen Indonesia ( persero ) Tbk menganggap Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) menjadi peluang besar untuk meningkatkan penjualan semen hingga mencapai 5 sampai 6 persen dari tahun kemarin. Menurut Dirut PT Semen Indonesia (persero) Tbk, Suparni mengatakan, bahwa sebelum diberlakukanya MEA, pasar semen sudah baik, sejak tahun 1991. Karena di indonesia sudah memberlakukan bea masuk 0 persen bagi negara Asean. Kendati negara lain seperti Vietnam, Philipina, dan Thailand belum memberlakukan.

Sebab dari sisi kapasitas, industri semen di Asean peluang pasarnya masih sangat besar. “Karena masih ada 31,5 juta ton, yang market share Semen Indonesia 17 persen. Sedangkan secara nasional 42 hingga 44 persen, pada tahun lalu. Dan pertumbuhan penjualan perusahaan dengan kode emiten

SMGR, mengalami sedikit tertekan akibat lesunya pertumbuhan ekonomi,” kata Suparni, Kamis (7/1).

Karena dalam 9 bulan perusahaan dengan kode emiten SMGR, hanya mampu menjual 18,6 juta ton.

Turun 2,6 persen, dibanding periode yang sama 2014 sebesar 19,2 juta ton. Sedangkan pada September 2015, penjualan Semen Indonesia mencapai 2,49 juta ton.

Naik 1,5 persen dibanding, periode yang sama 2014 yang mencapai 2,45 juta ton.

“Konsumsi semen di masih cukup besar, meskipun pasar bebas di Asean dibuka. Dan MEA bukan momok melainkan peluang pasar, meskipun negara kompetitor seperti Vietnam dan Thailand memiliki kemampuan sebagai produsen semen terbesar. Karena PT SI, mempunyai keunggulan dan kekuatan lainnya.

Seperti distribusi, dan didukung sejumlah anak perusahaan dan 26 packing Q kim plant,”ujarnya.Q

Petrokimia Jamin Stok Pupuk Aman Selama Hujan Produsen pupuk nasional PT Petrokimia Gresik menjamin stok pupuk aman selama musim hujan, karena sudah dihitung mampu memenuhi kebutuhan pupuk hingga Maret 2016, sesuai dengan pola musim tanam “Okmar” (Oktober 2015 hingga Maret 2016).

Antisipasi stok pupuk di musim hujan sudah dibicarakan bersama di jajaran Pupuk Indonesia, dan hasilnya telah memerintahkan anggota holding perusahaan BUMN itu untuk mempersiapkan dengan serius penyediaan pupuk di musim hujan.

Manager Humas PT Petrokimia Gresik (PKG) Yusuf Wibisono, Kamis mengatakan antisipasi stok pupuk di musim hujan sudah dibicarakan bersama di jajaran Pupuk Indonesia, dan hasilnya telah memerintahkan anggota holding perusahaan BUMN itu untuk mempersiapkan dengan serius penyediaan pupuk di musim hujan.

“Kita akui di beberapa daerah dipastikan akan membutuhkan suplai pupuk secara lebih dibanding biasanya, karena

akan adanya musibah banjir.

Namun demikian kami meyakinkan stok di sejumlah gudang akan mencukupi bahkan hingga tiga bulan ke depan,” katanya dikonfirmasi di Gresik.

Ia menjelaskan, menjaga stok pupuk sama halnya menjaga ketahanan pangan, dan hal itu juga telah ditugaskan pemerintah kepada Pupuk Indonesia bersama holdingnya, salah satunya adalah Petrokimia Gresik.

“Kami minta agar petani tidak khawatir dengan stok pupuk,

sebab stok masih mencukupi dan aman dalam memenuhi atau menyuplai beberapa daerah pada musim hujan,” ujarnya.

Sementara berdasarkan data Petrokimia Gresik stok hingga tanggal 7 Januari 2016 tercatat untuk total semua jenis pupuk mencapai 997.221 ton, dan terbagi dari 31.813 ton untuk Urea, 205.869 ton untuk ZA, 183.061 ton untuk jenis SP-36, 486.520 ton untuk jenis NPK, dan 90.007 untuk jenis organik.

Untuk Urea wilayah penugasan penyaluran meliputi Gresik, Lamongan, Tuban, Bojonegoro, Magetan, Ngawi, Madiun, Kota Madiun, Rembang dan Blora.

Sementara untuk pupuk organik wilayah penugasannya

masing-masing adalah DI Yogyakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, NTB dan NTT. Sebelumnya, musim hujan yang melanda berbagai wilayah telah membuat petani panik, sebab hujan yang mengguyur beberapa hari terakhir merendam sawah ratusan hektare, dan menyebabkan beberapa lahan petani terancam gagal panen.

Seperti banjir yang terjadi di dua desa, yakni Desa Sedapurklagen dan Desa Deliksumber Kecamatan Benjeng, Kabupaten Gresik. Meski tidak menimbulkan korban jiwa, banjir di wilayah itu telah merendam ratusan hektare sawah dan mengancam gagal panen produksi padi di wilayah itu. Q kim,ant

Jumat Pahing 8 JANUARI 2016

KILAS AREMANIA

Musim Tanam Mundur, Bulog Jamin Stok Beras Aman Malang, Bhirawa Musim tanam yang seharusnya dilakukan petani sebelum memasuki tahun 2016, terpaksa mundur lantaran kondisi cuaca yang tidak menentu. Namun demikian pihak Bulog Divre Malang, menjamin stok beras di wilayah Malangraya tetap aman sampai tiga bulan kedepan.

Kepala Bulog Divre Malang, Arsyad kepada wartawan, Kamis (7/1) kemarin mengatakan meski secara umum ada daerah yang mengalami penundaan musim tanam, tetapi di beberapa tempat lainya ada yang panen. Bahkan kata dia, pada Bulan Maret, perkirakan ada panen raya di wilayah Malangraya. Karena itu pihaknya optimis sebelum Gudang Bulog menipis, sudah ada pengadaan beras baru dari petani.

“Kalau untuk bulan Januari sampai Februari, mayoritas daerah sedang melakukan musim tanam, khususnya kawasan yang pengairanya menggunakan tadah hujan. Tetapi yang sistem pengairannya menggunakan irigasi, ada yang sudah mulai panen, meskipun jumlahnya tidak banyak,”ujar Arsyad.

Diakui dia, minimnya panen, mempengaruhi harga beras ditingkat petani.

Sejak memasuki tahun 2016, harga beras di wilayah Bulog Divre Malang mengalami kenaikan. Kenaikan harga beras sebesar Rp 100 hingga Rp 300 per kilogramnya.

“Musim tanam mundur, yang panen hanya sedikit sehingga harganya naik dari Rp 9.200 menjadi Rp 9.500, masyarakat baru melakukan tanam pada diawal tahun, jadi panennya juga mengalami kemunduran,”imbuhnya. Meski harganya naik, namun Bulog menilai masih belum perlu melakukan operasi pasar. Meski demikian, dia mengestimasikan harga beras tidak akan mengalami kenaikan lebih dari Rp 300 per kilogram. Jika kenaikannya harga tidak lebih dari 10 persen, tidak perlu ada operasi pasar.Q mut

MALANG RAYA

Kades Junrejo Hentikan Proyek Perumahan Batu, Bhirawa Sejumlah proyek pembangunan di Desa Junrejo Kota Batu dilaksanakan tanpa berkoordinasi dengan Pemerintahan Desa (Pemdes) setempat akhirnya dihentikan.

Kepala Desa (kades) Junrejo, Andi Faisal Hasan bersama Ketua Komisi C, Didik Mahmud Kamis (7/1) kemarin mendatangi tiga lokasi proyek yang sedang dilaksanakan di Desa Junrejo. Dan satu yang menyita perhatian besar adalah proyek pembangunan perumahan yang telah mengakibatkan hilangnya batas desa.

“Bahkan batas tersebut juga menjadi batas kota antara Kota Batu dengan Kabupaten Malang,” ujar Andi Faisal, Kamis (7/1) kemarin.

Diketahui, batas antara Desa Junrejo yang ada di Kota Batu dengan Desa Sumber Sekar yang ada di Kabupaten Malang ditandai dengan adanya jalan selebar 4 meter. Jalan tersebut masih berupa jalan tanah, namun biasanya sering dile-

wati truck untuk mengangkut hasil panen tebu baik dari Desa Junrejo maupun Desa Sumber Sekar.

Namun pada bulan lalu, Pemdes mendapatkan laporan warga bahwa ada buldozer atau alat berat telah meratakan keberadaan jalan batas desa tersebut. Tentu saja Pemdes sangat berang mendengar hal ini. Karena aset Desa itu diratakan tanpa ada kordinasi maupun laporan kepada mereka.

“Saya belum diberi tahu dan belum diberi tahu untuk tujuan apa jalan batas desa ini koq diratakan dengan buldozer. Hal ini berpotensi menghilangkan batas desa yang juga dijadikan batas kota ini.

Karena itulah saya meminta pengerjaan proyek pengembangan perumahan ini dihentikan hari ini juga (kemarin),”

tegas Andi Faisal. Selain pengembangan perumahan, dalam sidak kemarin juga ditemukan dua proyek yang disinyalir melanggar prosedur dan aturan. Yaitu, pengerjaan pembangunan jembatan dan pembuatan trotoar jalan di jalan Diponegoro, Desa Junrejo. Dalam pengerjaan pembuatan trotoar ini tidak ditemukan saluran air menuju drainase di sisi-sisi badan jalan. Akibatnya, jika terjadi hujan maka maka akan menimbulkan genangan air di badan jalan tersebut.

“Pembangunan trotoar ini sekarang belum selesai. Namun kita juga tidak tahu siapa pihak yang membangun proyek tersebut,” keluh Andi.

Dan atas kondisi ini pihaknya telah melayangkan surat kepada Satpol PP yang ditembuskan kepada Sekda, Camat Junrejo, dan Sekda.

Namun hingga saat ini surat dari Pemdes Junrejo tersebut belum mendapatkan respon dari Pemkot melalui SKPD terkait.

Kampus UB Hibahkan Lahan 87 Ha ke Unila Malang,Bhirawa Universitas Brawijaya (UB) Malang, Jawa Timur, berencana menghibahkan lahan hutan seluas 87 hektare berlokasi di Lampung Barat ke Universitas Lampung (Unila) karena akan lebih fokus mengelola hutan pendidikan yang ada di Malang.

“Lahan percobaan Fakultas Pertanian seluas 87 hektare yang ada di Lampung Barat itu sampai sekarang belum dilakukan pengelolaan secara maksimal oleh UB karena sebagian lahan tersebut masih dikuasai oleh masyarakat setempat,” kata Rektor UB Prof Dr Mohammad Bisri di Malang, Kamis.

Lahan Percobaan Fakultas Pertanian UB yang ada di Lampung Barat itu semula seluas sekitar 200 hektare, namun setelah diurus melalui Badan Pertanahan Nasional (BPN), pada tahun 2011 keluar SHM seluas 87 hektare.

Menurut Bisri, lahan seluas sekitar 87 hektare tersebut loaksinya terlalu jauh dan tidak efektif. Oleh karena itu, UB berencana menghibahkannya ke Unila agar bisa dikelola dan dimanfaatkan secara maksimal untuk dunia pendidikan di kampus itu. Karena hibah ini antarkampus milik pemerintah atau goverment to goverment (G to G), sehingga tidak masalah.

“Lahan seluas 87 hektare itu akan kami hibahkan ke Unila dan UB sendiri akan fokus dan konsentrasi mengelola lahan hutan seluas 514 hektare hibah dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) yang berlokasi di kawasan Karangploso, Kabupaten Malang dan Kota Batu,” ujarnya.Q ant

anas bachtiar/bhirawa

Kades Junrejo Andi Faisal (baju batik) didampingi anggota Komisi C DPRD Batu saat melakukan sidak terhadap proyek pengembangan perumahan yang disinyalir telah merusak batas desa dan bataa kota.

Adanya fakta ini, Ketua Komisi C Didik Mahmud menyarankan agar Pemdes Junrejo segera melayangkan surat pengaduannya ke DPRD Kota Batu. Dengan adanya surat tersebut, diharapkan Dewan bisa menjalankan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan. Komisi

C bisa melakukan pemanggilan kepada pihak terkait, baik dari SKPD maupun dari pengembang kawasan perumahan.

“Semakin cepat surat dikirim maka akan semakin baik. Permasalahan akan bisa cepat ditangani dan dicarikan solusinya,”ujar Didik. Q nas

Kapolres Batu Minta Aremania Rawat Mbah Jauni

DKP Sebut ‘I Love Malang’ Disalahartikan Malang, Bhirawa Taman Cinta, I Love Malang, yang berada di Jalan Veteran itu ternyata sangat menggemparkan. Para tokoh masyarakat, tidak setuju dan mengecam keberadaan taman cinta tersebut. Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamana (DKP) Kota Malang, Erik Setyo Santoso, kepada wartawan di Balaikota Malang, Kamis (7/1) kemarin mengatakan jika taman I Love Malang telah disalahartikan.

“Kita tidak mungkin membuat sesatu yang bertentangan dengan moral dan budaya masyarakat. Bahkan DKP juga tidak memiliki niatan agar setelah berfoto di taman cinta para remaja terus mengunci cintanya di taman cinta, kami sama sekali tidak menyiapkan untuk itu,” ujar Erik.

Mantan Kepala Bagian Kerjasama Pemkot Malang itu lantas menjelaskan, tempat yang disediakan di taman cinta itu sebenarnya digunakan sebagai area taman gantung, atau tempat menggantungkan pot bunga, bukan untuk menaruh gembok remaja yang sedang menjalin rasa cinta.

Pihaknya menegaskan, taman cinta yang dia bangun itu, sebagai bentuk ungkapan rasa cinta kepada Kota Malang, bagi siapa saja yang berkunjung, boleh mengabadikan diri atau berfoto disana. Makanya diletakan didekat kampus dan tempat keramaian.

“Siapa saja yang datang boleh berfoto, untuk mengungkapkan rasa cintanya kepada Kota Malang. Jadi jangan disalahartikan jika tempat tersebut untuk mengunci remaja yang sedang bercinta,” imbuhnya.

Diakui dia, sebelum sempat dipasang pot bunga, ada beberapa orang yang memasang gembok di tempat tersebut, bahkan jumlahnya sudah lebih dari 10 orang, nantinya gembok tersebut akan musnahkan.Q mut

9

anas bachtiar/bhirawa

Kapolres Batu, AKBP Decky Hendarsono, menunjukkan barang bukti sebanyak 15 TV Led yang telah dicuri pelaku dari beberapa villa yang ada di Kota Batu.

Polres Batu Tangkap Pelaku Pencuri Aset Villa Batu, Bhirawa Ketatnya persaingan usaha di bidang perhotelan, persewaan villa, dan homestay diharapkan tidak menyurutkan kewaspadaan pengelola dalam melayani para tamu. Beberapa waktu lalu, Kepolisian Resor Kota Batu telah menangkap pelaku pencurian di villa dengan modus menyaru sebagai tamu villa.

Pelaku memanfaatkan jaringan internet dalam mengelabui korban maupun menjual barang hasil jarahan.

Diketahui, pelaku pencurian aset villa bernama Robbi Sulton Nassir (25) warga Jl.Samadi, Kelurahan Pesanggrahan Kota Batu. Selama sebulan di akhir tahun kemarin, ia telah mencuri aset di Villa Celebritiess Kota Batu berupa TV Led. Untuk meyakinkan pengelola villa, pelaku menyerahkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) sebagai warga Ibukota Jarakta yang akhirnya diketahui palsu.

“Untuk membuat KTP Palsu ini, tersangkapun me-

manfaatkan jasa pelayanan pembuatan KTP palsu yang ada di internet. Cukup mentransfer uang sebesar Rp 20.000 untuk mendapatkan KTP dengan identitas yang diinginkan,” ujar Kapolres Batu, AKBP Decky Hendarsono, Kamis (7/1) kemarin.

Setelah KTP palsu di tangan, pelaku juga mencari villa melalui internet untuk dijadikan sebagai target operasinya. Transaksi dengan pengelola villa juga dilakukan via internet. Dan untuk meyakinkan pengelola villa, pelaku mentransfer uang sebagai uang muka atau DP sebesar Rp 2 juta. Dengan modus yang dilakukan di atas, tidak ada kecurigaan lagi pada pengelola villa jika pelaku sebenarnya pencuri.

Ketika sudah berada di villa, pelaku beraksi pada malam hari saat penjaga villa tidak berada di tempat. Ia menyewa taksi untuk mengangkut TV Led yang ada di villa tersebut. Hal ini dilakukan beberapa kali di

beberapa tempat hingga akhirnya pelaku mmendapatkan 15 buah TV Led hasil jarahan.

Untuk memasarkan hasil jarahannya, pelaku tetap memanfaatkan jaringan internet. Di jaringan tersebut, pelaku mengaku sebagai manajer sebuah villa yang hendak melakukan peremajaan terhadap villa yang dikelolanya. Karena itu pelaku menjual aset-aset villa seperti TV Led tersebut dengan harga murah.

“Tak hanya dijual di kawasan Malang Raya, pelaku juga menjual barang jarahannya ke Jawa Barat dan Jakarta dengan memanfaatkan jasa pengiriman,” jelas Decky.

Hasil ungkap terhadap kasus ini juga menjadi peringatan kepada para pengelola villa, homestay, dan hotel yang ada di Kota Batu pada khususnya dan Indonesia pada umumnya. Jangan sampai pengelola penginapan ini terkecoh dengan kartu identitas seperti KTP yang ternyata palsu. Q nas

Batu, Bhirawa Perwakilan Keluarga Eko Prasetyo dan Aremania Korwil Pujon berbondong mendatangi Mapolres Batu di Jl Hasanudin, (7/1). Mereka melakukan audensi dengan Kapolres Batu, AKBP Decky Hendarsono pasca kejadian pengeroyokan. Kepada Aremania, Kapolres titip untuk merawat Mbah Jauni yang selama ini dirawat almarhum Eko yang tewas dalam aksi pengeroyokan.

Kedatatangan Aremania Pujon dipimpin Winarko (53) keluarga dan tokoh pemuda Kecamatan Pujon.

Kedatangan mereka disambut hangat oleh Kapolres yang didampingi Kasubag Humas Polres Batu, AKP Waluyo. Sambil ngopi bareng dan nyamil makanan ringan, kapolres berdialog dengan para Aremania ini dengan penuh keakraban.

Sesekali wajah kapolres serius saat mendengar curhat beberapa Aremania yang saat itu ikut menjadi korban aksi brutal supporter Surabaya United. Di tengah-tengah dialog, kapolres meminta para Aremania Pujon ikut menjaga dan merawat Mbah Jauni, 80, yang selama ini tinggal dengan almarhum Eko. “Titip mbah ya, tolong dijaga dan dirawat,” pesan Kapolres. Orang nomor satu di jajaran Polres Batu ini paham betul kondisi keluarga almarhum Eko. Karena itulah diawal perbincangan, kapolres sempat titip pesan kepada para Aremania. Winarko menjelaskan bahwa Mbah Jauni sekarang tinggal bersamasama kakak almarhum Eko.

Mendengar itu kapolres terlihat lega.

Dalam kesempatan itu, kapolres juga menitipkan pesan kamtibmas kepada para Aremania. “Sing penting ojo ganggu wong liyo, kita kan sudah merasakan bagaimana sakitnya diganggu orang, kita jangan begitu,” pesan kapolres kepada para Aremania.

Usai pertemuan Winarko yang juga tokoh PDIP di Kecamatan Pujon ini menjelaskan bahwa kedatangan keluarga almarhum Eko dan Aremania yang menjadi korban dalam peristiwa Sragen, khusus untuk mengucapkan terima kasih kepada kapolres.

“Kita ingin mengucapkan terima kasih kepada kapolres, karena sudah banyak membantu kita, beliau begitu dekat, bahkan bisa saya katakana baru kali ini ada pemimpin yang begitu dekat dengan masyarakatnya, kita semua akan merindukan beliau,” ujar Winarko.

Di saat Aremania dan warga Pujon marah karena mendengarkan aksi brutal yang dialami almarhum Eko cs, Kapolres menenangkan mereka. Bahkan setiap keinginan warga dan para Aremania dengan cepat direspon oleh Kapolres.

“Begitu kita minta agar polisi memberikan pengawalan kepada Aremania yang akan pulang, beliau langsung merespon berkoordinasi dengan Polisi yang di Sragen,” ujarnya. Dalam 10 hari masa berkabung di rumah almarhum Eko, menurut Winarko, sudah 4 kali kapolres datang untuk memastikan kondisi keluarga. Q nas

anas bachtiar/bhirawa

Kapolres Batu, AKBP Decky Hendarsono, saat melakukan audensi dengan para Aremania Pujon di Mapolres Batu, Kamis (7/1)

Bupati Tak Pernah Beri Izin Kenaikan HTM Balekambang Kasus kenaikan Harga Tiket Masuk (HTM) wisata Pantai Balekambang mendapat tanggapan Pj Bupati Malang Hadi Prasetyo. Saat dikonfirmasi wartawan Hadi Prasetyo merasa tidak pernah memberikan izin terkait kenaikan HTM Pantai Balekambang, Desa Srigonco, Kecamatan Bantur, Kabupaten Malang, seperti pengakuan Dirut PD Jasa Yasa Arief Wicaksono.

“Tidak bener itu, karena perusahaan daerah seperti PD Jasa Yasa punya otoritas sendiri. Sehingga jika Dirut PD Jasa Yasa menyatakan sudah izin bupati, itu salah besar.

Karena perusahaan daerah memiliki hak pengelolaan sendiri,” tegas Pj Bupati Malang Hadi Prasetyo, Kamis (7/ 1), saat dihubungi melalui telepon selulernya.

Menurut Hadi, PD Jasa Yasa punya dewan direksi sendiri. Bupati hanya membuat SK saja. Sehingga tidak benar kalau dirinya memberikan izin.

“Kalau pemberitahuan mu-

ngkin saja. Coba ditanyakan kepada Asisten II,” sarannya.

Meski PD Jasa Yasa adalah perusahaan daerah dan saham mayoritas milik Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang, PD Jasa Yasa punya aturan sendiri dan ada AD/ART sendiri.

“Karena PD Jasa Yasa itu perusahaan, kenapa harus izin bupati. Kan gak perlu izin bupati. Sehingga itu urusanya AD/ART PD Jasa Yasa sendiri, kenapa mereka harus meminta izin bupati untuk menaikan HTM Pantai Balekambang,” tutur dia.

Hadi menambahkan, tarif

cahyono/bhirawa

Kenaikan HTM Pantai Balekambang yang menjadikan Dirut PD Jasa Yasa diperiksa Kejari Kepanjen, Kabupaten Malang HTM Pantai Balekambang yang lama, juga bukan dari SK Bupati Malang. Karena harga tiket itu, sistemnya sudah masuk ranah bisnis. Meski Pemkab Malang pemegang saham mayoritas, PD Jasa Yasa tetap sebagai perusahaan, forum tertinggi ada pada

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Saat ditanya apakah PD Jasa Yasa diperbolehkan menggandeng sponsor dan menaikkan HTM Pantai Balekambang? Dijawab bupati, sebagai perusahaan daerah, boleh saja menggandeng spon-

sor. Dan tidak perlu izin bupati. Karena PD Jasa Yasa punya pengawas dan direksi.

Sedangkan yang perlu digaris bawahi PD Jasa Yasa itu bukan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD). “Jika UPTD tidak boleh orang lain yang mengelola,” tandasnya.

Perlu diketahui, Dirut PD Jasa Yasa Arief Wicaksono, pada Rabu (6/1), telah di periksa Kejaksaan Negeri (Kejari) Kepanjen, Kabupaten Malang terkait kenaikan HTM Pantai Balekambang. Sebelumnya dia menyebutkan jika hal itu sudah izin Pj Bupati Malang. Arief bahkan mengaku HTM Pantai Balekambang dari Rp10.000 menjadi Rp 15.000, karena PD Jasa Yasa selaku pengelola Pantai Balekambang, minus pendapatan.

Karena terjadi cash flow atau laju kas perusahaan PD Jasa Yasa, tidak sehat selama bertahun-tahun. Q cyn

OLAHRAGA

10 LINTASAN

Jabar Datangkan Pelatih Tiongkok Bandung, Bhirawa Pengda Wushu Indonesia (WI) Jawa Barat akan mendatangkan seorang pelatih asal Tiongkok untuk menangani atlet Pelatda PON XIX/2016.

"Pelatih asal Tiongkok rencanya bergabung pada Januari ini. Sebelumnya yang bersangkutan adalah jebolan perguruan tinggi olahraga di Beijing," kata Ketua Pengda WI Jawa Barat Edwin Senjaya di Bandung, Kamis.

Menurut dia, pelatih asal Tiongkok itu difokuskan untuk bisa merealisasikan menjadi juara cabang olahraga itu khususnya pada nomor Sanda atau tarung.

"Kans kita adap ada nomor sanda, minimal dua emas bisa kami hadirkan di nomor itu," kata Edwin.

Selain itu, pelatih Tiongkok itu juga akan meningkatkan performance atlet nomor lainnya meski pada nomor seni gerak cabang olahraga itu masih didominasi oleh Sumut dan Yogyakarta.

Pada PON XIX/2016, yang mana Jabar menjadi tuan rumahnya, Pengda WI Jabar menargetkan meraih minimal lima medali emas.

"Target awal kami lima emas, selain di nomor sanda juga diupayakan dari nomor lainnya," kata Edwin.

Dua andalan Jabar pada nomor sanda Stevan Umar dan Yudi Cahyadi saat ini tengah digenjot dan diikut sertakan dalam sejumlah kejuaraan internasional.

"Yang terdekat ke kejuaraan kickboxing di Singapura, kita juga akan mengirim mereka ke sejumlah ajang lainnya di kejuaraan berlevel internasional," kata Edwin Senjaya menambahkan.Q ant

Jumat Pahing 8 JANUARI 2016

PSSI Jatim Minta PON Tanpa Sepakbola Surabaya, Bhirawa Ketidak jelasan dan pro kontra pelaksanaan Prakualifikasi Pekan Olarhaga Nasional (pra PON), membuat PSSI Jatim mengambil sikap agar sepakbola tidak usaha di pertandingkan di PON Jabar 2016.

Menurut Sekjen PSSI Jatim Amir Burhanudin, salah satu alasannya karena kondisi sepakbola di tanah air tidak kondusif. PSSI Jatim melihat kondisi sepakbola sekarang

sudah melenceng dari filosofi olahraga, "Sepakbola dan PSSI ini didirikan untuk mempersatukan bangsa. Tapi kondisi sekarang justru sudah sebaliknya, sepakbola malah

menghancurkan persatuan bangsa, " tandasnya.

Memang, saat ini sudah muncul pro kontra terkait rencana pelaksanaan Pra PON. Dua daerah, Papua dan Sulawesi Selatan sudah menolak jika Pra PON digelar dengan melibatkan tim Transisi, "Sulawesi sudah menolak ikut Pra PON kalau ada nama tim transisi, sebagaian di papua juga seperti itu. Daripada sepakbola memecah belah seperti ini, lebih baik

ditiadakan saja di PON 2016, " tandasnya.

Terkait kerugian finansial yang akan dialami tim sepakbola Jatim, jika tidak dipertandingan di PON 2016, Amir mengatakan cukup besar, "Kalau dibilang rugi jelas, sudah dua tahun kami melakukan persiapan. Bukan hanya finansial tapi juga mental pemain. Namun di atas itu ada kerugian yang lebih besar, semangat PON itu untuk per-

Lima Cabor Masuk Puslatda Surabaya, Bhirawa Sebanyak lima cabang olahraga (Cabor) yang dulunya masuk program pembinaan khusus (binsus), mulai tahun ini bisa menjalani Pemusatan Latihan Daerah (Puslatda). Sedangkan satu cabor memilih tetap di binsus.

Kelima cabor tersebut adalah dansa, basket, bola voli, softball putra dan hoki indoor putri. Sedangkan satu yang menolak tawaran tersebut adalah balap motor.

Ketua KONI Jatim Erlangga Satriagung menyatakan, kelima cabor tersebut sudah mendapat SK puslatda sejak Januari ini. "Tadi sudah kita sampaikan saat rapat monev, ada 6 yang dapat sk puslatda sejak bulan ini. Tapi cabor balap motor memilih untuk tetap binsus," ujar Erlangga saat

KONI Palangka Raya Fokuskan Upaya Kemandirian Cabor Palangka Raya, Bhirawa Jajaran pengurus Komite Olahraga Nasional Indonesia Kota Palangka Raya periode 2016-2019 akan fokus pada upaya untuk meningkatkan kemandirian setiap cabang olahraga.

Hal tersebut dikatakan Ketua Umum KONI Kota Palangka Raya yang baru saja terpilih, Sigit K Yunianto di Palangka Raya, Kamis seusai pelantikan di aula Gendung KONI Provinsi Kalimantan Tengah.

"Prestasi sekarang adalah kemandirian dari masing-masing cabang olahraga karena baru ada beberapa yang dapat melakukan kegiatan secara mandiri. Ini merupakan tugas dan tanggung jawab yang harus kita benahi," kata Sigit.

Sigit mencontohkan salah satu cabang olahrra yang dinilai mandiri ialah Ikatan Motor Indonesia atau IMI. Mereka mandiri dan berhasil lolos Pra PON. Pembalapnya masuk PON dan atlet tersebut cukup banyak, kata pria yang juga Ketua DPRD Kota Palangka Raya itu.

Selain upaya kemandirian juga akan meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana setiap cabang olahraga. Dengan jumlah pengurus 56 orang yang dilantik Ketua Umum KONI Kalteng, Thampunah Sinseng itu akan berupaya memandirikan cabang olahraga.

Jajaran pengurus tersebut diisi oleh orang-orang dengan usia dan latar belakang yang berbeda-beda, mulai dari usia muda bahkan pengurus KONI yang dianggap senior. Ada sembilan anggota dewan serta beberapa pejabat pemerintah.

Wakil Wali Kota Palangka Raya, Mofit Saptono Subagio berharap pengurus KONI yang baru dilantik itu dapat meningkatkan prestasi olahraga di wilayah tersebut.

"Sebagai bentuk keseriusan dan dukungan pemerintah, kita setiap tahun sudah menyiapkan anggran yang disampaikan kepada KONI. Hal itu untuk mengurus cabang-cabang olahraga dan ini adalah komitmen Pemkot sendiri," katanya.

Keseriusan pemerintah itu juga terwujud dari dibentuknya Dinas Pemuda dan Olahraga (DISPORA) sehingga dapat memaksimalkan upaya peningkatan kualitas di masa mendatang.Q ant

ditemui di Gedung KONI Jatim.

Disisi lain ketua pengprov Ikatan Motor Indonesia (IMI) Jatim Bambang Haribowo menyatakan tidak merima puslatda karena hanya mendapat satu dari enam pebalap yang ada. "Kita gak bisa puslatda. Karena kita dapat jatah puslatda hanya satu atlet sedangkan kita punya enam atlet, terus yang lima gimana?," ujarnya Kamis, (7/1) Menurutnya masalah biaya juga kendala kalau hanya atlet yang mendapat puslatda, hal tersebut karena perbedaan balap motor dengan cabor lain.

"Adapula masalah dana nantinya kalau hanya atlet yang puslatda. Kita beda dengan cabor lain kebutuhan kita besar dari spare partnya belum lagi mekaniknya," jelasnya. Q wwn

wawan t/bhirawa

Para wartawan Senior saat mengikuti seleksi cabor catur Porwanas Jatim di Bandung tahun ini.

Catur Gelar Seleksi Porwanas Surabaya, Bhirawa Sebanyak lima wartawan mengikut seleksi cabang olahraga (cabor) catur untuk bisa membela Kontingen PWI Jatim di Pekan Olahraga Wartawan Nasional (Porwarnas) di Bandung Bulan Juli mendatang.

Menurut pelatih catur Jatim, Laksana Agusta, MF, PN kemampuan kelima wartawan peserta seleksi itu cukup seimbang. Sehingga masih belum tampak siapa yang paling me-

nonjol. "Belum ada yang menonjol dan poin juga berbeda sangat tipis," katanya saat mendampingi proses seleksi yang digelar di Gedung KONI Jatim, Kamis (7/1).

Untuk menentukan siapa yang terbaik, ia butuh sekali lagi proses seleksi. ""Mungkin di seleksi kedua kita bisa melihat kemampuan para pemain," kata pria yang juga pelatih nasional itu.

Namun dari pengamatannya, hampir seluruh pemain masih

lebih di babak pembukaan, tengah dan terakhir. "Sebenarnya ada pemain yang seharusnya bisa meraih kemenangan, tapi karena kurang jeli malah pertandingan berakhir remis," katanya.

Sementara itu, koordinator seleksi, Bambang Wahyono mengatakan peserta masih wajib mengikuti seleksi kedua yang rencanannya digelar minggu depan. "Bahkan tidak menutup kemungkinan ada peserta baru," katannya. Q wwn

PSTI Sulsel Agendakan Try Out ke Thailand Makassar, Bhirawa Pengurus Provinsi Persatuan Sepat Takraw Indonesia (PSTI) Sulawesi Selatan mengagendakan "try out" ke Thailand sebagai upaya memaksimalkan kemampuan dan kekompakan tim sebelum tampil pada Pekan Olahraga Nasional (PON) XIX/ 2016 Jawa Barat.

Sekretaris Umum PSTI Sulsel, Saleh Gottang di Makassar, Kamis, mengatakan agenda ini memang baru dalam lingkup pengurus PSTI dan belum disampaikan ke Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) setempat karena masih akan menyesuaikan dengan agenda pelatda yang akan dilaksanakan.

"Kami memiliki agenda menggelar 'try out' dua kali sebelum tampil di PON 2016. Salah satunya tentu kita harapkan bisa berangkat ke Thailand," ujarnya.

Mengenai pemilihan Thailand sebagai lokasi uji coba, kata dia,

tentu saja karena potensi dan prestasi negara itu di cabang olah raga sepak takraw yang memang masih tampil mendominasi.

Selain itu, pihaknya juga mengaku akan lebih mudah mendapatkan lawan tanding dengan kualitas terbaik yang tentu cocok untuk melihat kelemaham tim sebelum berlaga di ajang olahraga terbesar seIndonesia pada Septemer 2016.

Keputusan menggelar 'try out' juga sebagai upaya menjaga persaingan merebut medali emas di PON 2016. Apalagi sepak takraw memang sudah ditargetkan pihak KONI untuk mempersembahkan prestasi maksimal bagi Sulsel.

"Mudah-mudahan agenda ini bisa kita laksanakan. Apalagi persaingan di PON nanti akan lebih berat sehingga dibutuhkan persiapan yang maksimal jika ingin menjaga peluar meraih prestasi terbaik," katanya.

Sementara itu, tim sepak

KONI Kalteng Targetkan Raih Sembilan Medali PON Palangka Raya, Bhirawa Komite Olahraga Nasional Indonesia Provinsi Kalimantan Tengah menargetkan memboyong sembilan medali emas di Pekan Olahraga Nasinal XIX yang akan berlangsung di Jawa Barat.

"Sebagian besar atlet kita dari Palangka Raya. Saat PON di Jawa Barat kita targetkan dapat membawa pulang sembilan medali emas," kata Ketua Umum KONI Kalteng Thampunah Sinseng di Palangka Raya, Kamis.

Untuk mencapai target itu, pada awal Februari mendatang KONI merencanakan memulai Pelatihan Daerah Provinsi (Platdaprov) secara resmi di Kalimantan Tengah (Kalteng).

"Bahkan untuk cabang

satuan. Bukan mencerai beraikan seperti sekarang ini. Masih ada 40 lebih cabor lain, jangan PON rusak gara-gara sepakbola, " tegasnya.

Sementara Pelatih Sepakbola PON Jatim Hanafing mengatakan timnya siap bertanding kapanpun di Pra PON, termasuk juga rencana Kemenpora yang akan menggelar Pra PON paling lambang Maret mendatang, "Digelar besok kita ini siap, apalagi Maret. Tidak ada masalah, " ucapnya. Q wwn

dayung pada 5 Januari lalu sudah mulai berlatih. Nanti mereka hanya tinggal mengikuti apel pembukaan resmi Platdaprov. Karena sembilan emas itu telah menjadi target, maka kita tinggal menyusun strategi untuk mencapai target itu," kata Thampunah.

Strategi lainnya ialah dengan memaksimalkan pembinaan para atlet serta memilih pelatih yang dinilai memiliki kemampuan meningkatkan dan mengembangkan kemampuan atlet. Selain itu, juga mengupayakan pemenuhan sarana dan prasarana yang diperlukan atlet.

Target mengharumkan nama daerah melalui sembilan medali emas tersebut, kata dia untuk mendongkrak

peringkat Provinsi berjuluk "Bumi Tambun Bungai" pada event nasional itu.

Provinsi yang kaya dengan sumber daya alam (SDA) itu pada PON sebelumnya berada diposisi 14 atau 15 tingkat nasional. Jadi, upaya meraih sembilan medali emas itu harus dimulai sejak sekarang.

"Pada PON XVIII 2012 di Riau, kita berada diperingkat 18 dan pada PON di Jabar nanti kita menargetkan naik 15 persen, yakni pada posisi 14 atau 15 besar," katanya.

Dia menerangkan, pada PON ke-19 di Jabar itu akan mengikutkan 26 cabang olahraga dengan 137 atlet, terdiri dari 73 putra dan 64 atlet putri.Q ant

takraw putra dan putri Sulawesi Selatan telah dipastikan lolos PON 2016 setelah mampu tampil maksimal di babak kualifikasi Pekan Olahraga Nasional (PON) Wilayah D di Kendari, Sulawesi Tenggara, 2024 Oktober 2015.

Menghadapi kualifikasi PON Wilayah D, Sulsel menurunkan sebanyak 24 atlet yang terdiri dari 12 putra dan putri. Seluruh atlet akan tampil pada dua nomor baik tim dan beregu putra dan putri.

Para atlet itu di antaranya Kusnelia, Dina, Nur Hidayah, Madiana, Astriana, Ayu Syamsuddin, Zulfikar Wahab, Firmansyah, Marsudi, Askar, Rusman wajib, Kastang, Novrisal, Ardiansyah, Sudarmin, hingga Rahmat Hidayat.

"Kami saat ini juga tetap fokus mempersiapkan diri lebih maksimal demi menjaga persaingan perebutan medali pada ajang empat tahunan itu," jelasnya.Q ant

12 provinsi dipastikan ikut pada babak kualifikasi cabang olahraga berkuda PON XIX/2016.

12 Provinsi Ikuti Babak Kualifikasi Pacuan Kuda Bandung, Bhirawa Sebanyak 12 provinsi dipastikan ikut pada babak kualifikasi cabang olahraga berkuda PON XIX/2016 nomor pacuan yang akan digelar di Gelanggang Pantai Indah Legok Jawa Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat, Sabtu - Minggu.

"Peserta tidak ada perubahan, 12 provinsi hadir untuk babak kualifikasi cabang pacuan kuda," kata Ketua Umum Pengda Pordasi Jabar Agus Welianto di Bandung, Kamis.

Pelaksanaan babak kualifikasi pacuan kuda sempat tertunda dari rencana semula 28-29 Desember 2015 karena sarana prasarana yang belum siap serta akomodasi hotel yang penuh karena berbarengan dengan momen Libur Tahun Baru 2016.

Perhelatan babak kualifikasi pacuan kuda yang kembali dipertandingkan sebagai nomor pertandingan

resmi PON XIX/2016 itu akan mempertandingkan lima nomor lomba yakni kelas yaitu A terbuka, A sprint, C, D1, D2 dN juga kelas E. Selain itu juga dipertandingkan kelas eksibisi yakni kelas B, D jauh, C jauh dan kelas F. Babak kualifikasi merupakan ajang wajib bagi peserta sebagai syarat untuk bisa berlaga pada babak utama PON XIX/2016, bulan September 2016.

"Trek pacuannya sudah rampung dan layak untuk pacuan, sarana tribun dan pendukungnya memang belum rampung, namun kami pastikan selesai," kata Agus.

Sementara itu Kontingen Jawa Barat menjadi daerah dengan jumlah kuda terbanyak yakni sebanyak 35 kuda pacuan. Disusul kemudian oleh DKI Jakarta yang mendaftarkan 30 kuda pacuannya.Q ant

BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LUMAJANG Jalan Mayjen Panjaitan No. 106 Telp. (0334) 887014 LUMAJANG

PENGUMUMAN TENTANG SERTIFIKAT HILANG

Nomor : 05/Peng-35.08/I/2016 Untuk mendapatkan sertipikat baru sebagai pengganti yang hilang berdasarkan pasal 59 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, dengan ini diumumkan bahwa : No.

Nama / Alamat Pemohon

Hak Atas Tanah Jenis & Nomor Hak

NIB

1.

SURATUN JL. AP AIPTU Jamari RT. 002 RW. 001 Kel. Jogotrunan, Kec Lumajang, Kabupaten Lumajang

Hak Milik No. 389

-

Terdaftar Atas Nama

Nyonya Raden Suratun Eko Rahardi

Tanggal Pembukuan

Letak Tanah Desa / Kelurahan

31-10-1980 Kelurahan Jogotrunan Kec. Lumajang

Keterangan 1. Surat Pernyataan dibawah Sumpah / Janji tgl. 07-12-2015 2. Surat Tanda Lapor Kehilangan tgl. 04-11-2015 No. Pol : STLK/2566/ XII/2015/POLRES

Dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak pengumuman ini bagi mereka yang merasa keberatan dapat mengajukan keberatan–keberatan kepada kami dengan disertai alasan dan bukti yang kuat. Jika setelah 30 (tiga puluh) hari tidak ada keberatan terhadap permohonan Pengganti Sertipikat tersebut diatas, maka Sertipikat Pengganti akan diterbitkan dan berlaku syah menurut hukum dan Sertipikat yang dinyatakan hilang tidak berlaku lagi.

Lumajang, tgl. 07 Januari 2016 KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LUMAJANG Drs. TONTON SUDIYANTO, MH. NIP 19600707 198403 1 013

Jumat Pahing, 8 JANUARI 2016

Hibah Pemkab Jombang Rp 1,5 Miliar ke Polres Disorot l Sambungan hal 1

nya yang saya dengar tidak berhubungan langsung dengan kepentingan masyarakat, “ujarnya menyesalkan, Kamis (7/1).

Dikatakannya, hibah Rp 1,5 miliar itu malah dibelikan kendaraan operasional untuk Kabag dan Kasat. “Kalau untuk kendaraan patrol atau untuk tiga pilar seperti kemarin mungkin masih bisa dimengerti, ini untuk kendaraan operasional Kabag dan Kasat, ”tandas Eko. Di samping itu, Eko Nugroho juga mempertanyakan payung hukum pemberian hibah untuk instansi vertikal ini. Karena selama ini tidak ada payung hukum terkait hibah dari pemerintah daerah kepada instansi vertikal. “Kebijakan tersebut juga bisa melemahkan penanganan kasus korupsi yang terjadi di Pemkab Jombang,”katanya.

Kritikan tajam juga disampaikan, Direktur Lingkar Indonesia untuk Keadilan (LInK) Aan Anshori. Dia menilai harus ada evaluasi terkait pemberian hibah meski Pemda punya kewenangan mengalokasikan hibah atau bansos. Namun yang perlu diperhatikan, dalam UU Pemerintahan Daerah Tahun 2014, ada penekanan bahwa kebijakan pengalokasian APBD harus memprioritas urusan wajib daerah, misalnya pendidikan, kesehatan dan layanan publik dasar lainnya. “Data orang miskin penerima jaminan kesehatan di Jombang sebagaimana dilansir Dinsosnakertras mencapai lebih dari 500 ribu orang. Itu berarti lebih dari 34% warga Jombang bisa dikatakan miskin. Artinya, secara etis-yuridis hibah/bansos kepada kepolisian senilai Rp 1,5 miliar itu bermasalah,” ujar Aan mengingatkan.

Apalagi lanjutnya, dalam pengalokasian dana hibah itu anggota Banggar (Badan Anggaran) DPRD Jombang tidak banyak yang tahu. Dan hanya dibahas di tingkat pimpinan tanpa melibatkan anggota. ”Itu menunjukkan adanya upaya pemaksaan untuk meloloskan pemberian hibah tersebut,” tandasnya. n rur

Bandara Juanda Dikonsep Green Airport l Sambungan hal 1

mampu menampung penumpang sebanyak 853 orang dengan beban pesawat hingga 150 ton. “Jika runway baru jadi, bisa didarati dua pesawat Airbus A380 setiap hari. Bandara Soekarno-Hatta belum bisa didarati pesawat ini,” kata Pakde Karwo, sapaan lekat Gubernur Soekarwo.

Agar lalu lintas penumpang yang akan naik maupun turun dari pesawat berjalan lancar, total garbarata yang dibangun di Bandara Juanda juga sangat banyak mencapai 149 buah. “Terminal 3 yang akan dibangun nanti juga memiliki enam lantai, dengan ornamen sangat Jawatimuran,” ungkapnya.

Terkait berapa anggaran yang dibutuhkan untuk membangun bandara yang begitu megah itu, Pakde Karwo tidak mau mengatakannya.

Alasannya, soal anggaran adalah wewenang PT Angkasa Pura I dan Pemprov Jatim tidak memiliki kewenangan soal anggaran.

“Selain itu, keinginan kita itu macammacam. Makanya anggarannya terus bertambah. Saya tidak tahu berapa anggarannya, itu urusan Angkasa Pura termasuk anggarannya dari mana. Berapa dari investor dan dana pemerintah itu jadi urusan Angkasa Pura,” jelasnya.

Kenapa Angkasa Pura mau membangun Bandara Juanda begitu megah dan terbesar di Asia Tenggara bukan bandara yang lain ?. “PT Angkasa Pura itu bisnis, tentunya dia memiliki analisa panjang terkait potensi Jatim ke depan seperti apa. Bicara bisnis tentu tidak jauh dengan profit, mungkin Jatim memiliki potensi besar yang mendulang keuntungan besar pula,” ujar Pakde Karwo.

Mengenai target perluasan bandara, mantan Sekdaprov Jatim ini berharap Juni 2019 bandara selesai dibangun. “Angkasa Pura menarget akhir 2019 jadi, tapi kita inginnya pertengahan 2019 sudah jadi dulu, dengan catatan pemprov siap membantu apa yang dibutuhkan untuk pembangunan bandara,” tandasnya. n iib

Jualan Seduh Kopi l Sambungan hal 1

2 outlet di Surabaya yakni TP lll dan Sutos serta di beberapa kota di Indonesia.

Jujur diakuinya bahwa apa yang dilakukan jebolan salah satu universitas ternama jurusan komunikasi Australia ini bukan cita-citanya karena awalnya ia lebih tertarik berkecimpung di dunia periklanan.

Bahkan sampai saat ini putera pasangan Umar Said asal Bangkalan Madura dan Afiyah ini masih tercatat sebagai Ketua Persatuan Perusahaan Periklanan Indonesia (P3I) Jatim. Namun karena fokus, serius dan meyakini apa yang dikerjakan maka ia bisa menjadi big boss kopi seduh asal Thailand tersebut. Sehingga kini mendengar nama Mufid Wahyudi disebut, tak pelak orang teringat Black Canyon Coffee waralaba yang terkenal menyajikan kopi sesuai dengan citarasa para lifestyle penggemar kopi, sekaligus merupakan tempat yang enak untuk nongkrong sambil ngopi tentunya.

Bapak 4 orang putera dari hasil pernikahannya dengan Marissa, wanita kelahiran Jakarta mengaku kini usaha kopi seduhnya mempunyai omzet Rp 28 miliar per tahun.

Melihat perkembangannya yang cukup pesat terhitung sejak dibukanya BCC 2005, akhirnya pada 2006, BCC di bawah Boga Citra Cemerlang dipercaya menjadi Master Franchise untuk wilayah Indonesia.

“Black Canyon Coffee masuk Indonesia sejak Mei 2005 di bawah naungan bendera PT Boga Citra Cemerlang (BCC). Kami membuka Black Canyon Coffee di Bali,” ungkap Sekjen Asosiasi Pengusaha Kafe dan Restoran Indonesia (Apkrindo) ini mengenang.

Kendati demikian, Murid menegaskan bahwa Black Canyon Indonesia yang dipegangnya adalah coffepreneur atau kulinerpreneur tulen, alasannya karena sejak awal putera dari dosen IAiN ( UIN) Sunan Ampel Surabaya ini memulai bisnisnya di bidang periklanan.

Jiwa entrepreneurnya mengatakan bidang periklanan dirasa lambat perkembangannya.

Perlu diverifikasi ke bidang lain, dan memilih usaha seduh kopi. Akhirnya berhasil. n ma

11

SAMBUNGAN DPD dan DPR Dukung Tarif Jembatan Suramadu Digratiskan

139 PNS Pemkab Blitar Belum Melakukan Pendataan Elektronik

l Sambungan hal 1

l Sambungan hal 1

batan Suramadu akan mengurangi disparitas wilayah Madura dengan daerah lain di Jatim. Karena selama ini, perekonomian daerah di Madura masih tertinggal dengan Surabaya yang jaraknya cukup dekat.

Dia mengatakan, usulan itu sebagai langkah untuk menekan biaya distribusi barang khususnya produk asal Madura yang akan dikirim ke daerah lain. Selama ini produk unggulan Madura selalu kalah bersaing karena biaya produksinya lebih tinggi, karena ongkos angkut lebih mahal.

Karena itu, dibebaskannya tarif tol roda empat kata dia agar produk Jatim, khususnya asal Madura bisa berdaya saing di pasaran dengan produk dari luar Jatim. Karena jika tarif tol dihapus, otomatis juga akan mengurangi ongkos produksi, sehingga di pasaran lebih murah.

Tarif tol Suramadu, untuk jenis kendaraan golongan I (sedan, jip, pikap/ truk kecil dan bus) dipatok Rp 30.000. Untuk kendaraan golongan II (truk dengan dua gandar) Rp 45.000, kendaraan golongan III (truk tiga gandar) Rp 60.000, sementara golongan IV (truk empat gandar) Rp 75.000.

Pada Juni 2015, pemerintahan Jokowi menghapus biaya masuk Tol Suramadu untuk roda dua. Kebijakan itu bersamaan dengan kebijakan diskon 35 persen untuk masuk tol selama musim Lebaran 2015.

Anggota Komisi D DPRD Jatim Abdul Halim menyambut positif dan mendukung usulan gubernur terkait dengan penggratisan kendaraan yang melintas di Jembatan Suramadu.

Bahkan usulan ini sudah disampaikan ke BPWS maupun Komisi V DPR RI saat berkunjung ke Madura. Meski demikian pihaknya masih menunggu keseriusan dari BPWS demi meningkatnya perekonomian masyarakat Madura.

“Intinya penggratisan Jembatan Suramadu, demi mendorong perekonomian masyarakat Madura lebih meningkat. Mengingat dengan berdirinya Jembatan Suramadu sejak lima tahun lalu sampai saat ini tidak sedikitpun membawa peruba-

han bagi perekonomian di Pulau Madura,” tegasnya.

Meski Jembatan Suramadu digratiskan, dia juga yakin tidak akan berpengaruh besar pada penyeberangan Ujung-Kamal. Sebab, masyarakat sekitar akan tetap menggunakan moda ini, karena jarak ke Suramadu relatif jauh.

Sementara untuk pengembangan wilayah Suramadu, seharusnya diarahkan ke pengembangan pariwisata.

“Untuk mengejar kekurangan pendapatan, Ujung-Kamal seharusnya digiaatkan di bidang pariwisata,” pungkasnya.

Beri Subsidi Kapal Sementara itu Kepala Dinas Perhubungan dan Lalulintas Angkutan Jalan (DLLAJ) Provinsi Jawa Timur Wahid Wahyudi usai hearing bersama Komisi D DPRD Jatim, Kamis (7/1) mengatakan usulan pembebasan tarif tol Jembatan Suramadu diyakini Pemprov Jatim akan membawa dampak serius bagi kapal penyeberangan UjungKamal. Masyarakat yang selama ini masih memanfaatkan akses laut lintas Kamal, praktis akan beralih ke Jembatan Suramadu karena gratis.

Karena itu, jauh hari Pemprov Jatim telah berkirim surat ke Dirjen Kementerian Perhubungan Darat untuk mengalihkan izin kapal penyeberangan itu. Dari semula lintas komersil, menjadi lintas pelayanan. Tujuannya, agar ada subsidi dari pemerintah untuk para operator kapal tersebut.

“Kalau menjadi lintas pelayanan, maka kapal-kapal itu tidak hanya melayani penyeberangan Ujung-Kamal saja. Mereka bisa berekspansi dengan membuka rute baru. Mi­salnya, dengan membuka pelayaran wisata di sekitar kaki Suramadu. Lebih penting lagi, akan ada subsidi untuk mereka,”tegas Kepala Dinas Perhubungan dan Lalulintas Angkutan Jalan (DLLAJ) Provinsi Jawa Timur Wahid Wahyudi usai hearing bersama Komisi D DPRD Jatim, Kamis (7/1).

Sebab, ke depan kawasan kaki Jembatan Suramadu akan dibangun objek wisata laut. Ada 300 hektare yang disiapkan untuk kawasan wisata di sana. “Nah, harapan kami, ini bisa dimanfaatkan oleh para operator kapal Ujung-Kamal. Sehingga

mereka tidak merugi karena hanya bergantung dari jasa penyeberangan saja,”jelasnya.

Usulan perubahan izin lanjut Wahid sebenarnya sudah disampaikan cukup lama. Yakni saat Jembatan Suramadu beroperasi. Namun, usulan tersebut belum mendapat respon. “Ini yang akan kami upayakan terus. Sebab, ka­sihan operator rugi terus,”aku pria yang juga Pj Bupati Lamongan ini.

Alasan Wahid tampaknya cukup beralasan. Pasalnya, sejak Jembatan Suramadu berdiri, pendapatan operator kapal turun drastis. Bahkan banyak yang sampai gulung tikar. Sebagai bukti, dari sebelumnya ada 18 kapal beroperasi, kini tinggal enam kapal.

Ini pun yang rutin beroperasi hanya empat unit saja.

“Dulu, lintas Kamal ini menjadi penyeberangan tersibuk di dunia.

Tetapi, begitu Suramadu ada, situasinya berbalik. Bahkan, saat ini seluruh operator di sana mengancam mengundurkan diri. Ini yang kami khawatirkan,”kata pria asal Lamongan ini.

Wahid menjelaskan Pemprov Jatim memang sengaja tidak menutup akses Ujung-Kamal tersebut kendati situasinya sepi. Pasalnya, akses penyeberangan Ujung-Kamal masih diharapkan menjadi jalur alternatif bilamana Jembatan Suramadu tidak bisa dilewati.

Terkait usulan Pemprov Jatim tersebut, operator setuju. Karena itu, pihaknya berharap pemerintah segera memberi lampu hijau.

“Kalau bisa diubah, maka operator tidak jadi mengundurkan diri. Sebab, kerugian mereka bisa ditutupi oleh subsidi,”katanya.

Besaran subsidi sendiri lanjut Wahid bervariasi, bergantung load factornya. “Nanti akan dibahas bersama operator. Rata-rata penumpung berapa, biaya operasional berapa, nanti kurangnya berapa, nah itu yang akan ditutupi dari subsidi,”jelasnya.

Karena itu, Wahid menyatakan bahwa usulan pembebasan tarif tol Jembatan Suramadu tidak akan memunculkan persoalan. Apalagi semangatnya adalah untuk meningkatkan perekonomian masyarakat di wilayah Madura. n iib, cty

Langka, Hiswana Kota Kediri Larang Beli BBM Pakai Jeriken l Sambungan hal 1

menggunakan jeriken di SPBU Pesantren Kota Kediri.

Selain itu, juga ada kepanikan masyarakat dengan penurunan harga BBM. Kendala lain, terbatasnya armada pengambilan BBM ke Surabaya yang membutuhkan waktu sekali jalan 7 jam dan otomatis hanya bisa dua rit.

“Coba kalau Depo di Kota Kediri tidak ditutup oleh Pertamina kemungkinan tak akan terjadi kendala,” kata David.

David mengakui jika analisa pihak Hiswana bahwa stok BBM normal hari ini ternyata meleset. “Sungguh kelangkaan yang terjadi di Kota Kediri sangat luar biasa” tambah David.

Saat ini pihak Hiswana sudah meminta bantuan armada dari Malang dan juga Madiun. Sementara itu untuk pelayananan permintaan BBM pihak Hiswana berharap dalam 24 jam kelangkaan dapat segera terurai.

Jember Juga Kehabisan Sejumlah SPBU di Kabupaten Jember, Kamis (7/1), masih kehabisan stok BBM terutama untuk bahan bakar bersubsidi yakni premium dan solar.

“Susah mendapatkan premium di sejumlah SPBU kawasan kota karena sejumlah SPBU memasang papan bertuliskan premium habis,” kata salah seorang pengendara motor, Amin, saat berada di SPBU Jalan Ahmad Yani Jember kemarin.

Menurutnya, beberapa SPBU kehabisan stok premium dan solar setelah pemerintah mengumumkan penurunan harga BBM bersubsidi pada 5 Januari 2016, sedangkan yang tersedia bahan bakar non subsidi seperti pertamax dan pertalite.

“Harga eceran di sejumlah kios bensin juga masih tinggi yakni Rp 9.000-10.000 per botol penuh, padahal harga premium sudah turun menjadi Rp7.050 per liter,” keluh penjual koran tersebut.

Ia berharap penurunan harga BBM yang tidak seberapa tersebut tidak menyebabkan pasokan premium dan solar di sejumlah SPBU Kabupaten Jember tersendat, sehingga banyak warga yang sulit mendapatkan premium.

Supervisor SPBU Jalan Ahmad Yani, Nurul Erviani, mengatakan pihak SPBU melakukan penebusan BBM bersubsidi secara normal dan tidak ada pengurangan pemesanan ke Pertamina.

“Hari ini (Kamis kemarin) memang stok premium, solar, dan pertamax kosong, namun tangki Pertamina masih dalam perjalanan menuju ke SPBU Jalan Ahmad Yani,” katanya.

Ia menilai warga terlalu panik berlebihan, sehingga membeli BBM melebihi kebutuhan yang menyebabkan stok bahan bakar bersubsidi kosong, namun di sisi lain ada juga SPBU yang mengurangi pembelian stok BBM jelang penurunan harga.

Area Manager Communication dan Relations Pertamina Marketing Operation Region V Heppy Wulansari di Surabaya membenarkan adanya peningkatan konsumsi BBM di Jawa Timur yang mencapai 17 persen.

“Saya imbau masyarakat tidak panik karena stok BBM di Depo Tanjungwangi Banyuwangi masih aman untuk dua pekan hingga tiga pekan ke depan,” katanya.

Ia mengatakan Pertamina akan menambah pasokan BBM, khususnya di wilayah Jawa Timur yakni jenis premium sebesar 47 persen dari konsumsi 10.263 kilo liter per hari dan jenis solar sebesar 62 persen dari konsumsi 5.292 kilo liter per hari untuk pemulihan stok SPBU pasca lonjakan permintaan BBM. n van, efi

perpanjangan verifikasi hingga 31 Januari 2016 mendatang. Sedangkan faktor utama yang melatarbelakangi lamanya pelaksanaan e-PUPNS karena sistem yang sering penuh. “Sehingga membuat PNS yang ingin mendaftar tidak bisa masuk dalam sistem pendaftaran tersebut,” ujarnya.

Seperti diberitakan Bhirawa sebelumnya, sebanyak 106. 308 PNS di Indonesia terancam mendapatkan sanksi dipecat. Hal itu di­sebabkan karena me­reka belum melakukan registrasi ulang secara elektronik (e-PUPNS) hingga batas waktunya habis, 31 Desember 2015.

Melihat masih banyaknya PNS yang belum registrasi, BKN akhirnya memutuskan untuk memperpanjang registrasi e-PUPNS untuk 106.038 PNS hingga 31 Januari 2016 .

Kepala BKN Bima Haria Wibisana menjelaskan perpanjangan itu diberikan syaratnya instansi tempat PNS yang bersangkut­an harus mengajukan permohonan registrasi susulan.

Syarat lain, harus disertai pengantar dari Kepala Biro Kepega­waian/Kepala BKD kepada Kepala BKN beserta alasan tidak melakukan e-PUPNS. Instansi diminta mengisi formulir sebagaimana format terlampir.

Achmad Lazim mengharapkan para PNS di Pemkab Blitar yang belum melakukan ePUPNS agar segera melakukan pendataan ulang mengingat ada surat pengantar perpanjangan yang bisa dimanfaatkan sebaikbaiknya.

“Bagi yang belum melakukan daftar ulang elektronik, kami imbau segera melaksanakan. Sehingga data kepegawaiannya tidak ada masalah di kemudian hari,” imbuhnya.

Wakil Ketua DPRD Kabupaten Blitar Masykur berharap persoalan pendataan kepegawaian bisa dibantu sepenuhnya oleh BKD. Sehingga persoalan data atau kesulitan dalam mekanisme daftar ulang elektronik yang saat ini masih ada kendala bisa segera terselesaikan.

“Sebab diakui maupun tidak ada beberapa PNS yang tidak bisa mengoperasionalkan komputer, karena selain faktor usia yang memang belum pernah menggunakan komputer juga ada PNS yang memiliki kekurangan seperti tidak bisa melihat atau sakit,” kata Masykur. n htn

Puluhan Wali Murid Dibuat Resah Upaya Penipuan l Sambungan hal 1

murid yang diteror penipu itu mengabarkan anaknya tengah dirawat di sebuah rumah sakit karena kecelakaan. Selanjutnya, mereka diminta untuk mengirim uang ke rekening bank. Untungnya, sejumlah wali murid mengkroscek ke pihak sekolah dan tidak ada yang sampai mengirimkan uang. Saking cemasnya, Hasnul juga mendapati wali murid yang datang ke sekolah untuk memastikan anaknya dalam kondisi baik.

Menurut keterangan salah seorang wali murid, penipu tersebut cukup lihai. Karena, pihaknya diminta menghubungi wali kelas dengan memberikan nomor teleponnya.

Setelah ditelepon, barulah orang lain yang mengaku sebagai wali kelas itu melancarkan aksinya untuk meminta uang. “Dia bahkan juga tahu nama wali kelasnya. Tapi nomor yang diberikan berbeda dengan nomor yang saya simpan,” tutur wali murid yang enggan namanya dikorankan.

Kepala SMP Muhammadiyah 4 Surabaya M Adenin mengaku, kejadian tersebut merupakan kedua kalinya. Tahun lalu, beberapa wali murid juga diteror penipu dengan modus yang sama. “Kami juga tidak tahu persis, dari mana data itu diperoleh,” kata dia.

Dengan kejadian tersebut, pihaknya langsung memberikan pengarahan ke siswa agar orangtua mereka tidak mudah panik. Siapapun yang menghubungi dengan mengatasnamakan pihak sekolah harus benar-benar jeli.

Apalagi jika sampai meminta uang. “Kami akan evaluasi kembali keamanan data siswa.

Selama ini, kita tidak pernah mengunggah data siswa ke online kecuali jika diminta Dinas Pendidikan,” pungkas dia. n tam

Dinilai Kasar dan Arogan, Satpol PP Digeruduk Warga l Sambungan hal 1

Balai Kota, mereka diterima Kepala Bakesbang Linmas Kota Surabaya Soemarno.

Peristiwa dugaan pemukulan itu terjadi, Sabtu (26/12) tahun lalu di perempatan Jalan Demak. Saat itu, Fathur Rohman yang bekerja sebagai penjual jasa jalanan sedang duduk-duduk santai di trotoar. Tak lama kemudian, dia didatangi mobil patroli Tim Kepang Satpol PP. Fathur Rohman (21 tahun), langsung disergap dari belakang oleh empat anggota Satpol PP. “Saat itu, korban terjatuh dan ditendang oleh salah satu oknum Satpol PP yang berpakaian preman. Dari tendangan itu, korban terjatuh dan hidungnya berdarah, kelopak mata bagian kiri lebam dan ada genangan

darah di matanya,” kata Koordinator Santika Ari Saputra.

Ia menambahkan, setelah korban tidak berdaya, dia lantas dimasukkan ke dalam mobil patroli untuk selanjutnya dibawa ke Liponsos Keputih.

Atas dugaan kekerasan ini, kata dia, pihaknya sudah melaporkan ke Polsek Bubutan dengan nomor laporan LP/643/B/XII/2015/Jatim/Restabes Sby/Polsek Bubutan Surabaya.

“Kami minta pelaku diproses secara hukum. Kami juga meminta pada Pj Wali Kota Surabaya untuk menjatuhkan sanksi pada pimpinan Satpol PP,” pintanya.

Tak hanya itu, lanjutnya, aksi arogansi dan kekerasan kembali dipertontonkan oleh oknum Satpol PP pada 10 Desember 2015 lalu di Jalan Dharmawangsa. Korban yang juga

mahasiswa Unair ini dipukul saat dia melakukan pengambilan gambar penertiban Pedagang Kali Lima (PKL).

“Kami minta pelaku penganiayaan untuk segera ditangkap dan diadili sesuai hukum yang berlaku,” imbuhnya.

Sementara itu, Kepala Bidang Pengembangan Kapasitas Satpol PP Kota Surabaya Denny CH Tupamahu mengaku akan segera melakukan investigasi secara mendalam atas pengaduan itu. Pihaknya membenarkan bahwa, pada Sabtu (26/12) tahun lalu ada penertiban anak jalanan, gelandangan dan pengemis (gepeng) di perempatan Jalan Demak. Menurut dia, kawasan tersebut memang sudah harus terbebas dari gepeng dan anak jalanan.

“Di daerah sana (Jalan Demak, red) memang harus bebas dari anjal. Ketika menangkap memang ada perlawanan

tapi Tim Odong-Odong menahan, namun si anjal semakin meronta-ronta.

Mungkin ada kesalahan teknis saat penertiban sehingga ada kejadian itu (dugaan pemukulan, red),” katanya.

Denny memastikan akan memproses oknum Satpol PP yang terbukti melakukan pelanggaran. Selama ini, lanjut dia, Satpol PP selalu mengedepankan pendekatan yang manusiawi ketika penertiban. Pihaknya juga akan mengevalusi kinerja Tim Kepang atau yang sekarang di sebut Tim Odong-Odong ketika melakukan penertiban.

“Kami berusaha memperbaiki sistem di dalam dan memberikan sanksi kepada anggota kami. Kami akan segera mengoreksi diri. Selama ini konsepnya humanis, dan untuk korban kami memohon maaf,” ujarnya. n geh

Anggaran Minim, Perawatan Dikelola oleh Dana Swadaya Masyarakat l Sambungan hal 1

Wetan Peniwen). Mereka ditarik keluar saat sedang merawat para pejuang, kemudian mereka dieksekusi bersama-sama dengan rakyat sipil. “Atas kejadian itu, GKJW Peniwen melaporkan kepada Majelis Agung kemudian disampaikan ke PGI hingga sampailah kepada PBB,” ujar kakek berucu enam kepada Bhirawa belum lama ini.

Karena desakan PBB, lanjut Sakejus, yang didukung Perancis, Swiss, Argentina, Jerman hingga Inggris, negara-negara di dunia menekan dan memaksa Belanda untuk menghentikan agresinya. Kemudian lahirlah Perjanjian Roem-Royen pada Mei 1949.

Perjanjian inilah yang meng­ akhiri agresi militer kedua Belanda di Indonesia.

Kondisi monumen dan

makam yang diresmikan tepat pada Hari Pahlawan 10 November 1983 oleh Pengurus Pusat PMI yang saat itu di­ pimpin oleh Marsekal Muda dr Sutojo Sumadimedja saat ini perawatannya dikelola oleh dana swadaya masyarakat.

“Karena anggaran dari pusat selalu terlambat turun,” imbuhnya sambil meminum kopi di depannya.

Sementara itu Sunyoto,

salah satu petugas Kelurahan di Desa Peniwen mengungkapkan monumen PMR adalah satu-satunya yang berada di Indonesia dan satu dari dua monumen Palang Merah yang diakui secara internasional.

UNESCO mengakui bahwa Peniwen Affair adalah warisan sejarah dunia dari era perang dunia.

“Dalam konvensi Jenewa pada 1949, anggota Palang

Merah masuk dalam kategori yang tak boleh diserang. Praktis, Belanda melanggar konvensi dan secara resmi telah melakukan kejahatan perang.

Karena itu setiap 19 Februari, kami melakukan pengecatan dan bersih-bersih yang di ikuti sejumlah masyarakat sekitar.

Semuanya untuk mengenang perjuangan para pemuda yang gugur di tangan tentara Belanda,” tutupnya. *

UTAMA

12

Jumat Pahing, 8 JANUARI 2016

LINTAS PERISTIWA

Taufik Rachman

Dirikan Rumah Kreatif untuk Pelatihan IKM Banyuwangi, Bhirawa Pemerintah Kabupaten (pemkab) Banyuwangi terus melakukan berbagai upaya untuk membantu para pelaku Industri Kecil dan Menengah (IKM) dalam menghadapi pasar bebas ASEAN atau Masyarakat Ekonomi Asean/MEA, salah satunya dengan rencana mendirikan Rumah Kreatif untuk menampung tim kreatif dan tempat pelatihan bagi pelaku IKM dalam menghasilkan produk yang sesuai dengan permintaan pasar.

Menurut Taufik Rachman, Sekretaris Dinas Perindustrian Perdagangan dan Pertambangan (Disperindagtam) kabupaten Banyuwangidan pada dasarnya MEA yang mulai diberlakukan sejak Desember tahun lalu hingga saat ini belum terasa dampaknya, namun demikian para pelaku IKM Banyuwangi diharapkan menyiapkan diri terhadap serbuan produk asing setelah berlakunya MEA. Selanjutnya Taufik menyatakan pada dasarnya produk IKM di semua kabupaten/kota di Indonesia masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan. Untuk pelaku IKM Banyuwangi salah satu kelebihannya adalah dalam sektor kuliner dan aneka macam produk camilan.”Ke depan kami berharap pelaku IKM Banyuwangi berupaya menghasilkan produk yang sesuai dengan selera pasar agar mampu bersaing di pasar bebas,”ujar Taufik.

Sedangkan kelemahan yang pada IKM Banyuwangi, menurut Taufik, sebagian kurang mampu dalam bidang pemasaran dan pengepkan/packaging. Untuk itu, pemkab Banyuwangi terus melakukan pendidikan dan pelatihan bagi pelaku IKM baik yang menyangkut penguatan kelembagaan, mutu dan kualitas produk yang dihasilkan maupun penguasaan teknologi informasi untuk pemasaran melalui media on line. Q mb12

2015, Klaim BPJS Kesehatan Capai Rp 513 M Bojonegoro, Bhirawa Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Kabupaten Bojonegoro sudah mencairkan klaim kesehatan sebanyak Rp 513 Miliar selama tahun 2015.

Jumlah klaim tersebut di 18 fasilitas kesehatan tiga wilayah Kabupaten yakni Bojonegoro, Lamongan, dan Tuban.

“Jumlahnya akan terus bertambah seiring dengan meningkatnya peserta BPJS setiap hari,” kata Kepala BPJS Kesehatan Cabang Bojonegoro, M. Masrur Ridwan, kemarin, Kamis (7/1).

Dikatakan Masrur, sampai akhir tahun 2015 jumlah kepeserataan yang terdaftar di BPJS Kesehatan Cabang Bojonegoro sebesar 1.986.380 peserta, jumlah tersebut terdiri dari tiga kabupaten dengan rincian Bojonegoro sebanyak 693.855, Tuban 594.711, dan Lamongan 697.814 peserta.

“Sudah ada sekitar 53 persen yang mengikuti kepesertaan dengan jumlah penduduk kurang lebih sekitar 5,7 juta jiwa,” jelasnya.

Untuk mempermudah pelayanan, mulai bulan Oktober 2015 peserta BPJS Kesehatan bisa membayar iuran BPJS Kesehatan ke agen perorangan atau outlet tradisional, dan minimarket atau modern channel.

“Peserta hanya perlu menunjukkan kartu kepesertaan dan nomor Virtual Account saat membayar. PPOB resmi diluncurkan pada awal Oktober lalu di Jakarta. Ada 11.400 minimarket yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan di seluruh indonesia,” tegas Masrur. Ia berharap, dengan system itu agar bisa mempermudah para peserta untuk melakukan pembayaran iuran setiap bulannya.

“Hal ini dilakukan guna memperluas channel pembayaran iuran BPJS Kesehatan, agar para peserta yang ingin membayar tidak perlu jauh-jauh pergi ke kantor pelayanan,” imbuhnya. Q bas

Ratusan buruh saat berdemo di area gedung perkantoran Pemkab Pasuruan, Kamis (7/1).

Hilmi Husain/Bhirawa

Lurug Perkantoran Pemkab Pasuruan

Buruh Minta Bantuan Hukum Pasuruan, Bhirawa Merasa di PHK secara sepihak, membuat ratusan buruh dari sejumlah perusahaan menggelar aksi demo ke perkantoran Pemkab Pasuruan. Mereka menuntut agar Pemkab Pasuruan supaya memberikan

perlindungan hukum, lantaran mereka ditindak sepihak oleh perusahaan tempat bekerja.

“Kami datang ke perkantoran Pemkab Pasuruan meminta perlindungan hukum terhadap pemerintah atas kebijakan perusahaan yang di-

anggap semena-mena dalam masalah perburuan,” ujar Suryono Pane, korlap aksi di lokasi, Kamis (7/1).

Ratusan buruh itu berasal dari PT Rending Plastik Surabaya, PT Halim Jaya Sakti Gempol, PT Soedali

Sejahtera Pandaan dan PT Tirtadjaya Adi Perkasa Pandaan. Selain itu, mereka juga menuntut upah berdasarkan UMR dan BPJS. Pasalnya selama ini gaji buruh yang diterima dibawah UMR sekaligus

tak mendapatkan BPJS “Misalnya ada 3 buruh dari PT Harapan Sejati Karindo sejak beberapa bulan terakhir dilarang masuk dan 2 buruh dari PT Gracia Indomas yang mengalami PHK sepihak,” jelasnya. Q hil

Masih Ada Prostitusi di Stasiun Wonokromo Surabaya, Bhirawa Pemprov Jatim bersama Pemkot Surabaya tidak sepenuhnya berhasil menghapus praktek prostitusi di Surabaya, buktinya masih ada bisnis haram itu di beberapa tempat dan ironisnya geliat esek-esek itu masih ada di komplek Stasiun Wonokromo.

Praktek prostitusi di kawasan Stasiun Wonokromo sebenarnya sudah ditertibkan oleh aparat, namun beberapa bulan terakhir kambuh kembali. Setiap malam terlihat warung dan gubug yang terbuat dari terpal berada disisi timur stasiun.

Tempat itulah yang dijadikan oleh para PSK untuk melayani tamunya.

Keberadaan prostitusi yang berada di Stasiun Wonokromo dianggap meresahkan penumpang, selain itu keberadaan prostitusi yang be-

rada di dalam lingkungan Stasiun dinilai cukup membahayakan. Terutama apabila terjadi gerbong kereta selip seperti yang pernah terjadi di Stasiun Wonokromo.

Salah satu petugas perlintasan kereta yang tidak mau disebutkan namanya, membenarkan di Stasiun Wonokromo terdapat tempat prostitusi. Walau sering di razia, namun esok hari protitusi tersebut sudah ada kembali.

“Sudah sering mas, tempat tersebut di razia dari polisi, satpol pp melakukan obra-

kan. Tapi ya gitu, besok sudah muncul lagi. Kalau terjadi obrakkan biasanya pelakunya lari, dengan memanjat tembok pembatas antara stasiun dan kampung, mereka lagi ke kampung. Apalagi kalau malam minggu, persis pasar malam,” katanya.

Suprapto, Manajer Humas PT KAI Daop 8 Surabaya, menguraikan penanganan kasus prostitusi di Stasiun Wonokromo tidak bisa dilakukan oleh PT KAI sendirian, tetapi juga memerlukan keterlibatan dari pemerintah terkait, dan aparat berwajib.

“Area stasiun harus steril, tidak boleh ada kegiatan di luar menaikkan dan menurunkan penumpang dan barang. Kalau di stasiun ada prostitusi, maka kami berkewajiban untuk menertib-

kan dengan meminta bantuan dari Pemkot Surabaya dan aparat berwajib. Karena hal itu terkait dengan undang-undang yang berada di setiap daerah, yang berkaitan dengan ketertiban umum,” ujar Suprapto yang baru menjabat Kepala Humas menggantikan Soemarsono, Kamis (7/12) kemarin.

Lanjut Suprapto, penertiban prostitusi yang ada di stasiun akan dilakukan secara bertahap. Termasuk di dalamnya mengambil langkah dialog terlebih dahulu, karena ini menyangkut orang yang mencari nafkah. Tetapi apabila langkah ini belum berhasil, ya langkah berikutnya dilakukan penertiban.

“Langkah penertiban sudah dilakukan, maka diperlukan peran aktif masyarakat seki-

Ribuan Ekor Ikan Gurami Ditemukan Mati Mendadak Situbondo, Bhirawa Ribuan ekor ikan gurami ditemukan mati mendadak, kemarin, Kamis (7/1), diduga ikan ini mati karena diracun oleh orang tak dikenal. Hingga kini, pemilik kolam ikan gurami bernama Reno (46), warga asal

Desa Panji Lor, Kecamatan Panji, Kab Situbondo, masih melakukan pencarian pelaku bersama sejumlah pekerjanya.

Informasinya, Ikan gurami hasil budidaya tersebut sudah berusia 6 bulan. Pemilik kolam ikan, Reno, menduga, ribuan

Salah satu pekerja saat menunjukkan lokasi matinya ribuan gurami di kolam milik Reno, Kab Situbondo, kemarin.

ekor ikan seberat dua kuintal diracun dengan menggunakan potasium.

Ia baru mengetahui ikan miliknya mati pagi kemarin. Reno mengaku terkejut melihat ikan yang sudah siap panen tiba-tiba mati. Akibat kejadian ini Reno mengaku mengalami kerugian sebesar 17 juta rupiah. “Kami sebelumnya tidak menyangka ternak ikan gurami ini diracun, karena masih tampak normal,” ucap pria yang juga advokat itu.

Belum diketahui secara pasti apa motif pelaku meracuni ribuan ekor ikan gurami tersebut. Kini pemilik kolam sudah melaporkannya ke Mapolsek Panji, guna dilakukan proses hukum. Yang jelas, tambah Reno, ikan gurami yang ia ternak dikolak, tidak terkena penyakit. “Ikan-ikan itu sebelumnya masih tampak segar bugar. Ketika saya lihat dari pulang kerja, ikan gurami itu sudah mengapung semua,” papar Reno. Q awi

Suprapto

tar. Terutama untuk memantau keberadaannya. Karena ada keterbatasan personel, maka hasilnya tidak masksimal. Daop 8 melakukan pengawasan yang luas, ”terangnya. Q wil

700 Anak Terima Bantuan Beasiswa GN-OTA Probolinggo, Bhirawa Pemkab Probolinggo melalui Bagian Kesejahteraan (Kesra), menyerahkan bantuan sosial beasiswa Gerakan Nasional Orang Tua Asuh (GN-OTA) kepada siswa-siswi SD/MI dan SMP/ MTs di pringgitan Rumah Dinas Wakil Bupati Probolinggo.

Bantuan sosial beasiswa GN-OTA ini diberikan kepada 700 orang anak dengan rincian siswa-siswi SD/MI sebanyak 400 anak yang masing-masing menerima sebesar Rp. 200 ribu dan siswa-siswi SMP/MTs sebanyak 300 anak yang masingmasing menerima sebesar Rp. 250 ribu. Total anggaran untuk bantuan beasiswa GN-OTA ini mencapai Rp 155 juta.

Secara simbolis bantuan beasiswa ini diserahkan oleh Wakil Bupati Probolinggo Drs. HA. Timbul Prihanjoko dan Ketua GNOTA Kabupaten Probolinggo Hj. Nunung Timbul Prihanjoko.

Kasubag Pendidikan dan Kebudayaan Bagian Kesra Setda Kabupaten Probolinggo Hasan Zainuri mengungkapkan pemberian bantuan sosial beasiswa GN-OTA ini bertujuan untuk meringankan beban biaya yang harus ditanggung oleh anak didik mulai dari tingkat SD/MI hingga SMP/MTs, khususnya yang berasal dari keluarga kurang mampu dalam memenuhi sarana dan prasarana pendidikan diluar yang ditanggung pemerintah. “Sebagai langkah awal bagi pengurus GN-OTA Kabupaten Probolinggo yang notabene merupakan mitra Pemerintah Daerah untuk terus menumbuhkembangkan dan meningkatkan kepedulian masyarakat agar lebih peduli dan bersedia untuk menjadi orang tua asuh. Q wap

Pasca Meninggalnya Siswa SMAN 1 Ngimbang Jombang

Perhutani Tutup Kawasan Wisata Alam Kedung Cinet Plandaan Perhutani KPH Jombang, menutup objek wisata Kedungcinet Pojokklitik Kecamatan Plandaan Jombang. Penutupan ini dilakukan setalah adanya insiden jatuh korban meninggal pelajar SMA Negeri 1 Ngimbang, Lamongan yang sedang bmenikmati indahnya wisata ala mini.

“Mulai Senin kemarin, wisata alam Kedung Cinet kita tutup.

Kita tidak ingin ada jatuh korban

haya bagi pengunjung,” ujar Pujiono, Humas Perum Perhutani KPH Jombang, Kamis (7/1/2016).

Pelajar SMA yang meninggal itu yakni bernama Ferdi (17), pel-

ajar SMA Negeri 1 Ngimbang, Lamongan. Korban tenggelam di sungai area wisata Kedung Cinet, pada Minggu (3/1) saat bersama beberapa pelajar lain menkmati

lagi. Sudah begitu, kondisi alam juga tidak memungkinkan. cuaca sangat buruk. Ini sangat berba-

Perhutani KPH Jombang, menutup objek wisata Kedungcinet Pojokklitik Kec Plandaan Jombang.

indahnya objek wisata yang terletak di kawasan hutan Plandaan Jombang ini. “Kawasan wisata Kedung Cinet memang juga belum memiliki izin resmi dari Perum Perhutani KPH Jombang. Dan juga karena kejadian itulah akhirnya kita menutup untuk sementara wisata tersebut,” ujarnya menambahkan.

Pujiono mengakui, kondisi alam di Kedung Cinet memiliki daya tarik tersendiri bagi masyarakat, karena sangat mempesono. Kedung Cinet ibarat lukisan raksasa, dengan tebing bebatuan sepanjang sungai khas pegunungan berkelok-kelok dan mengeluarkan air jernih. Semua itu semakin klop dengan tebing dan ngarai yang terpahat proses alam.

Keindahan inilah yang membuat banyak wisatawan dari beberapa daerah di Jawa Timur untuk mengunjunginya dalam

satu tahun terakhir ini. Bahkan mereka kerap menyebut Kedung Cinet sebagai mini ‘grand canyon’ asal Jombang. “Banyak pengunjung yang datang dari luar kota.

Termasuk saat liburan tahun baru kemarin,” ujarnya.

Pujiono belum berani memastikan kapan lokasi wisata alam itu kembali dibuka. pasalnya, saat ini kondisi cuaca belum bersahabat. Selain itu, pihaknya juga masih menodorong LMDH (Lembaga Masyarakat Desa Hutan) setempat untuk membuat PKS (Perjanjian Kerjasama) terkait pengelolaan wana wisata tersebut. “Teknisnya, LMDH Desa Klitih akan membuat PKS dengan Perum Perhutani KPH Jombang. Nah, kerjasama antara LMDH dan Perhutani Jombang untuk mengelola wisata Kedung Cinet itu sedang dalam proses,” pungkasnya. Q rur