binder8mar21

Harian Bhirawa Ditunjuk kembali sebagai sarana pengumuman iklan tender/lelang pemerintah di seluruh Jawa Timur berdasarkan SK Gubernur No.188/343/ KPTS/013/2006

HARIAN

harian_bhirawa@yahoo.com bhirawa_indragiri@yahoo.com suratkabar_harianbhirawa

IKLAN/ LANGGANAN

Surat Kabar Harian Bhirawa

031-5615454 Harga Langganan Rp 55.000/bulan Eceran Rp 3.000

www.harianbhirawa.co.id

Mata Rakyat Mitra Birokrat

Senin Pon, 8 MARET 2021

Tekan Kemiskinan, Optimalkan Tiga Sektor Perekonomian Sertijab Bupati dan Wakil Bupati Sumenep Pemprov, Bhirawa Gubernur Jatim Khofifah menghadiri sertijab ke-16 di Jatim hasil Pilkada serentak 2020. Titik ke -16 tersebut adalah sertijab Bupati dan Wakil Bupati Sumenep, Minggu (7/3).

Dalam pidatonya, Gubernur Khofifah memberikan penekanan terhadap fakta kemiskinan di Kabupaten Sumenep yang cukup signifikan. Karena itu, pihaknya berpesan agar Bupati Sumenep Achmad Fauzi mampu memanfaatkan tiga komoditas penopang ekonomi.

“Tiga hal penopang perekonomian Sumenep, kalau tiga positif, mohon ditingkatkan,” tutur Khofifah.

Tiga hal itu adalah, sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan yang berkontribusi sebesar 39,93 persen, atau tumbuh 0,78 persen. Sedangkan sektor Pertambangan dan Penggalian berkontribusi sebesar 15.66 persen atau tumbuh 0,60 persen. “Perdagangan besar dan eceran, reparasi motor dan mobil berkontribusi 12.20 persen, dan terkontraksi 7,56 persen,” tuturnya.

Dalam kesempatan itu, Khofifah juga memberikan apresiasi pada Pemkab Sumenep yang berhasil keluar dari zona merah, kemudian zona orange, dan kini telah menjadi zona kuning. “Sumenep per Selasa kemarin sudah masuk zona kuning, jika tetap melandai, akan terjadi percepatan perkembangan ekonomi,” ungkapnya.

Sementara itu, Bupati Sumenep Achmad Fauzi mengatakan, sejak dilantik menjadi Bupati Sumenep pada tanggal 26 Februari 2001 lalu, ia mengaku terus melakukan koordinasi dan konsolidasi untuk menjadikan kabupaten Sumenep lebih baik dan lebih maju.

“Agar ada peningkatan harkat dan derajat kemakmuran masyarakat di Kabupaten Sumenep,” katanya.

Dalam pidatonya, misi prioritas pembangunan Ka ke halaman 11

Gubernur Khofifah bersama Bupati Sumenep Achmad Fauzi meninjau pelabuhan Dungkek usai mengikuti Sertijab di Pendopo Kabupaten Sumenep, Minggu (7/3).

Bank Jatim Raih Penghargaan Indonesia Best BUMD Awards 2021 Surabaya, Bhirawa Awal tahun, PT. Bank Pembangunan Daerah Jatim Tbk. (bankjatim) kembali torehkan prestasi dengan berhasil meraih kategori Regional Bank sebagai Supporting Local Business Industries Through Outstanding Business Development Program at East Java.

Ajang Indonesia Best BUMD 2021, dengan Tema ‘Region The Front Line of Indonesia Economic Recovery’, penilaian pemenang dilakukan dengan metode analisis media monitoring melalui content  ke halaman 11

Rute Penerbangan Khusus Kargo Surabaya-Hongkong Dibuka

Gubernur Optimis Perkuat Pasar UMKM Jatim Pemprov, Bhirawa Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa menyambut baik layanan penerbangan khusus kargo maskapai Garuda Indonesia Airlines (GIA) untuk rute Surabaya-Hongkong. Pihaknya, optimistis bahwa layanan penerbangan khusus kargo ini akan sangat membantu dan berkontribusi

Menteri Koordinator Perekonomian RI, Airlangga Hartarto.

positif pada pertumbuhan ekonomi Jatim.

“Saya sangat mengapresiasi dan mendukung penuh layanan penerbangan khusus kargo rute Surabaya-Hongkong yang mulai beroperasi per 6 Maret.

Hal ini tentunya akan berkontribusi positif untuk membantu export kita ke Hongkong sekaligus meningkatkan daya

cahyono/Bhirawa

Petani Desa Ngadas, Kec Poncokusumo, Kab Malang ketika merawat tanaman sayur

Aktif Sosialisasi di Media

ran 2021. Kata AKP Sutanto, saat bersosialisasi ia tak sendirian, melainkan bersama stafnya Bripka Busra Kamal saat mendatangi Radio Suara Rengganis Situbondo  ke halaman 11

AKP Sutanto

Sentil

Takut Terinveksi Covid-19, Warga Tolak BLT Dampak Covid-19 - Cara baru meningkatkan imun Dua Kali Bupati Gresik Marah - Dihemat marahnya, jabatan masih panjang Harga Cabai Rawit di Bojonegoro Sentuh Rp115 Ribu - Kalau mau murah, silahkan tanam cabai

 ke halaman 11

Takut Terinveksi Covid-19, Warga Tolak BLT Dampak Covid-19

MITRA SETELAH menjabat Kasubbag Pers Bagian Sumda Polres Situbondo, AKP Sutanto, aktif dan gencar melakukan sosialisasi di media. Baik di media elektronik, cetak dan media sosial (medsos).

Sutanto kini juga aktif mengadakan sosialisasi tentang penerimaan personil Polri tahun aja-

saing produk kita,” ungkap Gubernur Jatim yang akrab disapa Khofifah ini di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Minggu (7/3).

Untuk diketahui, GIA membuka penerbangan khusus kargo rute Surabaya Hongkong yang terbang perdana mulai,

Kabupaten Malang, Bhirawa Warga Desa Ngadas, Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang sepakat menolak Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang bersumber dari Dana Desa (DD) yang diperuntukkan pada warga yang terdampak Pandemi

Corona Virus Disease (Covid19). Padahal, warga di desa tersebut sebagian terdampak Covid-19, sehingga kehilangan pendapatan.

Kepala Desa Ngadas, Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang Mujianto, membenarkan, jika warganya yang

Dua Kali Bupati Gresik Marah Gresik,Bhirawa Belum genap dua pekan dilantik sebagai Bupati Gresik, Fandi Akhmad Yani (Gus Yani) sudah dua kali marah. Pertama, orang nomor satu di Pemkab Gresik itu marah terhadap Dirut PDAM Giri Tirta, Siti Aminatus Zariyah lantaran ditelepon tidak diangkat ketika Gus Yani mau menanyakan banyaknya keluhan pelanggan PDAM di media sosial (mensos).

Kemaran kedua Bupati Yani saat melihat kondisi Pasar di Desa Petikan, Kecamatan Driyorejo. Saat itu Gus Yani bersama rombongan melakukan sidak ke pasar tersebut akhir pekan lalu dan melihat banyak sampah.

Gus Yani langsung memanggil pengurus pasar. Wajahnya langsung berubah. Awalnya ramah kepada para pedagang langsung berubah 180 derajat saat melihat sampah berserakan di tengah jalan kemudian memanggil pihak pengelola pasar.

Langkah kakinya langsung terhenti saat bersama rombongan yang terdiri dari Kapolres Gresik, AKBP Arief Fitrianto, Dandim 0817/Gresik Letkol Inf Taufik Ismail, Ketua DPRD Gresik Abdul Qodir, Kadinkes Gresik drg Saifudin Ghozali dan Kadiskoperindag Agus Budiono saat sidak. Sorot mata Bupati Gresik itu langsung tertuju pada tumpukan sampah yang berserakan dan kondisi saringan besi yang kotor.

Pihak pengelola pasar langsung dipanggil. Gus Yani marah melihat dua keranjang dari kayu berisi sampah  ke halaman 11

terdampak Covid-19 menolak BLT yang dananya berasal dari DD. Dan alasan mereka menolak BLT karena mereka berkeyakinan ketika menerima BLT malah terpapar Covid-19.

Sedangkan selama ini warga  ke halaman 11

kerin ikanto/Bhirawa.

Bupati Gresik saat melakukan sidak ke pasar Pitiyen, Kecamatan Driyorejo bersama rombongan.

Geliat Obyek Wisata di Kota Probolinggo

Penasaran Khasiat Air Laut Mayangan, Turis Asing Ikutan Berendam Air Laut

Berendam air laut di Pelabuhan Pantai Mayangan, Kota Probolinggo kian diminati masyarakat. Bahkan begitu ramainya, sampai sejumlah wisatawan mancanegara (wisman) pun penasaran dengan air laut yang diyakini bisa untuk terapi tersebut. Pemandangan itu terlihat setiap hari sejak pukul 15.00 WIB. Wiwit Agus P, Kota Probolinggo

Sore itu, warga tampak memadati Pelabuhan Pantai Mayangan sisi utara. Dari segala usia warga tengah asyik berendam di laut. Namun yang menarik, terlihat kehadiran tiga wisman asal Australia. Yakni, Mr Mark Murray, John Valley dan Miss Alice Visser serta banyak wisman lainnya.

Mereka tampak antusias melihat keramaian di pelabuhan.

“Saya mendengar di sini sangat ramai warga yang berendam di laut. Kami penasaran, dan akhirnya kami datang, ternyata memang ramai,” ucap Mark Murray dalam bahasa Inggris.

Namun sayang, karena tak membawa peralatan mandi keduanya tak ikut berendam di laut.

Keduanya hanya berjalan-jalan sembari mengabadikan momen ratusan warga berendam di laut dengan kamera ponselnya.

wiwit agus pribadi/bhirawa

Para turis asing berbaur dengan warga berenang di laut Mayangan. Banyak yang meyakini air laut di Mayangan memiliki banyak khasiat untuk pengobatan.

Diketahui tingginya warga yang mandi air laut tidak begitu saja.

Sejumlah komunitas berdampak pada minatnya masyarakat. Salah satu komunitas itu Sahabat Laut.

Beranggotakan puluhan orang, mereka rutin berendam di air laut baik pagi maupun sore hari. Bahkan mereka meyakini dengan terapi air laut segala penyakit bisa hilang.

Benarkah air laut secara medis menyehatkan?. Ternyata penggunaan air laut untuk keperluas medis sudah lama dikenal dengan istilah thalassotherapy. Thalassotherapy adalah penggunaan terapeutik dari air laut, produk laut seperti ganggang, rumput laut, dan lumpur laut,  ke halaman 11

EKSEKUTIF

Senin Pon, 8 Maret 2021

Halaman 2

Bupati Karna Turun Tangan Perbaiki Jalan Rusak dan Berlubang Situbondo, Bhirawa Banyaknya keluhan dari masyarakat, terutama dari para pengguna jalan raya tentang jalan rusak dan berlubang langsung disikapi serius Bupati Situbondo Karna Suswandi Sabtu sore (6/3).

Pria yang biasa disapa Bung Karna itu langsung turun ke titik rusaknya jalan bersama Kepala Dinas PUPR Kabupaten Situbondo Gatot Siswoyo dan jajarannya.

Bahkan Bung Karna ikut memperbaiki dengan mengendarai alat berat selama proses perbaikan jalan di kawasan Jalan Argopuro dan Basuki Rahmat.

Sebelumnya keluhan masyarakat Kota Santri Situbondo banyak diunggah melalui media sosial (medsos). Melihat hal itu Bung Karna tidak tinggal diam dan langsung memerintahkan Dinas PUPR Kabupaten Situbondo untuk melakukan perbaikan dengan tambal sulam.

“Ya melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) kami langsung memperbaiki jalan berlubang meski dengan tambal sulam. Terutama kerusakan yang ada di kawasan perkotaan,” ungkap Bung Karna.

Masih kata Bung Karna, kedepan Pemkab Situbondo akan terus berkomitmen untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dengan program ‘Pakem’.

Program ini, aku Bung Karna, memiliki makna sebagai pelayanan aktif, kreatif, efektif, efisien dan memuaskan. Sasaran dari program ‘Pakem’ ini, ujar dia, untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat Kabupaten Situbondo.

“Ini merupakan salah satu prioritas program kami,” tegas mantan Kepala DPUPR Kabupaten Lumajang itu. Bung Karna kembali menjelaskan, warga harus tahu bahwa jalan rusak yang bisa per-

baiki hanya di jalur jalan yang masuk Kabupaten.

Khusus jalur jalan Provinsi dan Nasional di sepanjang jalur pantura Situbondo masuk dalam kewenangan pemerintah pusat. Perbaikan itu bisa direalisasikan, akunya, dengan cara mengusulkan kepada Pemerintah Provinsi Jatim dan pusat.

“Untuk itu saya menghimbau kepada warga agar selalu waspada manakala melintas di jalur jalan Pantura Situbondo. Disana masih ada jalan berlubang dan bergelombang. Saat ini tidak semua jalan itu bisa diperbaiki karena terbatasnya anggaran,” tegas Bung Karna.

Disisi lain, Kepala Dinas PUPR Kabupaten Situbondo Gatot Siswoyo menerangkan, perbaikan jalan dengan tambal sulam dilakukan di kawasan Jalan Basuki Rahmat, Jalan Pemuda, dan Jalan Argopuro.

Selain itu, ujar mantan Kabid Bina Marga DPUPR Kabupaten Situbondo itu,

sawawi/bhirawa

Bupati Situbondo, Karna Suswandi dan Kadis PUPR Gatot Siswoyo turun tangan langsung dengan alat berat memperbaiki jalan perkotaan yang rusak Sabtu (6/3).

perbaikan selanjutnya akan dilakukan di kawasan Jalan Cendrawasih dan titik titik lain di jalan perkotaan.

“Ya memang benar anggaran yang ada saat ini sangat minim. Untuk itu kami sementara waktu hanya mela-

kukan tambal sulam di titik jalan yang rusak dan berlubang tersebut,” pungkas Gatot Siswoyo. [awi]

Jajaran Birokrasi Diyakinkan Vaksinasi Covid-19 Halal Pemkab Sidoarjo, Bhirawa Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI ) Kab Sidoarjo, KH Muhamad Salim Imron mengatakan kalau keberadaan vaksinasi covid-19 saat ini, yakni produk dari Sinovac maupun Biofarma, dari fatwa MUI Pusat dinyatakan suci dan halal.

trie diana/bhirawa

Menunggu Kepastian Wali Kota Surabaya

Penggagas/pengusul penyempurnaan Logo Kota Surabaya, Drs H Rasjidin Donosuparto BSc, saat menunjukkan logo Surabaya dulu, kini dan mendatang pada tahun 1820, tahun 1931, tahun 1955 dan tahun 2015 (?). Menurut Rasjidin logo ini bukan diubah tapi disempurnakan dari tidak sesuai PP no 77 tahun 2007 menjadi PP no 77 tahun 2007 Lambang Daerah dari segi kebenaran dan segi hukum, dari segi estetika bisa dibandingkan logo seluruh Kabupaten di Jawa Timur, di kawasan Ketintang Aspol Surabaya, Minggu (7/3).

TMMD 110 Bojonegoro, Wujud Kemanunggalan TNI dengan Rakyat Bojonegoro, Bhirawa Letkol Inf Bambang Hariyanto, selaku Komandan Satuan Tugas (Dansatgas) TNI Manunggal Membangun Desa atau TMMD ke- 110 tahun 2021 diwilayah Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, Minggu (7/ 3), menyatakan, kegiatan TMMD merupakan wujud manunggalnya TNI dengan masyarakat. Pasalnya, dalam pelaksanaan kegiatan yang bekerjasama dengan pemerintah daerah tersebut, personel TNI yang tergabung dalam Satgas TMMD tinggal dirumah rumah penduduk.

Tahun ini, kegiatan operasi bakti TNI yang dilaksanakan secara terpadu dan lintas sektoral bersama instansi terkait beserta elemen masyarakat mengerjakan pembangunan fisik dan non fisik seperti perehaban gedung sekolah dasar, rehab rumah tidak layak huni, pengaspalan jalan, normalisasi sungai dan pembuatan saluran drainase.

achmad basir/bhirawa

TMMD ke- 110 tahun 2021 diwilayah Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, Minggu (7/3), menyatakan kegiatan TMMD merupakan wujud manunggalnya TNI dengan masyarakat.

“Program ini dalam rangka membantu pemerintah daerah, untuk peningkatan akselerasi pembangunan wilayah. Serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya yang berada di daerah terisolir, tertinggal dan wilayah perbatasan,” ujarnya.

Pelaksanaan TMMD tahun ini dalam situasi pandemi covid-19, sehingga

pelaksanaan program yang berlangsung hingga 31 Maret 2021 mendatang dimanfaatkan dengan kegiatan non fisik seperti penyuluhan-penyuluhan atau sosialisasi-sosialisasi pencegahan penyebaran covid-19 antara lain adanya sosialisasi tentang menjaga Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), serta penerapan disiplin protokol kesehatan.

Guna mensukseskan kegiatan ini, sebanyak 110 personel BKO dari TNI AD, AL dan AU diterjunkan pada kegiatan yang berlangsung di dua desa diwilayah Kecamatan Tambakrejo, Bojonegoro, Jawa Timur, yaitu di Desa Ngrancang dan Desa Jatimulyo. “ Selain itu juga ada tim khusus diterjunkan seperti tim Bintal, teknisi, Denkesyah Korem 082/ CPYJ,” tambah Dansatgas. Harapanya, adanya kegiatan dengan tema ‘TMMD Wujud Sinergi Membangun Negeri’ dapat mendukung pemerintah daerah dalam percepatan dan pemerataan pembangunan wilayah.

“Tujuannya untuk mewujudkan ketahanan wilayah, sekaligus juga untuk merawat dan meningkatkan kemanunggalan TNI-rakyat sehingga makin kokoh,” pungkas Letkol Inf Bambang Hariyanto. [bas]

Demikian dikatakan KH Muhamad Salim Imron, yang menjadi salah satu narasumber dalam acara sosialisasi vaksinasi Covid untuk Sidoarjo kuat dan sehat, yang digelar secara zoom meeting oleh Dinas Kesehatan Kab Sidoarjo dengan para jajaran birokrasi mulai dari Forkopimda, OPD Sidoarjo, Jum at (5/3) akhir pekan lalu.

Pihak Dinas Kesehatan Kab Sidoarjo sengaja menghadirkan narasumber dari sisi agama, supaya masyarakat tidak sampai ragu-ragu untuk melakukan vaksinasi gratis dari Pemerintah tersebut.

“Vaksinasi ini sebagai upaya agar tidak sampai tertular Covid. Namun demikian, kita semua masih tetap untuk melakukan protap kesehatan.

Misalnya memakai masker, mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir serta menjaga jarak dari kerumunan.

Selain itu tidak lupa senantiasa mengikuti anjuran untuk perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS,” jelas ulama yang sudah berusia 70 tahun itu.

Menurut ulama besar di Kab Sidoarjo ini, pada dasarnya setiap penyakit itu datangnya dari Allah SWT. Dan setiap penyakit pasti ada obatnya.

Maka itu, setiap. Manusia diperintahkan dalam agama Islam wajib untuk berusaha.

“Saya sendiri sudah divaksinasi pada tanggal 3 Maret, kemarin, saya rasakan amanaman saja,” ujarnya. Muhamad Salim Imron, tidak lupa mensosialisasikan vaksinasi ini saat pelaksanaan dalam Bulan Ramadan sebentar lagi, tidak sampai harus membatalkan puasa. Yang membatalkan puasa, katanya hanya dua, yakni makan minum dan berhubungan intim.

Narasumber yang dihadirkan yang lain, yakni drg Ina

Maharani, dari Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur, menegaskan vaksinasi merupakan salah satu upaya untuk mengeliminir dan mencegah penularan Covid-19.

Namun demikian, setiap masyarakat jangan sampai lengah dan tetap senantiasa menerapkan protokol kesehatan. Dengan menerapkan 3 M, memakai masker, mencuci tangan dengan air mengalir dan pakai sabun serta menjaga jarak dari kerumunan. Selain itu, menjaga imunitas tubuh dan juga menjaga iman dengan selalu berdo’a kepada Tuhan.

Dikatakan drg Ina, Semua Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur ini statusnya kalau tidak orange, ya kuning. Kabupaten Sidoarjo sendiri sampai saat ini statusnya masih orange.

“Semoga Kabupaten Sidoarjo cepat berubah menjadi kuning,” katanya. Dikatakan drg Ina, kegiatan vaksinasi ini harus dalam tahun ini harus bisa selesai dan harus bisa sukses pada tahun 2021 ini dalam mencegah penularan Covid-19.

Dirinya menerangkan pada tahun 70 an, Pemerintah juga telah sukses dalam melaksanakan vaksinasi cacar yakni mencegah penularan penyakit cacar. Demikian juga pada tahun 90 an, sukses dalam melaksanakan vaksinasi polio, untuk mencegah berkembangnya penyakit polio.

Untuk sementara ini, lanjut drg Ina, vaksinasi Covid-19 masih belum bisa diberikan untuk para ibu hamil. Namun untuk ibu menyusui masih bisa diberikan.

Sementara itu, dikatakan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kab Sidoarjo, drg Syaf Satriawarm,Sp.Pros, pada vaksinasi gelombang pertama jumlah vaksin yang diterima Kab Sidoarjo sebanyak 17.960 vaksin sedangkan pada gelombang kedua ini sebanyak 46.460 vaksin. [kus]

DPRD Dukung Nawa Karsa Bupati Fandi Ahmad Yani Rapat paripurna serah terima jabatan bupati dan wakil bupati, di gedung DPRD Gresik yang di hadiri Gubernur Jatim.

Dewan siap mendukung dan bersinergi untuk merealisasikan program-program yang ada di dalam nawa karsa Bupati— Fandi Ahmad Yani.

Menurut Ketua DPRD Gresik Abdul Qodir mengatakan, bahwa lembaga legislatif yang dipimpinnya. Siap membantu mewujudkan Visi-Misi pemerintahan Bupati sekarang, program legislasi saat ini sedang digodok perda kredit lunak, perda perikanan dan pertanian, serta UMKM. Semua dalam rangka percepatan pembangunan, yang menunjang program kerja Bupati dan Wakil Bupati terpilih.

“Kami siap bersinergi untuk merealisasikan, apa yang menjadi visi dan misi bupati dan wakil bupati terpilih. Karena kita sepakat, untuk kemajuan dan kesejateraan masyarakat Gresik,” ujarnya.

Senada Wakil Ketua DPRD Gresik Ahmad Nurhamim mengatakan, bahwa program yang ada di dalam nawa karsa. Sesuai dengan regulasi yang

rokim/bhirawa

rokim/bhirawa

Sertijab Bupati Fandi Ahmad Yani di Gedung DPRD Gresik. telah disiapkan dewan, salah satunya, terkait persoalan banjir Kali Lamong, “Kami segera merespon paterkait UMKM. Untuk mempercepat P D A M , k e k e r i n g a n , k e m i s k i n a n p a r a n y a n g d i s a m p a i k a n G u tumbuhnya ekonomi masyarakat, di hingga pengangguran. Dalam waktu bernur Khofifah Indar Parawansa tengah pandemi Covid-19. dekat antara dewan dan pemkab, t e r k a i t s e j u m l a h p e r s o a l a n , d e Wakil Ketua DPRD Gresik Mujid segera melakukan pembahasan ngan mem berikan data dan ma Riduan mengatakan, tidak hanya untuk bersinergi merealisasikan pro- sukan terkait sejumlah persoalan. realisasi nawa karsa. Namun juga gram nawa karsa.

Akan segera melakukan pem-

Ketua DPRD Gresik Abdul Qodir. b a h a s a n , d a n k a j i a n d i i n t e r n a l prioritas bisa diselesaikan dengan baik,” ungkapnya. dewan,” ungkapnya.

Sedang pidato Gubernur Jatim Dalam pidatonya Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani, ada lima poin program Khofifah Indar Parawansa mengatakan, prioritas yang akan diselesaikan. Mulai bahwa harapan kepada bupati dan masalah PDAM, kekeringan hingga wabup serta DPRD Gresik.

Segera melakukan harmonisasi pasca banjir kali lamong. ‘’Sudah di rumuskan lima poin yang pilkada,menciptakansuasanakondusifdiGresik. akan menjadi skala prioritas, berharap Dan berkoordinasi dengan BPS, untuk menenDPRD dan Pemkab Gresik bisa ber- tukantitiknoltargetkinerjasertamenyusunRPJMD sinergi dengan baik. Agar program paling lambat 6 bulan. [kim.adv]

LEGISLATIF Hari Ini, APBD Situbondo Tahun 2021 Akan Disetujui Senin Pon, 8 Maret 2021

Halaman 3

Situbondo, Bhirawa Tarik menarik persetujuan APBD Situbondo tahun 2021 yang terjadi dalam beberapa bulan terakhir ini, dipastikan akan berakhir hari ini, Senin (8/3). Kabar ini disampaikan langsung Ketua DPRD Kabupaten Situbondo, Edy Wahyudi, saat ditemui disela-sela acara Muscab PKB tahun 2021 di Hotel El Lotus, SMKN 1 Panji, Minggu (7/3).

Namun demikian, kata mantan jurnalis itu, ada beberapa poin anggaran mengalami perg es e r a n . M e n u r u t E d y W a h y u d i , p e r s e t u j u a n A P B D S itubondo dijadwal besok (hari ini, red) dengan agenda utama mendengarkan pendapat akhir dari fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Situbondo.

Edy menerangkan, dalam beberapa hari kemarin sudah dilakukan rapat secara maratahon baik itu ditingkat Komisi maupun di tingkat Banggar.

“Ya Insya Allah disetujui besok (hari ini). Jadi kemarin itu sudah selesai dibahas draf APBD

bersama dengan tim Banggar,” jelas Edy Wahyudi.

Masih kata Edy, soal adanya kemungkinan penolakan dari sejumlah anggota DPRD, ia meyakini tidak mungkin terjadi karena pendapat akhir Fraksi Fraksi belum terlaksana.

Termasuk soal kemungkinan ada suara dari Fraksi PKB yang menolak, Edy meminta mengkonfirmasi langsung kepada Ketua Fraksi PKB. Dalam rapat Banggar itu, ungkap dia, sudah di ikuti perwakilan dari seluruh fraksi dan Komisi sehingga dugaan adanya penolakan, kecil kemungkinan hal itu terjadi.

“Memang ada beberapa rekomendasi pergeseran angka yang

disampaikan saat rapat bersama Komisi. Namun angka totalnya masih tetap,” papar Edy. Terpisah, Narwiyoto, penggugat Pemkab-DPRD sebesar Rp7 triliun akibat lambatnya persetujuan APBD tahun 2021, mengaku optimis proses persidangan di PN Situbondo akan tetap berjalan, meski APBD 2021 akan disetujui DPRD Situbondo Senin (8/3).

Bagi Totok-panggilan akrab Narwiyoto, meski persidangan sempat ditunda dua pekan, ia yakin gugatan perdatanya akan berjalan sebagaimana mestinya.

“Jadwal persidangan selanjutnya diagendakan Selasa (9/3). Yang jelas persidangan ini akan tetap berlanjut selama belum dapat meyakinkan dan menjamin bahwa tidak akan ada pemotongan anggaran oleh pusat sebesar 25 persen,” beber Totok.

Mantan anggota DPRD dua periode itu menegaskan, rakyat Situ-

sawawi/bhirawa

Suasana rapat paripurna penetapan perda APBD tahun 2021, saat digelar DPRD Situbondo dan dihadiri Bupati Karna Suswandi dan Wakil Bupati Khoirani.

bondo tidak boleh dirugikan akibat kinerja buruk eksekutif dan legislatif. Jika itu (pemotongan 25 persen) terjadi, urai Totok, maka nanti akan diuji dalam persidangan dan kedua pihak harus disanksi

berupa pencabutan hak hak keuangannya karena telah abai dalam menjalankan tugas, fungsi dan kewenangan seperti diatur dalam dalam UU Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemda.

“Kesimpulannya, rakyat tidak boleh kalah dan sengsara. Karena mereka (eksekutif dan legislatif) dibayar oleh rakyat,” pungkas mantan Ketua DPC PDIP Kabupaten Situbondo itu. [awi]

KILAS DEWAN

andre/bhirawa

Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi ketika menghadiri acara Muscab PKB Kota Surabaya.

Musyafak Rouf Kembali Terpilih Jadi Ketua DPC PKB Surabaya

Surabaya, Bhirawa Musyafak Rouf kembali pimpin PKB Surabaya, setelah terpilih secara aklamasi sebagai Ketua DPC PKB Surabaya, dalam Musyawarah Cabang DPC PKB Surabaya pada Minggu (07/03/2021).

Keberadaan Musyafak Rouf sebagai calon tunggal yang kemudian tetapkan sebagai Ketua DPC, di setujui oleh seluruh pengurus PKB ditingkat kecamatan sampai ranting, yang hadir dalam Muscab tersebut.

Yang menarik, Muscab itu dihadiri oleh Wali kota Surabaya Eri Cahyadi yang turut membuka acara Muscab. “Pak Eri bersedia datang meski saya undang lewat WA. Ini baru pertama kali Wali kota mau datang. Berbeda di jaman Bu Risma,” terangnya.

Musyafak kembali mengatakan, kedatangan Eri Cahyadi sebagai signal membangun sinergi antara pemerintah dan elit politik. “Ini bukan berarti kita mbebek. Di era keterbukaan informasi seperti sekarang ini tidak bisa lagi seperti itu,” tegasnya.

Musyafak juga menjelaskan kalau Eri Cahyadi dekat dengan kultur nahdliyin, sehingga sinergi itu benar-benar akan terbangun dengan baik. Sementara itu, Eri Cahyadi dikesempatan yang sama mengatakan, hubungan pribadi dirinya dengan Musyafak Rouf seperti adik dan kakak.

“Kita sama-sama dari pondok pesantren An Najiyah pimpinan KH Mas Yusuf Muhajir. Kita berharap PKB akan bersinergi dengan Pemerintah Kota,” jelasnya. [dre]

kominfo/bhirawa

Telah menerapkan manajemen mutu yang memenuhi SNI ISO 9001 : 2015.

Anggota DPRD Jatim Hadi Dediansyah saat melakukan reses di Kedurus, Surabaya, Sabtu malam (6/3/2021).

Ibu-ibu di Surabaya Protes Belajar Online DPRD Jatim, Bhirawa Merebaknya virus Covid-19 membuat metode belajar-mengajar berubah. Semua sekolah menerapkan belajar online atau belajar jarak jauh yang sudah berjalan satu tahun.

Namun metode ini dikeluhkan banyak orang tua di Surabaya.

Orang tua mengeluh belajar online di rumah ribet dan merepotkan. Selain itu, beberapa ibu-ibu merasa beban tugas kepada siswa tanpa memberikan bimbingan. Sehingga orang

kominfo/bhirawa

Telah menerapkan manajemen anti penyuapan memenuhi SNI ISO 37001 : 2016.

kominfo/bhirawa

Wali Kota Madiun, Drs. H. Maidi, SH. MM. M.Pd.

Terapkan SMI, Setda Pemerintah Kota Madiun Raih Sertifikat ISO Lembaga Internasional Sistem Manajemen Integrasi (SMI) yang diterapkan Sekretariat Daerah (Setda) Pemerintah Kota Madiun cukup baik. Hal itu dibuktikan dengan diraihnya sertifikasi dari Sucofindo International Certification Services untuk dua SMI yang diterapkan sekaligus.

Yakni, SNI ISO 9001:2015 terkait management quality system-requirement dan SNI ISO 37001:2016 tentang sistem manajemen anti penyuapan.

Sertifikat terkait keduanya diterima beberapa waktu lalu. ‘’Good and clean government sudah menjadi komitmen kita semua. Tetapi komitmen ini jangan hanya sekedar diucapkan. Tetapi harus benar-benar dilaksanakan dan dibuktikan. Diterima sertifikat ISO untuk Setda Pemerintah Kota Madiun ini merupakan salah satu bukti perwujudan good and clean government tadi,’’ kata Wali Kota Madiun, Maidi, Sabtu (7/3).

Sekedar informasi, SNI ISO 9001:2015 merupakan sistem standar manajemen mutu yang dirancang untuk membantu dan memastikan organisasi tersebut dapat memenuhi kebutuhan pelanggan dan stakeholder-nya.

Selain itu, dapat memenuhi persyaratan perundangan, hukum, dan peraturan yang terkait dengan produk atau jasanya. Sedang, SNI ISO 37001:2016 merupakan Sistem Manajemen Anti Penyuapan yang dirancang sebagai upaya mencegah praktik suap dalam sebuah organisasi atau perusahaan.

Standar ini berlaku menentukan persyaratan dan menyediakan panduan sistem manajemen yang dirancang untuk membantu organisasi mencegah, mendeteksi, dan menangani penyuapan.

gegeh bagus setiadi/bhirawa

Selain itu, untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan anti penyuapan dan komitmen sukarela yang sesuai dengan aktivitas tersebut.

Diraihnya sertifikat ISO tersebut bukan datang begitu saja. Pemkota Madiun melaksanakan MOU dengan Badan Standardisasi Nasional yang dilanjutkan Perjanjian Kerja Sama antara Sekretaris Daerah dengan Deputi Pembinaan dan Pengem bangan Standardisasi Dan Penilaian Kesesuaian BSN, pada April 2019 lalu. Pelatihan Awareness SNI ISO 9001:2015 dan SNI ISO 37001:2016 dilakukan kepada pegawai Sekretariat Daerah Kota Madiun pada tahun yang sama.

Setelahnya, penyusunan pedoman integrasi SMI Setda Kota Madiun mengemuka pada Januari-September 2020. Penerapan SMI resmi diluncurkan oleh Sekretaris Daerah di GCIO pada 2 Oktober 2020 lalu.

Audit eksternal dilakukan PT. Sucofindo kepada seluruh pejabat struktural di Setda Kota Madiun pada Desember 2020. Pelaksanaan audit dilakukan secara remote audit atau audit jarak jauh melalui zoom meeting karena Pandemi Covid-19.

Hingga sertifikasi SNI ISO 9001:2015 dan SNI ISO 37001:2016 Sekretariat Daerah dengan Ruang Lingkup 6 bagian di Setda juga pada Desember 2020 lalu.

Wali Kota menambahkan didapatnya sertifikat dari badan sertifikasi internasional tersebut setidaknya telah membuktikan pelayanan di Setda Kota Madiun cukup baik.

Mantan Sekda Kota Madiun itu berkomitmen untuk meningkatkan capaian baik tersebut. Harapannya, tidak hanya bagian Setda Kota Madiun. Namun, juga bisa ke Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lain. ‘’Kesejahteraan masyarakat terwujud dari pelayanan yang baik dari pemerintah. Karenanya, pelayanan pemerintah harus baik dulu. Prinsipnya kita terus berupaya untuk memberikan pelayanan yang terbaik.

Setidaknya pelayanan kita sudah sesuai standar dengan didapatnya sertifikat ISO ini,’’ ungkapnya.

Kerja baik pemerintah, kata Wali Kota, juga terlihat dari pelaporan keuangan kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dua tahun terakhir.

Pelaporan yang disajikan Kota Madiun tidak hanya baik namun juga cepat.

Pelaporan Kota Madiun tercepat kelima secara naisonal untuk pelaporan keuangan tahun anggaran 2019 yang diserahkan awal 2020 lalu. Sedang, untuk pelaporan keuangan tahun anggaran 2020, Kota Madiun tercepat ketiga secara nasional. ‘’Kalau biasanya (pelaporan) harus menunggu bulan kedua sampai ketiga, kita sudah melaporkan kepada BPK pada Januari lalu. Pelaporan di dua tahun terakhir kita selalu yang tercepat di Jawa Timur. Ini tidak akan bisa terwujud tanpa kinerja baik setiap OPD di Pemerintah Kota Madiun,’’ pungkas Wali Kota. [dar.adv.kominfo]

tua merasa kewalahan dan dinilai kurang efektif karena tidak adanya pemahaman mendalam.

Seperti yang disampaikan Sri Rahayu, warga Kedurus RT 7 RW 1 Surabaya kepada Anggota DPRD Jatim, Hadi Dediansyah saat melakukan reses, Sabtu malam (6/3/ 2021). Ia mengeluhkan sekolah online yang membuat segalanya menjadi ribet.

“Stop pembelajaran jarak jauh atau online untuk Pendidikan

Dasar. Secara psikologi anak-anak seusia tersebut masih memerlukan pendidikan langsung dari gurunya,” katanya.

Dengan adanya belajar online, kata Sri Rahayu tidak membuat anaknya mengerti dengan materi pelajaran.

Justru malah menambah bodoh, malas bahkan tidak disiplin.

“Apalagi, biaya membeli paket internet tidak murah. Kami tidak bisa membayangkan kalau dalam rumah tangga mempunyai anak

lebih dari tiga, dan itu sekolah online semua. Betapa ribetnya orang tua sekarang,” jelasnya.

Pihaknya yang mewakili ibu-ibu di Kedurus sangat terbebani terkait adanya sekolah online yang sudah berjalan setahun ini. “Tidak semua ibuibu punya handphone android. Kita sering bertengkar sama anak-anak.

Bagaimana caranya, yang penting anak-anak bisa masuk sekolah. Ibu-ibu sangat mengharapkan untuk masuk sekolah,” tegasnya. [geh]

Hadi Atmaji Terpilih Sebagai Ketua DPC PKB Jombang 2021-2026

Jombang, Bhirawa Sekretaris Dewan Pengurus Cabang (DPC) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jombang, Hadi Atmaji, terpilih sebagai Ketua DPC PKB Kabupaten Jombang periode 2021-2026 pada Musyawarah Cabang (Muscab) PKB Jombang di Graha Gus Dur, Jombang yang juga merupakan Kantor DPC PKB Jombang, Minggu (07/03).

Terpilihnya Hadi Atmaji sebagai Ketua DPC PKB Jombang 2021-2026 ini disebut merupakan bagian dari proses regenerasi PKB Jombang. Muscab PKB Jombang ini juga dihadiri Ketua Dewan Pengurus Wilayah (DPW) PKB Jawa Timur (Jatim), Abdul Halim Iskandar.

Seperti disampaikan Ketua DPC PKB Jombang periode sebelumnya, Mas’ud Zuremi, Hadi Atmaji terpilih sebagai Ketua DPC PKB Jombang periode 2021-2026 didampingi Anas Burhani sebagai Sekretaris DPC PKB Jombang periode 2021-2026 pada Muscab PKB Jombang kali ini.

“Yang terpilih, Ketua Dewan Syuro, Bapak KH Mahmud Firdaus, yang dulu Sekretaris Dewan Syuro, Ketua Dewan Tanfidznya, Bapak Hadi Admaji, yang

dulu sebagai Sekretaris Dewan Tanfidz DPC (Jombang), kemudian sekretarisnya, ini saudara Anas Burhani, dulu sebagai kepala staf dan sebagai kader Banom (Badab Otonom) PKB, Garda Bangsa,” papar Mas’ud Zuremi usai Muscab.

Dikatakan Mas’ud Zuremi, pelaksanaan Muscab PKB sudah terlaksana dengan baik dengan dipimpin oleh petugas yang ditunjuk oleh DPP PKB. “Pidato Ketua Umum (DPP) PKB disampaikan secara virtual jam 10.00 WIB persis. Kemudian setelahnya, masuk proses pleno 1, 2, 3, dan seterusnya,” ujar Mas’ud Zuremi.

Disinggung lebih lanjut apakah ada arahan khusus dari Ketua Umum DPP PKB kepada pengurus-pengurus DPC PKB termasuk kepada DPC PKB Jombang, Mas’ud Zuremi kemudian menjelaskan, pada Muscab ini ada 2 arahan, masing-masing dari Ketua DPW PKB Jatim, Abdul Halim Iskandar dan Ketua DPP PKB, Muhaimin Iskandar.

“Pak Halim menyampaikan, proses pemilihan ini dilakukan, reformasi ini, adalah untuk menyongsong peristiwa-peristiwa politik, seperti Pilkada, Pileg, dan seterusnya, tahun 2024,” jelas Mas’ud Zuremi. [rif]

H. Ghofur Kembali Nahkodai DPC PKB Lamongan

alimun hakim/bhirawa

Ketua terpilih di Muscab serentak PKB, H.Abdul Ghofur mempunyai misi untuk mempertahankan status partainya yang menjadi pemenang Pemilu 2019.

Lamongan, Bhirawa Musyawarah Cabang Partai Kebangkitan Bangsa digelar serentak disetiap daerah pada tahun 2021 ini. Skema Muscab pun pada tahun ini berubah, karena dalam keadaan pandemi Covid-19.

Jika dulu dipilih dan ditentukan oleh DPC setempat, sekarang partai berlambang bola dunia ini memakai

sistim terpusat dari DPP. Hasilnya, DPP Partai Kebangkitan Bangsa melalui utusanya Ari Rangkuti dari DPW PKB Jatim membacakan surat DPP yang menetapkan H. Abdul Ghofur diberikan mandat menahkodai kembali DPC PKB Lamongan selama lima tahun kedepan.

Hasil dari DPP itu dibacakan langsung oleh Ari Rangkuti

didepan seluruh Pengurus Anak Cabang (PAC) PKB seKab. Lamongan.

Namun, komposisi DPC PKB Lamongan ada yang berubah tahun 2021 ini.Perubahan itu pada Sekretaris DPC yang sebelumnya diduduki oleh H.Mujtabah kini beralih ke Syaifullah Abid yang merupakan putra dari founding fathernya PKB Lamongan. ‘’Alhamdulillah DPC PKB Lamongan hari ini melaksanakan Muscab. Muscab kali ini beda ketimbang tahun sebelumnya, pada tahun ini dilaksanakan serentak se Jawa Timur dan beberapa Provinsi se-Indonesia,” terang H.Abdul Ghofur kepada Bhirawa, Minggu (7/3).

Ketua terpilih yang juga merupakan Ketua DPRD Kab.Lamongan ini mengucapkan syukur atas amanah yang diberikan DPP kepada sirinya untuk memimpin DPC Lamongan kembali. [aha]

OPINI

Senin Pon, 8 Maret 2021

Halaman 4

Waspada “Jual-Beli” Penghargaan Nasional dan Internasional

TAJUK

Hapus Investasi Miras PRESIDEN Jokowi telah menghapus izin investasi minuman keras dalam Perpres (Peraturan Presiden) tentang Bidang Usaha Penanaman Modal. Maka investasi untuk pabrik minuman keras masuk kategori “daftar negatif” (tertutup). Sedangkan pabrik minuman keras ber-alkohol yang terlanjur beroperasi (sejak lama), tetap boleh berproduksi. Pencabutan izin investasi minuman keras (miras) setelah mendengar berbagai saran tokoh agama, dan usulan daerah.

Perpres Nomor 10 tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal, di-inisiasi oleh Badan Koorinasi Penanaman Modal (BKPM). Diharapkan dapat meningkatkan daya saing investasi dan pengembangan.

Namun memperoleh kritisi (penolakan keras) tokoh agama, dan tokoh daerah. Selain dianggap sebagai perusak mental secara sistemik (karena pabrik miras dilegalkan), juga dianggap “diskriminatif” terhadap daerah tertentu. Tidak sesuai asas pembentukan undang-undang (UU).

Secara lex specialist, UU Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, telah mengatur tacara penerbitan regulasi. Pada pasal 6 ayat (1), dinyatakan, setidaknya, setiap materi peraturan perundang-undangan harus mencerminkan asas “ke-Indonesia-an.“ Yakni, kebangsaan, ke-nusantara-an, dan bhinneka tunggal ika. Sedangkan dalam lampiran Perpres Nomor 10 tahun 2021, investasi modal baru miras di-khusus-kan pada daerah tertentu.

Daerah tujuan investasi baru miras yang dimaksud dalam lampiran III Perpres Nomor 10 tahun 2021, adalah Bali, Nusa Tenggara Timur (NTT), Sulawesi Utara, dan Papua. Seluruh masyarakat memahami, bahwa keempat daerah merupakan kawasan minoritas muslim. Terasa kuat kesan, menghindari tudingan ke-haram-an miras (dalam bahasa ajaran Islam disebut khamar). Minuman khamar terlarang keras. Bahkan dianggap sebagai “induk” perbuatan kejahatan, dan kenistaan.

Menenggak miras, akan menyebabkan kehilangan kesadaran diri, dalam posisi lemah. Dalam jangka panjang, pasti akan kehilangan daya pikir. Sekaligus merusak jarigan organ utama dalam tubuh (pankreas, hati, lambung, jantung, dan otak). Berdasar catatan WHO (World Health Organization, organisasi kesehatan dunia dibawahkan PBB), koran jiwa sebanyak 3,3 juta orang akibat minuman keras.

Berdasar fakta di berbagai daerah, secara asas hukum eksternalitas mewajibkan campur tangan pemerintah. Maka pemerintah (dan daerah) berkewajiban setidak-tidaknya menerbitkan payung hukum, termasuk Peraturan Daerah (Perda) tingkat kabupaten dan kota. Inovasi payung hukum pernah dilakukan oleh MA (Mahkamah Agung). Yakni, melalui putusan perkara Mahkamah Agung Nomor 42, tertanggal 18 Juni 2013.

Isi amar-nya, pemerintah daerah diperintahkan segera membentuk Perda, dalam rangka mengendalikan dan mengawasi minuman beralkohol (mihol).

Maka izin investasi pabrik miras, melanggar etika, prosedur, dan sistematika penerbitan peraturan. Wajar presiden mencabut lampiran III Perpres Nomor 10 tahun 2021. Bahkan DPR telah memiliki rancangan undang-undang (RUU) tentang Larangan Minuman Beralkohol.

Isinya terdiri dari tujuh bab, dan 24 pasal. Telah masuk dalam Prolegnas (Program Legislasi Nasional) sejak tahun 2020. Patut diduga izin investasi miras dalam lampiran Perpres Nomor 10 tahun 2021, bagai “adu cepat” dengan RUU Larangan Minuman Beralkohol yang belum disahkan DPR. Tetapi investasi pabrik (miras) yang terlanjur operasional masih “ditolerir” tanpa ekspansi penambahan lokasi. Termasuk investasi Pemda DKI Jakarta pada pabrk bir. Bahkan pemerintah daerah DKI Jakarta memperoleh pembagian deviden (tahun 2019) sebesar Rp 100 milyar lebih. Investasi pabrik miras di Indonesia tergolong tua (sejak tahun 1931) warisan kolonial. Hingga kini tercatat sebanyak 109 izin pabrik miras, tersebar di 13 propinsi.

Perpres tentang Bidang Usaha Penanaman Modal, patut diterbitkan sebagai peta jalan percepatan investasi yang berdaya saing. Namun setiap Perpres wajib dihindarkan dari kontra produktif keekonomian, dan dampak kerugian sosial. [*]

Mencabut Lencana Penghargaan Koruptor Bagai pepatah, “karena nila setitik rusak susu sebelanga.” Perjalanan karir politik Nurdin Abdullah (Gubernur non-aktif Sulawesi Selatan), sudah habis. Terkikis operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi.

Banyak Kepala Daerah (Gubernur, Bupati, dan Walikota) yang semula berprestasi, menjadi terjebak kasus suap dan gratifikasi. Jebakan korupsi disebabkan biaya politik sangat tinggi dalam pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), dengan beban mengembalikan modal cukong.

K

etua KPK (Komisi Pemberantasan Korusi) mewarning keras 270 Kepala Daerah yang baru dilantik, agar menghindari Tipikor (Tindak pidana korupsi). KPK tidak membedakan ke-partai-an, dan latarbelakang “target” yang akan dijerat melalui OTT. Termasuk tidak mempertimbangkan segala prestasi (akademis, profesi, dan kekayaan) yang dicapai pelaku korupsi. Bahkan yang memperoleh penghargaan bintang tanda jasa kenegaraan (Maha Putra), juga bisa ditangkap.

Profesor, jenderal, dan konglomerat, bisa menjadi “target” yang akan ditangkap KPK. Realitanya, Rutan (rumah tahanan) KPK, dan Pengadilan Tipikor, sudah menghadirkan berbagai orang dengan klasifikasi “high performance.” Termasuk hakim Mahkamah Konstitusi, dan orang terdekat, pembantu Presiden (belasan Menteri). Seperti OTT terbaru yang dilakukan terhadap Gubernur Sulawesi Selatan, yang sebelumnya memilki prestasi gemilang.

Hasil pilkada serentak tahun 2020, sudah dilantik sebanyak 170 Kepala Dearah (Gubernur, serta Bupati, dan Walikota), dan akan menyusul 80 lagi setelah usai perselisihan di MK (Mahkamah Konstitusi). Serta sesuai batas masa tugas Kepala Daerah sebelumnya. Seluruhnya bisa terjebak kebiasaan gratifikasi, dan perburuan rente melalui commitment fee proyek pemerintah daerah. Juga “jual beli” jabatan birokrasi eselon II, dan eselon III. Korupsi dengan berbagai modus dan muslihat, berakibat rusaknya tatanan sosial, tatanan infrastruktur, dan tatanan perekonomian.

Seluruh dunia mendendam sengit terhadap korupsi. Sampai diterbitkan konvensi (UNITED NA-

kayaannya mencapai puluhan milyar rupiah.

Juga berprestasi dalam tatakelola pemerintahan daerah. Salahsatu, adalah penghargaan dalam Indonesian Open Source Award (IOSA) 2010. Tetapi setelah lengser jabatan, malah Oleh : dijemput Kejaksaan TIONS CONVENTION Yunus Supanto Tinggi Jawa Tengah.

AGAINST CORRUPDi Jawa Tengah, TION), tahun 2003. kota Tegal, juga terdapat Pada mukadimah konperempuan berprestasi, vensi dinyatakan: “Prihatin atas ke- sejak usia muda, sebelum menjadi seriusan masalah dan ancaman yang Walikota. Terutama urusan kecantikan. ditimbulkan oleh korupsi terhadap Diantaranya, juara “kepribadian,” stabilitas dan keamanan masyarakat yang diselenggarakan majalah peremyang merusak lembaga-lembaga dan puan. Serta runner-up putri ayu, yang nilai-nilai demokrasi, nilai-nilai etika diselenggarakan oleh produsen kosmedan keadilan serta mengacaukan tika nasional. Sebagai anak orang kaya, pembangunan yang berkelanjutan juga berprestasi akademik, menyeledan penegakan hukum.” saikan studi di luar negeri perhotelan di Amerika, dan Jerman.

Godaan Commitment Fee Dalam Pilkada 2013, terpilih seMenrea (mental) perburuan rente bagai Walikota Tegal. Namun segera menjadi gerbang korupsi, dengan modus memperoleh kritisi karena proses membagi proyek pemerintah kepada mutasi jabatan dianggap tidak sesuai cukong yang menjadi tim sukses. Realita kebiasaan. Toh, luput dari interpelasi ini disampaikan Bupati terpilih (Pilkada DPRD Kota Tegal. Kepemimpinantahun 2015) di hadapan siding majelis nya berlanjut. Tahun 2016, meraih hakim Tipikor (Tindak pidana korupsi). penghargaan kategori Best PerformPeburuan rente menjadi modus paling ing Executive of The Year 2016. sering dilakukan. Namun hanya se- Tetapi pada Agustus 2017, tidak bisa bagian yang apes, ter-intai KPK (Komisi luput dari OTT KPK. Divonis 5 tahun Pemberantasan Korupsi). Yang tidak penjara, plus denda Rp 200 juta oleh apes, dapat dijadikan “tambang” uang. Pengadilan Tipikor Semarang.

Modus fee proyek juga menjadi Kepala Daerah yang cantik, tetapi titik balik prestasi Gubernur non-aktif terkena OTT KPK, juga terjadi di Sulawesi Selatan. Prestasi gemilang kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar, selama 13 tahun sebagai Kepala Kalimantan Timur). Alumni perguruan Daerah (10 tahun menjadi Bupati, tinggi luar negeri (bergelar PhD setara dan 3 tahun menjadi Gubernur), hi- Strata 3), juga meraih tanda kehormalang. Berubah menjadi aib besar, dan tan negara. Lencana Satyalancana berakhir tragis di dalam tahanan KPK. Karya Bhakti Praja Nugraha, atas Perubahan prestasi menjadi aib besar, Kinerja Kepala Daerah Terbaik. Lenjuga dialami Bupati Sragen (dua pe- cana disematkan Presiden Jokowi, 28 riode, 2001 hingga 2011). Tergolong April 2015. Tanda kehormatan negara memiliki modus “cerdas.” menjadi bekal memenangi pilkada Kejaksaan mendakwanya telah yang kedua (Desember 2015). mengalihkan kas daerah ke berbagai Bank Perkreditan Rakyat (BPR) sejak Memuliakan Prestasi tahun 2003. Padahal selama menJabatan periode kedua hanya dijadi Bupati Sragen, mencatat banyak jalani selama 20 bulan. Pada sidang prestasi gemilang. Kesohor, sudah Pengadilan Tipikor Jakarta, Bupati kaya sebelum menjadi Bupati, yang Kukar didakwa menerima gratifikasi diraih dari profesi pengusaha. Ke- sebesar Rp 110 milyar. Juli 2018

divonis 10 tahun penjara, denda Rp 600 juta, dan dicabut hak politiknya selama 5 tahun setelah menjalani vonis. Terbukti, korupsi menghentikan karir (politik) cemerlang yang dibangun dengan susah payah.

Berbagai penghargaan tidak diperoleh secara gratis. cuma-cuma.

Melainkan terdapat pertimbangan teknis, serta pembiayaan. Bahkan terdapat kelembagaan (non-pemerintah) khusus. Termasuk oleh berbagai yayasan, dan LSM (nasional dan internasional). Tujuannya mengatur branding, pencitraan individu sebagai pemimpin daerah. Calon penerima penghargaan harus memberikan kontribusi. Tetapi pemimpin sekaliber Walikota Kupang, NTT, berai menolak penghargaan abal-abal.

Presiden perlu membina Kementerian dan Lembaga Negara yang mengeluarkan berbagai penghargaan.

Begitu pula Kementerian Hukum dan HAM, patut membina berbagai yayasan, dan LSM nasional yang akan menerbitkan penghargaan. Termasuk organisasi profesi, dan ormas, yang gemar memberikan penghargaan kepada Kepala Daerah, dengan memungut kontibusi. Kemenkumham bisa bekerjasama dengan BPK, dan PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan).

Begitu pula Kepala Daerah (Gubernur serta Bupati, dan Walikota) yang akan menerima penghargaan, wajib melapor kepada Kementerian Dalam Negeri. Tujuannya, untuk menghindari penghargaan abal-abal.

Sekaligus perlu dinyatakan pakta integritas pencabutan penghargaan manakala terlibat kasus tindak pidana korupsi. Serta mencabut gelar penghargaan tertinggi kenegaraan (Maha Putera) yang bersifat personal.

Mengikis korupsi tidak harus menunggu kinerja KPK. Melainkan bisa dengan menegakkan integritas sebagai pertahanan harga diri. Pemerintah juga perlu menegakkan undangundang (UU) tentang Pilkada, yang bisa menjerat pasangan calon Kepala Daerah sebelum menjadi pemimpin korup.

Wartawan senior pegiat dakwah sosial politik

Cegah Dana Covid-19 Dikorupsi, DPR Harus Kolaborasi Mengawasi

Terbitnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No.1/2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19 merupakan upaya pemerintah dalam usaha mempercepat penanggulangan pandemi Covid-19 di Indonesia. Melalui kebijakan ini pemerintah menggelontorkan dana ratusan triliunan rupiah dalam rangka menjamin kesehatan masyarakat, menyelamatkan perekonomian nasional, dan stabilitas sistem keuangan akibat dampak dari pandemi global Covid-19.

sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pasal 23 ayat (1) UUD 1945 telah mengatur bahwa untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan satu Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri, sehingga BPK dalam hal ini bertindak dalam kapasitas sebagai lembaga pemeriksa negara terhadap pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara oleh Pemerintah.

“Pemeriksaan tersebut meliputi pemeriksaan seluruh aspek keuangan negara sebagaiman diatur dalam UU. Pemeriksaan dilakukan terhadap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban keuangan negara,” tegas Firman menutup pembicaraan dengan Bhirawa.

Tjitjik Rahayu, Bhirawa Jakarta “Sejumlah lembaga baik Pengawasan Internal maupun Eksternal dan berbagai unsur pengawasan lainnya seperti BPK, KPK termasuk unsur masyarakat luas harus berperan aktif memantau atau mengawasi penggunaan dana penanganan Covid-19 ,” kata peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Wana Alamsyah saat dihubungi Bhirawa, Minggu (7/3).

Harapannya, jelas Wana, realokasi anggaran pemerintah pusat maupun daerah dapat digunakan sesuai peruntukannya sehingga tidak ada penyimpangan atau penyalahgunaan bahkan membuka peluang terjadinya tindak pidana korupsi yang akan menyebabkan anggaran tersebut tidak sampai ke sasaran.

Berdasarkan Perppu No.1/2020, Pemerintah diberi kewenangan dalam melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas APBN dimana anggaran untuk pengeluaran tersebut masih belum atau tidak cukup tersedia.

Selain itu pemerintah juga diberi kewenangan untuk menentukan proses dan metode pengadaan barang dan jasa serta melakukan penyederhanaan mekanisme dan simplifikasi dokumen pada bidang keuangan negara.

“Kita tentu sangat berharap agar dana penanganan Covid-19 yang digelontorkan pemerintah ini benarbenar akan menyehatkan masyarakat terdampak, menyehatkan perekonomian bangsa dan memulihkan stabilitas sistem keuangan negara.

Untuk itu maka segala kekuatan dan HARIAN

PENDIRI : Alm. H. Moch. Said PENASIHAT HUKUM: Poerwanto, SH, MH

potensi bangsa yang ada harus bisa dikerahkan, dikendalikan dan disinergiskan untuk efektifitas dan efisiensi pelaksanaannya sekaligus menutup rapat-rapat celah yang memungkinkan terjadinya penyalahgunaan anggaran tersebut,” jelas Wana.

Dikonfirmasi terkait pengawasan anggaran Covid-19, Ketua Komisi VI DPR RI Faisol Riza mengungkapkan dalam upaya melakukan pengawasan pengelolaan anggaran penanganan Covid-19 Komisi VI membentuk tim untuk memperkuat pengawasan terhadap realokasi anggaran terkait penanganan pandemi COVID-19 oleh kementerian dan lembaga di Indonesia yang menjadi mitra Komisi IV. Menurut Faisol beberapa kementerian mitra Komisi VI DPR RI yaitu Kementerian BUMN, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan serta Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah.

Politisi Partai Kebangkitan Bangsa itu mengemukakan, tim akan fokus pada pengawasan realokasi dan refocussing anggaran penanganan COVID19, serta juga akan mengawasi regulasi dan deregulasi kementerian.

“Pengawasannya terkait dengan percepatan penanganan COVID-19 dan dampaknya terhadap sosial ekonomi masyarakat serta agenda langsung kementerian dalam penanganan Covid-19, korban dan penyebarannya,” ucapnya.

Terkait dengan Bantuan Sosial (Bansos) sebagai bagian dari

Vaksinasi Covid-19 yang kini tengah berlangsung adalah harapan Indonesia dalam memerangi pandemi Covid-19 ini. Tampak proses vaksinasi anggota DPR RI beberapa waktu lalu

peruntukan anggaran tersebut, pemerintah juga harus memastikan bahwa data-data penerima Bansos yang dirujuk adalah data yang sudah terverifikasi sehingga menutup kemungkinan terjadinya tindakan manipulatif oleh petugas dilapangan yang dapat merugikan masyarakat.

“Munculnya korupsi (dana) bantuan sosial (bansos) merupakan fenomena gunung es dari buruknya tata kelola keuangan negara. Besarnya anggaran Covid-19 menjadi potensi adanya dugaan korupsi,” kata Faizol lagi.

Namun demikian, Faisol mengingatkan dalam pengawasan pengelolaan dana Covid-19 tidak cukup kalau hanya oleh kalangan DPR saja, namun juga harus melibatkan lembaga seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dengan demikian, lanjut Faizol pengawasan APBN untuk penanganan Covid-19, perlu dilakukan dengan meningkatkan koordinasi antara fungsi pengawasan DPR dengan fungsi pemeriksaan BPK dan KPK. “Sesuai dengan fungsi masing-

masing, DPR, BPK dan KPK memiliki peran besar untuk mengawasi pengelolaan keuangan negara, Hal ini dilakukan dalam rangka memastikan transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas pelaksanaannya,” ujar Faizol.

Lebih lanjut menurut Faisol, sinergi antara kedua lembaga ini perlu dilakukan untuk melakukan pengawasan terhadap penanganan pandemi yang melibatkan proses yang sangat kompleks dan waktu yang cepat.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) berkomitmen untuk terus mengawasi penyaluran insentif pengananan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi nasional (PEN) yang dijalankan oleh pemerintah. Ketua BPK Agung Firman Sampurna menjelaskan, BPK akan terus mengawasi penyaluran dana Covid-19 dan PEN sehingga bisa tepat sasaran dan tidak terjadi penyelewengan. Ia menegaskan, saat ini terdapat investigasi yang sedang berlangsung tentang kemungkinan salah alokasi dana bantuan Covid 19 yang cukup besar.

Menurut Firman, apa yang akan dilakukan oleh BPK ini sudah

DPR Komitmen Sukseskan Vaksinasi Komitmen DPR RI dalam menangani pandemi Covid-19 saat ini tak perlu diragukan lagi. Semua fungsi DPR RI baik fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan difokuskan untuk menanggulangi pandemi Covid-19.

Penegasan komitmen tersebut disampaikan Ketua DPR RI Puan Maharani, kepada sejumlah wartawan di Jakarta Sabtu (6/3) lalu.

Menurut Puan, seluruh pimpinan fraksi dewan bersatu untuk mendukung pemerintah dalam upaya mengatasi pandemi covid-19.

“Saat ini Legislator sepakat memenangkan pertarungan melawan virus Corona dengan vaksin,” tegas Puan. Puan mengatakan, vaksinasi Covid-19 yang kini tengah berlangsung adalah harapan Indonesia dalam memerangi pandemi Covid-19 ini.

“Dengan vaksin Covid-19, kita punya harapan untuk melawan pandemi yang telah terjadi lebih dari setahun ini,” kata dia. Puan pun terus akan mendorong agar pemerintah dan berbagai kalangan melakukan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya vaksin Covid-19. Puan menyadari kalau di tengah masyarakat, masih ada masyarakat yang menolak untuk

vaksin Covid-19.

“Ini adalah pekerjaaan bersama kita,” tegas politisi PDIP ini. Dalam konteks pelaksanaan vaksin, DPR RI jelas Puan juga bakal mengambil peran sesuai tugasnya, untuk memastikan vaksinasi Covid-19 berjalan lancar.

“Perlu ada perhatian dan komitmen bersama sebagai anggota DPR, melalui fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan,” kata Puan.

Dikonfirmasi terpisah, Ketua Komisi IX DPR, Felly Estelita Runtuwene berharap masyarakat agar mau menerima dengan tangan terbuka dan percaya akan vaksin. Sebab, vaksin ini sudah diuji klinis. BPOM sudah memastikan keamanannya.

“Tentu kami harapkan masyarakat dengan kesadaran penuh bisa mengikuti dan meyakini bahwa vaksin ini baik, aman,” kata dia.

Menurut dia, sosialisasi vaksinasi memang belum menjamah seluruh lapisan masyarakat. Lantaran itu masih ada beberapa bagian dari masyarakat yang belum paham, bahkan belum mendapatkan informasi apapun terkait program vaksinasi. Pemerintah, kata dia, seharusnya fokus melakukan sosialisasi, sembari terus mengevaluasi pengadaan serta pelaksanaan vaksinasi yang sudah dilakukan. Felly meyakini dengan menjalani hal tersebut, kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan kesadaran dalam melaksanakan program vaksin akan timbul dengan sendirinya.

“Masyarakat akan dengan ikhlas dan sukarela divaksin tanpa adanya ancaman-ancaman yang sebetulnya tidak perlu,” ungkap Felly lagi. Lebih lanjut menurut Felly, anggota DPR bukan hanya memberikan masukan dan mengawasi program vaksinasi Covid-19, beberapa anggota DPR RI mulai turun langsung ke lapangan. “ Anggota DPR RI juga ikut meyakinkan masyarakat dengan menerima vaksinasi yang telah dijadwalkan pemerintah,” jelasnya lagi. [*]

PEMIMPIN UMUM: Nawang Esthi Lestari PEMIMPIN REDAKSI/ PENANGGUNG JAWAB: Wahyu Kuncoro SN WAKIL PEMIMPIN REDAKSI : Wawan Triyanto REDAKTUR PELAKSANA: Gatot Suryo Widodo KOORDINATOR LIPUTAN : Bambang WN REDAKTUR: Choirul Anam, Anangsyah Isfianto, Sufendi Dimyati, Andre Endrayana Sasmita, Helmi Supriyatno, Zainal Ibad Reporter : M. Ali, Rachmat Caesar BSW, Zainal Ibad, Adit Hananta Utama, Abed Nego, Gegeh Bagus Setiadi, Diana Rahmatus Sholichah, Achmad Tauriq Imani Fotografer: Trie Diana Indahwati, Oki Abdul Sholeh Malang: M. Taufiq, Kabupaten Malang : Cahyono Nor Rochmah, Kota Batu: Anas Bachtiar, Kediri: Ervan Kholis, Pasuruan : Hilmi Husein, Pamekasan: Syamsuddin, Lumajang: Dwi Wismo Wardono, Probolinggo: Wiwit Agus Pribadi Jember: Effendi, Sampang: Nur Cholis, Sumenep: Agus Irianto, Samsul Arifin, Bondowoso: Ihsan Khalil, Situbondo: Sawawi, Tulungagung: Hadi Sucipto, Wiwieko Dh, Ponorogo: Yanuar Lamongan: Suprayitno, Jombang: Romadlon, Fathoni, Arif Yulianto Mojokerto: Hasan Amin, Sidoarjo: Ali Kusyanto, Hadi Sujitno, Achmad Suprayogi Gresik: Kerin Ikanto, Rokim, Tuban: Khoirul Huda Madiun: Sudarno, Blitar: Hartono, Nganjuk: Ristika, Bojonegoro: Achmad Basir, Trenggalek: Wahyu Asmoro, Jakarta: Tjitjik Rahayu.

Direktur Utama: Nawang Esthi Lestari, Direktur Umum: Wahyu Kuncoro SN, Direktur Keuangan Mira Damayanti Komisaris Utama: Sugeng Praptoyo, Komisaris: Bambang WN, Hasan Amin, Suprayitno, Malang: Gatot Soekardi, Ratna Nirmala, Lumajang: Didit Nur Jadit, Bondowoso: Hasto Pramudyo, Manager Produksi, Sirkulasi dan Periklanan: Sri Eddy Haryanto, Manajer Keuangan: Anangsyah Isfianto, Administrasi Keuangan: Etti Sri Kustini, Sri Poernomo, Sekretaris Perusahaan: Rani Cholyvianti, Sirkulasi: Titiek Yuliati (Koordinator), Utomo Pagon, Distribusi: Tatok Arly (Koordinator), Suparto, Mulyadi, Pracetak:Ali Sulkan (Koordinator), Danu Setiawan, Trisno purnomo, Onny Agung S, Oki Abdul Sholeh, Rendy Agung. Sekuriti: Saiful Hidayat, Akhmad Mukhdor Daniyal, Ucha Torindiansyah Alamat Kantor Pusat/Iklan/Redaksi: Jalan Indragiri 73 Surabaya, Telp : 031- 561-5454, Fax : 031-561-9009, Email Iklan: bhirawa_indragiri@yahoo.com, Email Redaksi: harian_bhirawa@yahoo.com Sirkulasi: Jalan Pengenal 5, Surabaya (60174), Telp : 031- 547-0650 (3 lines), Fax : 031-534-3359, Email Sirkulasi: bhirawasirkulasi@yahoo.com Bhirawa Online : http://www.harianbhirawa.co.id Bank: Bank Mandiri (BBD Jembatan Merah) Surabaya, No. Rek:140.0080000053, Percetakan: PT Media Nusantara Press, Kawasan Industri SIER, Jl. Rungkut Industri III No.49, Surabaya SIUPP: Nomor 159/SK/Menpen/SIUPP/A.7/1986, 22 April 1986.

Tarif Iklan: Iklan Baris Rp. 7.500/baris (maksimal 5 baris), Iklan Tender/Lelang Rp.10.000/mm kolom, Iklan Display warna (FC) Rp.10.000/mm kolom, Iklan Display hitam putih (BW) Rp.7.500/mm kolom. Harga belum termasuk PPn 10%.

PELAYANAN PUBLIK Dishub Kerahkan Personel Khusus Tertibkan Pendestrian Halaman 5

Senin Pon, 8 Maret 2021

Nganjuk, Bhirawa Dinas Perhubungan Pemerintah Kabupaten Nganjuk mengerahkan satuan tugas (satgas) khusus untuk menjaga ketertiban dan keamanan di area pedestrian. Hal ini terkait, difungsikannya fasilitas untuk pejalan kaki berupa area Pedestrian di sepanjang Jl. Ahmad Yani Nganjuk Kota.

Dengan tujuan untuk mempercantik daerah pusat kota dan tentunya untuk membudayakan berjalan kaki bagi masyarakat Nganjuk. Maka pendestrian harus steril dari kendaraan bermotor atau pedagang kaki lima.

Satgas tersebut oleh Dishub Pemkab Nganjuk dilengkapi dengan fasilitas pendukung sesuai kebutuhan di lapangan yaitu sepeda motor, sepeda kayuh dan hoverboard.

Kepala Dishub Nganjuk, Drs

Nir Solekan Msi memaparkan tugas dari satgas pedestrian tersebut adalah untuk unit sepeda motor bertugas di seluruh area jalan raya sepanjang Jl. Ahmad Yani dengan mencegah kendaraan yang dilarang masuk untuk melintas atau parkir di sepanjang Jalan Ahmad Yani.

Kemudian unit sepeda kayuh dan hoverboard bertugas menertibkan parkir dan mensterilkan area pedestrian sesuai peruntukannya yaitu hanya untuk pejalan kaki. Satgas khusus

ini bertugas mulai pukul 06.00 hingga 21.00 WIB yang terbagi menjadi 3 shift.

Dinas Perhubungan juga menyiapkan posko pada titik tertentu sebagai pusat layanan masyarakat khususnya bagi pengguna Area Pedestrian. “Dalam rangka mendukung program pendestrian untuk pejalan kaki dan juga memberikan rasa nyaman kepada masyarakat pejalan kaki, Dishub Kabupaten Nganjuk menyiapkan personil khusus yang bertugas

untuk menjaga ketertiban dan keamanan di area pendestrian,” ujar Nur Solekan.

Dengan harapan, masyarakat dapat dengan mudah menikmati fasilitas pendestrian, sekaligus ketertiban dan keindahan koridor Jl. Ahmad Yani Nganjuk Kota terjaga. Dengan adanya satuan tugas ini diharapkan pelayanan dasar masyarakat khususnya kenyamanan di area pedestrian Jl. Ahmad Yani Nganjuk Kota dalam berlalu lintas dapat terwujud

dengan baik.

Lebih jauh, Nur Solekan menjelaskan menurut pasal 1 angka 26 undang-undang nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, pejalan kaki adalah setiap orang yang berjalan di ruang lalu lintas. Karena aktivitasnya yang bergerak, maka pejalan kaki dianggap bagian dari pergerakan lalu lintas. Untuk menjamin keselamatan pejalan kaki, maka diatur hak dan kewajibannya dalam berlalu lintas ser-

ta hak atas ketersediaan fasilitas pendukung.

Apalagi di masa pandemi ini, budaya berjalan kaki sangatlah bermanfaat sehingga diharapkan dapat dimanfaatkan masyarakat untuk meningkatkan imunitas tubuh dalam upaya pencegahahan penyebaran COVID-19. Selain itu lingkungan juga semakin bersih karena berkurangnya polusi udara. Dengan berkurangnya polusi udara, tentunya membuat masyarakat semakin sehat.[ris]

LINTAS PELAYANAN

Tahun 2021 Pemkab Blitar Siap Bangun 54 Titik PJU Pemkab Blitar, Bhirawa Sepanjang tahun 2021, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blitar melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Blitar akan membangun Penerangan Jalan Umum (PJU) di 54 titik. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Blitar, Puguh Imam Susanto mengatakan pembangunan Penerangan Jalan Umum (PJU) di Kabupaten Blitar terus dilakukan, dan sepanjang tahun 2021 ini direncanakan akan dibangun PJU di 54 titik. “Di mana pembangunan PJU akan tersebar di beberapa Kecamatan se-Kabupaten Blitar,” kata Puguh Imam Susanto.

Ditambahkan Kepala Bidang Jalan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Blitar, Richard Sihaloho, puluhan titik itu diantaranya tersebar di Kecamatan Udanawu, Garum, Talun, Wlingi, dan Selorejo. “Untuk anggaran setiap titik pembangunan tidak sama, namun berkisar antara Rp. 100 juta sampai Rp.200 juta,” ujar Richard Sihaloho.

Lanjut Richard Sihaloho, dengan anggaran Rp 100 juta maka bisa membangun sampai 10 PJU, dengan asumsi masing-masing PJU direncanakan akan menghabiskan sekitar Rp 10 juta.

“Karena sudah includ semuanya, mulai dari jaringannya, meterannya, dan lain-lainnya,” jelasnya. [htn]

Sembari Gowes Pagi, Wali Kota Bersama Forkopimda Resmikan 5000 Sunat Gratis Kota Madiun, Bhirawa Wali Kota Madiun Maidi kembali menggelar kegiatan bersepeda pagi bersama Forkopimda dan OPD. Namun tak seperti agenda gowes biasanya. Pada kegiatan kali ini orang nomor satu di Kota Pendekar itu juga meresmikan Rumah Sunat Kaji Bani.

Dalam peresmian rumah sunat di ruko Slamet Riyadi itu juga dilaksanakan penyunatan terhadap 5.000 anak yatim dan kurang mampu di Kota Madiun. Wali Kota pun berharap, program ini dapat membantu masyarakat yang membutuhkan. ‘’Kegiatan sosial di masyarakat yang sudah berjalan tidak hanya dari pemerintah, tapi juga para dermawan swasta. Semoga program ini dapat memberikan kelancaran dan kesuksesan bagi anak bangsa kita ke depan,’’ tutur wali kota, Sabtu (6/3).

Lebih lanjut, Wali Kota mengatakan, sunat merupakan salah satu kegiatan yang tidak dapat ditunda. Mantan Sekda Kota Madiun itu berharap tidak ada warga Kota Madiun yang kekurangan. Bahkan, menunda sunat dengan alasan kekurangan biaya. Untuk itu, wali kota siap membantu warga yang ingin sunat, namun terkendala biaya.[dar]

sudarno/bhirawa

Wali Kota Madiun, Maidi disaksikan Forkopimda menggunting pita tanda diresmikannya rumah sunat di ruko Slamet Riyadi sekaligus dilaksanakan penyunatan terhadap 5.000 anak yatim dan kurang mampu di Kota Madiun, Sabtu (6/3).

TNI dan PMI sedang menyemprot salah satu tempat ibadah umat Islam di Bojonegoro.

TNI dan PMI Semprot Fasum di Lokasi TMMD Bojonegoro, Bhirawa Dalam rangka menyukseskan pelaksanaan program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) ke- 110 tahun 2021, di Desa Jatimulyo Kecamatan Tambakrejo, Kabupaten Bojonegoro, Pihak Palang Merah Indonesia ( PMI) Kabupaten Bojonegoro melaksanakan kegiatan penyemprotan disinfektan serta memberikan sosialisasi budaya Pola Hidup Bersih dan sehat (PHBS).

Staf PB PMI Kabupaten Bojonegoro, Wahyu Theo Alfian, menuturkan, kegiatan penyemprotan cairan disinfektan ini dilaksanakan di beberapa titik fasilitas umum di Desa Jatimulyo antara lain Musholla, Kantor Pemerintah Desa serta diseluruh Poros Jalan Desa.

“Selain melaksanakan penyemprotan cairan disinfektan, PMI Kabupaten Bojonegoro juga melaksanakan sosialisasi budaya Pola Hidup Bersih dan

Sehat (PHBS) melalui media pamflet dan banner di masyarakat serta memberikan cairan wipol di tempat ibadah,” ucap Teo panggilan akrabnya.

Dikatakan bahwa hal merupakan bentuk Sinergitas antara PMI Kabupaten Bojonegoro Bersama aparat Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam mendukung program TMMD ke- 110 2021 diwilayah Kabupaten Bojonegoro.

Komandan SSK Satgas TMMD ke110, Lettu Ckm Suroto, mengatakan

bahwa sejauh ini upaya upaya lain sudah kita laksanakan untuk mendukung upaya pemerintah dalam memerangi penyebaran covid-19 khususnya dilokasi kegiatan program TMMD. “Bersama PMI Bojonegoro, kita lakukan penyemprotan cairan disinfektan dalam rangka memutus rantai sebaran covid-19. Kita akan terus memerangi virus corona ini, sehingga kita terhindar, aman, sehat dan semakin produktif,” pungkasnya, Sabtu (6/3).[bas]

Pemkab Malang Bakal Bangun PLTS di Singosari Pemkab Malang, Bhirawa Hari Peringatan Sampah Nasional (HPSN) sudah diperingati Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang, pada beberapa hari lalu. Hal ini memberikan momentum tersendiri bagi pemerintah setempat, karena semakin mendorong masyarakat mengedepankan lingkungan. Sehingga Pemkab Malang berencana untuk membangun Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTS), yang nantinya akan dibangun di wilayah Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang.

“Kami sudah bicarakan dengan stake-

holder, seperti Komisi IV DPR RI dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), yang nantinya sampah dijadikan sebagai pembangkit listrik, dan PLTS tersebut program dari Pemerintah Pusat,” ujar Bupati Malang HM Sanusi, Minggu (7/3), kepada Bhirawa.

Dia berharap agar program PLTS itu bisa segera terealisasikan, sehingga dorongan untuk mengajak masyarakat memiliki lingkungan bersih bisa berjalan maksimal.Menurutnya, sampah sendiri tidak hanya bisa dimanfaatkan sebagai pembuatan kompos saja, namun gas methan hasil dari sam-

pah juga bisa dijadikan sebagai sumber energi alternatif. Selain itu, beberapa sampah juga memiliki nilai ekonomi tersendiri jika disetorkan ke bank sampah. Dan berdasarkan data Jambeck 2015, produksi sampah plastik dunia hampir 1,3 miliar ton tiap tahunnya, dan akan bertambah hingga 2, 2 miliar ton pada tahun 2025, “Ini merupakan ancaman yang sangat serius khususnya bagi Indonesia yang mana Indonesia sendiri menempati urutan ke dua, negara dengan jumlah sampah plastik yang salah kelola terbesar di dunia setelah Chi-

na yaitu sebesar 3.22 Million Metric Tons (MMT).

Oleh karena itu, tegas Sanusi, Pemkab Malang akan menjadikan sampah sebagai sumber energi alternatif, yakni membangun PLTS di wilayah Kecamatan Singosari. Dan untuk Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Talangagung, Kecamatan Kepanjen, kini sudah memproduksi gas methan, Sedsangkan gas methan tersebut bisa dimanfaatkan warga di Dusun Kasin, Desa Talangagung sebagai energi untuk keperluan masak memasak bagi ibu rumah tangga, [cyn]

Wali Kota Hadi Ajak Warga Tepat Waktu Laporkan SPT Pajak Bupati TTantri antri Ba epat W aktu Le wat Aplikasi E-PIP AD Bayyar PBB TTepat Waktu Lew E-PIPAD Dalam rangka menyukseskan agenda Lapor SPT (Surat Pemberitahuan) Tahun 2020, Wali Kota Probolinggo Habib Hadi Zainal Abidin bersama Kepala Kantor Pajak Pratama Probolinggo Ari Djunaedi melaksanakan sosialisasi Pekan Panutan Pelaporan SPT Pajak Tahunan, Di Kantor Pemkot Probolinggo.

Didampingi oleh Kepala Dinas Kominfo Aman Suryaman, Wali Kota Habib Hadi, Minggu (7/3) menyampaikan imbauan kepada warga Kota Probolinggo agar segera melaporkan surat pemberitahuan pajak ke kantor pajak. “Saya mengajak kepada masyarakat untuk tepat waktu, segera melaporkan (pajak) karena kita sebagai warga negara betul-betul peduli terhadap apa yang sudah menjadi kewajiban kita,” terangnya.

Sosialisasi Pekan Panutan Lapor SPT ini merupakan agenda tahunan yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan. Menurut Ari, wajib pajak masih memiliki waktu untuk menyampaikan SPT Pajak Tahun 2020. Batas akhir pelaporan SPT untuk orang pribadi tanggal 31 Maret, sedangkan wajib pajak badan pada tanggal 30 April.

Terkait penerimaan pajak KPP Pratama Probolinggo, Ari Djunaedi menyampaikan bahwa capaian target telah terlampaui, “Sementara dari sisi penerimaan tahun pajak 2020, KPP Pratama Probolinggo mengumpulkan Rp 750 Miliar dari yang ditargetkan

Rp 727 Miliar. Itu tersebar di tiga wilayah administrasi pemerintahan yang merupakan wilayah kerja KPP Pratama Probolinggo, ada Kota Probolinggo, Kabupaten Probolinggo dan Kabupaten Lumajang,” jelasnya.

Wali Kota Habib Hadi juga memberikan dukungan kepada KPP Pratama Probolinggo dalam mewujudkan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Piagam dukungan yang ditandatangani oleh wali kota di Ruang Command Center Kantor Pemkot Probolinggo itu sedianya juga akan ditandatangani oleh jajaran Forkopimda Kota Probolinggo secara terpisah.

“Saya mengapresiasi (KPP Pratama Probolinggo) dengan adanya komitmen ini searah dengan harapan pemerintah yang juga menggerakkan OPD-OPD untuk melakukan upgrading pelayanan yang lebih baik, transparan sesuai dengan komitmen semua,” jelas wali kota.

Pembangunan bagi kesejahteraan masyarakat tak hanya menjadi tugas Pemkab Probolinggo. Seluruh

warganya turut andil dalam upaya pembangunan. Salah satunya dengan membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Pedesaan (PBB-P2) tepat waktu.

Untuk menggugah kesadaran sekaligus memotivasi masyarakat agar membayar PBB-P2 tepat waktu, Bupati Probolinggo Hj. Puput Tantriana Sari, S.E. menggelar “Pencanangan Bulan Panutan PBB dan Gerakan Pensertifikatan 1.000 Bidang Tanah Aset Pemerintah Daerah Tahun 2021.” Di tengah suasana pandemi Covid-19, kegiatan digelar secara terbatas dengan mengutamakan protokol kesehatan ketat.

Diagendakan, kegiatan ini akan dihadiri oleh Forkopimda Kabupaten Probolinggo, perbankan, dan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait. Sedangkan, seluruh kepala OPD, camat, hingga kepala desa/lurah di lingkungan Kabupaten Probolinggo mengikuti kegiatan secara virtual melalui video conference.

Pencanangan Bulan Panutan PBB ditandai dengan pelunasan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) PBB P2 oleh Bupati Tantri. Serta, diikuti oleh sejumlah pejabat lainnya secara online melalui Mobile Banking Bank Jatim dan aplikasi E-PIPAD milik Pemkab Probolinggo.

Mobile Banking Bank Jatim merupakan salah satu e-channel untuk melakukan berbagai transaksi

pembayaran. Inovasi layanan pembayaran pajak daerah secara online melalui aplikasi E-PIPAD sengaja digagas Pemkab Probolinggo bekerja sama dengan Bank Jatim Cabang Kraksaan. Tujuannya, untuk mempermudah masyarakat melakukan transaksi perbankan, salah satunya pelunasan SPPT PBB-P2.

Di tempat terpisah, kemudahan pelunasan SPPT PBB-P2 online ini dibuktikan sendiri oleh Bupati Tantri, Wakil Bupati Probolinggo Drs. H.A. Timbul Prihanjoko, hingga Sekretaris Daerah Pemkab Probolinggo, H. Soeparwiyono, S.H., M.H., beberapa waktu lalu.

Bupati Tantri mengatakan, aplikasi E-PIPAD ternyata begitu mudah dan efektif. “Masyarakat tak harus repot-repot datang dan antre ke kantor Bank Jatim untuk melunasi SPPT PBB-P2-nya. Pembayaran PBB secara online ini bisa dilakukan dari mana saja dan kapan saja. Asal ada gadget dan jaringan internet,” ungkapnya.

Dengan demikian, kata Bupati, upaya ini bisa meminimalisasi kontak fisik sekaligus memutus mata rantai penyebaran Covid-19 di wilayah Kabupaten Probolinggo.

Bupati mengatakan, kemudahan pembayaran pajak daerah melalui Mobile Banking Bank Jatim dan aplikasi E-PIPAD merupakan salah satu ikhtiar Pemkab Probolinggo dalam meningkatkan Pendapatan

Wali kota Hadi terima kepala KPP Probolinggo.

Asli Daerah (PAD) secara transparan dan akuntable.

Pemkab Probolinggo melalui Badan Keuangan Daerah Kabupaten Probolinggo juga telah mengirimkan 509.704 SPPT PBB-P2 yang tersebar di 24 kecamatan se-Kabupaten Probolinggo. Pendistribusiannya dilakukan sebulan lebih awal dari tahun-tahun sebelumnya. Harapannya, masyarakat lebih cepat membayar pajak. Dari 509.704 SPPT PBB-P2 itu, total nilainya mencapai Rp 10.907.763.760.

Bupati juga mengapresiasi 5 kecamatan yang “berkinerja sangat baik” dalam mengoordinasikan pe-

wiwit agus pribadi/bhirawa

lunasan PBB tahun 2020 sebelum jatuh tempo. Di antaranya, Kecamatan Sumber, Kuripan, Tegalsiwalan, Wonomerto, dan Bantaran.

Selain Pencanangan Bulan Panutan PBB, kegiatan pagi ini sekaligus Gerakan Pensertifikatan 1.000 Bidang Tanah Aset Pemda Tahun 2021. Kegiatan ini ditandai dengan penandatanganan komitmen bersama penyelesaian 1.000 sertifikat tanah aset pemda tahun 2021. Serta, penyerahan perdana sertifikat tanah pemda yang sudah selesai dari Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Probolinggo kepada Bupati Hj. P. Tantriana Sari.[wap]

Bhir

PENDIDIKAN, KEBUDA

Halaman 6

Senin Pon, 8

Kenaikan BOS Reguler di Jatim RataTak Lagi Ditentukan Berdasarkan Jumlah Siswa, BOS Didasarkan IKK dan IPD Dindik Jatim, Bhirawa Upaya transformasi pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) terus dilakukan Kemendikbud. Jika tahun sebelumnya besaran BOS dihitung berdasarkan jumlah siswa. Namun tahun ini, nilai satuan biaya bervariasi sesuai karakteristik masing - masing daerah.

Dengan kata lain, satuan Bantuan Operasional Sekolah antar daerah berbeda, dengan didasarkan pada Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) dan Indeks Peserta Didik (IPD) tiap wilayah kabupaten/kota.

Menanggapi perubahan mekanisme ini, Kepala Dinas Pendidikan (Dindik) Jatim, Wahid Wahyudi menyebut, jika kebijakan BOS memang perlu dievaluasi. Sebab, selama ini besaran ang-

garan sekolah antar daerah sama.

Wahid mencontohkan, misalnya SMA, dana BOS yang diterima Rp1,5 juta per tahun. Sedangkan SMK Rp1,6 juta per tahun.

"Jumlah ini sama di sekolah manapun. Tidak perduli sekolah murid banyak atau sedikit. Bagi sekolah yang muridnya banyak dapat dana BOS besar, maka sekolah bisa melaksanakan proses belajar mengajar dengan baik,

Sarpras (Sarana Prasarana, red) lengkap,'' urainya.

Sebaliknya, jelas Wahid, dengan kondisi sekolah yang jumlah siswanya sedikit dana BOS yang diterima pun juga sedikit.

Hal itu tentu tidak bisa membut sekolah melakukan belajar mengajar sebaik sekolah yang memiliki anggaran cukup.

"Maka Pemprov Jatim mengusulkan ada tambahan dana bantuan operasional minimum. Dan ini sudah diwujudkan Kemendikbud dengan menentukan besaran BOS mempertimbangkan potensi wilayah,'' katanya.

Artinya, jelas Wahid, ada wilayah tertentu yang dana BOS nya dinaik-

kan hingga 130% lebih, seperti Papua. Ada daerah yang mampu hanya ditingkatkan 5%. Sementara untuk Jatim kenaikan total rata-rata 9%.

Dengan rincian SMA di tingkatkan sekitar 15%, SMK ditingkatkan sekitar 7% dan PKPLK atau SLB ditingkatkan hingga 88%.

"Meskipun ada kenaikan tapi saya yakin kebutuhan sekolah cukup besar terutama untuk menyiapkan PTM (Pembelajaran Tatap Muka). Maka saya meminta agar anggaran ini digunakan untuk seefektif dan seefesien mungkin.

Berapa digunakan untuk melaksanakan Prokes, untuk meningkatkan Sarpras dan berapa yang digunakan untuk meningkatkan

kualitas pendidikan yang lain,'' jabar Wahid.

Prioritaskan Pengembangan SDM Sementara itu, naiknya besaran anggaran BOS untuk jenjang PKPLK yang rata - rata kenaikannya mencapai 88%, menjadi harapan baru dalam pengembangan kualitas pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus.

Bahkan, ditegaskan Kepala bidang PKPLK Dindik Jatim, Suhartono, anggaran BOS nantinya akan diprioritaskan dalam peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) yang tidak diakomodir oleh APBD. Seperti mendorong tenaga pendidik untuk mengikuti pelati-

han atau Diklat mandiri.

"Selain itu, penguatan anggaran (BOS) ini juga akan digunakan untuk memberikan layanan kepada peserta didik dalam rangka meningkatkan kompetensi dibidang vokasi istimewa, yang didasarkan pada potensi siswa yang bisa dikembangkan,'' jabarnya.

Sehingga, pada APBD tahun ini akan diprioritaskan untuk menganggarkan bantuan peralatan lembaga SLB sesuai dengan kompetensi yang dikembangkan lembaga.

"Ada kecantikan, desain grafis, seni kriya kayu dan tata busana ini sekolah bisa memprioritaskan untuk memenuhi sarana prasarana atau alat praktek untuk pengembangan kompetensi siswa,'' jelas Suhartono.

Perlu diketahui tahun ini, pemerintah mengalokasikan Rp52,5 tril-

Untag 45 Surabaya PT Pertama Gelar Vaksinasi Covid-19 Surabaya, Bhirawa Pengentasan Covid 19 terus dilakukan berbagai pihak. Kali ini, Universitas 17 Agustus 1945 (Untag 45) Surabaya menjadi Perguruan Tinggi (PT) pertama yang menggelar vaksinasi gratis bagi civitas akademika. Pada vaksinasi tahap pertama, Untag Surabaya menyasar beberapa dosen dan karyawan yang ditujukan pada mereka dengan usia lanjut.

Menurut Rektor Untag 45 Surabaya, Dr Mulyanto Nugroho, seluruh proses vaksinasi ditempatkan di Puskesmas Menur Pumpungan dengan mematuhi Protokol Kesehatan (Prokes) yang ketat. Dan Vaksinasi tahap pertama Untag 45 Surabaya ini diikuti sebanyak 83 dosen dan karyawan.

"Untag 45 Surabaya merupakan PT pertama di Kota Surabaya yang

mengikuti vaksinasi ini. Pada 11 Februari lalu kami mendapat surat dari Dinas Kesehatan Kota Surabaya untuk mengirimkan data dosen dan tenaga kependidikan karena PT

masuk dalam pelayanan publik.

Vaksin direncanakan bulan ini dan bulan depan,'' kata Mulyanto.

Dengan target Juli sudah siap perkuliahan Luring, maka vaksina-

Salah satu dosen Untag 45 Surabaya yang menerima vaksinasi gratis.

GELANGGANG

Senam rekreasi diikuti 50 warga dari desa Desa Ngrancang dan Desa Jatimulyo.

Tunjang TMMD 110 Tambakrejo, Dispora Bojonegoro Gelar Senam Rekreasi Bojonegoro, Bhirawa Pelaksanaan Senam Rekreasi diselenggaran halaman Balai Desa Jatimulyo, Kecamatan Tambakrejo, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, bekerjasama antara Dinas Pemuda dan Olah Raga Pemkab Bojonegoro dengan Program TMMD ke 110 tahun 2021. Senam rekreasi diikuti 50 warga dari dua desa yaitu Desa Ngrancang dan Desa Jatimulyo dengan mematuhi Protokol Kesehatan (Prokes).

Menurut Kepala Dinas Pemuda dan Olah Raga, Amir Syahid, senam rekreasi ini sengaja digelar di lokasi TMMD untuk mengajak masyarakat agar tetap sehat dan bugar, dengan harapan senam ini akan bisa diterapkan di dua desa yang saat ini menjadi sasaran program tahun ini.

"Kami bekerjasama dengan Kodim Bojonegoro sengaja mendatangkan instruktur senam rekreasi dengan harapan, kedepannya bisa diterapkan untuk kebugaran masyarakat,'' terangnya.

Selain itu, diharapkan Senam Rekreasi juga bisa untuk meningkatkan imun di masa pandemi Covid 19, dan juga bisa menjadi aktivitas di masyarakat untuk menjaga kesehatan dan kebugaran tubuh.

Sementara itu, Komandan Peleton (Danton) SST-2 Satgas TMMD 110 Kabupaten Bojonegoro, Lettu Laut Prasetyo Permadi, menyampaikan ucapan terima kasih kepada pihak Dispora Pemkab Bojonegoro yang telah memberikan edukasi kesehatan bagi masyarakat sasaran TMMD di Tambakrejo, dengan memberikan pelatihan dan mengajak warga senam rekreasi. [bas]

si menjadi penting, apalagi Untag 45 Surabaya melibatkan 14 ribu sivitas akademika.

Sedangkan, Penanggung Jawab Vaksinasi Puskesmas Menur Pumpungan, Dr Dini Oktavia mengatakan, program vaksinasi akan terus berlanjut bagi dosen dan karyawan lainnya.

"Hari ini memang khusus untuk Lansia, ada 83 dosen dan karyawan dari Untag 45 Surabaya. Untuk yang berusia di bawah 59 akan dijadwalkan tahap selanjutnya,'' urai Dr Dini.

Dr Dini menegaskan, vaksinasi ini dilakukan dengan penerapan physical distancing secara ketat. Bagi mereka yang telah divaksin juga harus tetap menjaga Prokes.

"Tidak menutup kemungkinan orang yang sudah divaksin bisa kena Covid 19, meski tidak parah. Jadi tetap menjaga,'' lanjutnya. [ina]

Pelajar Surabaya Raya Ikuti Lomba Film Pendek dan Desain Logo Sidoarjo, Bhirawa Mewadahi kegemaran siswa memanfaat teknologi yang tanpa didasari dengan kaidah yang baik dan benar. SMK Sepuluh Nopember Sidoarjo menggelar lombo membuat desain logo, membuat film pendek dan screening film.

Harapannya para siswa bisa berkarya dengan baik dan benar.

Puluhan siswa setingkat SMP, SMA dan SMK se Surabaya Raya (Surabaya, Gresik dan Sidoarjo) antusias mengikuti penganugerahan lomba pada, Sabtu (6/ 3) lalu. Terdapat 30 karya siswa yang terkumpul mewakili sekolah masing masing. Setelah dilakukan seleksi oleh dewan juri, diambil tiga pemenang untuk film pendek dan desain logo.

Juara pertama untuk film pendek diraih siswa SMKN 2 Buduran Sidoarjo, Juara Kedua ZM Production dan Juara Ketiga diraih Siswa SMP Negeri 23 Surabaya. Untuk Desain Logo juara Pertama diraih Ibnu Husni Mubaroq dara SMA 2 Wahid Hasyim, juara Kedua Rachmad Roikyn dari SMK Antartika 2 Sidoarjo dan juara Ketiga Zaira

Alexa Putri dari SMP Sepuluh Nopember Sidoarjo.

Menurut Kepala SMK Sepuluh Nopember Sidoarjo, Ratih Wulansari, penganugerahan lomba kali ini dalam rangka memperkenalkan jurusan baru, yaitu Produksi Film, Desain Komunikasi Visual serta Bisnis Daring dan Pemasaran.

"Kondisi saat ini sekolah dituntut mengadopsi teknologi, salah satunya dalam bentuk media sosial. Untuk siswa setingkat SMP, SMA/SMK sekarang ini lebih suka mengaktualisasi diri dalam bentuk media sosial. Dalam kondisi itu mereka sudah bersinggungan dengan ketiga jurusan yang kami buka tahun 2021/2022 ini. Mereka perlu dibimbing, perlu diarahkan dengan kaidah - kaidah yang baik dan benar,'' jelas Ratih.

Ratih sangat mengapresiasi dengan ketiga jurusan itu, karena para siswa setiap hari sudah sangat suka dengan bermain teknologi itu. Tidak jauh dengan dunia mereka, tinggal mewadahinya.

Kita tinggal menyesuaikan dengan kurikulumnya saja. [ach]

Audensi Pengurus PGRI dengan Wali K

Audiensi de

Wali Kota Malang Komitmen P Malang, Bhirawa Wali Kota Malang, Drs H Sutiaji, melakukan audiensi dinas dengan Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kota Malang, akhir prkan kemarin. Dalam audiensi ini, Sutiaji menyampaikan pemerintah Kota Malang berkomitmen memperhatikan nasib Guru Tidak Tetap (GTT) dan Pegawai Tidak Tetap (PTT) di lingkungan Kota Malang. Au-

diensi ini digelar di Ruang Rapat Wali Kota.

"Kami komitmen kesejahteraan guru termasuk GTT dan PTT. Kami benar benar komitmen untuk pendidikan,'' ucap Walikota Sutiaji menegaskan.

Sutiaji sudah mengusulkan, masih ada kuota 300 hingga 400an untuk guru - guru yang belum diangkat jadi PPPK (Pegawai Pemerintah dengan

Perjanjian Ker makan untuk p belum diangka utama yang gol belumnya, p 2021 lalu, Wa juga telah mela dan sebanyak 7 berprofesi seba "Jadi kami b Kami berusah mungkin untuk bagi para guru

achmad suprayogi/bhirawa

Para pemenang lomba film pendek dan desain logo saat menerima penghargaan.

GALERI

SISWA

SMK YPM 1 Taman Tetap Berprestasi di Tengah Pandemi Tanpa kenal lelah dan selalu berupaya menjadi terbaik.

Itulah yang dilakukan SMK YPM 1 Taman Sidoarjo, hingga kini terus membuktikan semangatnya dalam berkompetisi di tengah pandemi.

Oleh: Achmad Suprayogi, Kabupaten Sidoarjo

achmad suprayogi/bhirawa

Para siswa SMK YPM 1 Taman sedang menunjukkan penghargaan yang diperolehnya.

Hal ini dibuktikan berhasil meraih tiga kejuaraan, kompetisi dan olimpiade, diantaranya Olimpiade Bahasa Inggris Bintang Pelajar Indonesia 3 dari Asty Star Management. Berhasil menyabet semua medali, mulai dari emas, perak dan perunggu di tingkat Kabupaten bahkan hingga Provinsi Jatim. Mereka adalah Maisyaroh Umdzatul Khoirot, Fria Juliana, Marzuki Akmal dan Dimas Fahrul Putra Arismanto siswa kelas XII. Berikutnya Apin, siswa

kelas XII TKJ 1 telah menunjukkan kemampuannya diajang nasional sebagai Juara Favorit Web Design Competition pada INTECH FEST (Information and Technology Festival) dari Unit Kegiatan Mahasiswa Computer Club Politeknik Negeri Bali.

Kejuaraan lainnya di ajang Olimpiade llenge YOSCA' oleh Universitas Ma'arif Hasyim Latief Sidoarjo, M Alief Nur meraih medali emas, M Ali Arinal Haq, Tegar Azhar Pratama,

Masdhuqi Zain, Akhmad Saifuddin medali Perak dam M Arif Rakhmansyah, Fajar Bagaskara meraih medali Perunggu.

Menurut Kepala SMK YPM 1 Taman Sidoarjo, Harjono MPd, capaian siswanya ini sangat luar biasa. Semoga capaian ini dapat terus ditingkatkan dan dapat memberi motivasi seluruh siswa, untuk senantiasa mempertahankan tradisi berprestasi.

"Pandemi Covid 19 ini bukanlah suatu halangan untuk terus berprestasi. Pandemi ini mengajarkan kita bahwa belajar bisa dari manapun. Kerjasama yang baik antara sekolah, orang tua, dan guru juga sangat diperlukan untuk keberhasilan para siswa,'' tutur Harjono, pada (6/3) kemarin.

Sementara itu, Waka Kesiswaan, M Zainul Fuad me-

nambahkan, dalam PPDB 2021/2022 sekolahnya memiliki lima kompetensi keahlian yakni, Teknik Pemesinan, Teknik Instalasi Tenaga Listrik, Teknik Komputer dan Jaringan, Teknik Elektronika Industri dan Teknik Pengelasan.

"Terima kasih tak terhingga kepada para siswa yang sudah mengharumkan nama baik sekolah. Saya juga berharap semoga tetap menjadi sekolah kejuruan pilihan bagi masyarakat Sidoarjo,'' harapnya.

Siswi peraih juara Olimpiade Bahasa Inggris, Maisyaroh Umdzatul Khoirot, mengaku senang dan tidak menyangka bisa juara, karena pesaingnya juga cukup ketat. ''Persiapan untuk lombanya ya belajar sungguh - sungguh dan berdoa,'' ungkapnya. [*]

rawa

& OLAHRAGA -rata 9 Persen

AYAAN

8 Maret 2021

iun dana BOS bagi 216.662 satuan pendidikan jenjang SD, SMP, SMA/ SMK, dan SLB di Indonesia.

Dihimpun dari laman resmi Kemendikbud.go.id adanya kebijakan BOS reguler tahun 2021 ini untuk mendukung Peningkatan Mutu Operasional Sekolah. Di mana rentang nilai satuan biaya per peserta didik per tahun jenjang Sekolah Dasar (SD) rata-rata kenaikan 12,19% dengan satuan biaya Rp900 ribu sampai dengan Rp1.960.000.

Sekolah Menengah Pertama (SMP) rata-rata kenaikan 13,23 persen dengan satuan biaya Rp1.100.000 sampai dengan Rp2.480.000. Kemudian untuk Sekolah Menengah Atas (SMA) rata-rata kenaikan 13,68% dengan satuan biaya Rp1.500.000 sampai dengan Rp3.470.000.

Sekolah Menengah Kejuruan

(SMK) rata-rata kenaikan 13,61% dengan satuan biaya Rp1.600.000 sampai dengan Rp3.720.000. Sementara itu, Sekolah Luar Biasa (SLB) rata-rata kenaikan 13,18% dengan satuan biaya Rp3.500.000 sampai dengan Rp7.940.000.

Sementara itu, dalam penyaluran dana BOS, sekolah harus memperhatikan beberapa syarat, diantaranya penyaluran tahap I dilakukan setelah sekolah melaporkan Dana BOS tahap II tahun sebelumnya.

Penyaluran tahap II dilakukan setelah sekolah melaporkan Dana BOS tahap III tahun sebelumnya. Kemudian penyeluran tahap III dilakukan setelah sekolah melaporkan Dana BOS tahap I tahun sebelumnya.

Sekolah melakukan pelaporan Dana BOS melalui laman https:// bos.kemdikbud.go.id/. [ina]

Halaman 7

Rektor ITN Malang, Prof Abraham Lomi dan sejumlah tokoh saat melakukan peletakan batu pertama pembangunan PLTS di Kampus II ITN, akhir pekan kemarin.

ITN Malang Bangun PLTS 5OO KWP di Kampus 2 Malang, Bhirawa Institut Teknologi Nasional , (ITN) Malang mempelopori pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS). Ground breaking PLTS dilakukan di Kampus 2 ITN, akhir pekan kemarin. Rektor ITN Malang, Prof Dr Eng Ir Abraham Lomi MSEE menegaskan, pembangunan PLTS ini merupakan yang pertama di pulau Jawa.

"Tingkat Nasional, ITN menjadi yang kedua. Karena, PLTS pertama sudah terbangun di Institut Teknologi Sumatera. Kekuatan energinya sekitar 500 KWP,'' tukas Abraham.

PLTS ini nantinya tidak hanya bermanfaat untuk ITN saja. Namun, ITN akan mengekspor energi sisanya untuk PLN. Kerjasama ITN Malang dengan BUMN untuk pembangunan PLTS, lanjut dia tentunya sangat bermanfaat juga untuk masyarakat.

"Target pembangunan PLTS kerjasama PT Wijaya Karya dan juga PT Sun Energi ini diperkirakan rampung empat bulan,'' sebut Rektor yang baru saja dilantik beberapa hari lalu.

PT Wijaya Karya dan juga PT Sun Energi akan membangun sebuah kampus yang terintegrasi. Tentu energi yang ada tak mencukupi. Sehingga, tidak menutup kemungkinan ITN akan menambah 500 KWP. Tetapi kembali lagi, PLTS bukan hanya untuk kebutuhan kampus. Bisa juga untuk riset mahasiswa dan dosen serta kampus lain,'' tambah dia. Selain itu, Kampus ITN Malang juga akan memberikan pelatihan manajemen energi. Terutama kepada daerah-daerah yang memiliki pembangkit seperti ini.

Sementara itu, Direktur Operasi II PT Wijaya Karya ( Tbk) Harun Ahmad Zuhdi sepakat. PT ini adalah leader

dalam renewable energi. Bangsa Indonesia juga memiliki potensi energi terbarukan yang besar. Indonesia harusnya tidak hanya raja energi surya lewat PLTS. Tetapi juga geotermal dan lainnya. "Saya tentu akan meng campaign itu. Masak Indonesia tidak bisa menguasai itu. Padahal Indonesia ada semua. Tugas saya memprovokasi provider untuk membangun di Indonesia,'' jelasnya.

PLTS seperti di ITN akan memajukan bangsa. Berbagai macam pembangunan semakin mudah dengan melimpahnya energi.

Sementara, perwakilan PT Sun Energy, Reynaldi Wijaya menambahkan.

PTLS akan terbangun secara on grid.

Sistem On-Grid merupakan sistem fotovoltaik. Yang hanya menghasilkan daya ketika jaringan utilitas PLN tersedia. Sistem ini harus terhubung ke grid

agar berfungsi. Kelebihan daya akan kembali ke sistem jaringan. Misalnya, sel surya PLTS memproduksi daya berlebih. Sehingga ada surplus untuk penggunaan nanti.

Sistem On-Grid merupakan sistem paling sederhana. Sistem ini juga paling hemat biaya untuk menginstal energi panel surya. Tetapi sistem ini tidak memberikan daya cadangan selama pemadaman. "Kapasitasnya tentu bisa expand lagi. Tergantung kemampuan kampus,'' jelasnya.

Investasi PLTS ini sekitar Rp7 miliar. PT Sun Energi juga akan mengeluarkan investasi penuh. Sehingga kampus sama sekali tidak mengeluarkan dana. Tetapi kampus bertanggung jawab terhadap biaya operasional PLTS. Nanti kelebihan dayanya akan ekspor ke PLN dan akan dijalin kerjasama. [mut]

Babinsa Koramil Kudu Jombang Karya Bakti Bangun Pondasi Gedung TPQ Jombang, Bhirawa Bintara Pembina Desa (Babinsa) Koramil 0814/09 Kudu, Jombang, Serda Sutiyo bahu membahu bersama warga masyarakat melaksanakan kegiatan karya bakti membangun sarana pendidikan keagamaan yakni, Gedung TPQ di Desa Keboan Lor, Kecamatan Ngusikan, Kabupaten Jombang, Minggu (7/3) kemarin.

Menurut Serda Sutiyo, kegiatan karya bakti ini selain bertujuan membantu warga masyarakat, juga merupakan salah satu tugas dan tanggung jawab Babinsa untuk membantu warga masyarakat di wilayah binaan.

"Dan di sisi lain bisa menjalin hubungan komunikasi dengan warga masyarakat di wilayah binaan.

Pembuatan TPQ ini dimaksudkan agar anak-anak bisa belajar membaca Alquran sehingga nantinya bisa membaca Alquran dengan baik dan benar. Pembangunan TPQ ini dikerjakan secara gotong royong oleh semua warga masyarakat,'' ungkap Serda Sutiyo.

Serda Sutiyo juga menyampaikan kepada warga tentang pentingnya menjaga Protokol Kesehatan (Prokes) seperti tentang penggunaan masker, cuci tangan dan menjaga jarak, mengingat hingga saat ini masih terjadi pandemi Covid-19.

"Selain itu kami juga melakukan edukasi tentang vaksinasi dalam dekat ini akan sampai ke semua warga masyarakat. Diharapkan warga tidak takut dan tidak percaya berita - berita hoax yang beredar tentang vaksinasi, semua sudah di lakukan uji coba dan mendapat sertifikat halal dari MUI,'' terangnya.

Kepala Desa Ketapang Lor, Kecamatan Ngusikan, Kabupaten Jombang, H Fachrudin mengatakan, kehadiran Babinsa selain membantu pekerjaan juga bisa menjadi motivator bagi masyarakat di desanya agar wargalebih semangat.

"Bukan hanya dalam kegiatan karya bakti saja, melainkan di berbagai kegiatan kemasyarakatan. Sehingga dengan kehadiran Babinsa di wilayah akan menjaga stabilitas yang

kondusif,'' katanya. Diharapkan agar hubungan komunikasi antara Babinsa dengan masyarakat yang sudah berjalan dengan baik, bisa terus dijaga dan ditingkatkan agar lebih harmonis. ''Selain untuk mempererat hubungan komunikasi dengan masyarakat, karya bakti juga merupakan bentuk wujud kepedulian Babinsa sebagai fungsi pelaksanaan tugas

pokoknya,'' tambahnya.

Dikatakannya, pembangunan gedung TPQ di desanya ini bertujuan untuk menampung dan mewadahi anak anak yang ingin belajar membaca Alquran, baik dari desa setempat maupun desa sekitar yang berdekatan, sehingga tercipta suasana kerukunan antar desa dalam kehidupan sehari - hari. [rif]

arif yulianto/bhirawa

Serda Sutiyo menggelar karya bhakti pembangunan pondasi gedung TPQ bersama warga.

Bupati Lepas Batu Pertama Pemugaran Candi Mirigambar m taufik/bhirawa

Kota Malang Sutiaji akhir pekan kemarin.

engan PGRI

Perhatikan Nasib GTT dan PTT

rja). Dan diutapara guru yang at ke PPPK, terlongan K-2. Seada Februari ali Kota Sutiaji antik 83 PPPK, 72 diantaranya agai guru. berpikir terus. ha semaksimal k yang terbaik u,'' ungkap Wa-

likota Sutiaji.

Sementara itu, Ketua PGRI Kota Malang, Periode 20202025, Burhanudin menyampaikan, terima kasihnya kepada Wali Kota Sutiaji atas kepedulian pemerintah kepada GTT dan PTT. "Terima kasih banyak kami sampaikan kepada wali kota, atas perhatian dan kepeduliannya pada tahun 2019. Bapak wali kota melakukan per-

mintaan kepada kepala dinas saat itu agar ada pengusulan, mengenai nasib GTT dan PTT. Sehingga muncul Perwal Nomor 1 Tahun 2019. Terima kasih atas perhatiannya, GTT dan PTT yang semula menerima Rp600 ribu hingga Rp700 ribu, langsung paling rendah menerima Rp1,7 juta. Kami sungguh mengucapkan terima kasih,'' ujar Burhanudin mengapresiasi. [mut]

Tulungagung, Bhirawa Bupati Tulungagung, Maryoto Birowo, melakukan pelepasan batu pertama pemugaraan Candi Mirigambar di Desa Mirigambar, Kecamatan Sumbergempol, Sabtu (6/3) siang. Bupati meminta agar semua warga Kota Marmer untuk ikut mendukung upaya pemerintah dalam melestarikan cagar budaya.

"Kami minta semua warga dan masyarakat Tulungagung untuk ikut mendukung program pelestarian cagar budaya ini. Utamanya, Kepala Desa Mirigambar,'' ujar bupati usai acara.

Bupati Maryoto Birowo menjelaskan pelestarian cagar budaya di Kabupaten Tulungagung sangat penting. Terlebih untuk pembelajaran tentang sejarah bangsa dari periode terdahulu sampai sekarang.

"Di Tulungagung kini ada dua candi yang dipugar. Selain Candi Mirigambar, juga Candi Sanggrah-

an. Keduanya merupakan situs yang luar biasa,'' tuturnya.

Selanjutnya, Bupati Maryoto menyatakan, Pemkab Tulungagung akan memberikan bantuan yang terbaik terhadap pemugaran Candi Mirigambar. Termasuk soal pem-

bebabasan lahan di sekitar Candi Mirigambar yang diminta Kepala Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) Jatim, Zakaria Kasimin.

"Nanti kami bantu bersama pemerintah Desa Mirigambar.

Bagaimana baiknya,'' ucapnya.

Bupati Maryoto Birowo memberikan batu lepasan pertama Candi Mirigambar pada Zakaria Kasimin disaksikan Sinarto, Sabtu (6/3).

Sebelumnya, Zakaria di tempat yang sama berharap ada bantuan dari Pemkab Tulungagung untuk pembebasan lahan di sekitar Candi Mirigambar. Alasannya, saat dilakukan ekskavasi (penggalian) ditemukan tumpukan bata merah yang diduga kuat merupakan pagar candi di luar area pagar berduri candi saat ini. ''Jadi cakupan candinya lebih luas lagi,'' terangnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jatim, Sinarto, yang juga hadir dalam acara pelepasan batu pertama pemugaran Candi Mirigambar mengungkapkan, akan terus menemani BPCB Jatim dalam upaya pemeliharaan situs cagar budaya.

Apalagi situs cagar budaya juga meruapakan aset pariwisata.

"Mudah - mudahan yang saat ini sudah banyak zona kuning di Jatim menjadi zona hijau, sehingga wisatawan menjadi naik,'' harapnya. [wed]

Wali Kota Sutiaji saat memberangkatkan Fun Bike KKSS secara virtual dari Balai Kota Malang, Minggu (7/3) kemarin.

Fun Bike KKSS Malang Raya Diberangkatkan Secara Virtual Malang, Bhirawa Wali Kota Malang, Sutiaji, memberangkatkan peserta fun bike Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan (KKSS) Malamg Raya secara virtual. Nampak hadir Kepala Kejaksaan Negeri Malang, Andi Dar-

mawangsa dan Plt Sekda Kota Malang, Hadi Santoso.

Dalam sambutannya, Wali Kota Sutiaji memberikan apresiasi atas terselenggaranya kegiatan fun bike virtual ini. ''Kegiatan ini menunjukkan kita masih bisa

melakukan event semacam ini meski berbasis Daring atau virtual, tentu hal ini harus diapresiasi,'' ujarnya.

Dunia pariwisata, lanjutnya, serta ekonomi kita akan terus bangkit secara perlahan dengan dilak-

sanakannya event - event seperti ini, meski demikian pelaksanaan acara ini juga tetap menggunakan protokol kesehatan yang ketat.

"Prokes harus tetap berjalan itu penting dan kami harap panitia juga menekankan hal itu pada pe-

serta, agar peserta tidak terpapar virus Covid-19,'' kata orang nomor satu di Kota Malang ini.

Seperti diketahui peserta fun bike dapat mengikuti acara secara virtual baik lewat Zoom maupun live streaming di Facebook, Insta-

gram dan Youtube. Peserta juga dapat mengirim dokumentasi berupa video dan foto hasil Gowes dengan durasi video maksimal 3 menit dan maksimal lima foto atau laporan melalui aplikasi sepeda yaitu Strava dan Relive. [mut]

JATIM MEMBANGUN

Senin Pon, 8 Maret 2021

Halaman 8

Antisipasi Longsor dan Kekeringan

Tim Mitigasi BPBD Jatim Lakukan Kajian di Situbondo dan Bondowoso BPBD Jatim, Bhirawa Upaya mitigasi bencana terus dilakukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Jatim. Tak terkecuali di daerah maupun wilayah-wilayah Jatim yang berpotensi akan terjadinya bencana alam.

Ancaman tanah longsor merupakan satu diantara bencana yang dilakukan kajian oleh Tim Mitigasi BPBD Jatim. Selama tiga hari tim yang terdiri dari 6 personel ini melakukan tiga kajian, yakni, kajian geologi, kajian seismik dan peta udara.

Kajian rekahan tanah yang berpotensi tanah longsor dilakukan di Dusun Kidulgunung Desa Mojodungkol, Kecamatan Suboh, Situbondo. Kemudian Tim juga melaku-

kan mitigasi ancaman kekeringan dan kekurangan air di Desa Patemon, Kecamatan Pakem, Bondowoso. Yaitu di tiga lintasan, di wilayah RT 03, RT 04 dan RT 11.

“Dari laporan BPBD setempat dan keresahan masyarakat adanya rekahan tanah dan longsoran kecil di lokasi. Kami terjunkan Tim Mitigasi ke daerah setempat. Dengan harapan jika terjadi sesuatu, risiko bencana bisa diminimalisir,” kata Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan

Tim Mitigasi BPBD Jatim saat Kajian rekahan tanah yang berpotensi tanah longsor.

BPBD Jatim, Gatot Soebroto mewakili Plt Kalaksa BPBD Jatim, Yanuar Rachmadi, Sabtu (6/3).

Kajian geologi, sambung Gatot,

dilakukan dengan menganalisis jenis tanah dan bebatuan di sekitar lokasi. Kajian seismik dilakukan di tiga titik dengan menggunakan seis-

mograf. Sedangkan kajian peta udara dilakukan menggunakan drone.

Gatot menambahkan, untuk Desa yang selalu mengalami kekurangan air di setiap musim kemarau. Tim Mitigasi BPBD Jatim melakukan kajian geolistrik di tiga lintasan, yakni di wilayah RT 03, RT 04 dan RT 11 Desa Patemon, Kecamatan Pakem, Bondowoso.

“Tim Mitigasi ini melakukan tugasnya sebagai upaya mitigasi di daerah setempat. Jadi apabila seketika ada bencana, maka bisa diantisipasi dengan meminimalisir risiko yang ada,” tegasnya.

Sementara itu, koordinator Tim Mitigasi BPBD Jatim, Bramantya Ramadhani menjelaskan, kajian geolistrik ini berfungsi untuk men-

cari potensi titik sumber air di daerah setempat. “Tim juga melakukan kajian geologi dan peta udara,” jelasnya.

Atas upaya mitigasi yang dilakukan BPBD Jatim, Kepala Desa (Kades) Patemon Kecamayan Pakem, Yusniati berterimakasih atas reaksi cepat dan fasilitasi yang diberikan BPBD Jatim. Pihaknya berharap langkah ini bisa menjadi solusi bagi warganya yang selalu mengalami kekeringan dan kelangkaan air di setiap musim kemarau.

Bagaimanapun air itu menjadi kebutuhan dasar setiap orang. Karena air merupakan sumber kehidupan. Terimakasih BPBD Jatim, terimakasih BPBD Bondowoso,” pungkasnya. [bed]

KELANA JATIM

Ahmad Dhafir Kembali Nahkodai Ketua DPC PKB Bondowoso, Bhirawa Pelaksanaan Muscab (Musyawarah Cabang) Partai Kebangkitan Bangsa berlangsung serentak se Jawa Timur secara virtual, yang dipimpin oleh Muhaimin Iskandar, Ketua Umum DPP PKB. Ahmad Dhafir kembali ditunjuk menjadi Ketua Dewan Tanhfidz Dewan Pengurus Cabang (DPC) PKB Bondowoso periode 2021-2026 ini sebagaimana Surat Keputusan DPP PKB yang dibacakan saat Musyawarah Cabang (Muscab), Minggu (7/3).

Ditunjuknya kembali Ahmad Dhafir sebagai Ketua DPC PKB terhitung ini kali ke empat. Yakni, pada tahun 2007, 2014 (Ketua PKB transisi), 2016, dan 2021.

H. Ahmad Dhafir menegaskan penentuan kepengurusan ini bukan karena unsur kedekatan, pendekatan, dan penggalangan. Melainkan, berdasarkan hasil evaluasi kinerja dan fakta di lapangan.

Ditunjuknya kepengurusan yang baru ini, katanya, akan terus bertekad untuk membawa PKB menjadi partai modern, dan partai kader berbasis kultur.

“Membuktikan kepada DPP, DPW, terutama pada NU, saya dan jajaran pengurus untuk bersama-sama berbuat yang terbaik, mempersiapkan PKB di 2024 mendatang,” katanya.

Ia mengaku pihaknya menargetkan pada 2024 mendatang PKB kembali menjadi singgle majority dalam perolehan kursi Pileg.

“Targetnya kami ingin kembali menjadi singgle majority,” jelas Ketua DPRD Bondowoso ini. [san]

Ketua DPC PKB Tawarkan Rancangan Program Kerja Prioritas Gresik, Bhirawa Bertempat di Aula Azana Hotel Saptanawa II Jalan Arif Rahman Hakim Gresik,Musyawarah cabang (Muscab ke V) Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), menetapkan Much Abdul Qodir sebagai Ketua Tanfidz DPC PKB Gresik periode 2021-2026.

Terpilihnya Abdul Qodir menggantikan posisi H. Mohammad Qosim, yang menjabat sebagai Ketua Tanfidz DPC PKB Gresik periode sebelumnya. Berdasarkan Surat Keputusan (SK) Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PKB, dengan nomor 5822/DPP/ 202/III/2022. Yang sebelumnya, Abdul Qodir menjabat sebagai Ketua lembaga pemilu (LPM) DPC PKB Gresik.

Menurut Ketua DPC PKB Gresik Abdul Qodir mengatakan, bahwa keputusan ditetapkan oleh DPP. Selanjutnya disepakati seluruh perwakilan DPAC se-Kabupaten Gresik, setelah ini agenda kita adalah menyusun program kerja internal yang nantinya kita ajukan ke DPW dan DPP.[kim]

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa didampingi Bupati Yuhronur Efendi dan Wakil Bupati KH.Abdul Rouf saat mengunjungi pengrajin Handycraft di Kab.Lamongan.

Gubernur Jatim Khofifah : Potensi dan Karakter Lamongan Itu Sesuatu Miliki Peluang Besar Jejaring UMKM E - Comerce

Lamongan,Bhirawa Gerakan yang digaungkan Bupati Yuhronur Efendi dengan tagar “Ayo beli Produk Lamongan” mendapat respon positif dari Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa.

Bahkan wanita nomer satu di Jawa Timur ini mengagumi segala potensi yang ada di kota soto Lamongan.Begitupula soal karakter masyarakatnya yang memiliki etos kerja tinggi.

Menurut Khofifah, potensi yang dimiliki Lamongan dan karakter masyarakatnya ini menjadi sesuatu

Gus Irsyad dan Gus Mujib Pimpin DPC PKB Kabupaten Pasuruan Targetkan Kemenangan Ulang

Musyawarah Cabang (Muscab) DPC PKB Kabupaten Pasuruan periode 2021-2026 menetapkan HM Irsyad Yusuf, SE, MAA sebagai Ketua Dewan Tanfidz dan KH A Mujib Imron, SH, MH sebagai Ketua Dewan Syuro. Pemimpin Sidang, Amin Said Husni membacakan keputusan dari DPP PKB dan disetujui oleh peserta sidang.

“Ketua Dewan Syuro KH A Mujib Imron, SH, MH, Sekretaris Dewan Syuro HM Faidillah Nashor, Ketua Tanfidziyah HM Irsyad Yusuf, SE, MAA, Sekretaris Tanfidziyah HM Sudiono Fauzan S.Ag. MM serta Bendahara Hj Wiwik Wahyuni. Apakah peserta sidang setuju dengan pengurus yang diputuskan DPP,” ucap Amin Said Husni.

Kemudian, para peserta sidang kompak menyatakan setuju dengan keputusan dari DPP PKB. “Setuju,” sahut peserta sidang. Muscab DPC PKB Kabupaten Pasuruan dilaksanakan di Halaman Gedung Graha Ad-Dakhir DPC PKB Kabupaten Pasuruan, Minggu (7/3).

Alimun Hakim/Bhirawa

yang spesial dari salah satu daerah yang ada di Jawa Timur.

Untuk itu,Khofifah menegaskan memberikan penguatan pada rencana Bupati Yuhronur yang akan menyiapkan 1000 lapangan kerja baru dan 10.000 wirausaha.

“Hal yang perlu kita bangun bersama adalah soal sinergitas dengan sistem digitalisasi.Bagaimanapun dengan digitalisasi seperti marketplace dan e comerce lainya dapat berjalan optimal.

Masyarakat Lamongan ini sangat luar biasa,dari Sabang sampai Merauke semuanya telah mengenal bahwa masyarakat Lamongan memiliki etos kerja yang tinggi,”ujar Khofifah saat berkunjung ke Lamongan kemarin.

Mengenai soal sesuatunya yang dimiliki Lamongan soal Usaha Mikro Kecil Menengah yang memiliki jaringan begitu luas.

Dari jaringan itu dapat memperkuat perekonomian masyarakat selama pandemi Covid-19 hingga puluhan tahun kedepan.

“Orang Lamongan kan ada dimana - mana, ini sesuatu dan menjadi jejaring untuk Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dan menjadi sesuatu sekali bagi masyarakat Lamongan jika diseriusi,”ucapnya.

Khofifah memakai refrensi dan ide cemerlang itu dari pebisnis besar bernama Jack Ma. Pendiri sekaligus Chairman Eksekutif dari Alibaba Group, perusahaan ecommerce terbesar di Tiongkok tersebut memprediksi pada tahun 2030 ekonomi dunia 80 persen nantinya adalah dihuni oleh UMKM. Pada tahun 2030 juga,digitalisasi UMKM pada angka 95 persen melakukan perdagangan dengan sistim online dan 85 persen secara e-comerce.

“Kita harus siap dengan SDM - nya dan digitalisasi sistemnya.Potensi potensi besar yang dimiliki Lamongan ini mari kita jaga dan tingkatkan,”pinta Gubernur Pada intinya, Dukungan penuh dinerikan Provinsi Jatim atas gerakan dari Kab.Lamongan yang menjadi

promotor kebangkitan UMKM demi kemandirian ekonomi masyarakat.Dukungan itu tak lain sebuah strategi perluasan Pemasaran.

Perluasan pemasaran UMKM bakal digaungkan hingga skala international.

Virtual EXPO inisiasi Bank Indonesia yang dapat diakses para pelaku UMKM menjadi saran Gubermur.

Dengan perluasan pemasaran nantinya mampu menjadikan masyarakat dan mengedukasi masyarakat untuk tetap produktif dengan tetap ada peningkatan pendapatan di tengah pandemi covid 19.

Dijelaskan Khofifah, UMKM Virtual Expo merupakan terobosan baru dalam membangun akses pasar bagi seluruh produk UMKM dari Jatim ke pasar luar negeri.

Pasar UMKM,masih Khofifah, akan terbantu dengan membuka pintu dan ruang baru dalam memasarkan hasil produksinya. “produk-produk UMKM ini bisa ikut pameran BI. Bisa sampai luar negeri.

Nanti BI yang akan mencarikan pasarnya, “ tutur Khofifah.[Aha/yit.]

Kerja Bakti Bersama Warga Sooko

Bupati Ajak Stop Buang Sampah di Sungai

Ketua Tanfidziyah HM Irsyad Yusuf, SE, MAA dan Ketua Dewan Syuro KH A Mujib Imron, SH, MH DPC PKB Kabupaten Pasuruan periode 2021-2026.

Ketua Tanfidziyah, HM Irsyad Yusuf, SE, MAA menyatakan Muscab DPC PKB Kabupaten Pasuruan merupakan momen konsolidasi partai.

Yang nantinya akan menghasilkan

Ketua Umum DPP PKB, Abdul Muhaimin Iskadar saat pengarahan Muscab PKB serentak se-Jatim.

keputusan-keputusan yang strategis.

“Konsolidasi ini tentunya akan menghasilkan keputusan-keputusan strategis. Salah satunya persiapan memenangkan pilkada di Kabupaten Pasuruan, Pileg bahkan Pilpres. Dan Insya Allah, kita bisa solid untuk menjalankan mesin partai. PKB akan terus mengawal aspirasi masyarakat, agar PKB bisa dicintai masyarakat,” urai Gus Irsyad, panggilan akrab HM Irsyad Yusuf.

Sementara itu, Ketua Dewan Syuro DPC PKB Pasuruan, KH A Mujib Imron, SH, MH menyatakan hal yang senada. Yakni, Dewan Syuro juga akan berupaya menjadikan PKB sebagai parpol yang disenangi oleh masyarakat.

“Ranting, PAC dan Cabang PKB Kabupaten Pasuruan akan selama bersatu untuk mencapai kemenangan dan meraih simpati masyarakat Kabupaten Pasuruan,” tegas Gus Mujib, panggilan akrabnya KH A Mujib Imron. [*]

Mojokerto. Bhirawa Empat Desa di Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto yang sempat dilanda banjir bandang akibat jebolnya beberapa titik tanggul sungai Brangkal beberapa hari lalu, Minggu (7/3) menjadi sasaran pertama kunjungan Bupati Mojokerto, Ikfina Fahmawati guna melihat kerja bakti penanganan pembangunan dan kebersihan sampah di sepanjang bantaran sungai pasca banjir.

Ke empat Desa tersebut Desa Sambiroto. Desa Jampirogo. Desa Brangkal dan Desa Japan. Dalam sidak kali ini bupati Mojokerto. Ikfina Fahmawati didampingi Sekdakab Didik Chusnul Yakin, OPD, Forkopimca, dalam arahannya mengajak masyarakat untuk menjaga kebersihan, terutama dalam membuang sampah agar tidak sembarangan.

“Apalagi di buang ke sungai maka akibatnya aliran sungai menjadi terhambat dan berakibat Banjir.

Jika banjir sudah melanda maka tidak hanya menggenangi permukiman warga, tapi juga menghambat jalannya aktivitas mata pencaharian warga,” jelas Bupati.

Lebih lanjut Ikfina menambah-

kan, menindak lanjuti dari berbagai laporan di lapangan, kami mengajak OPD terkait untuk bergerak cepat melaksanakan koordinasi dengan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Provinsi Jawa Timur untuk aksi penanganan.

Disamping itu kami tekankan pada seluruh masyarakat, untuk ikut berperan menjaga kelestarian lingkungan dengan tidak membuang sampah di sungai. Selain menyebabkan banjir, sampah dapat mengganggu ekosistem dan mempengaruhi suplai ketersediaan sumber air bersih.

“Sekali lagi ,Saya minta semuanya dikoordinasikan, terutama dengan tim BBWS Provinsi Jawa Timur.

Kita harus gerak cepat untuk penanganan ini. Kebersihan lingkungan juga menjadi kunci penting. Saya mengajak semuanya untuk tidak buang sampah sembarangan apalagi di sungai,” tegas Bupati Ikfina.

Pantauan di lapangan pada kerja bakti bersama kali ini, beberapa desa terdampak banjir dan longsor sepanjang aliran sungai, mendapatkan bantuan 9.000 karung glangsing dari BPBD Kabupaten Mojokerto.[min]

Tampak dalam foto bupati mojokerto Ikfina sedang memantau langsung kebersihan sampah di sepanjang bantaran sungai brangkal

JATIM MEMBANGUN

Senin Pon, 8 Maret 2021

Halaman 9

Kiai dan Imam Masjid di Gresik Mendapat Vaksinasi Sinovac Gresik,Bhirawa Sesuai yang dijanjikan Bupati Gresik , Fandi Akhmad Yani (Gus Yani) dan Wakil Bupati Gresik Aminatun Habibah (Bu Min) saat menyampaikan program Nawa Karsa 99 hari beberapa saat lalu. Kali ini, 1.200 kyai dan I mam Masjid di Gresik mendapat suntikan vaksin sinovac.

Pelaksanaan vaksinasi yang dihadiri oleh Wakil Bupati Gresik Hj. Aminatun Habibah ini berlangsung pada Sabtu, (6/3) di Kantor Bupati Gresik.

Selain Wabup, tampak Kapolres Gresik AKBP Arief Fitrianto da Dandim 0817 Gresik Letkol Infantrie Taufik Ismail, Ketua MUI Gresik KH. Mansur Shodiq. Tampak juga Kepala Kemenag Gresik, Markus serta beberapa Kepala OPD Pemkab Gresik.

Sejak pagi para Kyai dan Imam Masjid dari beberapa kecamatan ini sudah berkumpul di Halaman Kantor Bupati Gresik. Mereka tampak antusias mengikuti vaksinasi yang diberikan oleh Bupati Gresik ini.

Dari 100 orang yang direncanakan semua, ternyata pesertanya bertambah hingga mencapai 1200 orang.

“Kami berharap vaksinasi untuk para Kyai dan Imam Masjid ini bisa lebih mengoptimalkan peribadatan saat bulan Ramadhan nanti. Para Kyai dan Imam masjid merupakan garda terdepan dalam pelaksanaan ibadah ramadhan. Selain itu memberikan rasa aman kepada Jamaah dan tidak merasa ragu untuk beribadah di Masjid saat Ramadhan” kata Wakil Bupati yang akrab disapa Bu Min. Tentu saja vaksinasi ini tidak berhenti disini, semua Kyai, Imam

Masjid serta masyarakat di beberapa wilayah kecamatan akan mendapat vaksin, yang bisa diperoleh di fasilitas kesehatan di wilayahnya masing-masing.

“Tentu saja dengan keberhasilan vaksinasi ini, akan memberikan dampak positif ke Masyarakat terutama pada kesejahteraan masyarakat”, tandasnya optimis.

Sementara Ketua MUI Gresik, Mansyur Shodiq menyampaikan terima kasih kepada Bupati dan Wakil Bupati serta segenap Pemerintah Kabupaten Gresik.

“Kami merasa sangat diperhatikan.

Tentu saja vaksinasi ini merupakan salah satu ihtiar dhohir selain doa.

Kami sangat mendukung upaya ini, harapan kami agar semua Imam Masjid, Kyai dan bahkan masyarakat bisa ikut vaksinasi ini” katanya.

Untuk lebih mempercepat Vaksinasi di Gresik, Bu Min Wakil Bupati juga mencanangkan 1000 orang Vaksinator yang akan melaksnakan tugas vaksinasi di seluruh Kabupaten Gresik.

Selain itu, Wabup juga mencanangkan 200 tempat fasilitas pelayanan Kesehatan yang ada di seluruh Kabupaten Gresik untuk melaksanakan vaksinasi. [eri]

KELANA JATIM

Plt. Camat Turun Langsung Benahi Jalan Rusak Sidoarjo, Bhirawa Perbaikan jalan rusak dengan menggunakan anggaran dana PIWK (Pagu Indikatif Wilayah Kecamatan) sudah mulai dilakukan Kecamatan Buduran. Bahkan Plt. Camat Buduran, Aan Alifauzansyah ikut turun langsung menambal jalan rusak yang ada di jalan umum perumahan Pondok Jati, Desa Pagerwojo, Kecamatan Buduran. Sabtu, (6/3).

Aan mengatakan perbaikan jalan berlubang di Kecamatan Buduran menggunakan sistem pengaspalan asbuton. Penambalan dengan sistem ini kualitasnya cukup bagus dan bisa bertahan cukup lama.

“Kita menggunakan aspal CPHMA (Cold Paving Hot Mix Asbuton) yang hasilnya bisa bertahan cukup lama dan setara dengan kualitas aspal hot mix. Karena untuk kelas jalan di perumahan pondok jati kendaraan yang lewat rata-rata kendaraan pribadi. Jadi dengan aspal asbuton sudah cukup baik,”katanya.

Aan menghimbau warga lebih peduli lagi dengan kebersihan drainase yang ada di depan rumahnya. Karena, penyebab jalan aspal cepat rusak karena adanya genangan air. Seperti yang terjadi di jalan perumahan Pondok Jati. [ach]

Pajero Indonesia-One Jadi Duta 4 Pilar MPR RI

Jakarta, Bhirawa.

Komunitas otomotif Pajero Indonesia-One menjadi duta 4 Pilar MPR RI, dengan meng-gaungkan 4 Pilar MPR RI disetiap aktivitasnya. Salah satunya adalah melalui kegiatan Tour de Bangka, dengan swadaya dan kemandiriannya, dengan menghadirkan branding 4 Pilar pada komunitas otomotif Pajero Indonesia.

“Ini adalah bagian dari pengayaan dan inovasi dari metode sosialisasi 4 Pilar MPR RI. Melalui metode ini, 4 Pilar MPR RI akan dapat menemus ruang-ruang publik yang sebelumnya tidak terjangkau oleh metode sosialisasi konvensional. Yang selama ini kita lakukan,” ucap Ketua MPR RI Bambang Soesatyo sebagai Ketua Umum Ikatan Motor Indonesia (IMI), dalam peresmian branding 4 Pilar MPR RI dan pelepasan peserta Tour de Bangka Pajero IndonesiaOne, di halaman gedung Parlemen- Senayan-Jakarta, Minggu (7/3).

Hadir, Ketua Dewan Pembina IMI pusat, Letjen TNI AD Putranto.

Menurut Bambang Soesatyo, touring otomotif selain untuk menyalurkan hoby serta meningkatkan solidaritas sesama anggota klub Juga harus dimanfaatkan untuk mempromosi kan berbagai potensi daerah yang dilalui selama touring. Baik dari segi pariwisata seperti keindahan alam, maupun dari sisi ekonomi kreatif, seperti kerajinan tangan dan sebagainya.

“Promosi bisa dilakukan melalui potongan di berbagai platform media sosial yang dimiliki setia peserta touring,” jelas manta Ketua DPR RI ke 20 Bambang Soesatyo.

Dikatakan, branding 4 Pilar MPR RI dan pelepasan peserta Tour de Bangka - Pajero Indonesia -One, juga bagian dari implementasi Panca Bhakti IMI. Dimana mengamanatkan 5 hal, yakni Indonesia Juara, Bebas Narkoba, Tertib Berlalu Lintasn Langit Biru dan Jaga Keutuhan NKRI. [ira]

kerin ikanto/Bhirawa

Para kiai dan Imam Masjid saat menjalani vaksinasi di Kantor Pemkab Gresik.

TMMD 110 Tambakrejo

Dinkes Bojonegoro Gelar Swab Antigen Secara Berkala Bojonegoro,Bhirawa Guna memperlancar pelaksanaan kegiatan program terpadu dan lintas sektoral TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) ke- 110 diwilayah Kecamatan Tambakrejo yaitu di Desa Jatimulyo dan Desa Ngrancang, bekerjasama dengan Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Bojonegoro, melaksanakan Swab Antigen kepada aparat keamanan dan masyarakat desa yang menjadi sasaran.

Komandan Satuan Tugas (Dansatgas) TMMD 110 Kabupaten Bojonegoro, Letkol Letkol Inf Bambang Hariyanto, mengatakan, Swab Antigen ini diperuntukkan kepada para Personel Satgas TMMD, TNI-Polri, Perangkat Desa serta masyarakat secara acak.

Dilakukannya Swab Antigen ini guna memberikan rasa aman dan nyaman seluruh Satgas TMMD dan juga masyarakat Desa dari sebaran covid 19 dan

melaksanakan Swab Antigen kepada aparat keamanan dan masyarakat desa

untuk mengetahui apakah ada yang terpapar atau tidak dari covid 19 ini. “ Kita semua saling menjaga karena masih pandemi Covid 19, sehingga semua harus steril agar pelaksan-

aan TMMD ini bisa berjalan dengan baik dan sukse,” ungkap Letkol Bambang Hariyanto, Minggu (7/3).

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Pemkab Bojonegoro,

Ani Pudjaningrum, mengatakan bahwa dalam kegiatan ini melibatkan tim medis dari Puskesmas Tambakrejo, dan dari Dinas Kesehatan Pemkab bekerjasama dengan Kodim 0813 Bojonegoro untuk memberikan pelayanan kesehatan dalam kegiatan TMMD. “ Selain itu kami juga melakukan langkah langkah seperti Swab Antigen agar semua personel Satgas TMMD dan masyarakat aman dari paparan covid 19,” terangnya Namun jika ada yang reaktif positif dari swab antigen ini, Ani Pudjaningrum, kemudian akan memerintahkan kepada pihak petugas guna dilakukan karantina agar tidak menyebar kepada yang lainnya. “ Dalam kegiatan swab antigen ini tidak ditemukan adanya yang reaktif positif, sehingga semua aman, namun kami akan lakukan swab lagi secara berkala,” pungkasnya. [bas]

Sertijab 10 Jabatan Strategis di Koarmada II

Pangkoarmada II Yakin Anggotanya Bisa Emban Tugas Baru

Upacara Sertijab 10 jabatan strategis di Koarmada II pada Sabtu (6/3).

Surabaya, Bhirawa Rotasi jabatan di lingkungan TNI AL merupakan hal yang lumrah. Selain sebagai penyegaran di setiap satuan, rotasi jabatan juga sebagai ajang peningkatan prestasi pada jenjang karir tiap personel.

Gerbong rotasi janatan TNI AL ini

Istimewa

terjadi di lingkup Koarmada II. Sebanyak sepuluh jabatan Strategis di Koarmada II diserahterimakan. Upacara serah terima jabatan (sertijab) yang mengedepankan protokol kesehatan ini dipimpin langsung oleh Panglima Komando Armada (Pangkoarmada) II, Laksamana Muda TNI ING Sudihar-

tawan pada Sabtu (6/3) di Indoor Sport, Mako Koarmada II Surabaya.

“Jabatan adalah amanah yang harus dijaga dan ikhlas dalam menjalankan amanah tersebut, sekaligus kehormatan dan kebanggaan. Saya yakin dan percaya dengan saudara-saudara dapat mengemban tugas baru ini dengan baik,” kata Pangkoarmada II, Laksamana Muda (Laksda) TNI ING Sudihartawan.

Sudihartawan yakin dengan kapabilitas, pengalaman dan kompetensi yang dimiliki, jabatan baru ini bisa diemban dengan baik. Pengalaman dari penugasan sebelumnya serta melalui inovasi dan kreativitas, pihaknya yakin tugas baru ini akan dapat dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

“Pengalaman yang saudara miliki akan membawa dampak positif bagi kemajuan organisasi. Begitu juga sebagai modal mengemban tugas baru,” pungkasnya.

Adapun jabatan yang diserah terimakan adalah Komandan Guskamla Koarmada II diserahterimakan dari Laksma TNI Rahmad Jayadi kepada Kolonel Laut (P) I Gung Putu Alit

Jaya. Jabatan Asops Pangkoarmada II diserahterimakan dari Kolonel Laut (S) Isswarto, kepada pejabat baru Kolonel Laut (P) Edi Haryanto. Jabatan Kadisharkap diserahkan dari Kolonel Laut (T) Hindarto kepada Kolonel Laut (T) Dedi Sugiarto.

Sedangkan Jabatan Komandan Satuan Kapal Eskorta diserahkan dari Kolonel Laut (P) Ashari Alamsyah kepada Kolonel Laut (P) Endra Hartono. Jabatan Komandan Satuan Kapal Amphibi diserahkan dari Kolonel Laut (P) Agus Prabowo kepada Kolonel Laut (P) Dores Afrianto.

Jabatan Komandan Satuan Kapal Selam diserahkan dari Kolonel Laut (P) M. Iwan Kusumah kepada Kolonel Laut (P) Harry Setyawan.

Jabatan Koamndan Satuan Kapal Ranjau (Satran) yang sebelumnya kosong diserahkan kepada Kolonel Laut (P) Maman Nurachman. Jabatan Komandan Satuan Udara dari Kolonel Laut (P) Catur Sigit Sumarsono diserahkan kepada Kolonel Laut Batos Leksono. [bed]

Komunitas Trail dan Offroader Gandeng ARLPH Reboisasi Gunung Klotok menjaga kelestarian alam di kawasan Gunung Klotok puluhan anggota Offroader Kediri dan Komunitas Trail Kediri dan relawan Aliansi Relawan Peduli Lingkungan (ARPLH) Kediri menggelar aksi tanam pohon di kawasan hutan Gunung Klotok, Kota Kediri.

Juru bicara Offroader Ridwan Sahara mengatakan bahwa aksi tanam pohon di kawasan hutan Gunung Klotok ini adalah bentuk kepedulian para offroader terhadap lingkungan.

Menurutnya, para offroader telah berjanji untuk ikut menjaga kelestarian lingkungan, terutama di kawasan Gunung Klotok.

“Bersama temen trail dan temen temen offroad kita komitmen, tidak hanya main-main hobbi, tetapi juga menjaga alam, melestarikan alam.

Kepedilian kita kepada alam, kita wujudkan kalau kita melihat ajalur kurang pas, atau pohon gersang,

kita tajami. Termasuk hari ini kita agendakan bersama alam lestari untuk menanam pohon yang kelihatan tua dan gersang. Harapan kita imbang antara hobbi dengan melestarikan alam bisa terwujud,” kata Ridwan Sahara.

Menurutnya, komunitas Trail dan Offroad juga bersinergi dan bekerja sama dengan para komunitas pencinta lingkungan yang ada di kota maupun di Kabupaten Kediri untuk penanaman pohon. Aksi kepedulian ini, bukan kali yang pertama, tapi sudah beberapa kali.

Dalam agenda kali ini, sebanyak

500 pohon seperti pohon buah duku, matoa, dan mahoni ditanam di petak 137 di mana terdapat jalur offroad yang setiap Sabtu dan Minggu selalu dilewati untuk menyalurkan hobi para offroader. Aksi tanam hari ini juga dihadiri Ketua DPRD Kabupaten Kediri Dodi Purwanto.

Senada disampaikan Gus Gendeng, mewakili Komunitas Trail Kediri. Menurutnya, alam dan lingkungan harus selalu dijaga oleh siapa pun.

“Karena bila tidak dijaga, tentunya alam akan rusak dan bisa menimbulkan bencana seperti banjir dan tanah longsor seperti yang baru terjadi di Kecamatan Ngetos, Kabupaten Nganjuk. Mari kita mencintai alam sebagai salah satu mahkhuk ciptaan Tuhan juga,” katanya.

Sementara itu, Koordinator Aliansi Relawan Peduli Lingkungan Hidup

(ARPLH) Kediri ,Ari Purnomo Adi, sangat mengapresiasi aksi tanam pohon yang dilakukan oleh para offroader dan komunitas trail di Kediri ini.

“Hari Minggu lalu, kami telah digandeng PWI Kediri untuk melakukan reboisasi dan revitalisasi sumber air di Gunung Klotok dalam rangka peringatan HPN tahun 2021. Tentunya aksi tanam kemarin itu pasti ada yang terlewatkan. Untuk itu, kami sangat berterima kasih kepada kawan-kawan offroader dan komunitas trail yang menyulam dan menanami lahan yang terlewati tersebut,” kata dr. Ari. “Maka dari itu, semakin banyak orang yang peduli salah satunya diwujudkan dengan menanam pohon di Gunung Klotok, maka mata air yang ada di Gunung Klotok bisa tetap hidup dan berguna bagi masyarakat sekitar,” tambah aktivis lingkungan itu.

aksi tanam pohon di kawasan hutan Gunung Klotok

Untuk diketahui, Gunung Klotok menyimpan sedikitnya 22 sumber mata air yang sangat diperlukan oleh masyarakat sekitar. Selain itu,

gunung dengan 537 MDPL ini menjadi paru-paru Kota Kediri serta menyimpan banyak peninggalan sejarah kerajaan. [Van]

EKONOMI Harga Cabai Rawit di Bojonegoro Sentuh Rp115 Ribu Senin Pon, 8 Maret 2021

Halaman 10

Di Jombang Rp85 Ribu karena Terserang Pelet Bojonegoro, Bhirawa Harga kebutuhan pokok rumah tangga bumbu dapur cabai rawit di pasar tradisional Kabupaten Bojonegoro, kembali naik, kemarin (7/ 3). Di beberapa pasar tradisional yang ada di Bojonegoro, harga cabai itu dipatok Rp 95 ribu hingga Rp 115 ribu per kilogram.

Harga cabai ini, mulai naik sejak pertengahan Februari. Diperkirakan, harga itu akan terus naik hingga sekarang. “Kini harga cabai rawit merah yang satu hari lalu masih Rp 105 ribu dalam satu kilo, kini merangkak naik menjadi Rp115 ribu dalam satu kilonya,” ungkap Sulastri pedagang cabai di pasar kota Bojonegoro.

Sama seperti pekan sebelumnya, kenaikan ini masih menjadi penyebab utama faktor permintaan dari konsumen yang menurun. Tak sedikit dari mereka yang mengu-

rungkan niat membeli cabai rawit saat mengetahui harga ecerannya tinggi. “Alhasil karena hal itu kami mengurangi persediaan, karena menyesuaikan permintaan konsumen,” imbuhnya.

Pedagang lain, Wahyuni, menyebutkan kenaikan harga cabai rawit disebabkan pasokan tidak tersedia.

Apalagi, pedagang di pasar tradisional lebih mengandalkan pasokan cabai dari luar kota Bojonegoro. “Pasokan cabai dari Kabupaten Kediri dan Trenggalek. Karena, cabai hasil petani lokal di Bojonegoro tidak ada.

Salah satu pedagang di pasar kota Bojonegoro.

Kalaupun ada harga cabai rawit tidak akan naik,” katanya.

Terserang Pelet Sementara itu, petani cabe di Dusun Segunung, Desa Jombok,

achmad basir/bhirawa

Kecamatan Kesamben, Kabupaten Jombang mungkin tak seberapa beruntung dengan adanya harga cabe yang mahal hingga menyentuh harga 85 Ribu Rupiah per Kilogram di tingkat petani saat ini. Pasal-

nya, cabe mereka terserang penyakit Pelet. Sehingga, dari idealnya jika kondisi sehat bisa dipanen selama 19 hingga 20 kali, pada musim ini cabe mereka hanya bisa dipanen 4 sampai 7 kali saja.

Dusun Segunung, Desa Jombok, Kecamatan Kesamben, Kabupaten Jombang sendiri dikenal sebagai sentra penghasil cabe rawit di Kecamatan Kesamben, Kabupaten Jombang.

Setiap tahun, hektaran tanaman cabe rawit di tanam petani setempat.

Tak ayal, dengan kondisi cabe yang ‘rusak’ tahun ini, hasil panen cabe mereka hanya bisa untuk mengembalikan biaya garapnya saja. Sebagian petani bahkan memilih memanen buah cabenya ketika hijau. “Karena kalau tidak dipanen hijau, rusak karena jamur (penyakit Pelet). Pembasmiannya susah sekali, obat (pestisida) apapun ‘nggak’ bisa, hanya pencegahan saja,”

ungkap Gugik Suwandono (52), Sabtu (06/03) kemarin.

Dengan menjual cabe yang masih hijau, Gugik Suwandono mengaku bisa mendapatkan harga 28 hingga 30 Ribu Rupiah per Kilogram kepada tengkulak yang ada di desanya. “Kalau merah, 78 sampai 80 Ribu Rupiah, baru sekarang ini. Sebelumnya 40 Ribu, 50 Ribu, kemudian naik lagi karena kerusakan cabe,” tuturnya.

Jika kondisi tanaman sehat, kata dia, dalam luasan 100 Bata (1400 Meter Persegi) cabe mampu menghasilkan buah cabe merah hingga 100 Kilogram dalam1 kali petik (panen) dan mampu bertahan hingga bulan April sampai pertengahan Mei. Namun, karena terserang Pelet, kali ini hanya mampu menghasilkan sebanyak 9 Kilogram 1 kali petik, dan tanaman cabe sudah mulai mati pada bulan Maret 2021 ini.[bas,rif]

BURSA EKONOMI

Gus Ipul Gandeng Panasonic Besarkan IKM di Kota Pasuruan Pasuruan, Bhirawa Industri Kecil Menengah (IKM) di Kota Pasuruan benar-benar diperhatikan oleh Pemkot Pasuruan. Buktinya, Wali Kota Pasuruan, H Saifullah Yusuf (Gus Ipul) langsung melakukan gebrakan dengan menggandeng PT Panasonic Gobel.

Gus Ipul menyatakan kerja sama dengan Panasonic diharapkan mampu meningkatkan peran Industri Kecil Menengah (IKM) dalam meningkatkan perekonomian Kota Pasuruan.

“MoU antara Pemkot Pasuruan dan Panasonic ini membuat kita kami selangkah lebih maju.

Tentunya, era kolaborasi seperti ini harus dilakukan secara bersama-sama serta tidak bisa lagi sendiri-sendiri,” urai Gus Ipul usai penandatangan kerjasama pembangunan daerah dan Pelayanan Publik di Kota Pasuruan dengan PT Panasonic di Pabrik PT Panasonic Gobel di kawasan Rembang Industri Raya, Kabupaten Pasuruan, Jumat (5/3).[hil] Gus Ipul beserta Mas Adi (saapaan akrabnya Wakil Wali Kota Pasuruan) saat penandatangan kerja sama pembangunan daerah dan Pelayanan Publik di Kota Pasuruan dengan PT Panasonic di Pabrik PT Panasonic Gobel di kawasan Rembang Industri Raya, Kabupaten Pasuruan, Jumat (5/3).

KEHILANGAN TUBAN HILANG STNK, S-5028-HY. An.Sartono, Ds Gesikan, Dsn Pambuan RT 004/ 001,Kec Grabagan, Kab Tuban No. 7904/IMB/BI-IV/2021

TULUNGAGUNG HILANG STNK, AG 4326 RZ, Suzuki, th.1996, Hitam, a/n. Ali, Ds/Kec. Sumbergempol – T.Agung No. 7905/IMB/BI-IV/2021

BOJONEGORO HILANG BPKB, nopol S 1209 AR, a/n Asrul Huda, Desa Growok, RT 06 RW 02, Kec Dander, Kab Bojonegoro No. 7906/IMB/BI-IV/2021

Pengumuman Kehilangan 1 set Berkas Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) Kutipan Leter C No. 9317.

Atas Nama : Doddy Filyanto Atas Sebidang tanah di Jalan Setapak Gununganyar Tambak Kav. No. 41 Persil 16 dt, II yang terletak di wilayah Kelurahan Gununganyar Tambak Kecamatan Gunung Anyar Kota Surabaya.

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi saat menerima sertifikat aset brandgang senilai Rp36 miliar dari Kepala Kejari Surabaya Anton Delianto.

Pemkot Terima Aset Brandgang Senilai Rp 36 Miliar Surabaya, Bhirawa Aset Pemkot Surabaya berupa brandgang di sebelah utara Jalan Embong Wungu menuju saluran tepi Jalan Taman Apsari atau saluran brandgang Embong Wungu, akhirnya kembali ke tangan pemkot. Aset senilai Rp 36 miliar lebih itu diserahkan langsung Kepala Kejari Surabaya Anton Delianto kepada Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi di kantor Kejari Surabaya, Jumat (5/3) lalu.

“Alhamdulillah Pak Kajari sudah menyerahkan aset pemkot berupa brandgang yang ada di pusat kota.

Dengan bantuan Pak Kajari Surabaya dan jajarannya akhirnya brandgang ini bisa kembali ke pemkot,” kata

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi seusai menerima aset tersebut.

Menurutnya, aset tersebut luasnya kurang lebih 904 meter persegi dengan nilai sekitar Rp36,1 miliar. Namun begitu, ia menjelaskan bahwa tidak bisa dilihat dari harganya saja, tapi yang lebih penting adalah aset brandgang itu bisa difungsikan untuk saluran. “Insyaallah kalau kita bisa memanfaatkan itu lagi, maka secara otomatis akan bisa mengurangi genangan di wilayah tersebut, terutama di sekitar Embong Wungu dan depan Tunjungan Plaza,” kata dia.

Oleh karena itu, ia juga memastikan bahwa setelah menerima aset itu Dinas PU Bina Marga dan Pematu-

san akan langsung melakukan perbaikan untuk mengembalikan brandgang itu sesuai fungsinya. Harapannya tentu bisa mengurangi genangan di wilayah tersebut. “Alhamdulillah juga aset ini dibantu oleh BPN untuk proses sertifikatnya, sehingga secara cepat ketika pemkot mengajukan, langsung bisa balik nama atas nama Pemkot Surabaya,” ujarnya.

Selain itu, ia juga berharap ke depannya penyelamatan aset bisa kembali ke aset negara semuanya, sehingga pemanfaatannya bisa kembali untuk kepentingan masyarakat. “Semua aset milik negara, harus kembali ke negara. Karena itu aset negara, maka sepenuhnya harus digunakan untuk

kepentingan masyarakat,” kata dia.

Sementara itu, Kepala Kejari Surabaya Anton Delianto menjelaskan pada 1998, Brandgang Embong Wungu itu beralih hak penguasaannya ke dalam sertifikat Hak Guna Bangunan nomor 621 atas nama PT Mandraguna Devindo dan sertifikat Hak Guna Bangunan nomor 620 atas nama Istana Mobil Surabaya.

“Setelah dilakukan penyelidikan dan pengecekan semuanya sekitar 3 bulanan, ternyata dari yang bersangkutan akhirnya bisa mengembalikan. Alhamdulillah bisa dikembalikan ke pemkot dan semoga bisa difungsikan untuk saluran,” kata Anton.[iib]

Pastikan Pasokan LPG, Pertamina Kerja Sama dengan ADNOC Surabaya, Bhirawa Pertamina memastikan mendapatkan pasokan LPG dan Sulphur dari Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC) usai Pertamina menandatangani Sales Confirmation Agreement LPG dan Sulphur. Penandatangan kerjasama yang dilakukan oleh Vice President Trading & Other Business Sub Holding Commercial &

Trading (SH C&T) PT Pertamina (Persero), Maya Kusmaya dengan Senior President International Relations ADNOC, Salem Al Meheiri dalam kegiatan Business Forum Indonesia – Emirates Amazing Week (IAEW), disaksikan langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan serta Menteri Energi dan Infrastruk-

tur Persatuan Emirat Arab (PEA), Suhail Al Mazroeui.

Sementara kebutuhan LPG nasional di tahun 2022 diperkirakan akan mencapai 8.30 juta ton, meningkat menjadi 9.12 juta ton di tahun 2023 dan 10.01 juta ton pada tahun 2024.

Direktur Pemasaran Pusat & Niaga PT Pertamina Patra Niaga, SH C&T PT Pertamina (Persero), Hasto Wibowo

mengungkapkan bahwa kerjasama ini memastikan keamanan pasokan LPG nasional yang diproyeksikan terus meningkat setiap tahunnya. “Saat ini balance kebutuhan impor LPG nasional mencapai 6 juta ton per tahun, harapannya dengan kerjasama ini Pertamina dapat memperluas sumber pasokan dan menjaga kestabilan pasokan,” terang Hasto, Minggu (7/3).[riq]

Dinas Peternakan Upayakan Tambah TPS Ber-NKV

Asuransi Pertanian Minim, Masyarakat Lebih Tertarik Asuransi Peternakan Masyarakat yang bekerja di sektor pertanian dan peternakan di Kota Probolinggo banyak yang masih enggan mengikuti asuransi pertanian dan peternakan. Meski asuransi ini dapat meng-cover kerugian petani, sejauh ini petani yang mengikutinya masih minim.

“Di Kota Probolinggo, masih minim (petani) yang menggunakan asuransi pertanian dan peternakan. Namun jika dibuat perbandingan, masih banyak petani yang lebih memilih ikut dalam asuransi peternakan,” ujar Plt Kepala Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan, dan Perikanan (Dispertahankan) Kota Probolinggo Yoyok Imam Siswahyudi.

Alasannya, ternak memiliki risiko lebih besar untuk kehilangan karena pencurian. Sehingga, banyak peternak yang melakukan usaha pembesaran sapi lebih berminat mengasuransikan ternaknya. “Kalau datanya berapa yang saat ini ikut asuransi peternakan, perlu melihat data dulu. Tapi, ternak ini lebih berisiko untuk hilang, seperti kasus pencurian sapi. Ketika ada kasus pencurian sapi ternak yang diasuransikan, bisa mendapat klaim untuk mengganti ternak,” jelasnya.

Tahun kemarin, lahan pertanian di

Kota Probolinggo yang diasuransikan mencapai 948,92 hektare. Jumlah ini hampir separo dari luas lahan pertanian se-Kota Probolinggo, yang mencapai 1.750,5 hektare. “Jika terjadi bencana alam seperti banjir bisa mendapat penggantian senilai Rp 6 juta. Asuransi pertanian ini hanya meng-cover padi.

Karena kalau jagung biasanya ditanam saat kemarau, tidak ada risiko dengan banjir,” ujar Yoyok.

Hal yang sama terjadi pada petani di Kabupaten Probolinggo ogah menjadi peserta Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP). Padahal program ini dimaksudkan untuk meminimalisir kerugian petani padi jika terjadi bencana. Berdasarkan data Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kabupaten Probolinggo, tak ada petani yang memanfaatkan program itu hingga Februari ini.

Padahal, petani hanya cukup membayar Rp36 ribu per hektare-nya.

DKPP sendiri menargetkan ada 4

ribu hektare lahan pertanian padi yang tercover asuransi.

“Untuk tahun ini masih belum ada. Tiap tahun untuk AUTP ini memang targetnya tidak pernah tercapai. Malah untuk mencapai 50 persen saja sangat susah. Padahal sosialisasi sudah kami lakukan sejak beberapa tahun lalu,” kata Kabid Sarana Prasarana DKPP, Bambang Suprayitno pada Kamis, 10 September 2020.

AUTP itu, kata Bambang manfaatnya sangat besar bagi petani. Jika seandainya petani alami gagal panen. Dengan biaya asuransi yang cukup murah, tanaman terlindungi.

“Kalau mereka gagal panen, ruginya tidak seberapa karena ada asuransinya. Dapat mengklaim tanaman padi rusak itu. Minimal bisa melakukan tanam kembali dari hasil klaim yang dilakukan,” terang Bambang.

Petani Probolinggo diyakini ogah pakai asuransi karena jarang sekali alami kerusakan tanaman padi. Hal itu, tak terlepas dari struktur tanah lahan padi Probolinggo yang tergolong bagus. Selain itu, jarang terkena musibah banjir. “Jarang ya ada gagal panen, sehingga jarang

sekali ada yang merasakan manfaat dari klaim AUTP. Tapi AUTP ini penting untuk meminimalisir kerugian saat terjadi gagal panen,” tandas Bambang.

Namun untuk unit usaha produk hewan dan tempat penampungan susu (TPS) yang mengantongi sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner (NKV) di Kabupaten Probolinggo, masih minim. Karenanya, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (DPKH) Kabupaten Probolinggo terus berusaha penambahnya. Terutama, terhadap TPS. Kasi Kesehatan Masyarakat Veteriner (Kesmavet) DPKH Kabupaten Probolinggo Nikolas Nuryulianto mengatakan, saat ini dari 13 TPS, ada 4 TPS yang sudah tersertifikasi NKV. Sedangkan, unit usaha produk hewan ada 2 unit dan satu yang belum.

“Ada 9 TPS yang belum ter-NKV. Kami upayakan tahun ini ada 2-4 TPS ber-NKV. Namun sejak 2017 sampai 2020 sudah memiliki 10 unit usaha yang ber-NKV. Unit usahanya seperti pengemasan telur, TPS, dan gudang pendingan,” ujarnya.

Beberapa waktu lalu, Nikolas mengatan, pihaknya telah melaku-

wiwit agus pribadi/bhirawa

Petugas DPKH Kabupaten Probolinggo mengaudit unit pengolahan hewan.

kan pengawasan dan pembinaan NKV. Hal itu dilakukan di dua unit usaha. Yakni, usaha gudang pendingin di Kecamatan Gending dan unit usaha pengolahan produk hewan di Pajarakan. “Audit yang dilakukan sesuai Permentan 11/ 2020 tentang Sertifikasi NKV Unit Usaha Produk Hewan,” jelasnya.

Dari audit yang dilakukan, di unit pengolahan hewan di Pajarakan, ditemukan masih harus melengka-

pi lembar kelayakan dasar dan perlu memperbaiki sarana dan prasarana. Serta, memperhatikan hiegine sanitasi sesuai yang diamanahkan Permentan 11/2020.

“Kami berharap setiap unit usaha yang bergerak di bidang produk hewan maupun olahan produk hewan sebaiknya ber-NKV. Semuanya untuk menjamin hiegine sanitasi produk hewan atau olahan produk hewan sesuai peraturan,” tambahnya.[wap]

SAMBUNGAN

Senin Pon, 8 Maret 2021

Gubernur Optimis Perkuat Pasar UMKM Jatim

Pemda Bondowoso Tak akan Banding Putusan PTUN

Bondowoso, Bhirawa Pemda Bondowoso memastikan tak akan ada upaya banding terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Ne­ gara (PTUN), Surabaya terkait gugatan mantan Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga (Disparpora) Bondowoso.

Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Surabaya, memutuskan agar Bupati membatalkan SK yang telah dibuatnya. Tepatnya Surat Keputusan (SK) Bupati Bondowoso Nomor : 188.45/670/430.4.2/2020 tentang penjatuhan hukuman disiplin berupa pembebasan dari jabatan per tanggal 15 Juli 2020, atas nama Harry Patriantono. Selain itu, Bupati Bondowoso diharuskan membayar biaya perkara sebesar Rp. 403.000 Asisten 1 Pemerintah Daerah Bondowoso, Wawan Setiawan menerangkan, bahwa Pemda tak akan ada upaya melakukan banding terhadap keputusan tersebut karena melihat berbagai pertimbangan kemanusiaan.

Wawan menjelaskan, jika pemda melakukan banding justru akan memakan waktu yang lebih lama. Sementara, masa jabatan Harry Patriantono sudah tinggal delapan bulan lagi, tepatnya hanya pada usia 58 tahun.

“Atas ketidak bandingan ini, ini bijaksananya Pak Bupati, Pak Wabup dan Pak Sekda dengan pertimbangan-pertimbangan kemanusiaan,” kata mantan Kadis BKD itu, akhir pekan lalu.

Disisi lain, karena keputusan Majelis Hakim ini juga sama dengan salah satu rekomendasi Majelis Kode Etik.

Jadi, kata dia, ada kesesuaian disana.

Sebelumnya, lanjut Wawan bahwa mantan Kadispora juga sebenarnya telah menghadap langsung ke Bupati, Wabup, dan Sekretaris Daerah untuk menjalin komunikasi. Bahkan dalam beberapa kesempatan, bahwa Harry pun mengaku jika ia lelah dan ingin damai.

Akan alasan tersebut, dipastikan juga jika Bupati Salwa Arifin akan melaksanakan putusan tersebut. Yang terbukti pada beberapa hari yang lalu Harry Patriantono telah dipanggil untuk dilantik. Namun, memang yang bersangkutan tak hadir.

“Dipersiapkan untuk dilakukan pelantikan. Dan yang bersangkutan juga sudah diundang untuk dilantik kemarin. Tapi sekali lagi, karena sesuatu dan lain hal yang bersangkutan tak bisa hadir. Sehingga pelantikan itu tak bisa dilakukan,” terangnya.

Diterangkannya, bahwa meski diminta untuk mencabut SK. Namun putusan itu bukan berarti mengembalikan Harry Patriantono ke posisi semula. Melainkan, Bupati diminta untuk mengeluarkan keputusan memutasi posisi jabatan setingkat lebih rendah bagi Harry Patriantono. [san]

Dua Kali Bupati Gresik Marah l

Sambungan hal 1

plastik, sampah basah dari sayur yang sudah dibuang, kondisinya berceceran di tengah persimpangan jalan area dalam pasar.

Grill saringan selokan yang berada di dalam pasar juga tersumbat sampah yang tidak kunjung dibuang.”Jangan terima retribusi saja tapi tidak mau dibersihkan. Besok saya cek tidak bersih awas kamu,” ancam Gus Yani dengan nada tinggi.

Pihak pengelola pasar hanya menunduk berulang kali di depan Bupati yang kecewa dengan kebersihan pasar. Gus Yani kembali menegur pengelola pasar jangan hanya menerima uang retribusi dari pedagang saja, tapi tidak mau bekerja menjaga kebersihan pasar.”Pemerintah melalui vaksinasi membantu para pedagang sehat, tugasmu membuat pasar ini bersih. Pasar itu aman, jangan sampai ada copet nanti kalau ada copet saya pastikan tidak ada yang mau kesini.

Kamu jangan menerima retribusinya saja tapi tidak mau nata pasar,” kata Gus Yani.

Gus Yani kembali berjalan menyisir pasar di area depan. Raut wajahnya langsung berubah menjadi murah senyum menyapa para pedagang.

Sembari menanyakan vaksinasi yang diterima oleh para pedagang hari ini.

Sebelum meninggalkan pasar, Gus Yani kembali mengingatkan pengelola pasar dan Kepala Diskoperindag Gresik, Agus Budiono dihadapan para pedagang pasar. “Pasar harus bersih, sehat dan aman. Tidak boleh santai-santai begitu kerjanya. Sampean harus punya tanggung jawab, kebersihan itu tanggung jawabmu. Sekarang harus siap berubah, kalau tidak mau berubah, saya rubah orangnya,” tutupnya meninggalkan pasar. [eri]

Aktif Sosialisasi di Media l

Sambungan hal 1

1045 FM. Sutanto mengatakan, sosialisasi penerimaan personil Polri kali ini menyuguhkan tagline ‘Betah’. Ikon ini mengandung makna bersih, transparan, akuntabel dan humanis. Tak cukup itu, aku mantan Kanit Laka Satlantas Polres Situbondo itu, jajarannya juga menampilkan slogan clear and clean menuju polisi presisi.

“Dengan dua tagline ini kami berharap informasi penerimaan polisi bisa sampai langsung ke telinga masyarakat, terutama para pendengar setia Radio Suara Rengganis Situbondo,” kupas mantan Kapolsek Jatibanteng itu.

AKP Sutanto menambahkan dengan sosialisasi melalui media, upaya untuk mewujudkan proaktif Polres Situbondo serta menarik minat masyarakat khususnya kalangan remaja yang ingin mengabdi kepada bangsa dan negara melalui Polri bisa tepat sasaran.

Bahkan, ulas Sutanto lagi, dengan aktif sosialisasi di media, para calon personil Polri bisa mempersiapkan diri sejak awal. “Dengan sosialisasi ini, masyarakat akan mengetahui cara dan syarat mendaftar sebagai personil Polri. Baik untuk Akpol, Bintara dan Tamtama,” jelas Sutanto.

Selain aktif terjun ke media, Sutanto juga meminta kaum remaja Kota Santri Situbondo yang ingin tahu tentang tata cara pendaftaran menjadi anggota Polri bisa mengakses melalui web www. penerimaan.polri.go.id. [awi]

l

Kapolres Batu, AKBP Catur C Wibowo saat meninjau tanah longsor pada badan jalan di Dusun Ngroto, Desa Lebaksari, Kecamatan Pujon, Sabtu (6/3).

Diterjang Longsor, Jalur Pujon Tak Bisa Dilewati Mobil

Kota Batu,Bhirawa Sejak Sabtu (6/3) siang, jalur provinsi Batu- Kediri ditutup untuk kendaraan roda 4 (R4).

Hal ini dikarenakan telah terjadi tanah longsor di Desa Lebaksari, Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang, tepatnya di Jl Raya Lebaksari KM 31 Batu – Kediri.

Saat ini di lokasi tengah dilakukan pembangunan plengsengan sebagai tindakan atas tanah longsor yang terjadi.

Kapolres Batu, AKBP Catur C Wibowo SIK MH mengatakan bahwa giat pembangunan plengsengan tersebut merupakan langkah yang diambil Pemkab Malang menyikapi terjadinya longsor beberapa waktu lalu. “Sekarang telah dilakukan pembangunan kembali yang sesuai estimasi selesai dalam dua minggu mendatang.

Konstruksinya akan dipleng-

seng dengan batu,” ujar Catur saat meninjau pembangunan plengsengan, Sabtu (6/3).

Ia menjelaskan bahwa musibah tanah longsor di di Dusun Ngroto Desa Lebaksari ini terjadi pada hari Jumat (5/3) sekitar pukul 11.00 WIB. Hal ini berakibat jalur dari Kota Batu menuju Kabupaten Malang dan Kabupaten Kediri sempat terputus. Kendaraan bisa melewati titik tersebut dengan menerapkan sistem buka tutup khusus bagi R2 atau sepeda motor. Adapun dalam rekayasa lalu- lintas, jalur di Desa Lebaksari ini terpaksa ditutup bagi kendaraan roda 4.

Ditambahkan Kapolsek Pujon, AKP Suprianto bahwa penutupan jalur Pujon, tepatnya di Dusun Ngroto, Desa Lebaksari ini akan berlangsung sekitar dua pekan ke depan.

Sedangkan untuk kendaraan R2 diungkapnya masih bisa melalui jalur tersebut.

“Untuk sementara ini kami informasikan kepada pengendara R4 untuk tidak melewati jalur provinsi Batu-Kediri.

Pasalnya saat ini dilakukan perbaikan dan membangun plengsengan badan jalan akibat longsor,” ujar Suprianto.

Mantan Kapolsek Kasembon ini menerangkan bahwa longsor yang terjadi di salah satu badan jalan di Pujon ini telah terjadi sejak 26 Februari lalu. Namun saat itu luasan longsor tidak terlalu besar.

“Ternyata diketahui, longsor susulan terjadi karena ternyata di bawah jalan ada aliran air dari sumber dari seberang jalan.

Sehingga air terus menggerus tanah sehingga longsor kembali terjadi,” tandasnya. [nas]

Tekan Kemiskinan, Optimalkan Tiga Sektor Perekonomian l

Sambungan hal 1

bupaten Sumenep yang akan dilakukan pada masa Kepemimpinannya, antara lain, membangun kualitas sumber daya manusia berdaya saing di bidang pendidikan, kesehatan dan Ketenagakerjaan.

“Upaya peningkatan kualitas pendidikan di Kabupaten Sumenep diawali dengan konsep dasar bahwa pendidikan merupakan hal terpenting dalam meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat,” tambahnya.

Komitmen peningkatan mutu sumber daya manusia, lanjut Fauzi, sebagai modal utama untuk memajukan pembangunan khususnya di Kabupaten Sume-

nep, yang terdiri dari daratan dan kepulauan. Peningkatan kualitas pendidikan dilakukan melalui program peningkatan kompetensi pendidik.

“Kesejahteraan guru honorer, guru ngaji dan guru Madrasah Diniyah, serta dukungan bantuan sarana dan prasarana.

Selain itu juga dilakukan dengan pemberian stimulus program beasiswa berprestasi bagi siswa dan tenaga pendidik baik di lingkungan sekolah umum maupun diniah,” tegasnya.

Dari bidang kesehatan masyarakat dilakukan dengan meningkatkan sarana dan prasarana yang memadai. Di sisi yang lain, yaitu peningka-

tan status akreditasi Puskesmas dan membangun rumah sakit tipe D. Ia juga berjanji untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penguatan ekonomi berbasis kawasan, dari hulu ke hilir, seiring dengan perkembangan ekonomi nasional. Maka, katanya, kalangan muda harus diberi ruang kreativitas dan akses yang cukup prospektif wirausaha.

“Memberi kesempatan bagi anak muda untuk membangun kreativitas, yang dijadikan modal untuk memiliki jiwa entrepreneurship sehingga siap menghadapi gelombang ekonomi global secara digital,” tandasnya. [tam]

Bank Jatim Raih Penghargaan Indonesia Best BUMD Awards 2021 l

Halaman 11

Sambungan hal 1

analysis.

Media monitoring tersebut melihat berbagai sentimen positif yang muncul di media mainstream dan media sosial yang ada. Adapun indikator penilaian yang digunakan dalam penghargan ini adalah publikasi, inovasi, dan layanan masyarakat.

Untuk seremonial penghar-

gaan diselenggarakan secara virtual dan disaksikan oleh Menteri Koordinator Perekonomian RI, Airlangga Hartarto.

Dalam sambutannya, Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) memiliki peran strategis dalam mempercepat pemulihan ekonomi daerah.

“Pulihnya perekonomian daerah akan menjadi fondasi

untuk pemulihan ekonomi nasional,” terang Airlangga.

Corporate Secretary bankjatim Umi Rodiyah yang mengikuti seremonial tersebut berharap dengan adanya penghargaan ini, bankjatim semakin termotivasi untuk meningkatkan kinerja sehingga dapat lebih berkontribusi dalam pemulihan ekonomi nasional khususnya perekonomian daerah di Jatim. [riq]

Sambungan hal 1

Sabtu (6/3) pukul 06.00. Rute Surabaya-Hongkong akan dilakukan setiap Sabtu, dengan estimasi kargo sebesar 30 ton untuk setiap penerbangan. Sedangkan untuk rute domestik Surabaya-Banjarmasin-Balikpapan dilakukan 3 sampai 6 kali setiap minggunya.

Untuk layanan penerbang­an khusus kargo rute SurabayaHongkong komoditas utamanya adalah 70%-80% nya adalah household (barang2 UMKM, barang kulakan) dan umumnya milik tenaga kerja Indonesia di Hongkong. Selain itu ada juga live fish (ikan kerapu), fresh fish, gelembung ikan (perut ikan) untuk kosmetik serta barangbarang pabrikan seperti sepatu.

Khofifah menambahkan, bahwa adanya rute penerbangan baru khusus kargo tersebut akan memberikan peluang bagi pelaku UMKM Jatim untuk melebarkan sayap usahanya hingga mancanegara. Hal itu bisa dimulai dari Hongkong yang akan dimudahkan dengan adanya rute tersebut.

“UMKM kita harus bisa melihat peluang dari dibukanya rute baru khusus kargo ini.

Apalagi di tengah pandemi Covid-19, market untuk pen-

erbangan kargo tentunya lebih kuat dibandingkan dengan penerbangan penumpang,” imbuh Khofifah.

Lebih lanjut disampaikan Khofifah, penerbangan kargo rute Surabaya-Hongkong ini juga bagian dari upaya perluasan jaringan penerbangan kargo guna mendukung peningkatan daya saing komoditas ekspor unggulan nasional. Sehingga sangat dimungkinkan untuk dapat membantu komoditaskomoditas unggulan nasional termasuk selain Jatim bisa lebih berkembang di luar negeri.

“Tentunya juga berkontribusi bagi komoditas unggulan nasional dari provinsi lain, terutama yang berada di Indonesia bagian timur,” tuturnya.

Di akhir, Khofifah berharap adanya rute baru khusus kargo Surabaya-Hongkong dari maskapai milik BUMN ini dapat memberi harapan baru dan memberikan semangat bagi pelaku UMKM di Jatim untuk lebih berkembang, kompetitif dan berdaya saing. “Harapannya, dengan peluang tersebut bisa meningkatkan semangat yang lebih bagi pelaku UMKM kita untuk berkembang dan berdaya saing,”pungkas gubernur perempuan pertama di Jatim ini. [tam]

Takut Terinveksi Covid-19, Warga Tolak BLT Dampak Covid-19

l

Sambungan hal 1

Desa Ngadas mayoritas sebagai petani, sehingga lebih memilih menolak BLT. “Mereka menolak BLT, karena BLT itu dipergunakan untuk dampak Covid-19, sehingga mereka takut terinveksi virus corona,” ungkapnya, Minggu (7/3).

Menurut dia, warga Desa Ngadas kini berjumlah 526 Kepala Keluarga (KK), dan dari jumlah tersebut mayoritas sebagai petani. Meski, ditengah Pandemi Covid-19 ini, ada sebagian warga kehilangan pendapatan, terutama pada warga yang hidupnya tergantung wisatawan. Karena wilayahnya ini jalan menuju tempat wisata Gunung Bromo, dan selama Pandemi Covid19 ada pembatasan wisatawan yang akan menunju tempat wisata alam tersebut.

“Selama Pandemi Covid19, warga Desa Ngadas tidak ada yang terpapar Covid-19, itulah yang membuat para warga sepakat untuk menolak menerima bantuan BLT DD dari pemerintah,” ujar Mijianto.

Artinya, lanjut dia, bahwa di Desa Ngadas sebagai desa zona hijau dan hingga kini tidak terdampak Covid-19.

Sehingga kepercayaan warga kami, jika menerima BLT mereka takut terpapar virus tersebut. Sehingga dirinya tidak bisa memaksa warga untuk menerima BLT sebagai dampak Covid-19. Karena warga memiliki kepercayaan, dan kepercayaan itulah yang mengalakan segalanya, termasuk tidak mau menerima BLT dari pemerintah.

“Perekonomian di Desa Ngadas tetap stabil, meski ditengah pandemi Covid-19.

Bahkan, mereka lebih memilih mencari rezeki dari sektor lainnya ketimbang ngotot menjalankan sektor pereko-

nomian dibidang wisata saat pandemi seperti sekarang ini,” terangnya.

Mujianto mengatakan, perekonomian di desa stabil, karena mayoritas warga disini sebagai petani. Sedangkan usaha sektor pariwisata untuk saat ini sebagai pekerjaan sampingan.

Sehingga bukan menjadi mata pencahariaan yang utama, seperti persewaan home stay dan mobil jeep. Namun, masuk pada Pandemi Covid-19 me­ reka lebih memilih tidak menerima tamu, sebelum pandemi selesai. Dengan adanya taat peraturan pemerintah, yakni mentaati protokol kesehatan, maka Desa Ngadas sebagai salah satu desa di Kabupaten Malang zona hijau Covid-19.

“Selama Covid-19 berlangsung, alhmadulillah warga kami tidak ada satu pun yang terinveksi virus itu. Meski begitu, warganya tetap mematuhi protokol kesehatan, dan wisatawan yang akan ke Gunung Bromo kita batasi sesuai dengan aturan pemerintah,” tandas dia.

Secara terpisah, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Malang Suwadji mengatakan, dari 378 desa di Kabupaten Malang, hanya Desa Ngadas yang menolak BLT bagi warga yang terdanpak Covid-19, yang dananya bersumber dari DD. Sebabm Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di desa tersebut sudah tercukupi dengan bantuan yanng bersumber dari Kementrian Sosial (Kemensos). Sedangkan total pagu DD di Kabupaten Malang sebesar Rp 388,6 miliar.

“KPM yang ada di Desa Ngadas sudah dapat dari Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) hingga Bantuan Sosial Tunai (BST) dari Kemensos,” ungkap dia. [cyn]

Penasaran Khasiat Air Laut Mayangan, Turis Asing Ikutan Berendam Air Laut l

Sambungan hal 1

dan bahkan iklim laut untuk meningkatkan kesehatan, kebugaran, dan kecantikan. Namanya berasal dari kata Yunani “Thalassa” (laut) dan “therapy” (mengobati), diciptakan oleh dokter dari Prancis, dr Jacques de la Bonnardière pada tahun 1860 silam.

Daily Mail melansir, sejak dulu mandi air laut dipercaya memiliki banyak manfaat bagi kesehatan. Para dokter sering menyarankan pasien-pasiennya pergi ke laut guna menyembuhkan berbagai penyakit.

Air laut dipercaya mengandung berbagai mineral di antaranya, sodium, klorida, sulfat, magnesium, dan kalsium. Karena itu, mandi di laut sangat dianjurkan buat mereka yang memiliki masalah kulit, seperti eksim, psoriasis, serta kondisi yang berkaitan dengan sistem kekebalan tubuh.

Berenang di air laut yang meng­ andung garam juga baik buat pen­derita alergi rumput kering, sinusitis, dan masalah pernapasan. Air laut juga bersi-

fat menenangkan, meditatif, dan mampu mengurangi stres, seperti dilansir dari.

Bila berenang dalam air yang kondisinya dingin, reseptor temperatur di bawah kulit akan aktif, lalu melepaskan beberapa hormon, seperti adrenalin, endorfin, dan kortisol, sehingga memicu peningkatan produksi dopamin dan serotonin. Sering berendam di air yang dingin juga akan meningkatkan kekebalan tubuh dan mengurangi gejala radang sendi. Mandi air laut disebut juga dengan balneotherapy.

Seorang dokter Inggris di abad ke-18, Richard Russel, bahkan menganjurkan untuk meminum air laut. Tetapi kondisi air laut sekarang tentu tak sebaik tiga abad lalu karena makin tingginya polusi.

Saat pandemi Covid-19, obyek wisata ini ditutup. Sejak penerapan new normal di kawasan wisata Pelabuhan Mayangan kini sudah di buka kembali untuk umum.

Karenanya itu pun disambut gembira para pengunjung pelabuhan utamanya para komunitas berendam terapi air laut

maupun pengunjung lainnya.

Rudi warga sekitar menyambut gembira dengan dibukanya kembali wisata di Pelabuhan Mayangan. Namun harus dipastikan para pengunjung maupun wisatawan steril.” Namun pengawalan ketat kepada para pengunjung yang mau masuk area PPP Mayangan oleh petugas selama Covid-19 masih ada,” ucapnya senang.

Pengunjung lainnya, Aji mengatakan, dirinya sudah kangen ingin berendam bareng bersama teman-teman untuk berendam air laut di Pelabuhan Mayangan ini. Dampak pandemi selama tujuh bulan membuat masyarakat tidak bisa masuk wilayah PPP Mayangan.

“Enam bulan ini kami tidak bisa berendam,tapi hari ini kami wajib bersyukur karena pelabuhan perikanan mayangan bisa dibuka kembali untuk umum,” tuturnya.

Sejak Covid-19 muncul Februari 2020 lalu, beberapa tempat wisata di Kota Probolinggo terlihat sepi. Ia merasa Covid-19 lebih terasa dampaknya daripada gempa 2018.

“Saya senang saat mendengar PPP Mayangan Probolinggo dibuka kembali,” imbuhnya.

Kepala Syahbandar Pelabuhan Perikanan Mayangan Probolinggo, Arif Wahyudi mengingatkan, inti new normal adalah bagaimana masyarakat menerapkan protokol kesehatan Covid-19 dalam kehidupan sehari-hari. Terpenting bagaimana memberikan pemahaman terkait protokol kesehatan Covid-19 ini,” katanya, saat meninjau pelaksanaan new normal di PPP Mayangan Probolinggo.

Arif menekankan, penanganan Covid-19 kuncinya pada kedisiplinan masyarakat.”Garda terdepan di dalam penanganan Covid-19 ini adalah masyarakat,” katanya. Membuka destinasi wisata PPP Mayangan Probolinggo, membutuhkan perencanaan dan SOP yang ketat. Sehingga angka nol positif Covid-19 disini dapat terus dipertahankan. ”Ke depan bagaimana menjaga kebersihan dan seterusnya tidak pernah ada pasien positif,” tambahnya. [*]

Bhirawa

Senin Pon, 8 Maret 2021

Halaman 12

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Jawa Timur

Balitbang Jatim Dorong Kabupaten/Kota Bentuk Desk IDSD Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Provinsi Jatim mendorong pemerintah kabupaten/kota, untuk segera membentuk Desk IDSD (Indeks Daya Saing Daerah). Upaya ini ditempuh guna mempersiapkan Anugerah IDSD 2021, yang mana pada penyelenggaraan tahun lalu tidak ada satupun kabupaten/kota di Jatim yang meraih nominasi Anugerah IDSD 2020.

Kepala Balitbang Provinsi Jatim, Anom Surahno SH MSi menuturkan, pelaksanaan dan pengukuran IDSD sangat penting karena bisa menjadi performance daerah. Dengan IDSD ini, dapat diketahui sejauh mana daya saing daerah, tidak hanya diucapkan dan menjadi wacana saja, tapi juga harus terukur dengan indikator-indikator yang jelas. Menurut Anom, Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional (Kemenristek-BRIN), telah membuat sebanyak 97 indikator untuk mengukur kemampuan daya saing daerah. Data dalam indikatorindikator tersebut, tentu tidak hanya dari perangkat daerah Provinsi Jatim saja, tapi diperlukan data dari perguruan tinggi, Biro Pusat Statistik dan lembaga/instansi terkait lainnya.

"Makanya, kami meminta kabupaten/kota untuk memberikan perhatian terhadap pengisian-pengisian indikator-indikator tersebut. Di Pemprov Jatim, kami telah membuat Desk IDSD atau tim khusus untuk mengisi itu," ujar Anom, saat membuka acara Workshop, Bimtek dan Pendampingan IDSD, di Grand Whiz Hotel, Trawas, Mojokerto, Kamis (4/3) malam.

Dengan dibentuknya Desk IDSD tersebut, lanjut Anom, prestasi Pemprov Jatim melesat.

Hasilnya dari awalnya peringkat 17 menjadi peringkat 5 pada 2019 dan peringkat 3 pada 2020 lalu. "Pola semacam ini nanti juga akan disam-

paikan ke kabupaten/kota, agar juga membentuk Desk IDSD," katanya.

Seharusnya, kata mantan Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Jatim ini, Jatim bisa meraih peringkat pertama dalam Anugerah IDSD ini karena inovasinya sangat banyak. Namun, karena tidak adanya kabupaten/kota yang meraih nominasi, hal itu mempengaruhi penilaian. Faktor lain juga adalah saat ini Jatim belum memiliki Pergub tentang IDSD. "Dalam waktu dekat, kami akan membuat Pergub tentang IDSD. Kami harap kabupaten/kota juga akan membentuk perbup atau perwali tentang IDSD ini. Memang penilaiannya tidak besar, tapi bisa mempengaruhi penilaian karena ada agregasi. Termasuk agregasi dari kabupaten/kota.

Kalau kabupaten/kota ada yang juara, Jatim pasti bisa naik peringkat lebih baik," ungkapnya.

Anom mengatakan, pada penilaian IDSD 2020 memang ada kabupaten/kota yang mengisi indikator-indikator IDSD teresbut. Namun pengisian itu asal-asalan karena tidak ada tim atau desk yang diberi tugas untuk mengisinya. "Makanya desk ini sangat penting. Kami mendorong kabupaten/kota untuk segera membentuk Desk IDSD ini," tegasnya. Agar persiapan IDSD 2021 ini matang, kata Anom, Balitbang Jatim menggelar acara Sosialisasi, Bimtek dan Pendampingan IDSD sekaligus mengevaluasi pelaksanaan IDSD 2020. Balitbang Jatim mendatangkan narasumber dari Kemenristek-BRIN, untuk memberikan trik dan strategi serta apa yang harus dilakukan agar pelaksanaan IDSD 2021, Jatim beserta kabupaten/kota tidak hanya masuk nominasi, namun juga meriah peringkat.

"Pada pelaksanaan kegiatan ini, Balitbang Jatim juga mengundang beberapa perguruan tinggi dan Biro Pusat Statistik Jatim, untuk bersama-sama dengan kami dalam rangka kelancaran dan kesuksesan untuk pengukuran IDSD

Kepala Balitbang Provinsi Jatim Anom Surahno SH MSi didampingi Kabid Inovasi dan Teknologi (Inotek) Balitbang Provinsi Jatim, Suwanto SH MH dan narasumber saat membuka acara Workshop, Bimtek dan Pendampingan IDSD, di Grand Whiz Hotel, Trawas, Mojokerto, Kamis (4/3) malam.

Kepala Balitbang Provinsi Jatim Anom Surahno SH MSi saat memberikan pengarahan dalam acara pembukaan Workshop, Bimtek dan Pendampingan IDSD.

2021, agar diperoleh pengukuran yang sempurna dengan didukung data yang lengkap dari berbagai stakholder," jelasnya.

Dengan menghimpun dan menginput data dari berbagai stakeholder, jelas Anom, maka akan

Kepala Balitbang Provinsi Jatim Anom Surahno SH MSi bersama narasumber dan peserta Workshop, Bimtek dan Pendampingan IDSD.

dapat diketahui sampai sejauh mana daya saing daerah dan apa kendalanya. Serta bagaimana peran pemerintah daerah maupun kepala daerah dalam mendorong semua stakeholder untuk berinovasi diberbagai sektor.

"Seperti melalui kolaborasi penta helix yakni akademisi, bisnis, birokrasi dan komunitas dalam rangka memajukan daerah dan daya saing serta meningkatkan kemandirian untuk kesejahteraan masyarakat," pungkasnya. [iib*]

Bakal Lakukan Pendampingan dan Pembinaan IDSD Adanya pengukuran Indeks Data Saing Daerah (IDSD), dapat menggambarkan kondisi dan kemampuan suatu daerah dalam mengoptimalkan seluruh potensi yang dimilikinya. Melalui persaingan baik domestik mapun internasional demi kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan. IDSD juga dapat diartikan sebagai refleksi

Salah seorang narasumber Dr Muhamad Amin ST MMSI, analis kebijakan ahli madya KemenristekBRIN saat memberikan paparan.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jawa Tengah Bapak Dr Prasetyo Aribowo SH saat memberikan paparan secara daring.

tingkat produktivitas, kemajuan, persaingan dan kemandirian suatu daerah. Kepala Balitbang Jatim, Anom Surahno SH MSi berharap, pada pelaksanaan IDSD 2021 semua perangkat daerah Pemprov Jatim maupun perguruan tinggi dan Biro Pusat Statistik untuk mendukung dengan memberikan data, informasi dan akses yang seluas-luasnya dalam rangka mengetahui dan mengukur IDSD Jatim secara tepat berdasarkan data dan fakta yang lengkap dan benar.

"Kami juga akan melakukan pendampingan dan pembinaan untuk kabupaten dan kota seJatim agar pada pelaksanaan serta pengukuran tahun 2021 ini bisa lebih baik dan maksimal. Kami berharap bisa masuk nominasi sekaligus mendapatkan anugerah. Kami dari Pemprov Jatim menargetkan pada 2021 ini bisa naik peringkatnya dari sebelumnya peringkat tiga pada 2020," ujar Anom.

Sementara itu, Kepala Bidang Inovasi dan Teknologi (Inotek) Balitbang Provinsi Jatim, Su-

wanto SH MH mengatakan, kegiatan Workshop, Bimtek dan Pendampingan IDSD ini diikuti sebanyak 115 orang. Terdiri dari OPD Pemprov Jatim, rumah sakit milik Pemprov Jatim, Biro Pusat Statistik Jatim, LPPM perguruan tinggi, balitbangda, bappeda, bappelitbangda, perangkat daerah yang menjalankan fungsi kelitbangan kabupaten/kota se Jatim dan pejabat administrator di lingkungan Balitbang Provinsi Jatim.

"Pada kegiatan kali ini, kami menghadirkan narasumber yakni Bapak Dr Muhamad Amin ST MMSI, analis kebijakan ahli madya Kemenristek-BRIN dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jawa Tengah Bapak Dr Prasetyo Aribowo SH. Dalam acara ini juga, meski digelar secara offline, tapi kami menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Semua peserta harus memakai masker, menjaga jarak, pengukuran suhu dan di meja selalu disediakan handsanitizer," tandas Suwanto. [iib*]

Harga Gabah Anjlok Jelang Panen Raya di Nganjuk DPRD Jatim, Bhirawa Para petani padi di Nganjuk mulai resah. Pasalnya, jelang panen raya pertengahan Maret ini harga gabah anjlok. Mereka pun terancam tidak bisa menikmati harga tinggi seperti beberapa bulan lalu.

Sebelumnya, harga gabah kering di tingkat petani Rp 4,5 ribu hingga Rp 5 ribu per kilogram. Jelang panen raya pertengahan bulan ini, harga gabah kering anjlok menjadi Rp 3,5 ribu hingga Rp 3,8 ribu per kilogramnya.

Hal itu diungkapkan petani padi, Sunandar kepada Anggota DPRD Jatim Mayjen TNI (purn) Istu Hari Subagyo saat reses di Kantor Kepala Desa Sidokare, Kecamatan Rejoso, Kabupaten Nganjuk, Jumat malam (5/3/2021).

Menurutnya, para petani padi harus bersiap gigit jari di musim panen tahun ini. "Harganya sangat murah, tidak sebanding dengan biaya yang dikeluarkan saat penanaman," katanya.

Sunandar menyampaikan kepada Jenderal Istu yang juga Ketua Komisi A DPRD Jatim ini menyadari bahwa harga sangat tergantung dengan mekanisme pasar. Yakni, saat pasokan melimpah harga akan turun. Meski demikian, lanjut dia, petani tetap dirugikan. Sebab,

saat harga gabah turun harga pupuk tidak pernah ikut turun. "Terkait obat-obatan untuk tanaman (pupuk, red) juga tersendat, padahal kami sangat membutuhkan," ujarnya.

Dengan anjloknya harga gabah, Sunandar mengaku harus bersiap merugi hingga jutaan rupiah. Belum lagi ditambah lagi biaya untuk perawatan tanaman. Bahkan, ia pun harus memanen. Jika ditunda, khawatir akan berdampak pada kualitas padi. "Kami tidak bisa berbuat apa-apa. Karena memang sudah masuk musim panen," terangnya.

Menanggapi keluhan petani padi di Nganjuk, Jenderal Istu menyampaikan terkait pertanian, khususnya padi memang perlu adanya regulasi dan kebijakan yang jelas dari pemerintah.

"Oleh karenanya, setiap kali reses saya selalu mengajak dari unsur pemerintahan agar bisa dicarikan solusi terbaik," katanya.

Politisi Partai Golkar ini, tidak hanya petani padi, petani yang lain juga perlu adanya pendampingan. Hal itu demi meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) dengan didatangkan langsung ahlinya begitu juga hadirnya pemerintah.

"Kestabilan harga, memang perlu campur tangan pemerintah terkait harga padi. Kita juga sedang mensosialisasikan perda No 8 Tahun 2015, kuncinya membangkitkan perekonomian pasca pandemi melalui tingkat desa," pungkasnya. [geh*]

Gegeh Bagus Setiadi/bhirawa

Anggota DPRD Jatim Mayjen TNI (purn) Istu Hari Subagyo saat reses di Kantor Kepala Desa Sidokare, Kecamatan Rejoso, Kabupaten Nganjuk, Jumat malam (5/3/2021).

Petani di Kabupaten Nganjuk Tebus Pupuk Subsidi Pakai KTP

Anggota DPRD Jatim, Drs H Imam Makruf saat melakukan reses di Desa Musir Kidul, Kecamatan Rejoso, Kabupaten Nganjuk, Sabtu (6/3/2021).

Gegeh Bagus Setiadi/bhirawa

DPRD Jatim, Bhirawa Sejumlah petani di Kabupaten Nganjuk pertanyakan kejelasan distribusi Kartu Tani. Pasalnya, sampai sekarang penerima kartu tersebut masih minim. Sedangkan, salah satu manfaat versi petani untuk pembelian pupuk bersubsidi sesuai dengan harga eceran tertinggi (HET).

Bahkan, sejak beberapa pekan terakhir, para petani mengeluhkan hilangnya pupuk subsidi dari pasaran. Kelangkaan pupuk subsidi seolah sudah jadi masalah klasik yang selalu saja berulang. Padahal, pemerintah sudah meluncurkan Kartu Tani. Hal itu disampaikan Anggota DPRD Jatim, Drs H Imam Makruf saat melakukan reses di Desa Musir Kidul, Kecamatan Rejoso, Kabupaten Nganjuk, Sabtu (6/3/2021).

Politisi Partai Gerindra ini pun meminta agar pemerintah tidak membuat susah petani dengan hal yang terkait dengan kepemilikan Kartu Tani.

"Kartu Tani juga harus dipastikan tersebar ke semua petani yang memiliki kriteria layak dan berhak mendapatkan Kartu Tani," katanya.

Imam Makruf menjelaskan kebijakan Kartu Tani yang diterima petani belum begitu masif diterima para petani di daerah, khususnya di Dapil Nganjuk-Madiun. Ia menekankan, jangan sampai petani yang menjadi korban. "Pupuk subsidi yang tidak bisa diakses itu merupakan

masalah serius," terangnya. Selain soal tidak jelasnya distribusi, lanjut Makruf yang juga Anggota Komisi C ini, mayoritas petani di Nganjuk belum mengetahui manfaat dari kartu tersebut.

Pihaknya pun mempertanyakan kapan seluruh petani kebagian kartu tersebut. "Mengingat, pada pertengahan Maret memasuki masa panen dan dilanjut lagi masa tanam kembali dan akan melakukan pemupukan," jelasnya. "Kami khawatir, petani yang tak kebagian kartu tidak bisa membeli pupuk bersubsidi," tambahnya.

Bahkan, sampai sekarang Makruf sering mendapatkan keluhan petani yang masih menggunakan KTP untuk bisa mendapatkan pupuk subsidi. Oleh karenanya, ia meminta kepada Kepala Desa hingga Lurah untuk mendata kembali petani di wilayahnya masing-masing.

"Kami meminta Kepala Desa sampai Lurah untuk mendatanya yang nantinya akan diserahkan ke pihak kecamatan agar segera mendapatkan Kartu Tani," pungkasnya.

Salah satu petani di Desa Musir Kidul, Kabupaten Nganjuk mengaku selama ini hanya menggunakan KTP untuk mendapatkan pupuk. "Kami minta pemberian pupuk, karena ini sangat perlu sekali. Terkait Kartu Tani juga masih belum berlaku, selama ini kita pakai KTP untuk mendapatkan pupuk," pungkasnya. [geh*]