Binder8okto2015

Harian Bhirawa Ditunjuk kembali sebagai sarana pengumuman iklan tender/lelang pemerintah di seluruh Jawa Timur berdasarkan SK Gubernur No.188/343/ KPTS/013/2011

HARIAN IKLAN/ LANGGANAN

031-5615454 Harga Langganan Rp 55.000/bulan Eceran Rp 3.000

Kamis Kliwon, 8 OKTOBER 2015

http://www.harianbhirawa.co.id

8

AGENDA HARI INI

OKTOBER 2015

 Gubernur H Soekarwo

08.30 Menghadiri Pembukaan Kongres Persatuan Istri Anggota ISEI di Crown Prince Hotel Surabaya 09.30 Membuka Workshop Nasional di Grand City Surabaya 10.00 Membuka Jatim Fair di Grand City Surabaya

 Wagub H Saifullah Yusuf Di Ruang Kerja

 Sekdaprov H Akhmad Sukardi

09.30 Menghadiri Workshop Nasional di Grand City Surabaya

Rakyat Butuh Penurunan Harga BBM, Bukan Paket Ekonomi Jakarta, Bhirawa Tiga paket ekonomi yng digelontorkan pemerintah ternyata belum mampu menghambat pelambatan pekonomian. Hal tersebut nampak dari makin besarnya PHK, meningkatnya pengangguran dan kemiskinan. Bahkan gelombang pekerja yang mengantri pencairan klaim JHT (Jaminan Hari Tua) mencapai 700.000 orang. Mengindikasikan makin melemahnya ekonomi rakyat saat ini.

“Bukan menolak 3 paket ekonomi yang telah digulirkan pemerintah, tetapi ketiga paket itu tidak langsung menyentuh kepentingan rakyat.

Sebaiknya pemerintah menggulirkan paMaruarar Sirait ket penurunan harga BBM solar dan avtur, gas serta listrik. Kebutuhan yang langsung menyangkut industri ini dalam jangka pendek pasti

 ke halaman 11

Babinsa Kodim Ngawi Bantu Padamkan Kebakaran Lawu Ngawi, Bhirawa Prajurit Bintara Pembina Desa (Babinsa) Kodim 0805/Ngawi ikut membantu tim gabungan KPH Lawu Ds dan relawan melakukan pemadaman kebakaran hutan yang kembali melanda lereng Gunung Lawu di sisi sebelah utara masuk wilayah Kabupaten Ngawi.

Penerangan Korem 081/DSJ dalam keterangan resminya yang dikirim ke media, Rabu (7/10) melaporkan jumlah personel yang terlibat dalam upaya pemadaman kebakaran hutan tersebut mencapai lebih dari 100 orang.

Kebakaran kali ini merupakan kebakaran yang kedua kalinya selama musim kemarau setelah kebakaran hutan melanda lereng Gunung Lawu pada Agustus 2015 lalu. Kebakaran telah terjadi sejak beberapa hari terakhir dan tim gabungan dari KPH Lawu Ds, TNI, Polri, dan relawan segera bertindak agar kebakaran hutan tidak meluas.

Berdasarkan pantauan, titik api pertama kali terlihat di petak 18 dan 19 RPH Banjaran, BKPH Lawu Utara, KPH Lawu Ds, yang masuk wilayah Sine, Ngawi. Kondisi kering dan angin yang bertiup

 ke halaman 11

Atase Perdagangan Jadi Solusi Perdagangan Jatim Kontribusi Pasar Domestik Melebihi DKI Jakarta

Pemprov, Bhirawa Atase Perdagangan atau yang biasa disebut Kantor Perwakilan Dagang (KPD) menjadi solusi perdagangan Jatim. Penguasaan pasar domestik melalui KPD bisa menjadi langkah pilihan untuk melakukan ekspansi pasar Jatim dalam perluasan atau pengembangan usaha di luar batasan wilayah administrasi Jatim.

Pernyataan tersebut disampaikan Gubernur Jatim Dr H Soekarwo saat menjadi Keynote Speaker Pra Seminar Nasional Kongres Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) 2015 bertema ‘Keterkaitan Antar Daerah dalam

Pemprov Satu-satunya Provinsi yang Kelola Pelabuhan Menhub Setujui New Tanjung Tembaga Dikelola Pemprov Pemprov, Bhirawa Di ulang tahunnya yang ke-70, Pemprov Jatim mendapat kado manis dari Kementerian Perhubungan (Kemenhub) RI, yakni diberi kewenangan mengelola Pelabuhan New Tanjung Tembaga di Probolinggo. Dengan kepercayaan ini, menjadikan Pemprov Jatim sebagai satu-satunya provinsi di Indonesia yang mengelola pelabuhan berstan-

dar nasional.

“Pelabuhan Probolinggo ini sangat potensial. Barang-barang dari Pasuruan dan Probolinggo sekarang tidak perlu ke Pelabuhan Tanjung Perak, tapi cukup ke Pelabuhan New Tanjung Tembaga.

Ini bisa memangkas biaya pengiriman barang. Dan yang sangat membanggakan adalah Pemprov Jatim jadi satu-satunya provinsi

baik pada masyarakat Sidoarjo.

Benar kata orang, sebutir mutiara walau dipendam dalam lumpur, masih akan tetap memancarkan kemilau cahayanya. Walau ia saat ini ditempatkan di Kantor Perpustakaan dan Arsip Kab Sidoarjo yang kata kebanyakan PNS dianggap sebagai SKPD ‘kering’ dan dipandang sebelah mata, tapi sebuah prestasi telah ia capai.

Karena baru-baru ini, Perpustakaan Nasional RI telah menyerahkan sebuah sertifikat akreditasi kategori A kepada SKPD yang

Drs Sutjipto MM

trie diana/bhirawa

Pj Wali Kota Surabaya Nurwiyatno saat berkunjung ke kantor Harian Bhirawa di Jl Indragiri 73 Surabaya, Rabu (7/10).

 Polisi Hukum 100 Pelajar Langgar Lalin  Hukuman mendidik yang diperlukan  Selebaran Boikot Pilkada Bertebaran  Gak usah diboikot yang datang nyoblos paling juga minim  Pengerjaan Gedung DPRD Molor  Ikut lesu imbas ekonomi mengalami pelambatan

 ke halaman 11

Surabaya, Bhirawa Meski baru hitungan minggu Penjabat (Pj) Wali Kota Surabaya Nurwiyatno menduduki kursi utama di lingkungan Pemkot Surabaya, namun tak menyurutkan keinginannya untuk aktif mendatangi sejumlah media massa di Surabaya untuk menjalin silaturahim. Pengganti Wali Kota Tri Rismaharini ini juga akan mengawasi bawahannya untuk bersikap netral dalam Pilkada serentak 2015.

“Sesuai arahan gubernur, seorang Pj harus netral dalam menyukseskan Pilkada.

Kalau nanti ada SKPD yang ketahuan berpihak dalam

 ke halaman 11

melalui Hub Batam ke Singapura, Hub Manado ke Filipina, Hub NTT dan Papua ke Australia dan Papua Nugini.

“Impor ekspor melalui KPD ini ke dalam maupun luar negeri dijamin

 ke halaman 11

Gubernur Jatim Dr H Soekarwo memaparkan kinerja perdagangan Jatim pada Pra Seminar Kongres ISEI XIX di Hotel Bumi Surabaya, Rabu (7/10).

Hasil UKG Bisa Pengaruhi Tunjangan Guru Jatim Wajib Kejar Standar Nilai Minimal Dindik Jatim, Bhirawa Direktorat Jenderal Tenaga Pendidik dan Kependidikan Kemendikbud tengah bersiap menggelar Uji Kompetensi Guru (UKG) secara serentak untuk seluruh guru.

Sesuai rencana, ujian ini akan dilaksanakan November mendatang. Para guru pun harus segera bersiap jika tidak ingin nilainya di

 ke halaman 11

Mulai 2016 Anak Indonesia Punya KTP Khusus Pemprov, Bhirawa Kementerian Dalam Negeri membuat terobosan bagi anak usia 0 hingga 17 tahun, yakni akan memiliki KTP khusus pada tahun depan. KTP khusus ini nantinya diterbitkan untuk melengkapi akte kelahiran anak.

“Kami akan berikan hak konstitusional anak untuk keperluannya sendiri meski harus mendapat bimbingan dari orangtuanya,” kata Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Zuldan Arif Fakrulloh di Gedung Negara Grahadi Sura-

 ke halaman 11

Modifikasi Masker Sabut Penghalau Asap Jahat

Manfaatkan Selulosa, Efektif Cegah Infeksi Saluran Pernafasan Kabut asap akibat kebakaran hutan telah menimbulkan banyak persoalan.

Melambatnya laju ekonomi dan meningkatnya jumlah penderita Infeksi Saluran Pernafasan Atas (ISPA). Kondisi ini pun memantik keprihatinan mahasiswa Universitas Muhammadiyah (UM) Surabaya yang ditunjukkan dengan sebuah karya.

Adit Hananta Utama, Kota Surabaya

 ke halaman 11

Sentil..

yang mengelola pelabuhan skala nasional,” kata Gubernur Jatim Dr H Soekarwo, Rabu (7/10).

Menurut Pakde Karwo, sapaan lekat Gubernur Soekarwo, di Probolinggo ada tiga pelabuhan. Pertama pelabuhan yang dikelola Pelindo III yaitu Pelabuh an Tanjung Tembaga

Kunjungi Bhirawa, Nurwiyatno Berharap Media Ikut Sukseskan Pilkada Surabaya

Mutiara dalam Lumpur PEJABAT Pemkab Sidoarjo ini mengaku tidak pilih-pilih ditempatkan di mana ia kerja. Karena baginya, kerja adalah ibadah. Ia mengaku akan sangat senang kalau bisa memberikan p e layana n yang

Pembangunan Daerah Industri’ di Isyana Ballroom Hotel Bumi Surabaya, Rabu (7/10).

Ia mengatakan, perluasan pasar dalam negeri Pemprov Jatim dilakukan melalui 26 KPD, bahkan sudah menjangkau ekspor luar negeri seperti

Udara bersih dan bebas partikel berbahaya adalah kenikmatan yang luar biasa. Sayang, asap tebal akibat pembakaran liar hutan gambut telah merusaknya. Masyarakat di Riau dan Kalimantan telah merasakan beratnya hidup di tengah kepungan asap itu. Dan enam mahasiswa Fakultas Ilmu Kesehatan UM Surabaya punya cara tersendiri untuk mengekspresikan keprihatinan mereka.

Para mahasiswa ini memodifikasi masker medis yang dijual di pasaran menjadi masker yang mampu

menghindarkan manusia dari ultrafin dengan cara yang sangat sederhana.

Yakni dengan menambahkan sabut kelapa di bagian dalam masker medis. Ultrafin sendiri merupakan zat berbahaya bagi tubuh yang terkandung dalam asap dan polutan lain.

Termasuk yang terkandung dalam asap kendaraan yang menjadi bagian problem lingkungan metropolitan.

Ke enam mahasiswa tersebut ialah adit hananata utama

 ke halaman 11

Widya Irene Mayangsari (paling kanan) mencontohkan cara membuat masker sabut kelapa yang berfungsi untuk menyaring asap berpartikel ultrafin, Rabu (7/10).

SURABAYA

2

Kamis Kliwon 8 OKTOBER 2015

LEGISLATIF - EKSEKUTIF

Pemprov Minta KPU Segera Proses Pilkada Calon Tunggal Pemprov, Bhirawa Pemerintah Provinsi Jawa Timur mendorong Komisi Pemilihan Umum (KPU) Daerah memproses teknis calon tunggal yang oleh Mahkamah Konstitusi talah diputuskan dan berhak ikut dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak, 9 Desember 2015.

“Kami mendorong KPU provinsi dan daerah bekerja dan mempercepat teknisnya, terutama di daerah yang diikuti calon tunggal,” ujar Gubernur Jawa Timur Soekarwo kepada wartawan di Surabaya, Rabu (7/10).

Di Jawa Timur, dari 19 kabupaten/kota yang menyelenggarakan Pilkada serentak, hanya satu daerah diikuti calon tunggal berdasarkan keputusan Mahkamah Konstitusi, yakni Kabupaten Blitar. Dari tiga kali masa pendaftaran, hanya pasangan RijantoMarhaenis yang didukung Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan Partai Gerindra mendaftar ke KPU setempat.

Menurut Pakde Karwo, sapaan

akrabnya, Pemprov Jatim sifatnya hanya mendorong karena segala teknis dilakukan oleh penyelenggara, dalam hal ini KPU dibantu Panitia Pengawas.

Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo berharap KPU segera menyelesaikan revisi Peraturan KPU tentang pemilihan kepala daerah serentak yang bisa mengakomodasi calon tunggal.

“KPU sudah mempersiapkan perubahan peraturan KPU, semoga segera selesai dan segera dikonsultasikan ke DPR,” katanya kepada wartawan di Surabaya.

Dengan adanya keputusan MK terkait calon tunggal, pemerintah juga mempersiapkan untuk mengusulkan revisi undang-undang

tentang pemilihan kepala daerah, termasuk juga undang-undang tentang partai politik.

Selain Kabupaten Blitar, terdapat dua daerah lagi yang hanya diikuti satu pasangan calon, yakni Kabupaten Tasikmalaya (Jabar) dan Kabupaten Timor Tengah Utara (NTT).

Sebelumnya, pada keputusannya 29 September 2015, MK mengabulkan permohonan uji materi terkait kemungkinan munculnya pasangan calon tunggal dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota.

MK mengizinkan daerah yang memiliki pasangan calon tunggal untuk melaksanakan pemilihan kepala daerah serentak periode pertama pada Desember 2015.

Hakim konstitusi menilai bahwa undang-undang mengamanatkan pilkada sebagai pelaksanaan kedaulatan rakyat untuk memilih kepala daerah secara

langsung dan demokratis.

Dengan demikian, pemilihan kepala daerah harus menjamin terwujudnya kekuasan tertinggi di tangan rakyat.

MK juga menimbang rumusan norma UU Nomor 8 tahun 2015 yang mengharuskan adanya lebih dari satu pasangan calon tidak memberikan solusi, yang menyebabkan kekosongan hukum karena dapat berakibat pada tidak dapat diselenggarakannya pilkada.

KPU Bangun 38.508 TPS Bagi Penyandang Disabilitas Sementara itu KPU Jatim memastikan hak suara bagi mereka penyandang disabilitas dalam Pilkada serentak pada 9 Desember 2015 mendatang bakal difasilitasi penggunaannya .

Buktinya, semua kebutuhan surat suara khususnya mereka penyandang tuna netra sudah disiapkan semua dengan ha-

rapan jangan sampai angka golput di Jatim tinggi.

Komisioner KPU Jatim, Choirul Anam mengakui jika untuk penyandang disabilitas sudah tidak ada masalah saat akan memberikan suaranya di TPS (Tempat Pemungutan Suara) dalam Pilkada serentak mendatang. Terkecuali bagi mereka yang tuna netra telah disediakan alat berupa template braile di setiap TPS. Sementara bagi tuna netra yang tidak mampu membaca braile, diperkenamkan didampingi keluarga atau orang dekatnya dengan mengisi form bantuan khusus.

“Yang pasti kami tetap akan memberikan hak suara mereka untuk menyalurkan pilihannya dalam Pilkada serentak mendatang. Mengingat mereka ini adalah WNI yang tentunya mendapatkan perlindungan dalam setiap pelaksanaan pesta demokrasi,”tegas mantan Komisi-

oner KPU Kota Surabaya yang dihubungi lewat telepon genggamnya, Rabu (7/10).

Ditambahkanya, sesuai data yang diserahkan oleh 18 KPU se-Jatim, peringkat pertama penyandang difabilitas dari tuna daksa sebanyak 7.604 orang, yang kedua ditempati disabilitas lainnya sebanyak 3.828, peringkat ketiga ada di tuna wicara/rungu 3,459, tuna netra sebanyak 3.077, dan tuna grahita sekitar 2.657 orang.

Sementara untuk TPS yang disediakan bagi penyandang disabilitas tertinggi ada di Kab. Jember mencapai 4.347 TPS, disusul oleh Kab.Surabaya sekitar 3.936 dan kemudian Kota Malang sebanyak 3.672 TPS. “Sesuai datang yang masuk ke KPU Jatim total TPS yang disediakan totalnya mencapai 38.508 TPS yang tersebar di 363 Kecamatan serta 4.541 desa di 19 Kab/Kota se-Jatim,”papar Q cty.ant Choirul Anam.Q

PANGGUNG BIROKRASI

Karyawan PT Nusapro Laporkan Disnaker Surabaya ke DPRD Jatim DPRD Jatim, Bhirawa Puluhan karyawan PT Nusapro Telemedia selaku rekanan PT Indosat melakukan aksi di depan DPRD Jatim, Rabu(7/ 10). Karyawan PT Nusapro Telemedia yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI) Jawa Timur melaporkan Disnaker kota Surabaya yang tidak becus menangani sengketa antara karyawan dan perusahaan.

“Anjuran Disnaker Surabaya tidak sesuai pendapat hukum ketenagakerjaan berubahubah. Mereka minta agar pembayaran upah terhadap karyawan dibayarkan perusahaan namun sampai sekarang belum ada tindak lanjutnya. Sudah 4 bulan lamanya tak terealisasi,”ungkap koordinator KSBSI Jatim Mohammad Soim di DPRD Jatim, Rabu (7/10), Pria yang juga berprofesi sebagai advokat ini mengatakan karyawan mendesak DPRD Jatim agar merekomendasikan pihak kepolisian untuk menangkap manajemen PT Nusapro Telemedia Persada yang telah menelantarkan karyawannya yang tidak mengupah sesuai UMK. “ Bagi kami itu sebagai bentuk kejahatan. Polisi harus tangkap mereka,”jelasnya.

Soim menambahkan PT Nusapro Telemedia Persada juga melakukan pelanggaran ketenaga kerjaan yaitu tidak mengikutkan karyawannya dalam BPJS tenaga kerja/BPJS kesehatan”Hak buruh tak terpenuhi termasuk didaftarkan di Q cty BPJS,”jelasnya.Q

Soal Dukungan, PKB Masih Pelajari Situasi Surabaya, Bhirawa PKB masih melihat situasi sebelum menentukan dukungan yang akan diambil dalam Pilkada Surabaya. Khusunya PKB, Satuham wakil ketua DPC PKB Surabaya menegaskan pihaknya tidak ingin terburu-buru masuk dalam ranah arah dukungan, karena masih ingin mempelajari situasi yang berkembang.

“Sebenarnya bukan terlambat apalagi dikatakan menghilang, memang sampai saat ini PKB masih belum mengambil sikap terkait arah dukungan, baik ke Risma-Whisnu maupun Rasiyo-Lucy, karena memang DPC Surabaya belum ada kemonikasi dengan DPW soal itu, namun kami masih terus mengikuti perkembangan kondisi terakhir, kalau nanti sudah ada keputusan dari DPW, maka akan kami sosialisasikan ke seluruh jajaran struktur DPC PKB Surabaya,” terangnya. Selasa (6/10).

Ditanya wartawan, apakah keterlambatannya bersikap dipicu oleh isu perpecahan antara DPW PKB Jatim dan DPC PKB Surabaya? Satuham mengatakan jika tudingan perpecahan sama sekali tidak benar.

“Tidak ada perpecahan, kesan lamban mengambil sikap, karena kami masih harus mempelajari situasi yang sedang berkembang,” sergahnya.

Sementara mengenai keberadaan PKB di Koalisi Majapahit, Satuham menjelaskan bahwa kolaisinya dengan sejumlah partai masih tetap esksis, atinya Koalisi MajaQ gat pahit masih ada, bukan mati.Q

Menerobos Palang Pintu Palang pintu kereta api sepertinya sudah tidak lagi berfungsi untuk menjaga keselamatan pengedara di jalan Bung Tomo Surabaya, karena banyak pengendara yang tidak menghiraukannya dengan menerobos.

Tampak beberapa pengendara motor saat menerobos palang pintu kereta api, Rabu (7/10).

trie diana/bhirawa

Pemilu 2019 Bakal Gunakan e-Voting Lambatnya Pemasangan APK Dikeluhkan Kedua Paslon Pemprov, Bhirawa Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menargetkan mekanisme pemungutan suara elektronik atau e-voting dapat digunakan pada Pemilu 2019 dan berlaku di seluruh provinsi di Indonesia. Untuk menyiapkan itu, pemerintah kini tengah menggenjot perekaman e-KTP. “Pemungutan suara elektronik diharapkan dapat diberlakukan pada Pemilu 2019 dan kami sudah mencoba untuk memulai persiapannya,” kata Tjahjo ditemui usai membuka Rakernas Pencatatan Sipil Angkatan II Tahun 2015 di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Selasa (6/10) malam.

Sebagai bentuk persiapan penggunaan pemungutan suara elektronik, kata dia, pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2017 diharapkan ada tiga sampai empat provinsi di Indonesia yang menggunakan mekanisme tersebut. Jika uji coba tersebut berjalan lancar, maka Pemilu 2019 akan menggunakan e-voting di seluruh Indonesia.

iib/bhirawa

Gubernur Jatim Dr H Soekarwo menerima piagam penghargaan dari Mendagri Tjahjo Kumolo atas dukungan penyelenggaraan Rakernas Capil Angkatan II Tahun 2015, Selasa (6/10) malam.

Pada Pemilu 2019, kata dia, dan wakilnya,” ucapnya. pihaknya juga telah menyiDengan diadakannya Pemilu apkan dua target Pemilu se- serentak nasional tersebut, lanjut rentak secara nasional, yakni dia, diharapkan mampu mewuPemilihan Umum Legislatif judkan sistem pemerintahan memilih anggota DPR RI dan Presidensial yang solid dan konDPD RI yang digelar bersamaan sisten. “Permulaan mewujudkan dengan Pemilihan Presiden. itu diawali oleh 269 Pilkada “Satu lagi adalah Pilkada me- serentak yang sesuai jadwal milih gubernur dan wakil gu- diselenggarakan pada 9 DesemQ iib bernur, serta bupati/wali kota ber tahun ini,” katanya.Q

Rasiyo Sambut Ratusan Jamaah Haji Surabaya, Bhirawa Calon Wali Kota Surabaya yang diusung Partai Demokrat-PAN Dr Rasiyo ikut menyambut kepulangan jamaah haji KBIH Muhammadiyah di Universitas Muhammadiyah Surabaya, Rabu (7/ 10) kemarin. Selain melakukan pendekatan kepada warga, Mantan Kepala Dinas Pendidikan Jatim mengaku juga menyambut salah satu korban luka jatuhnya Crane di Masjidil Haram saat berhaji.

“Saya hadir di sini dalam kapasitas saya sebagai sesama umat muslim, apalagi tadi saya mendapat info ada salah satu guru yang juga menjadi korban jatuhnya crane di Masjidil Haram. Alhamdulillah beliau selamat,” ujar Dr Rasiyo kepada wartawan.

Menanggapi banyaknya kendala teknis yang dialami jamaah haji asal Indonesia, mantan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur ini menuturkan bahwa dirinya mempunyai gagasan untuk penyelenggaraan ibadah haji agar lebih terkontrol.

Menurut Paklek Rasiyo sapaan akrabnya, sebaiknya pelaksanaan haji diserahkan ke Pemerintah Provinsi, yang bertujuan untuk lebih memudahkan melakukan pengawasan dan koordinasi. “Pendapat saya pribadi, penyelenggaraan haji perlu otonomi. Dengan dikelola Pemerintah Daerah, akan lebih mudah dikontrol. Sehingga ruang-ruang informasi tentang jamaah lebih cepat didistribusikan Q geh kepada keluarga,” katanya.Q

Surabaya, Bhirawa Dr Rasiyo-Lucy Kurniasari maupun Tri RismahariniWhisnu Sakti Buana, dua pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Walikota Surabaya mengaku dirugikan dengan lambatnya pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) oleh KPU Kota Surabaya.

Rasiyo Calon Wali kota nomor 1 misalnya, menyayangkan keterlambatan KPU dalam memasang APK karena masa kampanye sudah berjalan 10 hari. “APK seharusnya sudah bisa dipasang sejak pertama hari kampanye, karena merupakan sarana sosialisasi paslon,” ujarnya usai ikut menyambut jamaah haji KBIH Muhammadiyah, Rabu (7/10) kemarin.

Mantan Kepala Dinas Pendidikan Jatim menilai, pemasangan APK yang akan dilakukan nanti malam (kemarin, red) oleh KPU, sangat terlambat untuk bisa membantu sosialisasi pasangan calon. Sebab, APK merupakan perangkat sosialisasi para calon sejak kampanye dimulai.

“Keterlambatan ini juga karena KPU kurang mengkoordinasikan secara cepat desain kampanye. Selain itu, interpretasi PKPU No. 7 tahun 2015 pasal 24 ayat 2 tentang aturan APK yang terlalu berbelit. Sehingga desain dari Rasiyo-Lucy harus direvisi dulu,” katanya.

Keluhan senada juga datang dari Whisnu Sakti Buana Calon Wakil Wali Kota nomor urut 2. Whisnu mengatakan, proses lambatnya pencetakan dan pemasangan APK sangat merugikan calon dan warga Surabaya.

“Sebab, selain Calon dirugikan dalam sosialisasi, kerugian juga harus dirasakan warga Surabaya yang selama ini tidak tahu kalau akan ada pilkada 9 Desember,” katanya.

Whisnu mengaku, di beberapa tempat yang pernah dia kunjungi, bahkan ada yang mengatakan belum mengetahui siapa saja calon di Pilwali 2015 dan waktu pelaksanaannya. “Malah ada warga saking tidak tahunya menyebut saya yang jadi Calon Walikotanya. Ini memprihatinkan,” katanya.

Menurut Whisnu, KPU harus memperhatikan potensi golput yang akan naik di tahun ini, akibat lambatnya sosialisasi. “KPU Surabaya harusnya gencar meminimalisir golput lebih tinggi dari lima tahun lalu,” katanya.

Soemarno Kepala Bakesbangpol Linmas Kota Surabaya mengatakan, sekitar pukul 10.00 WIB nanti akan dipasang APK berupa baliho besar di lima Wilayah Surabaya. Antara lain di Jl Indrapura (Utara), Bundaran Waru (Selatan), Bundaran Satelit (Tengah), Margomulyo Q geh (Barat), dan di dekat Kenjeran-Suramadu (Timur).Q

Risma : Industri Kreatif Harus Bergerak, Meski Berat Pasangan calon (paslon) Wali Kota Surabaya bernomor urut 2 yakni Tri Rismaharini-Whisnu Sakti Buana mulai temui warganya. Calon inkumben mulai membagi tugas untuk menyapa warga Surabaya.

Risma pilih menemui para ibu komunitas UKM para pengrajin di Rungkut Mejoyo. Sedangkan Whisnu memilih nongkrong di café bersama komunitas anak muda kreatif di Rolag Karah, Rabu (7/10) kemarin.

Di sela obrolan Risma dengan ibu-ibu pengrajin kemarin, dirinya mendorong agar terus kreatif dalam menyambut masyarakat ekonomi ASEAN (MEA) 2015. Dirinya mengimbau agar industry kreatif harus terus bergerak. “Memang berat, tapi bukan berarti

tidak bisa,” kata Risma kepada puluhan ibu-ibu kreatif tersebut.

Calon Wali Kota Surabaya yang diusung PDIP ini berharap warga Kota Surabaya menjadi orang-orang yang tangguh. “Kalau dollar itu naik terus, dan mal-mal di Jakarta itu akan sepi pengunjung. itu tandanya ngga tahan dengan goncangan dollar. Beda dengan Surabaya yang sampai sekarang selalu ramai. Ya, karena itu industry kreatif akan terus kita dorong,” pungkasnya.

Disaat salah satu ibu-ibu

menawarkan duduk di kursi yang telah disediakan, Risma lebih memilih berdiri dihadapan ibu-ibu kreatif tersebut. “Saya sudah lima tahun kemarin duduk Bu, tuwuk (puas, red)” katanya sambil tersenyum simpul.

Di tempat terpisah, Calon Wakil Wali Kota Surabaya pendamping Rimsa, Whisnu mengatakan, akan memfasilitasi apa yang dibutuhkan anak muda Surabaya bila terpilih kembali di Pilwali 2015. Dari perbincangan santai itu, Whisnu mengaku banyak menemukan masukan ide kreatif anak muda yang luar biasa, tapi belum terfasilitasi pemerintah.

“Banyak anak muda Surabaya ternyata punya Success Story di bidang mem-

bangun bisnis seperti cafe dan bisnis online. Semuanya itu dari hasil nongkrong bareng. pemerintah tugasnya memfasilitasi mereka, mau sampai kemana,” katanya di Rolag Cafe Jalan Rolak Karah Jambangan kemarin.

Di tempat yang sama, Koordinator Pemuda Kampung Surabaya Setiawan mengatakan, komunitas ini merupakan gabungan para pemuda dari berbgai kampung di surabaya. Mulai dari Kampung Soekarno (Peneleh), Kampung Semanggi (Benowo) dan Kampung Sawunggaling.

“Kami rutin berkumpul untuk sharing ide mulai dari bisnis kreatif offline dan online.

Kalau online kita buat film dokumenter tentang sejarah Q geh dan profil,” katanya.Q

Paslon Nomor urut 2, Risma-Whisnu datangi undangan warga, Rabu (7/10) kemarin.

geh/bhirawa

SURABAYA

Kamis Kliwon 8 OKTOBER 2015

3

PENDIDIKAN - KESEHATAN - PELAYANAN PUBLIK - HUKUM

RAGAM INFO

Kepergok Nyabu, Sepasang Kekasih Dituntut Hanya Dua Tahun Penjara PN Surabaya, Bhirawa Sungguh beruntung nasib Indah Ferdiana dan Heru Wicaksono. Meski dalam dakwaan terbukti keduanya kepergok mengkonsumsi sabu, tapi Jaksa Penuntut Umum (JPU) Mohammad Djasuli hanya menuntut sepasang kekasih ini dengan pidana dua tahun penjara.

Dalam tuntutan yang dibacakan di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, Rabu (7/10), Jaksa asal Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jatim itu menuntut terdakwa Indah dan Heru dengan hukuman dua tahun penjara. Menurut Djasuli, tuntutan tersebut sesuai dengan perbuatan kedua terdakwa yang hanya terbukti sebagai pengguna sabu.

“Memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman dua tahun penjara kepada terdakwa Indah dan Heru,” terang Jaksa Djasuli di hadapan Ketua Majelis Hakim Musa Arief Aini, Rabu (7/10).

Dijelaskan Djasuli, keduanya kedapatan menggunakan sabu-sabu usai pesta dugem di diskotek Station Jl Tunjungan Plaza, Surabaya. Lanjut Djasuli, tak cukup dengan pesta dugem, keduanya melakukan kembali pesta barang haram di tempat kos miliknya di Jl Petemon, Surabaya.

Usai sidang, Ketua Majlelis Hakim Musa sempat bertanya kepada terdakwa Heru perihal status antara dirinya dengan terdakwa Indah. Musa bertanya apakah kedua terdakwa mempunyai hubungan sepesial, seperti kekasih ? Namun, pertanyaan Hakim dibantah oleh terdakwa Heru yang mengatakan bawa Q bed mereka hanya sebatas teman.Q

Mantan Istri Dosen Kepergok Nyabu Polrestabes Surabaya, Bhirawa Satres Narkoba Polrestabes Surabaya berhasil menangkap dua wanita yang diduga mengkonsumsi narkoba jenis sabu. Kedua tersangka ini adalah Rika (37) yang merupakan mantan istri dosen sebuah universitas di Jakarta, dan seorang temannya Eka (23).

Wakasat Barkoba Polrestabes Surabaya I Wayan Winaya mengatakan, kedua tersangka yang berasal dari Surabaya ini, kepergok mengkonsumsi narkoba di Perum ITS Surabaya. Dari pengrebekan ini, petugas berhasil mengamankan barang bukti satu poket sabu seberat 0,24 gram, dua dompet, dan satu handphone.

“Berdasarkan informasi yang kami dapat, tersangka R merupakan mantan istri dosen di Jakarta. Sedangkan tersangka E berprofesi sebagai SPG freeland. Keduanya merupakan pengguna,” tegas Wakasat Narkoba Polrestabes Surabaya Kompol I Wayan Winaya, Rabu (7/10).

Dari penangkapan ini, lanjut Wayan, petugas melakukan pengembangan dan berhasil menangkap Sujud (36). Sujud merupakan pemasok sabu sabu daripada Rika dan Eka. Dari pemeriksaan, Sujud mengaku dirinya merupakan pengedar dan juga sebagai pengguna.

Dari tangan Sujud, Polisi mengamankan barang bukti sabu dalam pipet dengan berat 2,07 gram, ponsel, rokok dan sepeda motor matic.

Setelah dikembangkan lagi, akhirnya petugas mendapatkan nama Rudi (33) sebagai pengedar. Wayan mengaku, Rudi berhasil ditangkap tanpa perlawan di Jalan Pogot Surabaya. Dari tangan tersangka yang bekerja sebagai kuli bangunan itu, petugas mengamankan barang bukti sembilan poket sabu sabu dengan total berat 4,41 gram, satu buah Q bed ponsel dan satu motor.Q

Tahun Ini Pasien ODHA Meningkat Dua Kali Lipat Surabaya, Bhirawa Saat ini jumlah pasien orang dengan HIV/AIDS (ODHA) yang berobat ke RSUD dr Soetomo Surabaya semakin meningkat. Data Unit Perawatan Intermediate Penyakit Infeksi (UPIPI) RSUD Dr Soetomo menyebutkan jumlah ODHA yang datang ke Soetomo naik dua kali lipat dalam satu bulan di tahun ini. ‘’Jika dulu ODHA baru yang terdata dalam satu bulan bisa dihitung dengan jari, kalaupun banyak tidak lebih dari 20 orang. Sekarang memang terjadi pergeseran yang saya anggap positif,” terang dr Erwin Astha Triyono, SpPD, KPTI, FINASIM dari UPIPI RSUD Dr Soetomo.

Menurutnya, penambahan jumlah ODHA yang berobat menandakan pencapaian positif penanganan ODHA. “Kenapa positif. Karena semakin banyak ODHA yang mau membuka diri dengan berobat, sehingga dapat terdata. Berarti kesadaran para ODHA untuk berobat meningkat dan bisa sedini mungkin kita menemukan mereka (sebelum masuk tahap AIDS) sehingga pengobatan dan harapan hidup mereka lebih besar,” tuturnya.

Namun Erwin masih menyayangkan beberapa pihak yang masih menganggap semakin banyaknya ditemukan ODHA baru adalah kegagalan dalam penanganan HIV/ AIDS. Justru jika sedikit ditemukan ODHA baru lebih berbahaya, karena bisa jadi ODHA tersebut bersembunyi dan menutup diri, namun setelah penyakit dan komplikasi semakin parah baru berobat. Dimana

Pergaulan bebas mempermudah dalam penularan virus HIV/AIDS. kondisi tersebut justru akan lebih ODHA selalu penuh, karena yang sulit ditangani dan harapan hidup datang selalu dalam stadium lanjut. mereka lebih kecil.

Sekarang ruang rawat inap hanya Dikatakannya, dengan semakin terisi sekitar 60 hingga 70 persen banyaknya ODHA baru yang disaja, karena sebagian besar pasien temukan, kondisi sebagian besar rawat jalan. dari ODHA tersebut masih dalam Pasien ODHA baru yang rata-rata taraf rendah atau HIV. Pengobatan terdata berumur antara 20 hingga 30 yang dilakukan juga lebih mudah tahun atau dslam usia produktif. dan harapan hidup mereka juga Dengan penemuan tersebut, ODHA lebih besar. baru bukan hanya mendapatkan Hal lainnya adalah jika dahulu pendampingan, konsultai dan pengoruang rawat inap untuk pasien batan. Tetapi mereka juga diha-

rapkan dapat kooperatif untuk mengajak teman mereka yang lainnya yang berpotensi ODHA untuk diajak konsultasi dan tes agar bisa sedini mungkin dilakukan pengobatan.

“Rata-rata ODHA baru tersebut memang lebih terbuka dan kooperatif, mereka bisa membantu dalam menemukan dan mendata ODHA baru. Jadi jika kedepan jumlah ODHA baru yang ditemukan semkain meningkat, itu jauh lebih Q dna baik lagi,” pungkasnya.Q

Penduduk Jatim Terekam e-KTP Capai 85,27 Persen Pemprov, Bhirawa Hasil perekaman Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP) elektronik pada 38 kabupaten/kota di Jatim hingga Agustus 2015 telah mencapai 85,27% atau 25,2 juta orang dari jumlah wajib KTP 29,5 juta orang.Sementara yang belum terekam sebanyak 4,3 juta atau sekitar 14,73%.

Rapat Kerja Nasional Pencatatan Sipil (Rakernas Capil) Angkatan II Tahun2015 di Gedung Negara Grahadi, Gubernur Jatim, Dr H Soekarwo SH MHum menjelaskan, penyebab adanya sisa wajib KTP yang belum terekam antara lain karena pindah tidak lapor, meninggal dunia tidak lapor, bekerja di luar kota/provinsi/negeri, dansekolah di luar kota/provinsi/negeri.

Jika dirinci, dari 25,2 juta total perekaman hasil cetaknya sebanyak 23,1 juta atau sekitar 91,7%, yang belum tercetak2,1 juta jiwa dan hasil cetak yang rusak sebanyak 268.954 jiwa atau 1,16%. Sedangkan data cakupan kepemilikan aktakelahiran anak di Jatim per Agustus 2015, dari wajib akta kelahiran (0-18 tahun) sebanyak 10,29 juta yang memiliki akta kelahiran sebanyak 7,8 juta atau mencapai 75,85%.

“Yang belum memiliki akta kelahiran sebanyak 2,485 juta.

Ini disebabkan tidak dilaporkannya anak dari pernikahan siridan adanya persyaratan yang sulit dilengkapi oleh pemohon seperti surat keterangan lahir dari bidan/RS, dan statusanak yang tidak jelas asal

usulnya,” kata Pakde Karwo, Selasa (6/10) malam.

Menurutnya, KTP sangat diperlukan sebagai single identity number (SID), karena ke depan semua urusan bisa dideteksidengan KTP. Namun untuk menuju SID dibutuhkan penguatan infrastruktur dan sistem Teknologi Informasi (TI).Selain itu, semua operator dan programmer yang mengerjakan proyek elektronik-KTP (eKTP) harus berada di bawahkoordinasi Kemendagri.

Sementara Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Prof Zudan Arif Fakrulloh mengatakan, rencananya di Indonesaia, KTP anak akan mulai diberlakukan pada 2016 untuk kabupaten/kota yang saat ini capaian akta kelahiran anak sudah mencapai di atas 75 persen.

“Sedangkan pada 2017 akan menjadi bagian dari program nasional sehingga seluruh anak berkerwarganegaraan Indonesia yang baru lahir memiliki KTP,” katanya.

Menurutnya, ada beberapa daerah yang mulai tahun depan sudah diberlakukan KTP anak yakni Kabupaten Blora (capaian kepemilikan akta kelahiran

anak sebesar 90,09 persen), Kabupaten Temanggung (87,95 persen), Kota Magelang (86,64 persen), Kabupaten Bantul (76,53 persen).

Sedangkan khusus Jatim, yakni Kota Kediri (80,07 persen), Kota Pasuruan (78,93 persen), Kota Mojokerto (78,67 persen) serta Kota Blitar (76,83 persen).

“Ke depan, anak-anak yang baru lahir memiliki akta kelahiran dan KTP,” ujarnya.

Sedangkan terkait teknis, lanjutnya, di kartu KTP anak akan tertera nama, alamat, nama orang tua, nomor kartu penduduk, dan sejumlah identitas diri lainnya. “Bentuk KTPnya masih biasa, belum KTP elektronik. Nanti setelah usia 18 tahun ke atas, baru wajib perekaman,” katanya.

Diberlakukannya KTP anak, kata dia, diharapkan juga bisa membantu aparat keamanan jika diperlukan untuk apa-apa, termasuk proses identifikasi jenazah dengan korban anak-anak.

Sedangkan Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo menyampaikan, berdasarkan data yang ada saat ini masih ada 8 juta penduduk yang ber KTP ganda.

Namun, ia optimistis melalui kerjasama yang baik dengan 79 instansi termasuk di dalamnya instansi pemerintah, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank, dan kepolisian, permasalahan KTP ganda bisa selesai pada 2016.

Dan langkah-langkah perbaikannya sudah dimulai sejak Q rac Agustus 2015.Q

Masyarakat Belum Tertib Konsumsi Obat Surabaya, Bhirawa Masyarakat masih belum sadar memeriksakan diri atau berobat ketika mengalami gangguan kesehatan. Dari beberapa kasus banyak penderita tidak segera memerriksakan diri dan mengkonsumsi obat

dna/bhirawa

sehingga penyakit yang diderita tidak kunjung sembuh. ‘’Yang banyak terjadi dimasyarakat adalah mereka kurang bijak dalam berobat, menyepelehkan gejala dan menunda-nunda untuk pergi kedokter, dengan alasan

belum parah atau mengganggu,” jelas SMF/Departemen Penyakit Tropik dan Infeksi RSUD Dr Soetomo dr Bramantono SpPD KPTI. Menurut dokter spesialis penyakit dalam ini, beberapa kasus ditemukan pa-

sien datang sudah dalam keadaan terlambat. Ada juga pasien yang menjadi kebal obat, khususnya antibiotic karena mereka sering minum antibiotik tanpa secara sembarangan walaupun belum mendapat indikasi dari dokter.

“Biasanya pasien yang datang dalam kondisi parah sebenarnya sudah menyadari gejala sejak awal, tapi mereka tidak segera pergi berobat kedokter karena merasa penyakit mereka belum mengganggu akQ dna tivitas,” terangnya.Q

Ada Tersangka di Bawah Umur Pembunuhan Salim Kancil Kejati Jatim, Bhirawa Ternyata ada anak di bawah umur yang menjadi tersangka kasus pembunuhan Salim Kancil , aktifis tolak penambangan pasir liar di Desa Selok Awar-awar Lumajang. Kondisi ini diketahui dari SPDP yang baru diterima Kejari Lumajang.

Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum) Kejati Jatim Romy Arizyanto mengatakan, pada Rabu (7/10) kemarin penyidik Polres Lumajang telah mengirim SPDP kasus Salim Kancil ke Kejari Lumajang. Herannya, dari tiga SPDP yang diserahkan penyidik Polisi, satu SPDP berisikan tersangka dengan usia belasan tahun.

“Rabu ini (kemarin) Kejari Lumajang menerima tiga SPDP dari penyidik kepolisian. Yang saya herankan, dari satu SPDP itu tersangkanya masih anak-anak usia belasan,” kata Kasi Penkum Kejati Jatim Romy Arizyanto kepada Bhirawa, Rabu (7/10).

Dijelaskan Romy, tiga SPDP tersebut terdiri dari, pertama SPDP atas nama tersangka Suparman bin Marsahab yang disangka dengan Pasal 170 tentang kekerasan. Kedua, SPDP atas nama Hariyono bin A Salim (Kepala Desa Selok Awar awar) yang disangka Pasal 340 tentang pembunuhan berencana dan Pasal 338 tentang pembunuhan.

“Nah, SPDP ketiga inilah tersangkanya masih di bawah umur. Keduanya yakni inisial AA (16) dan MI (15). Mereka dijerat Pasal 340 dan Pasal 338,” ungkapnya.

Sebelumnya Polda Jatim telah menetapkan 37 tersangka dalam kasus pengeroyokan dan pembunuhan terhadap Salim Kancil dan Tosan. 37 tersangka tersebut terdiri dari 24 tersangka atas kasus pengeroyokan dan pembunuhan terhadap Salim Kancil dan Tosan. Kemudian 13 tersangka atas kasus tambang pasir illegal.

Dari 31 orang tersebut, 25 diantaranya sudah ditahan di Polda Jatim, kemudian ada 2 tersangka yang tidak ditahan karena masih tergolong anak anak. Sedangkan selebihnya masih ditahan di Polres Lumajang. Dia berjanji, pihaknya akan terus melakukan penyelidikan, sehingga tidak menutup kemungkinan jumlah tersangka akan bertambah lagi.

Pada kesempatan kemarin Romy, apapun laporan dari Kejari Lumajang perihal kasus Salim Kancil, pihaknya akan menanggapi laporan tersebut. Sebab, selain menjadi pengawasan di Kejati Jatim, kasus di Lumajang ini turut menjadi atensi dan pantauan dari Kejaksaan Agung (Kejagung).“Apapun laporan yang diberikan, kami (Kejati Jatim) akan meneruskan hal itu ke Kejagung,” pungkasnya.Q bed

Surabaya Hemat Rp 2 Miliar Melalui Pengelolaan Sampah Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya mengaku bisa berhemat sekitar Rp2 miliar per tahun melalui program pengelolahan sampah organik menjadi pupuk di rumah kompos milik Dinas Kebersihan dan Pertamanan Surabaya.

Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Surabaya Chalid Bukhori mengatakan Kota Surabaya dikenal memiliki berbagai banyak ruang terbuka hijau (RTH) baik yang berada di pusat kota, maupun di kawasan padat penduduk.

“Tentu saja RTH tersebut perlu mendapat perlakuan khusus, seperti penyiraman setiap hari, perampingan ranting, serta pemupukan,” kata Chalid Buchari saat di bank sampah BJSC Dukuh Sutorejo.

Dalam perawatan tanah dan tanaman, lanjut dia, setiap hari Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Kota Surabaya melakukan pemupukan mulai dari taman kota, hingga jalur hijau.

Menurut dia, untuk pe-

mupukan selama ini menggunakan dua jenis pupuk hasil olahan dari rumah kompos milik DKP Surabaya. Pupuk itu mendukung kesuburan mulai tanah taman kota, jalur hijau, dan tanah yang ada di perkampungan milik warga.

“Pupuk kompos baik padat dan cair, setiap harinya didapat dari limbah pasar melalui mobil compactor, kemudian dipilah di Superdepo Sutorejo, dan sampah oraganiknya dijadikan pupuk di rumah kompos.

Sedangkan sampah unorganiknya beberapa diolah di bank sampah,” katanya.

Chalid Buchari menambahkan melalui pemilahan limbah pembuangan di Superdepo Sutorejo, dan pe-

ngolahan sampah organik di rumah kompos. Bank sampah bisa mendapat keuntungan antara 150-200 juta per bulan, pasar bisa menghemat biaya operasional terkait limbah hingga 50 persen, dan karena limbah tidak masuk ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah Keputih, DKP sendiri mampu menghemat hingga Rp2 miliar per tahun.

“Dari pengolahan limbah organik, perharinya DKP mampu menghasilkan 1.000 liter pupuk kompos cair, dan 15 meter kubik pupuk kompos padat. Hal ini menyebabkan kesuburan tanah dan taman tetap bisa dijaga setiap harinya, dan tanpa mengeluarkan biaya sepeserpun untuk pembelian pupuk,” katanya.

Chalid juga mengingatkan bagi masyarakat Kota Surabaya yang memiliki kebun atau tanaman di daerah rumahnya. Bisa mendapat-

hms

Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Surabaya Chalid Bukhori saat saat di bank sampah BJSC Dukuh Sutorejo. kan pupuk kompos baik pa- ngolahan Pupuk Kompos, ngumpulan dari tujuh pasar dat atau cair di 25 rumah Rumah Kompos Bratang besar yang bekerja sama kompos milik Dinas Ke- Wito. Ia mengatakan setiap dengan DKP Surabaya, dan bersihan dan Pertamanan hari, sekitar 10 armada dari Pasar Induk OsowilaKota Surabaya. dump truk datang ke rumah ngun Surabaya.

Hal senada diungkapkan kompos Bratang, membawa Dijelaskan Wito secara Koordinator Pengawas Pe- sampah organik hasil pe- teknis limbah organik be-

rupa sayur dan buah yang dikumpulkan dari pedagang, kemudian dicacah dengan mesin pencacah sampah organik, dan air yang keluar dari limbah organik akan ditampung di bak penampungan.

“Nantinya, untuk limbah organik yang padat, akan dibawa ke rumah kompos Sonokwijenan. Sementara dari bak penampungan, pupuk cair akan disalurkan ke rumah kompos Jambangan dan Tubanan untuk dilakukan penyiraman taman di sekitar sana,” katanya.

Sisanya, lanjut dia, akan dibawa ke rumah kompos Bratang untuk disalurkan di mobil tangki yang telah menunggu melakukan pemupukan. Pemupukan dilakukan dencan cara menyiramkan air yang terlah dicampur kompos cair, dengan perbandingan satu liter kompos cair ditambah seQ gat puluh liter air.Q

4

OPINI

Bahasa Kekerasan

Tajuk

Pilkada dengan Referendum PILKADA dengan calon tunggal kini memiliki jalan keluar, melalui referendum. Sehingga pilkada serentak bisa diselenggarakan bersamaan, tidak perlu mengundurnya sampai tahun 2017. Semula, UU (Undang-Undang) Pilkada meng-antisipasi situasi calon tunggal, dengan cara mengundur jadwal pilkada. Cara itu dianggap bukan jalan keluar yang logis (dan manjur) mencegah ketidak menentu-an pilkada. Syukur MK (Mahkamah Konstitusi) menetapkan jalan lebih logis, sesuai paradigma “lomba” demokrasi.

Pilkada dengan paslon (pasangan calon) tunggal, biasanya disebabkan incumbent sangat kuat, mendominasi popuilaritas (dan kemungkinan elektabilitas). Berbagai survei oleh lembaga survei yang dipublikasikan, maupun survei internal parpol, selalu meng-unggulkan incumbent. Kepala Daerah dengan perkiraan keterpilihan sampai 70%, dan ingin mencalonkan lagi, telah menjadi “momok” pilkada. Akibatnya, tidak ada paslon lain yang berani mencalonkan diri.

Tiada paslon yang bersedia menguras tenaga (dan pendanaan) secara cuma-cuma. Trauma pasti kalah, menyebabkan pilkada serentak tidak dapat memenuhi amanat UU Nomor 8 tahun 2015 tentang pilkada. Beberapa paslon incumbent mensiasati “celah” UU, agar pilkada tetap berlangsung. Diantaranya, dengan memunculkan calon “boneka.”

Pilkada, memang bagai sirkuit lomba, adu meraih suara suara pemilih sebanyak-banyaknya. Sirkuit lomba dibatasi dengan rambu-rambu, berupa UU Nomor 8 tahun 2015 tentang Pilkada (Gubernur, Bupati dan Walikota). Tetapi UU yang diproduksi bersama oleh DPR dan pemerintah, itu memiliki celah. Antaralain, pada pasal 49 ayat (8) yang digunakan untuk pilkada gubernur (propinsi). Norma (isi peraturan) yang sama persis juga dinyatakan pada pasal 50 ayat (8), untuk pilkada kabupaten dan kota.

Pada pasal 50 ayat (8). Dilanjutkan pada ayat (9), dinyatakan, “KPU Kabupaten/Kota membuka kembali pendaftaran pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota paling lama 3 (tiga) hari setelah penundaan tahapan ....” Andai sampai tenggat pengunduran tidak diperoleh minimal dua paslon (pasangan calon), maka pilkada ditunda sampai tahun 2017.

Problemnya, adalah manakala sampai tahun 2017, situasinya tetap calon tunggal. Apakah pilkada akan diundur sampai tahun 2022? Ini pasti tidak elok, dan mengganggu jalannya pemerintahan daerah. UU Pilkada, tidak memiliki cara merespons calon tunggal. Walau secara adagium kedemokrasi-an, calon tunggal berarti tiada yang berani maju dalam gelanggang pilkada. Dus, calon tunggal (melawan bumbung kosong) bisa dikukuhkan sebagai pemenang.

Tetapi paradigma politik (dalam UU pilkada), bukanlah paradigma ke-logis-an yang umum (universal). Melainkan paradigma lobi politik. Maka tren calon tunggal menjadi permainan elit politik daerah sampai pusat.

Kini, “bumbung kosong” tidak ditabukan. MK telah mengabulkan gugatan uji materi UU Nomor 8 tahun 2015.

Terdapat empat pasal yang dinyatakan “inkonstitusional bersyarat.” Yakni, pasal 49 ayat (9), pasal 50 ayat (9), pasal 51 ayat (2), dan pasal 52 ayat (2). Khusus pasal 51 ayat (2) dan pasal 52 ayat (2), berhubungan dengan calon tunggal.

Cara yang ditetapkan oleh MK adalah metode referendum. Pilkada calon tunggal melawan bumbu kosong, tetap dilaksanakan. Yakni, kertas suara akan berisi referendum pilihan, apakah calon tunggal bisa ditetapkan atau tidak?

Pemilik hak suara tinggal memilih setuju atau tidak setuju.

Jika mayoritas pemilik suara memberi persetujuan, berarti memenangkan calon tunggal. Dan andai mayoritas memilih tidak setuju, berarti pilkada dimenangkan “bumbung kosong.”

Tetapi sebenarnya, penetapan MK bukan solusi yang cespleng, (manjur seketika). Misalnya, dalam referendum ternyata, mayoritas memilih tidak setuju. Apakah pilkada akan dilanjutkan (dikembalikan) pada UU Pilkada pasal 49 ayat (9) dan pasal 50 ayat (9)? Atau diselenggarakan pada tahun 2017? 

Sorotan Publik

Semua tanggapan baik berupa saran dan kritik atas wajah dan kinerja birokrasi kita dalam memberikan pelayan publik dapat dikirim melalui email: harian_bhirawa@yahoo.com atau manfaatkan fasilitas surat pembaca di www.harianbhirawa.co.id atau telp ke (031) 5470650 atau faks (031) 5343359. Untuk setiap email harap disertakan nomor telpon (untuk konfirmasi ulang).

Kepedulian Akan Perubahan Iklim Kurang KEPEDULIAN masyarakat akan perubahan iklim masih kurang karena masih banyak yang tidak mengetahui hal tersebut. Kepedulian masyarakat sangat penting karena perubahan adalah permasalahan global yang mengubah total keadaan-keadaan kehidupan.

Perubahan iklim itu bukan tentang besok hujan atau tidak.

Namun peningkatan suhu bumi karena pemanasan global akibat tingginya bahan bakar fosil seperti karbon dioksia (CO2), yang berakibat bagi perubahan kehidupan.

Beberapa dampak perubahan iklim seperti pergeseran waktu cocok tanam dan peningkatan suhu air laut. Hal-hal ini akan berpengaruh pada banyak aspek, seperti kesehatan, kehutanan hingga rentan terjadi bencana alam. Padahal, perubahan iklim adalah permasalahan yang sangat penting.

Sekretaris Jenderal PBB Ban Ki Moon pernah mengatakan kita saat ini adalah generasi pertama yang bisa menangkal perubahan iklim, karena generasi sebelumnya tidak memiliki pengetahuan, sarana serta dana. Sayangnya, kita juga adalah generasi terakhir yang bisa melakukan itu, karena jika tidak, bumi akan mengalami kepunahan di generasi berikutnya, mulai tahun 2030.

Satu hal lagi yang membuat penulis kecewa adalah permasalahan iklim hampir tidak pernah dibawa dalam visi misi seseorang yang mencalonkan diri menjadi kepala daerah. Para calon pemimpin itu masih menganggap perubahan iklim adalah isu yang tidak populer dan tidak bisa mendatangkan suara pemilih.

Semoga menjelang pilkada serentak pada Desember 2015, ‘climate change’ lebih mendapatkan tempat.

Ada pun berdasarkan Indonesia Climate Alliance (ICA), perubahan iklim menimbulkan banyak dampak negatif terhadap Indonesia. Misalnya, pada sektor kelautan dan perikanan, akan menyebabkan penggenangan air laut di pesisir, erosi pantai dan sedimentasi, gelombang ekstrem, kerusakan terumbuk karang akibat pemutihan (“bleaching”) dan pergeseran ekosistem perairan yang mengganggu produktivitas perikanan.

Nama dan alamat ada di redaksi

HARIAN

PENDIRI : Alm. H. Moch. Said DEWAN PENASIHAT: Dahlan Iskan, Drs. Sugeng Praptoyo, SH, MM, MH, AK H. Ali Salim

Kamis Kliwon, 8 OKTOBER 2015

Akhir-akhir ini kita kerap disuguhi fenomena yang sungguh membuat miris hati nurani. Tidak ada lagi rasa cinta dan belas kasih. Kemanusiaan mengalami kemerosotan tajam yang kerap kali diistilahkan dengan proses dehumanisasi. Manusia tanpa beban dan rasa sesal mencoba menegasikan manusia yang lain. Plautus dalam karyanya yang berjudul Asinaria mengistilahkan fenomena ini dengan sebutan homo homini lupus, manusia adalah serigala bagi manusia lainnya.

B

agimana tidak, lihat saja beberapa fenomena yang menjadi berita headline di berbagai surat kabar beberapa hari ini. Dua petani yang menolak penambangan pasir di Lumajang, Jawa Timur, telah dianiaya secara keji sehingga satu orang tewas dan satu orang luka berat (26/9) lalu.

Di Jakarta, seorang bocah perempuan berumur 9 tahun, ditemukan tak bernyawa di dalam kardus air mineral, dan dibuang di kawasan Kalideres sebelum ditemukan oleh empat pejalan kaki yang kebetulan melintas (JP, 5/9). Di Kabupaten Malang, karena terbakar api cemburu dan dendam kesumat, seorang laki-laki tega membunuh secara brutal dan membabi buta dengan sebilah senjata tajam seseorang yang diduga selingkuhan istrinya (4/9). Astaghfirullahaladzim.

Kebuntuan Akal Sehat Pertanyaannya, mengapa bahasa kekerasan menjadi bahasa yang seringkali dipilih untuk menyelasaikan persoalan yang menjerat? Suka atau tidak, ketika akal sehat mengalami kebuntuan, masyarakat memilih kekerasan sebagai solusinya. Dalam teori, masalah-masalah sosial dipecahkan melalui dialog yang bebas dan setara. Hal ini sekurang-kurangnya ditunjukkan dalam sejumlah aliran neo-pencerahan. Secara filosofis, pemecahan masalah dilakukan memanfaatkan akal sehat. Kenapa harus menggunakan akal sehat?

Rene Descartes menjawab karena setiap orang memiliki akal

K

pentingan ekonomi memiliki ekses terhadap kepentingan politik, sosial, dan budaya. Buktinya, konflik sosial yang terjadi di sejumlah wilayah di Indonesia sebetulnya berawal dari upaya kelompok modal memperluas Oleh: perusahaan untuk Mahathir Muhammad kepentingan ekonosehat sehingga setiap mi. Mekanismenya orang bisa mengakses Iqbal SIP, MAP pun hampir sama, pertimbangan sesemereka para pemoorang atau kelompok dal selalu melakukan “persellain. Ketika akal sehat tak cukup, ingkuhan” dengan representasi pemecahan masalah sosial bisa pemerintah di daerah. Akhirnya, dilakukan melalui komunikasi rakyatlah yang jadi korban. yang dilandasi oleh kesetaraan Bahkan Karl Marx sudah dan kebebasan. Manakala komumengatakan, negara sudah kehinikasi buntu, lembaga-lembaga langan otonominya ketika sudah peradilan menjadi alternatif jalan dijadikan executive committe of keluar rasional yang telah dithe borgeoise class. Kelas borsepakati bersama. Namun, dalam juis dengan kemampuan finanpraktiknya atau dalam perspektif sial yang besar dapat “membeli” empirik, hal itu tak selalu mudah negara tidak ubah sebagai panikarena prosedur nalar dianggap tia yang menjalankan perintah bertele-tele dan tak membuahkan ddan kehendak borjuis. Dengan hasil yang memuaskan. Barulah bahasa yang lebih keras, negara Antonio Gramsci yang kemudian menjadi boneka permainan kelas menunjukkan betapa kekuasaan borjuis/kapitalis. Undang –unakan selalu muncul di balik setiap dang yang seharusnya dibuat upaya pemecahan masalah. Meuntuk melindungi kepentingan kanisme nalar untuk memecahumum dibelokkan sehingga mekan masalah akan terbentur pada lindungi kepentingan sektoral parktek-praktek kekuasaan yang kelas kapitalis. Bahkan, ideologi digenggam oleh para pelaku. dapat dicptakan sedemikian rupa sehingga mengabdi pada kepentEmpat Alasan ingan mereka.

Kita percaya, pemecahan Kedua, kekerasan dianggap masalah sosial semestinya dimemiliki dimensi kognitif sosial. dasarkan pada kekuasaan yang Dengan adanya masalah itu, berpijak pada nilai-nilai berwarga memiliki legitimasi logis sama. Masalahnya, kekuasaan untuk melakukan kekerasan terkekuasaan tidak diarahkan pada hadap orang lain. Penganiayaan pengembangan nilai yang teorang lain yang terlibat konflik lah disepakati bersama. Dalam dianggap sebagai tehnik yang wilayah praksis, masyarakat efektif untuk mencapai kepentmengalami disorientasi. Ada ingan pribadi maupun golongan. tiga alasan mengapa bahasa keDimensi kognitif dari kekerasan kerasan menjadi solusi persoalan itu nyata telah menjadi bagian sosial. dari proses pembelajaran. Itulah Pertama, skematisasi sosial mengapa dalam kasus-kasus penyang didorong oleh pragmatisme didikan di Indonesia, kekerasan dan ekonomisasi segala nilai. dijadikan sebagai “jalan keluar” Masyarakat mengejar kekayaan bagi siswa-siswa yang menemui dengan cara melakukan apa saja masalah. (machiavellian) asal jadi uang. Ke-

Ketiga, kekerasan memiliki dimensi komunikatif. Kekerasan dianggap sebagai pesan. Sebab, melalui kekerasan, pelaku meng irimkan pesan kepada orang lain tentang akibat-akibat yang terjadi jika mendapati masalah yang sama. Penganiayaan hingga mengakibat orang lain meninggal atau cedera sebetulnya terselip sebuah pesan, “rasakan akibatnya”. Itu, dijadikan pesan yang bernuansa mengancam.

Keempat, kinerja aparat yang tak responsif. Harus diakui, polisi sebagai aparat negara yang menurut Max Weber mempunyai prinsip dasar “the monopoly of the legitimate use of phisical force”, tidak ada kelompok lain di masyarakat yang boleh memakai kekerasan kecuali (aparat) negara, seringkali bekerja tak maksimal. Mereka seperti pemadam kebakaran dan polisi di film-film India klasik yang hadir ketika sudah terjadi tindak kejahatan.

Secara internal, jelas mereka harus mampu memperbaiki diri.

Karena hal ini akan memberikan implikasi serius pada eksistensi bangsa. Tertib masyarakat akan hancur jika tidak ada monopoli pemakaian kekerasan.

Jelaslah, bahasa kekerasan menjadi kognisi masyarakat sekaligus sebagai pesan ancaman terhadap orang lain. Ketika bahasa kekerasan menjadi model ucap baru dan legitimasi tindakan, tidak berlebihan jika dikatakan bahwa masyarakat kini diambang krisis. Iniliah ironi yang dimaksud: nilai-nilai kebajikan lama sudah pudar, nilai-nilai baru yang didasarkan pada nilai-nilai kebersamaan sebagai bangsa tidak memperoleh tempat yang memadai di tengah-tengah negara. Lebih dari itu, negara harus mampu memanifestasikan prinsip “hukum sebagai panglima” dengan konsisten dan tanpa bulu.

Dosen Prodi Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Raden Rahmat Malang

Menakar Kinerja Kejaksaan Agung

ejaksaan Agung (Kejagung) memiliki beberapa misi. Salah satunya, Meningkatkan kualitas materi dan metode penyelenggaraan penerangan hukum/ penyuluhan hukum. Karenanya, lembaga penegak hukum yang satu ini adalah lembaga yang berhak melakukan penyidikan dan penuntutan serta memiliki kewenangan yang lain yang di amanatkan dalam Undangundang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Selain itu, Kejagung memiliki sistem peradilan pidana terpadu yang di amanatkan dalam KUHAP. Pembagian proses terpidana terpadu melalui sub sistem yang telah ditetapkan untuk proses jalannya perkara. Pertama, sistem penyidikan dilaksanakan oleh Kepolisian; Kedua, sistem penuntutan dilaksanakan oleh Kejaksaan; Ketiga, sistem pemeriksaan di sidang pengadilan dilaksanakan oleh pengadilan; Kempat, sistem pelaksanaan putusan pengadilan dilaksanakan oleh Kejaksaan dan lembaga permasyarakatan.

Melalui proses jalannya kerja Kejagung yang telah tergambar diatas, tentunya tidak memiliki alasan lagi untuk tidak segera meningkatkan kinerjanya. Pasalnya, kinerja Kejagung masih banyak yang belum diselesaikan.

Mulai dari kasus pelnggaran berat (Kasus HAM) hingga kasus Korupsi yang dilakukan oleh oknum-oknum pada lembaga pemerintahan, lembaga negara dan non lembaga negara dan pemerintahan.

Kasus berat (HAM) misalnya, Kasus Tragedi 1 Oktober 1965 atau Tragedi G 30 S/ PKI yang menewaskan ratusan jiwa akibat pembantaian yang dituduh sebagai komunis. Penembakan misterius (Petrus) tahun 19821985 juga menewaskan ratusan masyarakat Indonesia yang hingga kini belum mendapat titik terang. Tragedi Penghilangan aktivis 1997-1998 KONTRAS (Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan) mencatat 23 orang telah dihilangkan oleh alat-alat negara. Dari angka

Tower BJB; Korupsi itu, 1 orang ditemuPT Adhi Karya Bali; kan meninggal dan Korupsi peng(Leonardus Gilang), adaan benih kopi. Ka9 orang dilepaskan sus yang tersebut diapenculiknya, dan tas hanya sebagian 13 lainnya masih saja dari puluhan kahilang hingga hari sus yang telah antri ini. Tragedi Trisakti di Kejagung. tanggal 12 Mei 1998, Kasus Korupsi yang menewasakan yang menyangkut Koemapat mahasiswa rporasi, seperti kasus Trisakti saat menunOleh: bioremediasi dengan tut Soeharto trurun H. Irmawan, S.Sos., MM tersangka Direktur darjabatannya. KePT Chevron Pasific mudian, kasus TaIndonesia Alexiat langsari 1989 yang yang dinyatakan buron, dan kamenewaskan (Kelompok Warsidi sus penyalahgunaan frekuensi VS Aparat), 27 orang tewas di 3G oleh PT Indosat Mega Media pihak Warsidi dan sekitar 173 (IM2). Semua kasus ini belum ditangkap, namun yang sampai ada yang tuntas hingga putusan ke pengadilan 23 orang.

Kejaksaan Agung. Sehingga Melihat kinerja Kejagung selamasih menunggu waktu dengan ma ini belum bisa mengusut tuntas ketidakjelasan. Kinerja Kejakasus yang terjadi di masa lalu itu. gung terkesan lambat, karena Padahal, nawacita presiden Joko banyaknya kasus yang antri.

Widodo salah satunya mengusut

Tebang pilih penanganan perkara, hingga tidak profesionalnya penanganan perkara yang hanya berdasarkan titipan masih terjadi. Kasus seperti ini yang belum tersentuh di daerah dan masih banyak yang belum tersentuh. Karena keberadaan Kejati dan Kejari bukan hanya di Cibinong, Lombok, dan Tangerang, tapi di seluruh penjuru nusantara. Bukti pengawasan melekat di Kejaksaan Agung, namun gagal dilakukan di era H.M. Presetyo. tuntas pelanggaran HAM yang telah menciderai bangsa Indonesia. Karena telah masuk dalam nawacita Presiden, mestinya Kejagung harus segera menindaklanjuti dan membuktikan kerja nyata pada negara. Hukum itu harus dijalankan bagaimanapun proses dan konsekuensinya.

Kasus korupsi juga telah menumpuk di Kejagung untuk menerima putusan pengadilan.

Kasus korupsi yang antri di Kejagung mulai dari tahun 20122014 saja sudah memenuhi meja kerja Kejagung, tapi hingga kini belum ada kepastian hukum yang memvonisnya. Kasus korupsi itu diantaranya, Kasus korupsi penjualan aset Patal Bekasi; Kasus korupsi pengadaan ATC Simulator PT angkasa Pura II; Pengadaan Pesawat Latih STTP Curung; Pembangunan gedung T-

Akibatnya, kasus yang mestinya ditangani akhirnya tertunda akibat banyaknya kasus baru yang bermunculan.

Sekian banyak kasus yang masuk ke Kejaksaan Agung, ada beberapa kasus korupsi yang pro sesnya dihentiakan. Salah satu contoh, Pengadaan Mobil pemadam Kebakaran di PT Angkasa Pura I. Hal seperti ini, membuat pihak yang di tersangkakan menjadi tercemar nama baiknya.

Bukan hanya itu, Kejagung juga dinilai tidak profesionalnya dalam melaksanakan proses hukum. Karena, lemahnya dalam pembuktian kasus dan berakhir tanpa hasil.

Selain bidang penyidikan, penuntutan, pemeriksaan, dan putusan, juga diperlukan bidang pengawasan. Kejagung selama ini dinilai lemah dalam kinerja dan juga pengawasan. Kejati dan Ke-

jari yang ditempatkan di daerah Propinsi dan Kabupaten Kota membutuhkan pengawasan yang serius dari Kejagung. Dalam praktiknya di lapangan masih adanya oknum-oknum Jaksa yang melakukan tindakan diluar ketentuan hukum. Contoh, Urip Tri Gunawa (Kejagung) pada 2008, Sistoyo (Kejari Cibinong) pada 2011, Dwi Seno Wijanarko (Kejari Tangerang) pada 2011, dan Subri (Kejari Praya Lombok Tengah) pada 2013.

Tebang pilih penanganan perkara, hingga tidak profesionalnya penanganan perkara yang hanya berdasarkan titipan masih terjadi. Kasus seperti ini yang belum tersentuh di daerah dan masih banyak yang belum tersentuh. Karena keberadaan Kejati dan Kejari bukan hanya di Cibinong, Lombok, dan Tangerang, tapi di seluruh penjuru nusantara. Bukti pengawasan melekat di Kejaksaan Agung, namun gagal dilakukan di era H.M. Presetyo.

Dengan demikian, Kejagung dan penegak hukum lainnya harus berkoordinasi sebaik-baiknya untuk menemukan titik terang dari kasus berat (Kasus HAM).

Harapannya, kasus yang terjadi di masa lalu ini segerea terungkap sesuai nawacita Presiden.

Selain itu, jangan mentersangkakan orang sebelum memiliki bukti yang kuat dan jelas guna mengurangi pemberhentian proses hukum di Kejagung, Kejati dan kejari. Tempatkan intelijen Kejagung di setiap lembaga pemerintah, lembaga negara dan non lembaga negara dan non pemeritah. Begitu juga dengan kasus korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) yang dilakukan oleh oknum Jaksa, perlu ditingkatkan pengawasannya sehingga korupsi di daerah bisa diatasi. Jika telah melakukan hal seperti ini, besar kemungkinan proses hukum dan peradilan akan berjalan secara efektif dan efisien. Sehingga dapat bermanfaat bagi kesejahteraan dan keadilan rakyat Indonesia.

SEMOGA* Anggota DPR RI Komisi III Fraksi PKB Dapil Aceh 1; bisa dihubungi melalui email : Irmawan913@gmail.com

PEMIMPIN UMUM/PEMIMPIN REDAKSI/PENANGGUNG JAWAB : Nawang Esthi Lestari REDAKTUR PELAKSANA: Titis Tri Wahyanti KOORDINATOR LIPUTAN : Wawan Triyanto REDAKTUR: Wahyu Kuncoro SN, Bambang WN , Choirul Anam, Anangsyah Isfianto, Helmi Supriyatno, Gatot Suryo Widodo Reporter : M. Ali, Siti Sulistiani, Andre Endrayana Sasmita, Rachmat Caesar BSW, Zainal Ibad, Danang Prastyo, Adit Hananta Utama, Abed Nego, William AK , Gegeh Bagus Setiadi Fotografer: Trie Diana Indahwati, Sekretaris Redaksi: Suryanthini Malang: M. Taufiq, Kabupaten Malang : Cahyono Nor Rochmah, Kota Batu: Anas Bachtiar, Pasuruan : Hilmi Husein, Pamekasan: Syamsuddin, Lumajang: Zainul Hidayat, Probolinggo: Wiwit Agus Pribadi Jember: Effendi, Sampang: Nur Cholis, Sumenep: Samsul Arifin, Bondowoso: Samsul Tahar, Situbondo: Sawawi, Tulungagung: Hadi Sucipto, Wiwieko Dh, Lamongan: Suprayitno, Jombang: Romadlon, Fathoni, Mojokerto: Hasan Amin, Kariyadi Sidoarjo: Ali Kusyanto, Hadi Sujitno, Achmad Suprayogi Gresik: Kerin Ikanto, Rokim, Tuban: Khoirul Huda Madiun: Sudarno, Blitar: Hartono, Ponorogo : Hari Bahrul Ulum, Magetan: Ivin Kurniawan, Nganjuk: Ristika, Bojonegoro: Achmad Basir, Banyuwangi: Dian Ananta Jakarta: Tjitjik Rahayu, Direktur Utama: Nawang Esthi Lestari, Direktur Umum: Wahyu Kuncoro SN, Direktur Keuangan Mira Damayanti Komisaris Utama: Sugeng Praptoyo, Komisaris: Bambang WN, Hasan Amin, Suprayitno, Malang: Gatot Soekardi, Ratna Nirmala, Lumajang: Didit Nur Jadit, Bondowoso: Hasto Pramudyo, Manager Produksi, Sirkulasi dan Periklanan: Sri Eddy Haryanto, Manajer Keuangan: Anangsyah Isfianto, Administrasi Keuangan: Etti Sri Kustini, Sri Poernomo, Sekretaris Perusahaan: Rani Cholyvianti, Sirkulasi: Titiek Yuliati (Koordinator), Andi Basuki, Nike Kusumawati, Utomo Pagon, Distribusi: Tatok Arly (Koordinator), Suparto, Mulyadi, Pracetak:Ali Sulkan (Koordinator), Danu Setiawan, Achmad Tauriq Imani, Trisno purnomo, Onny Agung S, Oki Abdul Sholeh. Sekuriti: Saiful Hidayat, Agus Mulyono Alamat Kantor Pusat/Iklan/Redaksi: Jalan Indragiri 73 Surabaya, Telp : 031- 561-5454, Fax : 031-561-9009, Email Iklan: bhirawa_indragiri@yahoo.com, Email Redaksi: harian_bhirawa@yahoo.com Sirkulasi: Jalan Pengenal 5, Surabaya (60174), Telp : 031- 547-0650 (3 lines), Fax : 031-534-3359, Email Sirkulasi: bhirawasirkulasi@yahoo.com Bhirawa Online : http://www.harianbhirawa.co.id Bank: Bank Mandiri (BBD Jembatan Merah) Surabaya, No. Rek:140.0080000053, Percetakan: PT Media Nusantara Press SIUPP: Nomor 159/SK/Menpen/SIUPP/A.7/1986, 22 April 1986.

Tarif Iklan: Iklan Baris Rp. 7.500/baris (maksimal 5 baris), Iklan Tender/Lelang Rp.10.000/mm kolom, Iklan Display warna (FC) Rp.10.000/mm kolom, Iklan Display hitam putih (BW) Rp.7.500/mm kolom. Harga belum termasuk PPn 10%.

Kamis Kliwon 8 OKTOBER 2015

SIDOARJO-GRESIK-MOJOKERTO

KELANA

Semua Desa di Gresik Sudah Ada Fasilitas Kesehatan Gresik, Bhirawa Sebanyak delapan Tim Verifikasi Manggala Karya Bhakti Husada tingkat nasional diketuai Dr Dede Anwar Musadad mengadakan kunjungan di bidang kesehatan di Kab Gresik, Rabu (7/10).

Hasilnya, semua desa di Gresik sudah ada fasilitas kesehatan.

Menurut Sekda Gresik, Ir Nadjib MM, perkembangan pembangunan bidang kesehatan di Kab Gresik dalam kurun waktu lima tahun ini sangat signifikan.

Ini semua tak lepas dari peran aktif kepala daerah dalam mewujudkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat.

Sebagai bentuk implementasi pemerintah daerah atas komitmen pembangunan kesehatan yaitu telah dibangunnya RSUD Ibnu Sina satu unit, RS Pratama satu unit, RS Swasta 13 unit, jumlah Puskesmas 32 unit. Selain itu, Pusksemas pembantu 74 unit, Ponkesdes 250 unit, Posyandu 1.470 unit, Klinik 72 unit dan apotek sebanyak 144 unit. Tak hanya itu, Pemkab Gresik juga telah mengalokasikan dana lewat APBD untuk tahun 2015 sebesar Rp2,565 milliar atau naik sebesar 11,35%. ‘’Jadi di Kab Gresik kini masyarakat mulai hulu hingga hilir telah terlayani kesehatannya. Karena di setiap desa sudah didirikan Puskesmas Pembantu dan Ponkesdes, jadi bagi warga Gresik tak perlu jauh-jauh untuk berobat, cukup di Puskesmas/Ponkesdes warga bisa dilayani kesehatannya, ‘’ jelas Najib.

Untuk pengembangan pembangunan RSUD Ibnu Sina hanya diperuntukkan bagi warga luar daerah karena sebagai RS rujukan. Sementara warga Gresik cukup di Puskesmas/Ponkesdes, karena pelayanannya sama dengan rumah sakit. ‘’Jadi semua desa sudah ada fesilitas kesehatan,’’ jelas Najib.Q eri

Komisi D Sidak SMAN 1 Puri, Jajaki Minat Siswa Pasca Lulus Komisi D DPRD Kab Mojokerto menggelar Sidak ke SMAN 1 Puri, di Jl Jayanegara, Rabu (7/10) kemarin. Sidak yang dipimpin Ketua Komisi D, Syaifudin itu untuk mengetahui minat lulusan SMA itu. Politikus Gerindra ini tiba di sekolah bersama seluruh anggotanya. Diantaranya Sekretaris Komisi D, Ainur Rosyid (PPP). serta anggota yang lain, Darman (PAN), Suher Didieanto (Demokrat), Anggit Krekating Galih (Nasdem), Rochimatus Solihah (PBB), Miadi (PDIP) dan Madrai (Golkar). ‘’Kita Sidak untuk mengetahui berapa persen siswa yang tak melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi,’’ kata Syaifudin, Ketua Komisi D. Jika memang yang tidak melanjutkan banyak, pihaknya ingin mendorong adanya program pelatihan kerja atau ketrampilan bagi para siswa itu agar bisa masuk dunia kerja. Selain itu, Komisi D juga ingin melihat persiapan SMA untuk diambil alih provinsi.

Sesuai UU Nomor 23 tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah, bahwa SMA/SMK nan tinya memang akan diambil alih pengelolaannya oleh provinsi. Deadline pengambilalihan itu sendiri akan jatuh pada September 2017. ‘’Hasil evaluasi kami terhadap PPDB (Penerimaan Peserta Didik Baru) kemarin sebenarnya sudah bagus. Hanya saja transparansinya harus lebih ditingkatkan,’’ tim-

pal Suher Didieanto, anggota Komisi D usai Sidak ke SMAN 1 Puri, kemarin.

Suher mengaku, masih menerima laporan adanya orang tua siswa yang komplain lantaran menilai proses PPDB tak transparan. ‘’Ada orang tua siswa komplain karena nilai tes anaknya tak diumumkan. Yang diumumkan hanya nilai yang diterima saja. Padahal dia yakin nilai anaknya lebih bagus dibanding yang diterima,’’ tutur politisi Demokrat ini.

Kepala SMAN 1 Puri, Imam Wahyudi menuturkan, dalam PPDB, dia sepenuhnya berpegang pada Pedoman Teknis (Domnis) yang dikeluarkan Dinas Pendidikan (Dispendik). ’’Dalam Domnis itu tak disebutkan, sekolah harus mengumumkan semua nilai siswa yang ikut tes,’’ tuturnya.Q kar

Petro Melakukan MoU dengan Pertagas Terkait Pengangkutan Gas Gresik, Bhirawa PT Petrokimia Gresik (PT PG) dan PT Pertamina Gas (Pertagas) sepakat menandatangani perjanjian pengangkutan gas. Perjanjian ini merupakan tindak lanjut atas MoU Pengangkutan Gas yang telah ditandatangani kedua belah pihak pada Maret 2015.

Direktur Utama PT Petrokimia Gresik, Hidayat Nyakman menyatakan, sesuai peraturan SKK Migas, titik serah gas bumi dari penjual ke pembeli adalah di wellhead (kepala sumur atau alat kontrol di permukaan sumur gas).

Untuk mengangkutnya, Petro bekerjasama dengan Pertagas. Maka dalam perjanjian ini, Pertagas menjadi pihak yang akan mengangkut gas dari Lapangan MDAMBA yang dikelola Husky CNOOC Madura Limited (HCML) menuju ke Gresik. ‘’Gas akan disalurkan melalui East Java Pipeline menuju Gas Station milik Pertagas yang ada di kawasan industri PT PG,’’ ujar Dirut PG Hidayat Nyakman usai penandatanganan perjanjian di Jakarta, Rabu (7/10).

Petro sendiri, lanjut Hidayat Nyakman, telah menandatangani Perjanjian JualBeli Gas dengan HCML pada April 2015.

Dalam perjanjian ini, Petro mendapatkan pasokan gas sebesar 85 MMscfd (Million Metric Standard Cubic Feet Per Day) dari Lapangan MDA-MBH yang dikelola HCML. Besaran pasokan gas ini berdasarkan arahan Kementerian ESDM melalui SKK Migas (2013).Q eri.kim

kerin ikanto/bhirawa

Dirut PG Hidayat Nyakman (kiri) bersama Presdir Pertagas Hendra Jaya (kanan) bersalaman usai penandatanganan Perjanjian Pengangkutan Gas di Kantor Pusat Pertagas, Jakarta, Hari ini.

kariyadi/bhirawa

Anggota Komisi D DPRD Kab Mojokerto menggelar Sidak di SMAN 1 Puri, Rabu (7/10) kemarin.

Polisi Hukum 100 Pelajar Langgar Lalin Kab Mojokerto, Bhirawa Sebanyak 100 pelajar dari berbagai sekolah SMP, SMA/SMK se Kab Mojokerto dihukum secara fisik oleh polisi lalu lintas Polres Mojokerto, Rabu (7/10) kemarin. Hukuman diberikan karena pelajar ini terjaring razia yang digelar polisi. Sebagian dari mereka tak memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) hingga kendaraan yang dikendarai dimodifikasi dan membahayakan.

Dewan Kecewa, Keramik di Depan Pintu Masuk Pecah Gresik, Bhirawa Komisi C DPRD kembali kecewa dengan pembangunan lantai keramik diatas pembangunan box culvert di Jl Wahid Hasyim, Alun-Alun Kota Gresik. Pasalnya belum lama dibangun, kondisinya sudah pecah dan rusak. Sehingga menganggu aktifitas, keluar masuk anggota dewan ke kekantor. Dan Kepala bidang Pembangunan Jalan dan Jembatan DPU Kab Gresik, terkesan tutup mata.

Menurut anggota Komisi C, Taufiqul Umam, pihaknya kecewa dengan pembangunan lantai keramik. Yang kondisinya rusak dan pecah, padahal pembangunanya belum lama. Dan pecahnya keramik itu, sudah dua minggu lebih namun belum juga diperbaiki. Padahal setiap hari kerja, dilalui anggota dewan dan beberapa masyarakat keluar masuk ke Kantor DPRD. ‘’Seharusnya sebelum anggota dewan angkat bicara sudah dilakukan perbaikan, apalagi secara kasat mata dari pihak Dinan Pekerjaan Umum (DPU).

Sudah melihat sendiri, karena di beberapa kegiatan dewan yang di lakukan di kantor dewan datang. Ini terkesan sengaja dibiarkan rusaknya keramik itu, kalau memang serius maka segera diperbaiki dan tak menunggu anggota dewan menegur,’’ ujarnya.

Kondisi ini tak salah sehingga kami menuding pembangunan box culvert. Yang berada di bawah keramik itu tak sesuai dengan spesifikasinya. Dalam waktu dekat, akan melakukan pengawasan langsung terhadap beberapa material yang digunakanya. Setelah itu melakukan croscek dengan DPU dan kontraktor yang mengerjakan proyek, bila menemukan penyimpangan kalau masih dalam masa perawatan kita akan suruh untuk menganti dan perbaiki.Q kim

5

achmad suprayogi/bhirawa

Suasana sosialisasi terhadap pemilih pemula untuk Pilbup Sidoarjo, di Aula SMAN 1 Sidoarjo.

KPUD Tak Akan Berhenti Sosialisasi Sidoarjo, Bhirawa Untuk mensukseskan Pilbup Sidoarjo pada 9 Desember 2015 mendatang, KPUD Sidoarjo terus mensosialiasi secara terus-menurus hingga hari H. Jangan sampai sosialisasi ini dihentikan, agar masyarakat mengerti apa itu Pilbup, utamanya kepada para pemilih pemula yang baru mencapai sekitar 2% hingga 3% saja.

Itulah penuturan Komisoiner KPUD Sidoarjo, Miftakul Rochmah usai melakukan sosialisasi Pilbup Sidoarjo kepada pemilih pemula, yakni terhadap siswasiswi SMAN 1 Sidoarjo, Rabu (7/10) kemarin.

Miftakul menuturkan dalam paparannya, dalam memilih calon bupati, harap dikenali terlebih dahulu para caloncalonnya, baik itu bupatinya maupun wakilnya. Agar semua calon pemillih pemula nanti tak akan salah pilih, atau jangan memilih kucing dalam karung.

Pasalnya, mereka para caloncalon itu, nantinya akan memimpin daerah Sidoarjo. ‘’Jadi harus dipilih orang-orang yang terbaik, yang bisa memimpin Sidoarjo ini lebih baik lagi,’’

jelasnya.

Disamping itu, kegiatan sosisalisasi yang dilakukan bersama Sidoarjo Forum ini bertujuan bisa mengurungi angka Golput. Mengingat angka Golput di Sidoarjo pada Pileg lalu mencapai sekitar 25% lebih. Maka sangat perlu dilakukan sosialiasi secara terus menerus, agar masyarakat lebih paham. ‘’Kalau paham dan bisa dimengerti, diharapkan akan bisa mengurangi angka Golput,’’ harap Miftakhul Rochmah.

Ketua Sidoarjo Forum, Heru Sastrawan, mengaku hasil pantauannya selama ini masih banyak anak-anak, khususnya yang sudah usia 17 tahun, yang secara otomatis menjadi pemilih pemula ini belum mengerti apa itu Pilbup. Makanya, kami bersama KPUD untuk melakukan sosialisasi kepada mereka. ‘’Ternyata benar, masih banyak para pemilih pemula ini belum mengerti apa itu Pilbup,’’ ungkap Herus Sastrawa.

Sebelumnya, Ketua KPUD Sidoarjo, Zainal Abidin juga pernah mengatakan kalau para pelajar, pemilih pemula perlu

diberikan sosialisasi secara terus-menerus. Gunanya untuk menekan angka Golput. Selain itu juga untuk mengenalkan apa itu Pilbup bagi para pemilih pemula, khususnya anak-anak setingkat SMA. ‘’Karena angka pemilih pemula yang mencapai sekitar 3% cukup berpengaruh terhadap perolehan suara bagi Paslon nanti,’’ tegas Zainal Abidin.

Jadi, adanya sosialisasi diharapkan, para pemilih pemula paham menggunakan hak pilihnya dalam memilih pemimpin Sidoarjo yang baik.

Dan ternyata masih banyak ditemukan para pemilih pemula belum tahu, belum mengerti apa itu Pilbup.

Pemilih pemula ini juga merupakan bagian terpenting dari penyelenggaraan Pilbup.

Makanya KPU juga menganggarkan kegiatan ini, karena program ini merupakan salah satu cara untuk mencerdaskan dan memberikan pendidikan politik bagi para pemilih pemula. ‘’Saya berharap mereka tak Golput dan bisa memakai hak pilihnya sebaik mungkin,’’ harap Zainal Abidin.Q ach

Selama berjam-jam mereka dijemur bersama di lapangan Mapolres Mojokerto di Mojosari di bawa terik matahari.

Mereka tak sekedar dijemur, para pelajar nakal itu digembleng peraturan baris berbaris (PBB) dan pelatihan fisik ala militer. ‘’Mereka melakukan pelanggaran lalu lintas. Seperti tak pakai helm, berboncengan tiga, motor tak standart, ada juga yang permintaan dari pihak sekolah karena tak sanggup mendidik murid mereka yang nakal,’’ kata Kasat Lantas Polres Mojokerto, AKP Asep Kurnia kemarin.

Selama berjam jam 100 pelajar nakal itu dihukum polisi dengan berlari mengitari Mapolres Mojokerto sebanyak dua kali. Di bawah terik matahari, para pelajar laki-laki dan perempuan berbaris rapi di lapangan upacara polres. Sembari disuruh meresapi kesalahan, mereka diminta petugas bersujud mencium tanah sekitar lima menit.

Menurut Asep, angka kecelakaan lalu lintas yang melibatkan pelajar tingkat SMP dan SMA di Kab Mojokerto tahun ini cenderung meningkat. Antara JanuariSeptember 2015, angka kecelakaan pelajar mencapai 80 kejadian. Angka itu meningkat 50,9% dibandingkan pada periode yang sama tahun 2014 sebanyak 53 kasus. Sedikitnya 22 pelajar tewas siasia di jalan akibat tak tertib dalam berlalu lintas.

Asep menjelaskan, kasus kecelakaan yang melibatkan pelajar tingkat SMP dan SMA di wilayah hukumnya meningkat drastis dibandingkan tahun lalu. Jika periode Januari-September 2014 kasus kecelakaan pelajar sebanyak 53 kejadian, pada periode yang sama tahun ini meningkat 50,9% menjadi 80 kejadian.

Meningkatnya angka kecelakaan pelajar itu juga berbanding lurus dengan jumlah korban pelajar yang tewas akibat kecelakaan lalu lintas. Sedikitnya 22 nyawa pelajar di Kab Mojokerto melayang sia-sia di jalan. Angka itu meningkat 46,7% dari tahun 2014 yang sebanyak 15 pelajar tewas.

Terkait hukuman ini, Pelajar kelas XI SMAN Kutorejo, Muhammad Arman (17) mengaku ikut dibina Sat Lantas Polres Mojokerto karena melanggar lalu lintas, yakni tak memakai helm saat melintas di jalan raya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kab Mojokerto, Yoko Priyono yang melihat langsung pembinaan 100 pelajar nakal itu mengaku prihatin. Terlebih lagi, para pelajar yang melanggar lalu lintas masih duduk di bangku SMP yang semestinya belum diperbolehkan mengendarai sepeda motor. Untuk itu pihaknya menyambut baik upaya Polres Mojokerto untuk menekan angka kecelakaan yang melibatkan pelajar.Q kar

kariyadi/bhirawa

Sejumlah pelajar pelanggar lalu lintas dihukum fisik di halaman Mapolres Mojokerto, Rabu (7/10) kemarin.

Wajib Pajak di Kab Sidoarjo Mendapat Penghargaan Pajak Bumi Bangunan (PBB) di Kab Sidoarjo, dalam target Tribulan ketiga tahun 2015 ini telah tercapai sebesar 93% lebih.

Hal ini tak lepas dari kesadaran para wajib pajaknya sehingga Pemkab Sidoarjo mengapresiasi dengan memberikan penghargaan pada wajib pajak panutan.

Ratusan wajib pajak panutan PBB itu, Rabu (7/10) kemarin, diundang ke Pendopo Delta Wibawa, untuk menerima penghargaan dari Bupati Sidoarjo, Saiful Ilah SH Mhum. Ada dari kalangan perusahaan, desa, kantor pemerintah seperti dinas, kecamatan, Puskesmas, UPT Cabang Dinas Pendidikan, SLTA, SLTP, dan camat berprestasi. Selain mendapatkan sertifikat penghargaan dari Bupati Sidoarjo, mereka juga mendapatkan doorprise seperti TV, Laptop, compo dan lemari es.

Bupati Saiful Ilah, kepada para wajip pajak panutan maupun kepada undangan mengingatkan, kalau kesadaran wajip pajak di Sidoarjo dalam membayar pajak, akan sangat membantu pembangunan Kab Sidoarjo. ‘’Karena itu sebagai Kepala Daerah, saya terus menghim-

bau agar masyarakat Sidoarjo dalam membayar pajak supaya tepat waktu. Ada slogan Orang Bijak Taat Membayar Pajak, kalau mereka jadi panutan dalam membayar pajak tentu saja Pemerintah akan memberikan penghargaan,’’ ujarnya.

Khusus wajib pajak dari kalangan PNS Sidoarjo, Saiful Ilah menekannya, agar mereka bisa memberikan contoh yang baik. Jangan sampai telat membayar pajak. Karena PNS merupakan panutan di tengah lingkungan masyarakat.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Dinas Pendapatan Pengelolah Keuangan dan Aset (DPPKA) Kab Sidoarjo, Joko Sartono SH Msi menyampaikan, sebesar 60% dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kab Sidoarjo, berasal dari penerimaan pajak. ‘’Salah satunya PBB,’’ kata Joko.

Menurut Joko, dari target PBB tahun 2015 ini sebesar Rp153 miliar, untuk target Tribulan ketiganya sudah tercapai sebesar 93% lebih. Tapi diakui, target sampai akhir tahun belum tercapai, sebab masih ada sisa waktu dua bulan lagi. Tapi ia optimis kekurangan 7% an itu akan bisa segera dipenuhi. ‘’Masalah pembayaran pajak itu biasanya pasang surut, tapi biasanya tiap tahun targetnya bisa kita penuhi, maka itu kita selalu menghimbau masyarakat agar komitmen dalam membayar pajak, itu penting sekali,’’ katanya.

Abdul Wahid, Camat Tulangan, salah satu camat yang mendapat penghargaan kemarin, karena dievaluasi berprestasi dalam menggerakkan warga dalam membayar PBB, menyampaikan pihaknya selalu mengingatkan kepada warga desanya agar tak sampai membayar PBB pada saat jatuh tempo. ‘’Kami ingatkan terus-menerus lewat pembinaan yang kami sampaikan kepada para perangkat desa yang dikumpulkan tiap seminggu sekali,’’ kata Wahid,

usai menerima piagam penghargaan dari Bupati Saiful Ilah.

Sebagaimana ketentuan yang ada, jatuh tempo pembayaran PBB di Kab Sidoarjo, dengan nilai dibawah Rp500 ribu berakhir pada 30 September lalu. Sedangkan yang diatas Rp500 ribu pada 31 Agustus. Bila sampai telat membayar, maka akan kena denda sebesar 2% per bulan

dari SPPT yang diterima.

Untuk mengingatkan mereka agar tak sampai telat, biasanya dilakukan dengan cara mengirimkan SMS, mengingatkan dengan spanduk, lewat media radio dan melakukan kegiatan operasi sisir (Opsir). Kegiatan yang terakhir itu, sebagai kegiatan jemput bola untuk mendekatkan pelayanan pada masyarakat.Q kus.adv

alikusyanto/bhirawa

Bupati Sidoarjo, Saiful Ilah, menyerahkan piagam penghargaan kepada Camat Tulangan, sebagai salah satu camat yang berprestasi dalam menggerakkan warga membayar PBB tahun 2015.

JAWA TIMUR

6 KILAS JATIM

FKP Laporkan Dugaan Korupsi TPS Pasar Srimangunan Sampang Sampang, Bhirawa Dugaan Korupsi pembangunan Tempat Penampungan Sementara (TPS) Pasar Srimangunan Sampang pasca kebakaran 2014, yang dianggarkan APBD tahun 2014 dengan nilai total Rp 7.211.834.872, sarat dengan korupsi karena banyak kejanggalan penggunaan anggaran. “Bahkan temuan BPK jelas ada ketentuan yang dilanggar,” kata Heru Susanto, ketua LSM Forum Kajian Publik (FKP) Sampang, Rabu (7/10).

Menurut Heru Susanto ketua LSM FKP, pekerjaan pembangunan TPS Pasar Srimangunan Sampang, karena terkena bencana kebakaran pada tanggal 11 Agustus 2014 yang mengakibatkan kerusakan berat atas kios/lapak sebanyak 416. Atas peristiwa tersebut Bupati Sampang menerbitkan surat keputusan nomor 188.45/500/KEP/434.013/2014 tanggal 12 Agustus 2014 tentang penetapan status keadaan tanggap darurat bencana kebakaran Pasar Srimangunan.

“Meski sudah ditetapkan status keadaan darurat dengan SK Bupati tersebut, pekerjaan proyek tersebut tetap dilakukan secara kontraktual dengan penunjukan langsung oleh unit layanan pengadaan (ULP) Kab Sampang, dengan surat kontrak nomor 027/IV.01/03/KONTRAK/ 434.700.03/IX/2014. Tanggal 2 september 2014 antara PPK BPBD dengan CV burung nuri (BN) sebagai penyedia jasa, mestinya pekerjaan tersebut dapat dilakukan secara swakelola sesuai perpres no 70 tahun 2012 agar lebih efektif dan efesien terkait penggunaan anggaran dan status darurat tersebut,” urainya.Q lis

Disdik Bantah Ikut Terlibat Proyek DAK Bangkalan, Bhirawa Program pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) yang merupakan salah satu Program Dinas Pendidikan (Disdik). Pada tahun ini sedikitnya menghabiskan dana 34 Miliar yang diambil dari Dana Alokasi Khusus (DAK), Program ini sebagai peruntukkan untuk pembangunan fisik ataupun non fisik lembaga pendidikan. Banyak sekolah yang mendapatkan bantuan dari dana tersebut. Namun, tidak sedikit dugaan mengenai keterlibatan disdik dalam meraup keuntungan proyek tersebut. Padahal, pengelolaannya swakelola sekolah.

Ada beberapa pengakuan mengejutkan dari beberapa lembaga pendidikan yang mendapat bantuan RKB? pada tahu ini, saat ini lembaga tersebut sedang dalam pengerjaan tiga Ruang Kelas Baru (RKB).

"Iya, saat ini lembaga kita mendapat bantuan RKB," ujar Wakil Kepala Sekolah SMP 5 Bangkalan, Subaidi, saat menemui awak media.

Lebih lanjut Subaidi menjelaskan, pihaknya menargetkan pelaksanaan Pembangunan RKB akan selesai pada bulan Desember tahun 2015, sehingga pada tahun depan ruangan tersebut bisa dipakai. "Dalam hal ini kami hanya menyiapkan bangunannya saja mas, untuk keperluan atapnya nanti dari dinas sendiri," ucapnya.

Pasalnya menurut Subaidi, ?Disdik juga mengambil bagian dalam pelaksanaan Pembangunan RKB, seperti, pengadaan Kalvalum, Kalsibot maupun bahan-bahan kelengkapan atap lainnya.

"Untuk bahan-bahan keperluan atap kita membeli ke dinas pendidikan, itu sudah petunjuknya," tandasnya.

Pengakuan Subaidi ini juga dibenarkan oleh salah satu guru? yang tidak mau disebutkan namanya, ia mengatakan, memang selama ini proyek RKB semua sudah disiapkan oleh dinas, sehingga sekolah hanya menyediakan pekerja.Q mb8

Kamis Kliwon 8 OKTOBER 2015

Selebaran Boikot Pilkada Bertebaran Tuban, Bhirawa Belum selesai masalah pencetakan Alat Peraga Kampanye (APK) salah satu bakal calon Bupati-Wakil Bupati dari jalur independent yang tidak ada nomor urutnya dan yang sudah terlanjut dicetak serta dipasang oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten (KPUK) Tuban, serta banyak-nya APK yang rusak karena pemasangannya tidak sesuai Standard Operating Procedures (SOP).

Kembali muncul di tengahtegah masyarakat sejak beberapa hari terakhir selebaran ajakan untuk memboikot pemilihan kepala daerah (Pilkada) yang akan digelar secera serentak pada 9 Desember 2015 mendatang, seperti yang terjadi di beberapa desa Kelurahan Gedongombo dan Desa Bejagung yang ada di Kecamatan Semanding Tuban.

Dari pantauan Bhirawa, beberapa tuliasan ajaka memboikot Pilkada di Tuban seperti ‘Boikot Pilkada, Pilkada Tidak Merubah Apapun Termasuk Anda’ begitu bunyi selebaran ini dengan huruf cetak besar.

Masih di selebaran yang sama, juga tercantum tulisan kalau konsep kenegaraan sekerang berbelok dan menjadikan rakyat hanya sekedar properti yang diperlakukan sebagai ternak perahan dengan membayar pajak, maka perlawanan adalah sesuatu yang walaupun pelan tapi menjadi kepastian.

"Sudah Seharusnya Rakyat Tidak Takut Kepada Pemerintahnya Tetapi Pemerintah

Yang Harus Takut Dengan Rakyatnya," lanjut tulisan dalam selebaran tersebut menegaskan dengan huruf kapital.

Sejumlah warga saat dikonfirmasi bhirawa mengaku tidak tahu menahu siapa yang menempelkan selebaran ini, seperti ada di selatan perempatan kapur, Kelurahan Gedongombo, Kecamatan Semanding. "Sepertinya malam (nempelnya), saya lihat ini sudah beberapa hari yang lalu," kata Sujito (32), warga yang bekerja mengecat tembok di sekitar lokasi ini (7/10).

Begitu juga di Desa Bejagung, APK yang dipasang petugas di salah satu pertigaan desa tersebut ditempel di depan gambar salah satu Pasangan Calon (Paslon). "Saya tahunya kemarin (Selasa) siang setelah dapat laporan dari PPL, kami juga tidak tahu siapa yang melakukan ini," kata Sueb, salah satu Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Bejagung di lokasi.

Secara terpisah, Panitia Pengawas Pemilih (Panwaslih) Kabupaten Tuban menga-

khoirul huda/bhirawa

Salah satu APK Bacabub dari jalur Independent yang ditempeli selebaran “Boikot” Pilkada di Kelurahan Kedungombo Tuban. ku sudah mengetahui beredarnya selebaran gelap yang mengarahkan untuk melakukan boikot pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Tuban mendatang. "Kita sudah mendapatkan laporan itu dari Panwascam," jelas Ketua Pan-

waslih Kabupaten, Sullamul Hadi (7/10).

Pihak panwascam akan segera mengambil langkah dengan melakukan penelitian dan inventarisir keberadaan selebaran gelap ini. Selebaran ini juga akan dibawa ke Gera-

kan Hukum Terpadu (Gakumdu). "Karena bisa jadi memuat unsur pidana, nanti di Gakumdu akan disikapi dan dicarikan solusi tentunya," terang Ketua Panwaslih Kabupaten, Sullamul Hadi. Q hud

Pengaspalan GOR Lembu Mahasiswi Unej Ciptakan Krim Peteng Sedot Rp 2,9 Miliar Pemutih Berbahan Edamame Tulungagung, Bhirawa GOR Lembu Peteng Tulungagung saat ini digerojok dana Rp 2,9. Dana dari APBD Kabupaten Tulungagung tersebut untuk pengaspalan sekeliling gedung.

Anggota Komisi D DPRD Tulungagung, Suprapto SPt MMT, pada Bhirawa, Rabu (7/10), mengungkapkan pengaspalan di GOR Lembu Peteng untuk menambah fasilitas olahraga di tempat tersebut. Utamanya, untuk kegiatan sirkuit.

“Anggaran untuk pengaspalan hot mix GOR Lembu Peteng sekitar Rp 2,9 miliar. Sekarang dalam proses lelang,” ujarnya.

Suprapto menjelaskan ada beberapa opsi dalam pengaspalan di GOR Lembu Peteng. Di antaranya diapal mengelilingi gedung atau diaspal bagian timur gedung dan bagian tertentu saja.

“Yang pasti jangan sampai diaspal semua. Nanti bisa panas. Kalau untuk sirkuit bisa menggunakan lahan di timur gedung yang cukup luas. Disana nanti bisa diaspal semua tanpa harus mengelilingi gedung. Sementara di sisi lain dibuat untuk parkir,” paparnya.

Menurut Suprapto, masalah tempat pengaspalan masih

wiwieko/bhirawa

Sebentar lagi sekeliling GOR Lembu Peteng bakal diaspal hot mix dan bisa dibuat untuk sirkuit balapan motor.

akan dibicarakan antara Komisi D DPRD Tulungagung dan Dinas PU Bina Marga, Pemukiman dan Cipta Karya Kabupaten Tulungagung pada Jumat (9/10) besok. “Dari pembicaraan dengan pihak PU Bina Marga nanti didapat finalnya. Di mana pengaspalan dilakukan,” bebernya.

Rencananya, GOR Lembu Peteng bakal dijadikan pusat kegiatan olahraga warga Tulungagung. Selain difasilitasi arena sirkuit, di dalam area GOR nanti akan dibangun fasilitas untuk kegiatan olah raga sepeda BMX dan lainnya.

Bahkan Suprapto mengungkapkan nantinya GOR Lembu Peteng dapat digunakan kegiatan masyarakat lainnya untuk mengurangi gangguan lalulintas di tengah Kota Tulungagung.

“Biasanya kegiatan bazar atau balapan motor sering dilakukan di tengah kota dan menggangu lalulintas. Dengan adanya fasilitas yang memadai di GOR nantinya semua kegiatan tersebut bisa dialihkan ke GOR, tidak lagi di tengah kota,” paparnya lagi.

Sesuai dengan skedul yang telah ditetapkan pengaspalan GOR Lembu Peteng harus sudah selesai pada akhir tahun ini. Suprapto berharap pada pertengahan Desember 2015 kegiatan pengaspalan sudah tuntas.Q wed

Jember, Bhirawa Di tengah meningkatnya peminat bisnis ini, masyarakat khususnya kaum hawa harus lebih berhati-hati dalam melakukan pembelian kosmetik. Pasalnya, berbagai pemalsuan kosmetik merek terkenal, serta penjualan kosmetik ilegal kerap terjadi.

Demikian yang disampaikan oleh Liliana Anggraini mahasiswa Fakultas Farmasi Universitas Jember saat mengawali mempresentasikan krim pemutih dari ekstrak Edamame ciptaannya dalam acara Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional (Pimnas) 2015 di kota Kendari, Rabu (7/10).

Dalam persentasinya, Liliana beserta tiga orang kawannya satu timnya Elisa Nur Afrida Dewi, Oktavia Catur Xenograf, Kirana Rifrianasari memaparkan, kedelai Edamame memiliki kandungan yang mampu memutihkan kulit. “Ekstrak kedelai ini bisa digunakan memutihkan kulit tanpa menimbulkan efek samping yang negatif sangat baik untuk digunakan secara rutin,” ujarnya.

Menurut gadis yang akrab disapa Liana ini menjelaskan, Edamame atau disebut

sebagai kedelai sayur ini termasuk dalam spesies Glycine max. Kandungan utama yang terdapat dalam biji edamame adalah isoflavon.

“Isoflavon ini merupakan bahan dasar yang digunakan untuk pembuatan kosmetik pemutih kulit, edamame kami ambil ekstrakya kemudian kami buat sebagai krim,” jelas Lili.

Senada dengan Liana, Elisa menyampaikan krim pemutih buatannya mampu mencerahkan kulit dengan pemakaian rutin. “Memang prosesnya tidak secepat kosmetik merk terkenal yang pakai beberapa hari saja langsung terasa tetapi efek sampinnya juga perlu diwaspadai,” paparnya.

Karena menurut Elisa, produk krim pemutih yang menggunakan zat kimia seperti hidrokuinon, asam retinoat, dan merkuri pemakaian jangka panjang mampu memberikan efek samping yang berbahaya seperti kanker kulit dan kemerahan pada kulit. “Akibatnya, bukan kulit wajah yang putih cantik merona yang didapatkan, tetapi justeru bahaya yang mengintai akibat memakai kosmetik palsu atau pun kosmetik ilegal tersebut,” imbuh Elisa.Q efi

SDN Pesisir 1 Perkenalkan UPS KP di Lingkungan Sekolah Probolinggo, Bhirawa Selama ini penanganan sampah basah ataupun kering menjadi masalah serius di kala musim hujan. Biasanya sampah-sampah tersebut sulit diolah, terutama sampah plastik dan kertas. Tetapi saat ini, hal tersebut sudah tidak perlu dipusingkan lagi. Pasalnya sebuah terobosan baru dilakukan oleh SDN Pesisir 1 Kecamatan Sumberasih, kabupaten Probolinggo.

Untuk menangani masalah sam-

pah yang banyak dijumpai di lingkungan sekolah, SDN Pesisir 1 memanfaatkan Unit Pengolahan Sampah Kertas dan Plastik (UPS KP).

Di mana dengan UPS KP ini, sekolah tersebut ingin memberikan percontohan pembakaran sampah yang aman untuk lingkungan.

Selama ini pihaknya sudah memanfaatkan limbah sampah untuk dibuat kompos. Tetapi yang menjadi kendala adalah sampah plastik. “Akhirnya kami menggunakan UPS KP untuk mengatasi masalah

sampah plastik dan sampah-sampah lain pada waktu musim hujan,” ungkap Kepala SDN Pesisir 1 Mujiman, Rabu (7/10).

Menurut Mujiman, UPS KP ini memiliki banyak kegunaan. Di antaranya bisa membantu dalam menyelesaikan masalah sampah di sekolah. Selain itu mengolah sampah kertas, plastik dan daun menjadi abu/arang. Di mana hasil olahannya bisa digunakan untuk pupuk organik. “UPS KP ini merupakan sebuah inovasi baru yang kami

lakukan untuk bisa mengatasi masalah sampah di sekolah. Tujuannya untuk menjaga kebersihan lingkungan sekolah,” jelasnya.

Mujiman menerangkan, pemanfaatan UPS KP ini dilakukan untuk mendukung salah satu program pemerintah daerah, khususnya di bidang kebersihan. “Kami ingin memberikan percontohan pembakaran sampah melalui UPS KP. Dimana abunya bisa untuk dijadikan pupuk,” terangnya.Q wap

efendi/bhirawa

Liliana beserta tiga orang kawannya satu timnya Elisa Nur Afrida Dewi, Oktavia Catur Xenograf, Kirana Rifrianasari saat mempresentasikan krim pemutih dari ekstrak Edamame ciptaannya dalam acara Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional (Pimnas) 2015 di kota Kendari, Rabu (7/10).

Tingkatkan Kualitas SDM, BKD Gelar Diklat 35 Perawat Sebanyak 35 perawat yang bertugas di Kab. Situbondo mengikuti pendidikan dan pelatihan (diklat) jabatan fungsional perawat ahli di Gedung GOR Baluran, pagi kemarin (7/10). Program kegiatan ini bertujuan untuk memberikan ilmu dan terapan keterampilan dalam layanan kesehatan kepada masyarakat Situbondo. Acara berjalan cukup gayeng karena dibuka PJ Bupati Situbondo Zainal Muhtadien dan Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Akhmad Yulianto serta pembicara dari Prov Jatim.

sawawi/bhirawa

PJ Bupati Situbondo, Zainal Muhtadien didampingi Kepala BKD Akhmad Yulianto dan pembicara diklat fungsional perawat ahli, pagi kemarin.

PJ Bupati Situbondo, Zainal Muhtadien, mengatakan, tugas pokok perawat adalah memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat sesuai dengan keahlian dan keterampilan yang dimiliki. “Perawat ini, profesi yang luar biasa. Meski sebentar lagi diberlakukan MEA, kita tidak boleh kalah saing dengan perawat asal luar negeri. Seperti misalnya

perawat Philipina, yang akan memasuki dunia kerja di Indonesia,” terang Zainal Muhtadien.

Zainal Muhtadien menyarankan, agar setiap perawat selalu memberikan penampilan yang penuh senyuman kepada masyarakat. Sehingga saat ada perawat asing masuk ke Indonesia, ujar dia, perawat lokal tidak akan kalah dalam berkompetisi dengan

para tenaga asing tersebut.

“Setiap profesi itu harus punya spesifikasi. Diantaranya kalau perawat di Situbondo harus fasih berbahasa daerah Madura dan Indonesia. Yang jelas kita tidak boleh kalah dalam memberikan pelayanan,” papar Pj Bupati yang diamini Kepala BKD Akhmad Yulianto, kemarin.

Masih kata Zainal, kedepan perawat harus terus menerus meningkatkan kualitas SDM-nya.

Maka dari itu, kata Zainal, keberadaan diklat memiliki peran yang sangat strategis dalam upaya meningkatkan kualitas SDM. “Saya minta peserta diklat bisa memanfaatkan secara betul dan sebaik baiknya. Termasuk paparan materi dari narasumber, agar terus dimaksimalkan, sehingga

hasil yang didapat sangat menggembirakan,” ungkap pria yang kini juga menjabat sebagai Asisten I Setdaprov Jatim tersebut.

PJ Bupati menuturkan, Situbondo patut berbangga hati karena memiliki lembaga diklat tersendiri jika dibanding dengan daerah lain. Bupati juga merasa optimis Situbondo bakal memiliki perawat yang handal dan bisa memaksimalkan keahlian yang dimiliki.

Bukti perbedaan itu, urai dia, terlihat ketika perawat memberikan layanan dengan penuh ramah sehingga dapat menjaga citra bangsa Indonesia dimata dunia. “Semoga kegiatan ini barokah dan saya sangat mengapresiasi,” pungkas PJ Bupati.Q awi

Kamis Kliwon 8 OKTOBER 2015

KILAS JATIM

Warga Keluhkan Pasokan Listrik PLTD Sumenep, Bhirawa Masyarakat Kepulauan Kangean, Kabupaten Sumenep mengeluhkan pasokan listrik dari PLTD diwilayahnya. Sebab, selama 4 malam terahir ini tidak ada pasokan listrik, akibatnya kegiatan warga dimalam hari sangat terganggu.

Warga Pulau Kangean, Arman Maulana mengeluhkan, pasokan listrik dari PLTD itu sangat mengganggu aktifitas warga sekitar, terutama dimalam hari.

Sebab, selama empat hari ini, listrik mati tanpa keterangan yang jelas mengenai penyebabnya.

"Sudah 4 malam ini kami tidak mendapatkan pasokan listrik dari PLTD Kangean.

Apa salah kami, sehingga kami selalu diberlakukan sangat tidak adil oleh orang-orang yang memiliki kekuasaan," kata Arman Maulana, Rabu (7/10).

Jika warga lambat membayar tagihan listrik, pelanngan di denda, bahkan pihak PLTD memutus saluran listrik tersebut.

Padahal dari segi penghasilan masyarakat harus bekerja keras untuk mendapatkan uang agar bisa membayar tagihan listrik tersebut. "Ini kan tidak adil, jika kami yang lambat, maka kami didenda, tapi jika pengelola PLTD yang membuat masalah, seolah-olah hal biasa, padahal dampaknya sangat besar terhadap warga setempat," ujarnya.Q sul

JAWA TIMUR

Warga Kontra Tambang Tak Persoalkan Perizinan Tetapi Lebih pada Faktor Kerusakan Alam Lumajang, Bhirawa Terkait dengan masih memanasnya kasus tambang pasir yang telah menewasan salim alias kancil dan Korban luka parah Tosan yang merupakan kontra pertambangan ternyata tida semata-mata mempersoalkan legal atau ilegalnya masalah perijinan yang telah dilakukan oleh tersangka kades Hariono dan kawan-kawanya.

Tetapi kerusaan alam serta ketakutan warga akan bahaya tsunami juga memjadi pertimbangan utamanya.

Demikian kata Hamid (52) warga desa Selok awar-awar kecamatan Pasirian yang kabarnya juga menjadi ‘target’ Tim 12 yang selamat dari insident berdarah tersebut.

Menurut Hamid yang juga sebagai aktivis Kontra pertambangan tersebut menjelaskan bahwa pihaknya tidak mempersoalkan masalah sah atau tidak sahnya perijinan pertambangan di pesisir pan-

tai tersebut.

Sebab menurutnya dampak kerusaan alam sepanjang bibir pantai di areal pertambangan liar tersebut kondisinya sangat memprihatinkan. Sehingga banyak warga setempat yang merasa takut akan terjadi abrasi karena tanggul di sepanjang pantai selok awarawar hilang karena ditambang.

Tidak hanya itu saja menurutnya dampak kerusakan

bibir pantai tersebut menyebabkan air laut masuk ke areal pertanian warga hingga banyak petani yang mengalami gagal panen dan sawahnya menjadi rusak. “Saya ingin pertambangan tidak dilakukan di sepanjang pantai di lumajang,” ujarnya.

“Keluhan warga di areal pertambangan sebenarnya sangat banyak mulai dari kerusakan jalan akibat banyaknya truk tronton yang lalu lalang sawah di sekitarnya banyak tergenang air laut dan gagal panen dan tanggul penahan ombak juga habis karena ditambang sehingga warga takut terjadi gelombang besar,” imbuhnya.

Menurut Hamid pihaknya juga mengharapkan kepada pemerintah untuk turun ke bawah untuk mengkaji setiap perizinan pertambangan karena seperti yang terjadi di

Empat Jamaah Haji Dinyatakan Korban Mina Lamongan, Bhirawa Hasil identvikasi terkini empat jamaah haji asal Lamongan yang dikabarkan hilang pasca kejadian Mina sepekan lalu,Ternyata kepastian akan kabar jamaah haji tersebut sudah didapat Kemenag. Dari hasil identifikasi empat jamaah haji atas nama Syafii Bin Samijo, dan Rukmiati Binti Sanusi, pasangan suami istri asal Dusun Guyangan Desa Sekarbagus Kec Sugio, tersebut ditemukan dalam keadaan meninggal.

Sementara itu, dua jamaah haji berikutnya atas nama Juriama Bin Makri dan Wati Binti Ibrohim Dusun Bulakatu Desa Sumberaji Kec Sukodadi, jamaah suami istri Selasa petang ini (7/10) telah dinyatakan positif menjadi korban peristiwa mina.

Hal itu disampaikan Kasi Haji dan Umrah Kementrian Agama Lamongan, Sunhaji kepada Bhhirawa Selasa sore ini (7/10) mengatakan, dari hasil identivikasi empatt jamaah haji atas nama Syafii Bin Samijo, dan Rukmiati Binti Sanusi, pasangan suami istri asal Dusun Guyangan Desa Sekarbagus Kec Sugio serta Juriama Bin Makri dan Wati Binti Ibrohim Dusun Bulakatu Desa Sumberaji Kec Sukodadi, jamaah suami istri dinyatakan menjadi korban mina.” Ujarnya. Q mb9

desanya oknm kades Hariono yang saat ini ditetapkan sebagai tersangka melakukan pertambangan dengan berkedok untuk pengembangan areal wisata di desa Selok Awarawar namun kenyataannya adalah melakukan pertambangan pasir laut dan pasir besi.

Hal selaras tersebut dengan Wahli yang terus menerus menggencarkan Rere Christanto saat memberikan keterangan kepada insan media bahwa pihaknya berharap untuk tidak melakukan penambangan di pesisir pantai selatan, karena menurutnya salain merusak ekosistem tetapi jga melanggar Undang-Undang Minerba, sehingga aktivis lingkungan tersebut mengharapkan seluruh pertambangan di pesisir pantai selaan harus ditutup.

Masih menurut Rere bahwa masyarakat di Selok Awar-awar

intinya tidak mempersoalkan tentang perijinannya apakah legal maupun ilegal tetapi memang keberatan ada pertambangan di bibir pantai yang berdampak pada abrasi air laut yang masuk ke areal pertanian warga. ”Perlu diketahui bahwa awasan pesisir pantai kalau merujuk pada Undang Undang Pesisir dan pulau pulau kecil dipastikan 200 meter dari bibir pantai itu adalah kawasan lindung,“ ujarnya.

Berdasarkan hasil investigasi yang telah dilakukan Wahli, bahwa tempat yang dijadikan areal pertambangan justru wilayah yang menjadi kawasan hutan lindung yang sebenarnya zona yang harus dilestarikan dan dilndungi.

Harus dipastikan bahwa pertambangan di pesisir pantai itu tidak ada lag,” pungkasnya.Q mb10

Debat Calon Pilwali Blitar Pertama, Samanhudi Absen

Layanan e-KTP Normal Banyuwangi, Bhirawa Setelah sempat tersendat sekitar dua bulan, layanan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) bagi warga masyarakat di wilayah Banyuwangi, mulai pertengahan bulan September 2015 dapat dilakukan secara normal. Menurut Sujani, Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil) Banyuwangi, permasalahan tersendatnya layanan e-KTP tidak hanya terjadi di Banyuwangi namun menjadi masalah yang sama di seluruh Indonesia.

Layanan e-KTP tidak dapat diberikan karena kehabisan perediaan blangko eKTP. “Saat ini masyarakat yang membutuhkan layanan e-KTP tidak usah kuatir karena persediaan blangko dari pemerintah pusat cukup. Namun karena alat cetak yang berfungsi sementara hanya satu masyarakat diminta untuk sabar,” ujar Sujani.

Selanjutnya Sujani menyatakan bagi masyarakat yang sudah melakukan rekam data atau memiliki surat keterangan sementara bisa mengurus secara langsung ke kantor Dispendukcapil atau dihimpun di masing-masing wilayah kecamatan untuk melakukan rekam data.

Apabila dinilai sudah memenuhi syarat maka akan di kantor Dispendukcapil di Banyuwangi sesuai dengan ketentuan pemerintah pusat.Q mb12

7

sudarno/bhirawa

Dari kiri Aditya Nirviadi penanggungjawab PT AJP, Bondan Panji Saputra, SH, Ketua Komisi III dan Drs. Istono, M.Pd Ketua DPRD Kota Madiun,, saat sidak di pproyek gedung DPRD Kota Madiun, Rabu (7/10).

Pengerjaan Gedung DPRD Molor Kota Madiun, Bhirawa Pengerjaan proyek pembangunan gedung DPRD Kota Madiun di jalan Taman Praja Kota Madiun senilai Rp23,3 miliar lebih itu, pencapaian pengerjaan proyeknya dinilai tak sesuai target, sehingga Sekretaris DPRD Agus Sugiyanto, SH selaku pengguna anggaran telah memberikan surat peringatan (SP 1) pada September 2015 lalu kepada rekanan , PT Aneka Jasa Pembangunan (AJP).

Masalahnya, pengerjaan proyek gedung DPRD Kota Madiun itu, hingga minggu ke 22 sekarang ini (Rabu 7/10) baru mencapai 33,381 persen dari target 41,074 persen atau mengalami penurunan target capaian pekerjaan 7,69 persen.

“Yang jelas, kami sangat menyayangkan dan kecewa kepada PT AJP yang mengerjakan pembangunan gedung DPRD Kota Madiun dengan dana APBD Rp23,3 miliar, ternyata kurang bonafid. Sehingga apabila nanti pengerjaan pembangunan gedung DPRD Kota Madiun tidak tepat waktu, jelas bakal diberikan sangsi bahkan hingga pemutusan kontrak. Karena sekarang ini pencapaian pekerjaannya seperti terurai di atas, siapa yang tidak kecewa,” kata Ketua DPRD Kota Madiun, Drs. Istono, M.Pd kepada wartawan saat sidak (inspeksi mendadak. Red) pembangunan gedung DPRD Kota Madiun, Rabu(7/10).

Peserta sidak ke pembangunan gedung DPRD Kota Madiun, Rabu (7/10) Semua unsur pimpinan DPRD Kota Madiun. Terdiri Ketua DPRD, Drs. Istono, M.Pd, Wakil Ketua DPRD, Didik Yulianto, Ketua Komisi III (pembangunan. Red) Bondan Panji Saputra, SH, bersama anggota Komisi III serta Sekretaris DPRD Kota Madiun, Agus Sugijanto, SH selalu Pengguna Anggaran pembangunan gedung DPRD Kota Madiun.

Masih menurut Istono yang Sekretaris DPC Partai Demokrat Kota Madiun ini, dalam pengerjaan pembangunan gedung DPRD Kota Madiun , dirinya merasa malu, karena PT AJP yang mengerjakan proyek gedung DPRD Kota Madiun ternyata kurang bonavid. Sebab, sekarang ini pencapaian pengerjaan proyek minim atau molor 7,69 % dari target yang seharusnya capaian proyek mencapai 41,074 %.

“Masalah kita (Pemkot Madiun. Red) ini punyai duit/uang.Wong anggaran ada dan cukup, tetapi rekanannya yang tidak bonafid.

Masalahnya dalam hal ini kami juga disorot oleh masyarakat karena kami ini wakil rakyat,” papar Istono.

Kesempatan itu, saat dialog dengan Penanggung jawab dari PT AJP, Aditya Nirviadi di lokasi proyek, Ketua DPRD Kota Madiun, Istono, Ketua Komisi III, Bondan Panji Saputra dan Sekwan Agus Sugijanto, menyarankan agar secepatnya, meningkatkan capaian pekerjaan dengan cara menambah tenaga kerja bangunan minimal proyek seperti ini 150 – 200 orang tenaga kerjanya.

“Ya, kalau mau cepat selesai jika perlu diadakan shift dan diadakan lembur pekerjaan begitu. Jangan proyek sebesar ini hanya dikerjakan 25 -30 orang. Ya, jelas saja pengerjaannya molor,” kata Panji panggilan akrab Bondan Panji Saputra Ketua Komisi III mengkritisi.

Sedang menurut Agus Sugijanto Sekretaris DPRD Kota Madiun selaku Pengguna Anggaran proyek gedung DPRD Kota Madiun, meski sekarang mengalami penurunan atau molornya pekerjaan oleh PT AJP, pihaknya belum memberikan SP 2. “Ya, nanti saja dilakukan evaluasi hingga minggu ke 25 atau ke 26, bagaimana capaian pekerjaan yang dia lalukan ada perubahan atau tidak.Q dar

Kota Blitar, Bhirawa Pelaksanaan debat pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Blitar yang dilaksanakan oleh KPU Kota Blitar perdana, salah satu pasangan calon Walikota Blitar, Muh. Samanhudi Anwar absen. Diungkapkan Ketua KPU Kota Blitar, Setyo Budiono, pelaksanaan Debat Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Blitar akan dilaksanakan dua kali di Kota Blitar, yakni pada tanggal 7 Oktober dan pada bulan Nopember mendatang dalam rangka menyampaikan Visi dan Misi masing-masing pasangan calon yang dimulai pada pukul 14.30 WIB. "Kami berharap dengan pelaksanaan Debat Calon yang disiarkan secara langsung melalui JTV masyarakat Kota Blitar bisa mengetahui program masing-masing calon," kata Setyo Budiono.

Selain itu pihaknya juga berharap masyarakat Kota Blitar bisa memilih siapa yang diharapkan sebagai pemimpin Kota Blitar pada lima tahun mendatang. "Masyarakat Kota Blitar harus bisa menentukan pilihannya pada tanggal 9 Desember nanti," ujarnya.

Sedangkan ketidakhadiran salah satu Calon Walikota nomor urut 2, Muh. Samanhudi Anwar, menurut Setyo Budiono, pelaksanaan Debat Calon tetap dilaksanakan meskipun hanya diwakili Calon Wakilnya, Santoso karena berhalangan hadir. "Berdasarkan informasi yang kami terima, beliau sedang sakit. Pelaksanaan Debat Calon tetap jalan meskipun hanya di-

wakili wakilnya, Santoso," jelasnya.

Hal senada juga dikatakan salah satu anggota Tim Sukses Samson, dr, Syahrul Alim yang juga Anggota DPRD Kota Blitar yang menjelaskan ketidak hadiran Muh. Samanhudi Anwar karena berhalangan sakit. "Baru tadi pagi beliau sakit, sehingga untuk pelaksanaan Debat ini cukup diwakili Bapak Santoso," terangnya.

Sementara dalam pelaksanaan Debat Calon Wali Kota Blitar, pasangan Nomor urut 1, Muchsin-Dwi Sumardiyanto (Sinar) lebih mengutamakan program lingkungan hidup, pendidikan, serta kesejahteraan masyarakat Kota Blitar.

"Lima tahun kedepan kami akan mengutamakan kesejahteraan masyarakat dengan menyediakan pendidikan, tempat tinggal dan kesejahteraan sosial lainnya untuk menuju Kota Blitar lebih baik lagi," kata Muchsin didampingi Calon Wakil Wali Kota Blitar, Dwi Sumardiyanto.

Sementara Calon Wakil Wali Kota Blitar, Santoso menyampaikan dalam lima tahun kedepan akan melanjutkan Program APBD Pro Rakyat yang selama ini sudah dijalankan oleh Mantan Wali Kota Blitar, Muh. Samanhudi Anwar sejak tahun 2010 lalu, dengan beberapa program di antaranya pendidikan gratis, beras miskin gratis, beras janda gratis dan sebagainya. "Kami akan lanjutkan Program APBD Pro Rakyat lima tahun kedepan lebih baik lagi," pungkas Santoso.Q htn

hartono/bhirawa

Tampak Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Blitar nomor urut 1, Muchsin-Dwi Sumariyanto (Sinar) dan pasangan nomor urut 2, Muh Samanhudi Anwar-Santoso (Samson) yang diwakili Santoso pada debat Calon pertama di Hotel Puri Perdana, Rabu (7/10) kemarin.

Prihatin Krisis Air Bersih, Polisi Turun Menggunakan Water Canon Kekeringan di Kabupaten Pasuruan semakin meluas, apalagi hujan yang tak kunjung turun. Sebelumnya ada tujuh kecamatan, saat ini menjadi delapan kecamatan dengan jumlah desa yang lebih banyak.

Untuk mengatasi hal itu, Pemkab Pasuruan melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) sudah turun untuk menyuplai pasokan air bersih.

hilmi husain/bhirawa

Sejumlah warga saat mengantri bantuan air bersih menggunakan water canon dari Polres Pasuruan di Desa Benerwojo, Kecamatan Kejayan Kabupaten Pasuruan, Rabu (7/10).

Mengingat kekeringan makin luas di wilayahnya, membuat membuat BPBD kurang maksimal saat menyuplai secara keseluruhan. Sehingga pihak kepolisian dari Polres Pasuruan juga turut membantu dalam menyuplai pasokan air bersih untuk kebutuhan warga dengan menggunakan water canon.

Kepala Satuan Sabhara Polres Pasuruan, AKP Firman mengungkapkan bantuan air bersih sebanyak 8.000 liter itu merupakan bentuk kepedulian polisi kepada masyarakat yang mengalami krisis air bersih diwilayah hukumnya.

“Polres Pasuruan menggunakan water canon berkapasitas 8.000 liter air untuk melayani suplai air bersih. Armada truk tangki milik BPBD memang tidak mencukupi untuk melayani suplai air bersih. Terpenting saat ini adalah kebutuhan warga untuk air bersih bisa terpenuhi,” ujar AKP Firman di sela-sela menyuplai air bersih di Desa Benerwojo, Kecamatan Kejayan, Rabu (7/10).

Tentu saja, ratusan warga di Desa Benerwojo, Kecamatan Kejayan yang desanya mengalami kiris air bersih berlomba-lomba untuk mengantri mendapatkan

air bersih menggunakan jurigen dan ember. “Waktunya kendaraan besar dari polisi yang membawa air bersih, saya sudah mengetahuinya. Sebab datangnya pukul 09.00 pagi. Tapi sejam lebih sebelumnya saya bersama istri sudah rela antri terlebih lebih dulu, agar tetap kebagian air bersih,” kata M Rokhim usai mendapatkan air bersih.

Selama ini, Desa Benerwojo yang dihuni sekitar ratusan KK tersebut mengalami kesulitan air bersih. Mereka terpaksa naik gunung sejauh 1,5 KM guna mendapatkan air bersih. “Kami mengalami krisis air bersih mulai musim kemarau lalu atau sekitar empat bulan yang lalu. Warga disini mendapatkan air bersih dari sisa-sisa sumber air di gunung Abang yang jaraknya bisa ditempuh dua jaman. Itu pun saat ini kondisi sumber makin mengering. Terus terang saja warga disini sangat kesulitan air

bersih,” jelas M Majid warga lainnya.

Berdasarkan data BPBD Kabupaten Pasuruan di Oktober 2015 ini, desa yang mengalami krisis air bersih terparah ada di 23 desa dari delapan kecamatan. Delapan kecamatan yang mengalami kekeringan itu antara lain Lumbang, Pasrepan, Lekok, Grati, Nguling, Kejayan, Winongan dan Puspo.

Kepala BPBD Kabupaten Pasuruan Bakti Jati Permana mengatakan pihaknya sudah menyalurkan air bersih untuk desa-desa yang mengalami kekeringan sejak bulan Agustus kemarin. Selain itu, BPBD Kabupaten Pasuruan juga mendapatkan bantuan dari Pemerintah Provinsi. “Penyaluran air bersih sudah kami lakukan mulai Agustus kemarin. Termasuk juga pihak Pemprov Jatim serta para CSR-CSR perusahaan di wilayah Kabupaten Pasuruan,” kata Bakti Jati Permana.Q hil

EKONOMI - BISNIS

8

Kamis Kliwon, 8 OKTOBER 2015

September 2015

Kurs JUAL

BELI

USD

14,454.00

14,310.00

SGD

10,165.27

10,057.63

EUR

16,175.47

16,011.46

JPY

12,003.99

11,879.46

GBP

21,923.83

21,699.68

Sumber: Bank Indonesia (6 OKTOBER 2015)

RAGAM EKBIS

Perkuat Neraca Keuangan Kurangi Penggunaan USD Surabaya, Bhirawa PT XL Axiata Tbk (XL) mulai mengubah pinjaman dari BTMU sebesar USD 180 juta ke dalam mata uang Rupiah, sekaligus juga melakukan percepatan pelunasan pinjaman sebesar USD 50 juta dari Bank UOB. Menurut Presiden Direktur XL, Dian Siswarini, Senin (5/10) mengungkap untuk memperkuat posisi keuangan perusahaan, pihaknya meningkatkan kinerja pengelolaan neraca keuangan melalui perubahan pinjaman ke mata uang Rupiah serta melakukan percepatan pelunasan pinjaman USD. “Ini merupakan bagian dari rangkaian inisiatif perusahaan untuk secara proaktif mengurangi beban kurs,” ujarnya, Rabu (7/10).

Namun, seiring dengan agenda transformasi bisnis yang sedang dijalankan, manajemen XL telah secara jelas dan nyata menjalankan rencana untuk secara proaktif memperkuat posisi keuangan perusahaan melalui rangkaian Inisiatif Pengelolaan Neraca Keuangan yang mencakup pengurangan resiko terhadap pergerakan nilai tukar mata uang asing. Q riq

KEHILANGAN TULUNGAGUNG HILANG STNK, Yamaha, th. 2012, Abu-abu, AG2777OC, a/n. Zulham Febry Indrayana, Kel. Tamanan-T.Agung No. 1878/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK, Kawasaki, th. 2013, Putih, AG3459RAC, a/n. Sugeng Puguh Hadi Prayitno, Ds. Banjarejo, Rejotangan-T.Agung No. 1879/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK, Honda, th. 2014, Putih Biru, AG3044RAM, a/n. Acep Syafrizal, Ds. Kedungwaru-T.Agung No. 1880/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK, Yamaha, th. 2005, Merah, AG2410RF, a/n. Wahyunianto, Ds. Ketanon, Kedungwaru-T.Agung No. 1881/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK, Yamaha, th. 2012, Merah Marun, AG5079OF, a/n. Srianah, Ds. Beji, Boyolangu-T.Agung No. 1882/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK, Honda NC11BF1D, th. 2013, Hijau Putih, AG2746RAG, a/n. Imam, Ds. Mirigambar, Sumbergempol-T.Agung No. 1883/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK, Honda, th. 2004, Hitam Silver, AG6023TQ, a/n. Anik Winarti, Ds. Bungur, Karangrejo-T.Agung No. 1884/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK, Honda, th. 2010, Hitam, AG6817SH, a/n.

Mustika Lailatul Maghfiroh, Tunggangri, Kalidawir-T.Agung No. 1885/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK, Mobil Nisan Grand Livina, th. 2010, Abuabu Metalik, AG1048RE, a/n. Taviv Andriatna, Karangsono RT 04/02, Kalidawir-T.Agung No. 1886/IMB/BI-II/2015

SITUBONDO HILANG STNK nopol P4518.EJ, a/n EKO SETIO BUDI DS.KAPONGAN RW.02/01 KEC.KAPONGAN SITubondo.

No. 1887/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK nopol P.3205.FI, a/n SUDAR KEL.MIMBAAN RW.20/02 KEC.PANJI SITubondo.

No. 1888/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK nopol P.2686.J, a/n UMAR ALHADDAD DS.BATAL RW.01/01 KEC.PANJI SITubondo.

No. 1889/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK nopol P.4028.EU, a/n M.BASID DS. KEMBANG SARI RW.01/02 KEC.JT.BANTENG SITubondo.

No. 1890/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK nopol.P.5231.EJ, a/n MARUKDIN DS. MLANDINGAN KLN RW.03/02 KEC.MLANDINGAN SITubondo.

No. 1891/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK nopol P3235.FD, a/n M.NA'IM WIJAYANTO DS.TJ.PECINAN RW.10/02 KEC.MANGARAN SITubondo.

No. 1892/IMB/BI-II/2015

SURABAYA KEHILANGAN STNK an JAUDIN SIMANJORANG SIP, wrn hitam silver, alamat jl Candi Lontar 42 L/15,RT 001/RW 008. Nopol : L 4137 OZ, Noka : MH1JBD113AK001852, NosinJBD1E1001868.

No. 1893/IMB/BI-II/2015

NTN Jatim Alami Penurunan Pemprov, Bhirawa Nilai Tukar Nelayan (NTN) Jatim bulan September 2015 turun sebesar 0,70 persen dari 108,30 pada Agustus 2015 menjadi 107,54 pada September 2015. Penurunan NTN disebabkan indeks harga yang diterima nelayan turun sebesar 0,55 persen sementara indeks harga yang dibayar nelayan mengalami kenaikan sebesar 0,16 persen.

Kepala BPS Jatim, M Sairi MA mengatakan, ada sepuluh komoditas utama yang mengalami kenaikan terbesar indeks harga yang diterima nelayan adalah ikan lemuru, ikan bawal, ikan teri, udang, rajungan, ikan selar, kepiting laut, ikan tongkol, ikan ekor kuning, dan ikan kerapu (garopa/groper).

“Sedangkan sepuluh komoditas utama yang mengalami penurunan indeks harga yang diterima nelayan adalah ikan layang, ikan swanggi, ikan kakap, ikan kuniran, cumicumi, ikan kuwe/bebara, ikan kapasan (kapas-kapas), ikan cakalang, ikan belanak, dan ikan kurisi/kerisi,” tambahnya, Rabu (7/10).

Sementara sepuluh komoditas utama yang mengalami kenaikan terbesar indeks harga yang dibayar nelayan adalah tomat sayur, beras, bawang putih, bawang merah, sewa alat penangkapan, rokok kretek, mi bakso, uang bayaran sekolah SD, genset/ dompeng, dan minyak tanah. Sedangkan sepuluh komoditas utama yang mengalami penurunan terbesar indeks harga yang dibayar nelayan adalah

Ada sepuluh komoditas utama yang mengalami kenaikan terbesar indeks harga yang diterima nelayan adalah ikan lemuru, ikan bawal, ikan teri, udang, rajungan, ikan selar, kepiting laut, ikan tongkol, ikan ekor kuning, dan ikan kerapu.

cabai rawit, cabai merah, telur ayam ras, gula pasir, ikan cakalang, cabai hijau, daging ayam ras, buah jeruk, kacang panjang, dan minyak goreng.

Dikatakannya, perkembangan NTN bulan September 2015 terhadap bulan Desember2014 (tahun kalender September 2015) mengalami kenaikan sebesar 4,83 persen sementara perkembanganyear-on-year

bulan September 2015 terhadap bulan September 2014 mengalam ipenurunan sebesar 1,61 persen.

Dari enam provinsi di Pulau Jawa yang melakukan penghitungan NTN pada bulan Agustus 2015, lima provinsi mengalami kenaikan NTN dan satu provinsi mengalami penurunan NTN. Kenaikan NTN tertinggi terjadi di Provinsi Banten yang

mengalami kenaikan sebesar 1,30 persen. Selanjutnya diikuti Provinsi DI Yogyakarta sebesar 0,62 persen, Provinsi Jawa Tengah sebesar 0,35 persen, DKI Jakarta 0,10 persen, dan Provinsi Jawa Barat naik sebesar 0,08 persen. Adapun provinsi yang mengalami penurunan NTN adalah Provinsi JawaTimur dengan penurunan sebesar 0,70 persen. Q rac

Masuk Era Globalisasi, Hak Paten Perlu Diperbanyak Jakarta, Bhirawa Menghadapi persaingan global, Indonesia perlu memperbanyak jumlah pemilikan Hak Paten.

Sebab Hak Paten melindungi Hak Karya Intelektual seseorang/kelompok dari pihak lain. Dewasa ini jumlah Hak Paten di Indonesia sangat sedikit, tak sebanding dengan kebutuhan. Sementara di negara maju Jepang misalnya, jumlah Hak Paten mencapai ratusan ribu item.

“Untuk mengimbangi tuntutan perkembangan global, Indonesia perlu secepatnya membangun Lembaga Penelitian milik negara atau swasta. Guna mempercepat dan memperba nyak jumlah Hak Paten, guna melindu ngi

sumber daya alam yng melimpah.

Untuk itu revisi UU Hak Paten yang telah berjalan, perlu dipercepat agar target rampung bulan April 2016, tercapai,” ungkap Ketua Pansus RUU Hak Paten DPR RI John Kennedy Aziz dalam forum legislasi di pressroom. Hadir Sekjen Ditjen Kekayaan Intelektu al Kemenkumham RI Ir Razilu, dan pakar ekonomi UI Dr Telisa Aulia.

Menurut John Kennedy, hak paten adalah hak ekskusif yang dibuat oleh negara kepada inventor, atas hasil invensinya di bidang tehnologi, untuk jangka waktu tertentu. Invensi adalah ide inventor yang dituangkan kedalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik di bidang tehnologi.

Berupa produk/proses untuk penyem purnaan dalam pengembangan produk/proses.Sedang inventor adalah Seorang/kelompok yang secara bersama melaksanakan ide yang di tuangkan kedalam kegiatan yang menghasilkan invensi. “Lisensi adalah izin yang diberikan oleh pemegang Hak Paten kepada pihak lain berdasarkan perjanjian ter tulis untuk menggunakan Paten yang masih dilindungi dalam jangka waktu dan syarat-syarat tertentu,” jelas John.

Ir Razilu mengakui masih sangat sedikitnya jumlah Hak Paten di Indonesia. Penyebabnya, selainbeaya penelitian sangat mahal, juga tingkat kesadaran masyarakat masih rendah. Q ira

Persaingan Tarif Hotel Mulai Tak Sehat Surabaya, Bhirawa Persaingan bisnis hotel di Surabaya semakin ketat khususnya di kawasan sepanjang jalan Jemursari yang mulai padat perhotelan yang tergolong baru. Kondisi ini berdampak pada tidak sehatnya persaingan karena bebera hotel menurunkan harga kamar agar mendapat pengunjung.

Persaingan tarif yang tidak sehat seperti inilah yang akhirnya menjadikan rate hotel bintang menjadi turun, seperti hotel bintang 4 tapi tarif yang dipasang hotel bintang 3. Sedangkan hotel bintang 3 juga memasang tarif hotel bintang 2.

Menurut Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Jatim, M Soleh saat dikonfirmasi Bhirawa, Rabu (7/ 10) kemarin mengungkapkan, perang tarif sebenarnya sudah mulai saat menjamurnya hotel di Surabaya beberapa waktu lalu.

“Perang tarif yang kurang sehat ini terjadi karena pertumbuhan hotel yang signifikan sedangkan suplainya tamu sendiri kurang signifikan. Apalagi di kawasan Jemursari saat ini ada sekitar 6 hotel baru yang buka padahal sesuai rencana disekitar daerah itu akan berdiri sekitar 12 hotel” jelas Soleh.

Soleh berharap semua pihak bisa membuat desain maupun

program yang bisa mendatangkan para wisatawan ke Surabaya. “”Kalau kita hanya menunggu saja dengan apa adanya maka tidak akan tumbuh para tamu wisatawan ini, karena dalam satu tahun wisatawan yang datang hanya 300 ribu saja,” ujarnya.

Untuk itu Soleh meminta kepada semua pengusaha hotel maupun dinas terkait bisa menjalin kerjasama untuk untuk mendatangkan para wisatawan.

“Memang membutuhkan banyak biaya untuk bisa mendatangkan 1 juta wisatawan di Surabaya untuk itu perlu adanya kerjasama semua pihak,” ucapnya.

Selain itu Soleh juga mengimbau anggota PHRI supaya tidak saling banting harga dan harus hati-hati dalam mengatur tarif. “Kami sebenarnya ingin memberikan patokan tarif hotel sesuai dengan bintangnya tapi kami takut nantinya dianggap sebagai kartel oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) karena mengatur harga,” terangnya. Sementara menurut Hotel Manager Yello Jemursari, Widia Anggreni mengaku tidak gentar dengan semua itu dan tetap optimis bisa bersaing. Kuncinya inovasi dan menampilkan sesuatu yang berbeda dengan hotel lain. Q riq

Gunakan konsep berbeda untuk atasi persaingan harga yang mulai tidak sehat.

Acara kongres Rabu (7/10) di hotel Bumi.

ISEI: Pajak Jangan Jadi Momok Industri Surabaya, Bhirawa Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia ( ISEI ) menyatakan, bahwa pajak masih menjadi momok bagi dunia industri, akibatnya industri menjadi lesu karena harus berhadapan dengan pajak yang selama ini masih dianggap mengganggu keuangan perusahaan.

Sekretaris ISEI pusat, Afrilian saat di temui di acara kongres Rabu (7/10) di hotel Bumi mengatakan, kalau Indonesia ingin cepat berkembang dan maju seperti Cina maupun India yang dahulunya dikenal sebagai negara padat penduduk, kini menjelma menjadi negara industri.

Kemudian Jepang yang hingga kini masih mengutamakan industri otomotif dan IT, bahkan saat ini negara-negara dari Benua Eropa sudah mulai memperhitungkan kebangkitan industry negara-negara Asia.

Meski demikian negara-

negara tersebut tetap menerapkan pajak yang wajib dibayar oleh pelaku industry. “Pajak harus tetap jalan karena pemerintah dan negara ini di operasikan salah satunya hasil pajak, hanya saja, pajak disini harus proporsional,” kata Afrilian. “ Hanya 15 % saja orang kaya yang aktif membayar pajak, dan sekitar 35 % orang kaya yang lepas dari pajak,” tambah Afrilian.

Indonesia lanjutnya, adalah negara kaya raya dengan Sumber Daya Alam (sda) yang besar hanya saja sayangnya tidak dimbangi oleh sumber Daya Manusia (SDM) yang memadai, hal ini bisa dibuktikan dari kerja sama daalam hal industri tambang misalnya.

“Kita hanya mengunsung tenaga asing untuk bekerja namun tidak melakukan alih teknologi agar orang Indonesia biasa mengoperasikan teknologi yang ada,” katanya. Q ma

Terkendala Pengembangan Produksi dan Izin

Pelaku UMKM Sambat ke Cawabup Program pemerintah yang baru dibawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo untuk memajukan dunia kewirausaan melalui Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) ternyata belum sepenuhnya dapat diikuti oleh para pelaku UMKM di Kabupaten Kediri. Alasanya para pelaku UMKM belum memiliki izin dan terkendala pengembangan produksi.

Pelaku UMKM saat sambat ke Calon Wakil Bupati Kediri Masykuri mengenai kendala pengembangan produksi.

Hal itu tersampaikan ketika, Calon Wakil Bupati (Cawabup) Masykuri berkunjung ke Pasangan Kecamatan Kayen Kidul , salah seorang pelaku UMKM Tutik mengeluhkan sejumlah kendala yang dihadapi dalam upaya mengembangkan usahanya diantaranya, persoalan permodalan, izin usaha dan pola pemasaran “Para pelaku UMKM hanya memiliki modal terbatas sehing-

ga sulit berkembang dan juga zin usaha juga menjadi kendala bagi teman-teman. Ya dimaklumi, karena teman-teman semua ini termasuk masyarakat awam yang belum tahu proses maupun tahapan memperoleh izin Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT).” kata Tutik, Rabu (7/10).

Sedangkan pelaku UMKM lainnya, Tutut mengaku baru menjual produknya ke lingkup kecil saja

atau kepada kalangan tetangga yang memiliki hajatan. Mereka belum mampu menembus pasar yang lebih besar. “Teman-teman memang baru menjual produknya di sekitar sini saja, tetapi Alhamdulillah saya bisa memasarkan hingga ke pusat oleh-oleh,” imbuh Tutut. yang mengaku baru mendapatkan PIRT untuk usaha pembuatan kue bolu kering tersebut.

Menurut pengalaman Tutut mengurus PIRT tidak terlalu rumit. Pengajuan izin usaha tersebut dimulai dari tingkat desa, kemudian ke kecamatan dan ke Dinas Kesehatan (Dinskes) setempat. Sedangkan biaya kepengurusan sekitar Rp 250 ribu. Biaya ini, biasanya dapat disubsidi

oleh pemerintah.

Menanggapi Hal itu Masykuri mengatakan, akan mendorong supaya para pelaku UMKM segera mengurus izin usaha agar produknya memiliki legalitas, terjamin kehigeinisannya, mutu dan kualitasnya serta menarik konsumen “Sebab, kedepan kita akan mengembangkan dunia pariwisata, yang akan dijadikan sebagai media promosi sekaligus pemasaran bagi produk-produk umkm milik masyarakat Kabupaten Kediri.” kata Masykuri Untuk diketahui di wilayah Kecamatan Kayen Kidul, jumlah pelaku UMKM mencapai lebih dari 100 kepala keluarga (KK). Q van

Kamis Kliwon 8 OKTOBER 2015

KILAS AREMANIA

Pilkada Serentak, Diharapkan Minim Pengaduan Malang, Bhirawa Wakil Gubernur Jawa Timur, Saifullah Yusuf, mengharapkan Pemilu Kepala Daerah (pilkada) serentak pada akhir 2015 mendatang, minim pengaduan.

Karena minimnya pengaduan itu sama dengan minimnya persoalan.

“Kalau pilkada serentak dilakukan dengan jujur, dan masing-masing pihak berjalan sesuai aturan maka tidak akan terjadi masalah yang layak untuk diadukan. Jika itu yang terjadi maka kualitas demokrasi tentunya sangat membanggakan, menjadi harapan semua pihak,” terang Wakil Gubernur yang kerap disapa Gus Ipul itu.

Karena itu, melalui sosialisasi pemilihan kepala derah, yang dilakukan selama dua hari, (6 – 7 /10), diharapkan masingmasing komponen penyelenggara Pemilu, menjalankan tugasnya secara profesional.

Di Jawa Timur lanjut Gus Ipul, dalam setiap penyelenggaraan pilkada, selalu ada pengaduan. Kendati begitu pihaknya berharap di pilkada serentak nanti, tidak ada lagi persoalan yang krusial.

“Kalau tidak ada pengaduan berarti penyelenggaraannya bagus,”timpal Gus Ipul.

Sementara itu, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) sejauh ini, telah menerima sebanyak 100 pengaduan terkait pilkada serentak. Namun menurut Ketua DKPP Jimly Asshidiqie, tidak semua pengaduan itu diproses lantaran lebih banyak pengaduan terkait proses pencalonan, bukan terkait pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu.

Jimly Asshiddiqie, lantas menyatakan, banyak laporan yang masuk itu lebih sebagai upaya mempengaruhi keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sebagian besar, lanjutnya pengaduan tidak bisa diproses karena tidak berkaitan dengan kode etik. Pelapor itu sepertinya menjadikan DKPP sebagai alat untuk mempengaruhi keputusan KPU dan Bawaslu. “Kalau tujuanya untuk mempengaruhi keputusan KPU, tentunya tidak bisa kita proses,” kata Jimly disela Pembukaan sosialisasi ke KPU dan Bawaslu Se-Jawa Timur di Universitas Muhhamadiyah Malang, Selasa (6/10) kemarin.Q mut

MALANG RAYA

Ingatkan Hari Santri Nasional, Kirim Lukisan Presiden Jokowi Pengasuh Pondok Pesantren (Ponpes) Babussalam, Desa Banjarejo, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Malang KH Thoriq Bin Zihad, terus mengingatkan janji kepada Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi), untuk segera meresmikan Hari Santri Nasional (HSN).

Dan untuk mengingatkan Presiden Jokowi, kata Thoriq, Rabu (7/10), saat menggelar lukisan Jokowi di Kampus Universitas Raden Rahmat (Unira) Kepanjen, Kabupaten Malang, dirinya akan memberikan lukisan Jokowi sebagai ucapan terima kasih dari para santri kepada negara yang telah memberikan satu hari untuk merayakan HSN. “Sebuah penghargaan yang luar biasa, sehingga bangsa Indonesia bisa mengingat bahwa santri juga ikut andil dalam memperjuangkaan kemerdekaan bangsa ini. Untuk itu, dalam kalender tahunan harus ada tanggal merah, tentunya untuk memperingati HSN,” paparnya.

Thoriq menjelaskan, lukisan Presiden Jokowi dikerjakan pada tanggal 17 Agustus 2015 setelah sholat Isya, dan tuntas

pada 10 Dzulhijjah setelah sholat Idul Adha. Dan dirimya mengharapkan, dalam pengiriman lukisan untuk Presiden ini, akan mampu untuk menggugah kalangan santri di seluruh Indonesia. Karena setiap sapuan kuasnya dibacakan asmaul husna, Yaa Allah Yaa Qodimu untuk kebaikan Negara Indonesia. Sedangkan dalam pengiriman lukisan Presiden Jokowi tersebut, lanjut dia, juga kita sertakan Sembilan Resolusi Santri. Diantaranya, satu, bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan Pancasila adalah harga mati dan harus dijaga dan dibela eksistensinya. Dua, memohon dengan sangat kepada Pemerintah RI supaya menentukan suatu sikap dan tindakan yang nyata serta sepadan terhadap usaha-usaha baik individu atau kelompok maupun organisasi

yang akan membahayakan keutuhan NKRI. “Tiga, bahwa pemerintah wajib menjamin dengan baik pada layanan kesehatan yang mudah bagi seluruh warga Negara Indonesia. Dan keempat, mengharap Pemerintah untuk secepatnya merealisasikan Nawa Cita, terutama poin 8 tentang pengembangan pesantren dan kesejahteraan guru ngaji/pesantren seluruh Indonesia,” tegas Thoriq, yang juga pernah menjadi aktivis Gerakan Mahasiswa Nasionalis Indonesia (GMNI), saat menjadi mahasiswa Universitas Islam Negeri (UIN) Malang.

Ditambahkan Thoriq, resolusi santri kita sampaikan dengan harapan pemerintah segera menyelesaikan beberapa persoalan yang terjadi di Negara Indonesia. Pengiriman lukisan itu selain diwarnai pernyataan Sembilan resolusi santri, dirinya juga melepaskan burung merpati pos di depan Kampus Unira. Hal itu hanya tanda, bahwa burung memerpati akan menyampaikan pesan, agar Presiden RI

cahyono/bhirawa

Lukisan Presiden Jokowi yang dibuat Pengasuh Ponpes Babussalam KH Thoriq Bin Zihad, yang akan dikirimkan ke Presiden RI Jokowi untuk segera meresmikan Hari Santri Nasional.

Di tempat yang sama, Seketaris Gerakan Pemuda (GP) Ansor Kabupaten Malang Khusnul Sadad berjanji akan mengawal inisiator sekaligus penggagas HSN yakni KH Thoriq untuk mewujudkan Hari Santri Nasional, dan apa yang pernah dijanjikan Presiden Jokowi bisa terealisasi

Malang, Bhirawa Target pajak Dinas Pendapatan (Dispenda) Kota Malang, naik sebesar Rp 10 miliyar pada 2016.

Dengan begitu, kalau target pendapatan pajak Dispenda pada tahun 2015 sebesar Rp 272 miliyar maka ditahun 2016 mencapai Rp 282 miliyar.

supriyanto/bhirawa

Mobil tangki air bantuan paslon nomor 2 Dewanti - Masrifah saat membagi air di desa Glagahrejo Sumbermanjing Wetan Kab Malang.

Dewanti Bantu Air Bersih Warga Malang Selatan Kab Malang, bhirawa Kemarau panjang yang melanda wilayah kab Malang menggugah kepedulian paslon nomor urut 2 yang diusung PDIP Dewanti Rumpoko - Masrifah Hadi.

Untuk meringankan beban mas yarakat Malang Selatan yang mulai kesulitan air bersih, pasangan yang mengusung jargon Malang Anyar tersebut membuat program Peduli Air Bersih. Sejumlah armada tangki air dikerahkan ke desa-desa yang mengalami kekeringan, salah satunya adalah warga desa Glagahrejo Sumbermanjing Wetan.

Setiap hari tak kurang 3 tangki air dikirim ke desa tersebut sejak seminggu lalu. Beberapa desa lainnya di Donomulyo dan Kalipare juga mendapat program serupa.

“Kami ingin meringankan be-

ban masyarakat desa di Malang Selatan yang kesulitan air bersih.

Program ini merupakan kegiatan kemanusiaan karena air bersih adalah kebutuhan dasar yang harus terpenuhi,” ungkap Dewanti Rumpoko saat meresmikan posko relawan pemenangan di Sumbermanjing Wetan, Rabu (7/10).

Dijelaskan, pemenuhan kebutuhan air bersih adalah tanggung jawab pemerintah kepada warganya. Sebab air merupakan sumber penghidupan, tidak terpenuhinya air bersih akan mempengaruhi seluruh bidang kehidupan masyarakat, seperti terganggunya kesehatan, aktifitas keseharian dan pemenuhan kebutuhan dasar lainnya.

“Kalau minum air yang nggak bersih, maka berpotensi sakit.

Tentunya akan mempengaruhi

Pemkab Malang Lolos Dapat Bantuan PBB Kab Malang, Bhirawa Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang melalui Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang (DCKTR), terus optimis untuk lolos sebagai penerima bantuan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dibidang pengolahan sampah terpadu berteknologi.

Sebab, jelas Kepala DCKTR Kabupaten Malang Romdhoni, Rabu (7/ 10), kepada wartawan, salah satu prasyaratan untuk mendapatkan bantuan dari PBB itu, yakni harus memiliki lahan dan pasokan sampah organik minimal dua ton per hari, dan itu sudah kita penuhi. Selain itu juga telah melakukan inovasi yang dilakukan DCKTR. “Seperti sampah dijadikan gas methane untuk keperluan memasak pada warga disekitar TPA, dan gas methane bisa digunakan sebagai lampu Penerangan Jalan Umum (PJU). Bahkan bahkan gas methane tersebut juga bisa sebagai bahan bakar alternative mobil, serta mampu menghasilkan tenaga listrik,” ujarnya.

Menurut Romdhoni, potensi sam-

untuk meresmikan HSN. “Kami sebagai pengurus Organisasi Masyarakat (Ormas) Ansor Nahdlatul Ulama (NU) terus mengawal sejak Jokowi menjanjikan HSN, saat kampanye di Ponpes Babussalam. Sehingga saat ini KH Thoriq selaku inisiator wajar jika mengingatkan Presiden Jokowi dengan lukisan,” tegasnya. Q cyn

Target Pajak Dispenda Naik Rp 10 M

Perangi Pengijon, Siapkan Rp 10 Miliar Kota Batu, Bhirawa Maraknya praktik pembelian hasil pertanian sebelum masa panen (ijon) menyebab harga jual produk pertanian dari petani cenderung rendah. Kondisi ini menyebabkan petani tidak bisa mendapatkan keuntungan maksimal.

Oleh karena itu, untuk memerangi praktik ijon tersebut, Dinas Pertanian dan Kehutanan (Distanhut) Kota Batu, menyiapkan anggaran senilai Rp 10 miliar. Dana sebesar itu untuk membantu pertanian hilir yang selama ini dikeluhkan para petani, karena ulah tengkulak dan pemasaran hasil pertanian yang cenderung merugikan petani.

“Setelah melakukan kajian di lapangan, petani banyak yang mengeluh karena pemasaran hasil pertanian tak tidak stabil. Setelah ditelusuri dan dianalisa, penyebabnya karena ada pengijon dan tengkulak yang sering merusak harga pasar,” jelas Kepala Distanhut Kota Batu, Budi Santoso, Selasa (7/10) Menurut pria yang akrab dipanggil Tosy itu, ketergantungan petani terhadap tengkulak sangat mempengaruhi kesejahteraan para petani. Dana senilai Rp 10 miliar itu, salah satunya akan dianggarkan untuk membangun Unit Pelaksana Teknis (UPT) sebagai kantor pemasaran.

Keberadaan UPT kata Tosy, akan berperan penting disaat pasca panen.

Misalnya, saat ada subsidi stabilitas harga. Selain itu, untuk membangun kantor pemasaran, pengajuan anggaran Rp 10 miliar itu juga akan diperuntukkan untuk membahas sistem informasi pasar dan outlet di luar daerah.

“Selain itu, juga akan diperuntukkan membeli peralatan pengolahan produk pertanian, seperti pengolah saus tomat.

Misalnya, harga tomat yang harganya Rp 1000, kemudian harga tersebut turun menjadi Rp 600, maka fungsi dari UPT tersebut bagaimana petani tidak merugi,” tutur Tosy. Intinya, UPT tetap akan membeli dengan harga Rp 1200 dan tidak akan merugikan petani.Q sup

9

Romdhoni

cahyono/bhirawa

pah di wilayah Kabupaten Malang cukup besar, salah satunya sampah limbah petani sayur yang bisa mencapai kurang lebih dua ton per hari.

Jadi tidak ada kendala untuk memenuhi permintaan 2 ton sampah dalam sehari. Sehingga DCKTR akan kita optimalkan lagi, yakni untuk pengumpulan sampah pakai sistem central Tempat Penampungan Sampah(TPS).

Sementara, lanjut dia, pihaknya juga akan membangun kembali TPS

yang mendekati sumber sampah organik. Sedangkan tidak hanya Pemkab Malang saja yang terpilih sebagai kandidat penerima bantuan pengelolaan teknologi sampah dari PBB, namun juga bersama wilayah lainnya, yakni Pemerintah Kota Jambi.

Romdhoni juga melanjutkan, kandidat terpilih berhak menerima bantuan teknologi untuk pengolahan sampah yang menghasilkan gas methane guna untuk menghasilkan listrik, tanpa menyisakan residu atau limbah baru. Dan untuk sisa limbah bisa digunakan untuk pupuk organik.

Sedangkan teknologi seperti yang dilakukan DCKTR ini, kini telah diterapkan di Negara Bangladesh.

“Saat ini, untuk TPS sementara Mantung di wilayah Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang, pengolahan sampah mampu menerima sekitar hampir dua ton dalam per harinya. Sehingga syarat untuk mendapatkan bantuan dari PBB, Pemkab Malang sudah memenuhi persyaratan tersebut,” tambahnya. Q cyn

aktifitas sehari-hari dan pengeluaran keluarga,” tuturnya.

Oleh karena itu, kekurangan air bersih di sejumlah desa saat ini harus segera teratasi dan menjadi tanggung jawab semua pihak.

“Kami berkomitmen untuk mengatasi problem kekurangan air bersih ini dengan berbagai cara, baik dengan droping air bersih, mencari sumber-sumber air baru di desa dan menyalurkannya ke permukiman warga,” tegas Istri Walikota Batu, Eddy Rumpoko tersebut.

Sebagaimana diketahui musim kemarau panjang saat ini telah membawa dampak kurangnya air bersih di sebagian besar desa di kabupaten Malang bagian Selatan.

Awalnya hanya ada 3 desa di Kalipare, namun kini mulai meluas ke sejumlah kecamatan lainnya. Q sup

Kepala Dispenda Kota Malang, Ade Herawanto, Rabu (7/10) kemarin, kepada sejumlah wartawan mengatakan tahun ini (2015), target pendapatan pajak Dispenda Rp 272 miliar. Rencananya, tahun depan naik menjadi Rp 282 miliar.

“Kami harus bekerja keras untuk merealisasikan target pajak lebih besar Rp10 miliyar, di tahun 2016. Makanya kami akan mengeluarkan segala upaya untuk menggali potensi pajak yang masih memungkinkan,”tutur Ade Herawanto.

Ia menyatakan, di tengah ekonomi lesu, kenaikan target pendapatan pajak Rp 10 miliar sudah cukup bagus. Ia mengakui kenaikan target pendapatan pajak tahun depan lebih kecil dibandingkan tahun sebelumnya.

“Pada 2015, kami menaikkan target pendapatan pajak sekitar Rp 22 miliar. Kami melihat situasi ekonomi dalam menaikkan target pajak. Dalam kondisi ekonomi yang sulit seperti sekarang ini, target kami sesuaikan,” ujarnya.

Dikatakannya, Dispenda terus memaksimalkan menggali potensi pajak daerah dengan melakukan berbagai terobosan untuk mencapai target. Menurutnya, perolehan pendapatan pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) masih tetap menjadi primadona untuk mengejar target.

Target pendapatan pajak BPHTB tahun ini sekitar Rp 101 miliar. Ia menargetkan target pendapatan pajak BPHTB bisa naik Rp 110 miliar tahun depan.

“Perolehan pendapatan pajak terbesar kedua yakni PBB. Tapi, pendaptan pajak dari sektor lain tetap akan kami maksimalkan,” katanya.

Menurutnya, realisasi pendapatan pajak Dispenda Kota Malang hingga September 2015 ini sudah Rp 227,7 miliar atau mencapai 88,72 persen dari target yang ditentukan Rp 272 miliar. Ia optimistis Dispenda dapat mencapai target tersebut hingga akhir tahun.

“Masih ada waktu untuk mencapai target yang ditetapkan. Jadi kami optimis target sebesar Rp 272 Miliar itu bisa tercapai. Apalagi tim kami terus melakukan operasi gabungan,”imbuhnya.

Operasi gabungan yang dilakukan Dinas Pendapatan bersama tim dari Satpol PP dan TNI Polri, terbukti berhasil mengamankan milyaran potensi pajak dilapangan. Dan itu akan terus dilakukan sampai akhir tahun ini.

Q mut

OLAHRAGA

10 LINTASAN

Tim Pra PON Futsal Malut Optimistis Juara Ternate, Bhirawa Tim pra-PON futsal Maluku Utara (Malut) optimistis meraih juara pertama dalam pelaksanaan pra-PON futsal wilayah Maluku dan Papua yang akan berlangsung di Ternate, 12-15 Oktober 2015.

Ketua Pengurus Provinsi (Pengprov) Asosiasi Futsal Malut Aldi Ali di Ternate, Rabu, mengatakan optimisme meraih juara pertama dalam pra-PON futsal wilayah Maluku dan Papua tersebut didasarkan dari hasil penilaian terhadap para pemain yang menjalani pemusatan latihan untuk menghadapi pra-PON. Lawan yang akan dihadapi tim futsal Malut pada pra-PON futsal tersebut yakni dari Papua, Papua Barat dan Maluku memang cukup kuat tetapi tim futsal Malut diyakini bisa mengalahkan mereka, walaupun harus melalui perjuangan yang keras.

"Kami menargetkan tim futsal Malut tidak hanya menjuarai pra-PON futsal wilayah Maluku dan Papua, tetapi juga bisa meraih medali pada PON di Bandung, Jawa Barat nanti. Di Indonesia memang banyak daerah yang memiliki tim futsal yang bagus, tetapi tim futsal Malut akan berupaya bisa meraih medali," katanya.

Tim futsal Malut untuk bisa tampil di PON di Bandung, selain harus lolos di pra-PON wilayah Maluku dan Papua, juga harus masuk kelompok lima besar dalam penyisihan grup wilayah timur, karena sesuai ketentuan tim futsal yang akan tampil di PON adalah yang masuk lima besar di wilayah timur dan lima besar di wilayah besar.

Meyinggung persiapan pelaksanaan pra-PON futsal wilayah Maluku dan Papua di Ternate, ia mengatakan secara umum sudah siap, termasuk lokasi pertandingan yakni di lapangan futsal Jati, yang sesuai hasil penilaian telah memenuhi standar nasional.Q ant

Tim Inti Pra PON Sultra Terbentuk Kendari, Bhirawa Tim inti cabang olahraga sepak takraw Sulawesi Tenggara untuk pra-PON telah terbentuk dan dipersiapkan untuk menghadapi prakualifikasi pada 20-24 Oktober 2015 di Kendari.

Manajer tim pra-PON Sepak takraw Sultra Arifin L Godo di Kendari, Rabu, mengatakan, tuan rumah PSTI Sultra berkekuatan 12 pemain putra dan 12 pemain putri.

"Para pemain terus menjalani latihan intensif untuk mematangkan fisik dan teknik. Mudah-mudahan anak-anak dalam kondisi prima hingga hari pertandingan," kata Arifin.

PSTI Sultra sebagai tuan rumah, kata Arifin harus berjuang keras untuk merebut tiket PON karena tidak ada perlakukan khusus atau kebijakan lolos PON. "Sekarang ini tidak ada istilah lolos PON jatah atau penghargaan sebagai tuan rumah. Peserta harus berjuang keras untuk merebut tiket PON," katanya.

Rapat kerja PSTI memutuskan bahwa tim putra maupun tim putri yang berhasil juara dan "runner up" berhak atas tiket PON. Juga regu putra maupun regu putri yang juara dan "runner up" dinyatakan lolos PON. Pra-PON Sepak takraw wilayah D diikuti 10 daerah, yakni Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Gorontalo, Sulawesi Barat, Papua, Papua Barat, Maluku, dan Maluku Utara.Q ant

Kamis Kliwon 8 OKTOBER 2015

Jelang MEA, IPSI Lakukan Standardisasi Pelatih Surabaya, Bhirawa Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) tidak hanya dihadapi oleh para pengusaha maupun pekerja, namun Pengprov Ikatan Pencak Silat Indonesia (IPSI) Jatim juga sudah memasang kuda-kuda dengan mempersiapkan SDM pelatih dengan melakukan standardisasi.

Pencak silat akan menjadi salah satu cabang olahraga (cabor) yang akan dipertandingkan di Asian Games 2018 di Indonesia. Dan tidak menutup kemungkinan banyak pelatih asal Indonesia yang akan mendapat pekerjaan untuk melatih atlet dari negara peserta Asian Games.

Menurut Ketua Umum IPSI Jatim, Drs Supratomo, MSi, kemampuan para pelatih pencak silat Jatim sudah tidak diragukan lagi, terbukti sudah banyak pelatih asal Jatim yang diberi kepercayaan untuk melatih atlet nasional.

"Kalau dari segi kemampuan teknik, Jatim memiliki banyak pelatih, namun untuk meningkatkan kemampuan

itu harus dilakukan standardisasi. Karena ada 45 negara yang mengikuti Asian Games dan tentunya negara itu butuh pelatih silat," kata Supratomo saat ditemui di acara Seminar Pencak Silat 'Penyatuan Strategi Pengembangan Pencak Silat Dalam Rangka Persatuan dan Kesatuan Bangsa pada Era Globalisasi (Pelaksanaan AFta)' di Universitas Dr Soetomo Surabaya, Rabu (7/10).

Nantinya IPSI Jatim akan mengumpulkan pengurus untuk melakukan standardisasi pelatih. "Kemungkinan tahun depan bisa kita melakukan, dan semua pelatih Jatim baik tingkat daerah maupun yang sudah nasional wajib mengikuti standardisasi," kata Su-

pratomo.

Lebih lanjut pria yang juga menjabat sebagai Kepala Biro Humas dan Protokol mengatakan, dalam standardisasi nantinya tidak hanya masalah teknik, namun pelatih juga wajib mengusai bahasa asing.

"Minimal harus bisa Bahasa Inggris," katanya.

Pada kesempatan itu, Supratomo yang baru saja terpilih sebagai Ketua Umum IPSI, Bulan Agustus lalu secara aklamasi juga menyinggung soal penerapan Iptek kepada atlet. "Dalam setiap gerakan atlet itukan ada unsur Ipteknya, baik saat menendang, memukul dan melakukan gerakan lainnya. Jadi fungsi Iptek ini untuk mengukur dan meningkatkan kemampuan atlet," katanya.

Saat disinggung mengenai MEA, Supratomo mengatakan, sebenarnya persaingan pasar bebas sudah ada sejak zaman Mojopahit, karena pada masa itu sudah ada perdagangan bebas. "Mungkin yang diper-

wawan triyanto/bhirawa

Ketua Umum IPSI Jatim, Supratomo (kiri) saat menyampaikan paparan tentang kesiapan pesilat Jatim menghadapi MEA pada acara seminar yang digelar di Unitomo. siapkan saat ini adalah meningkatkan daya saing," katanya dihadapan peserta seminar.

Ditemui ditempat yang sama, salah satu pengurus IPSI Jatim (domisioner) Deny Trisyanto mengatakan, para pe-

silat Indonesia khususnya Jatim harus mulai menyiapkan diri meraih prestasi di ajang internasional, karena olahraga asli Indonesia itu dipertandingkan di Asia Games 2018. Q wwn

Arema Berangkat ke Solo Lebih Awal Malang, Bhirawa Tim Arema Cronus Indonesia Malang akan berangkat lebih awal ke lokasi pertandingan leg kedua babak semifinal Piala Presiden 2015 menghadapi Sriwijaya FC di Stadion Manahan Solo yang digelar Minggu (11/10).

Pelatih Arema Joko Susilo di Malang, Rabu, mengatakan anak asuhnya akan berangkat tiga hari lebih awal sebelum pertandingan digelar karena harus melakukan uji coba lapangan dan sejumlah persiapan teknis lainnya demi meraih tiket babak final Piala Presiden 2015.

"Tim akan berangkat ke Solo pada Kamis (8/10) dengan kekuatan sekitar 20 orang pemain. Sebelum bertolak ke Solo, kami terus mematangkan persiapan, baik teknik, taktik, fisik, dan mental pemain, bahkan latihan finishing untuk seluruh pemain.

Kami optimistis dengan kekuatan 20 pemain dan persiapan matang akan mampu meraih tiket final," ujarnya.

Dari 26 pemain yang dimiliki Arema tersebut, hanya 20 yang bakal diboyong ke Solo dan hanya 18 pemain yang akan mengisi "line up" ketika menghadapi Sriwijaya FC, sedangkan dua pemain lainnya sebagai cadangan.

Joko Susilo yang akrab dipanggil Gethuk itu mengatakan tim pelatih juga fokus

pada latihan finishing karena dari hasil evaluasi pada pertandingan leg pertama, kelemahan Arema juga ada pada finishing.

"Pada leg kedua ini kita harus mampu mencetak gol sebanyak-banyaknya agar agregat gol dengan Sriwijaya terpaut jauh dan kita lolos babak final," katanya.

Selain membenahi sentuhan akhir (finishing), katanya, tim pelatih juga terus berupaya mengatur strategi untuk membongkar pertahanan lawan, sebab hasil evaluasi dari pertandingan leg pertama, Arema masih kesulitan menembus pertahanan tim lawan.

Sementara itu General Manajer Arema Ruddy Widodo mengaku Arema siap bermain dimanapun.

"Jika harus bermain di Stadion Jakabaring yang selama ini menjadi kandang Sriwijaya FC juga tidak masalah, asal kondisinya memungkinkan dan kami justru punya motivasi besar bertanding di Palembang, sebab kami bisa mendapatkan dua gelar juara di sana dalam kurun waktu 10 hari," kata Ruddy.

Dalam turnamen pramusim kompetisi 2015 Arema mencatat kemenangan dalam dua turnamen yang finalnya dilangsungkan di stadion Jakabaring. Arema merebut gelar juara SCM Cup dan Inter Island Cup (IIC) Januari 2015 di kota Palembang.Q ant

ist

Perahu Layar Jatim jebol diterjan ombak saat berlaga di Pra PON, pengurus berharap KONI bisa memberikan peralatan yang layak untuk berlomba maupun latihan.

Akibat Cuaca Ekstrem, Alat Kurang Bagus

Selancar Putra Jatim Belum Raih Emas Surabaya, Bhirawa Tim selancar Jatim belum mendulang satu medali emas pun dalam kejuaraan pra Pekan Olahraga Nasional (PON) 2015, di Pantai Balongan Indah, Indramayu, Jawa Barat. Dari sektor putra yang pertandingannya sudah selesai, Jawa Timur hanya mendapatkan 5 medali perak dan 2 medali perunggu.

Diantara medali perak Jawa Timur didapat dari kelas Mistral OD atas nama Kuswanto.

Medali emas dan perunggu pada nomor ini masing-masing diraih I Gede Subagiasa (Bali) dan Fadli Faisal Yusuf (Banten).

Ahalarik turut menyumbangkan medali perak untuk Jawa Timur dari kelas Techno.

Dia kalah dari wakil DKI Jakarta Ridwan Ramadhan.

Lalu peringkat tiga ditempati Ramadhan Syarif dari Sulawesi Selatan (Sulsel).

Di nomor RS One, dua atlet Jawa Timur berada di urutan kedua dan ketiga. Mereka adalah Astika Oye dan Mustofa. Peringkat pertama pada nomor ini ditempati I Nyoman Suartana dari Bali.

Begitu pula di nomor RSX, Jawa Timur juga mendapat medali perak dan perunggu.

Adalah Badrul Sahid di peringkat dua dan Susilo di peringkat tiga. Untuk peringkat pertama diraih wakil Bali I Gusti Made Oka Sulaksana.

Atas hasil ini, pelatih selancar Jawa Timur Bambang tak banyak memberikan komentar. Dia hanya menyebutkan bahwa salah satu yang mempengaruhi hasil atlet Jawa Timur adalah faktor

cuaca. “Cuaca di sini (Pantai Balongan) ekstrem,” sebutnya.

Saat ditanya mengenai peralatan, Bambang menyebutkan bahwa masih banyak yang kurang. Hanya saja, ia tidak mamaparkan secara detail apa kekurangannya, dan menyarankan agar menghubungi pelatih lainnya. “Kalau masalah itu (peralatan), coba tanya langsung ke Pak Yusuf (pelatih selancar). Saya kurang paham kalau itu,” saran Bambang.

Sekadar informasi, cuaca di Pantai Balongan memang tergolong ekstrem. Angin berhembus sangat kencang, dan dalam dua hari sebelumnya gelombang laut cukup tinggi. Cuaca ini juga berdampak pada cabor layar yang juga menggelar pra PON di tempat yang sama.

Perahu Jebol Tim layar Jawa Timur nyaris saja gagal mendapatkan tiket kelas 470 putra, garagaranya perahu yang digunakan jebol diterjang ombak saat bertandingan di pra Pekan Olahraga Nasional (PON) 2015. Zakaria Rizki, atlet Jawa Timur yang menggunakan perahu tersebut harus puas finish di urutan keempat.

Beruntung, penentuan tiket PON XIX 2016 Jawa Barat berdasarkan urutan enam besar.

Pelatih layar Jatim Uwais Alqarni mengungkapkan, cuaca di Pantai Balongan Indah, Indramayu, Jawa Barat, memang tergolong ekstrem pada dua hari sebelumnya. Hembusan angin cukup kencang dan gelombang laut menjadi tinggi. “Kelas 470 putra perahunya patah. Nyaris

saja tidak lolos, hanya keberuntungan. Waktu maraton, ada gelombang (setinggi) 4 meter. Perahu jebol,” kata Uwais saat ditemui di Pantai Balongan, Selasa (6/10).

Selain faktor cuaca, atlet layar Jawa Timur juga terkendala dengan peralatan yang digunakan. Mereka harus bertanding dengan peralatan lama, sementara atlet dari kontingen daerah lain sudah menggunakan peralatan terbaru. “Peralatan (Jatim) kurang update,” sebut Uwais.

Tak terkecuali perahu untuk kelas 470 yang jebol diterjang ombak. Adapun perahu tersebut hasil pengadaan pada 2004. Praktis kini usianya sudah 11 tahun. “Peralatan sudah tua, ada yang tiangnya bengkok dan sebagainya,” paparnya.

KONI Jawa Timur sempat menjanjikan untuk memberikan peralatan baru kepada kontingen layar, yang rencananya sebelum pra PON. Namun hingga kini, janji tersebut terealisasi. “Kelas 470 dan 420 belum terima sampai sekarang. Perahu ini sangat kami butuhkan. Karena lawan sudah pakai yang baru,” tandasnya.

Keluhan Uwais ini sempat disampaikan langsung kepada tim monitor dan evaluasi (monev) cabang olahraga (cabor) layar KONI Jawa Timur, Baso Suherman, yang datag langsung ke Pantai Balongan.

Baso pun berjanji untuk meneruskan keluhan ini kepada KONI Jawa Timur. “Nanti coba saya sampaikan ke KONI Jatim,” ucap Baso. Q wwn

Kamis Kliwon, 8 OKTOBER 2015

Rakyat Butuh Penurunan Harga BBM, Bukan Paket Ekonomi l Sambungan hal 1

akan meng­angkat rakyat dari keterpurukan,” papar anggota Komisi XI DPR RI Maruarar Sirait dalam dialog kenegaraan bertema ‘Paket Ekonomi Jokowi dan Pengaruhnya terhadap Perekonomian Rakyat’ yang diselenggarakan DPD RI, Rabu (7/10).

Nara sumber lain, Ketua Komite IV DPD RI Ajiep Padindang, Direktur Eks INDEF Enny Sri Hartati, dan pengamat ekonomi Yusuf.

Maruarar kader muda PDIP ini mengaku partainya memang pendukung pemerintah. Tetapi sebagai wakil rakyat, dia tetap mengutamakan kepentingan rakyat. Paket ekonomi yang telah digulirkan pemerintah lebih banyak menyangkut investasi untuk perekonomian jangka panjang. Bukan untuk kepentingan rakyat yang dalam jangka pendek harus diatasi.

“Tentang kebijakan suku bunga Bank Indonesia yang bertahan tinggi guna menekan kurs rupiah terhadap dollar AS, kebijakan itu hanya ber pengaruh pada eksportir/ importir.

Tidak banyak berpengaruh pada kehidupan ekonomi rakyat. Kita maunya kebijakan di sektor riil yang pasti-pasti saja. Seperti program padat karya yang melibatkan banyak orang,” ujar Maruarar.

Senator Ajiep Padindang melihat paket ekonomi Jokowi implementasinya ke daerah belum terasa dan tidak nampak. Rakyat daerah bahkan tidak tahu dan tidak mengerti macam apa paket ekonomi itu. Rakyat di daerah menghendaki pemerintah membuat kebijakan untuk mempermudah pencairan dan penggunaan dana desa. Sebab dana desa yang baru mengucur sebanyak 20% dari 80% yang sudah ditransfer ke kabupaten/kota, artinya sulit penggunaannya.

“Aparat desa enggan dan takut salah dalam memanfaatkan dan menggunakan dana desa. Akibatnya pembangunan desa yang diharapkan bisa menyerap tenaga kerja, belum terlaksana. Pemerintah perlu segera menerbitkan aturan-aturan yang mempermudah pemanfaatan dana desa,” usul Ajiep.

Enny Sri Hartati melihat 3 paket ekonomi Jokowi, ternyata tidak bisa dijadikan obat mujarab untuk menyehatkan pelemahan ekonomi. Paket ekonomi tersebut mungkin akan mengobati dalam jangka panjang tapi bukan mengobati dalam jangka pendek Yang diperlukan kini adalah komitmen atau goodwill pemerintah untuk segera menyehatkan perekonomian. “Gak usah paket-paketanlah. Yang dibutuhkan rakyat saat ini adalah komitmen pemerintah untuk menggerakkan ekonomi rakyat yang makin melemah ini,”cetus Enny. n ira

Babinsa Kodim Ngawi Bantu Padamkan Kebakaran Lawu l Sambungan hal 1

kencang membuat api dengan cepat menyebar ke titik lain. Bahkan api telah menjalar ke petak 23, petak 29, dan petak 30 RPH Ngetrep, dan petak lain di wilayah Kletean.

Asper BKPH Lawu Utara, KPH Lawu Ds Sumarno, mengatakan, kondisi medan yang berupa pegunungan membuat tim gabungan sulit memadamkan api yang terus meluas.

“Terus terang kami terkendala medan dalam pemadaman kebakaran ini. Lokasi kebakaran yang berada di pegunungan dan terjal membuat petugas tidak bisa membawa alat pemadam kebakaran untuk memadamkan api,” ujar Sumarno.

Untuk memadamkan kebakaran, petugas gabungan hanya menggunakan cara tradisional. Yakni membuat ilaran dan memukul-mukulkan batang tanaman ke titik api. “Yang terbakar adalah kawasan hutan lindung. Jenis tanaman yang terbakar adalah, Akasia, Eukaliptus, Cemara, dan pohon lainnya,” terang dia.

Jika tidak dipadamkan, kebakaran bisa merambat hingga ke hutan produksi yang kebanyakan ditumbuhi pohon Pinus untuk diambil getahnya. Selain itu, juga mengancam ke sejumlah rumah warga yang berjarak sekitar enam kilometer.

Hingga kini, upaya pemadaman api oleh petugas Babinsa Kodim 0805/Ngawi dan relawan dari masyarakat sekitar terus dilakukan. Meski terkendala medan yang curam dan terjal, petugas terus berupaya semaksimal mungkin. Hingga kini belum diketahui luasan lahan hutan yang terbakar. n ins

Mutiara dalam Lumpur l Sambungan hal 1

kelembagaannya di Kab Sidoarjo sudah ada sejak 2001 itu. Di jajaran kab/kota di Jatim, sertifikat akreditasi ini hanya diraih oleh Kantor Perpustakaan Kab Sidoarjo. ‘’Untuk berprestasi menurut saya itu tergantung pada komitmen masing-masing, mau apa tidak untuk meningkatkan pelayanan pada masyarakat,’’ kata Kepala Kantor Perpustakaan dan Arsip Kab Sidoarjo Drs Sutjipto MM pada Bhirawa baru-baru ini.

Sebab diakuinya dari pengalaman sebagai pejabat yang sudah dua puluh tahun lebih di Pemkab Sidoarjo, ada juga pejabat yang frustasi dan nglokro karena tidak diberikan atau ditempatkan di SKPD yang tergolong ‘basah’. Sehingga dalam bekerja tidak ada gairah dan semangat. ‘’Ini baru sejarah Perpustakaan Kab Sidoarjo dapat Akreditasi Nasional, saya mengucapkan Alhamdulilah. Akreditasi ini akhirnya dapat kita terima, selain merasa puas atas kerja keras kita selama ini, kita juga harus bisa meneruskan pelayanan agar semakin baik lagi,’’ kata mantan Kabag Humas Pemkab Sidoarjo itu.

Menurut ayah dua orang putra ini, mempertahankan sebuah prestasi itu biasanya lebih berat dari memulai. Tapi baginya, mempertahankan prestasi ini bisa dibilang berat ya berat, tapi dibilang tidak ya tidak. Karena menurutnya bekerja itu harus didasari dengan iman, ikhlas dan komitmen. n kus

11

SAMBUNGAN Atase Perdagangan Jadi Solusi Perdagangan Jatim l Sambungan hal 1

lebih efisien dan berdaya saing. Selain melalui hubungan bilateral, linkage hubungan perdagangan komoditas Jatim yang terdistribusi ke KPD Papua dan NTT diekspor ke Australia, begitu juga Australia bisa pula mengekspor langsung ke Jatim,” ujar Pakde Karwo sapaan lekatnya.

Melalui KPD mampu memperbesar pasar domestik karena 40 persen potensi pasar ASEAN ada di Indonesia. Dalam penguasaan pasar dalam negeri, Jatim memberikan kontribusi 27,9 persen dari total perdagangan domestik. Angka itu jauh lebih tinggi dibandingkan dengan kontribusi DKI Jakarta sebesar 19 persen.

Berdasarkan data BPS, nilai bongkar muat antar pulau di 26 KPD pada 20122014 terus mengalami peningkatan. Pada 2012 mencapai Rp 238,633 triliun, pada 2013 mencapai Rp 275,605 triliun, dan pada 2014 mencapai Rp 325,553 triliun.

Sedangkan aktivitas muat antar pulau pada 2012 mencapai Rp 301,488 triliun, pada 2013 mencapai Rp 346,022 triliun, dan pada 2014 mencapai Rp 415,876 triliun.

Selain itu, dengan adanya KPD, potensi transaksi perdagangan terus meningkat yakni pada 2011 mencapai Rp 463,35 triliun dan pada 2014 meningkat menjadi Rp 741,43 triliun.

“Ini menandakan rata-rata potensi transaksi perdagangan antar pulau per tahunnya tumbuh sebanyak 15 persen (Rp 69,52 triliun),” jelasnya.

Lebih lanjut disampaikannya, Pemprov Jatim juga melakukan penguatan pasar global melalui 6 etalase dagang (representative office) di luar negeri.

Adapun negara yang dimaksud antara lain Swiss, Belgia, Tianjin Tiongkok, Shanghai Tiongkok, Osaka-Jepang, dan Gyeong Nam Korea Selatan.

Pakde Karwo juga memaparkan, langkah-langkah konkrit Pemprov Jatim dalam mengembangkan UMKM seperti inkubator bisnis (bimbingan teknis, pendampingan, bimbingan tenaga promosi, pameran produk unggulan UKM), standardisasi keterampilan SDM melalui SMK Mini dengan 9 jenis bidang keahlian, pembiayaan yang kompetitif melalui linkage program Bank Jatim sebagai APEX Bank.

Pada kesempatan yang sama, Guru

Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis UGM Prof Mudrajad Kuncoro menyampaikan usulan strategi pembangunan industri nasional dan daerah. Adapun strategi yang disampaikan seperti menetapkan fokus pembangunan industri strategis secara nasional dan kompetensi inti daerah, memperkuat kaitan antara industri hulu, antara dan hilir berbasis sumber daya alam dan kompetensi daerah dengan insentif fiskal dan perizinan, mengombinasikan strategi total global export berbasis industri yang broad based dan broad countries.

Sedangkan untuk pengembangan UMKM dapat dilakukan pada proses produksi dengan meningkatkan alat produksi, efisiensi dan produktivitas, SDM dengan pendidikan dan pelatihan, bahan baku dengan ketersediaan bahan baku atau subsitusi bahan baku dan bahan baku yang lebih efisien dan tersedia dengan mudah, pasar atau pembeli melalui perluasan pasar dan pemenuhan standar pembeli / industri, modal dengan revitalisasi KUR, tersedia dana untuk langkah inovasi, serta manajemen dengan layanan pengembangan bisnis. n iib

Hasil UKG Bisa Pengaruhi Tunjangan Guru l Sambungan hal 1

bawah standar kompetensi.

Kepala Dinas Pendidikan (Dindik) Jatim Dr Saiful Rachman mengatakan, tahun lalu guru bisa bersantai menghadapi UKG dan dengan nilai berapapun. Tapi jika tahun ini kembali demikian, pengaruhnya dipastikan akan berdampak pada tunjangan yang diterima. Meski saat ini pemerintah pusat hanya membutuhkan hasil UKG sebagai pemetaan mutu pendidikan.

“Sekarang mungkin tidak berpengaruh apa-apa. Tapi ketika nanti Tunjangan Profesi Pendidik (TPP) itu sudah berganti menjadi tunjangan kinerja, nilai UKG pasti menjadi ukuran besar kecilnya tunjangan,” tutur Saiful saat dikonfirmasi, Rabu (7/10).

Apalagi tahun ini, lanjut Saiful, UKG akan diikuti oleh seluruh guru, baik PNS, Guru Tetap Yayasan (GTY) maupun Guru Tidak Tetap (GTT).

Dikatakan Saiful, sejauh ini TPP tidak memberikan dampak positif terhadap mutu guru dan mutu pendidikan secara umum. Karena itu, pemerintah mulai 2016 mendatang akan menggantinya dengan tunjangan kinerja. Jika kinerja guru tidak sesuai harapan, maka tunjangannya pun akan dievaluasi. “Kalau menggunakan tunjangan kinerja, setiap bulan guru harus melaporkan

kinerjanya. Termasuk bagaimana usahanya untuk meningkatkan kompetensi.

Khususnya bagi guru yang nilainya di bawah standar,” tutur Saiful.

Kendati demikian, mantan Kepala Badan Diklat Jatim ini berharap agar UKG dapat dilaksanakan lebih adil.

Setidaknya guru diberi kesempatan untuk mempersiapkan diri lebih optimal.

“Sekarang sudah bagus. Kementerian menyediakan kisi-kisi dari pusat dan bisa dipelajari guru. Tahun-tahun sebe­ lumnya tidak begitu,” ungkap Saiful.

Buruknya persiapan ini membuat nilai guru dua tahun terakhir belum sesuai harapan. Misalnya pada 2012 nilai rata-rata kompetensi guru Jatim baru 42,2. Pada 2014, nilai rata-rata itu meningkat menjadi 46,2. Meski ada pe­ ningkatan, Saiful merasa belum cukup karena standar yang ditetapkan pusat tahun ini minimal guru mendapat nilai 55,5. “Guru-guru harus bisa mengejar kekurangan ini. Siswanya saja di UN (Ujian Nasional) juga harus mendapat nilai diatas 55,5,” ungkap dia.

Hal senada juga diungkapkan Kepala Dindik Surabaya Ikhsan. Dia membenarkan ada kabar yang meng­ ungkap bila UKG bakal berpengaruh pada TPP. Kendati demikian, Ikhsan tidak bisa memastikan apakah TPP itu dihapus atau hanya berpengaruh ter­ hadap jumlah TPP yang diterima guru.

“Kita mengikuti pemerintah pusat dan provinsi saja. Kalau pusat bilang gitu ngikut saja. Lha wong kita NKRI. Apa yang diputuskan pemerintah kita harus patuhi,” kata Ikhsan.

Namun yang terpenting dari itu, Dindik Surabaya telah menyiapkan guru untuk menghadapi UKG ini.

Langkah itu telah dimulai dengan menggelar Program Peningkatan Kompetensi Guru (P2KG) Surabaya.

Dalam program ini, guru akan menilai dirinya sendiri (self assessment) dalam mengampu mata pelajaran. Selanjutnya, guru akan mengerjakan soal-soal yang disiapkan Dindik Surabaya. Hasil kedua penilaian itu selanjutnya akan dianalisa dengan nilai rapor siswa yang diampu masing-masing guru.

“Berdasar analisa itu, kita akan mengeluarkan rekomendasi untuk guru yang mempunyai kekurangan tertentu. Peningkatan kompetensi tiap-tiap guru akan disesuaikan de­ngan titik lemahnya,” ungkap Ikhsan.

Sementara itu, Kabid Tenaga Pendidik dan Kependidikan Yusuf Masruh menuturkan, ada empat kompetensi yang akan diuji. Di antaranya kompetensi pedagogik, profesional, sosial dan kepribadian. Di Surabaya, UKG akan diikuti 29.159 guru. Secara rinci, terdiri dari 10.125 guru PNS, 5.000 GTT dan 14.034 GTY. n tam

Mulai 2016 Anak Indonesia Punya KTP Khusus l Sambungan hal 1

baya, Rabu (7/10).

Zuldan menambahkan, untuk sementara KTP anak ini nantinya akan dicetak manual dan belum berbentuk e-KTP. Baru nanti setelah usia 18 tahun ke atas, wajib perekaman. “Di KTP anak ini, nantinya akan tertera nama, alamat, nama orangtua, nomor induk kartu penduduk, dan sejumlah identitas diri lainnya,” jelasnya.

Dengan diberlakukannya KTP anak, kata dia, diharapkan juga bisa membantu aparat keamanan jika

diperlukan, termasuk proses identifikasi jenazah dengan korban anak-anak.

Sementara itu, dari data kementerian dalam negeri saat ini ada 68,3 persen anak di Indonesia belum memiliki akte kelahiran. Alasannya, orangtua anak kurang memiliki kesadaran atas pentingnya memiliki akte kelahiran.

“Dari data kami 83 juta anak usia 0-17 tahun yang sudah punya akte kelahiran saat ini baru 31 persen, sedangkan 68,3 persen belum memiliki akte kelahiran,” kata Zuldan Arif Fakrulloh.

Zuldan mengatakan Ke-

mendagri sudah berupaya maksimal memberi kesadaran kepada masyarakat agar mengurus akte kelahiran misalnya dengan menggratiskan pengurusan akte kelahiran. “Daerahnya, kami beri penghargaan jika mampu melampaui 75 persen jumlah anak yang memiliki akte kelahiran,” tandasnya.

KTP khusus anak rencananya akan mulai diberlakukan pada 2016 kepada kabupaten/kota yang saat ini capaian akte kelahiran anak sudah mencapai di atas 75 persen. Berikutnya, lanjut dia, pada 2017 akan menjadi

bagian dari program nasional sehingga seluruh anak berkewarganegaraan Indonesia yang baru lahir memiliki KTP. Beberapa daerah yang mulai tahun depan sudah diberlakukan KTP anak yakni Kabupaten Blora (capaian kepemilikan akte kelahiran anak sebesar 90,09 persen), Kabupaten Temanggung (87,95 persen), Kota Magelang (86,64 persen), Kabupaten Bantul (76,53 persen), Kota Kediri (80,07 persen), Kota Pasuruan (78,93 persen), Kota Mojokerto (78,67 persen) serta Kota Blitar (76,83 persen). n iib

Kunjungi Bhirawa, Nurwiyatno Berharap Media Ikut Sukseskan Pilkada Surabaya l Sambungan hal 1

Pilkada Surabaya, kami akan lihat dulu persoalannya seperti apa, tentu akan kami tindaklanjuti,” kata Nurwiyatno di sela kunjungan ke Kantor Harian Bhirawa di Jalan Indragiri Surabaya, Rabu (7/10) kemarin.

Kedatangan Nurwiyatno ke Harian Bhirawa disambut Pemimpin Umum sekaligus Pemimpin Redaksi Nawang Esthi Lestari dan Manager Produksi, Sirkulasi dan Periklanan Sri Eddy Haryanto dan jajaran redaksi.

Didampingi oleh Kabag Humas Pemkot Surabaya M Fikser, Pj Wali Kota Surabaya yang juga sebagai Kepala Inspektorat Provinsi Jatim ini mengimbau kepada seluruh jajaran SKPD Pemkot dan media massa untuk tetap menjaga iklim kondusif. Terlebih menjelang Pilkada serentak pada 9 Desember mendatang.

“Selain keamanan dan ketertiban terjaga, kami juga mengharapkan tingkat partisipasi masyarakat sebagai pemilik suara bisa meningkat dalam Pilkada mendatang. Gimana caranya? Ya medialah yang membantu untuk menggairahkan pemilih untuk pergi ke TPS (Tempat Pemungutan Suara) dengan berita-berita yang menyejukkan dan mencerdaskan,” tambahnya.

Target pertama yang akan dijalankan Nurwiyatno yakni menyukseskan Pilkada Surabaya 2015. Sekaligus menjaga netralitas PNS di seluruh jajaran Pemkot Surabaya melalui SKPD. Jangka panjang, pihaknya akan berusaha berkomunikasi dengan stakeholder terkait, termasuk dengan DPRD Surabaya. “Saya harap Pilkada di Surabaya berjalan lancar dan sukses dan partisipasi pemilih meningkat dari Pilkada sebelumnya,” imbuhnya.

Mantan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Jatim ini juga memastikan serapan anggaran di Pemkot Surabaya akan terus dipantau agar bisa terserap maksimal sebelum berakhirnya tahun anggaran 2015. “Kita pantau terus, kita kalkulasi setiap bulan sekali kita lihat realisasi setiap SKPD seperti apa, inikan sudah online jadi mudah memantaunya,” tambahnya.

Minggu pertama setelah ditetapkan sebagai Pj Wali Kota Surabaya, selain menjalin silaturahim dengan unsur Forpimda, Nurwiyatno juga mengaku telah mengumpulkan seluruh kepala SKPD untuk mengetahui problem serapan anggaran. Dari data yang dia dapatkan, serapan anggaran di pemerintah kota sebenarnya sudah cukup bagus karena telah mencapai lebih dari 60 persen.

“Serapan keuangannya memang 60 persen, tapi untuk pembangunan fisik sebenarnya sudah jauh lebih besar lagi,” kata dia.

Sementara itu Nawang Esthi Lestari mengucapkan terima kasih atas kunjungan Pj Wali Kota Surabaya. Dia juga memastikan Harian Bhirawa siap mendukung upaya Pj Wali Kota untuk menjalankan tugasnya hingga terpilih Wali Kota Surabaya hasil Pilkada serentak 2015. “Kami juga ingin Pilkada di Surabaya berjalan lancar, kondusif dan berintegritas, dan hajatan demokrasi ini bisa memilih pemimpin yang mendapat amanat dari warga Surabaya,” katanya. n geh

Pemprov Satu-satunya Provinsi yang Kelola Pelabuhan l Sambungan hal 1

yang kedalamannya hanya 2,5 meter.

Kedua Pelabuhan New Tanjung Tembaga yang kedalamannya mencapai 6-8 meter untuk dermaga satu dan dermaga dua 10-11 meter. Khusus yang dermaga dua ini, proses pembangunannya masih setengah. Sementara dermaga tiga rencananya kedalamannya mencapai 14 meter. Yang ketiga adalah Pelabuhan Perikanan Mayangan yang dikelola Dinas Perikanan.

“Ceritanya, Pelabuhan New Tanjung Tembaga ini dibangun karena adanya kasus Lumpur Lapindo yang sangat mengganggu transportasi arus barang dari Pasuruan, Probolinggo dan daerah sekitarnya. Lalu untuk mengatasinya, kita buat pelabuhan di Probolinggo yang diberi nama New Tanjung Tembaga,” jelasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan dan Lalu Lintas Angkutan Jalan (Dishub dan LLAJ) Provinsi Jatim Dr Ir Wahid Wahyudi MT menambahkan, pemberian kewenangan

pengelolaan New Tanjung Tembaga bak kado Hari Jadi Pemprov Jatim.

Sebab setelah Pemprov Jatim menjadi satu-satunya provinsi yang mengelola bandara, kini juga menjadi satu-satunya provinsi mengelola pelabuhan.

“Ini adalah kebanggaan bagi Pemprov Jatim, karena di Indonesia ini baru Pemprov Jatim yang dipercaya mengelola pelabuhan yang berstatus sebagai pelabuhan nasional yaitu Pelabuhan New Tanjung Tembaga Probolinggo,” ungkap Wahid.

Penjabat (Pj) Bupati Lamongan ini mengatakan, saat ini Pelabuhan New Tanjung Tembaga Probolinggo sudah beroperasi. Untuk dermaga satu bisa disandari dua kapal yang masing-masing kapal berkapasitas 5 ribu gross ton. Sementara dermaga dua yang pembangunannya masih setengah jadi akan diuji coba pengoperasiannya.

“Saat ini yang mengoperasikan Pelabuhan New Tanjung Tembaga Probolinggo adalah KSOP (Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan) UPT

Ditjen Perhubungan Laut Kemenhub di Probolinggo. Jadi pelabuhan ini sudah beroperasi dan tinggal kita melanjutkan dan mengoptimalkannya,” katanya.

Setelah diserahkan ke Pemprov Jatim, kata Wahid, yang bakal mengelola pelabuhan ini adalah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) pemprov, bernama PT Delta Arpha Bahari Nusantara (DABN). “BUMD ini sudah berdiri dan siap menjalankan tugas pengoperasian pelabuhan. Semua persiapan seperti SDM sudah sangat siap karena telah kita persiapkan lama,” jelasnya.

Kapan pemprov bisa mengoperasikan pelabuhan ini ? Wahid mengatakan, berdasarkan janji dari Kemenhub, Surat Izin Pengoperasian Sementara akan turun beberapa hari ke depan.

Itu artinya tinggal menunggu waktu saja, sebab sudah ada perintah dari Menhub.

“Saya hari ini (kemarin, red) ke Kantor Kemenhub dan diterima Dirjen Perhubungan Laut Pak Bobby Mamahit. Beliau menyampaikan sudah

diperintahkan Pak Menhub (Ignasius Jonan) untuk segera mengeluarkan surat izin operasi sementara bagi pemprov. Kita dijanjikan beberapa hari ke depan akan ditandatangani surat izin tersebut,” paparnya.

Wahid optimistis dengan dioperasikannya Pelabuhan New Tanjung Tembaga ini maka industri di kawasan Probolinggo, Pasuruan dan sekitarnya tidak harus ke Pelabuhan Tanjung Perak. Artinya bisa mengurangi cost transport yang dampaknya barangbarang dari Probolinggo, Pasuruan dan sekitarnya lebih mampu bersaing di pasaran.

“Pelabuhan ini juga bisa mengurangi biaya pemeliharaan jalan, bahkan bisa mengurangi polusi udara dari transportasi jalan, karena selama ini aksesnya harus ke Pelabuhan Tanjung Perak. Pelabuhan ini juga bisa kita jadikan andalan dalam menyongsong MEA (Masyarakat Ekonomi ASEAN), khususnya dalam pengiriman barang yang menjadi lebih mudah,” pungkasnya. n iib

Manfaatkan Selulosa, Efektif Cegah Infeksi Saluran Pernafasan l Sambungan hal 1

Dini Kartini dan Amar Syaidi, Widya Irene Mayangsari, Imaniar Rifka Annisa, Wilda Kusuma Dewi dan Khoiratul Ummah. Ke enamnya kemarin memaparkan temuannya di kampus, Jalan Sutorejo 59 Surabaya. “Masker ini hanya ditambahkan sabut kelapa yang sudah dihaluskan dan lunak,” kata Dini Kartini mengawali penjelasannya, Rabu (7/10).

Bersama timnya, Dini memaparkan latar belakang inovasi ini. Yakni keberadaan korban jiwa akibat kabut asap di Kalimantan. Lebih memprihatinkan lagi ketika ada seorang balita menjadi salah satu

korban dan meninggal dunia.

Dini mengakui dengan menggunakan sabut kelapa, masyarakat bisa meminimalisir zat ultrafin yang masuk ke dalam paru-paru. Sementara sabut kelapa sendiri sangat mudah didapat di mana saja.

Dengan sabut ini, asap yang akan dihirup akan disaring dengan sabut kelapa yang mengandung selulosa berkadar 43,44 persen. Selulosa merupakan partikel penyaring alami. “Kita tidak menyadari dalam asap itu terkandung berbagai partikel berbahaya.

Seperti particulate matter (PM-10) pada asap di Riau,” ungkap perempuan yang kini duduk di semester lima prodi

D3 Keperawatan.

Lebih lanjut Dini menuturkan, PM-10 mampu mencapai daerah yang lebih dalam pada saluran pernafasan.

Salah satu jenis bagian PM10 adalah Ultrafine Partikel (UFP) yang dapat menembus lapisan epitel paru. Jika sudah demikian, ultrafin akan menempel ke dinding alveolus dan berinteraksi dengan selsel epitel. “Ini berbahaya bagi pernafasan. Di antaranya bisa memicu radang paru-paru, respon alergi dan menurunnya fungsi paru-paru,” tambahnya.

Widya Irene yang juga terlibat dalam tim tersebut menambahkan, penggunaan

masker sabut kelapa ini harus selalu diperbarui. Setidaknya satu hari sabut yang sudah dipakai diganti dengan sabut yang baru. Ini berfungsi untuk mengoptimalkan zat selulosa yang terkandung dalam sabut kelapa. “Kalau sudah digunakan untuk menyaring terlalu banyak ultrafin kan pasti akan menurun fungsinya. Jadi harus diperbarui lagi,” ungkap mahasiswa S1 Keperawatan ini.

Cara membuatnya pun cukup mudah. Sabut yang ada diiris. Kemudian dimemarkan untuk membuat tekstur yang lunak dan pipih. Semakin tua kelapa maka sabutnya semakin bagus. “Sabut terse-

but lalu dibungkus dalam tisu kemudian dimasukkan dalam lapisan masker,” ungkap dia.

Irene menambahkan, masker medis yang saat ini dijual di pasaran masih terlalu longgar untuk menangkal bahaya asap seperti di Riau dan Kalimantan. Sehingga dibutuhkan penyaring yang lebih untuk mengurangi ultrafin masuk dalam pernafasan.

Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan UM Surabaya Nur Mukarromah mengapresiasi apa yang dilakukan mahasiswanya. “Di saat ada problem asap, mahasiswa memberikan sedikit sumbangsih solusi awal menyikapi asap,” jelas Nur Mukarromah.*

UTAMA

12 LINTAS PERISTIWA

Nelayan Branta Datangi Kantor DPRD Pamekasan Pamekasan, Bhirawa Nelayan asal Desa Branta, Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur, Rabu, mendatangi kantor DPRD setempat untuk mendesak pemerintah daerah mencarikan solusi atas larangan menggunakan jaring “trawl” dan pukat hela.

Para nelayan ini mengaku resah terkait ketentuan larangan penggunaan jaring “trawl” dan puket hela sebab nelayan di Desa Branta, Kecamatan Tlanakan, umumnya menggunakan jaring trawl. “Untuk membeli jaring baru kami tidak punya uang karena harganya puluhan juta rupiah,” kata Sultan Takdir Alisyahbana selaku juru bicara nelayan Branta, Rabu (7/10).

Oleh karenanya, perwakilan nelayan yang biasanya mencari ikan di perairan sekitar Pulau Madura itu mendatangi kantor DPRD Pamekasan guna meminta kebijakan agar mereka tetap bisa melaut dengan aman. Sultan mengemukakan bahwa saat ini nelayan resah, karena jika nelayan melaut, lalu ada petugas yang melakukan operasi, maka pasti akan ditangkap. “Kami bukannya tidak mau mengikuti aturan yang ditetapkan negara. Tapi dari mana kami bisa mengganti jaring,” kata Sultan mempertanyakan.

Ia menjelaskan bahwa di Desa Branta, Kecamatan Tlanakan, kini terdapat sebanyak 175 perahu yang menggunakan jaring trawl atau jaring cantrang, dan sebanyak 328 perahu menggunakan jaring mini trawl. Menanggapi permintaan itu, Ketua Komisi II DPRD Pamekasan Moh Hosnan Achmadi menyatakan, pemkab memang telah memikirkan bantuan kepada para nelayan agar mendapatkan kompensasi.

Hanya saja, sampai saat ini bantuan itu belum bisa dicairkan, karena terkait dengan ketentuan, yakni harus berbadan hukum Indonesia. “Tujuan pemerintah melarang menggunakan jaring trawl dan pukat harimau ini sebanarnya sangat baik, yakni untuk mencegah punahnya ikan,” katanya. Hanya saja, disatu sisi yang menjadi kendala, ialah biaya pembelian jaring. Sementara Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Nurul Widiastutik yang juga hadir menemui perwakilan nelayan di ruang pertemuan komisi II itu menjelaskan, pemkab akan berkonsultasi dengan Pemprov Jatim terkait kesulitan nelayan Branta itu. “Sebab, kami di daerah ini hanya sebatas pelaksana,” katanya menjelaskan. Q din,ant

LPSK Lindungi 12 Saksi Salim Kancil Lumajang, Bhirawa Sebanyak 12 saksi kasus pembunuhan dan penganiayaan Salim Kancil dan Tosan, dua aktivis antitambang Desa Selok Awar-Awar, Pasirian, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, mendapat perlindungan dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

“Tim LPSK sudah mendatangi sejumlah saksi dan keluarga korban untuk memberikan perlindungan. Namun, saya tidak tahu pasti teknis perlindungan seperti apa yang diberikan LPSK,” kata Koordinator LSM Laskar Hijau A’ak Abdullah Al-Kuddus yang menjadi tim advokasi kasus tersebut di Lumajang, Rabu (7/10).

Menurut dia, saksi dan keluarga korban yang mendapatkan perlindungan LPSK, yakni keluarga Salim Kancil, keluarga Tosan, saksi yang diduga mengetahui kasus pembunuhan dan penganiayaan aktivis antitambang, di antaranya IM, RN, AH, IN, SI, dan RD. “Kondisi saksi dan keluarga korban masih mengalami trauma meskipun kondisi secara umum di Desa Selok Awar-Awar sudah mulai kondusif,” ucap aktivis lingkungan itu.

Ia berharap LPSK memberikan perlindungan secara penuh kepada keluarga korban dan saksi yang nantinya memberikan keterangan hingga persidangan di Pengadilan Negeri Lumajang. “Keluarga korban dan para saksi harus mendapatkan jaminan perlindungan penuh dari LPSK sehingga mereka tidak dibayang-bayangi ketakutan yang berkepanjangan dari kasus pasir berdarah di Lumajang itu,” tuturnya.

Sementara itu, rilis dari laman resmi LPSK Nomor 073/PR/LPSK/X/2015 menyebutkan LPSK memproses perlindungan terhadap 12 saksi terkait dengan pembunuhan Salim Kancil dan penganiayaan Tosan.

Tim LPSK juga sudah turun ke Lumajang pada hari Jumat (2/10) dengan mendatangi Polres Lumajang dan Polda Jatim untuk mendapat keterangan lebih lanjut terkait dengan kasus itu, kemudian bertemu dengan 12 orang saksi yang sudah mengajukan permohonan perlindungan. Q ant

Kamis Kliwon, 8 OKTOBER 2015

Kejaksaan Mejayan Selidiki Indikasi Penyelewengan RSUD Caruban Madiun, Bhirawa Kejaksaan Negeri Mejayan, Jatim , menyelidiki kasus dugaan korupsi dana taktis dan jasa BPJS di RSUD Caruban Kabupaten Madiun tahun 2014 yang diduga menyalahi aturan.

Gedung RSUD Caruban Kab Madiun.

Kasi Intel Kejari Mejayan Rahmat Hidayat, mengatakan dalam kasus tersebut, kejaksaan telah memeriksa sejumlah saksi, namun belum ada yang ditetapkan tersangka.

“Kasus ini masih diselidiki lebih lanjut. Sejumlah saksi sudah diperiksa dan terus dikembangkan. Sejauh ini kejaksaan masih dalam tahap pengumpulan bahan dan keter-

angan,” ujar Rahmat Hidayat kepada wartawan, Rabu (7/10).

Adapun keempat saksi yang telah diperiksa adalah, Aris, Dyah Sari Permala, Astin Hery Pratiwi, dan Dian. Mereka merupakan perawat RSUD Caruban yang melaporkan kasus dugaan penyelewengan tersebut. Keempatnya kini sebagian telah dimutasi ke puskemas.

Selain memeriksa pelapor, Kejaksaan Mejayan juga telah memeriksa para pejabat di manajemen rumah sakit setempat. Yakni, Setyo Herdi Bharata, Widjiastoeti Praptiningsih, Sri Puji Rahayu, dan Achmad Djazuli.

Seperti diketahui, sebelumnya, sejumlah karyawan RSUD Caruban Kabupaten Madiun melapor ke Kejaksaan terkait manajemen rumah sakit setempat yang diduga tidak transparan, terlebih masalah keuangan kepada karyawannya.

Dugaan penyelewengan ter-

sebut antaranya adalah soal penggajian pegawai kontrak yang tidak sesuai UMK di Kabupaten Madiun. Selain itu, juga diduga ada penyelewengan dana cadangan atau taktis dan dana jasa pelayanan rumah sakit sebesar 2 persen pada tahun 2014.

Guna mengusut kasus tersebut, sejumlah karyawan RSUD Caruban Kabupaten Madiun juga telah melakukan demo untuk memrotes manajemen rumah sakit. Kini, kasus tersebut masih dikembangkan dan ditangani kejaksaan setempat. Q ant

Petani Cengkeh Mengeluh

Musim Panen Raya, Harga Malah Turun Pasuruan, Bhirawa Harga komoditi cengkeh di Kabupaten Pasuruan mengalami perubahan harga.

Sejak Agustus hingga Oktober ini, harga cengkeh kering mengalami penurunan harga hingga Rp86 ribu per kilogram. Padahal, petani cengkeh sempat menjual cengkeh kering Rp141 ribu di tahun 2014 lalu.

“Harga cengkeh tahun ini turun drastis dibandingkan dengan harga tahun lalu.

Tahun lalu saya bisa menjual cengkeh kering Rp141 ribu per kilogram, tapi tahun ini hanya Rp86 ribu per kilogramnya.

Penyebabnya kami belum tahu karena harga itu merupakan harga tengkulak,” ujar Sumiah, salah satu petani cengkeh di Dusun Jeruk, Desa Ledug, Kecamatan Prigen Kabupaten Pasuruan, Rabu (7/10).

Disisi lain, turunnya harga tersebut berbanding terbalik dengan hasil panen warga.

Karena bulan Agustus, September, Oktober ini merupakan musim panen raya cengkeh diwilayahnya. Musim panen cengkeh di Kabupaten Pasuruan hanya sekali dalam setahun. “Saat ini puluhan warga Leduk, Prigen musim panen raya cengkeh. Tapi kenapa harga cengkeh turun. Perharinya warga disini bisa memanen cengkeh sekitar 5-6 kwintal perharinya,” jelas Sumiah.

Ia bersama warga lainnya berharap agar pemerintah memperhatikan harga cengkeh. Termasuk juga pemerintah harus bisa mengatur harga cengkeh di pasaran.

Seorang pengepul cengkeh di Kecamatan Prigen, Suhar mengakui bahwa harga

hilmi husein/bhirawa

Petani di Dusun Jeruk, Desa Leduk, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan saat memisahkan kuntum bunga cengkeh dari batangnya sebelum dijemur.

cengkeh tahun ini di Desa Ledug Prigen menurun. Penyebabnya kemungkinan pihak pabrik rokok belum membutuhkan.

“Kami hanya mengikuti harga pasaran.

Peyebab pastinya kurang mengerti tapi

kami menduga karena pabrik belum membutuhkan,” papar Suhar.

Disinggung kwalitas cengkeh, Suhar mengatakan cengkeh asli Prigen Kabupaten Pasuruan terbaik se Indonesia setelah

Cari Pakan, Peternak Buru Petani Jagung Batu,Bhirawa Musim kemarau panjang membuat banyak petani gigit jari karena gagal panen akibat kekurangan air irigasi. Namun hal ini tidak menimpa para petani jagung yang ada di Desa Oro Oro Ombo Kota Batu.

Sebab banyak peternak saat ini berburu tebon atau daun jagung untuk pakan ternak.

Datangnya musim kemarau ini membuat tebon atau daun jagung milik petani menjadi laku dijual. Karena teb-

on tersebut bisa dimanfaatkan sebagai pakan ternak sapi, pengganti rumput pakan ternak yang sulit didapatkan selama kemarau.

Salah satu penjual tebon asal desa Oro Oro Ombo, Dawi mengatakan, dalam sehari dirinya bisa menjual sekitar 400 hingga 500 ikat tebon. Untuk satu ikat tebon berisi 15 batang pohon jagung dijual seharga Rp 5.000. ”Bila 500 ikat tebon terjual habis maka kami dapat uang Rp

Ketika rumput pakan ternak sulit didapatkan, para peternak terpaksa mencari tebon untuk penggantinya.

2,5 juta dalam sehari. Tapi keuntunganya tidak seberapa karena terpotong biaya angkut dan tenaga kerja panggul dari sawah,” kata Dawi, Rabu (7/10).

Ia menambahkan bahwa kebutuhan pakan ternak berupa tebon dari peternak sapi perah saat ini cukup tinggi. Mereka seolah seperti berlomba untuk membeli tebon dari tempatnya.

Kalau terlambat membeli pasti akan kehabisan. “Bahkan, dalam waktu satu jam saja sekitar 300 ikat tebon sudah terbeli oleh para peternak sapi perah,”tambah Dawi.

Ketika persediaan tebon habis, maka peternak terpaksa harus kembali lagi keesokan harinya. Karena tebon baru keesokan harinya bisa didatangkan kembali. Tingginya permintaan tebon oleh peternak sapi, lanjut Dawi, telah diantisipasi dengan tandon tanaman jagung dari para petani. Mereka menyiapkan tanaman jagung yang memasuki usia tanam dua bulan di sejumlah wilayah. Dengan demikian setiap hari pihaknya terus berkeliling mencari tanaman jagung yang dijual pada usia muda.

“Harga beli tanaman jagung muda bervariasi tergantung luasan sawah. Satu lokasi harganya bisa Rp 1 juta hingga Rp 1,5 juta, dan harga bisa lebih bila areal tanaman jagung cukup luas,” pungkas Dawi. Q nas

Manado. “Cengkeh di Kabupaten Pasuruan kalah panjang dengan cengkeh yang ada di Manado. Kalau disini agak pendek, makanya cengkeh Prigen masih nomer dua di Indonesia,” pungkas Suhar. Q hil

Kasus Korupsi Embung Madiun

Kejari Tahan Dua Tersangka Madiun, Bhirawa Kejaksaan Negeri Madiun, Jatim, menetapkan dan menahan dua tersangka kasus dugaan korupsi proyek pembangunan Embung Pilangbango senilai Rp18,7 miliar. Keduanya saat ini sudah menghuni Lapas Kelas I Madiun Kasi Pidsus Kejari Madiun Kusuma Jaya Bulo, mengatakan kedua tersangka tersebut, yakni Kepala Pelaksana BPBD Kota Madiun, Agus Subianto, selaku SKPD pengguna anggran, dan Konsultan Perencana PT Peta Konnas, Maryani. “Keduanya langsung kami lakukan penahanan berdasarkan dua alat bukti yang cukup,” ujar Kusuma Jaya Bulo kepada wartawan seusai memeriksa tersangka selama enam jam, Rabu (7/10). Q ant

achmad tauriq/bhirawa

Manajemen Accor Group yang di wakili PR & Communications Manager Pullman & Area Accor, East Java, Tatok Hariyanto dan Public Relations Hotel Mercure Grand Mirama Surabaya, Harold Alfred saat berkunjung ke kantor Harian Bhirawa dalam rangka HUT Bhirawa ke-47. Tampak pimpinan umum Harian Bhirawa Nawang Esthi bersama staf saat menerima kunjungan dari manajemen Accor Group.

Raih Juara Umum di Ajang Kejuaraan Siswa SMK Berkarya 2015

Dua Siswa SMKN 1 Situbondo Siap Bersaing di Tingkat Provinsi Setelah berhasil meraih juara umum pada ajang Jawara (Kejuaraan Siswa SMK Berkarya) tahun 2015, dua siswa asal SMK Negeri 1 Situbondo, saat ini mulai melakukan sejumlah persiapan untuk menhadapai kompetisi serupa ditingkat Provinsi Jatim.

sawawi/bhirawa

Dua siswa terbaik SMKN I Situbondo, Dwi Cristiani NS dan Rafi Ardianto, saat mempraktekkan keahlian yang dimiliki di ruang sekolah, pagi kemarin.

Sebelumnya dua siswa itu berhasil memborong 2 piala yakni sebagai juara pertama pada bidang keahlian pariwisata dan bidang keahlian teknologi di tingkat Kabupaten Situbondo.

Kepala Sekolah SMK Negeri Situbondo, Drs Umar Said MPd, lembaga yang ia pimpin saat ini terus intensif mengasah kemampuan kedua siswa berprestasi tersebut. Kedua siswa itu bernama Dwi Cristiani N.S. siswa kelas XI jurusan Desain Produksi dan Kria Logam (DPKL). “Dia berhasil mendapatkan juara 1 Bidang Keahlian Pariwisata dalam kejuaraan Jawara SMK

yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Situbondo, di Aula SMKN 1 Panji, barubaru ini,” terang Umar Said, kemarin, Rabu (7/10).

Siswa lainnya adalah Rafi Ardianto yang berhasil meraih juara satu dalam ajang Jawara SMK di Bidang Keahlian Teknologi. Rafi Ardianto, tercatat sebagai siswa SMKN I Situbondo kelas XII pada Teknik Sepeda Motor (TSM).

“Saat ini kami menyiapkan produk dua bidang tersebut dan siap dipresentasikan dalam kejuaraan tingkat Provinsi Jatim.

Untuk bidang keahlian pariwisata, SMKN 1 Situbondo akan men-

yuguhkan kembali lukisan dinding dari bahan logam kuningan.

Sedangkan untuk bidang keahlian teknologi, menampilkan sistem pengamanan pada sepeda motor,” beber Umar Said.

Masih kata Umar Said, sekolah akan siap untuk memfasilitasi secara penuh, sehingga dua siswa tersebut mampu meraih prestasi di ajang tingkat Provinsi Jatim, dalam waktu dekat ini. “Kami akan memfasilitasi semua kebutuhan yang diperlukan untuk mendukung prestasi di sekolah.

Saat ini para pembina juga sudah mulai melakukan pelatihan berjadwal. Tujuannya agar kedua siswa berhasil meraih juara tingkat Prov Jatim,” paparnya.

Agar benar-benar menghasilkan juara yang membanggakan, urai Umar, kini sekolah terus berkoordinasi dengan Dinas Pen-

didikan Kab Situbondo guna menghadapi kejuaraan Jawara SMK tingkat Provinsi Jatim, pada akhir Oktober 2015 .

Kepala Bidang Pendidikan Menengah (Kabid Dikmen) Dipendik Kab Situbondo, Agus Hadi Putranto mengatakan, lomba jawara merupakan salah satu event bergengsi bagi siswa SMK, di tahun 2015 ini.

Pasalnya, kata Agus HP, kegiatan positif ini dapat menampung potensi, bakat, minat, keterampilan, kognitif yang dimilki siswa SMK. Kegiatan ini, lanjut Agus HP, terbagi dalam beberapa katagori, diantaranya bidang tekhnologi dan rekayasa bisnis dan kewirausahaan serta parisisawa. “Juara umum bisa langsung berlaga ditingkat Jawara Provinsi Jatim,” papar Agus HP. Q awi