Binder8sept2015

Harian Bhirawa Ditunjuk kembali sebagai sarana pengumuman iklan tender/lelang pemerintah di seluruh Jawa Timur berdasarkan SK Gubernur No.188/343/ KPTS/013/2011

Saat ini kepedulian masyarakat untuk menghijaukan hutan dan melestarikan sumber mata air masih sangat rendah.

Hal tersebut bisa berdampak buruk pada keberadaan sumber mata air yang ada di Kota Batu,’’

HARIAN IKLAN/ LANGGANAN

031-5615454

Baca Hal 9

Harga Langganan Rp 55.000/bulan Eceran Rp 3.000

Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kota Batu Hari Santoso

Selasa Kliwon, 8 SEPTEMBER 2015

http://www.harianbhirawa.co.id

8

AGENDA HARI INI

SEPTEMBER 2015

 Gubernur H Soekarwo

Pelepasan Akhir Masa Jabatan Bupati-Wabup Situbondo

Disambut Meriah, Diantar Naik Dokar Hias ke Pendopo

Di Ruang Kerja

 Wagub H Saifullah Yusuf 10.00 Menerima Wantimpres Bidang Pertahanan dan Keamanan di Ruang Kerja 14.00 Pengenalan Mahasiswa Baru di Dome Unmuh Malang

 Sekdaprov H Akhmad Sukardi

Situbondo, Bhirawa Suasana pelepasan Bupati dan Wakil Bupati Situbondo Periode 2010-2015 berlangsung meriah di halaman belakang Pemkab Situbondo, Senin (7/9). Acara ini dihadiri ratusan staf Pemkab Situbondo, Kepala Dinas, Kantor dan Badan, Forum Pimpinan

Daerah serta tamu undangan lain.

Suasana haru menyita ribuan warga, ketika Bupati H Dadang Wigiarto SH dan Wakil Bupati Rachmad SH, MHum diantar dengan menaiki dokar hias, mulai dari hala-

 ke halaman 11

Di Ruang Kerja

Tunggakan Nasabah Bank BPRS Capai Rp 4 Miliar

Rasiyo-Lucy Daftar KPU Hari Ini

Koalisi Majapahit Pastikan Tidak Akan Dukung

Sampang,Bhirawa Kondisi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Sampang yang modalnya 99 persen dimiliki pemerintah daerah, mengalami tungakan kredit macet hingga Rp 4 miliar. Kondisi ini diakibatkan para nasabah yang nunggak membayar cicilan hingga berbulan-bulan, bahkan ada yang macet bayar hingga tahunan.

Tak ingin rugi, pihak PT Bakti Arta Sejahtera Sampang (BAS) Bank Pembiayaan Rakyat Syariah ( BPRS), sejak 2014 lalu menggunakan Kejaksaan Negeri Sampang sebagai pengacara negara untuk melakukan penagihan pada nasabah yang tidak tertib bayar.

Dirut PT BAS BPRS Marsudi mengatakan langkah penagihan yang melibatkan kejaksaan ini terpaksa dilakukan, karena sejumlah nasabah yang tidak tertib bayar. Dari data yang dimiliki

Surabaya, Bhirawa Pasangan Dr Rasiyo-Lucy Kurniasari rencananya mendaftarkan diri ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Surabaya sebagai Cawali dan Cawawali Kota Surabaya, Selasa (8/9) hari ini.

Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Aman Nasional (PAN) Zulkifli Hasan, akan membawa sendiri surat rekomendasi tersebut. Sesuai rencana, rombongan Zulkifli ini akan bersama Sekretaris Jenderal Eddy Soeparno, Tim Badan Pemenangan Pemilu Pusat dan Jawa Timur.

“Jadi, besok (hari ini, red) rekom dibawa dan diantarkan sendiri oleh Bang Zul (panggilan Zulkifli Hasan),” kata Badan Pemenangan Pemilu DPD PAN Achmad Zainul Arifin kepada Bhirawa sesuai sosialisasi yang dilakukan KPU Kota Surabaya ke partai politik, Senin (7/9) kemarin.

Menurut Arifin, sesuai rencana rombongan itu akan berangkat dari Jakarta s e k i tar pukul 10.00-11.00 dengan naik pesawat dari Jakarta dan mendarat di Bandara International Juanda.

 ke halaman 11

 ke halaman 11

Badiklat 65,93%, Diskanla 35,96%

nurkholis/ bhirawa

Warga melintas di depan kantor BAS BPRS Sampang, Senin (7/9).

Stok Hewan Kurban di Jatim Mencukupi Pemprov, Bhirawa Saat ini ketersediaan hewan ternak potong seperti sapi dan kambing/domba di Jawa Timur masih memenuhi baik untuk keperluan pemotongan harian, keperluan kurban, dan untuk memenuhi kebutuhan daerah lain masih mencukupi, bahkan terdapat surplus. Karena itu masyarakat yang akan berkurban pada Idul Adha 1436 H tidak perlu khawatir.

Kepala Dinas Peternakan Jatim Ir Maskur MM menjelaskan, untuk keseluruhan kebutuhan sapi potong (baik untuk keperluan harian, dan keperluan kurban, red) sebanyak 861.402 ekor.

Adapun sapi siap potong yang tersedia sebanyak

 ke halaman 11

Akhir Agustus, Total Serapan Anggaran Pemprov 51,51%

sawawi/bhirawa

Bupati Situbondo H Dadang Wigiarto SH bersama istri saat dilepas di kantor Pemkab Situbondo dengan menaiki dokar hias, Senin (7/9).

Siap Bangun Trem, Warga Bumiharjo Surabaya Akan Direlokasi Surabaya, Bhirawa Warga sekitar Depo Bumiharjo atau kawasan Terminal Joyoboyo Kota Surabaya akan direlokasi ke Rumah Susun Romokalisari menyusul rencana Pemkot Surabaya membangun sarana dan prasarana untuk realisasi transportasi massal trem.

Kabid Fisik Sarana dan Prasarana Bappeko Surabaya AA Gde Dwija Wardhana mengatakan depo itu direncanakan akan

dipakai untuk markas trem.

“Warga yang menempati depo itu akan segera direlokasi. Sebab status tanah itu sampai saat ini adalah tanah milik PT KAI. Kami sedang melakukan pendataan.

Sebab kami juga akan siapkan rusun untuk relokasi warga di sana,” kata Dwija, Senin (7/9).

Depo tersebut sudah lama menjadi markas trem yakni di era 1930-an lalu. Namun sejak trem sudah tidak beroperasi,

depo tersebut kini sudah beralih fungsi. Tempat tersebut kini dipakai untuk tempat tinggal penduduk dan juga tempat untuk membuka kioskios usaha.

Menurut Dwija, dalam proses pendataan itu, pemkot juga melibatkan PT KAI, pihak kecamatan, dan juga kelurahan.

Hal itu dilakukan agar selu-

Pemkot Surabaya akan membangun sarana dan prasarana untuk realisasi transportasi massal trem.

Untuk keperluan ini, warga sekitar Depo Bumiharjo atau kawasan Terminal Joyoboyo Kota Surabaya akan direlokasi ke Rumah Susun Romokalisari.

Terhenti di Kabupaten/Kota MENTERI Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Marwan Jafar mengungkapkan sebagian dana desa terhenti di tingkat kabupaten/kota sehingga belum sampai ke desa yang berhak menerimanya.

“Dana desa itu dari pusat sudah 100 persen nyampai ke kabupaten/kota, sekarang problemnya dari kabupaten/kota ke desa-desa,” kata Marwan di Kompleks Istana

 ke halaman 11

Marwan Jafar

Sentil..  Rekanan KPUK Sesalkan Fee 20 Persen  Ah itu sudah biasa  Semua PNS Kota Batu Harus Jadi Pejabat  Repot kalau semua bergaya elitis  PNS Sidoarjo Boleh Hadiri Kampanye  Bukan hadir sebagai tim sukses

 ke halaman 11

Pemprov, Bhirawa Gubernur Jatim Dr H Soekarwo SH, MHum mengklaim serapan anggaran Pemprov Jatim telah melebihi target penyerapan sebesar 51,51 persen, dari total anggaran APBD 2015 sebesar Rp 23 triliun. Oleh karena itu, tingkat penyerapan anggaran Pemprov Jatim lebih tinggi dibanding provinsi lain seperti DKI Jakarta yang hanya 19,4 persen.

“Kita sudah memenuhi bahkan melebihi target yang dipatok Presiden Jokowi sebesar 40-45 persen.

Tidak hanya pemprov, di sejumlah kabupaten/kota di Jatim penyerapannya juga bagus, rata-rata penyerapan anggarannya 46 persen,” kata Gubernur

 ke halaman 11

Seragam Gratis Rawan Dipolitisasi Surabaya, Bhirawa Kritik terkait rencana Dinas Pendidikan (Dindik) Surabaya meluncurkan program seragam gratis terus bermunculan. Program ini bahkan ditengarai akan menjadi alat politik untuk menarik simpati masyarakat menjelang Pemilukada (Pilkada) Surabaya.

Ketua Hotline Pendidikan Surabaya Isa Anshori menuturkan, usulan program yang dibuat secara tiba-tiba itu patut dipertanyakan. Apalagi seragam gratis untuk semua siswa baru tidak ada nilai urgensinya. “Sekarang yang perlu ditanyakan, kenapa ini dibuat secara tiba-tiba.

Padahal di pengajuan anggaran sebelumnya

 ke halaman 11

Mengintip Sesi Foto Paslon Rasiyo-Lucy

Rasiyo Berkali-kali Bilang ‘Izin Ya Pak Agus’ Cawali dan Cawawali Kota Surabaya Dr Rasiyo dan Lucy Kurniasari menemukan titik terang akan berlangsungnya Pilkada serentak di 2015.

Hal ini dibuktikan dengan keseriusan mantan Sekretaris Daerah Provinsi Jatim dan Mantan Ning Surabaya melakukan sesi foto bersama di salah satu studio di Surabaya, Senin (7/9) atau sehari sebelum mendaftar ke KPU Kota Surabaya.

Gegeh Bagus Setiadi, Kota Surabaya Tepat pukul 16.30, pasangan Rasiyo-Lucy mendatangi studio foto yang terletak di Jalan Ambengan 45. Studio itu terlihat megah, lengkap dengan alat-alat fotografinya. Pukul 17.00 dimulailah sesi foto yang telah dijadwalkan. Rencananya kemarin ada delapan pose yang akan diambil.

Di sela pemotretan, Rasiyo terus melontarkan kata-kata yang membuat Lucy tersenyum lebar. Berkalikali dia melontarkan kalimat ‘Izin ya Pak Agus’ . Agus yang dimaksud adalah suami dari Lucy Kurniasari

yang kemarin terlihat mendampingi istrinya dalam sesi foto.

“Izin ya Pak Agus,” kata Rasiyo di sela sesi fotonya bersama Lucy, Senin (7/9) kemarin sore.

Tak pelak, kalimat-kalimat ini ditanggapi dengan senyum simpul oleh Agus Fery Yusuf, nama lengkapnya. Lucy pun terus tersenyum tiap kali kalimat itu terlontar dari bibir Rasiyo.

Ya, salah satu persyaratan un-

 ke halaman 11

gegeh/bhirawa

Suasana pemotretan pasangan Rasiyo-Lucy di salah satu studio, Senin (7/9) sore.

SURABAYA

2

Selasa Kliwon 8 SEPTEMBER 2015

LEGISLATIF - EKSEKUTIF

GOR Tenis Meja Dikosongkan Pemprov, HCIYS Siap Tempuh Jalur Hukum Surabaya, Bhirawa Pemprov Jatim melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) bersama Satpol PP akhirnya mengosongkan gedung olahraga (gor) tenis meja yang ada di kawasan Kertajaya Surabaya tepat pukul 10.30, Senin (7/9). Upaya ini dilakukan untuk menertibkan aset Pemprov yang selama ini digunakan oleh pihak swasta.

Namun pihak HCIYS tidak akan tinggal diam, mereka akan menempuh jalur hukum karena ada perjanjian antara Ketua Umum PTMSI dan Pihak Yayasan Senopati yang disetujui oleh KONI Jatim pada tahun 1996 , menyebut masa sewa gedung itu 20 tahun dan berarti baru habis pada tahun depan.

Proses pengosongan yang ditempati oleh klub tenis meja Harapan Cerah Insan Yang Sejati (HCIYS) sejak tahun 1996 berlangsung cukup dramatis, pihak Satpol PP bersama BPKAD dan Dispora Jatim meminta agar seluruh aset berupa peralatan tenis meja dikeluarkan dari gedung yang didominasi warna biru itu.

Akibatnya seluruh kegiatan latihan terpaksa berhenti, bahkan para atlet Puslatda tenis meja yang saat itu berlatih untuk persiapan PON Jabar 2016 seperti Christin, Nur Azizah, Fando, Widya maupun Julius terpaksa meninggalkan gedung sambil membawa peralatan berlatih.

Dasar dari pengosongan gedung itu adalah surat Sekdaprov nomor 020/8155/213.5/2015 ter-

tanggal 4 September 2015 dan ditanda tangani oleh Sekdaprov Akhmad Sukardi . Dalam Suratnya, Sekdaprov meminta agar gedung tersebut dikosongkan mulai 5-6 September untuk diserahkan ke tim pengamanan aset Pemprov Jatim dalam hal ini, Dispora, BPKAD, KONI, Satpol PP dan Biro Hukum.

“Kami hanya menjalankan tugas berdasarkan surat Sekdaprov Jatim,” kata salah satu Kasubag BPKAD Heri Siswanto saat ditemui dilokasi.

Sebelumnya pihak pemakai HCIYS melalui Yayasan Senopati sudah mengajukan ke Dispora Jatim selaku pengelola untuk memperpanjang pemakaian aset Pemprov itu. Namun permohonan itu ditolak melalui surat Sekdaprov Jatim nomor 020/6208/213.5/2015 tertanggal 30 Juni 2015.

Dihubungi terpisah, Kepala Bidang Penegak Perundangundangan Daerah Satpol PP Jatim, Meidy Susanto mengatakan, pihaknya bersama Polrestabes Surabaya mengamankan aset milik Pemprov Jatim

PANGGUNG BIROKRASI

Banyak Pedestrian Tak Rampung Bahayakan Pejalan Kaki Pemkot, Bhirawa Masih banyaknya pembangunan jalur pedestrian dan saluran air yang belum rampung , membahayakan bagi pejalan kaki. Dinas Bina marga dan Pematusan yang mempunyai kewenangan belum berani membertikan pernyataan.

Beberapa proyek pedestrian dan saluran air yang belum rampung seperti proyek pembangunan jalur pedestrian dan suluran air (Box Culvert) yang berada di jalan HR Muhammad, mengundang keresahan warga, lantaran berpotensi membahayakan pejalan kaki.

Pekerjaan yang didanai dari APBD kota Surabaya ini belum benar-benar tuntas dikerjakan, namun sudah ditinggalkan pelaksana proyeknya. Dalam pantauan media ini terdapat dua titik yang bisa dikatakan belum rampung 100 persen.

Tepatnya diakses masuk sebuah SPBU di kawasan HR Muhamad tersebut, terdapat sisa pekerjaan yang tidak dituntaskan oleh pelaksana proyek, hingga mengakibatkan adanya lubang.

Kondisi ini siap mencelakai pejalan kaki jika tidak hati-hati. Selaian itu, banyak juga material pekerjaan yang sudah mulai rusak.

Ketika masalah ini dikonfirmasikan ke Sekretaris Dinas PU kota Surabaya, Sugeng Wibowo, berdalih bahwa masalah tersebut sudah tidak lagi menjadi kewenangannya, ia juga berdalih kalau takut jika jawabanya nanti salah. ‘’Jangan kesaya mas, saya tidak bisa menjawab karena takut salah nantinya,” ujar pria berkacamata ini.Q dre

wwn/bhirawa

Satpol PP saat mengosongkan Gedung HCIYS dengan mengeluarkan seluruh peralatan tenis meja. tersebut sehingga masalah tran- nyelesaikan masalah ini,” katanya. tindakan pengosongan tersebut, sisi selesai.

Ia mengharapkan, jika per- karena saat itu ada atlet yang “Saya harap masalah lebih masalahan aset tersebut selesai masih berlatih. Apalagi bebecepat selesai,” katanya. maka gedung harus segera di- rapa atlet junior itu baru saja Meidy enggan mengungkapkan manfaatkan kembali. “Jangan mengantarkan Jatim meraih lebih banyak lagi mengenai per- sampai ketika sudah diserah- juara umum di Kejurnas KU di masalahan yang ada di gor tenis terimakan lalu bangunan di- Semarang Agustus lalu. “Mimeja tersebut. Sebab, pihaknya biarkan kosong. Lebih baik kalau risnya, saat pengosongan itu hanya melakukan tugas sesuai dimanfaatkan bangunan ter- banyak atlet yang masih berusia tupoksinya berdasarkan aturan sebut,” katanya. belia dan mereka terlihat keperundangan. “Nantinya akan ada Sementara itu, Pelatih HCIYS takutan,” katanya. pertemuan selanjutnya dalam me- Hadijudo sangat menyesalkan Pada saat itu Hadijudo juga

Hasil Scan Diterima dengan Syarat yang Asli Disusulkan Perda Perlindungan Tenaga Kerja Belum Masuk Prolegda KPU Surabaya, Bhirawa Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Surabaya mengatakan bahwa surat keputusan rekomendasi atau dukungan DPP Parpol atau Gabungan Parpol terhadap pasangan calon, boleh berupa scanner, Namun ada perlakuan yang harus ditaati.

Ketua Bappilu DPD PAN Kota Surabaya Achmad Zainul Arifin dalam pertemuan sosialisasi pembukaan kembali pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota di KPU Kota Surabaya menanyakan apakah masih diperbolehkan rekomendasi berupa scan.

“Karena sebelumnya dibolehkan, apakah pada pendaftaran ini juga akan diterima?”

Tanyanya kepada komisioner KPU Kota Surabaya saat sosialisasi kepada partai politik, Senin (7/9) kemarin di Kantor KPU Kota Surabaya.

Pertanyaan tersebut langsung dijawab Ketua KPU Kota Surabaya Robiyan Arifin. Dirinya menjawab KPU membolehkan dokumen rekomendasi itu berupa hasil scanner. “Tentu boleh, tapi perlakuannya harus disusulkan dengan surat rekom yang asli dan identik,” jawab Robiyan.

Perlakuan itu, menurut Robiyan, harus dilakukan agar tidak terulang kembali polemik rekomendasi scan yang telah terjadi saat pendaftaran RasiyoDhimam Abror. “Seharusnya yang asli saja, ketimbang nanti Nanti hilang lagi,” kata Robiyan.

Menanggapi hal ini, Arifin

KPU Surabaya saat sosialisasi ke parpol. mengatakan, ‘tahu darimana kok hilang?’ Kata Ketua Bappilu DPD PAN. “Lho, statemennya Cak Yoto, waktu ke sini (KPU Surabaya, red),” kata Robiyan. Akibat pernyataan ini, sosialisasi yang awalnya berjalan sedikit tegang menjadi cair karena seluruh tamu undangan dari partai politik tertawa.

Selain pertanyaan Arifin dari DPD PAN Kota Surabaya, Amin Ashari Sekretaris DPC PKB Kota Surabaya meminta ketegasan, apakah secara legalitas Pilwali Kota Surabaya 2015 bisa dilanjutkan? “Ini berkaitan dengan dasar hukum rekomendasi Bawaslu mengenai perpanjangan pendaftaran,” ujar Ashari.

Robiyan, menjawab perta-

geh/bhirawa

nyaan itu mengatakan, “Rekomendasi Bawaslu pada 5 Agustus agar tujuh daerah termasuk Surabaya dibuka kembali pendaftaran. Kalau pembukaan kembali pendaftaran kali ini sesuai PKPU Nomor 12 89a ayat 3.” Kesimpulannya, Pilwali Kota Surabaya secara hukum tetap bisa diteruskan.

Terkait Tahapan Pendaftaran Kembali Pendaftaran Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Surabaya akan dibuka hari ini, Selasa (8/9).

Berbeda dengan tahapan Pilkada daerah lain Pilkada Surabaya mengalami proses pembukaan kembali pendaftaran paslon sebanyak dua kali.

Sehingga, jadwal pelaksanaan Q geh.gat kampanye terpotong.Q

Kinerja Kurang Optimal, Satpol PP Diwacanakan Gabung SKPD Lain DPRD Jatim, Bhirawa Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Jawa Timur mendapat sorotan tajam dari mitra kerja Komisi A DPRD Jatim. Bahkan komisi yang membidangi hukum dan pemerintahan mengusulkan Satpol PP dihapus atau digabung dengan

sudah berusaha melakukan negosisasi kepada tugas agar menunda pengosongan itu. “Seharusnya menunggu pengurus HCIYS, apalagi ada perjanjian kontrak pegelolaan gedung ini dengan Yayasan Senopati selama 20 tahun. Jika melihat kontrak itu, masa berakhirnya juga baru tahun depan dan kami akan menempuh jalur hukum,” ucapnya sambil menunjukan isi kontrak.

Dari cerita Hadiyudo, pada tahun 1996 Yayasan Senopati membangun GOR Tenis Meja di atas lahan milik Pemprov Jatim.

Dalam kesepakatan perjanjian itu, yayasan diberikan hak mengelola selama 20 tahun, “Gedung ini yang bangun yayasan, tahun 1998 gedung ini baru jadi, “ ceritanya.

Pada surat perjanjian yang ditanda tangani pada 1 April 1996 antara Ananda Isman (pihak pertama) selaku Ketua Umum PTMSI Jatim saat itu dengan Ketua Yayasan Senopati, Johan Sidarta (pihak kedua) yang intinya pihak pertama (Ananda) menyerahkan seluruh pengelolaan GOR Tenis Meja ke pihak Kedua (Johan Sidarta) untuk mengelola gedung selama 20 tahun.

Hanya saja dalam perjanjian itu tidak disebutkan kalau lahan seluas 1.200m2 adalah aset Pemprov Jatim. Bahkan dalam perjanjian itu juga tidak melibatkan pejabat pemprov, melainya hanya ketua umum Q wwn KONI.Q

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lain di lingkungan Pemprov Jatim karena keberadaannya selama ini kurang memberikan manfaat.

Ketua Komisi A DPRD Jatim, Freddy Poernomo mengatakan bahwa lembaga penegak perda-perda di Jatim ini kinerjanya sa-

ngat lemah. Akibatnya, banyak Perda yang dihasilkan DPRD Jatim hanya menjadi macan kertas.

“Pelanggaran Perda di Jatim sebenarnya cukup banyak. Tapi karena Satpol PP mandul sehingga masyarakat seringkali main hakim sendiri,” ujarnya Senin (7/9).

Politisi asal Partai Golkar itu mencontohkan kondisi jalan provinsi banyak yang rusak lantaran kendaraan angkut yang melebihi tonase dibiarkan lewat bahkan tidak masuk jembatan timbang. Begitu juga pengawasan penjualan sapi asal Jatim ke luar Jatim

dibiarkan bebas sehingga harga daging sapi di Jatim ikut melonjak, padahal Jatim swasembada daging.

“Tugas dan kewenangan Satpol PP pada penegakan Perda harus dikuatkan, agar Perda di Jatim tidak menjadi macan kertas semata,” tegas Q cty Freddy Poernomo.Q

DPRD Jatim, Bhirawa Rencana penyusunan peraturan daerah (Perda) tentang perlindungan tenaga kerja jauh dari harapan.

Akibat tarik ulur antara eksekutif dan legislative, sampai saat ini draf peraturan tersebut belum juga masuk ke Prolegda DPRD Jatim. Sehingga mustahil bisa dipercepat pembahasannya.

Eksekutif misalnya, berharap agar Raperda tersebut menjadi inisiatif DPRD alasannya, ekeskutif tidak memiliki anggaran cukup untuk menyusun payung hukum tersebut. Sementara, kalangan legislative sendiri belum merespon usulan tersebut.

“Kalau memang menjadi inisiatif DPRD tentu akan lama. Sebab, usulan Perda ini harus mendapat persetujuan 100 anggota DPRD dulu. Padahal, Perda ini mendesak diberlakukan untuk melindungi tenaga kerja lokal dari serbuan tenaga kerja asing,”tegas Anggota Komisi E DPRD Jatim Agatha Retnosari, Senin (7/9).

Sebagaimana desakan banyak pihak, Perda tersebut sudah bisa diberlakukan pada Januari nanti. Ini karena Masyarakat Ekonomo Asean (MAE) sudah mulai berlaku akhir tahun ini. Sehingga payung hukum tersebut bisa memproteksi serbuan tenaga asing.

“Nah, kalau sekarang saja belum masuk Prolegda. Lalu kapan membahasnya. Bisa-bisa pertengahan tahun depan baru selesai. Sementara, tenaga kerja asing sudah menyerbu Jatim. Saat ini saja sudah ada 14.000 pekerja asing yang mengusai industry di Jatim,”imbuh politisi PDI Perjuangan ini.

Sesuai gagasan Pemerintah Provinsi Jatim, Perda perlindungan tenaga kerja tersebut akan mengatur tentang syarat penggunaan bahasa daerah (Jawa dan Madura) dan bahasa Indonesia bagi tenaga asal luar negeri.

Artinya, mereka yang tidak bisa menguasai dua bahasa tersebut tidak akan bisa masuk ke Jatim. Terutama untuk jenis pekerjaan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.

Gubernur Jatim Soekarwo sendiri memandang penting dua syarat tersebut. Sebab, bila tidak, maka warga lokal Jatim akan kalah bersaing. Sehingga berimbas pada pengangguran.

“Karena itu, mau tidak mau aturan ini harus diberlakukan. Menakertrans memang meniadakan syarat bahasa Indonesia itu. Tetapi tidak untuk Jatim. Jadi silahkan masuk ke Indonesia. Tetapi khusus ke Jatim jangan,”tegasnya.

Soekarwo tidak memungkiri bahwa aturan tersebut akan bertabrakan dengan regulasi pemerintah pusat.

Meski begitu, orang nomor satu di Jatim ini akan tetap memberlakukannya.

Toh, kewajiban untuk menguasai bahasa lokal, menurut dia, tidak bertentangan dengan kaidah perdagangan bebas yang telah dikeluarkan oleh World Trade Organization (WTO).“WTO itu membolehkan asalkan peratuan dimaksudkan untuk melindungi konsumen. Dalam hal ini konsumennya adalah pekerja lokal. Sehingga harus Q cty dilindungi,”ujarnya.Q

Pungli di SDN Kertajaya

Berkedok Try Out dan Persiapan US, Siswa Kelas VI Dipungut Rp 200 Ribu per Bulan Di SDN Kertajaya Surabaya , dengan kedok biaya persiapan Ujian Sekolah dan perpisahan, siswa kelas 6 dipungut Rp200 ribu per bulan. Pungutan ini disampaikan kepada wali murid kelas 6 SD Negeri yang terletak di kawasan Pucang Jajar tersebut melalui surat edaran tanpa kop dan penanggungjawab.

Tak ayal, pungutan ini pun memantik protes dari wali murid. Tidak hanya karena nilainya yang besar, tetapi juga peruntukannya dikhawatirkan tak jelas.

Dalam surat edaran yang diterima wali murid, tertera rincian pungutan yang terdiri dari pengadaan try out Ujian Sekolah (US), biaya operasional kelas, perpisahan/wisuda dan beberapa item lain.

Salah seorang wali murid yang tidak mau disebutkan namanya menunjukan rincian dari Rp200 ribu/bulan itu. Yakni Rp75 ribu untuk biaya try out dan Rp125 ribu

cicilan biaya perpisahan atau wisuda. Di bagian bawah blangko juga menyebutkan keharusan supaya wali murid dalam tiap bulannya membayar tidak lebih dari tanggal 10.

Mengenai pungutan ini wali murid yang bersangkutan mengaku tidak pernah diajak bicara oleh pihak manapun, baik sekolah, komite sekolah maupun paguyuban kelas.”Kita tidak pernah diajak rembugan untuk pungutan ini. Tibatiba anak saya disodori edaran ini. Kita sih tidak mau bayar, tapi di sekolah anak kita di tagih terus,”

pungkas dia.

Kesan sebagai pungutan liar bertambah karena sebagian item dalam surat edaran itu , seperti try out dan biaya operasional kelas, seharusnya telah terkaver dalam bantuan operasional pendidikan daerah (Bopda).

Lebih tidak masuk akal lagi, saat dikonfirmasi mengenai keberadaan surat edaran pungutan tersebut Kepala SDN Kertajaya Subandi, mengaku tidak tahu menahu.Dia menduga pungutan tersebut merupakan hasil musyawarah wali murid kelas 6. Karena sebelumnya dia sempat membuat rapat dengan wali murid terkait visi-misi sekolah.

Subandi mengungkapkan pernah menyatakan , jika wali murid ingin anak-anaknya masuk negeri, harus ada usaha ekstra. Kalau hanya mengandalkan try out dari sekolah saja tidak

akan cukup.

“Pendidikan gratis itu memang standarnya. Tapi kalau mau lebih dari standar berarti harus ada biaya secara mandiri. Kalau tidak, jangan nuntut anaknya masuk sekolah negeri,” tutur Subandi saat dikonfirmasi di sekolahnya, Senin (7/9).

Subandi mengaku, Dinas Pendidikan (Dindik) Surabaya hanya memberi jatah try out dua kali dalam setahun. Maka perlu tambahan try out agar lulusannya bisa mendapat hasil bagus saat Ujian Sekolah (US).

“Tapi kita tidak mengelola pungutan itu. Semua dimusyarahkan sendiri oleh wali murid. Itu pun tidak memaksa. Kalau mau try out silahkan, mau wisuda juga silahkan. Kalau tidak juga tidak apa-apa,” ungkap dia.

Terkait keluhan ini, Subandi mengaku akan koor-

dinasi dengan Komite Sekolah. Tujuannya juga untuk memastikan ada dan tidaknya praktek ini. Sekiranya ada, sekolah akan menganulir jika wali murid keberatan.

“Sebenarnya sumbangan dari wali murid itu tidak apa-apa. Asal tidak memaksa dan nilainya tetap.

Kalau nominalnya tetap Rp200 ribu per bulan, itu namanya iuran. Itu dilarang,” kata dia.

Di sekolah yang terletak di Jalan Pucang Jajar 4-6 Surabaya itu, terdapat empat ruang untuk siswa kelas 6.

Masing-masing sekitar 45 siswa. Jika di total, pungutan yang rencananya akan ditarik hingga 11 bulan itu akan menghasilkan Rp2,2 juta per siswa. Sehingga, total pungutan yang ditarik dari wali murid akan terkumpul sekitar Rp396 Q tam juta.Q

PEMERINTAH KOTA SURABAYA PENGUMUMAN PELELANGAN UMUM / PELELANGAN TERBATAS / PELELANGAN ULANG / SELEKSI UMUM PUTARAN XX TA 2015 Dalam rangka pelaksanaan APBD Kota Surabaya Tahun Anggaran 2015, Pemerintah Kota Surabaya mengumumkan pekerjaan yang akan dilelang dengan ketentuan sebagai berikut : 1. Perincian & penjelasan pekerjaan, dilihat pada portal Pemerintah Kota Surabaya https://lpse.surabaya.go.id 2. Persyaratan pelelangan dapat didownload di portal https://lpse.surabaya.go.id 3. Pendaftaran, pemilihan pekerjaan dan penawaran harus dilakukan melalui portal e-Procurement Pemerintah Kota Surabaya mulai tanggal 08 September 2015 TTD Kelompok Kerja

SURABAYA

Selasa Kliwon 8 SEPTEMBER 2015

3

PENDIDIKAN - KESEHATAN - PELAYANAN PUBLIK - HUKUM

Pemantauan Tim TP4 Tinggal Tunggu Perintah Kejagung

RAGAM INFO

Kejaksaan Bakal Awasi Penyerapan Anggaran Pembangunan

Salah Makan Sebabkan Sindrom Metabolik Surabaya, Bhirawa Penyakit-penyakit sindrom metabolik yang banyak diderita masyarakat salah satu penyebabnya adalah kesalahan dalam menerapkan porsi makan yang benar. Standarnya dalam satu porsi makanan terdapat kandungan karbohidrat antara 55 hingga 60 persen, protein 12 hingga 15 persen, dan lemak, sayur juga buah dibawah 30 persen.

“Namun kebanyakan yang diterapkan masyarakat jumlah lemak melebihi standar baik yang seharus dikonsumsi, sehingga memicu timbulnya sindrom metaboli,” tegas Dr dr Inge Permadhi MS SpGK, dokter spesialis gizi klinis.

Menurutnya, sindrom metabolik sendiri merupakan keadaan klinis dimana pada seseorang terdapat sekumpulan kelainan metabolic antara lain kelainan kadar lipid, peningkatan kadar glukosa, peningkatan kadar asam urat, peningkatan tekanan darah, dan kegemukan.

Penyebab utama sindrom metabolic, lanjutnya, bukan lagi karena genetic, tapi lebih dipicu karena pola dan porsi makan yang kurang baik. Menurut Inge hal ini juga sebagai akibat kebiasaan dan budaya masyarakat dalam mengkonsumsi makanan.

“Yang lebih baiknya lagi adalah porsi buah dan sayur lebih banyak ketimbang karbohidrat dan lemak.

Tapi karena kebiasaan, orang selalu merasa tidak kenyang dan puas jika tidak makan banyak karbohidrat dan lemak,” terangnya.

Bukan hanya itu, konsumsi gula masyarakat Indonesia juga dianggap cukup tinggi, padahal trlalu banyak mengkonsumsi gula juga menjadi salah satu pemicu penyakit. Standarnya konsumsi gula maksimal adalah 5 persen dari kalori atau sekitar dua sendok makan (20 gram) Q dna per harinya.Q

Kejati Jatim, Bhirawa Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jatim bakal membentuk Tim Pengawal dan Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan (TP4) sesuai perintah Presiden RI melalui Kejaksaan Agung (Kejagung). Tujuannya adalah memberikan pendampingan kepada Pejabat Pemerintah, BUMN dan BUMD dalam penggunaan anggaran.

Diduga Gelapkan Uang Nasabah Rp 19,4 Miliar, Pembobol Bank Mayapada Dituntut 10 Tahun PN Surabaya, Bhirawa Tak puas dengan vonis hukuman 6 tahun penjara karena dugaan membobol dana nasabah Bank Mayapada pada 2012 silam. Terdakwa Daniel Cristinus Gunawan kembali mendapat tuntutan 10 tahun penjara oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Ahmad Jaya dari Kejari Surabaya.

Warga Jalan Petemon II Nomor 57 Surabaya itu dituntut 10 tahun penjara lantaran pada tahun 2009 sampai 2011 dengan sengaja membuat catatan palsu dalam pembukuan laporan transaksi atau rekening bank. Hal itu dilakukannya pada saat dirinya menjabat sebagai Kepala kas di Bank Mayapada Cabang Jalan Mayjen Sungkono Surabaya.

“Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dan meminta majelis hakim untuk menghukum terdakwa dengan hukuman 10 tahun penjara,” kata Jaksa Ahmad Jaya di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, Senin (7/9).

Tak cukup dengan hanya hukuman badan, Jaksa Ahmad Jaya juga menuntut terdakwa Daniel dengan hukuman denda sebesar Rp 10 miliar. “Jika denda tidak dibayar, maka terdakwa wajib menjalani hukuman subsider 5 bulan kurungan,” tegasnya.

Dijelaskan Jaksa dalam berkas tuntutannya, terdakwa dinyatakan bersalah telah melanggar Pasal 49 huruf a, b Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan dan Pasal 3 Undangundang Nomor 8 tahun 2010 tentang TPPU. Perbuatan terdakwa dilakukan ketika dirinya menjabat Kepala kas di Bank Mayapada Cabang Jalan Mayjen Sungkono Surabaya. Modusnya, terdakwa menawarkan produk dalam bentuk Q bed deposito dengan bunga tinggi.Q

trie diana/bhirawa

Bersihkan Monumen

Bambu runcing sebagai kebanggaan arek Suroboyo yagn berada di Jl Panglima Sudirman Surabaya, kini mulai dibersihkan dari kerak yang menempel ditembok oleh petugas DKP (Dinas Kebersihan dan Pertamanan) Surabaya,Senin (7/9).

85 Persen Penderita Tumor Otak Adalah Wanita Surabaya, Bhirawa pelayanan kesehatan seperti Sebagai kaum hawa, wanita dengan memafaatkan BPJS dituntut untuk lebih berhati-hati Kesehatan juga meningkatkan dalam menjaga kesehatanya kesadaran dan kemauan materutama terhadap penyakit tusyarakat untuk memeriksakan mor otak. Data yang dihimpun di kondisi kesehatan.

RSUD dr Soetomo Surabaya “Ada 61,7 persen penderita tusetidaknya 85 persen pendemor otak yang dioperasi di ritanya didominasi kaum peRSUD dr Soetomo adalah tumor rempuan, sedangkan sisanya otak jinak, sisanya adalah kandari kaum laki-laki. ker otak,” imbuh laki-laki yang Dokter Spesialis Bedah Saraf juga merupakan Kepala Bidang RSUD Dr Soetomo Surabaya Dr Pelayanan Medik RSUD Dr Joni Wahyuhadi Joni Wahyuhadi, dr, SpBS, menSoetomo ini. jelaskan, jumlah pasien tumor otak di Joni menuturkan, rasio orang yang beRSUD Dr Soetomo yang menjalani tinresiko terkena tumor otak di Indonesia dakan operasi pada tahun 2010 sebanyak adalah 1 diantara 888.793 orang, sedang116 orang, tahun 2011 sebanyak 130 orkan di Surabaya rasionya adalah 1 diantara ang, tahun 2012 sebanyak 130 orang, tahun 154.186 orang. Rasionya memang cukup 2013 sebanyak 149 orang, tahun 2014 kecil dibandingkan dengan penyakit bersebanyak 172 orang, dan dari Januari bahaya lain, namun harus tetap diwaspadai. hingga Mei 2015 sudah ada 61 orang yang Perlu diketahui, gejala yang ditimmenjalani operasi. bulkan penyakit ini seperti nyeri kepala, “Sedangkan untuk pasien tumor otak biasanya timbul dan memberat pada saat pengunjung poli bedah saraf dari Mei 2014 bangun tidur (morning chepalgia), batuk hingga 2015 jumlahnya mencapai 218 pasien atau mengejan. Bila gejala ini dirasakan yang menunggu tindakan operasi,” terangnya. lebih dari dua minggu maka patut Pasien yang datang pun kondisinya dicurigai sebagai bagian darigejala tumor beragm, mulai dari yang baru merasakan otak. Gejala lain berupa mual, mutah, gejala-gejala hingga yang sudah kronis. kejang dan mata kabur serta penurunan Q dna Namun dengan adanya kemudahan akses kesadaran.Q

PDAM Tambah Pemasangan 50 Master Meter Surabaya, Bhirawa PDAM Surya Sembada Kota Surabaya akan memasang master meter (MM) di 50 titik lokasi. Ini dilakukan Untuk memperluas cakupan pelanggan.

Target ini diwujudkan sampai akhir tahun 2015.

Menurut Direktur Pelayanan

PDAM Surya Sembada Surabaya, Sunarno, untuk mewujudkan pemasangan MM ini tak bisa dilakukan sekaligus tetapi secara bertahap. ‘’Ini merupakan program PDAM Surabaya untuk meningkatkan akses air ke seluruh warga Surabaya, terutama mereka yang

tinggal di daerah yang secara teknis maupun administratif tidak dapat dilayani,’’ ujarnya.

Sampai dengan bulan Agustus lalu menurut Sunarno baru terpasang 15 titik dari 50 yang direncanakan. Masing masing, 10 titik MM ada di Bratang (7 titik), Ngemplak, Bentul-Jagir, Jetis

dengan 450 penerima manfaat.

Kemudian lima titik MM baru dipasang di Legundi, Kanginan, Greges-Surabaya Barat (3 titik) dengan 259 penerima manfaat.

Daerah daerah yang tak bisa dimasuki pipa PDAM tersebut diantaranya di rumah warga yang berada di areal PT KAI.Q dre

Rencana pembentukan TP4 oleh Kejagung yang diikuti oleh Kejati se Indonesia ini mengacu pada Inpres Nomor 7 Tahun 2015 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2015. Pendampingan dalam bidang penyerapan anggaran pembangunan oleh Pejabat Pemerintahan ini sudah disetuji Presiden Joko Widodo. Tinggal menunggu draf dan penggodokan yang dilakukan kejagung.

Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum) Kejati Jatim Romy Arizyanto mengaku, rencana pembentukan TP4 itu diketahuinya pada saat Pelatihan Kehumasan dan Pengelolahan Website Kejaksaan RI pekan lalu. Hal itu juga disampaikan langsung oleh Direktur I Sosial Politik pada Jamintel Kejagung, Aditia Warman.

Lanjut Romy, bila draf telah disetuji Kajagung, otomatis Kejati Jatim bakal mengikuti program pembentukan Tim TP4. Nantinya Tim TP4 terdiri dari Jaksa yang ada di bidang Intelijen dan Tata Usaha Negara. Menurut Romy dua bidang ini akan bertugas untuk melakukan pencegahan terhadap dugaan adanya penyelewengan anggaran. Sementara untuk bidang penindakan, Tim TP4 juga mengkoordinasikan dengan bidang Pidana Khusus (Pidsus).

“Komposisi TP4 masih digodok Kejagung. Intinya, Kejati Jatim (TP4) siap mendampingi penyerapan anggaran yang dilakukan Pejabat BUMN maupun BUMD. Jika ditemukan dugaan penyalagunaan anggaran pembangunan, hal itu akan diproses,” tegas Kasi Penkum Kejati Jatim Romy Arizyanto, Senin (7/9).

Romy mengaku, bila nantinya Tim TP4 sudah siap, bukan berati Pejabat Pemerintahan takut akan menggunakan penyerapan anggaran. Namun, dalam penyerapan anggaran itu akan mendapat pendampingan dari Kejaksaan. “Kalau

takut menggunakan anggaran, otomatis pembangunan akan macet. Penyerapan anggaran diperbolehkan, asal sesuai peruntukan,” ungkapnya.

Pria asal Jambi ini menambahkan, jika surat dari Kejagung turun, Kejati Jatim akan menurunkan Tim TP4 untuk mendampingi Pejabat dilingkup Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim. Sementara untuk lingkup Pemerintah Daerah, pendampingan bisa dilakukan oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) yang berada diseluruh Jatim.

Terkait data penyerapan anggaran di masing-masing daerah, Romy mengaku, di Jatim rata-rata terserap 60% dan masuk kategori aman. Tapi dirinya tidak bisa memastikan apabila nantinya data tersebut bisa berubah. “Di Jatim masih aman, penyerapan anggaran pembangunan mencapai 60 persen.

Namun disejumlah daerah luar Jawa banyak yang belum melakukan penyerapan anggaran, alasannya yakni takut akan berurusan dengan hukum jika menggunakan anggaran itu,” pungkasnya.

Sebelumnya, Kejaksaan Agung akan segera membentuk Tim Pengawal dan Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan (TP4) yang akan melakukan pendampingan kepada Pejabat dalam penggunaan anggaran. Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung Widyopramono meyakini keberadaan tim itu akan membawa manfaat besar karena bakal menghindarkan pejabat dari tindakan korupsi.

Sedangkan Kapuspenkum Kejagung Tony Spontana menjelaskan, pembentukan tim itu mengacu pada Inpres Nomor 7 Tahun 2015 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2015.

Rencananya, Jaksa Agung M Prasetyo akan mengumumkan pembentukan TP4 yang saat ini komposisinya sedang digodok.Q bed

KI Jatim Evaluasi Layanan Informasi SKPD Pemprov, Bhirawa Komisi Informasi(KI) provinsi jatim akan melakukan monitoring dan evaluasi (monev) layanan informasi public pada Satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di lingkungan Pemprov Jatim dan kabupaten/kota.

Kegiatan monev ini juga akan dibarengi dengan pemeringkatan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID, rencananya dilaksanakan mulai 8 September 2015. Setidaknya 59 SKPD Pemprov dan 38 kab/kota se-Jatim akan didatangi KI Jatim.

“Melalui monev, masyarakat akan tahu, siapa yang terbuka dan taat terhadap Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Ini sekaligus untuk mendorong Badan Publik agar terus meningkatkan kualitas layanan informasinya,” kata Ketua KI Jatim, Ketty Tri Setyorini, dikonfirmasi, Senin (7/9).

Tahun lalu, lanjut Ketty, badan publik yang telah mendapat penghargaan transparansi anggaran, antara lain Dinas Kesehatan Jatim, Pemerintah Kota Blitar dan Pemerintah Kabupaten Malang. Sedangkan penghargaan PPID Terbaik secara umum atau tingkat SKPD, yakni Dinas Kesehatan (87,93), Dinas Sosial (77,50), Kantor Perwakilan (68,04). Untuk tingkat kota yakni Kota Surabaya (84,20), Kota Malang (82,95), dan Kota Blitar (75,76). Sedangkan tingkat Kabupaten yakni Kabupaten Blitar (88,54), Kabupaten Malang (71,85), dan Kabupaten Banyuwangi (66,47).

Dikatakan Ketty, pelaksanaan Monev merupakan implementasi fungsi Komisi Informasi dalam menjalankan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Selain itu monev juga merupakan bentuk pelaksanaan kewenangan Komisi Informasi yang diatur Pasal 37 Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Perki SLIP).

“Terkait pemeringkatan, hal ini untuk menumbuhkan semangat PPID agar mampu bersaing dalam memperbaiki layanan informasi publiknya,” Q iib ujarnya.Q

Tak Ingin Dihukum Mati, WNA Belanda Mengaku Hanya Korban Tak ingin tuntutan hukuman mati Jaksa dikabulkan oleh Hakim, Ali Tokman, Warga Negara Asing (WNA) Belanda, mengaku bersalah. Ia pun juga mengaku hanya sebagai korban dari sindikat narkoba internasional.

Pada sidang beragendakan pembelaan (pledoi), terdakwa bahkan membeberkan bukti foto yang menunjukkan ketika dirinya diberi tas koper oleh Jeny (DPO) di area bandara, sebelum naik pesawat. Melalui Kuasa Hukumnya Yudianta Simbolon, Senin (7/9) dalam pledoi tersebut, Ia menyatakan, bahwa dirinya hanyalah seorang juru masak atau koki disebuah restoran di Belanda.

Bahkan, terdakwa berkebangsaan Turki ini mengaku tidak tahu apa itu narkoba.

Ia meyakini jika dirinya me-

rupakan korban dari bagian sindikat narkoba internasional. “Selama hidup, saya tidak pernah bersentuhan dengan narkoba. Begitu juga saat di Belanda, saya juga tidak pernah berurusan dengan tindak pidana,” aku Ali dihadapan Ketua Majelis Hakim Musa Arief Aini, Senin (7/9).

Dalam kasus ini, Ia mengaku juga bersedia menjadi justice colabolator, untuk membongkar kasus yang tengah melilitnya. “Untuk itu, saya berharap mendapatkan hukuman yang paling ringan daripada ter-

dakwa lainnya. Karena saya hanyalah korban dari sindikat narkoba internasional,” ungkapnya.

Menanggapi pembelaan yang dilakukan terdakwa Ali Tokman, Ketua Majelis Hakim Musa Arief Aini, menyatakan akan menunda persidangan pada Kamis (10/9) lusa, dengan agenda putusan. “Sidang dilanjutkan Kamis lusa,” pungkas Hakim Musa.

Sebelumnya, terdakwa Ali Tokman dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Harry, dengan pidana hukuman mati.

Kasus ini mencuat ketika petugas bandara juanda mencurigai terdakwa Ali Tokman, penumpang pesawat Singapore Airlines yang mendarat di Bandara Juanda. Kemudian petugas melakukan pemerik-

bed/bhirawa

Terdakwa Ali Tokman melalui Kuasa Hukumnya Yudianta Simbolon menyatakan pembelaan atas tuntutan pidana mati oleh JPU, Senin (7/9). saan X-ray, petugas mencurigai sel yang diduga milik terdakwa Surabaya seorang diri. tas koper warna hitam dan ran- warga Belanda yang datang ke Dari pemeriksaan petu-

gas, dalam tas koper warna hitam milik tersangka ditemukan kotak kemasan berisi clumping cat litter (pasir buatan untuk pembuangan kotoran kucing).

Setelah diperiksa , ternyata tas tersebut berisi bubuk berwarna coklat yang dicurigai sebagai Methylene Dioxy Meth Amphetamine (MDMA) dengan berat bruto 6,150 gram, dan nilai jual total Rp 17,220 miliar.

Selanjutnya, kasus inipun dikordinasikan ke Polda Jatim dan BNN Provinsi Jatim. Setelah dilakukan pengembangan, petugas berhasil menangkap tiga terdakwa lainnya, yakni Alfon (44), warga Pondok Laguna , Fredy Tedja Abdi (40), warga Gersikan Surabaya, dan Rendy (39).Q bed

4

OPINI Tajuk

Stop Kriminalisasi Jurnalistik TIADA yang kebal hukum, termasuk penegak hukum, jajaran legislatif (DPR dan DPRD), maupun wartawan. Kesetaraan di hadapan hukum merupakan komitmen bangsa Indonesia, tertuang dalam konstitusi (UUD). Serta merupakan HAM (Hak Asasi Manusia) yang berlaku universal di seluruh dunia. Begitu pula tata-kelola informasi telah menjadi bagian hak asasi yang digaransi konstitusi. Kinerja jurnalistik (dan wartawan-nya) niscaya tunduk pada seluruh peraturan, termasuk hukum adat.

Tetapi masih sering terjadi penyalahgunaan kinerja jurnalistik. Masih sangat banyak wartawan “bodrek” yang nyata-nyata bekerja untuk memeras sumber berita. Personel “bodrek,” bisa muncul pada media cetak (koran dan majalah), maupun media elektronik (diantaranya media online).

Media cetak “bodrek” biasanya dicetak tanpa mengenal periode. Penerbitan bergantung pada perolehan wartawan hasil memeras sumber berita.

Begitu pula media online ecek-ecek, yang didanai bersama oleh kelompok perorangan. Hanya memerlukan biaya awal sekitar Rp 2 juta (berlaku se-tahun), sudah cukup untuk “meng-hantam” siapapun, terutama dengan tujuan memeras. Inilah problem pers Indonesia, berpacu lawan wartawan “bodrek.” Namun kinerja pers ecek-ecek (bodrek) bukanlah buruk total. Melainkan masih terdapat ”hikmah” yang bisa dimanfaatkan.

Biasannya, wartawan “bodrek” mengincar mangsa yang dikategori busuk. Bisa kalangan legislatif (DPR dan DPRD), pejabat, penegak hukum, sampai pengusaha swasta. Kasus yang diincar, terutama penyimpangan terhadap peraturan (terutama korupsi) dan perselingkuhan. Jika gagal memeras, wartawan “bodrek,” akan ber-sinergi dengan LSM yang busuk pula.

Pers jenis ini (bodrek) sejatinya bukan wartawan, melainkan sekelompok pengangguran yang coba mengutil uang.

Tetapi untuk pejabat (pemerintah maupun swasta) yang baik, tidak akan risau dengan wartawan “bodrek.” Karena masyarakat luas juga tidak akan membaca kinerja pers ecek-ecek. Seluruh rakyat hanya mencari dan menunggu peliputan pers yang cerdas serta jurnalisme dedikatif. Produk pers seringkali merupakan pertanda budaya bangsa, yang tercermin dari ragam liputan. Intensitas pemberitaan, secara faktual menunjukkan permasalahan paling urgen yang berkembang di tengah masyarakat.

Tetapi kinerja jurnalisme yang dedikatif, ironisnya, seringkali dimusuhi pejabat. Bahkan tak jarang di-kriminalisasi. Sudah banyak wartawan dedikatif harus bertaruh jiwa raga, menghadapi pejabat busuk. Puluhan wartawan menjadi “tersangka” karena laporan pejabat. Seperti terjadi pada wartawan media online Berita ATJEH, di Lhokseumawe. Tuduhannya, melanggar Pasal 27 ayat (3) UU Informasi dan Transaksi Elektronik.

Padahal tulisan dalam beritanya berupa “dugaan” pelanggaran qanun hukum syariah Islam yang berlaku di Aceh.

Seorang anggota DPR Aceh dari parpol (lokal) tidak menunaikan shalat Jumat, malah booking hotel dengan beberapa perempuan. Maka pelaporan wartawan kepada Polres Lhokseumawe, nyata-nyata merupakan kriminalisasi. Bahkan coba mengadu, antara hukum syariat Islam yang berlaku di Aceh dengan UU tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Penetapan tersangka terhadap kinerja jurnalisme, seharusnya juga ditimbang dengan UU Nomor 40 tahun 199 tentang Pers. Pada pasal 5 ayat (1) dinyatakan, “Pers nasional berkewajiban memberitakan peristiwa dan opini dengan menghormati norma-norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat serta asas praduga tak bersalah.” Frasa kata “berkewajiban” secara langsung berurutan dengan kewajiban lain, pada pasal 5 ayat (2), tentang hak jawab.

Hak jawab, diberikan kepada masyarakat, yang merasa dirugikan oleh suatu pemberitaan. maka masyarakat memiliki hak jawab. Pers wajib memuat jawaban oleh masyarakat yang dirugikan, pada halaman yang sama dan ukuran (luas halaman) yang sama. Bahkan pada kode etik pers, harus ditambah kata “maaf” manakala terjadi kesalahan.

Maka terhadap pemberitaan yang merugikan, tidak perlu dilakukan adu otot maupun adu kuasa. Seluruh rakyat berkedudukan sama, equal before the law. 

Sorotan Publik

Semua tanggapan baik berupa saran dan kritik atas wajah dan kinerja birokrasi kita dalam memberikan pelayan publik dapat dikirim melalui email: harian_bhirawa@yahoo.com atau manfaatkan fasilitas surat pembaca di www.harianbhirawa.co.id atau telp ke (031) 5470650 atau faks (031) 5343359. Untuk setiap email harap disertakan nomor telpon (untuk konfirmasi ulang).

Indonesia Kehilangan Empat “Aset” Sosial BANGSA Indonesia telah kehilangan empat “aset” sosial yang sangat dibutuhkan untuk menjadi negara besar. Keempatnya adalah kearifan bangsa, tetapi kini mulai hilang. Aset pertama milik bangsa Indonesia yang mulai hilang adalah kesetiakawanan dan solidaritas sosial yang semakin memudar dari kehidupan masyarakat. Tanpa disadari, fenomena yang berkembang adalah munculnya masyarakat egois dan tidak menghiraukan kondisi sekitar selagi tidak mengganggu urusan pribadi. Prinsipnya, selagi tidak mengganggu, biarkan saja.

Selaku parpol Islam, PPP menyayangkan kondisi itu karena dinilai tidak sesuai dengan ajaran dalam Al Quran yang mengajarkan konsep “ta’awanu” yakni saling tolong menolong dalam kebaikan. Aset kedua bangsa Indonesia yang hilang adalah kesabaran sehingga muncul fenomena masyarakat yang terlalu mudah menyalahkan orang lain. Kondisi itu berlanjut dalam kehidupan berpolitik sehingga situasi yang kurang menguntungkan selalu disikapi dengan tuntutan agar pembuat kebijakan yang sedang berkuasa untuk turun dari jabatan.

Setiap ada sedikit kegagalan (pemerintah), selalu diselesaikan dengan tuntutan untuk diturunkan.

Seluruh elemen bangsa harus mampu bersabar menantikan proses dari berbagai program yang sedang dijalankan pemerintah. Kondisi yang sama juga dialami PPP yang sedang dihadapkan dengan masalah hukum yang belum selesai meski hampir berjalan setahun.

Kita harus bersabar. Barangkali PPP sedang diuji untuk melompat lebih tinggi pada Pemilu 2019. Aset lain yang hilang dari bangsa Indonesia adalah kesopanan yang ditandai dengan banyaknya komentar yang kurang layak terhadap orang lain, termasuk pemerintah.

Salah satu fenomena terhadap hilangnya kesopanan itu dapat dilihat dari perkembangan sosial media (sosmed) yang memudahkan seseorang untuk mengomentari orang lain, bahkan dengan cara yang menyakitkan. Tanpa disadari, masyarakat mulai senang untuk menceritakan sesuatu yang buruk tentang orang, meski belum tentu benar. Dengan ada sosmed, seolah-olah kita bebas mengomentari orang lain. Sedangkan aset lain yang juga hilang adalah sikap adil sehingga memunculkan kemiskinan dan ketimpangan sosial. Dalam Islam, sangat dilarang untuk berbuat tidak adil meski dengan alasan apa pun.

Romahurmuziy Ketua Umum DPP PPP

HARIAN

PENDIRI : Alm. H. Moch. Said DEWAN PENASIHAT: Dahlan Iskan, Drs. Sugeng Praptoyo, SH, MM, MH, AK H. Ali Salim

Selasa Kliwon, 8 SEPTEMBER 2015

Pilkada Serentak dan Agenda Pemberantasan Korupsi Tanggal 9 Desember 2015 merupakan momentum bersejarah bagi proses demokratisasi di daerah. Karena pada bulan tersebut, untuk pertama kalinya kita akan mulai melaksanakan Pemilihan kepala daerah (Pilkada) langsung secara serentak. .Dalam konteks ini, Pilkada langsung ini juga bisa dijadikan sebagai momentum untuk melakukan perbaikan dan perubahan di tingkat daerah, terutama berkait dengan masalah pemberantasan korupsi daerah. Mengingat korupsi di daerah saat ini sudah begitu endemik. Hal ini ditunjukkan dengan semakin banyaknya pejabat daerah yang terjerat kasus korupsi.

B

erdasarkan data KPU, Pilkada serentak akan dilaksanakan di 269 daerah kabupaten/kota dan propinsi. Sampai sehari pasca penutupan pada 28 Juli, sebanyak 810 pasangan calon akan meramaikan Pilkada serentak di 269 daerah. Dari jumlah tersebut terdapat satu daerah yang belum sama sekali ada pasangan calon (Paslon) yang mendaftar hingga penutupan hari terakhir pendaftaran di KPU setempat, yakni Kabupaten Bolaang Mongondo Timur, Sulawesi Utara. Sementara itu, dari hasil rekapitulasi data, sampai saat ini diketahui tinggal 14 daerah yang memiliki calon tunggal, dua diantaranya di Jatim, yakni Kabupaten Blitar dan kota Surabaya..

Dari 810 pasangan calon itu rinciannya; 20 pasangan calon gubernur/wakil gubernur, 676 pasangan calon bupati/wakil bupati, dan 114 pasangan calon wali kota/ wakil wali kota. Dari 20 pasangan calon gubernur/ wakil gubernur, dua di antaranya merupakan calon perseorangan, 18 lainnya merupakan pasangan yang diusung partai politik.

Isu Korupsi Daerah Salah satu isu penting dan sentral dalam Pilkada iini adalah isu pemberantasan korupsi.

Salah satu produk kebijakan reformasi adalah adanya desentralisai kekuasaan dan keuangan. namun desentralisasi kekua-

S

untuk menarik simpati pemilih. Korupsi menjadi masalah nasional sekaligus masalah daerah.

Persoalan korupsi yang begitu akut ini menjadikan bangsa ini bagaikan tubuh tak berdarah; lumpuh, tak bisa berOleh : jalan apalagi berlari Umar Sholahudin untuk mencapai kemajuan bangsa dan kesejahteraan saan dan keuangan masyarakat. Korudaerah ini bukannya melahirkan psi menjadi virus endemik yang kekuasaan dan anggaran daerah sangat mematikan organ-organ yang didunakan untuk mengtubuh bangsa ini. Begitu parahabdi kepada, tapi dalam fakta nya praktik korupsi sehingga empiriknya lebih untuk mengabdi menjadikan negeri ini masuk pada dirinya dan kepentingan dalam deretan lima besar negara kelompoknya. Lahirlah apa yang terkorup di dunia. sering dinamakan desentralsiasi korupsi. Otonomi telah melahirAgenda pemberantasan korupsi kan raja-raja kecil. KementeMengingat sudah begitu enrian Dalam Negeri (Kemendagri) demiknya wabah korupsi di kamencatat hingga Januari 2014 bupaten/kota di Jatim ini, maka sebanyak 318 orang dari total 524 momentum Pilkada ini harus orang kepala daerah dan wakil dijadikan sebagai pintu masuk kepala daerah tersangkut dengan untuk melakukan upaya pemkasus korupsi. Sejak penerapan berantasan korupsi di daerah. otonomi daerah, sekitar 70 persen Bagaimana proses Pilkada ini dari total kepala dan wakil kepala bisa menjawab persoalan korudaerah diseret ke meja hijau. psi di daerah?. Salah satunya Anehnya, data statistik itu tidak adalah, masalah korupsi harus menggentarkan pejabat-pejabat menjadi agenda utama program lain. kerja para calon bupati atau waTak heran, sejumlah survei likota terpilih. internasional, seperti Economist Adapun untuk melihat, apaIntelligent Unit Country Risk Ratkah calon bupati/walikota memiings, Political and Economic Risk liki komitmen terhadap pemConsultancy Asian Intelligence, berantasan korupsi atau tidak, World Justice Project Rule of Law kita bisa melihat pada : 1. visi Index, dan Global Insight Country dan misi pasangan calon kepada Risk Ratings, memberikan Indaerah dan wakil kepala daerah, donesia skor yang buruk terkait apakah masalah korupsi ini korupsi politik. Global Insight masuk dalam daftar visi dan menyoroti Indonesia mengenai misinya, terkhusus lagi masuk tingginya korupsi terkait perizdalam program kerja lima tahun inan usaha dan kebijakan publik. ke depan dan apakah masalah koWorld Justice Project juga merupsi ini menjadi prioritas utama nyimpulkan tingginya penyalahatau tidak?. 2. Track record kangunaan wewenang publik oleh didat. Apakah pasangan calon pejabat eksekutif dan legislatif. kepada daerah dan wakil kepala Isu dan tema korupsi ini yang daerah yang ada memiliki track kerapkali dipakai para kandidat record terkait dengan masalah

korupsi atau tidak?

Jika pasangan calon tidak memiliki visi dan misi pemberantasan korupsi di daerah dan apalagi memiliki track record buruk, terutama pernah tersangkut masalah korupsi, maka upaya pemberantasan korupsi di daerah hanya akan menjadi komoditas dan slogan politik saja.

Ini adalah tantangan bagi kita semua, terutama para pemilih.

Salah satu kesuksekan Pilkada berkait dengan agenda pemberantasan korupsi di daerah ini adalah, apakah Pilkada langsung ini dapat melahirkan pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang bersih dari korupsi, memiliki kredibilitas moral. Pendek kata, calon terpilih adalah pasangan yang memiliki track record yang baik dan sudah teruji oleh masyarakat, terutama anti korupsi.

Kontrol publik Salah satu cara untuk mengontrol pasangan calon yang bermasalah, terutama berkait dengan korupsi adalah dengan melakukan kampanye Anti korupsi. Mulai saat ini, masyarakat harus melakukan desakan moral, yakni dengan melakukan kampanye anti korupsi Pilkada ini. Kampanye anti korupsi harus menjadi genda politik utama masyarakat terutama kalangan pemilih dalam Pilkada ini.

Selain melakukan kampanye anti KKN, masyarakt juga bisa melakukan political tracking, yakni melakukan jejak rekam terhadap para calon. Menelusuri track record calon, apakah pernah terlibat dalam kasus KKN atau tidak?. Dengan melakukan political tracking ini diharapkan masyarakat akan mendapatkan informasi mengenai jati diri si calon yang cukup memadai. Dengan informasi ini, setidaknya bisa dijadikan referensi bagi pemilih untuk menentukan pilihannya Dosen Sosiologi Hukum Unmuh Surabaya

Tragedi Tunisia dan Kewaspadaan Indonesia

abtu (27/6) dunia internasional digegerkan oleh kejadian di Tunisia ketika seorang pria yang menaiki speedboat memberondong tembakan kearah para turis yang sedang berwisata dikawasan pantai Hotel The Riu Imperial Marhaba (Banjarmasin Post, 2015). Pria yang menembak tersebut adalah seorang mahasiswa jurusan tekhnik elektro di Tunisia yang di identifikasi bernama Saifeddine Rezgui dan usianya baru 23 tahun. Walaupun belum diketahui ada keterkaitannya atau tidak dengan ISIS (Islamic State of Iraq and Syria) namun ISIS menyebut mereka bertanggung jawab dengan kejadian tersebut tapi menyebut nama pelakunya sebagai Abu Yihya Al-Kairouni.

Hal yang penting dan harus kita sadari menurut penulis berdasarkan kejadian tersebut adalah sel-sel terorisme ternyata belumlah habis. Kita tentu masih ingat beberapa bulan yang lalu ada beberapa warga negara Indonesia (WNI) yang ditahan oleh pemerintah turki dan dipulangkan ke Indonesia karena dicurigai ingin bergabung dengan kelompok ISIS atau beredarnya beberapa video WNI yang menyatakan bergabung dengan ISIS tapi sepertinya masih dianggap angin lalu oleh pemerintah.

Menurut penulis jangan sampai kita menunggu terjadinya kejadian yang menggemparkan seperti di Tunisia baru pemerintah kita bertindak. Jangan sampai terjadi lagi tragedi bom bali cukuplah sudah bom bali 1 dan 2 menjadi alarm bagi pemerintah kita untuk selalu waspada pada kemungkinan-kemungkinan teror yang akan terjadi di Indonesia.

Mantan Kepala BNPT (Badan Nasional Penanggulangan Terorisme) Ansyaad Mbai dalam suatu acara talk show di salah satu stasiun televisi swasta Indonesia menjabarkan bahwa sebelum terjadinya bom bali 1 sebenarnya mantan Perdana Menteri Singapura Lee Kuan Yew pernah mengingatkan Indonesia bahwa ada ancaman teror di Indonesia tapi banyak yang tidak percaya sampai pada akhirnya terjadilah bom bali 1.

Dalam wawancara tersebut

tetangga kita di Asia juga Ansyaad Mbai Tenggara karena memenjabarkan bahwa mang harus disadari Indonesia jika dibandbahwa dalam sejarahingkan dengan neganya negara-negara di ra-negara tetangga di Asia Tenggara tidak Asia Tenggara seperti pernah bisa dilepaskan Malaysia dan Singapudari lingkaran terorra dalam perundangisme. undangannya yang Damian Michael berkaitan dengan terOleh : Greenwood dalam tesorisme masih terlalu M. Syaprin Zahidi, M.A. isnya di University of longgar. Ansyaad Mbai Hongkong, Department memberikan contoh of Sociology menyadi Malaysia mereka takan bahwa di Asia memiliki beberapa perTenggara dalam sejarahnya meaturan pemerintah yang khusus mang tidak bisa dilepaskan denmenangani terorisme yaitu tergan banyak aksi terorisme di terirorism act dan juga peraturan torial wilayahnya. Negara-negara khusus mengenai penanggulanseperti Indonesia, Filipina, Thaigan ISIS dimana pemerintah Maland, Malaysia dan Singapura, laysia memiliki kewenangan unmerupakan negara-negara yang tuk menangkap pelaku walaupun memiliki sejarah terorisme di belum ada bukti dan masih dalam masa lalu. Misalkan, Indonesia dugaan. Suatu hal yang menurut yang dalam sejarahnya pernah Ansyaad Mbai akan sangat sulit mengalami pemberontakan dari diberlakukan di Indonesia karena Darul Islam/Negara Islam Indopara aktivis HAM tentunya akan nesia (DI/NII) yang dipimpin oleh mengkritik pemerintah Indonesia S.M. Kartosuwiryo di Jawa Barat jika menerapkan kebijakan yang tahun 1949. sama seperti di Malaysia.

Hal yang sama juga terjadi pada negara-negara seperti FilKebijakan Pemerintah ipina, Thailand, Malaysia dan Lalu apa yang sebaiknya diSingapura. Di Filipina sendiri lakukan oleh pemerintah Interdapat beberapa organisasidonesia agar apa yang terjadi organisasi yang secara historis di Tunisia jangan sampai termelakukan pemberontakan terhjadi di Indonesia. Karena tinadap pemerintahnya diantaranya dakan terorisme itu tentunya adalah Abu Sayyaf Group (ASG), akan merugikan banyak pihak Gang Pentagon, New People’s baik itu pemerintah maupun Army (NPA) serta Moro Islamic masyarakat bukan hanya dalam Liberation Front (MILF). Thaiaspek keamanan saja tapi bisa land juga memiliki sejarah yang menjalar ke berbagai aspek lainpanjang ketika membahas tennya seperti pariwisata, investasi tang terorisme. Organisasi-organdan masih banyak aspek lainnya. isasi teroris yang ada di Thailand Patut kita catat kita sudah peradalah War Ka Raeh (WKR) nah mengalami ini paska terjadi dan Guragan Mujahadin Islam bom bali 1 dan 2 dimana perekoPattani yang memiliki hubungnomian menjadi lesu karena para an dengan Jama’ah Islamiyah. investor takut untuk berinvestasi Organisasi lainnya yang cukup di Indonesia. besar adalah Pattani United LibHal yang sebaiknya dilakueration Organization (PULO) kan oleh pemerintah Indonesia yang memiliki hubungan dengan menurut hemat penulis adalah Abu Sayyaf Group di Filipina. meninjau kembali perundangMalaysia dan Singapura juga undangan terorisme kita yang dalam sejarahnya banyak mengmasih longgar jika dibandingkan hadapi gerakan teroris didadengan negara-negara tetangga lam negerinya masing-masing. dan tentunya juga memberikan Malaysia misalnya negara ini pemahaman kepada masyarakat menghadapi ancaman teroris kita akan pentingnya undangdidalam negaranya dari Kampuundang tersebut untuk segera tan Mujahadin Malaysia (KMM) direvisi agar memiliki porsi yang begitu juga dengan Singapura, sama dengan negara-negara

namun hal yang unik terjadi di Singapura negara ini relatif tidak memiliki organisasi teroris yang muncul di Teritorialnya. Namun, Teritorial dari Singapura sering menjadi tempat terjadinya aksi terorisme. Serangan terhadap Kedutaan Amerika Serikat, Israel, Inggris serta kantor Caltex Oil Company menjadi bukti juga bahwa teroris berkembang di negara ini. Aksi teroris di negara ini banyak dilakukan oleh anggota dari Jama’ah Islamiyah yang dipicu oleh kedekatan hubungan Singapura dengan Amerika Serikat.

Hal tersebutlah yang menyebabkan Kawasan Asia Tenggara paska peristiwa 9/11 menjadi kawasan yang sangat diperhatikan oleh Amerika Serikat.

Bahkan timbul sebutan kawasan ini menjadi Second Front bagi Amerika Serikat dalam memerangi terorisme. Perhatian Amerika Serikat pada Asia Tenggara tidak bisa dilepaskan dari timbulnya gerakan-gerakan radikal islam di kawasan ini. khususnya Jama’ah Islamiyah yang memiliki hubungan dengan Al-Qaeda.

Jaringan ini dianggap mengancam stabilitas politik yang ada dikawasan tersebut dan memiliki tujuan untuk merubah sistem pemerintahan yang ada dengan membentuk negara Islam yang meliputi Indonesia, Malaysia, Singapura, Filipina Selatan dan Thailand Selatan.

Kondisi Asia tenggara dan Indonesia sebagaimana penjabaran Damian Michael Greenwood tersebut menurut penulis menjadi suatu alasan yang sangat rasional bagi pemerintah Indonesia untuk mengeluarkan kebijakan yang bersifat preventif dengan merevisi undang-undang terorisme yang ada agar memberikan kewenangan yang lebih luas kepada pemerintah dalam memberantas sel-sel terorisme ini. Semoga tragedi di Tunisia jangan sampai terjadi di Indonesia.

Dosen Pada Prodi Hubungan Internasional, Universitas Muhammadiyah Malang. Penerima Grant penelitian dari European Commission melalui Erasmus Mundus one more step project di University of Trento, Italy)

PEMIMPIN UMUM/PEMIMPIN REDAKSI/PENANGGUNG JAWAB : Nawang Esthi Lestari REDAKTUR PELAKSANA: Titis Tri Wahyanti KOORDINATOR LIPUTAN : Wawan Triyanto REDAKTUR: Wahyu Kuncoro SN, Bambang WN , Choirul Anam, Anangsyah Isfianto, Helmi Supriyatno, Gatot Suryo Widodo Reporter : M. Ali, Siti Sulistiani, Andre Endrayana Sasmita, Rachmat Caesar BSW, Zainal Ibad, Danang Prastyo, Adit Hananta Utama, Abed Nego, William AK , Gegeh Bagus Setiadi Fotografer: Trie Diana Indahwati, Sekretaris Redaksi: Suryanthini Malang: M. Taufiq, Kabupaten Malang : Cahyono Nor Rochmah, Kota Batu: Anas Bachtiar, Pasuruan : Hilmi Husein, Pamekasan: Syamsuddin, Lumajang: Zainul Hidayat, Probolinggo: Wiwit Agus Pribadi Jember: Effendi, Sampang: Nur Cholis, Sumenep: Samsul Arifin, Bondowoso: Samsul Tahar, Situbondo: Sawawi, Tulungagung: Hadi Sucipto, Wiwieko Dh, Lamongan: Suprayitno, Jombang: Romadlon, Fathoni, Mojokerto: Hasan Amin, Kariyadi Sidoarjo: Ali Kusyanto, Hadi Sujitno, Achmad Suprayogi Gresik: Kerin Ikanto, Rokim, Tuban: Khoirul Huda Madiun: Sudarno, Blitar: Hartono, Ponorogo : Hari Bahrul Ulum, Magetan: Ivin Kurniawan, Nganjuk: Ristika, Bojonegoro: Achmad Basir, Banyuwangi: Dian Ananta Jakarta: Tjitjik Rahayu, Direktur Utama: Nawang Esthi Lestari, Direktur Umum: Wahyu Kuncoro SN, Direktur Keuangan Mira Damayanti Komisaris Utama: Sugeng Praptoyo, Komisaris: Bambang WN, Hasan Amin, Suprayitno, Malang: Gatot Soekardi, Ratna Nirmala, Lumajang: Didit Nur Jadit, Bondowoso: Hasto Pramudyo, Manager Produksi, Sirkulasi dan Periklanan: Sri Eddy Haryanto, Manajer Keuangan: Anangsyah Isfianto, Administrasi Keuangan: Etti Sri Kustini, Sri Poernomo, Sekretaris Perusahaan: Rani Cholyvianti, Sirkulasi: Titiek Yuliati (Koordinator), Andi Basuki, Nike Kusumawati, Utomo Pagon, Distribusi: Tatok Arly (Koordinator), Suparto, Mulyadi, Pracetak:Ali Sulkan (Koordinator), Danu Setiawan, Achmad Tauriq Imani, Trisno purnomo, Onny Agung S, Oki Abdul Sholeh. Sekuriti: Saiful Hidayat, Agus Mulyono Alamat Kantor Pusat/Iklan/Redaksi: Jalan Indragiri 73 Surabaya, Telp : 031- 561-5454, Fax : 031-561-9009, Email Iklan: bhirawa_indragiri@yahoo.com, Email Redaksi: harian_bhirawa@yahoo.com Sirkulasi: Jalan Pengenal 5, Surabaya (60174), Telp : 031- 547-0650 (3 lines), Fax : 031-534-3359, Email Sirkulasi: bhirawasirkulasi@yahoo.com Bhirawa Online : http://www.harianbhirawa.co.id Bank: Bank Mandiri (BBD Jembatan Merah) Surabaya, No. Rek:140.0080000053, Percetakan: PT Media Nusantara Press SIUPP: Nomor 159/SK/Menpen/SIUPP/A.7/1986, 22 April 1986.

Tarif Iklan: Iklan Baris Rp. 7.500/baris (maksimal 5 baris), Iklan Tender/Lelang Rp.10.000/mm kolom, Iklan Display warna (FC) Rp.10.000/mm kolom, Iklan Display hitam putih (BW) Rp.7.500/mm kolom. Harga belum termasuk PPn 10%.

SIDOARJO-GRESIK-MOJOKERTO

Selasa Kliwon 8 SEPTEMBER 2015

KELANA

8 Ribu Linmas Sidoarjo Dikerahkan Amankan Pilbup Sidoarjo, Bhirawa Untuk membantu pengamanan Pilbup Sidoarjo, pada 9 Desember 2015, Pemkab Sidoarjo akan mengerahkan sekitar 8 ribu anggota Perlindungan Masyarakat (Linmas). Dalam waktu dekat, ribuan anggota Linmas dari 18 Kecamatan di Kab Sidoarjo itu, akan dibekali sejumlah ketrampilan dalam pengamanan Pilbup. ‘’Bulan September ini kami akan melatih Linmas dari sembilan kecamatan, pada bulan Oktober juga akan melatih anggota Linmas dari sembilan kecamatan, diharapkan pada Bulan Desember, 8 ribu anggota Linmas itu sudah siap untuk ikut sukeskan pengamanan Pilbup,’’ ujar Kepala Bidang Linmas Sidoarjo Satpol PP Pemkab Sidoarjo, Mujib Jamil SH, saat dihubungi, Minggu (6/9) kemarin.

Dalam pelatihan itu, para anggota Linmas Sidoarjo akan dibekali soal kesamaptaan dan simulasi coblosan.

Ribuan anggota Linmas itu akan ditempatkan diantaranya di Tempat Pemungutan Suara (TPS), kantor balai desa dan kantor kecamatan se Kab Sidoarjo.Q kus

PNS Sidoarjo Boleh Hadiri Kampanye Sidoarjo, Bhirawa Kampanye empat Paslon Bupati Sidoarjo tahun 2015 ini, sudah dimulai beberapa minggu lalu. Khusus bagi para PNS di Pemkab Sidoarjo masih diperbolehkan menghadiri kampanye para Paslon itu, tetapi dengan beberapa catatan yang wajib diperhatikan. ‘’PNS Sidoarjo boleh menghadiri kampanye Pilbup Sidoarjo 2015, tapi ada sejumlah ketentuannya,’’ jelas Kepala Bakesbangpol Pemkab Sidoarjo, Jusuf Isnajanto SSos MSi, saat dihubungi Minggu (6/9) kemarin.

Yusuf menyebutkan, diantaranya saat menghadiri kampanye, PNS itu tak boleh saat jam dinas atau jam kerja. Tapi pada waktu hari libur kerja seperti Sabtu dan Minggu, tidak apa-apa. Karena libur kerja, maka otomatis PNS yang hadir dalam kampanye Pilbup, tak boleh memakai seragam dinas atau atribut PNS lainnya.

Juga tak boleh memakai atribut atau pakaian Paslon Bupati. Harus memakai pakaian bebas. ‘’Kalau memakai pakaian Paslon Bupati, itu tak netral, itu berarti berpihak,’’ katanya.Q kus

Pertahanan Tembok Wadungasri Akhirnya Jebol Sidoarjo, Bhirawa Setelah lebih 10 tahun pertahanan dinding tembok penghalang jalan di Jl Raya Wadungasri 175, Waru, akhirnya jebol terkena proyek pelebaran jalan. Dinas PU Bina Marga sudah meratakan jalan dan dalam sepekan ini sudah bisa dimanfaatkan.

Dinding tembok Toko Jam Makro menutup separuh badan jalan yang menjadi ikon kesemrawutan Jl Wadungasri. Bayangkan untuk membongkar tembok Pemkab Sidoarjo membutuhkan waktu lebih dari 10 tahun. Lantaran pemilik lahan sudah terikat perjanjian sewa dengan Toko Jam Makro disamping persoalan ahli waris.

Saat ini rekanan proyek sudah total membongkar tembok serta masih mengerjakan plengsengan got. Juga dikuatkan penahan jalan. Pengaspalan jalan hanya dilakukan sekitar lebar toko 10 kali 4 meter. Tak butuh lama untuk menyelesaikan pengaspalan. Q hds

UISI Kukuhkan 567 Mahasiswa Baru Gresik, Bhirawa Universitas Internasional Semen Indonesia (UISI) menyelenggarakan sidang terbuka senat dalam rangka penerimaan mahasiswa baru tahun ajaran 2015/2016 di Wisma Achmad Yani, Gresik Jumat (4/ 9). Direktur Utama PT Semen Indonesia (Persero) Tbk, Suparni selaku ketua senat mengukuhkan 567 mahasiswa baru UISI. Menurut Suparni, UISI merupakan pengembangan dari Kampus Sekolah Tinggi Manajemen Semen Indonesia (STiMSI), pendirian perguruan tinggi itu diwujudkan melalui Semen Indonesia Foundation (SMIF). Yang merupakan lembaga nonprofit perusahaan untuk mengelolah sejumlah kegiatan di bidang pendidikan, lingkungan, sosial, dan pelayanan kesehatan.

Meski tergolong universitas baru, UISI menjadi universitas favorit bagi mahasiswa baru. Terbukti dengan banyaknya pendaftar di UISI, sebanyak 847 orang sebelum akhirnya terseleksi menjadi 567 orang diterima. Pendaftar tak hanya berasal dari Jatim, namun juga Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, hingga Papua.

UISI memiliki tiga fakultas dengan 10 program studi yaitu Fakultas Ekonomi dan Bisnis memiliki tiga prodi, yakni Manajemen, Akutansi, serta Ekonomi Syariah. Fakultas teknologi industri dan agribisnis memiliki empat program studi yakni teknik kimia, teknik logistik, dan teknologi hasil pertanian. Fakultas teknologi informasi dan desain kreatif, memiliki program studi teknik informatika, sistem informasi, dan desain komunikasi visual.Q kim

rokim/bhirawa

Anggota Senat berfoto dengan mahasiswa asal Papua.

5

Tolak Disebut Kondisikan Proyek Pengaspalan Jalan Kota Mojokerto, Bhirawa Tudingan kontraktor lokal Kota Mojokerto terkait permainan proyek pengaspalan jalan, memantik reaksi Sekkota Mojokerto, Mas Agoes Nirbito. Mantan Sekdakab Ngawi ini beralasan proyek pengerjaan pengaspalan jalan senilai miliaran rupiah yang bersumber dari dana APBD 2015 ini dilakukan secara selektif, dan sesuai mekanisme aturan yang berlaku serta mengejar kualitas proyek yang bagus.

kariyadi/bhirawa

Wali Kota Mojokerto H Mas’ud Yunus memukul gong tanda dibukanya job fair. Wali kota didampingi Kadisnakerrans Kota Mojokerto, Amin Wachid (kiri) dan Wakil Wali Kota, Suyitno (dua dari kiri), Senin (7/9) kemarin.

Target Angka Pengangguran Berkurang 1,3 Persen Kota Mojokerto, Bhirawa Pemkot Mojokerto menargetkan penurunan angka pengangguran hingga 1,3% dalam tahun ini. Penurunan angka pengangguran dilakukan melalui job fair (bursa kerja, red) serta pelatihan dengan sasaran usia pencari kerja. ‘’Saat ini angka pengangguran di Kota Mojokerto 4,3%.

Target saya bisa berkurang 1,3%. Job fair seperti ini merupakan salah satu upaya mengurangi angka pengangguran,’’ ujar Wali Kota Mojokerto H Mas’ud Yunus, disela-sela membuka job fair, Senin (7/9) kemarin.

Selain job fair, wali kota juga memiliki strategi lain dalam mengikat perusahaan agar tak melakukan PHK. ‘’Alhamdulillah dari 12 perusahaan yang ada di Kota Mojokerto tak ada

yang melakukan PHK,’’ tambah wali kota.

Kegiatan job fair di GOR dan Seni Mojopahit, Kota Mojokerto kemarin sebagai upaya menjaga eksistensi pencari kerja di tengah keterpurukan ekonomi nasional.

Sedikitnya 40 perusahaan turut ambil bagian dalam bursa kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) setempat. Sebanyak 4.106 lowongan kerja disiapkan dalam kegiatan enam bulanan itu. Menariknya, perusahaan ini memberi akses bagi kalangan difabel untuk berkarya di perusahaan-perusahaan itu. ‘’Kami berharap ajang bursa kerja kali ini menjadi solusi bagi pencari kerja di Kota Mojokerto dan sekitarnya,’’ kata Kadisnakertrans Kota

Mojokerto, Amin Wakhid, saat ditemui disela-sela mendampingi wali kota Amin juga mengungkapkan, di hari pertama usai pembukaan kemarin tercatat ada 2,241 pencari kerja. Pelamar yang berasal dari luar Kota Mojokerto ada 1.523 orang dan sebanyak 731 orang berasal dari Kota Mojokerto. ‘’Yang berasal dari luar kota diantaranya dari Kab Jombang, Gresik, Sidoarjo, Kediri, Blitar, Pasuruan dan Malang,’’ jelas Amin Wachid.

Kadisnakertrans optimis jumlah pengunjung dan peminat job fair akan terus meningkat hingga penutupan pada 10 September mendatang. ‘’Hingga hari terakhir nanti saya prediksi jumlah pelamar akan selalu banyak,’’ pungkasnya.Q kar

Dituding Bangsat, Kadispendik Gresik Laporkan Pendemo ke Polres Gresik, Bhirawa Merasa nama baiknya dicemarkan, Mahin, Kepala Dinas Pendidikan (Kadispendik) Pemkab Gresik melaporkan Hari Susilo, salah satu peserta aksi demo ke Polres Gresik. Laporan itu dilakukan Mahin, karena dinilai sudah menyingung pribadi.

Apalagi dengan menulis ‘Mahin Bangsat’ menggunakan cat pilok di Halaman Kantor Pemkab.

Kasus itu berawal saat terjadi aksi unjuk rasa dilakukan KASBi ke Pemkab Gresik akhir Agustus lalu. Aksi itu dilakukan karena masih ada sekolah melakukan pungli terhadap siswa. Dalam orasinya, Hari tak henti-hetinya menghujat Mahin. Tidak cukup dengan kata-kata kasar melalui

pengeras suara. Tapi, juga menulis kalimat ‘Mahin Bansat’ dengan cat pilok. Dan yang bikin Mahin marah, itu dilakukan tepat di halaman parkir mobil dinas Bupati Gresik, Sambari Halim Radianto. Sehingga, tulisan itu dibaca banyak orang.

Awalnya, Mahin tak tahu jika ada tulisan menghujat dirinya.

Mantan Kabag Umum Pemkab Gresik ini baru tahu setelah dikabari Yusuf Ansori, Kabag Pemerintahan. ‘’Setelah saya cek langsung, ternyata benar.

Tulisan itu banyak yang baca.

Pak Bupati juga tahu, termasuk para Calon Jamaah Haji (CJH) yang berangkat kemarin,’’ kata Mahin, Minggu (6/9).

Sebenarnya, Mahin sudah

kerin ikanto/bhirawa

Hari Susilo saat menulis menggunakan pilok warna hitam dengan menyebut ‘Mahin Bangsat’ tepat di halaman parkir mobil dinas bupati.

mencoba klarifikasi langsung ke Hari, apa tujuannya menghujat dirinya dengan menyebut ‘Mahin Bangsat’ itu. Baik melalui ponselnya maupun mendatangi lansung ke rumahnya di Jl Ikan Keparapu Nomor 24, Kel Sidokumpul, Kec Gresik namun tak bertemu. Pada saat mendatangi ke rumahnya, Hari tak ada karena masih mengajar. Ketika minta istrinya menelponkan Hari, malah tidak mau. ‘’Seadainya waktu itu bisa ketemu, mungkin saya tidak jadi melapor,’’ tutur Mahin.

Karena kesal, Mahin akhirnya melaporkan Hari yang sebalumnya dikenal akrab dengannya itu ke Polres Gresik. Laporan masuk Hari Kamis (3/9) sekitar pukul 13.00 WIB. Mahin berjanji tak akan mancabut laporannya. Sebab, karena tindakan yang dilakukan Hari itu tak hanya membuat namanya tercemar. Tapi, keluarganya juga tertekan akibat kejadian itu.

Menurut Mahin, bukti laporan nyan cukup kuat. Bukti yang diajukan ke polisi tak hanya berupa foto. Tapi, juga video rekaman. ‘’Saya dan keluarga benar-benar dilecehkan. Saya tak akan mencabut kasus ini. Kami tahu mereka melakukan aksi demo. Tapi, jika dengan corat coret di Halaman Pemkab Gresik, adalah hal berbeda. Apalagi sudah menyebut saya dengan kalimat bangsat,’’ tegasnya.Q eri

‘’Dalam melakukan lelang proyek aspal ini, Pemkot mengacu kepada aturan dan prosedur lelang yang berlaku.

Tujuannya agar hasil pekerjaan dan kualitas pekerjannya bagus,’’ terang Sekkota, melalui Kabaghumas dan Protokol Pemkot Mojokerto, Heryana Dodik Murtono, Senin (7/9) kemarin.

Selain itu, Sekkota juga menganggap tudingan pengkondisian proyek yang disebut melibatkan sejumlah petinggi dengan kontraktor tertentu juga dinilai tak mendasar. Pasalnya persyaratan tertentu yang dinilai rekanan lokal memberatkan dan cenderung mematahkan kesempatan memasuki tender, oleh Agoes semata untuk kepentingan kualitas proyek. ‘’Semua aturan dan mekanisme dalam tender proyek sudah diatur dalam Keppres.

Azas transparansi mutlak harus dikedepankan. Ada SKPD yang menggelar proyek, ada panitia dan ULP. Jadi tak benar kalau proyek pengaspalan atau pun proyek lainnya disebut-sebut dikondisikan. Siapa pun itu,’’ papar Kabag Humas lagi.

Panitia lelang memang memberlakukan syarat ketat.

Peserta tender harus bisa menyertakan SPL (Surat Layak Produksi) dari perusahaan pemilik AMP. ‘’Jika dokumen itu tak bisa dipenuhi peserta tender, tentu saja gugur. Tapi kalau kemudian disebut ada keterlibatan panitia lelang hingga menggugurkan tanpa dasar, sama sekali tak benar,’’ tambahnya.

Diakui, SPL lazimnya untuk proyek pengaspalan berskala nasional. Namun Pemkot menerapkan persyaratan itu agar kualitas pengaspalan terjamin. ‘’Kami belajar dari Kab Gresik dan Kab Pasuruan yang sudah menerapkan syarat SPL. Dan kontraktor lokal yang memenuhi persyaratan pun bisa ikut tender. Ini juga

yang kita terapkan sekarang,’’ urai Dodik.

Diberitakan sebelumnya, proyek pengaspalan jalan yang digelar Pemkot Mojokerto disoal kontraktor lokal. Tengara KKN yang melibatkan Sekkota Mojokerto pun mengemuka. Kontraktor yang tak mengantongi syarat dukungan pun terpental sebelum proses lelang dimulai.

Mencuatnya tengara itu, setelah kontraktor lokal kesulitan mencari dukungan untuk pengerjaan proyek pengaspalan jalan. Salah seorang sumber yang enggan disebutkan indentitasnya mengungkapkan, pengerjaan paket pengaspalan jalan di lingkup Pemkot Mojokerto harus disertai SPL yang bisa didapat dari perusahaan aspal pemegang lisensi Aspalt Mixing Plant (AMP) atau unit produksi campuran beraspal. ‘’SPL itu diterbitkan Balai Besar Pelaksanaan Jalan, Dirjen Bina Marga Kementerian PU. Balai Besar ini juga menerbitkan Surat Edaran (SE) terkait bahan bakar pemanas agregat pada unit produksi campuran beraspal (AMP). SE itu dijadikan acuan oleh Yudha, PPK (Pejabat Pembuat Komitmen atau Pimpinan Proyek) dan panitia lelang.

Padahal SE itu sifatnya imbauan bukan wajib. Syarat dokumen SPL itu membuat kita (kontraktor lokal) terkunci,’’ cetusnya.

Menurutnya, perusahaan yang menggunakan AMP tak banyak. Tatkala kontraktor meminta SPL, perusahaan pemilik lisensi AMP menolak lantaran perusahaan yang bersangkutan juga ikut tender. ‘’Kalau dokumen penawaran lelang harus disertai SLP, lalu perusahaan pemilik AMP juga ikut tender, mana mungkin kita juga bersaing memenangkan tender. Ada Indikasi patgulipat tentunya,’’ singgungnya.Q kar

Atasi PHK, Pemkab Tumbuhkan UKM Baru Sidoarjo, Bhirawa Banyaknya kekawatiran perusahaan yang akan tutup alias gulung tikar akibat melemahnya rupiah.

Membuat Pemkab Sidoarjo menyiapkan empat langkah untuk mengatasinya. Yakni dengan melakukan jaringan dengan perusahaan lain, serta terus menumbuhkan UKM-UKM baru.

Mengingat kondisi perusahaan di Sidoarjo, sebanyak 60% dari total 2.763 perusahaan menggantungkan suplai bahan baku impor yang harganya dipengaruhi dolar, tentunya sangat berdampak terhadap perusahaan di Sidoarjo.

Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Kab Sidoarjo, Husni Thamrin SH, Senin (8/9) mengungkapkan, ketergantungan suplai bahan baku impor ini dikhawatirkan akan berimplikasi pada pengurangan tenaga kerja atau PHK. Situasi seperti ini akan sangat berefek pada kapasitas produksi mereka terganggu, harga bahan baku yang terus naik, ancaman PHK juga akan sangat tinggi. Dari data kami, sudah ada beberapa perusahaan yang gulung tikar atau tutup produksi karena kondisi perekonomian yang melemah.

Untuk menghadapi situasi itu, kami telah tawarkan empat langkah strategis, mencegah agar perusahaan tak tutup dan mem-PHK karyawan di tengah lesunya ekonomi nasional. Diantaranya dengan melakukan jejaring komoditas yang diproduksi sama oleh perusahaan yang ada. Antar perusahaan yang sesuai bisa menjalin kerjasama untuk pemenuhan bahan bakunya.Q ach

Warga Kedanyang Gelar Sedekah Bumi Sebagai ungkapan rasa syukur atas hasil panen yang melimpah, warga Desa Kendanyang, Kec Kebomas menggelar acara tahunan berupa sedekah bumi, Sabtu (5/9). Selain membuat tumpeng berukuran raksasa, juga gunungan yang terbuat dari buah-buahan setinggi 3,5 meter.

Acara sedakah bumi itu dimeriahkan warga setempat.

Bahkan, tak sampai 5 menit setelah pembacaan doa, gunungan setinggi 3,5 meter dengan diameter 3 meter ludes jadi rebutan warga. Warga seakan tak peduli bahaya saat menaiki ketinggian gunungan.

Mereka sangat antusias meraih puncak gunungan meski hanya berupa untaian padi.

Sedekah bumi itu dihadiri Bupati dan Wakil Bupati Gresik, Sambari-Qosim dihelat halaman di Pendopo Kantor Desa Kedanyang. Ribuan warga desa Kedanyang dan sekitarnya turut hadir menjadi saksi kemeriahan

acara sedekah bumi yang diselengarakan setahun sekali ini. Selain warga setempat, tradisi tahunan ini juga dihadiri Muspida serta tokoh masyarakat Gresik serta Pejabat Pemkab Gresik.

Menurut Kades Kedanyang, Almuah, rebutan gunungang berupa hasil pertanian ini merupakan tradisi. Puncak gunungan berupa padi ini sebenarnya hanya simbolis yang berarti kemakmuran. ‘’Selama ini hasil pertanian warga Kedanyang sangat menggembirakan. Benih, pupuk dan obat-obatan tersedia dengan cukup serta hasil panen melimpah melebihi target. Jadi

kerin ikanto/bhirawa

Warga tengah mengirap gunungan sebelum jadi rebutan warga. sedekah bumi ini mengandung makna syukuran atas kesejahteraan masyarakat Desa Kedanyang,’’ ujarnya.

Selain makna syukur, sedekah bumi merupakan simbol per-

satuan dan kebersamaan masyarakat. ‘’Biaya sedekah bumi ini tak sedikit. Kami menganggarkan sekitar Rp50 juta yang dikumpulkan dari partisipasi masyarakat. Belum lagi biaya

hantaran yang dinamakan ambeng. Kalau dihitung bisa mencapai ratusan juta. Tanpa kerukunan dan partisipasi, niscaya upacara ini tak bisa dilaksanakan,’’ jelas Almuah.

Tentang rebutan puncak gunungan berupa untaian padi, Yasin (55) tokoh masyarakat setempat mengatakan, beberapa warga meyakini padi pada gunungan akan memberikan rejeki. Biasanya warga yang memperoleh padi akan menjadikan bibit dengan mencampurkan pada bibit padi untuk ditanam pada musim tanam berikutnya. ‘’Kami memaklumi karena keyakinan ini sudah ada sejak jaman dulu,’’ ungkapnya.

Sementara Bupati dan Wakil Bupati Gresik yang tampil bareng saat memberikan sambutan meminta agar seluruh masyarakat Desa Kedanyang tetap rukun, bersatu dan selalu mengedepankan gotong royong.Q eri

JAWA TIMUR

6 KILAS JATIM

Sepeda Motor Dinas Dewan Tulungagung Dilelang Rp 6 Juta Tulungagung, Bhirawa Setelah lebih dari setahun diproses, akhirnya sepeda motor Honda Tiger anggota DPRD Tulungagung periode 20092014 dilelang. Harga perunitnya sekitar Rp 6 juta. Wakil Ketua DPRD Tulungagung, Imam Kambali SE, pada Bhirawa, Senin (7/9), mengakui jika sepeda motor dinas anggota dewan periode lalu itu sudah dilelang. “Kalau sudah ada yang ambil sepeda motornya berarti sudah dilelang,” katanya sembari tersenyum.

Imam Kambali enggan mengungkap harga dari sepeda motor keluaran tahun 2009 yang dilelang tersebut. Namun, anggota DPRD Tulungagung lainnya, Drs Wiwik Triasmoro mengatakan mengakui jika harganya sekitar Rp 6 juta. “Lelangnya sudah selesai. Harga sepeda motornya sekitar Rp 6 juta,” katanya.

Ada 45 unit sepeda motor anggota DPRD Tulungagung periode 2009-2014 yang dilelang. Ke-45 sepeda motor itu 44 unit berupa sepeda motor Honda Tiger dan satu unit Honda Vario. Sebagian anggota DPRD periode 2014-2019 ikut dalam lelang tersebut karena mereka tercatat pula sebagai anggota dewan periode 20092014. Termasuk di antaranya Wiwik Triasmoro.

Informasi yang diperoleh Bhirawa menyebutkan harga sepeda motor Honda Tiger hasil lelang cukup murah. Ini bila dibandingkan dengan harga pasaran saat ini. Di pasaran harga Honda Tiger keluaran tahun 2009 kini bisa mencapai Rp 10 juta.Q wed

Lawan Independen, Incumbent Kalah Telak Tuban, Bhirawa Meski sudah masuk tahapan kampanye, hingga saat ini (7/9), belum ada pemantau independen dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) Kabupaten Tuban yang akan digelar pada 9 Desember 2015 mendatang. Tidak seperti pada pesta-pesta demokrasi sebelumnya, keberadan pemantau independen selalu ada pada setiap event.

“Sampai saat ini belum ada, baik itu KIPP, JPPR atau yang lain. Yang pasti semua lembaga independen yang akan melaksanakan pemantauan di lapangan, harus teregister dulu di KPU, kalau tidak, kita anggap ilegal,” kata Kasmuri Ketua KPUD Tuban saat dikonfirmasi Bhirawa seusai Deklarasi Kampenye Damai di Aula KPUD Tuban (7/9).

Begitu juga dengan keberadan lembaga atau Tim pasangan calon (Paslon) Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang membuat propaganda untuk menaikan rating Paslon mereka, juga harus didaftarakan ke KPUD. “Kita (KPUD –red.) tidak membuat Polling, kalau ada lembaga

dan atau Tim pAslon yang membuat, juga harus didaftarakan ke KPUD, pada prinsipnya boleh, tapi harus teregister siapa penangungjawab dati tim itu, dll,” terang Kasumuri.

Terkait dengan adanya informasi dari salah satu media online; http://www.timesindonesia.co.id/ beralamatkan di Jl Pandan 5 Malang, Jawa Timur 65146 yang melakukan polling pada sejumlah calon kepala daerah dan membuat sebagain masyarakat, khsusnya Kabupaten Tuban mempertanyakan kebenaranaya, pihak KPUD meminta masyarakat agar tidak mudah percaya.

“Silakan, itu hak mereka,

tapi selagi belum mendaftarkan diri ke KPU, apa yang dilakukan tidak bisa dibuat bisa dijadikan dasar atau landasan dalam menindak sebagai pelangaran hukum, karena mereka belum mendaftarkan,” terang Ketua KPUD Tuban.

Dalam polling yang dilakukan oleh media online http:// www.timesindonesia.co.id/ pada seluruh daerah yang akan melakukan Pemilukada serentak pada 9 Desember mendatang yang di antaranya adalah Kabupaten Tuban, dimana pasangan Incumbent (H. Fathul Huda-Ir.H.Noor Nahar Hussain, M.Si) hingga pukul 12.50 Wib pada saat itu (7/9) mendapatkan (27,86 %), sementara pasangan dari jalur perseorangan Zakky Mahbub, S.Hi - Dra. Dwi Susiantin Budiarti (72.32%) dari total 1,593 Vote (Pemilih).

Berulang kali Bhirawa mencoba untuk konfirmasi terkait dengan polling yang dilakukan melalui telfon kantor redaksi dan hotline dengan nomor 0813334-555-33 tidak pernah ada jawaban, meski terdengar

JCH Diminta Laksanakan Ibadah Sesuai Rukun dan Ketentuan Berlaku Pamekasan, Bhirawa Bupati Pamekasan, H, Ahmad Syafii, meminta semua jamaah calon haji (JCH) berasal dari kabupaten bermoto ‘gerbang salam’ ini untuk melaksanakan ibadah haji sesuai rukun dan mengikuti aturan sudah ditetapkan oleh pemerintah Arab Saudi.

“Misalnya, jemaah calon haji sudah sya’I di dalam masjid. Lalu melaksanakan lagi di luar masjid. Itu jangan sampai ada yang terjadi, ikuti saja aturan yang sudah ada,” tutur Bupati Syafii, saat memberi sambutan pelepasan terhadap 646 orang JCH, di masjid Agung Asy Syuhada Pamekasan, Senin (7/9).

Pelepasan JCH hadir Wabup Pamekasan, H, Halil As’ary, Kepala Kementeruan Agama Pamekasan, H. Juheidy, Forpimda, Kepala SKPD, berlangsung hikmat, penuh kecerian dan penuh haru karena para JCH akan segera melaksanakan rukun Islam yang kelima (Ibadah Haji, Red).

Bupati Syafii, sudah pernah menuaikan ibadah haji dan umroh, mengimbau, agar para jemaah hendaknya fokus pada pelaksanaan ibadah haji dan jangan sampai lepas dari rombongan saat melaksanakan rukun Islam yang kelima itu.

Untu itu, pintanya, dalam pelaksanaan ibadah haji diakuinya sering ada kasus jamaah haji yang tertinggal dari rombongannya. Maka ia meminta semua rombongan untuk saling menjaga, terutama jamaah haji yang sudah lanjut usia.Q din

khoirul huda/bhirawa

Yayuk DS, salah satu Komisioner KPUD Tuban saat membacakan Ikrar kampaye damai yang diikuti oleh dua pasangan calon (Paslon) Bupati- Wakil Bupati di Aula Kantor KPUD Tuban (7/9). nada sambung.

“Publik harus cerdas memilih media, publik harus bisa memilah dan memilih, mana yang bisa dikategorikan sebagai berita (News) dan apa itu infomasi, karena ada News

yang berbayar atau sering disebut berita advetorial,” kata Imam Suroso salah satu Jurnalis gaek di Bumi Wali Tuban saat dikonfirmasi Bhirawa terkait dengan polling tersebut.Q hud

Dinsos Tak Tahu Warganya Meninggal di Luar Negeri

Pemkab Akan Relokasi Pedagang Pasar Papar Kab Kediri, Bhirawa Sebagai awal pembangunan Jembatan Papar Ngronggot Kabupaten Nganjuk yang ditargetkan akan selesai pada akhir 2015 ini, Pemerintah Kabupaten Kediri, akan merelokasi Ratusan pedagang di pasar Papar. Relokasi ini tidak jauh dari lokasi awal pasar papar, yang saat ini di bongkar untuk akses pembangunan jembatan Ngrongot.

Dikatakan Kabag Humas Pemkab Kediri M Haris Setiawan saat ini pihak Pemkab telah membangun pasar sebagai tempat relokasi para pedagang ini.

"Lokasinya hanya bergeser kebakang, karena jalan tersebut harus lebar, pembenguna para untuk relokasi selesai pada akhir tahun ini," kata Haris pada Bhirawa.

Lebih lanjut Haris mengatakan, jika target relokasi pedagang ini dilakukan hingga akhir tahun 2015, menurutnya saat ini pihaknya baru melakukan tahap sosialis kepada para pedagang untu mau menempati kios yang nantinya disediakan pasar yang saat ini masih dibangun. "Kita masih tahap sosialisasi, dantarget dari Pemkab relokasi dilaksanakan akhir tahun ini," terangnya.

Dari informasi ada Sebanyak 160 pedagang yang menempati 33 kios yang ada di pasar Papar, dan sisanya menempati los yg ada. Relokasi ratusan pedagang itu, untuk membuka akses jalan menuju jembatan Papar Ngronggot.

Diketahui,Pemkab Nganjuk saat ini tengah melakukan perampungan proyek Jembatan ngronggot, Jembatan tersebut tersebut menyerap anggaran sebesar 23 milyar rupiah dari dua mata anggaran, yakni dari APBD Provinsi Jawa Timur dan APBD Kabupaten Nganjuk dengan batas akhir penyelesaian hingga akhir bulan Desember mendatang.Q van

Selasa Kliwon 8 SEPTEMBER 2015

suprayitno/bhirawa

Menimbulkan polusi udara, armada pengangkutan galian c di wilayah Bojonegoro yang melewati Lamongan.

Armada Pengangkut Galian C Diwajibkan Gunakan Penutup Lamongan, Bhirawa Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Kasatpol PP) Lamongan Tony Tamtamajati bersama Dinas Perhubungan setempat pantau sendiri kegiatan penambangan batu kapur di Desa Gajah Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro.

Usai melakukan peninjauan, dia memutuskan agar armada pengangkutan menggunakan penutup terpal. Itu wajib dilakukan pengelola agar angkutannya tidak menimbulkan polusi udara.

Dijelaskan Tony, kegiatan penambangan di wilayah perbatasan dengan Bojonegoro itu telah menimbulkan keresahan warga Desa Karangkembang Kecamatan Babat. Karena kegiatan penambangan berskala besar itu, armada pengangkutannya telah menyebabkan polusi udara yang dirasakan oleh masyarakat

Desa Karangkembang.

“Hasil pantauan kami bersama Dinas Perhubungan, setiap hari alat angkut berupa dump truck yang berkapasitas 24 ton beroperasi sebanyak 360 rit. Lokasi penambangan berada di wilayah Bojonegoro, namun yang merasakan dampak polusi adalah warga Lamongan,“ terang dia.

Karena itu dia bersama Dinas Perhubungan memutuskan agar armada pengangkut galian C itu diwajibkan menggunakan penutup terpal. Juga agar jalan tambang yang menuju lokasi penambangan disiram dengan air.

Berkaitan dengan perijinannya, dan terkait luasnya skala penambangan yang dilakukan, pihaknya juga mendesak Pemprov Jatim agar meninjau lokasi penambangan.Q yit

Bangkalan, Bhirawa Seorang tenaga kerja Indonesia (TKI) asal Kabupaten Bangkalan, Madura, Jawa Timur, meninggal di Malaysia. Dia meninggal lantaran penyakit yang diidapnya sudah lama kambuh. Sementara pengurusan pemulangan jenazahnya dilakukan keluarga sendiri, bukan pemerintah.

Identitas TKI ini bernama Masripah alias Ipah (50), warga Desa Keleyan, Kecamatan Socah, Bangkalan.

Almarhumah meninggal di Malaysia pada Jumat, 4 September 2015, kemarin.

Jenazah Ipah tiba di rumah duka tadi malam, setelah keluarganya menjemput di Bandara Internasional Juanda Surabaya.

Saat ini, jenazah sudah dikebumikan oleh pihak keluarga. Ipah bekerja di Malaysia sebagai Pekerja Rumah Tangga (PRT) dan telah bekerja kurang lebih selama 10 tahun di negeri jiran.

Sementara itu, salah seorang kerabat almarhumah Ipah, Sehri, membenarkan hal tersebut. Ia menyatakan, Ipah meninggal karena penyakit yang dideritanya selama ini. Proses pemulangan jenazah dari Malaysia ke kampung halaman atas upaya keluarga. “Jenazah almarhumah pulang ke sini bukan diurus Dinsos, melainkan keluarga sendiri.

Jenazah tiba tadi malam dan langsung dikebumikan.

Dia pergi ke Malaysia melalui jalur resmi,” paparnya.

Informasinya, Ipah bekerja di Malaysia lewat jalur

resmi. Sayangnya, Dinas Sosial Tenaga Kerja (Dinsosnakertrans) Kabupaten Bangkalan, tidak mengetahui terkait kabar kematian pahlawan devisa tersebut. Bahkan, kepulangan jenazah Dinsosnakertrans juga tidak tahu. “Saya tidak tahu kalau ada TKI asal Bangkalan yang meninggal di Malaysia,” terang Kabid Pengawasan Dinsosnakertrans Bangkalan, Anang Safroni pada wartawan ketika dikonfirmasi, Senin (7/ 9/).

Banyak kalangan mengeluhkan, lambatnya informasi dari pihak Dinsos, sehingga menimbulkan pertanyaan ketidak seriusannya dalam mengurus keberadaan TKI di luar negeri, hal ini terbukti ketika banyak pewarta menanyakan kasus hukum yang menimpa warga Bangkalan yang menjadi TKI di luar negeri, namun tidak satupun yang berani berkomentar. "Kami tidak berani mengeluarkan data mas, kecuali ada perintah dari atasan", unkap salah satu pegawai Kabid Pengawasan TKI Dinsos Bangkalan, M. Ali Nasir di kantornya.

Menurutnya, data kasus hukum yang menimpa para TKI asal Bangkalan tidak bisa dikeluarkan kepada siapapun kecuali ada perintah dari Kadis Dinsos sehingga perlu ijin darinya, namun Kadis Dinsosnakertan Bangkalan pada saat itu berada di luar kantor dan di hubungi melalui telepon selulernya juga tidak bisa.Q mb8

Sekcam Arjasa Diduga Lama Tinggalkan Tugas Sumenep, Bhirawa Sekretaris Kecamatan (Sekcam) Arjasa, Zainullah dikabarkan sering meninggalkan tugas sebagai pegawai negeri sipil (PNS) dikepulauan selama beberapa tahun ini, bahkan mulai masih sebagai staf dikantor camat tersebut. Anggota DPRD Sumenep asal kepulauan, Imran

mengaku sering mendapatkan laporan dari warga terkait sekcam yang sering bolos dalam tugasnya, bahkan sudah bertahuntahun berada didaratan.

"Kami sering menerima laporan dari banyak pihak, bahwa sekcam itu sering berada didaratan atau tidak melaksanakan tugasnya dikecamatan Arjasa,"

kata Imran, Senin (7/9).

Imran menerangkan, bolos PNS tersebut berdampak negatif pada pelayanan publik ditingkat kecamatan. "Se-belum dia menjadi sekcam juga begitu, banyak berada didaratan, padahal tugasnya kan dikepulauan. Ini kami terima tidak hanya dari warga, tapi dari in-

ternal kecamatan," ujarnya.

Imran yang juga Sekretaris Komisi IV itu berharap, para PNS yang bertugas dikepulauan lebih maksimal dalam bekerja agar masyarakat kepulauan juga mendapatkan pelayanan yang sama dengan warga didaratan.

"Kami berharap, sekcam ini melaksanakan tugasnya sebagai

PNS dikepulauan," harapnya.

Sementara itu, Camat Arjasa, Hosen mengatakan, selama tiga bulan terahir ini, Sekcam Arjasa, Zainullah mengikuti diklat pimpinan dan saat menjadi staf kecamatan yang bersangkutan memang diberi tugas mengurusi administrasi kecamatan Arjasa di daratan.Q sul

Kemarau Panjang, Kekeringan di Situbondo Meluas Kemarau panjang yang terjadi di wilayah Prov Jatim, termasuk Kabupaten Situbondo kian meluas. Bahkan hingga kemarin, dampak kemarau panjang itu mengakibatkan wilayah kekeringan semakin merajalela. Ini karena, kejadian kekeringan dimusin kemarau kian bertambah. Terbukti, daerah yang kini ikut mengalami kekeringan menimpa warga Dusun Nangger, Desa Sopet, Kecamatan Jangkar, Kabupaten Situbondo. Padahal, sebelumnya daerah tersebut jarang tersentuh kasus kekeringan.

Informasi yang dihimpun Bhirawa menyebutkan, tahun sebelumnya Dusun Nagger tersebut tidak pernah masuk peta daerah kekeringan saat di musim kemarau. Baru tahun ini Dusun Nangger, mengalami kekeringan. “Padahal musim kemarau ini diperkirakan masih akan berlangsung dalam waktu yang sangat lama. Maka itulah wrga Dusun Nagger, minta solusi dan bantuan dari Pemkab Situbondo,” ujar salah satu warga Dusun Nagger, kemarin (7/9).

Sebelumnya Badan Penang-

gulangan Bencana Daerah (BPBD) Kab Situbondo merilis, saat ini ribuan warga yang tersebar di Kab Situbondo mengalami kesulitan air bersih karena sumber mata air yang ada sudah mengering.

Ribuan warga tersebut tersebar di 10 Desa dan 8 Kecamatan.

Menurut Kepala BPBD Kab Situbondo, Zainul Arifin, pihaknya telah beberapa kali mengirim bantuan air bersih ke Dusun Nangger, Desa Sopet, Kecamatan Jangkar, Kb Situbondo, sesuai dengan permin-

taan warga. Zainul menambahkaan, untuk mengatasi kekeringan yang setiap tahun rutin terjadi, BPBD Kab Situbondo sebenarnya telah mengusulkan pembangunan infra struktur air bersih. “Misalnya saja seperti pipanisasi, sumur bor serta tandon air di beberapa titik lokasi,” urai mantan Sekretaris KPUD Kab Situbondo itu.

Saat ini, lanjut Zainul Arifin, sudah ada dua daerah yang sebelumnya mengalami kekeringan, tahun ini bisa teratasi karena adanya pembangunan infra struktur air bersih. Untuk itu, sebut mantan Kepala Bakesbangpol Kab Situbondo itu, pihaknya meminta jajaran terkait untuk membangun sarana prasarana serupa diitik yang rawan kejadian kasus kekeringan. “Sehingga bisa ditekan terus angka wilayah yang mengalami kekeringan di Kota Santri, ini,” pungkas Zainul Arifin, kemarin.Q awi

sawawi/bhirawa

Petugas BPBD Kabupaten Situbondo saat mengirim bantuan air bersih dilokasi kekeringan, kemarin.

Selasa Kliwon 8 SEPTEMBER 2015

KILAS JATIM

Asisten 1 Sekdaprov Jatim Jadi Pj Bupati Situbondo Situbondo, Bhirawa Masa akhir jabatan Bupati Situbondo H Dadang Wigiarto SH, sudah selesai Senin kemarin (7/9). Untuk itulah, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, telah menunjuk Zainal Muhtadien menjadi Penjabat Bupati Situbondo.

Saat ini Zainal Muhtadien menjabat sebagai Asisten 1 Sekdaprov Jawa Timur, setelah sebelumnya menjabat Kepala Bakesbangpol Pemprov Jatim. selanjutnya, Zainal Muhtadien akan menjalankan roda pemerintahan di Situbondo hingga pelantikan Bupati baru hasil Pilkada 9 Desember mendatang dilaksanakan.

Hanya saja, hingga masa jabatan Bupati Dadang Wigiarto habis kemarin, belum diketahui secara pasti kapan penjabat Bupati Situbondo pengganti Dadang Wigiarto itu akan dilantik.

Selama menunggu pelantikan akan ditunjuk PLH atau Pelaksana Harian.

Diberitakan, PLH Bupati Situbondo akan ditunjuk Gubernur Jawa Timur yang merupakan pejabat tertinggi di Pemkab Situbondo yaitu Sekretaris Daerah (Sekda) Syaifullah.

Sementara itu, Ketua DPRD Kab Situbondo Bashori Shanhaji, mengaku hingga kini pihaknya belum menerima tembusan SK penunjukan PLH oleh Gubernur Jawa Timur. Biasanya, kata politisi PKB itu, PLH yang ditunjuk merupakan pejabat tertinggi di Situbondo. “PLH Bupati Situbondo akan melaksanakan tugas Pemerintahan sekitar 20 harian,” ungkap Bashori Sanhaji, kemarin.

Bashori menambahkan, dirinya belum tahu secara pasti kapan pelantikan penjabat Bupati Situbondo dilaksanakan.

Kemarin (7/9), aku Bashori, Sekretaris Dewan baru diundang Pemprov Jawa Timur untuk membicarakan proses pelantikan Penjabat Bupati Situbondo.Q awi

JAWA TIMUR

Rekanan KPUK Sesalkan Fee 20 Persen Lamongan, Bhirawa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lamongan memberikan tekanan kepada rekanan pengadaan keperluan Pilkada 2015.

Terbukti, banyak rekanan yang mengeluh dengan tingginya Fee yang harus dibayar kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lamongan yang dalam hal ini Sekretaris KPU yang ditunjuk sebagai Pengguna Anggaran (PA).

Dengan adanya kebijakan Fee yang harus dibayar 20 Persen untuk para rekanan pengadaan Pilkada 2015, para rekanan mengeluh dan sambat sesalkan akan kebijakan tersebut. Salah satu rekanan yang enggan dikorankan namanya dan pernah

mengikuti kegiatan pengadaan Pilkada 2015 di KPU mengeluh serta menilai bahwa Fee tersebut sangat tinggi.

"Bisa dibayangkan kita mengerjakan pengadaan pekerjaan itu harus terlaksana minimal 50 Persen. Jika 20 Persen

sudah masuk untuk Fee ke KPU, ini terlalu memberatkan.

Belum lagi terpotong PPH 2 persen dan PPN 10 Persen," keluhnya saat di temui Bhirawa Senin (7/9).

Bahkan, rekanan yang enggan dikorankan juga mengaku jika tidak membayar Fee 20 persen terlebih dahulu Sekretris KPU selaku PA tidak mau menandatangani berkas pencairan anggaran. Sementara itu, Pengguna Anggaran Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Muhadjir membantah, jika pihaknya menarif pajak 20 Persen.

Bahkan ketika di konfirmasi

MoU Bedah Rumah Veteran Antara Kodam V/Brawijaya dengan PT Pupuk Indonesia Surabaya, Bhirawa MoU antara Kodam V/Brawijaya dengan PT Pupuk Indonesia tentang bantuan bedah rumah bagi 48 Veteran yang berasal dari 28 kabupaten/kota di Jawa Timur dilaksanakan di Aula Kodam V/ Brawijaya, Senin (7/9). Program bertajuk ‘BUMN Hadir Untuk Negeri’ ini dituangkan dalam sebuah perjanjian antara Dirut PT Petrokimia Gresik (PG) Hidayat Nyakman, selaku kuasa dari Dirut PT Pupuk Indonesia Arifin Tasrif, dengan Pangdam V/Brawijaya Mayjen TNI Sumardi. Program ini merupakan program peringatan HUT RI ke-70 yang diprakarsai oleh Kementerian BUMN. Program ini melibatkan seluruh perusahaan BUMN di Indonesia. Dalam pelaksanannya, PT Pupuk Indonesia dipercaya menjadi ketua koordinator pelaksana untuk wilayah Provinsi Jawa Timur. Sedangkan PT Permodalan Nasional Madani dan PT Jasa Tirta I menjadi wakil koordinator.

Dirut PG Hidayat Nyakman menyatakan bahwa salah satu kegiatan program “BUMN Hadir Untuk Negeri” adalah membedah rumah veteran RI. Dalam pelaksanaannya, PG yang merupakan anak usaha dari PT Pupuk Indonesia menjadi pihak yang terlibat dalam teknis-operasional pelaksanaan program.

Sebelumnya kami telah menyerahkan bantuan secara simbolis kepada 48 veteran RI ini pada saat upacara HUT RI ke-70 di Stadion Petrokimia Gresik, Senin 17 Agustus 2015 lalu, ujar Dirut PG Hidayat Nyakman usai penandatanganan perjanjian di Surabaya.Q ca

atas benar tidaknya pungutan Fee sebesar 20 Persen tersebut, Muhajir dengan tegas membantah tuduhan tersebut.

Padahal, para rekanan jelasjelas mengeluh karena hanya bisa mengerjakan proyek pengadaan itu dengan nilai Fee yang terlalu tinggi.

Fee yang harus dibayarkan dalam pengadaan untuk keperluan Pilkada 2015 dinilai terlalu memeras rekanan yang mencapai 20 Persen. Komitment untuk rekanan dengan Fee 20 perse itu ditentukan Pengguna Anggaran, Muhajir, salah satu anggota KPU dan berlaku untuk seluruh peng-

adaan KPU Pilkada 2015.

Moh. Muhajir,SH,M.Si sebagai PA (Penggunan Anggaran) yang menentukan fee rekanan dan Anggota sekretariat KPU yang lain juga diduga mengikuti program kegiatan pengadaan keperluan Pilkada 2015. Dan diketahui dari sumber internal KPU yang terpercaya Pelaksanaan Pilkada 2015 ini ditengarai salah satu keluarga dan beberapa anggota yang menjabat di sekretariat KPU mengikuti pengadaan Pilkada 2015 dan ditunjuk sebagai rekanan pengadaan ATK(Alat Tulis Kerja) dan pengadaan lainya.Q mb9

Tak Tepati Janji, PT TWU Didemo Warga

Lumajang Perlu Penerbitan Perda untuk Lahan Pertanian Berkelanjutan Lumajang, Bhirawa Guna meningkatkan produktivitas pertanian Lumajang, Dinas Pertanian (Distan) Lumajang mengundang sejumlah pihak hingga ke tingkat pusat melaksanakan panen raya pertama di wilayah Kelompok Tani Sidosari Desa Karangsari Kecamatan Lumajang dalam acara panen raya dilahan seluas 60 hektar.

Sehingga Dinas pertanian Lumajang menerapkan Program GPPTT (Gerakan Penerapan Pengelolaan Tanaman Terpadu) adalah merupakan program penanaman padi yang tengah diterapkan di Kabupaten Lumajang agar produktivitas pertanian semakin meningkat.

Kegiatan tersebut dihadiri perwakilan dari Kementerian Pertanian, perwakilan dari Dinas Pertanian Propinsi Jatim, Plt Sekda Lumajang, perwakilan dari Polisi dan TNI, Kepala Distan Lumajang, para Asisten, sejumlah pejabat SKPD Pemkab Lumajang, sejumlah pejabat instansi terkait serta para pengusaha bidang pertanian.

Plt Sekda Lumajang, Ir. Imam Suryadi M.Si saat membacakan sambutan Bupati Lumajang mengatakan kegiatan panen raya ini adalah salah satu kegiatan yang mendukung program Upaya Khusus (Opsus) peningkatan produksi padi, jagung dan kedelai yang telah dicanangkan pemerintah untuk mewujudkan swasembada pangan tahun 2017 dalam rangka ketahanan pangan nasional.

Menurut perwakilan dirjen pertanian, Wasito Hadi, saat ini banyak pengembang perumahan sudah menjarah lahan pertanian akibatnya jumlah lahan pertanian mengalami banyak penyusutan ,menurutnya akan berimbas pda produktivitas pertanian.Q mb10

7

irvan/bhirawa

Para tahanan di Kabupaten Kediri.

Tindak Pidana Masih Tinggi Kab Kediri, Bhirawa Tindak pidana dikabupaten Kediri masih tinggi, Meskipun berbagai upaya pencegahan dilakukan Polres Kediri.Terbukti dalam kurun waktu satu bulan Jajaran Satreskrim Polres Kediri berhasil mengungkap puluhan Kasus perjudian maupun tindak kejahatan. Dalam ungkap kasus yang digelar Polres Kediri, Polisi berhasil mengungkap kasus perjudian sebanyak 50 kasus dan tindak pidana kejahatan 18 kasus dengan tersangka, dengan tersangka 84 orang.

Kapolres Kediri AKBP Yusef Gunawan mengatakan, berbagai cara telah dilakukan untuk melakukan pencegahan tindak pidana Perjudian, seperti pembinaan, dan Pesan terhadap Babinkamtibmas. "Segala upaya pencegahan telah dilakuaka, dari Preemtif dan pembinaan-pembinaan, serta pesan terhadap Kamtibmas. Dengan cara ini kita telah lakukan ya jika masih melakukan ya kita tindak," kata Kapolres.

Sementara dalam Rilies ungkap kasus

tersebut, Kapolres Kediri mengatakan, dalam satu bulan ini kasus yang paling menonjol adalah kasus perampokan disertai pemerkosaan dan kasus persekongkolan meracun sapi serta beberapa curat. "Dengan rincian kasus tindak pidana kejahatan Curas 5 kasus, Curanmor 7 Kasus, Jambret 1 dan Curat 5 kasus, tersangka didominasi usia produktif, dan ada beberapa yang anak," terangnya.

Diketahui sebelumnya Kapolres mengatakan jika Polres Kediri,menempati peringkat ketiga nasional dalam penindakan kasus perjudian. Peringkat tertinggi ditempati Polres Sidoarjo dan Polres Tanjung Perak, Surabaya.

"Ini prestasi yang luar biasa dari 452 satker se-Indonesia. Di Kediri penindakan judi juga berlangsung kondusif," ungkap AKBP Yusef Gunaewan, Kapolres Kediri.

Dijelaskan, pemberantasan judi juga berlangsung kondusif tanpa gejolak. Setiap tahun ratusan pelaku judi dijebloskan tahanan dan Prestasi ini harus tetap dipertahankan sampai Kediri zero judi.Q van

Komunisme Jadi Ancaman Nyata Surabaya, Bhirawa Masalah Komunisme bukan lagi menjadi potensi saat ini, tetapi telah berubah menjadi ancaman nyata, hal itu terbukti bahwa akhir–akjhir ini banyak muncul kegiatan masyarakat yang seolah sengaja menggunakan atau menggambarkan lambang–lambang bergambar palu arit di tempat–tempat umum.

Padahal banyak tokoh sejarah baik lokal maupun nasional masih hidup, yang bisa ditanya tentang peristiwa Madiun 1948 pimpinan Muso dan peristiwa G 30 S/PKI 1965 pimpinan DN Aidit, dan kepadanya bisa ditanya tentang bagaimana kebiadaban partai berlambang palu arit tersebut, jika seandainya para generasi muda kurang meyakini buku–

buku tentang kebiadaban Komunis di bumi Indonesia hingga diterbitkannya TAP MPRS Nomor 25 Tahun 1966.

Tidak mau terlambat dan bertindak cepat dalam mengambil langkah internal, Dandim 0812/ Lamongan Letkol Inf Jemz Andre R.E,S.Sos menyampaikan arahannya kepada segenap anggotanya dalam bentuk Jam Komandan di Aula Kadet Suwoko pada Senin 7 September 2015 selepas Upacara Bendera, yang diikuti tidak kurang dari 350 personel militer dan PNS Kodim Lamongan.

Dalam arahannya tentang maraknya indikasi bangkitnya Komunisme di Indonesia, Letkol Jemz menyampaikan bahwa hendaknya seluruh personel harus waspada dan bersikap

mau tahu serta peka terhadap maraknya faham Komunisme akhir-akhir ini, banyak cara yang dilakukan untuk menghidupkan kembali faham Komunis atau PKI di Indonesia.

“Contoh kecil saja di Sticker Kaos yang tertulis Helowin, tetapi didalam huruf O menggunakan lambang Palu Arit, kita tidak mengetahui apa maksud dan tujuan mengunakan lambang itu tetapi yang jelas bahwa lambang tersebut adalah lambang Partai Komunis Indonesia yang berdasarkan TAP MPRS Nomor 25 Tahun 1966 dilarang, dan hal tersebut adalah masalah serius bukan hanya bagi kita, tetapi bagi segenap bangsa Indonesia “ tegas Letkol Jemz.Q ca

Tuban, Bhirawa Lagi-lagi keberadaan industri yang menginvestasikan sahamnya di Kabupaten Tuban dirasa belum berpihak pada masyarakat sekitar. Hal ini tampak, masih adanya sebagian masyarakat yang melakukan aksi menuntut lapangan pekerjaan pada perusahan yang berada di sekitar mereka.

Seperti halnya kemarin, (7/9) belasan permuda Desa Tasikharjo, Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban, menuntut kejelasan perusahaan minyak bumi, PT Tri Wahana Universal (TWU) akan informasi lapangan pekerjaan bagi mereka.

Meskipun Kantor PT TWU ada di Desa Sumengko, Kecamatan Kalitidu, Kabupaten Bojonegoro, tetapi perusahaan swasta ini mempunyai wilayah pengiriman sampai di Terminal Bahan Bakar Minyak (TBBM) milik PT Pertamina di Desa Tasikharjo dan Desa Remen yang ada di Kecamatan Jenu. Selama ini, pengangkutan minyak BBM dari TWU ke TBBM Pertamina dilakukan menggunakan armada tangki darat. Dengan menggunakan jasa perusahaan dari PT Patra Niaga, PT Sima, dan PT Anak Surya.

Belasan pemuda ini meminta, PT TWU bisa memberikan lapangan pekerjaan kepada warga setempat.

Melalui beberapa anak perusahaan transportasi yang dimilikinya. “Tuntutan utama kita kan memang di lapangan pekerjaan,” kata Kordinator pemuda, Sutrisno (07/09).

Mereka menggelar hearing di kantor Balai Desa Tasikharjo, dengan dimediasi dari Kepala Desa (Kades) dan juga Kapolsek Jenu.

Pengakuan warga, mediasi sudah dilakukan beberapa kali, tetapi tidak kunjung

mendapatkan kejelasan dari PT TWU atau pun anak perusahaannya. Hanya saja, belum pernah ada pejabat yang berwenang datang dan menemui warga. “Armada dari TWU yang melintas di desa ini ada sekitar 90-an tangki, tetapi hanya ada satu dua saja warga sini yang bisa ikut bekerja,” kata Sutrisno.

Ditambahkan, PT Patra, selaku kontraktor transportasi dari PT TWU juga sudah pernah melakukan perekrutan tenaga kerja pada 2014 lalu. Tetapi sampai sekarang, tindak lanjut dari perekrutan tenaga kerja tersebut tidak pernah terdengar lagi. “Kita juga ingin menanyakan kabar perekrutan tenaga kerja yang dilakukan PT Patra dahulu,” lanjut Sutrisno.

Sementara itu, Kepala Desa Tasikharjo, Damhuri, dalam hearing sendiri mengeluhkan komunikasi yang sulit dengan PT TWU. Menurutnya, permasalahan seperti ini sudah kerap dibicarakan dalam beberapa kali pertemuan, tetapi tidak kunjung ada penyelesaian.

“Setiap hearing atau pertemuan tidak pernah ada tindak lanjut, hanya janji dan janji saja, saya sendiri bingung menjawab pertanyaan dari warga, karena setelah hearing perwakilan tersebut malah sulit untuk dihubungi,” kata Damhuri.

Menyikapi hal tersebut, Perwakilan dari PT TWU yang datang menemui mereka ini enggan memnerikan komentar saat dikonfirmasi sejumlah awak media. Hanya saja dalam hearing, dia mengatakan akan mencoba mengkomunikasikan apa yang diminta pemuda setempat. “Saya berusaha akan mencoba mengkomunikasikan apa yang diminta dari teman-teman ini,” kata Adimas, perwakilan PT TWU.Q hud

khoirul huda/bhirawa

Didampingi petugas kepolisian Polres Tuban dan Kades, Warga Desa Tasikharjo, Kecamatan Jenu saat hearing dengan PT TWU di Kantor Balai Desa setempat.

Biang Kemacetan, Pemindahan Tugu Adipura Masih Dikaji Biang kemacetan pantura Bangil saat ini adalah jalan yang sempit, ditambahkan lagi keberadaan tugu adipura yang berdiri tepat di tengah-tengah jalan raya Bangil, Kabupaten Pasuruan. Untuk itulah, Polres Pasuruan bersama Pemkab Pasuruan tengah melakukan kajian terkait pemindahan tugu adipura tersebut.

hilmi husain/bhirawa

Tugu adipura tepat di tengah-tengah jalan raya Bangil, Kabupaten Pasuruan, Senin (7/9) sore. Polres Pasuruan bersama Pemkab Pasuruan tengah melakukan kajian terkait pemindahan tugu adipura itu.

Kasat Lantas Polres Pasuruan, AKP Hendro Gunawan mengatakan pemindahan itu merupakan langkah menuju pantura Bangil agar terhindar dari kemacetan. “Kami tengah berkoordinasi dengan Pemkab Pasuruan agar tugu adipura yang berada ditengah-tengah jalan raya di Bangil sedianya dibongkar saja. Sehingga kendaraan dari arah Banyuwangi ke Surabaya langsung lurus tidak berbelok,” ujar AKP Hendro Gunanawan, Senin (7/9) sore.

Tugu adipura berdiri tegak di jalan pantura Bangil menghu-

bungkan Surabaya-Banyuwangi yang selama ini dijadikan satu jalur dari arah Surabaya.

Untuk kendaraan dari arah Banyuwangi terlebih dulu harus masuk ke kiri arah Pandaan kemudian di pertigaan perlintasan kereta api diarahkan ke barat menuju Surabaya.

“Permasalahan utama saat ini jalan yang dilintasi kendaraan arah Banyuwangi itu sempit dan banyak pertokoan, jadi sama saja macet. Lebih baik jika tugu adipura dibongkar dan kendaraan dari arah Banyuwangi langsung lurus,”

jelas Hendro Gunanawan.

Terkait pembongkaran adipura tersebut, pihaknya bekerjasama dengan Pemkab Pasuruan yakni Dinas Bina Marga dan Dinas Perhubungan Kabupaten Pasuruan.

Sementara itu, Bupati Pasuruan Irsyad Yusuf menyampaikan pihaknya saat ini sedang melakukan kajian terkait pemindahan tugu adipura.

Iapun juga mengakui bahwa keberadaan tugu adipura di tengah jalan raya Bangil merupakan salah satu imbas kemacetan diwilayahnya.

“Kami bersama pihak kepolisian dari Polres Pasuruan hingga saat ini melakukan kajian terkait pemindahan tugu adipura. Jika tugu adipura dipindah, nantinya bisa di geser di sisi selatan alun-alun Bangil,” tandas Irsyad Yusuf.Q hil

EKONOMI - BISNIS

8 Kurs JUAL

BELI

USD

14,068.00

13,928.00

SGD

9,937.84

9,836.85

EUR

16,106.45

15,940.60

JPY

11,612.05

11,491.75

GBP

22,064.25

21,836.32

Sumber: Bank Indonesia (24 AGUSTUS 2015)

RAGAM EKBIS

Harga Cabai Rawit dan Daging Meroket, Pedagang Merugi Surabaya, Bhirawa Belum turunnya harga kebutuhan pokok seperti cabai rawit dan daging yang masih dalam kisaran Rp.100 ribu, membuat pedagang resah. Karena setiap hari, dua kebutuhan tersebut bisa rusak atau membusuk dalam beberapa hari kedepan karena belum laku terjual. Seperti pedagang cabai rawit dan daging di Pasar Pucang tidak berdaya menghadapi turunnya daya beli masyarakat.

Untuk harga cabai rawit di Pasar Pucang Surabaya, Jawa Timur, naik. Penyebabnya adalah pasokan dari pengepul cabai berkurang. Selain itu keadaan cuaca yang kering membuat pertumbuhan tanaman cabai rawit mengalami gagal panen.

“Sejak akhir bulan Agustus sampai sekarang, harga cabai udah naik empat kali, yang pertama sejak awal Agustus hingga pertengahan Agustus. Terus kenaikan terjadi lagi sampai hari ini. Maklum, yang beli banyak. Sementara pasokan dari pengepul malah berkurang,” kata Yanti, salah satu pedagang cabai di Pasar Pucang Surabaya, Senin (7/9) kemarin.

Dia mengutarakan, kenaikan pertama terjadi pada saat awal Agustus sampai pertengahan yang mencapai Rp60-70ribu.

Jika sebelumnya, harga cabai Rp45 ribu per Kg, namun kini harga cabai sudah mencapai Rp.100 ribu per kilogramnya.

“Untuk mengantisipasi kerugian, saya dengan pedagang di Pasar Pucang bersepakat tidak akan melayani pembeli lombok di bawah harga Rp3.000, cara ini diambil sebagai langka untuk hilangnya cabai rawit di pasar Pucang ini. Kalau hilang, maka pedagang disini tidak akan berjualan cabai rawit. Kalau hanya beli seribu enggak akan dilayani. Karena kita bisa rugi, kalau hanya beli seribu, dan dikasih sedikit, mereka malah marah-marah,” tuturnya.

Selain cabai, ternyata harga daging di Pasar Pucang Surabaya juga mengalami kenaikan. Harga yang semula Rp100 ribu menjadi Rp120 ribu per Kg. Rahmawati, salah satu penjual daging, menjelaskan rencananya harga daging akan kembali naik Rp2.000 rupiah setiap harinya, jika keberadaannya masih menipis. Q wil

OJK Minta BPD Lebih Kreatif Surabaya, Bhirawa Masih rendahnya kontribusi BPD (Bank Pembangunan Daerah) terhadap perekonomian daerah, khususnya pada kredit produktif yang baru mencapai sekitar 30 persen, mendapat kritikan dari Otoritas Jasa Keungan (OJK). Karenanya, kedepannya beberapa kelemahan organisasi BPD perlu dibenahi sehingga kredit produktif bisa tinggi mencapai 60 persen daripada kredit konsumtif.

Eksekutif Pengawas Perbankan-OJK, Heru Kristianto menegaskan jika BPD perlu bertransformasi untuk membenahi kelemahan structural dan memperkuat fondasi organisasi agar dapat tumbuh dan bersaing sehingga lebih berperan dalam perekonomian daerah ke depan. Diantaranya dengan membenahi tata kelola dan manajemen resiko, sumberdaya manusia, infrastruktur dan permodalan. ‘’Lemahnya daya saing BPD dengan bank nasional yang ada karena SDM yang ada rata-rata KW2, kinerja governance yang masih terbatas serta modal yang ada yang sangat kecil. Karenanya, kedepan harus ada perbaikan, diantaranya soal pembagian deviden kepada pemerintah jangan terlalu besar, sehingga dana yang ada dapat dimanfaatkan untukkredir produktif,’’tegas Heru disela acara Sosialisasi Transformasi BPD se-Indonesia di Kantor Bank Jatim, Senin (7/9).

Karenanya, ada tiga aspek yang perlu dipastikan agar transformasi BPD berhasil diantaranya dengan dukungan penuh dari Pemda selaku pemegang saham BPD untuk mentransformasikan BPD menjadi bank yang kuat, berdaya saing tinggi dan mampu memberikan kontribusi terhadap Pemda setempat. Selain kepemimpinan yang kuat dan visioner dari BPD, serta

SDM yang handal dalam mendukung pengembangan bisnis yang masih rendah.

Untuk itu, OJK bersama Asosiasi Perbankan daerah (Asbanda) telah mereview permasalahan BPD dan menyusun kerangka program transformasi BPD sebagai acuan bagi BPD untuk melakukan transformasi tersebut. ‘’Yang pasti sesuai arahan Presiden, transformasi ini nantinya BPD menjadi bank yang kuat dan berdaya saing serta kontribusinya yang signifikan bagi pertumbuhan

dan pemerataan ekonomi daerah yang berkelanjutan.

Atau sejalan dengan sasaran Master Plan sector jasa keuangan, ’’tambahnya.

Sementara itu, Ketum Asbanda, Eko Budiwiyono mengaku dalam penanganan BPD tidak dapat disamaratakan. Mengingat problema antara satu BPD dengan BPD lain berbeda. Dimana dari 26 BPD se-Indonesia, separohnya memiliki modal hingga Rp5 tiliun, sedang separohnya lagi tidak kurang dari Rp1 triliun. ‘’Tapi yang jelas semuanya perlu dilakukan transformasi, sehingga BPD yang ada dapat bersaing dengan bank nasional yang ada. Selain itu seluruh BPD didorong untuk dapat membuka cabangnya hingga di kecamatan atau desa,’’jelas Eko dengan nada optimis.

Terpisah, Gubernur Jatim, menegaskan berdirinya BPD atas dukungan dari pemerintah daerah selaku pemegang saham. Oleh karena itu, BPD perlu bertransformasi untuk membenahi kelemahan struktural dan memperkuat fondasi agar mampu tumbuh dan bersaing sehingga bisa lebih berperan aktif dalam perkembangan dan pertumbuhan perekonomian daerah ke depan. “ Kalau semua itu sudah dibenahi dengan memperhatikan tiga aspek melalui transformasi BPD ditambah dengan adanya kerjasama BPD se Indoensia, saya yakin BPD dalam waktu dekat mampu bersaing dan menguasai serta menjadi pemimpin dan pelopor dalam pembangunan perekonomian di daerahnya,” jelasnya.

Gubernur menambahkan,

Ekonomi Lesu, Daya Beli Kendaraan Menurun Bojonegoro, Bhirawa Daya beli masyarakat terhadap beragam kebutuhan sekunder ataupun tersier, terus merosot. Persoalan tersebut lebih dipengaruhi situasi perekonomian masyarakat yang belakangan sempat terpuruk.

Terlebih, lagi meningkatnya kebutuhan ekonomi serta mahalnya biaya pendidikan.

Ternyata berimbas pada angka pembelian kendaraan baru baik roda dua maupun roda empat yang terjadi di Bojonegoro. Dimana jumlah kendaraan saat ini mencapai 22.389 unit baik kendaraan roda dua ataupun roda empat

untuk bisa mencapai itu semua pertama-tama yang harus dilakukan adalah BPD bisa menjadi pelopor dan pemimpin perbankan di daerahnya lebih dulu. Kalau hal itu sudah dapat diraih, maka langkah berikutnya akan lebih mudah untuk mengggaet dan mengcover semua program pembangunan yang ada di daerahnya.

Dengan begitu, keberadaan BPD, benar- benar dapat dirasakan oleh masyarakat, sebab BPD sudah melakukan transformasi perbankan sehingga bisa cepat tanggap dalam membaca perkembangan yang ada di sekitarnya. “ Semua itu, dikarenakan BPD sudah besar,kuat modalnya dan lincah dalam memberikan pelayanan demi kelancaran serta keberhasilan pembangunan di daerah, “ jelasnya. Q cty

Gubernur Jatim Dr H Soekarwo menyaksikan penandatangan komitmen bersama pengguna pemilik dan pemangku kepentingan BPD se Indonesia.

“Hal itulah yang menyebabkan daya beli masyarakat akan kebutuhan tersier, termasuk kendaraan bermotor terus menurun,” ungkap Kanit Reg Ident Satlantas Polres Bojonegoro, Iptu Siswoyo, Senin (7/9).

Menurutnya, animo pembelian baik roda dua maupun roda empat, terus mengalamiý penurunan. Pada bulan yang sama (agustus) tahun sebelumnya, animo pembelian kendaraan roda dua berbagai tipe bisa mencapai 100 unit per hari.

Jumlah tersebut sejatinya terbilang ada kenaikan, dibanding bulan-bulan sebelumnya. “Namun bila dibandingkan tahun

KEHILANGAN TULUNGAGUNG HILANG STNK, Honda, th. 2010, Merah, AG6813RG, a/n.

Mohamad Makin, Ds. Bendilwungu, Sumbergempol-T.Agung No. 1650/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK, Honda, th. 2014, Hitam, AG4146RAN, a/n.

Siti Muslimah, Ds. Kiping, Gondang-T.Agung No. 1651/IMB/BI-II/2015

SITUBONDO HILANG STNK nopol P.4016.EY, a/n AHMADI DS.BALUNG RW.02/02 KEC.KENDIT SITubondo.

No. 1652/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK nopol P.5926.ES, a/n SRI HARSIANI DS.WR.ANOM RW.01/01 KEC.PANARUKAN SITubondo.

No. 1653/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK nopol P.310.EP, a/n PEMDA TK.II SITUBONDO PB.RUDIRMAN 1 RW.04/01 KEL.PATOKAN KEC. Kota SITUBONDO. No. 1654/IMB/BI-II/2015

Selasa Kliwon, 8 SEPTEMBER 2015

Salah satu pekerja sedang melakukan pembuatan plat nomor di KB- Samsat Bojonegoro.

sebelumnya, animo pembelian kendaraan baik roda dua maun roda empat memang mengalami penurunan hampir 15 persen lebih,” terangnya.

Saat ini kendaraan baru rata-rata perhari hanya sekitar 68 kendaraan, padahal sebelumnya berada di kisaran sekitar 100 kendaraan.Penurunan ini dominannya terjadi bulan Pebruari. “68 kendaraan yang masuk itu sebagian besar adalah roda dua dengan rata-rata pembeli dari kalangan pegawai swasta,” imbuhnya.

Dimana, saat ini berjumlah sekitar 22.389 unit baik kendaraan roda dua ataupun roda empat sejak Januari hingga Akhir Agustus. Dimana hampir 90 persennya di dominasi kendaraan roda dua dari pada roda empat, dengan demikian asumsinya setiap keluarga memiliki lebih dari satu kendaraan motor maupun mobil.

“Untuk jumlah kendaraan bermotor sendiri terdapat sekitar 20,850 unit, sedangkan untuk kendaraan roda empat terdapat 1.539 unit,” jelas dia.

Kemudian dengan jumlah kendaraan yang sebanyak itu tentunya kita harus menyiapkan terutama fasilitas jalan kemudian rambu-rambu jalan diwilayah Bojonegoro.Dia berharap supaya pengguna jalan betul-betul safety atau kemanaan terjaga dan hal ini sangat menuntut kesadaran berlalu lintas bagi pengguna jalan. Q bas

Pertamina MOR V Apresiasi Konsumen Pertalite Surabaya, Bhirawa PT Pertamina memberikan apresiasi kepada konsumen yang membeli Bahan Bakar Khusus, terutama Pertalite. Karena bahan bakar jenis ini sudah ada di hampir seluruh kota di Jatim. “Kami memberikan apresiasi kepada konsumen yang membeli Pertalite dan Pertamax series,” tukas Ageng Giriyono, General Manager Marketing Operation Region V saat ditemui di kantornya.

Seperti diketahui, Pertalite, yang memiliki slogan, ‘Melangkah Lebih Jauh’ ini mulai diluncurkan untuk uji pasar di Surabaya pada 24 Juli 2015 di 33 SPBU wilayah Surabaya, Sidoarjo, Gresik dan Mojokerto. Tidak lama kemudian, penyebaran Pertalite di MOR V pun semakin diperluas untuk uji pasar di Bali pada 9 Agustus 2015 dan di Malang pada 14 Agustus 2015.

“Kedepan, Pertamina MOR V juga akan mengadakan program promo Pertalite lainnya yang melibatkan segmen yang berbeda,” sambung Assistant Manager External Relations Pertamina MOR V, Heppy Wulansari Hingga saat ini total ada 210 SPBU yang tersebar di 30 kota/kabupaten di wilayah Jatim dan Bali yang telah menyediakan Pertalite. Jumlah ini akan terus ditambah hingga pada akhir tahun Pertamina MOR V menargetkan setidaknya ada 400 SPBU yang telah menyediakan Pertalite di Jawa Timur, Bali, NTB dan NTT. “Bertambahnya SPBU yang menjual Pertalite ini seiring dengan tingginya animo masyarakat terhadap Pertalite,” tambah Retail Fuel Marketing Region Manager V, Ibnu Chouldum.

Bahkan, kehadiran Pertalite di 210 SPBU mampu menurunkan konsumsi Premium hingga 12%. Sejak awal diluncurkan, lanjut Ibnu Chouldum, hingga kini, penjualan Pertalite sudah mencapai 11.000 KL. “Ataua rata-rata penjualan per SPBU mencapai 3,5 KL/hari,” katanya. Q ma

Rupiah Melemah

Petani Kopi Arabika Menuai Keuntungan Melemahnya rupiah terhadap nilai tukar Dollar ternyata membuat harga kopi rakyat jenis Arabika melambung tinggi, sehingga kondisi ini justru menguntungkan petani kopi rakyat Bondowoso. Kopi Arabika, merupakan kopi khas Bondowoso, yang di ekspor kebeberapa Negara di Eropa Barat.

Bursa dan Grosir Akik di Puspa Agro Dibuka 11 September, Perebutkan Trofi Cak Sodiq Monata

Momentum atau tren bisnis akik dan produk turunannya telah menyedot perhatian sebagian masyarakat, tidak saja di sentra-sentra penghasil batu itu, tetapi telah menjalar ke berbagai pelosok negeri ini. Magnet bisnisnya luar biasa dan menarik perhatian hampir semua lapisan dan strata sosial-ekononmi masyarakat.

Hal ini membuat banyak warga negeri ini tergiur memanfaatkan peluang bisnis, baik sebagai pedagang dengan beragam skala bisnisnya, perajin, atau sekadar makelar atau broker. Bahkan, tak sedikit bisnis ikutan yang dilahirkan, di antaranya event organizer yang khusus memediasi pemilik/ produsen akik dengan para buyer-nya lewat pameran-pameran yang digelar.

Puspa Agro yang diproyeksikan sebagai pasar induk agrobis terbesar di Jatim dan Indonesia tak pelak juga menerima imbas atas menjamurnya bisnis akik. Karena itu, peluang pun terbuka untuk pengembangan bisnis atau perdagangan akik di Puspa Agro. Meski core bussiness Puspa Agro adalah di sektor agro, tidak ada salahnya kalau

tren positif atas bisnis akik ini juga difasilitasi untuk berkembang di pasar induk ini.

Karena itu, mulai September 2015, Puspa Agro memfasilitasi para pebisnis akik lewat program Bursa dan Grosir Akik yang dikemas dalam event dan kontes akik. Berlokasi di gedung aneka produk Puspa Agro, event pertama dijadwalkan pada 11-27 September 2015 dengan tajuk “Sola-Sola”, yang akan melayani para penggila akik mulai pukul 15.00 hingga 03.00 WIB. Dalam kontes berhadiah total jutaan rupiah ini, diperebutkan trofi Cak Sodiq Monata, Maria Eva, dan Wira Lina (Ketua Parfi Jatim).

Selama 17 hari para penggemar dan pebisnis akik bisa berpetualang di event ini. Silakan memanfaatkan kesempatan dan peluang bisnis ini, karena stand terbatas. Setelah beberapa kali event digelar, diharapkan Puspa Agro nantinya jadi pusat perkulakan atau grosir akik di Jatim dan Indonesia timur. Untuk info dan pendaftaran peserta, silakan hubungi Mbak Wiwik (031-7878700). Q adv

Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan (Dishutbun) Kabupaten Bondowoso Mohammad Ervan kepada sejumlah wartawan mengatakan, harga ekspor kopi Arabika saat ini mencapai Rp 26.000 perkilogram yang sebelumnya berkiosar pada harga Rp 18.000. sehingga dengan naiknya harga ini membuat petani kopi Bondowoso berbahagia.

“Nilai tukar rupiah terhadap dollar berkisar Rp 14.000, ini menguntungkan bagi petani kopi jenis Arabika, karena harga kopi mencapai 26.000 perkilogramnya, ini naik cukup signifikan dibanding tahun sebelumnya “ katanya.

Mantan Kepala Bappeda ini juga mengungkapkan, panen raya kopi Arabika tahun ini mengalami kenaikan yang cukup signifikan, jika tahun lalu panen kopi Arabika mencapai sekitar 520 ton, tahun ini naik

hampir dua kali lipat. 2 00 “Saat ini panen raya sudah mencapai 90%, dan yang masuk ke eksportir sekitar 800 ton lebih,” ujarnya.

Ia menambahkan, kenaikan jumlah produksi kopi Arabika ini, karena adanya tanaman baru yang berbuah di tahun ini, dari total lahan kopi Arabika seluas 2100 hektar, 30% adalah tanaman baru yang berbuah tahun ini.

“Untuk meningkatkan produksi kopi yang lebih banyak kami sudah melakukan koordinasi dengan pihak Perhutani dan PTPN XI untuk memperluas tanaman kopi Arabika, dan hal itu tidak terpengaruh dengan melemahnya rupiah, justru petani Kopi Arabika untung besar,”imbuhnya.

Sementara itu ketua Assosiasi Petani Kopi Rakyat Bondowoso H Yusriadi saat dikonfirmasi Bhirawa terkait melambungnya harga

kopi tersebut karena kualitas Kopi Bondowoso yang memang cocok untuk ekspor dan dipasarkan di luar negeri dengan menggunakan standart dollar, sehingga jika dollar naik maka harganya tentu akan naik.

“Tentu kondisi melemahnya rupiah ini buklan hal yang diinginkan petani kopi, tetapi karena transaksi

kita menggunakan dollar maka kondisi ini membuat harga kopi naik,” katanya.

H Yusriadi menambahkan saat ini untuk terus meningkatkan produuksi dalam rangka memenuhi pasar dunia, para petani kopi terus berkonsolidasi dan meningkatkan koordinasi untuk menambah jumlah lahan. Q har

Para Petani kopi melakukan seleksi kopi yang layak produksi dan memenuhi kualitas ekspor.

Selasa Kliwon 8 SEPTEMBER 2015

KILAS AREMANIA

Kabupaten Malang Kekurangan Mobil PMK Kabupaten Malang, Bhirawa Jumlah mobil PMK Pemkab Malang sangat minim, jauh dari kebutuhan wilayah kabupaten Malang yang sangat luas.

Saat ini jumlahnya hanya 6 unit, dan itu pun di-standby-kan di 2 tempat, yaitu di Pendopo Pemkab Malang di Malang, serta 2 pos bantu di Singosari dan di Kepanjen.

“Memang jumlah mobil PMK yang kita miliki jauh dari ideal. Sehingga kita berharap ada tambahan mobil PMK baru untuk mengcover wilayah kab Malang yang sangat luas,” ungkap Kepala unit Pelaksana Teknis Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran (PPBK), Nurul Kusairi, Senin (7/9) kemarin.

Dijelaskan, jika mengacu pada standardisasi pemadam kebakaran, 1 unit mobil dipatok men-cover 10 ribu penduduk. Hal ini berarti dibutuhkan 100 unit mobil PMK agar ideal. “Terakhir pengadaan mobil PMK tahun 2014 dan itupun hanya 1 unit. Kondisi ini tentu sangat kurang memadai untuk mendukung peningkatan kinerja personel PPBK,” tuturnya.

Untuk menangani kebakaran di wilayah Kab Malang setidaknya dibutuhkan 20 unit mobil. Sehingga mobil PMK biss disebar di 4 pos bantu.

“Saat ini baru ada pos bantu Singosari dan Kepanjen. Seharusnya da juga pos bantu Turen dan Pujon,” katanya. Namun demikian Kusairi akan membenahi secara bertahap, sebab selain kekurangan mobil PMK, PPBK juga kekurangan tenaga personel dan alat pengamanan (safety).

Dalam periode Januari-September, ada 26 kejadian kebakaran. Terresar kebakaran pabrik rokok di Tajinan.

Jumlah tersebut lebih sedikit dibanding tahun 2014 sebanyak 58 kejadian.Q sup

MALANG RAYA

Warga Wajib Bangun Sumur Resapan Pemkot Kota Batu Siapkan Perwali Perlindungan Lingkungan Batu, Bhirawa Pemerintah Kota (Pemkot) Batu terus mencari langkah untuk menyelamatkan sumber mata air yang banyak terdapat di Kota Wisata ini. Di antaranya Pemkot tengah mempersiapkan penerbitan Peraturan Wali Kota (Perwali) tentang perlindungan lingkungan hidup. Diharapkan dengan keberadaan Perwali ini bisa melindungi sumber mata air dari kepunahan.

Kepala Kantor Lingkungan Hidup (KLH) Kota Batu, Hari Santoso menjelaskan, ancaman terberat pada masa datang yang dihadapi penduduk Kota Batu adalah ancaman kekeringan. Hal ini akan terjadi akibat menyusutnya jumlah dan debit sumber mata air.

Saat ini ancaman tersebut memang belum terasa. Namun dengan semakin berkembangnya pembangunan mengakibatkan banyak lahan terbuka hijau tertutup bangunan.

“Saat ini kepedulian masyarakat untuk menghijaukan hutan dan melestarikan sum-

ber mata air masih sangat rendah. Hal tersebut bisa berdampak buruk pada keberadaan sumber mata air yang ada di Kota Batu,’’ Hari Santoso, Senin (7/9).

Ia menambahkan, hasil pendataan Bidang Sumberdaya Mineral, Dinas Pengairan dan Bina Marga Kota Batu jumlah sumber mata air yang ada saat ini mencapai 138 titik. Adapun pemanfaatannya untuk air minum, air baku sawah, untuk industri serta untuk peternakan. Dan dalam Perwali yang akan diterbitkan, Pemkot Batu mengharuskan

masyarakat dan pelaku usaha untuk menyiapkan biopori dan sumur resapan.

Hari mencontohkan, jika pengembang membangun rumah luasnya 20 meter persegi, maka ia memiliki kewajiban untuk membuat satu biopori.

Kalau pengembang membangun rumah luasnya 36-50 meter persegi, maka ia harus membangun satu sumur resapan. ‘’Tujuan dibangun biopori dan sumur resapan supaya air hujan tidak terbuang percuma ke sungai. Adanya kantungkantung air disekitar rumah untuk menjaga kelestarian sumber mata air yang ada saat ini,’’jelas Hari.

Selain membangun biopori dan sumur resapan, KLH juga akan menanam pohon di dekat sumber mata air. ‘’Memang ada sebagian orang peduli dengan sumber mata air, ada pula yang cuek. Pada musim

Walhi Jatim Menangkan Sengketa Informasi Tambang Kab Malang, Bhirawa Sidang sengketa informasi terkait tambang pasir besi di kawasan lindung Pantai Wonogoro, Desa Tumpakrejo, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Malang, telah dimenangkan Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Jawa Timur (Jatim), atas putusan Majelis Sidang Komisi Informasi Provinsi Jatim, pada Jumat (4/9).

Hal ini dibenarkan, Koordinator Walhi Simpul Malang Purnawan Dwikora Negara, Senin (7/9), kepada wartawan.

Menurutnya, sidang putusan yang dilakukan Majelis Sidang Komisi Informasi Provinsi Jatim,yang dimenangkan Walhi Jatim itu, terkait perizinan pertambangan pasir besi di wilayah Pantai Wonogoro, Desa Tumpakrejo, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Malang yang dikelola Koperasi Tambang Indonesia (KTI).

Dalam amar putusannya, kata dia, Majelis Sidang Komisi Informasi Provinsi Jatim mengabulkan pemohon Walhi Jatim untuk seluruhnya.

“Bahwa dokumen Upaya Pengelolaan lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan ( UPL) adalah salah satu instrumen pengelolaan lingkungan yang merupakan informasi, yang terbuka dan dapat diakses oleh pemohon,” jelasnnya. Selanjutnya, masih dikatakan Purnawan, Majelis Sidang juga memerintahkan kepada termohon Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kabupaten Malang untuk memberikan seluruh data dan informasi sebagaimana paragraf diatas paling lambat 10 hari kerja sejak keputusan ini berkekuatan hukum tetap.

Sedangkan permohonan sengketa informasi ini diajukan karena permintaan informasi yang diajukan Walhi Jatim, pada tanggal 27 Oktober 2014 terhadap BLH tidak mendapatkan tanggapan informasi yang dibutuhkan. Q cyn

anas bachtiar/bhirawa

Hari Santoso kemarau ini memang terjadi penurunan debit mata air, tapi tidak sampai terjadi kekeringan,’’ tambah Hari.

Pada akhir tahun ini, Pemkot akan membangun 30 titik sumur resapan di dekat sumber Ngesong, Desa Bumiaji.

Diharapkan, air hujan bisa tertampung di sumur resapan

tersebut sehingga debit air di sumber Ngesong stabil.

Terpisah, pegiat Lingkungan Hidup Kota Batu, Hariadi menyatakan, selain menghijaukan kawasan sumber mata air dengan tanaman keras, pemerintah juga harus menggalakkan penghijauan di tepi jalan. Karena saat ini suhu udara di Kota Batu mengalami peningkatan. Siang hari suhu udara rata-rata mencapai 25-28 derajat celcius. Kenaikan suhu udara ini karena peningkatan volume kendaraan dan permukiman serta pemanasan global. ‘’Jadi kondisi ini harus diimbangi dengan memperbanyak menanam pohon di tepi jalan, termasuk di lahan kurang produktif. Kalau di Kota Batu mengalami krisis air, maka dampaknya bisa sampai Kota Surabaya sebagai hulu Sungai Brantas,’’ ujar Hariadi.

Q nas

Semua PNS Kota Batu Harus Jadi Pejabat

JCC Desak Pemerintah Bela Korban Kapal Tenggelam Kab Malang, Bhirawa Lembaga John Care Center (JCC) Malang akan melakukan pembelaan terhadap Warga Negara Indonesia (WNI) yang menjadi korban tenggelamnya kapal di Pantai Barat Malaysia, yang berdekatan dengan Sauh Cape, Kota Pesisir Sabak Bernam, Selangor, pada 3 September 2015.

“Mereka harus mendapat pembelaan dari beberapa pihak, sebab mereka orang tidak mampu yang ingin mengubah nasib ke negeri tetangga. Sehingga saya sangat prihatin terhadap sikap dan pendapat Perdana Menteri (PM) Malaysia Datuk Najib yang akan memproses hukum kepada WNI yang terkena musibah kapal tenggelam tersebut,” ungkap Chairman JCC Najib Salim Attamimi, Senin (7/9/), saat dihubungi melalui telepon selulernya.

Menurut dia, dirinya akan melakukan langkah-langkah untuk membela Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang diduga illegal, yang berangkat ke Malaysia menggunakan kapal, namun akhirnya tenggelam di perairan Malaysia.

“Dengan akan dilakukan proses hukum kepada TKI yang selamat dari musibah oleh PM Malaysia tersebut, saya rasa tidak manusiawi. Sehingga hal itu membuat prihatin, yang tidak hanya saya saja, tapi juga rakyat Indonesia,” tutur Najib.

Ia mencontohkan, seperti di Eropa justru menerima pemohon suaka politik dari etnis yang berbeda seperti dari Timur Tengah, Afrika, Persia dan sejumlah negara lain, sehingga menjadi terhormat, dan disambut positif karena telah memanusiakan manusia. Apalagi, Indonesia dan Malaysia sebagai negara tetangga dan juga satu rumpun. Dikatakan Najib, TKI yang diduga ilegal itu mempertaruhkan nyawa untuk mencari makan guna menghidupi keluarganya.

Karena itu, John Care Center menggugah semangat kebangsaan bagi Pemerintah Indonesia dan para tokoh politik (parpol) dan aktivis. “Karena dengan kejadian tersebut terkesan Pemerintah Indonesia tidak ada peduli untuk membantu mereka,” paparnya. Q cyn

9

supriyanto/bhirawa

Anggota koperasi Pemberdayaan Perempuan Amanah (PPA) saat bertemu dengan Cabup PDIP Dewanti Rumpoko.

Hindari Rentenir, Ibu-ibu Bentuk Lembaga Koperasi Kab Malang, Bhirawa Banyaknya kasus ibu rumah tangga yang terjerat rentenir seringkali menyebabkan keharmonisan rumah tangga terganggu. Bahkan tidak sedikit yang akhirnya memicu perceraian.

Untuk mengantisipasi hal itu, ibu-ibu rumah tangga di dusun Jetis desa Mulyoagung kecamatan Dau membentuk lembaga koperasi Pemberdayaan Perempuan Amanah.

Koperasi yang dibentuk oleh sekitar 20 an ibu rumah tangga pada tahun 2003. Kini jumlahnya sudah mencapai 50 anggota.

Wakil Ketua koperasi Pemberdayaan Perempuan Amanah (PPA), Trismanik mengatakan, untuk memenuhi ke-

butuhan rumah tangga dan tambahan modal usaha membuat ibu rumah tangga mengambil jalan pintar dengan meminjam di bank thithil.

Kondisi inilah akhirnya diantisipasi oleh puluhan ibu rumah tangga dengan membentuk koperasi.

“Alhamdulillah dengan ada nya koperasi ini, ibu-ibu rumah tangga bisa terbebas dari rentenir atau bank thithil,” ungkap Trismanik, Senin (7/9).

Selain usaha simpan pinjam, koperasi tersebut juga membuka lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan TPQ. “Keberadaan PAUD dan TPQ ini untuk membantu anggota dalam menjamin pembinaan anak-anak sebelum memasuki usia se-

kolah,” tuturnya.

Walaupun telah berkiprah cukup lama, koperasi PPA ini belum pernah menerima bantuan modal atau hibah dari pemerintah, seperti koperasikoperasi wanita lainnya. Oleh karena itu Trismanik berharap Bupati Malang yang terpilih nanti lebih memperhatikan pemberdayaan dan kesejahteraan perempuan. Terkait dengan banyaknya koperasi wanita yang berdiri di kabupaten Malang, Cabup PDIP Dewanti Rumpoko berjanji akan lebih memperhatikan permodalan dan pelatihan usaha. Sehingga koperasi tidak hanya sekedar usaha simpan pinjam, tetapi usaha-usaha produktif lainnya. Q sup

Gaet Pelanggan MBR, PDAM Buka Pendaftaran di Pasar Besar Malang, Bhirawa Layanan sambungan baru, bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), di Kota Malang terus ditingkatkan melalui berbagai cara. Salah satunya dilakukan dengan membuka loket pendaftaran sambungan baru di Pasar Besar Malang. Itu dimaksudka an agar target MBR di tahun 2015 ini tercapai.

Direktur Administrasi dan Keuangan, Perusahaan Daerah Air Mimun (PDAM) Kota Malang, Anita Sari, kepada wartawan Senin (7/9) kemarin mengatakan pelayanan kebutuhan air minum terus digenjot oleh PDAM Kota Malang, agar masyarakat menikmati air minum secara merata.

“Sebagai salah satu upaya untuk terus menambah jumlah pelanggan yang belum mendapatkan aliran air minum, kami mendekatkan diri dengan pusat keramaian masyarakat, di Pasar Besar, sejak beberapa hari ini,” ujar Anita.

Tentunya stan ini dibuka, khusus bagi masyaakat yang ingin memasang PDAM tetapi masih belum mengetahui caranya dan terbayang dengan harga yang mahal. Meskipun PDAM melalui berbagai kegiatan telah melakukan sosialisasi, tetapi pada kenyataannya masih ada yang tidak memperoleh informasi secar detail. Makanya, melalui cara ini, pihaknya berharap masayarakaat Kota Malang, semakin banyak yang mengetahui, adanya program MBR, yang sangat murah dibandingkan dengan program reguler. Untuk mengikuti program MBR ini, masyarakat cukup mengeluarkan uang sebesar Rp550 ribu saja, itupun boleh diangsur, tahap awal pelanggan hanya wajib membayar Rp250 ribu, sisanya bisa dibayarkan enam kali bersama dengan pembayaran rekening bulanan.

“Target kita adalah pedagang dan pengunjung pasar besar,

yang belum ada kesempatan untuk datang atau berkunjung kekantor PDAM Kota Malang, dikarenakan kesibukan sehari hari berjualan, atau berbelanja,” tambahnya.

Stan di Pasar Besar Malang, hanya berlangsung 10 (sepuluh) hari, buka mulai pukul 09.00 wib s/d 15.00 wib, oleh karena itu kesempatan kali ini diharapkan benar benar dapat memberikan kemudahan bagipa racalon pelanggan PDAM Kota Malang.

Diharapkan dengan buka stan di lingkungan pasar dapat menambah target sambungan MBR sebagai salah satu dukungan PDAM Kota Malang, terhadap Program Pemerintah Pusat 100 – 0 – 100. Selain, pelayanan MBR bagi kalangan masyarakat kecil, PDAM Kota Malang, juga memberikan kemudahan untuk pembayaran rekening air minum khususnya melalui ATM BCA, yang selama ini menggantikan fasilitas auto debet. Q mut

Batu, Bhirawa Pemerintah Kota Batu menyiapkan konsep dan sistem baru untuk meningkatkan kinerja para pegawainya. Diharapkan, dengan konsep baru ini, maka tidak ada pegawai atau PNS yang berstatus sebagai staf.

Semua pegawai akan memiliki jabatan, dan bisa disebut pejabat.

“Bahkan seorang pramusaji juga disebut pejabat.

Semua PNS akan memiliki sasaran kerja yang jelas sesuai dengan tupoksinya,”ujar Kepala Bagian Organisasi Pemkot Batu, Imam Suryono, Senin (7/9). Dengan demikian maka tidak akan ada lagi pegawai atau PNS hanya datang ke kantor, absen, lalu pulang.

Imam menjelaskan bahwa analisis jabatan (anjab) ini merupakan metode pengolah jabatan. Artinya, anjab ini akan menjadi informasi bagi Pemkot untuk menata jabatan. Dalam UU Nomor 43 dan UU Nomor 5 disebutkan, untuk setiap pegawai melekat pangkat dan jabatannya.

Dengan demikian setiap staf harus punya jabatan, karena setiap jabatan ada uraiannya yang akan di-

anas bachtiar/bhirawa

Imam Suryono pakai menilai kinerja pegawai melalui SKP (Sasaran Kinerja Pegawai).

Ia menegaskan, harus ada ukuran kinerja dengan cara analisa jabatan. Dengan anjab ini ada juga peta jabatan, syarat jabatan, uraian jabatan, dan tugas tanggung jawabnya. “Konsekuensinya kalau kita lakukan kinerja dengan baik maka akan ada kesejahteraan yang arahnya nanti ke renumerasi. Kita akan hitung dulu nilai dan bobot jabatannya sehingga dapat diketahui berapa kesejahteraan kepada pejabat,” pungkas Imam. Q nas

Enam Orang JCH Kota Malang Gagal Berangkat Kota Malang, Bhirawa Berdasarkan data Kemen trian Agama (Kemenag) Kota Malang, seharusnya Jamaah Calon Haji (JCH) Kota Malang, berjumlah 952 orang. Tetapi menjelang akhir pemberangkatan ada enam orang yang mengundurkan diri karena berbagai sebab.

Kepala Kemenag Kota Malang, Imron kepada wartawan disela-sela pemberangkatan Jamaah haji asal Kota Malang, di Lapangan Brawijaya (Rampal), Malang Senin (7/9) kemarin mengatakan jika menjelang berangkat ada jamaah yang mundur, karena alasan tertentu, sehingga jumlah jama ah yang diberangkatkan hanya 946 orang saja.

“Sebanyak 946 calon jama ah haji asal Kota Malang kita berangkatkan menuju Asrama Haji Surabaya, mereka tergabung dalam kloter 42 dan 43, dan sisanya sebnayak 46 orang tergabung pada kloter 39 bergabung dengan jamaah asal Kabupaten Malang,” tutur Imran. Sedangkan kloter 42 dan kloter 43 yang berangkat hari ini berjumlah 900 orang. Panitia menyediakan 20 unit bus untuk mengangkut para calon jamaah haji.

Pihaknya mengatakan semua dokumen jamaah haji asal Kota Malang sudah lengkap.

“Semua keperluan jama ah termasuk visa untuk semua calon jamaah haji asal Kota Malang juga sudah keluar semua, jadi kami memastikan jika semua jamaah asal Malang tidak mengalami kendala apapun,” tukasnya. Hanya saja ditambahkan dia, jika sebelumnya sisa jamaah 46 orang, direncanakan akan

berabung dengan kloter 44, dari Surabaya dan Pasuruan, tetapi karena ada persoalan tertentu akhirnya keberangkatan mereka dipercepat.

Sementara untuk enam orang yang batal berangkat itu penyebabnya ada yang hamil, ada yang meninggal dunia, dan ada yang istrinya ingin berangkat tahun depan, ada pula yang disebabkan oleh persoalan keluarga. Para jamaah yang batal berangkat tahun ini secara otomatis akan berangkat tahun depan.

Sementara itu, Wakil Wali Kota Malang, Sutiaji yang ikut memberangkatkan calon jamaah haji mengatakan ibadah haji ini sebagai upaya untuk menyucikan diri, dan memenuhi panggilan Allah. Karena itu, pihaknya meminta agar para calon jamaah haji memantapkan hati sebelum berangkat ke tanah suci Makah.

Di samping itu, Sutiaji juga meminta maaf kepada para calon jamaah haji, karena Pemkot Malang tidak bisa menanggung seratus persen biaya akomodasi bagi para calon jamaah haji.

Pemkot Malang hanya menyediakan anggaran Rp 150 juta untuk biaya akomodasi jamaah haji. Idealnya, biaya untuk akomodasi calon jamaah haji di Kota Malang sekitar 500 juta.

“Karena Pemkot tidak bisa menanggung biaya akomodasi seratus persen, ak hirnya kekurangan biaya akomodasi harus ditanggung para calon jamaah haji, Kami optimis tahun depan seluruh akomodasi, akan dianggarkan oleh Pemkot Malang,” ujarnya. Q mut

OLAHRAGA

10

Selasa Kliwon 8 SEPTEMBER 2015

33 Tim Bola Voli SMA Bertanding di Piala Gubernur Jatim

LINTASAN

Gorontalo Siap Ikut Cabang Olahraga Pra PON Gorontalo, Bhirawa Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Provinsi Gorontalo menegaskan bahwa daerah tersebut siap ikut seluruh cabang olaharga yang dipertandingkan pada Pra Pekan Olahraga Nasional (PON).

Ketua KONI Provinsi Gorontalo Rustam Akili, Senin, mengatakan saat ini seluruh induk organisasi olahraga yang akan ikut pada Pra PON, sedang mempersiapkan para atlet yang akan berlaga pada iven tersebut.

"Seluruh atlet dan ofisial saat ini sedang mempersiapkan diri untuk ikut pra pon dengan target bisa lolos," kata Rustam.

Dia menjelaskan, cabang olahraga yang dalam waktu dekat akan segera dipertandingan di Pra PON yakni, Anggar, Atletik, Bridge, balap sepeda, ski air dan catur, pada September 2015 nanti.

Sedangkan pada bulan Oktober 2015 nanti, beberapa cabang olahraga kembali akan diikuti atlet Provinsi Gorontalo yakni, Futsal, sepak bola, karate, Kempo, pencak silat dan sepak Takraw.

Menurut dia, cabang olahraga yang akan dipertandingkan pada ajang PON 2016 yang akan diadakan di Jawa Barat tersebut, sebanyak 27 cabang, sehingga yang sisanya 15 cabang olahraga masih menunggu informasi untuk dilaksanakan Pra PON. "Saat ini kami masih menunggu infomasi dari KONI Pusat, tentang waktu dan tempat pelaksanaan Pra PON untuk 15 cabang lainnya," kata Rustam.

Dia mengakui, Provinsi Gorontalo baru beberapa kali ikut ambil bagian dalam pelaksanaan PON, sehingga prestasi yang diraih memang jauh dari provinsi lainnya, namun itu bukan menjadi satu kendala yang berarti.

Dia menjelaskan, saat ini beberapa cabang olahraga ditargetkan lolos pada Pra Pon, kemungkinan besar peluang untuk meraih medali terbuka lebar, seperti Ski Air, sepak Takraw serta Karate.Q ant

Gubernur Dorong Peningkatan Prestasi Atlet Jayapura, Bhirawa Gubernur Papua Lukas Enembe mendorong para pihak terkait untuk meningkatkan kualitas atlet guna meraih prestasi di berbagai even nasional.

“Kalau melihat dua kali PON ini, kita jauh diatas 10 besar, itulah sebab sebenarnya semakin banyak dana masuk di Papua prestasi seharusnya naik,” katanya, di Jayapura, Senin.

Menurut Lukas, banyaknya uang atu dana yang bergulir di Papua, seharusnya mendorong peningkatan prestasi para atlet di provinsi tertimur Indonesia ini.

“Karena prestasi yang merosot inilah sejak usia dini perlu dicari bibit-bibit unggul supaya atlet bisa berbuat banyak di ajang PON 19 Jawa Barat,” ujarnya.

Dia menjelaskan, paling tidak Papua masuk menjadi 10 besar dan mempersiapkan diri untuk lima besar di PON 2020.

“Saya mengerti tentunya dengan latihan yang dilakukan tidak maksimal, dibanding provinsi lain, kita jauh dari provinsi lain di mana dua kali PON sangat jauh dari biasanya,” katanya lagi.

Dia menambahkan, pihaknya meminta agar atlet menunjukkan prestasi pada ajang-ajang pertandingan olahraga, sehingga dapat menghasilkan banyak bibit unggul sebagai atlet berprestasi bagi Provinsi Papua.Q ant

Surabaya, Bhirawa Usai berlaga di Kejuaraan Provinsi Junior di Bangkalan-Madura, sebanyak 33 tim bola voli tingkat SMA sederajat kembali bersaing untuk memperebutkan tropi Piala Gubernur Jatim yang kali ini dilgelar oleh Dinas Pendidikan Jatim 6-9 September.

33 tim bola voli putra-putri SMA terdiri 15 tim putra yaitu Sidoarjo, kab Probolinggo, Nganjuk, kabupaten Mojokerto, Kabupaten Kediri, Surabaya, kota Blitar, Kota Probolinggo, kabupaten Pamekasan, Sumenep. Tulungagung, Pacitan, Tubang, Bojonegoro dan Kabuapten Gresik, sedngkan untuk putri yaitu Gresik, Surabaya, Pacitan, kabupaten Blitar, Nganjuk, Pamekasan, Kota Kediri, Blitar, Tulungagung, Sidoarjo, Lumajang, Kediri, Bojonegoro, Kota Probolonggo, Kabupaten Probolinggo, Tuban, Sumenep dan Kabupaten Mojokerto.

Menurut Kepala Dinas Pendidikan Jatim, Dr Saiful Rachman, kejuaaran ini menjadi wadah bagi para pelajar untuk menyalurkan bakat di cabang olahraga (cabor) bola voli. Apalagi selama ini Jatim gudang pemain di cabor tersebut.

"Selain harus berprestasi di pendidikan, para pelajar juga harus memilki prestasi di

bidang olahraga. Dan even ini menjadi wadah untuk mengembangkan bakat," kata Saiful saat membuka kejuaraan di Lapangan Bola Voli Dinas Pendidikan Jatim, Senin (7/9).

Ia berharap seluruh tim bisa bersaing merebut juara namun tetap menjaga sportifitas dan menataati semua aturan.

"Seorang atlet harus bersaing untuk meraih juara, tapi dilakukan dengan cara sportif," kata mantan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan (Badiklat) Jatim itu.

Sementara itu,Sekum Pengkot PBVSI (Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia) Surabaya Edi Swasono mengatakan, event ini menjadi peluang bagi para atlet untuk unjuk kekuatan. Karena usai turun di Kejurprov, beberapa pemain dari kabupaten/kota saat ini memperkuat Kontingen Jatim di ajang Pekan Olahraga Nasional (Popnas) di Bandung-Jabar.

Beberapa atlet bola voli

wawan triyanto/bhirawa

Kepala Dinas Pendidikan Jatim, Dr Saiful Rachman saat membuka Kejuaraan Piala Gubernur antar SMA sederajat di Lapangan Bola Voli Dinas Pendidikan Jatim.

Surabaya yang turun di Popnas yakni seperti Megawari Hangesti Putri, Setia Intan Anggi Pratiwi, Reza Fahma

dan Olga Saputra. "Kekuatan Surabaya memang berkurang, tapi kondisi yang sama juga dialami daerah lain yang at-

letnya turun di Popnas. Jadi event ini tetap akan berlangsung ketat," kata Edi Swasono.

Q wwn

15 Pemain Sulsel Lolos Seleksi Pomnas Gubernur Sulsel Optimistis Makassar, Bhirawa Sebanyak 15 pemain terpilih dalam seleksi untuk memperkuat tim futsal Sulawesi Selatan di Pekan Olahraga Mahasiswa Nasional (Pomnas) XIV di Aceh pada November 2015.

Pelatih Futsal Pomnas Sulsel Lidemar Halide di Makassar, Senin, mengatakan 15 pemain yang berasal dari berbagai perguruan tinggi itu masingmasing Ahmad Setya, Satya Graha, Erwin Manzil, Fahrul Indra, Ramadhani Fauzi, Mukhlas Afri, serta Ilham Hartono.

"Selain itu Muhammad Farhan Rais, Israr Asmin, Werly Rampengan, Syahrul Syahria, Reza Eefendy serta M Esa Damar Sagar," katanya.

Dia menjelaskan, seluruh pemain yang terpilih memiliki potensi dan cukup menonjol diantara puluhan pemain lain yang juga mengikuti seleksi selama tiga hari mulai 4-6 September 2015. Dirinya beharap dengan pemain yang terpilih ini bisa terus berkembang demi menjaga peluang Sulsel meraih prestasi maksimal.

Dari 15 pemain yang sudah dinyatakan lolos seleksi, kata dia, masih akan bersaing untuk masuk tim utama di Pomnas 2015. Sulsel sendiri hanya berencana mengakomodasi delapan hingga 10 pemain untuk bergabung dalam tim Sulsel.

Mantan pelatih PON Sulsel itu menyatakan, untuk masalah

15 pemain terpilih dalam seleksi untuk memperkuat tim futsal Sulsel di Pomnas)XIV.

jumlah pemain memang setiap daerah bisa mendaftarkan pemain yang lebih banyak. Namun karena alasan keterbatasan anggaran sehingga membatasi jumlah pemain.

"Anggaran untuk menuju Pomnas 2015 memang lebih besar karena Aceh memang jaraknya cukup jauh. Kami juga telah berkomitmen hanya mengakomodir pemain yang memang punya potensi mengangkat prestasi Sulsel," ujarnya.

Ketua Bapomi Sulsel Abd Rasyid Jalil, berharap pihak kampus yang atletnya terpilih memperkuat Sulsel ikut membantu menyiapkan anggaran tampil di Pekan Olahraga Mahasiswa Nasional (Pomnas) Aceh, November 2015.

Keterlibatan pihak kampus dalam membantu pembiayaan memang dibutuhkan karena anggaran yang dibutuhkan untuk mengikuti Pomnas 2015 memang cukup besar.

Wakil Rektor III Universitas Hasanuddin (Unhas) itu menjelaskan, khusus atlet yang berasal dari Unhas memang telah disepakati akan ditanggung pihak kampus. Hal itu diharapkan bisa diikuti juga kampus lain yang juga menyumbangkan atletnya memperkuat tim Sulsel.

Selain berharap bantuan dari pihak kampus, Bapomi Sulsel juga terus berupaya mencari bantuan anggaran dari sejumlah pihak seperti Pengprov Sulsel, BUMN dan pihak yang lain.Q ant

Tembus 10 Besar Popnas

Makassar, Bhirawa Gubernur Sulawesi Selatan Syahrul Yasin Limpo mengaku optimistis kontingen Sulsel mampu memenuhi target menembus posisi 10 besar di Pekan Olahraga Pelajar Nasional (Popnas) XIII di Jawa Barat, 9-19 September 2015.

"Selama ini Sulsel diposisi 17, namun belakangan mulai bergerak lebih baik dan kita yakin bisa masuk posisi 10 besar pada Popnas 2015," kata Gubernur Sulsel, Syharul Yasin Limpo usai melepas secara resmi kontingen Sulsel di Makassar, Senin.

Ia menjelaskan dengan persiapan yang lebih matang serta kualitas atlet yang cukup menjanjikan diharapkan semakin menjaga peluang Sulsel meraih hasil maksimal.

Dirinya juga meminta seluruh atlet termasuk para ofisial untuk bekerja keras dan fokus mengingat lawan yang akan dihadapi khususnya wakil dari Pulau Jawa memang selalu merepotkan tim dari Sulsel.

"Persiapan atlet saya lihat sudah cukup maksimal dan didukung pelatih yang berkualitas. Kami tentu berharap apa yang dilakukan sejauh ini bisa betul-betul memberikan efek positif bagi perjuangan atlet pada pertandingan nanti," katanya.

Mengenai pelaksanaan

Popnas, kata dia, merupakan salah atu ajang nasional yang bergengsi di luar PON. Melalui ajang ini pula menjadi proses awal untuk mendapatkan para atlet nasional dna tentu saja atlet Sulsel diharapkan bisa terpilih untuk memperkuat Indonesia kedepan.

"Event ini merupakan salah satu yang paling bergengsi karena diikuti para atlet pelajar terbaik dari seluruh Indonesia. Kami juga meminta atlet untuk membuktikan memang layak memperkuat Sulsel di Popnas 2015,"ujarnya.

Kepala Bidang Keolahragaan Dispra Sulsel, Hery Sumiharto, menyatakan pihaknya menargetkan masuk 10 besar pada pelaksanaan Pekan Olahraga Pelajar Nasional (Popnas) XIII di Jawa Barat 2015.

Untuk target tersebut sudah masuk dalam rencana jangka panjang Dispora Sulsel. Target ini juga dinilai cukup realistis jika melihat peningkatan kualitas atlet Sulsel belakangan ini.

Pada pelaksanaan Popnas di Jakarta, 12-20 September 2013, Sulsel yang berambisi meraih hasil maksimal harus puas menempati peringkat 15 dengan perolehan empat emas, enam perak dan enam perunggu.Q ant

Dewan Ajukan Lima Ranperda Inisiatif Dalam rapat paripurna penyampaian ranperda eksekutif dan ranperda inisiatif DPRD Kabupaten Gresik th 2015, dewan perwakilan rakyat mengajukan lima rancangan peraturan daerah ( ranperda ). Dan eksekutif tiga ranperda, yang akan di godok menjadi peraturan daerah ( perda ). Dilakukan secara maraton, yg di rencanakan 1 Oktober dilakukan pengesahan atau digedok.

Menurut ketua badan pembentukan peraturan daerah DPRD kabupaten Gresik Syaiful Fuad SHI mengatakan, berdasarkan keputusan DPRD NOMOR : Kpts / 3 / DPRD-II / XI / 2014, tentang program pembentukan peraturan daerah kabupaten Gresik tahun 2015 tanggal 13 November 2014. Terdapat 33 judul rancangan peraturan daerah yang terdiri dari 14 rancangan peraturan daerah inisiatif dewan dan 18 ranperda usul pemerintah dan satu ranperda kumulatif terbuka untuk dapat dilakukan pembahasan .

Dari 14 judul ranperda, 5 ranperda telah ditetapkan menjadi perda tahun 2015. Ini siatif dewan dengan keputusan DPRD kabupaten Gresik NOMOR : 188/2/ 437.40/2015 Tanggal 5 JUNI tahun 2015. Diantaranya rancangan ranperda tentang penge-

lolaan keuangan desa, merupakan perwujudan tata kelola pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Yang dilakukan berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin. Efiiiensi dan optimalisasi anggaran, secara sederhana namun tidak mengorbankan azas transparasi dan akuntabilitas.

Rancangan ranperda tentang sistem perencanaan pembangunan desa, adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar. Seperti sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Sehingga diharapkan dapat menghasilkan dokumen perencanaan pembangunan desa yang berkualitas, baik pada aspek proses maupun hasilnya berupa dokumen RPJM desa, RKP desa dan APB desa sesuai kondisi objektif desa.

Rancangan perda tentang penataan kawasan perumahan rakyat dan kawasan pemukiman, bahwa pemerintah mempunyai tanggung jawab untuk menjadi fasilitator. Memberikan bantuan dan kemudahan kepada masyarakat, antara lain. Tata ruang, pertahanan, prasarana lingkungan, industri bahan dan komponen, jasa konstruksi dan rancang bangun, pembiayaan, kelembangaan, sumber daya manusia, kearifan lokal, serta peraturan perundang-undangan.

Yang mempunyai maksud dan tujuan, untuk mengarahkan pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan pemukiman. Sesuai arahan pola tata ruang, aksesibel berimbang dan sehat.

Rancangan ranperda tentang pelayanan kesehatan, adalah untuk menjamin terpenuhinya hak masyarakat untuk menda-

Ketua DPRD Gresik H Ir Abdul Hamid patkan pelayanan kesehatan yang bermutu. Tujuannya, terwujudnya peningkatan keterjangkauan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan, terwujudnya peningkatan pemanfaatan sarana pelayanan kesehatan, terwujudnya perubahan perilaku pola pencairan pengobatan pada masyarakat.

Rancangan ranperda tentang rukun tetangga dan rukum warga, maksudnya bisa memelihara dan melestarikan nilai kehidupan masyarakat berdasarkan prinsip gotong royong dan kekeluargaan.

Sidang paripurna ranperda inisiatif.

Sebagai salah satu wadah untuk menampung aspirasi dan sarana komunikasi dua arah antara masyarakat dengan desa, kelurahan dan intasi pemerintahan. Sebagai wadah untuk menggerakan partisipati swadaya masyarakat dalam usaha meningkatkan kesejahteraan warga, mengoptimalkan peran serta masyarakat dalam penyelengaraan pemerintahan desa atau kelurahan.

Terpisah Ketua DPRD Gresik H Ir Abdul Hamid mengatakan, bahwa setelah ini besok langsung pandangan umum ( PU ) fraksi dan jawaban bupati. Setelah itu pembentukan panitia khusus ( pansus ), kerja tim ini akan maraton. Sebab pada tanggal 1 Oktober sudah selesai atau dok,"kami tidak ingin lamalama karena masih banyak ranperda yang belum diselesaikan," pungkasnya. Q kim.adv

Selasa Kliwon, 8 SEPTEMBER 2015

Tunggakan Nasabah Bank BPRS Capai Rp 4 Miliar l Sambungan hal 1

hingga saat ini ada 56 nasabah yang nunggak tidak bayar dengan jumlah total tunggakan mencapai Rp 4 miliar.

“Sebelum melibatkan kejaksaan dalam penagihan, kami sudah melakukan somasi satu sampai ketiga secara persuasif pada nasabah yang bermasalah, namun mereka masih tidak memenuhi kewajibannya. Oleh sebab itu, kami memberikan kuasa pada Kejaksaan Negeri Sampang selaku pengacara negara,” jelasnya saat menghadiri hearing Raperda penyertaan modal daerah terhadap BPRS di kantor DPRD Sampang, Senin (7/9).

Marsudi menjelaskan adapun tunggakan kredit macet nasabah bermasalah itu bervariasi nilainya, mulai dari Rp 5 juta hingga Rp 200 juta. Diakuinya kasus ini masih ranah perdata, namun jika selanjutnya ditemukan ada unsur pidana, semisal terkait pemalsuan tanda tangan, maka hal tersebut juga akan diproses di kasus pidana.

Berdasarkan data Raperda penyertaan modal daerah pada BPRS, sampai 2013 penyertaan modal pemerintah daerah Sampang keseluruhanya mencapai Rp 12,9 miliar. Modal dasar pada 2010 PT BPRS BAS sebesar Rp 40 miliar, rinciannya 99 persen dikuasai Pemda Sampang dan 1 persen dikuasai pihak ketiga. n lis

Disambut Meriah, Diantar Naik Dokar Hias ke Pendopo l Sambungan hal 1

man Pemkab Situbondo menuju pendopo kabupaten. Ribuan orang ikut mendampingi pelepasan tersebut, mulai siswa SMP/ SMA dan seluruh karyawan di lingkungan Pemkab Situbondo.

Bupati yang didampingi istri tersebut berkali-kali melambaikan tangan dan penuh lemparan senyum ketika didaulat menaiki dokar hias. Sesampainya di pendopo, Dadang Wigiarto terus dielu-elukan para pejabat dan karyawan Pemkab Situbondo serta sejumlah elemen penting lainnya yang ada di Kota Santri.

Menurut Dadang Wigiarto SH di hadapan ratusan staf Pemkab Situbondo pihaknya minta maaf kepada seluruh staf apabila selama memimpin lima tahun ada kesalahan, baik yang disengaja atau tidak disengaja. Pasalnya, kata Dadang Wigiarto, apa yang telah dilakukan selama memimpin Kabupaten Situbondo bersama Wabup Rachmad telah optimal, sesuai dengan visi dan visi saat pertama pencalonan dulu. “Apabila ada yang kurang dalam melaksanakan visi misi tersebut, saya minta maaf. Sebab setiap manusia pasti memiliki kekurangan dan itu merupakan hal yang wajar. Karena tidak mungkin saya bisa memuaskan masyarakat se-Kabupaten Situbondo,” ujarnya.

Untuk itu, sambung Dadang Wigiarto SH, kepada seluruh staf, SKPD dan Camat se-Kabupaten Situbondo, berpesan siapapun Bupati Situbondo terpilih nanti diharapkan bisa bekerja secara profesional dan memiliki etos kerja guna lebih meningkatkan pelayanan publik yang terbaik. “Saya berpesan kepada seluruh staf dan Kepala SKPD se- Kabupaten Situbondo, siapa pun nanti Bupati yang terpilih dalam Pilkada, tetap bekerjalah secara profesional,” ungkap Dadang.

Di sisi lain, Rachmad SH, MHum menandaskan, sebagai seorang politisi atau pejabat publik sudah bisa melewati masa yang belum tentu bisa dilewati oleh semua orang. Tidak semua orang bisa berlari saat semua orang sulit berlari dan tidak semua orang bisa menahan tangis di saat orang lain tersenyum. “Itu adalah masa yang saya lewati selama satu periode dan Alhamdulillah saya lulus dalam ujian tersebut dengan baik,” papar Rachmad.

Selain itu, Rachmad di hadapan para PNS Pemkab Situbondo juga mengucapkan rasa terima kasih kepada Forum Pimpinan Daerah Kabupaten Situbondo yang telah ikut memberikan dorongan berupa perwujudan visi misi sebagai Wakil Bupati Situbondo. “Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh karyawankaryawati Pemkab Situbondo yang telah bekerja dengan kompak,” tegas Rakhmad. n awi

Terhenti di Kabupaten/Kota

11

SAMBUNGAN Rasiyo-Lucy Daftar KPU Hari Ini l Sambungan hal 1

Selanjutnya, rombongan akan mengadakan pertemuan terlebih dahulu dengan beberapa kader PAN. “Ya semacam brifing dulu dari Bang Zul sebelum mendaftar,” ujarnya.

Usaia pertemuan internal itu, lanjut dia, rombongan akan langsung menuju Gelora Pancasila untuk bertemu dengan para rombongan yang akan mengantarkan pasangan Rasiyo-Lucy ini. “Dari Gelora Pancasila kita berangkat sekitar pukul 14.00 siang dengan mengunakan kendaraan kereta kelinci,” katanya.

Arifin menambahkan, ada beberapa alasan memilih Gelora Pancasila sebagai tempat untuk berkumpul dan pemberangkatan untuk mendaftar, yaitu karena simbol Pancasila adalah sesuatu yang sangat sakti dan menjadi salah satu dasar negera Republik Indonesia. “Berasal dari gedung ini, dengan tetap berdoa dan berjuang, maka kami yakin bisa menang melawan pasangan incumbent,” ulasnya.

Selain itu, Gelora Pancasila sangat dekat dengan kantor gedung KPU Kota Surabaya, sehingga diharapkan tidak lambat dalam mendaftar. “Dan yang pasti kami sudah siap mendaftar,” yakinnya.

Untuk diketahui KPU Kota Surabaya membuka kembali pendaftaran tahap tiga bakal Cawali dan Cawawali Kota Surabaya pada 8-10 September 2015 setelah adanya keputusan penyelesaian sengketa Pilkada oleh Panwaslu.

Jadi, pendaftaran yang sebelumnya dibuka pada 6-8 Se­ptember

itu dibuat untuk sosiali­sasi. Sementara pendaftaran akan dibuka lagi pada 8-10 September. Dengan begitu, keputusan sengketa Pilkada itu tinggal dilaksanakan dalam masa pendaftaran.

Koalisi PAN dan Demokrat menggunakan hari pertama pendaftaran untuk mencalon­ kan pasangan pesaing Risma, yaitu pasangan Rasiyo-Lucy Kurniasari meski sebelumnya sempat ada perbedaan pendapat antara Demokrat dan PAN terkait jadwal pendaftaran.

Sementara itu, Didik Darmadi Liaison Officer (LO) Pasangan Calon Rasiyo-Lucy Kurniasari dari Partai Demokrat mengatakan semua berkas persyaratan Rasiyo-Lucy sudah beres. De­ngan demikian, Partai Demokrat siap mendaftarkan Rasiyo-Lucy pada hari pertama pembukaan pendaftaran kembali Selasa siang. “Semua berkas sudah beres, jadi kami akan mendaftarkan pada 8 September 2015,” kata Didik.

Menurut Didik, hari H pendaftaran Selasa siang pasangan Rasiyo-Lucy akan berangkat dari Gelora Pancasila. “Sekitar pukul 14.00 berangkat dari Gelora Pancasila,” tambahnya.

Didik mengatakan hampir semua berkas persyaratan Lucy sudah beres sejak kemarin.

Termasuk sesi foto bersama pasang­an calon juga sudah selesai dilakukan.

Informasi yang di dapat Bhirawa, Tim Pemenangan Demokrat telah melakukan rapat internal dengan Pakde Karwo (Soekarwo) Ketua DPD Demokrat, Senin malam. Salah satu pembahasan dalam rapat

tersebut adalah bersepakatnya demokrat dengan PAN tentang hari pendaftaran karena adanya Ketum dan Sekjen PAN yang turun langsung mengantarkan rekomendasi.

Tidak Akan Dukung Sementara itu Koalisi Maja­ pahit sepakat untuk tidak mendukung pasangan Rasiyo-Lucy pada Pilkada Surabaya 2015.

Hal ini dikarenakan Koalisi Majapahit yang diketuai AH Thony belum tertarik dan hukumnya sangat lemah.

AH Thony mengatakan ada beberapa alasan yang membuat Koalisi Majapahit tidak mendukung pasangan calon RasiyoLucy. Antara lain, perpanjangan waktu pendaftaran ini sejak awal sudah disimpulkan kalau dasar hukumnya lemah karena hanya didasarkan pada surat KPU Nomor 449 yang notabene bertentangan dengan PKPU dan Undang-Undang. “Selain itu, niatan dan proses pencalonan Pak Rasiyo dan Bu Lucy ka­ rena tidak merupakan produk kesepakatan atau keputusan politik yang melibatkan pikiranpikiran Koalisi Majapahit,” kata AH Thony, Senin (7/9) kemarin.

“Pencalonan Rasiyo-Lucy kami nilai hanya sebuah dagelan saja, tidak menunjukkan keseriusan,” tambahnya.

Pencalonan Rasiyo-Lucy, menurut AH Thony masih dinilai sebagai langkah politik yang tidak serius. “Bagaimana tidak, karena terkesan sangat tergesa-gesa tanpa persiapan, dan terlihat mengejar formalitas,” ujarnya. n geh

Siap Bangun Trem, Warga Bumiharjo Surabaya Akan Direlokasi l Sambungan hal 1

warga yang ada di tempat tersebut terdata dan tidak ada yang terlewat. Serta agar saat adanya relokasi tidak ada gejolak yang timbul lantaran ada warga yang tidak terdata. Selain itu juga untuk mengantisipasi warga yang mengaku-ngaku.

Lebih lanjut untuk depo tersebut, pemkot mengaku sudah punya konsep. Jika trem jalur utara selatan metode reaktifasi ini sudah terealisasi, depo ini nantinya akan dipakai untuk parkir trem di malam hari. “Jadi kalau pagi salam sore trem itu beroperasi, maka malamnya biar trem itu di depo untuk dirawat

dan dibersihkan,” kata Dwija.

Selain ada rencana untuk relokasi, Dwija juga menyebutkan bahwa bisa saja dalam pembicaraan itu ada perubahan, misalnya untuk depo trem yang dipakai hanya lantai satu dan dua. Sisanya bisa dipakai untuk yang lain.

Saat ini, kata dia, pemkot fokus melakukan pendataan dulu untuk warga yang akan direlokasi. “Kita sosialisasikan dulu saat ini sembari melakukan pendataan,” katanya.

Sementara itu, Kasi Pemanfaatan Rumah dan Bangunan Dinas Pengelola Bangunan dan Tanah (DPBT) Surabaya Doni Ardian menyatakan untuk relokasi depo Bumiarjo itu pihaknya

masih belum menerima data.

Namun demikian, pemkot sendiri sudah menyiapkan Rusun Romokalisari untuk bisa ditempati jika relokasi sudah siap.

“Kalau untuk relokasinya ini bukan karena faktor dekat ya, tapi karena memang disana dan saat ini sedang tahap pengisian penghuni rusun,” kata Doni.

Sebab rusun itu baru saja ada penyerahan dari pemerintah pusat. Setidaknya bisa masuk 400-an KK di sana. Selain itu, jika warga direlokasi di sana, Doni memastikan bahwa semua warga sifatnya sama. “Baik gusuran, relokasi maupaun antrian harus membayar sesuai tarif yang berlaku,” ujarnya. n dre

Stok Hewan Kurban di Jatim Mencukupi l Sambungan hal 1

ekor. Masih ada surplus sapi siap potong sebanyak 99.471 ekor.

Untuk kambing/domba, lanjutnya, keseluruhan kebutuhan kambing dan domba potong (baik untuk keperluan harian, dan keperluan kurban, red) sebanyak 1.237.500 ekor.

Adapun sapi siap potong yang tersedia sebanyak 1.421.407 ekor. Masih ada surplus sapi siap potong sebanyak 108.314 ekor.

Sedangkan berkaitan d e n g a n h a r g a t e r n a k , Masyarakat yang akan berkurban pada Idul Adha 1436 H tidak perlu khawatir Maskur juga menjelas- karena ketersediaan hewan ternak potong sapi dan kambing di Jatim mencukupi, kan, kalau harga psikolo- bahkan surplus. gis sapi potong kualitas litas kurban pada Idul Adha 1436 syarat dari Dinas Peternakan kurban pada Idul Adha 1436 H di Jatim diperkirakan dalam setempat.

H di Jatim diperkirakan dalam kisaran antara Rp 1.486.539 – Dalam menyambut Idul kisaran antara Rp 12.737.000 Rp 2.580.000 per ekor atau Rp Adha, Dinas Peternakan Jatim – Rp 14.762.000 per ekor atau 51.260 per kg berat hidup. juga akan menggelar bazar Rp 42.317 per kg berat hidup.

Dalam kesempatan ini, ternak dengan menggandeng “Diprediksi jika harga sapi saat D i s n a k J a t i m m e n g i m b a u pedagang hewan ternak yang ini berkisar antara Rp 12 - 14 masyarakat memilih dengan menjadi peternak binaan Disjuta, maka pada Lebaran haji hati-hati hewan kurban baik nak di tingkat kabupaten/kota. harganya bisa sampai Rp 20 sapi maupun kambing, khusus- Mereka umumnya berasal dari juta. Namun demikian momen nya terkait kesehatannya. Jika sentra ternak potong seperti tersebut hanya akan terjadi harga hewan terlalu murah Kediri, Lamongan, Tuban, Mahingga Lebaran haji saja, pasca sebaiknya jangan dibeli karena getan, dan Malang.

Lebaran harga sapi akan kem- bisa jadi tidak memenuhi syarat Seluruh hewan ternak kurban bali normal. Namun yang perlu sebagai hewan kurban. “Tolong yang diperdagangkan di Bazar diingat, harga sapi berbeda den- diteliti lagi, jangan-jangan tidak Ternak Kurban dilengkapi sugan harga daging. Harga daging memenuhi syarat kesehatan se- rat keterangan sehat sehingga akan normal, namun harga sapi bagai hewan kurban,” katanya dijamin bebas penyakit. “Ada yang akan naik, ini karena perSyarat minimal yang har- berbagai hewan ternak kurban mintaan untuk kurban sangat us diketahui oleh pembeli, di yang dijual seperti kambing, banyak,” paparnya, Senin (7/9). antaranya hewan kurban yang sapi, dan domba. Semuanya Sedangkan harga psikologis dijual harus mengantongi surat dilengkapi surat keterangan kambing dan domba potong kua­ keterangan sehat dan memenuhi sehat,” katanya. n rac

Badiklat 65,93%, Diskanla 35,96% l Sambungan hal 1

Soekarwo, Senin (7/9).

Pemilik sapaan Pakde Karwo ini mengaku, sudah mendesak seluruh kepala daerah di wilayahnya untuk segera mempercepat proses penyerapan anggaran guna membantu rupiah kembali naik. “Sebelum Presiden Joko Widodo mendorong, kita sudah lebih dulu mendesak kepala daerah,” ungkapnya.

Namun, kata Pakde Ka­ rwo, masalah mendasar lambannya penyerapan anggaran negara karena perangkat peraturan pendukung dari anggaran selalu terlambat disahkan.

“Seperti anggaran untuk pendidikan, APBN sudah digedok tapi aturan teknisnya baru keluar bulan lima, sehingga danapun juga baru bisa keluar bulan lima,” katanya.

Terkait serapan anggaran di beberapa SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) yang masih rendah, mantan Sekdaprov Jatim itu membantah karena ketidakmampuan pajabatnya dalam mengelola anggaran. Namun lebih dikarenakan pihak ketiga yang belum juga mengambil anggaran meskipun pekerjaan telah selesai atau baru dimulai.

“Banyak proyek yang telah selesai namun pihak ketiga banyak yang masih punya anggaran sendiri, sehingga merasa tidak perlu minta anggaran ke kami. Ini yang membuat SKPD itu belum bisa buat laporan keuangan penyerapan,” katanya.

Keberhasilan Pemprov Jatim yang telah mencapai 51,51 persen dalam hal penyerapan anggaran hingga akhir Agustus 2015, ternyata memang tidak diimbangi oleh beberapa SKPD yang hingga saat ini banyak yang tidak mencapai angka 35 persen.

Dari data yang diperoleh, beberapa SKPD yang belum bisa mencapai angka di atas 50 persen di antaranya Dinas Perikanan dan Kelautan (Diskanla) 35,96 persen, Dinas Peternakan 35,72 persen, Dinas Perindustrian dan Perdagangan 34,61 persen, Dinas PU Bina Marga 31,11 persen dan Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang 28,71 persen.

Rata-rata alasan mengapa SKPD itu belum bisa menyerap anggaran secara maksimal dikarenakan Surat Perintah Kerja (SPK) bagi pihak ketiga baru turun pada bulan ke enam atau Juni lalu. “Pengerjaan proyek di dinas saya memang SPK-nya baru turun Juni lalu, jadi masih baru mulai dikerjakan. Nah, itu belum bisa dilihat tingkat penyerapannya,” bantah Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Jatim Heru Tjahjono.

Sedangkan SKPD yang berhasil menyerap anggaran di atas 55 persen yaitu Badan Pendidikan dan Latihan yang sudah mencapai 65,93 persen, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (56,78 persen), dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (55,59 persen). n iib

Seragam Gratis Rawan Dipolitisasi l Sambungan hal 1

tidak ada,” tutur Isa saat dikonfirmasi, Senin (7/9).

Mantan Ketua Dewan Pendidikan Surabaya ini menegaskan, peluncuran program seragam gratis ini sangat mudah ditafsir memiliki kepentingan politis. Tujuannya jelas, untuk mengekalkan trah kepemimpinan lama di Kota Surabaya. “Dalam situasi seperti ini, jangan mudah membuat program yang bisa ditafsir masyarakat macammacam. Apalagi dengan anggaran yang besar dan tidak jelas urgensinya,” ungkap Isa. Seperti diketahui Dindik Surabaya mengajukan anggaran untuk bantuan operasional satuan pendidikan pada 2016 sebesar Rp 731 miliar. Dari yang hanya Rp 438 miliar pada 2015. Ada tiga komponen tambahan yang membuat anggaran itu membengkak, yakni komponen seragam sekolah sebesar Rp 90 miliar, buku K-13 Rp 165 miliar dan tambahan Bopda SMP sebesar Rp 20 miliar dengan masing-masing siswa Rp 10 ribu. Seragam gratis ini akan diberikan pada semua siswa baru, mulai kelas I SD, VII SMP, dan X SMA/SMK. Isa menuturkan, sejauh ini siswa yang berasal dari kalangan menengah ke atas telah tercukupi hidupnya. Kalau memang anggaran pendidikan berlebih, menurutnya yang perlu diperluas adalah perhatian terhadap siswa mitra warga. Kalau selama ini mitra warga hanya mendapat kuota lima persen, bisa saja dita-

mbah menjadi 10 persen.

“Saya kira itu akan lebih efektif. Karena selama ini kewajiban sekolah swasta menerima siswa mitra warga juga tidak jelas,” tutur dia.

Di sisi lain, alasan Dindik Surabaya terkait antisipasi pungutan liar atau pungli di sekolah dengan dalih pembelian seragam juga tidak tepat. Sebab, selama ini setiap ada laporan pungli seragam, dinas tidak pernah mengakui dengan alasan beragam. “Kalau dulu tidak mengakui ada pungli, sekarang bilang antisipasi pungli kan tidak konsisten namanya,” tandasnya.

Kepala Dindik Surabaya Ikhsan sebelumnya telah mengungkapkan, rencana peluncuran program telah dipikirkan lama. Bahkan tidak hanya untuk sekolah baru. Melainkan rencana semula untuk seluruh siswa di Surabaya. Tetapi karena anggaran tidak mencukupi, maka hanya dibatasi untuk siswa baru. “Anggaran yang lain bisa digunakan pengembangan mutu pendidikan,” tutur dia.

Sayangnya, alasan Ikhsan ini dibantah anggota DPRD Surabaya Reni Astuti. Dalam rapat banggar KUA PPAS 2016 program itu sudah direspon serius. Pihak dewan menyarankan untuk menghapusnya karena alasan tidak efektif. “Di samping itu, penganggaran seragam gratis untuk siswa baru ini juga mendadak. Karena dalam pengajuan KUA PPAS sebelumnya hanya untuk siswa mitra warga,” tandasnya. n tam

l Sambungan hal 1

Kepresidenan Jakarta, Senin (7/9).

Ia menyebutkan problem penyaluran dana desa bukan di pusat lagi, tapi sudah di daerah. “Kita sudah ubek-ubek, kita sudah ketemuan. Minggu ini akan ada lagi pertemuan nasional lagi. Mereka ini tim verifikasinya terlalu berbelitbelit sehngga tidak segera disalurkan,” ungkapnya.

Ketika ditanya apakah ada aturan yang rumit, Marwan mengatakan sedang dilakukan harmonisasi. “Memang ada aturan yang harus kita harmonisasi makanya minggu lalu itu disuruh bikin Surat Keputusan Bersama (SKB) Menkeu, Menteri Desa dan Mendagri,” ucapnya.

Menurut dia, SKB itu juga dalam rangka memperpendek birokrasi di desa-desa itu mengingat penyaluran dana itu merupakan yang pertama. “Tidak mudah mengurus desa-desa di seluruh Indonesia, ada 74.093 desa, kita berupaya semaksimal mungkin,” ujarnya. n ins

Rasiyo Berkali-kali Bilang ‘Izin Ya Pak Agus’ l Sambungan hal 1

tuk mendaftar sebagai bakal calon kepala dan wakil kepala daerah adalah menyertakan foto bersama pasangan calon (paslon). Tidak banyak calon kepala daerah yang melakukan foto itu dua kali dengan pasangan berbeda. Di antara yang tidak banyak itu, terselip nama Rasiyo, bakal calon Wali Kota Surabaya yang diusung PAN-Partai Demokrat. Dia mengaku foto bersama paslon dua kali dalam rentang waktu yang tak lama. Pertama dengan Dhimam Abror dan kedua dengan Lucy Kurniasari.

Mantan Kepala Dinas Pendidikan Jatim ini mengatakan,

proses foto kali ini sangatlah mudah. Rasiyo tidak perlu berulang-ulang foto lantaran pasangannya Lucy adalah mantan Ning Surabaya yang sudah paham akan dunia modeling. Sehingga dia sangat akrab dengan kamera.

“Waktu foto sama Pak Abror itu diulang sampai sepuluh kali. Nah, kalau sama Mbak Lucy hanya mengulang 3-4 kali dalam setiap sesi fotonya.

Karena beliau kan basicnya modeling dan pengalaman untuk difoto saat menjadi Ning Surabaya,” ujar Rasiyo.

Apakah merasa grogi foto dengan Lucy, pejabat yang sudah berpengalaman di dunia birokrasi ini mengatakan

dengan pasti bahwa sudah mantap. “Kalau grogi ndak lah, kan saya sudah izin sama Pak Agus sebelumnya. Dan sangat sreg maju Pilkada dengan Mbak Lucy karena beliau telah berpengalaman di dunia politik saat menjadi anggota DPR RI,” imbuhnya.

Sementara itu Agus Fery Yusuf yang kesehariannya adalah pengusaha mengatakan sangat mendukung kalau istrinya memilih menjadi pendamping Rasiyo dalam Pilkada Surabaya Desember 2015 mendatang.

“Sepenuhnya kami mendukung. Istri saya juga sudah izin ke saya untuk menjadi wakil wali kota. Waktu itu Kamis (3/9) kemarin Pakde

Karwo (sapaan akrab Gubernur Jatim) telah menelepon saya untuk meminta kesediaan istri saya mendampingi Pak Rasiyo. Setelah itu, Pak Rasiyo juga menelepon,” cerita bapak empat anak ini.

Sementara itu, berbagai pose foto disiapkan oleh Rasiyo-Lucy dengan arahan Didik Darmadi, Liaison Officer (LO) paslon.

Sedikitnya ada empat gaya berbeda yang diambil, mulai dengan mengepalkan tangan kanan di depan. Kemudian pose mengangkat jari telunjuk sebagai tanda paslon nomor satu, mengangkat jari telunjuk dan jari tengah bersamaan untuk tanda paslon nomor dua, dan pose mohon doa restu.

“Nomor satu dan nomor dua sebagai persiapan saat pengundian nomor urut nanti.

Kalau paslon Rasiyo-Lucy mendapat nomor satu atau dua, kedua fotonya telah siap.

Jadi, kami memang benarbenar siap semuanya,” ungkap Didik Darmadi.

Lucy sendiri mengaku tidak canggung berfoto bersama Rasiyo. Apalagi, keluarga telah merestui langkahnya untuk maju dalam Pilkada Surabaya.

“Insya Allah saya mantap maju dengan Pak Rasiyo yang sudah berpengalaman di birokrasi, tentu ini modal bagus. Ini amanah dan tugas yang harus saya lakukan sebaik-baiknya,” tandasnya. *

12

Selasa Kliwon, 8 SEPTEMBER 2015

Penyuluhan Gemar Membaca Kader PKK Desa se Jatim Badan Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur

Ajak Orangtua Bacakan Buku Anak Sebelum Tidur Kader PKK Desa/Kelurahan Dilatih Tingkatkan Gemar Membaca

Para orang tua diajak untuk membiasakan membacakan buku kepada anak-anaknya sebelum tidur. Ajakan ini secara khusus disampaikan Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Jawa Timur Dra Hj Nina Soekarwo, MSi saat memberi pengarahan pada pembukaan penyuluhan gemar membaca kader PKK Desa/Kelurahan se Jawa Timur.

M

enurut istri Gubernur Jatim Soekarwo ini, melalui pembudayaan membaca pada anak akan menstimusi perkembangan otak lebih cepat, membangun karakter anak dan memperkuat kedekatan emosi antara anak dan orang tua. Kedekatan emosi antara orang tua dan anak lanjut Budhe Karwo akan bisa melindungi anak dari berbagai ancaman

Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Jatim Dra Hj Nina Soekarwo, MSi memukul gong tanda dibukanya penyuluhan gemar membaca kader PKK Desa/Kelurahan se Jawa Timur (atas).

Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Jatim Dra Hj Nina Soekarwo, MSi dengan didampingi Wakil Ketua TP PKK Prov Jatim Hj Fatma Saifullah Yusuf, Hj Chaerani Yuliati Akhmad Sukardi, S.Sos serta Kepala Bapersip Jatim saat menyerahkan hadiah kepada pemenang lomba perpustakaan desa/kelurahan tingkat Jatim (kanan).

pengaruh luar yang negatif.

Merujuk pada hasil penelitian yang dilakukan Undip yang bekerja sama dengan UNICEF lanjut Budhe Karwo, memaparkan bahwa interaksi anak-anak dengan media televisi ternyata sangat signifikan.

“Untuk hari biasa interaksi bisa 3-5 jam, sementara kalau hari libur bisa 4 -6 jam,” kata Budha Karwo. Banyaknya jenis hiburan tayangan televisi yang mengalihkan perhatian anak-anak dari buku, bisa diatasi jika orang tua memiliki kesadaran dan komitmen untuk menumbuhan minat baca. Maka, keluarga merupakan lingkungan paling awal dalam menanamkan, menumbuhkan dan membina minat baca anak. Orang tua perlu menanam-

Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Jatim Dra Hj Nina Soekarwo, MSi dengan didampingi Wakil Ketua TP PKK Prov Jatim Hj Fatma Saifullah Yusuf, Hj Chaerani Yuliati Akhmad Sukardi, S.Sos serta Kepala Bapersip Jatim saat melayani wawancara sejumlah wartawan.

Nara Sumber Dr Doddy Eko Wijayanto, SH, MH dari Binmas Polrestabes Surabaya saat menyampaikan materi

Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Jatim Dra Hj Nina Soekarwo, Msi dengan ramah melayani foto selfi peserta penyuluhan.

kan kesadaran pentingnya membaca dalam kehidupan anak, setelah itu baru guru di sekolah, teman sebaya, dan masyarakat. Bagi Kader PKK Desa/Kelurahan selaku pengelola perpustakaan desa/kelurahan diharapkan semaksimal mungkin membina kemampuan membaca masyarakat, sehingga pada diri mereka tumbuh rasa senang membaca.

“Kita tidak bisa mengajak anak-anak untuk gemar membaca kalau orang tua tidak mengajari membaca,” pesa Budhe Karwo lagi.

Kecenderungan masyarakat masih menganggap kemampuan membaca masih menjadi suatu keharusan, namun tidak terlalu menganggap penting kemampuan membaca tersebut menjadi kegiatan gemar membaca. Bu-

Kepala Desa Margomulyo, Kec Margomulyo Kab Bojonegoro Nuryanto dan istri saat menunjukkan hadiah juara pertama lomba perpustakaan

daya membaca bagi masyarakat kita memang kurang berjalan baik, karena mereka lebih senang menonton televisi. Untuk menciptakan masyarakat lebih gemar membaca dan mengikis maraknya SMS, Twitter dan Facebook, sebaiknya gemar membaca diawali dari Ibu-ibu yang sedang hamil dengan harapan nanti anak yang dilahirkan dan pada anak usia dini pasti juga akan gemar membaca.

Sementara itu Kepala Badan Perrpustakaan dan Kearsipan (BAPERSIP) Provinsi Jatim Drs Sudjono, MM mengatakan, penyuluhan ini untuk meningkatkan minat dan kegemaran membaca masyarakat melalui kader PKK desa melalui berbagai bacaan/ media, serta bersedia menanamkan timbal kebudayaan persatuan dan kesatuan bangsa, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pelatihan berlangsung dua hari tg 7- 8 September ini diikuti 370 kader PKK desa dari Kab/ Kota se Jatim yang mendapatkan bantuan setiap desa 1000 exp bahan pustaka. Saat ini di Jatim sudah dibentuk perpustakaan desa/ kelurahan sebanyak 2.818 dari 8.605 desa/ kel yang ada di Jatim.

Nara Sumber Dr Doddy Eko Wijayanto, SH, MH (Binmas Polrestabes Surabaya), Awam Prakoso (Ketua Dewan Pembina Kampung Dongeng Indonesia), dan Hadian Maryadi (Konsultan dan Praktisi Pendidikan Anak).

Dalam kesempatan itu Bude Karwo hadir dengan didampingi Wakil Ketua TP PKK Prov Jatim Hj Fatma Saifullah Yusuf, Hj Chaerani Yuliati Akhmad Sukardi, S.Sos. Q adv

Lomba Desain Kemasan 2015 Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur

Lomba Desain Kemasan Wujud Pengembangan IKM Industri makanan dan minuman (mamin) merupakan salah satu sektor industri yang potensial di Jatim. Oleh karena itu, Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Provinsi Jatim terus gencar mengembangkan industri ini.

K

epala Disperindag Provinsi Jatim, Ir War no Harisasono Meng menuturkan, SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) yang dipimpinnya sangat peduli terhadap perkembangan kemasan. Khususnya kemasan produk industri kecil dan menengah (IKM).

“Kami memiliki Klinik Desain Produk dan Kemasan serta Unit Pelaksana Teknis Makanan, Minuman dan Kemasan yang siap membantu IKM mendesain sekaligus memproduksi kemasan produknya. Setiap tahun, Disperindag Jatim juga rutin melakukan kegiatan pendampingan desain bagi IKM,” kata Warno, ditemui disela-sela penjurian Lomba Desain Kemasan Tahun 2015, di kantor Disperidag Jatim, Senin (7/9).

Warno mengatakan, salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kualitas produk adalah pembinaan industri di bidang kemasan produk. Produk mamin impor membanjiri pasar dengan kemasan yang beraneka rupa. Beberapa negara tujuan ekspor seperti Jepang dan Australia, serta supermarket besar mensyaratkan produk makanan dan minuman untuk dikemas dengan

Para dewan juri terlihat serius berdiskusi memberikan penilaian karya desain kemasan yang masuk nominasi untuk dipilih menjadi juara. Dalam lomba kali ini mengambil tema desain kemasan aneka sambal produksi IKM.

baik dan dilabeli. Fungsi kemasan bukan lagi hanya menjadi bungkus/wadah yang langsung dibuang setelah dibuka.

Kemasan produk yang baik dan tepat akan membantu melindungi produk dari kerusakan dan memperpanjang masa simpan produk.

Label yang di dalamnya terdapat merk, nama produsen, tanggal kadaluarsa, kode halal, komposisi bahan yang digunakan dan

semacamnya akan menambah kepercayaan konsumen dan memperluas pasar.

“Estetika visual kemasan juga berperan sebagai sarana promosi dan menarik konsumen untuk membeli produk. Kemasan yang baik dan tepat tidak selalu identik dengan harga yang mahal. Diperlukan desain yang cerdik untuk dapat memaksimalkan fungsi kemasan dengan modal yang tidak besar,” jelas-

Salah seorang dewan juri sedang mengamati hasil karya desain kemasan yang dikirim peserta.

nya. Menurut dia, melalui Lomba Desain Kemasan IKM ini juga merupakan salah satu sarana untuk menumbuhkan kepedulian desainer, pelajar, mahasiswa serta masyarakat umum akan pentingnya desain kemasan bagi IKM. Lomba ini pertama kali digelar pada 2008 dan telah menghasilkan banyak karya desain yang kreatif dan inovatif. Bahkan sejak 2011 lalu, beberapa karya hasil lomba yang

Hadapi MEA, Desain Kemasan Harus Unik dan Eye Catching Gempuran pasar bebas negara-negara Asia Tenggara atau Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) begitu sangat terasa. Untuk membendungnya, harus dilakukan langkahlangkah setrategis seperti menyiapkan kemasan yang menjual dan menarik minat konsumen.

Wujud konkrit pengembangan Industri Kecil Menengah (IKM) yang dilakukan Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Provinsi Jatim dalam menghadapi MEA itu adalah dengan menggelar kompetisi desain kemasan.

“Sekarang dunia industri sangat

kompetitif. Lomba desain kemasan seperti ini sangat dibutuhkan untuk membuat desain kemasan yang menarik. Sebab untuk menghadapi MEA desain kemasan harus unik dan eye catching,” kata salah seorang juri Indonesia Packaging Federation, Dra Ariana Susanti, MA. Menurut dia, kualitas dan kuantitas lomba setiap tahun terus meningkat.

Itu dibuktikan dari pemenang lomba yang digelar Disperindag selalu juara saat diikutkan dalam lomba ditingkat Asia Pasifik yaitu Asian Star.

“Saya melihat inovasinya peserta lomba sangat bagus. Saya berharap hasil desain lomba ini bisa diaplikasikan dan dipakai IKM. Thailand adalah negara yang inovatif dalam desain kemasan, tapi negara kita tak kalah inovatifnya,” pungkasnya. Q iib*

kami ikutsertakan di ajang Asian Star (suatu ajang kompetisi kemasan tingkat Asia) melalui Indonesian Packaging Federation, juga menjadi langganan meraih penghargaan.

“Pada 2015 ini, Lomba Desain Kemasan memfokuskan pada kemasan sambal, meliputi sambal pecel, sambal terasi, sambal bawang, dan lain-lain. Karena produk sambal sedang tren untuk dijadikan buah tangan bagi wisatawan yang berkunjung ke Jatim,” ungkap Warno, didampingi Kepala Bidang Standardisasi dan Desain Produk Industri Disperindag Provinsi Jatim, Adolf William Talakua.

Dalam lomba kali ini, kata mantan Kepala Badan Penanaman Modal (BPM) Provinsi Jatim ini, jumlah karya desain kemasan pada lomba 2015 yang diterima total mencapai 95 desain, dari 85 peserta. “Antusias masyarakat mengikuti lomba ini sangat tinggi. Dari tahun ke tahun jumlahnya meningkat,” katanya.

Terkait penjurian, Disperindag Provinsi Jatim mengundang dewan juri yang sangat ahli dibidangnya. Yaitu Rahmatsyam Lakoro, S.Sn dari Jurusan Despro ITS, Rois Abidin, SPd dari Jurusan Desain UNESA, Kristian Wattimena, S.Kom, M.Med.Kom dari Persatuan Pengusaha Grafika Indonesia, Dra Ariana Susanti, MA dari Indonesia Packaging Federation dan dari Asosiasi Desain Grafis Indonesia Chapter Surabaya, Bayu Prasetya, ST, MBA. “Setiap pemenang nanti akan mendapat trophy, piagam dan uang pembinaan. Untuk juara satu Rp6,5 juta, juara dua Rp5,5 juta, juara tiga Rp4,5 juta, juara harapan satu Rp3,5 juta, juara harapan dua Rp2,5 juta dan lima nominasi mendapat Rp1 juta,” tandasnya. Q iib*