Binder9nop2015

Harian Bhirawa Ditunjuk kembali sebagai sarana pengumuman iklan tender/lelang pemerintah di seluruh Jawa Timur berdasarkan SK Gubernur No.188/343/ KPTS/013/2011

Saya target 10 Desember harus selesai, harus bisa dipakai. Ini sebagai bentuk pertanggungjawaban saya yang telah menyetujui cairnya anggaran ini. Harus janji selesai, kalau tidak akan saya usulkan supaya kontraktornya di-blacklist,’’

HARIAN IKLAN/ LANGGANAN

031-5615454

Baca Hal 6

Harga Langganan Rp 55.000/bulan Eceran Rp 3.000

Anggota Komisi VI DPR RI Bambang Haryo Sukartono

Senin Pahing, 9 NOVEMBER 2015

http://www.harianbhirawa.co.id

9

AGENDA HARI INI

NOVEMBER 2015

 Gubernur H Soekarwo Di Ruang Kerja

 Wagub H Saifullah Yusuf 09.00 Pembukaan Kongres Cagar Budaya ASEAN di Hotel Majapahit Surabaya 13.00 Bedah Buku Revolusi Pancasila di Kantor PWNU Jatim 23.30 Apel Kehormatan dan Renungan Suci di TMP Kusuma Bangsa Surabaya

 Sekdaprov H Akhmad Sukardi Di Ruang Kerja

Ket : Jadwal bisa berubah sewaktu-waktu

Komisi D Terus Perjuangkan Anggaran JLS Masuk RAPBD 2016 DPRD Jatim, Bhirawa Tidak dialokasikannya anggaran untuk pembangunan Jalur Lintas Selatan (JLS) yang menghubungkan Pacitan hingga Banyuwangi dalam RAPBD 2016 memang sangat disesalkan Komisi D DPRD Jatim. Karena itu komisi yang membidangi pembangunan ini akan terus berusaha agar dalam RAPBD 2016 tetap mengalokasikan anggaran JLS, walaupun jumlahnya sangat minim dibanding APBD 2015 yang mencapai Rp 500 miliar.

Wakil Ketua Komisi D DPRD Jatim Hammy Wahjunianto menegaskan jika semua SKPD di lingkup Pemprov Jatim dalam RAPBD 2016 ini anggarannya dikepras hingga 50 persen, seharusnya program JLS tetap harus mendapatkan alokasi anggaran. Hal ini penting untuk menekan angka disparitas wilayah

 ke halaman 11

Teatrikal Cuplikan Peperangan Warnai Parade Surabaya Juang Presiden Jokowi Jadi Inspektur Upacara Hari Pahlawan Besok Pemkot, Bhirawa Memperingati Hari Pahlawan, Pemkot Surabaya kembali menggelar even Parade Surabaya Juang. Agenda tahunan ini menarik antusiasme warga Surabaya dan sekitarnya. Ribuan warga sejak siang memadati jalan-jalan protokol yang dilewati parade ini.

Dalam even kemarin, warga juga mendapat suguhan teatrikal cuplikan peperangan memperebutkan kemerdekaan. Inilah Kota Pahlawan di mana kemerdekaan diperjuangkan dengan darah dan nyawa.

“Ini memasuki tahun ketujuh. Parade tahun ini juga melibatkan pecinta sejarah dari daerah-daerah lain di Indonesia,” kata Kepala Dinas Budaya dan Pariwisata (Disbudpar) Kota Surabaya Wiwiek Widayati, Minggu (8/11).

Kabag humas Pemkot Surabaya M Fikser menambahkan selain puluhan kelompok, parade yang menempuh rute dari Monumen Tugu Pahlawan dan berakhir di Balai Kota Surabaya ini juga

 ke halaman 11

Pemandangan JLS yang membelah bukit kapur dengan latar belakang pantai. Untuk menuntaskan pembangunan JLS pada 2019, Komisi D berjuang agar RAPBD 2016 tetap mengalokasikan anggaran JLS meski jumlahnya minim.

Makan Beras Cerdas di Unej Pecahkan Rekor MURI Jember, Bhirawa Universitas Jember memecahkan rekor MURI dalam kegiatan makan beras cerdas dengan jumlah peserta sebanyak 4.020 orang dalam acara Festival Singkong dengan Kirab Sepeda Ontel Nusantara di depan pintu masuk kampus setempat, Minggu (8/11).

Lembaga Prestasi Indonesia-Dunia (Leprid) menganugerahkan piagam penghargaan kepada Rektor Universitas Jember (Unej) M Hasan, penemu beras cerdas Prof Ahmad Subagyo, Dosen Fakultas Teknologi Pertanian Unej Dr Ahmad Nafik, dan Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian, dan Komunitas Sepeda Tua Indonesia.

“Kami memberikan penghargaan kepada Rektor Unej sebagai penyelenggara kegiatan makan nasi beras cerdas terbanyak dan kami catat seba-

trie diana/bhirawa

Kemeriahan kegiatan Parade Surabaya Juang yang digelar Pemkot Surabaya, Minggu (8/11).

Acara tahunan ini juga diikuti Pj Wali Kota Surabaya, Sekkota, DPRD Surabaya, Komandan Korem, Komandan Garnisun, Polrestabes Surabaya dan Kejari.

Madura Disinyalkan Lepas dari Provinsi Jatim Kecamatan Kamal Akan Dijadikan Pemkot Pemprov, Bhirawa Wacana Pulau Madura bakal lepas dari Provinsi Jatim dan menjadi provinsi mandiri tampaknya bukan isapan jempol belaka.

Itu terlihat dari pertemuan antara para tokoh Madura dengan Gubernur Jatim Dr H Soekarwo, yang dilaksanakan secara tertutup di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Minggu (8/11).

Usai pertemuan yang dihadiri 20 kiai dan tokoh masyarakat asal empat kabupaten di Madura itu, Gubernur Soekarwo menegaskan pembentukan Madura

menjadi provinsi merupakan hak masyarakat setempat. Kendati demikian, harus mendapat persetujuan secara formal seperti dari pemerintah pusat

Ancam PNS Tak Netral terlambat tidak ikut apel, ia kumpulkan di Pendopo Delta Wibawa dan ia apelkan sendiri. Dalam melakukan Sidak apel di SKPD-SKPD ini, ka-

 ke halaman 11

 ke halaman 11

Untuk Kampanye, Tim Risma Dituding Jiplak Karya Alumnus ITS

 ke halaman 11

PJ BUPATI Sidoarjo Jonathan Judyanto melakukan sesuatu yang baru di Pemkab Sidoarjo. Sehari setelah dilantik jadi Pj Bupati Sidoarjo oleh Gubernur Dr H Soekarwo, ia langsung memimpin apel pagi PNS di lingkungan Setdakab Sidoarjo.

Sehari kemudian, Jonathan yang juga Kepala Bakesbangpol Jatim ini juga sidak apel pagi di lingkungan Satpol PP Sidoarjo. Khusus bagi anggota Satpol PP yang

dengan berbagai syarat yang wajib dipenuhi.

Pembentukan kabupaten/ kota maupun provinsi baru itu, kata Pakde Karwo, sapaan akrab Gubernur Soekarwo, syarat utamanya adalah kepentingan daerah dan kepentingan nasional yang harus bisa sejalan.

“Apakah rakyat Madura akan bertambah tingkat kesejahteraannya jika dibentuk provinsi baru ?. Kemudian pelayanan

Alumnus ITS Muhammad Solikin protes penggunaan karyanya Culo Boyo tanpa izin oleh tim pemenangan Risma-Whisnu di Wall Facebook-nya dengan akun Cak Ikin.

Surabaya, Bhirawa Tim kampanye paslon Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini dan Wakil Wali Kota Surabaya Wisnu Sakti Buana dituding melakukan penjiplakan karya alumnus ITS Surabaya. Karya alumnus ITS ini diduga dijiplak untuk kepentingan kampanye pasangan yang diusung oleh PDIP tersebut.

Karya tersebut adalah gambar Culo Boyo milik Muhammad Solikin. Karya Solikin ini digunakan oleh tim pemenangan Risma-Wisnu dalam kampanye Pemuda Solutif Kreatif. Solikin yakin, bahwa atribut Culo Boyo yang digunakan kampanye Tim Pemenangan Risma-Wisnu adalah karyanya.

“Ada fotonya yang kampanye sedang membawa poster

 ke halaman 11

Komisi A Sepakat Tolak Madura Jadi Provinsi DPRD Jatim, Bhirawa Keinginan sebagian masyarakat Madura untuk berpisah dari Jawa Timur dan menjadi provinsi sendiri terus mendapat penolakan dari sejumlah kalangan. Kali ini berasal dari Komisi A, yang ramai-ramai menolak keinginan tersebut. Alasannya hingga kini belum ada studi dan penelitian yang

 ke halaman 11 Freddy Poernomo

46 Hektare Tanah Negara Terancam Dicaplok Pengembang JIIPE Surabaya, Bhirawa Proyek prestisus yang digagas PT Pelindo III di Kalimireng Manyar, Gresik berupa pembangunan pelabuhan internasional yang terintegrasi dengan industri dan perumahan atau dikenal dengan istilah JIIPE (Java Integrated Industrial and Port Estate) ditenggarai telah mencaplok tanah negara milik UPT Balai Besar Sungai Bengawan Solo Dinas PU Pengairan Jatim seluas 46 hektare.

Bahkan sebagian tanah negara tersebut telah diperjualbelikan oleh pihak yang mengatasnamakan petani penggarap (penyewa lahan) kepada salah satu pengem-

 ke halaman 11

13 Medali Emas Antar Surabaya Juara Umum LKS Jatim

Prestasi Beruntun Jadi Kebanggaan Tersendiri Kota Pahlawan Belum genap sebulan, Surabaya mendapat predikat kota paling peduli pendidikan lewat penganugerahan Widya Karya Nugraha. Kini, prestasi itu kembali terulang di ajang Lomba Kompetensi Siswa (LKS) SMK Jatim. Prestasi yang beruntun ini menjadi kebanggaan, sekaligus obat di tengah pesimisme tentang pendidikan di Surabaya yang disebut-sebut buruk karena peringkat Ujian Nasional (UN) yang ambruk.

Jonathan Judyanto

Sentil..  KNPI Sampang Dukung Wacana Provinsi Madura  Pejabat dan politisinya senang, rakyatnya meriang  Gepeng Kembali Marak, Komisi III Dukung Penertiban  Pikirkan solusinya, jangan hanya pandai menertibkan saja  NKRI Sudah Menjadi Harga Mati  Bisa dipertahankan jika tak ada yang berkhianat

Adit Hananta Utama, Kota Surabaya Wajah sumringah terpancar dari belasan anak-anak SMK Surabaya saat berkumpul di Gedung Wanita Candra Kencana Surabaya, Jumat (6/11) kemarin. Mereka baru datang dari Kota Malang setelah empat hari beradu kompetensi dengan sekitar 4.000 siswa SMK lain di Jatim. Tak ada keletihan yang tampak. Hanya kebanggaan yang mereka tunjukkan lewat medali-medali dan sebuah tropi berukuran besar. Itulah tropi juara umum LKS SMK 2015 yang dipersembahkan anak-anak SMK untuk

Kota Pahlawan.

“Ini persembahan saya untuk Surabaya, sekolah, sekaligus orangtua. Saya sengaja tidak mengabari orangtua waktu dinyatakan menang.

Makanya waktu pulang mereka langsung menangisi saya,” tutur Suyono, siswa kelas XII SMK 45 Surabaya yang berhasil membawa pulang medali emas dari bidang lomba wall and floor tilling LKS SMK 2015.

Tidak hanya Suyono, dari sekolah

 ke halaman 11

adit hananta utama/bhirawa

Kepala Dindik Surabaya Ikhsan bersama delegasi LKS SMK Jatim menunjukkan tropi juara umum yang diraih Surabaya.

SURABAYA

2

Senin Pahing 9 NOVEMBER 2015

LEGISLATIF - EKSEKUTIF

Pandangan Paslon Pilkada Atas Peralihan Pengelolaan Dikmen

Rasiyo Pastikan Bopda SMA/SMK Tetap Ada, Wishnu Ajukan Gugatan ke MK Perang visi bidang pendidikan kembali bergaung dalam Pilkada Surabaya. Kedua pasangan memastikan komitmen bakal menomorsatukan bidang pendidikan dalam pemerintahannya kelak bila memenangkan kursi Surabaya 1.

Pada pernyataannya kepada pers, pasangan nomor satu, Rasiyo-Lucy menegaskan tetap akan memberikan Bopda kepada sekolah menengah atas(SMA/ SMK) meski tahun depan pengelolaannya sudah berada di tangan pemerintah provinsi.

Menurut Rasiyo yang juga mantan Kadindik Jatim ini, perpindahan kewenangan atas SMA/SMK ke tangan provinsi bukan berarti pemerintah kota tidak bisa memberikan anggaran Bopda kepada sekolah menengah di wilayahnya.

“Ada banyak mekanisme yang memungkinkan Pemkot Surabaya masih bisa memberikan anggaran Bopda kepada sekolah menengah. Bisa dengan hibah, bisa dengan mekanisme bantuan pendidikan,” terang Rasiyo , Sabtu (7/11) ditemui di Posko Pemenangan Serasi

jalan Flores Surabaya.

Tentang keberatan Pemkot Surabaya sementara ini untuk mengalokasikan Bopda saat kewenangan SMA/ SMK berada di pemerintah provinsi, Rasiyo menyatakan hal tersebut tidak tepat. Menurutnya selama sekolah yang akan dikucurkan berada di wilayah Surabaya dan siswa yang bersekolah merupakan masyarakat Surabaya, Bopda masih bisa dianggarakan.

“Salah satu alasannya mengapa bila saya terpilih nanti Bopda SMA/SMK masih bisa dianggarkan karena sekolah tersebut masih berada di wilayah Surabaya dan siswa yang bersekolah di sana adalah masyarakat Surabaya,” terang mantan Sekdaprov Jatim ini.

Selain terkait Bopda, Rasiyo juga mewacanakan kemungkinan memperluas bantuan seragam gratis bagi

seluruh siswa sekolah. Bila beberapa waktu lalu Pemkot Surabaya sempat berencana menggratiskan seragam bagi semua siswa di tingkatan namun ditolak legislative, kali ini Rasiyo merencanakan bakal menggratiskan seragam sekolah bagi semua murid baru.

“Kalau kita memang niatnya membantu masyarakat terkait seragam, maka seragam gratis akan diberikan bagi seluruh siswa baru kelas satu baik tingkat SD maupun SMP. Demikian pula bagi yang kurang mampu tetap tiap tahun diberikan seragam gratis,” terangnya.

Sementara dari pihak pasangan Cawali-cawawali Tri Rismaharini-Whisnu Sakti Buana. Pasangan petahana ini tidak hanya melanjutkan program pendidikan gratis bagi siswa SD hingga SMA/SMK. Dalam sebuah diskusi , Minggu(8/11) kemarin, Wishnu Sakti Buana , menegaskan berdasarkan UU No.23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, pengambilalihan pengelolaan

pendidikan SMA/SMK oleh Pemprov mengancam program pendidikan gratis di tingkat tersebut.

Untuk mempertahankan biaya pendidikan gratis, pihaknya semasa menjabat Wakil Wali Kota Surabaya telah mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK), agar peraturan tersebut direvisi.

“Kita berjuang menggugat aturan yang mengancam pendidikan gratis ke MK. Kita tetap ingin siswa SMA/ SMK yang warga Surabaya, tetap memperoleh pendidikan gratis,” ungkapnya.

Kepedulian pasangan Risma-Whisnu terhadap dunia pendidikan, tambah dia, bukan hanya pada jenjang pendidikan tingkat dasar dan menengah. Dalam program kerjanya, dirinya bersama Tri Rismaharini bahkan akan memberikan 1.000 beasiswa gratis bagis siswa dari keluarga miskin yang ingin melanjutkan ke perguruan tinggi.

“Ke depan kita rintis sekolah strata-1 gratis,” Q gat ungkapnya.Q

BNNK Surabaya Siap Tes Narkoba Anggota DPRD Surabaya trie diana/bhirawa

Beri Santunan

Kasubbag Kesejahteraan Sosial pada Bagian Kesra, Dedy Prastowo selaku utusan Korpri Surabaya menyerahkan santunan kepada Ny Retno Windarti yang menjabat Staf Bapemas dan KB Kota Surabaya, sebagai orang tua mahasiswa korban Yudi Akbar Rizki, yang meninggal dunia saat mengikuti kegiatan Diklatsar Mapala UINSA di Dusun Gelur, Desa Sumberrejo, Kec Pagak, Kab Malang pada Minggu (18/10) lalu. Pemberian satunan ini dihadiri Sekretaris Bapemas dan KB Surabaya, Drs Bambang Udi Ukoro SH MSi dan para Staf Bapemas dan KB di Jl Brawijaya I, Surabaya, Sabtu (7/11) akhir pekan lalu.

PANGGUNG BIROKRASI

Akhmad Suyanto Terpilih sebagai Ketua DPD PKS Surabaya Periode 2015 - 2020 Surabaya, Bhirawa Seperti yang sudah diduga , akhirnya Akhmad Suyanto, anggota Komisi C DPRD Surabaya terpilih sebagai ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PKS Surabaya periode 2015 – 2020. Ahmad Suyanto ditetapkan sebagai ketua DPD PKS SUrabay dalam Musyawarah Daerah (Musda) ke 4 PKS yang digelar di gedung Juang 45 Surabaya, Minggu (8/11).

Seluruh kader PKS se-Surabaya, dari berbagai unsur tingkat, mulai dari tingkat DPC, DPD, DPW dan DPP dari fraksi PKS hadir dalam acara tersebut. Serta Penjabat Sementara (Pjs) Walikota Surabaya, Nurwiyatno dan perwakilan dari masingmasing Partai Politik (Parpol) juga nampak hadir untuk memeriahkan Musda ke 4 ini.

Ketua DPD PKS Surabaya periode 2015 - 2020, Akhmad Suyanto mengatakan, terkait koalisi, DPD PKS Surabaya siap berkoalisi pada siapapun pada pemilu 2019 nanti. Dirinya mengaku, akan melakukan musyawarah terlebih dahulu kepada DPW PKS Jatim dalam rangka Q gat koalisi nantinya.Q

Surabaya, Bhirawa Gencar-gencarnya tes urine yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional Kota (BNNK) Surabaya di sekolah-sekolah, anggota TNI, hingga intansi Pemerintahan seperti Kantor Imigrasi, sayangnya belum menyentuh kalangan Wakil Rakyat di DPRD Kota Surabaya.

Padahal pihak BNNK Surabaya menyatakan siap melakukan tes narkoba melalui urin di semua instansi, Namun sampai saat ini belum ada permintaan dari DPRD Surabaya.

BNNK Surabay juga menegaskan upaya Pemerintah dalam pemberantasan narkotika dilakukan dari tingkat kecil (masyarakat) hingga ke tingkat yang lebih besar (Pejabat Pemerintah.

Kepala BNNK Surabaya AKBP Suparti mengatakan, sampai saat ini pihaknya belum menerima permintaan pelaksanaan tes urine bagi anggota DPRD Kota Surabaya. Kalaupun ada, Suparti mengaku, hal itu pasti tidak mungkin diberitahukan.

Menurutnya, yang namanya sidak harus dilakukan secara mendadak.

17 Kab/Kota Jatim Belum Serahkan Usulan UMK Pemprov, Bhirawa Deadline pengumpulan usulan UMK (Upah Minimum Kab/kota) 2016 kembali mundur hingga 18 November 2015. Hal ini dikarenakan masih ada 17 Kab/kota yang belum menyerahkan usulan UMK ke Dewan Pengupahan Jatim.

Ke 17 kab/kota itu seperti Kab Gresik, Kab Sidoarjo, Kab Pasuruan, Kab Malang, Kab Jombang, Kab Probolinggo, Kab Jember, Kab Banyuwangi, Kab Bojonegoro, Kab Lumajang, Kab Tulungagung, Kab Bangkalan, Kab Nganjuk, Kab Blitar, Kota Blitar, Kab Situbondo, dan Kab Ponorogo.

Kepala Disnakertransduk Jatim, Drs Sukardo MSi mengatakan, pihaknya akan melayangkan surat kepada masingmasing kab/kota yang belum menyerahkan usulan UMK. “Paling lambat 18 November, selanjutnya tanggal 19 November akan diputuskan Gubernur. Saat ini, Dewan Pengupahan Provinsi Jatim masih intens melakukan rapat,” katanya, Minggu(8/11).

Dikatakannya pula, dari 21 kab/ kota yang sudah menyerahkan usulan UMK 2016 ternyata ada tiga daerah yang masih dalam catatan Dewan Pengupahan, seperti Kota Surabaya, Probolinggo dan Bondowoso. UMK ketiga daerah itu akan dikembalikan untuk diusulkan kembali sesuai dengan PP. “Kota Surabaya yang menyerahkan dua opsi usulan, sedangkan Probolinggo dan Bondowoso menyerahkan usulan UMK namun tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) nomor 78 tahun 2015. Kenaikan UMK yang diusulkan Probolinggo sebesar 7,83 persen, dan Bondowoso hanya 10 persen saja. Padahal berdasarkan PP,

persentase kenaikan sebesar 11,5 persen,” katanya.

Sedangkan mengenai usulan UMK Sidoarjo, Gresik, dan Pasuruan yang akan diusulkan melebihi usulan UMK yang ada di DKI Jakarta, lanjut Sukardo, hal itu tidak akan memungkinkan.

“Untuk ring satu seharusnya ada penyeimbangan, sebab selama ini kenaikannya lebih dari 100 persen.

Lain halnya seperti Probolinggo dan Bondowoso seharusnya ada penambahan.,” katanya.

Terkait dengan UMP, Sukardo juga mengatakan, Jatim saat ini tidak menggunakan UMP (Upah Minimum Provinsi). Tapi, sebenarnya dengan adanya PP maka daerah diuntungkan, sebab jika dengan menggunakan UMP maka hasilnya semakin kecil.

“Jika UMP dilaksanakan Jatim, maka PP menggunakan PP nomor 13 tahun 2013, dimana perhitungannya menggunakan UMK tahun 2015 terkecil, malah merugikan buruh. Lebih baik menggunakan Q rac UMK, bukan UMP,” katanya.Q

“Belum ada permintaan tes urine untuk anggota DPRD Kota Surabaya.

Kalaupun ada, kami juga tidak mungkin memberitahukan hal itu. Kan sifatnya mendadak,” tegas Kepala BNNK Surabaya AKBP Suparti saat dikonfirmasi Bhirawa, Minggu (8/11).

Menurut Supati, jika ada permintaan tes urine kepada BNNK, pihaknya pasti akan segera melakukan hal itu. Diakuinya, BNNK turut melaksanakan program Pemerintah untuk melakukan pemberantasan Q bed narkotika.Q

50 Ribu Pemegang Surat Ijo Deklarasikan Dukung Rasiyo-Lucy Surabaya, Bhirawa Masalah hokum antara pemkot Surabaya dengan penghuni lahan Surat Ijo bakal menjadi agenda pertama yang diselesaikan Paslon Serasi bila memenangkan Kursi Surabaya Satu. Calon Wali Kota Surabaya, Dr Rasiyo berjanji jika terpilih menjadi Wali Kota Surabaya dalam tahun pertama akan membereskan permasalahan Surat Ijo yang ada di Kota Pahlawan ini.

“Insyaallah saya jadi Wali Kota, Surat Ijo merupakan penanganan pertama yang harus saya selesaikan.

Contohnya saja pembangunan masjid saja tidak boleh. Ini adalah hal-hal yang menggelitik kita semua,” kata Dr Rasiyo kepada Gerakan Pejuang Hapus Surat Ijo Surabaya di daerah Dukuh Kupang, Minggu (8/11) kemarin.

Menurut Paklik Rasiyo , sebenarnya penyelesaian Surat ijo cukup dengan melaksanakan UU Agrarian tahun 1960.

Dalam UU Agraria, lanjut Rasiyo warga sudah menempati lebih dari 20 tahun bisa mengajukan kepemilikan.

Namun dikarenakan polemik yang sudah sampai kepada tahap hokum ini, Rasiyo mengaku bakal segera mengecek permasalahan terkait Surat Ijo. “Sebenarnya ini sudah pra peradilan, dan sekarang sudah masuk ke ranah Mahkamah Konstitusi (MK, red). Itu artinya, kalau masuk ranah MK yang ditinjau itu perundangannya. Jadi, Undang-Undang itu ada sejak tahun 1960 namanya Undang-Undang Pokok Agraria,” jelasnya di hadapan Q geh ratusan penghuni lahan Surat Ijo kemarin.Q

Pj Wali Kota Serahkan Penghargaan Surabaya Restaurant Award 2015

Libatkan 9.500 Responden untuk Tentukan Restoran Terbaik Sebagai kota metropolis, wisata kuliner di Surabaya patut mendapat perhatian khusus. Pemerintah, pengusaha dan berbagai pihak lain bisa ikut terlibat di dalamnya. Karena wisata kuliner, memiliki potensi kuat untuk menjadi pendulum ekonomi Kota Surabaya.

Salah satu kolaborasi yang baik itu telah ditunjukkan lewat anugerah piala wali kota Surabaya Restaurant Award (SRA) 2015.

Dalam ajang itu, Universitas Kristen (UK) Petra bersama Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surabaya (Disbudpar), Asosiasi Pengusaha Kafe dan Restoran Indonesia (APKRINDO) serta Asosiasi Pusat Belanja Indonesia (APBI) menjadi satu untuk memacu pertumbuhan wisata kuliner di Kota Pahlawan ini.

PJ Walikota Surabaya Nur Wiyatno hadir secara langsung dalam acara penganugrahan tersebut. Dia

menuturkan, Surabaya terkenal dengan wisata kulinernya yang sangat variatif. Ini dibuktikan dengan semakin menjamurnya industri jasa makanan seperti restoran, kafé, dan rumah makan. Persaingan sengitpun tak terelakkan untuk memberikan yang terbaik bagi pelanggan. Tak heran jika para pemilik usaha makanan tersebut berlomba – lomba menyajikan produk menarik sekaligus pelayanan terbaik bagi konsumen.

“Penghargaan semacam ini akan memacu kualitas produk sekaligus pelayanan industri jasa makanan di Surabaya,”tegas Nurwiyatno saat menghadiri SRA 2015

di Rumah Makan The Dining Town, Galaxy Mall Surabaya, Jum’at malam (6/11).

Sementara itu, Ketua Program Manajemen Perhotelan UK Petra Endo Wijaya Kartika menuturkan, kompetisi dua tahunan ini merupakan event penghargaan berbasis penelitian. “SRA 2015 ini sudah ke tujuh kalinya sejak digagas pertama kali pada 2007 silam.

Ini menjadi barometer utama potret kinerja penyedia bisnis jasa makanan di mata konsumen”, ungkap Endo.

Survei SRA 2015 dilakukan lewat tiga tahap selama 6 bulan. Mulai April sampai Oktober, penelitian meliputi kualitas layanan, kualitas produk dan value dengan tiga tahapan. Ketua Tim Peneliti SRA 2015 Agustinus Nugroho mengatakan, tahap pertama ini merupakan survei Top of Mind (TOM) yang melibat-

tam/bhirawa

Anugerah Piala Wali Kota Surabaya Restaurant Award 2015 digelar untuk menentukan penyedia jasa kuliner terbaik dan terfavorit di Surabaya. kan 2.000 masyarakat Su- kedua, survei kepada 5.000 tuk memilih restoran, café, rabaya. Tujuannya, menge- responden untuk mengukur rumah makan serta pastahui brand manakah yang persepsi masyarakat ten- try&bakery terfavorit pipertama kali muncul dalam tang layanan, produk dan lihan masyarakat Surababenak masyarakat Sura- customer value. Terakhir, ya. “Totalnya, ada 9.500 resbaya. Selanjutnya tahap polling 2.500 responden un- ponden yang dipilih di tiga

tahap survey ini,” tutur Agustinus.

Dari survei itu membuktikan, lanjut dia, kualitas produk dipersepsikan paling baik oleh responden.

Khususnya dalam atribut rasa makanan dan minuman yang menjadi produk utama dari bisnis jasa kuliner. Sedangkan dimensi kualitas layanan, terdapat tiga atribut layanan yang dipersepsikan responden telah diberikan dengan sangat baik oleh pihak penyedia jasa. Diantaranya kebersihan toilet restoran/ café, kebersihan restoran/ café dan keramahan staf melayani konsumen. Sebaliknya, tiga kualitas layanan yang dipersepsikan buruk adalah peralatan makan, akurasi layanan dan durasi waktu tunggu sampai makanan disajikan yang tidak pernah diinforQ tam masikan oleh staf.Q

PEMIMPIN UMUM/PEMIMPIN REDAKSI/PENANGGUNG JAWAB : Nawang Esthi Lestari REDAKTUR PELAKSANA: Titis Tri Wahyanti KOORDINATOR LIPUTAN : Wawan Triyanto REDAKTUR: Wahyu Kuncoro SN, Bambang WN , Choirul Anam, Anangsyah Isfianto, Sufendhi Dimyati, Helmi Supriyatno, Gatot Suryo Widodo Reporter : M. Ali, Siti Sulistiani, Andre Endrayana Sasmita, Rachmat Caesar BSW, Zainal Ibad, Danang Prastyo, Adit Hananta Utama, Abed Nego, William AK , Gegeh Bagus Setiadi Fotografer: Trie Diana Indahwati, Sekretaris Redaksi: Suryanthini Malang: M. Taufiq, Kabupaten Malang : Cahyono Nor Rochmah, Kota Batu: Anas Bachtiar, Pasuruan : Hilmi Husein, Pamekasan: Syamsuddin, Lumajang: Zainul Hidayat, Probolinggo: Wiwit Agus Pribadi Jember: Effendi, Sampang: Nur Cholis, Sumenep: Samsul Arifin, Bondowoso: Arum Hidayati, Situbondo: Sawawi, Tulungagung: Hadi Sucipto, Wiwieko Dh, Lamongan: Suprayitno, M. Yusuf Adnan, Jombang: Romadlon, Fathoni, Mojokerto: Hasan Amin, Kariyadi Sidoarjo: Ali Kusyanto, Hadi Sujitno, Achmad Suprayogi Gresik: Kerin Ikanto, Rokim, Tuban: Khoirul Huda Madiun: Sudarno, Blitar: Hartono, Ponorogo : Hari Bahrul Ulum, Magetan: Ivin Kurniawan, Nganjuk: Ristika, Bojonegoro: Achmad Basir, Banyuwangi: Dian Ananta Jakarta: Tjitjik Rahayu, Penerbit: PT. Harian Bhirawa (Perusahaan Pers SK: Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No. AHU-82337.AH.01.01.Tahun 2008) Direktur Utama: Nawang Esthi Lestari, Direktur Umum: Wahyu Kuncoro SN, Direktur Keuangan Mira Damayanti Komisaris Utama: Sugeng Praptoyo, Komisaris: Bambang WN, Hasan Amin, Suprayitno, Pemegang Saham: Seluruh karyawan/ koresponden Harian Bhirawa Malang: Gatot Soekardi, Ratna Nirmala, Lumajang: Didit Nur Jadit, Supriyadi, Bondowoso: Hasto Pramudyo, Manager Produksi, Sirkulasi dan Periklanan: Sri Eddy Haryanto, Manajer Keuangan: Anangsyah Isfianto, Administrasi Keuangan: Etti Sri Kustini, Sri Poernomo, Sekretaris Perusahaan: Rani Cholyvianti, Sirkulasi: Titiek Yuliati (Koordinator), Andi Basuki, Nike Kusumawati, Utomo Pagon, Distribusi: Tatok Arly (Koordinator), Suparto, Mulyadi, Pracetak:Ali Sulkan (Koordinator), Danu Setiawan, Achmad Tauriq Imani, Trisno purnomo, Onny Agung S, Oki Abdul Sholeh. Sekuriti: Saiful Hidayat, Agus Mulyono Alamat Kantor Pusat/Iklan/Redaksi: Jalan Indragiri 73 Surabaya, Telp : 031- 561-5454, Fax : 031-561-9009, Email Iklan: bhirawa_indragiri@yahoo.com, Email Redaksi: harian_bhirawa@yahoo.com Sirkulasi: Jalan Pengenal 5, Surabaya (60174), Telp : 031- 547-0650 (3 lines), Fax : 031-534-3359, Email Sirkulasi: bhirawasirkulasi@yahoo.com Bhirawa Online : http://www.harianbhirawa.co.id Bank: Bank Mandiri (BBD Jembatan Merah) Surabaya, No. Rek:140.0080000053, Percetakan: PT Media Nusantara Press SIUPP: Nomor 159/SK/Menpen/SIUPP/A.7/1986, 22 April 1986.

Tarif Iklan: Iklan Baris Rp. 7.500/baris (maksimal 5 baris), Iklan Tender/Lelang Rp.10.000/mm kolom, Iklan Display warna (FC) Rp.10.000/mm kolom, Iklan Display hitam putih (BW) Rp.7.500/mm kolom. Harga belum termasuk PPn 10%.

3

Senin Pahing, 9 NOVEMBER 2015

Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Timur Pelatihan Singkat dan Praktik bagi Koperasi Wanita Tahun 2015 di Kabupaten Gresik, Kamis (5/10)

Dr H Soekarwo Drs H Saifullah Yusuf

Koperasi di Gresik Beri Kontribusi 17% untuk PDRB Sebanyak 1.200 lembaga koperasi di Kabupaten Gresik mampu menyumbang kontribusi sebesar 17% untuk Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Kepastian itu terungkap dari kalkulasi uang yang beredar di Kabupaten Gresik sebesar Rp 68 triliun pada 2015. Nah, omzet yang dihimpun dari lembaga perkoperasian sebesar Rp 3 triliun.

“D

ari hitungan itu jelas bahwa lembaga koperasi di Gresik menyumbang 17 persen untuk PDRB,” kata Kepala Dinas Koperasi UKM Perindag Kabupaten Gresik Ir Mohkammad Najikh MM saat Pelatihan Singkat dan Praktik Bagi Koperasi Wanita Tahun 2015 di Kabupaten Gresik, Kamis (5/10).

Menurut Najikh, kontribusi 17 persen untuk PDRB berkat dukungan pemerintah, serta dari sektor industri, dan manajemen koperasi yang telah tertata mantap. “Koperasi besar menggandeng koperasi kecil hingga akhirnya koperasi kecil bisa tumbuh sehat dan berjalan lancar. Dinkop tak henti-hentinya mengupayakan pertumbuhan koperasi di Gresik ini tampil sinergi hingga peran koperasi bisa dirasakan anggotanya,” kata Najikh mengilustrasikan semangat Dinkop dalam memajukan lembaga perkoperasian.

Najikh merujuk pada Koperasi Warga Semen Gresik (KWSG) yang didirikan pada 29 Januari 1963 dengan nama ‘Koperasi Serba Usaha Karyawan Perusahaan Negara Semen Gresik’ mendapat pengakuan sebagai salah satu koperasi berkelas dunia. Peringkatnya, kata Najikh, di urutan ke 300 koperasi kelas dunia, sehingga KWSG tampil sebagai bapak angkat bagi koperasi kecil.

Omzet yang dicapai KWSG pada 2012 sebesar Rp 1,4 triliun dengan aset Rp 476,9 miliar, dan Sisa Hasil Usaha (SHU) lebih dari Rp 23,66 miliar, menjadi tolok ukur bahwa KWSG adalah koperasi

berkelas dunia.

Selain itu, Koperasi Karyawan Keluarga Petro Kimia Gresik (K3PG) juga dikenal sebagai koperasi besar yang dinilai mampu menggandeng koperasi-koperasi kecil. K3PG didirikan 13 Agustus 1983 pada tahun 2011 dan membukukan omzet sebesar Rp 359,776 miliar dan SHU mencapai Rp 8,318 miliar.

Najikh menilai kehadiran Koperasi Wanita di Kabupaten Gresik perlu terus peningkatan untuk sumber daya manusia maupun tata kelola administrasi dan bidang usahanya. Karena peran Kopwan saat ini diakui masih banyak berkutat pada simpan pinjam. Program simpan pinjam bagi Najikh sangat membantu anggota. “Itu tidak apaapa. Tapi, kalau duit kas habis terus bagaimana? Makanya, pengelola Kopwan perlu digembleng jiwa entrepreneurnya agar ada peningkatan yang pasti dan terarah bagi kopwan,” ungkap dia.

Praktik singkat berupa pelatihan membuat beragam kerajinan, lanjut Najikh, diharapkan mampu membangkitkan semangat wiraswata bagi pengelola Kopwan. Sehingga dari situ, tiap Kopwan memiliki buah karya. Apalagi, kebanyakan pengelola Kopwan adalah ibu rumah tangga yang memiliki waktu longgar untuk memproduksi barang layak jual. Berharap konsep one product one village bisa direalisasi oleh Kopwan dari desa/kelurahan setempat.

Najikh juga menyorot sumber daya manusia pengelola Kopwan diharapkan mampu memotivasi anggotanya. Apalagi, pengelola Kopwan selalu berkesempatan

Suasana Pelatihan Singkat dan Praktik bagi Koperasi Wanita Tahun 2015 diikuti 50 peserta dari lembaga Kopwan di Kabupaten Gresik, Kamis (5/11).

mendapat pelatihan secara aplikatif. Sehingga bila peran pengelola mampu tampil sebagai panutan, maka anggota koperasi pun akan termotivasi untuk maju dalam berkompetisi di bidang usaha.

Dia berharap tiap Kopwan mengembangkan usaha bisnis sebagaimana KWSG yang memiliki usaha di banyak sektor, seperti pertokoan, penjahitan, percetakan, foto kopi, dan penjualan semen.

Lewat usaha yang dibangunnya dan mendapat kepercayaan publik, perlahan-lahan akhirnya memiliki alat angkut semen seperti truk, meski di awalnya hanya bergerak memenuhi kebutuhan pokok karyawan sebagai anggota koperasi.  *

Sunik Ssos, MSi (Kasi Fasilitas Kerjasama dan Permodalan Koperasi pada Dinkop UKM Perindag Kabupaten Gresik), Ir Mokhammad Najikh MM (Kepala Dinas Koperasi UKM Perindag Kabupaten Gresik) dan Eryul Mufidah (Pelatih Kerajinan Flanel dari Bojonegoro).

Suasana pelatihan membuat kerajinan berbahan flanel untuk peserta .

Membedah UU No 25 Tahun 1992 TAK henti-hentinya Sunik menyobagai masyarakat agamis. Nah, menggali sialisasikan Undang-Undang tentang usaha dari sektor agama untuk membuka Perkoperasian No 25 Tahun 1992 kepada tabungan umrah sepertinya perlu dikemberbagai lembaga koperasi di Kabupaten bangkan oleh Kopwan,” lanjut perempuan Gresik. Kepala Seksi Fasilitasi Kerjasama kelahiran 1967 ini. dan Permodalan Koperasi pada Dinkop Bagi masyarakat Gresik yang tinggal UKM Perindag Kabupaten Gresik ini di kota, diakui Sunik tidaklah sulit untuk mengaku sejak dirinya menggeluti bidang mengembangkan koperasinya. Namun, perkoperasian dua tahun silam, langsung bagi masyarakat Bawean yang jauh dari tancap gas membangun paguyuban Kokehidupan perkotaan, kehadiran koperasi pwan di tingkat kecamatan. di sana sulit berkembang. “Masyarakat “Beruntunglah banyak kolega di tingkat Bawean bila dikumpulkan untuk membahas kecamatan ketika saya masih di Dinas masalah koperasi pada malu. Karena malu Sunik SSos , Msi Pendidikan dulu, sehingga paguyuban Kasi Fasilitas Kerjasama diperbincangkan tetangganya dikira mau Kopwan berjalan lancar,” kata Sunik yang cari pinjaman uang. Padahal, lembaga dan Permodalan sebelumnya bertugas di Dinas Pendidikan Koperasi pada Dinkop koperasi butuh mengembangkan anggota.

Kabupaten Gresik.

UKM Perindag Kabupaten Kalau masyarakatnya sulit diajak berkemPaguyuban Kopwan di tingkat kecabang, ini menjadi hambatan bagi koperasi,” Gresik matan dibangun dengan tujuan sebagai papar Sunik yang telah tiga kali mendatangi lembaga musyawarah dan solutif, serta menjadi tempat Pulau Bawean untuk membangun Kopwan di sana. Naberbagi pengalaman antar Kopwan. Menurutnya, lemmun, berkat ketelatenannya, perlahan-lahan Kopwan di baga Kopwan semestinya berbentuk koperasi serba Bawean mulai berkembang anggotanya sebagaimana usaha sebagaimana UU No 25 Tahun 1992. Sehingga diamanatkan dalam UU No 25 Tahun 1992.

Kopwan bisa mengembangkan sayap di sektor usaha.

Tentang fungsi dan peran koperasi dalam pasal 4 “Tidak sekadar menjalankan aktifitas simpan pinjam.

UU 25 Tahun 1992, Sunik selalu menegaskan bahwa Tapi, minimal memiliki dua unit usaha untuk tampil idealnya Kopwan bisa beroperasi tiap hari. Tidak setiap sebagai lembaga koperasi yang sehat dan hidup,” bulan sekali berkumpul pengurusnya. Bila koperasi bisa ungkap Sunik. membuka usahanya tiap hari, diharapkan akan bisa Sunik selalu memotivasi Kopwan untuk menggali berkembang sebagaimana lembaga bisnis umumnya. potensi usaha. Misalnya dengan membuka program “Jadi kalau ada pengurus Kopwan yang minta gaji tabungan umrah. Apalagi, ibadah umrah saat ini diminati dua juta tiap bulan, akan bisa dipenuhi dari koperasi. masyarakat. Sehingga dari program tabungan umrah itu Karena koperasinya rajin beroperasi buka tiap hari diharapkan mampu membuat Kopwan tampil menjadi untuk menjalankan usaha. Sehingga untuk membiayai koperasi besar. “Kultur masyarakat Gresik dikenal sekaryawannya bisa diambilkan dari kegiatan rutin harian itu. Nah, kalau minta gaji Rp 2 juta, tapi kerjanya hanya sebulan sekali, apakah layak,” papar Sunik.

Sunik berharap masing-masing Kopwan memiliki Nomor Induk Koperasi (NIK) yang diterbitkan dari Kementerian Koperasi. Dengan NIK itu, tiap koperasi akan mendapatkan akses kemudahan dalam menggerakkan roda kehidupan koperasi. Sebab, lanjut dia, NIK merupakan amanat dari UU No 25 Tahun 1992. “Masih belum ada Kopwan yang memiliki NIK. Karena syarat mendapatkan NIK melaporkan RAT tiga tahun terakhir,” Suasana Pelatihan Singkat dan Praktik bagi Koperasi Wanita Tahun 2015. pungkasnya. *

Eksistensi Kopwan Membantu Masyarakat Desa SEJAK terbentuknya Kopwan di Kabupaten Gresik yang tersebar di 356 desa / kelurahan setempat, usaha yang paling menonjol selama ini adalah simpan pinjam.

Usaha itu tidak semata ditujukan bagi kaum wanita. Namun, kaum pria berkesempatan pula mendapatkan bantuan simpan pinjam, meski melalui istri mereka. Sehingga kehadiran Kopwan bisa dirasakan masyarakat desa.

Kepala Bidang Perkoperasian dari Dinas Koperasi UKM Perindag Kabupaten Gresik Drs Firman Abdullah MSi membeber kisah yang dialami pria penjual bakso yang ingin mengembangkan usahanya, namun terbentur modal. Firman kemudian mencarikan solusi lewat Kopwan.

“Melalui istrinya, pria tersebut bisa mendapatkan modal tambahan untuk usahanya. Istrinya bergabung sebagai anggota Kopwan. Jika sebelumnya dia memproduksi bakso berkapasitas 3 kg daging per hari, akhirnya dengan modal tambahan dari Kopwan dia bisa meningkatkan produksinya menjadi 10 kg daging tiap hari,” ungkap Firman membeber peran vital Kopwan di desa/kelurahan.

Kabupaten Gresik, kata Firman, masyarakatnya kreatif dalam bidang usaha mandiri. Beragam produk kerajinan tangan banyak dihasilkan masyarakat setempat, seperti kerudung bordir, kopiah, atau kopi giling.

Sayangnya, lanjut dia, masih ada ewuh pakewuh di masyarakat setempat. Dicontohkan ketika A memiliki usaha kerajinan kerudung bordir dan tercatat sebagai anggota Kopwan, namun ketika usahanya dimasukkan ke dalam unit usaha Kopwan, si A menjadi ewuh pakewuh. Padahal, si A itu membangun usahanya dari

Kepala Dinas Koperasi UKM Perindag Kabupaten Gresik Ir Mokhammad Najikh MM memberikan pemaparan pada peserta.

bantuan modal Kopwan. “Nah, ewuh pakewuh di masyarakat ini menjadi semacam hambatan.

Hingga akhirnya jalan pintas adalah ketika Kopwan itu menggelar pameran, maka produk milik si A diikutkan dalam gelar pameran.

Begitulah jalan pintas untuk mengatasi ewuh pakewuh tadi,” beber Firman yang sejak 2003 bergelut dengan sektor perkoperasian di Kabupaten Gresik.

Pria kelahiran Surabaya 1961 itu dalam usaha memajukan perkoperasian di Kabupaten Gresik acapkali menyelipkan dakwah agama. “Sebab agama sebagai pengendali untuk usaha,” katanya beralasan.

Dia mengilustrasikan ibaratnya sebuah kendaraan tanpa energi bahan bakar tak akan jalan. Namun, bila bahan bakar selalu tersedia di tangki kendaraan, dipastikan kendaraan akan bergerak melaju. Apalagi, lanjutnya, mayoritas masyarakat Gresik adalah pemeluk agama yang taat ibadah. Sehingga dalil-

dalil agama selalu didengungkan sebagai upaya memperteguh semangat Kopwan.

Menurutnya, pada 2015 ini sebanyak lima unit Kopwan mendapatkan bantuan dari DPRD Kabupaten Gresik. Bantuan itu diambilkan dari program Jaring Aspirasi Masyarakat (Jasmas) DPRD Gresik, berupa bantuan uang tunai masing-masing sebesar Rp 75 juta untuk satu unit Kopwan yang berprestasi, kemudian Rp 50 juta untuk satu Kopwan, dan 3 unit Kopwan masing-masing mendapatkan Rp 25 juta. “Itu adalah terobosan dari Dinkop UKM Perindag Kabupaten Gresik,” tegas dia.

Kabupaten Gresik memiliki 1.200 unit koperasi, rinciannya 356 Kopwan yang tersebar di desa/kelurahan dan 4 Kopwan mandiri, 22 koperasi simpan pinjam, dan 43 KPRI. Sekitar 60 persen dari 1.200 koperasi di bawah binaan Dinkop UMK Perindag Kabupaten Gresik itu dinilai aktif menjalankan RAT. *

4

Senin Pahing 9 NOVEMBER 2015

Prakarsai Terbitnya Perda Guna Kesejahteraan Masyarakat Pengurusan KTP Jangan Dipusatkan di Gresik Setahun perjalanan anggota DPRD Kabupaten Gresik, periode masa bhakti 2014-2019 memiliki pekerjaan rumah yang tak sedikit. Berbagai persoalan telah dibebankan kepada mereka oleh masyarakat, salah satunya soal rusaknya infrastruktur jalan dan jembatan menuju wilayah utara. Ini menyebabkan biaya ekonomi tinggi. Terutama, ber kaitan dengan pengurusan adminisAnwar Sadad trasi yang harus dilakukan di Kota Gresik. Selain mengabiskan biaya cukup besar, masyarakat mengeluh lantaran waktu yang dibutuhkan di jalan juga cukup lama.

“Dapil 6, rata-rata kecamatannya berada di wilayah paling utara Kabupaten Gresik, sehingga sangat jauh dengan Kota Gresik yang berada di wilayah paling timur,” ujar Anwar Sadad Ketua Komisi C DPRD Gresik.

Dengan jarak yang cukup jauh, masyarakat sangat malas untuk mengurus administrasi KTP. Karena, dalam pembuatan KTP harus dilakukan di kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil). “Ini harus segera diselesaikan, agar masyarakat utara bisa mengurus administrasi kependudukan,” katanya.

Ditambahkan, salah satu solusi yang ia tawarkan adalah dengan membentuk kantor perwakilan disdukcapil wilayah utara. Selain itu, perbaikan jalan dan jembatan dilakukan secara merata.

“Memang jalan satu-satunya dengan membuka kantor perwakilan Disdukcapil, atau menempatkan petugas pembuat KTP di kecamatan,” imbuhnya.

Sementara itu anggota fraksi PPP lainnya, Mustaqim mengatakan, masyarakat berharap kepada pemerintah daerah agar segera membangun plengsengan yang ada di sepanjang jalan kabupaten di Kecamatan Benjeng. Demikian juga dengan pengerukan irigasi dari waduk Desa Bantersari anak kali Lamong, tak hanya itu Pemda Gresik. Diminta menyelesaikan pengerukan anak Kali Lamong, mulai dari Kali Medangan sampai ke kali Desa Iker-Iker Kecamatan Cerme.

Permintaan masyarakat ini, menjadi solusi untuk mengurangi banjir tahunan akibat meluapnya Kali Lamong. “Masyarakat menghendaki segera, ada tindakan mengatasi rutinitas banjir di Kecamatan benjeng Balongpanggang dan Cerme akibat meluapnya kali lamong. Pada bidang kesejahteraan, masyarakat berharap agar segera mendata kembali terkait dengan data orang miskin yang ada di Kabupaten Gresik. Dengan demikian segala maca, bantuan sosial bisa tetap sasaran,” kata, Mustaqim. Q kim.adv

Gresik, Bhirawa Pada program legislasi 2015 ini, Komisi C DPRD Gresik memprakarsai empat rancangan peraturan daerah (ranperda) pada program legislasi 2015, Empat ranperda itu adalah Ranperda tentang perlindungan bagi pejalan kaki dan penyandang disabilitas pada fasilitas umum, Ranperda tentang penataan kawasan pantai, raperda tentang penataan kawasan perumahan dan permukiman dan ranperda tentang pengelolaan sampah. Satu diantaranya, yaitu ranperda penataan kawasan perumahan Dan permukiman telah disahkan menjadi peraturan daerah oleh DPRD Kabupaten Gresik.

Ketua komisi C DPRD Kabupaten Gresik, Anwar Sadad mengatakan, perda penataan kawasan perumahan dan pemukiman sangat dibutuhkan di Gresik. Hal ini didasari oleh perkembangan perumahan yang begitu pesat, begitu juga dengan kawasan industri dan pergudangan. “Jadi perlu diatur dan ditata, agar kawasan industri tidak berada di kawasan perumahan,” katanya.

Dijelaskan politisi PPP ini, komisi C sudah melakukan kajian mendalam terkait dengan perda penataan kawasan perumahan dan permukman ini. Diantaranya kunjungan kerja ke DPRD Kabupaten Magetan yang dilakukan pada 19-11 Februari 2015 lalu dengan menghasilkan beberapa hal yang bisa menjadi masukan perda.

Seperti temuan penataan dan perluasan pada kawasan pemukiman, kawasan industri dan

Tunjangan Perangkat di Bawean Sering Molor Perangkat desa di Pulau Bawean khususnya Kecamatan Sangkapura, mengaku tunjangan belum meningkat signifikan.

Bahkan tunjangan perangkat desa ini kerap kali terlambat.

“Sebenarnya sistem pembayaran keuangan sudah tertata, kenapa masih saja telat. Molornya tunjangan yang diterima perangkat ini, dikawatirkan mempengaruhi kualitas layanan kepada masyarakat. Karena perangkat desa, bekerja tidak dalam suasana yang tenang,” kata Sekretaris Fraksi Partai Golkar Miftahol Jannah.

Mengenai layanan masyarakat juga dikeluhkan, terkait dengan rumitnya pengurusan SIM dan pengurusan E-KTP dan KK tidak bisa tepat waktu. Dokumen ini sebenarnya sangat dibutuhkan masyarakat, makanya mereka butuh kepastian terkait waktu yang dibutuhkan Miftahol Jannah untuk pengurusan dokumen ini.

Pada bidang pembangunan, warga memandang mendesak untuk membangun plengsengan saluran irigasi desa, baik di Desa Pudakit timur, Desa Bengkosobung dan Desa Kota Kusuma Kecamatan Sangkapura. “Selain infrastruktur jalan yang perlu dirawat, sektor pertanian juga perlu diperhatikan,” katanya.

Sementara anggota fraksi Golkar Markasim Halim Widyanto, menyoroti polemik status kepemilikan tanah Perumahan Alam Bukit Raya (ABR). Menyusul pengaduan warga perumahan di Jl Dr Wahidin Sudirohusodo, Desa Kembangan, Kecamatan Kebomas karena pengembang sampai saat ini tak mengeluarkan sertifikat tanah. Padahal kredit lunas.

Selain sertifikat rumah yang belum keluar, pengembang juga mempunyai tanggungan membangun 275 rumah yang belum terealisasi meski pembeli telah mengeluarkan uang muka. Warga juga meminta dibangunkan rumah dan fasilitas umum di perumahan ABR, karena akibatnya persoalan ini.

Sebagian pembeli belum bisa menempati rumah mereka, akhirnya kontrak rumah untuk tempat tinggal. Q kim.adv

rokim/bhirawa

Komisi C DPRD Gresik saat kunker ke DPRD Kota Semarang kawasan pariwisata di Kabupaten Magetan.

Kenapa Kabupaten Magetan?, tambah Anwar Sadad, karena Kabupaten Magetan masih memperhatikan masalah pengelolaan lingkungan hidup. “Untuk itu Kabupaten Magetan kami jadikan acuan pada pembuatan perda inisiatif dan kebijakan pada pengelolaan lingkungan hidup di kabupaten Gresik,” tegasnya.

Selain kunjungan kerja ke Kabupaten Magetan, Komisi C juga melanjutkan kunjungan kerja ke Kabupaten Tanggerang Selatan. Pada kunjungan ke wilayah Provinsi Banten ini, komisi C banyak mendapat masukan terkait pentaaan kawasan perumahan dan permukiman.

Karena Tangsel tak jauh berbeda dengan Gresik sebagai salah satu tujuan dari arus urbanisasi.

Diantara masukan yang diterima pada penataan kawasan kumuh tersebut pada masyarakat yang menghuni di tanah

Negara seperti bantaran sungai, bantaran rel kereta api dan tanah kosong milik Negara.

Pemerintah melakukan pendataan dan menyiapkan Rusunawa sebelum memindahkan dan menertibkan. Kedua penataan kawasan perumahan tidak diperbolehkan kawasan Skuater, harus melengkapi fasos & fasum, dilengkapi Air bersih, dan RTH harus memenuhi 20 persen luasan kawasan.

Yang ketiga apabila, ada pengembang nakal melakukan pemecahan sertifikat sehingga sulit untuk melakukan pembatasan pada ijin mendirikan perumahan baru. Pemerintah Daerah, bisa melakukan penertiban terkait ijin penataan ruang secara detail. Pengembang yang memiliki tanah min 5000m2 harus memiliki ijin tata ruang, ijin lingkungan dan setplain bangunan dan untuk RTH min 10 persen. “Penataan bangunan dan permukiman Kota Tangerang Selatan, dapat dijadikan acuan pada pembuatan perda inisiatif,” imbuhnya. Q kim.adv

KOMISI C (BIDANG PEMBANGUNAN) Bidang Tugas : Pekerjaan umum, perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah, pengendalian lingkungan hidup, sarana dan prasarana perhubungan, pertambangan dan energi, perumahan rakyat, pertamanan, kebersihan, tata kota, air bersih, tata ruang kabupaten/peruntukan tanah, penelitian dan pengembangan, pelaksanaan pembangunan fisik/dinas instansi/lembaga pemerintahan pusat/daerah NO 1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

NAMA H. ANWAR SADAD, BA HM.SYAFI’AM, SH TAUFIQUL UMAM.S.Sos.MIp MIFTAHOL JANNAH, SE.M.Si MARKASIM HALIM WIDYANTO Mega Bagus Saputro NOTO UTOMO Dra.Hj.WAFIROH MA’SUM H.EDDY SANTOSO, ST H.MUSTAJAB, SE.M.Si Drs.H.SUNARIAJI H. MUSTAQIM. S.PDi DWI LAKSONO, ST

UNSUR Fraksi PPP Fraksi KB Fraksi Gerindra Fraksi Golkar Fraksi Golkar Fraksi PDI-P Fraksi PDI-P Fraksi KB Fraksi Demokrat Fraksi PAN Fraksi PAN Fraksi PPP Fraksi Gerindra

JABATAN Ketua Wakil Ketua Sekretaris Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota

BGS Segera Diselesaikan

Awasi Proyek Agar Hasil Maksimal

Masyarakat Desa Sidomukti mempersoalkan nama Bendung Gerak Sembayat (BGS), sebab proyek tersebut berada di wilayah Desa Sidomukti. Karuan, warga mendesak agar pemerintah mengganti nama Bendung Gerak Sembayat menjadi Bendung Gerak Sidomukti jika sudah diresmikan nanti.

Keinginan warga memang demikian, dikarenakan wilayah pembangunan proyek BGS berada di Desa Sidomukti. Aspirasi ini akan disampaikan kepada pemerintah daerah untuk ditindaklanjuti. Sebab sesuai aturan dewan hanya sebagai fasilitator, sedangkan eksekutornya tetaplah pemkab. “Mereka yang memiliki kebijakan dan wewenang, kami hanya pengawas,” tegas anggota komisi C Noto Noto Utomo Utomo.

Sementara itu anggota komisi C dari FPKB Wafiroh Ma’sum, menilai menjamurnya warnet telah meresahkan orang tua. Salah satu pengaruh negatif dari internet itu adalah ketergantungan yang tidak mengenal waktu. Bagi pelajar ini sangat merugikan, karena akan mengabaikan waktu belajar. Dan pemerintah daerah bisa melakukan tindakan preventif, salah satunya dengan membatasi jam operasional warung internet (warnet).

“Warnet telah banyak disalahgunakan, dengan demikian diharapkan pada waktu belajar, anak-anak tidak terganggung oleh keinginan untuk ke warnet. Namun pada kenyataannya, mereka yang ke warnet kebanyakan hanya bermain game.

Terkait dengan pendidikan, masyarakat menghendaki pemberian honor bagi guru ngaji kembali diadakan. Program ini sempat berjalan dimasa pemerintahan terdahulu, para guru ngaji ikut andil dalam membentuk karakter generasi mendatang,” kata Wahfiroh. Q kim.adv

Inspeksi mendadak yang dilakukan oleh Komisi C DPRD Kabupaten Gresik terhadap proyek tender maupun PL ( penunjukan langsung), ditahun 2014, ternyata banyak diketahui pengerjaan proyek yang tidak tepat waktu.

Seperti yang dilakukan pada proyek di Dinas Pekerjaan Umum (DPU) pada pembangunan kantor kecamatan Balongpangang, pembangunan kantor sekolah SMA Negeri 1 Kecamatan Balongpangang, pembangunan dan peningkatan drainase, maupun perbaikan dan peningkatan jalan yang dikerjakan oleh CV atau kontraktor yang ditunjuk ternyata hasilnya belum memuaskan.

Menurut Wakil Komisi C DPRD Gresik, Moh. Syafi’ AM, Moh. Syafi’ AM sidak yang dilakukan awal pengerjaan diharapkan kontraktor bisa tepat waktu. Selain itu, kondisi pondasi juga harus diperhatikan. Sebab, pondasi merupakan kekuatan awal bangunan.

Tidak hanya itu, tambah Syafi’i, apakah pekerjaan itu dilakukan sudah sesuai rencana anggaran biaya proyek ( RAP ). Juga memberitahukan pada kontraktor, konsultan dan Dinas Pekerjaan Umum (DPU) apakah sudah bekerjasama dengan baik agar pengerjaannya bisa tepat waktu.

“Pengalaman komisi, ditahun-tahun kemarin masih banyak yang tidak tepat waktu. Begitu juga bangunannya masih kurang memuaskan sehingga komisi meminta untuk di perbaiki. Untuk tahun 2015 ini, tidak ada proyek molor semua harus tepat waktu. Kalau masih kami temukan akan kami tindak tegas dengan melakukan blacklist. Ini dilakukan agar CV atau kontraktor mengerjakanya tidak asal-asalan,” pungkasnya. Q kim.adv

SURABAYA

Senin Pahing 9 NOVEMBER 2015

5

Antisipasi Penyalahgunaan Penyerapan APBD Kota Surabaya

Kejaksaan Siap Awasi Rencana Pembangunan Gedung DPRD Kota Surabaya Kejari Surabaya, Bhirawa Menyoal perihal jadi atau tidaknya rencana pembangunan gedung baru DPRD Kota Surabaya yang semestinya dianggarkan dalam RAPBD Surabaya 2016. Kejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya siap kapanpun mengawasi proses penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Surabaya dari segala bentuk penyimpangan.

rac/bhirawa

Mensos RI didampingi Pj Bupati Ngawi, Drs Sudjono MSi sedang berfoto bersama dalam pelantikan pengurus cabang Muslimat NU di Kabupaten Ngawi.

Ngawi Masih Membutuhkan 10 Ribu KKS Pemprov, Bhirawa Masalah yang ditangani Kementerian Sosial sangat komplek sekali, terdapat 26 jenis dalam kategori Patologis maupun Nonpatologis. Hal tersebut diungkapkan Pj Bupati Ngawi Drs. Sudjono, MM. saat menghadiri Pelantikan Pengurus Muslimat NU bertempat di Gor Bung Hatta, Sabtu (07/11).

Pelantikan tersebut dihadiri langsung oleh Menteri Sosial Khofifah Indarparawansa yang sekaligus Ketua Umum PP Muslimat NU dengan didampingi pejabat dilingkup Kementrian. hadirpula dalam kesempatan tersebut Muspimda, tokoh agama, serta tamu undangan lainya.

Dalam kesempatan tersebut Pj Bupati Ngawi menambahkan dibutuhkan kerja keras serta keseriusan dari semua kalangan untuk menye-

lesaikan masalah sosial tersebut.

“Dibutuhkan komitmen yang kuat, mulai dari tingkat pusat hingga paling bawah supaya masalah sosial tersebut bisa diatasi,” katanya.

Lebih lanjut, pejabat asal Nganjuk menambahkan Kabupaten Ngawi masih membutuhkan 10ribu Kartu Keluarga Sejahtera untuk membantu masyarakat yang kurang mampu.

Menanggapi apa yang disampaikan Pj Bupati Ngawi, Menteri Sosial Khofifah Indarparawansa membawa tiga kartu sakti yaitu Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar dan Kartu Keluarga Sehat untuk meringankan beban masyarakat Ngawi.

Kementerian Sosial telah menambah kuota untuk KIS dan KIP sebanyak 1 juta, sedangkan KKH sebany-

ak 2,5 juta pada tahun 2016. “Jika Ngawi hanya membutuhkan 10ribu, insyallah stoknya masih sangat cukup,” katanya.

Dikatakannya, kartu sakti tersebut akan cair empat kali dalam setahun yaitu bulan Maret, Juni, September, dan Desember. Kartu sakti itu merupakan salah satu bentuk keseriusan pemerintah terhadap warganya yang membutuhkan. “Pemerintah yang baik atau pemimpin yang baik adalah ketika membelanjakan hak-hak negaranya untuk kesejahteraaan rakyatnya,” katanya.

Dalam kunjunganya tersebut Mensos sekaligus menyerahkan bantuan kepada korban Gunung Lawu yang berasal dari Ponorogo, sementara untuk korban asal Ngawi sendiri masih menunggu proses adminisQ rac trasi selesai.Q

Kepala Kejari (Kajari) Surabaya Didik Farkhan Alisyahdi menyatakan kesiapannya untuk mengawal setiap bentuk penyerapan anggaran yang berasal dari APBD Kota Surabaya. Termasuk rencana pembangunan gedung DPRD Kota Surabaya yang bila nantinya jadi menggunakan APBD Kota Surabaya.

“Intinya, kalau kemungkinan anggarannya (RAPBD) jadi keluar, Kejaksaan pasti akan mengawasi penyerapan anggaran pada proyek itu,” tegas Didik Farkhan Alisyahdi saat dikonfirmasi Bhirawa, Minggu (8/11).

Bahkan, Didik mengatakan, bila nantinya tidak ada laporan ke Kejaksaan perihal kegiatan yang menggunakan dana APBD, pihaknya tetap mengawal kegiatan tersebut.

Menurutnya, hal ini sebagai bentuk implementasi perintah Presiden RI melalui Kejaksaan Agung (Kejagung) terkait pembentukan Tim Pengawal dan Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan (TP4) untuk mengawal penyerapan anggaran.

Adapun mekanisme pengawasan anggaran oleh Kejaksaan, diterangkan Didik, yakni mulai dari proses pelelangan. Kejaksaan akan mengikuti proses awal pelelangan, apakah prosedurnya benar atau tidak. Kemudian, lanjut Didik, pengawasan akan diteruskan sampai pada pemenangan proses lelang, hingga sampai kepada pelaksanaannya.

“Mulai dari proses tender lelang hingga serah terima dan pelaksanaannya, kejaksaan siap untuk mengawasi. Jika dari awal

ada niat korupsinya, dan sudah kita kawal namun masih ada, terpaksa kita tindak tegas,” ungkapnya.

Ditambahkan Didik, intinya pihaknya masih menunggu apakah proses RAPBD pembangunan gedung DPRD Kota Surabaya jadi atau tidak. Apabila nantinya jadi, pihaknya bakal mengawasi dari awal proses lelang hingga pelaksanaan proyek pembangunan gedung tersebut.

“Apapun yang berkaitan dengan penyerapan APBD Kota Surabaya, kami (Kejaksaan) siap kawal. Jika terbutkti ada unsur penyalagunaan dan korupsinya, pasti akan kita tindak,” tambahnya.

Terkait adakah kerjasama dengan Kejati Jatim, mantan Kajari Sangatta Kaltim ini mengaku, selama masih dalam wilayah hukum Kejati Jatim, pihaknya pasti melakukan koordinasi perihal hal ini. Namun, Kejari Surabaya lebih intens dan fokus kepada penyerapan anggaran APBD Kota Surabaya. Pihaknya juga mengharap pasrtisipasi masyarakat Surabaya dalam pengawasan pembangunan di Kotanya.

“Kami pasti koordinasikan hal ini kepada Kejati Jatim. Intinya, semakin banyak yang menyoroti penyerapan APBD untuk pembangunan, akan semakin bagus. Bila perlu partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan, yakni turut mengawal dan mengasih tahu kami kalau ada penyimpangan penyerapan anggaran APBD Kota Surabaya mulai dari awal,” pungkasnya.Q bed

Penutupan Lokalisasi Jangan Sebatas Administratif DPRD Jatim, Bhirawa Pemprov Jatim diingatkan untuk menyelesaikan pula dampak social dari upaya penutupan lokalisasi. Dengan penanganan komprehensif termasuk paska penutupan diharapakan mampu mengantisi-

pasi adanya kerawanan sosial.

Pesan ini disampaikan legislative seiring dengan ditutupnya lokalisasi yang berada di Kedung Banteng Kec. Sukorejo, Ponorogo dan Lokalisasi Balong Cangkring di Kec. Prajurit Kulon Kota Mojokerto.

Anggota Komisi E DPRD Jatim, M Ekhsan mengaku dalam penutupan lokalisasi tidak hanya berhenti pada proses administrasi saja, dimana setiap PSK mendapatkan bantaun, sekitar Rp3 juta saja. Tapi bagaimana peran pe-

merintah memberdayakan mereka agar setelah dia keluar dari lokalisasi tidak menjadi ‘penyakit’ di masyarakat.

Salah satu upayanya, lanjut Eksan, dengan memberikan mereka modal untuk dapatnya berusaha

yang halal, tentunya hal ini juga perlu dilakukan pendampingan sehingga mereka bisa mandiri.

“Ini penting dilakukan oleh pemerintah. Jujur saja uang Rp3 juta sulit bagi mereka untuk membuka usaha. Karenanya, pemer-

intah juga harus memikirkan pekerjaan bagi mereka diantaranya dengan membuka usaha yang halal dengan suntikan modal. Selain itu mereka juga perlu pendampingan hingga dagangan Q cty mereka terjual di pasaran.Q

Laporan Komisi Terhadap Pembahasan RAPBD 2016

Meski Anggaran Dikepras 50 Persen, SKPD Diminta Bekerja Optimal Sesuai amanah UU, salah satu fungsi DPRD adalah di bidang budgeting. Oleh karena itu, perencanaan anggaran dalam hal ini rancangan APBD, haru dilakukan pembahasan oleh Pemerintah Daerah bersama-sama dengan DPRD. Pada prinsinya, RAPBD belum bisa diberlakukan tanpa ada persetujuan bersama antara Pemda dan DPRD dalam bentuk Perda.

Lewat juru bicaranya di Komisi A DPRD Jatim, Ahmad Tamim menegaskan dengan perlambatan ekonomi dan penajaman prioritas dalam anggaran mendatang, tidak dapat dihindari jatuhnya korban. Mengingat setengah dari mitra kerja Komisi A sebanyak 22 sekitar 12 mengalami penurunan anggaran. Diantaranya Badan Diklat Rp35 miliar dan Sekretariat DPRD sebesar Rp36 miliar, atau setara dengan 27 persen dan 30 persen, sehingga 57 persen didominasi oleh 2 SKPD tersebut.

Disisi lain, ditingkat nasional telah lahir berbagai kebijakan baru dan substantif dibidang pemerintahan. Mulai dari UU Aparatur Sipil Negara (ASN), UU Administrsi pemerintahan, UU Desa hingga UU 23/2014 tentang Pemda. ‘’Yang terpenting dengan keluarnya UU tersebut dapat mengakomodasi pesatnya laju perkembangan tantangan dan problematika yang dihadapi masyarakat Jatim,’’tegas politisi asal Golkar ini.

Ahmad Tamim coba mencontohkan anggaran di Badan Penelitian dan Pengembangan, dimana pada tahun 2015 setelah perubahan mendapat alokasi anggaran sebesar Rp37,857 miliar. Sedang untuk tahun 2016, berdasarkan prioritas dan plafon anggaran sementara (PPAS), mendapat alokasi anggaran sebesar Rp22,496 miliar. Dengan pengurangan anggaran sebesar Rp15,360 miliar. ‘’Penurunan sekitar 40 persen memang besar. Namun dengan besaran anggaran di 2016 sekitar Rp22,5 miliar, maka sudah sewajarnya apabila Balitbang dapat memberikan kinerja kelembagaan yang lebih optimal. Sebagaimana fungsinya untuk melakukan kinerja kelembagaan yang lebih optimal, sebagaimana fungsinya untuk melakukan kajian strategis untuk memberikan dukungan data dan rekomendai yang dapat memperkuat capaian dan prioritas Jatim yang telah ditetapkan dan disepakati,’’tegasnya.

Sementara untuk Sekretariat Dew-

an Pengurus Korpri pada tahun 2016 berdasarkan PPAS ditetapkan sebesar Rp14,268 miliar atau ada secara signifikan sekitar 28 persen. Secara kuantitatif total anggaran Sekretariat Korpri sangat menarik, karena 71 persennya adalah belanja langsung. ‘’Disinilah Sekretariat Korpri perlu meningkatkan kinerja dan akuntabilitasnya dengan mengemukakan cpaian kinerja yang lebih konkrit dan terukur dari program-progrmnya sesuai dengan tupoksi Sekretariat Korpri dalam membina anggota,’’akunya.

Selanjutnya, pada tahun anggaran 2015, Komisi Penyiaran Indonesia daerah (KPID) mendapat alokasi anggaran sebesar Rp7,902 miliar, sedang pada tahun anggaran 2016 mendapat dana sebesar Rp6,521 miliar atau mengalami penurunan sekitar Rp1,381 miliar atau sekitar 10 persen. Meski begitu, Komisi A terhadap kegiatan fasilitasi dan rekrutmen calon KPID Jatim masa jabatan 20162019 sebesar Rp658 juta dianggap terlalu besar dan supaya dialihkan pada kegiatan yang bermanfaat yang belum tercover pada anggaran 2016, Sementara itu, Komisi B lewat juru bicaranya, Chusainuddin mengatakan terkait dengan visi dan misi Gubernur Jatim mengenai kredit UMKM sebesar Rp400 miliar, setelah Komisi B melakukan hearing dengan SKPD mitra kerja ternyata materi RKS yang disampaikan oleh SKPD terkait, tidak sinkron dengan keinginan gubernur.

Bahkan realisasinya tidak sesuai dengan materi RKA yang disampaikan kepada Komisi B. ‘’Oleh karena itu Komisi B mengharapkan agar hal ini direvisi dan disenergikan dengan keinginan gubernur, selain juga dilakukan sinergitas dengan SKPD,’’tegas politisi asal PKB Jatim ini.

Disisi lain, Komisi B melihat adanya ketidakserasian rencana sistem penganggaran dimasing-masing SKPD, yaitu terjadinya over anggaran pada belanja tidak langsung, sehingga terjadi ketidaksesuaian ant-

ara jumlah anggaran dengan jumlah aparaturnya. Hal ini disebabkan adanya program remunerasi yang akan diterarapkan pada awal tahun 2016. ‘’Untuk itu Komisi B mengharapkan untuk dilakukan penyesuaian antara jumlah anggaran dengan jumlah personel aparatur di masing-masing SKPD. Sehingga apabila terjadi kelebihan anggaran di masing-masing SKPD bisa dilakukan pergeseran ke program yang mengalami kekurangan,’’akunya.

Terkait dengan kondisi cuaca yang tidak menentu seperti sekarang ini telah mengakibatkan persediaan cadangan pangan dibeberapa daerah mulai menipis. Untuk itu Pmeprov Jatim harus selalu berpikir kedepan dengan melakukan antisipasi secara matang. Dalam rangka mendukung swasembada pangan, maka program menggalakan keanekaragaman pangan harus terus ditingkatkan. ‘’Volume konsumsi beras perkapita harus bisaa dikurangi dan diganti dengan keanekaragama bahan pangan yang lain,’’tambahnya.

Sedang Komisi C lewat juru bicaranya, Anik Maslachah lebih menyoroti pada kinerja Badan Penanaman Modal (BPM) Jatim. Sesuai dengan usulan dalam RAPBD 2016, bahwa BPM telah mengajukan anggaran belanja sebesar Rp55, 124 miliar. Namun dengan memperhatikan serapan anggaran yang pada anggaran tahun 2015 yang realisasinya sampai pada bulan Oktober 2015 hanya sekitar 55,30 persen, maka sulit kiranya bag Komisi C untuk merealisasikannya.

Dimana sesuai dengan laporan yang ada dalam kinerja penanaman modal bahwa realisasi investasi Penanaman Modal Asing (PMA) tidak sebanding dan bahkan sangat jauh Akibat penyerapan anggaran di Badan Penanaman Modal (BPM jatim) sangat rendah, bahkan realisasi investasi di 2015 tidak memenuhi target, imbasnya Alokasi anggaran BPM di APBD 2016 dikepras sampai Rp 2 miliiar. Apalagi saat ini kondisi keuangan di Jatim tengah lesu sebagai imbas dari permasalahan ekonomi baik di dalam maupun luar negeri.

Ditambahkan perempuan berjilbab ini dimana realisasi nvestasi penanaman modal asing atau PMA tidak sebanding dengan ijin prinsip yang telah dikeluarkan pada 2014, dimana untuk

ijin PMA yang diajukan mencapai Rp 74,91 triliun, tapi realisasinya hanya Rp 19,29 triliun. Ironisnya di 2015 lebih memperihatinkan, ijin prinsip PMA yang diajukan Rp 70,61 triliun, namun realisasinya hanya Rp 10,44 triliun.

"Akibat dari rendahnya penyerapan maupun realisasi investasi di Jatim, Komisi C merekomendasi pengeprasan alokasi anggaran untuk belanja Program kegiatan penyelenggaraan promosi penanaman modal dalam dan luar negeri yang di APBD 2016 diajukan sebesar Rp 3,9miliar dan dikepras sekitar Rp 2,3 miliar.

Sehingga yang dialokasikan hanya pada angka Rp 1,6 miliiar," ungkap politisi asal PKB ini.

Selanjutnya pengeprasan ini dilakukan agar BPM mengoptimalkan kembali kinerjanya dan merealisasikan berbagai ijin prinsip yang telah diajukan. Jika di 2016 nanti BPM mampu menunjukan peningkatan kinerja maupun realisasi investasi maka Komisi C bisa melakukan penambahan Alokasi anggaran di PAPBD 2016.

"Yang pasti Komisi C sepakat akan memberikan tambahan anggaran, jika sepanjang tahun 2016, BPM mampu mengoptimalkan kinerjanyadengan mampu meningkatkan realisasinya di bidang investasi,"tegasnya.

Sedang Komisi D sendiri lewat juru bicaranya, Basuki Babusalam lebih

menyorti pada pembangunan Jalur Lintas Selatan (JLS). Dimana pembangunan proyek prestisius ini dipastikan mangkrak, setelah APBD Tahun Anggaran (TA) 2016 tidak mengalokasikan anggaran sama sekali kebutuhan infrastruktur yang dianggap bisa mendongkrak perekonomian masyarakat Jawa Timur.

Karenanya, Komisi D mengaku sangat kecewan tidak dialokasikannya anggaran untuk pembangunan JLS. “Seharunsya ada kebutuhan anggaran untuk pemeliharaan. Sehingga JLS yang dibangun tidak sia-sia, karena pembangunannya terhenti,” tegas politisi asal PAN ini.

Basuki mengakui jika Jalur Lingkar Selatan (JLS) yang digagas sejak bertahun-tahun lalu takkan bisa dinikmati hingga 35 tahun lagi. Sebab, untuk merealisasikan pembangunan jalan yang menghubungkan Pacitan hingga Banyuwangi diperlukan sokongan APBD Provinsi, APBD Kabupaten/Kota dan APBN yang kontinyu atau berkelanjutan. Sebab, jalur penghubung jalan yang menghubungkan Pacitan- Banyuwangi, diperkirakan membutuhkan dana sebesar Rp 7,7 triliun. Harusnya koordinasi antara Pemprov Jatim, pemkab, dan pemerintah pusat terus berlanjut dalam mencairkan dana .

Sementara itu, dalam menghadapi

Masyarakat Ekonomi Asean (MEA), kedepan Komisi E DPRD Jatim, lewat juru bicaranya, Ma'mulah Harun mengusulkan agar Dinas pendidikan Jatim dapat merumuskan dan melakukan kajian adanya sekolah berbasis entrepreneursip dengan mengedepankan kekayaan lokal Jatim. ''Dengan adanya gagasan ini, maka kedepan Dinas Pendidikan Jatim sudah mmbuat pola bagaimana mencetak generasi muda yang memiliki jiwa usahawan, bukan lagi sebagai buruh atau pekerja,''lanjut politisi asal PKB ini dengan mimik serius.

Selain itu, pihaknya juga menyoroti rendahnya serapan anggaran di UPTUPT yang hanya berkisar 64,22 persen. Serta tidak adanya perbaikan pada peralatan untu kepentingan BLK, maka Komisi E merekomendasikan untuk melakukan evaluasi pada masing-masing UPT dan tetap pada Disnakertranduk Jatim untuk dapat menunjuk BLK yang benar-benar dapat memenuhi standard internasional demi percepatan menghadapi MEA Desember 2015.

Terkait dengan banyaknya daerah di Jatim yang masuk dalam katagori rawan bencana serta dalam upaya mendorong terbentuknya desa tangguh, maka Komisi E mendukung upaya BPBD Jatim dalam mengadakan Q cty* lomba desa tangguh.Q

SIDOARJO-GRESIK-MOJOKERTO

6 KELANA

R-APBD 2016 Dewan Menganggarkan Kantor Baru DPRD Gresik, Bhirawa Dalam pembahasan anggaran RAPBD 2016, DPRD Kab Gresik menganggarkan pembangunan kantor baru.

Alasannya kantor lama di Jl KH Wahid Hasim kondisinya sudah tak layak, baik ruang fraksi, ruang komisi, serta tempat parkir sudah tak layak lagi.

Menurut Wakil Ketua DPRD Gresik, Nur Qolib, dalam pembahasan R-APBD 2016 telah dianggarakan untuk pembangunan gedung dewan baru, dan itu sudah tertuang dalam KU-PPAS kemarin.

Dan sekarang masih dalam pembahasan meski belum finalisasi. Untuk kantor baru ini harus dianggarkan, apakah nanti disetujui apa tidak tergantung nanti. ‘’Keputusan tergantung Banggar dan Tim Anggarn, kalau disepakati berarti tahun 2016 akan dibangunan. Namun sampai kini, kami juga belum tahu tempatnya. Jadi belum jelas, masih tergantung keputusan bersama nanti,’’ ujarnya.

Rencana pindah kantor DPRD Kab Gresik dikarenakan gedung yang ada saat ini sudah tidak layak untuk kinerja dewan.

Diantaranya ruang fraksi kurang lebar, masak fultimer fraksi ruanganya bercampur dengan anggota dewan. Ruang komisi juga kurang lebar, kodisinya los tidak ada sekat antara ruang notulen, ruang ketua komisi dan anggota komisi. Sehingga data empat komisi jadi satu, kalau membutuhkan data pencariannya membutuhkan waktu lama.

Selain itu, kalau sedang ada rapat paripurna parkir halaman tak muat untuk mobil anggota dewan. Sehingga diparkir di jalan, begitu juga mobil Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Juga terpakir di jalan sehinga membuat ruwet dan menjadikan penguna jalan jadi terganggu kenyamananya. Atas dasar itu, makanya dewan mempunyai pemikiran untuk membangun kantor baru. Q kim

Pemkab Turunkan Tim Penanganan Gizi Buruk Sidoarjo, Bhirawa Pemkab Sidoarjo dalam menangani masalah kesehataan masih banyak menemui kendala. Khususnya masalah gizi buruk yang terus ditangani, tetapi ada. Pihak Dinas Kesehatan juga sudah rutin tiap tahun menurunkan tim pemantau, juga Tim Penanganan Gizi Buruk.

Usai mengikuti jalan sehat dalam rangka peringatan HKN (Hari Kesehatan Nasional) ke 51. Pj Bupati Sidoarjo, Drs Ec Jonathan Judianto M MT, Minggu (8/ 11) kemarin menegaskan, kalau kondisi wilayah Sidoarjo ini sangat luas sekali.

Banyak program yang telah dilakukan oleh Dinas Kesehatan, misalnya jalan sehat seperti sekarang ini juga dalam rangka membuat masyarakat ini bisa hidup sehat. ‘’Jadi membuat masyarakat ini juga tidak cukup dengan teori, tetapi juga diwujudkan dalam bentuk nyata seperti sekarang ini,’’ tegasnya.

Disinggung masalah capaian kinerja Dinas Kesehatan, Pj Bupati Jonathan Judianto menegaskan lagi kalau capaiannya sangat baik. Memang tak ada yang sempurna karena wilayahnya cukup luas. ‘’Sehingga kami akan tetap fokus dalam penanganan kesehatan, kami akan prioritaskan kalau Dinas Kesehatan harus ada di tengah-tengah masyarakat yang membutuhkan dan akan hadir di sana,’’ terang Jonathan yang didampingi Kepala Dinas Kesehatan, dr Ika Harnasti dan Direktur RSUD, dr Atok Irawan serta jajaran SKPD terkait lainnya.

Dokter Ika juga menjelaska, kalau penanganan gizi buruk di wilayah Sidoarjo sudah tertangani semua dengan baik. Hasil pantauan dan evaluasi petugas Dinkes di lapangan soal gizi buruk sudah sangat menurun jauh, hingga sekarang diperkirakan hanya sekitar empat anak saja. Tetapi kalau gizi kurang itu masih ada, itupun sudah ditangani. Bahkan diberikan beberapa bantuan makanan dan minuman untuk memulihkan gizi mereka.

Menurut dr Ika, kalau perkembangan gizi buruk di Sidoarjo tiap tahunya sudah mengalami penurunan. Dinas Kesehatan setiap tahunnya telah menurunkan Tim Pemantau Gizi Buruk yang melibatkan dari beberapa sektor. ‘’Manfaatnya kekurangan gizi buruk bisa ditemukan secara dini, itu akan lebih baik daripada terlanjur parah dan tidak bisa ditangani,’’ katanya.Q ach

Senin Pahing 9 NOVEMBER 2015

Gepeng Kembali Marak, Komisi III Dukung Penertiban Kota Mojokerto, Bhirawa Razia Gelandangan dan Pengemis (Gepeng) terus digalakan aparat Satpol PP Kota Mojokerto. Namun tindakan ini tak mempan bagi para Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) itu. Kawasan yang dinyatakan steril dari Gepeng, seperti simpang jalan protokol tetap mereka terjang, lantaran kawasan ini merupakan lahan empuk bagi mereka.

Direktur Komersil PG Nugroho Purwanto Pada Acara Petik Buah dan Sayur Keluarga Petrokimia Gresik rokim/bhirawa

Petro Petik Buah dan Sayur Hasil Pemupukan NPK HORTi Gresik, Bhirawa PT Petrokimia Gresik (PT PG) kembali memperlihatkan hasil aplikasi produk riset (NPK Horti 12-11-20) dalam acara Petik Bersama Keluarga Besar Petrokimia Gresik di Kebun Percobaan (Buncop) PG, Minggu (8/11). Komoditas yang dipetik buah melon dan aneka sayuran.

Menurut Direktur Teknik dan Pengembangan (Dirtekbang) PT PG, F Purwanto mengungkapkan, kegiatan ini merupakan salah satu upaya perusahaan untuk mengenalkan hasil aplikasi produk riset PG. ‘’Kami tengah memperkuat riset sebagai bentuk diversifikasi usaha. Sekaligus upaya untuk meningkatkan daya saing perusahaan,’’ ujar Purwanto.

Purwanto juga menjelaskan, peningkatan daya saing sama halnya dengan upaya pemulihan kesehatan tubuh, maka

ada dua hal penting yang harus diperhatikan, yaitu kondisi fisik dan kondisi psikis. ‘’Peningkatan daya saing secara fisik lebih dititikberatkan pada peningkatan mutu produk, penguatan brand image, serta diversifikasi, baik produk maupun usaha. Adapun peningkatan daya saing secara psikis lebih mengarah pada berbagai upaya mendekatkan diri pada konsumen secara intensif dan menjadi bagian dari keseharian mereka,’’ ujar Purwanto.

Berkaitan dengan peningkatan daya saing serta upaya mendekatkan diri pada konsumen, PG memiliki miniatur sinergi unit usaha agroindustri yang komprehensif dari hulu ke hilir, yaitu di Buncop.

Buncob merupakan sarana penelitian sekaligus ekspose hasil ujicoba aplikasi pupuk,

benih, produk hayati, dan juga produk olahan yang dihasilkan melalui proses riset.

Buncob juga media bagi PG untuk memperkenalkan perusahaan dalam bentuk Wisata Agro dengan beberapa sarana yang tersedia, seperti lahan praktek bercocok tanam, kebun aneka buah, toko pertanian Petromart, percontohan usaha tani ternak sapi, penangkaran hewan langka rusa, serta kolam pemeliharaan/pemijahan ikan.

Buncob juga sering dikunjungi petani/kelompok tani, kios/distributor pupuk, instansi pemerintah/swasta, serta mahasiswa/pelajar untuk memperoleh informasi teknis tentang produk serta aplikasinya, percontohan usahatani terpadu, produksi benih/bibit bermutu, dan pembuatan pupuk organik. Q eri.kim

Parpol Harus Jadikan Pilkada Kondusif Sidoarjo, Bhirawa Agar Sidoarjo aman dan kondusif dalam Pilbup 9 Desember 2015 mendatang, Pj Bupati Sidoarjo, Drs Ec Jonathan Judianto M MT berharap kepada Parpol harus berperan aktif mensosialisasikan kepada para simpatisan dan kader-kadernya.

Karena Parpol juga terlibat dalam pembangunan pemerintah, khususnnya dalam pembangunan bermasyarakat berpolitik dan berdemokrasi, agar tercipta situasi yang aman dan damai. Harapan Pj Bupati Jonathan Judianto disampaikan dalam pidato pembukaan Musda 4 DPD PKS Sidoarjo, Minggu (8/11) di Hotel Sinar Mayang Sidoarjo.

Dalam Musda IV itu telah teragendakan pemilihan Ketua DPD PKS Sidoarjo periode 20152020, yang akhirnya terpilihlah Anang Makruf sebagai Ketua Umum menggantikan Aditya Nindyawarman yang masuk Kepengurusan PKS Jatim.

Setelah resmi terpilih sebagai ketua, Anang Makruf mengaku beban sikap politik PKS sangat

berat. Sehingga kalau sikap politik terhadap pemerintahan berangkat dari pengaduan, bersifat regional, mengantisipasi tuntutan perubahan ke bagi depan masyarakat Sidoarjo. Juga kontribusi pemikiran, saran serta isu terkini yang berhubungan dengan palayanan publik. ‘’Makanya kami sangat mendorong pemerintah untuk mengalokasikan anggaran untuk pendidikan yang benar-benar gratis, mulai SD hingga SLTA. Selain itu juga mengalokasikan anggaran untuk percepatan pembangunan infrastrukur, mu-

lai dari infrastruktur pendidikan, kesehatan, jalan hingga drainase. Agar tak ada lagi keluhan sekolah rusak, serta tak lagi terjadi banjir dimana-mana,’’ jelas Anang Makruf.

Adapun sikap politik dalam Pilbup 9 Desember 2015, PKS tetap berkomitmen untuk mendukung dan memenangkan Paslon Nomor urut 2 (Ustman Ikhsan-Tan Mey Hwa). ‘’Kami tetap solit, tetap berkomitmen untuk meneruskan program-program pengurus sebelumnya. Diantaranya memenangkan Paslon yang berjargon Uswatan ini,’’ katanya.Q ach

achmad suprayogi/bhirawa

Pj Bupati Jonathan Judianto memukul gong tanda dimulainnya Musda 4 PKS.

‘’Penertiban Gepeng terus dilakukan. Apalagi, banyak Gepeng asal luar Kota Mojokerto,’’ kata Kepala Satpol PP Kota Mojokerto, Mashudi, Minggu (8/11) kemarin.

Data pihaknya, menyebutkan, lebih dari separuh jumlah Gepeng yang terjaring berasal dari luar kota.

Ditandaskan, sebagai pemangku Perda ketertiban umum, pihaknya akan terus melakukan pemantauan dan operasi intensif Gepeng.

Sasaran utama operasi, yakni kawasan simpang empat dan fasilitas-fasilitas umum, seperti pasar tradisional, kawasan pertokoan dan alun-alun. ‘’Jumlah mereka (Gepeng, red) yang beroperasi di Kota Mojokerto kian hari terus bertambah banyak. Tak menutup kemungkinan kondisi ini berdampak pada kerawanan sosial yang sangat tak diharapkan. Makanya, mereka ini harus kami tertibkan,’’ cetus Mashudi.

Mereka yang terjaring operasi, kata Mashudi, selain didata, sebagian yang tak mengantongi kartu identitas (KTP) atau terkategori Tempat Tinggal Tidak Tetap (T4), diserahkan ke Dinas Sosial setempat untuk selanjutnya dikirim ke panti sosial yang dituju. Sedang yang memiliki kartu identitas diminta untuk membuat surat pernyataan tidak mengulangi ‘beredar’ di wilayah kota Mojokerto. ‘’Jika mereka yang sudah meneken surat pernyataan

namun kemudian terjaring dalam operasi yang sama, tentunya harus menerima resiko dikirim ke panti sosial,’’ tandas Mashudi.

Respon positip penertiban Gepeng ini pun muncul dari gedung DPRD Kota Mojokerto. Apalagi, ternyata bahwa para PMKS itu ternyata sebagian besar berasal dari daerah lain yang memang sengaja datang untuk ‘mewarnai’ kota Mojokerto.

Ketua Komisi III (Kesra) DPRD Kota Mojokerto, Junaidi Malik mengatakan, upaya Satpol PP untuk menertibkan Gepeng sudah tepat. Namun, kata politisi PKB ini, seharusnya tak hanya Satpol PP saja yang bergerak melakukan penyisiran Gepeng, stake holder lainnya juga harus dilibatkan. ‘’Kalau hanya melakukan penertiban, tentu saja Satpol PP kuwalahan, lebih efektif lagi jika dilakukan secara gabungan dengan melibatkan aparat kepolisian dan Dinas Sosial,’’ ingatnya.

Yang perlu ditekankan, kata Juned, sapaan Junaidi Malik, penanganan terhadap Gepeng setelah penyisiran dilakukan. ‘’Kalau mereka ternyata bukan warga kota, ya harus ‘dibendung’ agar mereka jerah dan tak kembali lagi. Tapi kalau ternyata mereka warga kota, harus dilakukan pembinaan-pembinaan yang intensif agar mereka nantinya berdaya,’’ ingatnya lagi.Q kar

Komisi VI DPR Tegur Kontraktor di Pasar Porong Sidoarjo, Bhirawa Anggota Komisi VI DPR RI, Bambang Haryo Sukartono, menegur keras kontraktor yang mengerjakan pembangunan los loak dan los burung di Pasar Porong, Kab Sidoarjo. Karena dana alokasi khusus (DAK) Kementerian Perdagangan yang telah disetujuinya itu, namun menjelang akhir tahun 2015 berakhir belum juga selesai pembangunannya.

Untuk los loak masih 70% dan los burung 50%. ‘’Saya target 10 Desember harus selesai, harus bisa dipakai, ini sebagai bentuk pertanggungjawaban saya yang telah menyetujui cairnya anggaran ini, harus janji selesai, kalau tidak akan saya usulkan supaya kontraktornya diblacklist,’’ ucap Bambang, kepada para kontraktornya, Jum at akhir pekan kemarin.

Bambang yang juga anggota Badan Anggaran DPR itu menegaskan, dirinya tak main-main dengan ucapannya itu. Sebab fasilitas yang sedang dikerjakan oleh kontraktor itu untuk kepentingan rakyat. Tentu saja masyarakat ingin cepat selesai sehingga bisa menikmati fasilitas itu, maka pengerjaannya harus dikebut. ‘’Seperti yang dikatakan Presiden. Kerja. Kerja, Kerja, saya tak mau mainmain,’’ ucapnya berulang-ulang.

Bambang mengatakan, Kab Sidoarjo saat ini kondisinya terus berkembang. Maka tahun depan anggaran yang dikuncurkan Pusat kepada Sidoarjo, bisa saja tambah banyak. Tapi kalau tahun ini tak bisa terserap, maka bisa-bisa tahun depan tak akan direalisasikan. ‘’Kalau ada kesulitan ngomong ke saya sebagai wakil rakyat,’’ ujarnya. Q kus

Liga Perkutut Nasional Pahlawan Cup Wali Kota Mojokerto dan Wagub Jatim Ingin Masyarakat Rasakan Manfaat Wakil Gubernur Jatim, Saifullah Yusuf dan Walikota Mojokerto Mas’ud Yunus membuka acara Liga Perkutut Indonesia Pahlawan Cup 2015.

Acara diselenggarakan di Gelora A Yani, Kota Mojokerto Minggu (8/ 11) kemarin diikuti ratusan peserta dari seluruh Indonesia dan peserta dari Thailand.

Juga hadir dalam acara ini Ketua Persatuan Pelestari Perkutut Seluruh Indonesia (P3SI), Mayor Jendral TNI (Purn) H Zainuri Hasyim, Kapolres Mojokerto Kota dan segenap Forkopimda Mojokerto. Ini pertama kalinya Kota Mojokerto menjadi tuan rumah gelaran lomba seni suara burung perkutut nasional.

Wali Kota Mas’ud Yunus mengatakan, pihaknya menyambut baik diselenggarakan liga perkutut nasional di Kota Mojokerto.

Mudah-mudahan acara ini dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat Kota Mojokerto pada khususnya. ‘’Semoga dengan acara ini dapat memberikan dorongan kepada masyarakat

untuk dapat melestarikan satwa dan lingkungan yang ada,’’ harapnyaa.

Mas’ud Yunus menambahkan, event berskala nasional yang dapat mendatangkan banyak orang akan terus dilakukan.

Karena banyaknya orang yang datang ke kota Mojokerto akan mendatangkan investasi. ‘’Karena Kota Mojokerto tak mempunyai sumber daya alam yang besar. Jadi harus bisa memanfaatkan sumber daya yang lain untuk mengembangkan daerah. Apalagi dukungan dari Pemprov Jatim juga sangat besar,’’ tegas Wali Kota Mojokerto.

Sementara itu, Saifullah Yusuf, Wakil Gubernur Jatim men-

yampaikan kekagumannya kepada seluruh peserta lomba burung perkutut. ‘’Tidak gampang untuk merawat burung perkutut. Apalagi yang sudah bisa dilombakan. Kalau tidak orang-orang khusus dengan kesabaran yang tinggi tidak akan

terwujud,’’ terangnya.

Gus Ipul—sapaan akrab Saifullah Yusuf juga menuturkan, dengan diadakannya lomba burung perkutut skala nasional maka ratusan orang dari berbagai kota dan kabupaten seluruh Indonesia datang ke Kota

kariyadi/bhirawa

Wali Kota H Mas’ud Yunus, H Ali Badri, serta Wagub Jatim Syaifullah Yusuf bersama salah satu pemenang.

kariyadi/bhirawa

Wali Kota Mojokerto dan Wagub Jatim bersama seluruh panitia lomba perkutut.

Mojokerto. ‘’Mereka ini menginap di Kota Mojokerto, mereka juga akan belanja dan membeli sesuatu di Kota Mojokerto. Akhirnya akan membantu perekonomian Kota Mojokerto untuk mensejahterakan masyarakat.

Kalau perlu liga perkutut Piala Presiden adakan di Kota Mo-

jokerto,’’ lanjut Gus Ipul.

Usai memberikan sambutan, Gus Ipul bersama Walikota Mas’ud Yunus, Forkompinda, panitia serta peserta lomba melepas burung perkutut sebagai tanda dimulainya acara Liga Perkutut Indonesia Pahlawan Cup 2015.Q kar,adv

JAWA TIMUR

Senin Pahing 9 NOVEMBER 2015

KILAS JATIM

KNPI Sampang Dukung Wacana Provinsi Madura Sampang, Bhirawa Wacana Provinsi Madura, mulai ramai di diskusikan di beberapa kalangan pemuda dan tokoh Madura, hal ini perlu mendapat apresiasi dan evaluasi dari pemerintah Provinsi Jawa Timur hingga pemerintah pusat. Sebab tidak bisa dipungkiri lagi secara geografis kepulau Madura salah satu daerah yang masih tertinggal dari segala aspek khususnya di Kabupaten Sampang. Kata Abdul Wasik, ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Sampang, Minggu (8/11).

“Alternatif pembentukan Provinsi Madura merupakan salah satu pilihan logis, guna memajukan 4 Kabupaten yang berada di Madura, yakni Kabupaten Bangkalan, Sampang, Pamekasan dan Kabupaten Sumenep, sebab keberadaan jembatan surabaya-madura (Suramadu) hingga saat ini masih belum signifikan berdampak pada pembangunan pulau madura.

Terkait dengan sumber daya masyarakat (SDM), Madura sudah siap, terbukti banyak warga Madura yang menjadi pejabat di tingkat Jawa Timur, bahkan Nasional, tegas Wasik masih dikatakan Wasik, dari segi sumber daya alam (SDA), Madura sangat kaya dan memiliki potensi, ada minyak dan gas (migas), tembakau, garam dan potensi laut.

Itu semua bisa menjadi salah satu modal untuk menjadi propinsi Madura.

“Jika pulau Madura menjadi Provinsi, maka secara otomatis investor bisa melakukan infestasi ke Pulau Madura dengan lebih baik dengan beberapa potensi yang ada, misalkan salah satu contoh di Kabupaten Sampang seandainya berdiri pabrik Garam, pabrik tembakau dan lain-lain, maka secara otomatis hal ini bisa menyedot ribuan tenaga yang berada di daerah, bahkan saat ini masyarakat Madura banyak yang merantau ke daerah luar untuk mencari lapangan pekerjaan,” tegasnya.Q lis

10 Bulan 300 Ha Hutan Terbakar Lumajang, Bhirawa Kebakaran hutan di wilayah pemangkuan Perhutani yang terjadi sejak 10 bulan terakhir, sejak Januari hingga Oktober, luasannya mencapai 300 hektar.

Areal hutan yang terbakar ini, terletak di sepanjang lereng Gunung Semeru dan Gunung Lemongan. ‘’Kebakaran yang terjadi sepanjang tahun ini sebanyak 20 kali,’’ jelas Misbakhul Munir Waka Administratur Perhutani Lumajang.

Ke-20 peristiwa kebakaran ini, terjadi di areal hutan di wilayah Gunung Semeru dan Gunung Lemongan. Areal hutan yang terbakar ada yang berada di kawasan hutan produksi maupun hutan lindung. ‘’Sampai saat ini penyebabnya masih belum diketahui secara pasti,’’ katanya.

Lebih lanjut Misbakhul Munir mengungkapkan dalam kebakaran ini, vegetasi yang hangus adalah tumbuhan bawah.

Pasalnya, tegakan pohon yang ada di areal hutan yang terbakar, rata-rata pohon berusia tua. ‘’Sehingga hanya vegetasi bawahnya saja yang terbakar,’’ungkapnya.

Seperti yang terjadi di kawasan hutan pinus di Rowobaung, Kecamatan Pronojiwo. Hanya saja, meski vegetasinya yang terbakar namun getah pinus yang disadap masyarakat juga ikut terbakar. ‘’Sehingga, tidak bisa diproduksi lagi getahnya Karena harus diganti dengan tegakan batu,’’ paparnya.Q yat

7

Dua Paslon Paparkan Visi Misi Debat Kandidat Calon Bupati Jember Jember, Bhirawa Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Jember menggelar debat publik Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati (Cabup – Cawabup) Jember 2015 tahap pertama, Sabtu (7/11) malam. Acara tersebut digelar di Edelweiss Grand Ballroom Cempaka Hill Hotel Jember sekitar jam 19.30 Wib hingga 22.30 WIB. Kegiatan ini merupakan salah satu instrument kampanye cabup dan cawabup dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2015 ini.

“KPU memfasilitasi kampanye Paslon. Salah satunya dengan adanya debat publik ini. Kami harap dalam acara debat publik ini bisa memberikan pendidikan politik yang baik bagi masyarakat,” kata Ketua KPU Jember, Achmad Anis dalam sambutannya. “Oleh sebab itu, kami tegaskan kepada seluruh masyarakat Jember untuk tetap menjaga kondusivitas. Terakhir, saya ucapkan selamat berpesta dan selamat berdemokrasi,” tegas Anis.

KPU Jember telah menetapkan tim perumus untuk membuat pertanyaan - pertanyaan bagi kedua paslon. Pada debat publik pertama ini, tim perumus menetapkan tema Peningkatan Ekonomi Daerah dan Kesehjahteraan Masyarakat Jember.

Divisi Sosialisasi dan Hubungan Antar Lembaga KPU Jember, Ahmad Hanafi menjelaskan, rencananya debat publik ini akan dilaksanakan tiga kali selama event Pilkada 2015. Pertama pada tanggal 7 November, kedua tanggal 14 November dan terakhir pada

21 November mendatang.

“Untuk memfasilitasi kebutuhan masyarakat Jember, KPU juga menyiarkan debat publik ini di media elektronik lokal, baik siaran langsung Televisi maupun Radio. Bahkan, di setiap kecamatan di seluruh Jember di sediakan layar untuk Nonton Bareng (Nobar) agar masyarakat bisa melihat prosesi debat kandidat berlangsung,” ujar Hanafi yang juga mantan Jurnalis TV ini.

Sementara dalam debat kandidat kali ini, Paslon nomor urut 1 H. Sugiarto – Dwi Koryanto memaparkan visi dan misinya untuk menciptakan Jember yang lebih harmoni. Dalam sektor ekonomi, Paslon ini menyatakan pertumbuhan ekonomi Jember menunjukkan hasil yang membanggakan. “Pertumbuhan ekonomi kita 6,90 persen pada 2014 lebih tinggi dibandingkan Jawa Timur sebesar 6,5 persen dan nasional sebesar 6,6 persen. Ini yang perlu kita jaga dan kita tingkatkan lagi,” tegas Sugiarto.

Sementara itu, Paslon Faida

effendi/bhirawa

Kedua Paslon menandatangani Pakta Integritas untuk mewujudkan kondusifitas Pilkada di Jember Aman.

– Abdul Muqit Arief menitikberatkan persoalan ekonomi pada pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM). “Pertumbuhan ekonomi Jember harus tumbuh merata dari

kota hingga ke pelosok desa.

Kami ingin pengembangan SDM Jember bisa optimal untuk menunjang perekonomian daerah yang lebih baik,” ujar Faida.

PGRI Gelar Lomba Paduan Suara Mars dan Hymne Guru

sawawi/bhrawa

Salah satu peserta lomba paduan suara mars PGRI dan hymne guru. Lomba ini digelar dalam rangka memperingati HUT PGRI ke-70 dan HGN ke 22.

Situbondo, Bhirawa Untuk memeriahkan rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) ke-70 dan peringatan Hari Guru Nasional (HGN) ke-22, PGRI Kab. Situbondo menggelar lomba paduan suara mars dan hymne guru, kemarin (08/11).

Acara berjalan sangat meriah karena diikuti peserta dari 17 Cabang PGRI se-Kab. Situbondo. Lomba paduan suara mars PGRI dimulai sekitar 08.00 wib, dengan mendatangkan dua juri profesional dari Unars Situbondo. Keduanya adalah Wahyu

Indra, seorang pembina paduan suara Unars dan Dosen seni Unars, Hidayatullah.

Ketua PGRI Kab. Situbondo, Moh. Hasyim, melalui Wakil Ketua, Harnoto, mengatakan, dalam lomba paduan suara mars PGRI, diikuti tim dari 17 Cabang PGRI yang tersebar di Situbondo. Dari 17 peserta tersebut, lanjut Harnoto, akan dipilih 3 katagori terbaik, dengan menyandang juara 1, 2 dan juara 3. “Ini (lomba paduan suara mars PGRI, red) merupakan salah satu rangkaian acara untuk memeriahkan HUT PGRI ke 70 dan HGN ke-22,” papar

Harnoto, yang mendapat aplaus meriah dihadapan ratusan undangan kemarin.

Masih kata Harnoto, lembaganya tidak hanya menggelar lomba paduan suara mars PGRI, melainkan juga mengadakan lomba hymne guru untuk kalangan siswa siswi pelajar SMA dan sederajat di Kab. Situbondo. Untuk lomba tingkat pelajar, lanjut Harnoto, akan diselenggarakan hingga 11 November 2015 mendatang. “Kami minta kepada seluruh peserta lomba se-Kab Situbondo agar menjaga kekompakan sehingga dapat berjalan meriah,” tegas Harnoto, yang didampingi seluruh jajaran pengurus struktural PGRI Kab. Situbondo.

Harnoto menjelaskan, kedua lomba ini menggunakan juri yang profesional yang notabene tidak memihak kepada salah satu peserta, sehingga semua peserta merasa puas. Selain itu, Harnoto juga meminta pelaksanaan lomba dapat berjalan dengan penuh kegembiraan, sehingga lancar dan sukses. “Kita sepakat dalam momen ini mengambil tema ‘Memantapkan Solidaritas dan Soliditas PGRI. Dari lomba ini, berhasil sebagai juara I dari cabang Situbondo, juara II dari cabang Panarukan dan juara III Cabang Panji,” tandas Harnoto.Q awi

Seusai acara, kedua paslon saling menyapa dan berjabat tangan. Hal ini sebagai tanda bahwa pelaksanaan Pilkada di Jember berjalan aman, damai dan kondusif.Q efi

Rendezvous, Kirab Pusaka Ki Ageng Ngaliman Nganjuk, Bhirawa Seperti kembali ke masa lampau saat Nusantara masih terdiri dari kerajaankerajaan, malam Jum’at Wage pada bulan Muharam (Syuro) di Desa Ngliman Kecamatan Sawahan, gelap gulita tanpa nyala lampu. Seakan memasuki desa jaman kerajaan Mataram, dimana seluruh warga menyalakan obor sebagai penerang di depan rumah masing-masing.

Saat itulah serombongan orang berpakaian tradisional yang terdiri dari Subha Manggala (Cucuk Laku) para prajurit pasukan pembawa pusaka. Semuanya itu menggambarkan prajurit Kerajaan Mataram pada saat itu. Aroma dupa dan kembang setaman memenuhi setiap jalan diiringi sayup-sayup suara sholawat. Itulah suasana ritual keberangkatan kirab pusaka yang diawali dari Makam Ki Ageng Ngaliman ke utara sampai gerdon terus kembali lagi sampai akhirnya ke gedung pusaka berjarak sekitar 2,5 km.

Suasana sakral saat kirab pusaka, semakin bertambah manakala warga di masingmasing pedukuhan mengadakan selamatan, dengan suguhan jajanan pala kependem.

Yaitu seperti ketela, ubi, garut,

kacang tanah dan lain-lainnya.

Sedangakn pusaka yang dikirab berjumlah enam buah, sebagian banyak berupa wayang kayu. Kecuali Kyai Kembar yang berbentuk Cundrik Lar Bangao.

Keenam pusaka itu ialah Kyai Bondan, Kyai Djoko Truno, Kyai Bethik, Kyai Kembar, dan Eyang Dukun serta Eyang Pandji.

Masyarakat sekitar mempercayai bahwa pusakapusaka itu banyak membawa tuah diantaranya untuk keberhasilan dunia pertanian dan juga berkah kesehatan. "Ritual kirab pusaka ini sudah dilakukan sejak nenek moyang kami dan turun temurun sampai sekarang," jelas Kepala Desa Ngliman Kecamatan Sawahan, Imam Widodo.

Dituturkan Imam Widodo, konon ceritanya dulu kala ketika Desa Ngliman diserang wabah penyakit atau pagebluk termasuk tanaman pertaniannya. Banyak warga yang pagi sakit kemudian malamnya mati. Dalam kondisi itu Kyai Bondan dan Kyai Djoko Truno keliling desa dengan ditandai bunyi klintingan. “Karenanya, di daerah Ngliman dan sekitarnya, bayi atau anak-anak dilarang mengenakan klinting” tambah Imam Widodo.Q ris

Ciptakan Pilkada Damai

Pj Bupati dan Forkopimda Silaturahim ke Kediaman Tiga Paslon Tensi politik yang mengalami kenaikan elang Pilkada 2015 di Kabupaten Mojokerto, membuat Pj Bupati, M. Ardi Prasetyawan mengambil langkah antisipasi. Bersama dengan Forkopimda (Kapolresta, Dandim 0815) dan SKPD terkait melakukan silaturahmi dan komunikasi terarah kepada trio Paslon Cabup dan Cawabup 2015 Kabupaten Mojokerto (Nisa - Syah, MKP - Pungkasiadi, dan Misnan - Sofi) ke kediaman masing-masing.

“Tidak bisa kita pungkiri bahwa beberapa bulan jelang Pilkada 9 Desember nanti, suhu politik di Kabupaten Mojokerto kita cukup menguras energi dan membuat was-was. Kita tidak ingin gesekan-gesekan yang muncul, menyulut kecemasan dan melahirkan aneka persepsi berlebih masyarakat. Saya minta kepada pihak terkait maupun Paslon yang berlaga nanti, untuk bersama-sama menjaga kondusifitas dan kenyamanan lingkungan demi keberhasilan Pilkada,” harap Pj Bupati Moh Ardi Prasetyawan.

Segala kondisi jelang Pilkada memang sangat rawan dan berpotensi timggi untuk dijadikan isu dan komoditas politik. Namun ketiga Paslon dalam pertemuan

tersebut berkesimpulan dan sepakat untuk bersam-sama menciptakan suasana aman, nyaman, dan sukses ketika hari H nanti.

“Untuk meminimalisir segala bentuk gangguan ketertiban umum dan masyarakat, Saya juga berharap agar semua pihak yang berkepentingan bersikap kooperatif. Kita harus menjaga situasi tetap kondusif dengan cara menghindari segala bentuk issu provokasi, tetap netral, mawas diri, dan waspada agar terhindar dari jebakan-jebakan politik yang membawa kepentingan khusus,” tambah Pj Bupati.

Kapolres Mojokerto, AKBP Budhi Herdi Susianto, menyatakan bahwa kondisi keamanan di Kabupaten Mojokerto masih kondusif dan dalam taraf normal.

Dirinya juga meminta bantuan ke Polda Jawa Timur untuk ikut membackup Pilkada 2015 dengan meminta bantuan pasukan sebanyak 1 SSK, karena terbatasnya pasukan di daerah. Polresta juga ikut mengamankan Pilkada, serta TNI yang juga bakal meminta bantuan ke Pangdam V Brawijaya.

“Dari kami (Polres, Polresta, dan TNI), sudah siap dengan formasi terbaik guna pengawalan

Pilkada 2015 di Kabupaten Mojokerto. Kami juga terus melakukan pendekatan dan mengajak masyarakat untuk bersama-sama menjaga lingkungan agar tetap kondusif selama berlangsungnya Pilkada. Ini adalah pesta demokrasi rakyat, mari kita sukseskan dengan cara menjaga kestabilan lingkungan,” imbaunya.

Kunjungan dilakukan ke kediaman cabup MKP di kawasan Tampung Rejo, dilanjutkan ke

kariyadi/bhirawa

Jajaran forpimda dan Pj Bupati Mojokerto berkunjung ke rumah cabup Choirun Nissa dan Cabup Misnan.

kariyadi/bhirawa

Jajaran Forkomfinda bersama Pj Bupati Mojokerto bertemu dengan cabup MKP di kediamannya.

calon Wakilnya. Pung kasiadi di daerah canggu kecamatan Jetis.

Ketika mengunjungi setiap pasukan dilakukan dengan formasi lengkap.

Dilanjutkan ke kdiaman cabup Choirun Nissa di kawasan perumahan Japan Raya. Kecamatan Sooko. Diteruskan dengan mengunjungi cabup dari jalur indepen-

dent yakni Misnan di Desa Sugeng Kecamatan Trawas. "Langkah komunikasi ini kita lakukan untuk menciptakan situasi yang kondusif. Karena mement pilkada serentak ini harus berjalan sukses dan jangan sampai ada gejolak," pungkas AKBD Budhi Hedi Susianto Kapolres Mojokerto.Q kar,adv

EKONOMI - BISNIS

8 Kurs JUAL

BELI

USD

13,618.00

13,482.00

SGD

9,687.01

9,588.22

EUR

14,831.36

14,679.20

JPY

11,195.33

11,080.79

GBP

20,722.51

20,507.47

Sumber: Bank Indonesia ( 6 NOVEMBER 2015 )

RAGAM EKBIS

Produksi Ikan Air Tawar Turun hingga 20 Persen Banyuwangi, Bhirawa Musim kemarau panjang membuat produksi ikan air tawar di Banyuwangi mengalami penurunan hingga 15–20 persen dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

“Karena air merupakan media untuk berkembang biak dan menambah berat ikan dengan persediaan yang sedikit otomatis berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan ikan.”ujar Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Banyuwangi, Pujo Hartanto, Minggu (8/11).

Menurut Pujo Hartanto, , berdasarkan data yang ada tahun lalu. total produksi ikan budi daya air tawar di Banyuwangi mencapai 21 ribu ton per tahun atau sekitar 30 persen dari total produksi ikan yang mencapai 85 ribu ton / per tahun.

Namun demikian, imbuh Pujo, penurunan produksi ikan budi daya tersebut tidak berdampak negatif terhadap para pembudi daya ikan. Karena rata-rata para pembudi daya sudah melakukan langkahlangkah dalam mengantisipasi masuknya musim kemarau, antara lain dengan mengurangi jumlah ikan yang ditabur dalam kolam dan melakukan panen lebih awal apabila kondisinya dinilai kurang baik untuk perkembangan ikannya.

Selanjutnya Pujo menyatakan jenis ikan yang banyak di budi dayakan di wilayah Banyuwangi antara lain; lele, gurami, nila, tombro, mujair dan sebagainya. Sedangkan untuk wilayah pemasaran produk ikan yang dihasilkan pembudi daya ikan Banyuwangi, sebagian besar untuk memenuhi permintaan pasar dalam negeri seperti; Bali, kota/kabupaten di Jawa Timur dan sebagian produk ikan dipasarkan di provinsi Jawa Tengah.

Sedangkanm untuk mengantisipasi datangnya musim penghujan, menurut Pujo pihaknya sudah melakukan sosialisasi kepada para pembudi daya ikan untuk memperbaiki saluran air yang ada dan membuka penutup apablia hujan datang karena biasanya awal hujan penuh dengan sampah yang bisa merusak kolamkolam ikan mereka.”Apabila musim hujan datang kami akan melaksanakan program tabur benih di kolam-kolam agar potensi yang ada dapat dimanfaatkan secara optimal,”jelas Pujo.

Mb12

Senin Pahing 9 NOVEMBER 2015

Gubernur Minta Exxon Mobil Perhatikan Flaring Pemprov, Bhirawa Gubernur Jatim Dr H minta PT Exxon Mobil Indonesia untuk memperhatikan tiga aspek dalam melaksanakan proyek-proyeknya di wilayah Jatim. Seperti masalah gas buang (flaring), penjualan produksi untuk pasar domestik, serta masalah pengairan.

“Saat ini ada tiga proyek yang sudah dan sedang dikerjakan oleh Exxon Mobil di Jatim, diantaranya proyek Banyu Urip, Kedung Keris dan yang akan datang adalah proyek Jambaran Tiung Biru,” kata Gubernur Soekarwo, Jumat (6/11).

Pakde Karwo, sapaan akrab Gubernur Soekarwo, meminta masalah gas buang tidak mencemari lingkungan dan mengganggu ekosistem alam. Terkait izin flaring ini, Exxon Mobil baru mendapatkan izin sementara dari Ditjen Migas selama enam bulan. Selanjutnya, izin dari Kementerian Lingkungan Hidup masih dalam proses.

Selain itu, terkait pengairan, Exxon Mobil yang saat ini mengambil air dari Waduk Bengawan Solo, diminta untuk tidak mengganggu proses pengairan sawah di sekitarnya, terlebih saat musim kemarau seperti saat ini. “Jangan sampai proses panen padi terganggu karena air waduk habis”, ungkapnya.

Selain ketiga aspek tersebut,

zainal ibad/bhirawa

Gubernur Jatim Dr H Soekarwo saat menerima President Exxon Mobil Indonesia, Jon M Gibbs di Ruang Kerja, Jumat (6/11) lalu.

Pakde Karwo juga meminta Exxon Mobil untuk memperhatikan masalah keselamatan kerja dan lingkungan hidup.

“Masalah-masalah ini harus jadi perhatian agar karyawan bisa nyaman bekerja,” katanya.

Menurut President Exxon Mobil Indonesia, Jon M. Gibbs, kunjungan kali ini bertujuan untuk memberikan data perkembangan terbaru dari Proyek Banyu

Urip serta proyek-proyek kedepan dari Exxon Mobil Indonesia, terutama di wilayah Jatim.

Perkembangan proyek Banyu Urip yang dilakukan PT. Exxon Mobil Indonesia di Kab. Bojonegoro dan Tuban telah mencapai 97 persen dengan target Train-A selesai akhir Oktober dan TrainB selesai akhir November.

“PT Exxon Mobil Indonesia terus menjalin kemitraan den-

gan Pemerintah pusat, Pemprov Jatim, Pemkab Bojonegoro dan Tuban, serta SKK Migas dalam melaksanakan proyek-proyeknya,” katanya.

Menurut Gibbs, proyek Banyu Urip sangat memperhatikan standar keselamatan tingkat dunia. Saat ini, tingkat produksi Banyu Urip sekitar 20 persen dari target produksi nasional.

Dimana, puncak produksi pada

kwartal 1 Tahun 2016 ditargetkan lebih dari 200 kBD. Exxon Mpbil Indonesia juga terus melaksanakan program pemberdayaan masyarakat di Jatim, dengan nilai investasi lebih dari 24 juta USD. Tahun ini, Exxon Mobil juga mengeluarkan dana sebesar 1,9 juta USD untuk meningkatkan pendidikan di Kab. Tuban dan Bojonegoro. iib

Pacu Produktivitas, Pelindo III Operasikan Crane Baru Surabaya, Bhirawa Peningkatan arus barang jenis peti kemas di Kawasan Timur Indonesia (KTI) membuat PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) terus meningkatkan pelayanan dengan memodernisasi peralatan bongkar muat untuk mempercepat kinerja bongkar muat di Pelabuhan. Dua unit Ship To Shore (STS) Crane baru atau yang juga dikenal dengan Container Crane (CC) kembali didatangkan untuk memperkuat peralatan bongkar muat khususnya di Terminal Nilam salah satu Terminal di Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya.

Kedua STS Crane tersebut melengkapi 3 unit Crane yang sebelumnya telah terpasang di Terminal Nilam Pelabuhan Tanjung Perak. Dua unit crane

baru tersebut mulai dioperasikan pada hari Jum’at, 6 Nopember 2015 dengan melakukan kegiatan bongkar dan muat perdananya pada kapal petikemas domestik Kapal Meratus Kapuas dengan total jumlah bongkar muat petikemas sebanyak 762 Teus dengan rincian sebanyak 412 Teus dibongkar dan muat sebanyak 350 Teus.

Sebelumnya Pelindo III telah mengujicobakan 2 Unit Ship To Shore (STS) Crane tersebut untuk melakukan bongkar dan muat peti kemas pada kapal KM Teluk Berau dan KM Pulau Nunukan. Saat itu bongkar muat KM Teluk Berau mencapai 432 Teus, sedangkan KM Pulau Nunukan mencapai 433 Teus. Tujuan dari uji coba tersebut ad-

alah untuk memastikan dapat dioperasikannya dengan baik Crane tersebut.

General Manager Pelindo III Tanjung Perak, Eko Harijadi Budijanto, menyampaikan bahwa dua unit STS Crane yang telah didatangkan di Terminal Nilam Pelabuhan Tanjung Perak tersebut mempunyai beberapa kelebihan dibanding dengan crane yang sudah ada, yakni mulai dari kapasitas angkut yang mencapai maksimal 40 ton, kecepatan melakukan aktivitas bongkar muat petikemas hingga 35 box/crane/hour, dalam mengop-

erasikan 2 STS Crane cukup menambah pasokan energi dengan menambah power house sebesar 2,5 MVA (±1 MVA / Crane), selain itu juga ramah lingkungan karena menggunakan bahan bakar listrik.

“Kami targetkan bahwa sebelum tahun 2017 Container Crane (CC) yang saat ini masih berbahan bakar solar akan dikonversi menjadi bahan bakar listrik, sehingga eco green port atau sustainable port dapat sepenuhnya diterapkan di Pelabuhan Tanjung Perak. Kami ingin mewujudkan pelabuhan Tanjung Perak

yang ramah lingkungan demi kelangsungan generasi yang akan datang”, ungkap Eko. Berdasarkan catatan Pelindo III, hingga triwulan III-2015 ini total arus peti kemas di beberapa pelabuhan yang dikelola Pelindo III terealisasi sebanyak 3,179 juta Teus. Catatan tersebut menunjukkan adanya peningkatan tipis sebesar 1% dibandingkan triwulan III-2014 lalu yang tercatat 3,174 juta Teus. Sedangkan realisasi arus petikemas di pelabuhan Tanjung Perak hingga triwulan III 2015 tercatat 2,2 juta Teus sebelumnya terealisir 2,2 juta Teus. ma

Sistem Jatimnomics Butuh Peran Pengusaha Muda Perusahaan Bakal Wajib Pekerjakan Warga Sekitar Industri

Pemprov, Bhirawa Pengusaha muda mempunyai peran strategis dalam membangun bangsa, utamanya sebagai penggerak perekonomian. Untuk mewujudkan pembangunan bangsa tersebut dibutuhkan sinergitas dan soliditas dengan pemerintah agar tercipta akselerasi dalam pertumbuhan ekonomi.

“Di Jatim saya mengembangkan konsep Jatimnomics yang mencoba memposisikan Jatim sebagai provinsi industry berbasis UMKM, dengan penguatan aspek ekonomi berupa peningkatan produksi UMKM dan usaha besar, sistem pembiayaaan yang kompetitif, dan pemasaran yang inovatif,” kata Gubernur Jatim Dr H Soekarwo, saat menyampaikan paparan pada acara Sidang Dewan Pleno (SDP) I dan Musyawarah Nasional Khusus (Munassus) Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) di Hotel JW Marriot, Surabaya, Sabtu (7/11) lalu.

Menurut dia, perwujudan konsep Jatimnomics tersebut juga didukung oleh distribusi dan konektivitas berbasiskan Indonesia Incorporated. Sehingga dalam konsep itu pengusaha muda juga memiliki peran untuk memperkuat sistem rantai pasok (supply chain) Indonesia incorporated.

“Dukungan para pengusaha muda juga tepat diberikan untuk Jatim, karena daya saing Jatim menduduki peringkat kedua dari 33 provinsi yang ada ada di Indonesia,” jelasnya.

Selain itu, strategi pembiayaan yang akan diterapkan di Jatim mulai 2016 yakni melalui kredit

linkage program. Skema pembiayaannya akan disalurkan melalui Badan Perkreditan Rakyat (BPR) milik pemkab/pemkot.

Sasarannya adalah UMKM di sector primer dengan bunga rendah, cara yang mudah, serta layanan cepat.

“Suku bunga kredit Bank Jatim yang diberlakukan ke BPR hanya 5 persen fix per tahun, dan itu sudah termasuk 2 persen untuk Pemprov Jatim. Sedangkan suku bunga BPR ke UMKM (enduser) maksimalnya adalah 10 persen,” terangnya.

Ditambahkan, dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) pada Desember 2015 ini semua pihak sudah harus siap tempur. Pemprov jatim juga telah melakukan perencanaan untuk memperluas pasar di 26 Kantor Perwakilan Dagang (KPD) ke pasar MEA, misalnya perdagangan komoditas Jatim yang terdistribusi ke KPD Papua dan NTT diekspor ke Australia.

“Yang terpenting baru-baru ini kami juga telah melakukan soft launching system IT untuk mendukung pengembangan perdagangan. Aplikasi ini terintegrasi mulai dari Disperindag Jatim dengan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dan Balai Karantina Pertanian dan Ikan,” jelasnya.

Ia berharap, pelaksanaan SDP I dan Munassus HIPMI di Jatim bisa menjadi momentum untuk memperkuat konsolidasi dan bersama-sama membawa perekonomian Indonesia ke arah yang lebih baik. “Jika para pengusaha muda ini terus melakukan siner-

zainal ibad/bhirawa

Gubernur Jatim Dr H Soekarwo saat menyampaikan perkembangan ekonomi Jatim di acara Sidang Dewan Pleno I Munassus HIPMI di Hotel JW Marriot Surabaya.

gi dan kerjasama yang kuat, maka dalam MEA nanti saya yakin kita bisa menang. Apalagi ditunjang dengan kebijakan-kebijakan yang telah digulirkan oleh pemerintah pusat maupun daerah. Sekali lagi semoga dalam kegiatan ini bisa menghasilkan keputusan yang bermanfaat untuk kemajuan bangsa,” pungkasnya.

Sementara itu, Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution menyampaikan, untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian di Indonesia bukan hanya deregulasi saja yang dibutuhkan, akan tetapi kebijakan besar untuk mentransformasi perekonomian. Programnya juga membutuhkan waktu panjang karena menyangkut sector ekonomi, perdagangan, pertanian dan industri.

“Dan jika ingin ekonomi bisa berkembang dengan baik, maka sektor industri harus dijadikan motor penggerak perekonomian.

Selain itu keberadaan bisnis aggregator juga diperlukan sehingga bisa tercipta standar yang hampir sama,” ungkapnya.

Ketua Umum HIPMI Bahlil Lahadiala yang berasal dari Papua mengatakan, even tersebut menjadi ajang konsolidasi para pengusaha muda untuk merapatkan barisan dalam menghadapi tantangan perlambatan ekonomi dan implementasi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) di awal 2016. Karenanya tema yang diusung adalah ‘Mengintegrasikan Potensi Ekonomi Nasional, Wujudkan Optimisme Indonesia di Era ASEAN Economi Community’.

“Dengan anggota HIPMI yang mencapai lebih 42 ribu orang seIndonesia, kontribusi ekonomi dalam menyerap tenaga kerja tak bisa diremehkan begitu saja.

Anggota HIPMI tentu mempunyai bisnis dan mereka pasti punya karyawan. Lewat kegiatan ini, HIPMI ingin mendorong agar teman-teman pengusaha muda tidak patah arang dalam menghadapi kondisi ekonomi yang melambat. Kami ingin bersamasama kembali merapatkan barisan untuk menghadapi berbagai tantangan yang ada,” urainya. iib

DPRD Surabaya,Bhirawa DPRD Surabaya menyiapkan aturan yang mewajibkan semua perusahaan di Kota Pahlawan memakai warga sekitarnya, sebagai tenaga kerja. Sebab, selama ini masih banyak perusahaan merekrut tenaga kerja dari luar wilayah, dan bahkan luar daerah.

“Sedang kami susun rancangan peraturan daerah (raperda) tentang pelayanan tenaga kerja. Salah satu draf yang dimasukkan dalam raperda ini adalah tentang kewajiban perusahaan mengakomodir tenaga kerja dari warga di sekitar perusahaan,” kata Ketua Badan Pembentukan Perda (BPP) DPRD Surabaya, M Machmud, kemarin.

Selama ini, ungkap Machmud, belum ada aturan yang mewajibkan perusahaan merekrut tenaga kerja dari warga di sekitar perusahaan. Akibatnya, kerap muncul kesenjangan sosial, dan bahkan terjadi konflik antara perusahaan dengan warga sekitar.

Kalau misalnya warga sekitar belum memiliki skill (keterampilan) yang dibutuhkan perusahaan, tambah Machmud, maka perusahaan harus melatih mereka. Soal dana pelatihan, menurut dia, bisa dari CSR perusahaan.

“Yang membuat pelatihan pemerintah kota,” ujarnya.

Mantan Ketua DPRD Kota Surabaya ini menambahkan, sebisa mungkin semua pekerja yang ada di perusahaan tersebut berasal dari warga setempat. Pihaknya berharap setidaknya dari total pekerja, 60 persen di antaranya dari pekerja lokal.

Kalaupun dari luar daerah ataupun dari luar negeri, lanjut dia, itu harus bagian-bagian tertentu yang memang membutuhkan skill khusus. ”Jadi raperda pelayanan tenaga kerja ini mewajibkan perusahaan merekrut pekerja dari warga setempat, tidak boleh tidak,” tegasnya.

Sementara itu, Sekretaris Kota (Sekkota) Surabaya, Hendro Gunawan mengatakan, sebelumnya pemerintah kota sudah berupaya agar perusahaan yang ada di Surabaya merekrut tenaga kerja dari warga setempat. Namun, harus ada regulasi yang mengatur hal itu. Agar pekerja lokal bisa terserap di dunia kerja, Pemkot menyiapkan

Machmud sertifikasi.

Tahun ini Pemkot menyiapkan kuota 3.052 sertifikasi tenaga kerja. Sertifikasi ini diberikan gratis. Jenis pekerjaan yang mendapat sertifikasi gratis ini di antaranya bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), Pariwisata, Terapis atau Spa, Mekanik Motor, Mekanik Mobil, dan Kelistrikan.

“Kami juga sudah berulang kali menggelar pelatihan keterampilan. Tujuannya apa, ini untuk menjembatani antara pekerja dengan perusahaan,” jelas gat* Hendro.

JAWA TIMUR

Senin Pahing 9 NOVEMBER 2015

KILAS JATIM

PKS Bidik Lima Besar Banyuwangi, Bhirawa Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kabupaten Banyuwangi masa khitmad 2015 – 2020 baru saja dilantik di Gedung Wanita Paramitha Kencana Banyuwangi menargetkan mampu meraih 5 lima besar dalam persaingan politik di dalam Pemiliah Umum (pemilu) Legislatif tahun 2019 mendatang.

Menurut Faisol Aziz, ketua DPD PKS Banyuwangi, taglin untuk PKS lima Tahun ke depan sudah diputuskan oleh dewan pimpinan pusat yakni Berkhidmat Untuk Rakyat dan fokus awal adalah bagaimana mampu memberikan pelayanan yang lebih baik dan lebih banyak bagi warga Banyuwangi. “Kami berharap semua pihak ikut menjaga dan memelihara suasana politik yang kondusif hingga sukses pelaksanaan pemilihan bupati / wakil bupati bulan Desember mendatang,” kata Faisol.

Selanjutnya Faisol Aziz menyatakan PKS menginginkan dalam peta politik di Banyuwangi pada pemilu mendatang, bukan lagi menjadi partai politik yang berada di level bawah namun mampu meraih posisi lima besar dalam perolehan suara sehingga harus menggeser partai politik yang lain dengan cara-cara yang elegan.Q mb12

Pikap Angkut Jerami Terbakar Tuban, Bhirawa Masyarakat pengguna jalan patut waspada saat melintas di jalur pantura Tuban, apalagi ketika terdapat kendaraan yang mengangkut jerami secara berlebihan dan tidak mengindahkan keamanan serta keselamatan pengguna jalan lain. Seperti halnya kemarin, kendaraan Pikap L 300 yang mengangkut jerami hangus terbakar di raya Tuban-Surabaya, kawasan tanjakan hutan Pakah, Desa Gesing, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban (08/11).

Terbakarnya kendaraan diperkirakan akibat terkena percikan api dari kebakaran hutan yang terjadi di hutan Pakah yang berada di pinggir jalur pantura, meski tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut, jalaur pantura menjadi macet total.

Dari data yang dapat dihimpun Bhirawa, peristiwa kebakaran itu berawal saat mobil Pikap nopol S 8317 HF yang dikemudikan oleh Sampurno (37), warga Desa Gesing, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban berjalan dari arah Surabaya menuju Tuban dengan membawa muatan jerani.Q hud

KEHILANGAN TULUNGAGUNG HILANG STNK, Yamaha, th. 2014, Putih, AG6424RAN, a/n. Sigit Suryo Nugroho, Jl I Gusti Ngurah Rai/BYKRI 46 Bago RT 001/001-T.Agung No. 2194/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK, Honda, th. 2011, Merah, AG6001RB, a/n. Yuni Tri Wulandari, Ds. Pulosari RT 01/01, Ngunut-T.Agung No. 2195/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK, Honda, th. 2009, Hitam, AG5126TJ, a/n. Kasiran Kusmiranto, Ds. Kaliwungu RT 02/01, Ngunut-T.Agung No. 2196/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK, Honda,th. 2012, Hitam, AG6541OG, a/n. Indra Supriadi, Ds. Batokan, Ngantru-T.Agung No. 2197/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK, Honda, th. 2013, Hitam, AG2077RAF, a/n. Sukarti, Ds. Kacangan, Ngunut-T.Agung No. 2198/IMB/BI-II/2015 HILANG BPKB, Mobil Toyota Kijang LF80 SPR Station Wgn, th. 1999, Coklat Metalik, AG1669RD, a/n. Kotip, Dsn. Balekambang RT/RW 002/005, Ds. Balesono, Ngunut-T.Agung No. 2199/IMB/BI-II/2015

Tak Kunjung Hujan, Warga Pacul Gelar Salat Istisqa Bojonegoro, Bhirawa Lapangan pacul, Desa Pacul, Kecamatan/Kabupaten Bojonegoro, Minggu (8/ 11) siang, dipenuhi ratusan warga pacul.

Mereka mengikuti Salat Istisqa yang diadakan panitia masjid Al-Fatah desa setempat. Ketua penyelenggara dan selaku takmir masjid Al-Fatah Desa Pacul Bojonegoro, Sudarmo mengatakan, sudah hampir tujuh bulan hujan tidak turun di wilayah Bojonegoro.

Akibatnya ada banyak lahan milik warga yang mengalami kekeringan. “Kekeringan yang melanda wilayah Kabupaten Bojonegeoro tahun ini membawa dampak yang signifikan terhadap perekonomian masyarakat, terutama masyarakat menengah kebawah.” katanya.

Menurutnya, selain membuat para petani tidak bisa menggarap lahan pertaniannya, penduduk di beberapa desa sudah sejak tujuh bulan kesulitan mendapatkan air bersih untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. “Selain itu akibat kekeringan berkepanjangan ini juga menimbulkan kekhawatiran terhadap bencana kebakaran hutan yang stiap saat mengintai,“ jelas Sudarmo.

Dan terasa sekali suhu yang kita rasakan sangat panas, sesuai yang pernah dilakukan pengecekan oleh pihak BLH beberapa waktu lalu. “Berharap hujan segera turun khususnya di desa pacul dan pada umumnya Bojonegoro,” ujar Sudarmo kepada Bhirawa, uasai melakukan salat istisqa.

Menurutnya, tidak turunnya hujan di Bojonegoro merupakan bentuk cobaan dan peringatan dari Allah SWT atas prilaku umat manusia. Untuk itu, ia pun meminta kepada seluruh jamaah untuk sama-sama memohon ampun kepada Alloh SWT. “Cobaan itu peringatan dari Allah agar kita senantiasa ingat kepadaNya,” ujarnya.

Undang menambahkan, tujuan dari pelaksanaan Salat Isisqa adalah untuk memohon ampun kepada Allah SWT atas segala dosa yang telah diperbuat dan berharap segera diturunkan rahmat Nya berupa hujan yang bisa menjadi berkah bagi semua penduduk Bumi.

Dengan digelarnya sholat istisqa ini, imbuh Sudarmo, tujuan untuk memohon ampun kepada Allah SWT atas segala dosa yang telah diperbuat dan berharap segera diturunkan rahmat Nya berupa hujan bisa segera mengguyur Bojonegoro dan sekitarnya. Sehingga musim kemarau ini pun lekas berakhir. Q bas

KEHILANGAN

KEHILANGAN

Hilang STNK nopol S 6456 AI, a/n Siti Wasiah, Ds/Kel Mulyoagung Bjn No. 2210/IMB/BI-II/2015

Hilang STNK nopol S 4430 CW, a/n Saelan, Ds Tulungrejo, Kec Trucuk Bjn No. 2230/IMB/BI-II/2015

Hilang STNK nopol S 6083 AG, a/n Abdul Hamid, Ds Mayangrejo Kec Kalitidu Bjn No. 2211/IMB/BI-II/2015

Hilang STNK nopol S 4730 DU, a/n M.Yuni, Ds Kedungsari, Kec Temayang Bjn No. 2231/IMB/BI-II/2015

Hilang STNK nopol S 3837 BY, a/n Abdul Rohman, Ds Kabalan 2/5 Kec Kanor Bjn No. 2212/IMB/BI-II/2015

Hilang STNK nopol S 3307 CD, a/n H Suprapto, Jl KH Mansyur Bjn No. 2232/IMB/BI-II/2015

Hilang STNK nopol S 2922 DI, a/n Sapari, Ds Tlogoagung 11/2 Kec Kedungadem Bjn No. 2213/IMB/BI-II/2015 Hilang STNK nopol S 2934 AR, a/n Jumani, Ds Brangkal 6/1 Kec Kepohbaru Bjn No. 2214/IMB/BI-II/2015 Hilang STNK nopol S 5321 AD, a/n Roch Muljati, Ds/Kec Ngasem 10/4 Bjn No. 2215/IMB/BI-II/2015 Hilang STNK nopol S 3622 DL, a/n Prihatin Puji R, Ds Gapluk 10/3 Kec Purwosari Bjn No. 2216/IMB/BI-II/2015 Hilang STNK nopol S 2567 CO, a/n M.Muttolib, Ds Sendangrejo, Kec Dander Bjn No. 2217/IMB/BI-II/2015

SITUBONDO

Hilang STNK nopol S 2586 BW, a/n Luthfi K, Ds Bungur 3/3, Kec Kanor Bjn No. 2218/IMB/BI-II/2015

HILANG STNK nopol P 5787 EL, a/n Ferdyan Augusta Pratama, Ds. Besuki, Rw 04/01, Kec. Besuki, Situbondo.

No. 2200/IMB/BI-II/2015

Hilang STNK nopol S 6766 DF, a/n Tarmidi, Ds Turigede 1/1, Kec Kedungadem Bjn No. 2219/IMB/BI-II/2015

HILANG STNK nopol P 3787 ES, a/n Dindin Abdul Qodir, Ds. Kalianget, rw 01/01, Kec. Banyuglugur, Situbondo.

No. 2201/IMB/BI-II/2015

Hilang STNK nopol S 4318 DK, a/n Yuliana, Ds Kedung Sumber 4/1, Kec Temayang Bjn No. 2220/IMB/BI-II/2015

HILANG BPKB No. 3565923 J, a/n Kaji Mada, Ds. Jangkar, rw 03/01, Kec. jangkar, Situbondo.

No. 2202/IMB/BI-II/2015

Hilang STNK nopol S 5323 DD, a/n Sarwo Edi, Ds Bulu 21/6, Kec Balen Bjn No. 2221/IMB/BI-II/2015

HILANG STNK nopol P 5948 FD, a/n Hari Mariyanto, Ds. Sumberkolak, rw 02/01, Kec. Panarukan, Situbondo.

No. 2203/IMB/BI-II/2015

Hilang STNK nopol S 2448 DR, a/n Karsi, Ds Duwel 1/3, Kec Kedungadem Bjn No. 2222/IMB/BI-II/2015

HILANG STNK nopol P 888 EL, a/n Susanti, Kel. Mimbaan, rw 04/02, Kec. Panji, Situbondo.

No. 2204/IMB/BI-II/2015

Hilang STNK nopol S 5070 DD, a/n Darminto, Ds/Kec Baureno Bjn No. 2223/IMB/BI-II/2015

HILANG STNK nopol P 3180 EU, a/n Moh. Imron, Kp. Pagar Carang, rw 02/ 02, Kec. Suboh, Situbondo.

No. 2205/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK nopol P 3545 EC, a/n Tolak Uwi, Ds. Mangaran, rw 10/02, Kec. Mangaran, Situbondo.

No. 2206/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK nopol P 3975 EN, a/n Moh. Soleh, Ds. Besuki, rw 02/01, Kec. Besuki, Situbondo.

No. 2207/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK nopol P 6368 ER, a/n Jasuli, Ds. Gudang, rw 06/01, Kec. Asembagus, Situbondo.

No. 2208/IMB/BI-II/2015

BOJONEGORO HILANG STNK nopol S 4152 CQ, a/n Rusman, Jl Serma Maun Banjarejo Bjn No. 2209/IMB/BI-II/2015

Hilang STNK nopol S 4354 DZ, a/n Dito Apriko, Jl MT Hariyono Bjn No. 2224/IMB/BI-II/2015 Hilang STNK nopol S 5528 CR, a/n Kusaji, Ds Jamberejo, Kec Kedungadem Bjn No. 2225/IMB/BI-II/2015 Hilang STNK nopol S 3418 DH, a/n Sudarsono, Ds Pomahan, Kec Baureno Bjn No. 2226/IMB/BI-II/2015 Hilang STNK nopol S 4278 AO, a/n Suwadji, Jl Sersan Suratman Karangpacar Bjn No. 2227/IMB/BI-II/2015 Hilang STNK nopol S 6282 DT, a/n Kastari, Ds Bayem Gede, Kec Kepohbaru Bjn No. 2228/IMB/BI-II/2015 Hilang STNK nopol S 5254 DW,a/n Ahmad Nahrawi, Ds Bakung Kec Kanor Bjn No. 2229/IMB/BI-II/2015

Hilang STNK nopol S 6814 BO, a/n Bambang S, Jl Wr Supratman Bjn No. 2233/IMB/BI-II/2015 Hilang STNK nopol S 2827 CK, a/n Jamali, Ds Bakung 4/1 Kec Kanor Bjn No. 2234/IMB/BI-II/2015 Hilang STNK nopol S 3234 AG, a/n Sarti, Ds Mulyoagung 17/4 Bjn No. 2235/IMB/BI-II/2015 Hilang STNK nopol S 3217 DH, a/n Eny Hermayanti, Ds Banjarsari 10/2 Kec Trucuk Bjn No. 2236/IMB/BI-II/2015 Hilang STNK nopol S 2417 CQ, a/n Suntari, Ds Kabalan, Kec Kanaor 4/1 Bjn No. 2237/IMB/BI-II/2015 Hilang STNK nopol S 2360 AG, a/n M Jaelani, Ds Kliteh 1/1 Kec Malo Bjn No. 2238/IMB/BI-II/2015 Hilang STNK nopol S 2256 DJ, a/n Abdul Rochim, Ds Mayanggenen, Kec Kalitidu Bjn No. 2239/IMB/BI-II/2015 Hilang STNK nopol S 2448 BH, a/n Abdul Malik, Ds/Kec Sumberejo 17/6 Bjn No. 2240/IMB/BI-II/2015 Hilang STNK nopol S 5608 DU, a/n Heni Widiawati, Ds Drajat 4/1 Kec Baureno Bjn No. 2241/IMB/BI-II/2015 Hilang STNK nopol S 9256 B, a/n Sukijan, Ds Ngablak 4/1 Kec Dander Bjn No. 2242/IMB/BI-II/2015 Hilang STNK nopol S 4606 DW, a/n Kristiawan S, Ds Jampet 10/1 Kec Ngasem Bjn No. 2243/IMB/BI-II/2015 Hilang STNK nopol S 2051 DL, a/n Mustain, Jl Kihajar Dewantoro 2/1 Ledok Kulon Bjn No. 2244/IMB/BI-II/2015 Hilang STNK nopol S 6232 AE, a/n Ida Sri W, Ds/Kec Dander 13/1Bjn No. 2245/IMB/BI-II/2015

9

NKRI Sudah Menjadi Harga Mati Lamongan, Bhirawa Pj. Bupati Lamongan Dr. Ir. H. Wahid Wahyudi, MT, menegasakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) merupakan harga mati. “Untuk itu kita semua sebagai warga negara harus mempertahankan NKRI sampai kapan pun,” tegas Wahid.

Penegasan tersebut disampaikan saat menjadi nara sumber pada seminar regional dan refleksi Hari Pahlawan dengan tema Peran Pemuda dalam Menghadapi MEA yang berlangsung di aula Universitas Islam Lamongan, (8/11).

Pj. Bupati Lamongan juga mewantiwanti pada gfenerasi muda bahwa pada tahun 2025 regenerasi bangsa akan terjadi. “Tahun 2025 nanti, para pemuda akan menggantikan generasi yang saat ini memgang kendali pembangunan di tanah air ini. Untuk itu para pemuda harus mempersiapkan diri dengan baik,” ujar Wahid Wahyudi.

Di hadapan ratusan anggota PMII Lamongan, juga memberikan gambaran bahwa Lamongan sudah siap menghadapi MEA yang mulai berlaku awal tahun 2016. “Jadi, para generasi muda jangan sampai ketinggalan momentum dalam menghadapi MEA yang akan berlaku awal tahun 2016.

Kita harus mampu mengembangkan potensi yang dimiliki,” lanjut Wahid.

Wahid yang juga Kepala Dinas

Perhubungan Provinsi Jawa Timur, menjelaskan bahwa Lamongan yang menjadi bagian dari Gerbangkertasusila (Gresik, Bangkalan, Mojokerto, Surabaya dan Lamongan), yang merupakan salah satu kawasan pembangunan di Jawa Timur, siap menghadapi MEA. Jawa Timur termasuk Lamongan telah mampu memasok 34 persen perekonomian Indonesia. Lamongan merupakan daerah yang sangat potensial untuk investasi. Hal itu ditunjukkan dengan meningkatnya nilai investasi di Lamongan yang cukup pesat. Investasi di Lamongan tumbuh dengan cepat, di tahun 2013 investasi di Lamongan mencapai 971 miliar meningkat tajam di tahun 2014 menjadi 3,9 triliun.

Usai menjadi nara sumber di Seminar PMII, Pj. Bupati Lamongan Wahid Wahyudi, menghadiri Musyawarah Daerah 4 Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Lamongan yang berlangsung di Gedung Handayani Lamongan. Hadir pada pelaksanaan Musda tersebut Wakil Ketua DPW PKS

Jatim, Akhmad Jabir, SP, MP. Serta seluruh jajaran DPD PKS Kabupaten Lamongan.

Pada kesempatan tersebut Pj. Bupati Lamongan mengajak seluruh elemen masyarakat termasuk Partai Poltik untuk membangun Lamongan agar lebih baik dan maju. “Semangat membangun harus terus ditumbuhkan agar Lamongan tidak tertinggal dari daerah lain.

Dan Lamongan menjadi daerah yang sangat cocok untuk investasi setelah Surabaya,” ujar Wahid Wahyudi.

Gelorakan NKRI Sementara itu, Alumni Taplai Lemhannas RI Angkatan Pertama Jawa Timur juga menggelar Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan dengan menggelorakan NKRI sebagai harga mati.

Kegiatan ini digelar di Pendopo Lokatantra Kabupaten Lamongan, Sabtu (7/11). Kota Lamongan kali ini sebagai tuan rumah dalam agenda pemantapan alumni dari Lembaga non departemen yang digagas pertama kali oleh Jendral A.H Nasution tersebut.

Ketua Rombongan Ir. Niki dalam sambutanya mengatakan, dalam kurun satu tahun banyak prestasi yang diraih Lemhannas. “Sebagai penggerak dengan gagasan wawasan kebangsaan. Kita harus senantiasa menggelorakan rasa cinta tanah air," katanya.Q mb9

182 Cakades Berebut Kursi Panas Kepala Desa Pamekasan, Bhirawa Sebanyak 182 orang Cakades (calon Kepala Desa) akan memperebutkan kursi panas Kepala Desa, setelah melalui proses pencalonan melalui pendaftaran, klarifikasi berkas-berkas yang menjadi persyarakat untuk menjadi seorang calon Klebun (Kepala Desa, Red).

Panitia setelah meneliti secara ketat berkas para calon Klebun. Pihaknya juga melalukan klarifikasi adanya pengaduan masyarakat.

Final dari kerja Panitia Pilkades (pemilihan Kepala Desa) menggelar pemilihan secara rentak, tanggal 16 November 2015 di 71 Desa se- kabupaten Pamekasan.

Untuk memberi jamiman pelaksanaan Pilkades serentak, pihak Badan Pemerintahan Masyakat Desa (BPMD) dan Bagian Pemintahan Desa (Pemdes) bersama para Cakades menggelar deklerasi damai, di hadapan Wabup Pamekasan, disaksikan pimpinan DPRD, Dandim 0826 Pamekasan dan Kapolres Pameasan.

Dekrelasi damai, diawali pembacaan surat pernyataan yang diikuti secara serentak oleh para calon. Kemudian Tiga orang perwakilan menandatangi surat

samsudin/bhirawa

Seorang perwakilan cakades menyerahkan surat penyataan damai Pilkades kepada Wabup Pamekasan, Khalil As’ary, usai dibacakan dan ditandatangani, disaksikan Ketua DPRD, H. Halili dan Forpimda, pada Deklarasi Damai, di pendopo Ronggosukowati, Pamekasan. peryataan kesanggupan melaksanakan Pilkades secara tertib dan aman. Dari pemeritah kabupaten oleh Wakil Bupati Pamekasan.

Pelaksanaan Pilkades di 71 Desa secara serentak akan menelan dana Rp. 3,9 miliar itu. Nantinya men-

dapat pengamanan ektra ketat oleh TNI, Polri dan petugas Satpol PP, serta Hansip di tiap Desa, mulai persiapan, hingga hari pemilihan, penghitungan suara, sampai pelaksanaan pelantikan dan pengambilan sumpah Kepala Desa.

Wabup Pamekasan, H. Khalil As’ary, mengatakan, bahwa Pilkades sebagai ajak demokrasi tingkat bawah ini agar mendapat perhatian bagi kita semua, khususnya mereka sebagai calon Kepala Desa maupun para pendukungnya. Q din

Jalan Sehat Peringati Hari Jadi ke-70 Provinsi Jawa Timur dan HUT Korpri ke-44 Memperingati Hari Jadi Provinsi Jawa Timur ke 70 dan HUT Korpri ke 44, Pemkab Madiun berkolaborasi dengan Bank Jatim Cabang Madiun mengadakan gemerlap Simpeda 2015 dan jalan sehat dengan start dan finish di Alun-Alun Mejayan Kabupaten Madiun, Minggu pagi (8/11) kemarin.

Jalan sehat yang diikuti 6.000 peserta dari PNS Kab. Madiun, Forpimda Kab. Madiun/Kota Madiun, Wali Kota Madiun dan jajarannya, Direksi Bank Jatim bersama jajarannya dan para pegawainya serta ribuan masyarakat di Kab Madiun itu, akan diberangkat oleh Bupati Madiun, Muhtarom, S.Sos. Jalan sehat dengan hadiah utama sepeda motor dan hadiah lainnya seperti kulkas, mesin cuci, HP dan kompor gas, akan diberangkatkan dengan start di Alun-alun Mejayan pukul 06.00 itu dengan jarak tempuh 7 Km dalam Kota Caruban. Setelah masuk finish dilanjutkan sarapan pagi dengan hiburan dangdutan , di Alun-Alun Mejayan seraya diselingi pembagian

undian berhadiah serta berbagai macam doorprice.

Ditengah-tengah peserta jalan sehat berjoget ria di Alunalun Mejayan di tengah terik matahari yang menyengat, tibatiba mobil pemadam kebakaran Pemkab Madiun masuk dan memberikan siraman air kepada peserta jalan sehat yang asik menikmati dangdutan sudarno/bhirawa membuat suasana Bupati Madiun, Muhtarom, S.Sos mengangkat bendera semakin segar.

Suasana semakin pertanda jalan sehat peringati Hari Jadi ke 70 Provinsi Jawa asik setelah Mbah Timur diberangkatkan dari start dan finish di Alun-Alun Mejayan Tarom, panggilan Kab. Madiun, Minggu pagi (8/11). akrap Bupati Madiun, Muhtarom naik diundi,” kata bupati Muhtarom seraya panggung mendendangkan lagu meninggal panggung. dangdut dilanjut ambil nomor untuk Sementara, Bupati Madiun, Muhundian hadiah utama berupa sepeda tarom, S.Sos kesempatan itu, mengmotor yang diraih oleh seorang angajak warga khususnya para pelajar gota TNI AU Lanud Iswahjudi. agar gemar menabung untuk biaya “Hendaknya, hadiah utama sepeda kuliah nantinya demi masa depanmotor ini dimanfaat yang sebaik-baiknya. “Ya, caranya mulai sekarang panya. Kepada peserta jalan sehat ra pelajar agar menyisihkan sangulainnya jangan cepat pulang dulu, kanya (uang jajan. Red) untuk ditarena masih banyak hadiah doorprice bung,”saran Mbah Tarom. Q dar.adv lainnya yang belum

Hilang STNK nopol S 4832 CC, a/n Eko Wage S, Ds Senganten 3/1 Kec Gondang Bjn No. 2246/IMB/BI-II/2015 Hilang STNK nopol S 6083 AG, a/n Abdul Hamid, Ds Mayangrejo, Kec Kalitidu Bjn No. 2247/IMB/BI-II/2015

sudarno/bhirawa

Hilang STNK nopol S 6727 CD, a/n Kuslan, Ds Tinawun, Kec Malo Bjn No. 2248/IMB/BI-II/2015

SURABAYA HILANG STNK. a/n Winda Widyaningrum. JL. Manyar Sabrangan 57-B.noka MH1JF5118AK243840.

NSIN.JF51E1225870. Honda th 2010 No. 2249/IMB/BI-II/2015

sudarno/bhirawa

Bupati Madiun, Muhtarom, S.Sos paling depan bersama Wakil Wali Kota Madiun, Sugeng Rismiyanto, SH. M.Hum (kanan) tampak mengikuti jalan sehat di Mejayan Minggu (8/11).

Bupati Madiun, Muhtarom, S.Sos memberikan duplikat kunci hadiah utama berupa sepeda motor yang diraih oleh seorang anggota TNI AU Lanud Iswahjudi.

10

Senin Pahing, 9 NOVEMBER 2015

Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Timur

Libatkan UMKM Binaan di Jatim, Serap Produk Perikanan dan Kelautan Setiap bulan sekali, di halaman perkantoran Dinas Perikanan dan Kelautan Jatim selalu menggelar kegiatan bazaar produk Perikanan dan Kelautan yang diikuti antara 20-30 peserta UMKM binaan pada hari Jumat (6/11) mulai dari pagi hari hingga siang hari.

B

anyak masyarakat atau pegawai instansi di sekitar juga banyak yang membeli produk UMKM binaannya berupa camilan es dawet, sushi, pentol, dan keripik berbahan dasar ikan. Selain itu ada pula produk yang dijual seperti ikan patin, bandeng, tuna, udang, minuman rumput laut, dan kerang masak.

Sebelumnya, Kepala Diskanla Jatim, Ir Heru Tjahyono MM mengatakan, kegiatan bazar merupakan salah satu kegiatan dalam program prioritas yang ditetapkan Gubernur Jatim, yaitu pemberdayaan UMKM dan indikator kinerja utama adalah kenaikan kelas kelompok perikanan dan kelautan sebesar 5 persen.

Saat ini, lanjutnya, Diskanla Jatim terus berupaya memperkuat sektor UMKM (usaha mikro kecil dan menengah). Salah satunya yakni sektor UMKM produsen makanan olahan ikan yang jumlahnya mencapai 11.600 pengusaha. Apalagi, dalam waktu dekat sudah mema-

Bazaar produk Perikanan dan Kelautan yang diikuti antara 20-30 peserta UMKM binaan pada hari Jumat (6/11) mulai dari pagi hari hingga siang hari. Salah satu pegawai Diskanla Jatim turut membeli produk es dawet lele.

suki MEA (Masyarakat Ekonomi ASEAN) “Kami membina 11.600 UMKM baik perorangan atau kelompok se-Jatim. UMKM ini khusus menghasilkan produk olahan dari hasil perikanan Jawa Timur, seperti tofu ikan, bakso ikan, dendeng ikan, krupuk ikan, hingga bandeng asap tanpa duri,” kata Heru.

Dikatakannya, peserta UMKM yang mengikuti bazar kali ini berbeda dengan sebelumnya, sebab melibatkan peserta dari Kab/kota

lainnya di Jatim untuk berpatisipasi. Harapannya, produksi perikanan dan kelautan dari UMKM bisa terserap dengan dibeli dan dikonsumsi masyarakat. Tak ketinggalan, bazaar kali juga terdapat doorprize yang diikuti peserta maupun pengunjung. Setelah pelaksanaan bazar, peserta UMKM diberikan pengarahan dan pemahaman agar menghasilkan produk olahan makanan yang baik, sehingga produk UMKM yang ditawarkan sangat baik buat kesehatan dan otak dan bersih dari zat pengawet.

“Makan ikan atau produk olahan berbahan dasar ikan ini sangat bagus bagi kesehatan.

Bahkan lebih baik dari daging merah (daging sapi dan ayam) karena ikan mengandung omega 3 yang baik buat nutrisi otak,” jelasnya.

Ia optimistis, melalui bazar Ikan dan agenda Diskanla lainnya maka konsumsi masyarakat terhadap ikan dan olahannya kian meningkat.

Pada tahun 2014, konsumsi ikan di Jatim mencapai 27 kilogram per kapita per tahun. “Tahun 2015 ditargetkan bisa meningkat hingga 30 kilogram per kapita per tahun,” katanya.

Untuk mencapai target, lanjut dia, DKP Jatim juga menggelar banyak kegiatan. Con-

tohnya lomba masak ikan, sosialisasi, serta edukasi mengenal aneka jenis ikan segar dan aman dari kandungan bahan berbahaya.

“Tidak hanya itu, Diskanla Jatim juga mengajak peserta UMKM yang ada di Kab/kota di Jatim untuk turut serta dalam pameran untuk menjual hasil produk perikanan dan kelautan yang mereka telah produksi ke provinsi lainnya,” katanya. Sementara, salah satu peserta UMKM binaan Diskanla Jatim, Henny Anisa yang juga memproduksi Siomay ‘Yamois’ khas Malang ini mengaku, kegiatan bazar yang diselenggarakan Diskanla Jatim cukup bagus dan harus tetap dilanjutkan.

“Sebenarnya selain berjualan produk hasil perikanan dan kelautan seperti ini, kegiatan ini juga bisa menjadi ajang tukar pengalaman dan informasi antar peserta untuk sama-sama bisa mengembangkan produknya,” katanya.

Dikatakannya, pihaknya bisa menawarkan produk francise pada pengunjung yang ingin membuka restoran namun bingung akan produk yang dijual. “Saya sudah banyak menjual produk siomay dan pendamping makanan lainnya,” aku Anisa yang juga warga

Cemorokandang, Malang.

Sedangkan Junaedi Wibowo, peserta UMKM Es Dawet Lele asal Malang mengaku, dirinya acapkali diajak untuk turut serta mempromosikan produk olahan perikanan yang diproduksinya sendiri, misalkan saja produknya yang cukup dikenal yaitu Es Dawet Lele.

Sementara, salah satu pengunjung asal Surabaya, Wiwit Wahyuningsih mengaku senang bisa berbelanja produk perikanan dan kelautan pada kegiatan bazaar. “Produk yang dijual bervariasi, ada yang segar dan olahan.

Harganya terjangkau namun kalau bisa lebih murah dari harga pasaran,” akunya.

Pengunjung lainnya asal Surabaya, Darmiasih mengatakan, dirinya seringkali membeli produk perikanan baik olahan maupun produk segar untuk keperluan keluarganya pada saat bazar yang diselenggarakan Diskanla Jatim.

“Kalau bisa kegiatan bazaar ini tetap harus dipertahankan dan dikembangkan lagi, sehingga masyarakat seperti kami bisa turut menikmati hasil perikanan dan kelautan yang sehat untuk dikonsumsi,” ujarnya yang juga pernah mengelola usaha kateringan. Q rac*

Senin Pahing, 9 NOVEMBER 2015

Komisi D Terus Perjuangkan Anggaran JLS Masuk RAPBD 2016 l Sambungan hal 1

di bagian selatan Jatim. Apalagi setelah melakukan kunjungan ke Kementerian PU Bina Marga, ternyata dirjen yang menemui Komisi D sempat kaget ketika RAPBD Jatim 2016 tidak menganggarkan dana untuk JLS. “Melihat kenyataan tersebut, kami bersama teman-teman di Komisi D akan terus berjuang agar target pembangunan JLS oleh gubernur selesai 2019 dapat segera terealisasi. Apalagi dalam RAPBN 2016 ini dianggarkan dana untuk JLS sebesar Rp 180 miliar. Kalau dilihat memang angkanya sangat minim. Tapi apapun kita terus berusaha agar pembangunan JLS yang kurang 320 km ini segera selesai dan terealisasi,”tegas politisi asal PKS ini, Minggu (8/11).

Ditambah lagi, tegas Hammy dimana nawa­ cita Presiden Jokowi saat ini terkait infrastruktur. Karenanya, pihaknya terus mendorong agar Gubernur Jatim Soekarwo tetap konsisten untuk menyelesaikan proyek JLS yang memang selama ini ditunggu-tunggu oleh masyarakat di sana, tentunya dengan satu tujuan meningkatkan perekonomian mereka di tengah kondisi ekonomi yang lesu dan tak bergairah.

Hal senada juga diungkapkan anggota Komisi D DPRD Jatim yang lain, Basuki Babusalam. Politisi asal PAN ini mengaku jika Komisi D tengah melakukan perhitungan yang matang untuk merealisasikan anggaran untuk penyelesaian JLS. Di antaranya dengan kebijakan pemerintah pusat yang mengambil alih jalan provinsi menjadi jalan nasional. Di mana dari luas jalan provinsi sepanjang 1.860 km, yang diambil alih oleh nasional sekitar 440 km, salah satunya yang ada di Pulau Madura.

Dengan pengambilalihan ini diharapkan ada sisa dana yang nantinya dapat dialokasikan untuk pembangunan JLS. Sementara itu, Ketua Komisi D DPRD Jatim Edy Paripurna secara blak-blakan menjelaskan jika nantinya upaya Komisi D untuk memasukkan anggaran pembangunan JLS tidak tereali­ sasi dalam RAPBD 2016, pihaknya mencoba untuk mengusulkannya dalam PAPBD 2016 yang pembahasannya dilakukan sekitar Juli 2016.

“Kalau memang dalam RAPBD 2016 ini tidak bisa, kami mencoba untuk memperjuangkannya masuk dalam PAPBD 2016 nanti,”lanjut politisi asal PDIP Jatim ini. n cty

Makan Beras Cerdas di Unej Pecahkan Rekor MURI l Sambungan hal 1

gai rekor dalam bidang prestasi ketahanan pangan dan ekonomi kreatif,” kata Direktur Leprid Paulus Tangka di Jember.

Pihak Leprid juga sempat menanyakan koki yang akan memasak beras cerdas untuk ribuan peserta dari komunitas sepeda tua, masyarakat, mahasiswa, dan civitas akademika Unej agar makanan tersebut benar-benar aman dikonsumsi.

“Koki yang memasak tidak sembarangan karena dari koki salah satu hotel berbintang di Jember, sehingga kami rasa makanan tersebut benar-benar aman dikonsumsi dan sehat untuk masyarakat karena kandungan beras tersebut,” paparnya.

Rektor Universitas Jember M Hasan mengaku bersyukur terhadap antusiasme pecinta sepeda ontel yang datang dari berbagai kecamatan untuk memberikan dukungan terhadap kegiatan Kirab Sepeda Ontel Nusantara dan Makan Beras Cerdas Terbanyak di Indonesia.

“Kegiatan makan beras cerdas terbanyak itu merupakan momentum untuk memberikan wawasan kepada semua pihak bahwa singkong harus benar-benar diperhatikan untuk menciptakan ketahanan pangan di Indonesia,” tuturnya.

Menurutnya, pasar untuk beras cerdas sangat terbuka dan produk turunan sudah dibuka secara luas, sehingga Unej juga mendorong strategi bisnis tepung dari olahan singkong dan beras cerdas dipasarkan dalam jaringan (online). “Unej sebagai penemu beras cerdas menggandeng pihak ketiga untuk memasarkan tepung dari olahan singkong dan beras cerdas ke masyarakat luas sehingga beras cerdas tersebut diterima oleh masyarakat,” katanya.

Sementara penemu beras cerdas Prof Ahmad Subagyo mengatakan beras cerdas merupakan beras restrukturisasi dari berbagai bahan baku alami yang dibuat dengan mencampurkan tepung dari mocaf, jagung, protein susu dan bahan tambahan lainnya dengan tujuan untuk meningkatkan kandungan protein dan sifat fungsionalnya. “Beras cerdas terbuat dari singkong 40 persen dan jagung 60 persen, sehingga beras tersebut kaya akan sumber protein dan karbohidrat, sehingga sangat baik untuk penderita diabetes,” ucap Subagyo yang juga Ketua Lembaga Penelitian Unej itu. n efi

Ancam PNS Tak Netral l Sambungan hal 1

pan waktunya tidak bisa dipastikan karena terserah suka-suka dia.

Sebagai Pj Bupati di Kabupaten yang akan melaksanakan Pilkada serentak pada 2015 ini, ia wanti-wanti agar PNS di Kab Sidoarjo menjaga netralitasnya. Jonathan memperingatkan akan menindak tegas PNS di Kab Sidoarjo yang tidak netral pada even politik ini.

“Saya tahu betul kalian punya hati nurani dan punya pilihan masing masing, silakan pilih.

Tapi saya juga tahu betul kalau PNS dilarang melakukan politik praktis, maka jangan Anda masuk di dalam kegiatan politik praktis. Saya minta teman-teman meletakkan posisinya sebagai Aparatur Sipil Negara, yaitu betul-betul adalah aparatur yang netral dan profesional, ”ucapnya tegas saat memimpin apel pagi di Setdakab Sidoarjo belum lama ini.

Menurut Jonathan yang kebetulan adalah warga Kab Sidoarjo ini, pada dasarnya memang PNS itu tidak bisa netral, karena mereka semua mempunyai hak pilih pada 9 Desember 2015 nanti. Tapi dalam melaksanakan tugas sehari-hari sebagai PNS, netralitas itu penting. Netralitas harus ada pada pelaksanaan program dan kegiatan kerja.

Sebagai Pj pimpinan daerah yang dipercaya oleh Gubernur Jatim, Jonathan ingin memastikan bahwa semua sebagai aparatur negara, PNS Sidoarjobersamamasyarakatbisamenyukseskan Pilkada di Sidoarjo dalam kondisi aman dan kondusif. “Kita harus bisa buktikan bahwa Kabupaten Sidoarjo mampu melaksanakan Pilkada dengan aman, lancar dan kondusif, ” harapnya. n kus

11

SAMBUNGAN Madura Disinyalkan Lepas dari Provinsi Jatim l Sambungan hal 1

publik juga harus lebih baik, serta daya saing menjadi lebih meningkat. Jika terpenuhi maka syarat administratif bisa diproses,” ungkapnya.

Berdasarkan ketentuan normatif, yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, lanjut dia, pembentukan provinsi baru minimal didukung lima kabupaten/kota. “Namun di Madura saat ini baru ada empat kabupaten. Kalau membentuk kabupaten baru minimal memiliki lima kecamatan, sedangkan pembentukan kota baru minimal empat kecamatan,” ungkapnya.

Selain itu, bupati/wali kota dan DPRD di lima daerah di Madura nantinya yang hendak membentuk provinsi baru juga harus menyetujuinya. “Kemudian, Gubernur dan DPRD Jatim juga membuat persetujuan pembentukan Provinsi Madura.

Barulah setelah itu pemerintah pusat menunjuk Pelaksana Tugas Gubernur baru dari kalangan PNS selama tiga tahun untuk masa persiapan,” tuturnya.

Mantan Sekdaprov Jatim itu kembali menegaskan, jika pem-

bentukan Provinsi Madura itu konsepnya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan pelayanan publik, serta mempercepat berbagai pembangunan, maka proses bisa dilanjutkan. “Saya respect terhadap niat itu dan patut didorong, asal konsepnya meningkatkan kesejahteraan dan menjaga kekhasan budaya masyarakat Madura.

Yang penting jangan sampai ada konflik politik,” pesannya.

Sementara itu, Ketua Panitia Persiapan Provinsi Madura (P3M) H Achmad Zaini MA mengatakan saat ini pihaknya tengah melakukan berbagai persiapan. Salah satunya adalah persiapan membentuk Kecamatan Kamal di Kabupaten Bangkalan, diwacanakan untuk berdiri sendiri menjadi pemerintah kota (pemkot) di Pulau Madura. Hal itu untuk memenuhi syarat agar Madura bisa lepas dari Provinsi Jatim dan menjadi provinsi sendiri.

“Kecamatan Kamal memang sempat disinggung akan menjadi daerah sendiri dalam pertemuan dengan Gubernur Soekarwo tadi.

Dan Pak Gubernur memberikan lampu hijau untuk itu. Dalam kurun waktu 1-2 tahun ini kami akan

menyiapkan pembentukan Kota Kamal dengan empat kecamatan sesuai syaratnya. Dengan proses yang kita lakukan ini bisa saya pastikan Madura akan menjadi provinsi sendiri nanti,” katanya.

Selanjutnya, wacana menjadikan kecamatan di sisi paling barat pulau Madura itu menjadi daerah sendiri, akan dibahasnya secara mendalam secara akademik melibatkan perguruan tinggi serta tokoh Madura lainnya. Menurut Zaini, memang ada dua pilihan terkait Kamal.

Apakah akan menjadi daerah sendiri, atau Bangkalan menjadi kabupaten dan kota.

“Yang jelas, prinsip dasar Madura menjadi provinsi sendiri adalah agar pembangunan di Madura menjadi maksimal dengan tetap mempertahankan nilai-nilai lokal, dan syiar agama Islam. Pak Gubernur juga sudah memberikan arahan, dan kami akan patuh pada aturan dan mekanisme yang ada. Saya atas nama P3M mengucapkan terima kasih kepada Gubernur yang mendukung Madura menjadi provinsi. Hal ini akan kami sampaikan kepada seluruh masyarakat khususnya di Madura,” pungkasnya. n iib

Untuk Kampanye, Tim Risma Dituding Jiplak Karya Alumnus ITS l Sambungan hal 1

Culo Boyo yang saya buat. Ini murni karya saya, semua sama,” kata Solikin dengan nada kecewa, Minggu (8/11).

Tim pemenangan RismaWisnu dalam menggunakan karya tersebut tanpa melakukan izin kepada yang bersangkutan.

Bahkan, Solikin juga mengaku mengetahui karyanya dijiplak itu dari pemberitaan sebuah media.

Hingga akhirnya, pria asal Bojonegoro ini melayangkan protes melalui Wall Facebooknya dengan akun Cak Ikin.

Dalam protes tersebut ia kecewa karena Culo Boyo dibawa dalam kampanye politik dan tidak izin pada yang membuat. “Lah iki laopo kok Culoboyo digowo nang kampanye politik, gak ijin maneh...ckckck..ajor-ajor..sing ngeneki marakno gak semangat berkarya ,” tulis Solikin dalam akun Facebooknya.

Sebagai pemilik karya, Solikin tentunya menyayangkan ulah pasangan calon yang melakukan penjiplakan. Dia mengaku, tim kampanye pasangan RismaWisnu tidak melakukan konfirmasi kepadanya terlebih dahulu

sebagai pemilik karya.

Solikin menilai sebagai tim kreatif pasangan calon, tentunya bisa menciptakan atribut-atribut lainnya agar terlihat kreatif bukan melakukan penjiplakan karya orang lain. “Ini sangat saya sesalkan,” ujarnya.

Meski demikian, Solikin mengaku tidak akan melakukan tindakan apapun. Hanya saja dia berharap agar kejadian serupa tidak terulang lagi. “Apalagi kalau sampai digunakan untuk kegiatan politik. Nanti saya dikira kader parpol tertentu,” pungkasnya. n geh, okz

Komisi A Sepakat Tolak Madura Jadi Provinsi l Sambungan hal 1

mengatakan jika Madura layak menjadi provinsi sendirI. Ketua Komisi A DPRD Jatim Freddy Poernomo menegaskan dalam kondisi ekonomi seperti saat ini yang harus dilakukan pemerintah adalah efisiensi.

Jjika Madura menjadi provinsi sendiri itu sangat tidak sejalan dengan garis efisiensi. Adapun yang harus dilakukan saat ini bagaimana mengoptimalkan berbagai sumber daya yang ada mulai dari sumber daya alam hingga sumber daya manusianya untuk meningkatkan produktivitas daerah, begitu juga Madura.

“Karenanya sikap komisi A sangat tegas menolak Madura menjadi provinsi sendiri. Selain dikarenakan Kabupaten Madura hanya berjumlah empat, sehingga tidak memenuhi aturan dengan minimal lima kabupaten untuk bisa menjadi provinsi. Desakan tersebut juga tidak sejalan dengan efisiensi yang harus dilakukan pemerintahan saat ini,”tegas politisi asal Partai Golkar, Minggu (8/11).

Di sisi lain, tambahnya hingga kini belum ada studi kelayakan yang mampu mengarah dan mendukung Madura jadi provinsi.

Apalagi diketahui Pendapatan Asli Daerah (PAD) di empat kabupaten masih minim sekali, sehingga jika Madura jadi provinsi dikhawatirkan akan sulit membiayai sendiri wilayahnya, karena SDM yang mumpuni memang diakui masih sedikit, sementara persoalan yang ada sangat banyak mulai kesehatan, pendidikan hingga persoalan infrastruktur.

Sementara, anggota Komisi A DPRD Jatim Muzamil Syafi’i mengaku sangat aneh jika kemudian ada wacana Madura ingin menjadi provinsi sendiri. Pasalnya, dilihat dari sudut manapun, Pulau Madura sangat sulit menjadi provinsi sendiri karena memang untuk memenuhi kriteria di dalam UU 23 Tahun 2014 soal Pemda sangatlah berat dan tidak gampang. Selain itu harus ada kajian yang sangat mendalam.

Sebab untuk jadi provinsi tidak saja memikirkan soal PAD, tetapi bagaimana kondisi masyarakat-

nya yang ada saat ini.

“Jadi secara pribadi saya melihat ini hanya sekadar wacana saja. Dan untuk menjadi provinsi, perlu ada kajian dan studi kelayakan. Yang perlu dipikirkan, untuk menjadi provinsi, pemerintah yang terbentuk nanti tidak saja memikirkan soal PAD saja, tapi juga nasib jutaan orang yang hidup di sana yang harus dipenuhi haknya, mulai soal pendidikan hingga kesehatan dan ini tidak gampang,”lanjut politisi NasDem ini.

Begitupula menghadapi situasi ekonomi yang sulit ini, tentunya semua negara melakukan efesiensi. Untuk itu jika Madura menuntut untuk menjadi provinsi sendiri, maka beban berat bagi pemerintah pusat dalam memberikan fiskal yang ada. Belum lagi soal pembangunan IPM (Indeks Prestasi Manusia) di Pulau Madura sangat rendah. Kalau ini dibiarkan, dikhawatirkan Madura akan menjadi provinsi di Indonesia yang tertinggal. n cty

Teatrikal Cuplikan Peperangan Warnai Parade Surabaya Juang l Sambungan hal 1

menampilkan sejumlah peralatan dan kendaraan militer.

“Kami mendapat bantuan 10 kendaraan tempur dari Korem 084 Baskara Jaya, serta komunitas pecinta sejarah yang datang dari Kota Bandung juga membawa tank jenis dino bekas penjajah yang telah direkondisi,” terang Fikser.

Sedangkan rute yang dilalui para peserta Parade Surabaya Juang yakni, Tugu Pahlawan–Jl Gemblongan–Jl Tunjungan–Jl Gubernur Suryo–Jl Yos Sudarso–Jl Jaksa Agung Suprapto dan finish di Taman Surya (Balai Kota Surabaya). “Start dimulai pukul 14.00 dan menempuh jarak sekitar 3,3 kilometer,” imbuhnya.

Sementara Dinas Perhubungan menyatakan untuk kelancaran acara kemarin dilakukan tanpa penutupan ruas jalan secara total pada rute yang dilintasi. “Kita hanya tutup dua lajur di sisi timur saja yang ditutup total sejak pagi dan lajur sisanya tetap dibuka,” kata Kabid Dal Ops Dishub Surabaya Subagijo Utomo.

Jokowi ke Surabaya Sementara itu Gubernur Jatim Dr H Soekarwo memastikan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) akan menjadi inspektur upacara bendera memperingati Hari Pahlawan di Surabaya pada 10 November 2015. Itu artinya, Presiden Jokowi menjadi presiden pertama yang menjadi inspektur upacara pada peringatan Hari Pahlawan.

“Lokasinya di Tugu Pahlawan karena di tempat itulah peristiwa perjuangan 10 November 1945 hingga didirikan tugu untuk mengenang para pahlawan,” kata Gubernur Soekarwo kemarin.

Menurut dia, bersedianya orang nomor satu di republik ini menjadi inspektur upacara di Tugu Pahlawan merupakan keputusan tepat dan sudah lama ditunggu masyarakat Jatim, khususnya Surabaya. “Ini merupakan kali pertama seorang Presiden memimpin upacara di Surabaya. Syukurlah tahun ini disetujui peme­ rintah pusat dan kami sangat mengapresiasinya,” katanya.

Upacara bendera dijadwalkan berlangsung tepat pukul 08.00 dan dijadwalkan turut hadir Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa beserta sejumlah menteri lain yang tergabung dalam Kabinet Kerja. Di sela upacara, Presiden Joko Widodo dan

istrinya, Iriana Joko Widodo, dijadwalkan juga memberikan tali asih berupa bingkisan kepada perintis kemerdekaan, yakni 102 orang perintis dan 100 orang veteran.

Perlu diketahui, peperangan yang memadukan antara kekuatan rakyat, santri dan tentara pada 10 November 1945 merupakan sesuatu yang kini telah mendapatkan pengakuan. Bahkan resolusi jihad sebagai cikal bakal lahirnya pertempuran 10 November, saat ini juga telah diakui sebagai hari Santri Nasional.

Selain menjadi inspektur upacara, kedatangan Presiden Jokowi ke Jatim juga diagendakan menghadiri kegiatan lain. Sesuai jadwal, Jokowi akan mulai tiba di Surabaya pada 9 November pukul 22.00 dan akan menginap di sebuah hotel di Surabaya.

Pada 10 November tepatnya pukul 08.00, Jokowi akan menjadi inspektur upacara puncak peringatan hari Pahlawan 10 November di Tugu Pahlawan Surabaya. Usai menjadi inspektur upacara, Jokowi akan langsung menuju ke Socah, Bangkalan untuk melakukan peletakan batu pertama pembangunan PT DOK Perkapalan.

Dari Bangkalan, Jokowi selanjutnya akan menuju ke Tuban menggunakan helikopter untuk meninjau Pelabuhan Pendarat­ an Ikan (PPI). Pada sore harinya, Jokowi akan langsung ke Malang karena pada pukul 19.05, Jokowi akan melakukan kick-off dengan menendang bola dalam pembukaan Piala Sudirman di Lapangan Kanjuruan Malang.

Sementara itu, keha­ diran Presiden RI Joko Widodo sebagai inspektur upacara dinilai Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI) sudah tepat.

“Surabaya itu tempat pertempuran 10 November 1945 sampai dijuluki Kota Pahlawan. Kami kira sudah sepantasnya upacara dipimpin pemimpin negeri ini,” ujar Ketua LVRI Surabaya Hartoyik.

Sejak 70 tahun peringatan Hari Pahlawan, kata dia, upacara untuk memperingatinya belum pernah digelar dan dipusatkan di lokasi aslinya, yakni Tugu Pahlawan, sehingga tidak sedikit pihak menyayangkannya.

“Meski di Surabaya juga dilaksanakan upacara, tapi belum dipusatkan di sini.

Upacara yang dipimpin Presiden RI selalu di Ibu Kota Negara, padahal peristiwanya di kota ini,” ucap veteran yang juga saksi sejarah peristiwa Hari Pahlawan tersebut. n geh, iib

46 Hektare Tanah Negara Terancam Dicaplok Pengembang JIIPE l Sambungan hal 1

bang yang bertugas membebaskan lahan untuk kebutuhan pembangunan pelabuhan internasional Kalimireng Manyar Gresik yang direncanakan sekitar 3.000 hektare.

Ironisnya, petani penggarap lahan sepertinya tidak pernah merasa menjual, sehingga mereka tetap mengajukan surat permohonan perpanjang sewa lahan milik negara itu melalui Bupati Gresik, lantaran masa sewanya habis per 19 Juni 2015 lalu. Namun surat pengajuan permohonan sewa lahan tersebut hingga kini belum ditandatangani oleh Bupati setempat.

Gubernur LIRA (Lumbung Informasi Rakyat) Jawa Timur Irham Maulidy membenarkan kalau pihaknya telah menerima pengaduan masyarakat Manyar Gresik terkait dugaan jual beli aset negara oleh oknum tertentu kepada salah satu

pengembang di proyek JIIPE. Bahkan dalam waktu dekat pihaknya akan melaporkan dugaan kasus pidana ini ke KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi).

Berdasarkan laporan yang masuk, kata Irham, total luas tanah negara di Dusun Karangrejo Manyar Gresik yang diduga telah diperjualbelikan oleh oknum tertentu itu seluas 46 hektare dan tersebar di 11 titik atau dikelola penyewa. Namun yang teridentifikasi LIRA baru ada dua titik yang disewa petani dengan nama Kholil dan Sukantini.

Dalam akte notaris jual beli tanah, pihak pengembang yang diwakili H Saiful Arif (PT BKMS) telah membeli lahan yang diduga milik negara seluas 28.744 m2 atas nama Kholil sebagai pemilik dan seluas 26.543 m2 atas nama Sukantini sebagai pemilik terjadi pada 22 Mei 2014. Padahal kedua orang itu sejatinya adalah penyewa

lahan. “Nilai transaksi jual beli lahan milik kedua orang itu tercatat sebesar Rp 9 miliar,” ujar Irham Maulidy, Minggu (8/11).

Dugaan adanya upaya penggelapan aset negara kian transparan, karena pihak pembeli secara sepihak membatalkan jual beli lahan milik Kholil dan Sukantini pada 30 Juni 2015.

“Kami juga punya bukti transfer balik dari H Saiful ke pihak PT Pelindo III melalui Bank Permata senilai harga lahan yang telah dibeli dari kedua petani penyewa lahan milik negara,” ungkapnya.

Patut diduga pembatalan jual beli secara sepihak itu terjadi karena kedua petani penggarap mengajukan surat permohonan perpanjangan sewa lahan milik Dinas PU Pengairan Jatim UPT Balai Besar Sungai Bengawan Solo. “Karena itu LIRA berharap Pemprov Jatim melalui dinas terkait mengecek kembali asetnya di kawasan

Manyar Gresik yang diduga telah diperjualbelikan oleh oknum tanpa sepengetahuan Pemprov Jatim,” pinta Irham Maulidy.

Terpisah, mantan Kadis PU Pengairan Jatim yang baru dua bulan dimutasi menjadi Kadis PU Bina Marga Jatim, Supaad mengaku bahwa tanah negara di bawah pengawasan Balai Besar Sungai Bengawan Solo tak boleh diperjualbelikan, termasuk yang ada di Manyar Gresik. “Kalau ada oknum yang menjual ya laporkan saja biar diproses secara hukum,” tegas pria yang juga menjadi Pj Bupati Jember ini.

Sayangnya, Kadis PU Pengairan Jatim yang baru menjabat beberapa bulan, Dahlan ketika dikonfirmasi via telepon dan SMS terkait masalah tersebut hingga pukul 19.00 kemarin enggan menjawab walaupun SMS nya terkirim dan nada deringnya berbunyi. n cty

Prestasi Beruntun Jadi Kebanggaan Tersendiri Kota Pahlawan l Sambungan hal 1

itu juga ada Slamet Febrianto yang juga meraih medali emas dari bidang kompetensi cabinet making dan Yanuar Rifky yang meraih medali perak dari bidang joinery.

Suyono mengaku, persiapan selama dua tahun sudah terbayar dengan medali itu. Kini, dia akan fokus untuk menaklukkan ajang serupa di tingkat nasional dan internasional. “Saya ikut seleksi ini mulai dari kelas satu.

Waktu itu masih tingkat sekolah. Kemudian sampai tingkat kota dan sekarang sudah menang di tingkat provinsi,” tutur dia bangga.

Selain SMA 45 Surabaya, medali emas juga disumbang

Achmad Syaifudin dari SMKN 1 Surabaya. Dia sukses di bidang IT dengan karyanya berupa software pembelian tiket kereta api. Siswa jurusan Rekayasa Perangkat Lunak (RPL) ini menceritakan pengalamannya.

Hari pertama lomba, dia diminta membuat database desain, kemudian User Interface (UI) dan desain software. Hari berikutnya, menyusun software development dan presentasi karya.

Achmad menjelaskan, dirinya bisa menang karena karyanya lebih kompleks dengan berbagi fitur tambahan.

“Karya saya cukup tiga kali klik bisa langsung pesan tiket kereta api. Klik pertama memilih kereta, klik kedua menentukan jadwal keberang-

katan, terakhir cetak tiket.

Mungkin ini yang membuat saya menang,” jelasnya.

Kepala Dinas Pendidikan Surabaya Ikhsan menghitung total medali yang disumbang anak-anak kebanggaannya itu sebanyak 13 medali emas, delapan perak dan empat perunggu.

Dia membenarkan, beberapa waktu terakhir Surabaya sedang panen penghargaan di bidang pendidikan. “Baru beberapa minggu lalu dapat penghargaan kota paling peduli pendidikan. Sekarang juara umum LKS. Ini capaian yang membanggakan,” tutur dia.

Ikhsan mengaku tropi juara umum ini pertama kalinya untuk Surabaya. Karena dulu, LKS SMK hanya digelar dengan

peserta yang mendaftar langsung dari sekolah ke provinsi.

Sehingga juara umum diraih oleh sekolah, bukan kota. “Sekarang ada perubahan mekanisme lomba. Peserta harus diseleksi dan dikirim oleh pemkot,” tutur Ikhsan.

Mantan Kepala Bapemas dan KB Surabaya ini menambahkan, prestasi-prestasi ini perlu diapresiasi. Karena itu, setiap tahun Surabaya menggelar adi siswa fiesta. Dalam ajang itu, para siswa berprestasi selama setahun di Surabaya diarak keliling kota dengan tropi yang mereka raih.

Tapi apresiasi ini hanya bersifat euforia. Sementara apresiasi yang sesungguhnya, lanjut Ikhsan, diberikan melalui pembinaan kepada mereka.

“Kita sedang intensif membangun kerjasama dengan DUDI (Dunia Usaha dan Dunia Industri). Tujuan utamanya untuk menyalurkan anakanak ini bisa bekerja setelah lulus,” kata Ikhsan.

Menyambut LKS SMK nasional tahun mendatang, Ikhsan optimistis anak-anak Surabaya bisa memberikan sumbangsih terbaik untuk Jatim. Pihaknya pun mengaku siap jika tahun depan, Surabaya yang akan dipilih provinsi untuk menjadi tempat penyelenggaraan LKS nasional.

“Tahun depan ini, LKS SMK nasional akan digelar di Jatim.

Surabaya harus siap dijadikan tuan rumah dan mendukung Jatim meraih juara umum nasional,” pungkas dia.*

12

Senin Pahing, 9 NOVEMBER 2015

Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur

Kembangkan Industri Primer Berbasis Karangkitri dan KRPL BKP Jatim Terus Perkuat Ketahanan Ekonomi Keluarga Pemanfaatan hasil pekarangan melalui program Karangkitri maupun Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) bukan saja akan menjadi jalan keluar bagi masyarakat ketika terjadi krisis pangan namun juga akan meningkatkan perekonomian keluarga.

Demikian disampaikan Kepala Badan Ketahanan Pangan (BKP) Provinsi Jawa Timur Dr Ardo Sahak, SE, MM, Minggu (8/11) kemarin.

M

enurut Doktor lulusan Universitas Airlang ga (Unair) ini, dalam memanfaatkan pe karangan, bisa dilakukan misalnya dengan menanam tanaman pangan semisal kedelai, lombok, tomat, dan bawang. Juga membudidayakan hewan ternak semisal kelinci, ayam, itik maupun ikan lele. Karena pentingnya pemanfaatan pekarangan ini, BKP Jatim terus bertekad untuk melanjutkan program KRPL. Melalui program KRPL, Pemprov Jatim memberikan bantuan dana untuk masyarakat yang berprofesi sebagai petani. Dengan bantuan ini, para petani mendapat modal untuk meningkatkan usaha taninya. Dan melalui KRPL, para petani dibina agar bisa memanfaatkan pekarangan rumahnya untuk ditanami sayuran dan pembuatan kolam budidaya

Kepala Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jatim Dr Ardo Sahak, SE MM saat melakukan panen brokoli hasil program KRPL di Kelurahan Triwung Kidul Kecamatan Kademangan, Kota Probolinggo.

ikan. Melalui program ini warga juga dibina untuk bisa mengolah sayur-mayur tersebut agar memiliki nilai lebih. “Jadi sayuran seperti bayam atau tomat itu bukan sekedar untuk sayuran tetapi juga bisa dijual dengan dibuat menjadi keripik bayam ataupun produk bernilai tambah lain. Demikian juga ikan lele bukan hanya untuk lauk tetapi juga bisa diolah menjadi abon lele,” jelas Ardo lagi Beberapa produk olahan dari sayur-mayur lanjut Ardo akan bisa dibuat makanan rin-

Kepala BKP Jatim Dr Ardo Sahak SE MM melakukan dialog dengan ibu-ibu PKK yang aktif di Karang Kitri di Kelurahan Ketapang Kecamatan Kademangan Kota Probolinggo.

gan sejenis jelly yang berbahan baku sari jagung manis, minuman berbahan buah blimbing wuluh, minuman saritoga, bahkan es cream berbahan jagung.

“Jadi program Karangkitri dan KRPL ini bukan hanya bisa memenuhi kebutuhan makan sehari-hari namun bisa juga akan menambah income keluarga,” jelas Ardo lagi. Oleh karena itu, untuk lebih memberdayakan program Karangkitri dan KRPL ini, pihaknya mendorong kepada masyarakat yang selama ini men-

gelola Karangkitri dan KRPL untuk mengembangkan industri primer yang berbasiskan hasil Karangkitri dan KRPL. “Harapannya program Karangkitri dan KRPL ini akan terus berkembang karena ada industry primer yang siap mengolahnya,” jelas Ardo lagi.

Menurut Ardo program KRPL ini sudah dilaksanakan sejak tahun 2012. Program ini telah dilaksanakan hampir di semua kabupaten/kota di Jatim yang memiliki masyarakat petani. Pihaknya berjanji untuk terus melan-

Kepala BKP Jatim Dr Ardo Sahak SE MM memperhatikan produk olahan hasil program Karang Kitri di Kelurahan Ketapang Kecamatan Kademangan Kota Probolinggo.

JUMLAH DESA DI JATIM PENERIMA BANTUAN KARANGKITRI DAN KRPS TAHUN

JUMLAH DESA KRPL

Karangkitri

2014

112 Desa

87 Desa

2015

117 Desa

200 Desa

2016 (Target)

200 Desa

300 desa

jutkan program Karangkitri dan KRPL ini bukan hanya volumenya yang meningkat tetapi jangkauannya yang akan semakin meluas.

“Kita akan terus tingkatkan jumlah desa yang akan mendapatkan bantuan untuk program Karang kitri dan KRPL ini,” jelas Ardo lagi.

Di kesempatan yang terpisah yakni ketika menghadiri forum penyuluh pedesaaan di Kabupaten Situbondo, Kepala BKP Jatim Dr Ardo Sahak, SE MM juga mengingatkan pentingnya peran dan keberadaan penyuluh pertanian. Dalam forum yang juga dihadiri Penjabat Bupati Situbondo Zainal Muhtadien tersebut, Ardo berharap agar para penyuluh pertanian terus meningkatkan kapasitas dirinya akan bisa mengikuti perkembangan dan tantangan di sektor pertanian yang juga kian kompleks. Q adv

Kepala BKP Jatim Dr Ardo Sahak SE MM bersama Pj Bupati Situbondo Zainal Muhtadien saat menghadiri forum penyuluh pedesaan di Kabupaten Situbondo.

Apresiasi Toko Tani Jatim Kementerian Pertanian RI memberi apresiasi positif kepada Provinsi Jatim yang telah dengan serius melaksanakan Program Toko Tani di Jawa Timur.

Pujian khusus itu disampaikan saat bertemu Kepala BKP Jatim Dr Ardo Sahak, SE, MM dalam forum stan Rembug Paripurna KTNA Expo 2015 di Boyolali, Jumat (6/11).

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyimak serius bisikan Kepala Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jatim Dr Ardo Sahak, SE, MM.

Dalam kesempatan itu Menteri Pertanian berharap agar keberadaan Toko Tani bisa menjaga keseimbangan sembako di Jatim nantinya. Keberadaan Toko Tani adalah untuk membantu para petani bisa mendapatkan harga jual yang layak secara ekonomi, sementara harga belinya nanti juga tidak memberatkan masyarakat luas. Dengan demikiann, program Toko Tani ini selain untuk mendukung stabilisasi harga, juga untuk memberikan kemudahan akses konsumen/ masyarakat terhadap bahan pangan pokok dan strategis.

Q adv

Kepala Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jatim Dr Ardo Sahak, SE MM saat menjelaskan peralatan pertanian produk industri di Jatim kepada Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman ketika mengunjungi stan Rembug Paripurna KTNA Expo 2015 di Boyolali, Jumat (6/11).

Sektor Pertanian Jatim Siap Hadapi MEA Menteri Pertanian Puji Toko Tani di Jatim Industri di Jawa Timur khususnya yang memproduksi alat-alat pertanian siap mendukung sektor pertanian di Jatim bahkan nasional untuk menghadapi era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) yang akan dimulai di penghujung tahun ini.

Kesiapan tersebut disampaikan Kepala Badan Ketahanan Pangan (BKP) Provinsi Jatim Dr Ardo Sahak dihadapan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman saat mengunjungi stan perwakilan Jawa Timur dalam ajang stan Rembug Paripurna KTNA Expo 2015 di Boyolali, Jumat (6/11).

Menurut Ardo dalam membangun ketahanan pangan butuh dukungan berbagai pihak termasuk kalangan industri yang memproduksi peralatan pertanain.

“Modernisasi peralatan pertanian akan ikut menentukan produktivitas hasil pertanian,” jelas Ardo lagi.

Dalam kegiatan “Rembug Paripurna Kelompok Kontak Tani Negara Andalan (KTNA) tahun 2015 jelas Ardo, juga dilangsungkan kegiatan Pameran yang menampilkan produk-produk unggulan anggota KTNA dari masing-masing daerah di Indonesia, perusahaan di

bawah Badan Usaha Milik Negara, swasta, agrobisnis, dan industri rumah tangga atau kerajinan ekonomi kreatif yang antara lain berupa produk usaha mikro, kecil, dan menengah, tanaman pangan dan olahan

pangan, serta buah-buahan. “Jawa Timur juga ikut berpartispasi dengan mengajak industri baik yang memproduksi peralatan pertanian maupun yang industri pengolahan pangan,” jelas Ardo. Q adv