binder9nov20

Harian Bhirawa Ditunjuk kembali sebagai sarana pengumuman iklan tender/lelang pemerintah di seluruh Jawa Timur berdasarkan SK Gubernur No.188/343/ KPTS/013/2006

HARIAN

harian_bhirawa@yahoo.com bhirawa_indragiri@yahoo.com suratkabar_harianbhirawa

IKLAN/ LANGGANAN

Surat Kabar Harian Bhirawa

031-5615454 Harga Langganan Rp 55.000/bulan Eceran Rp 3.000

www.harianbhirawa.co.id

Mata Rakyat Mitra Birokrat

Senin Wage, 9 NOVEMBER 2020

Peresmian Masjid Agung Al Fattah

Kuatkan Character Building dan Tingkatan Pemberdayaan Ekonomi

Kota Mojokerto, Bhirawa Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa didampingi Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari meresmikan Masjid Agung Al Fattah. Masjid tertua di Mojokerto itu sudah direnovasi dengan biaya sebesar Rp 40 miliar.

Peresmian masjid yang dikemas dengan Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW tersebut, turut menghadirkan ribuan anggota Muslimat dan Fatayat dari seluruh Mojokerto.

Sejak pagi, ribuan ibu-ibu telah memadati area masjid yang telah dibangun pada masa kolonial Belanda tahun 1877 lalu. Di dalam masjid yang berarsitektur Majapahit dengan perpaduan ala timur tengah, lantunan selawat terus dikumandangkan sebagai tanda memperingati Hari Kelahiran Nabi Muhammad SAW pada Bulan 12 Rabiul Awal 1442 Hijriyah atau yang jatuh pada hari Kamis, 29 Oktober 2020 pada kalender Masehi lalu.

Masjid Agung Al Fattah yang berdiri megah di sebelah barat Alun-alun Kota Mojokerto atau tepatnya di Kelurahan Kauman, Kecamatan Prajurit Kulon ini, telah mengalami pemugaran hingga beberapa kali. Terbaru, renovasi dilakukan pada tahun 2015 hingga awal 2020.

Pada kesempatan itu Gubenur Khofifah agar selalu menguatkan character building serta meningkatan pemberdayaan ekonomi bagi masyarakat. Khususnya pengembangan kemakmuran bagi masyarakat dan kemakmuran pada Masjid Agung Al Fattah di tengah kondisi pandemi Covid-19 seperti saat ini.

“Kebetulan peresmian masjid ini di bulan Robiul Awal, bulan kelahiran Rasulullah Nabi Muhammad diturunkan oleh Allah, untuk menyempurnakan  ke halaman 11

Wagub Emil Ajak Bank Jatim Dorong Sektor Pariwisata di Jatim

Pemprov, Bhirawa Wakil Gubernur Jatim Emil Elestianto Dardak mengajak Bank Jatim untuk mendorong sektor pariwisata di Jatim.

Langkah tersebut dilakukan sebagai upaya pemulihan ekonomi di Jatim saat pandemi berlangsung.

Ajakan tersebut disampaikannya saat Undian Hadiah Simpeda Tahun 2020 di Villa Solong, Kabupaten Banyu ke halaman 11

Wakil Gubernur Jatim Emil Elestianto Dardak mengajak PT BPD Jatim untuk ikut terlibat dalam mendukung pengembangan sektor pariwisata.

MITRA

Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa bersama Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari saat meresmikan Masjid Agung Al Fattah.

Sederhanakan Regulasi Pengisian Jabatan Kosong Surabaya, Bhirawa Sejumlah regulasi mengenai pengisian jabatan kosong di instansi pemerintahan terjadi perubahan. Beberapa di antaranya dilakukan penyederhanaan dalam proses seleksi jabatan baik dari segi waktu maupun metode pelaksanaannya.

Komisioner KASN Dr Rudiarto Sumarwono menyampaikan, saat ini telah diterbitkan beberapa regulasi terbaru terkait pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT). Di antaranya ialah PermenPANRB Nomor 15 Tahun 2019, PP Nomor 17 Tahun 2020, SE Nomor 52 Tahun 2020, dan SE Ka BKN tentang Pelantikan melalui virtual. Dengan regulasi terbaru ini maka terjadi beberapa perubahan dalam

pelaksanaan pengisian JPT. Rudiarto merinci, sejumlah perubahan tersebut antara lain pengumuman JPT yang semula harus dilakukan dalam periode dua minggu plus satu minggu plus satu minggu sehingga totalnya satu bulan, sekarang, cukup lima hari plus tiga hari. Jadi totalnya hanya delapan hari. Selain itu, jumlah peserta seleksi dari minimal empat orang menjadi cukup dua orang saja.

“Kemudin metodenya, kalau dulu asesment dan tes dilakukan secara fisik kini bisa dilakukan secara daring. Bahkan sekarang untuk pelantikan pejabat boleh dilakukan juga secara online,” tutur Rudiarto, Minggu (8/11).

Lebih lanjut Dr Rudiarto juga mengingatkan, bahwa pengisian melalui mutasi maupun rotasi diharapkan dapat memenuhi ketentuan dari sistem merit.

Apabila diketahui melakukan pelanggaran-pelanggaran terhadap sistem merit dan setelah diberitahu oleh KASN dan tetap tidak ada perubahan maka kewenangannya sebagai Pejabat  ke halaman 11

Terbentur Aturan, 800 Guru di Gresik Sulit Jadi ASN

HUT Pelecut Kinerja MOMENTUM Hari Ulang Tahun (HUT) ke-30 menjadi pelecut semangat dan kinerja Direktur Perumda Tirta Kecana Jombang, Khoirul Hasyim, untuk membawa perusahaan daerah air minum (PDAM) meningkatkan perform a n ya. Ke depan, p ih ak n y a akan terus melakukan penambahan layanan, mem-

Sentil

perbaiki kualitas air, dan memperbaiki jaringan serta akan memberikan layanan kepada industri-industri yang ada di Kabu-

bhirawa

Anggota DPRD Jatim, Kodrat Sunyoto saat menampung aspirasi masyarakat di Gresik dan Lamongan.

 ke halaman 11

Khoirul Hasyim

Sederhanakan Regulasi Pengisian Jabatan Kosong - Serba daring Terbentur Aturan, 800 Guru di Gresik Sulit Jadi ASN - Nasib guru senior DBD di Bojonegoro Capai 71 Kasus, Satu Orang Meninggal - Ini juga berbahaya

Gegeh bagus/

Gresik, Bhirawa Persoalan pendidikan di Jatim terkait guru honorer masih belum terpecahkan, bahkan sudah menjadi permasalahan di tingkat nasional. Belum adanya solusi hingga kini yang

ditawarkan pemerintah membuat para tenaga pendidikan khawatir.

Hal ini diungkapkan Sekretaris Bidang Anggota dan Kesra PGRI Gresik, Supriyasto kepada Anggota DPRD Jatim, Kodrat

Sunyoto saat melakukan reses ketiga di Dapil XIII GresikLamongan, Minggu (8/11).

Kodrat yang juga Anggota Komisi E ini diharapkan bisa  ke halaman 11

Dewan Desak Pemprov Jatim Segera Sertifikasi Aset DPRD Jatim, Bhirawa

Komisi C DPRD Jatim mendesak Pemprov Jatim untuk segera melakukan sertifikasi aset, sebab saat ini banyak aset yang terancam dikuasai pihak ketiga. Padahal, kepemilikan aset ini memiliki potensi sangat besar untuk menyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD) selain dihasilkan dari pajak.

Namun, kenyataannya Agus Dono Wibawanto masih banyak aset-aset milik Pemprov Jatim terancam lepas. Hal ini dikarenakan tidak adanya legalisasi aset yang jelas. Ini diketahui Komisi C DPRD Jatim pasca hampir setengah tahun melakukan kunjungan ke daerah. Dimana, salah satu  ke halaman 11

100 Kelurahan di Surabaya Zero Positif Covid-19 Surabaya, Bhirawa Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini memang tidak pernah kehabisan inovasi dalam memutus mata rantai penyebaran Covid-19. Yang terbaru, Wali Kota Risma menciptakan swab Hunter yang sangat efektif untuk menjaring warga-warga yang tidak patuh terhadap protokol kesehatan dan mereka itu langsung di tes swab.

Alhasil, saat ini tren kasus di Kota Pahlawan semakin menurun. Selain itu, angka kesembuhan juga terus meningkat. Bahkan, wali kota perempuan pertama di Kota Surabaya ini memastikan, keberhasilan itu juga atas dukungan swab hunter yang setiap hari semakin masif berkeliling di setiap kecamatan se-Surabaya.  ke halaman 11

Aksi Jumat Berkah Ala Pj Bupati Sidoarjo Hudiono

Tak Suka Kondisi Kotor, Bersihkan Monumen Jayandaru yang Lama Tak Pernah Dibersihkan Setelah resmi menjabat Pj Bupati Sidoarjo, Dr Hudiyono MSi langsung tancap gas, bergerak meningkatkan kinerjanya dalam mengelola Kabupaten Sidoarjo agar terlihat bagus lagi. Bukan hanya pengelolaan administrasi, tetapi kondisi taman-taman edukasi taman kota, termasuk Tugu Ikon Sidoarjo ‘Monumen Jayandaru’ juga ikut dibersihkan oleh Karo Kessos Provinsi Jawa Timur ini.

Achmad Suprayogi, Kab Sidoarjo

Monumen Jayandaru yang berada di sisi timur Alun-alun Sidoarjo ini memang menjadi Ikon Kota Delta. Monumen Jayandaru yang dibangun pada 2017 itu sempat viral karena adanya beberapa patung petani dan nelayan. Selain itu, Jayan-

daru menjadi Ikon Sidoarjo karena di puncak monumen terdapat patung lambang Sidoarjo, yakni Udang dan Bandeng.

Kondisinya, sejak awal dibangun, Jayandaru belum pernah dibersihkan dengan disemprot sampai atas. Banyak debu yang menempel bahkan cukup tebal.

Pembersihannya pun akhirnya

tidak bisa langsung, perlu beberapa kali di semprot air dengan tekanan yang sangat tinggi. Termasuk area halaman Jayandaru yang nampak terlihat lama sekali belum pernah dibersihkan. Debu cukup tebal menempel di tembok dan lantai.

Melihat kondisi tersebut, Pj Bupati Hudiyono yang biasa dipanggil Cak Hud bergerak bersama-sama dengan jajaran DLHK (Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan) dengan dibantu oleh masyarakat menyemprot, menggunakan mobil tangki air dan menggosok tem ke halaman 11

achmad suprayogi/bhirawa

Pj Bupati Sidoarjo dan Kepala DLHK membersihkan Monumen Jayandaru, dengan menyemprot dan menyapu lantai dasarnya.

EKSEKUTIF

Senin Wage, 9 November 2020

Halaman 2

KILAS BIROKRASI

725 CPNS Sidoarjo Lakukan Pemberkasan Via Online Pemkab Sidoarjo, Bhirawa Pemberkasan CPNS 2019 Kabupaten Sidoarjo, baru pada tahun 2020 ini dilakukan secara online. Ini karena situasinya masih dalam pandemi Covid-19.

Pemberkasan bagi peserta CPNS 2019 yang lolos tes seleksi kemampuan dasar (SKD ) maupun tes seleksi kemampuan bidang (SKB) itu, telah dijadwalkan mulai 3 November kemarin sampai 15 November 2020 mendatang.

“Sesuai aturan, mereka yang tidak mengikuti proses pemberkasan ini jelas dinyatakan gugur dalam proses tahapan seleksi CPNS 2019 ini,” ujar Ridho, saat dihubungi Jum at (6/ 11) akhir pekan kemarin.

Ridho mengatakan proses pemberkasan CPNS Kabupaten Sidoarjo baru kali ini dilakukan secara online. Pada tahuntahun sebelumnya dilakukan secara manual. Proses secara online ini dilakukan karena saat ini di Kab Sidoarjo masih berlangsung pandemi Covid-19.

Dengan cara pemberkasan online tersebut, kata Ridho, diharapkan agar bisa mencegah penularan Covid-19 bagi peserta yang biasanya harus datang langsung ke Kantor Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kab Sidoarjo.

“Awal Desember nanti, hasil pemberkasan CPNS ini akan kita kirim ke Kantor BKN Regional 2,” kata Ridho. Sampai batas akhir Minggu kemarin, lanjut Ridho, panitia penerimaan CPNS 2019 Sidoarjo, juga masih menjawab proses sanggahan yang disampaikan peserta CPNS. Proses sanggahan ini bisa berupa sanggahan pada peserta lain yang lolos tes maupun sanggahan pada dirinya sendiri yang mungkin gagal dalam proses seleksi CPNS ini.

Pada awal tahun, tepatnya Bulan Januari 2021 mendatang, pihak panitia penerimaan CPNS 2019 Sidoarjo, kata Ridho, akan menyiapkan SK CPNS dan melakukan proses pelantikan CPNS. “Semoga semuanya tepat waktu dan lancar,” ujar Ridho.

Dia mengakui, karena ada pandemi Covid-19, proses penerimaan CPNS 2019 Sidoarjo memang mengalami molor waktu. Sebab harusnya proses pemberkasan CPNS ini pada Bulan April. Karena pelaksanaan tes SKB telah dilakukan pada Bulan Maret yang lalu. [kus]

hasan amin/bhirawa

Tampak dalam foto Walikota ikut terlibat langsung dalam pembersihan sungai di jalan benpas. Guna mempercepat aliran air. Jika hujan tiba tidak akan meluap ke daratan.

Forkopimda-Pemkot Mojokerto Gelar Simulasi Kebencanaan Pemkot Mojokerto, Bhirawa Pemerintah Kota Mojokerto, berdasarkan topografinya adalah daerah cekung, lebih rendah dari daerah sekitarnya. Untuk itu jika musim hujan datang.

Kota onde-onde ini sering tergenang air meskipun tidak terlalu dalam.

Pemkot Mojokerto di bawah kepemimpinan Walikota Ika Puspitasari terus melakukan antisipasi dan kesiapsiagaan dalam menangani segala kemungkinan bencana yang terjadi di kota Mojokerto.

Diantaranya program pembangunan Infrastruktur adalah prioritas utama yang bakal dilakukan sejak tahun 2019 hingga 2023. Disamping itu untuk mengatasi jangka pendek jelang musim hujan tiba telah menggelar kegiatan apel kesiapsiagaan yang digelar di Jalan Benteng Pancasila Kota Mojokerto.

Apel diikuti oleh anggota TNI, Polri, Satpol PP Kota Mojokerto, BPBD Kota Mojokerto serta para relawan. Wali kota Mojokerto Ika

Puspitasari dalam keterangannya, Sabtu (7/11/20) menyampaikan apel siaga sebagai bentuk sinergitas serta kesiapan seluruh elemen di Kota Mojokerto yang bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana, serta menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinir, dan menyeluruh.

Untuk meningkatkan kesigapan bencana, maka harus dilakukan

simulasi kebencanaan. “Kesiapsagaan masyarakat dan berkoordinasi dalam mengantisipasi bencana juga dibutuhkan, agar dapat diambil tindakan untuk mengurangi risiko ketika terjadi bencana,’’ jelas Ning Ita. Usai apel siaga bencana, kegiatan dilanjutkan dengan melakukan pembersihan sungai disepanjang jalan Benteng Pancasila dan pemotongan pohon yang berpotensi roboh ketika terjadi cuaca buruk. [min]

Pelaksanaan Lelang Jabatan Eselon II Terapkan Prokes Ketat

Pemkab Tulungagung, Bhirawa Panitia Seleksi (Pansel) Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama lingkup Pemkab Tulungagung memastikan penerapan protokol kesehatan (prokes) secara ketat saat pelaksanaan seleksi berlangsung. Apalagi jumlah peserta lelang jabatan tersebut relatif cukup banyak, yakni mencapai 23 orang.

Sekretaris Pansel Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Pemkab Tulungagung, Arief Boediono, Minggu (8/11), mengungkapkan penerapan prokes secara ketat bakal dilakukan utamanya saat seleksi kompetensi bidang atau teknis.

“Protokol kesehatan kami terapkan selama proses seleksi berlangsung.

Semua peserta wajib menggunakan masker dan face shield (pelindung wajah) ketika mengikuti seleksi kompetensi bidang selain nantinya juga jaga jarak dan mencuci tangan dengan sabun,” ujarnya.

Menurut Arief Boediono penerapan prokes ketat ini sama dengan saat pelaksanaan ujian seleksi kompetensi bidang (SKB) CPNS tahun 2019 belum lama ini.

Dan rencananya, pelaksanaan seleksi kompetensi bidang untuk seleksi terbuka jabatan pimpinan tinggi pratama lingkup Pemkab Tulungagung ini bakal diselenggarakan pada Senin (16/11) sampai Selasa (17/11) pekan depan di salah satu ruang di hotel ternama di Kota Tulungagung.

Arief Boediono yang juga menjabat sebagai Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sum-

ber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Tulungagung selanjutnya mengakui lelang jabatan kali ini diikuti peserta yang cukup banyak.

“Ada 23 orang yang mendaftar dan lulus administrasi. Di antara mereka juga ada yang mendaftar di dua jabatan,” paparnya.

Pria berkumis ini pun membeberkan tidak ada pendaftar lelang jabatan yang berasal dari luar Pemkab Tulungagung. Semua peserta merupakan ASN lingkup Pemkab Tulungagung.

Sementara itu, dalam pengumuman hasil seleksi administrasi yang di-

nyatakan lulus untuk mengikuti seleksi kompetensi bidang kemarin, dari tujuh jabatan eselon II yang dilelang, satu jabatan di antaranya menjadi favorit peserta dalam bersaing untuk mendudukinya. Jabatan tersebut adalah Asisten Perekonomian dan Pembangunan. Jumlah peserta seleksi yang bersaing di jabatan tersebut sebanyak 10 orang.

Sedang di jabatan-jabatan lainnya tidak sebanyak itu. Bahkan untuk jabatan Kepala Dinas Perhubungan, Kepala Satpol PP dan Sekretaris DPRD Tulungagung masing-masing hanya diikuti hanya tiga peserta.

Seperti diketahui, Pansel Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama lingkup Pemkab Tulungagung beberapa waktu lalu telah mengumumkan pembukaan pendaftaran untuk menduduki tujuh jabatan eselon II. Ketujuh jabatan tersebut adalah Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Kepala Dinas Perhubungan, Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kepala Satpol PP dan Sekretaris DPRD. [wed]

Sekda Trenggalek Buka Bimbingan Teknis SIPD Pemkab Trenggalek, Bhirawa Membuka kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD), Sekda Trenggalek, Ir. Joko Irianto, M.Si., mengingatkan kepada peserta bintek untuk serius.

Tempat yang cukup representatif Nava Hotel, Tawangmangu, Jawa Tengah di pilih dengan harapan peserta bisa serius menyerap ilmu dari narasumber yang dihadirkan.

“Panitia sudah memilihkan tempat yang cukup representatif dengan harapan peserta bisa serius menyerap materi dari para narasumber,” ujar sekda yang gemar bertani dan beternak ini.

Dengan begitu, setelah SIPD ini di terapkan pada tahun 2021 nanti, bisa berjalan maksimal, pasalnya

sumberdaya yang ada sudah memiliki bekal yang cukup untuk menjalankan sistem pemerintahan yang tergolong baru ini.

Tiga narasumber yang berkompeten dihadirkan Bapedalitbang Kabupaten Trenggalek untuk memberikan bekal yang cukup kepada para operator maupun pejabat yang membidangi ini. Tiga narasumber ini semua dari Kementrian Dalam Negeri (Pusdatin, Ditjend Bina Bangda dan Ditjend Bina Keuangan Daerah).

Putra mantan Bupati Trenggalek ini berharap dengan penerapan SIPD nantinya, sistem keuangan bisa berjalan terpadu sistematis dan transparan, karena menggunakan kemajuan tekhnologi yang ada. [wek]

APBD Kabupaten Malang Diprediksi Terserap 95 Persen Bupati Jombang, Hj Mundjidah Wahab menyerahkan potongan tumpeng kepada Direktur Perumdam Tirta Kencana Jombang, Khoirul Hasyim, Sabtu (07/11).

arif yulianto/bhirawa

Ulang Tahun ke-30 Perumdam Tirta Kencana Jombang Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-30 Perusahaan Daerah Air Minum (Perumdam) Tirta Kencana, Jombang dilaksanakan secara sederhana namun penuh khidmad di Ruang Bung Tomo, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jombang, Sabtu (07/11).

Bupati Jombang, Hj Mundjidah Wahab hadir secara langsung pada Peringatan HUT Ke-30 Perumdam Tirta Kencana tersebut. Peringatan HUT Ke-30 Perumdam Tirta Kencana Jombang yang mengambil tema ‘Toward 30 Years Milestone’ ini juga dihadiri oleh Asisten II Setdakab Jombang, Jufri, Ketua Perpamsi Jawa Timur, Samsul Hadi, sejumlah Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait di lingkup Pemkab Jombang, dan sejumlah Camat di Kabupaten Jombang.

Dalam sambutannya, Bupati Mundjidah Wahab mengatakan, Pemkab Jombang akan mendukung program-program Perumdam Tirta Kencana Jombang guna meningkatkan pelayanan masyarakat.

“Karena itu juga merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah, selain pemerintah, masyarakat juga harus turut berperan aktif agar hal itu bisa tercapai,” kata Bupati Jombang.

Bupati Mundjidah Wahab berpesan agar karyawan dan karyawati Perumdam Tirta Kencana lebih meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) baik yang terkait

dengan tekhnis maupun administrasi dan bahkan juga sistem yang lainnya dan keuangannya serta memberikan layanan prima kepada masyarakat.

“Saya mengucapkan selamat berulang tahun kepada Keluarga Besar Perumdam Tirta Kencana yang ke-30, mudah-mudahan kegiatan ini dapat memberikan kontribusi terhadap pembangunan di segala bidang, serta kemaslahatan bagi masyarakat,” ucap Bupati Jombang.

Pada acara ini juga dilaksanakan pemutaran video ‘Tandang’ berisi kaleidoskop tentang Company Profile Perumdam Tirta Kencana, penyerahan cinderamata dari Direktur Perumdam Tirta Kencana Jombang, Khoirul Hasyim kepada Bupati Jombang dan Ketua Perpamsi Jatim, dan penyerahan cinderamata dari Ketua Perpamsi Jatim kepada Bupati Jombang serta kepada Direktur Perumdam Tirta Kencana Jombang.

Di akhir acara, juga dilakukan pemotongan tumpeng oleh Bupati Mundjidah Wahab yang diserahkan kepada Direktur Perumdam Tirta Kencana serta kepada Ketua Dewan Pengawas.

Direktur Perumdam Tirta Kencana Jombang, Khoirul Hasyim menyampaikan, selain mengadakan kegiatan seremonial pada peringatan 3 dekade Perumdam Tirta Kencana, pihaknya juga melaksanakan kegiatan konservasi di 3 titik Jombang berupa penanaman bibit pohon.

“Di Ngampungan, di Sumber Ubalan kerjasama dengan Desa Ngampungan, yang kedua di IPA Plandi kerjasama dengan Desa Plandi, dan di Jatigedong di IPA Jatigedong kami juga melibatkan Desa Jatigedong,” papar Khoirul Hasyim.

Dia berharap, dengan kegiatan konservasi tersebut, ke depan, kontinyuitas air berkah yang diproduksi oleh Perumdam Tirta Kencana Jombang bisa tetap terjaga.

“Agar anak cucu kita tetap bisa mendapatkan air yang baik,” tandas Khoirul Hasyim. Masih menurut Khoiruk Hasyim, pada momentum HUT Ke-30 Perumdam Tirta Kencana Jombang, pihaknya juga memberikan diskon sebesar 50 persen bagi konsumen yang melakukan pemasangan baru.

“Sehingga yang awalnya 1 Juta Rupiah, sekarang kalau masyarakat mau menyambung air, Perumdam Tirta Kencana Kabupaten Jombang, tinggal 500 Ribu Rupiah,” pungkas Khoirul Hasyim. [rif.adv]

Kepala Bappeda Kab Malang Tomie Herawanto.

Pemkab Malang, Bhirawa Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Malang, telah memprediksikan jika Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2020 kabupaten setempat mampu terserap 95 persen.

Meski, kata Kepala Bappeda Kabupaten Malang Tomie Herawanto, Minggu (8/11), kepada wartawan, masih terjadi Pandemi Corona Virus Disease (Covid-19), Pemerintah Kabupaten (Pemkab)

yoyok cahyono/bhirawa

Malang masih optimis mampu dalam meyerap APBD 2020 bisa mencapai 95 persen.

Karena sesuai dengan catatan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) pada bulan September 2020, penyerapan APBD Kabupaten/Kota seIndonesia mencapai rata-rata 50 persen.

“Dan itu masih dibawah Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) secara nasional. Namun, untuk APBD Kabupaten Malang kita prediksi terserap di atas ratarata nasional,” ujarnya.

Padahal, lanjut dia, setiap wilayah Kabupaten/Kota sebenarnya tidak dapat diberlakukan sama. Sebab, tidak semua daerah kondisinya tidak sama dalam penyerapan APBD. Apalagi, ada sebagian daerah saat ini melaksanakan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020, seperti di Kabupaten Malang juga melaksanakan Pilkada. Karena untuk saat ini, Kabupaten Malang sudah menyerap APBD sebesar 70 persen. Sehingga pada akhir tahun ini, diharapkan bisa terserap 95 persen, dengan catatan tidak ada regulasi yang mengikat kembali.

“Masing-masing daerah di seluruh Indonesia mempunyai kisaran APBD yang sangat variatif, dan program kegiatannya meskipun relatif sama, namun masih sesuai dengan Peraturan Menteri (Permen),” jelas Tomie.

Menurut dia, besar kecilnya volume kgiatan, hal itu juga tergantung kondisi masing-masing daerah, tapi kebijakannya akan tetap sama.

Sedangkan yang tidak bisa kita pungkiri adalah kondisi di tahun 2020 ini, ada beberapa momen tertentu yang membatasi kita semuanya. [cyn]

Senin Wage, 9 November 2020

Halaman 3

Pj Bupati Sidoarjo dan Dandim 0816 Sidoarjo Turun Cari Solusi Atasi Banjir Ketiga Desa di Tanggulangin

Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa membagikan masker untuk mengajak masyarakat tetap mematuhi protokol kesehatan Bersama Anggota DPR RI memantau ketiga pompa air yang masih dalam kondisi lancar.

Pj Bupati dan Dandim 0816 Sidoarjo dengan menggunakan sepada motor trail menuju lokasi banjir.

Sidoarjo, Bhirawa Pj Bupati Sidoarjo Dr Hudiyono M.Si bakal membangun waduk untuk penanganan banjir jangka panjang. Hal itu ia ungkapkan saat meninjau lokasi terdampak banjir tiga desa di Kecamatan Tanggulangin yakni di Desa Kedungbanteng, Desa Banjarsari dan Desa Banjarpanji.

“Solusi jangka panjangnya kita harus membuat waduk tampungan resapan air. Karena begitu air di hulu itu sudah penuh, kita urai ke beberapa waduk,” ungkap Hudiyono saat di Desa Kedungbanteng kepada wartawan, Minggu (8/11).

“Waduk itu nanti bisa berfungsi untuk penyimpanan air sementara, dan kita buang ke laut. Atau waduk itu akan buat sebagai tempat wisata. Nah ini jangka panjang. Dan kita butuh komunikasi yang efektif antara Forkopimda, eksekutif, legislatif,” tambah pria yang akrab disapa Cak Hud itu.

Adapun untuk pembangunan waduk, lanjut Cak Hud, pihaknya akan melibatkan tenaga ahli dalam pembangunannya nanti. Ia sendiri menargetkan rencana pembangunan sudah bisa direalisasikan dalam waktu 2 tahun ini.

“Ini kan (waduk) jangka panjang. Nah ini nanti kita ada rapat persiapan. Dan kita akan melibatkan tim ahli ini. Karena tim ahli ini secara teknis dan perencanaan yang mendesak bisa kita realisasikan. Untuk jangka pendek ini kita harus cepat melakukan normalisasi sungai yang ada di sekitar

banjir ini, dan memaksimalkan pompa-pompa air yang sudah ada, baik itu dari Propinsi maupun dari Pemkab Sidoarjo sendiri,” ujarnya.

Dari hasil Sidak ini, banjir diketahui bahwa aliran air di

sungai memang tidak normal karena banyaknya bangunan di bantaran sungai dan sampah yang menumpuk. Kita minta peran semuanya. Karena ini tidak bisa peran dari pemerintah saja.

Tapi ada peran masyarakat,

Memberikan bantuan sembako kepada para korban banjir

kita edukasi jangan membuang sampah sembarangan. Jangan membangun bangunan di bibir sungai itu,” jelas Cak Hud. Anggota DPR RI Beri Apresiasi Pemkab Sidoarjo Anggota DPR RI Rahmad Muhajirin yang warga Sidoarjo sendiri juga itu dalam Sidak tersebut, Ia sangat mengapresasi kinerja Pemkab Sidoarjo, dalam hal ini Pj Bupati Sidoarjo dan Dandim 0816 Sidoarjo yang langsung turun untuk mencarikan solusi banjir yang terjadi sekarang ini. “Pj Bupati terus berpaya agar warganya tidak terkena banjir. Dan juga banyak sekali personil dari Kodim 0816 yang diturunkan untuk membantu mengedukasi masyarakat, juga membantu mengangkat kotoran dan dan tumbuhan eceng gondhok yang menyumbat di sungai. Setelah dicarikan solusi semoga banjir ini cepat teratasi, ” ujar Rahmat Muhajirin. [ach*]

Melihat kondisi SDN Banjarasri yang tergenang seluruh halaman dan ruang kelasnya.

Meninjau SMP Negeri 2 Tanggulangin yang halamannya juga masih tergenang air.

Rangkul Petani Millenial Kota Batu Kembangkan Konsep Pertanian Masa Kini Kota Batu,Bhirawa Banyaknya tengkulak yang mempermainkan harga hasil pertanian masih menjadi ganjalan bagi petani saat menjual hasil panennya. Kondisi ini membuat posisi petani selalu dirugikan dengan anjloknya harga panen. Hal ini menginisiasi Pemerintah Kota Batu merangkul generasi muda untuk ikut berperan menciptakan konsep pertanian masa kini.

Dalam konsep ini ada kolaborasi antara petani lokal, petani millenial dengan berbagai komunitas sehingga memadukan pertanian modern, pemberian edukasi, bisnis, sekaligus wisata. Akhirnya, dari konsep ini terbentuklah Sawah Rojo Art Farming (SRAF) sebagai manajemen pengelola lahan pertanian. Keberadaan SRAF ini diresmikan langsung oleh Walikota Batu, Dra Hj Dewanti Rumpoko MSi, kemarin (8/11).

“Kami menawarkan kepada masyarakat luas dan wisatawan yang berkunjung ke Kota Batu untuk mengikuti farming education and experiences atau kegiatan edukasi dan pengalaman bercocok tanam. Giat ini meliputi penanam bibit, merawat lahan hingga memanen hasil pertanian pada lahan seluas 4.000 meter persegi,”ujar penggagas sekaligus pengelola SRAF, Herman Aga, Minggu (8/11).

Ia menjelaskan bahwa dalam kon-

(Dewanti Rumpoko Resmikan Sawah Rojo Art Farming)

Walikota Batu, Dra Hj Dewanti Rumpoko MSi (berbaju hitam jilbab putih) mengikuti rangkaian acara peresmian Sawah Rojo Art Farming (SRAF) yang berlokasi di Desa Pesanggrahan Kota Batu, Minggu (8/11). sep yang dtawarkan, pihaknya memadukan antara teknologi dan seni bertani serta wisata alam bernuansa pedesaan. Adapun lokasi SRAF berada di Desa Pesanggrahan Kota Batu, tepatnya di kawasan pertanian yang ada belakang gedung Balaikota Among Tani Kota Batu.

Dalam penerapannya, manajemen menggunakan sistem membership dengan sewa kelola lahan. Para member atau anggota akan mendapatkan fasilitas perawatan lahan selama tiga bulan.

Mereka juga bisa memilih 27 varian tanaman seperti, tomat, cabai, wortel, jagung, paprika, kacang panjang, ter-

ong ungu, okra, padi merah, dll.

Selain menyehatkan tubuh bila dikonsumsi, para anggota juga mendapatkan Free Lunch ala desa setiap bulannya. “Melalui program ini Sawah Rojo Art Farming menawarkan adanya kepastian bayar di muka kepada petani, dan juga fasilitas dan aktifitas berkebun sebagai rekreasi keluarga bagi para member,”jelas Herman.

Adapun sistem sewa kelola lahan yang ditawarkan terdiri dua paket. Pertama, luas 50 meter persegi dengan harga sewa Rp 3 juta, dan kedua luas lahan 100 meter persegi dengan harga sewa Rp 5 juta. Kemudian masa sewa

selama tiga bulan, dan selama itu akan dihasilkan sayuran dan buah-buahan siap panen dan sepenuhnya adalah hak para member atau anggota.

Keberadaan anggota ini menjadi media sekaligus jejaring baru bagi petani untuk melakukan kerja sama lebih jauh lagi. Seperti, terbukanya akses pasar langsung dan kerjasama strategis. “Selain itu juga akan ada transfer knowledge yang akan terjadi secara alamiah, saling tukar pengalaman dan keilmuan antara para anggota dengan petani hingga alih teknologi pertanian,”tambah Herman.

Pemkot Batu Support Petani Millenial Kembangkan Potensi Desa Adanya konsep baru yang digagas Sawah Rojo Art Farming (SRAF) akan menjadi media bagi petani muda di desa untuk berinteraksi langsung dengan para member atau anggota yang mempunyai berbagai latar belakang profesi. Diharapkan hal ini akan menjadi motivasi para generasi muda untuk berkarya dan mengembangkan tanah kelahiran. Karena banyak potensi desa di Kota Batu yang bisa dioptimalkan dan menjadi pusat perekonomian yang luar biasa dan tetap ramah lingkungan.

Dengan semangat ini tidak ada alasan bagi Pemkot Batu untuk tidak mensupport para petani muda millennial yang ada di kota ini. Apalagi Walikota Batu, Dra Hj Dewanti Rumpoko MSi telah menyatakan komitmennya tidak berhenti mensupport generasi penerus petani dan mengembangkan pertanian di Kota Batu. Apalagi salah satu alasan Batu bisa berdiri menjadi sebuah Kota Madya karena daerah ini memiliki Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sangat tinggi dari sektor pertanian.

Dalam peresmian SRAF kemarin, Dewanti memberikan instruksi langsung kepada Dinas Pertanian untuk memberikan pendampingan kepada para generasi muda yang menjadi petani millenial ini. Hal ini penting dilakukan agar program pengembangan pertanian modern dengan melibatkan petani muda millenial tidak terhenti di tengah jalan.

“Melihat konsep kolaborasi antara petani the legend (petani lokal) dan petani millenial (petani muda era digitalred) sangat luar biasa. Untuk itu saya minta kepada Dinas Pertanian dan juga Dinas Pendidikan untuk memberikan fasilitas dan mengakomodirnya dengan semaksimal mungkin,”ujar Dewanti.

Sebagai kepala daerah, Dewanti

akan terus berupaya agar kawasan yang berada di belakang Balai Kota Batu untuk tetap menjadi lahan hijau.

Apalagi saat ini untuk pemanfaatan CSR BUMN harus mencari pengembangan pertanian yang melibatkan generasi millenial minimal 30 persen.

“Untuk Kota Batu jangankan 30 persen, bahkan lebih dari itu sangat mudah untuk mencari generasi millenial yang bisa diajak mengembangkan pertanian. Kota Batu punya banyak para generasi penerus pertanian,”ungkap Dewanti. Untuk itu walikota akan menyiapkan surat pengantar bagi para petani millenial ini untuk menembusi beberapa BUMN untuk mendapatkan CSR. Kemudian CSR ini akan dimanfaatkan untuk mengembangkan sektor pertanian yang lebih modern sehingga pasar pertanian Kota Batu bisa menembus dunia internasional.

Walikota mencontohkan bahwa saat ini di Kota Batu sudah ada pembelajaran pertanian Jepang yang berlokasi di Kecamatan Bumiaji. Dewanti menjelaskan bahwa pertanian Jepang mempunyai standar kualitas yang tinggi.

“Dan kalau kita bisa ikut menerapkan pertanian seperti Jepang, maka kita akan mudah untuk masuk ke pasar internasional. Dan semua itu dilakukan dengan pertanian organik,”jelas Dewanti. Dan salah satu pertanian ala Jepang yang sudah berhasil dikembangkan di Bumiaji adalah pertanian buah melon. Di akhir acara peremian SRAF, secara khusus Dewanti memberikan semangat dengan menuliskan katakata inovatif. Ia berharap petani millenial di Kota Batu terus bersemangat dan tak lelah untuk mengembangkan pertanian di kota ini menjadi lebih baik.

“Satu langkah kecil akan menjadi suatu kemanfaatan yang besar. Dan Bertani karena benar,”ujar Dewanti dalam kata-kata inovatifnya. Dalam program ke depan, petani millennial akan di bekali dengan mindset industri 4.0 seperti Internet Of Things, Big Data, Artificial Intelligent, Robotic hingga Cloud Computing. Tidak zamannya lagi membajak sawah di bawah terik matahari, dan tidak perlu lagi susah payah buka lapak di pasar pagi. Karena kini petani millennial tetap keren bertani dengan teknologi digital. Mereka bisa mengelola lahan pertanian dengan memanfaatkan teknologi aplikasi.[nas-adv]

Senin Wage, 9 November 2020

PILKADA SERENTAK

Halaman 4

Warga Surabaya Asal Bawean Siap Coblos Paslon MA-Mujiaman Surabaya, Bhirawa 850 warga dari pulau Bawean yang ber-KTP Kota Pahlawan siap mencoblos calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Surabaya Irjen Pol (Purn) Machfud Arifin - Mujiaman Sukirno pada Pilwali 9 Desember 2020.

Hal tersebut dikatakan Ketua Pembina Persatuan Saudagar Bawean (PSB) Cabang Surabaya, Maslan Mansyur usai bersilaturahmi dengan calon walikota nomor urut dua di Surabaya, Minggu (8/11/2020).

Maslan mengatakan bahwa pilihan tersebut diberikan atas dasar penilaian sosok Machfud Arifin merupakan sosok yang dibutuhkan

Kota Surabaya dan dapat merangkul semua kalangan.

“Sosok pak Machfud Arifin ini punya perhatian kepada warga Bawean yang ada di Surabaya.

Selain itu program Pak Machfud untuk membawa Surabaya the next level itu mudah difahami,” ujar Maslan Masyur.

Tak hanya itu, tambahnya.

Mereka mengaku siap secara sukarela untuk mensosialisasikan program maju kotane makmur wargane yang digagas Machfud Arifin.

“Tentu dari program-program yang dijelaskan tadi yaitu memperbaiki pasar sebagai pusat perekonomian warga dan mayoritas

anggota PSB berwiraswasta itu bisa membantu kami,” ujarnya.

“Meskipun yang hadir di sini hanya beberapa saja tapi kami siap mensosialisasikan program maupun mengajak tetangga kanan kiri, hingga jaringan pertemanan untuk mendukung dan memilih pak Machfud Arifin,” imbuhnya.

Mendapatkan dukungan penuh dari PSB, Calon Wali Kota Surabaya nomor urut dua, Machfud Arifin mengatakan dukungan tersebut sebagi vitamin untuk semakin memperkuat super Tim yang digagasnya dalam memenangkan Pilwali 2020 ini.

“Jika sudah masuk dalam Super Tim itu tidak hanya pada pilkada

saja. Tapi jika nanti sudah duduk jadi Wali Kota Surabaya superteam ini fungsinya untuk memberi masukan dalam membangun Kota Surabaya,” ujar Machfud Arifin.

Mantan Kapolda Jatim ini mengatakan untuk memfasilitasi para saudagar asal Bawean yang mayoritas berwiraswasta itu salah satu upayanya yaitu memperbaiki pasar sebagus mungkin.

“Upaya dalam menumbuhkan ekonomi kerakyatan itu harus bagus pasarnya dan kami sudah memprogramkan itu dan sudah masuk dalam visi misi kami,” ujar Arek Suroboyo asli Ketintang itu.

Dicontohkannya, Pasar ayam Keputran itu letaknya sangat

andre/bhirawa

Warga dari pulau Bawean yang ber-KTP Kota Pahlawan siap mencoblos calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Surabaya Irjen Pol (Purn) Machfud Arifin - Mujiaman Sukirno pada Pilwali 9 Desember 2020.

strategis namun jika tida dikelola atau dibangun yang bagus tidak membawa dampak perekonomian masyarakat.

“Intinya kita sediakan dulu tempatnya secara bagus sehingga para

pedagang termasuk pedagang dari Bawean ini bisa masuk Sehingga bisa meningkatkan kemakmuran perekonomian masyarakat,” tandas Alumni SMP Negeri 1 Surabaya ini. [dre]

Komisi A Kecam Pemkot Tak Cairkan Dana Kelurahan

DPRD Surabaya, Bhirawa Komisi A DPRD Kota Surabaya mendapatkan laporan warga terkait politisasi pencairan dana kelurahan.

Dugaan politisasi dana kelurahan itu melalui para RW di Surabaya yang ditekan agar memilih pasangan calon Wali Kota dan Wakil Walikota Eri Cahyadi-Armuji pada pilwali 9 Desember mendatang.

Emak-emak di kawasan Kebonsari, Kecamatan Panggungrejo, Kota Pasuruan nyatakan dukungannya menangkan pasangan TEGAS.

hilmi husain/bhirawa

Emak-emak di Kawasan Kebonsari Siap Menangkan Pasangan TEGAS Pasuruan, Bhirawa Dukungan kepada pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pasuruan, Raharto Teno Prasetyo-Moch Hasjim Asjari (TEGAS) terus mengalir. Kali ini datang dari kawasan Kebonsari, Kecamatan Panggungrejo, Kota Pasuruan.

Rombongan emak-emak datang saat safari internal ranting PDI Perjuangan di Kelurahan Kebonsari. Kepada Mas Teno, panggilan akrabnya, mereka siap dukungan dan siap memenangkan Paslon TEGAS pada Pilkada 9 Desember nanti.

“Kami siap memenangkan dan memberikan suara kepada Mas Teno pada

Pilwali nanti. Kami yakin, Mas Teno mampu membawa kemajuan Kota Pasuruan untuk semakin lebih baik dan sejahtera,” ujar Khalimah, warga Kebonsari, Minggu (8/11).

Menanggapi hal itu, Mas Teno mengucapkan terima kasih atas apa yang sudah dilakukan emak-emak untuk memberikan dukungan kepada pasangan TEGAS. “Saya mengucapkan banyak berterima kasih atas dukungan yang sudah diberikan. Ini menjadikan kami lebih bersemangat dalam berikhtiar untuk menuju Kota Pasuruan yang maju dan sejahtera,” terang Mas Teno.

Di depan warga, Mas Teno meminta pangestu, untuk bisa pimpin Kota Pasuruan. Selain itu, ia juga meminta warga agar memiliki kartu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.

“Warga Kota Pasuruan harus punya. Dan itu hak warga untuk memiliki kartu jaminan kesehatan,” tegas Mas Teno. Bagi warga yang ingin memiliki kartu BPJS, lanjut Mas Teno, cukup membawa KTP dan kartu KK untuk didaftarkan ke Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Pasuruan.

“Tidak membayar, gratis. Untuk BPJS kelas tiga, Pemkot Pasuruan yang mem-

bayarnya. Karena dananya sudah dianggarkan,” kata Mas Teno.

Selama memimpin Kota Pasuruan dengan jabatan Plt Wali Kota Pasuruan, selama 1 tahun 10 bulan, belumlah sempurna. Karena itu, ia meminta pada warga pada tanggal 9 Desember 2020 mendatang untuk tidak Golput.

“Ijinkan saya untuk melanjutkan dan menyelesaikannya. Masa depan Kota Pasuruan ada di tangan bapakbapak dan ibu-ibu sekalian dan seluruh warga Kota Pasuruan,” pesannya. [hil]

Informasi itu langsung membuat panas kuping pimpinan Komisi A DPRD Kota Surabaya. Wakil Ketua Komisi A DPRD Surabaya, Camelia Habiba mengecam adanya politisasi dana kelurahan itu. Dengan menerjukan timnya di beberapa titik untuk memeriksa hal tersebut, ia mengaku tak akan membiarkan hal itu terjadi di Surabaya.

“Saya mengingatkan kepada Pemerintah Kota Surabaya untuk berhati-hati dalam menangani dana Kelurahan. Ada laporan bahwa adanya oknum yang menekan para RW dengan ancaman pencairan dana Kelurahan. Jangan sampai menggunakan kesempatan memanfaatkan dana Kelurahan sebagai ajang untuk pemenangan Pilkada,” kata Camelia Habibah, Sabtu (7/11/2020).

Selain akan menerjukan timnya di beberapa titik, ia juga akan memanggil dinas-dinas terkait di lingkungan Pemkot Surabaya, untuk mengkonfirmasi kebenaran informasi tersebut. Ia ingin adanya transparansi data terkait pencairan dana kelurahan. Data itu nantinya harus dipublikasikan secara gamblang untuk tanggung jawab publik.

“Kami akan meminta transparansi dan itu harus dipublikasikan. Dana kelurahan itu berapa totalnya se-Surabaya, berapa yang akan terealisasi, itu harus terpublish dengan nyata. Supaya masyarakat tahu kinerja Pemkot, karena ini kan bersumber dari APBD. Lha APBD itu bersumber dari uang rakyat bukan dari uang pribadi. Jadi masyarakat harus tahu,” katanya.

Ia berharap, sebelum kasus ini terus menguak dan meluas, Pemkot Surabaya segera mengevaluasi kesalahannya. Ia ingin Pemkot bisa menjaga kenetralitasan dalam gelaran Pilkada Surabaya 2020.

Sebab menurutnya, sudah banyak kasus yang memperlihatkan ketidaknetralan Pemkot Surabaya. salah satunya laporan RT di daerah Ampel yang mengatakan bahwa jika ada warganya yang rumahnya tertempel gambar selain Er-Ji maka diminta untuk diturunkan atau dilepas. [dre]

Jelang Ultah ke 9, Nasdem Gropyok Tikus Serentak Bojonegoro, Bhirawa Menjelang ulang tahun Partai NasDem ke 9 pada tanggal 11 November 2020, berbagai kegiatan dilakukan pengurus mulai dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai NasDem hingga Dewan Pimpinan Daerah (DPD).

Seperti dilakukan DPD NasDem Bojonegoro, dengan menggelar kegiatan gropyok tikus serentak, kemarin (8/11). Kegiatan ini sebagai bentuk empati terhadap kaum petani terhadap maraknya serangan hama tikus yang masih sulit dibasmi.

Gropyok tikus dilakukan di wilayah timur Bojonegoro di Desa Pejok, Kecamatan Kepohbaru, wilayah tengah di Desa Deru, Kecamatan Sumberrejo dan wilayah barat di Desa/Kecamatan Ngasem.

Bersama Partai NasDem, ratusan petani memburu

tikus dipersawahan yang hasil buruan sengaja dibeli sebagai support keseriusan memberantas hama pengerat tanaman ini.

Soehadi Moelyono selaku Ketua DPD Partai NasDem Bojonegoro mengaku prihatin atas meluasnya hama tikus yang sangat merugikan petani.

“Kita tahu betapa hama Tikus menjadi musuh petani, berbagai cara telah dilakukan namun masih saja hama ini terus ada,” terang Ketua DPD NasDem Bojonegoro ini.

Menurutnya, dengan tindakan nyata Gropyok Tikus ini diharapkan benar-benar memberikan manfaat bagi petani sehingga mampu mengurangi populasinya secara riil. Soehadi Moelyono juga mengingatkan agar petani tak lagi menggunakan cara-cara yang berbahaya dalam pemberantasan hama satu ini. [bas]

Sapa Tukang Becak Babat, Handoyo-Astried Janjikan Dirikan Bengkel Becak Gratis hartono/bhirawa

Pjs Wali Kota Blitar, Jumadi saat memberikan sambutan pembukaan Seminar Nasional dengan Tema ”Menggali Nilai-Nilai Pancasila dari Bumi Bung Karno” di Balaikota Koesuma Wicitro Kota Blitar, Jumat (6/11).

Pemkot Blitar Gelar Seminar Nasional Bersama BPIP Memberikan wawasan kebangsaan kepada masyarakat Kota Blitar, Pemerintah Kota Blitar menggelar Seminar Nasional bersama Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) di BalaikotaKoesuma Wicitro Kota Blitar, Jumat (6/11).

Seminar Nasional dengan Tema ”Menggali Nilai-Nilai Pancasila dari Bumi Bung Karno” diikuti oleh seluruh Organisasi Masyarakat (Ormas) se-Kota Blitar yang juga dihadiri oleh jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kota Blitar.

Pjs Wali Kota Blitar, Jumadi mengatakan Kota Blitar merupakan miniatur wawasan kebangsaan dengan adanya nilai-nilai Pancasila di Bumi Bung Karno yang sudah terbentuk bertahun-tahun dengan keragaman masyarakat Kota Blitar yang berjalan dengan baik antara Pemerintah dan masyarakat.

“Dan kami selalu menjaga nilai-nilai Pancasila yang ada di masyarakat Kota Blitar seperti dengan selalu bergotong royong serta menjaga toleransi yang selama ini sudah berjalan sangat baik,” kata Pjs Wali Kota Blitar, Jumadi.

Bahkan dikatakan Pjs Wali Kota Blitar , Jumadi ketahanan pangan saat ini di Kota Blitar juga sudah sangat mencukupi atas kinerja dari masyarakatnya, dimana dengan sistem gotong royong yang sudah diterapkan di Kota Blitar dan menanamkan

Pancasila terhadap masyarakat sudah sangat membantu di Kampung Pancasila yang berada di Kelurahan Sentul Kecamatan KepajenkidulKota Blitar.

“Selama menjabat, saya sangat senang sekali dan bangga dengan masyarakat Kota Blitar, sejauh ini ketahanan pangan kami sudah sangat baik dan bahkan surplus di masa pandemi. Masyarakatjuga bisa merasakan apa yang dilakukan oleh Kampung Pancasila bisa memenuhi kebutuhan kesehariannya,” ujarnya.

Sementara sebagai pembicara dalam Seminar Nasional tersebut, Wakil Ketua Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), Haryono menjelaskan potensi mengali untuk meningkatkan kedaulatan pangan yang saat ini sudah berjalan di Bumi Bung Karno sudah sangat baik meski di lakukan secara tradisional.

“Selama ini Indonesia masih mengalami stunting gara-gara terlalu banyak makan makanan yang bukan produk lingkungannya sendiri, semua itu bisa terjadi karena kita tidak mampu menggali potensi yang ada

dalam diri kita sendiri. Dan hanya bisa diakali kalau semua itu sesuai dengan nilai-nilai falsafah kehidupan bangsa kita yaitu gotong royong dan bekerja sama,” kata Haryono.

Bahkan menurutnya apa yang sudah di lakukan oleh kampung Pancasila yang terletak di Kelurahan Sentul Kecamatan Kepanjenkidul Kota Blitar, BPIP sangat mengapresiasi dan jangan sampai terhenti sampai disini.

“Harapannya sistem gotong royong antar kampung seperti di Kampung Pancasila Kota Blitar juga harus terus terjadi dan diterapkan semua kampong-kampung yang ada di Indonesia. Karena dengan gotong royong antar kampung itu kita nggak usah ngomong Persatuan Indonesia nggak usah ngomong keadilan social, dan itu sudah jalan tinggal secara teoritik saja,” terangnya.

Tambah Haryono, menurutnya mengaktualisasikan Pancasila bukan semata-mata untuk menyenangkan negara tetapi untuk menyenangkan dirinya dan keluarganya.

“Makanya kalau itu sudah terjadi, maka Pancasila bukan lagi monopoli negara tapi Pancasila menjadi milik kita bersama kita aktualisasikan bersama,” pungkasnya. [htn.adv]

alimun hakim/bhirawa

Suhandoyo - Astiti saat menyapa para tukang becak di Kecamatan Babat, Kabupaten Lamongan dengan menawarkan program bengkel gratis.

Lamongan, Bhirawa Sebagai satu satunya paslon kuda hitam dan mempunyai modal figur baru di Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lamongan Tahun 2020 ini, SuhandoyoAstiti terus merangsek ke lumbung suara arus bawah.

Seperti yang dilakukanya hari ini di Kecamatan Babat,Kabupaten Lamongan,Minggu (8/11).Paslon dengan jargon kompak ini menyapa

masyarakat tukang becak dan satu suara melalui deklarasi.

Bukan hanya menyapa dan berdeklarasi,Paslon ini langsung menyatakan programnya secara kongkrit yakni bengkel gratis untuk para tukang becak.

“Alhamdulillah Hari ini kami bertemu dan menyapa secara langsung para abang becak di Kecamatan Babat dan sekaligus deklarasi bersama.Tentunya dengan

adanya deklarasi para tukang becak ini, Paslon nomer urut 1 mendapatkan tambahan suara,” ujar Cawabup Astiti Wahid Wahyudi di Pasar Babat.

Sehingga,lanjut Astiti,apabila kita nantinya diberikan amanah untuk memimpin Kabupaten Lamongan kami akan memprioritaskan dan memperhatikan kesejahteraan abang tukang becak.

“Kami berkomitmen mendirikan bengkel tukang becak.Tentunya ini untuk peningkatan fasilitas pelayanan para tukang becak.Hal ini juga merupakan bentuk kepedulian kami terhadap nasib wong cilik.Kita berikan secara gratis tanpa dipungut biaya sepeserpun,” terangnya didampingi Cabup Suhandoyo dan para tukang becak kepada wartawan.

Senada dengan itu Calon Bupati Suhandoyo membeberkan,para tukang becak ini adalah orang yang ingin mendapatkan tambahan atau penghasilan walaupun kecil atau memang keahlianya sudah jadi tukang becak. [aha]

Senin Wage, 9 November 2020

PELAYANAN PUBLIK

Halaman 5

Antisipasi Bencana di Musim Hujan

Dinas PRKP Kabupaten Tuban Mitigasi Bencana Tuban, Bhirawa Memasuki musim penghujan tahun 2020 yang sudah mulai di bulan November ini, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PRKP) Kabupaten Tuban melakukan sejumlah langkah pencegahan terjadinya bencana alam, ketika terjadi genangan air di lingkungan permukiman, dan perkotaan, termasuk antisipasi terjadinya pohon tumbang.

Tim Unit Reaksi Cepat (URC) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PRKP) Kabupaten Tuban saat melakukanupaya pencegahan dini dengan bersih-bersih saluran air.

Kepala Dinas PRKP Tuban, Drs. Sudarmaji, MM., menjelaskan upaya pencegahan dini telah dilakukan untuk mengantisipasi datangnya musim hujan. Pihaknya juga telah menyiagakan seluruh personil yang terbagi dalam beberapa kelompok penanganan, di antaranya penanganan saluran air, pemangkasan po-

hon, dan Unit Reaksi Cepat (URC).

“Ketiganya intens berkoordinasi dalam menjalankan tugasnya,” ungkap Drs. Sudarmaji, MM. (8/10).

Mantan Camat Plumpang ini juga menjelaskan, kalau tim saluran air telah melakukan pembersihan pada beberapa titik. Hal ini diharapkanagar aliran air menjadi lancar sekali-

gus meminimalkan munculnya genangan. Tim URC dioptimalkan untuk menangani dampak yang ditimbulkan di musim penghujan.

Dinas PRKP Tuban mengalokasikan anggaran pada P-APBD Kabupaten Tuban tahun 2020 untuk penataan pohon. Baik dalam bentuk pemangkasan pada ujung pohon (topping), maupun penebangan pohon tuntas. Sebanyak 350 pohon akan dilakukan pemangkasan karena sudah terlalu tinggi. Selain itu 13 pohon ditebang tuntas karena sudah terlalu tua dan membahayakan.

Setiap tahun Dinas PRKP membuka posko Satuan Tugas Kebersihan Kota (Satberkota) yang berloka-

si di Taman Kota Tuban. Semua tim yang terlibat kaitannya dengan kebencanaan disiagakan di posko Satberkota. Tim ini dari unsur URC sebanyak 6 orang, tim penebang 5 orang, dan tim saluran air 10 orang.

“Semua personel disiapkan setiap harinya terutama di musim penghujan ini,” tambahnya.

Sudarmaji menambahkan, memasuki awal musim penghujan ini, tim kebencanaan Dinas PRKP telah beberapa kali melakukan pembersihan akibat pohon tumbang di beberapa wilayah. Di antaranya di jalan AKBP Soeroko, jalan Diponegoro, dan Jalan Raya Semarang No.1, Sugihwaras.[hud]

LINTAS PELAYANAN

DBD di Bojonegoro Capai 71 Kasus, Satu Orang Meninggal Bojonegoro, Bhirawa Jumlah kasus Demam Berdarah Dengue yang terjadi di Bojonegoro, mengalami menurun sepanjang tahun 2020, jika dibandingkan dengan kasus tahun 2019. Kepala Bidang (Kabid) Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Bojonegoro, dr Whenny Dyah P, sejak awal tahun hingga akhir Oktober tercatat ada sebanyak 71 warga di Bojonegoro yang terjangkit DBD. “Dari jumlah itu, sebanyak 1 orang meninggal dunia,” jelasnya, kemarin (8/11). dr Whenny mengatakan, jumlah kasus tersebut relatif menurun jika dibandingkan dengan kasus tahun 2019, di mana sepanjang 2019 jumlah kasus demam berdarah di Kabupaten Bojonegoro sebanyak 416 kasus dengan jumlah korban meninggal sebanyak 7 orang, sisanya 409 penderita dinyatakan sembuh. Sedangkan pada tahun 2020 ini, jumlah kasus sebanyak 71 orang terjangkit DBD, tercapai dalam waktu sekitar 10 bulan. Meski pun jumlah pasien yang meninggal, baru tercatat sebanyak 1orang.

Adapun rinciannya, pada bulan Januari 2020 sebanyak 36 kasus dengan 1 kasus kematian dari Kecamatan Kedewan. Bulan Februari 2020 sebanyak 16 kasus dan tidak kasus kematian. Bulan Maret 2020 sebanyak 8 kasus dan tidak ada kasus kematian. Bulan April 2020 sebanyak 2 kasus dan tidak ada kasus kematian. Bulan Mei dan Juni 2020, Nihil.

Kemudian bulan Juli 2020 ada 2 kasus dan tidak ada kasus kematian. Bulan Agustus 2020 ada 1 kasus dan tidak ada kasus kematian. Bulan September 2020 ada 4 kasus dan tidak ada kasus kematian. Bulan Oktober 2020 ada 2 kasus dan tidak ada kasus kematian. “Tapi kita tetap waspada karena memang ini sudah masuk musim penghujan,” terangnya.[bas]

Laporan Perkara Dispensasi Perkawinan di PA Kabupaten Malang Meningkat Kab Malang, Bhirawa Laporan perkara dispensasi perkawinan di bawah umur pada masyarakat di Kabupaten Malang selama berlangsungnya Pandemi Corona Virus Disease (Covid-19) meningkat. Meningkatnya dispensasi perkawinan di bawah umur, seperti calon istri atau calon suami belum memenuhi batas umur untuk boleh menikah.

Demikian diungkapkan, Kepala Bagian Humas Pengadilan Agama (PA) Kabupaten Malang Muhammad Khoirul, Minggu (8/11), kepada wartawan. Menurut dia, berdasarkan data PA Kabupaten Malang, selama rbulan Januari hingga September 2020, angka penerimaan laporan perkara dispensasi kawin berjumlah 1.270 perkara. Sedangkan batas umur untuk menikah minimal usianya 19 tahun. “Bagi calon suami atau calon istri yang belum mencapai umur 19 tahun bisa mengajukan keringanan atau dispensasi untuk bisa menikah,” jelasnya.

Dari laporan perkara dispensasi kawin, kata dia, yang diterima oleh PA Kabupaten Malang, sebanyak 1.182 laporan perkara yang telah diputuskan oleh Pengadilan Agama untuk dapat menikah. Sedangkan untuk tahapan pengajuan dispensasi kawin dilakukan langsung oleh orang tua dari calon pengantin yang masih di bawar umur 19 tahun. Sehingga dalam hal ini umur tersebut merupakan batasan usia minimal seseorang untuk melangsungkan pernikahan.

“Pengajuan perkawinan utamanya orang tua, hal itu agar pengajuan perkawinan anaknya yang masih dibawah usia 19 tahun untuk bisa diberikan dispensasi. Dari jumlah pengajuan dispensasi perkawannan tidak semuanya diberikan dispensasi,” ujar Khoirul.[cyn]

Kapolres AKBP Ach Imam Rifai didampingi Camat Jatibanteng saat menyerahkan bantuan sosial untuk anak yatim di Desa Tlogosari Situbondo.

sawawi/bhirawa

30 Anak Yatim Terima Bansos dari Kapolres Situbondo, Bhirawa Di sela-sela berkunjung di Kecamatan Sumbermalang, Kapolres Situbondo AKBP Achmad Imam Rifai, memberikan bantuan kepada anak yatim yang ada di Desa Tlogosari, Jumat (6/11). Acara sosial yang dipimpin Kapolres Situbondo itu juga di ikuti Kasat Lantas AKP Indah Citra Fitriani, Kasat Sabhara AKP Lukman Hadi, Kasat Binmas IPTU Jembadi, Kapolsek Sumbermalang IPTU Fauzan, Camat Sumbermalang serta Kepala UPT Puskesmas Sumbermalang

berikut Kades Tlogosari.

Kapolres Imam mengatakan, kegiatan bakti sosial ini merupakan rangkaian kegiatan Operasi Zebra Semeru 2020. Selain itu, kegiatan tersebut sebagai wujud kepedulian sekaligus untuk berbagi kebahagiaan dengan puluhan anak yatim piatu yang ada di Desa Tlogosari Kecamatan Sumbermalang.

“Di tengah wabah Covid-19 ini sudah selayaknya kita ikut berbagi dengan mereka (anak yatim),” jelas Kapolres Imam.

Kata Kapolres Imam, dengan adanya bantuan tersebut ia berharap bisa bermanfaat bagi masa depan anak yatim di Situbondo. Selain itu, imbuh pria dengan dua melati dipundaknya itu, bantuan tersebut bisa menambah semangat bagi belajar anak yatim.

“Kami berharap kedepan mereka para anak yatim bisa menjadi manusia yang mandiri. Apalagi situasi pandemi Covid-19 ini beban yang mereka tanggung cukup besar,” kata Kapolres.

Sementara itu, Kades Tlogosari me-

wakili warga dan tokoh masyarakat desa setempat mengaku sangat mengapresiasi atas kepedulian Polres Situbondo kemarin. Kata dia, semua elemen yang ada di Desa Tlogosari mengucapkan rasa terima kasih kepada Kapolres Situbondo dan Kasat Lantas atas bantuan dan kepeduliannya kepada anak yatim dan warga. “Terima kasih untuk Kapolres dan Kasat Lantas. Semoga bantuan ini dinilai sebagai ibadah dan membawa manfaat bagi masa depan anak yatim,” ucap Kades Tlogosari. [awi]

Sembari Bersepeda, Wali Kota Bagikan Sembako dan Kursi Roda Kota Madiun, Bhirawa Kunjungan kerja Wali Kota Madiun, Maidi yang dikemas dengan kegiatan bersepeda bersama kembali dilakukan oleh Pemkot Madiun.

Minggu (7/11), giliran warga di Kelurahan Taman dan Madiun Lor yang ditemui oleh orang nomor satu di Kota Madiun itu, sambil serahkan bantuan sembako dan kursi roda kepada warga yang berhak.

Kegiatan diawali dengan bersepeda bersama OPD dan LPMK yang dimulai dari balai kota. Kemudian, rombongan menuju Kelurahan Taman. Tepatnya, di Masjid Besar Kuno Taman untuk menyerahkan bantuan paket sembako kepada warga yang berhak. ‘’Saya berterima kasih kepada

masyarakat yang telah mendoakan kota kita ini agar Covid dapat ditekan. Ke depannya, saya harap doa masyarakat agar Covid segera meninggalkan kita,’’ kata Wali Kota dalam sambutannya.

Setelah itu, rombongan melanjutkan perjalanan menuju Kampung Pesona di Kelurahan Madiun Lor. Di lokasi tersebut, Wali Kota melakukan kegiatan yang sama. Yakni, membagikan sembako kepada masyarakat sekitar. Selain itu, juga memberikan bantuan berupa kursi roda kepada warga berkebutuhan khusus.

Pada kegiatan itu, Wali Kota terus memacu semangat masyarakat untuk meningkatkan daya tarik Kampung Pesona. Sebagai tempat hiburan kebanggaan Kota Madiun, Wali Kota berharap

Kampung Pesona semakin ramai pengunjung.

Sehingga, dapat meningkatkan perekonomian warga sekitar. ‘’Berdayakan kemampuan warga.

Tidak perlu mendatangkan dari luar. Sehingga, manfaat dari keberadaan Kampung Pesona ini semakin dirasakan oleh warga sekitar,’’kata Wali Kota.

Selain memberikan bantuan paket sembako, wali kota juga membagikan susu dan telur kepada anakanak. Serta, memberikan apresiasi kepada tim Jaranan dari Sanggar Laskar Pesona. “Sebagai salah satu rute yang dilewati sepeda wisata, saya harap masyarakat bisa mempertahankan dan mengembangkan Kampung Pesona. Sehingga, tetap menjadi sarana hiburan andalan warga Kota Madiun,’’tegas Wali Kota Maidi.[dar]

PELAKSANA PUBLIK

Tingkatkan Pelayanan Publik Pemkot Wacanakan Perubahan Pola Pikir Pelayanan publik pemerintah dewasa ini dirasa masih kurang optimal sehingga belum dapat memenuhi kualitas yang diharapkan masyarakat.

Kualitas pelayanan turut menentukan citra pemerintah di masyarakat. Untuk memenuhi kualitas tersebut perlu adanya aspek perubahan pola pikir.

“Sebab perubahan pola pikir menjadi faktor pendukung pelayanan prima pada masyarakat dan dalam rangka tata kelola pemerintahan yang baik,” kata Kabag Organisasi Setda Kota Probolinggo Prijo Djatmiko, Minggu (8/11). Hal ini, lanjutnya, sesuai dengan UU nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik dan perda nomor 9 tahun 2019 tentang pelayanan publik.

Untuk menyempurnakan tujuan tersebut maka Bagian Organisasi Setda Kota Probolinggo menggelar lokakarya perubahan pola pikir (pola pikir) bagi aparatur pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo tahun 2020, selama dua hari, dimulai Jumat hingga Minggu (6-8/11) di Harris Hotel and Convention, Malang.

Peserta lokakarya terdiri dari petugas yang melaksanakan pel-

ayanan langsung di Mal Pelayanan Publik (MPP) dan pelayanan di beberapa OPD. Narasumber dalam kegiatan tersebut adalah Sri Endah dari Bidang Pengembangan Profesi RSUD dr Syaiful Anwar Malang dan Plt Kepala DPMPTSP dan Naker Kota Probolinggo Aman Suryaman.

Menurut Prijo Djatmiko, lokakarya ini diharapkan dapat memberikan motivasi pada aparatur dalam membuka pikiran dan membantu individu mengenal potensi dalam dirinya. Sehingga mempunyai kemauan dan kemampuan untuk melakukan perubahan dari cara berpikir, bertindak dan berpenampilan baik dalam menjalankan tupoksi memberikan pelayanan pada masyarakat. “Tujuan lainnya untuk meningkatkan kinerja aparatur pada masyarakat dalam rangka men-

wiwit agus pribadi/bhirawa

Workshop perubahan mindset pemkot Probolinggo.

ingkatkan kualitas pelayanan publik,” tegas mantan Kabag Humas dan Protokol ini.

Pada kesempatan itu juga dilaksanakan penandatanganan komitmen bersama oleh OPD yang mem-

berikan pelayanan di MPP dan seluruh kepala OPD di lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo.

Isinya, pernyataan komitmen dan kesanggupan untuk meningkatkan integritas dan profesionalitas

dalam mewujudkan pelayanan publik yang transparan, akuntabel dan berkualitas.

Wawali Mochammad Soufis Subri yang hadir dalam pembukaan lokakarya menyampaikan berbagai hal. Ia berharap setiap ASN betulbetul pemikiran yang sama yaitu perubahan pola pikir dan prilaku.

Dengan begitu, kegiatan yang bermanfaat dan dapat mengubah prilaku dalam rangka melayani masyarakat Kota Probolinggo.

“Pelayanan publik hampir setiap kali kita mendengar, mendengar dan melaksanakan. Tapi sejauh mana pelayanan tersebut betul-betul perasaan masyarakat? Berbicara pelayanan publik yaitu Berbicara tentang windows -nya kota, wajahnya kota. Tidak sesederhana yang dipikirkan,” katanya.

“Ukuran wajah kota tergantung apapun kualitas pelayanan publik yang diberikan ke warga kota. Itu di tangan kami dan panjenengan semua. Karena apa yang kita dapat gaji satu sen, dua sen, satu rupiah, dua rupiah itu berasal dari masyarakat,”

lanjut Wawali Subri.

Subri pun menekankan, Kota Probolinggo punya wali kota yang hebat dan begitu luar biasa, sangat paham dan detail soal anggaran.

Untuk itu, ia mengajak seluruh ASN melakukan perubahan pola pikir dan prilaku yang lebih baik.

“Ayo berubah bersama-sama. Jangan harap staf berubah. Yang harus berubah dulu itu atasan, baru bawahan. Terkait dengan pola pikir, saya berharap yang paling pertama berubah adalah masing-masing kepala OPD, “tegas Subri, yang hadir malam itu mewakili Wali Kota Hadi Zainal Abidin.

Ia berharap paparan narasumber betul-betul dimanfaatkan dan diimplementasikan sehingga dapat mengubah ASN. “Pola pikir pelayanan publik yang baik harus tetap terjaga, MPP harus betul-betul bisa menerjemahkan apa maunya kepala daerah. Saya berharap bengkel ini dapat memberikan perubahan pola pikir dalam memberikan pelayanan pada masyarakat,” tambah wawali Subri.[wap]

Bhir

PENDIDIKAN, KEBUDA

Halaman 6

Senin Wage, 9 N

Peran Komite dan Wali Murid Tentukan Di Samping Perubahan Zona Sebaran Covid-19 Surabaya, Bhirawa Pembelajaran Tatap Muka (PTM) jenjang SMA/SMK di Surabaya terus bertambah. Hal itu seiring dengan perubahan zona oranye yang ada di daerah itu. Kendati begitu, berbagai pertimbangan, salah satunya persetujuan orangtua akan sangat berpengaruh. Seperti SMAN 16 Surabaya menggelar survey sebelum PTM diberlakukan, hasilnya 70% wali murid menyatakan setuju PTM digelar.

Menurut Sekertaris Komite SMAN 16 Surabaya, Kunjung Wahyudi, untuk yang 30%, ada yang mengizinkan 50% kapasitas tiap kelas. Tapi pihak sekolah tidak bisa seperti itu. Karena dari pemerintah menyarankan 25%.

Maka sekolah menjalankan himbauan pemerintah.

Kunjung menjelaskan, survey ini dilakukan mengingat PTM di tengah pandemi berkaitan dengan keselamatan dan kesehatan siswa.

Karenanya pihaknya tak memaksakan wali mudid yang belum berkenan PTM digelar beberapa pekan kedepan. Komite bersama

sekolah kini tengah menyiapkan teknis pelaksanaan PTM. Dan memastikan penerapan Protokol Kesehatan (Prokes) secara ketat. Bahkan pihaknya juga akan membentuk koordinator komite setiap kelas untuk berkomunikasi selama PTM. "Kapan akan dilakukan (PTM) kami masih membahas lagi dengan sekolah. Bisa jadi pertengahan November ini karena komunikasi orangtua dan komite berjalan lancar. Hanya saja, waktu detailnya tidak bisa memutuskan. Akan ada koordinasi kembali. Setelah 25% tatap muka, kita akan buat evalusasi lagi,'' ujar pria yang juga

menjabat sebagai Ketua Komnas Pendidikan Jatim ini.

Sementara Kepala SMAN 16 Surabaya, Roodiantini menambahkan, secara teknis PTM di sekolahnya akan diberlakukan secara shift dengan komposisi 25% per kelas selama dua jam di sesi pertama. Di

hari yang sama, sesi kedua komposisi yang sama dengan murid yang berbeda. Sehingga tidak akan terjadi penumpukan siswa di sekolah.

Karena sekolah sudah membuat, arah masuk dan keluar siswa. Sehingga pencegahan penularan Covid 19 bisa dilakukan.

Roodiantini menuturkan, dalam PTM nantinya sekolah akan

memfokuskan materi - materi pembelajaran yang tidak cukup dengan Daring, karena membutuhkan penjelasan lebih detail. Seperti materi eksak, geografi, ekonomi dan sebagainya. ''Kita akan programkan untuk materi - materi khusus ini,'' pungkasnya.

Persiapan PTM juga dilakukan SMA Muhammadiyah X Surabaya.

Waka Humas SMAN 16 Surabaya, Abdul Razzaq Thahir menunjukkan arah jalan masuk yang harus diikuti siswa selama simulasi PTM mendatang.

Selain merancang skema shift PTM, dan penerapan Prokes ketat, pihak sekolah juga menyiapkan empat gedung untuk mencegah terjadinya kerumunan siswa. Pihaknya juga membuat sebuah klinik khusus pemantau kesehatan siswa, dimana ada dokter dan perawat yang siaga.

"Jadi kami bagi shift, satu hari untuk kelas X saja, hari berikutnya kelas XI, berikutnya lagi kelas XII, begitu seterusnya. Dengan empat gedung yang kita miliki terpisah, jadi meminimalkan kerumunan. Jam pelajaran dibuat lebih pendek antara 3 hingga 4 jam saja sehari. Sisanya tetap diberi pelajaran secara online melalui platform yang kami miliki sendiri,'' jabar Waka Humas SMAM X Surabaya, Suardi.

Bahkan persetujuan dari hasil survey orangtua mencapai 90% untuk digelar PTM. Meski persiapan sudah dilakukan secara optimal, Suardi mengungkapkan, jika hingga kini pihaknya masih menunggu instruksi Dinas Pendidikan dan Pimpinan Muhammadiyah perihal kapan bisa dilaksanakan PTM.

Siswi SMAN 3 Sidoarjo Raih Juara II MTQ 2020 Sidoarjo, Bhirawa Termotivasi ingin mensiarkan agama Islam dan mensiarkan Alquran, Fatimah Azzahro siswi kelas XI MIPA 2 SMAN 3 Sidoarjo, berhasil meraih prestasi sebagai Juara Terbaik II MTQ (Musabaqah Tilawatil Quran) kategori siswa putri, di Gebyar Brawijaya Qur'ani ke VII Virtual Tingkat Nasional 2020.

Kepala SMAN 3 Sidoarjo, Dr Ristiwi Peni MPd, bersyukur setelah siswanya berhasil meraih prestasi yang sangat membanggakan, karena bisa mengharumkan nama baik sekaloh dan Kabupaten Sidoarjo.

"Siswi kami ini tahun lalu juga mengikuti lomba yang sama, namun masuh juara harapan II, tahun ini langsung terbaik kedua. Sebelumnya juga pernah mengikuti lomba MTQ tingkat Jawa Timur yang diselenggarakan Universitas Airlangga (Unair) Surabaya dan meraih juara II,'' terang Ristiwi, Minggu (8/11) kemarin.

Ristiwi menjelaskan, siswanya berhasil mengukir prestasi MTQ. Namun gurunya juga tidak berpuas hati, dan harus terus mendorong untuk meningkatkan pembinaan berikutnya, agar siswanya menjadi

BANGKU POJOK

Ahli permukiman dan perkotaan, Prof Dr Ir Johan Silas

Gubes ITS Akui Keberhasilan Penataan Kawasan Kumuh di Surabaya Surabaya, Bhirawa Meski debat publik perdana calon wali kota dan calon wakil wali kota (Cawali - Cawawali) Surabaya sudah berlalu, masih ada topik yang menjadi perbincangan hangat di masyarakat, yaitu terkait penataan kawasan kumuh, di mana Calon Wali Kota Eri Cahyadi menyebut kawasan kumuh di Surabaya telah jauh berkurang. Cawali Machfud Arifin beberapa kali mengkritik masih adanya kawasan yang dinilai tak tertata di Surabaya dalam debat pertama. Ahli permukiman dan perkotaan, Prof Dr Ir Johan Silas mengatakan, pernyataan Eri sudah tepat. Data Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), juga menyatakan kawasan kumuh di Surabaya sudah 0%.

"Di Direktorat Jenderal Cipta Karya itu ada yang namanya Program Kotaku, yakni Kota Tanpa Kumuh. Tim ini yang mengeluarkan data yang menyebut Surabaya kawasan kumuhnya sudah 0%. Tim ini milik pemerintah pusat. Pemkot tak ikut cawe - cawe. Setahu saya, angka persisnya 0,3%. Karena sangat kecil, maka dianggap 0%,'' ujar Johan Silas yang merupakan akademisi ITS, Minggu (8/11).

Berdasarkan data Program Kotaku Kementerian PUPR yang terangkum di Nota Dinas Nomor 02/ND/Cb16/Satker1/2020 tentang Laporan Capaian Pengurangan Kumuh Provinsi Jatim, luasan kawasan kumuh di Surabaya semula 151 hektare. Dalam beberapa tahun terakhir, penataan digenjot hingga berhasil ditekan sampai 0% pada 2019. [iib]

siswa terbaik dan berprestasi. Kebanggaan bagi SMAN 3 Sidoarjo mampu mencetak kader - kader terbaik di sekolah untuk meraih juara.

Diupayakan dan diharapkan kedepan siswanya bisa meraih juara pertama di setiap lomba.

Sementara Humas SMAN 3 Sidoarjo, Sri Wahyuning Ari menambahkan, setiap tahun siswa kami selalu menorehkan prestasi dalam segala bidang. Baik itu olahraga, seni, agama ataupun beberapa pelajaran.

Kemarin juga ada salah satu siswi kami masuk lima besar kreasi seni tari di Unesa. [ach]

Fatimah Azzahro siswi kelas XI MIPA 2

Dispendik Sosialisasi Pembuatan Karya Inovatif Bagi Pengawas Sekolah Probolinggo, Bhirawa Dinas Pendidikan (Dispendik) Kabupaten Probolinggo memberikan sosialisasi pembuatan karya inovatif bagi pengawas sekolah di wilayah Kabupaten Probolinggo, mulai Hari Jumat hingga Minggu (6-8/11). Sosialiasi menghadirkan narasumber pejabat struktural Dinas Pendidikan Kabupaten Probolinggo dan Ganif Rojikin dan diikuti pengawas TK, SD dan SMP se-Kabupaten Probolinggo dibagi dalam tiga tahap, masing masing tahap diikuti 20 orang.

Menurut Kepala Dispendik Kabupaten Probolinggo, Fathur Rozi melalui Kepala Bidang Pembinaan Ketenagaan Sunalis, Minggu (8/11), kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi pengawas sekolah jenjang TK, SD dan SMP se-Kabupaten Probolinggo di masa pandemi Covid 19 untuk mengkomunikasikan konten/informasi dengan kecakapan kognitif dan teknikal.

"Pengawas memiliki kemampuan bersosialisasi, kemampuan dalam pembelajaran dan memiliki sikap berpikir kritis, kreatif, inspiratif dan inovatif,'' katanya.

Menurut Sunalis, pengembangan profesi pengawas merupakan salah satu kegiatan yang dirancang untuk mewujudkan terbentuknya pengawas yang profesional. Dengan penguasaan sikap, keterampilan, ilmu pengetahuan dan teknologi yang kuat, maka diharapkan pengawas terampil meningkatkan minat para guru dan kepala sekolah binaannya untuk dapat memberikan layanan pendidikan yang bermutu.

Lebih lanjut, Sunalis menjelaskan, profesional artinya pengawas harus memiliki kompetensi dalam melakukan Tupoksinya sebagai pengawas pada masa pandemi yang disesuaikan dengan karakteristik sekolah binaan masing - masing.

"Tangguh, dengan memiliki sifat kuat jasmani rohani, sabar menjalankan tugas, handal menguasai bidang kepengawasan serta berpendirian kukuh dalam menjalankan kepengawasan. Sementara dari segi karakter pengawas harus memiliki lima nilai karakter utama, seperti religius, nasionalis, kemandirian, integritastas dan gotong royong,'' terangnya. [wap]

wiwit agus pribadi/bhirawa

Tim Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) berhasil merebut kemenangan di dua nomor lomba pad

Tim UMM Sabet Dua G Malang, Bhirawa Tim Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) berhasil merebut kemenangan di dua nomor lomba pada final Kompetisi Kapal Cepat Tak Berawak Nasional (KKCTBN) 2020, 5 hingga 7 November 2020 lalu. Mekatronic Team 1 dan 2 masing-masing berhasil menjadi Juara II di kategori Performa Prototipe Kapal Fuel Engine Remote Control (FERC) serta Electric Remote Control (ERC).

Wakil Rektor I UMM, Prof Dr Syamsul Arifin MSi, menyampaikan selamat kepada seluruh pemenang yang telah secara kompetitif dan sportif mengikuti kompetisi. Meski berada di kondisi yang serba terbatas di tengah pandemi Covid 19. Prof Syamsul, mengaku puas dengan penyelenggaraan kedua kalinya di UMM, perhelatan yang merupakan agenda bergengsi Pusat Prestasi Nasional Kemendik-

bud ini diadakan.

"Kompetisi KKCTBN ini akan memberikan dampak positif bagi para peserta. Di

masa depan, m ih mudah mend dan mendapa yang lebih ting

Pengawas Sekolah dilatih pembuatan karya inovatif.

GALERI

SISWA

Gelombang Ketiga Santri Tebuireng Jombang Wajib Ikuti Tes Swab Pesantren Tebuireng, Jombang kembali mengundang santri yang selama ini belajar dari rumah untuk kembali ke pondok.

Gelombang ketiga kedatangan santri ini dilaksanakan mulai Sabtu (7/11) hingga Kamis (12/11) mendatang.

Oleh: Arif Yulianto, Kabupaten Jombang

arif yulianto/bhirawa

Santri Pesantren Tebu Ireng Jombang gelombang ketiga tengah mengikuti swab test untuk memastikan mereka bebas dari Covid-19.

"Sebanyak 1.396 santri diundang kembali masuk ke pondok selama sepekan ke depan. Mereka datang secara bergelombang, sesuai jadwal yang telah disiapkan pengurus pondok,'' ujar Ketua Gugus Tugas Pesantren Tangguh Tebuireng, Jombang, Ustaz Lukman Hakim, Sabtu (7/11).

Menurut Ustaz Lukman, mayoritas yang datang pada gelombang ketiga ini yakni

santri kelas tengah (VIII SMP/ MTs dan XI SMA/MA). Untuk hari pertama dikhususkan 248 santri dari Jombang, Mojokerto, Kediri, Sidoarjo dan Surabaya. Berikutnya menyusul Madura dan daerah lain sesuai jadwal yang telah ditetapkan oleh pengurus.

"Berbeda dengan dua gelombang sebelumnya yang hanya diminta melampirkan hasil rapid test, santri gelombang ketiga ini di-

wajibkan untuk mengikuti uji usap (swab test) saat kedatangan. Maka kami berharap santri yang datang benar - benar terbebas dari Covid 19,'' tegasnya.

Dengan mengikuti uji usap, santri tak perlu lagi mengikuti proses karantina selama 14 hari seperti sebelumnya. Sebab, jika hasil uji usap negatif, santri akan langsung dipersilahkan memasuki asrama.

"Diperkirakan butuh waktu sekitar lima jam untuk mengetahui hasil uji usap.

Selama masa tunggu, santri menempati ruang transit di Kampus Universitas Hasyim Asy'ari,'' kata Ustaz Lukman.

Proses uji usap ini dilaksanakan bekerjasama dengan RS Unipdu Medika Jom-

bang. Sebelum pengambilan sampel, santri harus melalui tahapan penapisan yang dilaksanakan oleh tenaga kesehatan dari Pusat Kesehatan Pesantren Tebuireng. Mereka ditanya tentang riwayat perjalanan selama dua pekan terakhir dan diuji kemampuan indra penciumannya.

Ustaz Lukman menuturkan, pihaknya memastikan kesehatan santri menjadi prioritas utama dalam setiap kebijakan pesantren dan gugus tugas. Mewakili keluarga besar Pesantren Tebuireng, ia juga menyampaikan terima kasih atas dukungan dan pendampingan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Jombang dan Provinsi Jawa Timur selama ini. [*]

rawa

& OLAHRAGA n PTM Digelar

AYAAN

November 2020

Halaman 7

45 Persen Berada di 11 PTNBH Terpusat di Pulau Jawa

Jauh dari Harapan, Indonesia Hanya Miliki 5.389 Profesor

"Simulasi sudah kami lakukan, tetapi untuk kegiatan komunitas saja dan yang non pembelajaran.

Kami sudah mengajukan ke Pimpinan Muhammadiyah, menanyakan tepatnya. Tetapi memang maklumat keputusan Muhammadiyah Pusat hingga Desember untuk PJJ (Pembelajaran Jarak Jauh),'' ujarnya.

Dijelaskan Suardi, pembelajaran Daring sebenarnya tak menjadi masalah. Pasalnya sebelum pandemi Covid 19 terjadi sekolah sudah terbiasa dengan pembelajaran online. Tetapi dengan konsep yang diusung sekolah, di mana interaksi dua arah guru dan murid memegang peranan penting. Dan untuk penanganan psikologis dan bakat minat siswa, jadi membutuhkan bertemu dengan siswa. Dan desakan mayoritas wali murid agar segera masuk, karena minimnya aktifitas siswa jika di rumah.

Hasil Evaluasi, Tambah Kapasitas Siswa Per Kelas Jika persiapan kedua sekolah akan mengisi kapasitas sebanyak

Surabaya, Bhirawa Tantangan besar tengah dihadapi profesor di Indonesia. Bahkan Ketua Asosiasi Profesor Indonesia (API), Prof Dr Ir H Ari Purbayanto MSc menyebut profesor di Indonesia belum merdeka dan belum bersatu. Ia juga menilai sebanyak 5.389 profesor masih sangat sedikit jika dibandingkan dengan 268 juta jumlah penduduk Indonesia.

"Para profesor Indonesia tak boleh hanya berdiam saja agar negara tidak salah arah. Kita harus terus meningkatkan kualitas dan kuantitas, memberi masukan kepada pemerintah dan mampu membawa negara ini menjadi lebih maju,'' ungkapnya dalam Professor Summit 2020 yang diselenggarakan secara Daring pada 3 hingga 6 Nopember 2020.

Prof Ari menjelaskan, sebanyak 45% dari 5.389 profesor yang dimiliki Indonesia masih berada di 11 PTNBH yang terpusat di Pulau Jawa. Para professor belum merdeka sebab masih terkungkung di kampus masing - masing, dan kualitas wilayah pelosok belum banyak tersentuh sebab terlalu terpusat di Pulau Jawa.

Yang dipertanyakan, mengapa profesor tidak diberikan kebebasan mengajar di kampus - kampus lain.

Prof Ari menyesali gelar profesor di Indonesia yang terlalu terpaku pada publikasi Scopus. Menurutnya, seharusnya profesor mampu berinovasi dan diakui manfaatnya, selain menulis di jurnal Scopus yang dapat dijadikan sebagai pertimbangan dari gelar profesor. Namun, kenyataannya jika belum terakreditasi scopus maka ia tidak akan diakui sebagai profesor.

Tak hanya itu, pihaknya juga menyoroti adanya topik penelitian yang sebenarnya sangat berkualitas, namun bisa saja tidak terdanai karena keterbatasan dana yang tersedia. Di Malaysia masih jauh lebih baik dari Indonesia, sebab mereka setiap membuat proposal langsung mendapat dana, sementara di Indonesia harus diseleksi karena dana yang dibatasi.

25 persen tiap kelasnya. Berbeda dengan yang ada di SMKN 2 Surabaya. Untuk ujicoba kedua ini akan menambah jumlah kapasitas hingga 50% siswa per kelasnya dengan 48 ruangan yang disediakan. Dengan sistem shift.

"Untuk simulasi selama sebulan kemarin kami sudah isi sekitar 25% kapasitas siswa per kelas.

Dari hasil evaluasi ini dan mengingat persiapan Prokes yang ketat jadi kami menambah hingga 50%,'' ujar Kepala SMKN 2 Surabaya, Djoko Pratmodjo.

Kapasitas ini, kata Djoko akan mulai diterapkan hari ini. Ia juga menambahkan, pentingnya asah skill dan kompetensi siswa di jenjang SMK jadi pertimbangan untuk menerapkan PTM ini.

"Kami khawatir jika ini tak segera dilakukan selama satu semester siswa tidak akan mendapatkan kompetensi yang mereka miliki. Kegiatan Prakerin (Praktek Kerja Industri) pun juga mulai berjalan untuk enam jurusan yang tersebar di sekitar Surabaya,'' tandasnya. [ina]

Sebanyak 45 Profesor di seluruh Indonesia dan tiga pelaku yang bekerjasama dengan Majelis Guru Besar PTNBH dalam Profesor Summit 2020 beberapa waktu yang lalu.

Dalam kesempatan ini, 11 karya inovasi juga dipresentasikan 11 profesor. Sekretaris Dewan Profesor ITS, Prof Dr Ir Imam Robandi MT menjelaskan, sebagai forum bertukar informasi khususnya di era pandemi, Professor Summit 2020 diisi dengan enam seminar nasional yang mengangkat berbagai topik dan bidang. Serta di penghujung acaranya, menyajikan Seminar Karya Inovasi Profesor dari Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN BH).

"Tujuannya untuk memompa para guru besar agar selalu berkarya, meningkatkan sensitivitas atau kepekaan, idealisme, integritas, dan mengutamakan kebermanfaatan untuk bangsa dan masyarakat,'' ungkap guru besar Teknik Elektro ITS ini.

Meski mengambil tema Challenges

of Professors in the Era of Covid 19 Pandemic and Beyond atau Tantangan Profesor di Era Pandemi Covid 19 dan Sesudahnya, Imam menuturkan, inovasi - inovasi yang dipresentasikan tidak melulu berkutat dalam masalah pandemi. Salah satu contohnya adalah inovasi mengenai Keselamatan Kapal dan Keamanan Instalasi Laut yang dibawakan Prof Ketut Buda Artana dari ITS. "Inovasinya membentuk sistem cerdas early warning (peringatan dini) agar kapal - kapal dapat berjalan mulus di rutenya masing - masing dan terhindar dari kecelakaan seperti tabrakan dengan jaringan pipa gas bawah laut dan sebagainya,'' paparnya.

Selain itu, ada juga presentasi terkait inovasi yang berkaitan dengan pandemi Covid 19. Salah satunya yaitu

mengenai Vaksin Covid 19 yang dibawakan Prof Kusnandi Rusmil dari Universitas Padjadjaran (Unpad). "Ke 11 inovasi yang disajikan pada hari terakhir Professor Summit 2020 ini sangatlah inovatif dan diharapkan bermanfaat bagi masyarakat luas,'' ujarnya.

Sementara itu, Ketua DP ITS Prof Dr Nadjadji Anwar pun menganugerahi 11 profesor yang mempresentasikan karya inovasinya dengan penghargaan Outstanding Professor in Research Innovation. Dalam sambutannya, guru besar Departemen Teknik Sipil ini berharap agar semua karya inovasi yang telah dipresentasikan dapat diwujudkan dan dimanfaatkan di masyarakat.

"Sekecil apapun hasil yang dirasakan saat ini, niscaya akan memberi dampak yang signifikan pada saatnya nanti,'' tandasnya. [ina]

Budaya Nrimo Jadi Ganjalan Perlindungan Konsumen di Indonesia

BPKN Gandeng Unej dalam Peningkatan Kesadaran Hak Konsumen

a final Kompetisi Kapal Cepat Tak Berawak Nasional (KKCTBN) 2020, 5 hingga 7 November 2020 lalu.

Gelar di KKCTBN 2020

ereka akan lebdapat pekerjaan t penghasilan ggi. Karena ac-

ara semacam ini akan sangat membantu mobilitas mahasiswa di masa yang akan datang. Tentu kami akan senang

jika UMM dilipih untuk ketiga kalinya sebagai tuan rumah,'' kata Syamsul.

Sekretaris LLDikti Wilayah VII Jawa Timur, Dr Widyo Winarso MPd yang mewakili Pusat Prestasi Nasional Kemendikbud menutup secara resmi gelaran KKCTBN yang telah terselenggara sebanyak tujuh kali ini. Secara pribadi, Widyo bangga, banyak dari universitas dampingannya di LLDikti Jawa Timur yang masuk ke babak final.

"Terimakasih kepada UMM atas kesukarelaannya menjadi tuan rumah gelaran KKCTBN 2020. Bahkan Prof Syamsul, mengaku ingin menjadi tuan rumah untuk ketiga kalinya.

Kami menyambut baik tawaran ini. Karena memang, tidak semua kampus memiliki karakteristik khusus (memiki arena lomba balap kapal cepat berupa danau dalam kampus, red) seperti UMM,'' katanya di Rayz Hotel UMM. [mut]

Jember, Bhirawa Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) jalin kerjasama dengan Universitas Jember (Unej) dalam peningkatan kesadaran hak konsumen. Naskah Kerjasama (MoU) ditandatangani Ketua BPKN, Rizal E Hambali dan Rektor Universitas Jember Iwan Taruna di Kampus Tegalboto, Jumat (6/11) kemarin Menurut Kepala BPKN, Rizal E Hambali, belum optimalnya lembaganya dalam memberikan perlindungan terhadap konsumen di Indonesia disebabkan beberapa faktor. Diantaranya budaya menerima (nrimo, Jawa, red) yang dimiliki masyarakat masih menjadi ganjalan utama.

"Budaya nrimo ternyata masih menjadi salah satu ganjalan dalam perlindungan konsumen di Indonesia. Faktor kedua, adalah masih minimnya pengetahuan terhadap hak - hak konsumen di kalangan masyarakat Indonesia.

Akibatnya konsumen yang dirugikan lebih banyak memilih menerima ketimbang menuntut hak - haknya,'' ujar Rizal E Hambali kemarin.

Rizal juga menyebutkan, berdasarkan data survey Indeks Keberdayaan Konsumen (IKK) yang dilakukan Kementerian Perdagangan, skor mengenai pengetahuan konsumen akan haknya dan pengajuan komplain masih rendah. Padahal

aturan mengenai perlindungan konsumen sudah diundangkan sejak tahun 1999 lalu melalui UU Nomor 8 mengenai Perlindungan Konsumen yang menyatakan hak - hak konsumen dilindungi oleh negara.

"UU ini menegaskan negara hadir dalam melindungi konsumen. Jika uang kembalian Rp10 tidak diberikan, maka umumnya konsumen kita memaklumi atau nrimo saja. Padahal jika diakumulasikan maka jumlahnya besar juga. Mestinya konsumen berhak protes kepada penjual,'' terangnya pula.

Maka untuk meningkatkan kesa-

daran perlindungan dan hak konsumen, pihaknya mengajak Perguruan Tinggi seperti Unej untuk turut serta mensosialisasikan hak konsumen melalui kegiatan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. ''Dengan harapan masyarakat Indonesia tahu akan haknya sebagai konsumen,'' jelas Rizal E Halim yang didampingi M Mufti Mubarok, Wakil Ketua BPKN, serta Lasminingsih, Komisioner BPKN yang membidangi kerjasama.

Rizal juga menambahkan, BPKN juga mengambil langkah jemput bola dalam memberikan advokasi

Kepala BPKN, Rizal E Hambali saat menandatangani naska kerjasama (MoU) disaksikan oleh Rektor Universitas Jember Iwan Taruna, kemarin.

Tingkatkan Olah Raga, Kaypang Sport Gelar Webinar Bojonegoro, Bhirawa Terus meningkatkan dan memasyarakatkan olah raga selama Pandemi Covid 19, Kaypang Sport Bojonegoro bakal menggelar dua webinar dengan tema Pengaruh Aktivitas Fisik Pada Perkembangan Kecerdasan Anak dan Cara Mempertahankan Motivasi Berlatif Selama Pandemi. Menurut Ketua Kaypang

Sport Bojonegoro, M Muslim, webinar rencananya dibuka Bupati Bojonegoro, Anna Muawamah ini merupakan bentuk kepedulian lembaganya untuk terus memasyarakatkan olah raga dan kegiatan fisik termasuk terhadap para atlet yang saat ini banyak yang tidak bisa mengikuti gelaran pemusatan latihan.

"Lembaga kami yang bergerak

dalam olah raga ingin terus memasyarakatkan oleh raga sebagai sarana untuk mensehatkan masyarakat. Selain itu kita ingin membantu para atlet untuk mempertahankan motovasi berlatih selama pandemi,'' terangnya dikonfirmasi Bhirawa, Minggu (8/11).

Wabinar tema Pengaruh Aktivitas Fisik Pada Perkembangan Kecer-

Dispora Pantau Petinju untuk Popnas, Butuh Seleksi dan TC untuk Raih Emas Dispora Jatim, Bhirawa Dinas Kepemudaan dan Olahraga (Dispora) kini tengah melakukan pemantau untuk merekrut atlet pelajar terbaik di cabang olahraga (Cabor) tinju untuk diturun di Pekan Olahraga Pelajar Nasional (Popnas) XVI di Babel-Palembang 2021.

Upaya pertama yang dilakukan oleh Dispora Jatim adalah dengan melihat latihan para atlet Sasana Soerjo Ngawi yang berada di Komplek kantor Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Ngawi.Salah satu alasan dipilihnya Sasana Soerjo karena minat pelajar untuk berlatih tinju sangat tinggi, terbukti ada 60 lebih atlet yang berlatih di tempat tersebut.

Selain tinju, selain tinju disasana yang didirikan sekitar tahun 2000 itu juga melatih atlet wushu. Kedua cabor dipertandingan di Popnas.

Alasan lainnya karena di Sasana Soerjo juga sudah berhasil mencetak juara baik dilevel nasional, seperti

perlindungan konsumen. Seperti kasus gagal bayar asuransi, kasus nasabah Bank Perkreditan Rakyat (BPR) yang tak bisa mengambil tabungannya, hingga pengelola umroh yang gagal memberangkatkan jamaahnya. "Kami juga bersinergi dengan aparat penegak hukum agar tak ragu menggunakan pasal pasal yang memberikan hukuman pidana bagi produsen yang wan prestasi kepada konsumennya seperti pasal 62 UU Nomor 8 tahun 1999 mengenai Perlindungan Konsumen sebagai efek jera,'' tegasnya.

Sementara, Rektor Unej, Iwan Taruna, menyambut baik jalinan kerjasama ini. Bentuk kerjasama yang bisa dilakukan bisa berupa riset dan kegiatan ilmiah lainnya. Kerjasama ini juga membuka peluang bagi mahasiswa Universitas Jember untuk magang mendalami masalah perlindungan konsumen seperti yang diprogramkan dalam kampus.

"Sosialisasi mengenai hak dan perlindungan konsumen juga bisa melalui mahasiswa kami yang melaksanakan program Kuliah Kerja Nyata, mengingat kami melaksanakan KKN Tematis,'' jelas Iwan. Minat kerjasama ini, tandas Iwan, mendapat respon positif bagi para Dekan dan Dosen Unej yang juga mengikuti kerjasama ini secara Daring. [efi]

Rico Kurnia Febrianto berhasil meraih medail emas Porprov, Kejurnas di Yogjakarta dan sempat mewakili Indonesia berlaga di Brazil. Ia juga memiliki prestasi di Tinju dengan meraih juara Kejurda di Batu dan

Banyuwangi. Kemudian Alex Sandro juara Kejurnas di NTT. Kepala Dispora Jatim, Supratomo mengatakan, untuk tinju harus menggelar seleksi dan melihat prestasi atlet karena tinju belum masih PPLP atau

Atlet tinju dan wushu dari Sasan Soejo Ngawi memiliki potensi untuk membela Jatim di ajang Popnas 2021.

PPLPD. "Jadi harus ada seleksi dan nantinya yang terbaik akan kita bawa ke Popnas," katanya, Minggu (8/11).

Dihubungi terpisah Kepala Seksi Olahraga Pendidikan dan prestasi Bidang Keolahragaan Dispora Jatim, Nurul Anshori memberikan apresiasi terhadap pelatih Sasan Soerjo, pengurus Pertina maupun Pemkab Ngawi yang memberikan dukungan terhadap perkembangan tinju maupun wushu.

"Saya baru lihat ada sasana tinju dan wushu yang memiliki atlet lebih dari 60," kata Anshori saat melakukan pemantauan di Ngawi. Ia berharap nantinya dari sasana ini bisa ada atlet pelajar yang bisa meraih medali emas bagi Jatim di ajang Popnas. "Kalau melihat antusias atlet dan pelatih, saya optimis bisa meraih emas," katanya.

Sementara itu pelatih Sasana Soerjo, Didit Koko Nugroho mengaku optimis tinju Jatim bisa meraih medali emas di Popnas, namun harus ada seleksi dan program training center (TC). [wwn]

dasan Anak akan menghadirkan dua pembicara yaitu Dr Muhammad Muhyi MPd (Unipa Surabaya) dan dr Fatia (Praktisi Anak). Sedangkan sebagai moderator Febrianti Yuli Satriyani SPdI MPd dari Universitas Trilogi Jakarta. Webinar akan digelar Sabtu, (14/11), pukul 10.00 hingga 13.00 WIB melalui Aplikasi Zoom . [gat]

GELANGGANG

Renovasi Dua Stadion Utama dan 15 Lapangan dari Dana APBN Rp418 M Jakarta, Bhirawa Renovasi dua stadion utama dan 15 lapangan sepak bola di lima provinsi, dengan dana APBN Rp418 miliar, kontrak dan Kick off Renovasinya telah ditandatangani. Penandatanganan kontrak disaksikan Menteri PUPR Basuki Hadimulyono, Menpora Zainudin Amali, dan Gubernur Bali Wayan Koster.

Pelaksana pembangunan Dirjen Cipta Karya KemenPUPR. "Renovasi sarana dan prasarana olahraga, khususnya sepakbola, menjadi bagian dari upaya membangkitkan semangat Skuad Timwas Garuda. Untuk berprestasi di tingkat internasional. Dengan prasarana yang baik dan semangat berlatih yang tinggi, insya Allah, Skuad Garuda akan memberi hasil seperti yang diharapkan,'' ucap Menteri Basuki.

Terkait renovasi stadion dan lapangan sepak bola, Basuki menekankan pelaksanaan harus memperhatikan standar internasional. Terutama rumput dan sistem pencahayaan, dengan waktu yang hanya enam bulan. Jadi untuk penggantian rumput dan perbaikan pencahayaan, harus dihitung dengan baik.

Sehingga waktu enam bulan, bisa digunakan dengan baik dan tepat. Perbaikan Venue juga harus sesuai standar FIFA. [ira]

JATIM MEMBANGUN Menaker : Pengangguran Tembus 9,7 Juta Orang Senin Wage, 9 November 2020

Halaman 8

Sidoarjo, Bhirawa Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia (Menaker RI) Ida Fauziyah menyebut angka pengangguran di Indonesia saat masa Pandemi Covid-19 melonjak ke angka 9,77 juta jiwa. Angka itu baru dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS).

gegeh bagus setiadi/bhirawa

Menaker Ida Fauziyah saat melakukan kunjungan kerja dan menyaksikan langsung penerima Bantuan Subsidi Upah (BSU) di Grinting, Kecamatan Tulangan, Kabupaten Sidoarjo, Jumat (6/11) lalu.

Hal itu dipaparkan Menteri asal Mojokerto saat melakukan kunjungan kerja dan menyaksikan langsung penerima Bantuan Subsidi Upah (BSU) di Grinting, Kecamatan Tulangan, Kabupaten Sidoarjo, Jumat (6/11) lalu.

“Bulan Februari 2020 sebenarnya angka pengangguran turun dari angka 7,50 juta ke 6,88 juta. Tapi

karena ada Pandemi Covid-19, pengangguran kita jadi 9,77 juta,” ungkap Ida. Ida menambahkan, yang menganggur didominasi besar tingkat pendidikannya lebih baik, yaitu SMA dan SMK. Ketika dinamika ketenagakerjaan semakin kompetitif, maka harus berpikir seribu kali dan seribu langkah agar kompentisi ten-

aga kerja bisa bersaing. “Upah boleh naik terus, tapi yang penting bagaimana kompetensi tetap terjaga,” paparnya.

Ida Fauziyah menyebut, perusahaan akan senang menaikkan upah karyawan jika kompetensinya tinggi.

“Rasanya berat kita menuntut kenaikan upah terus-menerus tanpa diimbangi dengan kompetensi dan produktivitas. Saya kira ini kita harus fair, karena kompetensinya akan semakin tajam dan keras,” terangnya.

“Investasi memilih investasi ke negara lain. Kemungkinan orang berusaha di dalam juga tidak mungkin tumbuh karena tidak ada

iklim berusaha yang sehat. Yang terjadi adalah beban pengangguran kita tidak bisa terselesaikan,” sambung Ida. Ida melanjutkan, angkatan kerja baru tercatat 2,4 juta hingga 3 juta setiap tahun. “Jadi beban yang harus diberikan kesempatan bekerja, disiapkan pasar kerjanya sekitar 11 juta hingga 12 juta lapangan pekerjaan setiap tahunnya. Kalau ini tidak ada lapangan pekerjaan, maka yang berdampak bukan bonus tapi malah abot (berat). Karena kita tidak mampu menyiapkan pasar kerja yang menyerap tenaga kerja kita. Ini bukan pekerjaan mudah,” pungkasnya. [geh]

KELANA JATIM

Warga Terima Dana Pembebasan Lahan Jalan Tol 26 Miliar Situbondo, Bhirawa Mulai Jumat (6/11) kemarin sebagian warga Kabupaten Situbondo sudah menerima dana pembebasan lahan jalan tol total Rp 26 miliar. Warga tersebut diantaranya tersebar di Kecamatan Banyuglugur Kabupaten Situbondo.

Sedikitnya ada 64 bidang tanah milik warga yang akan dilalui pembangunan jalan tol Situbondo-Banyuwangi yang sudah dilakukan pembayaran.

Menurut Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Tol Probowangi Seksi II Wilayah Situbondo, Zulfawardi, sebanyak 64 bidang tanah yang ada di Kecamatan Banyuglugur terdiri dari 35 bidang tanah di Desa Kalianget dan 29 bidang sisanya ada di Desa/ Kecamatan Banyuglugur.

“Untuk nilai pembayaran yang ada di Desa Kalianget mencapai Rp 15 miliar. Sisanya untuk warga yang ada di Desa Banyuglugur sebesar Rp 11 miliar,” beber Zulfawardi.

Zulfawardi menegaskan, sebenarnya di Kecamatan Banyuglugur ada 234 bidang tanah yang ada di dua desa. Namun, akunya, baru ada 64 bidang tanah yang terealisasi, sisanya masih menunggu kelengkapan administrasi. Misalnya saja seperti bukti pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

“Untuk proses kelengkapan dokumen memang sangat penting agar tidak menimbulkan masalah di belakang hari,” jelas Zulfawardi.

Masih kata Zulfawardi, pihaknya membeli tanah masyarakat harus dalam keadaan tidak ada masalah dan tervalidasi. Untuk itu, Zulfawardi menerangkan, pembayaran tanah untuk jalan tol itu merupakan tahapan akhir dari sebuah pembebasan lahan. “Dengan demikian Pemerintah sudah bisa membangun jalan tol di atas tanah tersebut. Proses pembayaran ini tidak dilakukan secara tunai melainkan melalui transfer di bank yang sudah ditunjuk,” urai Zulfawardi.[awi]

Tahap 8 Cair, BST Tahap 9 Akan Cair Akhir Bulan ini Tuban, Bhirawa Bupati Tuban, H. Fathul Huda memantau langsung proses penyaluran Bantuan Sosial Tunai (BST). Bupati Tuban didampingi Plt. Kepala Dinsos P3A Tuban, Joko Sarwono, meninjau penyaluran BST Tahap 8 di Desa Pucangan dan Sumurgung, Kecamatan Palang, Sabtu (07/11).

Bupati Tuban mengungkapkan proses penyaluran BST tahap 8 berjalan dengan lancar dan telah mematuhi protokol kesehatan. Diantaranya wajib menggunakan masker, menjaga jarak antar KPM (Keluarga Penerima Manfaat) selama menunggu antrian.

“Rencananya, BST tahap 9 untuk Bulan Desember akan diserahkan di akhir bulan ini,” kata Bupati Huda.

Bupati yang Mustasyar PCNU Tuban ini menekankan, agar penyaluran BST tepat sasaran. Masyarakat yang dinilai berhak menerima harus terdata dengan rinci, nama dan alamatnya.

“Saya minta agar penyaluran BST terus dikawal karena Pemkab Tuban juga memiliki program bantuan lain seperti BPNTD,” tegasnya. Data penerima bansos akan disinkronkan sehingga tidak ada masyarakat yang menerima bansos ganda.

Lebih lanjut, pandemi Covid-19 di Kabupaten Tuban menyebabkan pertumbuhan ekonomi masyarakat melambat.

Salah satu dampaknya yaitu banyak masyarakat yang penghasilannya menurun bahkan kehilangan mata pencaharian.

“Bantuan sosial yang disalurkan diharapkan bisa membantu memperkuat ekonomi keluarga ditengah masa pandemi Covid19,” tutur Bupati.

Masyarakat yang menerima bantuan diharapkan memanfaatkannya untuk kebutuhan pokok, seperti pangan dan peningkatan imunitas tubuh. Kondisi tubuh yang sehat dan prima sangat penting untuk mencegah paparan virus Corona. Sehingga dapat membantu ketahanan pangan dan mental keluarga penerima. [hud]

KEHILANGAN TUBAN HILANG STNK, S-2165-EP. an. DINKES DAN KB KAB.TUBAN, jl Brawijaya NO 3, Kel kebonsari RT 001/003,Kec Tuban,Kab Tuban No. 7521/IMB/BI-IV/2020

TULUNGAGUNG HILANG STNK, AG 6513 TY, Yamaha, th. 2010, Hitam, a/n. Windarto Andik Prasetyo, Ds. Pakisrejo, Tanggunggunung – T.Agung No. 7522/IMB/BI-IV/2020

Wakil Bupati Marhaen Djumadi menyerahkan kunci rumah dari program bedah rumah serta mengajak pihak swasta terlibat dalam mengurangi RLTH di Kabupaten Nganjuk.

ristika/bhirawa

Perbaikan Ribuan RTLH Butuh Keterlibatan Swasta Nganjuk, Bhirawa Tahun 2020 tercatat masih ada sekitar 22 ribu rumah tidak layak huni (RTLH) di Kabupaten Nganjuk. Sehingga diperlukan keterlibatan sektor swasta di samping pemerintah daerah yang akan melakukan melakukan pembangunan secara bertahap.

“Untuk percepatan pembangunan RTLH yang jumlahnya relatif tinggi di Kabupaten Nganjuk, diperlukan keterlibatan swasta dan seluruh elemen masyarakat,” terang Wakil Bupati Nganjuk Marhaen Djumadi, saat menyerahkan kunci rumah kepeda Bu Tumpuk hasil dari program bedah rumah di Kelurahan Sukomoro Kecamatan Sukomoro.

Dikatakan Marhaen Djumadi, kriteria RTLH yang menjadi sasaran bedah rumah dapat dilihat dari berbagai as-

pek. Penilaian atas kelayakan rumah huni yang secara fisik dapat diukur dari empat aspek yaitu, keselamatan bangunan rumah yang mencakup struktur dan bahan bangunan untuk lantai.

Dinding, penutup atap dan kecukupan minimum luas bangunan atau rasio luas lantai rumah per-penghuni.

Disamping itu adalah kesehatan bagi para penghuninya yang meliputi ketersediaan sarana MCK, air bersih dan layak minum, serta adanya ketercukupan pencahayaan dan sirkulasi udara, serta keamanan bermukim.

“Ditinjau dari anggaran dengan jumlah RTLH di Kabupaten Nganjuk, pemerintah hanya mampu melakukan perbaikan sebanyak 1200 unit/tahun. Baik itu pembangunan rumah baru maupun rehab atau peningkatan kualitas rumah

menjadi layak huni,” kata Marhaen.

Masih menurut Marhaen Djumadi, karena masih banyaknya RTLH di Kabupaten Nganjuk, berharap, semua elemen masyarakat yang ekonominya lebih beruntung untuk saling bahu membahu membantu mereka yang kesusahan. Terutama dalam mengatasi permasalahan RTLH melalui program pembangunan perumahan swadaya, perorangan atau perusahaan.

Saat ini, program perumahan swadaya yang dilakukan Pemkab Nganjuk, baik renovasi total maupun sebagian, yang masih berlanjut adalah program bantuan stimulan perumahan swadaya (BSPS). Ini bertujuan untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah dalam membangun rumah baru dan meningkatkan kualitas rumah menjadi layak huni.

Sejalan dengan program pemerintah, dari pihak swasta juga telah melakukan renovasi rumah salah satu warga di Kelurahan Sukomoro bersama komunitas YNCI, Yayasan Sosial Ladang Berbagi, PSHT Ranting Sukomoro dan masyarakat setempat.

Bagus Setyo Nugroho salah satu pengusaha mengatakan, setiap tahunnya perusahaan miliknya menyisihkan anggaran corporate social responsibility (CSR).

“Perusahaan kami memang menyisihkan sebagian anggaran untuk halhal sosial, contohnya bedah rumah, renovasi Masjid dan sebagainya. Dan untuk tahun 2020 kami telah melakukan bedah rumah sebanyak 25 rumah layak huni dan puluhan Masjid baik di Kabupaten Nganjuk maupun di dareah laini,” kata Bagus.[ris]

Pandemi, Angka Pengangguran Kabupaten Malang Naik Kab Malang, Bhirawa Selama berlangsungnya Pandemi Corona Virus Disease (Covid-19), ada kenaikan angka pengangguran di kabupaten Malang sebesar 1,79 persen. Sebelumnya pada bulan Agustus 2019 hanya 3,7 persen, kini per bulan Agustus 2020 mencapai angka 5,49 persen.

Menurut Kepala Seksi Statistik Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Malang Nanang Widaryoko, Minggu (8/11), kepada wartawan, jumlah angka pengangguran di tahu ini sebesar 5,49 persen, hal itu dilihat dari seluruh Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), dimana jumlah TPAK sendiri juga mengalami kenaikan.

“Jika jumlah TPAK-nya masih belum kita terima data lengkapnya. Namun jika tingkat pengangguran terbukanya naik menjadi 5,49 persen dari jumlah angkatan kerjanya,” ungkapnya.

Dijelaskan, peningkatan jumlah pengangguran terbuka di Kabupaten Malangh ini disebabkan beberapa hal.

Diantaranya, tejadinya Pandemi Covid-19, yang hal tersebut juga berdam-

Para pencari kerja saat diberikan pelatihan oleh Disnaker Kab Malang, di Kantor Disnaker setempat

pak pada usaha industri di Indonesia.

Karena dari hasil survey petugas BPS dilapangan, Pandemi Covid-19 itu sebagai salah satu penyebabnya, sehingga terjadi peningkatan angka penaggguran. Sebab, banyak industri yang memperhenhentikan karyawannya, karena tidak lagi mampu memproduksi usahanya. Dan untuk di Jawa Timur (Jatim) sendiri, BPS Provinsi Jatim mencatat kenaikan jumlah pengangguran terbuka mencapai 2,24 persen. Dari sebelumnya hanya 3,6 pers-

en, menjadi 5,84 persen.

“Untuk di wilayah Malang Raya sendiri, peningkatan jumlah pengangguran terbuka tertinggi terjadi di Kota Malang, yang kenaikannya mencapai 3,7 persen. Sedangkan untuk Kota batu kenaikannya mencapai 3,51 persen. Dan terakhir Kabupaten Malang lebih sedikit, yakni hanya 1,79 persen,” terang Nanang.

Berdasarkan berita yang sudah diansir dibeberapa media nasional, bahwa Menteri Perencanaan Pemban-

gunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa memaparkan, jika di Indonesia jumlah angka pengangguran meningkat 3,7 juta orang akibat Pandemi Covid-19, sehingga angka tersebut relatif besar.

Sedangkan kenaikan angka pengangguran tersebut menjadi salah satu pertimbangan pemerintah untuk meningkatkan defisit fiskal menjadi 5,2 persen dari yang sebelumnya 4,17 persen di tahun 2020 ini.

Dengan kenaikan defisit tersebut, lanjut dia pemerintah memiliki tambahan anggaran belanja yang akan dimanfaatkan untuk menggerakkan sektor-sektor produktif. Harapannya, tidak ada peningkatan lebih lanjut baik dari angka pengangguran maupun jumlah penduduk miskin.

“Angka kenaikan itu akan didesain sedemikian rupa untuk dapat memberi implikasi positif terhadap pemulihan ekonomi, utamanya mencegah terjadinyapenambahan jumlah orang miskin dan bertambahnya jumlah pengangguran di Indonesia,” paparnya.[cyn]

Kodim 0814 Jombang Ngetril Dan Bagi Sembako Ke Daerah Terpencil Jombang, Bhirawa Kodim (Dandim) 0814 Jombang mengadakan Bakti Sosial (Baksos) yang bertajuk ‘Trabas Sobo Deso’. Kegiatan tersebut mengambil start di Makodim 0814 Jombang dengan melewati perahu penyeberangan di wilayah Kecamatan Megaluh, hutan di wilayah Kecamatan Plandaan yang berbatasan dengan Kabupaten Nganjuk, dan berakhir di Makodim 0814 Jombang.

Bakti Sosial dan Trabas Sobo Deso tersebut dipimpin langsung oleh Komandan Kodim (Dandim) 0814 Jombang, Letkol Inf Triyono dan diikuti oleh perwira staf dan Komandan Koramil (Danramil) yang tergabung dalam Kodim Motorcros Club (KMC) serta komunitas tril yang ada di

Jombang, Sabtu (07/11).

Sepanjang rute trail sambang desa mayoritas merupakan daerah perkampungan dan bahkan daerah tersebut sulit dilalui oleh kedaraan biasa karena medannya yang berbukit dan jalan setapak dipinggiran hutan.

Pada kesempatan tersebut,

Kodim 0814 Jombang melaksanakan Bakti Sosial dengan memberikan paket Sembako kepada warga di Dusun Nampu, Desa Klitih Kecamatan Plandaan, Kabupaten Jombang yang merupakan salah satu daerah terpencil yang ada di Kabupaten Jombang.

Pada momen penyerahan bantuan di Dusun Nampu, Dandim mengingatkan, jika membangun itu mudah, tetapi yang sulit adalah untuk merawat dan memakmurkannya.

Untuk itulah dirinya sangat berharap, bila ada sesuatu kesulitan, warga bisa menghubungi Bintara Pembina Desa (Babinsa) untuk memecahkan suatu kesulitan.

“Keikutsertaan Babinsa dalam membantu pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat merupakan suatu kewajiban, hal ini juga termasuk pelaksanaan tugas pembinaan kewilayahan,” ungkap Letkol Inf Triyono.

Sementara itu, Kepala Desa Klitih, Siti Ro’aini mewakili masyarakat di Dusun Nampu menyampaikan ucapan terimakasihnya atas perhatian dan kepedulian yang telah diberikan oleh Dandim 0814 Jombang, Letkol Inf Triyono.

“Semoga bantuan yang diberikan ini bisa digunakan dengan baik oleh warga kami,” tutur Kades Siti Ro’aini.[rif]

Komandan Kodim (Dandim) 0814 Jombang, Letkol Inf Triyono saat memberikan sambutan dihadapan warga Dusun Nampu, Desa Klitih, Kecamatan Plandaan, Kabupaten Jombang, Sabtu (07/11).

Senin Wage, 9 November 2020

JATIM MEMBANGUN

Halaman 9

Imbau Warga Tak Melewati Jembatan Patihan, Dua Pilar Ambles Kota Madiun, Bhirawa Diimbau agar masyarakat tidak lagi melewati jembatan Patihan Kecamatan Manguharjo Kota Madiun yang menghubungkan ke wilayah Kota Madiun bagian barat . , Saat ini kondisinya sangat memprihatinkan, dua pilarnya ambles sekitar 20 sentimeter Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPU TR) Kota Madiun, Ir. Suwarno, M.Si didampingi Kepala Bidang Bina Marga, DPU-TR Kota Madiun, Thariq Megah saat meninjau jembatan yang menghubungkan Kelurahan Patihan dan Kelurahan Sogaten itu mengatakan, dua dari enam pilar dalam kondisi ambles sekitar 20 sentimer.

Sehingga dikhawatirkan runtuh ketika terjadi hujan deras dan debit air bengawan Madiun meningkat.

“Kami laporkan ke Wali Kota agar jembatan ini ditutup selama musim penghujan. Kita juga memberitahu ke pihak kelurahan dan kecamatan untuk menghimbau warganya tidak menggunakan jembatan ini demi alasan keamanan, agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan,” katanya, saat meninjau jembatan Patihan, Jumat (6/11).

Dikatakan oleh Thariq, jembatan

sudarno/bhirawa

Tampak bambrongan bambu menyangkut di dua pilar jembatan Patihan belum dibersihkan. Hal itu dimungkinkan bisa menghambar kelancaran arus air kali atau bengawan Madiun tersebut. Foto jembatan Patihan diatas diambil, Minggu siang (7/11).

Patihan masih menjadi kewenangan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Solo. Inilah yang menjadi persoalan Pemkot Madiun tidak dapat merema-

KELANA JATIM

Ziarah ke Makam Pahlawan, Protokol Kesehatan Tetap Diutamakan Lamongan,Bhirawa Menjelang peringatan Hari Pahlawan Nasional yang jatuh pada 10 November,Forkopimda Lamongan mengawalinya dengan berziarah ke makam para pejuang yang telah gugur demi mempertahankan kemerdekaan negara Indonesia.

Di lokasi Taman Makam Pahlawan,Bupati Fadeli,Dandim 0812 Lamongan Letkol Inf Sidik Wiyono dan Kapolres Lamongan AKBP Harun tak hanya berziarah,namun juga menggelar bakti sosial.

Namun, tahun ini dengan nuansa yang berbeda.Sebab,dalam memperingati Hari Pahlawan seluruhnya tetap taat mengutamakan protokol kesehatan seperti memakai masker,mencuci tangan dan menjaga jarak karena perjuangan melawan pandemi Covid-19 belum selesai.

“Dalam momentum peringatan Hari Pahlawan ini kami berziarah dan sudah menjadi sebuah keharusan bagi kita untuk memberikan pendidikan kepada generasi bangsa anak cucu kita .Saat ini kita tengah berjuang melawan pandemi Covid19,maka protokol kesehatan harus tetap diutamakan,” ujar Bupati Fadeli,Minggu(8/11).

Bupati meminta kepada para generasi muda milenial jangan sampai melupakan sejarah penting dari peristiwa 10 November kemerdekaan ini. [Aha]

Hampir Roboh, Rumah Buruh Tambak Direhab Sidoarjo, Bhirawa Karena berada di kawasan tambak dan berada 1 km dengan kawasan pesisir laut, membuat rumah Budiono (37), warga dusun Kalialo Kelurahan Gebang Kec Sidoarjo ini, yang berada di kawsan terpencil di wilayah Kab Sidoarjo itu, hampir tiap tahun dua kali tergenang banjir.

Cobaan dari Tuhan Yang Maha Kuasa, masih belum berhenti. Budi, panggilannya sehari-hari yang buruh tambak dan membantu memanen rumput laut itu, akhir-akhir ini sering keluar masuk rumah sakit, karena sakit paru-paru.

“Hampir setiap bulan dia harus dirawat. Tidak bisa bekerja, padahal istrinya baru saja melahirkan,” kata Branc Manager Nurul Hayat Sidoarjo, Riza Afif, Minggu (8/11) kemarin.

Budi sehari-hari juga mencari rumput laut. Namun saat ini banyak rumput laut yang gagal panen. Sehingga ia juga saat ini sering sekali libur, tidak bekerja.

NH Sidoarjo, kata Riza, saat ini sedang menggalang dana untuk merenovasi rumah Budi. Menjadikan rumahnya lebih sehat dan layak. Tidak kebanjiran lagi. Sehingga anak-anaknya tumbuh menjadi anak yang sehat.

Karena sedang dalam proses rehab, sehingga dia bersama istri dan anak-anaknya harus mengungsi ke tempat saudaranya, tinggal di rumah yang lebih sehat. Untuk menjaga kesehatan dirinya dan anak-anaknya.

Tim bedah rumah dari NH Sidoarjo, kata Riza, bekerja selama 13 hari untuk merehab rumah ukuran 5 m x 7 m itu supaya bisa menjadi rumah yang layak huni. [kus]

jakan bangunan tersebut. Namun, jika diberikan izin oleh BBWS dan PG Rejoagung, Pemkot Madiun siap melakukan pembangunan.

“Langkah perbaikan ya sebaiknya pembongkaran jembatan dan pembuatan jembatan baru. Dua tahun kemarin sudah dilakukan feasibility

study (FS) atau studi kelayakan dan hasilnya sangat layak untuk dibangun. Adapun perencanaan sudah dianggarkan tahun ini. Berhubung ada

covid-19, jadinya ditunda dulu. Anggarannya sekitar Rp 500 juta untuk Detail Enginering Desain (DED) di Jembatan Patihan ini,”katanya.

Dijelaskan oleh Thariq, berdasarkan hasil studi kelayakan dua tahun lalu, desain awal jembatan Patihan akan dibangun dengan lebar 8 meter untuk pengerasan. Kemudian trotoar di kanan kiri jembatan masing-masing selebar 1 meter dengan struktur jembatan baja tanpa pilar tengah.

Menurut pemantauan Bhirawa Minggu siang (7/11), meski sudah diadakan himbauan melalui Kelurahan Patihan dan Kelurahan Sogaten Kecamatan Manguharjo Kota Madiun, agar warga tidak melintasi jembatan Patihan karena dua pilar dari enam pilar sekarang ini kondisinya membahayakan, Apabila terdapat muatan lebih berat, disaat musim penghujan sekarang ini dikawatirkan jembatan bisa ambrol atau roboh. Faktanya, Minggu siang masih terdapat beberapa pengendara sepeda motor banyak yang melintasi jembatan Patihan tersebut.

Sementara itu, terdapat bambrong bambu yang menyangkut di dua pilar jembatan Patihan yang belum dibersihkan atau disingkir. Hal itu dimungkinkan bisa menghambar kelancaran arus air kali atau bengawan Madiun tersebut. [dar]

Sidak Kesiapsiagaan Musim Penghujan di Lamongan Lamongan,Bhirawa Tahun ini, BMKG (Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika) memprediksikan peningkatan akumulasi curah hujan bulanan di Indonesia sebagai akibat anomali iklim La Nina. Untuk mengantisipasi potensi bencana hidrometeorologi karena tingginya curah hujan, setiap daerah perlu mempersiapkan diri dari berbagai kemungkinan yang bisa terjadi.

Memasuki musim penghujan, Bupati Lamongan Fadeli bersama Kapolres Lamongan AKBP Harun dan Dandim 0812 Lamongan Letkol Inf Sidik Wiyono, melakukan sidak kesiapsiagaan di Babat Barrage. Dari sidak yang dilakukan,Babat barrage atau bendungan gerak Babat yang terletak di Desa Kendal Kecamatan Sekaran ini terkontrol aman.

“Kesiapan di Babat barrage ini berjalan dengan baik, aman, dan lancar.

Kondisi air saat ini masih berada di

bawah normal, di bawah hijau, yakni 4.75 meter,” ungkap Fadeli,Minggu(8/11) Batas siaga di Babat barrage sendiri meliputi hijau (siaga I) dengan ketinggian air 6.5 meter, kuning (siaga II) ketinggian air 7 meter, dan merah (siaga III) ketinggian 7.5 meter.

Bupati Lamongan menghimbau agar harus ada satu kesatuan antara hulu dan hilir.”kapan saatnya air dibuang ke laut atau ke Sembayat, serta kapan pintu bendungan Sembayat dibuka, itu harus menjadi satu kesatuan. Sehingga dengan demikian, air dapat terkontrol, bencana pun dapat diantisipasi serta pasokan air yang dibutuhkan akan tetap terpenuhi.”terang Bupati Fadeli.

Untuk saat ini,Pintu Babat barrage baru dibuka 2 dari 8 jumlah pintu keseluruhan. Dibuka 50 cm dengan kapasitas 15 meter kubik perdetik. [Aha/Yit]

Alimun Hakim/Bhirawa

Bupati Lamongan Fadeli bersama Kapolres Lamongan AKBP Harun dan Dandim 0812 Lamongan Letkol Inf Sidik Wiyono, melakukan sidak kesiapsiagaan di Babat Barrage.

Erosi Sungai Mojoagung Bahayakan Delapan Rumah Warga Jombang, Bhirawa Erosi yang terjadi di tanggul sungai yang melintas di Dusun Kali Bening, Desa Tanggalrejo, Kecamatan Mojoagung, Kabupaten Jombang membahayakan sejumlah rumah warga yang berada di tepi sungai tersebut. Setidaknya, ada 8 rumah warga di sekitar lokasi yang bisa terdampak erosi ini.

Bahkan, bagian belakang salah satu rumah rumah warga setempat,

kini hanya berjarak sekitar 2 meter saja dari bibir sungai. Sehingga, bak penampung kotoran dari WC warga terlihat separoh dengan jelas dari atas hingga bawah.

Warga setempat, Abdul Wachid (65) mengungkapkan, erosi sungai yang menyebabkan tanggul menjadi makin lebar ini sudah terjadi sejak tahun 2013 silam.

Abdul Wachid yang bagian bela-

kang rumahnya tinggal berjarak sekitar 2 meter dari bibir sungai ini tidak bisa berbuat banyak dan mengaku pasrah dengan erosi sungai yang ada.

“Kalau banjir ya siaga mas. Wong ini kalau banjir airnya sampai pondasi. Tiap tahun banjir,” ungkap Abdul Wachid, Sabtu (07/11).

Dia menambahkan, beberapa kali ada pihak yang mengambil dokumentasi foto di lokasi tersebut, namun

Korban Tanah Longsor Desa Baderan Terima Bantuan Sembako Situbondo, Bhirawa Setelah sebelumnya digerojok bantuan sembako dari BPBD Kabupaten Situbondo, kali ini giliran Kapolres Situbondo AKBP Achmad Imam Rifai yang ikut menyalurkan bantuan untuk para korban tanah longsor yang ada di Desa Baderan Kecamatan Sumbermalang Kabupaten Situbondo. Paket sembako tersebut diserahkan langsung di lokasi kejadian tanah longsor dengan di saksikan Camat Sumbermalang Hariyus kemarin.

Menurut Kapolres Situbondo, AKBP Achmad Imam Rifai, bantuan sembako diberikan kepada warga korban longsor yang ada di Desa Baderan Kecamatan Sumbermalang Jumat (6/11). Kegiatan

bakti sosial ini, kata Kapolres Imam, dalam rangka Operasi Zebra Semeru 2020.

“Ikut dalam rombongan diantaranya Kasat Lantas AKP Indah Citra Fitriani, Kasat Sabhara AKP Lukman Hadi, Kasat Binmas IPTU Jembadi, Kapolsek Sumbermalang IPTU Fauzan, Camat Sumbermalang dan Kades Baderan,” beber Kapolres Imam.

Kapolres Imam menambahkan, kegiatan bakti sosial ini merupakan bagian dari Operasi Zebra Semeru 2020 dan juga sebagai bentuk kepedulian Polri kepada masyarakat yang terdampak bencana tanah longsor di Desa Baderan Kecamatan Sumbermalang Situbondo. “Pelaksanaan operasi

Zebra ini tidak hanya melakukan razia, namun juga difokuskan kepada edukasi tertib lalau lintas dan protokol kesehatan serta bakti sosial (baksos) untuk membantu masyarakat,” terang Kapolres Imam.

Sementara itu, Kasat Lantas AKP Indah Citra Fitriyani ingin penyaluran bantuan kepada warga terdampak longsor dapat sedikit meringankan beban masyarakat terutama dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari ditengah pandemi Covid-19. “Kami berharap bantuan ini sedikit dapat membantu ekonom masyarakat, terutama yang menjadi korban tanah longsor yang terjadi beberapa hari yang lalu,” jelas Indah. [awi]

hingga saat ini belum ada realisasi perbaikan tanggul tersebut.

“Keinginan kami ya segera dibenahi mas. Di plengsenglah,” ucap Abdul Wachid.

Kepala Desa Tanggalrejo, Dimas Wahyu Ramadhana (36) mengatakan, pihaknya sudah melakukan survei ke lokasi dan melaporkan hal tersebut kepada pemerintah, termasuk kepada pihak kecamatan setempat dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jombang.

“Setelah itu kita disuruh membuat proposal, laporannya ke Dinas PUPR Kabupaten Jombang,” ujar Kades Dimas.

Dikatakannya, sudah ada pengajuan terkait perbaikan tanggul tersebut sekitar 3 hingga 4 tahun yang lalu, namun hingga sekarang pun masih belum ada respon dari pemerintah.

“Makanya kita berusaha agar segera direalisasi. Karena setiap musim hujan, ini selalu longsor. Sehingga tanah warga setiap musim hujan longsor 2 sampai 3 meter,” tandas dia.

Dia juga berharap, pihak terkait segera melakukan pembangunan perbaikan tanggul sungai di lokasi tersebut.

Disinggung lebih lanjut ada berapa rumah warganya yang terdampak erosi tanggul sungai ini, dia menjawab, kurang lebih ada 8 rumah warga yang terdampak. [rif]

AKBP Raden Muhammad Jauhari Kapolresta Probolinggo Baru Kepolisian Resort Probolinggo Kota perkenalkan pemimpin barunya, AKBP Raden Muhammad Jauhari yang menggantikan AKBP Ambariyadi Wijaya yang saat ini menduduki jabatan baru sebagai Wadireskrimsus Polda Bali. Seluruh jajaran Forkopimda Kota Probolinggo, tokoh agama dan tokoh masyarakat hadir dalam acara Silaturrahmi Mangga Manis di Aula Rupatama Polresta Probolinggo.

Ucapan selamat jalan dan selamat bertugas di tempat yang baru datang dari berbagai pimpinan daerah, tokoh agama dan tokoh masyarakat khusus ditujukan kepada AKBP Ambaryadi dan AKBP Raden Muhammad Jauhari mewarnai kegiatan silaturahmi. Tak terkecuali ucapan selamat dari Wali Kota Probolinggo Habib Hadi Zainal Abidin.

Menurut Habib Hadi, Sabtu (7/11) banyak kesan yang tak terlupakan dari sosok AKBP Ambaryadi selama menjabat Kapolresta Probolinggo, khususnya dalam upaya bersamasama menghadapi pandemi covid-19. Salah satu keberhasilan yang tak terlupakan adalah bagaimana kesungguhannya bersama Pemerintah Kota Probolinggo membangun Kam-

pung Tangguh yang awalnya hanya direncanakan ada satu per Kecamatan, tapi dengan kebersamaan akhirnya Kota Probolinggo mampu mewujudkan Kampung Tangguh di setiap kelurahan, bahkan bisa menjadi percontohan nasional.

“Sekarang kita tinggal meneruskan melakukan kegiatankegiatan yang mengedukasi masyarakat di kampung yang ada.

Karena itu sangat efektif dalam menghadapi situasi seperti sekarang ini,” ujar Habib Hadi.

“Terima kasih atas kebersamaan kita dalam membangun Kota Probolinggo, mudahmudahan walaupun sudah bertugas di tempat yang jauh, tali silaturrahmi tetap bisa dijalin terus,” tandasnya.

Selanjutnya, AKBP Ambaryadi pun memberikan kesan yang sama. Kota Probolinggo sudah dianggap seperti rumah sendiri baginya. Menurutnya, sudah menjadi tugas bersama untuk menguatkan masyarakat, bukan hanya menghindarkan masyarakat dari tertular virus corona tetapi juga menghindarkan masyarakat dari dampak yang lain, seperti dampak sosial.

Baik wali kota maupun AKBP Ambariyadi mempunyai harapan yang sama untuk Kapolresta Probolinggo yang baru, AKBP Raden Muhammad Jauhari, yaitu menjadi satu kesatuan di dalam menjaga kondusitivitas Kota Probolinggo agar tetap

menjadi kota yang nyaman, aman dan tertib.

Sementara itu, AKBP Raden Muhammad Jauhari menyatakan siap bersinergi dengan Pemerintah Kota Probolinggo.

Ia yakin setiap daerah memiliki dinamika dan kompleksitas masalah yang berbeda, begitu pula dengan karakteristik budaya lokalnya. Karena itu, ia pun tak segan meminta bimbingan dan dukungan sepenuhnya kepada segenap unsur forkopimda yang ada untuk membangun Kota Probolinggo menjadi lebih baik.

Ia juga berkomitmen apa yang telah menjadi prestasi maupun kinerja yang baik selama ini akan terus dipertahankan agar bisa terus su-

wiwit agus pribadi/bhirawa

AKBP Raden Muhammad Jauhari gantikan AKBP Ambariyadi Wijaya.

istainable atau berkelanjutan “Kalau bagus saya lanjutkan, apa yang kurang dan menjadi cita-cita bersama, atas

dukungan bapak ibu sekalian kita wujudkan,” tambah AKBP Raden Muhammad Jauhari. [Wap]

EKONOMI

Senin Wage, 9 November 2020

Halaman 10

Youth Entrepreneurs, Strategi Disperindag Jatim

Beri Edukasi Digital Marketing untuk Milenial Pemprov,Bhirawa Digital marketing menjadi salah satu metode pemasaran yang perlu dikuasai generasi milenial untuk memperluas pangsa pasar yang ada. Kadisperindag jatim, Drajat Irawan menjelaskan bahwa selama pandemi Covid-19 ekonomi Jatim mengalami perlambatan di semester I/2020 dengan kontraksi senilai -1,51 persen. “Industri digital merupakan salah satu potensial winner di masa pandemi Covid-19, ini disebabkan karena kegiatan stay at home mendorong masyarakat melakukan aktivitas ekonomi secara online,” kata Drajat.

Drajat memaparkan bahwa untuk menghadapi pandemi Covid-19, kreatifitas merupakan salah satu kunci agar tetap bisa bertahan. “Jadi kita cari simpul yang bisa memberikan akselerasi ekonomi dengan peran anak-anak muda, maka dari itu kita hadirkan edukasi marketing digital ini untuk anak-anak muda karena Jatim potensial untuk dikembangkan industri digitalnya,” tutur Drajat.

Drajat mengatakan bahwa untuk memfasilitasi digitalisasi milenial Jawa Timur, Pemprov. Jatim melalui Dinas Perindag. Prov. Jatim telah menginisiasi terbentuknya Jatim IT Creative (JITC) yang saat ini memiliki binaan dengan berbagai kategori seperti desain produk, aplikasi, kriya, animasi dan audio, film-video, Desain Komunikasi Vi-

sual (DKV), game, dan fotografi.

Selain itu Pemprov. Jatim juga menginisiasi Milenial Job Center (MJC) untuk milenial di beberapa Bakorwil Jatim.

Guna mengedukasi milenial, Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan Prov. Jawa Timur menggelar suatu kegiatan webinar berjudul “Youth Entrepreneurs” dengan topik Marketing Online Tanpa Menggunakan Website.

Kegiatan ini menghadirkan beberapa anak muda yang sukses dalam mengembangkan bisnis digital. Hadir sebagai Keynote Speaker, Kepala Dinas Perindag Prov. Jatim dan sejumlah narasumber yaitu Afrizal Amri. R selaku Owner Padepokan Production Community, Malindra Octavianto selaku

Founder Munny Creative Agency, serta Kiki Galuh Candrayanti selaku Co-Founder DGPreneur.

Kegiatan ini sukses digelar dengan menampilkan paparan dari sejumlah narasumber. Disampaikan pula pengalaman menjadi pegiat usaha di bidang industri digital oleh salah satu narasumber yang juga menampilkan sebuah animasi unik asli buatan anak muda dari Jawa Timur. Para peserta yang didominasi oleh anak-anak muda dari Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) antusias dalam mengikuti seluruh rangkaian kegiatan.

Kiki Galuh Candrayanti selaku Co-Founder DGPreneur yang menjelaskan tentang ‘Cara Mudah Jualan Online Langsung Banjir Order’.

“Sebelum memulai usaha, riset online sangat perlu untuk dilakukan sebab kebanyakan UKM kita selalu membuat produknya dulu. Jadi mereka tidak tahu target market siapa, lalu mau dijual di mana,” ujar Kiki memulai presentasinya.

Kiki menjelaskan bahwa Google sebenarnya sudah menyiapkan tools yang bisa dipakai untuk melakukan riset pasar sebelum membuat sebuah produk. Salah satunya masyarakat bisa memaksimalkannya dengan menggunakan Google Tren.[gat]

Pertamina EP Asset 4 Ajak Masyarakat Terapkan 3M Surabaya, Bhirawa Menanggulangi penyebaran virus Covid-19 di Surabaya, PT Pertamina EP (PEP) Asset 4 menggelar kegiatan pembagian masker di kawasan Pasar Kutisari, Kecamatan Kutisari, Surabaya. Pembagian masker ini merupakan kegiatan penutup dari serangkaian agenda program Corporate Social Responsibility(CSR) PT Pertamina EP (PEP) Asset 4 yang bertajuk ‘Berdaya Di Rumah, Peduli Di Luar Rumah’.

Assistant Manager Fungsi Relations PT Pertamina EP (PEP) Asset 4, Pandjie Galih mengungkapkan program CSR ini termasuk dalam

kategori Upaya Kesehatan dan Ekonomi (Charity) Untuk Penanganan Darurat Covid-19.

Program ini bertujuan untuk memberikan bantuan pemenuhan kebutuhan dasar bagi kelompok rentan selama pembatasan-pembatasan sosial dilakukan dan meningkatkan kapasitas bagi pekerja terdampak Covid-19 melalui pelatihan dan pemberdayaan ekonomi, peningkatan kesadaran masyarakat akan penerapan protokol kesehatan, dan pemberian bantuan medis dan non medis kepada komunitas, instansi pemerintahan, dan fasilitasfasilitas kesehatan.

“Pandemi Covid19 ini masih belum selesai. Maka dari itu, kami mengajak semua masyarakat untuk tertib menjalankan himbauan pemerintah dengan menerapkan 3M yaitu Mencuci Tangan, Menjaga Jarak dan yang paling penting Memakai Masker,” terangnya, Minggu (8/11).

Pandjie menambahkan PT Pertamina EP (PEP) Asset 4 memberikan bantuan medis diantaranya Masker Surgical, Masker N95, Alat Pelindung Diri (Hazmat), Hand Sanitizer, Thermogun yang disalurkan melalui gugus tugas Covid-19 di level Kabupaten dan Provinsi.[riq]

Pjs Bupati Blitar, Budi Santoso saat menerima Prestasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Status Kinerja Sangat Tinggi Berdasarkan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) tahun 2018 dari Kementerian Dalam Negeri yang diserahkan langsung oleh Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa.

Bupati Mundjidah Wahab saat menyampaikan sambutan saat membuka acara talkshow Gaung Sakala Bhumi Majapahit Tahun 2020 di Pendopo Kabupaten Jombang, Kamis (05/11).

Bupati Jombang Buka Talkshow Gaung Sakala Bhumi Majapahit Tahun 2020 Jombang, Bhirawa Bupati Jombang, Hj Mundjidah Wahab membuka secara langsung talkshow dalam rangka Gaung Sakala Bhumi Majapahit Tahun 2020 dengan tema ‘Majapahit dan Tata Kelola Air, Belajar Dari Sejarah, Tantangan Dan Masa Depan di Pendopo Kabupaten Jombang, Kamis (05/11).

Bupati Jombang Hj Mundjidah Wahab dalam sambutan saat membuka talkshow menyampaikan bahwa, Kabupaten Jombang memiliki sejarah panjang yang tentunya sangat menentukan dalam perkembangan Negara Indonesia, bukan hanya mempunyai peran besar pada saat masa perjuangan tetapi juga masa Kerajaan Majapahit dan masa penyebaran agama Islam di Pulau Jawa. Hal Ini ditunjukkan dengan banyaknya naskah sejarah maupun situs-situs sejarah yang ditemukan di Kabupaten Jombang.

Tidak hanya itu, secara geografis, posisi Kabupaten Jombang dibelah Sungai Brantas yang memisahkan sisi utara, tengah dan selatan. Sungai Brantas mempunyai fungsi penting bagi perkembangan ekonomi sejak masa kerajaan sampai saat ini, dengan keberadaan pelabuhan-pelabuhan untuk lalu lintas pendistribusian barang dari dan menuju Majapahit.

“Dari sejarah juga, kita semua paham bahwa air memiliki peran penting dalam mitologi Jawa. Peradaban Majapahit meninggalkan jejak peninggalan arkeologis terkait pengelolaan air, mulai dari waduk, sistem irigasi dan drainase, tanggul dan lain-lain.

Banyak hal yang bisa kita pelajari dan tentunya kita sesuaikan dengan tantangan yang kita hadapi saat ini. Tuntutan peningkatan pertumbuhan ekonomi harus berjalan seimbang selaras dengan pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam termasuk di antaranya air secara berkelanjutan,” kata Bupati Mundjidah Wahab.

Bupati Jombang berharap kepada para narasumber yang hadir baik dari komunitas agama, budaya dan lingkungan tersebut nantinya menghasilkan rekomendasi dan saran masukan yang baik untuk masa depan Jombang, demi mendukung tercapainya visi bersama mewujudkan Jombang yang Berkarakter dan Ber-

Istimewa

Bupati Jombang berfoto bersama dengan sejumlah pejabat dan narasumber pada acara talkshow Gaung Sakala Bhumi Majapahit Tahun 2020. daya Saing.

“Saya, atas nama Pemerintah Kabupaten Jombang, tentunya menyampaikan terima kasih kepada Balai Pelestarian Cagar Budaya Jawa Timur yang memberikan kehormatan untuk Kabupaten Jombang menjadi salah satu lokasi yang dipilih dalam Refleksi Peringatan Hari Jadi Majapahit Gaung Sakala Bhumi Majapahit Tahun 2020,” tandas Bupati Jombang yang merupakan putri Pahlawan Nasional, KH Wahab Hasbullah tersebut.

Tampak hadir mengikuti kegiatan tersebut, Wakil Bupati Jombang, Sekretaris Daerah, Asisten II, Kepala OPD terkait di Lingkup Pemkab Jombang, Direktur Perumdam Tirta Kencana Jombang, Rektor Universitas Darul Ulum Jombang Dan Rektor Universitas KH Wahab Hasbullah Jombang, Komunitas Lingkungan, Komunitas Agama Dan Komunitas Budaya Yang ada di Jombang dan serta Kepala Desa Mojokrapak bersama istri.

Pembukaan kegiatan tersebut ditandai dengan penyerahan cinderamata Sanggar Rebung kepada BPCB, Bupati, Wakil Bupati, Sekdakab Jombang, dan para narasumber oleh Kades Mojokrapak, Warsubi, selaku pembina. Serta dilakukan penandatanganan MoU PT Phalosari dengan Sanggar Rebung dan Lesbumi dalam Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Kawasan Situs Cagar Budaya, pemutaran video sajian dari Sanggar Rebung dan narasi transasi.

Selanjutnya acara dilanjutkan dengan talk show yang menghadirkan narasumber di antaranya, pejabat dari BPCB Jatim, Andi Muhammad Sa’id M. Hum, Dr. Amien Widodo (Dosen ITS Surabaya), Sisyantoko (Pegiat Lingkungan Wisata Mojokerto).

Talk show ini membahas tentang bagaimana pemanfaatan air yang

melimpah di Kabupaten Jombang. Misalnya air yang berada di Situs Petirtaan Sumberbeji di Dusun Sumberbeji Desa Kesamben Kecamatan Ngoro.

“Situs ini menggambarkan bagaimana teknik pengelolaan air yang sangat bagus dari nenek moyang kita, namun sayang saat ini meluber kemana mana. Oleh sebab itu inilah yang harus kita manfaatkan,” ungkap Andi M Said dari BPCB Jatim.

Kepala Unit Pengelolaan Informasi Majapahit, Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) Jawa Timur, Ahmad Hariri menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi atas pelaksanaan Gaung Sakala Bhumi Majapahit Tahun 2020 yang diselenggarakan di Pendopo Kabupaten Jombang ini.

Dipilihnya Kabupaten Jombang untuk penyelenggaraan Gaung Sakala Bhumi yang masuk pada tahun ke-10 ini karena secara geografis, posisi Kabupaten Jombang tidak dapat dipisahkan dengan Kerajaan majapahit.

Dipaparkannya bahwa, kegiatan tahunan ini sebelumya telah dirintis sejak tahun 2011. Kegiatan untuk mengabarkan kelahiran Majapahit ini sebelumnya memiliki tujuan utama untuk memberdayakan museum secara optimal.

Ahmad Hariri berharap kerjasama ini dapat terus ditindak lanjuti ditahuntahun yang akan datang.

“Alhamdulillah di tahun 2020 menginjak tahun ke sepuluh, meski di tengah pandemi, acara Gaung Sakala Bhumi Majapahit dapat dilaksanakan dengan luar biasa bekerjasama dengan Lesbumi yang menggandeng Pemerintah Kabupaten Jombang, dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang dengan menggelar talkshow yang bertema a Majapahit dan Tata Kelola Air : Belajar Sejarah, Tantangan Dan Masa Depan,” tuturnya.(rif/adv/ humas dan protokol)

Pjs Bupati Blitar, Budi Santoso saat menerima Penghargaan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Kementerian Keuangan RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tahun 2019 yang diserahkan langsung oleh Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa.

Jelang Akhir Tahun 2020, Berbagai Prestasi Diraih Kabupaten Blitar

Pjs Bupati Blitar Budi Santoso Terima Berbagai Penghargaan untuk menjadi yang terbaik.

“Kami berharap ASN tetap bekerja sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing. Jangan sampai diluar jalur yang sudah ditetapkan, karena bisa membuat permasalahan hingga dikenakan sanksi berat. Apalagi selama ini kita telah berhasil dan meraih prestasi baik tingkat Provinsi sampai Nasional,” terangnya.

Tambah Pjs Bupati Blitar, Budi Santoso, selama Pandemi Virus Corona (Covid-19), pihaknya dengan tegas kepada seluruh masyarakat dan ASN di

Pemkab Blitar, Bhirawa Menjelang akhir tahun 2020, berbagai Prestasi dan Penghargaan diraih oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blitar yang diterima langsung oleh Pjs Bupati Blitar, Budi Santoso.

Pjs Bupati Blitar, Budi Santoso mengatakan ada berbagai pretasi yang telah diterima dan diraih oleh Pemkab Blitar selama menjabat sebagai Pjs Bupati Blitar baik tingkat Provinsi Jawa Timur maupun tingkat Pusat.

“Dan selama bulan Oktober ini saja, Pemkab Blitar berhasil memperoleh tiga Penghargaan sekaligus,” kata Pjs Bupati Blitar, Budi Santoso.

Lanjut Budi Santoso, ketiga penghargaan yang telah diterimanya diantaranya Prestasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Status Kinerja Sangat Tinggi berdasarkan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) tahun 2018 dari Kementerian Dalam Negeri, Penghargaan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Kementerian Keuangan RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tahun 2019 dan dari Kementerian Lingkungan

jajaran Pemkab Blitar untuk selalu mematuhi Protokol Kesehatan (Protkes) untuk menekan penyebaran Covid-19 di Kabupaten Blitar seperti wajib bermasker, jaga jarak, tidak berjabat tangan, sering mencuci tangan dengan air mengalir, serta menggunakan handsanitaizer sebagai wujud keberhasilan prestasi yang diterima selama ini.

“Dengan memiliki berbagai prestasi ini, kita juga wajib meningkatkan kewaspadaan serta mencegah penyebaran Covid-19 sebagai implementasinya,” pungkasnya. htn.adv

Pjs Bupati Blitar, Budi Santoso saat menyerahkan Penghargaan dari Badan Pembinaan Ideologi Pancasila kepada Empat Desa, yakni Kampung Inovatif Mujaer yang berada di Desa Papungan, Kampung Ekologis di Desa Semen, Kampung Penggerak Pancasiladi Desa Serang dan Kampung Bhineka Desa Gaprang.

Hidup dan Kehutanan juga memberikan Ppenghargaan Program Kampung Iklim Tingkat Utama tahun 2020.

“Ini menunjukkan Pemerintah Kabupaten Blitar telah dengan baik melayani masyarakat dan melaksanakan programnya selama ini,” ujarnya.

Selain itu dikatakan Pjs Bupati Blitar, Budi Santoso, pada awal bulan Nopember ini Pemerintah Kabupaten Blitar juga kembali meraih penghargaan,

dimana ada empat Desa di Kabupaten Blitar yang telah meraih Penghargaan dari Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, yakni Kampung Inovatif Mujaer yang berada di Desa Papungan, Kampung Ekologis di Desa Semen, Kampung Penggerak Pancasila di Desa Serang dan Kampung Bhineka Desa Gaprang.

“Desa tematik yang berbasis inovatif seperti ini di Kabupaten Blitar masih banyak ditemukan. Untuk itu, perlu adanya ke-

sadaran masyarakat dalam mengembangkan potensi yang ada di Desa sekitar, dan kami juga berharap dengan adanya penghargaan ini dapat menciptakan prestasi lainnya,” jelasnya.

Bahkan dikatakan Pjs Bupati Blitar, Budi Santoso, dengan adanya sederetan penghargaan yang telah diraih oleh Pemerintah Kabupaten Blitar ini dapat meningkatkan kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) di jajaran Pemkab Blitar

Pjs Bupati Blitar, Budi Santoso saat menerima Penghargaan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Program Kampung Iklim Tingkat Utama tahun 2020 melalui Webinar.

SAMBUNGAN

Senin Wage, 9 November 2020

Wagub Emil Ajak Bank Jatim Dorong Sektor Pariwisata di Jatim

Sambungan hal 1 wangi, Sabtu (7/11) malam.

Menurutnya, sektor pariwisata menjadi salah satu bagian penting dari perekonomian di Jatim.

Bahkan pariwisata itu juga berdampak bagi pekerja di dalamnya, petani yang produk hortikulturanya diserap, serta segenap lulusan SMK yang banyak berada di sektor ini.

“Mari bersama-sama mendorong pariwisata.

Sebab pariwisata menjadi bagian penting dari sektor perekonomian. Jatim sendiri memiliki posisi ekonomi yang strategis, ekonomi tertinggi kedua di Indonesia,” ajak Mantan Bupati Trenggalek.

Pada kesempatan yang sama, Emil Dardak panggilan akrab Wagub Jatim mengapresiasi Bank Jatim yang telah melakukan sinergi dengan Bupati Banyuwangi untuk membuat event ini. Sehingga melalui kegiatan ini bisa mendorong kembali pariwisata. “Kita masih bisa berkegiatan dengan protokol kesehatan. Ayo pergi ke Banyuwangi, di sini telah diterapkan protokol kesehatan,” jelasnya.

Sebagaimana diketahui, jelasnya, Banyuwangi merupakan salah satu pilar pariwisata Jatim dan Indonesia. Banyuwangi telah melakukan berbagai langkah menetapkan sebagai salah satu daerah yang paling awal berkomitmen menjadi pariwisata sebagai upaya penanggulangan dan pengentasan kemiskinan.

Ia pun menilai bahwa upaya Bank Jatim yang mempunyai komitmen, keyakinan, kesetiaan untuk mendorong ekonomi masyarakat Jatim. Di saat bank lain mengalami penyusutan, Bank Jatim secara portofolio mengalami pertumbuhan. Artinya komitmen Bank Jatim membiayai di tengah pandemi Covid-19 agar roda perekonomian di Jatim terus berjalan.

“Dengan prinsipnya dari masyarakat, oleh masyarakat, dan untuk masyarakat Jatim. Itu yang menjadi semangat Bank Jatim,” pungkasnya.

Sementara itu, Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas mengatakan, Pemkab Banyuwangi sering bersinergi dengan perbankan termasuk Bank Jatim khususnya di sektor UMKM dan pertanian. Sinergi ini untuk menjawab keinginan publik seperti pembukaan lapangan pekerjaan, serta penguatan sektor pertanian dan perikanan.

“Dari hal ini kita akan terus berkolaborasi dengan perbankan khususnya Bank Jatim terutama untuk mensupport UMKM dan pertanian. Mudah-mudahan Bank Jatim ke depannya bisa menciptakan lapangan pekerjaan baru terutama berangkat dari UMKM,” imbuhnya.

PT. Bank Jatim menggelar undian Hadiah Simpeda Tahun 2020 dengan total hadiah Rp. 6,65 Milyar. Dari total hadiah tersebut, terdapat hadiah Grand Prize Rp. 500 juta, hadiah pertana Rp. 100 juta, hadiah kedua Rp. 50 juta.

Undian kali ini diikuti cabang Probolinggo, Pasuruan, Lumajang, Kraksaan, Situbondo, Bondowoso, Jember, dan Banyuwangi. tam l

Dewan Desak Pemprov Jatim Segera Sertifikasi Aset

Sambungan hal 1 progres yang diharapkan Komisi yang membidangi keuangan ini salah satunya adalah aset.

“Bagaimana kita bisa memaksimalkan potensi aset. Memang kalau kita bicara aset, kita tidak akan pernah lepas dengan legalisasi aset,” kata Agus Dono Wibawanto selaku Anggota Komisi C DPRD Jatim, Minggu (8/11) kemarin.

Untuk itu, politisi Partai Demokrat ini berharap kepada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Jatim untuk segera menganggarkan sertifikasi aset.

“Untuk ditelaah, dipelajari aset-aset yang sekarang di kuasai oleh pihak ketiga untuk segera diurus.

Kalau toh nanti tidak bisa menguasai materi, mereka juga harus melaksanakan MoU maupun sistem kerjasama ataupun mungkin sistem sewa. Aset itu harus segera dituntaskan karena ini sangat penting sekali,” tegasnya.

Pihaknya bersama seluruh Anggota Komisi C pun sudah bergerak. Diketahui juga banyak aset-aset di pelabuhan, yang saat ini ada persoalan. Apalagi, de­ ngan adanya Undang-undang 23 ini ada tambahan aset yang cukup besar, terutama di SMA/SMK, terminal tipe B. “Ada 2 sampai 3 daerah yang tidak menyerahkan secara maksimal. Lah ini harus segera diurus karena ketentuan UU harus dijalankan,” ujarnya.

Agus Dono membeberkan, ada aset yang ada di Probolinggo itu gara-gara UU 23 yakni 0 sampai 13 mil itu milik Provinsi. Akibatnya, daerah-daerah tingkat II yang sudah memanfaatkan aset itu harus kerjasama. “Ini lagi kita tata. Kita dorong semua stakeholder,” imbuhnya.

Salah satu aset milik Pemprov lagi yakni Candra Wilwatikta yang terus didorong untuk didayagunakan. Sebab, taman seluas 13 hektar itu akan sia-sia kalau tidak digarap secara serius.

“Apalagi daerah-daerah yang potensi pariwisatanya cukup besar. Oleh sebab itu kita dorong UPTUPT yang sekarang dikasih ruang yang cukup untuk memanfaatkan secara maksimal. Jangan sampai aset kita dikuasai pihak ketiga tanpa ada kejelasan,” bebernya.

Jadi, lanjut Agus Dono, komisi C ini selain berpikir pendapatan daerah, juga memaksimalkan aset.

Dan itu tidak akan pernah lepas manakala harus disertifikasikan. “Karena ketentuan kepemilikan itu kan sertifikat dan itu butuh biaya besar. Kita sudah sampaikan ke OPD terkait untuk segera diurus. Kita akan membackup penuh,” terangnya.

“Karena terus terang, kita tidak akan terus terusan bergantung dengan pajak saja. Karena aset ini sangat luar biasa. Kita memiliki aset yang sangat besar,” tambahnya.

Paling tidak, kata Agus Dono, sertifikasi aset itu untuk pembuktian milik daerah. Memang selama ini banyak yang tidak dimiliki secara langsung karena hibah. “Hibah pada waktu proses peralihan orde baru dan lama itu banyak. Banyak hibah yang diberikan departemen tapi saat kita urus mereka gandoli juga.

Jadi, sertifikasi itu harus ada anggaran,” pungkasnya. [geh] l

Halaman 11

Kuatkan Character BPBD Jatim Gandeng LPBI NU Gelar Baksos Building dan Tingkatan BPBD Jatim, Bhirawa Pemberdayaan Ekonomi Badan Penanggulangan Bencana Pasca Banjir Pasuruan

Daerah (BPBD) Provinsi Jatim menggandeng Lembaga Penanggulangan Bencana dan Perubahan Iklim (LPBI) NU Cabang Bangil, menggelar bakti sosial (baksos) pasca bencana di wilayah eks banjir di Desa Kadungringin, Kecamatan Beji, Kabupaten Pasuruan.

Kegiatan baksos yang digelar pada Jumat (6/11) lalu dibuka oleh Kabid Pencegahan dan Kesiapsigaan BPBD Jatim, Gatot Soebroto mewakili Plt Kalaksa BPBD Jatim, Yanuar Rachmadi. Baksos turut melibatkan SRPB Jatim, NU Peduli dan Lembaga Kesehatan NU (LKNU).

Dengan kegiatan pengobatan gratis, bersih-bersih lingkungan, pembagian nasi bungkus, pendistribusian air bersih dan pembagian masker.

“Setelah banjir sering muncul dampak bawaan, yaitu penyakit.

Kami (BPBD Jatim) bersama LPBI NU dan teman teman-teman relawan membuka baksos, diantaranya pengobatan gratis. Semoga layanan ini bermanfaat bagi semua warga,” kata Gatot Soebroto kepada Bhirawa, Minggu (8/11).

Gatot menjelaskan, lazimnya setelah banjir, masyarakat didera beberapa penyakit. Diantaranya seperti penyakit gatal-gatal. Bahkan yang terparah adalah penyakit hepatitis, seperti yang terjadi saat

Ist

Kabid Pencegahan dan Kesiapsigaan BPBD Jatim, Gatot Soebroto (kiri) mendistribusikan air bersih dalam baksos di wilayah eks banjir Pasuruan.

pasca banjir bandang di Pacitan.

“Dengan pengobatan gratis ini, kita berharap itu (penyakit, red) tidak terjadi disini,” harapnya.

Pihaknya mengapresiasi semangat para relawan dari LPBI NU, SRPB Jatim, NU Peduli dan LKNU. Terutama dalam hal kesukarelaan dalam membantu warga Desa melangsungkan baksos mengurangi dampak bencana. Sehingga dapat membantu masyarakat yang terdampak bencana banjir di wilayah setempat.

“Kegiatan ini sangat luar biasa.

Memang penanganan dampak ben-

cana itu tidak bisa dilakukan Pemerintah saja. Tapi butuh sinergitas dan keterlibatan dari masyarakat, relawan, pengusaha, akademisi dan teman-teman media. Itulah unsur pentahelix yang harus hadir di setiap kejadian bencana,” ungkapnya.

Pada kegiatan baksos turut juga dilangsungkan penyerahan bantuan dari BPBD Jatim kepada LPBI NU. Yaitu berupa paket alat kebersihan dan paket makanan siap saji. Bantuan itu selanjutnya diserahkan kepada Ketua NU Ranting Desa Kedungringin. [bed]

Sederhanakan Regulasi Pengisian Jabatan Kosong l

Sambungan hal 1

Pembina Kepegawaian (PPK) bisa saja diambil alih sementara.

Ia juga mewanti-wanti agar pelaksanaan pengisian JPT baik seleksi terbuka maupun mutasi menjelang Pilkada harus berhatihati karena ada beberapa peraturan

yang harus diikuti. “Pelaksaan pengisian JPT baik seleksi maupun mutasi/rotasi bagi Pemkab/Pemkot yang sedang Pilkada serentak harus mengikuti peraturan yang berlaku. Selain itu, menjelang Pilkada serentak, para ASN harus menjaga netralitasnya,” tutur Rudiarto.

Sebelumnya, Asisten KASN Bidang Pengisian JPT Agung Endrawan juga menyampaikan, KASN mengawasi dugaan pelanggaran penerapan sistem merit di IP dengan metode mediasi dan pemantauan, rapat koordinasi dengan mitra kerja, penelusuran data dan informasi. [tam]

Terbentur Aturan, 800 Guru di Gresik Sulit Jadi ASN l

Sambungan hal 1

meneruskan aspirasi para guru di Kabupaten Gresik yang nasibnya saat ini terkatung-katung. Hal itu lantaran terbentur aturan Undangundang No 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN). Dimana, ada batasan usia maksimal 35 tahun.

“Tenaga kependidikan guru di Gresik hampir lebih 800 orang yang tidak bisa diangkat karena aturan. Jadi, aturan yang terakhir timbul adalah UU no 5 tahun 2014 tentang ASN. Padahal, tenaga pendidikan ini mengabdi lebih dari 15 tahun,” katanya.

Supriyasto menjelaskan mestinya kalau sudah 15 tahun tidak dikenai aturan yang baru. Melainkan tetap dikenai aturan yang lama yaitu UU No 8 Tahun 1974 yang dirubah dengan UU No 43 Tahun 1999. “Ini usulan kami kepada Anggota DPRD Jatim, khususnya kepada Fraksi Golkar agar diperjuangkan ke Kemenpan

RB, jangan UU yang baru diberlakukan untuk orang yang sudah mengabdi lama,” jelasnya.

Selain itu, lanjut dia, bahwa sekolah kedinasan yang mencetak masa depan bangsa anak-anak sangat diperlukan. Sebab, di beberapa Kementerian sudah memiliki sekolah masing-masing.

Seperti Kementerian Keuangan mempunyai Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN), Kemendagri mempunyai IPDN, Kemenhub mempunyai Sekolah Pelayaran, Menhan punya Akpol-Akmil. Sedangkan untuk mencetak tenaga pendidik sampai sekarang belum ada.

“Sudah lebih dari 20 tahun tidak ada sekolah kedinasan pendidikan.

Padahal ini sangat penting untuk anak-anak kita di generasi yang akan datang,” paparnya.

Hal ini sangat dikhawatirkan Supriyasto, sebabkalau guru tidak diikat dengan kedinasan, bagaimana kualitas bisa dipersiapkan.

“Sehingga, usul kami seyogyanya Mendikbud itu membuat sekolah

kedinasan untuk mencetak tenaga kependidikan. Artinya, setelah keluar dari sekolah kedinasan langsung diangkat sebagai tenaga pendidik yang diakui negara,” bebernya.

Menanggapi hal itu, Kodrat Sunyoto mengatakan bahwa masukan dari PGRI Kabupaten Gresik terkait tidak adanya di pendidikan ada ikatan dinas secara khusus.

“Kalau dari awal itu ada seperti itu, maka kemudian proses regenerasi Kepala Sekolah betul betul tahu persis terkait pendidikan. Sehingga penentuan kepala sekolah juga tidak terlepas dengan masalah latar belakang pendidikan,” katanya.

Untuk itu, Komisi E DPRD Jatim akan menampung masukan dari PGRI Kabupaten Gresik untuk ditindaklanjuti. “Segera mungkin akan kami sampaikan ke Dinas Pendidikan Jatim. Ini masukan yang menjadikan pertimbangan menentukan kebijakan,” ujar Ketua Fraksi Golkar DPRD Jatim ini. [geh]

lingkungan. Sehingga nanti anak cucu kita masih mendapatkan air yang layak untuk di minum,” tandas Khoirul Hasyim.

Pada saat ini lanjut dia, pipa-pipa sambungan air milik Perumdam Tirta Kencana Jombang sudah bermigrasi ke pipa jenis HDPE (High Density Polyethylene). “Ini yang ‘food grade’, sehingga nanti dijamin kualitas airnya lebih baik, lebih aman, dan lebih sehat, karena dia sesuai dengan kriteria kesehatan yang disyaratkan oleh Kemenkes,” beber Khoirul Hasyim.

Saat ini Perumdam Tirta Kencana Jombang sudah memiliki

21000 pelanggan yang tersebar di Kabupaten Jombang. Dan pada tahun depan, sambung Khoirul Hasyim, pihaknya juga akan mengajukan sambungan baru sebanyak 1100 sambungan.

“Tercatat mulai Februari (2020) sampai saat ini kami sudah menambah 620 sambungan rumah, belum ada 7 industri skala menengah besar yang menggunakan layanan kami, juga ke depan akan ada 3 industri besar di utara Brantas yang MoU dengan Perumdam Tirta Kencana dalam rangka pemenuhan kebutuhan air mereka,” ulas Khoirul Hasyim. [rif]

HUT Pelecut Kinerja l

Sambungan hal 1

paten Jombang.

“Kami ingin memberikan layanan yang maksimal. Agar supaya air di Jombang tidak habis.

Karena nanti kalau semuanya berebut ‘ngebor’ air. Tentu kondisi ini bahaya terhadap lingkungan,” ucap Khoirul Hasyim.

Dia berharap, dengan menggunakan air yang diproduksi oleh Perumdam Tirta Kencana Jombang, masyarakat maupun pelaku industri di Jombang juga turut membangun Kabupaten Jombang.

“Kemudian kita juga mencintai

Sambungan hal 1 budi pekerti yang baik. Jadi, hadirnya masjid yang lebih dari 100 tahun ini mudah-mudah dapat memberikan penguatan character building. Yang selaras dengan upaya membangun SDM kita, karakternya terbangun, akhlaqnya juga dibangun. Lebih dari itu, melalui masjid ini dapat memberikan penguatan pada sisi pengembangan kemakmuran bagi masyarakat dan kemakmuran masjid,” jelasnya.

Mantan Menteri Sosial itu juga mengatakan, -kegiatan di masjid ini dapat dikedepankan dalam memaksimalkan pemberdayaan ekonomi bagi masyarakat.

Khususnya penguatan dari remaja masjid yang sudah sering berkegiatan di tempat peribadahan ini. Nantinya, pola-pola penguatan yang akan diterapkan adalah pada bidang ekonomi bagi milenial maupun masyarakat pada umumnya. Sebab, dua hal ini merupakan kunci agar dapat memaksimalkan seluruh kegiatan yang ada di masjid.jelas Gubernur.

Sementara itu anggaran yang dikeluarkan untuk mempercantik bangunan masjid, mencapai Rp 40 miliar. Dengan rincian, Rp 30 miliar dari anggaran hibah Pemerintah Kota Mojokerto, Rp 2 miliar dari Pemprov Jatim dan sisanya merupakan sumbangan dari masyarakat.

“Untuk desain dari Masjid Agung Al Fattah ini, kami memakai dua kombinasi antara Majapahit yang akan terus kami pertahankan dengan perpaduan ala Timur Tengah. Kebudayaan Majapahit, terlihat jelas di masjid ini. Seperti ukir-ukiran yang sengaja dipahat langsung oleh seniman dari Trowulan. Kami sengaja tidak meninggalkan identitas Majapahitnya, karena dulu pusat peradaban Kerajaan Majapahit ada di Mojokerto ini dan melekat erat dengan warga di sini,” jelas Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari. [min]

l

100 Kelurahan di Surabaya Zero Positif Covid-19 Sambungan hal 1 “Apalagi pasca libur nasional dan cuti bersama beberapa waktu lalu, kita lakukan swab hunter di kawasan perbatasan. Ini kita lakukan karena setelah libur nasional dan cuti bersama diharapkan tidak menambah banyaknya kasus di Surabaya,” kata Wali Kota Risma, Minggu (8/11).

Ia menjelaskan, dalam pelaksaan swab hunter itu, ternyata dinilai cukup efektif. Sebab, dalam sehari Presiden UCLG Aspac ini menyebut ada sedikitnya lima orang yang melanggar protokol kesehatan (prokes) di satu wilayah. Sehingga dari situ lah, warga yang melanggar langsung dilakukan tes usap. “Alhamdhulillah hasilnya semakin melandai, turun terus angka kasus dan kesembuhannya makin banyak,” papar dia.

Sementara itu, Kepala Bagian Humas Pemkot Surabaya, Febriadhitya Prajatara menambahkan berdasarkan data dari Dinas Kesehatan (Dinkes) terbaru per hari ini, jumlah tes swab sejak pertama kali kasus hingga hari ini mencapai 217.463 spesimen. Kemudian untuk angka kesembuhan per kemarin, Kamis (5/11) berjumlah 14.896 kasus.“Sementara untuk kasus aktifnya per kemarin yakni 75 kasus,” tegas Febriadhitya Prajatara.

Di kesempatan yang sama, Febri mengungkapkan, jika kesembuhan semakin banyak dan angka kasus semakin rendah maka secara otomatis, keberhasilan itu membuat beberapa kelurahan di Kota Pahlawan menjadi nol kasus Covid-19.

Ia pun merinci, berdasarkan data per Rabu (4/11) jumlah kelurahan 0 kasus mencapai seratus kelurahan. Diantaranya terdiri dari kelurahan Putat Gede, Sukomanunggal, Simomulyo Baru, Manukan Wetan, Banjar Sugihan, Asem Rowo, Genting Kalianak, Tambak Sarioso, Kandangan, Romokalisari, Tambak Oso Wilangun, Pakal, Jeruk, Lakar Santri, Lidah Kulon, Lidah Wetan, Lontar, Sambikerep, Made.

“Lalu Beringin, Peneleh, Kapasari, Genteng, Ketabang, Embong Kaliasin, Tembok Dukuh, Jepara, Alun-alun Contong, Gundih, Bubutan, Tambak Rejo, Kapasan, Simo Lawang, Sidodadi, Perak Timur, Nyamplungan, Bongkaran, Pegirian, Ujung, Ampel, Kemayoran, Dupak, Morokrembangan, Bulak, Kedung Cowek, Sukolilo Baru, Sidotop Wetan, Tambak Wedi, Rangkah, Tambak Sari, Pacar Keling, Pacar Kembang, Gading,” paparnya.

Kemudian, Dukuh Setro, Pucang Sewu, Kertajaya, Kalirungkut, Rungkut Kidul, Medokan Ayu, Penjaringan Sari, Wonorejo, Tenggilis Mejoyo, Panjang Jiwo, Kendang Sari, Kutisari, Gunung Anyar, Gunung Anyar Tambak, Rungkut Menanggal, Menur Pumpungan, Nginden Jnagkungan, Klampis Ngasem, Gebang Putih, Medokan Semampir.

Selanjutnya yakni, Mulyorejo, Kejawan Putih Tambak, Manyar Sabrangan, Sutorejo, Kalisari, Kalijudan, Sawahan, Petemon, Kupang Krajan, Karang Pilang, Kedurus, Kebraon, Dukuh Kupang, Dukuh Pakis, Gunung Sari, Pradah Kali Kendal, Wiyung, Jajar Tunggal, Ketintang, Dukuh Menanggal, Jemur Wonosari, Bendul Merisi, Margorejo, Siwalankerto, Kebonsari, Jambangan dan Karah. [iib]

l

Tak Suka Kondisi Kotor, Bersihkan Monumen Jayandaru yang Lama Tak Pernah Dibersihkan l

Sambungan hal 1

bok sekeliling monumen hingga bersih.

Tak ketinggalan tanaman yang tumbuh atas monumen ikut dibersihkan.

“Ini perubahan luar biasa ya, kami bertiga ada kepala DLHK dan Kabidnya, ikut turun dan ternyata kalau kita hadir langsung cepat bersih. Dan masyarakat disini ikut membantu kerja bhkati. Tadi endapan kotoran cukup tebal, dan sekarang sudah kelihatan bersih,” kata Cak Hud, pada Jum’at, (6/11/2020) pagi di Alun-alun Sidoarjo.

Cak Hud menilai kinerja bagian kebersihan di lapangan kurang optimal.

Kotoran debu hampir setengah senti menter. ”Ini artinya ada kinerja temanteman kebersihan di lapangan kurang optimal, maka tadi sudah saya sentuh

hatinya, saya ajak kerja ikhlas dan kerja bersama-sama. Kita ajak masyarakat bersama-sama peduli menjaga kebersihan ikon kota Sidoarjo, “ ajak Cak Hud. “Dengan merawat dan menjaga Alun-alun serta kebersihan monumen Jayandaru, Saya yakin banyak masyarakat yang ikut senang dan pengunjung alun-alun merasa nyaman,” ungkapnya.

Kegiatan bersih-bersih dilakukan melalui program ‘Jogo Taman Delta’ yang dilakukan rutin oleh Pj Bupati Sidoarjo setiap hari Jum’at. Cak Hud juga berharap kebiasaan ini diikuti sampai tingkat kecamatan dan desa/keluaran dengan melibatkan masyarkat.

“Ini menjadi role model ya, apakah ada pengaruhnya ketiga pimpinan turun

sepeti ini. Nantinya disetiap kecamatan sampai kepala desa kita harapkan seperti itu. Se intensif mungkin sesering mungkin bahwa ini merupakan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat, memang ada masyarakat yang kurang peduli, nah ini tugas kita, kita tidak akan diam, terus memberikan pengertian dan pemahaman, bahwa ini kemanfaatannya untuk kita bersama,” tegas warga Sidoarjo ini.

Respon atau gerak cepat ini juga menyusul aksi ‘Jumat Berkah’ yang diinisiasi Pj Bupati Sidoarjo, Hudiyono, dengan mengajak sejumlah masyarakat dari berbagai unsur untuk saling menjaga kebersihan.

Ia mengungkapkan, pihaknya terus mengupayakan Alun-alun yang berada di jantung kota ini tetap bersih

dan asri. Tak hanya itu, sejumlah taman kota, trotoar, dan landmark di Sidoarjo akan dirawat secara bertahap. “Kami gunakan kendaraan Sky Master yang dimiliki DLHK. Mobil ini di design untuk kebutuhan masalah di ketinggian, karena dilengkapi dengan fasilitas hidrolis, semuanya sudah menjadi bersih,” ujarnya, pada Sabtu, (7/11).

Pria asal Tanggulangin Sidoarjo ini juga sempat melihat sekeliling Alunalun. Mencari sampah yang berserakan.

Ia kembali memungut sendiri sampah botol plastik yang dibuang sembarangan oleh pengunjung. “Dengan kerja sama atau gotong-royong secara bertahap seperti ini, niscaya Sidoarjo bersih, nyaman, aman dan asri akan bisa terwujud,” pungkasnya. [*]

Bhirawa

Senin Wage, 9 November 2020

Halaman 12

DPRD Jatim Gelar Seminar Sinergitas Nasional DPRD Jatim, Bhirawa Rencana pemberlakuan Perpres No.33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan pada Tahun Anggaran 2021 nampaknya mendapat kritik tajam dari kalangan DPRD kabupaten/kota maupun DPRD Provinsi se Indonesia.

Bahkan mereka mendesak supaya Presiden RI Joko Widodo mencabut atau merevisi lampiran Perpres yang dinilai diskriminatif dan merugikan kedudukan legislator.

DPRD Jatim gelar seminar sinergitas nasional Komisi A DPRD Provinsi dan Komisi A DPRD kabupaten/kota se Indonesia di Westin Resort Nusa Dua Bali Jumat (6/11/ 2020).

Tak tanggung-tanggung penolakan pemberlakuan Perpres No 33/2020 itu dikemas dalam bentuk rekomendasi hasil seminar sinergitas nasional yang dimotori Komisi A DPRD Jatim dan DPRD Bali dengan tema "Kedudukan Anggota DPRD Sebagai Pejabat Daerah Dalam Sistem Pemerintahan Saat ini".

Kegiatan yang berlangsung di Westin Resort Nusa Dua Bali Jumat (6/11/2020) ini juga menghadirkan narasumber dan keynote speaker yang berkompeten, baik hadir langsung maupun melalui daring. Diantaranya, Luhut Binsar Panjaitan (Men-

Watimpres Ingatkan Anggota DPRD Bukan Pejabat Daerah Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Soekarwo menegaskan bahwa kedudukan DPRD dalam sistem pemerintahan daerah itu bukan bagian dari pejabat daerah (ASN). Karena itu konsistensi melaksanakan hukum tata negara sesuai konstitusi UUD 1945 menjadi sangat penting.

Dalam UUD 1945 dan UU kedudukan DPRD provinsi maupun DPRD kabupaten/kota adalah menjalankan peran sebagai legislatif seperti fungsi legislasi (pembuat aturan), budgeting (pembuat anggaran), controling (pengawas). Anggota DPRD juga dipilih langsung dan mendapat mandat dari rakyat sehingga mereka membawa aspirasi dan perwakilan rakyat daerah.

"Oleh karena itu meletakan fungsi DPRD menjadi quasi (seperti) eksekutif adalah bertentangan dengan UUD 1945.

Karena anggota DPRD itu adalah Legislatif, bukan pejabat daerah," ungkap Pakde Karwo sapaan akrab Soekarwo.

Lebih jauh Ketua Dewan Pertimbangan Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara, dan Hukum Administrasi Negara Indonesia (APHTN-HAN) menegaskan fungsi dan peran wakil rakyat diatur dalam sejumlah pasal di UUD 1945 di antaranya pada bab II pasal 2 dan pasal 3, kemudian bab VI pasal 18 ayat (1) hingga (7). Selain itu, bab VII pasal 20, 20A, 21, 22 dan pada bab VII A pasal 22D. Ia mengusulkan agar sejumlah aturan teknis baik peraturan pemerintah maupun peraturan presiden harus meletakan kedudukan DPRD pada ranah Trias Politika sebagai legislatif, bukan Eksekutif maupun Yudikatif. Tujuannya supaya kekuasaan tidak hanya diberikan pada satu orang karena Indonesia menganut negara hukum (Trias Politika).

"Perlu konsitensi penekanan kemurnian pelaksanaan hukum tata negara berdasarkan UUD 1945 (konstitusi), jangan ada PP dan Perpres (hukum administrasi negara) yang bertentangan dengan aturan di atasnya (konstitusi)," pinta mantan Gubernur Jatim ini. Dalam konstitusinya, sudah jelas, bahwa konsep Legislatif di Indonesia adalah MPR, DPR, DPD RI dan DPRD Provinsi maupun DPRD Kabupaten/Kota. Namun ketika di UU 23/2014 memasukkan DPRD sebagai pejabat Daerah disini menjadi tidak sesuai konstitusi. Karena itu anggota DPRD itu legislatif tidak bisa disetarakan dengan OPD. Begitu juga dalam UU No.22/1999 menyatakan DPRD sebagai legislatif daerah. Kemudian berubah sebagai unsur penyelenggara daerah diatur dalam UU No.32/2004. "Secara prinsip memang sama sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memiliki tiga fungsi yakni legislasi, bud-

geting dan pengawasan," ungkap Pakde Karwo.

Masukan dari sejumlah daerah juga sudah kami terima, Ia merekomendasikan agar aturan teknis di PP dan Permen seperti disesuaikan dengan kemampuan keuangan daermeletakkan DPRD dalam trias politika. Sebab ada kesalahan ah tapi saudara-saudara kita di Indonesia Timur PAD nya serius dalam UU No.23/2014 yakni dalam Bab VII Paal 95 sangat kecil dan uang jalannya sangat besar. Begitu juga ayat (2) menyatakan anggota DPRD Provinsi adalah pejabat jika menggunakan pendekatan PDRB kurang mencermindaerah. "Saya mohon kepada DPR RI tolong ini diperjuang- kan rasa keadilan. kan agar seperti MD3," harap Pakde Karwo.

Senada, Ardian Dirjen Bina Keungan Daerah Kemendagri Ditambahkan, penetapan harga satuan regional bagi ang- meminta kekhawatiran anggota DPRD terhadap pemberlakuan gota DPRD dengan at cost juga kurang fleksibel sehingga Perpres No.33/2020 jangan terlalu berlebihan sehingga samsebaiknya dikembalikan menggunakan lumsum seperti DPR pai mengganggu proses pembahasan APBD 2021. Pasalnya, RI. Alasan sesuai hukum tata negara, pemerintah itu efektif Kemendagri sudah menjamin akan dilakukan revisi. dan efisien, kalau efisien baru efektif.

"Arah kebijakan pemerintah pusat sudah jelas bahwa Per"Ngurus orang miskin itu tak bisa efisien. Ini bukan provokasi pres No.33 ini akan direvisi, maka pada saat direvisi dan tapi ini konstitusi dalam hukum administrasi negara dimana PP dikeluarkan dalam peraturan hukum yang baru maka tingdan Perpres itu harus senada dengan konstitusi," pungkas ang- gal dilakukan perubahan melalui penjabaran APBD, sehinggota Wantimpres asal Jatim. ga pada prinsinya tidak ada masalah. Jadi teSementara itu Astera Primanto Bhakti Dirjen Perimman-teman DPRD tetap mambahas APBD bangan Keuangan Kemenkeu menjelaskan bahwa 2021 sesuai Perpres No.33," harap Ardian. trieger munculnya Perpres No.33/2020 adalah unIa bahkan meminta masukan dari asostuk memperbaiki sistem pengelolaan keuangan iasi DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota di daerah khususnya efisiensi belanja daerah. MengIndonesia terkaitarah kebijakannya sepingat, perilaku belanja daerah belum mencerminerti apa kalau berubah, lalu klasifikasi kan prinsip efektif dan efisien. Ia mencontohkan 5 kelasnya seperti apa masukannya sehbesar belanja barang dana yang tertinggi meliputi ingga lebih kongkrit agar lebih jelas pada jasa antor, perjalanan dinas, barang dan jasa BNsaat mereka menghitung komposisi perPAD, pemeliharaan dan barang habis pakai. Sedangjalanan dinas untuk kebutuhan cost kan untuk belanja pegawai didominasi gaji dan tundengan klasifikasinya dalam APBD. jangan, pendidikan, tambahan penghasilan "Rekomendasi dari haASN, Honorarium ASN dan pegawai. sil forum ini tentu akan "Rata-rata setiap tahun belanja kami jadikan kajian. barang dan jasa maupun belanja pePada saat rumusan gawai itu naik kecuali belanja modal. kita masak sebelum Periode 2010-2019 rata-rata belanja diputuskan hasil final pegawai mencapai 38%, belanja revisi nanti kami barang dan jasa 21,6%, dan belanja akan mengundang modalnya 21%," ungkapnya. lagi mereka," pung"Inilah yang kemudian memunkas Ardian. culkan Perpres No.33/2020 yang [geh*] akan diterapkan pada APBD tahun anggaran 2021. Awalnya memang berat tapi saya yakin nanti efesiensi dan efektifitas akan terAnggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Soekarwo capai," imbuhnya.

ko Kemaritiman dan Investasi). Moeldoko (Kepala Staf Presiden), Mohammad Chudori (Sekjen Kemendagri), Zulfikar (anggota Komisi II DPR).

Selain itu Soekarwo (Wantimpres), Astera Primanto Bhakti (Dirjen Perimbangan Keuangan Kemenkeu), Ardian (Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri), Rusdianto Sesung (Dekan FH Universitas Narotama Surabaya). Kegiatan yang dibagi tiga sesi ini dimoderatori oleh Suko Widodo (Dosen FISIP Unair), Rizari (Wakil Rektor Bidang Administrasi IPDN Jatinagor) dan Hadi Dediansyah (Wakil Ketua Komisi A DPRD Jatim).

Ketua panitia seminar sinergitas nasional Komisi A DPRD Provinsi dan Komisi A DPRD kabupaten/kota se Indonesia, Mayjen (Purn) Istu Hari Subagio mengatakan bahwa kegiatan ini untuk menyamakan pola pandang kedudukan anggota DPRD sebagai pejabat daerah dan meningkatkan kapasitas anggota DPRD kabupaten/ kota dan DPRD Provinsi.

"Munculnya Perpres No.33/2020 ini membuat resah seluruh anggota DPRD se Indonesia. Makanya kami mendesak supaya direvisi atau dicabut agar roda pemerintahan daerah tetap kondusif," kata politisi asal Partai Golkar ini.

Senada, ketua DPRD Bali I Nyoman Adi Wiryatama menegaskan bahwa Perpres No.33/2020 ini menjadi ancaman serius bagi anggota DPRD. Sehingga muncul dinamika diberbagai daerah di Indonesia untuk mendesak direvisi atau bahkan dicabut.

Anita ketua DPRD Sumatera Selatan menambahkan bahwa Perpres No.33/2020 bagi kalangan anggota DPRD se Indonesia diibaratkan dengan Covid-33 karena terlalu banyak menyita waktu untuk dipikirkan dan menjadi tanda tanya apakah kinerja DPRD tahun 2021 bisa optimal jika Perpres ini diberlakukan.

"Kami meminta Perpres No.33/2020 tentang harga satuan regional itu tidak diberlakukan kepada DPRD, jadi Perpres ini hanya berlaku bagi ASN dan DPRD dikeluarkan dari pemberlakuakn Perpres No.33," harapnya.

Menurut Anita, hal serupa juga pernah diberlakukan di tahun 2014 namun ketentuannya disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah sehingga DPRD masih bisa bersinergi kembali secara optimal.

Sedangkan kepada DPR RI, Anita meminta ikut memperjuangkan identitas yang jelas bagi DPRD karena aturan yang berlaku saat ini menyamakan anggota DPRD dengan pejabat daerah tapi kedudukan dan hak DPRD tidak sama. Bahkan dipaksa menerima tapi tidak bisa mengatur sehingga berbeda jauh dengan DPR RI. [geh*]

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Jawa Timur

50 Ponpes Ikuti Kopilaborasi OPOP Diskominfo Jatim di Bahrul Maghfiro Malang Pemprov, Bhirawa Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Jawa Timur bersama Program OPOP kembali menggelar kegiatan Talk Show Kopilaborasi OPOP Sambang Pesantren. Kegiatan ini digelar di Pondok Pesantren Bahrul Maghfiroh Cinta Indonesia (BMCI) di Kota Malang, Jumat (6/11/2020).

Kegiatan Kopilaborasi OPOP Sambang Pesantren di Ponpes Bahrul Maghfiro tersebut diikuti kurang lebih 50 pondok pesantren se-Malang Raya. Sebelumnya di gelar di Ponpes Modern Nganjuk. Road show Kopilaborasi kali ini dihadiri Kepala Perwakilan BI Jatim Difi Ahmad Johansyah, Sekretaris Dinas Kominfo Jatim, Ir Aju Mustika Dewi, Pengasuh Pondok Pesantren Bahrul Maghfiroh Prof Dr Ir Mohammad Bisri, dan PGS Pemimpin Divisi Bisnis Syariah Bank Jatim, Kurmi Pujiharti serta tim OPOP Jatim.

Sekretaris Diskominfo Jatim, Ir Aju Mustika Dewi mengatakan, One Pesantren One Product (OPOP) merupakan salah satu program prioritas Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa. Salah satu tujuannya mendorong percepatan recovery ekonomi di Jatim melalui kontribusi pesantren.

"Kegiatan tersebut dilakukan dalam upaya

Pengasuh Pondok Pesantren Bahrul Maghfiroh, Prof Dr Ir Mohammad Bisri

membantu memperdayakan ekonomi dilingkungan pesantren, banyak potensi dan maanfaat yang kita rasakan dengan berdirinya pesantren selain pendidikan Agama," ujarnya dalam sambutan pembukaan kegiatan tersebut.

Selain meningkatkan pendidikan agama dan mencetak sumber daya manusia, lanjut dia, Pesantren juga banyak membantu pemberdayaan ekonomi masyarakat sekitar sehingga berdampak pada pengurangan kemiskinan.

"Saya lihat pesantren mempunyai peran yang sangat strategis dalam memberdayakan perekonomian dengan segala keunikan yang dipunyai," tambahnya. Ia berharap pesantren menjadi pioner dalam memajukan peran meningkatkan ekonomi di Jatim sehingga berdampak kesejahteraan masyarakat Jatim.

Sementara itu, Pengasuh Pondok Pesantren Bahrul Maghfiroh Prof Dr Ir Mohammad Bisri mengungkapkan bahwa kegiatan tersebut sangat mendukung pengembangan ekonomi pondok pesantren Bahrul Maghfiroh. Menurut dia, Ponpes Bahrul Mahgfiro banyak mengembangkan pemberdayaan ekonomi melalui berbagai bisnis dan memunculkan produk unggulan yang diharapkan menjadi percontohan Ponpes disekitarnya.

"Produk pertama kali itu budidaya lele. Gagal. Lalu kami

didampingi oleh ahli peternakan lele Alhamdulillah sekarang bisa lebih baik mulai pembibitan hingga pembesaran," terangnya.

Dalam kesempatan tersebut Bank Jatim

menyerahkan kartu identitas khusus yang bisa digunakan sebagai ATM bagi Ponpes yang mendapat dana dari tim OPOP. "Nanti bisa menggunakan kartu tersebut un-

tuk kegiatan transaksi, sehingga memudahkan untuk bisa melakukan efisiensi dalam transaksi," ujar PGS Pemimpin Divisi Bisnis Syariah Bank Jatim, Kurmi Pujiharti. [geh*]

Sekretaris Diskominfo Jatim, Dra Ir Aju Mustika Dewi (paling kiri) saat mendampingi Kepala Perwakilan BI Jatim Difi Ahmad Johansyah, dalam menyerahkan kartu identitas OPOP Bank Jatim saat acara Kopilaborasi OPOP, di Ponpes Bahrul Maghfiro, Jumat (6/11/2020).

Gus Bisri Sebut Target 50 Persen Bisnis Pesantren Topang Operasional Ponpes Pemprov, Bhirawa Ponpes Bahrul Maghfiroh Kota Malang bertekad terus meningkatkan potensi pengembangan kegiatan ekonomi pesantren dengan berbagai jenis bisnis. Kegiatan tersebut diharapkan mampu menopang 50 persen untuk menunjang operasional pesantren.

Pengasuh Pondok Pesantren Bahrul Maghfiroh, Prof Dr Ir Mohammad Bisri menjelaskan hampir 20 persen kebutuhan operasional pendidikan ditopang dari hasil bisnis internal.

"Saya ingin hasil pengembangan ekonomi bisnis pondok bisa berkontribusi 50 persen untuk operasional," ujarnya.

Pondok pesantren yang berada di Jalan Joyo Agung, Tlogomas, Kota Malang itu memang terkenal sebagai

pesantren berdikari. Prof Dr Ir Mohammad Bisri menjelaskan perlu kesabaran dan strategi dalam mengembangkan bisnis di pesantren.

Pihaknya juga mengembangkan Bahrul Maghfiroh Mart (BM Mart) yang menyediakan segala kebutuhan pokok sehari-hari untuk masyarakat dan santri. Ada juga produk pertanian budidaya jamur yang juga dikembangkan.

Bisri menambahkan, di pondoknya ada banyak produk yang telah terwujud dan berhasil dipasarkan. Namun, dari sekian banyak produk, satu produk unggulan yang dikenalkan adalah Keju Mozzarella. "Produk unggulannya keju ini.

Tidak gampang ya. Tapi ini kami tidak menyebutnya unit usaha. Ini laboratorium pengelolaan keju mozzarella," tukasnya.

Alasannya, sambung Bisri, supaya santri dan alumni bisa belajar di laboratorium dan sekaligus belajar berwirausaha. Santri siswa di pondoknya diajak untuk tidak hanya belajat

teori tapi bisa mempraktikkan ilmu pengetahuan melalui laboratorium yang ada.

"Kalau pemasaran sudah di seluruh Indonesia. Yang paling besar di Jakarta. Kami buka gudang di sana," ujar mantan Rektor Universitas Brawijaya itu.

OPOP Jatim berharap pondok pesantren Bahrul Maghfiroh bisa menjadi percontohan pesantren berdikari bagi pesantren lainnya yang ingin mengembangkan sektor bisnis untuk menunjang kebutuhan operasional pesantren.

Sementara itu, Mohammad Ghofirin selaku Sekretaris Umum OPOP Jatim berharap pondok pesantren Bahrul Maghfiroh bisa menjadi inspirasi bagi pesantren di sekitarnya. Pesantren lain bisa saling belajar terkait pengembangan bisnis. "Kami harap pesantren yang sudah berdaya ekonomi bisa menjadi contoh dan teladan bagi ponpes sekitarnya. Kalau di Malang ya di Malang Raya," ungkapnya. [geh*]