Binder9okto2015

Harian Bhirawa Ditunjuk kembali sebagai sarana pengumuman iklan tender/lelang pemerintah di seluruh Jawa Timur berdasarkan SK Gubernur No.188/343/ KPTS/013/2011

HARIAN IKLAN/ LANGGANAN

031-5615454 Harga Langganan Rp 55.000/bulan Eceran Rp 3.000

Jumat Legi, 9 OKTOBER 2015

http://www.harianbhirawa.co.id

9

AGENDA HARI INI

OKTOBER 2015

 Gubernur H Soekarwo

09.00 Rapat Paripurna DPRD Jatim 14.00 Pembukaan Muswil PMI di Hotel Utami 19.00 Resepsi HUT Dipenda Provinsi Jatim

 Wagub H Saifullah Yusuf

09.00 Pembukaan Konferensi Cabang PC Muslimat NU Bangkalan di Gedung Ratu Ebo Bangkalan 14.00 Walimatul Ursy H Saifullah Damanhuri di PP Syamsul Arifin Pasuruan 19.00 Menghadiri Resepsi Pernikahan di Graha ITS Surabaya 20.00 Menghadiri Resepsi Pernikahan di Graha Wisata Kantor Disbudpar Provinsi Jatim

Optimalkan e-Commerce, Bude Karwo Siap Bersinergi dengan PIISEI Pemprov, Bhirawa Dekranasda siap bersinergi dengan PIISEI (Persatuan Istri Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia) untuk mengoptimalkan peran anak muda dalam e- Commerce. Hal ini diyakini akan menjadi nilai tambah yang bisa meningkatkan jurus pemasaran produk karena kendala geografis, padahal memiliki potensi lokal yang luar biasa.

Tekat itu disampaikan Ketua Dekranasda Jatim Dra Hj Nina

Soekarwo MSi yang akrab disapa Bude Karwo seusai Pembukaan Kongres PIISEI dan seminar yang dibuka secara resmi oleh Ketua Umum PP ISEI (Pengurus Pusat Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia) Dr Darmin Nasution di Crown Prince Hotel Jl Basuki Rachmat Surabaya, Kamis (8/10).

Dijelaskan Bude Karwo, semua itu sesuai dengan arahan Ketua Umum PP-ISEI sekaligus Menko Perekonomian Dr Darmin Nasution

yang mengatakan, ciri khas UKM jarang yang bisa menembus pasar kabupaten karena selalu kekurangan orang yang mengumpulkan produk dari para perajin. Untuk itu diperlukan bisnis e-Commerce industri kreatif. Misalnya kalau di Tanggulangin Sidoarjo ada kerajinan jaket kulit, di Garut (Jabar) juga ada kerajinan jaket kulit, kalau ada pesanan tiba-tiba 100

 ke halaman 11

 Sekdaprov H Akhmad Sukardi

06.30 Senam Bersama di Halaman Kantor Gubernur Jatim 09.00 Rapat Paripurna di DPRD Jatim 19.00 Menghadiri Resepsi HUT Dipenda Provinsi Jatim

Soekarwo Minta Rencana Kenaikan Cukai Tidak Dipaksakan Surabaya, Bhirawa Gubernur Jatim Dr H Soekarwo meminta rencana kenaikan tarif cukai yang diusulkan Kementerian Keuangan tidak dipaksakan, karena akan membebani industri hasil tembakau di wilayah setempat.

“Kalau saya, tidak perlu naik atau sama dengan inflasi. Inflasi Jawa Timur sampai Agustus 2015 hanya sebesar 2,11 persen. Karena situasi seperti ini lalu dinaikkan, pabrik rokok akan gulung tikar, lalu terjadi PHK,” ucapnya di Surabaya, Kamis (8/10).

Soekarwo yang akrab dipanggil Pak De ini meminta jika kenaikan tetap dipaksakan, dipastikan sejumlah pabrik rokok akan menaikkan harga jual, dan memicu penurunan volume penjualan yang ujung-ujungnya penyerapan tembakau petani menjadi berkurang.

 ke halaman 11

Baliho Rasiyo-Lucy dan RismaWhisnu Dipasang di 10 Tiitik Surabaya, Bhirawa Alat peraga kampanye (APK) berupa baliho dua pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Surabaya yakni Rasiyo-Lucy (Demokrat-PAN) dan RismaWhisnu (PDIP) secara bertahap dipasang KPU Surabaya di 10 titik di Kota Pahlawan.

“Baliho masing-masing pasangan calon dipasang secara berdampingan,” kata Komisioner KPU S u r a baya Divisi Perencanaan Keuangan dan Logistik Miftakul Ghufron di Surabaya, Kamis (8/10).

Menurut dia, pemasangan perdana baliho dua pasangan calon wali kota dan wakil wali kota secara simbolis dilakukan di Jl Indrapura padda Rabu (7/10) malam. Pemasangan dua baliho bergambar masing-masing pasangan calon ini disaksikan oleh masing-masing tim kampanye

Ketua Dekranasda Jatim Dra Hj Nina Soekarwo MSi menyampaikan sambutannya di hadapan Menko Perekonomian RI Dr Darmin Nasution pada Kongres PIISEI XII di Crown Prince Hotel Surabaya, Kamis (8/10).

Dindik Jatim Incar Pengelolaan Anggaran BOS SMA/SMK Saiful Optimistis Anggaran Pendidikan Meningkat Lagi

Dindik Jatim, Bhirawa Penurunan anggaran pendidikan tampaknya sudah membuat galau Dinas Pendidikan (Dindik) Jatim. Hal ini mendorong instansi di bawah kepemimpinan Dr Saiful Rachman itu berupaya keras mencari tambahan anggaran. Khususnya ketika pengelolaan SMA/SMK resmi beralih ke tangan provinsi.

Nganjuk, Bhirawa Program e-KTP beberapa waktu lalu ternyata belum mampu memberikan layanan yang prima terkait data kependudukan. Terbukti, ratusan ribu masyarakat Nganjuk belum memiliki KTP sesuai sesuai surat edaran Menteri Dalam Negeri nomor 470/327/SJ/2014 tentang Kependudukan.

Tercatat 974.416 warga

Terapkan Friendly Management keputusan yang dibuatnya. Namun berbeda dengan yang dilakukan oleh Hotel Manager Yello Jemursari

Sentil..  Apotek Terlalu Bebas Jual Obat  Pengawasan pemerintah gimana?  Jasa Penukaran Uang Diserbu Pemilik Dollar AS, Dampak Rupiah Menguat  Semoga tak ada efek balik  KPU Lemah Sosialisasi, Golput Potensial Meningkat  Dan itu akan terjadi

yang wajib KTP ternyata yang telah masuk perekaman data baru sebanyak 841.259 jiwa. Dari jumlah tersebut Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispenduk Capil) Kabupaten Nganjuk baru mencetak sebanyak 732.179 KTP. Sisanya sebanyak 109.000 individu yang belum terlayani, karena

 ke halaman 11 ristika/bhirawa

Surat keterangan KTP sementara akibat Dispendukcapil Nganjuk kehabisan persediaan keping KTP, Kamis (8/10).

 ke halaman 11

Widia Anggreni

 ke halaman 11

Ratusan Ribu Warga Nganjuk Tidak Punya KTP

 ke halaman 11

SEBAGAI seorang pemimpin memang dibut u h k a n kewibawaan yang akan membuat para staf menghormati setiap tingkah laku maupun

Salah satu yang menjadi incara Dindik Jatim untuk menambah kekuatan anggaran pendidikan Jatim ialah Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pendidikan menen-

Kota Malang Jadi Percontohan Tata Kelola Pemerintahan Malang, Bhirawa Asisten Deputi Perumusan Kebijakan Reformasi Birokrasi Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) Didit Noordiatmoko menyatakan Kota Malang menjadi salah satu percontohan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia.

“Di Indonesia ada 56 daerah yang terekomendasi untuk menjadi role model dan percontohan.

Kota Malang menjadi salah satu kota Moch Anton yang terpilih,” katanya di hadapan anggota DPRD Kota Malang dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemkot Malang pada Bimbingan Teknis (Bimtek) dan Forum Group Discussion (FGD) Rencana Kegiatan Pemerintah Daerah (RKPD) di Malang, Kamis (8/10).

Didit menjelaskan indeks reformasi birokrasi satu di antaranya melalui pemeringkatan dan penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan menjadi rekomendasi pemberian stimulus DAK (Dana Alokasi

 ke halaman 11

Kuliner Khas Desa Beji Bojonegoro

Gethik Kesambi Dipercaya Bisa Berkhasiat Obati Sakit Asam Urat Pohon kesambi banyak ditemui di wilayah kawasan hutan di Bojonegoro.

Batang kesambi bisa tumbuh setinggi 15-40 meter dengan diameter batang 60-175 cm. Buah kesambi atau disebut buah kecacil yang masih hijau dapat dimakan dan diolah sebagai asinan. Buah yang sudah masak berwama kuning atau kemerah-merahan dapat dijadikan buah meja dengan ciri rasa asam kemanis-manisan.

Achmad Basir, Kabupaten Bojonegoro Warga Desa Beji, Kecamatan Kedewan, Kabupaten Bojonegoro menjadikan daun kesambi menu kuliner yang lezat. Bahkan, kuliner olahan daun kesambi yang disebut gethik kesambi tersebut sudah ada sejak ratusan tahun silam. Selain nikmat, gethik kesambi ini ternyata juga

mempunyai khasiat dapat mengobati penyakit asam urat, pegal dan linu.

Kuliner khas gethik kesambi ini banyak dijumpai di kawasan Desa Beji, Kecamatan Kedewan. Menu gethik kesambi ini bahan dasarnya

 ke halaman 11

achmad basir/ bhirawa

Penjual sayur daun kesambi sedang memilih daun yang dipetik dari pohon, dipilih yang muda kemudian direbus sampai matang untuk diolah menjadi gethik kesambi.

SURABAYA

2

Jumat Legi 9 OKTOBER 2015

LEGISLATIF - EKSEKUTIF

Dewan Minta Pemkot Serahkan RKPD Sebelum Pembahasan KUA PPAS DPRD Surabaya, Bhirawa Legislarif meminta agar pemerintah kota Surabaya segera menyampaikan Rencana Kerja pemerintah daerah(RKPD) sebagai salah satu bahan utama pembahasan RAPBD 2016 yang saat ini memasuki tahap pembahasan KUA PPAS.Jika RKPD ini tidak disampaikan , maka legislative memilih untuk tidak akan melakukan pembahasan KUA-PPAS .

Masduki Toha wakil ketua DPRD Surabaya, menyatakan pihaknya akan mengembalikan tahapan pembahasan RAPBD sebagaimana mestinya, yakni harus didahului dengan RKPD. Dokumen rencana kerja ini menurut Masduki sangat vital , karena jika tidak ada akan memunculkan keraguan soal pengalokasian anggaran di setiap SKPD. “Dalam hal pembahasan KUAPPAS itu harus disiapkan RKPD

dari masing masing SKPD tapi sampai sekarang belum diserahkan kepada kami, karena menjadi bahan evaluasi kami, agar tidak ada kesan kucingkucingan,” katanya. Kamis (8/10).

Politisi asal FKB ini menyebut jika pada masa kepemimpinan Musyafak Rouf, tim anggaran Pemkot Surabaya biasa menyajikan RKPD dari masingmasing SKPD. Namun tahap ini hilang tatkala di periode se-

lanjutnya saat pimpinan DPRD dipegang oleh Wisnu Wardhana dan berlanjut sampai saat ini.

“Di perodenya pak Musyafak diberikan, tapi kemudian di era WW (Wisnu Wardhana) itu tidak ada, untuk itu di periode sekarang ini harus dikembalikan, RKPD harus ada dulu, baru pembahasan bisa dilanjutkan,” tegasnya.

Menurut Masduki, data RKPD sangat penting dan dibutuhkan oleh DPRD Surabaya saat melakukan pembahasan, karena merupakan terjemahan dari total nilai anggaran yang diajukan dalam RAPBD. “RKPD itu sebagai terjemahan RAPBD yang akan kita gedog (sahkan), kami akan cocokkan, karena masih banyak nilai dan penulisan yang tidak singkron, jadi pembahasannya bisa enak,

tidak ada dusta diantara kita, jangan kami diberikan buku bisu, karena tidak berbunyi apa-apa,” tandasnya.

Ditanya pers t, apakah tidak diserahkannya RKPD merupakan modus operandi tim anggaran Pemkot Surabaya agar beberapa pos anggaran yang berstatus siluman tidak bisa terdeteksi oleh dewan, Masduki hanya menjawab normative dan tidak bernai menjustifikasi.

“Kami masih khusnudzon, tetapi kenapa setiap kami meminta RKPD selalu saja kesulitan, tetapi cecara tegas saya nyatakan, tanpa adanya RKPD, maka pembahasan RAPBD 2016 tidak perlu dilanjutkan, itu persyaratan pokok yang harus dipenuhi,”” jawabnya.

Sesuai pengalamannya saat

masih duduk di Komisi, Masduki Toha mengatakan bahwa RAPBD yang diajukan KUA-PPAS terkesan hasil paketan dari Bappeko, bukan hasil pemikiran SKPD yang dituangkan dalam RKPD. “Kesan kami, RKPD ini top down, bukan battom up, karena selama saya masih di komisi, sering kali mendapatkan jawaban dari DKPD jika programnya tidak dilaksanakan lantaran PAGUnya tidak cukup, ini kan tidak benar, sepertinya bukan sesuai kebutuhan SKPD, tetapi Bappeko terkesan menyuapi bahkan dipaksakan dengan analisanya sendiri, tanpa mendengar SKPD,” terang pembina GP Ashor Jatim ini.

Mengaca pengalaman di periode sebelumnya (era WW) yang ternyata RAPBD tetap bisa disahkan

di rapat paripurna DPRD Surabaya, Masduki menjamin jika saat ini peristiwa seperti itu tidak akan pernah bisa terjadi.

“Saya akan jamin, jika pembahasan KUA-PPAS kembali dilakukan, artinya tim anggaran sudah menyerahkan RKPD kepada kami, silahkan kembali konfirmasi saya langsung saat itu juga, saya akan siap menjawab,” janjinya.

Masduki Toha juga mengaku jika persoalan ini bakal disampaikan kepada Nurwiyatno PJ Walikota besok hari jumat malam, saat menghadiri undangan di kediaman Walikota Surabaya.

“Kami memang akan sampaikan kepada pak PJ di rapat pertemuan besok hari jumat malam di kediaman,” pungkasQ gat nya.Q

Komisi E Perjuangkan Tambahan Anggaran Transmigrasi di APBD 2016 Dipenuhi Daun Eceng Gondok Musim kemarau berkepanjangan, membuat berbagai sungai di Surabaya mulai ditumbuhi dedaunan eceng gondok seperti disepanjang Sungai Jagir Surabaya, Kamis (8/10).

trie diana/bhirawa

Pansus Tambang Mineral Logam Disetujui Pimpinan

PANGGUNG BIROKRASI

Dikabarkan PDIP Pecah, Ada kader Dukung Paslon Rasiyo-Lucy Surabaya, Bhirawa Di tengah upaya DPC PDIP Kota Surabaya memenangkan kembali kursi Wali Kota Surabaya, berhembus kabar perpecahan di internal partai berlambang banteng moncong putih itu. Sejumlah kader partai diduga bermanuver dengan mendukung pasangan calon (paslon) Wali Kota dan Wakil Wali Kota Surabaya, Dr Rasiyo-Lucy Kurniasari yang diusung Partai Demokrat dan PAN. Salah seorang sumber dari tim pemenangan Rasiyo-Lucy mengatakan, sejumlah kader PDIP yang akan mendukung Paslon Serasi rencananya akan mendeklarasikan dukungannya pada hari ini di restoran Nur Pacific Jalan Gubeng.

Menurut dia, yang memotori dukungan ini adalah Saleh Mukadar mantan anggota DPRD Jatim . Diketahui, Saleh Mukadar yang juga pernah menjadi ketua Pengcab PSSI Surabaya selama ini memang berseberangan dengan Wisnu Sakti Buana yang notabene adalah ketua DPC Q geh PDIP Kota Surabaya.Q

DPRD Jatim, Bhirawa Pimpinan Dewan sepakat bakal memuluskan usulan Komisi A membentuk Pansus Tambang Mineral Logam. Diharapkan Pansus ini mampu menelurkan aturan tambang mineral logam yang sejak setahun lalu menjadi kewenangan pemerintah provinsi.

Wakil Ketua DPRD Jatim, Achmad Iskandar menegaskan keempat pimpinan dewan sepakat dengan pembentukan pansus tambang mineral logam di Jatim. Sebab, selama ini tambang ilegal sangat merugikan lingkungan, masyarakat dan bahkan keuangan negara.

Ini karena hasil pajak dan retribusi tambang galian C tidak masuk ke negara, tapi pribadi. ”PAD Lumajang misalnya dari pajak galian C (pasir) itu dulunya bisa mencapai Rp2-Rp3 miliar / tahun. Tapi tahun 2014 turun drastis menjadi di bawah Rp100 juta. Ini jelas ada kebocoran akibat ilegal mining,”tegas politisi asal Partai Demokrat (PD) yang ditemui usai rapat

pimpinan, Kamis (8/10).

Diakui Iskandar , ilegal mining mengakibatkan turunnya PAD Kab Lumajang dari pajak galian C, akibat salah kelola dan tidak tertib aturan. Sementara disatu sisi aparat pemerintah juga tak berani menindak oknum pelanggar hukum tersebut.

Selain itu, dirinya berharap penataan tambang bukan hanya, karena kasus Lumajang.

Tetapi dilakukan pada seluruh potensi tambang di Jawa Timur.

Oleh karena itu, lanjut Achmad Iskandar, pihaknya mendorong agar Pansus Tambang nantinya, memanggil 38 kepala daerah se Jawa Timur untuk ikut menata persoalan dan potensi tambang.

Sebab, selama ini keberadaan tambang harus mampu menjadi berkah bagi masyarakat, bukan malah menjadi musibah.

“Pansus Itu bagus untuk kanalisasi permasalahan. Tapi saya berharap jangan distop semuanya sebab nanti tidak ada pembangunan. Padahal di satu pihak pemerintah mendorong

penyerapan anggaran. Kalau tidak ada pembangunan pengangguran akan semakin meningkat,”ujar dia.

Terpisah, Gubernur Jatim, Soekarwo mengatakan penegakan hukum diperlukan, agar penggelolaan tambang tidak menjadi momok dan merugikan kepentingan rakyat. Usulan pansus dilakukan agar tragedi kekerasan tidak lagi terjadi. Untuk itu, pansus nanti didorong melakukan pendataan terhadap seluruh tambang baik legal maupun ilegal yang berada di Jawa Timur. ”Harus ada pendataan, pansus didorong melakukan kerjanya.

Sehingga masalah tambang di Lumajang tidak terjadi lagi dan tambang juga bisa dikelola dengan benar,”ujar Soekarwo.

Seperti diketahui, usulan Pansus dilakukan, setelah terjadi aksi kekerasan dan pembunuhan terhadap Salim Kancil dan Tosan terhadap aktivis anti tambang di Desa Selok AwarAwar, Kecamatan Pasirian, Q cty Lumajang.Q

DPRD Jatim, Bhirawa Tingginya animo warga Jawa Timur untuk berangkat menjadi transmigran ke luar pulau Jawa tak sebanding dengan kemampuan keuangan Pemprov Jawa Timur.

Untuk itu Komisi E berniat memperjuangkan kenaikan anggaran program transmigrasi yang mebnjadi kewenangan Disnakertransduk ini.

Menurut Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan (Disnakertransduk), Soekardo. Setiap tahun ada 2000 kepala keluarga asal Jatim yang berminat menjadi transmigran. Sayangnya, Pemprov Jatim hanya mampu memberangkatkan 100 kepala keluarga pertahun karena kendala minimnya anggaran.

Fakta itu mendapat perhatian serius dari Komisi E DPRD Jatim yang menjadi mitra kerja Disnakertransduk.

Pasalnya, setiap warga negara berhak mendapatkan kesempatan untuk memperbaiki nasib mereka. Karena itu, Komisi E akan memperjuangkan penambahan anggaran untuk pos transmigrasi. Pernyataan itu disampaikan Anggota Komisi E DPRD Jatim, Mochammad Eksan.

“Saya akan tanyakan ke pimpinan Komisi E, apakah masih memungkinkan melakukan penambahan anggaran untuk pos transmigrasi. Sebab saat ini proses pembahasan Rencana APBD 2016 tengah berjalan.

Kalau masih memungkinkan harus ditambah agar bisa mengakomodir minat warga untuk ikut program transmigrasi,”urai politisi NasDem yang akrab disapa Eksan itu, Kamis (8/10).

Anggota DPRD Jatim asal daerah pemilihan Jember dan Lumajang itu menyambut baik tingginya warga Jawa Timur untuk mengikuti program transmigrasi.

Sebab hal itu lebih baik ketimbang mereka mencari peruntungan ke luar negeri dengan perbedaan budaya dan bahasa yang mencolok.

Menurutnya, transmigrasi itu tak hanya punya makna ekonomis dalam rangka merubah tingkat kehidupan menjadi lebih baik, tetap ada makna sosiologis yang terkandung di dalam program yang mulai dicanangkan oleh Presiden Soeharto di masa Orde Baru tersebut.

Eksan melanjutkan, dengan kedatangan para transmigran dari Jawa ke Sulawesi, Kalimantan dan Papua, akan menciptakan pembauran dalam kerangka pluralisme. Bahkan tak jarang menimbulkan pernikahan antara warga pendatang dengan warga setempat.

Kenyataan itu penting untuk memperkuat persatuan dan kesatuan dalam bingkai keberagaman.

“Program transmigrasi itu bisa meredam potensi separatis. Para transmigran itu bisa menjadi garda terdepan dalam mempertahankan kedaulatan NKRI di pulau-pulau terluar yang jauh dari pusat kekuasaan,”beber orang nomor satu di Partai NasDem Jember tersebut.

Pengasuh Pondok Pesantren Mahasiswa Nurul Islam itu berharap pemerintah pusat juga memberi perhatian khusus kepada warga Jawa Timur yang punya nasionalisme tinggi untuk membangun wilayah NKRI Q cty yang terpencil dan jauh dari kampong halaman.Q

Paklik Rasiyo Janji Takkan Marginalkan Madrasah di Surabaya Madrasah di Surabaya selama ini kurang mendapat perhatian dari Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya bahkan terkesan termarginalkan di dunia pendidikan. Kondisi madrasah di Surabaya sementara ini masih sangat memprihatinkan baik sisi pembangunan sarana dan prasarana, pendanaan, dan gaji guru.

Melihat kondisi ini calon Wali Kota Surabaya Dr Rasiyo, berjanji tidak akan memarginalkan madrasah dan memberikan perhatian seperti yang didapat oleh sekolah umum lain bila terpilih sebagai Wali Kota Surabaya mendatang.

Rasiyo yang mantan Kepala Dinas Pendidikan Jatim mengungkapkan janji ini saat bertemu dengan Forum Kelompok Kerja Kepala Madrasah Ibtidaiyah (FK3MI) Surabaya di Nur Pacific, Jalan Gubeng kemarin. Bukan hanya itu, dunia pendidikan Kota Pahlawan ingin didorong untuk maju dari sisi intelektual dan spiritual.

“Saya sudah punya konsep pendidikan yang perlu mendapat perhatian serius.

Apalagi saya ini berangkat dari kalangan pendidikan juga. Pernah jadi kepala sekolah hingga Kepala Dinas Pendidikan Jatim,” kata Dr Rasiyo.

Namun, dalam pertemuan itu, Rasiyo tetap ingin mendapat masukan dari FK3MI Surabaya supaya bisa direalisasikan ketika terpilih menjadi Wali Kota. “Saya minta saran mengenai perkembangan pendidikan Madrasah, mulai dari MI sampai MA. Ini untuk pengambilan kebijakan jika menerima amanah jadi wali kota,” ungkap Rasiyo.

Ketua FK3MI Surabaya, Achmad Djauhari mengatakan, jumlah MI di Surabaya mencapai 157 lembaga. Kebijakan pemerintah saat ini sedikit menyimpang dari harapan, karena lembaga MI dikesampingkan.

Salah satu contohnya mengenai rehap sekolah. Pengajuan proposal MI ke Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya sulit tembus. Padahal pemkot tengah getol membangun sekolah.

Bukan hanya itu, tidak sedikit siswa MI merupakan siswa dari luar kota Surabaya. Mereka adalah murid yang tidak diterima masuk ke sekolah-sekolah negeri. “Dengan demikian, dana Bantuan Operasional Pendidikan Daerah (Bopda) yang lebih mengutamakan siswa ber-KK Surabaya, belum optimal diterima MI,” akunya kepada Paklek sapaan akrabnya.

Supaya pendidikan madrasah (Penma) mulai dari

geh/bhirawa

Calon Wali Kota Surabaya Dr Rasiyo yang diusung Partai Demokrat-PAN menemui Kelompok Kerja Kepala Madrasah Ibtidaiyah (FK3MI) Surabaya, Kamis (8/10) kemarin.

MI sampai MA mendapat Sekretari FK3MI, Hasan tika sudah terpilih menjadi perhatian serius, Djauhari Bisri menambahkan, konsep walikota. “Mudah-mudahan berharap kepada Rasiyo pendidikan calon Walikota jadi dan terealisasi ideuntuk menyatukan atap Surabaya Rasiyo untuk di- idenya. Sehingga bantuan Penma dengan Dinas Pen- terapkan di Surabaya cukup pemerintah kepada madidikan. Menurut dia hal itu idealis dan bagus. Namun, drasah lebih meningkat cukup penting agar Penma jangan sampai ide-ide itu lagi,” harap dia. tak terus ditinggalkan. hanya jadi angin surga keRasiyo mengaku akan me-

wujudkan janji-janjinya bila terpilih menjadi walikota.

Pendidikan Surabaya yang gurunya disibukan kegiatan administratif perlu dikurangi. Guru harus fokus pada proses belajar mengajar (PBM) dan peningkatan metodologi pendidikan.

“Guru ini ujung tombak saya dalam Pilwali. Yang saat ini disibukan oleh kegiatan administrasi, harus dilimpahkan ke bagian tata usaha (TU) atau sekretariat saja. Biar TU yang mengisi dan guru fokus mengajar. Jadi nanti peran TU akan ditingkatkan,” kata Rasiyo.

Terkait anggaran madrasah yang kurang, Rasiyo berjanji akan menyedian bantuan opersional sekolah (BOS) madrasah diniyah (Madin) di Surabaya. Konsep ini diadopsi dari program Pemprov Jatim. Diharapkan, bisa menutupi biaya minimal operasional maQ geh drasah.Q

PEMIMPIN UMUM/PEMIMPIN REDAKSI/PENANGGUNG JAWAB : Nawang Esthi Lestari REDAKTUR PELAKSANA: Titis Tri Wahyanti KOORDINATOR LIPUTAN : Wawan Triyanto REDAKTUR: Wahyu Kuncoro SN, Bambang WN , Choirul Anam, Anangsyah Isfianto, Sufendhi Dimyati, Helmi Supriyatno, Gatot Suryo Widodo Reporter : M. Ali, Siti Sulistiani, Andre Endrayana Sasmita, Rachmat Caesar BSW, Zainal Ibad, Danang Prastyo, Adit Hananta Utama, Abed Nego, William AK , Gegeh Bagus Setiadi Fotografer: Trie Diana Indahwati, Sekretaris Redaksi: Suryanthini Malang: M. Taufiq, Kabupaten Malang : Cahyono Nor Rochmah, Kota Batu: Anas Bachtiar, Pasuruan : Hilmi Husein, Pamekasan: Syamsuddin, Lumajang: Zainul Hidayat, Probolinggo: Wiwit Agus Pribadi Jember: Effendi, Sampang: Nur Cholis, Sumenep: Samsul Arifin, Bondowoso: Arum Hidayati, Situbondo: Sawawi, Tulungagung: Hadi Sucipto, Wiwieko Dh, Lamongan: Suprayitno, M. Yusuf Adnan, Jombang: Romadlon, Fathoni, Mojokerto: Hasan Amin, Kariyadi Sidoarjo: Ali Kusyanto, Hadi Sujitno, Achmad Suprayogi Gresik: Kerin Ikanto, Rokim, Tuban: Khoirul Huda Madiun: Sudarno, Blitar: Hartono, Ponorogo : Hari Bahrul Ulum, Magetan: Ivin Kurniawan, Nganjuk: Ristika, Bojonegoro: Achmad Basir, Banyuwangi: Dian Ananta Jakarta: Tjitjik Rahayu, Penerbit: PT. Harian Bhirawa (Perusahaan Pers SK: Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No. AHU-82337.AH.01.01.Tahun 2008) Direktur Utama: Nawang Esthi Lestari, Direktur Umum: Wahyu Kuncoro SN, Direktur Keuangan Mira Damayanti Komisaris Utama: Sugeng Praptoyo, Komisaris: Bambang WN, Hasan Amin, Suprayitno, Pemegang Saham: Seluruh karyawan/ koresponden Harian Bhirawa Malang: Gatot Soekardi, Ratna Nirmala, Lumajang: Didit Nur Jadit, Supriyadi, Bondowoso: Hasto Pramudyo, Manager Produksi, Sirkulasi dan Periklanan: Sri Eddy Haryanto, Manajer Keuangan: Anangsyah Isfianto, Administrasi Keuangan: Etti Sri Kustini, Sri Poernomo, Sekretaris Perusahaan: Rani Cholyvianti, Sirkulasi: Titiek Yuliati (Koordinator), Andi Basuki, Nike Kusumawati, Utomo Pagon, Distribusi: Tatok Arly (Koordinator), Suparto, Mulyadi, Pracetak:Ali Sulkan (Koordinator), Danu Setiawan, Achmad Tauriq Imani, Trisno purnomo, Onny Agung S, Oki Abdul Sholeh. Sekuriti: Saiful Hidayat, Agus Mulyono Alamat Kantor Pusat/Iklan/Redaksi: Jalan Indragiri 73 Surabaya, Telp : 031- 561-5454, Fax : 031-561-9009, Email Iklan: bhirawa_indragiri@yahoo.com, Email Redaksi: harian_bhirawa@yahoo.com Sirkulasi: Jalan Pengenal 5, Surabaya (60174), Telp : 031- 547-0650 (3 lines), Fax : 031-534-3359, Email Sirkulasi: bhirawasirkulasi@yahoo.com Bhirawa Online : http://www.harianbhirawa.co.id Bank: Bank Mandiri (BBD Jembatan Merah) Surabaya, No. Rek:140.0080000053, Percetakan: PT Media Nusantara Press SIUPP: Nomor 159/SK/Menpen/SIUPP/A.7/1986, 22 April 1986.

Tarif Iklan: Iklan Baris Rp. 7.500/baris (maksimal 5 baris), Iklan Tender/Lelang Rp.10.000/mm kolom, Iklan Display warna (FC) Rp.10.000/mm kolom, Iklan Display hitam putih (BW) Rp.7.500/mm kolom. Harga belum termasuk PPn 10%.

3

Jumat Legi, 9 OKTOBER 2015

Jatim Fair Dongkrak Perekonomian Daerah hingga Nasional Di tengah melemahnya perekonomian nasional yang sedang mendera Indonesia, pemerintah daerah dituntut memiliki gebrakan khusus agar perekonomian kembali terdongkrak. Salah satu upaya yang dilakukan Pemprov Jatim adalah dengan menggelar Jatim Fair 2015.

A

cara pameran yang rutin diselenggarakan setiap tahun dalam rangka Hari Jadi Provin si Jatim ini, mampu menampilkan berbagai potensi produk unggulan daerah yang berorientasi ekspor dari berbagai kabupaten/kota baik Jatim maupun luar Jatim, termasuk pemerintah pusat. Jatim Fair juga mampu mendongkrak perekonomian daerah maupun nasional. Hal ini terlihat dari data transaksi dan pengunjung yang meningkat dari tahun ke tahun. Pada 2014, pameran Jatim Fair mendapatkan transaksi sebesar Rp52 miliar dengan pengunjung sebanyak 198.607 orang. Ditargetkan tahun ini, Jatim Fair mampu dikunjungi sebanyak 200 ribu orang dan kenaikan jumlah transaksi naik antara 10-20 persen.

Menurut Gubernur Jatim Dr H Soekarwo,

Gubernur Jatim Dr H Soekarwo bersama Menko Perekonomian Darmin Nasution memotong pita tanda dibukanya pameran terbesar Indonesia Timur Jatim Fair 2015 di Grand City Surabaya (kiri). Pakde Karwo dan Menko Perekonomian Darmin Nasution saat meninjau stan Jatim Fair 2015 di Grand City Surabaya (atas).

Jatim Fair sebagai sarana yang tepat untuk memperkenalkan dan mempromosikan produk terbaru kepada masyarakat, serta memotivasi promosi dan meningkatkan transaksi dagang selama pameran dan sesudahnya. Selain itu, Jatim Fair sebagai sarana tolak ukur kekuatan daya saing produk yang

dipamerkan. “Jatim Fair diharapkan menjadi ikon kebanggaan Jatim sebagai agenda pameran rutin para pelaku usaha, pemerintahan, dan masyarakat Jatim di wilayah Indonesia Timur. Even ini digelar untuk menarik para buyers, traders, dan investor dalam upaya memperluas jaringan pasar nasional maupun

Bakal Ditingkatkan Jadi Pameran Skala Internasional Pameran Jatim Fair yang setiap tahun sukses digelar rencananya bakal ditingkatkan skalanya menjadi pameran internasional. Sebab pameran ini sangat dirasakan pemanfaatannya oleh pelaku industri kecil menengah dan besar serta para pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) yang berkualitas ekspor.

“Target kita tahun depan Jatim Fair akan menjadi pameran dengan skala internasional.

Sehingga produk-produk yang akan dipamerkan memang benar-benar kualitas ekspor.

Sementara produk yang masih berdaya sa-

ing lokal akan kita ikutkan pameran di Dinas Koperasi dan UMKM Jatim,” kata Kepala Biro Administrasi Perekonomian Setdaprov Jatim, Dr Ir I Made Sukartha, CES, ditemui diselasela pembukaan Jatim Fair 2015.

Menurut dia, ada banyak kelebihan dalam penyelenggaraan Jatim Fair kali ini. Salah satunya adalah adanya workshop nasional yang mendatangkan pakar dari Lee Kuan Yew Institut. “Kami juga undang Kadin se Indonesia, Bappeda se Indonesia BPM (Badan Penanaman Modal) se Indonesia untuk mencari formula kerjasama antara Bupati Pasuruan H Irsyad Yusuf berfoto bersama Kepala Biro Administrasi Perekonomian Setdaprov Jatim I Made Sukartha diselasela pembukaan Jatim Fair 2015 di Grand City Surabaya.

provinsi,” jelasnya. Sementara itu, untuk daerah yang menjadi City of Charm Jatim Fair tahun ini adalah Kabupaten Pasuruan.

Dipilihnya Kabupaten Pasuruan karena daerah ini dinilai perkembangan investasinya sangat meningkat tajam. “Kalau tahun lalu kita angkat Banyuwangi, tahun ini ganti Kabupaten Pasuruan,” kata Made.

Menanggapi dipilihnya Kabupaten Pasuruan jadi City of Charm, Bupati Pasuruan Irsyad Yusuf, mengaku sangat bangga dan akan memaksimalkan kesempatan tersebut. “Saya kira ini adalah peluang besar buat Pasuruan.

Kami diberikan kesempatan untuk menunjukkan potensi Pasuruan yang sangat banyak. Mulai dari gunung hingga laut kami memiliki semuanya,” katanya. Perkembangan investasi, lanjutnya, juga sangat menggembirakan. Sebab dari target investasi pada 2014 sebesar Rp3,5 triliun, ternyata hasil investasinya mencapai Rp13,4 triliun. “Ini tentu capaian yang sangat luar biasa bagi Pasuruan.

Makanya kita angkat semua potensi yang ada, salah satunya lewat pameran Jatim Fair ini,” tandasnya. Q iib*

global,” kata Gubernur Soekarwo, saat Pembukaan Jatim Fair 2015 di Convex Grand City Mall Surabaya, Kamis (8/10).

Dijelaskan, Jatim mampu menjadi penggerak ekonomi nasional karena memiliki posisi strategis dan menjadi supporting bagi kawasan Indonesia Timur. Pemerintah pusat pun terus mendukung Jatim guna menggerakkan ekonomi nasional. Sementara itu, Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution mengatakan, kemajuan Jatim tergantung pada kepemimpinan seoarang gubernur dalam menggerakkan perekonomian. “Sekarang terbukti Jatim mampu menggerakkan perekonomian daerah yang berdampak positif pada ekonomi nasional, khususnya kawasan Indonesia Timur,” katanya.

Sekdaprov Jatim Dr H Akhmad Sukardi MM menjelaskan, dalam pembukaan pameran yang juga dihadiri Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution ini, rencananya akan diselenggarakan selama 11 hari mulai 8-18 Oktober 2015. Pameran ini masuk dalam rangkaian kegiatan Hari Jadi Provinsi Jatim ke-70 Tahun 2015. Pameran dibuka setiap hari pukul 11.00 s.d. 22.00 WIB, khusus weekend buka mulai pukul 10.00 WIB. Sebagai Pameran Multi Produk terbesar di Indonesia Timur, Jatim Fair 2015 digelar di area open space, exhibition hall dan convention hall Grand City Convex dengan luas total area sekitar 12 ribu meter persegi. Seperti tahun sebelumnya, event ini lebih menekankan pada promosi produk-produk unggulan dan potensi yang kompetitif, berkualitas, dan berorientasi ekspor khususnya di dalam menyongsong era perdagangan bebas atau pasar global, maupun Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA).

“Pada even tahun ini disiapkan lebih dari

570 stan kepersertaan yang sebagian besar akan menampilkan berbagai potensi produk unggulan dari kabupaten/kota se-Jatim, luar Jatim, pemprov, BUMN/BUMD, perusahaan manufaktur, perusahaan menengah ke bawah, pengrajin UKM dan koperasi seperti aneka kerajinan, mebel, elektronik, fashion, batik, makanan dan minuman, serta produk lainnya,” tutur Sukardi, yang juga sebagai Ketua Panitia Peringatan Hari Jadi Provinsi Jatim ke-70 Tahun 2015. Menurut Sukardi, Jatim Fair 2015 kembali memberi hiburan spektakuler dengan menampilkan konser musik nonstop 11 hari dari beberapa artis penyanyi dan band ternama ibukota di panggung open space antara lain Tulus, Kotak, Ari Lasso, Andra & The Backbone, Endank Soekamti, Steven Jam, Tipe-X, Maliq D’Essentials, Naif, Tony Q, dan Geisha.

Selain itu, digelar juga berbagai wahan permainan anak dan keluarga, serta zona khusus yang memfasilitasi pedagang kaki lima makanan dan minuman dari lingkungan sekitar lokasi. Yang menarik, di arena Jatim Fair akan dilakukan undian Door Prize setiap hari yang bisa diikuti oleh seluruh pengunjung, serta undian Grand Prize sebuah mobil Brio dan 4 sepeda motor di akhir pameran. Selama siang dan sore hari Senin hingga Jumat berlaku satu tiket untuk dua orang. Di area Convention Hall di lantai 3, Jatim Fair menggelar aneka lomba dan kompetisi, demo produk, demo memasak, parade musik, talkshow, festival kesenian budaya daerah, fashion show, stand-up comedy, serta pemilihan Putri Jatim Fair. “Sehingga tepat jika Jatim Fair menjadi ajang pameran, promosi, hiburan, belanja dan rekreasi keluarga bagi semua lapisan masyarakat Surabaya dan Jatim,” ungkapnya. Q iib*

Kekuatan R-APBD Jatim 2O16 Dipatok Rp 22,6 Triliun Kondisi makro ekonomi global yang fluktiatif dan cenderung lesu, nampaknya berdampak betul terhadap kemampuan keuangan pemerintah provinsi Jawa Timur. Bahkan pada RAPBD Jatim 2016 mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya.

D

alam Pengantar Nota Keuangan R-APBD Jatim 2016, Gubernur Jatim, Soekarwo menyatakan bahwa kekuatan pendapatan daerah sebesar Rp22.239.722.793.766 terdiri dari Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp15.092.063.771.766. Dana Perimbangan sebesar Rp3.434.813.342.000 dan Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp3.712.845.680.000.

Sedangkan untuk kekuatan belanja daerah, kata Pakde Karwo panggilan akrab Soekarwo sebesar Rp22.627.388.394.170 dipergunakan untuk Belanja Tidak Langsung (BTL), seperti belanja pegawai (BTL), belanja hibah,belanja bantuan sosial dan belanja bagihasil kepada kabupaten/kota serta belanja tidak terduga.

“Untuk Belanja Langsung (BL), nantinya akan

diprioritaskan untuk belanja pegawai (BL), belanja barang dan jasa serta belanja modal,” terang Pakde Karwo saat membacakan pengantar Nota Keuangan R-APBD Jatim 2016 di ruang rapat paripurna DPRD Jatim.

Dijelaskan Pakde Karwo, total alokasi masing-masing SKPD dan PPKD yang meliputi Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung yang nantinya dilakukan finalisasi rancangan dan penatausahaan anggaran belanja bersama DPRD Jatim hanya berkisar Rp16.066.996.832.000.415. Rinciannya, BTL sebesar Rp2.926.049.227.000. Belanja bunga Rp1.787.994.800. Belanja hibah Rp5.928.311.634.500, belanja bantuan sosial Rp10.000.000.000, belanja bagi hasil ke kabupaten/kota dan pemerintah desa Rp5.100.847.976.115, belanja bantuan keuangan Rp2.000.000.00 dan belanja tidak terduga sebesar Rp100.000.000.000.

“Belanja langsung yang dialokasikan melalui SKPD di lingkungan Pemprov Jatim totalnya sebesar Rp6.560.391.561.755,” ungkap mantan Sekdaprov Jatim ini. Kemudian pada Pembiayaan Daerah, lanjut Soekarwo untuk menutup defisit anggaran R-APBD Jatim 2016 yang mencapai Rp387.665.600.404, diperoleh dari pembiayaan netto Rp387.665.600.404 yang berasal dari selisih penerimaan pembiayaan sebesar Rp1.095.998.933.738.

“Selisih penerimaan pembiayaan itu terdiri dari prakiraan SILPA 2015 di bendaraha umum daerah sebesar Rp974.442.626.238, dan prakiraan SILPA 2015 di Badan Layanan Umum (BLU) sebesar Rp121.556.307.500,” beber Gubernur Jatim, Soekarwo. Sedangkan pengeluaran pembiayaan sebesar Rp708.333.333.334 yang akan dipergunakan untuk pembentukan dana cadangan untuk Pilgub Jatim

2018 sebesar 300.000.000, pendanaan linkage program pemberdayaan UMKM sebesar Rp400.000.000.000, dan pembayaran pokok utang sebesar Rp8.333.333.334.

Ditambahkan Pakde Karwo, pemberian stimulus permodalan bagi UMKM tanpa agunan sengaja dipilih daripada program padat karya yang cenderung kurang memberi multiefek terhadap roda perekonomian dan pertumbu-

Siapkan Rp 4,5 Triliun untuk Kesra Struktur Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD) Jawa Timur 2016 tidak hanya berpihak pada UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) saja. Tapi Gubernur Jatim Soekarwo tetap menyiapkan anggaran sedikitnya Rp4,5 triliun untuk kebutuhan Kesejahteraan Rakyat termasuk didalamnya penanggulangan kemiskinan ditengah kondisi ekonomi Indonesia yang sedang terpuruk.

Berdasarkan data dari nota keuangan Gubernur Jawa Timur yang disampaikan di rapat paripurna depan seluruh anggota DPRD Jawa Timur, disebutkan kekuatan belanja pada RAPBD Jatim 2016 mencapai Rp 22,6 triliun (bukan Rp 23,2 triliun, red) seperti yang resmi dibacakan Gubernur Jawa Timur dalam penyampaian nota keuangan R-APBD 2016.

Menariknya, meski selama ini Gubernur berulangkali menyebut fokus anggaran digunakan untuk mendongrak usaha mikro kecil menengah dengan menyediakan Rp 400 miliar untuk pinjaman modal usaha, namun bukan berarti urusan Kesejahteraan rakyat diabaikan. Ada anggaran cukup besar di urusan

Kesra sebesar Rp 4.593.430.958.883 yang disebar pada pos pendidikan, kesehatan, perlindungan perempuan anak, kemiskinan, ketenakerjaan dan sejenisnya.

Dengan rincian Program kesra itu misalnya, untuk Pendidikan disiapkan Rp290.489.828.450,- untuk keperluan peningkatan ponpes, Guru Swasta, BOSDA Madin, pengembangan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), BOS bagi siswa Miskin, pengembangan PAUD dan pemberantasan buta aksara.

Kemudian untuk urusan Kesehatan juga sangat besar. Yakni mencapai Rp3.739.188.875.376 (baca : 3,7 triliun lebih). Yang disebar untuk kebutuhan di Dinas Kesehatan, 5 RSUD dan peningkatan Pos Persalinan Desa menjadi Pos Kesehatan Desa.

Ada juga anggaran yang ditempatkan di Badan Perempuan dan Anak sebesar Rp18.900.913.200, Sosial Rp206.279.802.900, Tenaga Kerja Rp238.995.632.457, Kepemudaan dan Olahraga Rp41.998.707.800. Kemudian khusus untuk penanggulangan kemiskinan disediakan dana di Bapemas sebesar

Rp57.577.198.700 yang sebagian digunakan untuk program Jalin Mantra (Jalan Lain Menuju Kesejahteraan). Wakil Ketua Komisi E DPRD Jatim Suli Daim, mengatakan, anggaran Kesra itu nanti tetap akan dipelajari lebih lanjut oleh DPRD. Meski jumlahnya mencapai Rp4,5 triliun, namun apakah itu sudah tepat sasaran dan betul-betul outputnya untuk perbaikan kesejahteraan masyarakat. “Kami tidak ingin, pembahasan APBD ini hanya sebatas perkiraan. Makanya semua anggaran ini akan kita pelototi betul satu persatu sebelum di gedok jadi APBD,” urai Suli Daim.

Sementara itu, anggota Komisi E lainnya, M Eksan, rencananya akan mengusulkan tambahan dana untuk transmigrasi yang selama ini disedikan hanya untuk 100 kepala keluarga per tahun. “Saya coba tanyakan ke pimpinan Komisi E, apakah masih memungkinkan melakukan penambahan anggaran untuk pos transmigrasi. Kalau masih memungkinkan harus ditambah agar bisa mengakomodir lebih banyak lagi peminat transmigrasi,” urai politisi NasDem ini. Ia mengaku,

dari dapilnya di Jember dan Lumajang banyak masyarakat di pedesaan yang tertarik dengan proram Tranmigrasi.

Sebab hal itu lebih baik ketimbang mereka mencari peruntungan ke luar negeri dengan perbedaan budaya dan bahasa yang mencolok. Q cty*

han. Terlebih UMKM mampu menopang 54 % dari PDRB Jatim. “Nantinya setiap UMKM primer bisa mendapat bantuan maksimal Rp.20 juta dan diharapkan bisa menyerap tenaga kerja baru antara 2-3 orang,” jelasnya.

Skema pemberian stimulus permodalan itu, kata Pakde Karwo akan disalurkan melalui Bank Jatim dengan bunga 2% per tahun, dengan suku bunga kredit efektif sebesar 5% per tahun, lalu BPR diperkenankan menyalurkan dana kepada UMKM dengan suku bunga maksimal 10% per tahun. “Program ini juga sudah disetujui Otoritas Jasa Keuangan. Skim ini merupakan terobosan Pemprov Jatim dalam upaya mencari solusi menghadapi kondisi ekonomi yang seolah-olah krisis,” kelakarnya.

Masih di tempat yang sama, ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD Jatim, Abdul Halim mengakui dalam R-APBD Jatim 2016 terdapat perkembangan yang cukup baik dalam rangka mengantisipasi laju pertumbuhan ekonomi yang lambat, mengurangi disparitas wilayah serta mencegah bertambahnya penduduk miskin dan pengangguran.

Upaya yang dilakukan Pemprov Jatim adalah dengan memberikan stimulus berupa kredit tanpa agunan bagi UMKM di Jatim yang dialokasikan sebesar Rp400 miliar. Namun pihaknya belum mendapatkan penjelasan secara detail tentang mekanisme pemberikan kredit murah bagi UMKM tersebut karena baru akan dibahas di komisi-komisi. “Kita nanti akan mengawasi kredibilitas dan faktualitas lembaga UMKM yang akan dibantu. UMKM yang dibantu haruslah yang benar-benar mau berkembang, supaya hasilnya efektif agar nantinya tidak menimbulkan persoalan baru yakni kredit macet,” terang politisi asli Bangkalan Madura. Q cty*

SURABAYA

4

Jumat Legi 9 OKTOBER 2015

PENDIDIKAN - KESEHATAN - PELAYANAN PUBLIK - HUKUM

Sekdaprov Lepas Kontingen FORMI Jatim ke FORNAS III Surabaya, Bhirawa Sekretaris Daerah Provinsi Jatim Dr. H. Akhmad Sukardi melepas kontingen Federasi Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia (FORMI) Jatim dalam rangka Festival Olah Raga Rekreasi Nasional (FORNAS) III Bali, di Kantor Gubernur Jatim, Jl. Pahlawan 110, Surabaya, Kamis (08/10).

“Pada kesempatan kali ketiga ini para pecinta olahraga rekreasi mendapat kesempatan untuk menunjukkan tingkat kebugarannya dan tingkat kemampuan berolahraga rekreasinya. Sehingga bisa melahirkan atlt-atlet olahraga rekreasi Jatim yang berprestasi,” harap Sukardi sapaan akrab Sekdaprov Jatim.

Ia berpesan, agar seluruh peserta Fornas III Jatim bisa memberikan yang terbaik bagi Jatim, khususnya di bidang olahraga rekreasi. Dalam berlomba juga harus menjunjung tinggi harkat dan martabat masyarakat Jatim dengan keteladanan, serta penuh sportivitas.

“Jauhkan kontingen Jatim dari tindakan-tindakan yang pada akhirnya merugikan pembinaan keolahragaan rekreasi di Indonesia umumnya dan khususnya di Jatim,” imbuhnya.

Lebih lanjut disampaikan, Pemprov Jatim memberikan apresiasi atas kemandirian para pecinta olahraga dalam mengembangkan olahraga rekreasi di Jatim. Kedepan Pemprov Jatim akan semakin meningkatkan peran dalam mendukung kegiatan olahraga rekreasi tersebut. “ Totalitas dan semangat yang saudara berikan dalam event ini sungguh membanggakan,” pungkasnya.

Sementara itu, Ketua Formi Jatim Suparman mengatakan, Kontingen Jatim berjumlah 431 orang dengan rincian 143 orang dari Kota Surabaya, 123 orang dari Kab. Sidoarjo, 35 orang dari Kab. Jember, 64 orang dari Kab. Blitar dan Kab. Tuban, serta sisanya official.

Ia menjelaskan, dalam kegiatan FORNAS III Tahun 2015 di Bali ini mempertandingkan 34 cabang

RAGAM INFO

Ketahanan Pangan dan Teknologi Alternatif Jadi Penilaian Eco Campus Surabaya, Bhirawa Pemkot Surabaya akan menggelar program eco kampus untuk mengajak kembali para pelestari lingkungan dalam tingkat pendidikan yang lebih tinggi.

Ditemui di ruangannya kemarin (8/10), Kepala Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kota Surabaya Musdiq Ali Suhudi menjelaskan, posisi kampus dinilai sangat potensial dalam pelestarian lingkungan hidup. Para mahasiswa diandalkan untuk menjadi penerus pelestarian lingkungan yang berkelanjutan.

“Para mahasiswa diyakini ke depan akan menjadi pengambil kebijakan baik di tingkat pemerintahan atau perusahaan. Karenanya, melalui Eco Campus, para mahasiswa yang memiliki pandangan jauh kedepan, diharapkan mampu menerapkan apa yang dipelajari sekarang untuk masa mendatang,” tegas musdiq.

Musdiq menambahkan, selain itu, di beberapa kampus juga telah dilengkapi dengan fasilitas berupa pusat studi Q geh penelitian.Q

Pemberkasan Dugaan Korupsi PT IMMS Terhambat Perhitungan BPKP Kejati Jatim, Bhirawa Penyidikan dugaan korupsi penambangan pasir besi oleh PT Indonesia Minning Modern Sejahtera (PT IMMS) di Dusun Kaliwelang, Desa Bades Lumajang terhenti sementara waktu. Penyebanya Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Jatim tak juga menuntaskan perhitungan kerugian negara kasus yang disidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jatim.

Padahal, pengusutan kasus ini sudah masuk tahap pemberkasan oleh penyidik Pidana Khusus (Pidsus) Kejati Jatim, dan segera dilimpah ke Pengadilan. Namun, hingga pergantian Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) dan Kepala Seksi Penyidikan (Kasidik), perhitungan kerugian negara yang dilakukan BPKP Jatim tak juga membuahkan hasil.

“Pengusutan kasus PT IMMS masih terkendala perhitungan kerugian negara yang dilakukan BPKP Jatim. Padahal permintaan perhitungan kerugian negara sudah kami lakukan sejak April 2015 lalu,” ungkap Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum) Kejati Jatim Romy ArizQ bed yanto kepada Bhirawa, Kamis (8/10).Q

wwn/bhirawa

Sekda Pemprov, Akhmad Sukardi (kiri) didampingi Ketua Umum FORMI Suparman (tengah) dan Asisten III Sekda, Bidang Kesejahteraan Masyarakat, Sofwan saat memberikan Ucapan kepada kotingen Provinsi Jatim Fornas Ke III yang akan berlaga di Provinsi Bali. olahraga. Terbagi menjadi tiga bang, yang melibatkan yayasan Sedangkan untuk ketegori olah- hadang dagongan, pencak silat, kategori yakni olahraga kesehatan jantung sehat senam tera, senam raga tradisi dan budaya sebanyak tarik tambang, gateball, egrang, Q wwn dan kebugaran sebanyak 10 ca- PORPI dan Orhiba.

13 cabang olahraga di antaranya pencak silat budaya.Q

Apotek Terlalu Bebas Jual Obat Surabaya, Bhirawa Maraknya apotek di Surabaya membuat permasalahan tersediri.

Masih banyak ditemukan apotek dalam menjual obat tidak mewajibkan dengan resep dokter. Alhasil banyak dari pembeli obat dengan mudah mendapatkan obat tanpa harus dengan membawa resep dokter.

SMF/Departemen Penyakit Tropik dan Infeksi RSUD Dr Soetomo dr Bramantono SpPD KPTI menyatakan, kebiasaan masyarakat yang seperti ini sangat sulit diubah, karena tidak tegasnya regulasi pembelian obat dan peraturan. Berbeda dengan di luar negeri di mana untuk membeli obat secara sembarangan tanpa dilengkapi resep dokter sangat sulit.

“Kalau di luar negeri orang mau mendapatkan obat untuk penyakitnya ya harus pergi ke dokter dulu menjalani pemeriksaan dan indikasi, baru diberi resep. Kalau disini orang pergi ke apotek dulu beli obat, baru kalau tidak sembuhsembuh pergi ke dokter,” ujarnya.

dna/bhirawa

Pelayanan yang diberikan petugas apotek kepada para pembeli.

Apalagi untuk penyakit infeksi, perkembangan penyakit, jika tidak pengobatan dan penanganannya tidak dipantau perkembangannya pengoboleh sembarangan. Benar-benar batan tidak akan maksimal. membutuhkan pemantauan dokter “Contohnya saja penderita HIV/AIDS, sesuai jenis dan karakter penyakit. mereka sama-sama butuh anti retroviral Karena pengobatan dan penanganan (ARV). Akan tetapi masing-masing disesuaikan dengan kondisi pasien dan ODHA kondisi dan komplikasinya

Pencairan Bopda Madrasah Terhambat SK Menkum-HAM Menkominfo Buka FGD Kadiskominfo se-Indonesia Surabaya, Bhirawa Sejumlah lembaga madrasah terancam tidak akan menerima bantuan operasional pendidikan daerah (Bopda) semester kedua tahun ajaran ajaran 2015/2016.

Pemkot terpaksa tidak memberikan Bopda karena lembaga madrasah tersebut tidak terdaftar pada Kemenkum HAM meskipun memiliki badan hukum.

Kelompok Kerja Kepala Madrasah Ibtidaiyah (K3MI) Surabaya, Achmad Djauhari mengaku khawatir terhadap sejumlah madrasah yang hingga kini belum menyelesaikan status pendaftaran badan hukum di Kemenkum-HAM. “MI di Surabaya berjumlah 157 lembaga. Ada lebih dari 10 lembaga yang pengurusan badan hukumnya yang belum se-

lesai sampai saat ini,” kata dia kemarin, (8/10).

Dia mengakui, Bopda sangat dibutuhkan oleh madrasah untuk menutup kekurangan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dari pusat. Minimnya sosialisasi dari Dinas Pendidikan (Dindik) Surabaya mengenai peraturan perundang-undangan baru SK Kemenkum-HAM, dianggapnya sebagai penyebab utama.

Djauhari menegaskan, jika Bopda benar-benar terhambat, sekolah akan memilih mencari pinjaman untuk biaya operasional. Seperti beberapa waktu lalu saat BOS dari pusat dan Bopda sama-sama telat cair, sekolah meminjam uang tabungan milik siswa. Jalan yang ditempuh kali ini juga akan sama seperti itu. “Uang pinjaman akan dikembalikan jika

dana Bopda cair,” tegasnya.

Meski demikian, lanjut Djauhari, adanya aturan SK Kemenkumham ini cukup positif.

Semua diseragamkan harus punya untuk tertibnya administrasi. “Kan dulu cuma akta notaris saja, sekarang tidak bisa,” imbuhnya.

Sementara itu, Kabid Pendidikan Dasar Dindik Surabaya Eko Prasetyoningsih membantah jika sosialisasi yang dilakukan terlambat. Sebab, informasi dari pusat terkait badan hukum itu juga baru turun pada Agustus lalu. Dari informasi tersebut, pihak Dindik langsung melakukan sosialisasi secara cepat sejak tiga minggu lalu.

“Kita datangkan notaris dan pihak Kemenkum-HAM untuk memberi sosialisasi sekaligus Q tam pengurusan.Q

Sempat Menolak Ditahan, Dua Tersangka Kemenag Jatim Dimedaengkan Kejati Jatim, Bhirawa Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jatim akhirnya menahan dua orang tersangka dugaan korupsi pembangunan mess santri di Kanwil Kemenag Jatim. Kedua tersangka yakni Abdul Aziz dan Yongki

berbeda, oleh karenanya dibutuhkan pemantauan dokter, tidak bisa mereka sembarangan minum obat,” paparnya.

Ke depan ia berharap, dengan kehati-hatian dan disiplin dalam mengkonsumsi obat diharapkan penyakit yang diderita oleh seseorang dapat segera sembuh. Menurutnya, seseorang tidak dapat serta merta memilih jenis obat, lantaran penyakit yang dideritanya tidak sama. ‘’Jika dokter yang memeriksa dapat dipastikan penyakit yang diderita pasien akan ketahuan, hal ini disebabkan dokter telah memeriksa penyakit pasien dengan tepat,’’ ucapnya.

Sementara itu salah satu konsumen apotek Diki Surabaya mengaku, untuk pembelian obat di apotek di Surabaya tidak semudah yang dibayangkan.

Untuk pembelian obat tertentu petugas apotek tidak melayani pembelian obat lantaran tidak menyertakan resep dokter. Untuk obat antibiotik dan obat keras apotik tidak akan melayani pembelian obat. ‘’Biasanya saya hanya beli obat untuk mengobati batukm pusing dan pilek, sedangkan untuk obat keras jarang bisa Q dna dilayani,’’ ungkapnya.Q

Suyono langsung dibawa ke Rutan Klas I Surabaya di Medaeng, Kamis (8/10).

Sebelum ditahan, kedua tersangka yang merupakan konsultan pengawas proyek gedung mess santri Kemenag ini mendatangi kan-

tor Kejati Jatim sekitar pukul 10.00 pagi. Ditemani pengacara masing-masing, tersangka menjalani pemeriksaan secara tertutup di lantai 5 Ruang Pidana Khusus Kejati Jatim. Hingga pukul 16.00 sore, pe-

meriksaan keduanya selesai dan dilanjutnkan dengan penahanan.

Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum) Kejati Jatim Romy Arizyanto mebenarkan penahanan atas keduanya. Romy mengaku,

sebelumnya kedua tersangka diperiksa di ruang Pidsus Kejati. Saat disuruh menandatangani berita acara penahanan, keduanya menolak menandatangai nota penahanan yang dilakukan Q bed penyidik Pidsus.Q

Pemprov, Bhirawa Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo)RI, Rudiantara,membuka Rapat Koordinasi dan Focuss Group Disucussion (FGD) Kepala Dinas Kominfo se Indonesia di Kantor Dinas Kominfo Jawa Timur, Kamis (8/10).

Setidaknya lebihdari 45 KepalaDinas Kominfo se Indonesia hadirdalam kegiatan ini.FGD kali ini untuk menyatukanpersepsi yangsama gunamemperkuatperan dan fungsi Kominfo utamanya didaerah dalam sebuah bingkai NKRI. Menkominfo, Rudiantara, mengapresiasi digelarnya FGD Kepala Dinas Kominfo se Indonesia.Sebagai menteri, pihaknya akan membantu segala pesoalan yang dihadapi kominfo di daerah.Namun tentu harus jelas substansi yang dipersoalkan, termasuk sampai dimana statusperaturan pemerintahnya (PP).

“Kementerian akan selalu membutuhkan koordinasi dengan kominfo provinsi dan daerah.Kementerian sangat penting melakukan koordinasi implementasi,” ujarnya.

Kepala Dinas Kominfo Jatim, Eddy Santoso, mengatakan, di era globalisai teknologi informasidan komunikasi saat ini, Kominfo memiliki peran dan fungsi strategis di dalam menunjang pelayanan publik sesuai tuntutan kehidupan di tengah-tengah masyarakat. Namun untukmemenuhi tuntutan tersebut, bidang Kominfo daerah masih memiliki keterbatasan. Antara lainterkait belum optimalnya peningkatan kualitas sumber daya manusia, sarana prasarana yangbelum memadai, dan pendanaannya yang masih dipandang sebelah mata.

"Ironis jika tuntutan masyarakat dengan peran dan fungsi kominfo tidak berbanding lurus,"ujar Eddy.

Menurut Eddy,selama ini perandan fungsiKominfo belum memberikan harapan bagimasyarakat didaerah. Pelaksanaan program-program masih secara top down, sehingga belum Q inf menyentuh langsung pada masyarakat.Q

Makanan Tambahan Lebih Dini, Bayi Rawan Terserang Infeksi Usus Untuk menghidari infeksi usus pada bayi, diharapkan orang tua harus bijak dalam memilih makanan untuk bayi. Hingga saat ini banyak orang tua memberikan makanan tambahan kepada bayi yang usianya di bawah enam bulan.

Kepala SMF/Departemen Ilmu Kesehatan Anak RSUD Dr Soetomo dr Sjamsul Arief SpA(K) MARS, mengungkapkan, masih rendahnya pemahaman masyarakat dalam perawatan bayi dan masih banyak diantara mereka yang merawat bayi berdasarkan resep turun temurun berdampak pada kesehatan bayi mereka yang terancam.

“Banyak kasus yang kami temui di sini mulai masih dalam tahap infeksi yang cukup dilakukan pengobatan hingga obstruksi yang harus dilakukan pembedahan. Penyebab utamanya adalah or-

ang tua memberikan makanan pendamping terlalu dini dan jenis makanan pendampingnya tidak sesuai usia. Tapi yang banyak ditangani di RSUD Dr Soetomo ini adalah bayi harus menjalani pembedahan karena obstruksi,” papar.

Padahal seharusnya bayi baru lahir hingga berusia enam bulan cukup diberikan ASI atau dibantu dengan susu formula jika memang produksi ASI ibu tidak mencukupi. Akan tetapi sebagian ibu sudah memberikan makanan pendamping saat bayi usianya masih dibawah enam bulan, seperti diberi

pisang, papaya hingga nasi tim. “Ada juga kasus bayi baru berusia dibawah satu tahun tapi sudah diberi makanan yang kasar, seperti nasi yang tidak di tim, diberi tempe atau daging ayam yang tidak dihaluskan,” imbuh Sjamsul.

Pencernaan dan enzim pencernaan bayi baru siap untuk mencerna makanan saat bayi berusia enam bulan. Jika sebelum usia enam bulan sudah diberi makanan pendamping atau jenis makanan pendamping tidak sesuai dengan usia bayi, maka makanan tersebut tidak dapat dicerna dengan baik oleh bayi sehingga menumpuk diusus hingga mengakibatkan infeksi dan penyumbatan usus.

“Ini sangat disayangkan, padahal jika ibu tersebut

Untuk menjaga kesehatan pemberian ASI pada bayi sangat diperlukan. melahirkan di bidan atau sakit sudah memberitahu rumah sakit, pasti bidan, bahwa dilarang memberi madokter atau perawat rumah kanan pendamping sebelum

dna/bhirawa

bayi berusia enam bulan. Tapi hal itu sering diabaikan sehingga yang dirugikan adalah

bayi mereka,” tegas dokter spesialis anak ini.

Sjamsul juga masih menyanyangkan masyarakat yang masih menganut resep turun temurun dalam merawat bayi padahal tidak semuanya aman dan dianjurkan oleh dokter. Padahal mereka juga sudah pernah mengalami dampak buruk dari tidak tepatnya perawatan bayi.

Perlu diketahui obstruksi usus sendiri adalah keadaan dimana usus bayi mengalami penyumbatan atau terhambatnya aliran normal pada usus. Dimana pada bayi dibawah satu tahun biasanya obstruksi usus ini disebabkan oleh pemberian makanan pendamping sebelum waktunya atau makanan pendamping yang diberikan tidak sesuai Q dna dengan umur bayi.Q

Jumat Legi 9 OKTOBER 2015

SIDOARJO-GRESIK-MOJOKERTO

KELANA

PAUD Gratis untuk Dhuafa Sidoarjo, Bhirawa Untuk memfasilitasi masyarakat yang masih kurang mampu (dhuafa) untuk mengantarkan anak-anaknya ke sekolah PAUD (Pendidikan Usia Dini). Yayasan Perpustakaan Taman Ilmu Masyarakat (Perpustim) telah mendirikan sekolah PAUD gratis, diperuntukan bagi anakanak yang orang tuanya tak mampu untuk menyekolahkan.

Menurut pendidiri Yayasan Perpustim, M Fauzi saat ditemui, Rabu (7/10) mengatakan, dengan didirikannya Paud ini sebagai bentuk kepedulian terhadap dunia pendidikan sejak usia dini, sekaligus sinkronisasi program dengan Perpustim yang memiliki semboyan Berilmu Beramal untuk Kelestarian Alam dan Lingkungan. ‘’Setelah dilakuan pendataan, kami tak mengira kalau peminatnya cukup banyak.

Untuk tahun ajaran kali ini, anak yang mengikuti kelas PAUD berjumlah 37 anak. Jumlah itu merupakan angka yang jauh dari perkiraan, karena target kami hanya 15 anak untuk satu kelas. Namun ketika melihat antusias masyarakat yang begitu besar maka berubah menjadi dua kelas,” jelas Fauzi.Q ach

achmad suprayogi/bhirawa

Nampak suasana pembelajaran di PAUD Bustanul Hikmah.

Enam Isu Penting di Sidoarjo Dicarikan Solusi Lewat IT Sidoarjo, Bhirawa Ada enam isu masalah penting di Kab Sidoarjo yang akan dicarikan solusinya lewat pemanfaatan IT (Informasi Tehnologi) pada kawula muda dari mahasiswa se Jatim, yang berlomba dalam kegiatan City Appthon, mulai 7-8 Oktober, di Kampus Universitas Muhammadiyah Sidoarjo (Umsida). Diantaranya masalah kependudukan, air bersih, infrastuktur jalan, pengaduan lewat P3M, perizinan dan Pajak Bumi Bangunan (PBB).

Menurut Rektor Umsida, Drs Hidayattullah Msi, hasil dari lomba yang diciptakan mahasiswa dalam pemanfaatan IT ini, akan disumbangkan demi kemajuan pembangunan di Kab Sidoarjo.

Menurut Hidayattullah, pihak Umsida siap sebagai tempat kegiatan yang merupakan rangkaian dari acara City Net itu, karena memang sudah terjadi MoU antara Umsida, Pemkab Sidoarjo, Microsoft dan City Net. Maka diharap dengan pemanfaatan IT di Sidoarjo dalam mengatasi masalah yang dihadapi, semoga Sidoarjo akan bisa menjadi Kota Cedas atau Smart City.

Dari Pemkab Sidoarjo yang diwakili Asisten Tata Pemerintahan, Drs Asrofi, sangat apresiasi dengan kegiatan itu.

Karena diharapkan, dengan penerapan IT akan semakin memudahkan tugas pemerintah dalam memberikan pelayanan pada masyarakat.

Sementara itu, Stevan Soestrom, perwakilan Microsof menyampaikan, adanya forum City Net digelar untuk mengatasi masalah di kota suatu negara yang menjadi anggotanya. Maka itu dibutuhkan peranan pemimpin untuk bisa terlibat agar kotanya bisa jadi kota yang smart. Kota yang cerdas yang memanfaatkan IT untuk mengatasi masalah di daerahnya.Q kus

alikusyanto/bhirawa

Lima pembicara dalam City Appthon, di Kampus Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Rabu (7/ 10) lalu, memberikan keterangan pada media.

5

Polisi Gerebek Tambang Pasir Liar Penambang Kabur, Polisi Lepas Tembakan Peringatan Kab Mojokerto, Bhirawa Satuan Reserse dan Kriminal (Satreskrim) Polres Mojokerto menggerebek penambangan pasir liar di Sungai Porong, Dusun Kangkungan, Desa Lengkong, Kec Mojoanyar, Kab Mojokerto, Kamis (8/10) kemarin. Sempat terjadi kejar-kejaran antara anggota Satreskrim dengan para penambang pasir illegal hingga diberikan tembakan peringatan beberapa kali.

Tembakan peringatan yang sempat diletuskan petugas kepolisian dilakukan petugas itu tidak menghentikan laju para penambang, karena mereka sudah kabur dengan jarak yang terlalu jauh. Penggerebekan dilakukan puluhan petugas sejak pukul Sekitar 11.30 WIB kemarin. Petugas polisi berpakaian preman mendatangi lokasi tambang pasir di Dusun Kangkungan.

Melihat kedatangan tim yang dipimpin Kasat Reskrim Polres Mojokerto, AKP Budi Santoso itu, para pekerja tambang yang sedang beraktivitas di tengah sungai berusaha kabur.

Ditepi sungai tempat mereka beraksi terlihat dua mesin ponton (mesin isap pasir) yang sedang beroperasi menghisap pasir bergerak ke arah timur. Para pekerja ternyata berusaha kabur dengan perahu yang dilengkapi mesin diesel itu ke arah Sidoarjo.

Melihat gelagat itu, anggota polisi berusaha mengejar dari

Kasat Reskrim Polres Mojokerto, AKP Budi Santoso di lokasi penggerebekan penambang pasir liar, Kamis (8/10) kemarin. tepi sungai namun tak berhasil menangkap para penambang.

Polisi berpakaian preman itu pun mengeluarkan tiga kali tembakan peringatan ke udara untuk menghentikan para pekerja yang berusaha kabur ke arah Sidoarjo. ‘’Ada buser yang sudah bergerak untuk mengejar mereka,’’ kata Kasat Reskrim Polres Mojokerto, AKP Budi Santoso kepada wartawan saat me-

mimpin razia kemarin.

Meski para pekerja dan dua mesin ponton belum tertangkap, lanjut Budi, pihaknya menangkap pemilik tambang, Hariadi Boy (51), warga Desa Kepuhanyar, Kec Mojoanyar, Mojokerto. Selain itu, polisi juga menyita pipa paralon berdiameter 4 inchi sepanjang ratusan meter yang digunakan pekerja untuk mengalirkan pasir dari tengah sungai ke

tandon pasir di tepi sungai.

Sebuah truk Nopol S 8774 RA, pikap Nopol S 8941 NA dan motor Honda Supra Fit Nopol W 3267 RT yang tertinggal di lokasi juga ikut dibawa polisi. ‘’Aktivitas tambang pasir ini ilegal dan merusak lingkungan, untuk itu kami gerebek,’’ ujar Budi.

Seluruh barang bukti dibawa polisi ke Mapolres Mojokerto. Begitu pula pengelola

kariyadi/bhirawa

tambang digiring ke kantor polisi untuk menjalani pemerikasaan. Sementara tandon pasir di tepi Sungai porong ditutup dengan garis polisi.

Budi menambahkan, pengelola tambang pasir liar itu akan dijerat dengan Pasal 158 UU RI No 4 Tahun 2009 tentang pertambangan Minerba. ‘’Ancaman pidananya maksimal 10 tahun penjara,’’ pungkasnya.Q kar

Pemkot Mojokerto dan Kodim 0815 Berkah Datangi Pimpinan Dewan Janjikan Dana Pendidikan Beri Wawasan Kebangsaan Mojokerto, Bhirawa Sedikitnya 90 orang yang terdiri dari 50 orang perwakilan oraganisasi massa 30 orang perwakilan RT/RW dan masyarakat, hadir dalam kegiatan pemberian wawasan kebangsaan kepada Ormas se-Kota Mojokerto yang digelar Kodim 0815 dengan Bakesbangpol, Rabu malam (7/10) lalu di Pendopo Pemkot Mojokerto.

Wawasan kebangsaan nampaknya harus selalu diberikan secara terus menerus dan berkesinambungan, agar generasi muda dan masyarakat tahu hak dan kewajibannya sebagai warga negara yang baik. Sehingga Kodim 0815 Mojokerto sebagai instansi yang berkepentingan beserta Polres dan Bakesbangpol Kota Mojokerto. Selalu menggelar kegiatan wawasan kebangsaan ini secara rutin tiap bulan selama setahun belakangan ini.

Menurut Perwira Penghubung (Pabung) Kodim 0815, Mayor Inf M Husein Zainudin SSos, ketika ditemui disela memberi materi Wasbang pada Ormas, pemberian wawasan agar generasi muda serta masyarakat senantiasa mencintai negaranya. Selalu menjaga persatuan dan kesatuan tak mudah terhasut atau percaya dengan isu-isu yang memutarbalikan fakta yang sengaja disuarakan orang-or-

hasan amin/bhirawa

Pabung Kodim 0815 Mojokerto, Mayor Inf Husein Zainudin saat memberi materi kepada Ormas. ang tak bertanggungjawab bertujuannya ingin memecah belah rakyat yang selama ini terkenal akan kegotong royangannya.. ‘’Jika kegiatan Wasbang ini tak hanya diperuntukan kepada Ormas tetapi siswa sekolah yang mulai menginjak remaja seperti setingkat SMP dan SMA serta mahasiswapun, sebelumnya juga dilakukannya dan kali ini diperkirakan sudah yang kesepuluh kalinya Wasbang digelar. Materi yang diberikan tentang Mengoptimalkan Nilai Nilai Kebangsaan Bagi Organisasi Kemasyarakatan Sebagai Wujud Integrasi Bangsa,’’ jelas MayorHusein.

Hadir dalam kegiatan ini antara lain, Kepala Bakesbangpol Kota Mojokerto (Ir Sriyono), Kabid Integrasi Bang-

sa Kesbangpol Propinsi Jatim ( Cahyo Widodo), Sekretaris Kesbangpol Kota Mojokerto (Zuhrini SE), Pabungdim 0815 (Mayor Inf M Husein Zainudin SSos), Kabid Poldagri Kesbangpol Kota Mojokerto (Drs M Andi Subono), Ketua RT RW se-Kec Magersari Kota Mojokerto, Toga Tomas dan LSM se-Kota Mojokerto.

Acara diawali menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya, dilanjutkan sambutan Sriyono, selanjutnya pemberian materi oleh Cahyo Widodo dan Husein Zainudin. Dalam materi Pentingnya Wawasan Kebangsaan yang didasari Kesadaran Bela Negara dan Cinta Tanah Air. Selama kegiatan berlangsung dengan tertib, lancar dan aman.Q min

Gresik, Bhirawa Pimpinan DPRD mendadak mendapat kunjungan Paslon, Cabup-Cawabup Gresik 2015 Husnul KhuluqAkmad Rubaie (Berkah).

Pasangan Berkah ini menyampaikan aspirasi masyarakat dan program visi misi bila terpilih,yakni akan mengratiskan pendidikan hingga 12 tahun, dengan memberikan dana per siswa sebesar Rp2 juta per tahun.

Menurut Cabub, Husnul Khuluq, kedatangannya ke pimpinan dewan untuk silaturahmi dan menyampaian aspirasi masyarakat. Supaya dalam pembahasan APBD 2016, prioritaskan persoalan pendidikan, kesehatan, lingkungan, peningkatan kapasitas fiskal.

Dan masih banyaknya penganguran, harus menjadi fokus pemerintah ke depan. ‘’Kalau kami terpilih nanti, berjanji mengutamakan persoalan pendidikan 12 tahun.

Bahkan, di APBD 2016 pihaknya menyiapkan dana khusus pendidikan, untuk satu siswa nanti mendapat subsidi Rp2 juta per tahun.

Dan yang mendapatkan nanti, orang tuanya ber KTP Gresik. Meski siswa itu dalam sekolah di luar Gresik, seperti ke Surabaya, atau Jombang yaitu mondok dan sekolah. Mereka tetap bisa

menikmatinya dan akan disiapkan melalui APBD sebesar Rp100 miliar,’’ ujarnya.

Karena selama ini, dari pengamatan Husnul Khuluq, APBD di Gresik lebih banyak di-mark up untuk kegiatan studi banding. Pembelian ATK dan lain-lain masih banyak yang dianggarkan, padahal di kabupaten lainya seperti di Bojonegoro sudah tidak ada. Angaran studi banding dan justru dialihkan untuk meningkatkan kapasitas SDM. ‘’Ini kalau saya jadi bupati, hal-hal seperti itu akan dihilangkan. Di gunakan kegiatan yang pro terhadap rakyat, supaya masyarakat bisa sejahtera,’’ tandasnya.

Sementara Ahmad Rubaei menambahkan, kesehatan gratis juga menjadi perioritas karena selama ini belum menyentuh masyarakat. Selain itu, SDM juga harus disiapakan secara baik oleh pemerintah. Dengan menyiapkan anggaran di APBD, untuk kegiatan pelatihan. Sedangkan Sungai Lamong harus segera dilakukan normalisasi, bukan hanya janji-janji saja, sebab bila musim penghujan datang bencana banjir bisa menyusahkan masyarakat sepanjang sungai itu dan terjadi tiap tahun.Q kim

Dewan Tetapkan Tujuh Raperda Menjadi Perda Dalam rapat paripurna pendapat akhir fraksi dan pengambilan keputusan terhadap delapan Raperda, akhirnya diputuskan tujtuh Raperda disetujui. Sementara satu Raperda, tentang penyertaan modal pemerintah daerah kepada perusahaan daerah air minum Giri Tirta Kab Gresik ditunda penetapanya.

Enam fraksi yang menolak ditunda, Fraksi Gorkar, Fraksi PD, Fraksi Gerindra, Fraksi PKB, Fraksi PDIP, Fraksi PAN. Yang hanya setuju adalah F-PPP, alasan ditundanya Raperda karena masih perlu dilakukan pembahasan lebih lanjut. Maka, untuk Raperda ini belum bisa dimintakan persetujuan pada sidang paripurna ini.

Pedapat Ketua Fraksi PDIP Mujid Ridwan mengatakan, Raperda tentang pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah. Tujuan dari pemberdayaan masyarakat, untuk membentuk individu dan masyarakat menjadi mandiri. Terkait dengan hal itu, pemberdayaan UMKM ditujukan untuk meningkatkan kedudukan UMKM dalam perekonomian

nasional, sehingga dapat tumbuh dan berkembang secara mandiri dan optimal.

Raperda perubahan tentang pengelolaan keuangan desa, pengaturan pemerintahan desa telah disempurnakan dengan UU Nomor 6 Tahun 2014. Tentang desa sebagai bentuk penghormatan, pengakuan dan penegasan oleh negara terhadap kedudukan pemerintahan desa sebagai entitas hukum yang berbasis pada nilai-nilai kearifan, sosial dan budaya masyarakat.

Dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 jo Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014.

Yang di dalamnya terdapat subtansi tentang kedudukan dan kewenangan pemerintah desa,

serta pengelolaan keuangan desa.

Pendapat Fraksi PKB yang dibacakan Syaiku Busiri, bahwa Raperda tentang RT/RW. Menekankan perlunya peningkatan kinerja Dispendukcapil, untuk dapat merespon dengan cepat adanya penyesuaian KTP dan KSK dengan diberlakukannya standarisasi jumlah KK (40-90 KK) dan 2-8 RT per-RW. Raperda penataan kawasan perumahan rakyat dan pemukiman, menegaskan tentang Pengaturan kawasan perumahan yang didalamnya menyangkut investasi kawasan perumahan.

Diantaranya kepastian dipenuhinya Fasum/Fasos, dengan cara memberikan batasan minimal luas kawasan perumahan 1.500 m2 untuk kawasan kota, dan 10 ribu m2 (1 Ha) untuk kawasan perumahan di luar kota.

Disamping itu, Raperda ini mengatur struktur dan komposisi berbagai tipe rumah dalam satu kawasan perumahan.

Raperda tentang sistem perencanaan pembangunan desa, berdasarkan UU Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa. PP Nomor 43 tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan UU omor 6 tahun 2014, dan Permendagri Nomor 114 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa.Maka seluruh mekanisme proses perencanaan pembangunan desa menjadi terukur. Maka dalam rangka memenuhi ketentuan peraturan perundangan diatas, pemerintah daerah perlu segera melakukan pembinaan dan peningkatan kapasitas seluruh stick holder di tiga desa yang terlibat dalam perencanaan pembangunan desa. Hal ini, sangat mendesak untuk segera dilakukan.

Raperda tentang pelayanan kesehatan, mengakomodir pelimpahan kewenangan penyelenggaraan kesehatan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam banyak aspek.

Dengan Raperda ini nantinya akan semakin terjamin akan

rokim/bhirawa

sidang paripurna penetapan 7 perda pelayanan kesehatan bagi masyarakat kecil dan kurang mampu.

Menurut Ketua DPRD Gresik, Ir H Abdul Hamid, ditundanya penetapan Raperda tentang penyertaan modal pemerintah daerah kepada perusahaan daerah air minum Giri Tirta Kab Gresik.

Menjadi Perda, karena pada proses pembahasanya tak sing-

kron antara pengajuan dirut ke bupati dengan yang di bahas Pansus. Seperti bisnis plannya, analisis, pada waktu pembahasan di awal Pansus yang diajukan penyertaan modalnya sebesar Rp25 miliar. Kemudian berkembang sekarang menjadi Rp100 miliar, ini juga yang menjadi persoalan.Q kim.adv

JAWA TIMUR

6

Jumat Legi 9 OKTOBER 2015

Melanggar PKPU, Panwascam Tertibkan APK Paslon Pilkada Panwaskab Tuban Lakukan Inventarisasi Terkait Selebaran Ajakan Boikot Pilkada Situbondo, Bhirawa Sedikitnya puluhan alat peraga kampanye (APK) yang berlogo Komisi Pemiluhan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Situbondo ditertibkan Pengawas Pemilu Kecamatan (Panwascam) Kota Situbondo, mulai kemarin. Dalam penertiban tersebut, Panwascam Kota Situbondo memilih target lokasi pengamanan di sejumlah APK (alat peraga kampanye) yang dinilai melanggar aturan. Di antaranya di sepanjang protokol Jl. PB. Sudirman dan APK yang terpasang di pohon serta Kantor lembaga pendidikan.

Pelaksanaan penertiban terdiri dari dua anggota komisioner dan dibantu Panitia Pengawas Lapangan (PPL) ditingkat desa/kelurahan di lingkungan Kecamatan Kota Situbondo. “Dalam penertiban APK tersebut kami berhasil mencopot puluhan stiker resmi.

Ini diamankan karena melanggar aturan PKPU Nomor 7 Tahun 2015, terutama Pasal 26 ayat 2, tentang larangan lokasi pemasangan alat peraga kampanye,” Prakoso, salah satu Komisioner Panwascam Kota Situbondo, kemarin.

Data Bhirawa, dalam penertiban tersebut Panwas Panwascam Kota Situbondo menurunkan belasan personil gabungan. Mereka dengan tegas mencopoti sejumlah stiker APK resmi berlogo KPU yang dipasang pasangan calon (paslon) nomor urut 3 dan paslon

nomor urut 2. “Alat peraga kampanye ini memang resmi dari KPU. Tetapi keliru dalam penempatan lokasinya. Ini jelas jelas elangar aturan, makanya kami tertibkan,” ungkap Prakoso.

Tidak hanya di Jalan PB. Sudirman saja yang ditertibkan, lokasi lain seperti di Jalan WR. Supratman, Jalan Diponegoro yang juga jalan protokol menjadi sasaran tim penertiban Panwascam Kota Situbondo. “Kami sudah melakukan koordinasi dengan Panwaskab Situbondo untuk melakukan pencopotan APK stiker di jalan–jalan protokol. Selanjutnya kami akan merekomendasikan sejumlah temuan pelanggaran pemasangan apk lain di wilayah Kecamatan Kota Situbondo,” jelas Prakoso lagi.

Kegiatan penertiban stiker APK tersebut berhasil menyita

sekitar 30 stiker APK berlogo KPU yang berasal dari paslon nomor urut 3. Sisanya, APK dari paslon nomor urut 2 juga berhasil diamankan tim Panwascam Kota Situbondo.

Inventarisasi Sementara itu, Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten (Panwaskab) Tuban mulai melakukan inventarisir dan mencermati selebaran bertuliskan Boikot Pemilihan kepala Daerah (Pilkada) di Kabupaten Tuban, yang ditempel di sejumlah Alat Peraga Kampanye (APK) yang dipasang oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten (KPUK) Tuban.

Seperti yang disampikan oleh Divisi Pencegahan dan Hubungan Antar Lembaga, Sunarso, pihaknya perlu melakukan pencermatan dan inventarisir. Sebelum direkomendasikan ke lembaga yang berwenang, yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU) Tuban serta Gerakan Hukum Terpadu (Gakumdu). "Kita masih melakukan inventarisasi dan pencermatan adanya temua selebaran ini," kata Sunarso, sambil melihat selebaran gelap yang tertempel di Desa Bejagung, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban (8/10).

Sampai hari ini, Panwaskab Tuban mencatat baru ada dua

titik ditemukan adanya selebaran ajakan boikot Pilkada.

Satu berada di perempatan kapur, Kelurahan Gedongombo dan satu di Jalan Satria Desa Bejagung, keduanya berada di Kecamatan Semanding. "Baru ada dua titik ini, untuk ditempat lain atau kecamatan yang lain belum ada temuan serupa," jelas Sunarso.

Setelah ini, Panwaskab masih menunggu langkah yang akan dilakukan KPU. Apabila dicermati, selebaran ini memang mempunyai potensi melanggar hukum karena mengajak seseorang untuk memboikot Pilkada. "Yang berwenang membersihkan selebaran ini kan KPUK," terang Sunarso.

Sebelumnya, telah dikabarkan muncul ditengah-tegah masyarakat sejak beberapa hari terakhir selebaran ajakan untuk memboikot Pilkada yang akan digelar secera serentak pada 9 Desember 2015 di Kabupaten Tuban di beberapa titik di Kelurahan Gedongombo dan Desa Bejagung yang ada di Kecamatan Semanding Tuban.

Tidak hanya itu, hingg saat ini KPU belum menyelesaikan masalah pencetakan APK dari salah satu bakal calon Bupati-Wakil Bupati dari jalur independent yang tidak ada nomor urut-nya

sawawi/bhirawa

Sejumlah tim gabungan Panwascam Kota Situbondo saat menertibkan APK di pohon jalan strategis Kota, kemarin. dan yang sudah terlanjut di cetak serta dipasang oleh KPU, serta banyak-nya APK yang rusak karena pemasangannya tidak sesuai Standard Operating Procedures (SOP). ”Kami memang telah menyerahkan surat protes ke KPU agar

APK paslon Zadit diperbaiki, Sayangnya KPU teledor. Sehingga saat dicetak, umbul-umbul Zadit nomor urut dua tidak dicantumkan, sementara yang lain ada nomornya” terang Ketua Pemenangan Paslon Zadit, Mastain, (08/10).Q awi,hud

Polisi Tulungagung Razia Ranmor Berhadiah Motor

Pengendara ranmor yang tertib berlalulintas antre mendapat kupon berhadiah yang dibagiakan Satlantas Polres Tulungagung, Kamis (8/10).

Tulungagung, Bhirawa Razia kendaraan bermotor (ranmor) yang dilakukan Satlantas Polres Tulungagung kini tidak hanya difokuskan pada pelanggar lalulintas dengan denda tilang, tetapi juga pada pengendara yang telah tertib berlalulintas. Mereka yang telah tertib berlalulintas berpeluang mendapat hadiah sepeda motor akhir tahun mendatang.

Seperti terlihat di Bundaran TT (Tulungagung Theatre), Kamis (8/10) kemarin.

Para pengendara ranmor yang telah tertib berlalulintas saat dilakukan razia oleh Satlantas Polres Tulungagung masing-masing mendapat satu kupon undian berhadiah.

“Selama ini orang yang telah tertib berlalulintas diabaikan. Tetapi sekarang tidak. Mereka kami beri re-

Lumajang Dapat Bantuan Bedah Rumah dan Jalan Rabat dalam Giat TMMD Panglima Divisi 2 Kostrad (Pangdiv) Singosari Mayjen TNI Ganip Warsito secara resmi membuka gelar acara TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) yang bertempat di alun-alun Lumajang (8/10) yang turut pula dihadiri oleh Forkopimda kabupaten Lumajang di antaranya Bupati, Ketua DPRD, Kajari, Kapolres Danyon dan Dandim Lumajang.

Dalam sambutannya Panglima Divisi 2 Kostrad Singosari Mayjen TNI Ganip Warsito mengatakan, program TMMD ke 95 tahun 2015 dilakukkan secara serentak di seluruh Indonesia. Sedangkan dalam giat TMMD secara umum merupakan kegiatan lintas sektoral yang dalam pelaksanannnya melibatkan TNI Polri, Kementrian Sosial. lembaga pemerintah non-Kementrian dan pemerintah daerah serta segenap lapisan masyarakat saat ini dilaksanakan di 61 wilayah kabupaten/kota di Indonesia, sehingga dalam pelaksanaanya di Lumajang anggota polres Lumajang dan dari SatpolPP juga dilibatkan dalam kegiatan tersebut.

Untuk Kabupaten Lumajang sendiri menurut Ganip yang menjadi obyek giat TMMD adalah di desa Jeruk Kecamatan gucialit yang merupakan desa terpencil di lumajang. Masih menurut jendral Bintang dua tersebut menjelaskan bahwa kegiatanTMMD tersebut bertujuan Untuk membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat untuk memantapkan wawasan kebangsaan serta untuk membangun keutuhan NKRI. Dengan semangat budaya gotong royongTMMD akan dapat membantu program pemerintah daerah dalam meningkatkan akselerasi pembangunan di daerah dan membantu kesejahteraan masyarakat. Dalam kesempatan tersebut ganib mengatakan bahwa dalam giat TMMD saat ini

mb10/bhirawa

TNI Polri bersama masyarakat bergotong royong dalam pembuatan jalan Rabat didesa Jeruk Kecamatan Gucialit dalam giat TMMD. pihaknya (TNI) telah melakukan kerja sama dengan kementrian sosial dan pemerintah daerah di seluruh tanah air.

Lebih lanjut bahwa giat tersebut sasarannya adalah pembangunan fisik dan non fisik. Berdasarkan pantauan di lapangan pembangunan fisik yang dilakukan bersama-sama anytara masyarakat TNI dan Polri saat itu adalah pembangunan jalan rabat sepanjang 1 kilo meter di dusun karang Mulyo desa Jeruk kecamatan Gucialit yang merupakan desa terpencil di kabupaten Lumajang.

Selain itu giat TMMd juga memberikan bantuan berupa bedah rumah yang tidak layak huni milik suriyanto (30) warga setempat. Dalam kesempatan tersebut Pangdiv yang di damping Bupati lumajang dan kapolres Lumajang mengunjungi rumah Suriyanto yang rencananya direhap.

Sedangkan untuk Non Fisik TNI akan memberikan penyuluhan-tentang perlindungan dan jaminan sosia l bagi masyarakat miskin. Selain itu menurut Galib bentuk kegiatannya dengan program sanitasi total berbasiis masyarakat (FPBM) serta dengan ceramah wawasan kebangsaan kepada masyarakat.

“Untuk sasaran fisik yang dilaku-

kan diprioritaskan pada pembangunan infrastruktur, sarana dan prasarana fasilitas umum yang menjadi kebutuhan masyarakat di daerah dalam rangka memberdayakan masyarakat perdesaan.” ujarnya.

“Tema TMMD ke 95 tahun ini yaitu dengan semangat kemanunggalan TNI Polri kementrian lembaga pemerintah non-kementrian pemerintah daerah dan seluruh komponen bangsa lainnya untuk percepatan pembangunan melalui TMMD.” imbuhnya.

Ganib Juga menambahkan bahwa giat TMMD yang tidak kalah pentingnya yaitu Gerakanmasyarakat untuk membangun satu juta jamban untuk keluarga Indonesia (Gema Sang Juara) agar menjadi desa Kata Jaga Kampung total jamban keluarga yang sehat dan sejahtera.

Sedangkan kades Jeruk Atmo yang dsanya menjadi obyek giat TMMD mengaku senang dengan bantuan terhadap desanya berupa jalan rabat dan bantuan I unit bedah rumah milik warganya. Namun dia mengaku was was akan terhambatnya proyek yang direncanakan selama 21 hari tersebut akibat adap kelangkaan pasir akibat masih ditutupnya semua areal pertaambangan pasir di seluruh lumajang.Q mb10

ward dengan kupon undian berhadiah yang akan diundi pada tanggal 30 Desember mendatang,” ujar Kasatlantas Polres Tulungagung, AKP Fahrian Saleh Siregar pada Bhirawa.

Namun demikian, lanjut dia, bagi pelanggar lalulintas tetap saja mendapat punishment berupa denda tilang. “Ranmor berhadiah lebih bertujuan agar para pelanggar lalulintas lebih sadar dan dapat tertib sehingga mereka juga dapat berpeluang mendapat hadiah,” papar perwira pertama polisi kelahiran Medan ini.

Rencananya, Satlantas Polres Tulungagung bakal melakukan kegiatan razia ranmor berhadiah sampai Bulan Desember mendatang. Tiga kali dalam sepekan.

AKP Fahrian menyadari jika seseorang yang telah terkena razia kemarin dan sudah mendapat kupon berhadiah akan kembali terkena razia. Menurut dia, orang tersebut bisa saja meminta kupon berhadiah kembali. “Kecuali modus.

Tapi tidak apa-apa. Kalau mereka punya lima kupon sekalian kan hadiahnya cuma satu. Jadi tidak apa-

KEHILANGAN TULUNGAGUNG HILANG STNK, Yamaha, th. 2010, Hijau, AG6976RO, a/n. Sutrisno, Ds. Tugu, Sendang-T.Agung 1894/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK, Mitsubishi, th. 2004, Kuning Kombinasi, AG8121UR, a/n.

Ali Masyudi, Ds. Karangsono, NgunutT.Agung 1895/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK, Yamaha, th. 2004, Hitam, AG5230TQ, a/n. Senen, Ds. Ngrendeng, Gondang-T.Agung 1896/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK, Honda NC11CIC A/ T, th. 2011, Merah Putih, AG6978RAH, a/n. Eka Buana Putri, Ds. Ngubalan, Kalidawir-T.Agung 1897/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK, Honda NF100, th.

2003, Hitam, AG2661TF, a/n. Rukin, Ds. Batangsaren-T.Agung 1898/IMB/BI-II/2015

SITUBONDO HILANG STNK nopol P2812.EU, a/n IRA SYLVIANA KEL.PATOKAN RW.04/ 03 KEC. Kota SITUBONDO. 1899/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK nopol P.2675.EL, a/n P.WASIH DS.PLALANGAN RW.02/01 KEC.SB.MALANG SITubondo.

1900/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK nopol P.2018.EG, a/n AGUS ULUNGGONO DS.SILOMUKTI RW.01/01 KEC.MLANDINGAN SITubondo.

1901/IMB/BI-II/2015 Hilang BPKB NO.D7177328J A.N.SUTOMO DS.KAYUPUTIH RW.04/01 KEC.PANJI SITubondo.

1902/IMB/BI-II/2015

BOJONEGORO HILANG STNK nopol S 6117 CV, a/n Dul Rahman, Ds Sidokumpul 26/8 Kalitidu Bjn 1903/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK nopol S 6376 AK, a/n Fatkur Rozi, Desa Woro, Kec Kepohbaru Bjn 1904/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK nopol S 4627 BG, a/n Hendriaynto, Jl Serma Abdullah 12/2 Pacul Bjn 1905/IMB/BI-II/2015 Hilang STNK nopol S 2436 BS, a/n Tamyis, Ds Sidodadi, Kec Sukosewu Bjn 1906/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK nopol S 5000 DS, a/n Juli Mardiana, Ds Leran, Kec Kalitidu Bjn 1907/IMB/BI-II/2015

KEHILANGAN

apa,” terangnya sembari tertawa.

Sejumlah pengendara motor yang mendapat kupon berhadiah cukup mengapresiasi kegiatan yang dilakukan Satlantas Polres Tulungagung itu. Namun mereka lebih berharap lagi jika Polisi tidak hanya memberi kupon berhadiah yang diundinya masih relatif lama. “Kalau bisa diberi hadiah langsung. Jangan diundi. Karena bagi yang melanggar juga mendapat denda tilang secara langsung pula,” ujar salah seorang di antaranya.Q wed

KEHILANGAN

HILANG STNK nopol S 2013 DB, a/n Musir, Ds Ngraseh, Kec Dander Bjn 1908/IMB/BI-II/2015 Hilang STNK nopol S 4771 AI, a/n Susanto, Gg PJKA, Kec Kapas Bjn 1909/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK nopol S 6260 CV, a/n Miftakul Karso, Ds Gajah,Kec Baureno Bjn 1910/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK nopol S 2903 AZ, a/n Nana, Ds Pedang,Kec Trucuk Bjn 1911/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK nopol S 5153 BF, a/n M.Nurshim, Ds Semambung, Kec Kanor Bjn 1912/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK nopol S 3017 CW, a/n Tasir, Desa Megale,Kec Kedungadem Bjn 1913/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK nopol S 2710 CZ, a/n Riyanto, Ds Sumberarum, Kec Ngraho Bjn 1914/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK nopol S 5016 AF, a/n Joko Utomo, Desa Bogangin, Kec Sumberrejo Bjn 1915/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK nopol S 2071 DN, a/n Tasno, Ds Kepoh, Kec Kepohbaru Bjn 1916/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK nopol S 6698 AI, a/n Agus Setiawan, Ds Ngumpakdalem, Kec Dander Bjn 1917/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK nopol S 3006 CY, a/n Widya Anggreani, Ds Sekonang, Kec Kasiman Bjn 1918/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK nopol S 4450 CR, a/n Sutikno, Ds Tulungrejo, Kec Trucuk Bjn 1919/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK nopol S 2174 DN, a/n Kasdam, Ds Pacul, Kec Bjn 1920/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK nopol S 6081 AR, a/n Ahmad H, Ds Jamberejo, Kec Kedungadem Bjn 1921/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK nopol S 9534 D, a/n Muhamad Rifai, Desa/Kec Temayang Bjn 1922/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK nopol S 2843 CS, a/n Mashadi, Ds Simorejo 1/1 Kepohbaru Bjn 1923/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK nopol S 6817 DN, a/n Titik Purnomo R, Jl JA.Suprapto, Gg Kandam Bjn 1924/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK nopol S 8186 AP, a/n Bupati/Andri, Kel Kadipaten Kec Bjn 1925/IMB/BI-II/2015

HILANG STNK nopol S 2536 BW, a/n Wiwik Hariayanti, Ds Plembung 16/6 Baureno Bjn 1926/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK nopol S 4611 DA, a/n Kusaeri, Kel Jetak Asrama Brimob 8/1 Bjn 1927/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK nopol S 3194 DM, a/n Katiman, Ds Banjarsari 3/1Baureno Bjn 1928/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK nopol S 6049 CQ, a/n Jasman, Ds Mlinjeng 6/2 Sumberrejo Bjn 1929/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK nopol S 6110 CF, a/n Lia Dian S, Jl Raya Kapas Bjn 1930/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK nopol S 5295 DK, a/n Amanah, Ds Ngumpakdalem, Kec Dander Bjn 1931/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK nopol S 3125 DA, a/n Jiman, Desa/Kec Gayam Bjn 1932/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK nopol S 2667 CA, a/n Paiman, Ds Kendung 4/2 Kec Padangan Bjn 1933/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK nopol S 3298 DN, a/n M.Abdim Munib, Ds Tanjungharjo,Kec Kapas Bjn 1934/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK nopol S 4486 DW, a/n Ruslan, Ds Ngablak 18/3 Kec Dander Bjn 1935/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK nopol S 2088 DM, a/n Lukman Afandi, Ds Kedungbondo,Kec Balen Bjn 1936/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK nopol S 6867 DH, a/n Davit Irawan, Ds Penunggalan 9/11 Sugihwaras Bjn 1937/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK nopol S 6578 A, a/n Savira Puspa R, Ds Pekuwon ½ Sumberrejo Bjn 1938/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK nopol S 6833 CN, a/n Siti Arumah, Ds Ngablak, Kec Dander Bjn 1939/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK nopol S 3242 DM, a/n Moh. Andik, Ds Katur 3/2 Gayam Bjn 1940/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK nopol S 6882 AH, a/n Siti Badlul, Ds Drajad 5/7 Baureno Bjn 1941/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK nopol S 4612 BS, a/n Ds Gunungsari 7/2 Baureno Bjn 1942/IMB/BI-II/2015

JAWA TIMUR

Jumat Legi 9 OKTOBER 2015

7

Bahan Kampanye Paslon Tiba di Kantor KPU Jember Libatkan Empat Akademisi Rumuskan Materi Debat Paslon Jember, Bhirawa Sebanyak 104.000 lembar bahan kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jember sudah tiba di Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jember, Kamis, (8/10) sekitar jam 10.00 WIB. Divisi Perencanaan Anggaran dan Logistik KPU Jember, Dwi Endah Prasetyowati mengatakan, pihaknya pada hari ini menerima dua macam bahan kampanye, yakni brosur dan poster. “Hari ini kita mendapatkan masing– masing 26.000 per item per Pasangan Calon (Paslon). Bahan kampanye ini akan datang secara bertahap,” kata Endah saat diwawancarai beberapa media.

Endah menyebutkan, secara keseluruhan, jumlah bahan kampanye masing–masing item untuk masing – masing Pasangan Calon sebanyak 815.000 lembar. Jumlah itu menyesuaikan jumlah Kartu Keluarga (KK) di Kabupaten Jember. “Selanjutnya, kami akan distribusikan kepada masing-masing pasangan calon.

Mereka nanti yang akan mendistribusikan ini kepada warga Jember,” ujar mantan jurnalis Jember tersebut.

KPU akan menerima bahan

kampanye tersebut secara bertahap. Jika sesuai dengan jadwal, beso KPU kembali akan menerima bahan kampanye yang dikirim dari Cikarang Tangerang itu. “Jumlahnya sekitar 24.000 per item per paslon,” sebut Endah.

Endah mengakui, desain poster untuk masing–masing Paslon berbeda. Untuk paslon nomor urut 1 yakni Sugiarto–Dwi Koryanto menggunakan desain landscape atau horizontal. Sedangkan untuk Paslon nomor urut dua,

yaitu Faida–Muqit Arief menggunakan pola Portrait atau vertical. “Memang berbeda. Karena untuk desainnya kami serahkan kepada masing – masing pasangan calon. Tugas kami (KPU) hanya mencetaknya lalu menyerahkan kembali kepada paslon untuk didistribusikan,” kataya.

Sementara itu, Divisi Sosialisasi dan Hubungan Antar Lembaga, Ahmad Hanafi berharap, seluruh bahan kampanye itu terdistribusi dengan baik kepada masyarakat karena tim sukses akan terbantu dengan poster dan brosur kampanye pilkada yang dicetak oleh KPU Jember. “Mudah-mudahan tim sukses bergerak untuk menyebarkan bahan kampanye itu secara merata.

Sehingga seluruh kepala keluarga menerima poster dan brosur kampanye pilkada Jember,” katanya.

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jember diikuti oleh dua pasangan calon kepala daerah yakni pasangan cabup-cawabup Sugiarto-Dwi Koryanto dengan nomor

urut satu dan pasangan cabupcawabup Faida-Abdul Muqit Arief dengan nomor urut dua.

KPU Jember menetapkan daftar pemilih tetap (DPT) pemilihan umum kepala daerah setempat sebanyak 1.892.435 orang dengan rincian sebanyak 935.935 pemilih laki-laki dan 956.500 pemilih perempuan. Jumlah tempat pemungutan suara (TPS) yang akan digunakan dalam Pilkada Jember pada 9 Desember 2015 sebanyak 4.347 unit yang tersebar di 248 desa/kelurahan.

Libatkan Empat Akademisi Sementara itu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Jember libatkan empat akademisi yang ada di Jember untuk ikut merumuskan materi debat kandidat Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jember 2015. Hal itu nampak dari adanya Rapat Koordinasi antara KPU dengan empat akademisi di Media Center, Kamis (8/10).

“Kami mengundang para akademisi untuk merumuskan ma-

teri debat kandidat Cabup – Cawabup Jember periode 2015 – 2020 ini. Hal ini tertuang di Peraturan KPU No. 7 2015 tentang kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati,” kata Ketua KPU Jember, Achmad Anis.

Menurut Anis, tim perumusan berjumlah lima orang, yakni Ketua KPU Jember beserta empat perwakilan akademisi di Jember.“Empat akademisi itu yaitu Agung Purwanto dari Unej, Hamzah Fausuri dari STIE Mandala, Nur Sholikin dari IAIN, dan Toni Herlambang dari UNMUH Jember,” papar Anis.

Debat kandidat merupakan salah satu instrument kampanye yang disediakan oleh KPU Jember. Dalam debat kandidat ini, para pasangan calon akan mendapatkan pertanyaan dari akademisi.“Pertanyaan itu kami rumuskan. Setelah itu akan kami rahasiakan agar tidak bocor. Sehingga saat debat kandidat berlangsung, jawaban pasangan calon adalah murni jawaban spontanitas tanpa adanya persiapan

sebelumnya,” kata Anis.

KPU juga berencana menyiarkan acara debat kandidat itu di seluruh Televisi lokal Jember.

Selain itu, KPU juga menyiapkan layar lebar di masing–masing kecamatan di Jember. Sehingga, saat acara berlangsung, warga yang berada di 31 kecamatan di Jember bisa menyaksikan secara langsung cabup dan cawabup beradu konsep untuk pembangunan Jember ke depan.

Semetara itu, Nur Sholikin mengatakan, pihaknya bersama rekan – rekan akan bekerja maksimal dalam hal ini. Secara garis besar, pertanyaan kepada paslon sudah tertuang di PKPU nomor 7, seperti dari segi kesehjahteraan rakyat, pembangunan Jember ke depan dan lain sebagainya.

“Secara prinsip itu yang akan kami rumuskan dan kami breakdown menjadi pertanyaan yang lebih detail dan menekankan aspek lokalitas. Kami pastikan, rahasia materi ini akan aman kami simpan sampai acara debat kandidat itu berlangsung,” tandasnya.Q efi

Dewan Ubah Perda Pendidikan

KILAS JATIM

Reses DPRD Habiskan Rp 2,7 Miliar Lamongan, Bhirawa Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab.Lamongan mendapatkan uang saku dari rakyatnya dengan nominal yang tinggi pada setiap agenda rutin Reses. Dalam kegiatan reses yang dilaksanakan sejak tersebut diketahui masing-masing anggota dewan mendapatkan dana sebesar 18 juta untuk satu kali reses.

Sementara itu,Reses yang sudah di jadwalkan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lamongan dilaksanakan tiga kali dalam satu tahun.

Besaran anggaran yang dihabiskan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lamongan untuk agenda Reses mencapai nominal yang tinggi yakni Rp 2,7 Miliar.

Itu terlihat dari dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)2015 Kabupaten Lamongan yang tertuang dengan besaran 2,7 Miliar. Rincianya untuk masing-masing anggota mendapatkan dana sebesar Rp 18 Juta.Kegiatan Reses yang sudah tertuliskan di jadwal tersebut selalu menjadi kegiatan wajib setiap tahunya dan pelaksanakanya selama tiga kali reses dalam satu tahun.

Kebutuhan reses yang menghabiskan dana Rp 2,7 Miliar itu memang bertujuan untuk menyaring dan menyerap segala yang menjadi suara aspirasi rakyat terrsebut memang terbilang cukup tinggi.Seperti diketahui hingga saat ini dalam jadwalnya merupakan reses yang terakhir.

Di konfirmasi terpisah Ketua komisi D DPRD Kabupaten Lamongan Ketua Komisi D Ali Makhfudl Bidang Kesejahteraan Masyarakat kepada harian Bhirawa, Kamis (8/10) membenarkan jika saat ini tengah dilaksanakan reses untuk yang ketiga kalinya yakni yang terahir.

"Benar anggota dewan saat ini telah melaksanakan kegiatan reses," ujarnya.Q mb9

samsul/bhirawa

Kapolda Jatim dan Pangdam V/Brawijaya saat berada di Sumenep.

Kapolda dan Pangdam Hadiri Pembukaan Program TMMD Sumenep, Bhirawa Kapolda Jatim, Irjen Pol Anton Setiadi dan Pangdam V/Brawijaya Jawa Timur Mayor Jenderal TNI Sumardi kompak menghadiri pembukaan program TNI Manunggal Masuk Desa di Kabupaten Sumenep, Kamis (8/10).

Pembukaan TMMD ke 95 itu digelar di lapangan Desa Ketawang Daleman, Kecamatan Ganding, Sumenep. Dalam upacara pembukaan TMMD itu, Kapolda Jatim dipercaya sebagai Inspektur Upacara.

Upacara pembukaan program TMMD itu juga dihadiri Bupati Sumenep, A Busyro Karim, Wakil Bupati, Soengkono Siddik, Kapolres Sumenep, AKBP Rendra Radita Dewayana, Komandan Kodim 0827, Letkol Inf Permadi Azhari, Sekda Pemkab Sumenep, Hadi Soetarto dan sejumlah pejabat Sumenep lainnya.

TMMD tahun 2015 ini mengambil tema ‘Dengan semangat kemanunggalan TNI, Polri, Kementerian, Lembaga pemerintah non Kementerian, Pemerintah Daerah dan seluruh komponen bangsa lainnya, kita laksanakan per-

cepatan pembangunan melalui program TNI Manunggal membangun desa guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat di pedesaan’.

Dalam sambutannya, Kapolda Jatim, Irjen Pol Anton Setiadi menyatakan, dengan program TMMD ini dimaksudkan untuk mewujudkan bangsa Indonesia yang berdaulat dan mandiri dengan semangat gotong royong. "Program TMMD ini adalah program lintas sektoral yang melibatkan TNI dan Polri untuk membangun bangsa dalam rangka menjaga kesatuan RI," kata Kapolda Jatim, di Sumenep, Kamis (8/10).

Selama ini, lanjutnya, program TMMD tersebut telah membantu program pembangunan daerah, sehingga diharapkan juga bisa mewujudkan ketahanan masyarakat yang tangguh dari berbagai ancaman. "Masyarakat harus tangguh dari berbagai ancaman, maka dengan program ini, TNI bisa menanam pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya kebersamaan guna menjaga keutuhan bangsa ini," jelasnya.Q sul

Kabupaten Blitar, Bhirawa Untuk mengembangkan Pendidikan di Kabupaten Blitar, Komisi IV DPRD Kabupaten Blitar akan merubah beberapa Perda Pendidikan. Diungkapkan Sekretaris Komisi IV DPRD Kabupaten Blitar, Gatot Darwoto ada tiga Peraturan Daerah terkait pendidikan di Kabupaten Blitar yang diupayakan akan dirubah tahun ini.

Hal ini dilakukan untuk mengembangkan sektor Pendidikan di Kabupaten Blitar. “Ada tiga Perda yang akan dirubah yang berkaitan dengan Pendidikan demi perkembangan Pendidikan di Kabupaten Blitar,” kata Gatot Darwoto.

Dikatakan Gatot Darwoto, perubahan Perda tersebut tidak terlalu besar atau dirombak secara total, namun ada beberapa pasal atau ayat yang perlu direvisi dan disesuaikan dengan kebutuhan program Pendidikan di Kabupaten Blitar.

“Mengenai Perda Pendidikan diupayakan ada perubahan beberapa ayat maupun pasal yang dianggap tidak sesuai dan dianggap perlu adanya perubahan,” jelasnya.

Beberapa hal yang dianggap perlu adanya perubahan, lanjut Gatot pertama mengenai jarak tempat sekolah satu dengan sekolah yang lain, baik tingkat SD, SMP maupun SMA, dimana pada peraturan yang lama berjarak 3 kilo meter untuk jarak masing-masing sekolah rencananya akan dihapus.

“Hal itu dilakukan untuk mengantisipasi perkembangan pendidikan baru, jangan sampai karena persoalan jarak perkembangan pendidikan dengan adanya sekolah baru terkendala dengan

aturan tersebut. Karena yang penting harus memenuhi persyaratan yang telah ditentukan,” ujarnya.

Kedua pendidikan juga gratis akan dihapus, agar sekolah tidak kekurangan dana sehingga ada partisipasi dari masyarakat, dan ketiga mengenai sekolah RSBI yang saat ini secara nasional sekolah RSBI sudah dihapus maka otomatis di Perda juga akan dihapus.

“Pendidikan gratis diajukan penghapusan agar masyarakat bisa melakukan partisipasi, namun masih akan dilakukan pembahasan,” terangnya lagi.

Tambah Gatot Darwoto, penghapusan pendidikan gratis di jenjang SMP maupun SMA di Kabupaten Blitar dilakukan karena Pemerintah belum mempunyai wadah untuk membiayai semua biaya operasional.

Bahkan dana BOS selama ini belum mencukupi untuk semua biaya operasional sekolah.

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Blitar, Drs. Totok Subihandono menjelaskan terkait perubahan pasal dan ayat pada Perda Pendidikan tersebut pihaknya masih akan melakukan koordinasi, sebab seperti jarak antar sekolah diakuinya ada beberapa sekolah yang jaraknya berdekatan dan tidak sesuai dengan Perda, kemudian untuk pencabutan pendidikan gratis serta penghapusan RSBI akan dibahas lebih dalam lagi agar tidak ada polemik dikemudian hari sebagai dasar pembahasan. “Kami masih akan membahas ini agar perubahan Perda tersebut sesuai dengan kebutuhan bersama dengan harapan kualitas Pendidikan di Kabupaten Blitar bisa lebih baik lagi,” kata Drs. Totok Subihandono.Q htn

DRRD Tunda Ranperda Penyertaan Modal kepada PDAM Setelah melalui proses cukup panjang, DPRD Kabupaten Gresik akhirnya menetapkan tujuh Ranperda (Rancangan Peraturan Daerah) menjadi Perda (Peraturan Daerah) dari depalan Ranperda yang diusulkan eksekutif sebelumnya. Penetapan tujuh Ranperda itu melalui rapat Paripurna DPRD Pandangan Akhir (PA) fraksi dan pengambilan keputusan terhadap Ranperda yang digelar, Kamis (8/10).

Ketujuh Ranerda yang telah ditetapkan menjadi Perda itu adalah Ranperda Pengelolan Keuangan Desa, Ranperda Pemberdayaan Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah, Ranperda Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW). Selaian itu, juga Ranperda Perencanaan Pembangunan Desa, Ranperda Penataan Kawasan Perumahan dan Pemukikan, Ranperda Penyertaan Modal Kepada PDAM. Selain itu, juga Ranperda Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa dan juga Ranperda Pelayanan Kesehatan. Untuk Raperda Penyertaan Modal Kepada PDAM sebesar Rp 100 miliar tersebut semua tujuh fraksi yang ada di DPRD Gresik sepakat untuk menunda pengesahan Ranperda tersebut. ”Kami dari Fraksi Demokrat

sepakat untuk menunda pengesahan Ranperda Penyertaan Modal kepada PDAM karena masih memelukakan pembahasan lebih mendalam lagi dan memakan waktu yang cukup lama,” kata Hj. Ida Astutik saat menbacakan laporan padangan akhir fraksi.

Menurut Pandangan Akhir (PA) Fraksi Gerinda, penyertaan modalkepada PDAM itu sangat penting. Ini semua bertujuan untuk memenuhi kebutuhan air bagi pelanggan. Selain itu, Perda tersebut untuk meningkatkan pelayanan dan keuangan Giri Tirta agar membaik. Penyertaan modal tersebut bahkan perlu diapreasiasi. ”Namun, setelah hasil rapat Pansus, sepakat semua Ranperda ditetapkan menjadi Perda, kecuali Raperda Penyertaan Modal kepada PDAM untuk dipending dulu,” tambah Hj. Ida Astutik.

Untuk Raperda yang ditunda itu harus menunggu pengajuan kembali. Apakah bisa ditetapkan 2015 atau tahun depan karena memakan waktu cukup lama.

Sebab, harus lalui proses awal lagi.Terkait Ranperda Penyertaan Modal Kepada PDAM itu sebelumnya, memang semapat terjadi tarik ulur. Karena penyertaan modal sebesar Rp 100 miliar itu cukup memberatkan.

Sementara, terkait dengan Renperda Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Fraksi PDIP bahkan sangat mendukung. Sebab, Perda tersebut bertjuan untuk membentuk individu pelaku UKM yang tanguh dan mandiri. Sehingga, bisa tumbuh merambah pasar nasional. Apalagi menjelang diberlakukan pasar bebas.

Dan yang paling penting Pemkab harus bisa memberi akses dan pembiayaan.

Begitu juga dengan Ranperda RT dan RW Fraksi DPIP juga sangat mendukung ditetapkanya Ranperda itu menjadi Perda.

Sembab, RT dan RW merupakan ujung tombak paling bawah di masyarakat. Dalam Perda tersebut diatur. Uktu RT maksimal 90 KK (kepala keluarga).”Tapi, untuk

Kabag Humas DPRD Gresik Sutarmo, SH desa terpencil ada pengecualian.” terang Sutarmo, Kabag Humas DPRD Gresik.

Dengan ditetapnya Ranperda itu kini tinggal menunggu hasil verifikasi yang akan dikirim Gubuner Jatim. Apakah ada revisi apa tidak. Kalau tidak, Perda tersebut akan segera diperlakukan.”Kalaupun ada revisi, biasanya hanya berupa catatan kecil saja. Tidak sampai merubah subtasinya,” terang Sutarmo.

kerin ikanto/bhirawa

Rapat Paripurna Pandangan Akhir Fraksi dan Pengambilan Keputusan Ranperda.

Ditambahkan Sutarmo, dalam 2015 DPRD Gresik terlah berhasil menuntaskan dan menetapkan sebanyak 7 Ranperda dari delapan Ranperda yang diusulkan eksekutif. Jumlah ini sama dengan tahun sebelumnya. Pada 2014, DPRD Gresik juga telah

menelorkan depalan Perda. Pengesahan Ranperda tersebut sebelumnmya sempat molor.

Karena masih butuh penyempurnaan pada sejumlah bab dan pasal ahkirnya ditunda. Sebelumnya dijadwalkan pada Kamis (1/10).Q eri,adv

EKONOMI BISNIS

8 Kurs Jual

Beli

USD

13,878.00

13,740.00

SGD

9,825.13

9,720.55

EUR

15,626.63

15,465.74

JPY

11,578.51

11,458.59

GBP

21,259.71

21,042.81

Sumber : Bank Indonesia ( 8 OKTOBER 2015 )

RAGAM EKBIS

2016 PLN Jatim Subsidi Warga Miskin Surabaya, Bhirawa Mulai tahun 2016 pemerintah telah membuat kebijakan baru, bahwa PLN hanya akan memberikan subsidinya pada warga miskin. Sedangkan masyarakat menengah ke atas akan dicabut subsidinya.

Demikian kata , Deputy Manager Komum ali/bhirawa nikasi dan Pinto Raharjo Bina Lingkungan PLN Distribusi Jatim, Pinto Raharjo saat ditemui di ruang kerjanya, Kamis (8/10) kemarin. Menurutnya PLN telah memberikan subsidi untuk 44 juta pelanggan se Indonesia dengan nominal Rp 99 T, termasuk dunia industri. Namun mulai 2016 subsidi hanya akan diberikan pada masyarakat miskin saja.

Di Jatim lanjut Pinto, ada 8 juta pelanggan PLN yang semuanya mendapatkan subsidi, namun nanti yang akan mendapatkan subsidi hanya 4 juta pelanggan saja,,” Hal ini sesuai dengan apa yang disampaikan Wagub Jatim (Saifullah Yusuf), “ paparnya.

Untuk menjalankan program itu, PLN kini sedang mencari formulasi yang pas agar pemberian subsidi itu tepat sasaran.

Dasar subsidi ini sendiri menurut Pinto sebenarnya bukan miskin atau kaya tapi berdasarkan pada daya listrik pelanggan itu sendiri seperti 450 W , Rp415,/ kwh, sedang yang 900 W Rp 615/ kwh, kemudian untuk yang 1300 W disubsidi Rp1352,/ kwh untuk yang rerakhir ini adalah standar harga jual PLN untuk industri. Q ma

Pemilik Mobil Carter Sambut Baik Turunnya Harga Solar Surabaya, Bhirawa Turunnya harga solar dari Rp.6400 menjadi Rp.6200 disambut baik oleh banyak kalangan pemilik mobil carter khususnya mereka yang memiliki mobil dengan mesin disel. Turunnya harga BBM jenis solar diharapkan mampu untuk menarik konsumen untuk menggunakan jasanya kembali.

Karyono, salah satu pemilik L-300 yang mangkal di Pasar Beras Bendul Merisi, Surabaya mengutarakan turunnya harga solar, bisa membuat angin segar terutama untuk menjalankan jasa angkutan yang sempat sepi permintaan.

“Sejak harga solar menjadi Rp.6400 per liter, jarang sekali langganan saya memanfaatkan jasa mobil carter. Mereka lebih memilih untuk menggunakan truk, karena truk tidak hanya mengangkut satu produk milik konsumen saja, tapi banyak konsumen . Saya biasanya mengambil cabai dari daerah Pacet terus di bawa ke Pasar Keputran,” jelasnya, Kamis (8/10) kemarin.

Sedikit untung, lanjut Karyono, dengan solar turun Rp.200 karena kapasitas tangki yang dimilikinya sebanyak 80 liter telah memberikan pengematan sebanyak Rp.16 ribu, jadi apabila konsumen ada yang menawar masih bisa turun pada kisaran Rp.50-100 ribu. Hal tersebut tergantung dari jarak dan jenis muatan yang dibawa.

“Kalau dengan tangki terisi penuh untuk Surabaya-Pacet mengambil cabai dan mengantarnya ongkosnya tidak terlalu mahal, hanya sekitar Rp.250 ribu per sekali perjalanan pulang pergi, itu untuk konsumen yang biasa menggunakan jasa saya, tapi biasanya kalau masih baru saya patok dengan harga Rp. 375 ribu, biasanya menawar hanya bisa turun sekitar Rp.50 ribu,” katanya.

Sejumlah teman Karyono yang bernama Darmadi mengutrakan keinginannya agar harga solar bisa Rp.4500 seperti dulu. Karena pada nominal tersebut, ia mengakui banyak orderan yang menggunakan jasa pick up carteran yang dikelolanya.

“Harga solar Rp.4500 dulu pesanan untuk carteran lumayan banyak. Artinya geliat ekonomi cukup untuk menghidupi istri dan dua orang anak. Pendapatan sebulan bisa memperoleh Rp.2-3 juta per bulan. Sejak solar menjadi Rp.6400, pendapatan sebulan hanya separuh kadang hanya menerima Rp. 750 ribu per bulan,” terangnya. Q wil

Jumat Legi 9 OKTOBER 2015

Hadapi MEA, Bakorwil Bojonegoro Gelar Rakor Bojonegoro,Bhirawa Meningkatkan potensi Sumber Daya Manusia (SDM) tenaga kerja menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2016, Bakorwil Bojonegoro menggelar rapat koordinasi tenaga kerja dan transmigrasi di Ruang Mliwis Putih Jl. Pahlawan Bojonegoro, kemarin (8/10).

Wilayah kerja Bakorwil Bojonegoro adalah meliputi Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten Tuban, Kabupaten Lamongan, Kabupaten Jombang, Kabupaten/kota Mojokerto dan Kabupaten/kota Kediri.

Kegiatan yang dibuka oleh kepala Bakorwil Bojonegoro melalui Kabid Kesmas, Sularni, menghadirkan dua narasumber, yaitu Isman Widodo perwakilan biro kesra provinsi jatim dan Disnakertransos Bojonegoro diwakili Kabid ketenagakerjaan Joko Santoso.

Perwakilan Biro Kesra Setda Provinsi Jatim, Isman Widodo, mengatakan bahwa rapat koordinasi ini membahas upaya terkait dengan diberlakukannya MEA dan AFCTA Tahun 2016.

Terkait dengan penyiapan SDM tenaga kerja yang jelasjelas dalam waktu sedekat ini apabila mempertimbangkan komposisi kualitas SDM tenaga kerja kita sangat tidak

memungkinkan dapat dipersiapkan secara maksimal . “ Kesejahteraan ekonomi masyarakat lokal serta tentang lowongan pekerjaan. Semua itu membutuhkan penanganan serius menghadapi MEA yang segera menjelang ini,” ungkap Isman.

Kaitannya dengan hal itu, Isman Widodo mengapresiasi program pelatihan yang dicanangkan oleh Disnakertransos Bojonegoro. “Disnakertransos Bojonegoro ini sudah bagus bisa melaksanakan pelatihan untuk 12.000 orang. Yang berpeluang bisa membuat masyarakat mengembangkan usaha,” ujarnya.

Mea, Afcta, WTO tidak dapat ditolak, namun negara masih diberi ruang untuk menghambat masuknya tenaga kerja dan barang dari luar negeri melalui penguatan regulasi lokal, dimana tarif dan perizinan sudah tidak dapat lagi menjadi barier dalam menghadapi pasar

achmad basir/bhirawa

Nasum dari Biro Kesra Setda Provinsi Jatim saat memberikan pemaparan kepada peserta rakor di Bakorwil Bojonegoro bebas.

“Dalam bidang ketenagakerjaan, saat ini Indonesia tengah menghadapi tantangan untuk memasuki siklus “ Bonus Demografi” yaitu kondisi ketika jumlah penduduk produktif (berusia 15-64 Tahun) mendominasi populasi nasional dengan laju pertumbuhan penduduk 0,696%,” jelasnya.

Situasi tersebut jika tidak dimanfaatkan akan menjadi ancaman.Untuk itu daya dukung pengembangan SDM men jadi salah satu pilar untuk

meningkatkan nilai tambah ekonomi, terlebih bila dikaitkan dengan potensi Jatim dimasa depan sebagai pusat ekonomi utama untuk wilayah Indonesia Timur.

“Pembangunan dapat dikatakan berhasil apabila Pemerintah mampu meningkatkan kualitas derajat kesehatan masyarakat dan menyediakan dan menciptakan lapangan kerja bagi angkatan kerja, yang merupakan indikator utama keberhasilan pembangunan bangsa,” pungkasnya.

Karena merupakan Pasar Tunggal peredaran Barang, Jasa, Tenaga Kerja dan Investasi untuk itu Pemerintah Provinsi Jatim telah melakukan pengkajian secara konprehensif dengan menginventarisasi permasalahan kedepan yang perlu diwaspadai sebagai berikut antara lain.

“Arus barang yang bebas dapat berdampak pada masuknya produk-produk impor baik makanan dan minuman, produk elektronik, produk pertanian, produk kosmetik, obat-obatan yang membahayakan bagi kesehatan masyarakat,” imbuhnya.

Selain itu arus tenaga kerja yang bebas dapat berdampak pada penularan penyakit. Dia menambahkan, suka tidak suka, masyarakat harus kreatif dan produktif sehingga menjadi pemain utama mengelola potensi yang ada, karena semua itu membutuhkan kreasi dan inovasi yang konsisten danberkesinambungan.

Tugas dari Pemerintah baik pusat maupun daerah adalah memberikan perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat dengan mengkoordinasikan, monitoring evaluasi serta pelayanan teknis oleh Dinas/Instansi terkait.Q bas

Jasa Penukaran Uang Diserbu Pemilik Dollar AS, Dampak Rupiah Menguat

samsul arifin/bhirawa

Tembakau yang ada di Sumenep kini tersisa 5 persen. Diperkirakan Bulan Oktober semua tembakau sudah terserap.

Penyerapan Tembakau Sumenep Tersisa 5 Persen Sumenep, Bhirawa Penyerapan tembakau di Kabupaten Sumenep relatif tinggi, bahkan hingga saat hanya tersisa 5 persen yang belum terserap karena memang belum dipanen. Namun semua tembakau akan terserap pada akhir Bulan Oktober.

Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Sumenep, Herman Purnomo menjelaskan, dari 95 persen tembakau yang telah terserap itu, 50 persen diserap oleh gudang, sedangkan 50 persen lainnya diserap oleh bandulbandul untuk dijual ke Kabupaten Pamekasan.

“Harga tembakau dikabupaten Sumenep untuk tahun ini reltif bagus, contohnya di awal dan di akhir masa penen sangat bagus, sedangkan di pertengahannya kurang bagus karena banyak tembakau rajangan

dicampur. Petani sengaja mencampur dengan tembakau muda karena terburu-buru,” kata Herman Pur nomo, Kamis (8/10).

Menurut Herman, di Sumenep ini terdapat tiga perwakilan gudang pembelian tembakau yakni PT Gudang Garam di Guluk-guluk, PT Gudang Garam di Patean Sumenep dan Wismilak. Dari tiga gudang tersebut pembeliannya sudah melampaui target seperti di Guluk-guluk pembeliannya mencapai 2 ribu ton lebih, padahal targetnya hanya 1.600 ton.

“Dari tiga perwakilan gudang pembelian tembakau itu, tinggal satu gudang yang masih buka pembelian yakni PT Gudang Garam di Patean, sedangkan yang lain sudah tutup,” bebernya.

Sesuai data di Dishutbun, proyeksi areal lahan tembakau pada musim tanam 2015 men-

capai 21. 893 hektar dengan target produksi 13.136 ton.

Proyeksi areal tembakau itu terbilang naik 800 hektar dibanding proyeksi 2014 yang ditetapkan 21.093 hektar dengan target produksi 12. 656 ton.

“Namun banyak lahan yang tidak ditanami, hanya 10 ribu hektar yang ditanami. Dengan menurunnya proyeksi areal lahan, otomatis hasil produksinya juga menurun, diperkirakan hanya kisaran 8 ribu ton,” terangnya.

Kualitas tembakau tahun ini relatif bagus, buktinya, harga tembakau yang masuk di PT Gudang Garam Patean Sumenep tertinggi mencapai Rp45 ribu perkilogram, sedangkan harga terendah Rp24 ribu per kilogra. Mayoritas harga tembakau yang masuk di PT Gudang Garam Patean tersebut seharga Rp37 ribu per kg. Q sul

Surabaya, Bhirawa Menguatnya nilai Rupiah di kisaran Rp.13.711 per Dolar Amerika pada hari Kamis (8/10) kemarin, membuat masyarakat yang menyimpan dolar sebagai investasi mulai berbondong-bondong menjual dolarnya. Sejumlah money changer yang berada di Surabaya kebanjiran dolar, karena masyarakat yang berinvestasi dolar tidak mau mengalami kerugian lebih lanjut.

Sony Elierzer manajer Pasopati Money Changer di Jalan Darmo, menguraikan saat ini tercatat sekitar 800900 orang menjual dolarnya. Karena khawatir harganya semakin jatuh, sehingga mereka lebih menjual dan memilih rupiah sebagai mata uang untuk investasi.

“Posisi dolar, sampai Kamis jam 14.00 mencapai Rp.13.612 per dolar Amerika. Artinya dibandingkan kemarin, rupiah terus melaju menguat. Dan belum mengalami pelemahan nilai tukar,sedangkan masyarakat yang menukarkan dolarnya kebanyakan mendapatkan dolar pada kisaran Rp.13 ribu. Kebanyakan dari mereka berpendapat, rupiah bisa mengalami penguatan sampai dengan Rp.12.900,” ujarnya, Kamis (8/10) kemarin.

Untuk transaksi masyarakat yang menukarkan dolar hari ini dimulai dari nominal terkecil hingga terbesar antara US$ 250-1000. Sehingga perusahaan harus menyediakan uang rupiah untuk hari ini mencapai Rp. 10 miliar per harinya.

“Untuk tetap bisa melayani masyarakat yang menukarkan dolarnya, kami sediakan Rp.10 miliar per harinya. Apabila uang rupiah kami sudah habis, ya kami bilang ke konsumen sudah tutup. Karena itu anggaran yang kami sediakan per harinya,” tegasnya.

Jumlah tersebut memang mengalami peningkatan yang cukup banyak, pada hari biasa perusahaan hanya menyediakan Rp. 2-3 miliar, kali ini kenaikannya bisa mencapai hampir 4 kali lipatnya dibandingkan hari biasa.

“Jumlahnya meningkat tajam, karena rata-rata mereka yang membawa dolar tidak mau mengalami kerugian lebih banyak. Banyak analisis, jika dolar bisa mencapai Rp.12.900 rupiah bakalan bisa menguat lagi bahkan agak sulit terbendung. Banyak analisis pasar modal mengatakan, jika sejumlah investor di Amerika banyak melarikan modalnya karena ekonomi Amerika yang mulai mengalami perlambatan, dan rencana menaikkan suku bunga Acuan oleh Bank Central Amerika yang ditunda,” imbuhnya. Q wil

istimewa

Sejumlah kantor jasa penukaran mata uang di Surabaya mulai dibanjiri masyarakat pemegang mata uang dolar Amerika.

Mereka tidak mau merugi, lantaran rupiah mengalami penguatan yang cukup signifikan.

Perkaya Desain Batik, Disperindagtam Banyuwangi Gelar Lomba Pejabat Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pertambangan (Disperindagtam) Kabupaten Banyuwangi mengemukakan lomba desain yang digelar dalam rangkaian “Banyuwangi Festival” telah mampu memperkaya motif batik daerah itu.

Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pertambangan Kabupaten Banyuwangi Hary Cahyono Purnomo di Banyuwangi, Jatim, Kamis (8/10) menjelaskan jika dulu daerahnya hanya memiliki 22 motif batik, kini sudah berkembang menjadi 52 motif.

“Kami ingin batik Banyuwangi bisa lebih beragam. Ini juga untuk meningkatkan daya saing batik Banyuwangi dengan daerah lain. Setiap tahun, festival batik menampilkan tema yang berbeda. Tahun ini kami mengangkat motif Paras Gempal,” katanya.

Ia menjelaskan konsistensi pemerintah daerah menggelar lomba desain motif batik Banyuwangi sejak 2011 sebagai upaya untuk menambah keragaman batik daerah. “Selama ini batik Banyuwangi

yang sangat umum diproduksi masih beberapa motif saja seperti Gadjah Oling dan Kangkung Setingkes,” katanya.

Menurut Hary, setiap desain motif batik yang keluar sebagai pemenang dalam festival, akan difasilitasi untuk pengurusan Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI).

Namun diakui sampai saat ini, belum ada yang mengajukan pengurusan HAKI desain motif batik baru ke pihaknya.

Sementara salah satu dewan juri lomba desain motif batik 2015 dari Balai Besar Kerajinan dan Batik, Kementrian Perindustrian di Yogyakarta, Masiswo mengatakan menciptakan desain motif batik baru merupakan salah satu cara untuk memicu pasar baru ataupun memperluas pasar yang sudah ada.

istimewa

Untuk memperkaya desain Batik Banyuwangi, Disperindagtam menggelar lomba.

“Karena pasar terus berubah. Pasar batik juga bisa jenuh apabila motif-motif yang tampil hanya motif lama.

Maka harus selalu ada kreativitas dalam industri batik, seperti lomba motif baru ini,” katanya di sela penjurian desain motif batik di Banyuwangi.

Ia melanjutkan, untuk menciptakan motif baru, perajin batik bisa mengembangkan ide dari motif yang sudah ada maupun menciptakan desain yang benar-benar orisinal.

Kreativitas dalam desain motif dibolehkan asal tetap mengakomodir kekhasan daerah.

Masiswo sendiri telah men-

jadi juri di lomba desain motif batik sejak tahun 2014. Menurutnya desain motif batik Banyuwangi yang selama ini masuk penilaian cukup beragam dan kreatif. “Dari yang saya nilai ini, motif yang ditampilkan para peserta sudah bagus dan kreasinya cukup kreatif. Apalagi banyak yang menampilkan kekhassan Banyuwangi,” katanya.

Tahun ini ada 400 desain yang masuk dan tersaring 28 desain untuk penilaian lanjutan dari kategori pelajar dan umum. Nantinya masing-masing kategori akan dipilih tiga orang pemenang.

“Satu hal yang harus diperhatikan oleh para peserta desain motif batik, yakni cara menuangkan gambar ke atas kain harus sesuai dengan pakem pembuatan batik yakni dengan menggunakan canting tulis atau canting cap dan malam sebagai pewarnaan.

Sebab selain cara itu tidak bisa dikatakan sebagai kerajinan batik,” ujarnya.Q mb12. ant

MALANG RAYA

Jumat Legi 9 OKTOBER 2015

KILAS AREMANIA

KPU Lemah Sosialisasi, Golput Potensial Meningkat Kab Malang, Bhirawa Pemilihan Bupati (Pilbup) Malang 2015 berbeda dengan Pemilihan Legislatif (Pileg), sehingga Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Malang harus terus melakukan sosialisasi kepada pemilik suara. Dan jika KPU tidak maksimal dalam me lakukan sosialisasi, maka bisa berpotensi suara golput lebih besar dari pada kertas suara yang masuk pada kotak suara.

“Kami sudah mengingatkan cahyono/bhirawa kepada KPU, agRuhadi Rarundra ar melakukan sosialisasi pada pemilik hak suara di Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) Kabupaten Malang 2015,” papar Direktur Institut Sosial Demokrasi (ISD) Malang Ruhadi Rarundra, Kamis (8/10), kepada Bhirawa. Karena, lanjut dia, pada Pileg semua stakeholder bergerak, tidak hanya penyelenggara tetapi semua calon, sebab Pilbup Malang ini yang akan digelar KPU pada 9 Desember 2015 mendatang konteksnya lebih sempit.

Sementara, ISD juga mendukung gerakan tolak golput yang digagas oleh KPU Kabupaten Malang. Dan jika gerakan tolak golput itu berhasil, maka target partisipasi masyarakat di atas 70 persen, dan itu sesuai target KPU. Saat ini, kata Ruhadi, ISD mulai aktif memantau tahapan Pemilukada di tujuh Daerah Pemilihan (Dapil), hal itu setelah menggelar Focus Group Discussion (FGD).

Karena sebelum pihaknya mendukung KPU, pihaknya mendiskusikan terlebih dahulu.

“Artinya, apakah KPU mampu atau tidak dalam merealisasikan target 70 persen jumlah pemilih,” ujarnya. Selain ISD memastikan mampu atau tidaknya KPU dalam menekan jumlah golput, jelas dia, ISD juga merekomendasikan hal-hal yang kita nilai penting selama Pemilukada.

Dan selain itu juga, Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang sudah ditetapkan oleh KPU pada beberapa hari lalu, juga menjadi perhatian ISD. Karena sebelumnya, terang Ruhadi, tim pemenangan pasangan calon (paslon) Bupati Malang Nomor Urut Dua Hj Dewanti Rumpoko-Hj Masrifah Hadi telah menemukan ribuan Daftar Pemilih Ganda (DPG) di Daftar Pemilih Sementara (DPS). Meski, KPU sudah memperbaiki DPS, dan sudah menetapkan DPT. “Namun pihaknya akan tetap pemantau pergerakan jumlah pemilih disaat pencoblosan Pilbup mendatang,” tegasnya. Q cyn

9

RSUD Diminta Lengkapi Sarana Prasarana Pemkot Rencanakan Launching 12 November 2015 Malang, Bhirawa Beberapa kendala Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) diharapkan segera bisa diselesaikan, termasuk didalamnya adalah pengadaan obat dan sarana prasarana (sarpras).

Persoalan tersebut nantinya berkaitan dengan izin operasional yang dikeluarkan Pemerintah melalui Bagian Hukum.

anas bachtiar/bhirawa

Kepala DCKTR, Arif Setiawan (baju putih) saat melakukan sidak ke lokasi proyek pembangunan block office

Kejar Target, Proyek BO Mulai Pasang Peralatan On Set Batu, Bhirawa Jelang akhir minggu pertama di Bulan Oktober, proses pembangunan block office (BO) atau perkantoran terpadu sudah menuntaskan 68,21 persen pengerjaan fisik. Mulai saat ini para pekerja mulai memasang peralatan on set yang dibutuhkan dalam operasional BO saat memberikan pelayanan publik. Dinas Cipta karya dan Tata Ruang (DCKTR) optimis, pada akhir tahun ini proyek pembangunan Block Office bisa diselesaikan.

Kepala DCKTR, Arif Setiawan menjelaskan, saat ini proyek pembangunan fisik untuk gedung A,B,C, dan D telah rampung dikerjakan.

Adapun pengerjaan dilanjutkan dengan pemasangan keramik di semua unit yang

sudah dalam status finishing.

“Baik di gedung A, B, C, maupun D semua keramik sudah terpasang,”ujar Arif ditemui saat mengunjungi lokasi proyek BO, Rabu (7/10).

Ditambahkan Manajer Kon struksi dari rekanan Pemkot Batu dalam pembangunan BO, Anjasmara, saat ini pihaknya sudah mulai melanjutkan pemasangan peralatan on set yang akan digunakan dalam operasional BO. Peralatan tersebut di antaranya, alarm, CCTV, generator atau gen set, hingga hydrant.

“Khusus untuk hydrant, box atau tabung besar sudah terpasang. Saat kini tinggal memasang selang-selang di box tersebut. Dalam waktu tak lama pemasangan hydrant ini akan segera ter-

selesaikan,”ujar Anjasmara.

Selain itu, katanya, saat ini pihaknya juga sudah memulai pemasangan pintu dan jendela yang ada di semua blok.

Dalam proses finishing dan pemasangan pintu jendela ini, pihak rekanan sengaja tidak memfokuskan di satu block tertentu. Artinya, proses finishing ini difokuskan di semua blok mulai A,B,C, dan D. Untuk itu pihak rekanan memperkerjakan sebanyak 650 pekerja agar proses finishing bisa cepat terselesaikan.

“Selain itu jam kerja juga dilakukan hingga pukul 12 malam. Hal ini dilakukan agar pembangunan BO ini bisa diselesaikan sesuai target yang diberikan oleh Pemkot.

Yakni, akhir 2015,”pungkas Anajsmara. Q nas

Walikota Malang Muhammad Anton, menyatakan jika rumah sakit yang merupakan kategori layanan publik, jadi persiapannya harus matang sebelum di launching, semua peralatan harus sudah siap.

“Kami minta semuanya dilengkapi dulu, soal ijin operasional itu gampang yang penting semuanya lengkap pasti ijin akan langsung dikeluarkan,” kata Walikota Malang, Kamis (8/10) kemarin. Selain masalah obat dan kelengkapan sarpras, Anton juga memperhatikan masalah instalasi pembuangan air limbah (IPAL) yang dianggapnya masih ada masalah. Sebagai rumah sakit milik pemerintah tidak boleh melakukan tindakan yang salah makanya harus benar benar siap.

“Kemarin kan IPAL mau dibangun di tanah sebelah, ternyata masih bermasalah jadi harus diselesaikan. Namun kabarnya itu sudah beres, kalau sudah beres pasti izinya akan segera beres,” bebernya. Namun demikian, Walikota yang kerap dipanggil Abah Anton optimis RSUD bisa dilaunching pada tanggal 12 November mendatang bertepatan dengan Hari Kesehatan Nasional.

“Insyaallah 12 November itu bisa selesai dan izin operasi keluar sebelum launching, jadi saat ini yang harus disiapkan adalah perlengkapan diinternalnya RSUD,” tegas Abah Anton.

Sementara itu, molornya operasional RSUD itu disayangkan oleh dewan, karena sampai sekarang belum jelas. Padahal Pemkot Malang berjanji akan mengoperasikan RSUD Kota Malang pada pertengahan April 2015 lalu. DPRD Kota Malang juga sudah mengesahkan Perda

Retribusi Jasa Umum yang mengatur soal tarif RSUD. Ketua DPRD Kota Malang, Arif Wicaksono, meminta kepada Pemerintah Kota Malang, agar launching tidak diperumit. Alasannya, saat ini kondisi rumah sakit sudah siap secara teknis.

Menurut Arif, jika sampai launching RSUD molor karena proses izin operasional yang ribet, maka obat-obatan dan sarana yang saat ini sudah ada kondisinya akan tidak baik dan rusak. Selain itu, Pemkot juga boros anggaran, pasalnya operasional gaji tenaga Non-PNS dan dokter spesialis membengkak dan membebani APBD. “Selain itu IPAL juga sudah menggunakan sistem publikan yang lebih cepat, jadi kami menyarankan agar RSUD dilaunching tepat waktu 12 November mendatang,” tandasnya.

Sementara itu, Direktur RSUD Kota Malang, Rohana memastikan secepatnya sarana parasanara akan beres. Menurutnya, masih ada yang perlu dilengkapi sebelum pengoperasian RSUD. Antara lain soal pengadaan obat yang sejauh ini belum lengkap. Dikatakannya, sekarang Pemkot Malang masih melakukan pengadaan obat-obatan.

Tidak semua daftar jenis obat-obatan yang dibutuhkan RSUD dijual secara online. Tetapi ada beberapa jenis obat yang harus pesan langsung ke distributor.

Patut diketahui RSUD dibangun di lahan seluas 4.300 meter persegi, terdiri empat lantai. Tiap lantai memiliki kapasitas kamar untuk rawat inap 50 pasien. Untuk pengoperasian tahap awal, baru tersedia 50 tempat tidur untuk rawat inap pasien. Q mut

Sejahterakan Warganya, Wali Kota Pasuruan Hasani Serahkan Bantuan RTLH 5 Juta Per Rumah untuk 400 Warga Kurang Mampu Sebanyak 400 warga kurang mampu di Kota Pasuruan memperoleh dana bantuan sosial untuk perbaikan rumah tidak layak huni (RTLH) dari Pemkot Pasuruan.

Penyerahan bantuan untuk ratusan KK yang tersebar di 34 Kelurahan se Kota Pasuruan secara simbolis dilakukan secara langsung oleh Wali Kota Pasuruan H Hasani SH didampingi Sekda Kota Pasuruan, Drs H Bahrul Ulum MM di gedung Gradika Bhakti Praja Kota Pasuruan.

Wali Kota Pasuruan, H Hasani SH menyampaikan pihaknya tetap memperhatikan kesejahteraan warganya, seperti bantuan perbaikan rumah tidak layak huni di tingkatkan menjadi layak huni dan memenuhi standart kesehatan.

“Program ini untuk membantu warga kurang mampu di Kota Pasuruan dalam hal peningkatan harkat dan martabat keluarga. Karena pada dasarnya, rumah bukan untuk berteduh saja melainkan tempat berkumpul keluarga. Untuk itu diperlukan rumah yang nyaman sehingga ketahanan keluarga akan meningkat,” ujar H Hasani SH, Kamis (8/ 10).

Menurutnya, bantuan tersebut dinyakini belum cukup untuk memenuhi kebutuhan RTLH warga kurang mampu di Kota Pasuruan. Namun kedepan, pejabat nomer

Wali Kota Pasuruan H Hasani SH bersama beberapa warga kurang mampu dalam acara pemberian bantuan sosial RTLH.

satu di Kota Pasuruan ini berharap bantuan ini akan dinaikan dua kali lipat dari sebelumnya.

“Kami mengharapkan agar bantuan ini bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya, sehingga bisa mewujudkan rumah yang layak huni akan semakin memberdayakan masyarakat. Pada jaman Bapak Wali Kota dulu (Pak Amin), bantuan seperti ini 100 per KK, tapi saat ini naik menjadi 400 per KK. Doakan saya, agar ke depan bisa naik menjadi Rp10 juta per KK,” papar H Hasani SH. Adapun jumlah bantuan yang diberikan Pemkot Pasuruan sebesar Rp5 juta per rumah, dengan total mencapai Rp2 miliar. Setiap penerima wajib membuat laporan pertanggungjawaban. Itu untuk memastikan jika dana tersebut digunakan untuk memperbaiki rumah tak layak huni.

“Penerima bantuan RTLH ini harus diwujudkan dalam bentuk perbaikan rumah.

Harus ada foto sesudah dan sebelum,” jelas H Hasani SH. Salah satu penerima bantuan RTLH, Wahriyah (42), warga Kelurahan Gadingrejo, Kecamatan Gadingrejo mengaku bantuan dari Pemkot Pasuruan ini sangatlah berarti baginya. Menurut-

Ratusan warga dari empat kecamatan di Kota Pasuruan yang memperoleh bantuan sosial RTLH. nya, besaran uang itu akan digunakan untuk memperbaiki rumahnya yang rusak akibat termakan rayap.

“Alhamdulillah, terima kasih Bapak Hasani, atas bantuannya. Semoga tahun depan bisa memberi bantuan seperti ini lagi serta bisa ketemu ditempat dalam program perbaikan rumah seperti ini. Bantuan ini sangat berarti sekali, karena pekerjaan saya yang serabutan.

Sekali lagi matur nuwon, semoga saya bisa ketemu lagi dengan Bapak Hasani lagi,” kata Wahriyah dengan wajah ceria.Q hil.adv

hilmi husain/bhirawa

Wali Kota Pasuruan H Hasani SH (kanan dua) bersama Sekda Kota Pasuruan, Drs H Bahrul Ulum (tengah), bersama Kadisnakersostrans, Giri Prayogo dan pejabat lainnya dalam acara bantuan sosial RTLH.

Wali Kota Pasuruan H Hasani SH saat sambutan pemberian bantuan sosial RTLH.

Wali Kota Pasuruan H Hasani SH secara simbolis memberikan bantuan RTLH kepada perwakilan warga kurang mampu di gedung Gradika Bhakti Praja Kota Pasuruan.

10

Jumat Legi, 9 OKTOBER 2015

Pecatan Pegawai BKD Kembali Tersandung Kasus Tuban, Bhirawa Wahyudi Hidayat (36), pecatan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pemkab Tuban yang saat ini mendekam dalam Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Tuban kembali tersandung masalah. Mantan pegawai Badan Kepegawaian Daerah (BKD) harus menjalani hari-harinya di sel tahanan lantaran telah melakukan penipuan hingga ratusan juta rupiah.

“Untuk total korbannya yang berhasil ditipu oleh pelaku ini jumlahnya sebanyak 12 orang,” terang AKP Elis Suendayati, Kasubbag Humas Polres Tuban (08/ 10). Wahyudi yang dulunya sebagai staf di Kantor BKD Tuban masuk di tahanan Polres Tuban ini dikarenakan kasus penggelapan kendaraan bermotor. Sementara tambahan kasus yang saat ini semakin memberatkan Wahyudi Hidayat adalah melakukan penipuan pada calon pegawai negeri sipil (CPNS) dengan modus bisa meloloskan menjadi PNS. “Awalnya memang kasus ini terungkap setelah pelaku dilaporkan melakukan penggelapan motor. Kemudian mengembang jika yang bersangkutan juga melakukan tindakan meminta uang kepada para korban dengan janji

bisa meloloskan untuk menjadi PNS,” sambung Elis. Penipuan dengan modus bisa meloloskan untuk menjadi PNS tersebut sudah dilakukan oleh Wahyudi Hidayat sejak tahun 2013 lalu yang saat itu pelaku statusnya masih menjadi PNS. Sehingga hal itu membuat para korbannya mudah percaya dengan pelaku.

“Untuk korban sudah ada yang menyerahkan uang hingga 75 juta rupiah sebagai uang muka. Sedangkan pelaku sendiri meminta uang sebesar 150 juta rupiah untuk bisa lolos menjadi PNS, namun pelaku tidak sampai mendaftarkan para korbannya itu,” lanjutnya.

Dari hasil melakukan penipuan sebanyak 12 orang yang ingin menjadi PNS tersebut, Wahyudi Hidayat berhasil mendapatkan uang sebesar Rp 353 juta. Dari hasil pe-

meriksaan uang ratusan juta hasil gratifikasi tersebut digunakan oleh pelaku untuk bersenang-senang di tempat hiburan malam.

“Dengan barang bukti berupa dokumen-dokumen dan kwitansi pembayaran yang disimpan, pelaku kita jerat dengan pasal 12 huruf E sub pasal 11 UU RI nomor 20 tahun 2001 perubahan atas UU RI nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Adapun ancaman hukuman adalah penjara seumur hidup,” Terang AKP Elis Suendayati.

Ditempat terpisah, Kepala BKD Pemkab Tuban, Drs. Nur Hasan membenarkan kalau mantan pegawainya tersebut sudah dipecat dari korp-nya satu tahun yang lalu karena tidak pernahmasuk kerja. “Mungkin karena sering ditagih janji oleh para korban, akhirnya tidak pernah ke kantor, dan saya menghimbau pada masyarakat agar tidak mudah percaya dengan janji-janji seperti itu, selain karena proses penerimaan CPNS sudah diatur dengan jelas dan trasparan,” Kata Nur Hasan. Q hud

Evaluasi dan Sinkronisasi Janji Politik Kota Batu Batu,Bhirawa Wali Kota Batu Eddy Rumpoko dan Wakil Walikota Batu Punjul Santoso, tak ingin adanya Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang digelar serentak di negeri ini menjadi alasan bagi keduanya untuk tak memenuhi visi misinya yang sudah dijanjikan saat kampanye.

Karena itu, wakil walikota mengumpulkan semua SKPD dalam rapat yang digelar di Hotel Amarta Hill. Pertemuan itu bertujuan untuk mensinkronisasikan program SKPD dengan visi misi wali kota dan wakil wali kota.

“Hari ini seluruh pejabat eselon 2 dan eselon 3 kita kumpulkan, dan kita adakan rapat sinkronisasi sekaligus evaluasi APBD tahun 2015 ini. Kita akan lihat bagaimana capaian visi misi dalam RPJMD setelah memasuki bulan ke-10 tahun 2015,”ujar Punjul Santoso, Kamis (8/10).

Ia menjelaskan, dirinya bersama wali kota telah membuat per-

encanaan untuk memenuhi janji politik saat kampanye pemilihan Wali Kota Batu. Rencana tersebut telah dituangkan ke Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). APBD 2015 ini juga menjadi pelaksana dari RPJMD yang dibuat. “Untuk itu kita terus melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan APBD 2015 yang sudah memasuki bulan ke-10 ini,”tambah Punjul.

Lebih lanjut ia menjelaskan, pada perencanaan awal dirinya bersama wali kota menargetkan visi misi yang tercantum dalam janji kampanye bisa direalisasikan pada akhir tahun 2017. Karena masa jabatan wali kota dan wakil wali kota akan berakhir pada Desember 2017.

Namun karena ada program Pilkada Serentak, maka Pemilihan Kepala Daerah di Kota Batu akan diajukan pada Februari 2017. Artinya, masa jabatan wali kota dan wakil wali kota

Punjul Santoso

juga sudah akan berakhir pada bulan tersebut.

Agar janji kampanye itu tetap bisa terealisasi, lanjut Punjul, maka dirinya kemarin mengumpulkan dan melakukan rapat sinkronisasi dengan para Kepala SKPD. Karena realisasi visi misi ini harus sudah terakomodir di awal tahun 2016. Q nas

Bakesbangpol Kab Situbondo Drs. H. Edi Susilo Msi Kepala Badan

BPN Kab Situbondo Wahyu Amrullah SH Kepala

Perhutani KPH Bondowoso Adi Winarno, S.Hut Administratur

Perusda Banongan Situbondo Ir. Yasin Direktur

SDN I Dawuhan Situbondo Bambang Hariyanto, S.Pd Kepala Sekolah

SD Islam Al-Abror Situbondo Fita Ariyani SPd, MPd Kepala Sekolah

Kantor KB Kab. Situbondo Dr. Muhammad Al-Muhdar, M.Kes Kepala Kantor

SMPN 5 Situbondo Herry Sofjan, SPd, M.Pd Kepala Sekolah

Bapeda Kab Situbondo Drs. Hariyadi Tedjo Laksono, Msi Kepala Badan

UPTD Pendidikan Banyuglugur Muhammad Zaini, S.Pd, MAP Kepala

MTs Negeri Situbondo Suherman, S.Ag Kepala Madrasah

CV Fitra Consultant Kristanto Basuki Direktur

KINERJA PELAYANAN PRIMA

Kinerja Industri Meningkat, Menko Perekonomian Puji Pakde Karwo Menteri Koordinator (Menko) Perekonomian, Darmin Nasution, memuji kinerja industri yang telah dilakukan Gubernur Jatim Dr H Soekarwo. Pujian itu ditujukan kepada mantan Sekdaprov Jatim itu karena telah sukses meningkatkan sektor industri dalam empat tahun terakhir.

“

Dalam beberapa tahun terakhir, kinerja sek tor industri secara nasional cenderung menurun. Namun yang menarik, kinerja Jatim cenderung meningkat dan berada di atas nasional. Salah satu faktornya, karena Gubernurnya, Soekarwo memiliki semangat dan kreativitas tinggi,” puji Darmin Nasution, saat membuka Workhsop Nasional dan Pembukaan Jatim Fair 2015, Dalam Rangka Hari Jadi ke70 Provinsi Jatim, di Ballroom Grand City Mall Surabaya, kamis (8/10). Tak hanya itu, Darmin Nasution juga mengapresiasi strategi Jatimnomic yang disampaikan Gubernur Soekarwo.

“Itulah kelebihan Jatim dan itulah kelebihan Pakde Karwo, sehingga Jatim berhasil membangun konektivitas antar daerah dan mengembangkan sektor industri dengan baik. Saya percaya akan potensi besar Jatim,” pujinya.

Dalam kesempatan itu, Darmin juga minta workshop ini bisa dijadikan sarana untuk mengukur produktivitas dan daya saing seluruh daerah di Indonesia, dan bisa dijadikan strategi untuk mengembangkan industri manufaktur. “Ini upaya yang sangat penting dalam rangka membangun kembali fondasi ekonomi kita yang lebih kuat, utamana terhadap fluktuasi harga dunia,” katanya. Sebelum melontarkan pujiannya,

Menko Perekonomian Darmin Nasution memukul gong sebagai tanda dibukanya Workshop Nasional 'Perkuatan Sektor Industri disaksikan oleh Gubernur Jatim Dr H Soekarwo beserta Kejati Jatim, Sekdaprov Jatim dan Pj Wali Kota Surabaya.

Darmin Nasution menyimak dengan serius paparan Gubernur yang akrab disapa Pakde Karwo secara gamblang, tentang perkembangan dan strategi untuk meningkatkan kinerja sektor industri Jatim pada 2011 hingga 2015.

Pakde Karwo mengatakan, pertumbuhan industri nasional sejak 2011 cenderung melambat, dari 6,26 persen menjadi 4,2 persen pada Semester I 2015. Sebaliknya Industri Jatim mengalami percepatan dari 4,57 persen ke 5,29 persen pada Semester I 2015.

Tak hanya itu, kontribusi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Industri Jatim terhadap

Pakde Karwo dan Menko Perekonomian saat memasuki ruangan Workshop Nasional di Grand City Surabaya.

Produk Domestik Bruto (PDB) Nasional juga konsisten meningkat. Pada 2011, Jatim menyumbangkan 19,2 persen atau sebesar Rp326,63 triliun dari total PDB Nasional yang mencapai Rp1.704,25 triliun. Jumlah tersebut meningkat pada 2014, dimana PDRB Industri Jatim berkontribusi sebesar Rp445,30 triliun atau sebesar 20,1 persen terhadap PDB Nasional yang mencapai Rp2.215,75 triliun. Sedangkan sampai dengan Semester I 2015, PDRB Jatim memberikan kontribusi sebesar 20,6 persen atau sebesar Rp241,88 triliun terhadap PDB nasional yang mencapai Rp1.176,10 triliun.

Pakde Karwo menuturkan, meningkatnya kinerja sektor industri dalam empat tahun terakhir tidak terlepas dari strategi pembangunan ekonomi yang fokus memperkuat tiga aspek utama, yakni strategi Peningkatan Produksi untuk menghasilkan daya saing produk, baik skala UMKM dan Besar, strategi Pembiayaan yang kompetitif, melalui linkage program ( Pemprov-Bank Jatim-BPR Kab/Kota), dan strategi Pemasaran Yang Kompetitif melalui 26 Kantor Perwakilan Dagang (KPD) yang didukung oleh Asosiasi Asisten Perekonomian dan Pembangunan untuk mendukung perdagangan komoditi antar Provinsi. “Perkuatan tiga aspek ekonomi, yakni Produksi, Pembiayaan yang kompetitif dan Pemasaran ini Saya namakan “Jatimnomic”. Inilah trisula strategi pembangunan kami untuk menghadapi era Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) men-

datang,” kata Pakde Karwo yang disambut tepuk tangan para peserta workhsop.

Untuk meningkatkan produksi maupun daya saing produk, khususnya UMKM, Pakde menggunakan pembangunan secara partisipatoris. Artinya, UMKM diajak bicara untuk mengusulkan/merencanakan dan memutuskan solusi terhadap masalah yang dihadapi, utamanya, masalah Sumber Daya Manusia (SDM), maupun permodalan. Untuk memenuhi kualitas produksi, Pakde Karwo menuturkan bahwa pengembangan SDM UMKM di Jatim dilaksanakan melalui lab. Inkubator bisnis dengan bekerjasama dengan Institut Teknologi Sepuluh November Surabaya (ITS) dan Universitas Brawijaya (UB) Malang. Sasarannya adalah lulusan perguruan tinggi yang berprestasi maupun yang berminat untuk berwirausaha, mereka digembleng dan didorong untuk menjadi entrepreneur muda.

Upaya lain untuk meningkatkan kualitas SDM adalah dengan standarisasi keterampilan SDM. Karena itu, Pemprov getol membangun SMK Mini. Sejak 2014, Pemprov telah mendirikan SMK mini dengan bekerjasama dengan Jerman (negara dengan standarisasi produk paling tinggi) dan Jepang. Sedangkan strategi pembiayaan, untuk segmen industri besar, skemanya yakni difasilitasi melalui business forum dan diplomasi ekonomi (dalam dan luar negeri), kemudian pemerintah memberikan jaminan kemudahan investasi (government guarantee).

Yakni ketersediaan listrik, pengadaan lahan, keamanan/demo buruh kondusif, buruh yang berkualitas, serta kemudahan perijinan.

Untuk industri kecil, khususnya UMKM, skemanya adalah stimulasi permodalan. Untuk mendapat akses modal, UMKM terkadang mengalami ketidakadilan jika dibanding perusahaan besar. Karena itu, pada 2016 mendatang, pemprov telah menganggarkan APBD sebesar Rp. 400 miliar untuk stimulus bagi UMKM. Skemanya, dana Rp400 miliar tersebut disalurkan kepada Bank Jatim dengan bunga 2 persen per tahun, kemudian Bank Jatim berperan menjadi APEX Bank untuk BPR di Jatim dengan suku bunga kredit efektif sebesar 5 persen per tahun, lalu BPR diperkenankan menyalurkan dana kepada UMKM dengan suku bunga maksimal 10 persen per tahun.

Untuk strategi pemasaran, Pakde Karwo menegaskan, penguatan perdagangan yang paling penting adalah pasar dalam negeri. Pasalnya pasar dalam negeri tidak tergantung kepada fluktuasi nilai tukar (kurs) mata uang asing, serta lebih efisien didalam konektivitas (shipping) antar pulau, dan menguntungkan bangsa sendiri. Karena itu, sejak 2010, Pakde Karwo sangat getol membangun dan mengembangkan Kantor Perwakilan Dagang (KPD) dalam negeri. Hingga kini, total KPD Jatim sebanyak 26 kantor di 26 provinsi di Indonesia. Hasilnya sungguh luar biasa, Jatim menjadi pusat logistic and connectivity Indonesia bagian Timur.

“Saya tegaskan, Jatim adalah center of gravity, tidak bisa menghilangkan peranan Jatim dalam pembangunan ekonomi nasional, disamping melalui hubungan bilateral, linkage hubungan perdagangan komoditas Jatim yang terdistribusi ke KPD Papua dan KPD NTT diekspor ke Australia seperti Palm oil, Australia juga bisa mengekspor langsung ke Jatim” tuturnya. Sementara itu, Sekdaprov Jatim, Dr H Akhmad Sukardi mengatakan workshop bertujuan untuk membangkitkan kembali semangat membangun negeri menjelang berlakuya MEA dengan mengedepankan sektor industri sebagai trigger ekonomi nasional.

“Kami ingin ingin menyampaikan informasi mengenai daya saing daerah terkini berdasarkan kajian empirik, membangun interkoneksi antara daerah dalam rangka support substitusi bahan baku impor, dan penguatan jejaring nasional dalam koridor Indonesia incorporated,” katanya. Workshop dihadiri para Asisten Perekonomian dan kepala Bappeda seluruh indonesia, unsur Ketua Kadin seluruh Indonesia, Asisten perekonomian ekbang dan Kepala Bappeda seluruh kab kota se-Jatim, Kadin kab/kota se-Jatim, BUMN dan BUMD di Jatim, serta para pengusaha dan pelaku usaha di Jatim termasuk perbankan di Jatim. Q iib*

Jumat Legi, 9 OKTOBER 2015

Optimalkan e-Commerce, Bude Karwo Siap Bersinergi dengan PIISEI l Sambungan hal 1

potong jaket kulit, biasanya perajin menyerah tidak mampu melayani.

“Yang diperlukan adalah anak-anak muda yang bisa mencari pasar luar negeri dengan menggunakan internet. Anak-anak sekarang canggih, mereka bisa mengakses wilayah seluruh dunia. Anak muda seperti itu yang diharapkan mau memesan jaket kulit dari 10 – 20 perajin, kemudian ditentukan standarnya, modelnya, dan lain-lain, sehingga dari 10 – 20 perajin itu terkumpul 100 – 200 potong sebulan.

Kalau jumlahnya sebanyak itu bisa dijual di pasar internasional. Tidak usah ragu, pasti anak-anak muda bisa melakukannya,” katanya memberi contoh.

Begitu pula di bidang kesehatan, Bude Karwo juga mengajak PIISEI memasukkan program yang digiatkan bersama, utamanya pemeriksaan lebih dini karena kaum perempuan berpotensi terkena kanker leher rahim. Baru 5 % wanita yang berani memeriksakan diri, padahal idealnya harus 80 %. Melalui deteksi secara dini, diharapkan bisa menekan angka kematian akibat kanker servix.

Ketua Umum PP–PIISEI Salsia Darmin Nasution mengatakan, PIISEI adalah organisasi yang sepenuhnya bergerak di bidang sosial kemasyarakatan yang tahun ini genap berusia 39 tahun.

Sebagai organisasi sosial, program kerja PIISEI ditujukan untuk kesejahteraan anggota dan masyarakat yang membutuhkan. Program kesejahteraan masyarakat direalisasikan untuk masyarakat pra sejahtera di kantong-kantong kemiskinan di seluruh Indonesia.

Kongres XII PIISEI yang diselenggarakan mulai 7 - 9 Oktober oleh Pengurus PIISEI Cabang Surabaya bekerjasama dengan pengurus pusat bertepatan dengan kongres ISEI. Kongres XII PIISEI diharapkan akan menjadi sarana bertukar pikiran untuk kemajuan organisasi dan memperkuat tali silaturahim antar anggota PIISEI. n geh

Soekarwo Minta Rencana Kenaikan Cukai Tidak Dipaksakan l Sambungan hal 1

Oleh karena itu, Pak De meminta pemerintah pusat bersikap bijaksana, dan apabila mengeluarkan kebijakan harus menyertakan jalan keluar sebagai gantinya. “Kalau melarang sesuatu ya harus ada gantinya.

Rakyat yang tidak mampu bisa jadi korban.

Harus ada jalan keluarnya,” ucapnya.

Ia mengatakan, kontribusi Jawa Timur terhadap penerimaan cukai negara dari 2010 hingga 2014 tercatat rata-rata di atas 50 persen. Bahkan, pada 2014 dari target penerimaan cukai nasional sebesar Rp 112,75 triliun, Jawa Timur menyumbang Rp 67,6 triliun, atau 60 persen dari total target. “Saya minta pemerintah memahami kondisi Jawa Timur sebagai daerah penghasil tembakau terbesar secara nasional, sekaligus daerah dengan industri hasil tembakau terbanyak di Indonesia,” katanya.

Ia menjelaskan, seperti pada 2014 yang terjadi kenaikan cukai, mengakibatkan industri hasil tembakau rata-rata mem-PHK karyawan mereka antara 8-10 persen.

Data yang dimiliki Kamar Dagang Industri (Kadin) Jawa Timur menyebutkan, jumlah industri hasil tembakau di Jawa Timur dalam lima tahun terakhir (20092013) menurun rata-rata 27,3 persen tiap tahunnya.

Pada 2008 di Jawa Timur masih berdiri sekitar 4.900 industri hasil tembakau, namun pada 2013 hanya menyisakan sekitar 790 industri saja. Sebelumnya, Kemenkeu mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No 20 Tahun 2015 bahwa kenaikan cukai tersebut mencapai Rp 139,7 triliun dari Rp 120,1 triliun. n iib

Terapkan Friendly Management l Sambungan hal 1

Surabaya Widia Anggreni.

Dia lebih memilih menerapkan friendly management untuk memimpin para stafnya. Yakni mengembangkan sikap saling menghormati satu sama lainnya, baik ke sesama rekan kerja, dengan atasan hingga bawahan.

“Saya memang menerapkan friendly management kepada tim dengan batasan yang wajar, tidak kaku atau terlalu formal,” ungkap wanita kelahiran Mataram-Lombok ini kepada Harian Bhirawa belum lama ini.

Selain itu Widia juga meminta kepada para karyawan untuk be­kerja dengan tulus dan happy. “Prinsip saya dalam bekerja adalah bekerja dengan tulus dan happy, sehingga saat bekerja kita bisa enjoy. Inilah yang coba saya tularkan kepada semua tim agar selalu berpikir positif dan bekerja dengan happy,” ujar puteri pasangan Mahdan dan Nyi Ayu Latifah.

Disinggung strategi menghadapi persaingan sesama hotel di kawasan Jemursari, Widia mengaku tetap menjaga konsistensi dari keunikan spirit pelayanan yang dimiliki pihak hotel yakni friendly and fun. Tentunya dengan tetap menjaga konsistensi kualitas produk yang dimiliki.

“Karena sebagus apapun konsep yang kita miliki kalau tidak ada konsistensi dalam pelaksanaannya akan tidak berhasil.

Begitu juga dengan perang harga, semurah apapun harga kita turunkan kalau kualitas pelayanan dan produk tidak terjaga dengan baik, tamu mungkin akan datang sekali tapi tidak akan kembali lagi,” pungkasnya. n riq

11

SAMBUNGAN Dindik Jatim Incar Pengelolaan Anggaran BOS SMA/SMK l Sambungan hal 1

nengah SMA/SMK. Selama ini, Saiful mengaku pengelolaan anggaran BOS SMA/SMK masih di tangan pusat. Jika dana tersebut didekonsentrasikan ke Jatim, maka otomatis akan menambah kekuatan anggaran pendidikan Jatim yang saat ini turun dari Rp 4,75 triliun menjadi Rp 4,6 triliun.

“Kita berharap demikian. Rencana ini sudah kita bicarakan pada Wakil Gubernur Jatim dan akan segera kita usulkan ke pusat,” tutur Saiful saat dikonfirmasi, Kamis (8/10).

Saat ini, Saiful mengaku hampir seluruh siswa SMA/SMK telah mendapat kucuran dana BOS. Kecuali sekolahsekolah yang memang sengaja menolak.

Nilainya Rp 1,2 juta per siswa per tahun.

“Kalau ini kita kelola, anggaran akan meningkat,” tutur dia.

Selain meningkatkan kekuatan anggaran, dalam hal pengelolaan diyakininya akan lebih efektif dibanding saat ditangani langsung oleh pusat. “Kita sudah berpengalaman dalam mengelola BOS SD/MI dan SMP/MTs. Jadi tidak sulit untuk mengelola BOS SMA/SMK,” tandasnya.

Terkait pengelolaan SMA/SMK sebagai akibat implementasi UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Saiful mengaku perlu perencanaan yang serius. Baik terkait anggaran maupun peta pendidikan di Jatim. Seluruh sumber anggaran sudah harus terhitung sebelum pengelolaan resmi ditangani Dindik Jatim. “Sumber pendanaan mulai dekonsentrasi APBN, APBD provinsi

maupun APBD kabupaten/kota harus terhitung. Dari APBD provinsi sendiri pasti juga akan ditingkatkan. Tidak mungkin gubernur memberi beban besar tanpa ditunjang dengan anggaran yang cukup,” tutur Saiful.

Sekolah-sekolah yang kualitasnya di bawah standar harus mendapat prioritas utama dalam penerimaan bantuan agar bisa meningkatkan mutunya. “Untuk sekolah yang sudah bagus, tetap akan kita perhatikan.

Tapi yang diutamakan harus sekolahsekolah yang standar pendidikannya masih rendah,” tutur mantan Kepala Badan Diklat Jatim ini.

Pada badan akreditasi, terdapat data terkait standardisasi pendidik­an.

Dari situ, Dindik Jatim bisa mengurai kekurangan sekolah terletak pada standar yang mana.

Kabid Pendidikan Menengah PertamaMenengah Atas Dindik Jatim Bambang Sudarto menambahkan, pada periode Januari-Juni ini pencairan BOS telah digulirkan sebesar Rp 278,9 miliar. Anggaran tersebut disalurkan pusat langsung kepada 1.373 lembaga dengan jumlah siswa sebanyak 464.989 peserta didik.

“Pencairan BOS SMA dilakukan dalam dua kali setahun atau per semester. Sehingga pada periode Januari-Juni siswa baru menerima Rp 600 ribu,” ungkap Bambang.

Dari besaran anggaran tersebut, setiap tahun SMA Jatim mendapat kucuran BOS Rp 557,9 miliar. Total bantuan yang diterima siswa ialah sebesar Rp 1,2 juta per tahun.

“Kalau untuk pencairan periode Juli-Desember kita belum menda-

pat laporannya dari pusat,” tambah dia. Sementara untuk SMK, jumlah penerima BOS mencapai 671.453 siswa. Dari jumlah penerima tersebut, maka total anggarannya akan mencapai Rp 805,7 miliar untuk dua periode pencairan.

Bambang pun mengakui pengelolaan BOS SMA akan lebih efektif jika dikelola oleh provinsi. Sejumlah kelebihannya antara lain, pengawasan yang lebih mudah terjangkau. Selain itu, jika ada permasalahan di sekolah juga akan lebih mudah diatasi. Misalnya pencairan yang masih nyantol karena syarat adiministratif.

Sementara itu, anggota Komisi E DPRD Jatim Suli Daim mengungkapkan keprihatinannya terkait penurunan anggaran pendidikan tahun depan. Seharusnya pendidikan bisa menjadi prioritas program pemerintah dalam kondisi seperti apapun. “Kalaupun mau menurunkan anggaran SKPD lain silakan. Tapi setidaknya jangan pendidikan dan kesehatan. Dua bidang itu karena langsung bersentuhan dengan kebutuhan masyarakat,” ungkap Suli.

Apalagi pada 2016 mendatang akan terjadi transisi pengelolaan SMA/SMK dari kabupaten/kota ke provinsi. Logikanya, lanjut Suli, tanpa mengelola sekolah saja tahun ini anggarannya bisa Rp 4,75 miliar. Tapi kenapa saat provinsi akan mengelola pendidikan anggarannya justru turun? “Kita akan segera koordinasi dengan eksekutif.

Khususnya Dinas Pendidikan terkait anggaran yang dipangkas di pos apa saja,” pungkas dia. n tam

Kota Malang Jadi Percontohan Tata Kelola Pemerintahan l Sambungan hal 1

Khusus) maupun bantuan lainnya ke daerah.

Ada tujuh klasifikasi pemeringkatan yang meliputi nilai D (dibawah 30), C (30-50), CC (50-60), B (60-70), BB (7080), A (80-90) dan AA (di atas 90).

Dalam sambutannya, Wali Kota Malang Moch Anton mengatakan proses perencanaan pembangunan daerah, termasuk implikasinya dalam kebijakan penganggaran daerah. Perencanaan merupakan pondasi pembangunan karena tidak ada pembangunan yang sukses tanpa diawali dengan perencanaan yang baik.

Dalam konteks sebuah perjalanan pemerintahan daerah, bentuk dari sebuah perencanaan daerah diantaranya adalah dokumen RPJMD dan RKPD. RPJMD yang ditetapkan dengan peraturan daerah, merupakan bentuk kesepahaman, kesepakatan dan komitmen bersama antara eksekutif dan legislatif dalam memandang kondisi ideal yang ingin diwujudkan dalam kurun waktu lima tahun.

Idealnya, RPJMD dipedomani secara sungguh-sungguh oleh segenap unsur penyelenggara pemerintahan daerah dan segala sumber daya yang dimiliki dapat dimanfaatkan seoptimal mungkin guna perwuju-

dan kondisi tersebut. Sedangkan RKPD yang merupakan penjabaran atau operasionalisasi tahunan atas RPJMD. Oleh karenanya, posisi RKPD menjadi sangat vital dan fundamental dalam proses penganggaran di daerah.

“Semoga kegiatan ini merupakan langkah yang baik sebagai upaya meningkatkan keselarasan pandang dan pemahaman dalam memperkuat integritas dan kompetensi personal, serta kolektivitas dan sinergitas antar lembaga, baik eksekutif maupun legislatif, demi kebaikan masyarakat menuju Kota Malang yang bermartabat,” ujarnya. n mut

Salah satu warga Kota Malang saat mengurus perizinan.

Kota Malang saat ini menjadi salah satu percontohan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia.

Baliho Rasiyo-Lucy dan Risma-Whisnu Dipasang di 10 Titik l Sambungan hal 1

pasangan calon. Selain itu hadir pula jajaran komisioner KPU Kota Surabaya, Panwaslu, serta beberapa elemen lain termasuk jajaran kepolisian.

Miftakul Ghufron mengatakan dalam penyelenggaraan Pilkada Surabaya 2015 yang telah memasuki masa kampanye, KPU menyediakan lima baliho untuk masing-masing pasangan calon yang desainnya disiapkan sendiri oleh masing-masing tim kampanye.

Artinya, di seluruh Surabaya akan terdapat 10 baliho yang terpasang.

“Baliho masing-masing pasangan calon dipasang secara berdampingan,”

kata Ghufron.

Selain baliho, untuk kampanye pasangan calon, KPU menyediakan APK lain yang dipasang di tingkat kelurahan hingga kecamatan. Di 31 kecamatan yang ada di Surabaya, disediakan 10 umbul-umbul untuk masing-masing pasangan calon.

Adapun pilkada kali ini diikuti dua pasangan calon, maka jumlah umbulumbul yang dipasang di tiap kecamatan berjumlah 20 buah. Sedangkan di tingkat kelurahan, KPU menyediakan masing-masing dua buah spanduk untuk pasangan calon.

Pemasangan seluruh APK tersebut direncanakan tuntas dalam 10 hari

ke depan. “Untuk titik pemasangannya sudah kami komunikasikan dengan masing-masing tim kampanye masing-masing pasangan calon. Kami juga berkoordinasi dengan petugas pengawas lapangan, pihak kelurahan, dan badan ad hoc seperti PPK dan Panwascam,” lanjutnya.

Ghufron melanjutkan dengan adanya APK yang disediakan KPU, tim kampanye masing-masing pasangan calon hanya diperbolehkan memproduksi souvenir seperti mug dan stiker yang bisa diberikan kepada masyarakat. Itu pun dengan ketentuan yang telah dibuat sebelumnya. n geh

Ratusan Ribu Warga Nganjuk Tidak Punya KTP l Sambungan hal 1

keterbatasan keping KTP yang lambat suplainya.

Keterbatasan jumlah keping KTP juga menjadi penyebab gagalnya layanan cepat. Karena keping KTP produk droping dari pusat. Daerah tidak diperbolehkan mencetak sendiri.

Untuk itu, kepada warga yang sedang mengurus KTP diberikan surat keterangan KTP sementara selama KTP yang asli masih dalam proses cetak.

Hal lain yang menjadi penyebab belum optimalnya layanan KTP adalah keterbatasan jumlah operator.

Kapasitas jumlah petugas dengan limpahan pekerjaan tidak seimbang, sehingga operator sering mengalami kondisi overload. “Akhirnya mempengaruhi kecepatan pemrosesan KTP,” kata Kadispenduk Capil Nganjuk Zabanudin SH. Diakuinya untuk mengatasi problem overload harus ada penambahan tenaga operator, tapi, hal ini tidak bisa dilakukan serta-merta karena keterbatasan anggaran. “Harus mendapatkan persetujuan dari kepala daerah,” jelasnya.

Zabanudin juga mengaku tidak bisa berbuat banyak kecuali mengambil kebijakan mengoptimalkan sumber daya yang ada, meskipun dalam catatan masih banyak jumlah penerbitan KTP yang tertunda.

Akibat kendala tersebut Dispendukcapil, belum bisa menerapkan program layanan one day service atau mencetak KTP dalam waktu sehari.

Kondisi tersebut diperparah dengan keterbatasan alat dukung seperti gangguan teknologi pengiriman data melalui jaringan internet yang sering putus. Hal ini tiak bisa dihindarkan karena kondisi alam wilayah di Kabupaten Nganjuk yang tidak stabil menyebabkan jaringan sering terputus sehingga komunikasi data tidak lancar. “Ini mempengaruhi proses pencetakan KTP,” ujar Zabanudin.

Akte Kelahiran 75% Sementara itu hasil Rapat Kerja Nasional Pencatatan Sipil Angkatan II Surabaya, 6 – 8 oktober 2015 di Surabaya akhirnya menghasilkan beberapa rumusan. Di antaranya pemerintah pusat siap mewujudkan cakupan kepemilikan akte kelahiran sebesar 75% pada 2015.

Hal tersebut sebagaimana ditargetkan dalam Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang RPJMN 2015 – 2019 yang telah disepakati dalam Rakernas tahun ini.

Hal ini diungkapkan Direktur Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri yang juga salah satu tim dalam Rumusan Hasil Rapat Kerja Nasional Pencatatan Sipil Ir Anny Julistiani MBA saat datang ke Surabaya.

Anny mengatakan, untuk mewujudkan hal tersebut memang perlu dilakukan langkah-langkah dari Pemerintah Pusat, Pemprov dan Pemkab/Kota.

“Pemerintah Pusat segera menyelesaikan peraturan pelaksanaan tindak lanjut dari UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan UU No 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan,” katanya, Kamis (8/10).

Selain itu, memfasilitasi pemkab/ pemkot dalam upaya peningkatan cakupan kepemilikan akte kelahiran di kalangan anak usia 0 – 18 tahun, melakukan konversi data kepemilikan akte kelahiran sebelum SIAK ke dalam SIAK bagi daerah yang memiliki back-up data kepemilikan akta kelahiran sebelum SIAK. Sedangkan untuk Pemprov yakni memaksimalkan komunikasi dan koordinasi dengan 181 kabupaten/ kota yang termasuk dalam wilayah provinsi masing-masing agar dapat mencapai target peningkatan cakupan kepemilikan akte kelahiran di kalangan anak yang telah ditetapkan.

Di sisi lain, lanjut Anny, perlu upaya memaksimalkan fasilitasi penyelesaian permasalahan di kabupaten/kota dalam upaya meningkatkan cakupan kepemilikan akte kelahiran di kalangan anak, mengkoordinasikan setiap langkah yang dilakukan oleh pemkab/ pemkot.

“Tentunya juga memfasilitasi seluruh operasionalisasi SIAK baik untuk pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil khususnya untuk peningkatan cakupan kepemilikan akta kelahiran di kalangan anak 0 – 18 tahun,” tandasnya. n ris, rac

Gethik Kesambi Dipercaya Bisa Berkhasiat Obati Sakit Asam Urat l Sambungan hal 1

dari daun kesambi yang banyak ditemukan di kawasan hutan di Kecamatan Kedewan.

Lokasi Kecamatan Kedewan ini terletak di daerah perbukitan dan kawasan hutan dan berada di wilayah Barat Bojonegoro.

Kuliner gethik kesambi banyak disajikan di warungwarung makan di daerah Kedewan ini. Gethik kesambi juga biasa jadi hidangan sehari-hari warga yang tinggal di daerah perbukitan ini.

Bahkan, menurut penuturan warga setempat, sajian gethik kesambi ini merupakan warisan nenek moyang sejak zaman dahulu. “ Sajian gethik kesambi ini

ada sejak saya belum lahir,’’ ujar Rahayu Ningsih, salah satu warga kepada Harian Bhirawa, Kamis (8/10).

Daun kesambi tidak bisa dijadikan sembarang masakan.

Hingga kini hanya ada satu menu masakan yang cocok, yaitu sayur kuah. Warga setempat menyebutnya gethik.

Sayur tersebut sekilas mirip rawon. Hanya saja isi sayurnya adalah daun kesambi.

“Untuk mengolah daun kesambi menjadi sayur yang enak dimakan, cukup lama.

Sebab, jika cara pengolahannya salah, masakan yang dihasilkan juga tidak enak,” terang Rahayu.

Untuk dapat menikmati santapan kuliner daun kesambi ini ada beberapa proses

yang harus dilakukan. Setelah daun dipetik dari pohon, maka daun akan dipilih yang muda kemudian direbus sampai matang.

Kemudian, daun kesambi ditiriskan dengan diremasremas hingga tak tersisa air rebusan tad. Selanjutnya dijemur sampai kering. Penjemuran ini menentukan cita rasa daun kesambi ketika dimasak nanti. Daun kesambi kering sebelum diolah akan direbus kembali agar rasa semakin enak. “Setelah kering, barulah daun bisa dimasak. Bisa langsung dimasak jika ingin dibuat sayur,’’ ucapnya.

Agar rasa semakin enak, saat perebusan warga menggunakan air cucian beras alias banyu leri untuk menambah

cita rasa dan membuat tekstur kesambi menjadi empuk. Bumbu yang digunakan antara lain bawang merah, bawang putih, cabai, ketumbar dan kencur serta garam dan ditambahkan keluwek.

Menurut Rahayu, sebagian besar warga percaya bahwa daun kesambi bisa menyembuhkan asam urat. Benar atau tidaknya hal tersebut, dia masih belum mengetahui. Sebab, belum ada uji klinis mengenai hal tersebut. “ Yang dirasakan warga selama ini katanya berkhasiat,” tuturnya.

Rahayu yang juga istri kepala desa setempat berharap, gethik tersebut bisa dijadikan menu khas Bojonegoro. Sebab, selama ini dia belum mengetahui ada daerah lain yang memilki menu

tersebut.

Terpisah, menurut Mbak Sri, pemilik warung yang menyajikan gethik kesambi, mengatakan menu ini banyak diminati oleh warga lokal dan juga warga dari luar daerah seperti Cepu dan Blora, Jawa Tengah. Biasanya, kata dia, warung sederhana berdinding kayu miliknya itu ramai dikunjungi pelanggan pada saat hari pasaran kalender Jawa.

“Mereka datang ke sini hanya untuk menyantap sajian gethik kesambi ini,” tutur Mbak Sri sambil menyeduh sayuran di warungnya.

Ia menuturkan, selain bisa disayur, gethik kesambi ini juga bisa dijadikan urap-urap atau jadi campuran pecel.**

O K P

12

Jumat Legi 9 OKTOBER 2015

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur Dr H Soekarwo

Drs H Saifullah Yusuf

Jatim Fair 2015, Ajang Perkuat Produk Dalam Negeri dan Pacu Ekspor Pemprov Jatim kembali menggelar Jatim Fair 2015 di Grand City Surabaya. Pameran tahunan dalam rangka memeriahkan Hari Jadi Provinsi Jatim ke-70 ini digelar untuk mengukur daya saing produk, kinerja UKM dan dinas, badan, instansi serta pemerintah kabupaten/kota, BUMN, BUMD se-Jatim. Selain itu memperkenalkan dan mempromosikan potensi produk-produk unggulan, inovasi jasa terbaru kepada kalangan dunia usaha dan masyarakat.

G

ubernur Jatim Dr H Soekarwo SH, MHum mengatakan kondisi ekonomi global saat ini mempengaruhi Indonesia termasuk di Jatim. Kondisi tersebut memerlukan kerja keras pemerintah. Dan salah satu upayanya menyikapi kondisi ini adalah dengan penyelenggaraan Jatim Fair.

“Lewat Jatim Fair, Pemprov Jatim akan terus memperkuat pasar dalam negeri sebagai upaya untuk memperkuat kemandirian ekonomi Jatim. Dengan bantuan pembiayaan, promosi yang difasilitasi pemerintah, industri dan UKM Jatim terus mampu meningkatkan daya saing melakukan penetrasi pasar antar pulau di saat ekonomi seperti ini. Apalagi Jatim saat ini sudah ada 26 KPD (Kantor Perwakilan Dagang) di sejumlah provinsi,” katanya di sela pembukaan Jatim Fair 2015 di Grand City Surabaya, Kamis (8/10).

Ditegaskan gubernur, meski memperkuat pasar dalam negeri , Pemprov Jatim juga mengimbangi dengan mempertahankan hubungan internasional guna memperkuat pasar ekspor. Masih banyak produk Jatim yang diminati

pasar luar negeri, dan ini yang harus dipertahankan bahkan ditingkatkan volume ekspornya.

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jatim Hari Sasono menjelaskan realisasi ekspor Jatim mulai Januari hingga Agustus 2015 mencapai 11, 780 miliar dollar AS atau mengalami penurunan 7,09 persen dibandingkan kurun waktu yang sama pada 2014 yang mencapai 12,679 miliar dollar AS. Dari realisasi ekspor itu, untuk migas mencapai 387, 495 juta dollar AS atau pertumbuhannya turun 24,97% dibandingkan periode sama pada 2014 yang mencapai 516, 465 juta dollar AS. Sedangan untuk non migas realisasi ekspor Januari-Agustus 2015 mencapai 11, 392 miliar dollar AS atau pertumbuhannya turun 6,33 persen dibandingkan periode sama pada 2014. “Lima negara tujuan utama ekspor Jatim tahun ini adalah Jepang, Amerika Serikat, Tiongkok, Taiwan dan Malaysia,” kata Hari Sasono dikonfirmasi terpisah.

Sedangkan untuk realisasi impor untuk periode Januari-Agustus 2015 mencapai 13, 041 miliar dollar AS atau pertumbuhannya turun 22,43% dibandingkan periode

Gubernur Jatim Dr H Soekarwo mendampingi Menko Perekonomian RI Darmin Nasution meninjau stan pameran usai membuka Jatim Fair 2015 di Grand City Surabaya, Kamis (8/10). Jatim Fair 2015 digelar mulai 8-18 Oktober 2015.

sama pada 2014 yang mencapai 16, 812 miliar dollar AS. Dari jumlah impor itu, untuk sektor migas mencapai 2,349 miliar dollar AS atau pertumbuhannya turun 51,71% dibandingkan periode yang sama pada 2014 yang mencapai 4, 865 miliar dollar AS. Sedangkan untuk sektor non migas mencapai 10,692 miliar dollar AS atau turun 10,50% dibandingkan periode sama 2014 yang mencapai 11,946 miliar dollar AS. Untuk memperluas dan memperkuat pasar dalam negeri Pem-

prov Jatim saat ini telah memiliki 26 KPD, bahkan sudah menjangkau ekspor luar negeri seperti melalui Hub Batam ke Singapura, Hub Manado ke Filipina, Hub NTT dan Papua ke Australia dan Papua Nugini. “Melalui KPD, Jatim berusaha terus memperbesar pasar domestik karena 40 persen potensi pasar ASEAN ada di Indonesia,” katanya.

Selain itu, keberadaan KPD difokuskan untuk memenuhi perdagangan domestik sekitar 110 juta warga yang berada di 19 provinsi di Indonesia Timur. “Sesuai arahan

Gubernur Jatim, lewat perdagangan antar pulau ini Jatim juga mencari subtitusi bahan baku agar tidak tergantung pada bahan baku impor.

Saat ini ada beberapa industri di Jatim yang masih menggunakan bahan baku impor seperti komponen pakan ternak, kita mencari bahan pengganti ini di luar Provinsi Jatim,” katanya.

Ditambahkan Kepala Bidang Perdagangan Internasional Any Mulyandari lewat Jatim Fair 2015 ini industri dan UKM yang difasilitasi Pemprov Jatim melalui

NILAI EKSPOR PER KELOMPOK KOMODITI UNGGULAN JATIM

bidang-bidang di Disperindag Jatim ikut berpromosi. “Melalui bidangbidang yang ada selama ini Pemprov Jatim melalui Disperindag telah memberikan fasilitas mulai pelatihan dan bimbingan teknis, bantuan peralatan agar industri dan UKM memiliki keterampilan dan produknya berdaya saing ekspor.

Selain itu mereka juga bisa memperluas pasar dalam negeri lewat ajang ini,” katanya.

Bidang-bidang Disperindag Jatim yang ikut berpartisipasi dalam ajang Jatim Fair 2015 yakni Bidang Perdagangan Dalam Negeri, Perdagangan Internasional, Bidang Industri Logam, Mesin, Tekstil dan Aneka (ILMTA) dan sejumlah UPT seperti UP Kayu, UPT Logam, UPT Kulit.

Bidang ILMTA memiliki komoditas produk unggulan yakni tekstil dan produk tekstil, logam dan mesin, perhiasan dan permata, alas kaki dan produk kulit.

Jatim Fair 2015 dilaksanakan mulai 8-18 Oktober 2015. Untuk jam buka pameran setiap hari mulai pukul 11.00 sampai dengan 22.00, khusus weekend buka mulai pukul 10.00. Pameran multi produk terbesar di Indonesia Timur ini digelar di area open space, exhibition hall dan convention hall Grand City Convex dengan luas total area sekitar 12 ribu m2. Pada event tahun ini disiapkan lebih dari 570 booth kepersertaan yang sebagian besar menampilkan berbagai potensi produk unggulan dari kabupaten/kota se-Jatim, luar Jatim, pemprov, BUMN/BUMD, perusahaan manufaktur, perusahaan menengah ke bawah, perajin UKM dan koperasi seperti aneka kerajinan, mebel, elektronik, fashion, batik, makanan dan minuman, serta produk lainnya.  *

NERACA PERDAGANGAN JAWA TIMUR

Ket: dalam ribu dollar AS

Stan Disperindag Jatim di ajang Jatim Fair 2015. Bidang-bidang Disperindag Jatim yang ikut berpartisipasi dalam pameran ini yakni Bidang Perdagangan Dalam Negeri, Perdagangan Internasional, Bidang Industri Logam, Mesin, Tekstil dan Aneka (ILMTA) dan sejumlah UPT.

Peringatan Hari Jadi ke-70 Provinsi Jawa Timur

Bakorwil Madiun, Adakan Festival Makanan Khas Daerah Menjadikan Peluang Usaha Baru di Daerah

SETIAP daerah mempunyai makanan khas yang harus di kembangkan, agar lebih variatif makanan tradisional harus mempunyai nilai tambah seperti inovasi cara memasak dan penyajiannya harus dibuat lebih kreatif untuk dinikmati para tamu/wisatawan.

Selain menyajikan menu yang sangat menarik juga nantinya diharapkan ide-ide kreatif dan inovatif dalam mengembangkan produk makanan khas sebagai tujuan wisata kuliner daerah sekaligus menjadi peluang usaha baru di daerah.

Demikian ditegaskan oleh Kepala Bakorwil MaTampak tim juri Festival Makanan Khas Daerah di Bakorwil Madidiun, Dr.Gathot Hendro Priun tengah melakukan penilaian diawali dengan ngicipi makanan yono yang diwakili Kabid khas daerah untuk diberikan penilaian.sudarno/bhirawa Pembangunan Ekonomi Bakorwil Madiun, Bambang diun. Sehingga dapat didaerah di Bakorwil Madiun tahun Eko Nugroho, SE. MM pada jadikan daya tarik wisata 2015 ini diikuti 40 stand pameran bagi pembukaan Vestival Makakuliner bagi masyarakat pelaku usaha ekonomi kreatif batu munan Khas Daerah se Bakorwisatawan Nusantara lia. Juga memfasilitasi pelaku usaha wil Madiun dalam rangka maupun mancanegara,” UMKM Binaan Bbank Mandiri, Bank peringatan Hari Jadi ke 70 harapnya.

Jatim dan Bank UMKM Jawa Timur.

Pemerintah Provinsi Jawa Sementara laporan Disaat kegiatan penilaian festival Bambang Eko Timur di halaman Bakorwil Nugroho, SE, MM. Kabid Pembangunan makanan khas daerah, juga diadakan Madiun, Kamis (8/10).

Ekonomi Bakorwil Mapenampilan (demonstrasi) memasak Menurut Kepala Bakorwil Madiun diun yang dibacakan Drs. Ec. Rinanto, dari SMKN 4 Kota Madiun. melalui Kabid Pembangunan Ekonomi Kasubbid Perekonomian Bakorwil Dalam festival makanan khas Bakorwil Madiun, Bambang Eko NuMadiun, penyelenggaraan festival daerah di Bakorwil Madiun, sebagai groho, terkait dengan diselenggaramakanan khas daerah kabupaten/ Juara I Kabupaten Tulungagung total kannya festival makanan khas daerah kota se Wilayah Bakorwil Madiun nilai 8740. Menu makanan khas, Nasi yang diikuti 9 daerah kabupaten/kota tahun 2015, untuk melestarikan, gurih tiwul, Lodho ayam, rempeyek, di wilayah Bakorwil Madiun, diharapmempromosikan agar lebih dikenal setup buah. Menu minuman khas, The kan para peserta dapat menampilkan masyarakat, menggali potensi ku- jasem, beras kencur, sirup blimbing, makanan dan minuman khas daerah liner masakan dan minuman khas jelly drink yang mempunyai komposisi menu daerah serta dapat meningkatkan Juara II Kabupaten Ponorogo total yang ideal baik dari segi gizi dan pendapatan masyarakat khususnya nilai 7711. Menu makanan khas, Nasi variasi olahan makanan sehingga di Wilayah Bakorwil Madiun. Juga mejagung, pindang iga, sambel goreng kerdapat menjadi daya tarik wisata kumasyarakatkan makanan khas daerah ing talas, sayur thumbuk bothok. Menu liner. Harapannya, kegiatan ini dapat sebagai wisata kuliner untuk pengem- minuman khas, Es dawet songgolangit, menjadi agenda rutin tahunan Bakorbangan dan potensi pariwisata dan es cao bumi reog. Juara III Kabupaten wil Madiun bdengan melibatkan lebih perekonomian secara umum.

Blitar nilai 7448. Menu makanan khas, banyak lagi peserta.

Yang kalah pentinya, festival makaBlendi tewel, nasi bakar, ayam besengek, “Yang jelas, kita harus lebih proaknan khas daerah, untuk memasyarakatlodho ayam, rempeyek. Menu minumman tif, dalam mempromosikan makanan kan dan membiasakan keluarga untuk khas, Dawet srabi, the herbal. dan minuman khas daerah untuk terus mengkonsumsi aneka menu makanan Juara Harapan I. Kota Madiun dikembangkan kualitasnya. Festival khas daerah yang sehat, beragam, nilai 7350. Menu makanan khas, makanan khas tahun 2015 bertujuan bergizi, beimbang dan aman untuk pecel, dendeng ragi, telor mata sapi, untuk meningkatkan kualitas dan kerkebutuhan sehari-hari dengan memankering tempe, paru, rempeyek. Menu agaman pangan lokal serta mendorfaatkan potensi sumber daya yang ada minuman khas, Tape kambang. Juara ong ketahanan pangan masyarakat disekitar kita (pekarangan).

Harapan II Kabupaten Pacitan nilai khususnya di wilayah Bakorwil MaKarena itu, festival makanan khas 7045.  dar.adv

Batik dan produk kerajinan dari UKM dengan orientasi pasar ekspor binaan dari Disperindag Jatim ikut pameran untuk menggenjot pasar.

Banyuwangi Perbaiki 1.087 Saluran Irigasi Banyuwangi , Bhirawa Dalam empat tahun terakhir Pemkab Banyuwangi telah membangun dan memperbaiki 1.087 titik irigasi guna memperlancar pasokan air ke lahan pertanian, terutama di musim kemarau.

Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas menjelaskan untuk mengantisipasi dampak musim kemarau seperti saat ini, pihaknya telah meninjau sejumlah area persawahan untuk memastikan jaringan irigasi di lahan persawahan berfungsi dengan baik.

“Saya ingin melihat di musim kering ini, petani tidak sampai kesulitan mendapatkan air. Dan saya lihat sumur-sumur bor dan irigasi tersier yang sudah dibangun oleh pemerintah dan swadaya masyarakat ini berfungsi semua,” tuturnya, Kamis (8/10).

Ia menegaskan bahwa untuk sementara ketersediaan air untuk keperluan lahan pertanian di Banyuwangi masih aman, sep-

erti yang terlihat di Desa Sukonatar, Kecamatan Srono. Di desa itu, meskipun musim kemarau airnya masih mengalir dengan deras sehingga para petani masih leluasan menanam.

Anas menambahkan, selama 2015, pemerintah memberikan bantuan tiga unit rumah pompa air yang anggarannya per unit mencapai Rp185 juta. Salah satunya diperuntukkan bagi petani di wilayah Sukonatar tersebut.

“Saat ini, total anggaran yang dialokasikan untuk pertanian dan infrastrukturnya mencapai Rp116 miliar. Ke depan, kami akan terus tingkatkan lagi,” ucapnya.

Sementara itu, Ketua Himpunan Petani Pengguna Air Desa Sukonatar Suyanto menambahkan di daerahnya sudah ada 40 sumur bor yang mengairi 397 hektare sawah di wilayah Sukonatar. Ada pula rumah pompa air yang digunakan oleh petani.

“Kalau hanya mengandalkan

sumber mata air saja, sawah kami pasti kekeringan. Pompa air ini sangat membantu kami, karena satu pompa dinyalakan sehari semalam penuh bisa mengairi hingga 20 hektare sawah. Apalagi di lawan sawah ini, mengebornya tidak perlu terlalu dalam, cukup 9 meter air sudah keluar deras,” imbuh Suyanto.

Saat ini, total luas panen padi di Banyuwangi dari 2010-2014 rata-rata 119.005 hektare per tahun. Produksi padi dari tahun 2010–2014 rata-rata 784.147 ton per tahun. Sepanjang Januari sampai September 2015, dengan luas panen 106.154 hektare.

Produktivitas padi sawah di Banyuwangi rata-rata 6,5 ton per hektare, melebihi produktivitas padi Jawa Timur 5,98 ton per hektare maupun nasional 5,13 ton per hektare. “Setiap tahun, Kabupaten Banyuwangi surplus sekitar 250.000 ton beras yang hasilnya dikirim ke sejumlah daerah,” katanya.  ant

Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas saat memeriksa saluran irigasi di wilayah setempat.

Antara